Moral : Koruptor = Penghianat

Titik Nadir Moral Pejabat

Tajuk Rencana | Rabu, 16 Oktober 2013 – 11:50 WIB

 

(dok/SH)
Ilustrasi.

 

Moral pejabat negara telah berada pada titik nadir yang membahayakan.

 

DEMOKRASI yang kita bangga-banggakan selama ini, pada satu sisi tidak membawa dampak menggembirakan bagi bangsa.

 

Reformasi politik, diakui atau tidak, telah menciptakan demokrasi secara langsung, kebebasan berpendapat, dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Tetapi siapa nyana ternyata moral pejabat telah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU), KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat (11/10) mengatakan, banyaknya kasus korupsi belakangan ini menunjukkan moralitas pejabat kita sudah merosot.

 

“Apa artinya demokrasi kalau para pejabatnya korup dan rakyat tidak percaya lagi pada penegak hukum? Untuk membangun kembali kewibawaan hokum, kita perlu gerakan reformasi total termasuk reformasi moral,” katanya.

 

Dia menambahkan, bangsa ini juga memerlukan nilai kejujuran, kebenaran, dan kesungguhan. Said Aqil Siroj berpendapat, reformasi hukum terutama pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih tersendat.

 

Jika mau jujur mengatakan demokrasi yang kita bangun pasca-Orde Reformasi malah melahirkan sejumlah persoalan yang membuat kita prihatin. Salah satu wujud demokrasi yang sering kita puji adalah desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Kepala daerah dipilih langsung. Namun, siapa sangka dalam perjalanan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung malah melahirkan banyak sengketa.

 

Akhirnya, bisa ditebak kemudian munculnya sengketa pilkada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan peluang korupsi. Kasus ditangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, di rumah dinasnya pada 3 Oktober 2013 karena diduga telah menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menjadi contoh paling anyar.

 

Namun, lepas dari kasus tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa moral pejabat negara telah berada pada titik nadir yang membahayakan. Kita mencatat sebelum mencuatnya kasus Akil Mochtar juga terdapat pejabat negara (termasuk tokoh partai politik dan pejabat tinggi di Polri), masuk dalam deretan pejabat yang bermoral buruk.

 

Masyarakat masih ingat pada Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu. Lalu, ada pula Mantan Menpora Andi Mallarangeng yang Jumat (11/10) gagal ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua tokoh ini terlibat dalam kasus proyek Hambalang, Bogor.

 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, juga menggemparkan para kader partai Islam ini. Betapa tidak mengejutkan, Luthfi bersama Ahmad Fathanah didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar, bagian dari total imbalan Rp 40 miliar yang dijanjikan Dirut PT Indoguna Utama terkait pengurusan persetujuan penambahan kuota impor daging sapi.

 

Kasus lainnya terjadi pada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan mantan Kepala Korps Lantas Polri Irjen Djoko Susilo. Irjen Djoko telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Semua hartanya terancam disita Negara.

 

Melihat serangkaian kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara termasuk tokoh partai politik dan kalangan akademikus itu, benar adanya moral pejabat di negeri ini sudah merosot bukan kepalang. Meski mereka sudah menduduki jabatan tinggi dan bergaji besar, tetapi masih bernapsu memperbanyak harta dengan cara tidak halal. Kondisi ini menggambarkan krisis moral benar-benar melanda negeri ini.

 

Herannya lagi, dalam kesehariannya para koruptor tersebut aktif menjalankan ritual keagamaan, namun hatinya dekat dengan tindakan korupsi. Perbuatan korupsi terus dilakukan dengan sadar.

 

Tepat seperti yang dikemukakan Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj, sudah saatnya bangsa ini memerlukan reformasi moral, nilai kejujuran, kebenaran, dan kesungguhan. Tentunya ini menjadi tugas para pemuka agama untuk selalu mengingatkan melalui pesan-pesan moral.

 

Langkah itu juga harus dibarengi dengan penegakan hukuman yang berat bagi para pejabat negara yang terbukti korupsi. Reformasi hokum, terutama pemberantasan KKN, sudah harus menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

 

Sumber : Sinar Harapan

 

Advertisements

Politik : Moralitas Politikus dalam Perangkap Kleptokrasi

http://www.shnews.co/detile-17176-moralitas-politikus-dalam-perangkap-kleptokrasi.html

Moralitas Politikus dalam Perangkap Kleptokrasi

Thomas Koten* | Selasa, 02 April 2013 – 14:32:57 WIB

Kejujuran, kesantunan, dan integritas politik diukur dari keutamaan moral.

Kasus Korupsi yang melibatkan para politikus, baik di partai politik maupun lembaga legislatif yang terkuak belakangan ini, hakikatnya telah mencerminkan betapa kinerja politik yang dijalankan para politikus kita lebih bermuara pada uang, bukan kepentingan rakyat, juga bukan untuk kemuliaan politik itu sendiri.

 

Kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat tercipta dari kerja politik, akhirnya hanyalah terpahat di dinding kosong tanpa makna.

Oleh karena itu, politik yang awalnya bersosok suci, agung dan mulia ala filsuf Yunani Aristoteles dan Plato pun terjerembab dalam lumpur kenistaan oleh ulah para politikus yang berhamba pada uang. Politik akhirnya dinilai kotor dan menjijikan.

 

Selanjutnya, politikus yang semestinya berhati emas dan bermartabat untuk menata kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, akhirnya hanya dinilai tidak ubahnya manusia-manusia yang tidak bermartabat lantaran banyak berbuat dosa dan nista.

Padahal, semua politikus sudah tahu betul tugas mereka sesungguhnya menata kekuasaan demi kesejahteraan rakyat. Itu juga merupakan etika politik yang sejatinya.

 

Dalam bingkai ini, etika politik tidak lain berarti moralitas yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat luas, sekaligus pengabdian dan usaha untuk mengantarkan rakyat kepada kesejehteraan, lewat perjuangan di ranah kekuasaan agar kekuasaan dapat menelurkan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang pro kesejahteraan rakyat.Terperangkap Kleptomania

Dengan begitu banyaknya politikus terjerembab dalam perilaku penuh nista korupsi, kita pun bertanya, apakah para politikus telah terjangkiti penyakit psikosomatik atau kleptomania? Penyakit kleptomania adalah kelainan jiwa yang menyebabkan seorang suka mengambil barang milik orang lain atau keinginan mencuri barang orang lain yang tidak dapat ditahan-tahan.

Jika dikonversikan dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain, menyitir Ansel Alaman (2013), di satu sisi tampak sebagai perilaku yang haus kekuasaan (power syndrome), dan di sisi lain perilaku hedonisme yang memandang kekuasaan ekonomi dan politik sebagai subyek kenikmatan belaka.

Dengan melihat begitu banyaknya politikus yang terjebak atau terjangkiti penyakit korupsi, tidak aneh jika dikatakan para politikus kita sudah benar-benar menderita penyakit kleptomania atau psikosomatik. Selain itu, dengan merebaknya budaya instan di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin akan terus mendorong para politikus semakin terjerembab ke dalam penyakit kleptomania.

Dikhawatirkan mentalitas politikus yang gemar korupsi alias sudah terjangkiti penyakit kleptomania tertular secara mengerikan kepada masyarakat mengingat kultur kita yang sangat paternalistik. Perilaku pemimpin atau kaum elite sangat gampang menular, memengaruhi dan mengarahkan nilai-nilai, perilaku-perilaku dan kesejahteraan masyarakat.

 

Jangan-jangan dengan merebaknya penyakit korupsi hingga ke seluruh sendi dan aspek kehidupan masyarakat, tetap membuat bangsa ini menjadi bangsa psikosomatik atau bangsa kleptomania.

Kita juga memang tidak bisa secara tegas mengatakan politikus kita atau bangsa ini sudah mengindap penyakit kleptomania. Kita juga tidak bisa bertanya lagi, mengapa bangsa ini gemar korupsi alias senang mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya.

 

Bahkan, perilaku ini oleh Mochtar Lubis, telah menjadi salah satu ciri manusia Indonesia. Tetapi, fenomena merebaknya korupsi di partai politik dan masyarakat semestinya menggiring kita menggeledah kembali struktur-struktur psikososial politik ekonomi dan kebudayaan kita.

Artinya, secara jelas dikatakan ada sesuatu yang telah dan mungkin akan terus menggerogoti tubuh bangsa ini, atau sedang dan mungkin akan terus terjadi dalam metabolisme kebangsaan. Sebuah patologi yang sedang menggerogoti norma dan nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita, terutama telah menghancurkan nilai-nilai luhur politik dan merusak akhlak politikus kita.

 

Ini yang membuat energi bangsa ini hanya diarahkan untuk tujuan-tujuan kontraproduktif yang picik, artifisial, antara menaikkan citra politik dan menjatuhkan citra lawan-lawan politik, bukan tujuan-tujuan yang dibimbing untuk kemajuan kehidupan bangsa terutama kehidupan politik negeri.

Jangan-jangan para politikus negeri ini tidak lagi memiliki niat baik untuk memajukan bangsa lewat karya-karya politik yang agung. Ini sangat dikhawatirkan. Ingat nasib bangsa ini sebagian dipertaruhkan di pundak mereka.

 

Sulit dibayangkan jika kemajuan bangsa yang diharapkan diletakkan di pundak para politikus yang tidak memiliki moral baik dan tidak menjalankan politik secara beretika. Begitu malanglah nasib negeri ini jika memiliki politikus yang minim moral dan sudah terjangkiti penyakit kleptomania.

Politikus yang minus moral adalah yang tidak jujur, kurang santun, dan tidak memiliki integritas, mengabaikan tugas menyejahterakan rakyat, dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok. Jadi, politikus yang bermoral adalah yang menjalankan politik dengan mengedepankan etika politik dalam perjuangan politiknya. Polilikus yang mengedepankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliku kejujuran, kesantunan, dan integritas. Kejujuran, kesantunan, dan integritas politik diukur dari keutamaan moral. Lalu, apakah di tengah semakin terjangkitinya penyakit korupsi atau penyakit kleptomania, masa depan bangsa ini masih bisa dipertaruhkan di pundak mereka?Hati Nurani dan Etika Politik

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah, nasib bangsa tidak bisa diletakkan di pundak politikus yang moralitasnya sudah dihancurkan ganasnya penyakit kleptomania, yang menggerogoti nalar dan menghancurkan hati nurani dan kepekaan sosial dan politik etis para politikus. Maka, kontrol dan desakan publik agar para politikus kembali ke jalur etika politik dan menguatkan moralitasnya dalam berpolitik, menjadi sangat penting.

Sudah ada berbagai upaya perbaikan terhadap partai politik dan institusi legislatif. Komisi-komisi dibentuk, banyak politikus dijebloskan dalam penjara. Aksi demonstrasi untuk mendorong pemberantasan korupsi juga sudah banyak digelar, tetapi korupsi politik terus berjalan, setali tiga uang dengan politikus terus tererosi moralitasnya. Kesalahannya ada pada sistem organisasi politik dan mentalitas para politikus yang hati nuraninya sudah keropos.

Oleh karena itu, hal krusial yang perlu dilakukan adalah mengubah sistem parpol yang tidak memungkinkan tumbuhnya korupsi. Adalah sistem organisasi politik yang mengintegrasikan etika publik ke dalam karya pelayanan publik dan yang bisa mengubah wajah kekuasaan yang ramah terhadap nasib dan kesejahteraan rakyat.

 

Kemudian, perlu mendorong para politikus untuk mempertajam hati nurani baik lewat kontrol publik maupun penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini, hukum tidak boleh lagi tampil sekadar ritual formal yang tidak memiliki roh keadilan dan kebenaran.*Penulis adalah  Direktur Social Development Center

Sumber : Sinar Harapan

Hikmah : Waspadai Sembilan Keturunan Setan

Waspadai Sembilan Keturunan Setan

Kamis, 30 Agustus 2012, 13:30 WIB

layoutsparks.com

Ilustrasi

Berita Terkait

Kewajiban Menjaga Kesehatan

Kabar Gembira Bagi yang Bertakwa

Berpenampilan Menawan

Islam Agama Moderat

Harga Segelas Air

Oleh: Ina Salma Febriani

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah: 169).

Setan, makhluk yang sungguh menggemaskan—beragam cara mereka gunakan untuk menggelincirkan manusia. Tak hanya itu, setan juga selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk menjauhkan kita dari ibadah maupun menjadikan manusia durhaka pada Allah.

Karena memang sifatnya yang pembangkang, tugas setan jelas, mencari sebanyak-banyaknya teman untuk menemani mereka di neraka kelak. Misi setan sudah jelas bagi kita semua, menggangu, menggoda, datang dari arah manapun, dan menggelincirkan manusia seluruhnya agar makin jauh dengan Allah SWT. Nabi Adam pun pernah digoda hingga beliau melakukan apa yang dilarang Allah. Berbagai cara setan menjatuhkan manusia ke dalam lubang kehinaan.

Karena busuknya metode setan dalam menenggelamkan manusia ke lembah kekufuran itulah, Rasulullah SAW bersabda, “Anak keturunan setan ada sembilan, yaitu Zalitun, Watsin, Laqus, A’wan, Haffaf, Murrah, Masuth, Dasim, dan Walhan.”

Adapun setan Zalitun ialah setan yang bertugas menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual beli dengan menyuruh untuk melakukan kedustaan, penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencuri timbangan dan bersumpah palsu.

Kedua, setan Watsin bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar sehingga yang sebagian dari mereka yang berhasil digelincirkan setan berteriak histeris, menampar-nampar pipi dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku putus hubungan dengan orang-orang yang menjerit-jerit ketika kematian, mencukur rambut di kepalanya, atau bahkan merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah.” (HR. Bukhari Muslim).

Ketiga, setan A’wan—mereka bertugas menggoda para penguasa untuk berbuat zalim. Jabatan terkadang membuat seseorang lupa diri bahwa semua perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Allah SWT kelak. Cerminan penguasa zalim telah Allah contohkan dalam sosok yang sangat fenomenal, Firaun.

Keempat, setan Haffaf, yakni setan yang bertugas membujuk dan menggoda orang untuk menenggak minuman keras. Kelima, setan Murrah bertugas menggoda orang agar asyik bermain seruling atau alat musik berikut nyanyiannya.

Sebagai manusia, kita memang butuh hiburan. Namun, hiburan dalam Islam tentu sudah diatur dengan baik dan tidak berlebihan. Artinya, jangan sampai bermain musik menjadi prioritas utama kita sebagai manusia. Tugas manusia ialah ibadah. (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Keenam, Setan Laqus bertugas menggoda untuk menyembah api. Menyembah api, atau apa pun selain Allah adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Ketujuh, setan Masuth, menggoda manusia untuk menyebarkan berita-berita dusta lewat lisan manusia sehingga sulit ditemukan berita yang sebenarnya.

Kedelapan, setan Dasim, setan yang berada dalam rumah. Jika seseorang tidak mengucapkan salam sewaktu memasuki rumah dan tidak pernah menyebut asma Allah di dalamnya, maka setan akan mengadakan perselisihan di antara anggota keluarga sehingga akan terjadi talak, khulu, maupun tindak kekerasan.

Terakhir, setan Walhan, bertugas menggoda manusia dalam beribadah seperti berwudhu, shalat, dan ibadah-ibadah lain. Setan Walhan, menurut riwayat lain tugas utamanya adalah menggoda manusia saat berwudhu untuk boros dalam menggunakan air. Padahal sudah jelas bagi kita, perilaku boros dalam berwudhu ialah salah satu makruh wudhu.

Kami berlindung pada-Mu ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a’lam bish shawwab.

Redaktur: Chairul Akhmad

Kepemimpinan : Moral Bangsa Kunci Negara Maju

Minggu, 19/08/2012 09:36 WIB

Di Hadapan SBY, Khatib Salat Id Bicara Soal Moral Bangsa

Mega Putra Ratya – detikNews

Jakarta – Persoalan moral bangsa menjadi persoalan yang sangat penting dan menentukan. Sebab kebesaran dan kekokohan bangsa terletak pada akhlak dan moral bangsanya.

Demikian disampaikan Khatib Sholat Id Masjid Istiqlal, Prof DR H Muhibbin MA, Minggu (19/8/2012).

“Selama moral suatu bangsa itu tinggi dan mulia serta terjaga dengan baik, maka bangsa tersebut akan tetap koko, disegani dan mulia di mata bangsa lain,” papar rektor IAIN Wali Songo Semarang ini.

Tetapi sebaliknya, lanjut Muhibbin, kalau akhlak tidak lagi diindahkan dan kerusakan telah merebak dimana-mana maka akan lemah dan bahkan hancurlah bangsa tersebut.

“Kita semuanya tahu bahwa Rasullah Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada umat ini dengan fungsi utamanya untuk menyelamatkan dan memperbaiki akhlak mereka,” tuturnya.

Muhibbin juga menyampaikan hikmah puasa. Satu bulan lamanya umat Islam menjalankan ibadah puasa dengan segala romantikanya, menaruh harapan akan menjadi manusia yang luhur. Yakni manusia suci dan mempunyai sifat terpuji. Dengan menjalani ibadah puasa didasari iman yang benar dan kokoh, tentunya tidak ada satupun tujuan dan pengharapan selain keridlaan Allah SWT semata.

Umat Islam, lanjutnya, harus menunjukkan kepada siapapun juga bawah puasa Ramadhan yang dilaksanakan telah benar-benar memberikan dampak positif. Yakni dengan menjadi pribadi yang taqwa dan terhiasi oleh sifat-sifat yang terpuji seperti taat hukum, sabar, tabah, tangguh, berdisiplin tinggi, kreatif, mempunyai etos kerja tinggi, peka terhadap lingkungam, berbudi luhur baik, santun dan jauh dari sifat sombong, suka pamer, hidup dehonis serta sifat jelek lainnya.

“Hikmah puasa sangat luar biasa dan menguntungkan bagi umat manusia. Salah satu hikmah puasa adalah bahwa dengannya akan diperoleh sifat baik dan kasih kepada umat manusia,” ucap Muhibbin.

Pajak dan Hari Kemenangan

Senin, 20 Agustus 2012 08:21 WIB |

(ANTARA/Ardiansyah Indra Kumala)

Jakarta (ANTARA News) – Hari Raya Idul Fitri telah tiba, hari kemenangan di mana kita kembali kepada fitrah dan jati diri sebagai hamba Allah SWT yang patuh kepada-Nya.

Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada naluri kemanusiaan yang bersih dan kembali dari segala kepentingan duniawi.

Idul Fitri harus menjadi ajang tasyakur, refleksi diri untuk kembali mendekatkan diri pada Allah SWT. Idul Fitri harus menjadi momen untuk mengasah kepekaan sosial dan melakukan evaluasi diri pada ibadah puasa yang telah dikerjakan.

Apakah puasa yang kita lakukan telah memberi makna, atau hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga saja.

Pahala puasa tidak tergantung seberapa jauh kita lapar atau haus melainkan tergantung pada apakah kita menjalankannya dengan iman kepada Allah serta penuh introspeksi atau tidak.

Idul Fitri akan menjadi sempurna apabila kita dapat meningkatkan kesalehan sosial kita yaitu rasa empati terhadap mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial serta berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

Selama puasa Ramadhan kita diajak merasakan kelaparan, kesusahan dan penderitaan kaum tidak mampu.

Oleh sebab itu pada akhir Ramadhan, umat Islam diwajibkan membayarkan zakat fitrah dan zakat mal atau pun membayar shodaqoh.

Agama mengajarkan kepada manusia untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Agama juga mengajarkan bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat hak fakir miskin, hak orang yang meminta-minta, dan hak orang yang tidak mendapatkan bagian.

Terdapat banyak saluran untuk menyampaikan kepedulian sosial kepada sesama. Agama mengajarkannya dalam bentuk zakat, infaq maupun shodaqoh. Saluran lainnya, dalam hal ini diatur oleh negara, adalah dalam bentuk pajak.

Perlu direnungkan bahwa pajak sesungguhnya juga merupakan ibadah kepada Allah demi kemaslahatan bersama.

Dalam banyak hal pajak merupakan bentuk aktualisasi strategis dari sedekah atau kesetiakawanan sejati bagi sesama, karena uang pajak dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat.

Bagi yang lemah, apa pun agama, keyakinan, dan warna kulitnya, pasti sudah mendapatkan manfaat pajak yang disalurkan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan seperti Jamkesmas dan Bantuan Sosial.

Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan cara melakukan distribusi kesejahteraan.

Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan tarif progresif bagi masyarakat yang berpenghasilan besar dan membebaskan pajak bagi yang kurang mampu. Kemudian uang pajak akan dimanfaatkan dalam prioritas-prioritas anggaran bagi pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dengan semakin banyak rakyat yang membayar pajak dengan benar, semakin banyak uang yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Pada akhirnya, semua pihak akan merasakan “kemenangan” seperti halnya kemenangan pribadi di hari yang suci.

Masyarakat yang merasakan kemenangan akan menjadikan negaranya maju dan bermartabat seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Mari kita sempurnakan Idul Fitri kita dengan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama agar kemenangan Idul Fitri dapat dirasakan seluruh umat.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, mohon maaf lahir dan batin.

COPYRIGHT © 2012

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/08/20/342005/70/13/Ujian-dari-Kemenangan

Ujian dari Kemenangan

Senin, 20 Agustus 2012 00:00 WIB

SELAIN permohonan maaf, selamat kemenangan menjadi kata lazim di hari Lebaran. Menang dan Idul Fitri memang sejatinya bagai dua sisi mata uang.

Seperti yang selalu disampaikan para ulama, Idul Fitri bermakna kembali ke fitrah atau yang dalam bahasa kita bisa diartikan sebagai asal kejadian atau sesuatu yang suci juga benar.

Di kehidupan dunia yang sulit luput dari dosa, keberhasilan kembali suci tentulah sebuah kemenangan besar. Layaknya semua kemenangan, perayaan menjadi sesuatu yang wajar untuk meluapkan kegembiraan dan bersyukur. Namun di Tanah Air, perayaan itu tidak jarang terlihat sebagai suka cita yang memuaskan nafsu.

Suguhan berlimpah serta pernik dan perangkat baru seolah menjadi keharusan. Lebaran bagaikan panggung untuk pamer kesuksesan dan kekayaan kepada kerabat. Nilai-nilai warisan Ramadhan pun luntur hanya sehari setelah ia berlalu.

Memang bagian tersulit dari segala kemenangan ialah mempertahankannya. Lihat saja ajang Olimpiade, di mana kemenangan hal yang diperebutkan.

Manusia tercepat Usain Bolt dan raja kolam renang Michael Phelps pun dihujani keraguan oleh orang banyak meski empat tahun sebelumnya telah panen emas dan langganan mencetak rekor dunia.

Kemenangan para pencetak sejarah itu masih selalu diikuti dengan tuntutan untuk mempertahankannya.

Meski tanpa bukti catatan waktu dan medali, kemenangan dari perjuangan mengarungi Ramadhan tentulah memiliki beban lebih besar. Terlebih tanggung jawab kemenangan spiritual itu harus dibuktikan kepada Sang Pemilik Alam Raya.

Ujian sesungguhnya bagi para pemenang Ramadhan akan menghampar selama 11 bulan ke depan. Mampukah menahan nafsu ketika tidak ada larangan untuk memuaskannya? Akankah kita berbesar hati dan ikhlas untuk berbagi, bersabar dan memaafkan tanpa ganjaran pahala berlipat seperti yang dijanjikan saat Ramadhan?

Bukan saja untuk kemuliaan dan jalan surga bagi diri sendiri, sesungguhnya memang nilai-nilai itulah pula yang dibutuhkan bangsa dan negara ini. Ketika godaan kekuasaan dan celah korupsi ada di mana saja, kekuatan iman yang ditempa saat bulan mulia seharusnya menjadi benteng yang lebih kuat dari ancaman jeruji besi.

Saat perbedaan kultur, keyakinan dan ras mencuat di tengah isu sosial, bekal latihan kelapangan hati seharusnya bisa menjadikan kita menerima dan melihat sisi positif dari keberagaman.

Kita semestinya menolak kekerasan. Kita semestinya mencintai perdamaian serta silaturahmi sebagaimana nilai-nilai itu dijunjung dalam Ramadhan.

Saat kemenangan dan kekalahan menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari hingga panggung politik, maka bukan caci maki dan saling serang yang akan dikedepankan. Kebesaran jiwa untuk mengakui keunggulan lawan dan juga tekad untuk menjadi lebih baik semestinya bukan hal yang berat untuk bangsa ini.

Kita semestinya mudah terketuk ketika ketimpangan ekonomi dan sosial muncul di hadapan kita. Seperti yang tergambar dari kegiatan buka bersama maupun sahur keliling, berbagi pada mereka yang kekurangan tentunya menjadi hal yang selalu dirindukan para umat Nabi Muhammad SAW.

Tidak kurang pula, memperjuangkan hak kaum tertindas menjadi hal yang dicintai para muslim hingga para pemimpinnya.

Dengan semua kualitas itulah kita merayakan Lebaran.

Sabtu, 18/08/2012 01:54 WIB

Pilgub DKI Pertarungan Figur, Koalisi Besar Bukan Jaminan

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
FOTO: Foto: detikcom
Jakarta – Menghadapi putaran kedua Pilgub DKI, Fauzi Bowo (Foke) panen dukungan dari banyak parpol besar. Namun Pilgub DKI adalah pertarungan figur, bukan sekedar pertarungan mesin partai.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid memandang Pilgub DKI adalah pertarungan figur. Peran partai tidak terlalu dominan dalam pemenangan Pilgub DKI. Karenanya meskipun didukung koalisi besar, tak serta-merta menjamin kemenangan Foke atas Joko Widodo (Jokowi) dalam babak kedua Pilgub DKI usai lebaran nanti.

Menjelang putaran dua, Puskaptis telah melakukan survei untuk membaca peta persaingan. Ada beberapa hal yang menarik dalam hasil survei yang baru akan dirilis setelah lebaran tersebut. Saat ditanyakan pada pemilih Golkar dan PPP, ternyata pilihannya masih begitu cair. Hal tersebut menunjukkan pemilih punya arah politik sendiri, tak mudah disetir elit partainya.

“Hati-hati bagi para tim sukses. Sekarang pertarungan figur,” ingat Husin, melalui siaran pers, Sabtu (18/8/2012).

Hasil survei tersebut menunjukkan hanya 25 persen konstituen partai yang mengikuti pilihan atau anjuran elit partainya. Sementara 75 persen pemilih akan memilih sesuai hati nuraninya.

“Bisa jadi koalisi besar itu hanya pepesan kosong,” kata Husin.

Seperti diketahui menjelang putaran dua Pilgub DKI, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli berhasil mendapatkan dukungan baru dari PPP, Golkar dan PKS. Namun konstituen PKS diyakini tidak patuh terhadap sikap partainya, terbukti dengan kekalahan Hidayat Nurwahid di putaran pertama Pilgub DKI.

“Belum lagi pemilih Faisal Basri yang sangat mungkin beralih ke Jokowi,” ujarnya.

Selain melakukan survei terhadap kecenderungan pemilih, dilakukan juga survei menyangkut kampanye SARA yang digulirkan belakangan ini. Ternyata hanya 10 persen pemilih yang terpengaruh dengan isu SARA.

“Putaran dua Pilgub DKI juga adalah pertarungan antara figur populis melawan figur elitis. Jokowi yang informal, non birokrasi melawan Foke yang prosedural, formal dan birokratis,” tegasnya.

Moralitas : Politikus, Birokrat, Pengusaha Jadi Trio Macan Koruptor

Sabtu, 04/06/2011 11:09 WIB
Politikus, Birokrat & Pengusaha Jadi ‘Trio Macan’ Koruptor 
Febrina Ayu Scottiati – detikNews

Ilustrasi korupsi (Ari S/ detikcom)

Jakarta – Korupsi kian membuncah di Indonesia. Berbagai survei dan jajak pendapat menunjukkan Indonesia sering mendapat nilai merah dalam hal korupsi. Tiga elemen penting dinilai sebagai momok munculnya para koruptor itu.

“Menurut kajian kami yang menjadi sumber pokok korupsi politik ada pada politikus, pengusaha dan birokrat. Mereka menjadi trio macan korupsi,” kata Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Indonesiaku dibelenggu Koruptor’, di RM warung Daun, Jl Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2011).

Ade juga mengatakan rapor korupsi Indonesia selalu memprihatinkan. Indonesia selalu menjadi jawara sebagai negara paling korup di Asia Tenggara.

“Menurut kajian yang kami lakukan selama tahun 2010 ada 700 kasus korupsi yang melibatkan ribuan aktor mulai tingkat pusat hingga ke daerah. Kerugian negara akibat korupsi itu hingga Rp 5 triliun lebih,” terangnya.

Bila melihat peta korupsi, lanjut Ade, korupsi dilakukan dari hulu hingga hilir. Riset yang dilakukan ICW menunjukkan dua bagian penting dari masyarakat, pendidikan dan keagamaan telah tergerogoti korupsi.

“Kami telah meriset pendidikan dan keagamaan juga terjangkiti korupsi. Di sekolah, kepala sekolah jadi aktor utama koruptor. Saya lulusan pesantren dan kyai saya bercerita bantuan yang didapatnya juga dipangkas atas alasan infaq. Kalau kedua tempat itu sudah diracuni korupsi kita belajar dari mana lagi,” ujar Ade.

(feb/gah)

Baca Juga :

• Diperiksa KPK Singkat, Hatta Mengaku Ditanya Hibah KRL
• Nurhayati: Oknum Banggar Kerap Minta Fee ke Pemda
• Terdakwa Korupsi Sarung di Kemsos Dituntut 6 Tahun Bui
• Korupsi Alkes Flu Burung
  KPK Bisa Hadirkan Ical di Persidangan Soetedjo

ImTaq : Sembilan Sabda Nabi Muhammad SAW

Sembilan Sabda Nabi Muhammad SAW

Editor : Pandji R Hadinoto

1. Tentang Kenegaraan “Musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu, dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja”.
2. Tentang Oposisi “Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaknya ia merusaknya dengan tangannya, apabila ia tidak mampu maka hendaknya dengan lidahnya, dan apabila ia tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman”.
3. Tentang Sogok “Barangsiapa menyenangkan hati seorang penguasa atas perbuatan buruknya yang dibenci oleh Tuhannya, maka sesungguhnya orang itu telah keluar dari agama Allah”.
4. Tentang Korupsi “Khianat yang terbesar ialah tindakan seorang wali (pejabat) yang memperdagangkan milik rakyatnya”.
5. Tentang Kejujuran “Seorang pembesar apabila pembesar itu mati, sedang ia tidak jujur terhadap rakyatnya, niscaya dia diharamkan Allah SWT masuk Syurga”.
6. Tentang Kepemimpinan Aparatur Negara “Seseorang yang telah ditugaskan Allah memerintah rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat dengan jujur, niscaya dia tidak memperoleh bau Syurga”.
7. Tentang Jabatan Kenegaraan “Wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu ia menyulitkan mereka, maka persulit pulalah ia, dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, berusaha menolong umatku, maka tolong pulalah dia”.
8. Tentang Pejabat Negara “Bila suatu jabatan ditempati oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”.
9. Kepada sahabat-sahabat beliau “Sesungguhnya kamu sangat mengharapkan jabatan Negara, tetapi di hari kiamat hal itu menjadi penyesalan…, Engkau ini lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah yang pada hari kiamat kelak dipertanggungjawabkan dengan resiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik”.

Larangan Salatkan Jenazah Koruptor untuk Efek Jera

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 21/08/2010 | 17:11 WIB

Jakarta – Ketua Umum Tanfidziah PBNU KH Said Agil Siraj menegaskan PBNU tidak pernah mengeluarkan fatwa larangan mensalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam. Larangan bagi ulama untuk mensalatkan koruptor dilakukan sebagai sanksi sosial bagi tindak pidana korupsi.

Said Aqil menjelaskan, fatwa agar para ulama tidak mensalatkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat mensalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar, namun Nabi sendiri tidak ikut mensalatkannya.

Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalatkan jenazah si fulan? Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah.’ Setelah sahabat memeriksa ternyata ditemukan sahabat yang meninggal tadi telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang (ghanimah) senilai dua dirham sebelum harta-harta ghanimah itu dibagi.

“Jadi NU mengikuti mengikuti Nabi menyarankan agar para ulama tidak ikut mensalatkan jenazah koruptor. Tapi salat jenazah tetap harus dilakukan karena hukumnya fardlu kifayah yang berarti harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Maka biarlah yang mensalatkan orang lain saja, atau keluarganya,” kata Said Aqil dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Menurut dia, fatwa agar ulama atau kiai tak mensalatkan jenazah itu dimaksudkan agar memunculkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. “Sekarang ini kurupsi di Indonesia sudah sangat akut maka perlu ada sanksi sosial buat para koruptor,” ujar dia.

Katib Aam PBNU KH Malik Madani yang sebelumnya memunculkan kembali fatwa ini menambahkan, anjuran agar para ulama tidak mensalatkan jenazah koruptor itu juga dimaksudkan agar tidak timbul kesan bahwa ulama melegitimasi tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh para koruptor.

“Agar mereka yang akan melakukan korupsi berfikir bahwa kelak kalau mereka mati jenazah mereka tidak akan pernah disalatkan oleh ulama. Di beberapa daerah yang masih memegang kuat ajaran Islam fatwa ini menjadi pukulan berat atau menjadi semacam sanksi sosial,” kata Malik.

Ia mengatakan, hadits yang menyatakan bahwa Nabi tidak mensalatkan jenazah kuruptor itu didukung oleh riwayat yang kuat. “Hadits ini diriwayatkan oleh lima periwayat hadits selain Tirmidzi. Penjelasan antara lain bisa dilihat dalam kitab Nailul Author karya As-Syaukani,” tegasnya. (*/dtc/din)

Bau Busuk di Balik Pemberian Remisi

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 22/08/2010 | 01:06 WIB

Bau Busuk di Balik Pemberian Remisi

Remisi dan grasi yang diberikan oleh presiden SBY kepada para koruptor sungguh melukai rasa keadilan rakyat. Bagaimana seorang koruptor yang telah mengambil uang rakyat, dan telah menjerumuskan bangsa ini secara keseluruhan dalam pusaran kemiskinan, diberikan remisi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan oleh pemerintah soal pemberantasan korupsi hanya omong kosong belaka.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa remisi dan grasi tersebut membuktikan bahwa pemberantasan korupsi yang selam ini digemborkan oleh pemerintah hanyalah kosmetik pencitraan semata. “Pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi merupakan bukti pemberantasan korupsi hanyalah komestik pencitraan,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, SBY berulang-ulang dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR mengatakan pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Tetapi kini faktanya hal tersebut tidak terbukti. Ia pun mencium bau tak sedap di balik pemberian remisi dan grasi kepada para koruptor tersebut.

Senada dengan Bambang Soesatyo, intelektual dan pengamat politik Yudi Latif juga menilai hal yang sama. Ia secara khusus menyebut mencurigai pemberian garasi kepada mantan bupati Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur, Syaukani Hasan Rais. ” Ada pertanyaan besar dibalik dia dibebaskan. Saya curiga ada alasan lain,” kata Yudi.

Secara umum ia juga menyatakan bahwa pemberian remisi dan grasi tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. “Pemberian remisi ini, lanjutnya semakin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melawan korupsi. Apalagi orang yang melakukan korupsi itu berasal dari kalangan pejabata negara yang harusnya di berikan hukuman lebih berat,” imbuhnya.

Karena menurutnya, kasus korupsi di belahan dunia mana pun adalah salah satu bentuk krimininal agung. Sebab itu perlu diberikan efek jera agar para koruptor tidak lagi bisa sembarangan korup. Indonesia sendiri, penerapan hukuman kepada para koruptor belum optimal sama sekali.

Sekali lagi, jelas apa yang dilakukan oleh SBY dengan pemberian remisi dan grasi ini merupakan langkah selanjutnya dari pihak SBY untuk membela koruptor. Sebelumnya, publik juga menduga SBY tidak serius dalam pemberantasan korupsi terutama dalam kasus rekayasa Bibit-Chandra.

Para koruptor yang mendapat remisi dan grasi antara lain, Syaukani HR (mantan Bupati Kutai Kertanegara), Aulia Pohan (mantan Deputi Gubernur BI), Artalyta Suryani (penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan), Yusuf Emir Faishal (politikus PKB) dan Danny Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat).

Juga Al-Amin Nur Nasution (politikus PPP), Irawady Yunus (komisioner Komisi Yudisial), Udju Djuhaeri (Deputi Gubenur BI), Maman Soemantri (mantan Deputi Gubernur BI), Bunbunan Hutapea (mantan Deputi Gubernur BI) serta Aslim tadjudin (mantan Deputi Gubernur BI). (Boy M)

Hikmah : Empat Kerusakan Akibat Zina

Republika OnLine » Ensiklopedia Islam » Hikmah

Empat Kerusakan Akibat Zina

Senin, 21 Juni 2010, 21:00 WIB

ap

ilustrasi

Oleh KH Didin Hafidhuddin

Merebaknya video mesum (porno) yang kini banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan generasi muda, sungguh sangat memprihatinkan. Jika hal ini terus berlangsung tanpa kendali, maka moral bangsa akan semakin hancur dan terpuruk. Dan ini akan berakibat pada kehidupan lain secara lebih luas. Ekonomi akan terganggu, pendidikan terguncang, politik jadi tidak bermoral, budaya dan tradisi bangsa tercampakkan, serta nilai-nilai agama akan terpinggirkan.

Allah SWT mengingatkan bahwa perbuatan zina itu adalah fahisyah (kejahatan yang menjijikkan) dan saa’a sabila (seburuk-buruknya jalan). “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah perbuatan yang keji, dan jalan yang buruk.” (QS Al-Isra [17]: 32). Mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya.

Rasulullah SAW juga bersabda, “Hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina, karena akan mengakibatkan empat hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki (mengakibatkan kefakiran), mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal dalam neraka.” (HR Thabrani dari Ibn Abbas).

Hadis ini sekaligus membantah pernyataan banyak orang yang sering menyatakan bahwa salah satu penyebab perbuatan zina adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Justru perbuatan zina itulah yang akan menjerumuskan pelakunya pada jurang kemiskinan. Dan jika pun terlihat memiliki harta, itu hanya bersifat semu dan sementara. Yang pasti ujungnya akan habis tak berbekas.

Karena buruknya perbuatan zina ini, maka salah satu tanda perilaku orang-orang yang termasuk ‘ibadurrahman adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Sebab, mereka yang melakukannya, akan mendapatkan azab Allah, dan mereka akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. (QS Al-Furqan [25]: 68-71).

Karena itu, agar perbuatan zina ini tidak berlangsung, baik secara terang-terangan maupun terselubung, semua komponen bangsa harus memiliki komitmen dan kepedulian kuat untuk menghindari dan menjauhkannya.

Nilai-nilai agama harus terinternalisasi secara konsisten pada pikiran, jiwa, maupun perilaku masyarakat dan bangsa. Kepada para pelaku perzinaan harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat menyebabkan efek jera pada yang lain. Wallahu a’lam.

Red: irf

Berita terkait

• Gus Ipul Tak Setuju Razia Ponsel di Sekolah

• Cak Nun Soroti Stasiun Televisi Soal Video Porno

• Polri Periksa Enam Saksi Terkait Video Mesum

• DPD Desak Pemerintah buat Regulasi Terkait Pornografi Pornaksi

• Awas, Tafsir Sesat Soal Homoseksual Mulai Digulirkan