Archive for July, 2016

22
Jul
16

Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !!

Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !!

 

Suara Warga :

RESOLUSI DAULAT RAKYAT

MERDEKA !

Mengingat Suara Warga : PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959
[http://www.repelita.com/suara-warga-petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/],
maka saatnya kini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) segera bersikap tegas Refungsikan Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Terrtinggi Angkatan Perang yang keberadaan konsitusionalnya sampai sekarang masih berlaku karena memang belum dicabut [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959]

Dengan demikian MPRRI berposisi Lembaga Tertinggi Negara guna segera mengatasi krisis multi dimensional yang telah mendera dimensi-dimensi ideologi politik ekonomi sosial budaya (IPOLEKSOSBUD) akibat terjadi peningkatan tajam daripada ancaman hambatan gangguan tantangan (AHGT) terhadap 7 (tujuh) faktor Strategi Ketahanan Bangsa (STRAHANSA) yakni 1) Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan, 2) Kehidupan Ideologis Tidak Retak, 3) Kehidupan Politis Tidak Resah, 4) Kehidupan Ekonomis Tidak Ganas, 5) Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar, 6) Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah, 7) Kehidupan Ekologis Tidak Gersang;

Sikap bersegera MPRRI dimaksud diatas juga adalah bijak bestari guna memperkecil tensi publik yang Pro dan Kontra terhadap kontroversi keberadaan Amandemen Undang Undang Dasar 2002 sekaligus menghindari konflik horizontal yang tidak perlu.

Demikianlah RESOLUSI DAULAT RAKYAT
ini diserukan demi keserempakan segenap anak bangsa Indonesia menegakkan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 secara aman, damai, membumi, bermanfaat terapi atasi akar masalah dan konstruktif dengan harapan dinamika ekonomi kesejahteraan rakyat (EkoKesRa) tidaklah terganggu.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juli 2016

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

SPANDUK

Suara Warga :

“Seruan Tolak Amandemen-5 UUD2002”

Menimbang amanat Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan kekuasan belaka (machstaats) sesuai perintah Konstitusi Tertulis, maka berarti Status Kedudukan Hukum (SKH) seharusnya diberlakukan lebih dominan daripada Status Kedududukan Politis (SKP) bagi Politik Hukum terkait, dan

Mengingat Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !! [ http://www.repelita.com/suara-warga-resolusi-daulat-rakyat-merdeka/ via @RepelitaOnline]

Maka pemberitaan bahwa DPD Dukung Amandemen UUD ke-5 [http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/dpd-dukung-amandemen-uud-ke-5/116166] adalah tidaklah patut diagendakan sehingga layak DITOLAK oleh segenap anak2 bangsa Indonesia, apalagi kini UUD2002 yang kontroversial itu sedang dalam proses Kaji Ulang oleh MPRRI.

Demikianlah Seruan ini dimasyarakatkan demi mengemban Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 sebagai Roh Indonesia Merdeka 45.

Jakarta, 21 Juli 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Poster 5 Juli 2016

Kembalinya Daulat Rakyat

Monday, 26 January 2015, 15:00 WIB

Seperti sudah diduga sebelumnya, perjalanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No mor 1 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat, berjalan mulus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat Paripurna DPR pada Selasa (20/1) pekan lalu setuju perppu yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa ja batannya sebagai presiden disahkan menjadi UU. Meski demikian, DPR akan melakukan revisi terbatas terhadap UU baru tersebut.

Dengan telah disahkannya perppu tersebut maka dipastikan pula gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya, DPR perio de 2009-2014 di ujung masa kerja nya pada 26 September 2014, mengesahkan UU pilkada yang baru. Dalam UU baru yang “dimaui” oleh fraksi-frak si anggota Koali si Merah Putih yang mengusung pencapresan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu pilkada kembali berada di tangan DPRD.

Keputusan DPR yang melegitimasi pilkada langsung oleh DPRD itu tidak hanya mendapat reaksi keras dari koalisi masya rakat sipil. Presiden (saat itu) SBY langsung meresponsnya dengan mengeluarkan perppu atas UU baru tersebut. Presiden berpendapat pilkada lagsung oleh rakyat yang sudah berjalan selama sepuluh tahun terakhir, lebih demokratis dan tidak merampas hak-hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Adapun kekurangannya yang terjadi di sana-sini, kata SBY, merupakan hal wajar dan terbuka untuk dilakukan perbaikan. Sebagaimana sudah diketahui umum, partai-partai yang tergabung dalam KMP-lah yang menolak pilkada langsung oleh rakyat. Dalam sidang paripurna DPR pada 26 September lalu yang ber akhir hingga dini hari, KMP yang berisikan partai-partai pendukung Prabowo- Hatta pada Pilpres 2014 lalu yakni Ge rindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS memenangkan voting melawan partai-partai yang tetap ingin pilkada langsung dipertahankan yakni PDIP, PKB, dan Hanura.

Saat itu Partai Demokrat memilih keluar (walk out) dari sidang alias tidak memberikan sikap. Padahal, Demokrat sebagai pemegang kursi terbesar di DPR saat itu bisa menjadi penentu keme nangan pilihan pada pilkada langsung yang menjadi aspirasi terbesar rakyat. Untuk itulah sepulang dari lawatan luar negerinya, SBY segera mengeluarkan perppu yang mengembalikan pilkada langsung dengan beberapa perbaikan.

Kemenangan rakyat
Dikembalikannya pilkada langsung kepada rakyat tentunya bukan keme nang an salah satu koalisi atau SBY semata. Ini adalah kemenangan rakyat yang hampir saja kehilangan hak-hak politiknya dalam memilih pemimpinnya sendiri.

Patut disadari, semangat yang melan dasi diundangkannya pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang merupakan esensi demokrasi. Dalam proses ini rakyat benar-benar dilibatkan dalam menentukan dan memilih pemim pin mereka. Partispasi politik masyarakat dibuka seluas-luasnya dengan pemilihan langsung. Selain juga memang untuk menghapus politik dagang sapi ketika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD pada masa-masa awal reformasi.

Dengan dikembalikannya sistem pe milihan kepala daerah langsung oleh rakyat, lambat laun rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan orang yang layak memimpin mereka. Hal ini diharapkan menjadi tali pengikat antara pemimpin dan rakyat yang memilihnya. Dampak lanjutannya adalah adanya kese riusan kepala daerah dalam mem bangun daerah yang dipimpinnya.

Sebagai orang yang dipilih rakyat secara langsung, diharapkan para kepala daerah menjadi lebih memahami isu-isu daerahnya. Selama masa kampanye tentu nya para calon kepala daerah telah mem pelajari apa-apa saya yang diperlukan oleh daerah yang akan dipimpinnya. Pengetahuannya tentang isu-isu daerah bersangkutan membuat para calon akan lebih laku di mata calon pemilihnya.

Setelah mengetahui isu-isu yang diha dapi daerah yang dipimpinnya, seorang kepala daerah diharapkan pula memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan rakyatnya. Idealnya, kepala daerah terpilih bisa menentukan mana kebijakan prioritas dan mana yang tidak. Semuanya ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Sudah tentu legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat jauh lebih kuat dibanding pemimpin pilihan elite partai melalui DPRD. Kalau pertimbangan adalah biaya penyelenggaraan pilkada yang terlampau tinggi, maka pilkada secara serempak sebagai solusi mengurangi biaya

Konflik sosial yang dipicu karena pilkada langsung pun angkanya tidak signifikan. Selama ini ada pihak-pihak yang menengarai pilkada langsung hanya membuka peluang munculnya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang terbelah berdasarkan calon yang didukungnya. Namun, perselisihan antarpen dukung itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa pilkada langsung oleh rakyat lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Soal konflik antarpendukung itu sebenarnya juga dari para elite. Kandidat yang kalah sering kali menyisakan ma salah. Mereka seakan tidak memiliki mental untuk kalah. Deklarasi “siap me nang, siap kalah” tak lebih sebuah janji kosong belaka. Kondisinya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Tak jarang kandidat yang kalah malah mencari-cari alasan untuk tidak mengakui kemenangan calon lainnya.

Akibatnya, tak jarang pula terjadi konflik horizontal di antara para pendu kung masing-masing calon. Inilah yang juga menjadi salah satu alasan peme rintah mengusulkan pilkada lewat DPRD saja pada awal pengajuan draf RUU Pilkada dua setengah tahun lalu. Alasan ini pula yang kemudian digunakan oleh fraksi-fraksi yang tadinya ingin mem pertahankan pilkada langsung, “balik badan” menolak pilkada langsung – partai-partai di Koalisi Merah Putih.

Harapan terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung juga terkait dengan pen didikan politik bagi rakyat. Dengan pemilihan langsung, rakyat mendapatkan pelajaran berharga berupa pemenuhan hak-hak politiknya oleh negara. Hak itu salah satunya adalah mengetahui program-program yang dijanjikan oleh para calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah.

Kekurangan memang terjadi di sana-sini dalam pelaksanaan pilkada secara lang sung dalam sepuluh tahun terakhir. Tapi, bukan berarti segala kekurangan yang muncul menjadi alat pembenaran untuk mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali ketangan DPRD. Hal terpenting yang harus di lakukan adalah dengan memperbaiki ke kuarangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik.

Perbaikan ke arah kehidupan demokrasi yang lebih maju di negara ini memang tidak secepat membalikkan telapak tangan. Sepuluh tahun tentu bukan waktu yang cukup untuk melihat hasil pemilihan kepala daerah secara lang sung berjalan baik dan sesuai harapan. Lebih uta manya lagi, kepenting an politik jang ka pendek hanya untuk merebut kekuasaan harus dihindari. Jangan sekali-sekali mengorbankan hak politik rakyat.

Sudah terlalu lama rakyat bangsa ini kehilangan hak politiknya dalam menentukan pemimpin mereka sendiri. Gubernur dan bupati/wali kota sebelumnya merupakan orang-orang pemerintah pusat yang ditunjuk berkat kedekatan mereka dengan penguasa. Padahal rakyat amat mendambakan dipimpin oleh orang-orang yang memang dianggap sangat mengakar dan kapabel untuk memimpin daerahnya.

UU Pilkada yang baru saja disetujui untuk disahkan oleh DPR memang belum sempurna. Masih perlu dilakukan revisi agar penyelenggaraan pilkada mendekati harapan terbaik semua pihak. DPR sudah menjanjikan akan melakukan revisi terbatas sehingga bulan depan telah sah menjadi UU. Selamat datang kembali pilkada langsung oleh rakyat. Oleh Nurul S Hamami

POIN-POIN PENTING REVISI UU PILKADA BERDASARKAN PERPPU PILKADA
Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d). Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200).

Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69). Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76).

Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47).

Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c).

Larangan pelibatan aparat birokrasi yang menyebabkan Pilkada tidak netral (Pasal 70).

Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-Pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71).

Pengaturan yang jelas, akuntabel dan transparan terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Bab XX Pasal 136 s/d 159).

Pilkada serentak [Pasal 3 ayat (1)].

Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41). Penyelesaian sengketa hanya dua tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157).

Larangan pemanfaatan prog ram/ kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana [Pasal 71 ayat (3)].

Gugatan perselisihan hasil pilkada ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan [Pasal 156 ayat (2)].

Merampas Daulat Rakyat

Category: Artikel Kompas Published: Friday, 12 September 2014 18:25 Written by Administrator Hits: 1348

PEMBAJAKAN  proses politik yang lebih demokratis terus berlangsung. Kecenderungan yang terlihat dalam beberapa waktu terakhir, pembajakan tersebut dilakukan melalui proses legislasi. Salah satu bentangan fakta yang tersaji di depan mata kita,  keinginan mayoritas kekuatan politik di DPR mengganti pola pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung jadi pemilihan tidak langsung.

Padahal, apabila dilacak riwayat proses panjang pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), keinginan memilih kepala daerah secara tidak langsung (via DPRD) sesungguhnya dari usulan pemerintah. Namun, begitu pemerintah berubah sikap untuk mempertahankan pemilihan langsung, justru mayoritas partai di DPR berbalik arah dengan menyatakan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.

Perubahan sikap mendadak tersebut diambil oleh lima dari enam fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Kelima fraksi yang berubah sikap secara mendadak ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bertahan dengan usul gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung.

Anehnya, semua fraksi yang berubah sikap itu mengambil alih hampir semua argumentasi yang dulu dikemukakan pemerintah. Misalnya, pemilihan langsung tak efisien, masifnya praktik politik uang, dan menimbulkan demokrasi berbiaya tinggi. Padahal, pemilihan langsung tidak bisa dikorbankan semata-mata hanya karena persoalan efisiensi biaya demokrasi yang dinilai sangat mahal (Kompas, 7/9). Bahkan, berbalik arah ke pemilihan oleh DPRD dapat dikatakan sebagai bentuk nyata merampas daulat rakyat.

Melihat perkembangan ini, pertanyaan mendasar yang tidak mungkin dihindarkan: bagaimana menjelaskan perubahan sikap mendadak mayoritas kekuatan politik di DPR ini? Pertanyaan lain yang lebih menggelitik: adakah perubahan sikap mendadak ini terkait dengan hasil Pemilu Legislatif 2014 dan konstelasi politik setelah Pemilu Presiden 2014?

 

Masalah konstitusional

Secara konstitusional, debat sentral di sekitar pilkada terkait frasa ”dipilih secara demokratis” dalam konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan: gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sekalipun frasa ”dipilih secara demokratis” memiliki makna ganda, pembentuk UU (pemerintah dan DPR) telah mempersempitnya menjadi dipilih secara langsung. Melalui Pasal 56 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit ditegaskan: kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sekiranya dibaca dan diikuti semangat yang melingkupi kehadiran Pasal 56 UU No 32/2004, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pilihan pembentuk UU memaknai frasa ”dipilih secara demokratis” menjadi pemilihan secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk konkret penerapan asas kedaulatan rakyat. Bagaimanapun, dengan menggunakan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya untuk secara langsung menentukan kepala daerah. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan acap kali mendistorsi kehendak dan logika rakyat.

Dengan memilih pemaknaan tersebut, pembentuk UU menyadari hasil perubahan UUD 1945 tak lagi menempatkan daulat rakyat di tangan lembaga perwakilan. Artinya, mengubah makna frasa ”dipilih secara demokratis” untuk kembali dipilih lembaga perwakilan akan jadi persoalan konstitusional yang sangat serius. Lalu, bagaimana mempertanggungjawabkan secara konstitusional pilihan politik mengganti makna ”dipilih secara demokratis” dari dipilih secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD? Pertanyaan ini kian menarik karena Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Karena itu, sekalipun frasa ”dipilih secara demokratis” acap kali dimaknai sebagai open legal policy dari pembentuk UU, pemerintah dan DPR tak bisa semena-mena mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan dengan sistem perwakilan. Selain telah terlebih dahulu dimaknai sebagai pemilihan langsung, perubahan ke arah pendulum yang berlawanan ini jelas akan merusak kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah. Padahal, pilihan politik yang mengabaikan kepastian hukum dapat menjadi alasan untuk mempersoalkan substansi sebuah undang-undang.

Selain itu, karena pemilihan kepala daerah terkait dengan hubungan pusat-daerah, seberapa jauh DPD dilibatkan dalam pembahasan RUU Pilkada ini? Sekiranya DPD tidak dilibatkan secara wajar, perubahan proses pemilihan kepala daerah ini akan memiliki cacat formal yang sangat nyata. Dikatakan demikian, Pasal 22D UUD 1945 mengharuskan adanya peran DPD dalam setiap proses kehadiran UU yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Cacat formal itu akan makin nyata jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012 yang menghendaki adanya pembahasan tripartit DPR-pemerintah-DPD dalam setiap rancangan UU yang terkait dengan Pasal 22D UUD 1945.

Tidak hanya persoalan di atas, terkait masalah ini, dalam tulisan ”Haruskah Kembali ke DPRD” (Kompas, 16/12/2010) dikemukakan, upaya mengembalikan penyempitan makna ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 ke pemilihan oleh DPRD tidak sesederhana itu. Argumentasi tambahan yang harus dicari: bagaimana mengubah putusan MK yang telah meneguhkan pilkada secara langsung? Selain meneguhkan pemilihan langsung, MK juga memberikan ruang bagi calon perseorangan. Karena itu, tidak hanya bertolak belakang dengan makna hakiki kedaulatan rakyat, mengembalikan pilkada ke DPRD jelas memupus eksistensi calon perseorangan.

Merujuk penjelasan tersebut, persoalan-persoalan konstitusional yang mengancam konstitusionalitas RUU Pilkada ini harus dihitung betul oleh DPR dan pemerintah. Artinya, mengabaikan persoalan tersebut berpotensi menggugurkan formalitas dan substansial UU ini nantinya. Dalam hal ini, DPR dan pemerintah harus belajar banyak dari kesalahan yang terjadi dalam proses pergantian UU No 27/2009 menjadi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagaimana diketahui, hanya hitungan hari setelah disetujui, beberapa kelompok (termasuk DPD) telah bersiap menguji ke MK. Jika dilacak permohonan yang masuk ke MK, hampir semua substansi UU No 17/2014 dinilai cacat konstitusional.

Ganti bukan solusi

Secara jujur harus diakui, sejak menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung memang muncul banyak persoalan. Di antara persoalan yang paling menonjol: meruyaknya praktik politik uang. Sebagai sebuah persoalan, sejak semula telah dikemukakan oleh banyak kalangan, persoalan politik uang dapat diminimalisasi sekiranya partai politik memiliki kontrol yang ketat terhadap pasangan calon yang mereka usung. Namun, pada faktanya, partai seperti enggan melakukan langkah penertiban. Bahkan, di titik-titik tertentu, sebagian partai politik seperti menikmati praktik curang ini.

Begitu pula praktik politik uang yang melibatkan pemilih, sejak semula telah diyakini penyimpangan ini kian menjadi- jadi karena penegakan hukum bagi pelaku hampir tidak pernah dilakukan. Padahal, ketentuan yang ada lebih dari cukup untuk menyeret pelaku, termasuk juga kemungkinan menganulir atau mendiskualifikasi pasangan calon. Artinya, sekiranya semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki komitmen menegakkan aturan hukum, praktik membeli suara dengan mudah dapat diminimalisasi.

Begitu pula pendapat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak efektif dan efisien. Salah satu bentuk nyata mereka yang menggugat proses pemilihan yang telah diterapkan selama ini: pilkada merupakan proses politik yang memboroskan keuangan negara. Dalam soal ini, sebetulnya sejak awal sudah ditawarkan solusi cerdas, yaitu melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah secara serentak. Paling tidak merujuk pilkada di Sumatera Barat tahun 2010 yang melaksanakan pemilihan di 13 kabupaten/kota (dari 19 kabupaten/kota yang ada) ditambah pemilihan gubernur, KPU Sumbar mampu menghemat biaya hampir 65 persen.

Melihat semua persoalan yang melingkupi pilkada selama ini, pilihan mengganti model bukanlah sebuah solusi. Dari rangkaian persoalan yang ada selama ini yang dinilai sebagai titik lemah pilkada secara langsung, sekiranya memang memiliki komitmen mempertahankannya, semua persoalan dapat ditanggulangi. Namun, faktanya, tak terlihat komitmen dan langkah nyata untuk meminimalisasi persoalan tersebut. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, boleh jadi persoalan tersebut ”dipelihara” untuk jadi alasan untuk menilai bahwa pilkada secara langsung dilingkupi banyak masalah.

Mengepung Jokowi-JK?

Sebetulnya, tidak terdapat alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional mengubah pengisian kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan dengan sistem perwakilan via DPRD. Karena itu, dalam batas-batas tertentu, perubahan sikap mendadak mayoritas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dapat dibaca sebagai bentuk akrobat politik terhadap kemenangan Jokowi-JK. Bahkan, bukan tidak mungkin upaya ini sebagai langkah nyata lebih jauh untuk mengepung pemerintahan Jokowi-JK.

Sebelumnya, langkah serupa telah pula dilakukan ketika partai politik yang berada dalam Koalisi Merah Putih memaksakan persetujuan UU No 17/2014. Sebagaimana diketahui, salah satu substansi yang dipaksakan adalah mengubah tata cara pemilihan pimpinan DPR dari semula berasal dari urutan partai peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif menjadi mekanisme pemilihan oleh anggota DPR. Melihat langkah politik tersebut, bukan tidak mungkin semua langkah akrobatik yang dilakukan ini bagian dari skenario mengepung Jokowi-JK mulai dari DPR sampai ke mayoritas daerah.

 

Dalam situasi seperti ini, yang paling mungkin diingatkan adalah pemerintah dan Presiden SBY. Sebagai institusi yang memiliki otoritas sama kuat dengan DPR dalam proses legislasi, sekiranya mayoritas partai politik tetap memaksakan mengganti model pilkada, pemerintah (baca: SBY) seharusnya menggunakan hak konstitusionalnya menolak menyetujui RUU Pilkada. Banyak pihak percaya, hanya dengan cara demikian, pemerintahan SBY dinilai masih mampu memelihara model pemilihan demokratis yang telah dibangun selama ini. Artinya, apabila pemerintah dan SBY takluk oleh keinginan tersebut, SBY dan mayoritas partai politik dapat dikatakan secara bersama-sama merampas daulat rakyat.

Penghianatan Daulat Rakyat

Atas nama demokrasi, telah disepakati untuk melaksanakannya secara lengkap, koheren dan tidak parsial. Mau eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah & juga wakilnya) maupun legislatif (DPR, DPD, DPRD) sudah disepakati semuanya dipilih melalui demokrasi langsung, bukan lagi melalui demokrasi perwakilan.

Tapi alih-alih, dalam skala nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPR/DPD/DPRD adalah dilaksanakan secara langsung. Kini muncul ide Pemilihan Kepala Daerah, hendaknya diselenggarakan secara tidak langsung saja.

Apakah ini sebuah kemunduran arus demokrasi? Apakah memicu terjadinya perampasan hak daulat rakyat?. Jelas ketika pertanyaannya dilempar kepada wakil rakyat saat ini. Kelompok Pertama dari Koalisi Merah Putih/ KMP (Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN dan PKS) mengatakan bukan kemunduran dan bukan pula bahagian dari perampasan hak daulat rakyat. Lalu Kelompok Kedua dari: PDIP, Hanura, dan PKB, sudah pasti mengatakan, bahwa kembali pada demokrasi perwakilan nyata-nyata kemunduran demokrasi dan sama halnya merampas daulat rakyat.

Sumber Gambar: metrosiantar.com

Tetapi mari kita tanyakan kepada publik permasalahan ini. Saya lebih percaya pada suara publik yang berpendapat, tidak sarat akan kepentingan. Representasi penilaian publik dapat dirujuk melalui hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menunjukan 81,25 persen responden menyatakan setujuh Kepala Daerah dipilih secara langsung. Hanya terdapat 10,71 persen yang menyetujui Kepala Daerah dipilih secara tak langsung (Tempo.co 10/9/14).

Hal ini menunjukan kalau rakyat lebih banyak yang menghendaki Pilkada langsung. Namun ironisnya beberapa fraksi di DPR tetap getol untuk kembali pada Pilkada sistem perwakilan via DPRD. Ini bukan hanya mengebiri dan merampas daulat rakyat, tetapi sudah penghianatan yang sudah dipertontonkan secara fulgar di depan publik.

Daulat Rakyat

Kekuatan rakyat yang berdaulat secara tegas telah diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945, “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Karena itu, pemilu apapun macam dan namanya harus berlandaskan pada daulat rakyat sebagai hak fundamental yang diakui oleh konstitusi.

Penting untuk diketahui, bahwa kedaulatan tersebut mesti dilaksanakan menurut UUD (bukan menurut UU), sehingga baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada harus berlandaskan pada daulat rakyat yang terdapat dalam UUD. Jadi niat untuk kembali ke sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung via DPRD tidak dapat dilepaskan dari makna daulat rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945.

Sekalipun terdapat sanggahan bahwa instruksi yang diberikan oleh konstitusi dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945 “Gubernur, Bupati, Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.” Yang menyebabkan sistem Pemilukada menjadi “open legal policy” dapat ditafsir ke demokrasi perwakilan. Namun dalam kaca mata hukum maupun dalam kacamata sosiologis nalar demikian tetap akan terbantahkan.

Secara hukum, dengan menafsirkan frase demokratis dalam model yang tidak konsisten. Sama halnya, melaksanakan konstitusi tidak konsisten, yang bermuara pada tidak adanya kepastian hukum.

Di tambah lagi, hadirnya kata demokratis dalam Pasal 18 Ayat 4 adalah amandemen kedua. Dalam perubahan yang kedua tersebut, memang belum pernah terjadi kesepakatan pemilihan langsung untuk sistem pemilu kita. Nanti pada amandemen ketiga, muncul pemikiran untuk menganut sistem pemilihan langsung, maka diterapkanlah untuk pemilihan Presiden. Seandainya saja pembahasan amandemen untuk sistem pemilihan pemerintahan daerah bersamaan ataukah terjadi setelah masa pembahasan Pemilihan Presiden yang menganut demokrasi langsung, maka boleh saja Pemilihan Kepala Daerah dianggap tidak pernah dipikirkan untuk menganut demokrasi langsung.

Secara sosiologis, penyerahan daulat rakyat untuk diwakilkan melalui DPRD, bentangan sejarah membuka mata kita, masa di zaman orde baru, selama 32 tahun sudah banyak menyimpan cerita kelam, kalau sejatinya DPRD dan kepala daerah melakukan perselingkuhan demi kepentingan kekuasaan dan menambah pundi kekayaan saja. Bukankah ini “pil pahit” dari Pilkada tak langsung? Dan sekarang maukah kita kembali di zaman itu?

Pun kalau DPRD menganggap dirinya dapat mewakili kepentingan “daulat rakyat” sampai saat ini tidak ada jaminan, mereka akan bekerja benar-benar karena amanat daulat rakyat. Justru kembali ke Pilkada tak langsung, dua organ kekuasaan ini (Kepala Daerah dan DPRD) akan semakin terbuka peluang melakukan transaksi politik.

Maka dengan itu, sebuah “keremangan” yang memang hendak dibangun untuk kembali pada Pemilukada tak langsung, Kepala Daerah tidak perlu lagi bekerja keras menjalankan kepentingan “daulat rakyat”. Cukup menjalin konspirasi bersama anggota dewan, semua kebijakan kerjanya akan berjalan lancar. Dalam situasi yang seperti ini, posisi rakyat dengan pemimpin, jelas semakin menjauh, karena bukan lagi dalam kawalan rakyat untuk menagih semua janji-janji politiknya. Janji-janji politiknyapun boleh jadi rakyat tidak tahu menahu, semuanya tinggal diserahkan kepada wakil rakyat yang bernama DPRD.

Penghianatan Konstitusi

Ada pernyataan seorang politisi Golkar, dari fraksi pendukung RUU Pilkada. Melalui siaran TV Swasta, yaitu Nudirman Munir menganggap sikap setuju fraksi yang berada dalam naungan Koalisi Merah putih (KMP) harus dimengerti sebagai konsekuensi politik. Dengan bahasa yang lugas politisi kondang itu mengatakan: “bagi-bagilah kemenangan, Jokowi menang di Pilpres, maka KMP biarlah menang juga di parlemen.”

Hemat Penulis, ini adalah pendapat keliru yang tidak berdasar. Bahwa yang namanya, sepakat untuk menggunakan sistem demokrasi. Adalah keniscayaan, harus ada yang kalah, dan ada yang menang, bukan mencari lagi kemenangan di jalur lain. Itupun perhelatan demokrasi, adanya pihak yang menang adalah kemenangan rakyat, tidak bisa dimaknai sebagai kemenangan partai atau kemenangan koalisi. Sungguh sangat naif alur logika demikian.

Demokrasi yang bersandar pada kedaulatan rakyat, semua pergerakan wakil rakyat ditujukan ke cita-cita kesejahteraan rakyat. Kalau toh, karena dalil kalah di perhelatan Pilpres, kemudian ingin mencari kemenamgan sejati di parlemen. Maka semua fraksi yang getol mengegolkan RUU Pilkada tersebut. Tidak salah kalau memunculkan stigma, DPR tidak hanya akan mengamputasi, mengebiri dan merampas daulat rakyat, tapi juga telah melakukan penghianatan besar-besaran terhadap konstitusi. (*)

Tolak UUD 1945 amandemen, Kelompok Muda ajukan gugatan ke PN Jakpus

Reporter : Marselinus Gual | Kamis, 13 Agustus 2015 15:41

 

Tolak UUD 1945 amandemen, Kelompok Muda ajukan gugatan ke PN Jakpus

Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com – Sekelompok pemuda yang bergabung dalam Kelompok Muda untuk Indonesia melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk menggugat amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak tahun 1999 hingga 2002.

Gigih Guntoro, salah satu anggota Kelompok Muda untuk Indonesia mengatakan amandemen tersebut hanya merupakan risalah sidang umum MPR pada 14-21 Oktober 1999, dan tanpa memberikan penomoran serta tidak dimasukan sebagai Lembaran Negara. Hal ini, kata dia tentu saja tidak sah secara hukum tata negara dan hukum administrasi.

“Amandemen UUD 1945 ke-1 tahun 1999 hingga Amandemen ke-4 tahun 2002 yang dilakukan MPR RI tidak memenuhi prosedur hukum tata negara dan hukum administrasi negara dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hukum administrasi negara selalu melaksanakan aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara baik di tingkat tinggi hingga rendah,” kata Gigih usai mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis (13/8).

“Empat kali amandemen UUD 1945 itu cacat prosedural karena hanya hasil risalah sidang MPR dan tanpa memberikan penomoran pada ketetapan MPR tentang amandemen UUD 1945 tersebut serta tidak dimasukan sebagai lembaran negara dan karena itu tidak sah sebagai sebuah TAP MPR, oleh karenanya tidak dapat diberlakukan,” imbuh dia.

Lanjut dia, dengan gugatan itu diharapkan penggunaan UUD 1945 amandemen dihentikan sementara. Sebab, proses gugatan yang dilakukan terhadap UUD 1945 amandemen belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Harapan dari sidang gugatan amandemen UUD 1945 ini pada sidang paripurna MPR RI, saat sidang umum tanggal 14 Agustus nanti dihentikan dahulu dan menggunakan UUD 1945 yang asli, karena sedang ada proses hukum yang berlaku menunggu keputusan yang diberlakukan,” tutupnya.

Diketahui, gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015. Gugatan itu diregister dengan nomor perkara 360/PDT.G/ 2015/PN.JKT.PST dengan dibubuhi tanda tangan Suyatno selaku Panitera Muda Perdata.Baca juga:
Amandemen UUD 1945 dinilai bikin benturan antar-lembaga negara

 

Advertisements
05
Jul
16

Kaum Pemuda Indonesia Terlibat Dalam Upacara Bela Negara

Kaum Pemuda Indonesia Terlibat Dalam Upacara Bela Negara

Share on Facebook
Tweet on Twitter

Radarpolitik.com, Jakarta – Organisasi kepemudaan Kaum Pemuda Indonesia (KPI) mengikuti upacara peringatan hari bela negara yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini (Sabtu, 19/12).

Dalam acara tersebut selain unsur KPI, juga dihadiri oleh elemen masyarakat dan kalangan seniman. Upacara ini digelar Kementerian Pertahanan dalam rangka mengenalkan kembali konsep bela negara kepada masyarakat.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, dalam sambutannya Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, tanggal 19 Desember dipilih mengingatkan sejarah perpindahan kekuasaan Belanda ke tangan pemerintah Indonesia pada tahun 1947. “Bela negara adalah sikap mencintai negara sendiri dengan melakukan apa yang bisa disumbangkan untuk negara,” kata Menhan.

Sementara itu, menurut Majelis Pemuda Indonesia DR. Pandji R Hadinoto mengatakan, pihaknya sangat mendukung konsep bela negara yang menjadi program pemerintah.  “Karena itulah kita selalu siap untuk menjadi kader bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Anggota KPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sudah diintruksikan untuk mengikuti progam bela negara. “Hari ini kita hadir di lapangan Monas, sebagai bentuk partisipasi aktif dari AMK untuk ikut dalam upacara peringatan hari bela negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Kesbangpol Pemprop DKI Jakarta, Ratiyono mengungkapkan, bahwa pendidikan bela negara yang ada saat ini adalah alur yang tepat untuk menuju wajib militer demi menjaga NKRI.

Sedangkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, mengajak rakyat Indonesia untuk belajar dari sejarah, bela negara bukan saja dengan mengangkat Senjata, tetapi juga berdaulat di bidang politik. Tantangan konkret adalah perdagangan bebas, kejahatan trans internasional.

“Untuk itulah kita harus hadapi sesuai bidangnya masing masing. Lihat bagaimana seorang petani yang berjuang untuk ketahanan pangan, juga merupakan bela negara. Guru yang mendidik dan mencerdaskan bangsa, juga termasuk bela negara.

Kesadaran bela negara tidak tumbuh dengan sendiri, tetapi harus dengan cara kreatif, inovatif. Hanya dengan kebersamaan dalam kemajemukan justru mampu membela negara lebih baik,” paparnya.

Acara bela negara juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa kepada Malik Hidir dan Umi Wahidah yang mengharumkan nama bangsa atas dedikasi di bidang pendidikan dan temuan ilmiahnya. (hans/rdp)

03
Jul
16

Politik : Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002

Foto 22Jun16

Suara Warga :

Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try Sutrisno dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/] maka wajar kiranya jikalau seluruh anggota MPRRI saat Amandemen UUD 2002 dilakukan, bersedia segera berkumpul ber-sama2 untuk dapat menyatakan minta maaf secara terbuka kepada bangsa Indonesia.

Tindakan minta maaf kolektif dimaksud diatas sungguh sangat mendukung upaya2 publik seperti melalui Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila tanggal 1 Juni 2016, Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959  tanggal 12 Juni 2016 [ http://www.repelita.com/suara-warga-petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/
lewat @RepelitaOnline ] dan seruan Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tanggal 5 Juli 2016, terlampir.

Semoga memasuki bulan Syawal 1437H ini, bangsa Indonesia dilimpahiNya nikmat kedaulatan bernegara sepenuhnya dan seutuhnya dalam mengemban cita dan amanat Pembukaan UUD 1945.

Jakarta, 1 Juli 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Poster 5 Juli 2016

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada  Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45  Jakarta

Jakarta (facta-news.com) MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia, Generasi Penerus Angkatan 45, 1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45

Foto GPA45 1Jun16

Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina: Amandemen UUD 1945 adalah Penyimpangan

MNOL, Jakarta – Anggota tim pengkajian Amandemen UUD 1945 MPR RI, Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina menyampaikan bahwa amandemen satu hingga empat pada kurun waktu 1999-2002 merupakan suatu bentuk penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Kaji Ulang Amandemen 4 Kali’ yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Aula Djokosutono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, (18/4/16).

“Dalam amandemen UUD 1945 terdapat penyimpangan baik secara prosedural maupun substansial,” ungkap Ishak.

Secara prosedural, mantan Dubes RI untuk Pakistan itu menyatakan lebih kepada prosedur dalam melakukan amandemen. Dia mengurai ada kesepakatan anggota MPR saat itu dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan  perubahan dilakukan dengan cara addendum.

“Ternyata kesepakatan itu banyak yang diabaikan oleh anggota MPR saat itu, buktinya perubahan tidak dalam bentuk addendum tetapi masuk ke dalam naskah aslinya,” ujarnya.

Sedangkan, dalam konteks substansial, pria asal Maluku itu menjelaskan lebih kepada materi perubahan yang dianggap sudah hilang ruh Pancasila-nya dalam Batang Tubuh UUD amandemen. Padahal dengan kesepakatan untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945 agar Pancasila masih melekat dalam perubahan di Batang Tubuhnya.

“Aliran pikiran kekeluargaan itu merupakan sari dari Pancasila, falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sistem kekeluargaan menolak aliran pikiran perseorangan yang mengarah pada liberalisme,” tandasnya.

Akan tetapi yang terjadi justru aliran pemikiran liberalisme mendominasi semangat perubahan tersebut. Terlihat jelas dalam perubahan beberapa pasal yang dia sebutkan dalam Batang Tubuh saat ini.

“Dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah dihilangkan. Kemudian di pasal 2 masuk poin DPD yang merupakan konsep negara federal,” ulasnya.

Konsepsi kedaulatan rakyat di dalam pasal-pasal UUD 1945 harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa :”Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sambungnya sistem Negara yang terbentuk harus dapat mewujudkan kedaulatan rakyat itu di dalam kelembagaan Negara yang merupakan perwujudan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, di mana penetapan kebijakan Negara dan pengambilan keputusan kenegaraan dilakukan secara musyawarah.

Lembaga Negara yang demikian itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat,  sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Setelah amandemen, ayat itu dirubah menjadi ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar’, yang artinya MPR telah hilang sehingga kedaulatan rakyat menjadi tidak tegak.

Dirinya yang sudah menjadi anggota MPR RI Fraksi TNI/Polri saat itu sudah melakukan interupsi saat amandemen dilaksanakan. Namun, perjuangannya di MPR tidak mendapat dukungan suara mayoritas.

“Dari situ akhirnya tercetus pembentukan Komisi Konstitusi yang ditetapkan melalui Tap MPR No I tahun 2002 dengan tujuan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945,” paparnya.

Kendati demikian, mantan staf Kepala BIN itu tetap menyebut konstitusi sekarang sebagai UUD 1945 meskipun isinya sudah berubah total. Sementara para pembicara lainnya dalam diskusi itu telah bersepakat untuk menamakan UUD amandemen sebagai UUD 2002 atau UUD baru karena hampir 100 persen isinya telah berubah.

“Merubah nama UUD akan berimplikasi secara umum pada aspek psikologis kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kata UUD 1945 telah melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelum dilakukan pembahasan dalam oleh para pembicara dalam acara itu, dilaksanakan terlebih dahulu kuliah umum oleh mantan Wapres Try Sutrisno yang memberikan pandangan-pandanganya terkait amandemen UUD 1945. Para pembicara dalam diskusi itu antara lain Dosen FHUI, Bono B Priambodo; Dosen Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Haryo B Rahmadi; dan pengamat kebangsaan Yudi Latief. (TAN)

RIWAYAT PENYIMPANGAN KONSTITUSI

Salah satu tujuan penyusunan konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara. Denganadanya konstitusi, penyelenggara negara diharapkan dapat menggunakan kekuasaannyasecara bertanggung jawab. Hal itu setidaknya ditunjukkan melalui kesediaan para pemegang kekuasaan negara untuk menaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkanalam konstitusi.Dalam kenyataannya, ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi kita.Berikut akan dikemukakan sejumlah penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa UUD 1945 (Konstitusi I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS1950. Penyimpangan konstitusi paling parah terjadi pada masa berlakunya UUD 1945 (Konstitusi I), baik padamasa Orde Lama (1945 – 1949, 1959 – 1966) maupun Orde Baru (1967-1998).Penyimpangan relatif kecil pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.Bahkan, penyimpangan terhadap Konstitusi RIS 1949 bisa dikatakan tidak ada. Ini karena Konstitusi RIS hanya berlangsung beberapa bulan saja (Desember 1949 – Agustus 1950).Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950 – 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet.Selain itu ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik.Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi.Adapun bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama, misalnya :
1
.
 Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang 
; hal ini terjadi karenakekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
2
.
MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup
; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
3
.
 Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri
; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
4
.
 Pimpinan MA diberi status menteri
; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
5
.
 Presidenmembuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang 
(yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
6
.
 Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi
, yaitu Front Nasional.
7
.
 Presiden membubarkan DPR
; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR>Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru meliputi,antara lain :
1
.
Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden,
sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
2
.
 Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimanamestinya,
hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
3.
 
 Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis
; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menenrus dipilih kembali.
4.
 
Terjadi monopoli penafsiran Pancasila
; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.

5
.
 Pembatasan hak-hak politik rakyat 
, seperti hak  berserikat, berkumpul dan berpendapat.
6
.
Pemerintah campur tangan terhadapkekuasaan kehakiman,
sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
7
.
 Pembentukanlembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi,
yaitu Kopkamtib yang kemudianmenjadi Bakorstanas.
8
.
Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan,
dan berakibat pada terjadinya krisismultidimensi.



Blog Stats

  • 3,373,769 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…