Posts Tagged ‘Financial

21
Feb
13

Keuangan : Rincian Penghasilan Anggota DPR

Ini Rincian Penghasilan Anggota DPR

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com 

TRIBUNNEWS.COM–Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Total take home pay anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta, dan untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagi pembanding, gaji dari anggota DPR tahun 2004 – 2009 gaji bulanan Rp 46.100.000. Namun ditambah biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13, setiap anggota DPR RI per tahun kira-kria mencapai Rp 1 miliar per tahun.

Berikut Rincian Gaji DPR RI Masa Bhakti 2004 – 2009
Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5.496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total per tahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

Gaji ke-13 : Rp 16.400.000
Dana penyerapan (reses) : Rp 31.500.000

Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika ditotal selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000 setahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

Dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

Jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 milyar. Data tahun 2006 jumlah per tahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009
A. Gaji pokok dan tunjangan
1. Rp 4.200.000/bulan
2. Tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan
c. Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan
d. Keluarga:
Suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)
Anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan)
e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode

C. Biaya perjalanan
1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)

D. Rumah jabatan
1. Anggaran pemeliharaan
– RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun
– RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun
2.. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman
1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)
– Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.
– Jangkauan pelayanan nasional:
Diprovider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. Uang duka :
– wafat (3 bulan X gaji)
– tewas (6 bulan x gaji)
3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang
F. Pensiunan
1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan
2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan.
(Sumber/dokumentasi tribun/diolah)

05
May
11

Perbankan : Debt Collector, Utang Kartu Kredit, Layanan Premium

Kamis, 05/05/2011 08:48 WIB
Wawancara Khusus
Membedah Cara Kerja Debt Collector 
Herdaru Purnomo – detikFinance


Wisnu Wibowo (Foto: Herdaru/detikcom)

JakartaDebt collector kini sedang menjadi sorotan menyusul tewasnya nasabah Citibank, Irzen Octa. Perilaku kasar yang kerap kali ditunjukkan para debt collector itupun menuai kecaman luas.

Padahal sebenarnya, tak semua jasa penagih atau debt collector tidak demikian. Dan tidak semua kategori utang lantas ditagih oleh para debt collector, melainkan ada tahapan-tahapannya.

Mereka pun kini sedang gelisah karena ada desakan agar bank dilarang menggunakan jasa debt collector dari pihak ketiga. Jika kebijakan itu benar-benar dibuat, maka dikhawatirkan bisa menimbulkan ribuan pengangguran baru.

Bagaimana sebenarnya kinerja para debt collector itu? Tepatkah kebijakan untuk menghapuskan penggunaan jasa debt collector?

Berikut wawancara detikFinance dengan Sekjen Asosiasi Bisnis Alihdaya Indonesia Wisnu Wibisono di Kantornya, Jalan Warung Jati Barat, Mampang, Jakarta, Rabu (4/5/2011).

Perkembangan bisnis ditengah adanya pemberitaan soal debt collector?

Debt collector ini kan pada dasarnya bisnis as usual. Terkait pemberitaan ini bisnisnya pasti terpengaruh karena ada beberapa yang jadi takut memberikan bisnis debt collector ke outsourcing. Penurunan itu sudah dirasakan teman-teman di bisnis debt collector.

Debt collector kan ada dua, desk collector dan field collector di lapangan. Sekarang ini di lapangan sangat terpukul karena agak di rem bisnis ini. Kalau desk collection masih tetap karena dari sisi umur KK itu kan yang baru berapa hari dan maksimal sebulan yang ditangani oleh desk collector, bisnis ini hanya menngingatkan disampaikan lewat telepon bahwa tagihan sudah jatuh tempo ini masih berjalan dan sesuai aturan.

Nah untuk tagihan diatas satu bulan bahkan sampai 3-6 bulan ini masuk ke wilayah field collector ini kan ada aturannya harus sopan dan harus janjian ketemu dulu dan jam-jamnya harus di atur kapan boleh ketemu. Tapi banyak juga yang punya utang itu pada menghindar maka diperlukan untuk mengunjungi rumah, kantor dan segala macam.

Sebagai pelaku melihat kasus ini bagaimana? Kan ada kekerasan?

Sebenarnya itu kan jarang sekali terjadi, mungkin saya melihatnya ini masih diselidiki oleh Polisi bagaimana dan seperti apa tapi mungkin pada saat itu ada bersitegang sehingga memancing emosi kedua belah pihak. Orang lapangan kalau sudah emosi itu kan bisa lost control walaupun kita tidak memperbolehkan dan mengingkan hal itu terjadi. Ini juga sebaliknya bisa juga terjadi debt collector ini yang dianiaya. Kan kemarin ada kasus di Depok debt collector nagih malah tewas dipukuli.

Banyak nasabah mengeluhkan perlakuan debt collector bagaimana tanggapannya?

Memang diperlukan usaha dari semua pihak, kita sebagai pelaku akan melakukan training kepada pegawai lapangan kita sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kemudian juga user harus bisa memilih debt collector dan perusahaan debt collector yang punya standar dan prosedur yang baku. Dari sisi regulasi juga saat ini tidak terlalu jelas untuk perusahaan-perusahaan apa saja yang tidak bisa melakukan jasa usaha debt collector. Tidak ada naungannya kan siapa yang bisa melakukan usaha ini.

Kalau dari skema penagihan debt collector sebenarnya bagaimana? Teror-teror telepon itu bisa memang?

Kalau dari awalnya itu kan saya bilang pertama itu masuk ke desk collection atas laporan dari bank. Memang dari awal itu kan kerjasama bank dan perusahaan debt collector. Ini lebih bersifat call center kalau yang desk itu meremind mengingatkan fungsinya. Desk collector itu akan mengingatkan nasabah saat tidak dibayar jika melewati jatuh tempo, targetnya ini kan memang reminder saja. Dilihat berdasarkan kolektibilitasnya, kalau sudah dilakukan pembayaran ya sudah.

Tetapi kemudian jika sudah lebih dari 1 bulan itu belum ada kemajuan pembayaran itu dilihat dari historikal pembayaran nasabahnya biasanya kalau dia kesulitan maka akan disampaikan desk collection ke bank ada sebuah noted itu. Bank itu nanti akan menentukan rescheduling. Jadi jika seperti ini tidak akan masuk ke field collector.

Nah, yang tidak ada kabar tidak di-follow up nasabah maka desk collection itu akan membawa kasus ini ke bank lagi. Nanti bank akan membawanya ke debt collector. Bank melihat nantinya kenapa ada tagihan diatas satu bulan dan order ke field collector untuk mengecek. Ini bisa saja dilakukan perusahaan yang beda lagi.

Skema yang digunakan field collector?

Ada ukuran umur utang ini utang satu bulan dua bulan dan tiga bulan nah ini dilakukan skemanya me reminder terlebih dahulu kemudian menunggu satu-dua minggu atau paling banyak 5 kali telepon tidak ada jawaban baru boleh membuat janji dengan orang yang bisa dihubungi. Kemudian ditindaklanjuti dengan datang ke rumahnya bisa ke kantornya bisa.

Kalau dengan janji itu susah? Jadi debt collector langsung datang gitu?

Biasanya itu yang sudah bermasalah diatas 3 bulan itu yang akan didatangi. Tapi kalau nasabah ini mengajukan keluhan tidak bisa bayar ya nasabah bisa adukan ke bank jadi debt collector tidak akan datang. Banyak juga kok yang seperti ini.

Kalau sudah debt collector field ini datang sudah parah ya?

Ini sudah masuk paling parah jika tidak bisa dihubungi. Maka ini dianggap akan diputihkan dan data-data ini akan dilempar ke Debt Collector.

Debt collector datang sendiri atau sama bank?

Datang sendiri mereka atas nama bank.

Outsourcing ini ada berapa pak punya perusahaan debt collector?

Ada member kami menjalankan debt collector dan banyaknya adalah yang desk collection bukan field collecor. Ada 7 – 10 perusahaan yang di desk collection dari 90 perusahaan. Nah sekitar 2-3 perusahan bergerak di field collector. Nah total desk dan field collector ada 20.000 lebih hanya di Jakarta.

Rata-Rata untuk bank atau jasa keuangan lainnya?

Lebih banyak di banknya.

Kasus ini debt collector bisa akan dihapuskan gimana pak?

Saya kira kalau itu dihapuskan justru akan timbul debt collector liar yang tidak bisa dikoordinir. Sekarang kita lebih mengatur regulasinya dan mengatur perusahaan apa saja yang bisa melakukan usaha debt colector. Harus ada naungannya juga. Kan ada tuh untuk Satpam itu afiliasi ke Polri, Law Firm ke Depkumham nah kalau ini kan debt collector ini belum ada yang membawahi atau terafiliasi harusnya BI. Outsorcing tenaga kerja itu naungannya juga ada ke Depnaker kan jadi ada departemen teknisnya. Debt Collector belum ada jadi agak sulit.

Jangan dihapuskan lah ini kan bisnis biasa diatur lebih ketat saja.

Sertifikasi untuk field collector bagaimana menurut bapak?

Itu bagus mereka jadi punya aturan standar dan bisa terdiversifikasi lebih lanjut. Dia sudah punya pakem dan kode etik jadinya.

Debt collector identik dengan orang yang seram, berbadan besar, hitam dan mengerikan bagaimana?

Mungkini ini dilihat lagi dari sejarahnya kita tidak bisa pungkiri bahwa debt collector itu jawara kemudian mereka itu pensiunan TNI. Jadi mereka memang identik dari dulu, kalau debt collector datang nasabah takut dan bayar seperti itu.

Imej itu akan diubah?

Iya ini yang harus diubah dan memang sudah ada perusahaan yang saat ini berjalan tidak lagi menggunakan debt collector seperti dahulu tampang serem seperti itu. Dia melihat orang-orang yang lebih sopan lebih mengedepankan bisa ngomong dengan baik secara persuasif. Dan dulu pun aturannya belum ada jadi orang-orangnya lebih ke arah yang keamanan itu.

Perusahaan-perusahaan debt collector bisa jamin tidak adanya kekerasan kedepan?

Harusnya itu seperti itu, diusahakan kedepan. Dan memang harusnya ada layanan sendiri di asosiasi jika ada debt collector yang pakai kekerasan jadi bisa di follow up oleh asosiasi. Kita menyiapkan untuk tempat pengaduan jika user bermasalah kedepan.

Sejauh ini berapa bank sudah melepas jasa pihak ketiga?

Sudah ada beberapa yang tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga. Tapi direkrut jadi pegawai bank jadi debt collector internal. Karena ada hal lain yang dipertimbangkan. Harusnya bank kan memang minimal ada yang membina kerjasamanya dengan debt collector, belum ada kan dulunya pihak bank yang mengurusi langsung debt collector jadi hanya menyerahkan saja ke pihak ketiga.

Seperti apa harapan kedepan dengan kasus ini terjadi?

Pengangguran di Indonesia kan banyak bisa sampai 9-10 juta, nah sebagai tempat penampungan mereka untuk bekerja ini debt collector bagus. Aturan dan regulasi saja yang diperkuat lewat aturan BI dan perusahaan perusahaan mana yang berhak dan bisa melakukan jasa penagih ini. Di list saja di daftarkan. Kalau ada asosiasinya ya itu dipakai sertifikasinya, kemudian terhadap orangnya juga dilakukan pembinaan terhadap debt collector ini agar ada spesifikasi khusus.

(dru/qom)

Rabu, 06/04/2011 11:22 WIB
Menghindari Jeratan Utang Kartu Kredit 
Herdaru Purnomo – detikFinance


Sondang Martha Samosir (Foto: Daru)

Jakarta – Banyak masyarakat masih tak paham tentang cara bijak menggunakan kartu kredit sehingga pada akhirnya terjebak jeratan utang yang besar. Masyarakat juga belum paham mengenai hitungan bunga berbunga kartu kredit sehingga bisa menyebabkan tagihan melonjak.

Lonjakan tagihan kartu kredit itulah yang akhir-akhir ini mencuat kasusnya karena menyebabkan meninggalnya seorang nasabah kartu kredit.  Adalah Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) yang tewas dalam proses pelunasan kredit kepada debt collector Citibank.

Korban pada Selasa (29/3/2011) pagi mendatangi kantor Citibank untuk mempertanyakan tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta. Di situ, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 orang yang merupakan 2 orang debt collector dan 1 orang karyawan bagian penagihan Citibank. Dalam proses tersebut, Irzen tewas dan polisi kini sedang melakukan investigasi.

Meninggalnya Irzen itu juga menimbulkan kegalauan masyarakat seputar perilaku jasa penagih utang atau debt collector yang acap kali berlaku kasar. Nasabah umumnya tidak nyaman karena terkadang debt collector berperilaku tidak manusiawi, sementara bank mengaku membutuhkan jasa tersebut untuk menyelesaikan piutangnya.

Bagaimana menghindari agar tagihan kartu kredit itu tidak membengkak? Dan bagaimana jika ternyata tanpa disadari pemakaian kartu kredit sudah melebihi kemampuan bayar? Berikut penjelasan dari Ketua Tim Mediasi Perbankan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir yang ditemui detikFinance di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (5/4/2011)

Belajar dari kasus kekerasan debt collector menurut anda mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya nasabah dan bank menyikapi tunggakan tagihan?

Sesuai dengan ketentuan transparansi produk, bank harus menyampaikan informasi jelas mengenai kewajiban yang akan dibebankan kepada nasabah akibat adanya tunggakan kredit nasabah.

Sebaiknya nasabah harus paham betul kewajiban yang melekat pada penggunaan kartu kredit sehingga apabila mempunyai tunggakan dan mengalami kesulitan pembayaran maka sebaiknya nasabah segera menghubungi pihak bank untuk menginformasikan hal tersebut dan mengajukan permohonan restrukturisasi misalnya perpanjangan masa pembayaran, pengurangan denda, atau bunga. Hal yang terpenting adalah itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Bagaimana harusnya nasabah menggunakan kartu kredit agar tidak terjerat tagihan yang tinggi?

Sebaiknya nasabah menggunakan kartu kredit secara bijak dan dewasa yaitu menggunakan sesuai keperluan dan kemampuan bayarnya dimana kartu kredit hanya berperan sebagai sarana penundaan pembayaran yang harus segera dilunasi pada waktunya.

Harus dipahami oleh nasabah memiliki kartu kredit bukan berarti memiliki tambahan penghasilan. Disamping itu nasabah juga perlu memperhatikan kelonggaran pendapatan/penghasilan yang digunakan untuk mengcover tagihan yang harus dibayar.

Setiap kali menggunakan kartu kredit untuk membayar sesuatu maku berarti nasabah telah menambah utang yang jika tidak segera dibayar akan ada penghitungan bunga yang ditanggung sebagai akibat terlambat membayar tagihan atau membayar kurang dari total tagihan.

Jadi yang perlu diingat adalah setiap kali menggunakan kartu kredit akan ada penambahan utang, usahakan melunasi sebelum jatuh tempo.

Apakah memiliki kartu kredit banyak itu baik?

Sebaiknya nasabah lebih dewasa dan bijak dalam memiliki kartu kredit dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuannya untuk melunasi kartu kredit yang telah digunakan. Sehingga nasabah menyadari akan ada konsekuensi dari kepemilikan kartu kredit dibandingkan dengan kemampuan bayarnya.

Bagaimana BI menanggapi keluhan nasabah terkait debt collector ini?

Pihak bank dan nasabah harus memerhatikan etika dalam berbisnis dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Didalam aturan kami sudah dijelaskan prinsip yang harus diacu dalam menjalankan kegiatan penagihan utang kartu kredit yaitu tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku antara lain dengan jelas melarang praktek kekerasan, ancaman, dan perlakuan tidak pantas lainnya dalam bernegosiasi. Walaupun bank menyerahkan pelaksanaan penagihan kepada pihak ketiga, namun tanggung jawab bank pemberi amanat.

Ketika nasabah merasa dirugikan bank apa yang sebaiknya dilakukan nasabah?

Nasabah perlu melakukan klarifikasi dengan bank terlebih dahulu. Dalam hal upaya penyelesaian di bank tidak memuaskan nasabah maka nasabah dapat mengajukan permohonan mediasi perbankan.

Jika ada masalah antara bank dengan nasabah bagaimana sebaiknya nasabah bersikap?

Sesuai PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, nasabah dapat menyampaikan pengaduan permasalahannya kepada bank. Selanjutnya, dalam hal tidak puas dengan penyelesaian di bank, nasabah dapat mengajukan permohonan mediasi perbankan (apabila sengketa memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008).

Apakah betul jika seseorang menggunakan jasa pengacara jalanan atau street lawyer dalam pelunasannya?

Menggunakan jasa pengacara merupakan hak setiap warga negara, namun demikian perlu dipertimbangkan berbagai aspek sebelum menggunakan jasa pengacara tersebut. Disamping itu, penyelesaian pelunasan antara nasabah dengan bank pada umumnya tergantung dari hasil negosiasi antara nasabah dengan bank dimana pemberian/penolakan restrukturisasi merupakan kewenangan bank sepenuhnya.

Apa saran-saran anda ketika cebt collector datang ke nasabah?

Sampaikan permasalahan kesulitan pembayaran yang dihadapi dengan santun, dan tetap menyempaikan adanya itikad baik nasabah untuk melunasi utangnya.

Dan apa yang harus dilakukan sebelum debt collector datang ke nasabah?

Nasabah sebaiknya melakukan komunikasi yang baik dengan pihak bank mengenai permasalahan kesulitan pembayaran yang dihadapi dan mengajuka negosiasi pembayaran tagihan.

Tanggapan anda mengenai kartu kredti, apa yang harus disiapkan nasabah pertama kali sebelum menggunakan kartu kredit?

Urgensi dari penggunaan kartu kredit tersebut. Artinya, nasabah perlu bersikap bijaksana untuk menentukan apakah transaksi dengan kartu kredit diperlukan atau tidak. Dalam prakteknya, nasabah menggunakan kartu kredit dengan alasan untuk memperoleh diskon atau kemudahan pembayaran cicilan pada suatu produk. Hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi oleh nasabah mengingat risiko pembebanan bunga maupun denda yang terus melekat pada setiap transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

(dru/qom)

Kamis, 05/05/2011 07:17 WIB
PPATK: Banyak PNS dan Pejabat Simpan Dana Besar di Private Banking 
Herdaru Purnomo – detikFinance


Yunus Husein (dok)

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melihat banyak pegawai negeri, pejabat dan mantan pejabat yang menggunakan fasilitas perbankan untuk orang-orang kaya alias private banking. Layanan itu juga ditengarai ada celah untuk terjadinya money laundering.

Demikian disampaikan oleh Kepala PPATK Yunus Husein kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (5/5/2011).

“Ya (praktek money laundering). Ada celah di dalam layanan private banking. Kami melihat banyak pegawai negeri, pejabat dan mantan pejabat menyimpan uang dalam jumlah besar di sana,” ujar Yunus.

Dikatakan Yunus, PPATK melihat layanan tersebut sangat rentan terjadi praktek money laundering karena uang yang disimpan dalam jumlah besar. PPATK, lanjut Yunus meminta BI untuk memperketat aturan dan enforcement terkait praktek priority banking.

“Sebaiknya BI memperketat aturan dan enforcement. PPATK juga akan lebih menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini,” jelasnya.

Dikatakan Yunus, karena tidak sesuai dengan profile nasabah seharusnya transaksi di private banking tergolong transaksi mencurigakan.

“Simpanan mereka tidak sesuai dengan profil, sehingga seharusnya transaksinya termasuk transaksi keuangan mencurigakan,” ungkap Yunus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengungkapkan tindakan Bank Indonesia (BI) yang ‘membekukan’ sementara layanan private banking di 23 bank untuk mencari nasabah baru dikarenakan bank-bank tersebut menggunakan pola yang sama seperti Malinda Dee di Citibank.

Politisi Fraksi Golkar ini menyatakan ada kekhawatiran di bank sentral ketika layanan private banking tidak dibenahi maka dugaan hingga mengarah ke money laundering dapat terjadi.

“Jadi saya sudah berbicara dengan pejabat BI. Ternyata alasan mereka itu bank-bank besar termasuk BUMN itu menggunakan pola yang sama seperti di Citibank jadi BI khawatir jika tidak dibenahi kasus seperti MD di Citibank bisa terjadi bahkan sampai ke money laundering,” ujar Harry.

Seperti diketahui, buntut kasus penggelapan dana nasabah Citigold oleh mantan relationship Citibank Malinda Dee, BI meminta bank menghentikan sementara penarikan nasabah baru layanan priority banking selama sebulan.

Larangan ini berlaku Senin (2/5/2011) hingga 30 hari ke depan. Sementara untuk nasabah lama tak usah khawatir, karena pelayanan priority banking untuk mereka tetap berjalan seperti biasa. Sejumlah bank sudah mengungkapkan potensi kerugiannya dari kebijakannya tersebut, seperti misalnya BNI yang mengaku berpotensi kehilangan pendapatan Rp 200 miliar karena kebijakan BI tersebut.

(dru/qom)

26
Mar
10

Keuangan : Kurs Rupiah Menguat, Indeks Harga Saham Gabungan Menurun

Rupiah menguat di tengah koreksi IHSG

Jumat, 26/03/2010 14:24:17 WIB

Oleh: Berliana Elisabeth S.

JAKARTA (Bisnis.com): Rupiah menguat siang ini meski indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi dan mata uang di Asia terdepresiasi. Padahal pada perdagangan pagi tadi rupiah sempat terkoreksi.

Menurut data Bloomberg, siang ini rupiah menguat 5 poin atau 0,05% menjadi Rp9.125 per dolar AS pada pukul 13.58 WIB. Pada pagi pukul 10.00 WIB rupiah sempat melemah tipis 2 poin menjadi 9.132 per dolar AS.

Pada pekan ini rupiah sudah terdepresiasi 0,3%, namun sepanjang Maret rupiah sudah menguat 2,2%, penampilan terbaik kedua di Asia. Hal ini dipicu aliran modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia yang membukukan beli bersih sebesar US$554 juta. Kepemilikan saham asing di pasar saham domestik tercatat Rp129,8 triliun (US$14,2 triliun) per 23 Maret. Derasnya aliran dana masuk ini sempat menghantarkan rupiah hingga ke level terkuat 19 bulan pada 17 Maret.

“Hari ini pergerakan rupiah diprediksi bergerak rangebound dengan kecenderungan konsolidasi,” kata Head of Research Bank Negara Indonesia Rosady T.A. Montol.

Rosady menambahkan tetap tingginya permintaan dolar AS oleh sektor korporasi ditambah dominasi dolar AS terhadap sejumlah mata uang kuat lainnya, berpotensi menekan pergerakan rupiah. Bank Indonesia diprediksi kian intens menjaga stabilitas rupiah untuk mengawal terkendalinya nilai tukar rupiah menjelang akhir bulan.

Head of Treasury Bank OCBC NISP Suriyanto Chang mengatakan pergerakan rupiah terhadap dolar AS pada sepekan ini terbilang masih stabil di kisaran 9.105 – 9.145. Kondisi di Eropa, khususnya Yunani, membuat mata uang dolar terapresiasi terhadap mata uang basket, terutama euro. Hal ini berkorelasi kepada pergerakan rupiah terhadap dolar AS yang berpotensi ikut naik. Namun, dana asing yang masuk untuk investasi di Indonesia membuat rupiah cukup dapat bertahan dari depresiasi signifikan.

“Ekspektasi pergerakan rupiah masih stabil pada kisaran 9.105-9.145 hingga akhir bulan ini,” kata Suriyanto.

Mata uang di kawasan Asia mayoritas terdepresiasi, dipimpin won Korsel dan dolar Singapura, dipicu perbedaan pandangan para pemimpin Eropa terkait bagaimana cara menyelamatkan Yunani dalam mengatasi utang sehingga menaikkan permintaan dolar AS untuk mengamankan investasi.

Won sedikit berubah menjadi 1.141,35 per dolar AS di Seoul, sehingga dalam lima hari sudah terdepresiasi 0,7%, bahkan pada pagi tadi sempat menyentuh 1.148,40, level terendah sejak 3 Maret. Dolar Singapura turun 0,8% sepekan ini menjadi 1,4065.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada siang ini melemah 0,22% atau minus 6,22 poin menjadi 2.792,93. Pada pembukaan pagi tadi indeks naik 0,11 poin ke posisi 2.799,25 dari level 2.799,14.(er)

Suara Pembaruan

ZOOM2010-03-27Prediksi Bursa Pekan Depan IHSG Tembus Rekor Tertinggi
ANTARA/Prasetyo Utomo
Pialang memantau pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (25/3). Pengamat Pasar Modal Felix Sindhunata mengatakan, untuk pekan depan indeks masih dalam tren penguatan namun dengan momentum yang cenderung terbatas.

[JAKARTA] Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menuju rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 2.830,26 semakin tidak terbendung. Diprediksi pekan depan IHSG akan menembus rekor tertinggi.
Meskipun dibayangi aksi ambil untung (profit taking) pada sesi I perdagangan Jumat (26/3), indeks akhirnya ditutup menguat 13,93 poin (0,49%) ke level 2.813,08. Ini merupakan level tertinggi dalam 26 bulan terakhir sejak 14 Januari 2008.
Rekor tertinggi IHSG 2.830,26 tercapai pada 9 Januari 2008. Kemarin, saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tercatat sebagai kontributor terbesar kenaikan indeks sebesar 0,09%. HMSP ditutup naik Rp 500 (3,7%) ke posisi Rp 13.900, menyusul peningkatan laba bersih perseroan sebesar 30,6% menjadi Rp 5,09 triliun pada 2009.
Selain HMSP, beberapa saham berbasis komoditas ikut menopang kenaikan IHSG di antaranya saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan kontribusi 0,08%, saham PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) sekitar 0,079%, saham PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 0,073%, dan saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 0,06%.
Penguatan saham-saham blue chips yang berbasis komoditas itu sekaligus mengerek indeks saham pertambangan sebesar 66,68 poin (2,86%) ke posisi 2.396,77. Disusul indeks saham properti dengan kenaikan 3,29 poin (2%) ke level 166,45, dan indeks saham keuangan yang menguat 1,8 poin (0,5%) ke posisi 353,17. Pada per- dagangan kemarin, investor asing masih membukukan beli bersih (net buying) senilai Rp 119,02 miliar.
Indeks utama di bursa Asia berada di teritori positif. Nikkei 225 (Jepang) naik 1,55%, Hang Seng (Hong Kong) menguat 1,32%, dan Straits Times (Singapura) naik 0,62%. Dow Jones menguat tipis 0,08% ke posisi 10.850 pada penutupan Jumat atau sabtu dini hari WIB.
Kepala Riset PT Bhakti Securities Edwin Sebayang mengatakan, kenaikan IHSG kemarin lebih ditopang oleh beberapa faktor antara lain pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan ekspektasi pemodal terhadap rencana pembagian dividen emiten unggulan. Kebijakan The Federal Reserve (The Fed), bank sentral AS, mempertahankan suku bunga rendah telah memicu pemodal mengalihkan dananya dari valas ke saham.
“Dalam waktu dekat, IHSG bakal memecahkan rekor tertinggi dengan menembus level 2.830. Itu hanya masalah waktu saja, karena banyaknya faktor pendukung seperti penguatan nilai tukar rupiah dan pembagian dividen emiten,” jelas Edwin kepada Investor Daily di Jakarta, kemarin.
Edwin mengakui, IHSG sebenarnya sudah jenuh beli, sehingga potensi profit taking semakin terbuka lebar. Meski demikian, indeks masih berpeluang menguat seiring derasnya aliran dana asing ke bursa saham dalam negeri.
Pengamat Pasar Modal Felix Sindhunata mengatakan, sepanjang pekan depan IHSG dalam perdagangan di lantai BEI diprediksi masih punya cukup peluang untuk kembali melanjutkan penguatannya. Namun, aksi ambil untung (profit taking) juga dinilai akan mulai marak kembali.
Ditambahkan, pekan depan indeks masih dalam tren penguatan namun dengan momentum yang cenderung terbatas. “Secara range IHSG punya potensi bergerak dikisaran 2.750-2.850,” ujarnya kepada SP di Jakarta, Jumat (26/3).
Tuturnya, penguatan IHSG sejak awal tahun ini sudah mencapai lebih dari 10% dari akhir 2009 lalu di posisi 2.534,356 sehingga kedepannya cenderung membuka peluang terjadinya koreksi-koreksi jangka pendek yang sehat. Tetapi, menurutnya, dengan kondisi ekonomi dan politik domestik yang kondusif, serta stabilitas sentimen di pasar global maka koreksi yang sehat ini dapat menjadi momentum investor untuk mencer-mati saham-saham unggulan (bluechips) yang terkoreksi.
Sambung Felix, dalam pekan depan investor harus mencermati faktor dari sisi domestik, seperti data inflasi yang akan dirilis. [LOV/ID/M-6]

10
Oct
09

Perbankan : Mencegah Krisis Sistemik Sistem Keuangan

Mencegah krisis sistemik sistem keuangan

Roby Muhamad Roby Muhamad

Politikana.com , Kamis, 8 Okt ’09 18:41

Kasus Bank Century mengingatkan kita akan bahaya sistemik sistem keuangan. Kegagalan satu bank dapat merembet ke bank-bank lain sehingga akhirnya membuat sistem keuangan itu sendiri menjadi runtuh. Hampir semua sistem kompleks, dari sistem keuangan hingga sistem jejaring listrik, memiliki risiko sistemik. Sayangnya, hasil penelitian mengenai perilaku efek domino dalam sistem kompleks sejauh ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa dengan yakin memprediksi kapan sebuah kegagalan akan terisolasi atau merembet merusak seluruh sistem. Jadi solusi yang paling mungkin tampaknya adalah dengan mengurangi kompleksitas sistem itu sendiri, yaitu salah satunya dengan membatasi ukuran bank.

Tahun lalu, kegagalan sistemik sistem keuangan terjadi di Amerika – negara yang sistem keuangannya sangat mapan. Masalahnya adalah karena risiko sistemik adalah risiko yang tak terlihat; risiko yang muncul akibat interaksi yang tak terduga antara bagian-bagian dalam sebuah sistem. Ilmu manajemen risiko yang ada sekarang hanya bisa mengantisipasi risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank dalam keadaan normal dimana perilaku bank-bank lain dapat diprediksi. Dalam keadaan krisis, keadaan dapat berubah dengan cepat dan bank-bank berperilaku diluar kebiasaan.

Untuk mengurangi bahaya yang merembet dan merusak sistem secara total, pemerintah memberikan penilaian tentang risiko sistemik. Para regulator menentukan apakah sebuah institusi adalah “too big to fail”. Pendekatan ini memiliki berbagai masalah. Misalnya. penilaian regulator bisa salah; contohnya adalah ketika pemerintah Amerika membiarkan Lehman Brothers bangkrut tapi ternyata menimbulkan kegagalan sistemik.

Tetapi masalah terbesar dari pendekatan dimana otoritas keuangan menentukan apakah sebuah institusi keuangan mengandung risiko sistemik adalah karena penentuannya dilakukan setelah krisis terjadi, dimana hanya tindakan drastis yang tersedia. Seperti yang kita lihat dalam kasus Bank Century sekarang, tindakan drastis ini mengundang kecurigaan publik dan bahkan dapat menimbulkan krisis politik.

Pendekatan yang lebih baik adalah dengan melakukan penilaian secara rutin apakah sebuah bank sudah masuk kategori memiliki risiko sistemik atau tidak. Jika ternyata jawabannya iya, maka bank tersebut harus diperkecil hingga tidak mengancam sistem jika bank tersebut bankrut.

Proposal ini tampaknya merusak mekanisme pasar karena pemerintah menentukan ukuran sebuah perusahaan. Disini kita bisa belajar dari kasus lain yaitu aturan anti-monopoli dimana regulator dapat mencegah sebuah perusahaan agar tidak terlalu besar dan menganggu kompetisi pasar yang sehat. Meskipun pemerintah campur tangan dalam hal ini, sistem pasar terbukti tetap berjalan baik. Jadi, jika pemerintah dapat mengatur pasar agar tidak terjadi monopoli, mengapa pemerintah tidak bisa campur tangan untuk mencegah risiko sistemik?

Krisis keuangan global tahun lalu menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak bisa secara otomatis meredam risiko sistemik; seperti juga mekanisme pasar tidak otomatis membuat kompetisi sehat sehingga pemerintah membuat peraturan anti monopoli. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menyelamatkan pasar dari pasar itu sendiri.

Sehingga, karena (1) kita tidak mampu secara pasti menentukan apakah kegagalan suatu bank adalah kegagalan terisolasi atau tidak, (2) pilihan yang tersedia pada saat krisis hanyalah tindakan drastis, dan juga (3) mekanisme pasar tidak bisa meredam risiko sistemik secara otomatis, maka akal sehat menuntut kita untuk mencegah sebuah bank menjadi “too big to fail”; dan menggunakan prinsip “too big to exist”, yaitu mencegah bank menjadi terlalu besar sebelum krisis terjadi.

Update:

Seorang teman mengangkat poin penting. Dia bertanya, jika memang efek domino tidak bisa diprediksi bagaimana kita membuat sebuah kebijakan bahwa sebuah bank adalah too big to exist.
Jawaban saya sbb. Ukurannya pasti ada (meskipun tidak sempurna) dan keputusan harus diambil. Pilihannya menurut saya tinggal dua: mengukur dan mengambil keputusan sebelum krisis atau saat krisis.

Justru karena kita tidak pernah bisa tahu dan pada saat yang sama kita harus mengambil keputusan yang sulit itu, menurut saya baiknya keputusan itu diambil pada saat tenang ketika tidak ada krisis, bukan pada saat panik ketika krisis sedang terjadi.

Selain itu, tes secara rutin ini dapat membuat sistem tidak begitu kompleks sehingga perilakunya lebih dapat diprediksi; meskipun dalam prakteknya sangat mungkin tidak segampang itu, tapi prinsipnya dapat diterapkan.

Analoginya, ketika kita harus memutuskan untuk menikahi seseorang. Kita tak pernah tahu apakah dia jodoh kita dan perkawinan ini tak akan berakhir dengan perceraian. Justru karena tidak pernah tahu ini, bagusnya kita ambil keputusan ketika kepala dan hati kita jernih; bukan mengambil keputusan ketika sedang mabuk atau hati sedang gundah gulana, misalnya.

Diambil dari jakartabeat.net, saya post disini untuk menarik diskusi.


Terkait:

« Selamat Jalan Idealisme, Selamat Datang Konsumerisme Diskriminasi di Padang Gempa. Benarkah?

10
Oct
09

Keuangan : Pajak Online Ditunda

 

Pajak “Online” Ditunda
DPRD: Pemprov Jangan Hanya Keluhkan Turunnya Pemasukan Pajak

Warga menunggu pembuatan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui mobil keliling yang juga melayani pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak di ITC Kuningan, Jakarta Selatan.

Sabtu, 10 Oktober 2009 | 06:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem pajak online di DKI Jakarta yang rencananya diterapkan pada bulan Oktober ini terpaksa ditunda sampai tahun 2010. Penundaan ini memicu kemarahan anggota DPRD karena sistem pajak online diharapkan dapat meningkatkan pemasukan daerah.

 

 


 
Sumber : Kompas Cetak 

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat, Jumat (9/10), di Jakarta Pusat mengatakan, penerapan pajak online ditunda karena proses lelang pengadaan teknologi dan peralatan tak kunjung usai. Di sisi lain, masih ada penolakan dari sebagian besar pengusaha untuk menerapkan sistem pengawasan secara komputerisasi.

Muhayat belum dapat memastikan waktu penerapan sistem pajak online itu. Namun, pemerintah provinsi (pemprov) menargetkan sistem itu dapat diterapkan pada sebagian besar pengusaha restoran, hotel, dan tempat hiburan pada 2010.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 8 miliar untuk mengadakan teknologi dan perangkat keras pendukung sistem pajak online. Rencananya, sistem pajak online akan diterapkan pada 800 tempat usaha terlebih dulu.

Pajak online rencananya akan diterapkan mulai Mei 2009. Namun, karena berbagai alasan, rencana itu mundur sampai Oktober 2009. Kini, penerapan pajak online kembali ditunda.

Sistem pajak online diterapkan dengan memasang sebuah alat berukuran kecil di komputer kasir hotel, restoran, dan tempat hiburan. Semua transaksi di kasir akan langsung terkirim ke komputer dinas pelayanan pajak (DPP) karena alat tersebut dihubungkan dengan jaringan internet.

Dengan sistem itu, pajak yang harus dibayar oleh pengusaha langsung tercatat di DPP. Dengan demikian, kecurangan pajak dapat ditekan sampai tingkat minimal. Selama ini, pajak yang harus dibayar pengusaha dihitung sendiri oleh pengusaha tanpa alat kontrol yang memadai.

Banyak pengusaha menolak pemasangan alat itu karena dikhawatirkan dapat merusak program komputer mereka. Pengusaha juga khawatir pemerintah bakal membongkar basis data mereka.

Namun, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Reynalda Madjid menjamin peralatan itu tidak akan merusak program komputer pengusaha. Basis data pengusaha juga tidak akan dibongkar karena alat itu hanya mengirimkan nilai setiap transaksi.

”Kami sudah menguji coba sistem pajak online pada 11 restoran dan kafe. Hasilnya tidak ada program komputer yang rusak dan basis data pengusaha juga tidak dapat ditembus,” kata Reynalda.

DPRD berang

Tidak dapat diterapkannya sistem pajak online membuat anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Achmad Husein Alaydrus, berang. Pajak online yang sudah direncanakan sejak awal tahun seharusnya rampung pada pertengahan tahun.

”Jika pemprov mengeluhkan penurunan pemasukan, kenapa sistem ini tidak segera diterapkan agar pendapatan dapat meningkat?” kata Alaydrus.

Di Jakarta terdapat 5.061 restoran dan 800 hotel yang menjadi obyek pajak. Jika pemasukan di semua obyek pajak dapat diintensifkan, kata Alaydrus, pendapatan daerah diperkirakan dapat naik 20 persen atau lebih.

Tahun 2009, Pemprov DKI menargetkan pemasukan dari pajak hotel Rp 708 miliar, pajak restoran Rp 670 miliar, dan pajak hiburan Rp 300 miliar. Pemasukan itu diharapkan dapat tercapai dan bahkan terlampaui jika pemprov menerapkan sistem pajak online.

”Jika DPP tidak sanggup merealisasikan sistem pajak online sampai akhir tahun, Gubernur Fauzi Bowo harus mengevaluasi kinerja mereka. Penolakan pengusaha dan kelemahan administrasi tidak boleh jadi alasan penundaan penerapan sistem pajak online,” kata Alaydrus.

Jika pengusaha terus menolak penerapan sistem pajak online pada komputer kasir mereka, pemprov diminta bertindak tegas. Jika perlu, sistem pajak online menjadi syarat pemberian izin restoran, hotel, dan tempat hiburan baru dan syarat perpanjangan izin.

Sistem pajak online dinilai merupakan sistem yang paling adil bagi semua pihak. Pengusaha mengenakan pajak kepada konsumen mereka sehingga uang itu bukan hak pengusaha, melainkan hak pemerintah. Dana dari pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan infrastruktur. (ECA)

07
Oct
09

Keuangan : Dolar Terpukul Greenback Minyak

Dolar Terpukul Laporan Penggantian “Greenback” Dalam Minyak

Rabu, 7 Oktober 2009 06:54 WIB | Ekonomi & Bisnis | Moneter

Dolar Terpukul Laporan Penggantian Greenback Dalam Minyak
US Dollar. (Istimewa/*)

New York (ANTARA News/AFP) – Dolar turun tajam pada Selasa waktu setempat, setelah laporan baru mengatakan negara-negara Teluk akan menghentikan penggunaan mata uang AS untuk transaksi minyak, meskipun ada penyangkalan oleh negara-negara tersebut.

Sementara itu, sebuah kenaikan suku bunga oleh Australia membantu mengangkat komoditas mata uang dan meningkatkan pengambilan risiko, yang juga membebani greenback.

Gejolak di pasar-pasar mengangkat emas ke rekor baru 1.045 dolar per ons, memecahkan rekor sebelumnya 1.033,90 dollar.

Euro naik menjadi 1,4715 dolar dari 1,4648 dolar akhir Senin di New York.

Terhadap mata uang Jepang, dolar jatuh menjadi 88,82 yen dari 89,51 yen pada Senin.

Harian “The Independen” Inggris melaporkan di website pada Selasa bahwa negara-negara Teluk telah mengadakan pertemuan rahasia dengan para pejabat luar kawasan untuk membahas menggantikan dolar untuk perdagangan minyak.

Negara-negara akan menggunakan keranjang mata uang, termasuk yen, kata koran, mengutip negara Teluk Arab dan sumber perbankan China di Hong Kong.

Meskipun sepat disangkal, reaksi pasar “menunjukkan bagaimana sentimen negatif terhadap dolar,” kata Michael Malpede dari Easy Forex.

Analis mata uang Barclay`s Capital, Adarsh Sinha mempertanyakan kedekatan dari setiap langkah menjauh dari dolar.

“Pada akhirnya gerakan maju minyak yang diperdagangkan dalam rentang yang lebih luas dari mata uang adalah mungkin, tetapi dalam pandangan kami, artikel The Independent membuatnya terdengar jauh lebih dekat daripada mungkin,” katanya.

“Secara khusus, konsensus politik diperlukan untuk mencapai hal ini akan sangat sulit, terutama pada saat ada kurang jelas konsensus mengenai isu-isu yang lebih terdekat untuk (Teluk) negara, seperti Gulf Monetary Union.”

Laporan datang dengan latar belakang kesepakatan antara China dan Rusia awal tahun ini untuk meningkatkan penggunaan mata uang domestik mereka dalam perdagangan bilateral.

Kenaikan suku bunga Australia — yang pertama oleh sebuah negara G20 sejak krisis keuangan mulai — meningkatkan risiko. Bank sentral mengumumkan kenaikan 25 basis poin menjadi 3,25 persen, mengangkat tingkat suku bunga dari terendah 49 tahun.

Kejutan pergerakan suku bunga “mungkin sekarang mengarah kepada peningkatan spekulasi pada bank-bank sentral utama akan menaikkan suku bunga berikutnya,” kata Sacha Tihanyi dari Scotia Capital.

Tihanyi mengatakan Federal Reserve AS tidak mungkin menjadi yang pertama meningkatkan suku bunga.

“Kami masih berpikir itu sangat tidak mungkin bahwa The Fed bergerak untuk mengetatkan kebijakan, bahkan dalam enam bulan berikutnya, karena pengangguran tetap tinggi, seperti halnya risiko deflasi,” katanya.

Emas, dipandang sebagai investasi “safe haven”, telah memenangkan kembali menguntungkan dalam beberapa bulan karena ekonomi global berjuang keluar dari kemerosotan terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Kenaikan harga emas yang sebagian besar didorong oleh kelemahan dolar, yang membuat komoditi yang dihargakan dalam dolar lebih murah bagi pemegang mata uang kuat, mendorong permintaan.

Emas juga memenangkan dukungan dari kekhawatiran tentang inflasi yang lebih tinggi karena logam secara luas dianggap oleh investor sebagai tempat penyimpanan yang aman.

Pada akhir perdagangan di New York, dolar berdiri pada 1,0269 franc Swiss dari 1,0320 franc pada Senin. Pound berada pada 1,5914 dolar dari 1,5934 dolar pada Senin.(*)

COPYRIGHT © 2009

Waspadai Uang Panas
Cadangan Devisa Mencapai 62,3 Miliar Dollar AS

KOMPAS, Rabu, 7 Oktober 2009 | 03:09 WIB

Jakarta, KompasPertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi yang terkendali, imbal hasil portofolio yang relatif tinggi membuat dana asing jangka pendek atau uang panas kian deras masuk ke Indonesia. Dalam situasi perekonomian global yang masih tidak menentu, kondisi ini harus diwaspadai.

Bank Indonesia melaporkan, selama triwulan III-2009, aliran masuk dana asing ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tercatat sebesar 1,58 miliar dollar AS atau setara Rp 15 triliun.

Adapun yang masuk ke Surat Utang Negara (SUN) sebesar 620,25 juta dollar AS, setara Rp 6 triliun. Hal ini menyebabkan posisi asing pada SBI dan SUN menjadi Rp 37 triliun dan Rp 94 triliun.

Sementara itu, di pasar saham, investor asing mencatat pembelian bersih 608,7 juta dollar AS atau sekitar Rp 6 triliun. Inilah yang mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merangkak naik ke posisi 2.528.

Tingginya minat asing membeli SUN membuat imbal hasil (yield) SUN menurun. Yield SUN semua tenor secara rata-rata turun sebesar 54 basis poin menjadi 10,39 persen.

Seiring tingginya permintaan terhadap aset portofolio domestik, nilai tukar rupiah juga terus menguat. Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah pada Selasa kemarin menguat menjadi Rp 9.463 per dollar AS dibandingkan sehari sebelumnya yang Rp 9.575 per dollar AS.

Adapun cadangan devisa saat ini sudah menyentuh level 62,3 miliar dollar AS pada akhir September 2009.

Berani mengambil risiko

Ekonom Iman Sugema mengatakan, membanjirnya kembali dana asing jangka pendek (hot money) ke Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya karena mulai pulihnya perekonomian global.

Keadaan ini membuat investor dan spekulan berani mengambil risiko dengan menginvestasikan dananya di tempat-tempat yang menghasilkan keuntungan tinggi, seperti Indonesia.

Derasnya aliran uang panas, menurut Iman, harus diwaspadai. Dalam situasi perekonomian global yang masih belum menentu, penarikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah masif bisa terjadi kapan saja.

Jika ini terjadi, sektor keuangan domestik akan kembali kekeringan likuiditas, yang dampaknya amat berbahaya bagi perekonomian keseluruhan.

”Sebaiknya pemerintah dan BI membatasi masuknya dana asing ke SBI dan SUN mengingat penarikan dana yang tiba-tiba oleh investor asing bisa memengaruhi pengelolaan SUN dan likuiditas perbankan,” katanya.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara mengatakan, masuknya dana asing ke SBI sebaiknya dicegah karena dana itu tak bisa dimanfaatkan bagi pembangunan, sementara bank sentral tetap harus membayar bunganya.

Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, derasnya aliran uang panas membuat laju pertumbuhan ekonomi menjadi labil. ”Sumber utama pertumbuhan saat ini adalah konsumsi rumah tangga kelas menengah atas yang menikmati capital gain dari hot money,” kata Dradjad. (FAJ)

 

 

01
Oct
09

Keuangan : Anggaran 2010 Mengantisipasi Badai

SET
Sri Mulyani Indrawati

ANGGARAN 2010
Mengantisipasi Badai Keuangan

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:11 WIB

Jakarta, Kompas – Di hari terakhir masa jabatannya, DPR periode 2004-2009 mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 menjadi Undang-Undang APBN 2010.

Anggaran tahun 2010 itu disusun dengan fokus mengantisipasi terjadinya tekanan pasar keuangan global, yang bisa membuat Indonesia kesulitan memperoleh dana segar.

Oleh karena itu, menurut Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, target penerbitan surat berharga negara neto ditetapkan Rp 104,43 triliun, naik tipis dari target tahun 2009, yakni Rp 102,1 triliun.

”Penerbitan surat utang oleh negara maju untuk membiayai stimulus fiskal dan perbaikan sektor perbankan pascakrisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009 akan menyebabkan terjadinya crowding out, atau kompetisi memperebutkan sumber pembiayaan defisit,” ujar Sri Mulyani, seusai Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (30/9).

Ekspansi moneter di seluruh dunia, lanjut dia, dapat menyebabkan ancaman berupa pembengkakan inflasi pada tahun 2010. ”Itu menyebabkan kecenderungan meningkatnya suku bunga internasional, yang akan menekan biaya penerbitan surat berharga,” kata Menkeu.

Pengalaman Indonesia tahun 2009 menunjukkan, kompetisi mendapatkan sumber dana global membuat pemerintah harus melakukan kesepakatan dengan empat lembaga keuangan dan negara asing, untuk mendapatkan pinjaman siaga 5,5 miliar dollar AS. Sumber dana itu berasal dari Jepang, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Australia.

Namun, hingga kini pinjaman siaga yang terpakai baru 35 miliar yen, atau setara 379,28 juta dollar AS. Sisa pinjaman siaga yang sudah masuk dalam komitmen itu akan disiagakan pada 2010 dan diperpanjang hingga tahun 2011.

Alihkan

Guna mengantisipasi situasi global, Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin AJ Soefihara menyarankan pemerintah agar memikirkan kemungkinan mengalihkan kecenderungan berutang di pasar obligasi ke pinjaman reguler, yang bisa didapat dari lembaga keuangan internasional, antara lain Bank Dunia atau ADB.

Menurut Endin, pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan internasional menjanjikan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang semakin ringan. Selain itu, pemerintah akan dimudahkan saat mengajukan proposal restrukturisasi karena hanya berurusan dengan lembaga keuangan yang jelas statusnya. ”Kalau sekarang difokuskan pembiayaan dari surat utang, pemerintah direpotkan urusan dengan pelaku pasar yang banyak jumlahnya,” ujar Endin.

Tahun 2010, pemerintah berencana melunasi utang Rp 115,594 triliun, yaitu bunga utang dalam negeri Rp 77,436 triliun dan Rp 38,157 triliun untuk membayar bunga utang luar negeri, termasuk bunga pinjaman Bank Dunia dan ADB.

Data Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan hingga Juli 2009 menunjukkan total utang pemerintah pusat Rp 1.585 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri 62,99 miliar dollar AS dan penerbitan surat berharga negara 96,87 miliar dollar AS. (OIN)

PERUBAHAN IKLIM
Keuangan Negara Berkembang Bisa Terkuras

KOMPAS, Kamis, 1 Oktober 2009 | 03:37 WIB

Bangkok, Rabu – Negara- negara berkembang bakal menghabiskan 100 miliar dollar AS (Rp 1.000 triliun) per tahun selama 40 tahun untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang ekstrem dan berat. Pada tahun 2050, suhu bumi diperkirakan naik di atas 2 derajat celsius.

Hal itu terungkap dari hasil studi Bank Dunia yang dirilis, Rabu (30/9). Studi tersebut mengatakan, negara-negara miskin bakal berinvestasi besar-besaran pada semua proyek infrastruktur untuk mengatasi banjir, kekeringan, gelombang panas, lebih sering hujan seiring bakal naiknya suhu bumi 2 derajat celsius pada tahun 2050.

”Menghadapi prospek besar tambahan biaya infrastruktur, mengatasi kekeringan, penyakit, dan penurunan dramatis dalam produktivitas pertanian, semua negara berkembang harus bersiap menghadapi sejumlah konsekuensi potensial dari perubahan iklim,” kata Katherine Sierra, Wakil Presiden Bank Dunia yang membidangi pembangunan berkelanjutan.

Prakiraan biaya adaptasi dari kelompok lain sebelumnya dari 9 miliar dollar AS jadi 104 miliar dollar AS. Bank Dunia mengatakan, proyeksi biaya terbaru yang paling mendalam analisisnya justru terhadap waktu terjadinya dampak perubahan iklim.

Laporan Bank Dunia, yang memberikan kisaran biaya dari 75 miliar dollar AS menjadi 100 miliar dollar AS didasarkan pada dua skenario berbeda. Pertama, dunia yang lebih kering akan memerlukan investasi lebih rendah ketimbang dunia pada musim hujan. Kedua, dunia pada musim hujan memerlukan berbagai upaya ekstra, seperti membangun tanggul laut dan drainase lebih dalam.

Paling terpukul

Asia Timur dan Pasifik, yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat, akan menjadi yang paling terpukul secara finansial, menghabiskan setidaknya seperempat dari total anggaran. ”Sebagian besar karena meningkatnya urbanisasi, terutama di daerah pesisir,” kata Direktur Keuangan Bank Dunia Warren Evans.

Menurut penelitian, biaya beradaptasi terhadap dunia yang lebih panas adalah berada pada skala yang sama dengan jumlah bantuan yang diterima negara berkembang saat ini. Badan bantuan mengatakan, penting uang bantuan tidak dipotong untuk mendanai upaya atau inisiatif menghadapi perubahan iklim.

Penasihat Oxfam’s, Antonio Hill, menuturkan, setiap pembiayaan harus mendapat suntikan dana tambahan. WWF mengatakan, tidak cukup didasarkan pada asumsi bahwa dunia akan bekerja sama untuk membatasi kenaikan suhu bumi 2 derajat celsius itu. (REUTERS/CAL)




Blog Stats

  • 3,192,986 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…