Posts Tagged ‘Governmental

10
Oct
12

Pemerintahan : Pelantikan Gubernur DKI Jakarta

FPI Minta Pelantikan Jokowi-Basuki Ditunda

Penulis : Indra Akuntono | Selasa, 9 Oktober 2012 | 11:36 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta mendatangai gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/10/2012). Kedatangan mereka kali ini mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi SK Gubernur tentang jabatan wakil gubernur yang membawahi beberapa lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pelantikan gubernur terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Alasannya, FPI meminta pelantikan dilakukan setelah SK gubernur tentang jabatan wakil gubernur direvisi terlebih dahulu.

“Ini bukan politik. Kami hanya meminta pelantikan ditunda sampai SK itu direvisi,” kata juru bicara DPD FPI DKI Jakarta, Jafar Shidiq, di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2012).

Jafar mengatakan, sebelumnya dia beberapa kali telah meminta waktu berdialog dengan anggota DPRD DKI Jakarta terkait permasalahan ini. Akan tetapi, permintaan dialog tak pernah direalisasi sampai berakhirnya masa pemilihan kepala daerah. Isi SK Gubernur DKI Jakarta yang dipermasalahkan oleh DPD FPI DKI Jakarta adalah mengenai aturan yang menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta akan membawahi beberapa lembaga keislaman. FPI menilai, tak mungkin wakil gubernur terpilih saat ini, Ahok, dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Mengingat yang bersangkutan merupakan pemeluk agama di luar agama Islam.

“Kami sudah minta waktu dialog, tetapi tak pernah ditanggapi. Akhirnya sekarang terpaksa berdemo. Ini bukan SARA, kami hanya beranggapan sebaiknya SK tersebut direvisi dahulu karena lembaga itu harus dipimpin oleh orang yang beragama Islam,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan anggota Front Pembela Islam menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi SK gubernur tentang jabatan wakil gubernur di beberapa lembaga.

Untuk diketahui, sedikitnya ada 12 tugas yang secara ex officio dalam jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antara tugas dan jabatan ex officio wakil gubernur tersebut terdapat beberapa jabatan yang langsung terkait dengan urusan umat Islam. Jabatan itu di antaranya adalah Ketua Badan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Pertimbangan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (Bazis), Ketua Dewan Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia, dan Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama.

Sampai berita ini diturunkan, belasan anggota DPD FPI DKI Jakarta tengah melakukan mediasi dengan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Suasana lalu lintas di Jalan Kebon Sirih cukup padat karena aksi demonstrasi ini menyita perhatian warga masyarakat yang melintas di lokasi tersebut.

Berita terkait dapat diikuti di topik: Pilkada.kompas.com

Editor :
Hertanto Soebijoto

SBY Sudah Teken SK Pelantikan Jokowi-Basuki
Selasa, 9 Oktober 2012 | 14:39

Pasangan Jokowi-Ahok [republika]Pasangan Jokowi-Ahok [republika]

[JAKARTA] Surat keputusan (SK) pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (8/10) malam.

“Ya sudah ditandatangani presiden,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkatnya ke wartawan, Selasa (9/10).

Secara terpisah, Menteri Sekretraris Negara Sudi Silalahi mengatakan selanjutnya SK yang telah diteken Presiden SBY tersebut akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk disampaikan dan segera dilakukan pelantikan. Sehingga Jokowi-Ahok bisa dilantik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“(Pelantikan, Red) sesuai jadwal. (SK Jokowi sebagai gubernur, Red) surat sudah ditandatangani presiden tadi malam,” ucapnya di Mabes TNI Cilangkap. [O-2]

Geruduk Kantor DPRD, FPI Desak Ahok Masuk Islam

Fahmi Firdaus – Okezone

Selasa, 9 Oktober 2012 12:03 wib wib
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok akan menjabat 12 tugas ex officio atau jabatan yang dipegang oleh Wagub. Dalam mengisi jabatan tersebut, Ahok akan berhubungan langsung dengan agama Islam dalam hal ini kaum muslimin di Jakarta.

Seperti Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Alquran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Perimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center, dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

FPI pun dengan lantangnya menyebut Ahok kafir dan tidak pantas memimpin 12 tugas yang berkaitan langsung dengan umat Islam.

“Ahok tidak boleh mendekati Masjid. Bukan najis secara fisik, tetapi najis secara hati. Jadi bagaimana mungkin Wagub DKI yang nonmuslim jadi penasihat masjid,” kata Ketua Dewan Syuro DPD DKI FPI, Habib Shahab Anggawi, di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2012).

Dia mengatakan, sangat tidak mungkin dan tidak pantas yang mengisi jabatan tersebut adalah orang nonmuslim. FPI juga memberikan solusi, yaitu Ahok tak menjabat Wagub DKI atau Ahok bersedia masuk Islam.

“Dari sebelum Pemilukada, umat Islam diberitahu untuk tidak memilih pemimpin seiman. Ada ayat larangan jadikan nonmuslim sebagai pemimpin. Bagaimana orang nonmuslim memimpin masalah zakat? Tidak mungkin mengurusi Dewan Masjid sementara dia orang nonmuslim. Dekat saja tak boleh, apalagi mengurusi Islam,” cetusnya.

“FPI yakin DPRD DKI mendengarkan kami, karena mereka lebih berilmu dibanding kami,” tutupnya.

Dalam melakukan aksinya, massa FPI juga melantunkan salawat dan berorasi untuk meminta Ahok tidak menjabat sebagai Wagub DKI.

(put)

08
Oct
12

Pemerintahan : Birokrasi Jakarta Seperti Mandor Kawat

Birokrasi Jakarta Bagus, Tapi Seperti Mandor Kawat

TRIBUNnews.comOleh Imanuel Nicolas Manafe | TRIBUNnews.com – Sab, 22 Sep 2012

Konten Terkait

  • Birokrasi Jakarta Bagus, Tapi Seperti Mandor KawatLihat Foto
  • Birokrasi Jakarta Bagus, Tapi Seperti Mandor Kawat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejarawan Jakarta JJ Rizal mengungkapkan, Sumber Daya Manusia dalam birokrasi di pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebetulnya sudah baik dan banyak intelektualnya.

“Tapi birokrasi Jakarta sudah seperti ‘mandor kawat’, kerja kendor korupsi kuat. Itu yang harus diperbaiki,” ujar JJ Rizal usai dialog Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2012).

Menurut JJ Rizal, apabila Jokowi-Ahok kedepannya mampu membuat birokrasi di DKI Jakarta sehat, maka Jakarta akan menjadi ibukota yang memiliki birokrasi terbaik.

JJ Rizal mengatakan, itu hanya segelintir persoalan yang ada di DKI Jakarta. JJ Rizal melanjutkan, di Jakarta juga sebagai tempat orang pintar berkumpul. Namun aspirasi mereka untuk kebaikan Jakarta tidak pernah terakomodir dengan baik.

“Mereka sebenarnya bisa menularkan ide dan memperkaya rencana, sehingga bisa dijadikan sebagai partner. Jangan sampai Jokowi merasa jalan sendiri seperti gubernur yang lalu,” ucap JJ Rizal.

Klik:

  • Dua Mobil Damkar Ikut Evakuasi Dahan Pohon Tu…
  • Rumah Ahok Terbuka Terima Keluhan Warga
  • Pohon Tumbang di Depan Rumah Dinas Panglima T…
01
Dec
11

Pemerintah : Layanan Publik Lahan Subur Korupsi

KorupsiLayananPublik

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com
Layanan Publik 3 Kemeterian Lahan Subur Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa selama ini kementerian atau kantor maupun instansi pelayanan publik masih rentan terhadap tindak pidana korupsi.

“Dari hasil survei kami tentang pelayanan publik, ada tiga kementerian yang tercatat pelayanan publiknya marak dengan korupsi, yaitu Kemenakertrans, Kemenag, dan Kementrian Koperasi dan UKM,” terang Doni Muhardiansyah, Litbang KPK, Kamis (1/12/2011).

Doni mengatakan, kementerian yang pelayanan publiknya buruk harus kerja keras lagi.

“Managerial komitmen untuk pelayanan publik masih kurang, perlu ditingkatkan,” ujar Doni saat ditemui di acara peluncuran Corruption Perception Index 2011 di Graha CIMB Niaga.

Doni memaparkan, salah satu contoh buruknya pelayanan publik di Kementerian Agama ialah kepengurusan izin biro haji, dan kelompok bimbingan ibadah haji yang harusnya gratis tapi pada kenyataanya tidak.

“Masih terjadi praktek korupsi, administrasi nikah di KUA, cuma bayar Rp 30.000, tapi nyatanya bayar lebih,” tambah Doni.

Berita Lainnya

Krisis di Eropa belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Para investor global, melalui jalur moneter, pasar keuangan, banyak yang menarik dana mereka dari negara yang pasarnya sedang berkembang — termasuk Indonesia.Akibat krisis pula, ekspor Indonesia ke pasar besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Eropa bakal lesu. Sebabnya, mereka tentu ingin mempertahankan produksi domestik mereka untuk pasar sendiri, sehingga harus menahan laju barang dari luar negeri.

Lalu apa yang terjadi dengan Indonesia?

Dengan 240 juta penduduk dan perekonomian yang ditopang konsumsi, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi produk-produk luar negeri yang mencari pasar. Pada kasus perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara saja, sudah terbukti banyak produk Indonesia yang kalah bersaing.

Inilah beberapa barang impor yang bakal terus merangsek ke pasar domestik:

Elektronika
Sejak Januari sampai September, nilai impor barang elektronika sudah mencapai sekitar Rp 25 triliun. Naik 10,49 persen dari periode yang sama tahun lalu. Menurut data Kementerian Perindustrian, impor produk elektronika didominasi televisi, AC, mesin cuci, lemari es, telepon seluler, dan komputer. Televisi memberikan kontribusi terbesar.

Pakaian jadi
Jika kita masih menyaksikan pasar besar seperti Tanah Abang atau Cipulir menggeliat, ternyata itu semua ditopang barang impor. Pangsa pasar produk dalam negeri hanya tersisa 40 persen. Semester pertama tahun ini, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia, impor pakaian jadi mencapai $ 80,52 juta.

Pemain terbesarnya adalah Cina, yang meraup $ 26,23 juta atau sekitar 33 persen pangsa pasar. Sementara itu, Hongkong mendapat $ 11,94 juta.

Mainan anak
Data Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan, sepanjang semester satu tahun ini impor mainan anak mencapai $ 38,26 juta (naik 39,52 persen). Pemain utamanya adalah Cina, dengan porsi 71,14 persen.

Kebanyakan mainan berharga murah itu membanjiri pasar Mangga Dua, Asemka, atau Prumpung. Belakangan, sudah masuk ke kampung-kampung. Sedangkan mainan mahal dari Amerika misalnya, masuk ke toko modern.

Makanan-minuman
Berdasarkan data yang dikeluarkan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, impor makanan dan minuman tahun ini untuk periode Januari-Mei naik sekitar 17 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Nilainya mencapai $ 89,56 juta.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi paling banyak memanfaatkan pasar Indonesia adalah Malaysia, yang mencapai $ 20,6 juta. Selanjutnya ada Thailand.

Garmen
Sepanjang Januari-Oktober 2011, impor garmen mencapai $ 136,6 juta. Uniknya, menurut penjelasan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor dari China mencapai $ 200 juta. Perbedaan angka ini memperlihatkan masih banyaknya penyelundupan.

Sementara untuk seluruh impor tekstil dan produk tekstil asal Cina, sepanjang enam bulan pertama tahun ini nilainya sudah mencapai $ 1,73 miliar. Sedangkan kemampuan Indonesia mengekspor ke negara tersebut hanya $ 213 juta. Bahkan pasar bantal, kemeja, gorden, seprai, sudah dikuasai asing.

Telekomunikasi
Kementerian Perindustrian merilis sejumlah impor bahan baku yang perlu diwaspadai lantaran jumlah dan nilainya terus meningkat. Di dalamnya ada alat telekomunikasi dan suku cadang. Periode Januari-April tahun ini nilainya mencapai $ 0,84 miliar atau naik 757,06 persen dibandingkan tahun lalu.

Kondisi ini dijadikan alasan untuk memberikan pembebasan pajak pada waktu tertentu bagi sektor telekomunikasi. Harapannya, investor asing mau membuka pabrik di sini.

Alas kaki
Data Kementerian Perdagangan mencatat, selama periode Januari hingga Maret 2011, impor alas kaki mencapai $ 42,12 juta atau naik 43,47 persen jika dibandingkan tahun lalu. Produk domestik sudah berbagi pangsa pasar separuh-separuh.

Pengimpor terbesarnya adalah Cina, yang masuk ke pasar menengah ke bawah. Segmen itulah yang terbesar di Indonesia.

Masuknya barang-barang impor ini akan makin deras, seiring lesunya pasar di kawasan Eropa. Bagi Indonesia pilihannya jelas. Jika pemerintah membiarkan, produksi dalam negeri bakal tersingkir dan tenaga kerja terancam. Atau, pemerintah membatasinya dengan berbagai cara yang legal, seperti memberlakukan hambatan non-tarif yang makin ketat.

Herry Gunawan jadi wartawan pada 1993 hingga awal 2008. Sempat jadi konsultan untuk kajian risiko berbisnis di Indonesia, kini kegiatannya riset, sekolah, serta menulis.

09
Nov
11

Pemerintahan : Indeks Persepsi Korupsi Lemah

 

Senin, 07/11/2011 13:18 WIB

IndeksPersepsiKorupsi

Mohamad Rizki Maulana – detikNews
Pemerintah Akui Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Lemah

Jakarta – Sebagai bukti keseriusan untuk memerangi korupsi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Meski Inpres itu sudah berjalan bertahun-tahun, nyatanya semangat pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah dan jauh dari harapan.

Hal itu dapat terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan data yang dimiliki Transparansi Internasional (TI) Indonesia yang menyatakan Indonesia berada di poin 2,8. Kondisi ini masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan IPK negara tetangga seperti Singapura 3,9 dan Malaysia 4 serta Korea Selatan 5,4.

“Indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan data dari TII ada di poin 2,8 atau meningkat 0,8 persen setelah ditetapkannya Inpres ini. Ini masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” terang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam jumpa pers sebelumnya membuka acara rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004 di Hotel Sudirman, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Azwar mengatakan, Rakornas yang dilakukan hari ini merupakan evaluasi pelaksanaan Inpres yang berjalan selama ini. Meski pemberantasan korupsi berjalan lambat, di mata pemerintah paling tidak itu menjadi hal yang positif.

“Sebenarnya dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan hasil yang positif termasuk reformasi birokrasi. Namun belum sepenuhnya mencapai sasaran, karena perbaikan sistem birokrasi masih bersifat parsial. Tapi secara umum program percepatan pemberantasan koruspi sudah mengalami peningkatan,” klaim menteri asal PAN ini.

Azwar menilai, keterlambatan ini karena terbentur sejumlah program yang belum berjalan efektif. Seperti pelaksanaan program reformasi birokrasi yang belum optimal dan banyaknya masalah yang masih dihadapi lembaga penegakan hukum.

Meski demikian, lanjut Azwar, pemerintah tetap optimistis IPK Indonesia bisa mendapatkan lima poin di tahun 2014 dan menduduki peringkat 75 dalam hal kemudahan berbisnis.

“Karena tujuan utama reformasi birokrasi ini adalah menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, melalui penataan tata laksana dan sistem manajemen SDM,” jelasnya.

Azwar menambahkan, agar ke depan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, maka pemerintah akan dibantu BPKP, BKN untuk mengawasi kinerja seluruh aparatur negara, termasuk dalam hal pemberian remunerasi. Ke depan, lanjutnya, remunerasi baru bisa keluar jika ada peningkatan kinerja di satu instansi tersebut.

“Nantinya di setiap kementerian ada yang mengawasi, kalau sekarang kan belum ada semuanya. Yang kedua nanti ada orang yang melakukan verifikasi mengenai reformasi birokrasi, ada 12 orang tim verifikator dari pusat. Nah dengan ini diharapkan bisa mempercepat reformasi birokrasi. Tapi tentu itu juga kan berhasil jika ada transparansi dan good government di kementerian atau lembaga itu,” jelasnya.

(lia/vit)

Baca Juga
18
Oct
11

Kenegaraan : Kabinet Baru SBY

Kabinet Baru SBY

Selasa, 18 Oktober 2011 21:31 WIB |

SBY Umumkan Penyempurnaan Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10) malam. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/11.)

… sejumlah nama yang tidak lagi berada di dalam kabinet yaitu Fadel Muhammad, Suharso Monoarfa, dan Sutanto…

Berita Terkait
Video

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo B Yudhoyono mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam. SBY memastikan jumlah menteri kabinetnya tidak akan bertambah, tetap 34 orang.

Yang menarik, dua kementerian dalam kabinetnya diubah fungsi dan tugas pokoknya. Mereka adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam keterangannya kepada pers itu, Yudhoyono mengurai nama-nama menteri dan wakil menteri pada tiap posisi barunya.  Juga sejumlah nama yang tidak lagi berada di dalam kabinet yaitu Fadel Muhammad, Suharso Monoarfa, dan Sutanto.

Menko Polhukkam, Djoko Suyanto, Menko Perekonomian, M Hatta Rajasa, Menko Kesra, R Agung Laksono, Mensesneg, Sudi Silalahi, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM, Jero Wacik.

Juga Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Menteri Pertanian, Suswono, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, Menteri Kelautan & Perikanan, Cicip Syarief Sutardjo, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Setianingsih

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, Menteri Sosial, Salim Assegaf Aljufri, Menteri Agama, Suryadharma Ali, Menteri PPN/Ka BAPPENAS, Armida Alisjahbana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari E Pangestu, Menristek, Gusti Muhammad Hatta, Menteri Koperasi & UKM, Syarif Hasan, dan Menteri Lingkungan Hidup, Prof Dr Berth Kambuaya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, Menteri Pemuda Olahraga, Andi Malarangeng, Menpera, Djan Farid.

Beberapa kementerian diimbuhkan posisi wakil menteri, yang dikatakan SBY untuk meningkatkan kinerja di kementerian masing-masing. Adapun para wakil menteri itu adalah Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar dan Any Rachmawati.  Wakil Menteri Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Musliar Kasim, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri BUMN, Mahmuddin, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, Wakil Menteri Pariwisata, Sapta Nirwandar, dan Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo.

Masih ada Wakil Menteri Agama, Nazaruddin Umar, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun, Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, dan Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heryawan.

Presiden juga menunjuk Letnan Jenderal TNI Marciano Noorman sebagai kepala Badan Intelijen Negara.
(P008)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2011

Selasa, 18/10/2011 20:47 WIB

5 Dasar Reshuffle

Rachmadin Ismail – detikNews

5 Dasar SBY Lakukan Reshuffle Kabinet


Presiden SBY Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, sekarang inilah saatnya yang paling tepat untuk melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Setidaknya ada 5 dasar dan pertimbangan yang dipakainya untuk merombak kabinet. Apa saja?

“Dasar dan pertimbanan saya di dalam melaksanakan reshuffle ini. Pertama, hasil evaluasi kinerja dan integritas. Kedua, faktor yang saya sebut dengan the right man in the right place,” kata SBY saat mengumumkan anggota KIB II hasil perubahan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2011).

Ketiga, lanjut Presiden, adalah kebutuhan atau keperluan organisasi dalam hal ini kabinet itu sendiri. Sedangkan keempat adalah masukan dan inspirasi dari masyarakat luas yang dia terima dalam setahun ini.

“Dan kelima adalah pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan, tentu dengan tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri,” ucap dia.

Presiden menjelaskan, ia mendapatkan banyak dorongan dan tekanan untuk melakukan reshuffle KIB II setiap tahun. Ia berpendapat, tidak tepat kalau reshuffle dilakukan dalam rentang waktu secepat itu, sebab akan mengganggu stabilitas dan kontinuitas kerja kabinet yang dipimpinnya.

“Sekarang lah waktu yang tepat. Setelah saya dibantu Wapres melakukan evaluasi paruh waktu, atau semacam midterm review, dalam arti setelah kabinet bekerja selama 2 tahun, maka evaluasi yang saya lakukan meniscayakan untuk dilakukan penataan dan perbaikan agar tugas kami 3 tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” cetusnya.

(irw/ken)

Selasa, 18/10/2011 20:39 WIB

KIB II Hasil Reshuffle

Luhur Hertanto – detikNews

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu UU Hasil Reshuffle


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai melakukan proses bongkar pasang kabinet. Sejumlah wajah baru duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II dan beberapa menteri lainnya bergeser kursi.

Berikut ini susunan KIB II hasil reshuffle yang telah diumumkan Presiden SBY di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (18/10/2011):

Menteri Koordinator

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: R Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi

Menteri

1. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsuddin
5. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo
6. Menteri ESDM: Jero Wacik
7. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan
9. Menteri Pertanian: Suswono
10. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan: EE Mangindaan
12. Menteri Kelautan dan Perikanan: Cicip Sutarjo
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional: Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial: Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama: Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu
20. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
21. Menteri Riset dan Teknologi: Gusti Muhammad Hatta
22. Menteri Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
23. Menteri Lingkungan Hidup: Baltazar Kambuaya
24. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari Gumelar
25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar
26. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Helmy Faishal Zaini
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
28. Menteri BUMN: Dahlan Iskan
29. Menteri Pemuda dan Olahraga: Andi Alfian Mallarangeng
30. Menteri Perumahan Rakyat: Djan Faridz

Pejabat Setingkat Menteri

1. Kepala BIN: Letjen TNI Marciano Norman

Wakil Menteri yang tidak termasuk dalam kabinet:

Wakil Menteri Baru:

1. Wamenteri Kesehatan: Ali Gufron Mukti
2. Wakil Menteri Kebudayaan dan Industri Kreatif: Sapta Nirwandar
3. Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana
4. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bidang Pendidikan: Musliar Kasim�
5. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bidang Kebudayaan: Wiendu Nuryanti
6. Wakil Menteri BUMN: Mahmudin Yasin�
7. Wakil Menteri Perdagangan: Bayu Krisnamurthi
8. Wakil Menteri Keuangan: Mahendra Siregar
9. Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heriawan�
10. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi: Eko Prasodjo
11. Wakil Menteri Hukum dan HAM: Denny Indrayana
12. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Widjajono Partowidagdo
13. Wakil Menteri Agama: Nasaruddin Umar

Wakil Menteri Lama:

1. Wakil Menteri Perhubungan: Bambang Susantono
2. Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
3. Wakil Menteri Perindustrian: Alex Retraubun
4. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional: Fasli Djalal
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Lukita Dinarsyah Tuwo
6. Wakil Menteri Keuangan: Anny Ratnawati
7. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Hermanto Dardak
(vit/ndr)

02
Mar
11

Politik : Krisis Pangan Ancam Kestabilan Pemerintahan

Rabu, 02/03/2011 17:41 WIB
Krisis Pangan Ancam Kestabilan Pemerintahan
Nurvita Indarini – detikNews

 

Jakarta – Memanasnya situasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, ditambah perubahan iklim dikhawatirkan  memicu krisis pangan dunia. Jika tidak ditangani dengan baik hal ini dapat mengancam kestabilan pemerintahan.

“Siapa pun presidennya, seberapa pun kuat didukung, apabila tidak segera diatasi (krisis pangan) akan ambruk,” ujar salah satu Presidium ICMI Priyo Budi Santoso di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Priyo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini menambahkan apa yang terjadi di Semenanjung Arab memiliki efek domino. Dia memprediksi pemimpin Libya Muamar Khadafi akan jatuh dalam satu atau dua hari ke depan.

“Kalau krisis di Semenanjung Arab berkepanjangan dan ladang minyak kena itu membahayakan,” imbuhnya.

Terkait dengan revolusi di dunia Arab, Priyo yakin hal itu tidak akan terjadi di Indonesia karena sebelumnya Indonesia telah mengalami reformasi besar.

“Saya berharap ini tidak akan terjadi di Indonesia, karena kita sudah mengalami seperti itu pada 1998,” katanya.

(nal/nrl)

30
Nov
10

Kepemimpinan : Kontroversi RUU Keistimewaan Yogyakarta

Kontroversi RUU Keistimewaan Yogyakarta

  • Selasa, 30/11/2010 18:55 WIB – www.detiknews.com
  • yogyareferendumluar.jpg

    Referendum Yogya Bukan Makar & Jadi Alternatif TerakhirAda pihak yang menganggap seruan referendum di Yogyakarta merupakan aksi makar. Anggapan ini tidak tepat, karena referendum hanya terbatas dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY. “Referendum yang diwacanakan HB X adalah dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY.

    Selasa, 30/11/2010 18:51 WIB – www.detiknews.com

  • SULTAN-DLM.jpg

    Golkar Tetap Perjuangkan Jabatan Gubernur untuk SultanTidak perlu ada perubahan, meski diakui perlu ada aturan soal keistimewaan Yogyakarta tersebut. “Kita tunggu saja nanti kalau sudah di DPR. Sekarang kan masih di pemerintah,” tutupnya.

    Selasa, 30/11/2010 18:43 WIB – www.detiknews.com

  • yogyareferendumluar.jpg

    KIPER Siap Kawal Referendum di YogyakartaDilatarbelakangi keprihatinan atas berlarut-larutnya proses penggodokan RUU Keistimewaan DIY, warga masyarakat di sekitar Alun-alun Utara Yogyakarta mendeklarasikan terbentuknya Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER) pada 5 Oktober 2010. “Awalnya kami (warga di sekitar Alun-alun Utara) ngobrol-ngobrol terkait RUU Keistimewaan yang sudah lama ngambang. Akhirnya kami bersepakat membentuk KIPER,” tegas Ketua KIPER, Inung Nurzani, saat berbincang dengan detikcom di Posko Relawan Referendum, Jl Pekapalan Timur, Kompleks Alun-alun Utara, Yogyakarta, Selasa (30/11/2010).

    Selasa, 30/11/2010 18:38 WIB – www.detiknews.com

  • Roy Suryo Galang Dukungan di Parlemen untuk RUU DIYRangkaian kegiatan pembahasan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta merupakan kewenangan Komisi II DPR. Meski demikian Roy Suryo yang merupakan anggota Komisi I DPR berniat akan ikut ambil bagian di dalam proses tersebut. “Saya akan desak 2 anggota Komisi II DPR asal Yogya, Agus Purnomo dari PKS dan Eddy Mihati dari PDIP, untuk memperhatikan aspirasi rakyat dalam finalisasi RUU itu,” ujar Roy, Selasa (30/11/2010).Selasa, 30/11/2010 18:27 WIB – www.detiknews.com
  • mahfuddalam.jpg

    Ketua MK: Daerah Istimewa Karena Faktor SejarahPolemik pemberian status istimewa bagi Yogyakarta terus bergulir. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, banyak hal yang menyebabkan suatu wilayah mendapat status tertentu. “MK sudah menyatakan bahwa daerah istimewa dan daerah khusus itu berbeda.

    Selasa, 30/11/2010 18:14 WIB – www.detiknews.com

  • Keratonluar.jpeg

    Eks Rektor UGM: Akar Masalah Keistimewaan DIY dari UU PemdaDalam UUD 1945, diakui adanya daerah istimewa yakni untuk menyebut Aceh, Yogyakarta Hadiningrat dan Ibukota Jakarta. Namun dalam UU Pemda, di bawah negara hanya ada provinsi, walikota, kabupaten tanpa menyebut adanya daerah istimewa. “Ini akar masalahnya, padahal dalam UUD 1945, daerah istimewa itu diakui keberadaannya.

    Selasa, 30/11/2010 17:39 WIB – www.detiknews.com

Rabu, 01/12/2010 07:06 WIB
SBY & Demokrat Dinilai Ingin Kuasai Yogya
Ramadhian Fadillah – detikNews

Jakarta – Ada aroma politik yang kental dalam isu sistem pemilihan gubernur dan monarki di Yogyakarta. Pemilu Kepala Daerah dinilai akan lebih menguntungkan Parpol.

“Secara elektoral, Demokrat mempunyai hasrat yang kuat untuk menguasai Yogya,” ujar peneliti politik Charta Politika, Arya Fernandes kepada detikcom, Selasa (1/12/2010).

Selain itu, Arya menduga SBY ingin merebut pengaruh Sultan di provinsi tersebut. Sultan adalah simbol pemimpin Jawa, dan SBY serta Demokrat ingin mengambil representasi dan legitimasi ini.

“Sebagai pemimpin pasti ingin meninggalkan warisan politik. Ingin dikenang. Dia tidak ingin tokoh lain yang dikenang,” jelas dia.

Namun Arya menilai SBY sebaiknya hati-hati melempar isu soal Sultan. SBY harus ingat bagaimana berartinya Sultan dan keraton bagi masyarakat Yogyakarta.

“Jika masyarakat merasa SBY mengganggu eksistensi Sultan dan Keraton, maka masyarakat akan bereaksi. Hal ini justru tidak baik untuk pencitraan SBY sendiri,” tegas Arya.

(rdf/Ari)

Baca Juga :

Rabu, 01/12/2010 04:35 WIB
Demokrasi Bukan Berarti Memaksakan Kehendak di Yogya
Ramadhian Fadillah – detikNews

Jakarta – Pemerintah dinilai ahistoris soal sistem monarki dan sistem pemilihan Gubernur di Yogya. Pemerintah seharusnya membiarkan kearifan lokal terus berjalan dan tidak memaksakan sesuatu yang belum tentu cocok di suatu daerah.

“SBY sudah ahistoris dia tidak melihat persoalan-persoalan bangsa dari kacamata sejarah,” ujar Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Joe Marbun kepada detikcom, Selasa (30/11/2010).

Joe menilai tidak ada masalah dalam tata pemerintahan di Yogyakarta. Dia menjelaskan, demokrasi bukanlah memaksakan kehendak dengan membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan seperti di daerah lain.

“Ini kan pemaksaan kehendak. Apakah itu yang dimaksud demokrasi. Ini malah menunjukan ketidaknegarawan,” kritik Joe.

Selama Sultan dan penduduk Yogya setia pada NKRI, Joe menilai tidak ada alasan pemerintah mengungkit-ungkit masalah ini. Dia pun meminta pemerintah membiarkan Yogya tetap dengan segala keistimewaannya, seperti daerah lain pun dengan keistimewaannya masing-masing.

“Hargailah budaya dan kearifan lokal. Inilah keunikan Yogya, tidak perlu semuanya harus seragam,” tambah dia.

(rdf/Ari)




Blog Stats

  • 3,246,044 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…