POLITIK HUKUM EKONOMI KONSTITUSI PANCASILA

Pandji R Hadinoto / Dewan Pakar PKPI – PASAR Pojok Aspirasi Rakyat

POLITIK HUKUM

Adalah termasuk istimewa di seluruh dunia bahwasanya Konstitusi Tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik Pra 2002 maupun Pasca 2002 mengatur urusan Politik Hukum Ekonomi, sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 sbb :

Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946 dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 :

(1)   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan.

(2)   Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai  hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

(3)   Bumi dan air dan kekjaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakjat

Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sebagai perbandingan, Pasal 36 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr 48) LN 50-3 (d.u. 6 Februari 1950) :

(1) Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.

(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

Sedangkan Pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang-undang 15 Agustus 1950 No. 7) LN 50-56 9d.u. 15 Agustus 1950) (Penj. TLN 37) :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Keistimewaan Konstitusi Tertulis NKRI itu karena mengatur peri kehidupan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, sedangkan banyak Negara lain hanya mengatur peri kehidupan Demokrasi Politik saja karena mendasarkan diri pada paham ekonomi pasar bebas liberalisme.

DASAR PEREKONOMIAN

Pasal 33 UUD 1945 tidak menerangkan secara eksplisit dasar perekonomian Indonesia Merdeka, namun ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Ayat ini memuat beberapa kata atau istilah yang masih perlu dijabarkan, misalnya, apa yang dimaksud dengan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan”.

Penjelasan UUD 1945 menjabarkan sebagai “…dalam pasal 33 tercantum demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang ! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat…”.

Penjelasan ini masih menyisakan jabaran tentang “produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua”, sementara jabaran tentang prinsip “kemakmuran masyarakat” diutamakan diatas kepentingan pribadi. Juga usaha koperasi dipersepsikan sebagai bentuk yang pas dengan semangat “usaha bersama”. Untuk dapat lebih terang dapat disimak dokumen “Soal Perekonomian” susunan BPUPKI yaitu bahwa “…orang Indonesia hidup dalam tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi…”

Dari uraian singkat diatas dapat ditarik benang merah bahwa perekonomian nasional menurut persepsi founding fathers hendaknya didasari semangat kultural masyarakat Indonesia, khususnya tolong menolong. Semangat kultural ini dapat ditransformasikan dalam kehidupan ekonomi dengan membentuk “usaha bersama” dan bentuk badan usaha yang paling mencerminkan semangat tolong-menolong adalah koperasi.

Penekanan “semangat tolong menolong” ini terkait persepsi founding fathers terhadap individualism dan persaingan bebas (free fight competition). Mereka beranggapan bahwa individualism dan persaingan bebas sebagai “biang kerok” kapitalisme dan imperialism, sehingga amat wajar bila nilai-nilai tersebut dijauhkan dari masyarakat Indonesia. Alternatifnya, membangun perekonomian berbasis semangat tolong-menolong, artinya kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan semangat kolektivisme, dan Bung Hatta yang dianggap arsitek Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan dalam “Ekonomi Indonesia di Masa Datang, pidato pada Konperensi Ekonomi di Jogjakarta, 3 Pebruari 1946, sebagai berikut :

“Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh daripada dasar individualism dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia – seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya – berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong royong)”.

Dari penjelasan diatas kian teranglah bahwa kesejahteraan bersama yang didambakan harus dilalui dengan mengembangkan etos tolong menolong. Selain akrab dengan masyarakat Indonesia, kolektivisme juga bisa dikatakan antitesa individualisme yang menjadi spirit kapitalisme.

Bung Hatta kemudian menyimpulkan bahwa “dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong ialah Koperasi”. Bayangan Bung Hatta adalah gerakan koperasi berbasis desa yang dinilai memilki semangat tolong menolong sangat kuat, sebagaimana penegasannya “Bangunan koperasi model baru hendaklah dimulai di desa. Tiap-tiap desa hendaknya merupakan satu susunan koperasi”. Tidak hanya itu, beliau juga mengimajinasikan segala badan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja dan memiliki “division of labour” yang kompleks sudah seharusnya mengambil bentuk koperasi, sebagai berikut :

“Pada umumnya, segala usaha yang hanya dapat dikerjakan bersama-sama oleh orang banyak, mestinya memakai bangunan koperasi…Mungkinkah industry disusun koperasi ? Jawab kita mungkin. Bagi siapa yang sanggup melepaskan pandangannya dari dasar individualism dan liberalism, soal mendirikan industry dengan bangunan koperasi tinggal lagi sebagai soal didikan dan bantuan pemerintah”.

Dalam konteks kekinian, kesimpulan itu mungkin masih dapat dipersoalkan, karena mewujudkan desa sebagai satuan ekonomi koperasi ternyata bukan pekerjaan mudah, sebagaimana dikatakan Clifford Geertz, kolektivisme ekonomi desa tampil menyolok hanya di beberapa tempat saja semisal Bali, dan tidak cukup tumbuh terlalu kuat di perdesaan Jawa. Spirit tolong-menolong memang tidak harus direpresentasikan dalam bentuk koperasi, melainkan dapat diwujudkan dalam badan usaha apa saja. Kapitalisme China, misalnya, tidak berbentuk badan koperasi, namun semangat tolong-menolongnya sangat kuat sampai di wilayah perantauan.

Bagaimanapun juga, founding fathers zaman itu membutuhkan gagasan yang clear cut dan dapat dibedakan dengan masa kolonial. Memang, badan usaha koperasi sangat kontras bila dihadapkan dengan badan-badan usaha yang pernah dibentuk dan diatur oleh Negara kolonial.

KESEJAHTERAAN

Konstitusi memberi tekanan tersendiri pada paham kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945 dibawah judul bab “Kesejahteraan Sosial” amat jelas mengamanatkan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kata “kesejahteraan” juga tertera pada Pembukaan UUD 1945 dengan istilah “kesejahteraan umum”

Founding fathers agaknya merasa perlu merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan dari Indonesia Merdeka dan urgensi paham itu tidak terlepas dari dampak operasi sistem kolonial yang dialami mereka kala itu. Kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan yang merebak di Nusantara saat itu dipersepsikan sebagai akibat langsung dari sistem kolonial yang ditandai oleh eksploitasi dan penindasan. Setelah mendalami lebih jauh, founding fathers menemukan bahwa sistem kolonial itu bertumpu pada sistem kapitalisme. Mereka beranggapan bahwa kapitalisme dan imperalisme adalah identik. Walaupun menggunakan retorika yang berbeda, Bung Karno dan Bung Hatta percaya bahwa kolonialisme adalah kelanjutan dari system ekonomi liberal. Pada siding BPUPKI 15 Juli 1945, Bung Karno menyatakan sbb :

“Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat ! Kita semuanya mengetahui bahwa faham atau dasar falsafah individualism telah menjadi sumber ekonomische liberalisme. Dengan adanya ekonomische liberalism, yang bersemboyan “laissez faire laiissez passer” dengan persaingan merdeka, timbullah kapitalisme yang sehebat-hebatnya di negeri-negeri yang merdeka. Timbullah itu oleh karena ekonomische liberalisme itu system yang member hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang manusia saja, untuk menghisap, memeras, menindas sesame manusia yang lain. Inilah sebabnya suburnya kapitalisme dan imperialism di Eropa dan Amerika itu”.

Dari pandangan tersebut dapat diketahui persepsi Bung Karno mengenai liberalisme yang identik dengan penindasan dan eksploitasi. Karenanya, wajar bila Bung Karno dan founding fathers lainnya menolak sistem kapitalisme yang penuh dengan penindasan. Nasionalisme yang digagas dan dimatangkan oleh mereka adalah antithesis dari semua paham itu. Selain harus menghentikan sama sekali sistem kolonial, nasionalisme tersebut juga harus ditegakkan dengan menciptakan system politik dan ekonomi sama sekali baru yang sepenuhnya bertumpu pada kekuatan sendiri : kedaulatan rakyat. Ketika mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka menolak segala sesuatu yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kolonialisme, termasuk diantaranya system ekonomi liberal. Dalam konteks inilah, selain menyusun sebuah system politik baru berprinsip kedaulatan rakyat, mereka menebalkan keinginan untuk mencipta ssstem ekonomi yang berbeda dari liberalisme. Apapun namanya, politik ekonomi baru Indonesia Merdeka harus mengejar Kesejahteraan Sosial. Itulah prinsip utama yang disepakati founding fathers dan meminjam bahasa Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 :

“Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang member hidup, yakni politiek economische democratie, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”.

Pernyataan diatas menggariskan sekaligus menegaskan tujuan utama perekonomian nasional adalah untuk menciptakan Kesejahteraan Sosial. Karena itu demokrasi yang dikembangkan harus sebuah demokrasi yang berorientasi pada “politieke rechvaardigheid (Keadilan Politik) dan sociale rechvaardigheid (Keadilan Sosial)”. Prinsip yang dikejar “bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya Kesejahteraan Baersama yang sebaik-baiknya”. Oleh karena itu, sangat beralasan bila konstitusi menjelaskan ciri pokok perekonomian nasional sebagaimana bunyi Pasal 33 UUD 1945 dibawah judul “Kesejahteraan Sosial”.

Istilah “Kesejahteraan Sosial” sebagaimana tercantum pada Penjelasan UUD 1945 adalah “Kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kesejahteraan orang seorang”, sedangkan dalam Pembukaan UUD 1945 digunakan istilah “Kesejahteraan Umum”, hal ini dapat pula disimak dari pernyataan Bung Hatta :

“Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, dimana kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang” [Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laisssez Faire, 2005].

Founding fathers agaknya membedakan secara tajam istilah “kesejahteraan individual” dengan “kesejahteraan masyarakat”. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pemahaman mereka akan makna kata “kesejahteraan individual” yang dimunculkan oleh paham individualism. Bung Karno menampik paham kesejahteraan ala Barat yang bersifat individualistic dan kapitalistik. Karena itu, makna keseahteraan diletakkan diatas preferensi individual. Kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Itulah sebabnya terminology “kesejahteraan umum” berada pada Pembukaan UUD 1945 sebagai paham Kesejahteraan Pancasila.

Dan karena Kesejahteraan Masyarakat yang dituju maka Negara menjadi Aktor Utama yang bertanggungjawab menyelenggarakan hal tersebut. Dalam konteks inilah bisa dipahami ikhwal ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 yakni “Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”. Dan dari situ, Negara dapat memelihara fakir miskin dan anak terlantar [Pasal 34 UUD 1945] serta wajib menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganegara [ayat 2 Pasal 27 UUD 1945].

Sepintas, konstruksi termaksud diatas dapat diplintir bertafsirkan bahwa kesejahteraan dapat dan/atau harus dicapai melalui sistem ekonomi sosialisme-komunisme. Namun bila dicermati baik2 maka UUD 1945 sesungguhnya mengamanatkan Koperasi sebagai perangkat tulang punggung perekonomian Indonesia yang mendasarkan pada peran serta pro aktif masyarakat. Disinilah proses pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh bangsa guna senantiasa menemukan modus operandi paling tepat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial atau Kesejahteraan Umum termaksud.

PENGUASAAN NEGARA

Ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 yakni “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara” dan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah menyentuh ikhwal penguasaan yang luas terhadap cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan didalamnya, dalam Penjelasan UUD 1945 diamanatkan :

“Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dari penjelasan diatas, posisi Negara adalah sentral, karena Negara menguasai (1) cabang produksi yang penting, (2) produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan (3) bumi, air dan kekayaan didalamnya. Penguasaan Negara tersebut diletakkan diatas penguasaan pribadi yang dipersepsi sebagai salah satu sumber penindasan rakyat. Dalam tafsir awal “penguasaan Negara” lebih bernuansa kehadiran peran Negara sebagai Aktor Utama di bidang perekonomian Indonesia. Dari situ kemudian lahir beberapa badan usaha milik Negara (BUMN) dan dalam perkembangan berikutnya penguasaan Negara itu bisa pula diartikan sebagai Regulator, sehingga makna dan pengertian “penguasaan Negara” semakin melebar dan potensial bias atau rancu.

Bung Hatta merumuskan pengertian dikuasai Negara bukan berarti Negara sendiri yang menjadi Pengusaha, Usahawan atau ondernemer, tetapi beliau mengatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada penyusunan dan pelaksanaan aturan guna melancarkan jalan ekonomi yakni peraturan yang melarang kaum bermodal “menghisap” orang yang lemah [Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945, 12 Juli 1977].

Mohammad Yamin rumuskan pengertian dikuasai Negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi [Proklamasi dan Konstitusi,1954].

Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai Mohammad Hatta [Soal Perekonomian Indonesia Merdeka] merumuskan pengertian dikuasai oleh Negara sbb:

  1. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
  2. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya penyertaan pemerintah;
  3. Tanah air haruslah dibawah kekuasaan Negara dan
  4. Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagi usaha Negara.

Adapun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan “hak menguasai Negara” bukan dalam makna memiliki, tetapi merumuskan kebijakan (beleid), mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad).

Bagaimanapun, Bung Hatta mengidealisasi organisasi koperasi sebagai instrument gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berwujud strategi pembangunan dari bawah (bottom up), sementara sektor Negara memainkan peran pembangunan dari atas (top bottom), dan sektor swasta dapat dikatakan bermain di wilayah sisa yang berada diantara domain Negara dengan koperasi.

DEMOKRASI POLITIK & DEMOKRASI EKONOMI

Republik Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat (Volkssouvereiniteit). Namun paham Demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualisme konsepsi Rousseau, tetapi berdasar suatu semangat persatuan sebagai bangsa, yang awalnya adalah reaksi bersama terhadap imperialism dan kapitalisme Barat. Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Sosial, berdasar kebersamaan (kolektiviteit), bukan Demokrasi Liberal berdasar individualisme.

Demokrasi mengandung makna esensial, yaitu partisipasi dan emansipasi. Perlu ditegaskan bahwa tidak akan terjadi partisipasi rakyat yang genuine tanpa disertai emansipasi.

Demokrasi Politik saja tidak cukup mewakili rakyat yang berdaulat. Demokrasi Politik harus dilengkapi dengan Demokrasi Ekonomi. Tanpa Demokrasi Ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuatan ekonomi yang bisa “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik.

Otorianisme Ekonomi ditolak. Demokrasi Ekonomi dipilih. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi tidak menghendaki terjadinya “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula didalam sistem politik berdasar Demokrasi Politik maka tidak dikehendaki adanya “otokrasi politik”.

Tafsir tentang makna demokrasi ekonomi betapapun tercermin secara historis diacu pada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 [1959], yang belum pernah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam kaitan dengan butir-butir yang dicakup oleh pengertian Demokrasi Ekonomi pada Penjelasan UUD 1945, maka usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, penilikan bersama dan tanggung jawab bersama. Ekonomi rakyat menjangkau keseluruhan cabang-cabang produksi sebagaimana makna Pasal 33 UUD 1945 yang tidak anti usaha besar dan ekonomi rakyat yang tidak harus hanya usaha kecil. Apa yang tidak dikehendaki oleh Pasal 33 adalah bahwa yang besar tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang saja. Dari sinilah diajukan prinsip dasar kebersamaan Triple-Co yaitu Co-ownership (ikut dalam memiliki saham), Co-determination (ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha) dan Co-responsibility (ikut bertanggungjawab dalam menyelamatkan usaha bersama).

BAB XIV PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UUD 1945 [2002]

Pasal 33        Ayat 1 sama dengan UUD 1945 [1959]

Ayat 2 sama dengan UUD 1945 [1959]

Ayat 3 sama dengan UUD 1945 [1959]

Ayat 4 tambahan terhadap UUD 1945 [1959]

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional

Ayat 5 tambahan terhadap UUD 1945 [1959]

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang

undang.

Dengan judul Bab XIV UUD 1945 [2002] yang demikian ini maka Kesejahteraan Sosial turun pangkat, ditempatkan sebagai turunan atau derivate dari Perekonomian. Artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang sentral-substansial direduksi menjadi marginal-residual. Pengutamaan kepentingan rakyat yang memberi ciri sosialisme Indonesia pada Pasal 33 UUD 1945 [1959] menjadi tersubordinasi dan terdistorsi.

Sisipan perkataan “efisiensi berkeadilan” pada ayat 4 dimaksudkan merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan kearah kapitalisme dan imperialism baru) ke dalam Pasal 33 UUD 1945 [2002].

Perkataan “efisiensi” dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain (dalam badan usaha ekonomi) dan maximum satisfaction (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Inilah paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari liberalism ekonomi atau neoliberalisme yang beroperasi melalui pasar bebas (laissez-faire). Pasar bebas membukakan jalan untuk Daulat Pasar menggusur Daulat Rakyat, pasar-bebas akan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.

Dengan dirubahnya menjadi perkataan “efisiensi berkeadilan” maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, individual preference dirubah menjadi social preference (tanpa mengabaikan Arrow’s impossibility theorem, maka Pareto efficiency yang statis dirubah menjadi Pareto social-efficiency yang dinamis dimana a visible hand (the government) mengatur wujud keadilan social-ekonomi. Ini merupakan suatu transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan “asas perorangan” menjadi sistem ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan”.

PROFIL KUANTITATIF DAMPAK POLITIK HUKUM PEREKONOMIAN NASIONAL

Sebagai ilustrasi, dapat disimak dari tulisan berjudul Mengapa Kita (Harus) Melawan Rezim Neolib Ini ? Oleh : M. Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi 77-78), terlampir.

DAFTAR PUSTAKA

  1. KONSTITUSI INDONESIA [Prof DR S Prajudi Atmosudirdjo SH, Prof Usep Ranawijaya SH, Prof Padmo Wahjono SH, Prof DR Sorjoko Soekanto SH, MA, ISBN 978-979-450-038-0]
  2. NEGARA PANCASILA [As’ad Said Ali, ISBN 978-979-3330-82-2]
  3. KEPARIPURNAAN EKONOMI PANCASILA, Kongres Pancasila kerjasama Universitas Gajah Mada dan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni 2009 [Sri-Edi Swasono]

http://www.jakarta45.wordpress.com

JakartaPress, Sabtu, 29/05/2010 | 15:29 WIB

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini *)
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)


KAMI tak ada masalah pribadi dengan SBY ataupun dengan rezim-rezim sebelumnya, namun hasil kebijakan mereka yang banyak merugikan rakyat/negara menyebabkan kami dari Grup Diskusi Aktivis 77-78 sejak dulu bersikap kritis.

Beberapa data dan fakta dibawah ini menjadi pertimbangan,antara lain:
1.    Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2.    Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar Rp 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok Ro 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm “permainan hutang” ini yg mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”.makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini.Lintah darat terus menghisap darah rakyat.

3.    Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadanganbatubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-out! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?

4.    40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura,ASIA Timur dan tentu saja oknum2 KAPITALIS di INDONESIA.

5.    Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.

6.    Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).

7.    Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.

8.    Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di Arab Saudi,Malaysia,Korea,Hongkong,Singapura dan lain-lain…!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…?

9.    Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.

10.    Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES(selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar ( BANK DUNIA)memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS.Makin sempurna kejahatan rezim ini!

11.    Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama. Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?…

12.    Dari permainan ekspor-impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS.Inikah penyebab pansus BBM tdk berkutik ? Siapakah dia…?

13.    Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?

14.    Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.

15.    Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini?

16.    Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan?

17.    Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur?

18.    Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan”babak belur”.SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini?

19.    Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga).Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia.

20.    Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat.

21.    Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS,AUSTRALIA,SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang(sejak zaman Soeharto ada TAPOS tapi tetap swasembada daging tak terwujud).Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa?

22.    Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sdh mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON-nya?

Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini. (*)

 

*) Diolah dari berbagai sumber dan tulisan Rizal Ramli, Salamuddin Daeng, Tjatur Sapto Edi, Fuad Bawazier, Kwik Kian Gie.


Komentar

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Senin, 07/06/2010 | 22:39 WIB, oleh Mahapatih Gajahmada
Kapitalisme dan liberalisme yang kemudian berkembang menjadi Neolib akan sangat sulit dihancurkan, kecuali kita menghancurkan Pilar-Pilar Neoliberalisme itu sendiri, yaitu RIBA, UANG KERTAS, BANK, INFLASI dan PAJAK !!!!!! SATU -SATUNYA JALAN ADALAH KEMBALI KE AL QUR’AN dan SUNNAH RASUL, kembali ke mu’malah yang jujur dan adil, kembali KEPADA PENERAPAN PENGGUNAAN UANG EMAS DINAR dan PERAK DIRHAM…. karena didalamnya ada kejujuran dan keadilan….. jIKA MASYARAKAT KEMBALI KE EKONOMI ISLAM YANG MENGGUNAKAN DINAR EMAS DAN DIRHAM PERAK, maka masyarakat akan makmur, KARENA kekayaan rakyat tidak mungkin dicuri dan dirampas oleh negara melalui instrumen pajak, inflasi, nilai tukar valuta asing dan bunga bank…..
AYO DUKUNG GERAKAN AMIRAT INDONESIA : http://wakalanusantara.com/

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:38 WIB, oleh KONDOLINO
KITA DICIPTAKAN TUHAN DI WILAYAH BAGIAN TIMUR,TAPI POLITIK,EKONOMI,GAYA HIDUP,PERGAULAN,TUNTUNAN HIDUP SEMUANYA KIBLATNYA BARAT,MAKA RASAKANLAH HUKUMAN TUHAN INI,YAITU DIBERI TUHAN WILAYAH SEJAHTERA,TAPI TERHINA !!!! RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:26 WIB, oleh sasamiko
apakah Rezim2 yg lalu lebih baik?? dan rezim yg akan datang akan mampu memuliakan negeri ini???

Advertisements

0 Responses to “Ekonomi Konstitusi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 3,374,298 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: