Archive for March, 2010

31
Mar
10

Pendidikan : UU Badan Hukum Pendidikan Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Melanggar Konstitusi, UU BHP Dibatalkan MK

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 31/03/2010 | 16:44 WIB Melanggar Konstitusi, UU BHP Dibatalkan MK

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD 1945. Mendapat putusan ini, seluruh pemohon langsung bersorak gembira dan mengaku puas dengan putusan MK tersebut.

“MK menilai, UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengabulkan secara keseluruhan semua permohonan pemohon,” tegas Ketua MK Mahfud MD. Putusan ini dibacakan secara bergilirian oleh 9 hakim MK selama 3,5 jam di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, (31/3/2010).

MK menilai, UU BHP ini menyeragamkan bentuk badan hukum pendidikan sehingga mengabaikan bentuk badan hukum lainya seperti yayasan, wakaf dan sebagainya. Selain itu, penyeragaman ini juga mengakibatkan orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan padahal hal tersebut diamanatkan UUD 1945. “UU ini tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional,” pungkas Mahfud.

5 Alasan MK Batalkan UU BHP
Terhitung pukul 12.58 WIB hari ini, UU BHP tak berlaku karena telah dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menilai UU BHP tak selaras dengan UUD 1945 dan UU BHP menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini dibacakan secara bergilirian oleh 9 hakim MK selama 3,5 jam di gedung MK, Jakarta, Rabu, (31/3/2010).

Dalam putusan setebal 403 halaman, MK memberikan 5 alasan mengapa MK menggugurkan eksistensi BHP.

1. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.
2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama.
3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN
yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.
4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan
kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.
5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk
badan hukum lainnya.

Menanggapi putusan ini, rasa puas langsung diungkapkan kuasa hukum Taufik
Basari. Dia menilai pembuat UU telah mengesampingkan kenyataan bahwa banyak peran pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. “Saya sangat puas dengan putusan ini,” tandasnya usai sidang yang disambut yel-yel mahasiswa.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) siap melaksanakan keputusan MK tersebut tanpa mengaku kalah atas keluarnya putusan ini. “Posisi pemerintah adalah melaksanakan aturan perundangan. Pemerintah menaati, mengormati setiap putusan dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugasnya, baik yang terkait dengan hukum, pemerintahan, atau pun Hankam,” kata Mendiknas M Nuh. (*/dtc/din)

31
Mar
10

Perbankan : Gerhana diatas Century

Gerhana di Atas Century

Kompas, Rabu, 31 Maret 2010 | 02:55 WIB

Saldi Isra

Upaya penyelesaian skandal Bank Century sampai ke akar-akarnya sepertinya akan menjadi utopia. Jamak diketahui, begitu opsi C berhasil meraih dukungan mayoritas di DPR, ”mesin-mesin Istana” bergerak seperti kilat ke segala penjuru mata angin untuk ”mengendalikan” arah penyelesaian skandal Bank Century.

Melihat perkembangan satu bulan terakhir, pergerakan mesin-mesin Istana itu sangat terbantu dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebut saja, misalnya, keberhasilan polisi mengungkapkan jaringan terorisme. Masih terkait dengan institusi polisi, muncul pula kontroversi yang terkait dengan pengakuan Susno Duadji soal makelar kasus di tubuh Polri. Pengakuan Susno tidak hanya membuat buncah tubuh kepolisian, tetapi bergetar jauh sampai ke Direktorat Jenderal Pajak. Ibarat magnet, pengakuan Susno mampu mencuri perhatian publik dari desakan untuk menyelesaikan secara tuntas skandal Century.

Melihat perkembangan yang ada, amat mungkin pengakuan Susno dan skandal mafia pajak akan dikapitalisasi secara optimal oleh mesin-mesin Istana untuk mengalihkan penyelesaian skandal Century. Kalau itu terjadi, peristiwa yang muncul belakangan bisa jadi semacam gerhana total dalam upaya menyelesaikan skandal Century hingga ke akar.

Proses hukum

Publik tidak perlu berspekulasi bahwa rangkaian peristiwa yang muncul setelah DPR memilih opsi C merupakan sesuatu yang by design. Yang pasti, sejak awal pembentukan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, kalangan Istana sudah melakukan perlawanan terbuka. Karena itu, tidak aneh jika pidato Presiden di Istana Merdeka, Kamis (4/3), sebagian secara diametral berbeda dengan hasil Rapat Paripurna DPR. Salah satunya, penegasan yang menyatakan kebijakan penyelamatan Century adalah pilihan tepat.

Banyak kalangan menilai pidato yang membenarkan kebijakan penyelamatan Century itu ”isyarat” kepada penegak hukum untuk berpikir ulang menindaklanjuti rekomendasi DPR. Kalau proses hukum diteruskan, jangan menyentuh nama-nama dalam rekomendasi DPR. Setidaknya, proses hukum jangan sampai menyentuh Boediono dan Sri Mulyani Indrawati. Pemaknaan seperti itu muncul dari isi pidato yang menyatakan: Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua putra bangsa yang tidak sedikit pun meninggalkan catatan buruk terkait dengan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pribadinya.

Bisa jadi, misalnya, proses hukum di KPK tidak kelihatan ada kemajuan karena muncul ketidakberanian melawan logika yang dibangun dalam pidato Yudhoyono. Jangankan untuk menindaklanjuti proses hukum, beberapa waktu lalu tersiar kabar ada perpecahan di kalangan internal KPK untuk menindaklanjuti proses hukum sesuai dengan rekomendasi DPR. Bahkan, bisa jadi, kondisi internal KPK jauh lebih parah dari yang diketahui publik dengan mundurnya dua direktur KPK (Kompas, 26/3).

Masalah dasar yang mungkin tidak disadari KPK, mengabaikan rekomendasi DPR sama saja dapat memperburuk hubungan KPK dengan DPR. Dalam konteks ini, publik tidak dapat mempersalahkan pendapat sejumlah kalangan DPR yang mengancam mengurangi anggaran KPK jika lembaga tersebut tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR. Bisa saja ancaman tersebut dapat jadi salah satu cara bagi sejumlah kalangan di DPR (pendukung opsi C) untuk memastikan rekomendasi DPR dilaksanakan KPK. Cara tersebut bisa semakin mendapatkan pembenaran jika DPR mengendus bahwa pidato Yudhoyono memengaruhi KPK.

Menyatakan pendapat

Dalam tulisan ”Koalisi (Bukan) Periuk Nasi” (Kompas, 25/2) dikemukakan, pilihan pada jalur hukum dapat dikatakan sebagai politik ”jalan tengah” untuk tidak masuk wilayah pemakzulan. Namun, ketika proses hukum tidak berjalan, pendukung opsi C dapat saja melangkah ke pilihan pemakzulan, yaitu memulai konsolidasi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.

Terkait itu, Pasal 77 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, hak menyatakan pendapat dapat digunakan jika presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Bagaimanapun, pilihan ke arah ini potensial mengancam posisi presiden.

Jalan untuk menyatakan pendapat akan berjalan mulus jika tiga persyaratan berikut dapat dilakukan. Pertama, memastikan ada di antara pendukung opsi C yang memulai mengumpulkan dukungan awal. Pasal 184 Ayat (1) UU No 27/2009 mempersyaratkan, hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR. Melacak komposisi pendukung opsi C, jumlah 25 orang tak akan menjadi hambatan. Terkait materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan seperti dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (4) huruf c, pendukung opsi C dapat menggunakan hasil yang diperoleh selama Pansus bekerja.

Kedua, pendukung opsi C harus mampu menjaga soliditas. Godaan menjadi bagian dari pemerintah (koalisi) harus dimaknai sebagai cara untuk mematikan opsi C dan melumpuhkan hasil rekomendasi DPR. Bagaimanapun, mayoritas publik berharap kekuatan politik di DPR tak menggadaikan hak-kak konstitusional yang diberikan UUD 1945 hanya untuk mencicipi manisnya anggur kekuasaan. Jika pendukung opsi C mampu bertahan menjaga soliditas, tak tertutup kemungkinan sebagian kekuatan politik yang memilih opsi A akan pindah mendukung opsi C.

Ketiga, sembari membangun dan menjaga kedua persyaratan, sebagian partai politik pendukung opsi C segera mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 184 Ayat (4) UU No 27/2009 yang menyatakan, usul hak menyatakan pendapat menjadi pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Menilik persyaratan kehadiran, usul hak menyatakan pendapat akan kandas jika semua anggota DPR dari Partai Demokrat tidak menghadiri Rapat Paripurna DPR. Namun, pengujian syarat tak hanya disebabkan oleh jumlah anggota DPR yang berasal dari Partai Demokrat lebih dari 25 persen, tetapi syarat itu jelas membunuh makna hakiki kehadiran pasal pemakzulan. Bahkan, syarat kehadiran itu jauh lebih berat dari syarat untuk mengubah UUD 1945 yang hanya menghendaki minimal kehadiran dua pertiga anggota MPR.

Banyak kalangan percaya, jika pendukung opsi C bergerak dengan serius dan menggalang kekuatan ke arah menyatakan pendapat, semua rekomendasi DPR akan segera dilaksanakan. Artinya, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak akan mampu menghentikan gerak langkah menindaklanjuti semua rekomendasi DPR. Dengan demikian, gerhana (yang mungkin saja by design) tidak akan berlangsung lama menyelimuti penyelesaian skandal Bank Century.

Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Suara Pembaruan

2010-03-31Mitos Pengunduran Diri Pejabat

Oleh : Tjipta Lesmana

Pascakeputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang skandal Bank Century, muncul diskursus publik seputar perlu tidaknya Boediono dan Sri Mulyani mengundurkan diri, karena kedua petinggi pemerintah ini dinilai paling bertanggung jawab atas skandal itu. Tapi, baik Boediono maupun Sri Mulyani emoh mundur. Bahkan, Presiden Yudhoyono pun membela mereka. “Yang salah dalam kasus Bank Century harus mendapat sanksi. Sebaliknya, mereka yang tidak bersalah tidak boleh menerima hukuman. Itu namanya adil, dan itu yang kita tuju, karena pada akhirnya rakyat kita mendapatkan keadilan,” tandas Presiden SBY tanggal 22 Maret yang lalu.
Ini merupakan tanggapan resmi presiden atas keputusan dan rekomendasi DPR. Sebelumnya, sehari setelah DPR pada 3 Maret 2010 mengeluarkan keputusan yang mengejutkan lewat voting yang menegangkan, presiden secara implisit malah mengatakan Boediono dan Sri Mulyani justru harus diberikan penghargaan, karena tindakan mereka menolong Bank Century telah menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis.
Boediono dan Sri Mulyani tidak boleh mundur, dan “Saya tidak pantas menyuruh mereka mundur, sebab mereka belum bisa dikategorikan bersalah,” begitu rasional presiden. Beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Boediono menegaskan dirinya tidak akan mundur, sebab mundur berarti lari dari tanggung jawab.
Inilah mitos pertama seputar pengunduran diri pejabat: “Mundur berarti lari dari tanggung jawab”. Tapi, Bung Hatta mundur dari Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta karena merasa tidak lagi bisa bekerja sama dengan Presiden Soekarno. Lalu, bisakah kita menuding Bung Hatta seorang pemimpin pengecut, karena lari dari tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden RI?!
DPR memang bukan lembaga penegak hukum, melainkan lembaga politik. Oleh sebab itu, Pansus DPR tentang Bank Century menegaskan siapa-siapa saja yang diyakini harus bertanggung jawab dalam skandal Bank Century. Dari penyelidikan Pansus selama hampir 3 bulan yang ditayangkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, amat naïf kalau masih ada pihak yang percaya “nothing wrong” dengan kebijakan bailout Bank Century. Bukankah Sri Mulyani sendiri di depan Pansus mengakui bahwa “Saya merasa tertipu” ?

Ksatria
Lalu, siapa dong yang harus bertanggung jawab?
Mundur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara ksatria. Seorang menteri Korea Selatan tahun lalu bermain golf bersama konco-konco-nya tatkala terjadi aksi mogok yang besar di Seoul. Esok harinya dia minta mundur karena merasa bertanggung jawab atas aksi mogok yang membuat rakyat marah. Jaksa Agung Amerika di bawah pemerintahan George W Bush, Alfonso, meletakkan jabatan karena sepak-terjangnya terus dikecam oleh media massa. Seorang Perdana Menteri Thailand dua tahun yang silam dipaksa mundur karena sepak-terjangnya memang pro-Thaksin, bekas Perdana Menteri yang sudah divonis penjara. Pemerintahannya tatkala itu benar-benar tidak efektif sebab terus didemo oleh rakyat.
Mitos kedua: “Mundur berarti saya mengaku salah”. Ini mitos yang menyesatkan.! Jenderal Polisi Chairuddin Ismail memilih mundur ketika pengangkatannya sebagai Kapolri oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid menimbulkan resistensi dari banyak perwira polisi sendiri, khususnya Jenderal Bimantoro yang waktu itu di-back-up oleh PDI-P. Ia memilih mundur daripada melawan, demi menghindarkan “pertumpahan darah” antara sesama polisi. Ini sebuah sikap ksatria dari Jenderal Chairuddin. Kini setelah hampir 20 tahun, banyak mantan Jenderal Polisi yang pasti memberikan apresiasi kepada sikap dan tindakan gentleman Chairuddin.
Tapi, kenapa dia harus mundur? Pejabat yang mendapat sorotan begitu luas dan tajam dari publik pasti tidak lagi bisa bekerja secara efektif dan efisien. Sebagian perhatian, pikiran dan waktunya, mau tidak mau, diakui atau tidak, pasti tersedot ke masalah yang mengganjal itu, masalah yang menjadi objek kritik dari publik. Boediono, misalnya, ke kota mana saja ia pergi, pasti disambut dengan aksi unjuk rasa panas.
Mitos ketiga, “Mundur bukan budaya bangsa Indonesia”. Salah! Kepala Staf Angkatan Udara pertama, Laksamana Suryadarma, menghadap Presiden Soekarno hanya sehari setelah Istana Merdeka dibom oleh pesawat tempur milik TNI-AU. Ia mengajukan surat pengunduran dirinya, karena merasa bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan terhadap Soekarno itu. Jenderal TNI Endriartono Sutarto diam-diam mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena “tidak betah” melihat tidak bisa berbuat apa-apa atas sejumlah kebijakan yang tidak disetujuinya. Bung Hatta mungkin pemimpin kita pertama yang mendobrak mitos ”Mundur bukan budaya bangsa Indonesia”.
Dalam kasus dugaan korupsi, sikap mundur sesungguhnya untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan pemeriksaan. Mantan Duta Besar Korea Selatan di Amerika Serikat 3 tahun yang lalu. mengundurkan diri, karena namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi yang melibatkan big-boss Samsung. Kenapa mundur? “Supaya polisi bisa bebas memeriksa saya, walaupun saya tetap yakin tidak bersalah dalam kasus ini!” jawabnya dengan wajah serius.
Jika Boediono masih menjabat Wakil Presiden, bagaimana KPK bisa memeriksanya terkait kasus Bank Century? Perasaan kikuk dan sungkan pasti menggunung di sanubari tiap-tiap penyidik KPK. Bagaimana KPK berani memeriksa se- orang Wakil Presiden selama 10 jam, misalnya? Bukankah KPK selama ini punya kebiasaan memeriksa seorang tersangka dari pagi sampai tengah malam?

Penulis adalah mantan anggota Komisi Konstitusi

31
Mar
10

Khazanah : Permainan Perang Al Matraki

Mengenal Permainan Perang Al Matraki

Republika, Selasa, 30 Maret 2010, 11:14 WIB

ilustrasi

Ada kisah tentang nama Al Matraki. Nama yang melekat pada dirinya itu berawal dari permainan yang ia ciptakan, yakni Matrak. Dalam bahasa Turki, matrak berarti menakjubkan. Ini memiliki kaitan dengan Al Matraki yang merupakan seorang ksatria.

Permainan Matrak merupakan sebuah permainan perang, yang pemainnya boleh menggunakan tongkat yang disebut labut ataupun gada. Tujuan permainan ini untuk berlatih perang sehingga pasukan perang selalu siap jika sewaktu-waktu terjadi peperangan sesungguhnya.

Al Matraki menulis sebuah buku yang menjelaskan bagaimana permainan tersebut dilakukan. Ia mengajarkan permainan itu kepada para prajurit. Ia mendeskripsikan permainan itu, yakni setiap benteng memiliki lima buah menara dan empat pintu gerbang.

Dinding-dinding benteng dipenuhi dengan senapan dan setiap benteng terdapat 60 orang yang bersenjata. Ketika gerbang pertama kali dibuka, prajurit yang bersenjatakan pedang keluar, lalu diikuti oleh para prajurit dengan gada.

Kemudian, tentara lapis baja bersenjatakan tombak keluar, baru terakhir, para pemanah keluar. Dengan permainan yang diciptakannya ini, pada 1529 Masehi, Sultan Suleyman Kanuni melalui sebuah dekrit memberinya gelar The Master Knight atau Rais.

Gelar ini merupakan apresiasi sang sultan atas kehebatan Al Matraki dalam menciptakan seni permainan perang, yang luar biasa dan tak tertandingi di seluruh Kekaisaran Turki Usmani. Termasuk, dalam metode penggunaan tombak. Kemudian, dekrit tersebut disalin oleh Al Matraki dalam bukunya yang berjudul Umdat al-Hussab. Al Matraki juga sering melakukan permainan perang ketika berada di Mesir selama pemerintahan Gubernur Hayr Bey.

Red: irf

31
Mar
10

Hikmah : Virus Penghancur Kekuasaan

Virus Penghancur Kekuasaan

Republika, Selasa, 30 Maret 2010, 08:22 WIB

Kekuasaan zalim, menghasilkan kesenjangan dan kemiskinan.

Oleh Andri Rosadi MA

Kita sering menggunakan ataupun mendengar kata adil dan zalim yang terkadang dikaitkan dengan perilaku penguasa. Adil merupakan kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa mengurangi hak yang lain, sedangkan zalim sebaliknya.

Perilaku seseorang akan selalu berada dalam dua posisi ini: adil atau zalim. Tidak ada satu pun manusia biasa yang akan mampu berlaku adil 100 persen. Tapi, ini bukanlah pembenaran bahwa kezaliman merupakan suatu hal yang lazim.

Lantas, seberapa eratkah hubungan antara keadilan atau kezaliman dengan kekuasaan? Jawabannya: sangat erat. Keadilan merupakan kunci keberlangsungan suatu kekuasaan, dan sebaliknya, kezaliman merupakan virus utama yang menghancurkan kekuasaan itu.

Al-Ghassani, seorang ahli sejarah Arab klasik mengatakan, ”Kekuasaan bisa bertahan dalam kekafiran, tapi tidak akan bertahan dalam kezaliman.” Untuk melihat kebenaran kata hikmah ini, ada baiknya kita melihat bukti-bukti sejarah mengenai jaya dan runtuhnya suatu kekuasaan.

Menjelang jatuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, ada beberapa fakta sejarah yang perlu kita renungkan. Pada saat itu, terjadi kesenjangan yang besar antara orang-orang di lingkaran kekuasaan dan rakyat jelata.

Kelompok pertama hidup sangat mewah, sedangkan kelompok kedua hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Disebutkan, pada saat itu, ulama yang paling hebat hanya berpendapatan 12 dinar per bulan, sedangkan pendapatan rakyat jelata jauh lebih rendah. Akan tetapi, ‘Alauddin al-Zhahiri, salah seorang staf kerajaan, berpendapatan 300 ribu dinar dan rumahnya termasuk yang termewah di Baghdad.

Yang juga mencengangkan, Khalifah al-Mustanshir, dalam pesta pernikahannya, memberikan hadiah 100 ribu dinar. Pada pesta pernikahannya pula, Khalifah al-Musta’shim memberikan hadiah 300 ribu dinar. Pendapatannya per tahun mencapai lebih dari 500 ribu dinar. Sebuah jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan pendapatan sehari-hari rakyat jelata.

Bisa dikatakan bahwa pada saat itu, harta negara sebagian besar hanya berputar di kalangan kaum elite, entah itu untuk keperluan berbagai macam pesta, hadiah, ataupun fasilitas pribadi. Tak perlu diragukan lagi, ini merupakan suatu kezaliman.

Berdasarkan kata-kata al-Ghassani di atas, kehancuran Khalifah Abbasiyah merupakan suatu keharusan. Setiap perilaku yang bertentangan dengan asas keadilan akan tersingkir, sebab dunia ini berjalan berdasarkan asas keadilan. Kita perlu berkaca, betapa banyak pemimpin yang jatuh atau dijatuhkan akibat ketidakadilan mereka dalam menjalankan amanat.

Red: irf

31
Mar
10

Kemahasiswaan : Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara

Gerakan Mahasiswa Mulai Luntur

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 30/03/2010 | 23:32 WIB Gerakan Mahasiswa Mulai Luntur

Yogyakarta – Ratusan mahasiswa dari seluruh Indonesia berkumpul di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta, Selasa sore (30/3). Mereka mendeklaraskan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.

Penggagas elemen baru gerakan mahasiswa, Fika Taufiqurahman menyatakan BEM Nusantara Indonesia dilahirkan karena gerakan mahasiswa kini sudah mulai luntur dengan berbagai kepentingan politik.

Bahkan menurut dia, sekarang ini sangat sulit menemukan gerakan mahasiswa yang benar-benar independen. “Ini adalah salah satu alasan kami mendeklarasikan BEM Nusantara. Setidaknya, BEM Nusantara mampu menjadi otokritik terhadap gerakan mahasiswa agar terlepas dari agenda politik manapun,” terang Presiden BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta ini saat ditemui disela-sela aksinya.

Selain mendeklarasikan elemen gabungan BEM di Indonesia,  massa aksi juga mengecam pemerintahan SBY-Boediono. Rezim SBY dituntut mengundurkan diri dari pemerintahan karena tidak mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan.

“Selama ini kita melihat, banyak BUMN yang dijual kepada luar negeri. Ekonomi yang berjalan saat ini bukanlah memihak kepada rakyat, melainkan kepada korporasi asing. Kami mendesak SBY-Boediono untuk mundur,” tegas Fika.

BEM Nasional dengan tegas juga menolak Ujian Nasional dijadikan tolak ukur  kelulusan. UN seharusnya hanya menjadi salah satu aspek penilaian, bukan sebagai penentu kelulusan. “Peran guru yang selama ini mengontrol serta mengetahui keseharian siswa malah tidak dilibatkan,” tegas Ika bahwa BEM Nusantara Indonesia menolak UN dijadikan satu-satunya standar kelulusan,” tambah Fika.

BEM Nusantara dideklarasikan setelah ratusan pengurus BEM di berbagai universitas bertemu di Wisma Taman Eden Kaliurang sejak 26 – 29 Maret 2010. Beberapa butir manifesto politik, baik dari segi pendidikan, sosial, ekonomi maupun hukum, berhasil dirumuskan. Rencananya, pertemuan BEM Nusantara akan dilanjutkan 2 bulan mendatang di Makasar.

Kasus Gayus Fenomena Sosial
Banyaknya pegawai bergaji besar namun tidak jujur seperti kasus yang menimpa pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini.

“Keadaan tersebut selalu terjadi. Orang yang bergaji kecil cenderung berperilaku jujur, sedangkan yang bergaji besar akan semakin tamak. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi didikan dari keluarga dan pribadinya yang kemudian akan membentuk moralitas orang tersebut,” Sosiolog UGM, Tadjuddin Nur Effendi.

Faktor lingkungan kerja juga sangat berpengaruh selain faktor intern pribadi dan moralitas seseorang. Misalnya pejabat yang gajinya sudah tinggi dikarenakan faktor lingkungan kerjannya mendukung untuk berbuat curang atau korupsi maka dia akan semakin rakus dan tergoda jika tidak dibentengi moralitas.

“Tamak dan rakus sudah merupakan sifat manusia yang tidak akan pernah puas. Sehinggga harus mempunyai kesadaran. Apalagi orang yang mendadak kaya akan cenderung lupa daratan karena terlalu mudah memperoleh materi,'” katanya.

Sebaliknya, sistem dalam institusi pajak sendiri juga harus dibenahi. Pelayanan dari perpajakan sendiri tidak maksimal terhadap konsumen yang belum tahu bagaimana mengisi formulir yang benar sehingga dijadikan ajang calo-calo untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan keterbarasan pengetahuan wajib pajak.

“Untuk itu harus diciptakan lingkungan yang kondusif sehingga akan tercipta perilaku yang kondusif sehingga dapat mempengaruhi kualitas moral dan pribadi para pejabat atau pegawai yang tidak jujur. Apabila diperlukan diperkuat dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas dan berlandaskan hukum. Hal ini juga akan membuat efek jera bagi mereka,” kata dia. (wok)

31
Mar
10

PEPORA : Sistim Jaminan Sosial Nasional

Suara Pembaruan

ZOOM2010-03-30Sistem Jaminan Sosial Nasional

Bentuk BPJS Baru

[JAKARTA] Pemerintah didesak membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baru untuk menindaklanjuti UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di luar empat BUMN yang kini telah menyelenggarakan asuransi sosial. Keempat BUMN yang hanya melayani pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, TNI, Polri, purnawirawan, serta sebagian kecil pegawai perusahaan swasta, adalah Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.
BPJS baru itu diharapkan bisa mengakomodasi kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal yang selama ini belum tersentuh asuransi sosial, seperti petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, sopir, pengusaha restoran, serta perusahaan mikro dan kecil. Jumlah mereka cukup besar, sekitar 100 juta orang. Apabila sebagian kelompok masyarakat ini tidak mampu membayar iuran asuransi seperti yang disyaratkan, pemerintah harus memenuhi kewajiban itu.
Demikian rangkuman pendapat pakar kesehatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Laksono Trisnantoro, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding, dan anggota Komisi VIII, MH Said Abdullah, kepada SP, Senin (29/3) dan Selasa (30/3).
Laksono menyatakan empat BUMN yang ada sangat sulit melebur menjadi satu BPJS karena kepentingannya berbeda-beda. “Chemistry-nya berbeda-beda, jadi saya pesimistis bisa melebur. Jadi memang diperlukan BPJS baru untuk meng-cover pekerja informal yang selama ini belum ditangani BUMN yang ada,” katanya.
BPJS baru, lanjutnya, di samping mengelola asuransi pekerja sektor informal, bisa juga menangani asuransi peserta program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak perlu lagi mengurus Jamkesmas.
Sedangkan, Abdul Kadir Karding mengatakan pembentukan BPJS baru sangat dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan UU SJSN. Bila BPJS baru terbentuk, dia berharap terjadi kompetisi yang sehat melalui pemberian pelayanan terbaik bagi rakyat.
Said Abdullah menyatakan apabila empat BUMN yang ada saat ini tidak bisa segera difungsikan sebagai BPJS, bisa saja dibentuk BPJS baru karena memang dimungkinkan UU SJSN. “Tidak perlu ada pembatasan pembentukan BPJS. Kalau dibatasi akan menghambat kreativitas, sehingga BPJS yang dinantikan tidak kunjung ada,” kata kader PDI-P ini.
Sebelumnya, dalam diskusi di kantor redaksi Suara Pembaruan, mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kartono Mohammad menyatakan empat BUMN yang sudah ditunjuk sebagai BPJS harus lepas dari Kementerian BUMN. Jika tidak, keempatnya akan tetap mencari profit, padahal hal itu tidak sesuai dengan semangat UU SJSN yang mengamanatkan BPJS bersifat nirlaba. Untuk itu, perlu dibentuk BPJS baru yang tidak berada di bawah Kementerian BUMN.
Terkait hal itu, Menko Kesra Agung Laksono mengakui adanya kendala pembentukan BPJS. ”Masih ada sedikit kendala, namun akan beres dalam waktu dekat,” katanya sebelum menghadiri Kongres Sepakbola Nasional di Malang, Jawa Timur, Selasa (30/3).

Belum Disepakati
Secara terpisah, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengakui sejauh ini belum ada kesepakatan tentang pembentukan BPJS. “Usulan pembentukan BPJS menjadi polemik yang alot. Ada yang pro dan kontra. Sebab, ada usulan lebih baik satu badan saja, tetapi lainnya menginginkan adanya sub atau kamar-kamar saja,” katanya.
Padahal, Pasal 52 Ayat (3) UU tentang SJSN menyebutkan semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS perlu disesuaikan dengan Pasal 5 UU SJSN paling lambat 19 Oktober 2009. Buntutnya, empat BUMN yang ditunjuk sebagai embrio BPJS, hingga kini masih menunggu, apakah tetap berbentuk BUMN dengan tugas khusus sebagai BPJS atau membentuk BPJS baru.
Dia mengakui tersendatnya implementasi UU SJSN terjadi karena sampai saat ini RUU tentang BPJS sebagai turunan dari UU SJSN masih “terparkir” di DPR. “RUU itu sudah di DPR. Jadi, kami ya menunggu saja. Namun, sambil menunggu dan sebagai implementasi awal SJSN, kami telah melaksanakan program Jamkesmas,” katanya.
Senada dengannya, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bambang Purwaka menyatakan penolakan Kementerian BUMN untuk melepas empat BUMN menjadi BPJS merupakan salah satu kendala lambannya penyelenggaraan SJSN. Namun, sejumlah kalangan juga menolak pembentukan BPJS baru karena akan menimbulkan pemborosan anggaran dan sumber daya manusia. “Maksimalkan saja BUMN yang sudah ada,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati pun mengatakan tidak perlu dibentuk BPJS baru. Empat BUMN yang ditunjuk menjadi BPJS telah memiliki infrastruktur dan pengalaman yang memadai. “Yang penting empat BUMN itu bekerja sesuai programnya. Kita optimistis RUU BPJS bisa disahkan tahun ini juga,” katanya. [D-13/M-15/W-12/070/A-16]

Suara Pembaruan

2010-03-31Pemerintah dan DPR Tidak Peduli

Penerapan SJSN

[JAKARTA] Pemerintah dan DPR dinilai tak peduli memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tercermin dari belum dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), padahal undang-undangnya sudah disahkan sejak 2004. Selain itu, undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya untuk menindaklanjuti UU 40/2004 tentang SJSN hingga kini pun belum dibuat. Ketidakpedulian terjadi karena pemerintah dan DPR memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap SJSN.
Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ali Ghufron Mukti kepada SP, Rabu (31/3), pemahaman yang masih kurang terhadap SJSN mem- buat selama enam tahun program tersebut sama sekali belum dilaksanakan. Pemerintah, lanjutnya, hanya peduli terhadap jaminan kesehatan rakyat miskin, tetapi mengabaikan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Jaminan sosial itu bukan hanya untuk yang miskin, tetapi harus untuk seluruh rakyat Indonesia. Komitmen pemerintah dan DPR belum cukup untuk melaksanakan SJSN. Berbagai komponen masyarakat harus terus mendorong pemerintah dan DPR untuk secepatnya mewujudkan SJSN,” katanya.
Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sumarjati Arjoso menyatakan Presiden SBY seharusnya memiliki kemauan politik dan peduli terhadap SJSN, seperti yang dilakukan Barack Obama. Untuk itu, SBY seharusnya segera menggelar pertemuan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang dibentuk Oktober 2008. “Bagaimana DJSN bisa bekerja, kalau sejak dibentuk belum pernah bertemu dengan Presiden. Padahal mereka sudah berkali-kali meminta pertemuan, tetapi tak direspons,” kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra ini.

“Kita harus belajar dari Barack Obama yang melobi seratusan orang untuk mengegolkan UU Kesehatan. Indonesia sudah ada UU-nya, tetapi tidak berani direalisasikan.

Sedangkan, anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menyayangkan belum dilaksanakannya SJSN hingga batas waktu yang ditetapkan hanya karena perbedaan pendapat dan arogansi pihak tertentu. Pemerintah Indonesia seharusnya malu dengan Amerika Serikat yang selalu dicap kapitalis dan neolib, tetapi berani dan serius memperjuangkan jaminan kesehatan bagi rakyatnya. Indonesia yang dikenal sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kegotongroyongan ternyata belum mampu mewujudkannya. “Kita harus belajar dari Barack Obama yang melobi seratusan orang untuk mengegolkan UU Kesehatan. Indonesia sudah ada UU-nya, tetapi tidak berani direalisasikan,” tegasnya.
Lebih jauh dikatakan, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diamanatkan UU SJSN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 dan akan dibahas Komisi IX DPR bersama pemerintah mulai awal April. Pembahasan RUU itu diperkirakan alot, karena Kementerian BUMN menolak status badan publik nirlaba atas empat BUMN yang ditunjuk menjadi BPJS. Keempat BUMN itu adalah Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.
BPJS, lanjutnya, harus menjadi badan publik yang nirlaba, sesuai amanat UU SJSN. ”UU mengharuskan BPJS yang nirlaba, tidak di bawah Kementerian BUMN. Kalau tidak mau, sama saja melanggar UU,” katanya.
Komisi IX yang membidangi masalah tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan, kata Rieke, akan mendorong BPJS menjadi badan publik. Namun, dia mensinyalir ada banyak pihak yang menentang. Untuk itu, wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini berharap masyarakat ikut memantau pembahasan RUU BPJS agar tidak bertolak belakang dengan amanat SJSN. “Meski akan ada banyak tentangan, saya yakin RUU BPJS bisa disahkan tahun ini,” katanya.
Selain mendorong BPJS menjadi badan publik, hal penting yang harus diatur dalam RUU adalah penerapan sanksi atas setiap pelanggaran, khususnya korupsi terkait akumulasi premi yang besar.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Adang Bachtiar menyatakan pemerintah tidak serius mengurus pengelolaan jaminan sosial, termasuk biaya kesehatan bagi masyarakat. Secara politis, katanya, terjadi konflik antara para pihak karena semuanya ingin memiliki hak untuk mengelola premi masyarakat. Selain itu, para pihak juga belum memiliki kesamaan konsep dan paradigma mengenai SJSN.
Akibatnya, pelaksanaan SJSN menjadi lamban, karena tidak ada komitmen dan satu tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Iuran Penduduk Miskin
Secara terpisah, anggota DJSN, Bambang Purwaka menyatakan untuk menindaklanjuti SJSN, pemerintah harus membuat minimal lima peraturan pemerintah (PP) dan peraturan pelaksana lainnya. Saat ini, pemerintah baru menyelesaikan rancangan PP tentang Penerima Bantuan Iuran bagi Penduduk Miskin untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan.
Rancangan PP ini merupakan tindak lanjut Pasal 14 hingga 17 UU SJSN, yang intinya mengatur bagaimana pemerintah mendaftarkan penduduk miskin untuk mendapat jaminan kesehatan dan iurannya ditanggung negara. Kriteria penduduk miskin akan dibuat oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah yang menentukan siapa saja penduduk miskin, yang kemudian dicatat BPS. Sedangkan untuk besaran iuran akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. “Artinya pemerintah sudah dipaksa untuk menanggung iuran orang miskin. Inilah kelebihan UU SJSN yang mengikat pemerintah untuk menanggung iuran orang miskin. Jadi tidak ada alasan, tidak ada anggaran,” katanya.
Untuk besaran iuran, kata Bambang, pemerintah akan tetap mengacu pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 5.000 per orang per bulan dan diupayakan naik hingga Rp 7.000. Namun, lanjutnya, besaran iuran bisa berubah jika terjadi kenaikan harga obat atau perluasan manfaat untuk layanan kesehatan.
Selain besaran iuran, Perpres tersebut juga mengatur pelayanan kesehatan yang harus ditanggung pemerintah, rawat inap, pengobatan di dokter umum sebelum ke spesialis, dan kerja sama BPJS dengan rumah sakit. “Yang ditanggung adalah penyakit alami, bukan penyakit karena perilaku atau yang berkaitan dengan perawatan tubuh,” katanya.
Sedangkan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Budi Sampoerno mengatakan rancangan Perpres tentang Jaminan Kesehatan sudah disusun dan masih dibahas oleh Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.
[D-13/M-15/A-16]

30
Mar
10

Ketatanegaraan : Sistem Presidensiil Murni ?

Sistem Presidensiil Murni?

[Opini]

Sistem Presidensiil Murni?
Oleè AÂ Kusuma

Harian Umum PELITA,

Andi Malarangeng, Juru Bicara Presiden, di diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Juni 2008, menyatakan bahwa presiden Yudhoyono akan melaksanakan sistem presidensiil yang murni secara konsekuen. Demikian pula Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, menulis artikel dengan judul Mengokohkan Sistem Presidensial. Dia menyatakan bahwa kita memerlukan sistem presidensial yang kokoh dan Amerika Serikat adalah representasi sistem presidensial murni (sic) (Kompas,26/11/2008). Ucapan dan tulisan kedua tokoh itu memprihatinkan karena pemakaian kata murni itu menunjukkan bahwa mereka menganggap sistem presidensiil Amerika Serikat paling unggul dan layak kita tiru.
Sistem presidensiil tidak lebih unggul dari sistem parlementer sebab itu untuk memperbaiki sistem pemerintahan kita sebaiknya jangan meniru sistem presidensiil, apalagi sistem presidesiil yang murni. Sistem pemerintahan yang demokratis merupakan pilihan suatu Nation yang disesuaikan dengan budaya politiknya. Contoh, Amerika Serikat membatasi kekuasaan pemerintah dengan Federalisme. Kita menolak Federalisme, memilih Negara Kesatuan. Politisi Amerika Serikat mengikuti teori James Madison bahwa kedaulatan (sovereignty) harus dibagi secara vertikal, yaitu antara pemerintah Federal (Pusat) dan pemerintah Negara Bagian. Dan secara horizontal antara Eksekutif, Legislatif dan Judisiil. Artinya kedaulatan dapat berada dibanyak tempat. Para penyusun UUD 1945 mengikuti teori T.Hobbes dan Jean Bodin bahwa kedaulatan itu tidak dapat dibagi. Locus of sovereignty harus berada di satu tempat; di Indonesia di MPR, yang diberi wewenang untuk memberi keputusan final (final say).
Amerika Serikat sukses memakai sistem presidensiil, tetapi hal itu tidak berarti bahwa sistem presidensiil cocok diterapkan di semua negara. Bahkan, menurut penelitian Fred W. Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, lebih banyak pemakai sistem parlementer yang berhasil dari pada yang memakai sistem presidensiil. Dari 33 negara yang memakai sistem presidensiil 30 negara mengalami masalah besar, coup d’etat dsbnya. Dari 46 negara yang memakai sistem parlementer 29 tetap berdiri(intact), hanya di 13 negara terjadi coup (lihat Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidential Government, 1995: 218-219); lihat juga Juan J. Linz dan Arturo Valenzuela, The Failure of Presidential Democracy, 1994).
Sistem presidensiil adalah pemerintahan yang terbelah (divided government) yang menyebabkan kemacetan (gridlock). Sistem presidensiil di Amerika Serikat berhasil karena punya mekanisme untuk memecahkan gridlock yaitu, pertama, dengan Veto; kedua: dengan two third rule, yaitu Veto presiden dapat dimentahkan oleh Congress bila dua pertiga anggota Congress menolaknya dan ketiga, wakil presiden dijadikan ketua Senat. Wakil presiden tidak punya suara di Senat, kecuali bila terjadi kemacetan, bila hasil pungutan suara berimbang.
Negara Dunia ketiga, yang mengadopsi sistem presidensiil, termasuk Indonesia, Brasil, Meksiko dan Peru mekanisme untuk mengatasi gridlock tidak jelas. Sebab itu sistem pemerintahan di negara Dunia Ketiga tersebut tetap bermasalah. Konstitusinya berulang kali diubah, Brazil 7 kali, Meksiko 7 kali (belum termasuk Amendemen, Konstitusi 1917 beberapa kali diamendemen), Peru 15 kali, tetapi tetap gonjang-ganjing. Untuk mempertahankan pemerintahannya, para presiden negara Amerika Latin selalu bersekongkol dengan anggota parlemen untuk menukangi interpretasi pasal-pasal Konstitusi. Akibatnya terjadi political corruption (korupsi kebijakan) yang menguntungkan golongan berduit, terjadi tirani minoritas terhadap mayoritas, yaitu tirani golongan Elite terhadap rakyat kecil. Di Brazil Lula da Silva sering dianggap menyogok anggota parlemen.agar kebijakannya diterima dan tetap berkuasa. Di Meksiko Lembaga kepresidenan di dicap sebagai the six year monarchy. Di Peru Konstitusi 1993 yang disusun pada jaman Fujimori dan dianggap demokratis, juga menimbulkan coup d’etat karena maraknya korupsi. Konstitusi Peru 1993 dianggap lebih demokratis dari Konstitusi 1979, padahal Lembaga Perwakilannya diubah dari Bikameral menjadi Unikameral (kebalikan dari Indonesia); kekuasaan presiden lebih besar dari di Indonesia, selain hak Veto, presiden diberi hak untuk menetapkan a line item veto, yaitu untuk membatalkan salah satu item (butir) dari budget (APBN). Presiden Peru juga dapat membubarkan Congress, suatu hal yang tidak mungkin diterima oleh politisi Indonesia. Pendeknya jangan meniru sistem presidensiil Amerika Latin atau Amerika Serikat. Seyogyanya kita mencari sistem pemerintahan yang merupakan campuran (amalgamasi) dari sistem presidensiil dan parlementer. Sistem Sendiri dapat kita namakan sistem Hibrida, karena istilah semi-presidensiil sudah diberi ciri Eksekutif Ganda, yaitu pemerintahan yang punya Presiden dan Perdana Menteri.

Sistem Pemerintahan Rancangan Penyusun UUD 1945
Selama ini Generasi Muda dicekoki dengan informasi yang keliru mengenai UUD 1945. Ucapan beberapa Guru Besar dan sejumlah tokoh yang mengira bahwa UUD 1945 disusun oleh orang yang bukan ahlinya dan menjiplak Grondwet (UUD) Belanda perlu diluruskan. Banyak tokoh yang mengira bahwa UUD 1945 didasarkan pada konsep Integralistik, padahal Supomo sudah meninggalkan staatsidee integralistik pada tanggal 11 Juli 1945 ketika dia memutuskan untuk merancang UUD 1945 berdasar Preambule yaitu Piagam Jakarta (lihat Risalah Sekneg,1995: 211-215; Kusuma,2004: 301-306). Dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang disusun oleh Mr.M.Yamin, risalah sidang BPUPK yang menyatakan hal itu (terdiri dari 17 halaman) tidak dicantumkan secara lengkap, yang tercantum hanya singkatan yang terdiri dari 4 halaman saja. Hal itu menyebabkan Adnan Buyung Nasution, Abdul Kadir Besar, Dimyati Hartono dan tokoh lainnya mengira bahwa UUD 1945 didasarkan pada cita-negara Integralistik.
Kiranya perlu dikemukakan bahwa sebagian besar anggota BPUPK dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), seperti Sukarno, Hatta, Djajadiningrat, Yamin, Radjiman, Kusumaatmadja, Supomo dan Ratulangi berotak sangat cemerlang. Contohnya adalah Supomo, yang lulus Meester in de Rechten (Master of Law) dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Leiden hanya dalam waktu tiga tahun (1924-1927) dengan mendapat pujian tertinggi, Gajah Mada Prijs, satu-satunya Sarjana Hukum dari Indonesia yang mendapat penghargaan itu. Lazimnya, seorang sudah dianggap cemerlang bila dapat menempuh Doktor Ilmu Hukum dalam waktu lima ditambah tiga tahun.
Prof. Supomo, oleh tokoh intelektuil pada jaman Hindia Belanda, dianggap ahli Hukum Adat maupun Hukum Tatanegara, sebab itu dia yang dipilih menjadi anggota Komisi Visman yang bertugas untuk memperbaharui UUD Hindia Belanda (Indische Staatregeling 1925). Prof. Supomo mempelajari dan menyiapkan rancangan UUD kita sejak terbentuknya Komisi Visman (September 1940). Pada tahun 1942, Prof. Supomo, bersama Mr.A.Maramis dan Mr.Subardjo, telah merancang UUD yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang sarat dengan HAM (Yamin,1959: 763-793; Kusuma,2004: 550-578). Kemudian, pada tanggal 15 Juni 1945, bersama Prof. Djajadiningrat dan 5 orang cendekiawan lainnya menyampaikan Rancangan UUD kepada Sekretariat BPUPK. Itulah sebabnya rancangan UUD 1945 dapat diselesaikan oleh BPUPK dalam waktu 7 minggu (28 Mei – 17 Juli 1945) dan kemudian diselesaikan dalam waktu satu hari oleh PPKI.
UUD 1945 bukan jiplakan dari UUD Belanda maupun UUD Hindia Belanda. UUD 1945 dan UUD Belanda mengandung perbedaan yang mencolok, antara lain, UUD Belanda tidak punya Preambule sedangkan Indonesia punya. Belanda adalah Monarki, Indonesia adalah Republik. Belanda tidak punya Lembaga Tertinggi, kita punya MPR. Gubernur Hindia Belanda bertanggung jawab kepada Ratu Belanda, suatu Lembaga Eksekutif dan kemudian harus bertanggung jawab kepada Lembaga Legislatif (Staten Generaal). Presiden Indonesia bertanggung jawab pada Lembaga Legislatif, yaitu MPR.

Disain UUD 1945
Di sidang BPUPK, Prof. Supomo menjelaskan mengenai perlunya membentuk Sistem Sendiri karena sistem yang ada kurang sesuai dengan budaya politik kita. Menurut Prof. Supomo: Kita tidak menganut sistem Presidensiil seperti Amerika Serikat dan Filipina yang memakai Trias Politika, yaitu ada badan yang membikin undang-undang, badan yang menyelenggakan pemerintahan dan menyelenggarakan kehakiman yang dijalankan dengan segala konsekuensi. Artinya menganut perpisahan yang prinsipiil antara badan-badan penyelenggara pemerintahan (pure separation of powers, pen.). Presiden Amerika Serikat tidak mempunyai kekuasaan membikin undang-undang tetapi hanya veto, bukan orgaan undang-undang. Kita juga tidak menganut sistem Kabinet seperti di Inggris yang tidak menganut perpisahan yang prinsipiil antara badan-badan penyelenggara pemerintahan (fusion of powers, pen.). Sistem pemerintahan di Inggris dapat menimbulkan dictatorial stelsel bila partai pemerintah menguasai suara mutlak di parlemen. Kita perlu menyusun Sistem Sendiri. (Yamin,1959:339-340; Risalah Sekneg 1995:303-304; Kusuma, 2004: 388-389). Penjelasan Prof. Supomo kurang lengkap karena dia tidak menjelaskan tiga ciri pokok lain yaitu Eksekutif Tunggal, bahwa presiden Amerika Serikat tidak dapat menyampaikan rancangan undang-undang (bill) dan bahwa kedaulatan dapat dibagi antara pemerintah Federal dan Negara Bagian yang berarti seorang Amerika adalah warganegara di dua states dengan Konstitusi yang berbeda.
Para Pendiri Negara memakai istilah Sistem Sendiri karena pada tahun 1945, sistem semi-presidensiil seperti di Perancis, semi parlementer seperti di Portugal atau sistem hybrid seperti di Sri Lanka belum dikenal. Sistem Sendiri adalah sistem Hibrida yang kekuasaannya didominasi oleh Presiden (President dominant presidentialism), mirip dengan semi-presidensialisme Perancis dan berbeda dengan semi-presidensialisme Portugal yang pemerintahannya didominasi oleh Parlemen.
Sistem Sendiri punya ciri sistem presidensiil yaitu: pertama, masa jabatan presiden tertentu (A fixed term of Office). Kedua, Kepala Negara merangkap sebagai Kepala Pemerintahan. Ketiga, Presiden tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR (sebaliknya, Presiden tidak dapat membubarkan DPR).
Sistem Sendiri adalah system Hibrida dan agak berbeda dengan semi-presidensiil karena ada tiga ketentuan yang sangat berbeda dengan presidensialisme Amerika Serikat yaitu: pertama, di Amerika Serikat, ada dua lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat (Lembaga Kepresidenan dan Lembaga Perwakilan), Di Sistem Sendiri hanya Lembaga Perwakilan yang dipilih langsung. Kedua, di Amerika Serikat, undang-undang dibuat oleh Congress saja. Presiden tidak boleh menyampaikan rancangan undang-undang (Bill) ke Congress, tetapi punya hak Veto. Di Indonesia, undang-undang dibuat bersama oleh Pemerintah dan DPR. Bahkan, rancangan undang-undang terutama disiapkan oleh Pemerintah, Presiden Indonesia tidak punya hak Veto Perbedaan ketiga adalah, Amerika Serikat memilih Eksekutif Tunggal, yang berakibat wakil presiden dianggap Ban Serep sedangkan Sistem Sendiri menganut Eksekutif Ganda dalam arti Wakil Presiden merupakan Dwi Tunggal, bukan Ban Serep. Kemudian, pada jaman Revolusi, dianut Eksekutif Ganda, Presiden bertanggung jawab ke MPR dan Perdana Menteri bertanggung jawab ke DPR.
Para penyusun UUD 1945 menyadari bahwa Sistem Sendiri mengandung kelemahan, sebab itu di Aturan Tambahan dinyatakan bahwa MPR harus membuat UUD yang baru dalam waktu 6 bulan setelah terbentuknya MPR.

Tentang asas Eksekutif Tunggal
Pada waktu menyusun Konstitusi Amerika Serikat, asas Eksekutif Tunggal merupakan asas pokok. Hamilton, dalam Federalist Paper No.70, memilih Eksekutif Tunggal dengan pertimbangan bahwa bila pertanggung jawaban pemerintahan diserahkan kepada presiden saja, tidak kepada wakil presiden atau anggota Kabinet lainnya maka rakyat dapat menilai keberhasilan atau kegagalan seorang presiden dengan jelas. J.R.Davie menyatakan bahwa When there was but one man, the public were never at a loss to fix the blame. James Iredell menyatakan bahwa Presiden, sebagai pribadi, harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat oleh rekan kerja atau bawahannya (personally responsible for any abuse of the great trust reposed in him).
UUD 1945 tidak menegaskan apakah kita mengikuti asas Eksekutif Tunggal atau Eksekutif Ganda. Aturan Peralihan UUD 1945 pasal IV menyatakan bahwa: Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Artinya, Presiden mendapat kekuasaan penuh (plein pouvoir) tanpa menyebut adanya peranan wakil presiden. Tetapi, oleh Bung Karno kata Presiden diinterpretasikan termasuk wakil presiden, menjadi Dwi Tunggal. Wakil presiden bukan Ban Serep. Kemudian Eksekutif Tunggal benar-benar menjadi Eksekutif Ganda, kekuasaan dibagi antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Syahrir, Amir Syarifudin dan Hatta). Dengan demikian Sistem Sendiri beralih ke semi-presidensiil, bukan ke parlementer.
Ciri semi-presidensiil jaman Revolusi adalah sebagai berikut: Pertama: Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Lembaga Perwakilan (KNIP), jabatan presiden tetap, tidak diganggu gugat oleh KNIP. Kedua: Prinsip hanya satu lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat yaitu Lembaga Perwakilan. Ketiga: Presiden menguasai Angkatan Perang, sedangkan Perdana Menteri hanya memimpin Kepolisian Keempat: Lembaga Kepresidenan dapat mengambil alih kekuasaan Perdana Menteri (atau memberikan kepada wakil presiden M. Hatta) bila diperlukan. Kelima: Kepala Pemerintahan bertanggung jawab kepada KNIP, Kepala Negara bertanggung jawab kepada MPR, Keenam, Presiden dapat menunjuk kembali seorang Formatur Kabinet (Syahrir) yang telah dijatuhi mosi tidak percaya oleh KNIP.

Paparan menegaskan bahwa sebelum Amendemen UUD 1945, kita menganut Sistem Sendiri. Anggota MPR 1998-2004 tidak berhak menamakan Sistem Sendiri sebagai sistem presidensiil. Tetapi bila mereka menamakan sistem pemerintahan hasil Amendemen UUD 1945 sebagai Sistem presidensiil tentu sah-sah saja, meskipun pada kenyataannya ada perbedaan besar antara kedua sistem itu. Rinciannya sebagai berikut:
1. Amerika Serikat memakai pemisahan kekuasaan murni (pure separation of powers) sedangkan Indonesia memakai pemisahan kekuasaan terbatas (partial separation of powers). Tandanya, di Amerika Serikat undang-undang dibuat oleh satu lembaga, yaitu Congress (All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States). Presiden tidak boleh menyampaikan rancangan undang-undang (Bill), tetapi punya hak veto. Di Indonesia undang-undang dibuat bersama oleh dua lembaga, yaitu pemerintah dan DPR (pasal 5: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan pasal 20 yang berbunyi: Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR). Kiranya perlu dikemukakan bahwa pembuatan undang-undang melalui dua lembaga bukan hal yang bukan-bukan. Di Belanda juga dilakukan (Articles 81: Act of parliament shall be enacted jointly by the the Government and the States General). Demikian pula di Ecuador dan Peru (The Legislative power is vested in both the government and the Congress). Prinsip itu diterapkan sebagai cara membatasi kekuasaan pemerintah.
2. Amerika Serikat menganut Eksekutif tunggal, wakil presiden hanya Ban Serep. Bahkan FD Roosevelt tidak memberi tahukan pada wakil presiden Truman bahwa ada projek Bom Atom. Gaji wakil presiden seperdua gaji presiden.
Indonesia menganut Eksekutif Ganda. Dalam arti Presiden Yudhoyono memberi kekuasaan kepada wakil presiden demikian besarnya, baik urusan Dalam Negeri maupun urusan Luar Negeri. Di Amerika Serikat, Mexico, Brazil dan Peru urusan Luar Negeri sepenuhnya menjadi hak prerogative presiden, tetapi di Indonesia dapat diserahkan kepada wakil presiden sehingga pemerintah Finlandia dan Gerakan Aceh Merdeka memberi Kredit lebih besar kepada wakil presiden Yusuf Kalla.
3. Di Amerika Serikat, wakil presiden harus menjadi Ketua Senat. Wakil presiden Indonesia tidak dapat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah.
4. Di Amerika Serikat, calon presiden yang kalah popular vote-nya dapat menjadi presiden karena electoral vote-nya lebih besar.
5. Sistem presidensiil Amerika Serikat tidak menetapkan syarat bahwa seorang calon presiden harus lulusan Sekolah Lanjutan Atas (Lincoln adalah log cabin president). Demikian pula di Brazil (Presiden Lula da Silva tidak tamat Sekolah Dasar).

Presiden Yudhoyono seyogyanya meluruskan ucapan Andi Malarangeng. Tidak mungkin selama ini presiden Yudhoyono melaksanan sistem presidensiil murni secara konsekuen. Tidak mungkin Presiden bermaksud menjadikan Yusuf Kalla Ban Serep. Atau menempatkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Dan meskipun telah berkunjung ke Brazil dan bertemu dengan Lula da Silva yang tidak tamat Sekolah Dasar, tidak mungkin Presiden bermaksud mendesak DPR agar menghilangkan persyaratan pendidikan bagi calon presiden.

A.B.Kusuma, Peneliti Senior Pusat Studi Hukum Tatanegara UI, Penyusun Lahirnya UUD 1945, 2004, FHUI; Editor Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, 1995, Sekneg.




Blog Stats

  • 3,243,105 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…