Archive for February, 2009

28
Feb
09

iptek, politik, dan politisi

/ Home / KOMPAS
LAPORAN IPTEK
Iptek, Politik, dan Politisi
Rabu, 25 Februari 2009 | 00:14 WIB

NINOK LEKSONO
”Hanya ilmu pengetahuan sajalah yang dapat memecahkan masalah-masalah kelaparan dan kemiskinan, insanitasi dan buta aksara, takhayul dan hilangnya adat istiadat, habisnya sumber daya, atau sebuah negeri kaya yang didiami oleh penduduk miskin…. Siapakah sesungguhnya yang sanggup mengabaikan iptek sekarang ini? Pada setiap kesempatan kita pasti membutuhkan bantuannya…. Masa depan ditentukan oleh iptek dan orang-orang yang bersahabat dengannya.
(Jawaharlal Nehru, dikutip dari ”India Perspectives”, 8/2008)
Politik ternyata juga kemauan. Semasa memerintah, Presiden George W Bush banyak memveto isu lingkungan. Misalnya, Protokol Kyoto tidak mau ia tanda tangani. Lalu, ketika Negara Bagian California minta persetujuan untuk menetapkan sendiri aturan mengenai emisi gas rumah kaca dari mobil dan truk, Bush menolak. Kini, setelah menjadi presiden, Barack Obama meninggalkan pendekatan pasif Bush terhadap lingkungan. Menanggapi permintaan California, Obama, 26 Januari lalu, segera memanggil Badan Perlindungan Lingkungan untuk mempertimbangkan permintaan tersebut.
Kalau saja California mendapat persetujuan dari Obama, akan ada 13 negara bagian, dan diyakini akan bertambah lagi, yang akan menerapkan peraturan serupa. Sebagai konsekuensinya, pabrik pembuat mobil di Amerika dan di tempat lain akan dipaksa untuk memproduksi mobil dan truk yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan yang ada sekarang ini, dan itu dilakukan dalam tempo lebih cepat (IHT, 28/1).
Keputusan mengenai California di atas tidak saja penting untuk menghasilkan kendaraan hemat bahan bakar minyak, tetapi juga memperlihatkan komitmen Presiden Obama dalam upaya menanggulangi meningkatnya gas-gas rumah kaca..
Kalau George W Bush memulai pemerintahan dengan meninggalkan janji kampanye untuk meregulasi gas karbon dioksida dan dengan mundur dari Persetujuan Kyoto, Obama memulai pemerintahannya dengan sinyal jelas, ia tidak akan ragu- ragu menggunakan wewenang pengaturan yang diberikan oleh Akta Udara Bersih dan aturan lain yang ada di tingkat federal untuk memerangi pemanasan global.
Lebih jauh lagi, Obama juga memerintahkan Departemen Transportasi untuk merampungkan standar efisiensi BBM nasional, seperti dikehendaki oleh RUU Energi tahun 2007. Standar-standar ini akan menuntut peningkatan efisiensi BBM pada mobil dan truk ringan Amerika, dari sekarang rata-rata 27 mil per galon menjadi 35 mil per galon.
Peran politik dan politisi
Dari kasus AS dan khususnya Negara Bagian California, tampak bahwa campur tangan politik/pemerintah sangat besar. Akan tetapi, yang juga tidak kalah menentukannya adalah peranan politisi.
Tampak bahwa isu-isu iptek, termasuk lingkungan di dalamnya, semakin penting dewasa ini. Namun, ada berapa banyakkah negarawan dan politisi yang punya visi dan wawasan tentang iptek seperti halnya pemimpin India yang ucapannya dikutip di atas? Atau yang mau membuat terobosan kebijakan seperti halnya Presiden Obama?
Tentu dari waktu ke waktu pemimpin Indonesia menampilkan komitmen terhadap iptek. Cikal bakal riset nuklir, bahkan peroketan, sudah muncul di era Bung Karno. Semasa kepemimpinan Pak Harto lahir pula visi iptek seperti pemanfaatan sistem komunikasi satelit domestik dan pengembangan industri kedirgantaraan. Sayang di era reformasi kepemimpinan berlangsung pendek sehingga pemimpin tak cukup waktu untuk mengembangkan visi iptek.
Keadaan sekarang, terlebih- lebih di era pemilu, di masa krisis ekonomi pula, tampak semakin memprihatinkan. Kalangan politisi bisa dikatakan tak menaruh perhatian terhadap iptek, sebagaimana juga partai-partai politik. Berapa parpol yang pernah mengusung iptek sebagai program atau tema kampanye?
Ketika era semakin sarat diwarnai pemanfaatan iptek, tiadanya visi iptek di kalangan elite tak jarang lalu membuat bangsa kedodoran ketika menghadapi berbagai fenomena perubahan alam, kemajuan iptek, juga impitan krisis ekonomi. Hal itu masuk akal karena sendi-sendi kehidupan berbangsa—yang salah satu fundamentalnya adalah iptek—amat rapuh di sini. Salah satu indikator yang sering disebut-sebut adalah rendahnya anggaran iptek yang kurang dari 0,5 persen produk domestik bruto. Sementara negara yang berambisi menjadi negara maju, seperti China, terus menaikkan anggaran ipteknya.
Tinggi rendahnya anggaran iptek itu sendiri juga mencerminkan tinggi rendahnya komitmen iptek di kalangan politisi Indonesia. Di negara lain, iptek disadari semakin memainkan peranan dalam kehidupan politik. Isu pangan dan energi, juga isu kesehatan seperti flu burung, atau juga isu keamanan seperti yang menyangkut pengayaan uranium oleh Iran atau pengembangan rudal balistik oleh Korea Utara, terkait dengan iptek untuk memahaminya.
Tantangan ke depan
Ketika urusan dan krisis semakin kompleks, umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Misalnya, ketika jumlah penduduk makin banyak dan lahan pertanian makin sempit, pemerintahan di sejumlah negara dihadapkan pada pertanyaan sulit, yakni ”siapkah membuat terobosan dengan memperkenalkan tanaman pangan yang genetikanya dimodifikasi?” Atau, yang sebelumnya sudah sering muncul, ketika dihadapkan pada kesempitan energi, ”siapkah pemerintah memanfaatkan energi nuklir?” Lalu, kalau solusi yang diyakini adalah energi terbarukan nonnuklir, manakah yang harus diprioritaskan? Energi suryakah? Atau geotermal? Apa pun, semuanya membutuhkan adanya wawasan iptek untuk memutuskannya.
Sementara itu, lingkup wawasan iptek yang sebenarnya dibutuhkan oleh elite bangsa sebenarnya lebih luas lagi. Selain yang telah disinggung di atas, masih ada lagi soal kloning, bioterorisme, perang cyber, dan lainnya.
Dihadapkan pada realitas baru ini, pemerintah—seperti dikatakan Prof Katherine Pandora yang memberi kuliah tentang ”Science, Technology and Politics” di Universitas Oklahoma (2006)—terus-menerus dihadapkan pada tekanan untuk memutuskan apa yang harus didukung dan didanai dalam kebijakan iptek. Sementara itu, warga negara individu hidup dalam konsekuensi keputusan pemerintah, tidak saja setahun atau dua tahun, tetapi bahkan bergenerasi-generasi kemudian. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, mesin yang kita gunakan dalam pekerjaan, sistem yang kita ada di dalamnya, lalu bagaimana kita hidup dan mati, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, merupakan bagian dari jaringan lebih besar yang ada di bawah naungan pengaruh iptek dan politik.
Dalam konteks itulah masih terus diharapkan keterbukaan para politisi terhadap wawasan iptek yang semakin besar peranannya dalam kehidupan warga individu maupun kehidupan kebangsaan.

26
Feb
09

PKPI : Pakailah KOMPOR ProKesRa Indonesia

PKPI : Pakailah Kompor ProKesRa Indonesia
[Kompor Jarak Pagar Pengganti Minyak Tanah]

ENERGI, LINGKUNGAN HIDUP dan EKONOMI
Masalah energi dan lingkungan hidup yang semakin rumit dewasa ini telah membawa tekanan yang semakin berat bagi kehidupan masyarakat, khususnya, yang berpenghasilan rendah. Mereka semakin sulit memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dan harganyapun semakin sulit dijangkau. Kecuali itu, kemampuan pemerintah untuk menyediakan BBM yang cukup bagi masyarakat juga semakin berat karena persediaan semakin berkurang dan harganyapun semakin tinggi.
Pada lingkup yang lebih luas, masyarakat Indonesia juga harus turut berperan serta didalam mengatasi masalah lingkungan hidup khususnya Pemanasan Global. Untuk itu, PKPIndonesia mengajak masyarakat untuk membudidayakan tanaman Jarak Pagar yang diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan sekaligus memperbaiki Lingkungan Hidup.
Mempelajari potensi sumber daya alam Indonesia dan tingkat teknologi yang dikuasai dewasa ini, maka sudah saatnyalah untuk mengolah sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana demi Kesejahteraan Rakyat dan secepatnya menciptakan kondisi siap keluar dari krisis.
Perlu disadari, bahwa krisis yang mendera dunia dewasa ini terutama adalah Energi, Pangan dan Air yang akan semakin menekan masyarakat luas dan pastikan Indonesia harus lebih siap mengelolanya.
TANAMAN JARAK PAGAR
Tanaman Jarak Pagar dapat tumbuh di lahan2 terlantar, pekarangan rumah atau lahan kurang produktif (kritis), mudah dikembangkan, dipelihara dan mampu merehabilitasi lingkungan yang rusak. Biji buah Jarak Pagar dapat langsung digunakan oleh masyarakat untuk memasak dengan menggunakan Kompor Biji Jarak Pagar, dan dapat diolah jadi bahan bakar mesin disel, kendaraan bermotor maupun pesawat terbang. Bukan Cuma itu BBM hasil Biji Jarak Pagar ramah terhadap lingkungan. Produk turunan Biji Jarak Pagar dapat digunakan untuk obat dan bahan industri lainnya serta produk olahan Biji Jarak Pagar tidak mengurangi konsumsi utama (makanan) manusia maupun hewan.
STRATEGI PENGEMBANGAN
Sesuai dengan visi dan misi PKPIndonesia, telah dikembangkan strategi yang menitikberatkan kepada peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang sekaligus perbaikan Lingkungan Hidup. Untuk itu PKPIndonesia sediakan bibit unggul Jarak Pagar secara gratis bagi masyarakat berikut budidayanya, dengan pendampingan oleh para Kader Ujung Tombak (KUT) PKPIndonesia untuk pembinaan dan penyuluhan. Hasil tanaman adalah milik rakyat dan langsung dapat digunakan sendiri, untuk memasak dengan Kompor Biji Jarak. Apabila hasil produksi masyarakat berlebih, maka masyarakat bersama kelompok KUT PKPIndonesia dapat mengolahnya jadi bahan bakar Bio Energi yang bernilai ekonomis dan lebih menguntungkan. Pada jangka sedang dan jangka panjang dipastikan akan terbentuk Industri Minyak Jarak Pagar dengan Pola Inti Plasma. Melalui Pola Inti Plasma ini maka aspek kepemilikan oleh rakyat tetap kuat, dan Inti hanyalah bersifat Pionir atau Pelopor dalam perbantuan dan pengkoordinasian masyarakat. Pola Inti Plasma dikembangkan dengan peran aktif jajaran PKPIndonesia, dimana kader2 PKPIndonesia akan diperankan sebagai Inti, dan masyarakat sebagai Plasma, melalui pola Koperasi. Dengan demikian, fungsi dan peran PKPIndonesia dari tingkat atas sampai dengan akar rumput secara nasional adalah organ penggerak bagi kemajuan kesejahteraan, dan kecerdasan kehidupan bangsa.
Jakarta Selatan 25 Pebruari 2009
Pandji R. Hadinoto / eMail : energycounsel@yahoo.com / HP : 0817 983 4545

26
Feb
09

jps : jaring pengaman sosial – bottom up – akar rumput

QS – 7 Firman JARAK PAGAR SEJAHTERA

1.SABA 034:019 Maka mereka berkata : ” Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami [1240]”, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur.

2.AZ-ZUKHRUF 043:038 Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami (di hari kiamat) dia berkata : ” Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan magrib, maka setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia)”.

3.SAD 038:021 Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar ?

4.HUD 011:048 Difirmankan : ” Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami.”

5.AL-HIJR 015:046 (Dikatakan kepada mereka) : ” Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman [801]”

6.AL-HASYIR 059:023 Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan.

7.AL-QALAM 068:043 (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera [1500].

Jakarta Selatan, 26 Pebruari 2009

Pandji R. Hadinoto / http://www.nusakalapa.co.cc / HP : 0817 983 4545

25
Feb
09

Politik Menebar Kebahagiaan

/ Home / KOMPAS
ANALISIS POLITIK
Politik Menebar Kebahagiaan
Selasa, 24 Februari 2009 | 00:13 WIB
YUDI LATIF

Kunjungan Hillary Clinton membuat kita siuman dari ketidaksadaran akan adanya prestasi bangsa ini. Tidaklah berlebihan jika Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai titik strategis dalam poros Asia dan dunia Islam.

Daftar kunjungan Clinton menunjukkan ”regional belt” yang sesungguhnya. Jepang, Indonesia, Korea Selatan, China adalah wajah terdepan dari ”Asia-Pasifik”.

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan perkembangan demokrasi yang positif. Thailand mengalami ketidaktentuan. Malaysia terkendala ”two- tier democracy”. Filipina bermasalah dalam pranata demokrasi, dengan angka kedua tertinggi di dunia menyangkut pembunuhan jurnalis dengan motif politik. Brunei dianggap ”so and so”. Singapura tetap penting dalam perekonomian, tetapi bukanlah model demokrasi. Myanmar adalah problem dunia. Indochina masih ruwet. Untuk Asia Tenggara, Indonesia adalah ”belt of stability”.

Dalam pendekatan baru dengan dunia Islam, Timur Tengah adalah masa lalu, adapun Indonesia masa depan. Negara berpenduduk Muslim terbesar, dan demokrasi terbesar ketiga, di dunia, dengan watak keterbukaan, moderasi, dan toleransi yang menonjol, bisa dijadikan acuan baru dalam tata hubungan berbasis kekuatan cerdas dan kebersamaan nilai kemanusiaan.

Fakta menunjukkan, di antara sesama negara demokratis, permusuhan lebih jarang terjadi. Usaha AS memperbaiki hubungan dengan dunia Islam bisa dilakukan dengan membantu negara demokratis dalam peradaban itu mengukir kisah sukses. Keberhasilan demokrasi Indonesia, secara ekonomi-politik, akan memperkuat pengaruhnya yang akan menularkan pengadopsian tatanan baru di dunia Islam.

Tidaklah berarti bahwa keberhasilan demokrasi Indonesia bergantung pada belas kasih AS. Ada atau tiadanya peran AS, demokrasi adalah pilihan Indonesia. Begitu pun dengan menunjukkan sisi positif yang dicapai tidaklah perlu membuat kita puas diri. Tengoklah berita utama Kompas beberapa pekan terakhir, betapa merisaukan indeks kesengsaraan di negeri ini: anarki di Medan, perbatasan tak terurus, infrastruktur daerah mengkhawatirkan, ekspor terancam, pulau terancam, kemiskinan bertambah. Seolah membenarkan gambaran Samuel Beckett, ”air mata dunia masih dalam kuantitas yang konstan”.

Demokrasi telah membawa perubahan, tetapi belum kunjung membawa kebahagiaan. Padahal, semua modus kekuasaan harus diarahkan untuk mengejar kebahagiaan. Menurut Abu Nasr al-Farabi dalam Al-Madinah al-Fadhilah, ”negara yang baik berbuah kebahagiaan.”

Bagi kebanyakan warga, rongrongan utama kebahagiaan ini tidaklah berasal dari persoalan alam dan kualitas perseorangan, melainkan dari kualitas pemerintahan. Bahwa negara merupakan penentu kebahagiaan ditunjukkan oleh survei yang dilakukan di 50 negara, seperti dilaporkan oleh Geoff Mulgan (2008). ”Pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kebahagiaan (kesejahteraan) hidup jauh melampaui efek yang ditimbulkan oleh pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, yang kesemuanya itu pun bergantung pada kualitas pemerintahan.”

Usaha demokrasi membawa kebahagiaan menuntut penjelmaan ”negara-pelayan”. Basis legitimasi negara-pelayan ini bersumber pada empat jenis responsibilitas: perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, serta keadilan.

Negara memiliki legitimasi sejauh melindungi warganya dari bahaya karena ketertiban dan keselamatan sangat esensial bukan saja bagi kehidupan, tetapi juga untuk meraih kebahagiaan. Terbukti, negara-negara dengan pencapaian tertinggi dalam indeks kebahagiaan, seperti Norwegia, Swiss, dan Denmark, umumnya adalah negara demokrasi stabil yang mampu menegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban.

Legitimasi kedua adalah responsibilitas negara untuk mempromosikan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam memfasilitasi kesejahteraan sangat penting. Seperti ditunjukkan Amartya Sen, kelaparan di sejumlah negara bukanlah karena kekurangan makanan, melainkan karena rakyat tak memiliki hak milik dan daya beli sebagai akibat buruknya layanan pemerintahan.

Legitimasi ketiga adalah kemampuan negara mempromosikan pengetahuan dan kebenaran yang sangat vital bagi kelangsungan komunitas bangsa. Tidak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan, seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaannya meyakini, ”Sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.”

Legitimasi pamungkas adalah kemampuan negara menegakkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dan binatang adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Keadilan negara ini sangat vital bagi resolusi konflik dalam masyarakat multikultur.

Pemenuhan keempat basis legitimasi negara-pelayan tersebut merupakan pertaruhan atas kebahagiaan warga negara. Para pendiri bangsa secara visioner memosisikannya sebagai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jalan demokrasi Indonesia menuju kebahagiaan masih teramat panjang. Namun, seperti kata Lao Tzu, ”Perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan langkah pertama.” Apresiasi dunia luar memberi motivasi tambahan bagi para pemimpin untuk lebih bertanggung jawab mengelola negara demi kebahagiaan hidup bersama

25
Feb
09

Keindonesiaan (1) : Demokrasi ala Moloku kie raha

KOMPAS, Senin, 23 Februari 2009 | 00:23 WIB
M Zaid Wahyudi

Pengantar Redaksi:

Setelah mengungkap beragam kearifan lokal di wilayah Papua pada edisi bulan lalu, ”Kompas” akan menurunkan rangkaian tulisan serupa di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Tulisan ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi para calon wakil rakyat dan calon presiden yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2009 mengenai permasalahan yang dihadapi rakyat setempat ataupun nilai-nilai yang sepatutnya membangkitkan harapan.

Jauh sebelum Indonesia mengenal sistem demokrasi liberal ala Barat seperti saat ini, kerajaan-kerajaan Nusantara telah mengenal sistem demokrasi dan bernegara yang dibangun atas falsafah dan budayanya sendiri. Saling percaya, amanah, tanggung jawab moral, dan kesadaran atas posisi diri menjadi dasar membangun dan menjaga negara.

Sebelum kecenderungan negara-negara modern menggabungkan diri dalam organisasi antarpemerintahan, empat kesultanan di wilayah Maluku Utara, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, telah menggabungkan diri dalam konfederasi Moloku Kie Raha melalui perjanjian di Pulau Moti pada 1322.

Penyatuan itu dimaksudkan untuk menggalang kekuatan ekonomi mereka dalam menghadapi ancaman bangsa-bangsa asing. Sejak abad ke-7 bangsa Mesir dan China serta sejumlah kerajaan Nusantara telah berada di wilayah Malut untuk berdagang rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa pun akhirnya tiba di Malut pada awal abad ke-16 untuk keperluan yang sama.

Tullamo atau Sekretaris Kesultanan Tidore M Amin Faaroek mengatakan bahwa dalam persekutuan itu, setiap kerajaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ternate bertugas mengurusi tata pemerintahan dan Tidore bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan wilayah. Bacan berkewajiban mengelola perekonomian dan Jailolo mendapat tugas mengurusi wilayah daratan.

”Setiap kerajaan tetap memiliki hak mengurus diri mereka sendiri,” katanya.

Salah satu urusan yang menjadi wewenang setiap kerajaan adalah mengelola daerah kekuasaan mereka sendiri. Kesultanan Tidore yang dulu memiliki wilayah dari Kepulauan Sangihe, Halmahera, Seram, hingga Papua Barat itu memberikan otonomi penuh bagi setiap daerah untuk mengurus diri mereka sendiri, tanpa campur tangan pemerintah pusat di Tidore.

Sebagai bukti penghormatan dan kepatuhan kepada pemerintah pusat, setiap tahun penguasa-penguasa daerah kekuasaan kesultanan itu pergi ke ibu kota untuk melaporkan perkembangan daerah mereka dan mengirimkan choo atau upeti. Namun, upeti yang umumnya berupa hasil kebun atau hasil laut itu tidak ditentukan besarannya. Upeti yang diserahkan merupakan sisa dari kebutuhan masyarakat setempat yang telah terpenuhi semua.

”Saling percaya merupakan kunci utama membangun hubungan antara pusat dan daerah. Beri kepercayaan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri,” ujar Amin.

Memilih pemimpin

Tak hanya menata hubungan pusat dan daerah, keempat kesultanan itu umumnya memiliki cara yang hampir sama dalam menentukan pemimpin kerajaan. Meskipun berbentuk monarki, kesultanan-kesultanan itu umumnya tidak mengenal istilah putra mahkota.

Jogugu atau Perdana Menteri Kesultanan Ternate Mochtar Mustafa mengatakan, Sultan Ternate dipilih melalui pemilihan oleh bobato nyangimoi se tufkange atau dewan legislatif yang beranggotakan 18 orang. Bobato itu merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat ataupun daerah kekuasaan kesultanan. Selain memilih, mereka juga berhak mengontrol dan memberhentikan sultan jika melanggar sumpahnya.

Meskipun demikian, orang yang berhak dipilih sebagai sultan harus putra sultan terdahulu dari permaisuri. Umur maupun nomor urut anak tidak menjadi perhitungan karena yang dipertimbangkan adalah intelektualitas dan kemampuan kepemimpinannya.

”Selama pemimpin yang ada bertanggung jawab dan mematuhi kaidah yang ada, rakyat wajib tunduk,” katanya.

Hubungan antara pemimpin dan rakyat disatukan dalam falsafah jou se ngofangare yang berarti pemimpin dan rakyat. Pemimpin akan kuat apabila ditopang oleh utuhnya dukungan rakyat. Apabila rakyatnya bercerai berai, hancur pulalah pemimpinnya.

Kondisi itu disimbolkan dalam nasi pulut—sejenis tumpeng—dengan telur bulat di bagian puncaknya. Telur yang melambangkan pemimpin itu hanya bisa berdiri jika nasi kuningnya yang mencerminkan rakyat kuat. Sebaliknya, jika tumpengnya lemah, telur akan jatuh.

Memudar

Berbagai keunggulan budaya demokrasi itu memudar seiring masuknya penjajahan Spanyol, Portugis, hingga Belanda ke Maluku. Kekuasaan kesultanan atas wilayah, pemerintahan, adat, budaya, hingga sumber-sumber ekonomi yang dimiliki terus tergerus. Saat bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan kesultanan yang tersisa hanya sebatas pemangku adat semata.

Keluarga Kesultanan Ternate, Ismunandar Aim Sjah, yang merupakan keturunan keempat Sultan Muhammad Usman Syah (awal 1900-an) dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, mengatakan bahwa pengakuan atas peran kesultanan hanya karena aspek historisnya.

Kesultanan tak memiliki kewenangan apa pun, baik dalam pemerintahan maupun sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, untuk perawatan kompleks kedaton (keraton) dan benda-benda bersejarah lainnya, mereka hanya menggantungkan kepada bantuan pemerintah.

Sebagai pemangku adat, sultan berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Peran lembaga adat ini setidaknya masih sangat efektif dalam rangka rekonsiliasi dan pemulangan pengungsi korban konflik sosial antarkelompok masyarakat berbeda keyakinan yang melanda Maluku pada 1999-2002.

Penghormatan masyarakat terhadap kesultanan pun terus menurun. Sekat-sekat antara keluarga kesultanan dan masyarakat awam pun sudah sangat tipis.

Terjun di Pemilu 2009

Tak banyak keluarga kesultanan yang menjadi tokoh-tokoh politik lokal ataupun bekerja dalam lembaga pemerintahan. Beberapa keluarga kesultanan kini mencoba hadir kembali dalam kancah politik dalam Pemilu 2009.

Dari empat sultan yang ada di Malut, tiga di antaranya mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mereka adalah Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Sultan Tidore Djafar Sjah, dan Sultan Jailolo Abdullah Sjah Abd Haryanto.

Adapun untuk calon anggota DPR antara lain adalah Bokiratu atau Permaisuri Kesultanan Ternate Nitabudhi Susanti yang maju sebagai calon dari Partai Demokrat.

Ismunandar menilai keikutsertaan keluarga kesultanan merupakan hak politik setiap warga negara yang dijamin UUD 1945. Kehadiran mereka justru dapat membuat upaya memperjuangkan aspirasi dan eksistensi masyarakat adat menjadi lebih kuat.

”Tindakan ini tak akan membuat masyarakat adat terpecah atau meninggalkan para pemangku adat. Rakyat sudah bisa membedakan antara kepentingan politik dan adat,” katanya.

Menurut Ismunandar, Sultan Mudaffar Sjah sering kali mengatakan keikutsertaannya sebagai caleg merupakan bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat untuk memilih wakil mereka yang paling tepat. Rakyat dinilai sudah mampu menilai sendiri calon-calon wakil mereka sehingga tidak perlu ada doktrin khusus bagi masyarakat untuk memilih calon tertentu.

Mochtar menambahkan, keikutsertaan kerabat kesultanan dalam politik praktis justru ingin mendukung pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini. Membangun negara butuh kekompakan bersama, tanpa memandang asal-usul dan golongan.

Pemimpin dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa pemimpin, kehidupan rakyat tidak akan teratur dan tanpa rakyat, seorang pemimpin hanyalah orang biasa yang tak berarti bagi sekitarnya. Pemimpin harus mau mendengar rakyat dan rakyat harus mau mematuhi pemimpinnya selama berjalan dalam rel yang benar.

25
Feb
09

Keindonesiaan (2) : Kekayaan yang jadi kutukan

KOMPAS, Selasa, 24 Februari 2009 | 00:26 WIB
M Zaid Wahyudi

Sumber daya alam yang melimpah tak selamanya memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, bisa juga menjadi sumber bencana bagi mereka yang hidup saat ini ataupun bagi generasi mendatang.

Jalil Saleh (46), nelayan Desa Bukit Tinggi, Malifut, Halmahera Utara, tidak mengetahui kenapa udang-udang halus sebagai bahan baku terasi yang menjadi sumber utama penghidupannya berkurang drastis. Hal itu terjadi sejak beroperasinya perusahaan asing yang menambang emas di desanya.

Dulu, udang cukup diambil di pesisir pantai. Sekarang, meski sudah mendayung sampan hingga ke tengah laut, udang-udang halus itu sulit ditemukan. Laut hanya menyisakan ikan-ikan kecil yang tak memiliki nilai jual.

Hilangnya sumber penghidupan tersebut juga dialami Nuh Tatop (65), nelayan Desa Tabobo, Malifut. Kini penghasilannya hanya bertumpu pada hasil kebun yang tak seberapa. ”Ada perusahaan pertambangan besar di desa kita, tetapi tingkat pengangguran tinggi. Perusahaan lebih banyak mempekerjakan orang dari luar desa,” katanya.

Selain udang, ikan teri atau ngafi yang pernah menjadi produk perikanan utama Teluk Kao juga hilang. Ribuan bagan penangkap ikan teri yang dulu bertebaran di sepanjang pesisir teluk kini nyaris tak tersisa.

Tokoh masyarakat Desa Balesosang, Malifut, Pdt Yantje Namotemo, menambahkan, saat konflik sosial berkecamuk di seluruh Maluku, masyarakat banyak yang mengungsi. Saat itulah perusahaan pertambangan beroperasi di daerahnya. Ketika masyarakat kembali ke desa, teri-teri itu sudah tak ada lagi.

Dampak pertambangan

Karena laut tak dapat diandalkan, masyarakat beralih profesi menjadi petani kebun. Singkong, pisang, dan kelapa menjadi andalan setelah cengkeh dan pala yang bernilai jual tinggi musnah selama konflik.

Ketua Posko Pengaduan Organisasi Rakyat Bukit Tinggi, Malifut, A Muis Haruna, mengatakan, pertambangan tak hanya menghilangkan sumber pendapatan warga, tetapi juga membawa penyakit baru yang belum pernah ada di daerah mereka. Sebagian masyarakat menderita gatal dan benjolan pada kulit, mirip yang dialami masyarakat Buyat, Sulawesi Utara.

Penyakit itu dialami warga akibat menggunakan air sungai yang diduga menjadi tempat perusahaan pertambangan emas tersebut membuang limbah. Padahal, air sungai itu merupakan sumber kehidupan masyarakat, untuk mencuci ataupun mandi.

Namun, warga tak punya bukti penyebab berbagai penyakit aneh tersebut adalah limbah penambangan emas. Terlebih lagi, penelitian universitas terkemuka di Yogyakarta atas permintaan DPRD Maluku Utara menyebutkan tak terjadi pencemaran di perairan Teluk Kao.

Kehadiran pertambangan juga memberikan masalah sosial baru seiring masuknya penambang ilegal yang umumnya dari Sulut dan Gorontalo. Selain membawa gaya hidup dan budaya baru, keberadaan penambang emas ilegal itu juga menimbulkan kecemburuan sosial. Warga setempat umumnya hanya menjadi kuli pengangkut batuan yang mengandung emas dari gunung untuk diolah di tepi pantai dan hanya pada masa-masa tertentu.

Menurut Sabri Adam, Kepala Desa Matsa, Malifut, perusahaan pertambangan memang memberikan dana pengembangan masyarakat bagi desa-desa di sekeliling lokasi pertambangan. Tahun 2008 Desa Matsa bersama 21 desa lain di sekitar pertambangan mendapat dana pengembangan Rp 163 juta.

Yantje menambahkan, awalnya kehadiran perusahaan tambang memberi harapan membawa kesejahteraan masyarakat yang baru berkonflik. Namun, selama 10 tahun perusahaan beroperasi nasib masyarakat tetap tak berubah.

”Kita hidup dikaruniai kekayaan alam, tetapi masyarakat masih tetap miskin. Kekayaan itu hanya menyisakan malapetaka dan menjadi kutukan bagi anak cucu kita,” katanya.

Tak berimbang

Ketidakadilan pemanfaatan hasil alam tak hanya terjadi antara masyarakat dan kepentingan kapital. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun sering kali ”naik-turun” akibat pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam yang dinilai merugikan daerah penghasil.

Sebagai provinsi yang 92,4 persen wilayahnya berupa laut, Maluku memiliki potensi perikanan luar biasa. Dari 6,24 juta ton potensi perikanan nasional per tahun, Maluku menyumbang 1,64 juta ton atau 26,3 persennya. Maluku memiliki tiga dari sembilan wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, yaitu Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Seram.

Walaupun Maluku menjadi penyumbang terbesar penghasilan negara sektor kelautan dan perikanan, pembagian atas hasil laut itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak adil dan tak berimbang.

Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Romelus Far Far mengatakan, sebanyak 20 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perikanan dan kelautan diperuntukkan bagi pemerintah pusat. Sisanya, sebanyak 80 persen, dibagi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia secara sama rata.

Artinya, daerah yang tak memiliki laut dengan daerah penghasil perikanan dan yang memiliki laut luas sama-sama memperoleh bagi hasil kelautan dan perikanan yang sama. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten/kota penghasil minyak bumi dan gas yang mendapat bagi hasil lebih besar daripada daerah yang tak memiliki ladang migas.

”Walau berhak mengelola antara 4 mil dan 12 mil laut serta bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya perikanan laut, pemerintah provinsi tak kebagian apa-apa. Penerimaan pemerintah provinsi hanya berasal dari sejumlah retribusi dan pemberian izin kapal berbobot mati 10-30 ton,” katanya.

Oleh karena itu, Romelus berharap pembagian penerimaan negara dari sektor perikanan dan kelautan dipilah berdasarkan sumbangan dan tanggung jawab setiap daerah. Selain tak akan menyakiti daerah penghasil, daerah yang tak memiliki laut pun tetap dapat menikmati hasil kekayaan laut Indonesia.

25
Feb
09

Adagium : Keselamatan Rakyat adalah hukum yang tertinggi

QS – 7 Firman KESELAMATAN

1.AL-MAIDAH 005:016 Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
2.AT-TAUBAH 009:128 Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.
3.MARYAM 019:047 Berkata Ibrahim : ” Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.”
4.TAHA 020:047 Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dan katakanlah : ” Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka [921]. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.”
5.AL-ANBIYA 021:069 Kami berfirman : ” Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim “.
6.AL-MU’MIN 040:041 Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka ?
7.AL-WAQI’AH 056:091 maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.

Jakarta, 15 Pebruari 2009

Pandji R. Hadinoto / http://www.nusakalapa.wordpress.com




Blog Stats

  • 3,146,654 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…