Archive for May, 2010

31
May
10

PEPORA : Kapal Century dan Lumpur Lapindo

Tenggelamnya Kapal Century

Senin, 31 Mei 2010 | 02:35 WIB

Oleh Donal Fariz

Sekretariat Bersama Partai Koalisi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya berhasil membenamkan kasus Bank Century. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih luas keberadaannya amat berpotensi menyandera penegakan hukum jangka panjang.

Melalui Sekretariat Bersama, Aburizal Bakrie diplot oleh SBY sebagai pemecah ombak (breakwater) gelombang politik yang semakin membesar belakangan ini. Arus deras kelompok oposisi telah mengancam kursi kekuasaan SBY. Untuk meredam hal ini, terjadilah tawar-menawar kekuasaan (political bargaining). Alhasil, dengan sangat cepat Golkar berpindah ke lain hati jadi partai koalisi pemerintah. Walau dianggap melanggar fatsun politik, ini realitas. Publik pun jamak mengetahui bahwa dalam politik tak ada musuh yang abadi dan kawan yang sejati. Karena hanya kepentinganlah yang abadi.

Kini, dengan jubah Golkar, Aburizal jadi satu gerbong kereta dengan pemerintah. Jabatan sebagai ketua harian forum koalisi memberikan porsi kekuasaan besar. Bahkan, sebagian kalangan menilai teramat besar. Sebagai ketua, ia berwenang memanggil menteri untuk hadir pada rapat tertentu. Ini jelas telah menyusupi kekuasaan pemerintah.

Di sisi lain, sebagai ketua forum koalisi, Aburizal tentu berperan untuk merapikan barisan koalisi di parlemen. Di belakang layar, Aburizal bertugas sebagai invisible hand (tangan-tangan tak tampak) untuk ”menyeiramakan” suara parlemen yang belakangan bernada sumbang terhadap pemerintah.

Perkawinan kepentingan ini jelas telah menimbulkan politik kartel di negara ini. Secara teori, Meitzer berpendapat, politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar di antara elite politik. Sistem ini digunakan untuk meminimalkan kerugian pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (incorporation) dari elite yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda. Dalam politik kartel, dorongan berpartisipasi dalam kabinet dan struktur kepemimpinan di komisi, misalnya, adalah karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama.

Apa yang terjadi saat ini mencerminkan sebuah kepentingan pragmatis yang jauh dari unsur ideologis. Partai oposisi versus partai pemerintah yang sebelumnya begitu sengit berkompetisi di satu hal akan dengan mudah menjadi kooperatif dalam hal lain. Intinya, mereka terlibat di pemerintah atau parlemen bukan demi perjuangan program atau ideologi partai, melainkan patut diduga demi mengamankan sumber-sumber rente.

Semakin meyakinkan kita jika melihat latar belakang para politikus Senayan. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya 44 persen anggota DPR periode 2009-2014 merupakan pengusaha. Dominasi pengusaha di ranah politik semakin menguatkan akan ancaman persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.

Dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) tidak bisa dilepaskan dari pertautan di atas. Bagaimanapun publik tahu Sekber lahir dari benih megaskandal Century. Tak berlebihan rasanya jika Sekber memang sangat berpotensi menyandera penegakan hukum di negeri ini karena lembaga ini akan menjadi benteng kuat dalam menahan serangan hukum terhadap para politisi hitam.

Kapal Century

Jika kepentingan politik sudah menggumpal antarpihak ”bermasalah”, semua cara tentu bisa dihalalkan. Lihat saja pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang siap memetieskan proses politik kasus Century (7/5). Jelas sangat kontraproduktif dengan semangat berapi-api partai beringin ini pada masa angket Century.

Memori publik masih sangat kuat merekam saat paripurna hak angket Century, dengan lantang 104 kader Golkar memilih opsi C. Pilihan dengan kesimpulan ada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dalam proses bail out Bank Century. Lompat pagar Golkar ke dalam partai koalisi sudah barang tentu diikuti peralihan sikap politik bahwa tidak ada yang bermasalah dengan Bank Century.

Manuver ini jelas membahayakan penuntasan kasus Bank Century secara keseluruhan. Kasus ini mustahil sampai pada Peradilan Konstitusi karena peta dan kalkulasi politik di parlemen sudah berubah secara drastis. Kondisi sekarang menunjukkan setidaknya 58 persen suara parlemen sudah berada pada opsi A. Jumlah ini jelas tidak memenuhi syarat untuk sampai pada hak menyatakan pendapat dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan Lily Wahid untuk menguji pasal-pasal hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 agaknya tak memiliki daya guna untuk kasus Century saat ini.

Bagitu pula halnya penuntasan kasus Bank Century di KPK. Tidak bisa dimungkiri proses penegakan hukum butuh dukungan politis. Jika melihat kondisi KPK saat ini, lembaga ini jelas sangat membutuhkan dosis besar untuk menyelesaikan kasus Century. Salah satu sumber dosis ini tentu berasal dari kekuatan parlemen.

Amat disayangkan kondisinya sekarang jauh berbeda. Bahkan, kekuatan koalisi tak mustahil justru akan memberikan warning kepada KPK agar kasus ini tak dilanjutkan hingga tahap berikutnya. Forum koalisi sebagai jurus politik Yudhoyono jelas tak ada manfaatnya bagi kepentingan publik. Keberadaannya jelas hanya sebagai ”bilik” kompromi elite politik. Hingga akhirnya hari ini, kita harus menerima kenyataan kasus Bank Century telah sampai pada titik antiklimaks.

Kisah Bank Century ini mengingatkan kita kepada roman Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka. Roman ini mengisahkan kisah cinta tak berbalas Zainuddin terhadap seorang gadis bernama Hayati. Berbeda halnya dengan cerita Bank Century. Tenggelamnya Kapal Century telah melahirkan kisah ”romantis” antara penguasaan dan pengusaha di negeri ini

Donal Fariz Peneliti Hukum Indonesia Corruption WatchDivisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Lumpur Lapindo dan Hukum Usang

Senin, 31 Mei 2010 | 04:26 WIB

Oleh Subagyo

Tanggal 29 Mei 2010 merupakan ulang tahun keempat bubur lumpur Lapindo di Sidoarjo. Data penghancuran ekologi (termasuk manusia di dalamnya) di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon, Sidoarjo, itu mudah didapatkan di internet. Hingga akhir 2009 sekitar Rp 4 triliun uang negara (APBN) tersedot di situ.

Kasus lumpur itu menjadi salah satu bukti kedigdayaan Grup Bakrie, yang membuat hukum negara ini lumpuh tak berdaya, menjadi barang usang.

Walhi pernah mengajukan gugatan perdata kepada Lapindo Brantas Inc, korporasi terkait, serta pemerintah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Walhi dengan alasan bahwa semburan lumpur Lapindo terjadi karena bencana alam.

Hakim menggunakan keterangan ahli yang diajukan pihak Lapindo sebagai alat bukti, padahal keterangan ahli itu bukan alat bukti dalam hukum acara perdata. Itu melanggar standar hukum pembuktian menurut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 Herzienne Inlandsche Reglement (HIR).

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 29 Mei 2007, yang mengandung hasil audit kinerja operator Blok Brantas itu, sama sekali tidak digubris. Padahal, audit BPK merupakan alat bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, dalam hukum acara perdata.

Gugatan YLBHI juga kandas. Mulanya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Lapindo telah lalai (salah) dalam melakukan pengeboran. Namun, putusan itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung (MA).

Setelah itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), pada masa Kapolda Anton Bahrul Alam, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara pidana Lapindo. Padahal, Kapolda Jatim sebelumnya, Herman S Sumawiredja, amat yakin bahwa Lapindo bersalah sehingga sudah menetapkan 13 tersangka.

Menurut buku hukum acara pidana (KUHAP), tersangka boleh ditetapkan jika alat buktinya cukup. Lalu, mengapa alat bukti yang cukup itu berubah menjadi tidak cukup?

Kejaksaan sukses menjadi penjaga gawang agar perkara pidana Lapindo tidak masuk ke pengadilan. Caranya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Jatim secara berulang-ulang, dengan petunjuk (P 19) yang berubah-ubah, beranak-pinak. Apakah semua itu atas kehendak penguasa kapital? Sudah bukan rahasia lagi hukum Indonesia memang gampang dibeli.

Kini, bola hukum perkara Lapindo tinggal di tangan Komnas HAM. Tim Adhoc Pelanggaran HAM yang Berat dalam Kasus Lumpur Panas Lapindo masih bekerja untuk menemukan alat bukti pelanggaran HAM berat perkara lumpur itu, termasuk adanya unsur ”kesengajaan”.

Dalam perkara Lapindo, Lapindo dan pejabat yang memberi izin pengeboran gas bumi di Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) Porong itu jelas sengaja melanggar hukum. Jarak sumur pengeboran itu dengan permukiman penduduk terlalu dekat (menurut BPK, sekitar lima meter).

Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia Nomor 13-6910-2002 tentang Operasi Pengeboran Darat dan Lepas Pantai di Indonesia, sumur-sumur pengeboran harus berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, perumahan, atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala dapat timbul.

Pengeboran sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo (Perda Nomor 16 Tahun 2003, yang waktu itu belum diubah). Peruntukan lokasi tanah Sumur BJP-1 tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan, bukan untuk pertambangan.

Ketika hal itu ditanyakan kepada Imam Utomo, Gubernur Jatim waktu itu, apakah itu terkait perubahan RTRW Provinsi Jatim, dia melemparkan pertanyaan kepada Bupati Sidoarjo. Lalu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso melemparkan tanggung jawab ke pemerintah pusat (BP Migas) yang memberikan rekomendasi izin tersebut.

Pihak Lapindo dan pejabat yang memberikan izin secara hukum dianggap sengaja melakukan pengusiran penduduk sipil karena pengeboran di sumur BJP-1 yang berdekatan dengan permukiman penduduk, akibatnya sudah bisa dipikirkan sejak semula jika terjadi kecelakaan pengeboran.

Penjajahan modern dilakukan korporasi. Senjata nasionalisme jadi tidak mempan, apalagi jika penjajahnya bangsa sendiri, yang menggunakan otak para ahli putra-putri negeri sendiri. Apa kita akan menyerah begitu saja?

Subagyo Advokat; Mantan Anggota Tim Investigasi Komnas HAM dalam Kasus Lumpur Lapindo

31
May
10

Historia : Museum menyebar Keselarasan

Museum yang Menyebar Keselarasan

Salah satu kegiatan Hari Museum Internasional 2010 adalah penampilan Marching Band Museum Bank Mandiri.

Jumat, 28 Mei 2010 | 00:12 WIB

KOMPAS.com — Museums for Social Harmony, demikian tema Hari Museum Internasional (HMI) yang jatuh pada 18 Mei. Sebuah tema dengan pesan yang mendalam akan fungsi museum dalam mendorong keharmonisan sosial, keharmonisan dengan lingkungan sekitar.

Dengan tema tersebut museum, khususnya di kawasan Kota Tua diharapkan mendorong terciptanya interaksi antarmuseum dengan lingkungan. “Maksudnya museum harus mendorong supaya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bisa dirasakan oleh lingkungan. Kebersihan, keamanan, kenyamanan harus dimulai dari museum,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman saat membuka perayaan HMI di kawasan Kota Tua, Selasa (18/5).

Menurut Arie, keharmonisan yang dimaksud merupakan keharmonisan dalam konteks yang merupakan kebutuhan warga dan lingkungan di Kota Tua. “Jadi saya mendorong supaya staf museum menyiapkan kegiatan dengan baik supaya terjadi keharmonisan. Relasi harus baik, baik secara fisik maupun non fisik,” tandasnya.

Kegiatan HMI yang digelar untuk kedua kali ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Antarmuseum di Kota Tua dan museum-museum Pemprov DKI. Seperti tahun lalu, kegiatan ini digelar secara swadaya dan swadana sebagai bentuk komitmen.

Sebelumnya, usai diskusi di Museum Bank Indonesia, Intan Mardiana, Direktur Museum Nasional menyatakan, pemerintah pusat sudah berencana memasukkan kegiatan yang mendukung HMI ke International Council of Museums (ICOM). “Kita masukkan untuk Museum Day 2011. Makanya tahun ini kita mulai bahas itu juga dengan DKI supaya program-program yang mendukung Museum Day bisa kita masukkan ke dalam program ICOM,” ujarnya.

Pasalnya, sekarang ini dengan program Tahun Kunjung Museum dan revitalisasi museum saja pihaknya sudah cukup kerepotan. “Yang terpenting kan revitalisasi museum baik secara fisik maupun non fisik, artinya, ya koleksi, ya SDM. Kita sangat kekurangan SDM. Dan kita berusaha agar pengunjung bisa menjadikan museum sebagai tempat belajar,” tambah Intan.

Museum bukan hanya perlu berbenah untuk penataan koleksi, tapi juga bagaimana manajemen museum agar bisa menarik pengunjung. “Kita meminta agar pemda juga memberi pelatihan kepada SDM bidang museum supaya bukan hanya kuantitas pengunjung yang meingkat tapi juga kualitas museum. Itu bagian yang harus kita revitalisasi juga. SDM museum harus juga mengikuti perkembangan museum dunia,” kata Intan lagi.

Dari 275 museum yang tercatat di seluruh Indonesia, ditambah sekitar 10 yang akan dibuka, tampaknya pemerintah pusat kewalahan. Urusan dana, organisasi, dan aturan yang jelas belum dimiliki oleh museum-museum di Indonesia. Belum lagi urusan koleksi dan SDM.

“Makanya kalau mau bikin atau buka museum harus juga dipikirkan dana, organisasi, aturan yang jelas, dan tentu saja koleksi,” demikian Intan mengimbau.

Semoga dengan HMI yang sudah dua kali digelar di Jakarta dan dipusatkan di Kota Tua, maka pelan-pelan museum di Jakarta pun bangkit dan mampu menciptakan keharmonisan sosial.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

31
May
10

Politik : 9 (Sembilan) Pilar Perubahan di Indonesia dan Titik Balik ParPol

Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?

Sabtu, 29/05/2010 | 20:47 WIB Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)
MELIHAT kondisi bangsa yang carut marut ini terasa kuat keinginan untuk melakukan PERUBAHAN. Tapi bagaimana caranya? Salah satu syarat PERUBAHAN adalah dukungan KELAS MENENGAH (KM) yang peduli pada nilai-nilai keadilan, kejujuran dan idealisme untuk kejayaan bangsa. MENGAPA PERUBAHAN terasa sulit terjadi di INDONESIA? Karena Kelas Menengah-nya banyak yang tidak peduli pada nilai nilai tersebut di atas. Kelas Menengah di Indonesia masih lapar ‘makan’ Mercy, ‘menelan’ apartemen, borong hutan dan gunung. Mereka tak pernah merasa kenyang. Mereka rakus. Karena itu sebagian sangat ‘peritungan’ kalau mau bantu pejuang. Kelas Menengah Indonesia tak kuat tahan panas seperti kerbau ingin cepat mencari pohon rindang. Mereka tak merasa Indonesia sebagai rumahnya tetapi cuma kebun yang hasilnya diangkut ke negeri seberang.

Kelas Menengah Indonesia bertuan di Singapura Hongkong atau AS dan ikhlas menjadi jongos kapitalis. Kelas Menengah Indonesia banyak berlumuran dosa karena itu mereka saling sandera, saling memeras dosanya. Mereka malu jadi PATRIOT. Banyak dari mereka cuma jadi ‘pejuang salon’ yang hanya berteriak kalau ‘gula-gulanya’ diselingkuhi tetangganya. Kelas Menengah Indonesia sebagian penipu, narsis, hedonis (selingkuh? narkoba? kejar gelar? mancing? golf? ‘zikir melulu’?), oportunis, pragmatis dan tak peduli pada derita rakyat. TRAGIS, negeri kaya tapi penghuninya miskin harga diri, sunyi kebanggaan. Perubahan radikal atau revolusioner hanya ilusi? Yang pasti degradasi makin menjadi jadi. Tulisan di atas adalah coretan kekecewaan saya sebulan yang lalu tatkala kasus Century tidak jelas rimba ujungnya.

Sekarang kita bedah secara singkat sikap dari tiap tiap elemen kelas menengah yang kita harap menjadi motor atau lokomotif perubahan;

1. PARTAI POLITIK. Sudah jadi pengetahuan umum partai politik di Indonesia tak ada yang serius dan berani menjadi partai oposisi. Mereka lebih menikmati sebagai mahluk yang tidak jelas jenis kelaminnya dan sangat oportunis, pragmatis, kurang nyali dan tidak jelas keberpihakannya pada rakyat bahkan pada negara sekalipun! Kalaupun ada yang kritis kekuatannya sangat kecil untuk mempengaruhi perubahan. Sebenarnya ada yang berharap pada PDIP namun sayangnya Megawati kurang cekatan menangkap sinyal untuk membangun aliansi dengan gerakan LSM atau kekuatan lain yang potensial.

2. MASSA ISLAM. Sebenarnya massa Islam sangat potensial untuk bergabung dlm barisan PERUBAHAN. Namun persoalan internal mereka yang sudah lama diobok-obok oleh berbagai jaringan kepentingan membuat mereka sulit diajak bersatu. Banyak yang asyik dengan majelis zikir, asyik dengan kesolehan individual dan tak mau membuka mata atas persoalan sosial bangsanya yang dililit kapitalis dan neokolonialis, yang akan melenyapkan dan menindas hari depan anak cucu mereka. Kadang mereka melakukan gerakan yang justru kontraproduktif dan justru ‘menari di atas gendang musuh’. Hanya sedikit tokohnya yang faham peta masalah negara dan bangsanya. Mereka terlalu asyik dengan ritual-ritual yang bahkan menjemukan jamaahnya sendiri. Menyedihkan. Mereka yang faham kebanyakan memilih jalan aman, menjadi pemberi legitimasi atas ‘kebenaran rezim’.

3. KAMPUS DAN MAHASIWA. Di masa lalu kekuatan ini adalah motor dalam berbagai perubahan. Sekarang terfragmentasi dalam berbagai kepentingan. Ada yg sibuk bela Srimulyani ada yang asyik menghujat para aktifis pendemo SBY. Tak kita temukan Rektor sperti Mahar Mardjono (UI), Alisjahbana (ITB) atau Ismail Sunni (UMJ). Malah yg kedengaran rektor bagi bagi proyek penelitian di saat kasus Century memuncak. Kampus sudah menjadi ‘agen kapitalis’? Apakah di Indonesia telah terjadi apa yang disinyalir J.BENDA, ‘pengkhianatan kaum cendekiawan atau prostitusi akademik’?

4. MEDIA MASSA. Media massa seperti koran, TV dan online adalah kekuatan yg relatif masih terdengar nyaring kebepihakannya pada rakyat. Walaupun di sana sini kita menangkap ‘kusir kapitalis’ tetap mengendalikan dalam isu-isu tertentu, mereka kencang pada isu-isu lainnya namun adem atau malah ikut bermain dalam pengalihan perhatian massa. Bahkan ada media yang disinyalir panen kenaikan iklan sampai 35% lebih tatkala isu skandal Century memuncak. Ada mediamassa yang dicurigai membela konglomerat hitam (skandal BLBI) dan tidak berpihak pada rakyat yang berkait pada isu-isu pengurasan sumber daya alam Indonesia. Namun secara umum media massa masih memiliki idealisme utuk perubahan bangsa yang lebih baik.

5. AKTIFIS GERAKAN, LSM. Banyak yang idealis yang menginginkan negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera. Mereka pertaruhkan nyawanya pada demo demo berbagai isu. Sayangnya mereka adalah minoritas yang kesepian. Kondisi hidupnya pas-pasan , untuk datang ke arena demo atau diskusi kadang harus numpang motor teman. Namun keringat dan bahkan air mata mereka belum kering dan akan terus berjuang. Walaupun tentu saja ada aktifis ‘bayaran’, tergantung order, tergantung isu, tergantung sikap sponsor, tergantung target. Namun mayoritas mereka ‘anak baik baik’ yang mencintai bangsanya, yg ingin Indonesia tidak terus menerus jadi bangsa kuli. Mereka menunggu momentum, entah kapan lagi. Karena momentum seperti kasus Century yang sangat terang benderang ‘nilai kejahatannya’, kaum kelas menengah lainnya tidak serius ‘mengolahnya sebagai pintu masuk menuju perubahan’. Tidak mungkin cuma aktifis yang bertepuk sebelah tangan.

6. TENTARA. Sebenarnya kalau memakai ukuran Thailand, masalah negara dan bangsa Indonesia sdh sangat keterlaluan dan sudah pasti tentara Thailand akan melakukan kup. Tetapi tradisi tentara Indonesia yang ditanam oleh pendirinya agar menjauhkan diri dari perebutan kekuasaan dg kekerasan, telah menjadi kendala psikologis dan kultural di tentara Indonesia. (walaupun peristiwa tahun 1965 menimbulkan tanda tanya tentang peranan tentara!). Apapun, kenyataannya banyak indikasi bahwa sebagian tentara juga ingin perubahan. Banyak jenderal purnawirawan senior dari semua Angkatan terlibat berbagai diskusi dan bahkan demo. Mereka sangat prihatin dengan kondisi bangsa dan sungguh-sungguh ingin perubahan.

7. KELOMPOK PENGUSAHA. Pengusaha biasanya masuk dalam kategori oportunis. Pasti ada yang menginginkan perubahan. Terutama mereka yang jadi korban kebijakan rezim yang terlalu pro pasar bebas, sementara mereka belum siap bertarung di pasar bebas. Tetapi mereka adalah silent majority. Pada tataran elit tentu saja mereka masih banyak yang kecewa, karena tak mendapat perlindungan atau privelege atau kalah bertarung dalam permainan yang tidak fair, Dan mereka pun siap untuk ikut dalam barisan perubahan, paling tidak jadi donatur?

8. KELOMPOK PENEGAK HUKUM. Meskipun isu markus (makelar kasus) telah melanda semua lembaga penegak hukum namun pasti masih banyak polisi, jaksa, pengacara, dan hakim yang baik dan memiliki idealisme yang menginginkan hari depan Indonesia yang lebih baik. Karena itu kita masih bangga dengan tokoh tokoh penegak hukum seperti Adnan Buyung Nasution, Mahfud MD, walaupun ada kontroversi kita salut sama Susno Duadji yang nyalinya begitu besar. Serpihan-serpihan penyuara kebenaran seperti itu sangat bernilai dalam menyongsong perubahan nasib bangsa.

9. BAPAK BANGSA. Sebagai bangsa yang mayoritas paternalistik kebutuhan adanya bapak bangsa sangat nyata. Tadinya kita berharap pada tokoh-tokoh politik yg pernah menduduki jabatan tinggi kenegaraan apakah ketua MPR, DPR, MK, BPK, MA dan lain-lain tampil menjadi NEGARAWAN dan menjadi BAPAK BANGSA. Begitu jg tokoh tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kredibilitas. Tempat terkahir rakyat ‘mengadu dan mengeluh serta mencari solusi yang arif’. Namun banyak dari orang yg kita harap itu malah lebih senang tampil sebagai politisi dan tidak mau ‘naik kelas’. Kita tak memiliki lagi orang sekelas Bung Hatta, Natsir, AH Nasution, Frans Seda, TB Simatupang, Sultan HB IX, Wilopo dan lainnya. Untung kita masih ada orang tua yang tak kenal lelah ‘berteriak’ seperti Syafii Ma’arif atau dalam batas tertentu Jusuf Kalla. Kita masih berharap pada figur Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, agar lebih kencang menyuarakan kebenaran dan keadilan, agar rakyat yakin bahwa masih ada yang berpihak pada mereka dan harapan perubahan menjelma.

Kalau kesembilan pilar tersebut bersinerji membahas nasib bangsa ini dan dengan sadar menyusun agenda perubahan maka kita optimis bangsa ini akan menemukan jalan keluar yang lebih baik.tapi kalau masih percaya pada agenda konsitusi setiap lima tahun pemilu dengan sistem yang sekarang maka alhamdulillah sistem kekuasaan yang sekarang akan terus bercokol dan akan membangun dinasti seperti nasib FILIPINA. Mungkinkah kita melakukan perubahan dengan sistem yang ada sekarang (setiap lima tahun) sementara “RAKYAT YANG DIPERKOSA TELAH JATUH CINTA PADA PEMERKOSANYA?” (*)

JAJAK PENDAPAT KOMPAS
Saatnya Titik Balik Partai Politik

Senin, 31 Mei 2010 | 02:53 WIB

Oleh Anung Wendyartaka

Perhelatan akbar forum tertinggi tiga partai besar: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Demokrat, usai digelar. Tekad menjadi partai yang lebih aspiratif, modern, dan transparan tampak sama-sama dicanangkan. Masihkah publik berharap banyak pada sosok partai politik ke depan?

Di tengah meningkatnya peluang politik dan daya kritis publik, partai politik tampak berupaya merumuskan ulang identitas politik di mata publik. Pasca-Kongres II, Partai Demokrat maju dengan ketua umum berusia muda: Anas Urbaningrum, 41 tahun. PDI-P dalam Kongres III sebelumnya berupaya memperkuat visi ideologis kerakyatan dan institusi kelembagaan. Sementara Partai Golkar, yang sudah relatif ”rampung” dengan proses pelembagaan, sejak Munas VIII tampak sudah lebih dahulu sibuk bermain di panggung elite melalui forum Sekretariat Gabungan.

Terlepas dari hiruk-pikuk kiprah parpol di tataran internal dan panggung politik, di mata publik sosok parpol relatif belum banyak beranjak dari stagnasi ketidakpuasan dibandingkan dengan situasi menjelang pemilu parpol 2009. Hasil jajak pendapat Kompas, 26-27 Mei lalu, memperlihatkan gambaran ketidakpuasan masih disuarakan dalam berbagai fungsi politik partai, seperti representasi, fungsi sosialisasi politik, mobilisasi, partisipasi, legitimasi, dan aktivitas politik. Upaya parpol menjalankan fungsi representasi termasuk yang paling lemah diapresiasi publik (68,9 persen) ketimbang fungsi-fungsi lainnya.

Ketidakpuasan responden terhadap parpol dapat pula dilihat dari penilaian mereka terhadap kiprah parpol dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi terhadap warga negara. Minimnya aktivitas partai dalam memberikan pendidikan politik secara lugas membuat rakyat tidak paham logika politik dan ”muara”-nya. Mereka menjadi tidak berani menyuarakan aspirasinya secara konkret atau dalam tindakan nyata. Padahal, seharusnya partai sepantasnya berupaya menggalang warga negara untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti memilih pemimpin, membangkitkan kesadaran berpolitik, penggalangan dana, dan kegiatan politik lainnya.

Tawar-menawar parpol dengan kekuasaan politik melalui berbagai ”barter isu”, termasuk mundurnya Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini, tak lepas pula dari sorotan publik. Akibatnya, ada sedikit perubahan positif dalam citra parpol terkait penegakan hukum. Meski publik meyakini masih berkelindannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh parpol, di sisi lain upaya parpol berjuang di DPR dalam beberapa isu, seperti kasus Bank Century, mafia hukum, dan mafia pajak, membuat citra parpol relatif membaik. Dibandingkan dengan masih melempemnya fungsi representasi, kaderisasi, dan kontrol; fungsi penegakan hukum dan peran memberantas KKN oleh parpol relatif paling diapresiasi (lihat tabel).

Penguatan institusi

Penguatan partai pada tingkat akar rumput dan kelembagaan partai kerap kali menentukan hidup matinya sebuah parpol di negeri ini. Kenyataannya, terlepas dari kontroversinya, bisa dibilang baru partai lama yang mapan seperti Golkar yang sudah relatif rapi dalam format organisasi modern, tidak bergantung pada figur orang, dan memiliki mekanisme yang relatif ”demokratis” dalam pemilihan struktur pengurus partai. Dua partai besar lainnya, PDI-P dan Demokrat, sebenarnya relatif dalam tahap membangun institusi ketika mereka tiba-tiba menjadi pemenang Pemilu 1999 dan 2009.

Buktinya, dalam Pemilu 2009 ada wilayah di Jawa Barat di mana tidak terdapat struktur formal sebuah partai besar di tingkat cabang, tetapi dalam pemilu tetap saja menang dengan suara terbanyak. Setelah menang, baru sibuk ”mencari” pengurus. Demikian juga dengan contoh lain, sehari menjelang pengumuman Pemilu 1999, ada tokoh partai politik takut jika partainya benar-benar menang dalam pemilu pada tahun-tahun yang kalut secara politik itu. Penyebabnya? Ketidaksiapan partainya secara organisasi kelembagaan yang pastinya harus mengemban tanggung jawab di tingkat negara sebagai partai pemenang pemilu.

Menurut Wicipto Setiadi (2010), pelembagaan partai biasanya dilakukan melalui penguatan empat komponen kunci, yakni pengakaran (party rooting), legitimasi partai (party legitimacy), aturan dan regulasi (rule and regulation), dan daya saing partai (competitiveness). Becermin pada keempat komponen kunci di atas, tampaknya lampu kuning masih menyala bagi keberadaan parpol saat ini apabila secara kelembagaan parpol tidak mulai berbenah untuk memperbaiki diri menjadi sebuah partai yang modern: punya basis massa yang loyal, organisasi yang rapi, mempunyai mekanisme memilih pemimpin yang demokratis, dan punya daya saing yang tinggi.

Bagi bagian terbesar publik, tampaknya tidak terlalu sulit menunjukkan kelemahan parpol. Hal ini terlihat dari pengamatan dan penilaian responden terhadap aktivitas dan kondisi partai di wilayahnya selama ini. Lebih dari separuh (54 persen) responden mengamati bahwa selama ini tidak ada aktivitas organisasi yang berarti dari parpol-parpol yang ada di wilayahnya. Sebagian besar responden tidak pernah mengetahui kegiatan maupun aktivitas partai seperti dalam hal perekrutan anggota, pendidikan politik, penggalangan dana, maupun dalam pendampingan-pendampingan saat situasi krisis berlangsung di wilayah mereka.

Apabila dilihat dari orientasi politik pada Pemilu 2009, ketidaktahuan responden terhadap adanya kegiatan parpol ini relatif sama, baik terhadap partai yang dipilih maupun partai lainnya. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa sebagian besar responden tidak merasakan kehadiran parpol di kehidupan sehari-harinya. Aktivitas parpol di akar rumput di tempat yang seharusnya merupakan ujung tombak partai masih sangat kurang dan lemah. Padahal, untuk membangun basis massa yang kuat, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di akar rumput harus diperkuat. Sejauh ini, kehadiran parpol lebih banyak dirasakan sesaat menjelang pemilu. Setelahnya, tidak lagi membekas.

Langgam politik

Terdelegitimasinya fungsi parpol tampak dari makin banyaknya kiprah politik yang menjadikan partai sekadar kendaraan politik ketimbang sebuah lembaga yang menjadi wadah artikulasi politik. Tampilnya wajah-wajah baru di elite parpol tanpa melalui tempaan pendidikan politik dalam parpol, termasuk dari kalangan artis, usahawan, akademisi, dan latar belakang nonpolitisi parpol, menunjukkan ketidakberdayaan parpol membentuk dan menawarkan kader sendiri. Di sisi lain, mekanisme politik langsung dalam pemilu kian mengimpit parpol yang dalam era kebebasan demokrasi saat ini pun, menurut seorang petinggi Golkar, rupanya belum ada yang betul-betul mandiri menggalang dana dari anggotanya.

Ketidakmandirian dalam soal anggaran berarti sangat besar kemungkinan tidak mandiri pula dalam soal-soal yang sifatnya lebih strategis haluan politik. Fakta bahwa parpol mungkin hanya ditunjang oleh beberapa konglomerat dan sekelompok simpatisan partai membuat keputusan parpol tak bisa lepas dari koridor kepentingan politik tertentu. Apalagi kalau yang terjadi merupakan ”perkawinan politik” antara pengusaha dan kepentingan politisi sebagaimana disitir dalam pidato politik Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol di negeri ini menunjukkan bahwa parpol belum membentuk diri menjadi sebuah lembaga yang diidamkan rakyat, atau paling tidak, belum mampu mengikuti langgam politik masyarakat. Menjadi tidak mengherankan jika kepercayaan publik responden terhadap parpol relatif lebih rendah dibandingkan dengan terhadap lembaga-lembaga lain, yang sejauh ini memang mendekatkan diri dengan ”tuntutan pasar”. Dalam jajak pendapat ini parpol hanya menduduki peringkat keempat (9,6 persen) setelah media massa (35,5 persen), lembaga agama (22 persen), dan lembaga swadaya masyarakat (14 persen) sebagai lembaga yang paling dipercaya menyalurkan aspirasi (baca: kebutuhan) masyarakat.

Sudah bukan zamannya lagi parpol hanya sibuk atau kelihatan ada aktivitasnya pada saat menjelang pemilu atau kongres dan hanya berorientasi untuk memperoleh suara di parlemen. Sekadar menjadi ”electoral party”—partai yang hidup hanya untuk tujuan memenangi pemilu, tanpa mampu mereformulasi dan memperkokoh sosok dan visi politik—membuat parpol makin kehilangan kepercayaan dari pemilihnya. Seusai perhelatan akbar tiga partai politik terbesar di negeri ini, memang sudah sepantasnya saat ini mulai menjadi titik balik kebangkitan bagi partai politik. (LITBANG KOMPAS)

31
May
10

Olahraga : Persema vs Persija dan Arema vs Jakmania

Jakmania Mengamuk di Plaza Senayan

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/05/2010 | 03:53 WIB Jakmania Mengamuk di Plaza Senayan

Jakarta – Puluhan Jakmania mengamuk di Plaza Senayan (PS). Beberapa kaca pecah terkena sabetan ikat pinggang berkepala besi milik pendukung Persija Jakarta tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Awalnya sepele, Jakmania yang berjalan kaki dan yang naik Kopaja saling mengejek.

Merasa tersinggung, Jakmania yang berjalan kaki pun memukuli Kopaja tersebut dengan bambu. Para suporter oranye pun turun dan mengejar pelaku pemukulan yang lari ke dalam area Plaza Senayan.

“Kita melerai. Mungkin sebagian dari mereka mengira kita membela lawannya,” ujar seorang sekuriti PS, Bawor, Minggu (30/5/2010). Para Jakmania pun mengamuk di area PS. Mereka memecahkan kaca sign dan kaca outlet Tod’s. “Para pengunjung panik. Kita langsung amankan. Kita coba halau keluar,” kisah Bawor.

Bawor menjelaskan pelaku penyerangan tersebut baru berusia belasan tahun. Seorang korban anggota Jakmania yang luka terkena sabetan ikat pinggang dilarikan ke RS. Nampak, beberapa kaca di PS tampak pecah dan ditandai dengan pita berwarna merah.

Jakmania Juga Tawuran di Tomang dan Senen
Jakmania juga terlibat tawuran dengan warga di sekitar Tol Tomang arah Tangerang. Akibatnya, lalu lintas tersendat. Polisi telah berada di lokasi untuk menghalau para pendukung Persija ini.

“Tawuran lempar-lemparan batu Jakmania dengan warga di KM 18 Tol Tomang arah ke Tangerang. Lalin tersendat dan masih dihalau,” tulis TMC Polda Metro Jaya, Minggu (30/5/2010).

Selain itu, para suporter berkonstum oranye ini juga terlibat perang batu dengan warga di daerah Poncol, Senen, Jakarta Pusat. Saling lempar batu juga terjadi antara Jakmania di Jl Panjang, sekitar Joglo arah ke Kebon Jeruk. “Tawuran lempar-lemparan batu Jakmania di Kramat Sentiong. Hati-hati apabila sedang melintas,” imbau pihak Kepolisian.

Jakmania vs Warga Tawuran di Pejompongan
Suporter Persija Jakarta, Jakmania, terlibat tawuran dengan warga di sekitar Pejompongan, Jakarta Pusat. Mereka saling melempar batu. “Tawuran lempar-lemparan batu Jakmania dengan warga di sekitar TL Karet (Pejompongan),” tulis TMC Polda Metro Jaya di situs twitter pukul 19.40 WIB, Minggu (30/5/2010).

Sebelumnya, suporter berkostum oranye ini juga terlibat tawuran di depan Gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.50 WIB. “Tawuran lempar-lemparan batu antar supporter di depan DPR Gatsu (arah ke Slipi),” tulis TMC. Pihak kepolisian pun mengimbau agar pengendara maupun warga yang melintas di sekitar lokasi berhati-hati.

The Jak Bubar, Jl Sudirman Macet
Suporter Persija dan Arema berangsur-angsur mulai meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Akibatnya Jl Sudirman, persisnya di depan pintu utama GBK dipadati suporter. Lalu lintas tersendat. Nampak, bus-bus yang dikendarai oleh kedua suporter beriringan meninggalkan stadion. Mereka melalui pintu utama, keluar melalui Jl Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2010).

Selain itu, di pinggir-pinggir jalan dipenuhi para suporter yang memakai kaos berwanrna oranye. Bahkan, halte busway ‘Senayan’ ikut disesaki oleh para penonton yang hendak pulang dengan naik busway.

Meski timnya kalah 1-5 atas Arema Malang, suporter persija juga tetap bernyanyi-nyanyi. Sebagian suporter yang duduk diatas atap kendaraannya bahkan menabuh gendang yang dibawanya, serta tak henti bersorak-sorak. Sementara itu, suporter arema rencananya akan langsung pulang ke Malang, malam ini juga.

Polisi Sita DVD Porno dan Miras
Bukan hanya bambu, batu dan bom molotov saja saja yang disita aparat kepolisian dari suporter Persija dan Arema. Polisi juga menyita DVD porno dan dua botol minuman keras. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya kini menggelar barang bukti yang disita petugas dari para suporter.

Sejumlah benda-benda yang bisa disalahgunakan itu adalah 5 bom molotov, 6 buah gir sepeda yang diikat dengan sabuk, 1 buah samurai, 1 stik golf, 7 buah anak panah, dan beberapa batu-batu kerikil. Polisi juga menyita pecut dari ikan pari yang dibawa oleh Ilham (16). “Saya bawa ini, hanya buat jaga-jaga saja, siapa tahu ada rusuh,” ucap Ilham saat ditanya polisi.

Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 DVD porno, 2 minuman keras, 6 buah pilox. DVD porno itu bersampul Thailand Movie Collection. Sebelumnya, saat pertandingan Persija vs Arema berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, polisi pun berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antara suporter.

Ribuan Suporter Tanpa Tiket Jebol Pintu Gelora
Ribuan suporter Persija Jakarta dan Arema Malang, Minggu (30/5), yang belum memiliki tiket berupaya memaksa masuk ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga pertandingan kedua tim. Dorong-dorongan pun tak terelakkan lagi.

Petugas keamanan sempat kelimpungan menahan dorongan suporter. Gas air mata disemprotkan dan suporter sempat membubarkan diri. Namun, tak lama berselang dorong-dorongan kembali terjadi dan kali ini petugas tak mampu lagi menahan dorongan suporter. Akhirnya 5 menit pintu jebol dan ribuan suporter masuk tanpa tiket.

Sementara itu, di luar stadion, ribuan suporter masih menyemut dan berupaya menjebol pintu lagi. Beberapa sisanya memilih duduk-duduk di luar stadion. Yel-yel ‘Buka Pintu’ pun terus bergema. “Buka-buka-buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga!,” tutur suporter kompak.

50 Kendaraan Suporter Persija-Arema Ditilang
Sebanyak 50 kendaraan suporter Persija dan Arema ditilang oleh Satlantas Polda Metro Jaya. Kendaraan ini ditilang karena mengangkut penumpang di atas atap kendaraan. “Sampai saat ini kita sudah menertibkan muatan yang ada di atas kendaraan. Sejauh ini sudah ada 50 kendaraan yang ditertibkan,” ujar Wakasat Pengaturan Direktorat Satlantas Polda Metro Jaya, Kompol Gunawan, Minggu (30/5/2010).

Kendaraan yang ditilang ini terdiri dari Bus, Metromini, dan kendaraan bak terbuka. “Tujuan razia ini untuk mengantisipasi mencegah supaya tidak terjadi keributan. Kalau bawa alat-alat senjata tajam, kami sita. Tujuannya kalau terjadi keributan setidaknya mengurangi risiko,” terang Gunawan.

Tiap kendaraan yang ditilang, disita STNK dan diberi surat tilang. Para penumpang yang awalnya berada di atap kendaraan, disuruh turun dan duduk di kursi penumpang. Beberapa kendaraan nampak dimasukkan di halaman Polda Metro Jaya.

3 Suporter Persija Bawa Cutter, Gir, dan Samurai
Menjelang pertandingan laga Persija Jakarta versus Arema Malang di Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (30/5/2010), Polda Metro Jaya melakukan razia suporter. Sedikitnya 3 suporter terpaksa diamankan lantaran kedapatan membawa senjata tajam

Razia dilakukan di lapangan Polda Metro Jaya. Seluruh kendaraan yang terlihat mengangkut suporter dihentikan dan digiring ke lapangan Polda Metro Jaya. Razia sendiri dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Barang-barang bawaan suporter yang dinilai berbahaya, langsung diamankan. Sebanyak 70 orang dari Ditlantas dan Samapta Polda Metro Jaya dikerahkan.

Tiga orang yang diamankan adalah Ryan, warga Bekasi; Toni, warga Citerep; dan Jimmy, warga Kramat Jati yang semuanya kebetulan suporter Persija. Ryan ditangkap lantaran kedapatan membawa cutter. Namun ketika dikonfirmasi ia berkelit bukan miliknya. “Ini bukan punya saya kok,” belanya.

Sementara Toni yang dalam tasnya ditemukan gir mengaku sengaja membawa ‘senjata’ itu. “Buat jaga-jaga dong,” teriaknya lantang. Lain halnya dengan Jimmy, ia kedapatan membawa sebilah samurai. Ia pun tak bisa berkutik ketika digeledah.

Hingga pukul 14.45 WIB, polisi berhasil mengamankan belasan batang bambu, puluhan ikat pinggang bermata tajam, 4 buah batu, 2 tabung gas zippo, 5 kaleng cat semprot dan 1 botol miras berlabel Anggur Buah. Informasi dari kepolisian, razia akan terus dilakukan hingga pertandingan berlangsung sore nanti. Para suporter pun bertindak kooperatif dengan petugas. Mereka tidak menolak untuk diperiksa.

Arema Permalukan Persija 5-1
Nampaknya, para suporter Jakmania mengamuk karena jago kesayangannya Persija dipermalukan kalah telak dengan skor 1-5 di kandang sendiri. Dalam laga ini, pemain Arema terus menggempur pertahanan Persija. Hingga pertengahan babak kedua, Arema telah unggul 5-1 atas tim tuan rumah.

Striker asal Singapura Nor Alamsyah membuat suporter Arema Indonesia bersorak. Nor mencetak gol keduanya di pertandingan terakhir ISL 2009/2010 sekaligus memperbesar keunggulan tim Singo Edan.

Gol ketiga Arema dicetak oleh Rohman. Rohman yang berdiri bebas berhasil mengoyak jala tim Macan Kemayoran melalui tendangan yang akurat. Sebelumnya, pemain senior Bambang Pamungkas sempat membuka peluang Persija setalah memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 lewat gol cantiknya.

Bambang yang berhasil lolos dari jebakan off-side mengecoh kiper Arema melalui sontekan pelan. Kiper Arema yang berlari menuju luar kotak penalti untuk menghadang Bambang hanya bisa terpaku saat bola yang dilambungkan Bambang melewati kedua tangannya. (*/dtc/jpc/tt)

30
May
10

Kenegaraan : Pimpinan KPK Seperti Apa yang Dicari ?

Pimpinan KPK

VIVAnews

By Umi Kalsum, Anggi KusumadewiMinggu, 30 Mei
KPK

VIVAnews – KPK identik dengan tugas berat pemberantasan korupsi. Risiko kerjanya pun tak main-main. Belum lekang dari ingatan adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Ryanto. Kasus itu pun belum lagi tuntas hingga kini. Lantas, pimpinan KPK seperti apa yang kini dicari panitia seleksi (pansel) KPK?

“Yang tidak mencari kekuasaan, yang tidak mencari uang, yang tidak dipusingkan lagi oleh ekonomi keluarga, yang tidak ingin dilayani, yang tidak mencari sarana balas dendam, yang berani melangkah, yang berkarakter, dan yang berjiwa pemimpin,” tandas anggota pansel KPK, Rhenald Kasali, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, ‘Mencari Pimpinan KPK’ di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2010.

Rhenald mengakui, tugas KPK memang berat. Oleh karena itu, ia tidak mengharapkan calon pelamar yang hanya bisa berwacana, tanpa berani melangkah dengan solusi dan tindakan konkret. Rhenald menegaskan, pansel tidak mencari orang yang berkemampuan teknis, karena yang dipentingkan di sini ialah inisiatif. “Dalam konteks inisiatif itu, karakter dan keberanian lebih utama,” imbuhnya.

Rhenald mengingatkan agar semua pihak tidak tertipu dengan penampilan luar calon. “Don’t judge a book by its cover — jangan lihat orang dari casing-nya,” kata Rhenald. Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika dulu menyeleksi M Jasin dan Haryono Umar — dua pimpinan KPK saat ini.

“Waktu interview dulu, kemampuan Jasin dan Haryono juga belum kelihatan. Dari luar, Jasin seperti orang yang tipikal kelemak-kelemek (lamban). Sementara Haryono saat wawancara, kepalanya malah miring terus,” ujar Rhenald memancing tawa hadirin.

Namun, tutur Rhenald, setelah diseleksi secara cermat, kini terbukti kedua orang tersebut berintegritas dan berkemampuan tinggi. “Kalau sudah kerja, tak ada kata berhenti. Tancap gas,” sahutnya.

Saat ini M Jasin menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data. Sedangkan Haryono Umar menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Pengawasan Internal, dan Pengaduan Masyarakat. “Kami jelas tidak memilih malaikat, karena tidak ada manusia yang juga malaikat. Tapi kami memilih yang terbaik, dan itu tidak semata terbaca dari penampilan luar serta hasil psikotes,” tukas Rhenald.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, juga mengakui bahwa kerja KPK sangat berat. “Saya bukannya tak terpikir untuk ikut mencalonkan diri. Tapi tantangan pimpinan KPK itu maha berat,” ujarnya dalam forum yang sama. Hal ini, menurutnya, diperparah dengan proteksi yang lemah terhadap pimpinan KPK.

“Begiti dikriminalkan seperti yang kemarin menimpa Chandra dan Bibit, harus berhenti bertugas sementara,” kata Denny. Akibat lemahnya proteksi dan beratnya tugas pimpinan KPK, maka Denny tak hera apabila lowongan pimpinan KPK kini relatif sepi peminat. Orang baik-baik pun, ujarnya, akan berpikir berkali-kali untuk hadir di meja pendaftaran pimpinan KPK.

Hingga hari ini, pansel mencatat sudah ada belasan orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, di antaranya pengacara OC Kaligis dan Farhat Abbas.

(umi)

4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPK

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/05/2010 | 11:42 WIB 4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPKJakarta – Pendaftaran calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu. Namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya? Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menduga ada 4 alasan mengapa orang bersih enggan mendaftar.

Pertama, karena faktor kans yang dipilih hanya satu orang. Kedua, soal kekhawatiran mereka karena tidak punya cantolan politik di DPR.  “Ketiga, karena khawatir dikriminalisasi kalau jadi pimpinan KPK,” ungkap Emerson saat dihubungi, Jumat (28/5/2010) malam.

Faktor lainnya, menurut Emerson, bukan datang dari si calon melainkan dari Pansel. ICW menilai Pansel hanya bersifat pasif menampung calon pimpinan KPK. “Seharusnya menjemput bola, jangan menunggu. Karena kita bisa memilih orang-orang yang bagus dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga kriterianya jelas,” imbuhnya.

Emerson juga mengingatkan agar Pansel tidak memaksakan untuk meloloskan calon yang tidak kredibel. Sebab, resiko meloloskan orang yang tidak kredibel bisa menghancurkan KPK. “Jika tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan,” seru aktivis ICW.

Tes di DPR Jadi Hambatan Calon Berintegritas Daftar KPK
Jabatan pimpinan KPK harus dijabat calon yang berintegritas. Tapi banyak calon yang memiliki rekam jejak seperti itu enggan mendaftar. Alasannya ditengarai fit and profer test di DPR jadi alasan. “Mungkin alasan kewajiban mendaftar atau melamar jadi hambatan, di samping kekhawatiran dan kemalasan menghadapi fit and proper test di DPR,” kata anggota panitia seleksi (Pansel) KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, Sabtu (29/5/2010).

Namun, dengan Pansel menjamin. Seandainya dalam proses seleksi tidak menemukan calon yang berintegritas, Pansel tidak akan memaksakan diri mengajukan calon ke DPR. “Sudah sepakat tidak memaksakan memilih seadanya atau yang pas-pasan,” imbuhnya.

Sebelumnya hal senada juga disampaikan anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Febridiansyah. Dia menilai DPR memiliki kepentingan tertentu atas suatu calon, bukan atas alasan untuk pemberantasan korupsi.

Empat Pantangan Calon Pimpinan KPK
Seleksi calon pimpinan KPK segera dimulai. Panitia seleksi calon pimpinan
KPK mewajibkan calon pimpinan KPK tidak memiliki empat motif negatif. “Kita tidak mencari orang yang motifnya berkuasa, motif of power. Ini bisa merusak kinerja KPK,” kata anggota pansel KPK Rhenald Kasali dalam Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).

Rhenald menyampaikan, calon pimpinan KPK tidak boleh tertarik dengan pekerjaan barunya karena uang. Gaji pimpinan KPK memang cukup besar, orang seperti ini dikhawatirkan akan mengumpulkan uang dengan melawan hukum.

“Motif kedua adalah motif of money. Jangan berpikir bahwa 40 juta rupiah adalah besar dan jangan mencari uang menggunakan wewenangnya,” terangnya.

ICW Minta Pansel Pimpinan KPK Tegas Soal Syarat Usia Pendaftar
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi Pimpinan KPK tegas soal persyaratan usia pendaftar. Jika tidak, Pansel bisa melanggar ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kita minta Pansel bersifat tegas terhadap pendaftar-pendaftar yang tidak memenuhi kriteria pimpinan KPK. Coret langsung saja,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Jumat (28/5/2010).

Emerson mengatakan, UU KPK sudah jelas mengatur bahwa usia minimun pimpinan KPK yakni 40 tahun sedangkan batas maksimal 65 tahun. “Pendaftaran tetap boleh saja diterima tapi kalau meloloskan dia melanggar UU,” imbuhnya.

Seperti diketahui Farhat Abbas dan OC Kaligis berencana akan mengajukan uji materi Pasal 29 Undang-Undang KPK ini ke Mahkamah Konstitusi. Farhat mengatakan pembatasan usia tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi warga negara yang mau mengabdi pada negara.

Pendaftaran calon pimpinan KPK sudah digelar sejak 25 Mei 2010 hingga 14 Juni 2010. Sejumlah calon sudah mendaftar, namun hanya beberapa orang yang sudah memenuhi persyaratan berkas. Di antara para pendaftar ada advokat OC Kaligis, Alamysah Hanafiah, dan Farhat Abbas.

Awas, Titipan Istana di Calon Pimpinan KPK
Proses seleksi calon pimpinan KPK akan mengalami banyak halangan terutama dalam mendapatkan pimpinan KPK yang objektif dan independen. Hambatan tersebut bukan saja terjadi di DPR, seperti yang diperkirakan banyak orang, tetapi juga di panitia seleksi yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa proses seleksi pimpinan KPK ini memang tidak mudah. Proses seleksi di DPR misalnya seringkali banyak dimuati kepentingan politis dan praktek suap seperti misalnya yang terjadi pada saat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom. Sebab itu Mahfud menyatakan calon pimpinan KPK terkadang mesti banyak uang. “Terkadang si calon pimpinan KPK mesti banyak uang. Ini untuk membagi-bagikan uang (suap) kepada anggota DPR agar memilihnya,” ujarnya Kamis (27 Mei 2010).

Senada dengan Mahfud MD, Koordinator ICW Eemerson Junto juga menyatakan bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR nanti rawan money politic dan kepentingan politik. Ia mengkhawatrikan DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang galak dan yang membuat aman bagi anggota DPR. “Biasanya, DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang tidak galak dan aman bagi DPR. Proses seleksi ini memang rawan money politic dan kepentingan. Mudah-mudahan DPR sekarang ini tidak,’ ujarnya.

Sebab itu keduanya meminta kepada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal proses seleksi ini agar transparan dan tidak dimasuki oleh kepentingan segelintir orang tertentu. Hal tersebut penting mengingat KPK dalam beberapa waktu ini mengalami hambatan dan ‘serangan’ dari pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk melemahkan KPK. Sebab itu, upaya pemelahan KPK diproses seleksi calon pimpinan juga bisa saja terjadi.

Sebetulnya, proses seleksi pimpinan KPK ini bukan saja rawan di DPR, tetapi juga rawan di Panitia Seleksi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Sebagai seorang mentri yang bertanggungjawab soal hukum ia mesti mencari seorang pimpinan KPK yang independen. Tetapi sebagai menteri yang dipilih oleh SBY, maka ia bisa saja diintervensi oleh kepentingan tertentu.

Patrialis Akbar sebetulnya bisa dikatakan sebagai loyalis SBY. Dalam beberapa kesempatan ia membenarkan apa yang diutarakan atau yang dilakukan oleh SBY. Sebagai seorang loyalis kepada atasannya ia diperkirakan akan mengamankan Istana dengan cara memasukkan calon pimpinan KPK titipan Istana. Pengurus KNPI Liyus Oktari misalnya melihat ajang proses seleksi KPK ini bisa saja dijadikan sebagai upaya lebih lanjut untuk melemahkan KPK. Caranya dengan memasukkan orang titipan Istana di kursi pimpinan KPK atau memasukkan orang parpol tertentu.

“Proses seleksi ini bisa jadi ajang pelemahan KPK selanjutnya. Melemahkan KPK dengan cara memasukkan titipan Istana atau parpol tertentu di kursi pimpinan. Agar nanti KPK menjadi macan  ompong,” ujarnya kepada jakartapress.com. Lantas, bagaimana dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan penguasa atau kalangan ‘dekat’ Istana. Dan tentu saja pbagaimana penyelesaian skandal Century apabila calon pimpinan KPK berasal dari katabelece atau titipan Istana? (*/dtc/jpc)

30
May
10

PEPORA : Sri Mulyani Indrawati, Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk, IMF dan World Bank [makalah Kwik Kian Gie]

SRI MULYANI INDRAWATI (SMI), BERKELEY MAFIA, ORGANISASI TANPA BENTUK (OTB), IMF DAN WORLD  BANK (WB)

Oleh Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya sebegai berikut.

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru mengangisnya tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai managing director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi konperensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini ?

Dalam konperensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia.

SMI diberi waktu 72 jam untuk memberikan jawabannya menerima atau menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak membutuhkan waktu itu, karena dalam 24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran itu.

Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia berfungsi di WB hanya 25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang lebih lama untuk majikannya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak apa-apa kalau jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.

Mustahil bahwa WB yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak mengetahui dan tidak mengikuti bekerjanya Pansus Century di DPR. Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di Jakarta dan kantor pusatnya tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya juga mustahil bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya, SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.

Tetapi WB yang di seluruh dunia mengumandangkan dan mengajarkan Good Governance dan  jagoan dalam menegakkan supremasi hukum melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan menganggap keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai tidak ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa sikap yang demikian oleh WB didukung oleh

Presiden RI, sedangkan SMI bersikap tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama WB ada di belakangnya.

Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk saya sendiri yang bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan menimbulkan gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji.

Yang lebih mengejutkan lagi yalah praktis tidak ada elit politik Indonesia yang marah kepada WB. Sebaliknya, dalam konperensi persnya Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director.

Ada suara dari DPR, terutama dari Faisal Akbar (Hanura) yang menyerukan agar SMI dicekal sebelum pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan kesimpulan bahwa SMI memang bersih dalam kebijakannya bailout Century. Namun pernyataan yang sangat logis ini tidak bergaung. Respons dari KPK justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan di Washington, DC. Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa pemeriksaan semacam ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya seorang managing director–nya diperiksa oleh KPK di markas WB di Washington, DC.

Tadinya saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang managing director oleh KPK di Washington, DC pasti akan menarik perhatian pers internasional. Ternyata salah. Kenyataan adanya pengangkatan seorang MD WB yang bermasalah sama sekali tidak menarik perhatian pers internasional, terutama pers AS. Masih segar dalam ingatan kita betapa hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul Wlfowitz terlibat skandal, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa artinya ? Begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada ?

Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan SMI dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk tangan sambil berdiri (standing ovation) dari orang-orang seperti Gunawan Mohammad, Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar mengundang renungan apa gerangan yang ada di belakang ucapannya yang hanya sepotong tanpa penjelasan lanjutannya itu ? Yaitu : “Saya menang”, “Jangan lagi ada pemimpin yang tidak melindungi atau mengorbankan anak buahnya.” “I will come back” yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “ I shall return”. Akankah SMI membentuk semacam pemerintahan in exile yang akan kembali menjadi Presiden RI ? Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang paling cocok untuk menjadi Presiden RI di tahun 2014.

Di satu pihak demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI dalam beberapa pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan wajah yang sangat-sangat sedih ketika berpidato dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru. Ada apa ? Sedihkah ? Menurut SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa “plong”, merasa lega. Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu ? Kalau lega, apalagi “plong” biasanya bersorak sorai.

Apa pula yang menyebabkan Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tanpa yang bersangkutan diberitahu sebelumnya. Anggito mengetahuinya dari media massa seperti kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan diri, membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam, manipulatif, raja tega, main diktator, ataukah ada kekuatan besar, ada big stream that Presdient SBY can not resist ?

METAFORSA BERKELEY MAFIA MENJADI ORGANISASI TANPA BENTUK (OTB)

Fenomena adanya sekelompok ekonom yang dikenal dengan sebutan Berkeley Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang dihayati oleh kelompok ini juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas.

Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia sudah dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam Konperensi Jenewa di bulan November 1967 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir tulisan ini. Awalnya kelompok ini adalah para ekonom dari FE UI yang disekolahkan di Universitas Berkeley untuk meraih gelar Ph.D. Tetapi lambat laun menjadi sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat kompak dan kokoh ideologinya. Ideologinya mentabukan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka yang merugikan bangsanya sendiri. Lambat laun para anggotanya meluas dari siapa saja yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di Universitas Berkeley, bahkan tidak pernah belajar di UI menjadi anggota. Mereka membentuk keturunan-keturunannya.

Anggotanya ditambah dengan para sarjana ilmu politik dari Ohio State University dengan Prof. Bill Liddle sebagai tokohnya, karena dia merasa dirinya “Indonesianist” dan diterima oleh murid-muridnya sebagai akhli tentang Indonesia. Paham dan ideologi yang dihayatinya sama.

Kemudian diperkuat dengan orang-orang yang merasa dirinya paling pandai di Indonesia, sedangkan rakyatnya masih bodoh. Sikapnya seperti para pemimpin dan kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) dahulu, yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Kecenderungannya memandang rendah dan sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau menjawab kritikan terhadap dirinya, melainkan disikapi dengan senyum yang khas, bagaikan dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal dengan sikap “senyum dewata”. Dengan senyum dewata banyak masalah sulit yang sedang menggantung memang menjadi lenyap.

Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia sebaiknya diganti dengan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Ilustratif tentang adanya OTB ini adalah pidato Dorodjatun Kuntjorojakti yang pertama kali dalam forum CGI sebagai Menko Perekonomian dalam kabinet Megawati. Kepada sidang CGI diberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya bahwa dia mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena dia selalu asistennya Prof. Ali Wardhana dan dekat dengan Prof. Widjojo Nitisastro. Selanjutnya dikatakan bahwa “dirinya bukan anggota partai politik. Tetapi kalau toh harus menyebut organisasinya, sebut saja Partai UI Depok”. Setengah bercanda, setengah bangga, secara tersirat Dorodjatun mengakui bahwa OTB memang ada, pandai, profesional dan berkuasa.

KAITAN Sri Mulyani Idrawati (SMI), PERAN KELOMPOK “BERKELEY MAFIA” DAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI MANAGING DIRECTOR DI BANK DUNIA.

Jauh sebelum SMI menjadi “orang”, Berkeley Mafia sudah lahir dan sangat instrumental buat kekuatan asing. SMI adalah salah satu kader yang berkembang menjadi “Don”.

Marilah kita telusuri sejarahnya. Pencuatan Berkeley Mafia yang pertama kali dan fenomenal terjadi di Jenewa di bulan November 1967, ketika mereka mendukung atau lebih tepat “mengendalikan” pimpinan delegasi RI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tentang hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan mengutip John Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson yang akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada jejak dan track record SMI.

JEJAK SMI DAN TRACK RECORD-NYA SEBAGAI KADER OTB YANG SANGAT GIGIH DAN MILITAN

SMI adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang militan dari OTB. Seperti yang lain-lainnya, karir dimulai dari FE-UI. Karirnya yang menonjol tidak sebagai dosen, tetapi sebagai Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI). Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa FE UI dan Departemen Keuangan adalah pusat pengkaderan OTB.

Ketika sudah terlihat jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun 1999, dan Ketua Umumnya Megawati diperkirakan pasti akan menjadi Presiden, Kongres-nya di Bali menarik perhatian dari seluruh dunia. Saya terkejut melihat SMI, Dr. Sjahrir almarhum dan teknokrat Berkeley Mafia lainnya hadir dalam Kongres tersebut yang mendapat tempat khusus di stadion berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di kursi di bawah panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama dengan massa yang mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Buat saya sangat mengherankan karena Berkeley Mafia adalah arsitek pembangunan ekonomi di era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap berseberangan dan sangat melecehkan serta memandang rendah PDI-P. Mengapa mereka sekarang hadir dalam Kongres PDI-P ? Ternyata mereka dibawa oleh orang yang ketika itu sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada Megawati sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.

Dari sini sangatlah jelas bahwa buat OTB, yang penting memegang kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa ideologi Presidennya. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang saya sebut OTB tadi dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka selalu memegang tampuk kekuasaan ekonomi.

Ketika pak Harto mengundurkan diri dan digantikan oleh Habibie, walaupun sudah tidak 100% lagi, kekuasaan ekonomi ada di tangan para menteri OTB.

Sejak pak Harto berkuasa sampai dengan Megawati, dua Don dari OTB, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana selalu secara resmi penasihat Presiden atas dasar Keputusan Presiden.

Habibie digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur tidak ada satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian Gie (KKG), Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan dan Industri Jusuf Kalla. Tiga orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan OTB dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh OTB.

Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh kekuatan internasional dan kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk memecat KKG. Karena sudah lama bersahabat, Gus Dur menceriterakannya terus terang kepada KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan SMI sebagai sekretarisnya. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya berfungsi sebagai embel-embel. Mereka tidak pernah aktif kecuali SMI dan Emil Salim. DEN berhak menghadiri setiap rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Sebelum dan setelah KKG menjabat Menko EKUIN DEN tidak pernah ada. Jadi DEN memang khusus diciptakan untuk menjaga, mengawasi dan memata-matai KKG supaya jangan neko-neko terhadap OTB dan kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Dalam rapat koordinasi yang pertama KKG mengatakan kepada para menteri yang ada dalam koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF yang mengawasi dengan ketat pelaksanaan Letter of Intent (LoI). Banyak dari butir-butir dalam LoI yang merugikan bangsa Indonesia, antara lain, bea masuk untuk impor beras dan gula harus nol persen, sedangkan ketika itu produksi dalam negeri melimpah. Maka KKG mengatakan supaya para menteri bersikap membela kepentingan bangsa Indonesia, kalau perlu menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan bangsa kita. Kalau mereka menghadapi persoalan KKG sebagai Menko EKUIN akan bertanggung jawab.

Beberapa hari kemudian Emil Salim mendatangi KKG menegur dengan keras bahwa KKG tidak boleh bersikap seperti itu. KKG harus taat melaksanakan semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah sebagai Menko EKUIN yang menandatangani LoI.

Beberapa hari lagi setelah itu, Bambang Sudibyo (Menkeu), KKG dan Emil Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur mempersilakan Emil Salim mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah butir-butir dari LoI.

Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang kabinet diselenggarakan secara khusus yang agendanya tunggal, yaitu membahas LoI. Kepada setiap menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI yang harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan kemudian harus ditandatangani. Menteri-menteri menggerutu diperlakukan seperti anak SD.

Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan “diamput” bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat : SMI.

Sebagai Menko EKUIN KKG ex officio menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp. 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan

dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka Rekap. kedua sebesar Rp. 30 trilyun dilakukan. Darmin Nasution yang ketika itu Direktur di Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia mengusulkan supaya Rekap. dilakukan sekaligus saja sebesar Rp. 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum Rekap. dalam dua tahap. KKG merasa usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa Rekap. dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.

Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang Rekap. BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo yang menceriterakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.

Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap Bank Danamon. Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama Milan Schuster dan Direkturnya puteranya Ali Wardhana, Mahendra Wardhana. Mereka mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap bulannya dan CAR-nya juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah kerugian setiap bulannya. Untuk menutup kerugian ini, surat utang pemerintah yang bernama Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang harus diinjeksikan haruslah Rp. X

yang harus memberikan pendapatan bunga sebesar kerugian Bank Danamon. Maka keluarlah angka Rp. 18 trilyun. Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR yang Rp. 18 trilyun, kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon tidak akan bleeding lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR sebesar Rp. 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan LoI memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG tidak peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti merugi. Kalau rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk menjadikan CAR 8% saja, pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil daripada kerugiannya, sehingga rekapitalisasi tidak akan menghentikan kerugian-nya (masih tetap bleeding).

Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih logis ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal ini, karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan Larry Summers di kantornya di Washington, DC, saya diterima oleh Larry Summers sendiri sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh Timothy Geithner selalu Deputy-nya plus beberapa pejabat tinggi lainnya yang memarahi KKG bahwa KKG selalu menelikung LoI-nya IMF. Ketika saya tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh, dia menceriterakan persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.

Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke Paris Club untuk berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, karena Pemerintah tidak mampu membayarnya. KKG diundang ke Departemen Keuangan guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya perundingan, dan juga diberikan arahan-arahan oleh 3 perusahaan konsultan asing yang terkenal dengan nama “Troika”. Saya lupa nama dari masing-masing perusahaan konsultan tersebut. Dikatakan juga bahwa KKG beserta delegasinya (Dono Iskandar dari BI dan Jusuf Anwar dari Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop tanpa dapat tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan harinya.

KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang seperti itu. KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan gambaran menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan mengatakan bahwa jumlah hutang yang demikian besarnya adalah kesalahan negara-negara pemberi hutang juga, yang sejak tahun 1967 menggerojok hutang kepada Indonesia melalui IGGI/CGI. Setelah mengucapkan pidato singkat ini KKG akan tidur, dan mempersilakan mereka berunding sesukanya. Apa yang merekaputuskan akan dipenuhi oleh KKG kalau dianggap reasoanble dan fair, tetapi kalau  dianggap tidak fair akan ditolak dan KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia sambil mengatakan akan berani menghadapi resiko apapun.

Beberapa hari kemudian Marsilam Simanjuntak (Mensesneg) menelpon KKG memberitahukan bahwa Presiden Gus Dur telah menerbitkan Keputusan Presiden yang membentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang harus mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama perundingan Paris Club. Ketuanya Widjojo Nitisastro dan Sekretarisnya SMI. Memang selama perundingan Widjojo N. dan SMI mengapit KKG dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, supaya mereka menjaga bahwa KKG benar-benar menanggapi pasal demi pasal dari para anggota Paris Club.

Ketika Megawati menjabat Presiden, diberitakan di Kompas bahwa SMI akan menjabat sebagai anggota Board of Directors IMF di Washington mewakili Indonesia. KKG menanyakan hal itu kepada Mega. Beliau terkejut sambil mengatakan : “kok enak saja, kan harus dengan persetujuan saya ?”, sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari kemudian diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan efektif menjabat per tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi kepada Megawati, dan dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani dengan alasan “…daripada, daripada ….”

Konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer. Mereka mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari Pangestu. Boediono menolak yang bisa dipahami. Seusai sidang kabinet Megawati terakhir Boediono berpamitan dengan rekan-rekan menterinya. Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita bisa saja diminta lagi oleh SBY untuk duduk dalam kabinetnya. Tetapi dia (Boediono) tidak akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah fed up dan akan kembali ke kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang hal ini. Maka saya tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk duduk dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau mengumumkan akan melakukan reshuffle kabinet. Saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap” habis-habisan untuk mau menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu. Ini saya gambarkan betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25 Mei 2009 memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang mendorongnya mau menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden dijawab olehnya : “because of a big stream that I can not resist”, yang berarti karena arus (kekuatan) besar yang tidak dapat ditahannya. Saya merasa perlu menceriterakan ini karena hubungannya antara SMI dan Boediono yang sama-sama anggota senior OTB dan sama-sama disodorkan kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang kekuasaan ekonomi di Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam menjelaskan mengapa pengangkatan SMI sebagai managing director WB yang sangat tidak wajar dan menghina bangsa Indonesia itu berjalan demikian mulusnya.

Di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang dalam proses pemeriksaan oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR tentang Bank Century, SMI mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjabat sebagai managing director di WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang kita ketahui bersama.

Saya mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ceriteranya sebagai berikut : hibah dari Uni Eropa kepada Indonesia menurut investigasi WB dikorup. Karena pelaksananya Bappenas, maka saya “diperiksa” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang dipermasalahkan bukan KKG mengkorup, tetapi mengapa KKG membayar kembali hibah yang dituntut oleh WB sebesar USD 500 juta sedangkan yang dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya sebesar USD 500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Tetapi ketika salah paham, bahwa justru KKG yang berkelahi tidak mau membayar dan SMI yang sebagai Menteri Keuangan yang membayarnya, SMI-nya tidak diapa-apakan. KKG juga tidak diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa. Berkaitan dengan ini ada hal sejenis yang terpublikasikan secara luas. Indonesia menerima hutang dari WB sebesar USD 4,7 juta untuk membangun proyek infra struktur. Menurut WB lagi sebagian dikorup, dan karena itu minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta dikembalikan. Tidak jelas dikembalikan atau tidak. Rasanya dikembalikan dan tidak ada konsekwensinya, walaupun dianggap merugikan dan mengacaukan perencanaan keuangan negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan segala sesuatunya akan kebal hukum apabila WB ada di belakangnya. Jelas ini merupakan faktor yang bisa menjelaskan mengapa pengangkatan SMI oleh WB langsung saja mematikan urusannya dengan KPK tentang Century yang sebelumnya demikian gegap gempitanya.

SMI, BERKELY MAFIA, KEKUATAN ASING DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Kekuatan asing yang boleh  dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Ketika KKG sebagai Menko EKUIN pertama kali harus mengucapkan pidato di depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya, kepada KKG disodorkan naskah pidato oleh staf yang jelas anggota OTB. Isinya sama sekali tidak disetujui oleh KKG, dan dia minta kepada staf yang bersangkutan supaya diubah dengan arahan dari KKG. Dia menolak sambil mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa pidato pembukaan IGGI/CGI oleh Ketua Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN. Akhirnya saya membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan saya, yang ternyata isinya mengejutkan pimpinan sidang, Wakil Presiden WB Dr. Kasum.

Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama, kalau Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang jatuh tempo, negara-negara IGGI/CGI ikut bersalah, karena barang siapa memberi utang harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu membayar cicilan utang pokoknya beserta bunganya tepat waktu. Kalau ternyata tidak bisa, negara-negara pemberi utang harus ikut bertanggung jawab dalam bentuk hair cut. Bukan hanya penundaan pembayaran cicilan utang pokoknya saja, yang sifatnya menggeser beban di kemudian hari, sedangkan bunganya membengkak. Kedua, KKG protes penggunaan istilah “negara donor”, dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan oleh WB bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah “negara kreditur” atau “negara pemberi utang”. Ketiga, KKG juga protes digunakannya istilah “aid” atau bantuan, dan minta diganti dengan “loan” atau kredit. Kesemuanya tidak dihiraukan. Belakangan saya mendengar dari Dr. Satish Mishra yang khusus diperbantukan pada Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para ekonom OTB sendiri bersama-sama dengan WB, Bamk Pembangunan Asia dan IMF menyikapinya dengan “let him talk”. Biarlah dia bicara, tidak akan ada dampaknya sama sekali.

SEJARAH PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING DAN KELOMPOK BERKELEY MAFIA

Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa akhli dan pengamat asing melihat peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1967.

Saya kutip apa yang ditulis oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “The New Rulers of the World.” Saya terjemahkan seakurat mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.

Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah “korporatokrasi”, paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi counter part-nya captain of industries atau para korporatokrat.

PARA PERUSAK EKONOMI NEGARA-NEGARA MANGSA

Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa hutanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hit man”, atau  “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13 : “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara penghutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima hutang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima hutang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka semakin besar jumlah hutang semakin baik. Kenyataan bahwa beban hutang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani hutang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

PENUTUP

Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada kekuatan-kekuatan asing, mungkin kekuatan corporatocracy yang diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Sejak Konperensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan oleh John Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan beserta kebijakan-kebijakan yang sangat jelas menjurus pada liberalsasi. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan tersebut, kedudukan asing semakin lama semakin bebas, sehingga akhirnya praktis sama dengan kedudukan warga negara Indonesia. Kalau kita perhatikan bidang-bidang yang diminati dalam melakukan investasi besar di Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB Indonesia yang produknya untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh pajak dan royalti yang sangat minimal.

Bidang-bidang ini adalah pertambangan dan infra struktur seperti listrik dan jalan tol yang dari tarif tinggi yang dikenakan pada rakyat Indonesia mendatangkan laba baginya.

Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran : pertama, memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang yang diberikan di mark up, dan dengan hutang kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama yang termasuk kelompok OTB untuk ekonomi dan kelompok The Ohio Boys untuk bidang politik.

Keseluruhan ini sendiri merupakan ceritera yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan introspeksi betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.

Para penjajah Belanda dahulu menanam berbagai pohon yang buahnya bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi manusia Indonesia bagaikan budak. Kebun-kebunnya sampai sekarang menjadi PTP yang masih menguntungkan.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat vital itu dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan teknologi tinggi. Para pembantunya adalah bangsa sendiri yang berhasil dijadikan kroni-kroninya. Apakah pengangkatan SMI menjadi managing director WB merupakan bagian dari skenario ini saya tidak tahu.

29
May
10

PusKesMas : Anak Pertama, Gigi Kotor, Perokok Pasif, Pasutri Bahagia

bkkbn.go.id

Kelahiran Anak Pertama Buat Pernikahan tak Harmonis?

Ibu dan bayi

REPUBLIKA.CO.ID,Sebuah studi baru menunjukkan kehadiran anggota keluarga baru dapat merenggangkan ikatan erat antara pasangan suami-istri.

Kehadiran seorang anak akan mengubah kehidupan keluarga Anda selamanya. Kebahagiaan yang luar biasa biasanya melanda sang orang tua. Namun, tak jarang, kehadiran anggota keluarga baru ini dapat merenggangkan ikatan erat antara pasangan suami-istri.

Setidaknya, inilah hasil studi baru Universiy of Denver di Colorado. Studi ini mengungkapkan 90 persen pasangan menikah ternyata mengalami penurunan kepuasan dalam pernikahan, segera setelah anak pertama mereka lahir.

Dr. Ian Kerner, seorang konsultan hubungan perkawinan, dan penulis buku populer “She Comes First,” setuju dengan hasil studi ini.  Dr. Kerner mengatakan, “Banyak orang mengira, dengan memiliki anak, mereka memasuki masa paling bahagia.  Namun studi menunjukkan, pada banyak pasangan, kehadiran anak menurunkan kepuasan hubungan.”

Tapi sebetulnya, kata Dr. Kerner, keadaan ini bisa dihindari seandainya pasangan berusaha mempertahankan keintiman. Dan, ini bukan cuma urusan di kamar tidur.

“Ketika Anda punya anak, seluruh perhatian biasanya tercurah pada anak dan Anda melupakan pasangan Anda.  Padahal, kalau Anda memeluk pasangan Anda sekitar 20 detik saja, kadar hormon oksitosin akan meningkat. Hormon ini akan meningkatkan rasa keterikatan,” ujar Dr. Kerner.

Sesekali Anda juga bisa menetapkan suatu malam sebagai malam kencan, tanpa dipusingkan urusan anak. Dr. Kermer mengingatkan kepada para pasangan, “Kencan itu penting, tapi (sayangnya) banyak orang melupakannya. Anda harus bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang menggairahkan hubungan.” Dan, jangan pernah beralasan Anda terlalu lelah — sekali sepekan — untuk melakukan hal intim.

Red: Krisman Purwoko

Gigi Kotor Bisa Sebabkan Gangguan Jantung?

Jumat, 28 Mei 2010, 13:49 WIB

afp

Gigi Kotor Bisa Sebabkan Gangguan Jantung?

Penelitian di Skotlandia menemukan gigi kotor meningkatkan risiko gangguan jantung.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS–Anda jarang membersihkan gigi. Waspadalah, ternyata gigi yang kotor meningkatkan risiko gangguan jantung. Fakta ini terungkap dari penelitian yang dilakukan oleh University College London, Skotlandia. Mereka yang menggosok giginya dua kali sehari, lebih kecil risikonya terkena gangguan jantung.

Penelitian ini dijalankan dengan melibatkan 11 ribu responden di Skotlandia. Mereka ditelusuri silsilahnya, rekam mediknya, juga gaya hidupnya. Sebanyak 7 dari 10 responden mengaku menggosok gigi dua kali sehari. Sedangkan 6 dari 10 responden menyatakan rutin periksa ke  dokter gigi tiap enam bulan sekali.

Mereka yang jarang menggosok gigi, memiliki 70 persen lebih tinggi risiko terserang penyakit jantung. Faktor tersebut tidak berubah ketika unsur lain yang mendorong gangguan jantung seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan sebagainya, ikut dihitung.

Namun British Medical Jurnal melaporkan bahwa penelitian tersebut secara keseluruhan kaitan antara kebersihan gigi dan serangan jantung masih rendah. Saat ini diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan hubungan tersebut. Apakah gigi yang kotor benar-benar menjadi penyebab gangguan jantung, ataukah hanya sekadar indikator risiko?

Red: irf
Sumber: afp

corbis

Gawat, Perokok Pasif Bisa Juga Mengalami Ketergantungan

Dilarang merokok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Ketergantungan tak hanya identik dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Kalangan medis berkeyakinan, ketergantungan rokok lebih berat ketimbang narkoba.

Menurut Pengajar Departemen Kardiologi dan Vaskuler, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. H. Aulia Sani, SpJK(K), untuk melepaskan diri dari ketergantungan kokain atau morfin memerlukan perjuangan keras sampai harus direhabilitasi. Namun, lepas dari rokok 5 hingga 10 kali lipat lebih sulit dari narkoba.

“Ketika seseorang merokok, nikotin akan terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Kemudian,reseptor alpha 4-Beta 2 yang menerima nikotin dalam otak akan memicu pelepasan hormon dopamin yang memberi rasa aman,” ungkapnya, saat berbicara dalam acara “Break Free” Semangat Bebaskan Diri Dari Jeratan Adiksi Nikotin, di Jakarta, Rabu, (26/5).

Ketika kadar hormon berkurang, maka orang akan kembali merokok. “Inilah yang membuat seseorang ketagihan rokok dan rasa ketagihan itu sulit dihilangkan lantaran faktor dopamin,” tegasnya.

Efek ketagihan ini, lanjut Aulia menjelaskan, mengakibatkan efek psikoaktif 5-10 kali lebih banyak ketimbang kokain dan morfin dan jauh lebih mudah memperoleh rokok jauh dibanding narkoba.

Yang tak kalah berbahaya, ketagihan tidak hanya menimpa perokok aktif. Perokok pasif juga bisa mengalami hal yang sama. Hanya saja, tingkat ketagihan tidak separah efek ketagihan perokok aktif.

“Perokok pasif juga bisa mengalami ketergantungan, dan efek pada perokok pasif ini jauh lebih berbahaya karena menghirup pembakaran zat lain,” tukas pakar kejiwaan, Triwibowo T Ginting.

Menurutnya, kadar nikotin  yang dihirup perokok pasif tercampur pula dengan pembakaran zat lain. Akibatnya, nikotin yang masuk ke dalam reseptor alpha 4 beta-2 mempengaruhi keingan mengirup kembali asap rokok. “Sekali lagi, itu tidak berbahaya ketimbang perokok aktif. Namun, sebaiknya menjauhi asap rokok,” tukasnya.

Seandainya, individu sudah ketagihan. Sebaiknya yang bersangkutan mengikuti program menghilangkan ketergantungan nikotin. Program yang dimaksud tentu jauh lebih ringan ketimbang perokok pasif. Penangan yang diberikan lebih kepada pemberian informasi tentang bahaya rokok, motivasi dan solusi menghadapi ruangan berasap rokok.

Butuh Pendamping

Dalam kesempatan yang sama, Triwibowo T Ginting juga memaparkan saat ini terdapat 70 persen perokok ingin berhenti, tetapi hanya 5-10 persen yang dapat berhenti tanpa bantuan orang lain.

Ia menyebut, perokok selalu memiliki banyak alasan untuk mempertahankan kebiasaan merokoknya sekalipun ingin berhenti.”Motivasi kuat dari perokok itu sendiri untuk berani berhenti dan motivasi dukungan juga diperlukan dari lingkungan sekitar perokok tersebut,” tukasnya.

Tribowo menuturkan, untuk menumbuhkan motivasi berhenti merokok dapar dilakukan dengan cara menceritakan dampak-dampak negatif merokok baik dari segi kesehatan maupun dampak ekonomi dan sosial. “Cerita itu harus diulangi secara terus menerus sehingga perokok ragu untuk merokok,” singkatnya.

Namun, kata dia, hal utama yang harus dipenuhi adalah kepercayaan kepada perokok ketika berniat untuk berhenti. Sayangnya, sebagian masyarakat cenderung acuh dan tidak menghargai perokok untuk berhenti. Padahal melalui kepercayaan ini dapat menumbuhkan sikap percaya diri perokok untuk mulai berhenti.

Usai memberikan kepercayaan kepada perokok, ia menyarankan kepada setiap anggota keluarga atau lingkungannya untuk menghabiskan waktu bersama guna menghilangkan keinginan merokok.

“Habiskan waktu dengan kegiatan positif seperti menonton film bersama, atau berolahraga. Keluarga juga dapat membantu seperti mengalihkan keinginan melalui permen atau buah-buahan,” sarannya.

Setelah itu, kata Triwibowo, yakinkan para perokok bahwa mereka sanggup mengubah gaya hidup jauh lebih sehat.

Red: Ririn Sjafriani
Rep: cr2
corbis

Pria Menikah yang Bahagia Justru Cenderung Bercerai, Lho Kok?

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON–Pernikahan seharusnya menghadirkan kebahagiaan bagi sepasang suami-istri. Namun, hasil riset menunjukan laki-laki menikah dan jauh lebih bahagia dari istrinya berisiko besar bercerai. Sebaliknya, hasil riset juga mengungkap laki-laki yang menikah dan terlihat kurang bahagia ketimbang istrinya, maka rumah tangga mereka bakal langgeng selamanya.

Tim Riset yang dipimpin Cahit Guven, Pakar Kesejahteraan dan ekonomi dari Deakin University, Australia percaya pernikahan menjadi kuat ketika pasangan memiliki level kebahagian yang sama. Artinya, mereka menikmati kebahagian yang sama.

“Studi sebelumnya menunjukan pasutri yang menikah dengan latar belakang pendidikan, usia, negara, etnis, agama dan sosial yang sama maka mereka jauh lebih bahagia dan pernikahan mereka langgeng selamanya,’ tukasnya seperti diktuip dari telegraph akhir pekan ini.

Guven menyebutkan di Australia lebih dari 53 persen perempuan begitu bahagia ketika menikah dengan laki-laki yang sederajat. Di Inggris angka itu meningkat hingga 61 persen bahkan di Jerman jauh lebih tinggi yakni 70 persen.

“Riset yang kami jalankan mencoba untuk menggali perspektif dan juga menunjukan kebahagiaan tidak secara otomatis terdistribusi ke masing-masing pasangan. Akibatnya risiko bercerai begitu besar,” katanya.

Studi yang nantinya dipublikasi di Jerman dengan judul “You Can’t Be Happier Than Your Wife: Happiness Gaps and Divorce” itu melibatkan 10 dari ribuan pasangan dari Inggris, Australia dan Jerman. Riset kemudian fokus pada pertanyaan, mengapa perbedaan rasa bahagia dari suami dan istri bisa memicu perceraian.

Peneliti mengungkap perbedaan kebahagian lebih banyak muncul ketika sebagian dari sitri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jika mereka memiliki latar sosial berbeda dan adanya perbedaan pendapatan. Namun, perbedaan itu segera mengerucut ketika pasutri memiliki kesamaan latar sosial, agama, berbagi tugas, pelajar dan pensiun.

Secara krusial, peneliti menemukan suami yang lebih bahagia ketimbang istrinya merupakan risiko terbesar yang mengarah pada perceraian. Pada kasus itu, perempuan yang merasa tidak bahagia segera mengawali proses perceraian. Peneliti menggarisbawahi suami yang bisa menjaga istri dengan baik merupakan resep jitu pernikahan yang langgeng.

Red: Ririn Sjafriani
Rep: cr2



Blog Stats

  • 3,242,738 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…