Archive for December, 2016

29
Dec
16

Kenegarawanan : Politik SEREMPAK (Segerakan Revolusi Mental PANCASILA Kokoh)

Logo Segilima GPA45

Selamat Tahun Baru 1 Januari 2017

Politik SEREMPAK (Segerakan Revolusi Mental PANCASILA Kokoh)

‎Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45

http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/

Advokasi 2712 : PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

http://sinarharapan.net/2016/12/perppu-politik-kedaulatan-pancasila-indonesia/

Memperhatikan Suara Warga sebagai berikut :‎

PETISI REVOLUSI KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth Kaum Penegak Proklamasi 17 Agustus 1945, terinspirasi 71 Tahun Revolusi Jihad Santri 22 Oktober 1945, dibawah ini kami para deklarator mengajak gelorakan Revolusi Kehormatan Rakyat demi kiprah PANCA STRATEGI INDONESIA SEJAHTERA cakupi :

A) TRI JOANG GENERASI PENERUS A45

1) Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945

2) Tingkatkan pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

3) Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia (per Biro Pusat Statistik) dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto (per Perhimpunan Bangsa Bangsa)

B) TRI POLITIKA INDONESIA JAYA 2045

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

C) TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

D) STRATEGI PANCA KEHORMATAN RAKYAT : a) Merdeka, b) Bersatu, c) Berdaulat, d) Adil, e) Makmur

E) STRATEGI SAPTA KEPEMIMPINAN PANCASILA : aktualisasi dalam a) Falsafah Bangsa, b) Jatidiri Bangsa, c) Pandangan Hidup Bangsa, d) Dasar Negara, e) Ideologi Negara, f) Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan g). Mercusuar Dunia.

Jakarta, 14 Oktober 2016

Deklarator,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Lasman Siahaan, 3) Darmawan, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Syafaruddin Osman, 6) Letty Ismet D, 7) Moerjono, 8) Hans Suta Widhya, 9) Cuk Conk Narasipati, 10) Amir Mattata, 11) Raden Hazairin, 12) Dedi Supriyadi, 13) Mohammad Fitrah, 14) Berar Fathia, 15) Ita, 16) Dadang, 17) Ivan Ardiansyah, 18) Muhammad, 19) Sunarti S Boedjoenagoro, 20) Madiri T Sianipar, 21) H Markoni Koto, 22) Amril Sabara, 23) Zulkifli S Ekomei, 24) Bachtiar Muin, 25) Bambang Eko, 26) Liberty Simbolon, 27) Donny Haryanto, 28) Pramono, 29) Bambang Suroso ‎

Jakarta, 29 Desember 2016

Publikator :

Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (BPK45),

Pandji R Hadinoto‎

Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎

www.jakarta45.wordpress.com

patriot-garuda

Pancasila, Titik Awal Revolusi Mental – Medium

https://medium.com/…/pancasila-titik-awal-revolusimental-387b38…

Dec 29, 2015 – Melalui buku ini, Revolusi Pancasila, Yudi Latif ingin mengajak bangsa … Dalam Negara Paripurna, Yudi Latif mengelaborasi pondasi kokoh …

Mental Pancasila – Kompas.com

nasional.kompas.com/read/2015/05/28/1514003/Mental.Pancasila

May 28, 2015 – Revolusi mental merupakan salah satu unsur dari Revolusi Pancasila. Revolusi mental ini diorientasikan agar mental Pancasila bisa menjiwai …

Revolusi Mental Berbasis Pancasila – Berita – Lembaga Administrasi …

makarti.lan.go.id/berita/-/blogs/revolusimental-berbasis-pancasila

Dec 4, 2015 – Jakarta – Revolusi Mental yang digadang-gadang Joko Widodo – Jusuf Kalla harus berbasis Pancasila untuk menemukan kembali nilai-nilai …

LOGO PARTINDO

27
Dec
16

Kenegarawanan : Negara Indonesia Dalam Rangka MEA

 

Negara Indonesia Dalam Rangka MEA

Ilustrasi/Ist

Oleh: M Harjono Kartohadiprodjo

Indonesia adalah penandatangan Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967. Deklarasi itu merupakan landasan kerja sama ekonomi, sosial, politik, budaya regional Asia Tenggara (Asean) dan berdirinya Asean.

Pendirian Asean memiliki beberapa tujuan.

Pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asean.

Kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara di Asean.

Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi,sosial,budaya,tehnologi dan administrasi.

Keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan,kejuruan,teknik dan administrasi.

Kelima, Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian,industri dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam perdagangan komoditi internasional ,perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat.

Keenam, Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara.

Ketujuh, Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakan kerja sama dengan mereka.

Tujuh butir kesepakatan yang menjanjikan itu seharusnya menjadi landasan tiap perjanjian kerjasama maupun menyelesaikan persengketaan antar warga negara maupun Negara Anggota Asean.

Setelah 50 tahun berdiri , 2016 Asean memasuki kerja sama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tiap anggota punya peluang , tantangan yang berdampak dikemudian hari.
Agenda MEA adalah integrasi ekonomi dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan, membentuk pasar tunggal dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi.

Dalam meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan negara anggotanya, secara bertahap menghilangkan hambatan kegiatan lintas batas kawasan antar negara Asean. Hal itu diimplementasikan dalam 4 pokok utama.

Pertama, Asean single market and production base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi,tenaga kerja terdidik, dan aliran modal.

Kedua, Asean competitive economic region,dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen,hak atas kekayaan intelektual,pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

Ketiga, Asean equitable economic development dengan elemen pengembangan UMKM. Keempat, Asean integration into the global economic yang berarti pendekatan dengan kehidupan ekonomi global.

Indonesia negara terluas diantara negara Asean. Luasnya 5,9 juta km2, 2/3 lautan. Ini belum termasuk 2,9 juta km2 wilayah Zone Economy Exclusive(ZEE). Kekayaan alamnya terbesar, merupakan wilayah sangat strategis sebagai Poros Maritim Dunia. Berbentuk kepulauan, berbatasan laut dengan 7 negara anggota Asean, yakni Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore, Filipina,Papua Nuginie,dan Timor Leste.

Dalam bertetangga, Indonesia perlu melakukan antisipasi terhadap terjadinya persengketaan tentang:

Pertama, Batas-batas perairan dengan negara tetangga soal batas ZEE.

Kedua, Pencemaran yang merusak flora dan founa akibat tumpahan minyak atau bahan kimia dari kapal laut atau pencemaran pabrik/tambang di pantai yang berhadapan wilayah perairan Indonesia.

Ketiga, berbatasan dengan 5 anggota Asean,Taiwan dan RRT yang sedang berselisih batas di perairan Laut Tiongkok Selatan yang memiliki kekayaan: 11 Billion Barrel Minyak Bumi, 190 Trilliun kaki kubik Gas Bumi. Sebagai lalu-lintas komoditi perdagangan dunia senilai US$5,3 Ttrilliun/tahun, (Review of Maritime Transport 2013,Reported by the UNCTAD Secretary). kon

Keempat, Alur disepanjang Selat Malaka,adalah wilayah perairan bersama Indonesia-Malaysia-Singapore. Selain selat: Sunda , Lombok , Wetar merupakan Chockpoint alur pelayaran sangat strategis dunia saat ini.

Kelima, Sengketa soal air pollution , illegal fishing,illegal mining, terutama di wilayah ZEE

Dalam mengantisipasi musibah , terbentuk Kerja Sama Regional.

Pertama, MoU between Indonesia –Malaysia –Singapore with Malacca Strait Council on the Establishment of Revolving Fund Committee,untuk membuat skema sumber dana “on-call” atau dana talangan bila terjadi oprasi penaggulangan pencemaran minyak di laut , berasal dari tumpahan kapal di Selat Malaka dan Singapore.

Kedua, MoU Asean Oil Spill Response Action Plan(ASEAN-OSRAP)1992, mengatur kerja sama,pendidikan bagi anggota ASEAN dalam mempersiapkan penanggulangan bencana polusi tumpahan minyak di laut. UNCLOS 1982 pada Bab XV memiliki cara Penyelesaian Perselisihan dengan cara damai (peaceful means) sesuai Piagam PBB.

Ada pula, metode penyelesaian dengan prosedur melalui, International Tribunal for the Law of the Sea, di Hamburg, Jerman, dan International Court of Justice di Den Haag, Belanda. Contoh dalam kasus ini adalah perselisihan Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)(PCA case no.2013-19).

Arbitrationor Special Arbitration Procedure,yang diatur Lampiran VII dan VIII UNCLOS 1982, Conciliation yang keputusannya tidak mengikat para pihak dan diatur didalam UNCLOS 1982 Lampiran V.

Namun, di dalam perjalanannya, cita-cita Asean yang disepakati dalam Deklarasi Bangkok tidak sepenuhnya menjadi pola pikir setiap perjanjian kerja sama maupun menyelesaikan perselisihan yang timbul antara negara ASEAN, bahkan realitanya tumbuh persaingan antar anggota.

Negara Indonesia dengan penduduk terbesar, terluas wilayahnya, dan terkaya alamnya, merupakan wilayah yang menarik bagi investasi dan pasar produk negara tetangga, karena keterbukaanya.

Perlu diperhitungkan nasib warga NKRI yang menumpang hidup mengais rejeki untuk sesuap nasi di negara tetangga sebagai tenaga murahan.Karena kampung halamannya tidak bisa memberikan kehidupan yang layak, tanahnya terkuras investor.

Bahkan lautan mulai dikuras bagi lahan investor asing yang melakukan reklamasi bagi kepentingan perluasan usahanya. Masyarakat dan Pemerintah tidak pernah melihat 56 juta unit UMKM Indonesia sebagai kekuatan nasional (penelitian BBC London tahun 2010), merupakan entrepreneur terbesar dunia ,lebih banyak entrepreneur dari USA, Kanada maupun Australia walaupun bentuk usahanya kecil, tetapi penggerak utama ekonomi d iakar rumput.

Bila tiap unit usaha UMKM memberi kehidupan keluarganya (4 orang) dengan baik , maka UMKM merupakan sumber kekuatan hidup 224 juta dari 250 juta warga Indonesia.
Deklarasi Bangkok disepakati saat dunia diliputi Perang Dingin pertentangan keras paham Komunisme dan Demokrasi Liberal pimpinan Rusia dan Amerika Serikat.

Arsitek terbentuknya Asean adalah dukungan Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya Theory Domino dikawasan Asia Tenggara. MEA difokuskan menjadi wilayah bebas ekonomi lintas batas, bagian dari Demokrasi Liberal.

Saat ini keadaan berubah. Inggris memasuki Brexit yang cendrung diikuti masarakat Eropa, seperti Prancis, Jerman, Austria dan Italia. Donald Trump sebagai Presiden USA akan membawa proteksionisme ke negaranya.

Selain USA mementingkan Policy Freedom of Navigation, di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dibatalkan niat membentuk persekutuan Trans Pacific Partnership dalam menghadapi RRT di wilayah Pacific dan kebijakan Presiden Xi Jin Ping : One Belt One Road dan dibangunya : New China Silk Road

Apakah Negara Indonesia tetap mau terbuka dan bebas , dimana kekayaan alamnya jadi objek bangsa lain? Kesepakatan Bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928 adalah bersatu mendirikan negara merdeka yang berdaulat,sejahtera dan melenyapkan penjajahan dari muka bumi.

Cita-cita itu diwujudkan dalam Proklamasi Kemerdekaan dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD. “Demo Besar 212” yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar, perlu didalami “masalah sosial” yang berada dibalik itu, dengan “trigger”penistaan agama.

Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai gejolak dari masalah pemberontakan-pembrontakan, mendirikan Negara Islam Indonesia, RMS, PRRI-Permesta yang dibantu CIA, Penyelewengkan Pancasila , Gerakan 30 September 1965 dibantu RRT.  Tetapi NKRI teruji dan tetap tegar sampai saat ini.

Semoga elit dan pemimpin Bangsa Indonesia dapat membaca dan memahami kejadian tersebut dengan arif dan bijaksana dan melakukan interospective atau mawas diri dalam memimpin kehidupan 250 juta Bangsa Indonesia.

Penulis adalah Pengamat Maritim

26
Dec
16

Kenegarawanan : PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

bela-pancasila-300x350
Suara Warga :

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

Kepada Yth Pimpinan Penyelenggara Negara,
prakarsa Istana Negara berupa PerPPU tentang Politik Kedaulatan PANCASILA ‎terjudul diatas direkomendasi bermuatan Refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 sekaligus disfungsikan UUD Reformasi 1999-2002 per Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 tersebab tidak terpadunya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan sila-sila PANCASILA.
Prakarsa diatas diyakini untuk pemantapan keatas yakni bagi kedudukan hukum Daulat Ideologi Negara PANCASILA  secara struktural dan konstitusional berikut perkuat pemantapan kebawah sesuai Politik Benteng PANCASILA 45 :
Prakarsa itu sekaligus refleksi bagi peringatan 67 tahun Serah Terima Kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Negara yang menurut logika kenegarawanan PANCASILA adalah juga serangkaian saja dengan kehendak mulia dariPresiden Jokowi “Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA‎” sebagaimana pemberitaan :
bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum
Suara Warga 812:‎ Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi sesuai dimaksudkan pada
[http://www.jakarta45.wordpress.com‎]merujukberita 15 Desember 2015  :
yang sebenarnya merupakan penegasan sikap politik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bersetuju Kembali Ke UUD 1945. 
‎Adapun ajuan PerPPU diatas mengingat pula Landasan Perjuangan Organisasi Angkatan 45 yakni “cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945″[Pasal-2 KepPres No 50/1984] yang diharapkan menutup tahun 2016 dan membuka tahun 2017 dengan bijak bertujuan TRISAKTI PANCASILA (Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian) agar lebih mampu bekerja optimal sedemikian rupa bagi maksud-tmaksud peningkatan kebahagiaan masyarakat dan negarabangsa Indonesia baik per Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa] serta menjaga keutuhan Pusaka Bangsa Indonesia
Semoga prakarsa Istana Negara dimaksud diatas jadi terobosan aksi damai terbaik bagi Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia sejalan dengan pengkokohan Kedaulatan Indonesia‎.
Jakarta, 27 Desember 2016
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.

PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia

ist

SHNet – Kepada Yth Pimpinan Penyelenggara Negara,
prakarsa Istana Negara berupa PerPPU tentang Politik Kedaulatan PANCASILA ‎terjudul di atas direkomendasi bermuatan Refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 sekaligus disfungsikan UUD Reformasi 1999-2002 per Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 tersebab tidak terpadunya dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan sila-sila PANCASILA.

Prakarsa diatas diyakini untuk pemantapan keatas yakni bagi kedudukan hukum Daulat Ideologi Negara PANCASILA  secara struktural dan konstitusional berikut perkuat pemantapan kebawah sesuai Politik Benteng PANCASILA 45 :‎

http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎

Prakarsa itu sekaligus refleksi bagi peringatan 67 tahun Serah Terima Kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Negara yang menurut logika kenegarawanan PANCASILA adalah juga serangkaian saja dengan kehendak mulia dari Presiden Jokowi “Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA‎” sebagaimana pemberitaan :

http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879‎

bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum

[http://www.suarakarya.id/2016/12/11/dpr-pancasila-tidak-dapat-diubah-kecuali-makar.html‎]‎  serta ‎senafas juga dengan

Suara Warga 812:‎ Selamat Tinggal Rezim UUD Reformasi sesuai dimaksudkan pada
[www.jakarta45.wordpress.com‎] merujuk berita 15 Desember 2015  :

http://www.teropongsenayan.com/24135-jika-uud-1945-tidak-dikembalikan-ketua-mpr-persilakan-rakyat-duduki-mpr  dan‎

http://www.teropongsenayan.com/24155-ketua-mpr-zulkifli-hasan‎

yang sebenarnya merupakan penegasan sikap politik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bersetuju Kembali Ke UUD 1945.

‎Adapun ajuan PerPPU diatas mengingat pula Landasan Perjuangan Organisasi Angkatan 45  yakni “cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945″[Pasal-2 KepPres No 50/1984] yang diharapkan menutup tahun 2016 dan membuka tahun 2017 dengan bijak bertujuan TRISAKTI PANCASILA (Politik PANCASILA Berdaulat, Ekonomi PANCASILA Berkemandirian dan Budaya PANCASILA Berkepribadian) agar lebih mampu bekerja optimal sedemikian rupa bagi maksud-tmaksud peningkatan kebahagiaan masyarakat dan negarabangsa Indonesia baik per Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia [Biro Pusat Statistik] dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto [Perhimpunan Bangsa Bangsa] serta menjaga keutuhan Pusaka Bangsa Indonesia
[‎www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/]

Semoga prakarsa Istana Negara dimaksud diatas jadi terobosan aksi damai terbaik bagi Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia sejalan dengan pengkokohan Kedaulatan Indonesia‎.

Jakarta, 27 Desember 2016

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

Dec 11, 2011 – Kedaulatan negara Indonesia diperoleh dengan perjuangan. … Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang suatu kesatuan politik. … Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oct 26, 2012 – Pancasila sila keempat yaitu: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat … Negara Indonesia selain menganut kedaulatan rakyat juga mengakui …

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan …. e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan … o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita …

Kedaulatan Rakyat dalam Doktrin Pancasila – KOMPASIANA.com

http://www.kompasiana.com/…/kedaulatan-rakyat-dalam-doktrin-pancasila_54f5cd4ca3331…
Sep 18, 2014 – Kedaulatan rakyat dalam Pancasila lahir dari budaya bangsa Indonesia ….. dan dibuang dalam struktur dan mekanisme politik di Indonesia.

… Pelaksanaan Pemilihan Umum; Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan … Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok … Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. …. Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia.

Pengertian Kedaulatan Rakyat Makna dan Sumber Macam …

artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/…/pengertian-kedaulatan-r…

Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Makna – “Bahwa sesungguhnya … kuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai … yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya. … Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang …

[PDF]KEDUDUKAN PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA …

ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanhukum/article/…/56/38
by S Sujasmin – ‎2014

Indonesia has an ideal principle, Pancasila as it is contained in … Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, makalah pada kerja latihan bantuan …

Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan … Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. … Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum …

Makalah Kedaulatan Rakyat | Ferial Imran Nur

blogsimpleuntukpelajar.blogspot.com/…/makalah-kedaulatan-rakya…

Mar 2, 2013 – D. Teori Kedaulatan yang Dianut oleh Negara Republik Indonesia … Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. …. e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli¬tik peserta …

Mengenal Sistem Demokrasi Pancasila | Pusaka Indonesia

http://www.pusakaindonesia.org/mengenal-sistem-demokrasi-pancasila/

Apr 30, 2014 – Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi. … adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat; Pelaksanaan Pemilihan Umum; Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan … Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh …

Logo Bulat GPA45

Inilah 5 Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia | Pusaka …

http://www.pusakaindonesia.org/inilah-5-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/
15 Sep 2014 – Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib … Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti …
Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan … Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. … Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum …
4 Nov 2013 – Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila juga sebagai sumber dari segala …. Undang Undanag Formal ( Formal Gezetz) yaitu UU dan Perpu;; Peraturan … dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kedaulatannya itu, menjadi … akan menentukan juga nasib sosial, politik, ekonomi dan juga hukum.
15 Okt 2015 – ALINEA 4 : Terdapat rumusan Sila-sila dari Pancasila dan PASAL-PASAL … politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu system politik menurut UUD 1945. … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …

Rangkuman Pkn – delapantiga.simplesite.com

delapantiga.simplesite.com/418064510
Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan social budaya bangsa Indonesia …. hak-hak politik rakyat Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3 …. Sebagai lembaga legislative DPR dapat menerima atau menolak PERPU yang ….. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : ”Kedaulatan berada …
6 Jan 2016 – Berikut macam-macam kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai berikut : 1. Pancasila sebagai ideology Negara yakni dimana pancasila …

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

Namun demikian, terlepas dari telah diterbitkannya PP No. … pemerintah Indonesia dengan politik pembangunan hukum yang berdasarkan pancasila untuk …

Pengertian Kedaulatan Rakyat Makna dan Sumber Macam …

artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/…/pengertian-kedaulatan-rakyat-makna-dan….

Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Makna – “Bahwa sesungguhnya … kuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai … yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya. … Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang …

PATRINDO

TNI BENTENG PANCASILA

16

TNI BENTENG PANCASILA

Tni benteng Pancasila

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sudah Jelas TNI lahir dari Rakyat, ANAK KANDUNG Rakyat, yang dimaksut dengan rakyat adalah penduduk suatu negara:
dalam artian Rakyat Indonesia atau Bangsa Indonesia , Tidak mungkin TNI lahir dari Bangsa lain,

a. Rakyat (unsur konstitutif)
Rakyatlah yang memiliki kepentingan mewujudkan cita-cita dan harapan negara. Tidak mungkin negara tanpa rakyat, yang dimaksud adalah sekumpulan manusia yang disatukan oleh suatu wilayah tertentu serta tunduk pada kekuasaan negara
Rakyat dibedakan menjadi 2, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah sekumpulan orang yang telah memenuhi syarat administratif dari peraturan negara. Bukan penduduk adalah orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Penduduk juga dibedakan menjadi 2, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang memenuhi syarat negara, sementara bukan warga negara adalah orang yang tidak memenuhi syarat tersebut seperti turis dan lain2

Sedangkan Arti Bangsa ( Menurut KBBI) kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri:

Alat Negara : adalah Golongan warga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara (seperti Polisi, Tentara)

Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi ada pada Negara

PANCASILA : Dasar Negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yg terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pada saat ini UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (pengubahan) yang dilakukan oleh MPR.

Kata Terakhir ” Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap KEUTUHAN Bangsa dan Negara.

Dari Undang Undang diatas TNI berkewajiban menjaga Kepentingan  Negara seperti Menegakkan Kedaulatan NKRI yang berdasarkan Kepentingan Bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

dedenew428

MARI Kita lihat Kondisi Terkini Bangsa dan Negara Indonesia

Pemerintahan ditangan sipil juga sebenarnya adalah pemeritahan yang bersistem oligarki ( pemerintahan yang dijalakan beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu ) atau singkatnya adalah pemerintahan yang dijalakan oleh sekelompok elite, dan beberapa purnawirawan TNI merupakan bagian dari elite-elite tersebut seperti, SBY, Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan dll (dari sipil Megawati,Amien Rais,Hilmi Aminuddin,Surya Paloh,Jusuf Kalla Aburizal Bakrie dll)
Walau beberapa elite tersebut berasal dari TNI tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai konsep untuk melibatkan TNI kembali dalam pemerintahan, para elite ini adalah “pemilik “partai politik, sehingga secara tidak langsung merekalah penguasa di parlemen,

Hasil pemilu sejak era reformasi tidak pernah ada satu partai yang mendapatkan suara mayoritas, akibatnya setiap pemerintahan selalu membentuk koalisi, koalisi ini terbentuk berdasarkan bagi-bagi kekuasaan para elite bukan berdasarkan kesamaan visi dan misi dalam menjalakankan pemerintahan. Rakyat hanya didekatkan oleh para elite ketika kampanye,setelah kampanye sangat terasa bahwa kepentingan para elite sering berseberangan dengan kepentingan rakyat,

Para elite ini dalam memenuhi syawat kekuasaanya sering menubruk norma dan etika dalam berpolitik, sehingga politik menjadi gaduh, bias antara kepentingan rakyat dan kepetingan elite semakin melebar, bias itu terlihat dari pemaksaan para elite yang sedang berkuasa

Pancasila sudah hanya menjadi jargon yang hanya diketahui dibaca malah kadang lupa untuk dihafalkan, alih alih butir butirnya untuk diamalkan atau lebih baiknya lagi Pancasila sebagai koridor dalam tata berbangasa dan tata bernegara

UUD 1945 sudah hanya namanya saja ISI nya sudah diobok obok asing diamandemen sampai 4 kali dan mau ke 5 kalinya disesuaikan dengan kepentingan elite global atas penjajahan secara putih kepada bangsa Indonesia .
KENAPA tidak sekalian diganti menjadi UUD 2002 ??
Ohh mereka asing cerdik tak akan terjadi karena TNI dan POLRI tidak wajib SETIA kepada Undang Undang hasil amandement bila namanya diganti UUD 2002

Mari kita baca dulu isi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

SAPTA MARGA
1-Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2-Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3-Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7-Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

SUMPAH PRAJURIT:
Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Satu pertanyaan kecil dulu Bagaimana SIKAP TNI bila Pancasila yang bersendikan di Sumpah prajurit dan Sapta Marganya sudah di jauhkan oleh asing dari bangsa Indonesia

Bagaimana TNI MENUTUP MATA bila ternyata UUD 1945 isinya ternyata sudah mengkerdilkan bangsanya sendiri dan sudah hasil olahan asing dengan beberapa amandement ?

Hallo TNI,,,,,
Presiden kedepan sudah boleh Bukan Orang Indonesia Asli,,
Pancasila akan hanya sebagai slogan yang akan dilupakan generasi bangsa.
Bangsa Indonesia asli semakin terjajah dan terpinggirkan
Kedaulatan Negara sudah semakin diinjak injak oleh para komprador
dan MASIH BANYAK persoalan bangsa yang perlu diBENAHI

Penjajahan di dunia sudah berubah bentuk merubah wajahnya, dan TNI harus sadar akan perubahan itu  dan merubah paradigmanya. Tapi kami sebenarnya Sadar dan kasihan Undang Undang pesanan asing telah mengkebiri kekuatan TNI , menjadikan Tentara sebagai Macan di Taman Safari bukan sebagai Kodratnya Tentara Penjaga Sejati Ibu pertiwi,,Menjadi Tentara KEBANGGAN seluruh Negara Indonesia MERDEKA

 

1982049_1541075242803298_870700970402055895_n

Coba kita Ingat Pesan pesan dari Jendral Besar Soedirman

“Sangat HINA derajatnya suatu bangsa,apabila hendak menghentikan perjuangannya,hanya karena TAKUT akan banyaknya KORBAN. Justru dengan itulah cita cita TNI semakin DEKAT kepada TUJUANnya yaitu: Menjadi Tentara KEBANGGAN seluruh Negara Indonesia MERDEKA”(Amanat Panglima Besar Jendral Soedirman dlm rangka memperingati HUT ke 4 Kemerdekaan RI tgl 16 Agustus 1949 di yogyakarta)

Robek-robeklah badanmu, potong-potonglah jasadku, Tetapi Jiwaku yang dilindungi benteng Merah Putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang dihadapi.Tentara bukan merupakan suatu kalangan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri diatas masyarakat.

Tentara hanya mempunyai kewajiban satu ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara takut memegang kewajibannya itu.

Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh tunduk kepada pimpinan atasannya, dengan iklas mengerjakan kewajibannya tunduk kepada perintah pimpinannya. Inilah merupakan kekuatan dari suatu tentara.

Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat seluruhnya, akan mempertahankan kedaulatan negara Republik kita dengan segenap harta benda dengan jiwa raga, jangan sekali-kali diantara tentara kita, ada yang menyalahi janji menjadi PENGHIANAT Nusa, Bangsa, dan Agama.

Harus kamu senantiasa ingat, bahwa tiap-tiap perjuangan tentu memakan korban tetapi kamu sekalian telah bersumpah, ikhlas mati sebagai KUSUMA BANGSA. Meskipun kamu dapat dilatih jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah, Tentara akan timbul dan tenggelam bersama-sama Negara.

Anak-anakku tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan, tetapi prajurit yang berideologi yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran Tanah Airmu.

Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan diatas himpunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Berjuang terus.

Insya Allah, Tuhan melindungi perjuangan suci kita, janji sudah kita dengungkan, tekad sudah kita tanamkan, semua ini tidak akan bermanfaat bagi tanah air kita, apabila janji dan tekad ini tidak kita amalkan dengan amalan yang nyata.

Prajurit Indonesia bukanlah prajurit sewaan, bukan prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi dan bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan haluannya karena tipu dan nafsu kebendaan. Tetapi prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam Tentara karena keinsyafan jiwanya, atas panggilan Ibu Pertiwi dengan setia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan negara (Amanat Pangsar Jenderal Soedirman)

citoxnew57

Bangsa budak belian akan mendidik anak-anaknya di dalam roh penghambaan dan penjilatan.
Bangsa orang merdeka akan mendidik anak-anaknya menjadi orang merdeka.
Bangsa Petarung adalah mendidik anak anaknya menjadi petarung disuatu Laga/ Pertempuran.
Bangsa PEJUANG adalah mendidik anak anaknya terus bertarung disemua laga/Pertempuran, tak pernah HENTI memperjuangkan KEMERDEKAAN dan KEDAULATANNYA

 

oleh Patsus Naga Samudra
Gambar oleh Patsus Dede Sherman dan Patsus Citox

DILEMA TNI

80

DILEMA TNI:
Merubah SUMPAH PRAJURIT atau mendukung gerakan KEMBALI KE UUD 1945 YANG ASLI.

dedenew469

Catatan Batara R. Hutagalung

Pada 25 Agustus 2016 bertempat di FIB UI Depok, diselenggarakan peluncuran dan bedah buku dari Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy, dengan judul:
“Jati Diri, Doktrin dan Strategi TNI”

Pembicara Utama adalah mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Dalam bukunya, sehubungan dengan Jati Diri TNI, Teddy Rusdy menuliskan (hlm. 43):

“… Sejarah perjuangan TNI merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang lahir sebagai bagian yang utuh dari Bangsa Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dan keberadaannya ditegaskan pada tanggal 18 Agustus 1945 ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam suatu tekad dan pernyataan ‘… Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …’ Untuk itu dibentuklah Badan Keamanan Rakyat yang pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan kemudian menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia …”

Demikian kutipan dari buku Teddy Rusdy.

Benar, bahwa kalimat di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”
adalah tugas utama dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kemudian, mengenai UUD 1945 setelah 4 kali mengalami perubahan (amandemen), Teddy Rusdy menulis di halaman 283:

“… Dengan membodohi Rakyat pula dan menipu TNI/ABRI yang masih Tentara Rakyat ‘berjiwa Pejuang’ dengan mengatakan Undang-Undang Dasar dengan empat kali Amandemen, sebagai UUD 1945.
Katakan dengan jujur dan berani bahwa UUD 1945 yang telah empat kali Amandemen, kreasi para Reformasi adalah UUD 2002 …”

Dalam uraiannya yang panjang dan rinci, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membenarkan dan menggaris-bawahi, bahwa UUD NRI sekarang adalah UUD 2002.

Tulisan Marsekal Muda TNI (Purn.) Teddy Rusdy dan pernyataan Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai sesepuh TNI, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sikap yang harus diambil oleh Tentara Nasional Indonesia, sehubungan dengan UUD NKRI.

Pada PERUBAHAN KEDUA tahun 2002, Pasal 28G, (2) UUD RI, disebutkan:

“ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan BERHAK MEMPEROLEH SUAKA POLITIK DARI NEGARA LAIN”

Kalimat:
“… berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”, menunjukkan bahwa NEGARA DAN TNI GAGAL MELINDUNGI BANGSANYA, oleh karena itu dipersilakan “ … meminta suaka politik ke Negara lain…”

Dengan kata lain, Pasal 28 G, Ayat 2, MEMPERMALUKAN Negara RI dan Tentara Nasional Indonesia, karena seolah-olah telah memprediksi, NEGARA DAN TNI AKAN GAGAL MELINDUNGI BANGSANYA.

dedenew466

SUMPAH PRAJURIT TNI

Selain Sapta Marga, TNI juga memiliki lima butir SUMPAH PRAJURIT.

Butir pertama adalah: Demi Allah saya bersumpah / berjanji:
1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila TNI tegas menyatakan bahwa UUD RI setelah empat kali amandemen adalah UUD 2002, di mana TNI harus menerima UUD 2002, maka sebagai konsekwensinya adalah, TNI harus merubah SUMPAH PRAJURITNYA, dengan bersumpah,
“ … akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 2002.

Sekarang TNI harus memilih, merubah SUMPAH PRAJURIT, atau mendukung gerakan KEMBALI KE UUD 1945 YANG DISAHKAN PADA 18 AGUSTUS 1945.

Penghapusan Pasal 28 G, Ayat 2 UUD 2002 yang telah dipertahankan selama 14 tahun, harus segera dilakukan.

Ini dapat menjadi PINTU MASUK peninjauan kembali seluruh
perubahan UUD 2002.

——–
OLeh : Batara R. Hutagalung
Gambar oleh Patsus Dede Sherman

24
Dec
16

Seruan 2212 : Politik Benteng Pancasila 45

Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45

ilustrasi / ist

SHNet – Menyikapi Presiden Jokowi Akan Bentuk Unit Pemantapan PANCASILA
http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/19/presiden-jokowi-akan-bentuk-unit-pemantapan-pancasila-777879
maka perlu direkomendasi agar dapat berujung ditindaklanjuti pembentukan bangunan simpul2 Benteng PANCASILA 45 di seluruh wilayah NKRI. ‎Bangunan simpul2 itu dapat berupa fisik pemasangan stiker/plakat di semua sentra2 kegiatan publik seperti fasilitas sosial (kantor2 RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dlsb) pasca aksi2 non-fisik berupa pembekalan/ penataran/pengarahan kePANCASILAan oleh Majelis2 Advokasi PANCASILA (MAPAN) a.l. oleh Generasi2 Penerus Angkatan45 (GPA45) / Keluarga2 Besar Pejoang45 (KBP45).

‎Keberdayaan GPA45/KBP45 itu juga menimbang KepPres No 50 Tahun 1984 Tanggal 1 September 1984 bahwa Angkatan 45 adalah pelopor, penegak, pelaksana, pengaman dan penerus cita-cita perjuangan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara ikhlas, rela, konsekuen, aktif, kreatif, berkorban dan berjuang melawan fasisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme untuk mewujudkan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan PANCASILA dan Undang Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur.‎

Ditengah ancaman, hambatan, gangguan, tantangan zaman kini dan esok yang terasa meningkat signifikan bahkan multi kompleks maka aksi2 Benteng PANCASILA 45 ini adalah terapi yang dapat dihandalkan ketahanan bangsa dan pertahanan negara.‎

Dan untuk aksi2 perkuatan Benteng-benteng PANCASILA 45 itulah maka Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (BPK45) pengemban KepPres 50/1984 adalah setepatnya siap diberdayakan sebagai Mitra Pemerintah yang handal.

Dengan tekad kebersamaan demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kami GPA45 jajaran Dewan Harian Daerah 45 Jakarta, menyambut Tahun Baru 1 Januari 2017 sambil menyerukan masyarakat Jakarta pada khususnya dan masyarakat negarabangsa Indonesia pada umumnya untuk serentak ikrarkan turut berdayakan Benteng PANCASILA 45 di wilayahnya masing2.

Selebihnya, PP 59/2016 yang berpotensi buruk bagi doktrin Persatuan Indonesia [Sila-3 PANCASILA] oleh karenanya patut dicabut a.l. memperhatikan opini2 seperti
PENETRASI WNA DIBALIK PP NO 59 TAHUN 2016, BAHAYA KEDAULATAN NKRI !!!

Penetrasi WNA Di Balik PP No 59 Tahun 2016, Bahayakan Kedaulatan NKRI

Ilustrasi NKRI Harga Mati/Ilustrasi via patriotgaruda.com

Oleh Andre Lukman, Alumni BEM Nusantara Jawa Barat

NUSANTARANEWS.CO – Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menerbitkan PP No 59 Tahun 2016 tentang organisasi masyarakat (ormas) yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No 17 Tahun 2013 mengenai organisasi masyarakat (ormas). Pasca diterbitkan PP tersebut langsung memunculkan reaksi penolakan dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat umum agar PP tersebut dicabut kembali oleh pemerintah. Bahwa penolakan dari masyarakat umum akan hadirnya PP No 59 Tahun 2016 bukanlah tanpa alasan.

Penting kita sadari dan cermati bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang diberikan karunia oleh Sang Maha Pencipta Alam Semesta ini dengan berbagai potensi yang dimiliki, baik itu potensi alam maupun potensi manusianya. Pun sejarah mencatat bahwa, banyak negara yang “iri” akan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga berusaha secara terus menerus dari dulu hingga hari ini untuk “menguasai” dan “mengeksploitasi” segala potensi yang ada di Indonesia dengan berbagai macam cara yang dilakukan.

Dalu, untuk menguasai dan mengeksploitasi sebuah wilayah/negara menggunakan metode peperangan terbuka dengan mengangkat senjata. Namun hari ini metode peperangan tersebut lambat laun mulai ditinggalkan dikarenakan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga pasca berakhirnya Perang Dunia ke-2 (1939 – 1945) muncul beberapa metode perang baru yang murah meriah namun tapi dampaknya lebih luas daripada perang konvensional. Sebab, sasarannya tidak hanya satu aspek, melainkan banyak aspek serta dapat dilakukan secara simultan dengan intensitas yang berbeda.

Kelaziman sasaran metode perang gaya baru ada tiga aspek, yakni merubah sistem sebuah negara, melemahkan ideologi serta merubah pola pikir masyarakat dan hancurkan ketahanan energi dan pangan.

Dalam konteks PP No 59 Tahun 2016 yang baru diterbitkan ini, sangat rawan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, bukan tidak mungkin menjadi “ruang” untuk pihak asing melakukan penetrasi dan intervensi besar-besaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah apabila dalam aktifitas ormas yang didirikan oleh asing tersebut secara sembunyi-sembunyi melemahkan ideologi bangsa Indonesia atau menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sehingga dapat mengganggu serta dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

Jangan sampai hanya karena aturan ini dapat menimbulkan kegelisahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini yang tidak sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah demi kepentingan nasional segera mencabut kembali PP No 59 Tahun 2016 ini agar tidak terjadi riak-riak yang lebih luas di masyarakat. Karena sangat dikhawatirkan ketika penetrasi besar-besaran yang dilakukan warga asing dengan ormas yang dibentuknya, pemerintah tidak akan sanggup menanggulangi penetrasi tersebut. Hal tersebut sangat beresiko terhadap kedaulatan nasional bangsa Indonesia. []

aspiano-sahbas

SELAMAT TINGGAL CITA-CITA REFORMASI

Oleh : Aspianor Sahbas

Upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat secara perlahan mulai dirampas oleh DPR. Rakyat tidak lagi mempunyai hak untuk memberikan suara dalam turut menentukan siapa Kepala Daerah yang akan memimpin mereka.

Pemilihan Kepala Daerah yang sudah sepuluh tahun ini berjalan diubah dengan cara melalui DPRD.Konsekuensinya Rakyat hanya akan menjadi penonton yang baik untuk melihat para anggota DPRD memilih para Kepala Daerah. Tidak akan ada lagi sorak-sorai rakyat ikut berkampanye untuk menggalang dukungan. Datang ke TPS memberikan suaranya pada saat Pilkada. Yach, demikianlah kira-kira keadaanya.

Dengan berbagai argumen elit-elit politik tidak rela kalau model-model pemilihan umum memilih Kepala Daerah langsung dipilih oleh rakyat. Rakyat pun harus dicampakkan dan diambil haknya.Begitulah nasib rakyat. Sering menjadi persekongkolan elit politik yang ingin merebut kekuasaan.

Jika DPRD yang memilih Kepala Daerah, pelembagaan kedaulatan rakyat yang semurni-murninya hanya sebatas retorika tanpa makna. Rakyat semakin dijauhkan dari pemimpinnya. Kepala Daerah dan DPRD pun akan menjadi tawanan pemerintah pusat. Sistem pemerintahan akan bergerak ke arah yang sentralistis seperti pada zaman Orde Baru.

Untuk menyesuaikan dengan pemilihan melalui DPRD, maka hampir bisa dipastikan kewenangan Kepala Daerah di tingkat dua akan dipangkas. Kepala Daerah tidak lagi bisa leluasa mengambil kebijakan yang memihak dan berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak. Sebab pemerintah pusat pasti akan melakukan kontrol politik yang ketat terhadap Kepala Daerah dan DPRD. Otonomi yang seluas-luasnya yang menjadi tuntutan reformasi akan menjadi menjadi barang mahal.

Pelayanan Pemerintah Daerah kepada rakyatnya tidak akan seperti ketika mereka merasa dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka harus merasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

Banyak yang tidak menyadari kalau model pemilihan melalui DPRD itu akan berdampak pada semakin melemahnya pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Rakyat tidak memiliki daya tawar politik yang tinggi terhadap pejabat-pejabat di daerah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya.

Beberapa hari yang lalu, MPR sudah mulai membicarakan keinginannya untuk mengembalikan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR kembali akan dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Untuk itu rencananya MPR kembali akan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

Jika kehendak MPR untuk mengamandemen kembali UUD 1945 terlaksana, maka bukan mustahil pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan kedaulatan rakyat akan juga turut diubah. Mungkin saja pemilihan Presiden tidak lagi dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sama seperti dengan memilih Kepala Daerah cukup melalui lembaga perwakilan saja.

Dengan dalih efisiensi dan lain-lain maka pemilihan Presiden akan dilakukan oleh MPR. Lagi-lagi rakyat hanya akan menjadi penonton. Hal ini karena sudah mulai terbangun argumentasi bahwa pengisian jabatan pemerintahan melalui pemilihandengan sistem perwakilan adalah demokratis. Maka model pemilihan melalui lembaga perwakilan juga adalah konstitusional.

Dengan konfigurasi kekuatan politik di MPR yang akan datang, tidak ada rintangan yang terlalu berarti jika MPR berkehendak untuk kembali mengamandemen UUD 1945. Mereka pun dapat dengan sesuka hati mengubah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sesuai dengan kepentingan politik yang diinginkan.

Apabila semua itu bisa terjadi maka kita akan kembali kepada zaman Orde Baru. Lalu dengan khidmat mengucapkan selamat tinggal cita-cita reformasi. Pemilihan langsung yang pernah kita bangga-banggakan hanya akan menjadi catatan sejarah. Menjadi dongeng buat menidurkan anak cucu kita di masa yang akan datang.

Artikel Terbaru

Makar atau Pemberhentian Presiden

08 Desember 2016 05:19:19 WIB

Ahok Tipu PDI-Perjuangan

29 November 2014 02:26:37 WIB

Kita Tidak Pernah Jujur dalam Berbangsa

17 November 2014 10:27:28 WIB

Ahok dan Ambisi Syahwat Kekuasaan

15 November 2014 10:18:39 WIB

Keabsahan Pelantikan Ahok

14 November 2014 22:40:39 WIB

Ahok Salah Menempuh Langkah Hukum

12 November 2014 19:01:28 WIB

Ahok;Apa yang Harus Dilakukan

12 November 2014 09:02:33 WIB

Saatnya Mengultimatum DPR

02 November 2014 12:33:28 WIB

Ajaran Sesat Jonru

01 November 2014 15:17:02 WIB

Kontroversi Hukum Pengisian Jabatan Gubernur DKI

01 November 2014 08:42:45 WIB

Berbahaya Pemimpin Tidak Punya Kemandirian

25 Oktober 2014 07:28:27 WIB

Tarik Ulur Penyusunan Kabinet

23 Oktober 2014 12:35:54 WIB

Berikan Kesempatan Jokowi Bekerja

10 Oktober 2014 13:42:11 WIB

Demokrasi di Era Digital

09 Oktober 2014 02:47:52 WIB

Hubungan Komunikasi Legislatif dan Media Pers

29 September 2014 17:21:53 WIB

19
Dec
16

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Pemuda Pembangun Orde Pancasila/Foto: brta.in

 

NUSANTARANEWS.CO – Pada hari ini, Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, memahami dengan sebaik-baiknya ikhwal berita berjudul “Pancasila tidak dapat diubah kecuali makar” di salah satu media online di Jakarta. Demikian bunyi suara warga yang disampaikan Ketua Generasi Penerus Angkatan 45, Pandji R Hadinoto, lewat keterangan tertulisnya.

‎”Dan dalam rangka mengemban amanat Mukadimah KepPres 50/1984 berikut Nilai-nilai Dasar Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 khususnya butir 1) semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila,” terang Pandji, Senin (19/12)

Disamping itu, lanjut Pandji, setelah menimbang dengan seksama Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia yang termaktub dalam “Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia”, dengan iktikad baik Generasi Penerus Angkatan 45 sepakat menegaskan, “1) pengakuan kami sepenuhnya atas UUD 1945 sebagaimana Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun1959 karena Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila Pancasila adalah melekat seutuhnya;” serunya.

“2) keberatan/penolakan kami atas UUD Reformasi 1999 – 2002 sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, 14 Tahun 2006 karena tanpa terpadu dengan Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila Pancasila,” sambung Pandji.

Resolusi 1912 ini dipublikasikan, tambah Pandji, dengan menimbang kearifan lokal demi kokoh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kini dan esok.  “Sekaligus turut mendoakan agar penambahan Pimpinan MPR dan DPR jadi pertanda pertambahan kapasitas energi terpasang kiprahkan Politik Konstitusi Pancasila dengan refungsikan UUD 1945 per BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959 yang berlekatan Adendum-adendum yang dibutuhkan kini dan esok. Supaya tidak kembali tergelincir dalam terebutan hegemoni asing,” kata Pandji. (ris45/red-02)

kartunama GP45
Suara Warga :
Kepada Yth
Pimpinan Penyelenggara Negara RI

RESOLUSI 1912 

POLITIK KONSTITUSI PANCASILA INDONESIA‎

MERDEKA ! ‎
Pada hari ini, Hari Bela Negara 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, setelah memahami dengan se-baik2nya ikhwal berita :
dan dalam rangka mengemban amanat Mukadimah KepPres 50/1984 berikut Nilai-nilai Dasar Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 khususnya butir 1) Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari PANCASILA
serta menimbang dengan bijak seksama Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia :‎

[http://sinarharapan.net/2016/12/politik-kepeloporan-pejoang45-indonesia/]‎

maka bersama ini dengan iktikad baik kami sepakat menegaskan :‎
1) pengakuan kami sepenuhnya atas UUD 1945 sebagaimana Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun1959 karena Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila PANCASILA adalah melekat seutuhnya;
2) keberatan/penolakan kami atas UUD Reformasi 1999 – 2002 sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, 14 Tahun 2006 karena TANPA terpadu dengan Pembukaan UUD 1945 yang terkandung sila-sila PANCASILA;‎
Demikianlah RESOLUSI ini dipublikasikan dengan menimbang kearifan lokal demi kokohtegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kini dan esok, sekaligus turut mendoakan agar penambahan Pimpinan MPR dan DPR [Kompas 15 Desember 2016, hal 2 Politik & Hukum] jadi pertanda pertambahan kapasitas energi terpasang kiprahkan Politik Konstitusi PANCASILA Indonesia dengan Refungsikan UUD 1945 per BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959 yang berlekatan Adendum2 yang dibutuhkan kini dan esok agar tidak kembali Tergelincir dalam Perebutan Hegemoni Asing [Kompas 15 Desember 2016, hal 3 Politik & Hukum]
Kami berkeyakinan dengan demikian maka. Benteng Pancasila dapat terbentuk baik guna kiprah Politik Kehormatan/Kebahagiaan Publik Indonesia 28 November 2016‎ dapat optimal terdinamisasi sebagaimana situs berita
dan Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia 14 Oktober 2016 sebagaimana situs
Tetap MERDEKA ! ‎
Jakarta, 19 Desember 2016
GENERASI PENERUS ANGKATAN 45,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Bambang Suroso, 3) Darmawan, 4) Letty Ismet D, 5)‎ Djoenarsono Bardosono, 6) Hartsa Mashirul, 7) Toni HB Ongko, 8) Sri Parto Sudiro, 9)‎ M Ari Mulia Subagja, 10) Endri H Permana, 11) Ebo S Indarto, 12) Akhmad Bumi, 13)‎ Hari Setiawan, 14) Haryanto Djafar, 15)‎ Ardian Nikolas, 16) Irfan AR Djojosoediro, 17) Djoko Edhi S Abdurrahman, 18) Baskoro Sardadi, 19)‎ Didiek Poernomo, 20) Nita Sanjayati, 21) Liber Simbolon, 22) Sadjarwo Sukardiman, 23) Bennie Akbar Fatah, 24) Heru Prabowo, 25)‎ Mukhlis Pane, 26) Lasman Siahaan, 27) Nanang RI Iskandar, 28) Surya Chandra Salim, 29) Zaenal Arifien, 30)‎ Ansari Ari Cokro Alam, 31) Budi Sarli Sinto, 32) Samsul Huda, 33) Asrianty Purwantini‎‎, 34) Free Hearty, 35) Rudy, 36) Aldi Putu Veraldi

Publikator :
Pandji R Hadinoto
Ketua, GPA45/DHD45 Jakarta

Membangun TNI AD Yang Kuat dan Modern, Guna Menjamin Kedaulatan NKRI – Opini Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin/Foto Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Esensi Minimum Essential Force (MEF) diformulasikan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2009 di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Bandung sebagai suatu kekuatan TNI yang kita kenal di era 70-an dan 80-an sebagai kekuatan yang Kecil Efektif Efisien (KEE). Spesifikasi kekuatan pokok minimal (MEF) ini adalah kekuatan yang ramping tetapi dalam keadaan darurat bisa dibesarkan dan punya kemampuan penangkalan. Siap digelar (diproyeksikan) kemana saja di seluruh wilayah NKRI dalam menjalankan tugas-tugas operasional.

Dalam sistem manajemen pertahanan, dalam mewujudkan MEF sangat terkait dengan unsur-unsur yaitu sumber daya manusia (SDM), alat utama sistem senjata (alutsista), sarana dan prasarana, Industri Pertahanan, sumber daya alam dan sumber daya buatan (SDA/SDB), wilayah pertahanan negara dan anggaran. Unsur-unsur inilah yang menjadi faktor dalam merumuskan formula anatomi MEF.

Pertimbangan utama merumuskan MEF adalah: pertama, aspek legal yang dilandasi oleh amanat konstitusi UUD 1945 dan berbagai UU dan regulasi serta kebijakan yang terkait dengan pertahanan negara. Kedua adalah kepentingan strategis yang korelasinya kepada kemungkinan ancaman aktual yang beresiko terhadap kelangsungan hidup negara dan perlunya strategi penangkalan yang bersifat trimatra terpadu sebagai wujud TNI yang solid dan profesional dengan alutsista yang memadai. Ketiga, pertimbangan aspek diplomasi pertahanan. Setiap negara selalu memperhatikan kebijakan pembangunan pertahanan negara lain sebagai kelengkapan instrumen diplomasi pertahanan, oleh karenanya pembangunan kekuatan pokok minimal TNI menjadi penting. Keempat, pertimbangan aspek manajemen pertahanan yang menjadi navigasi dari basis perumusan renstra dan keperluan pembinaan TNI.

Perumusan MEF menjadi domain bagi TNI yang menjadi acuan bagi penyusunan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstrabang Hanneg). Secara periodik fungsi pemerintahan di bidang pertahanan melakukan kaji ulang strategis pertahanan (Strategic Defence Review/SDR) untuk mengulas ulang aspek-aspek strategis dari pertahanan negara baik aspek regulasi, struktur organisasi, sumber daya, postur, strategi, doktrin dan anggaran. Pada SDR tahun 2009 fokus kesiapan adalah perwujudan MEF.

Semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam wadah NKRI sudah menjadi landasan historis bangsa dan sebagai sasaran dari strategi pertahanan negara. Permasalahan yang mengancam kedaulatan NKRI baik pada skala wilayah perbatasan maupun pelanggaran wilayah NKRI oleh pihak asing dengan berbagai kegiatan ilegal manjadi salah satu tantangan bagi kepentingan kita untuk segera mewujudkan MEF trimatra terpadu TNI.

Dalam menghadapi tantangan tugas yang demikian, khususnya di bidang pertahanan negara, maka kita harus memiliki kemampuan pertahanan negara yang andal yakni kemampuan yang dapat menjamin terlaksananya tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara harus memiliki contingency plan dan kesiapan militer yang baik untuk menghadapi segala kemungkinan situasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik untuk kepentingan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

TNI AD sebagai salah satu pilar kekuatan TNI yang bertanggungjawab pada pertahanan darat dan sangat banyak bersinggungan dengan keselamatan penduduk, maka harus memiliki organisasi yang kuat, modern dan efektif agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjamin kedaulatan negara dan menjaga kelangsungan hidup bernegara yang semakin beradab, guna mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu TNI AD harus dapat mempersiapkan dengan perencanaan yang matang dan berlapis untuk menghadapi segala kemungkinan situasi yang akan terjadi.

NUSANTARANEWS.CO – Kondisi umum kemampuan komponen utama TNI dan TNI AD khususnya, saat ini disadari masih jauh dari ideal sebagai kekuatan pertahanan yang bertugas untuk menjamin kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan tanah air. Secara umum, organisasi TNI diperlukan penataan menyeluruh dihadapkan pada kondisi geografis yang juga menyulitkan penyebaran dan mobilitas satuan yang kurang terdukung oleh sarana angkutan yang memadai.

Kelengkapan alutsista TNI AD, bagi prajurit yang dipersenjatai, kini sebagian besar selain banyak yang sudah tertinggal oleh teknologi persenjataan modern, juga jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan satuan jajaran TNI AD untuk hampir seluruh kecabangan dan kesatuan. Semuanya pada umummya mengalami kekurangan dan ketertinggalan persenjataan modern beserta kelengkapannya.

Dari sisi pembinaan personel, idealisme untuk setiap anggota memiliki tingkat kompetensi individual sebagai prajurit profesional, masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat pendidikan dan pelatihan, masih perlu mendapat perhatian yang besar. Kompetensi profesional prajurit tidak hanya cukup dengan dibekali semangat dan memiliki jiwa militan, melainkan harus disertai dengan tingkat intelektualitas dan keterampilan profesional memadai.

Pendidikan dimaksudkan untuk membekali dan pengembangan wawasan agar setiap prajurit memiliki kecakapan berpikir yang cukup agar dapat mengimbangi perkembangan lingkungan, sedang pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis sebagai prajurit profesional. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang mutlak untuk terus ditingkatkan dewasa ini, baik untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di dalam negeri maupun dalam rangka tugas misi perdamaian dunia, sebagai bagian dari implementasi diplomasi pertahanan.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah sarana kehidupan prajurit, seperti kondisi asrama, fasilitas perawatan kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan, sarana angkutan mobilitas prajurit serta tingkat kesejahteraan prajurit dan persoalan lainnya.

Semua permasalahan tersebut pada ujungnya akan berakhir tidak hanya pada persoalan ketersediaan anggaran dari negara, melainkan juga dipengaruhi oleh keterampilan kita di dalam mengelola suatu organisasi ketentaraan yang modern. Hal itu berarti diperlukan adanya suatu tekad dari kita semua untuk membangun kekuatan TNI AD yang memiliki kemampuan yang kuat dengan organisasi yang modern sehingga efisien dan efektif di dalam pengelolaannya.

Pembangunan kekuatan TNI AD yang kuat, modern, efisien dan efektif, hendaknya dapat dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah di dalam membangun kemampuan pertahanan negara atau defence capability building dengan prioritas membangun kekuatan yang minimal atau Minimum Essential Force (MEF).

Kebijakan membangun kemampuan pertahanan dengan MEF, didasarkan pada pertimbangan filosofis dan taktis ekonomis. Pertimbangan filosofis, bahwa pembangunan kekuatan pertahan­an yang dilakukan Indonesia adalah bertujuan untuk menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta untuk menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan alam. Artinya kemampuan pertahanan yang dibangun adalah untuk kepentingan menjaga dan melindungi ke dalam dan bukan untuk yang lain.

Kemampuan minimal yang dibangun adalah kemampuan yang memiliki daya getar atau deterrence dan mampu menghalau kekuatan asing yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan bangsa dan kekayaan alam serta kepentingan nasional. Sedang pertimbangan taktis ekonomis adalah karena kita masih mengalami keterbatasan kemampuan anggaran, keterbatasan penguasaan teknologi pertahanan, dan sumber daya manusia yang belum dapat mendukung kemajuan teknologi pertahanan atau industri strategis.

Prioritas pembangunan nasional yang kita laksanakan dewasa ini, adalah masih fokus pada pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni bidang kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, menjaga keamanan dalam negeri agar tercipta ketenteraman warga serta kemapanan politik yang semakin matang dalam berdemokrasi dan penegakan hukum. Bidang pertahanan negara dan pembangunan bidang lainnya mengiringi. Oleh sebab itu, pembangunan kemampuan pertahanan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan minimal prajurit baik kesejahteraan maupun kelengkapan alutsistanya.

Sementara itu di dalam melaksanakan tugasnya di dalam menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan warga dan seluruh kekayaan alam, dapat ditempuh dengan kombinasi antara penataan kekuatan TNI dan melakukan diplomasi pertahanan, yakni bersahabat baik dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama dengan negara-negara kunci tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional kita. Keterlibatan Indonesia di dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, harus diupayakan dapat selalu hadir, baik untuk ikut menyelesaikan konflik bersenjata maupun untuk misi-misi kemanusiaan.

NUSANTARANEWS.CO – Pembangunan kemampuan pertahanan, khususnya TNI AD agar menjadi kekuatan militer yang kuat, maka penataan organisasinya perlu dikelola secara modern sehingga efisien dan efektif di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Salah satu ciri organisasi modern, antara lain adalah ramping strukturnya tetapi kaya fungsinya, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif dan cepat di dalam merespons tugas-tugas yang sifatnya penuh dinamika, yang ditunjang dengan tersedianya alutsista, sarana dan kesejahteraan personel yang memadai.

Organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, harus diawaki oleh personel yang memiliki kompetensi memadai sesuai tuntutan tugasnya. Hal itu berarti TNI AD harus memberikan perhatian yang besar pada masalah kualitas manajerial dan peningkatan profesionalitas prajuritnya.

Untuk menciptakan sosok TNI AD di masa mendatang menuju profesionalisme di bidangnya harus didukung, faktor yang mendasar adalah pembinaan sumber daya manusia melalui pembenahan dan perbaikan sistem pendidikan yang berkaitan dengan seleksi pendidikan, proses belajar mengajar (kurikulum) dan alat evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada kompetensi serta kemajuan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman dan perlu dipersiapkan juga kemajuan untuk beberapa kurun waktu ke depan serta harus memiliki jiwa disiplin, semangat juang yang tinggi, berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dicintai rakyat dan bangsanya.

Pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting, dan kurikulum serta tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, menjadi hal yang mutlak perlu dibenahi. Perkembangan lingkungan yang semakin dinamis dan permasalahan yang semakin kompleks menuntut agar kualitas intelektual setiap prajurit TNI AD terutama para tingkat perwiranya harus dipersiapkan dengan baik. Penguasaan bekal ilmu yang diperlukan tidak cukup hanya mahir di bidang keterampilan teknis profesi militer, melainkan perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan sosial dan teknologi. Membahas urgensi pendidikan dan pelatihan serta ilmu pengetahuan dan teknologi secara klasik, tapi perlu disadari sepenuhnya ini adalah prasyarat mutlak untuk dipenuhi.

Ke depan, kita ingin para perwira TNI AD, tidak hanya mahir bidang teknis kemiliteran, melainkan juga memiliki pengetahuan umum yang memadai, termasuk kemutlakan untuk menguasai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita meng­harapkan para perwira pada strata perwira pertama punya kualitas teknis-taktis dan administrasi, dan pada strata perwira menengah mulai menggeluti masalah strategi baik militer maupun pertahanan, dan pada saatnya sebagai perwira tinggi ia menjadi “developer” dari “military and defence policy”.

Adalah tuntutan bagi prajurit TNI untuk senantiasa mengembangkan diri dari aspek intelektualisasi di samping kualitas militansi pengabdian. Mengapa? Karena, setiap prajurit TNI AD di dalam melaksanakan tugasnya, sangat bersinggungan dengan masyarakat yang kini sudah mengalami kemajuan yang bisa jadi tingkat kemajuannya lebih jauh dari tingkat kemajuan yang dialami para prajurit TNI AD khususnya, para perwira pada umumnya, sebaliknya prajurit harus mampu menangkal distorsi terhadap jati dirinya sebagai prajurit.

Tugas-tugas di masa damai di dalam negeri, para prajurit TNI AD akan banyak terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Maka pengetahuan para perwira tentang bencana alam dan penanganannya, seperti cara-cara penyelamatan warga terutama pada masa tanggap darurat atau emergency respond, mutlak harus dikuasai dengan baik. Untuk tugas-tugas misi perdamaian ke luar, maka para prajurit TNI AD akan banyak terlibat di dalam misi Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu berarti, bahwa para perwira TNI AD akan memiliki banyak kesempatan untuk bertugas dalam misi-misi internasional dan pergaulan antar personel militer dari berbagai negara.

Oleh sebab itu, para prajurit TNI dan utamanya para perwira harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan tugas-tugas misi perdamaian internasional, baik untuk penanganan konflik, menjaga perdamaian, maupun kemungkinan tugas-tugas misi kemanusiaan. Citra profesionalitas personel TNI AD yang baik di mata internasional, akan membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Maka hal ini secara langsung ataupun tidak langsung, akan memberi pengaruh terhadap rasa segan bangsa lain terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian akan mengurangi adanya ancaman dan gangguan dari bangsa lain terhadap kepentingan nasional kita.

Untuk mewujudkan keinginan seperti itu, maka TNI AD perlu menyusun perencanaan penataan menjadi TNI AD yang kuat, modern dan efektif dalam kerangka MEF, dengan menyusun peta jalan atau road map yang mengesampingkan dilaksanakan secara bertahap dan konsisten tanpa mengesampingkan kemungkinan ada penyempurnaan karena adanya perubahan dinamika perkembangan situasi.

TNI AD yang kuat, modern dan efektif di dalam melaksanakan tugas, akan memudahkan bagi TNI AD untuk melaksanakan tugas pokok, sebagai bagian dari tugas sebagai garda nasional atau national guardian di dalam menjaga dan mengawal bangsa Indonesia, yang kini dalam proses pembangunan bangsa yang demokratis, beradab dan berupaya mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan wilayah.

Dengan dapat menjalankan tugasnya, baik tugas OMP maupun tugas OMSP dengan baik, maka keberadaan TNI AD akan selalu dicintai rakyat, keberadaanya sangat dinantikan dan menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa. Maka ke depan, TNI AD akan memiliki wibawa dan disegani rakyat karena keberadaannya dapat betul-betul memberikan perlindungan dan pengayoman untuk menjaga bangsa ini berkembang dan maju sesuai kehendak bersama menuju cita-cita bangsa.

NUSANTARANEWS.CO – Untuk mewujudkan hal-hal ideal tersebut, maka dalam rangka membangun TNI-AD yang kuat, organisasinya modern, efesien dan efektif dalam kerangka pembangunan kekuatan pertahanan negara yang minimal atau minimum essential force, dapat dilakukan antara lain:

  1. Perlunya pemantapan konsolidasi menuju revitalisasi kekuatan TNI AD yang kuat dan modern.
  2. Perlunya memberikan perhatian kepada kompetensi personel, melalui pendidikan dan pelatihan profesi, sehingga memiliki personel yang cerdas, menguasai iptek secara lebih memadai, terbangunnya sikap militan dan disiplin yang tinggi.
  3. Pemenuhan kebutuhan persenjataan, prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung untuk peningkatan profesionalisme prajurit.
  4. Perlunya memberikan perhatian kepada upaya peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya agar memiliki tingkat kelayakan hidup lebih baik.
  5. Perlu adanya perubahan cara berpikir yang lebih rasional di dalam mengelola organisasi TNI AD sehingga menjadi organisasi modern.
  6. Perlu adanya perubahan pola rekruitmen calon personel TNI AD antara lain mencari sumber yang punya potensi kecerdasan tinggi dan dibentuk melalui pembinaan yang berkesinambungan dan konsisten agar memiliki militansi yang tinggi, sehingga di masa depan, TNI AD memiliki personel yang unggul di bidang militer dan memiliki daya saing.
  7. Prajurit TNI AD harus paham politik pertahanan negara dan punya kemampuan berpikir dan bertindak atas nama misi negara dengan landasan jati diri yang peduli kepada kehidupan tata negara.
  8. Prajurit TNI AD harus memiliki kualitas integritas dan komitmen kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kapabilitas yang bertumpu kepada empat pilar: Pancasila – UUD 1945 – Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Jangan pernah mengalami distorsi integritas dan kapabilitas dari berbagai arah dan jurusan.
  9. Doktrin TNI harus dinamis sejalan dengan Revolution in Military Affairs tetapi tetap berlandaskan kepada Tentara Rakyat – Tentara Pejuang – Tentara Nasional dan Tentara Profesional.
  10. Minimum Essential Force bagi TNI AD merupakan sarana menyelesaikan tugas perlu sinkron dengan kualitas dan integritas prajurit sebagai penentu penyelesaian tugas.

TNI AD dengan jiwa korsa yang dimiliki sebagai bagian dari prajurit TNI yang berjiwa patriotik, pantang menyerah dan berjuang tanpa pamrih, saya yakini dapat melaksanakan penataan konsolidasi untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan.

Revitalisasi perlu dilakukan untuk pengelolaan organisasi TNI AD agar memiliki kemampuan yang kuat, menjadi organisasi modern, diawaki personel profesional yang memiliki otak cemerlang dan militansi tinggi. Dengan demikian, maka TNI AD dapat mencetak perwira-perwira unggul dan menjadi salah satu sumber pimpinan bangsa yang diharapkan dapat memimpin bangsa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Saya yakini hal itu bisa dilakukan dan berhasil.

Mahfud MD Ajak Netizen Jaga Pancasila Dari Bahaya Laten Komunis

Guru Besar UII dan Mantan Ketua MK, Mahfud MD. Foto Dok. Pribadi

NUSANTARANEWS.CO – Baru-baru ini kembali tersiar kabar tentang beredarnya kebangkitan komunis di Indonesia. Situasi ini cukup membuat masyarakat Indonesia resah. Publik beranggapan bahwa komunis mulai bangkit dengan gaya barunya.

Menanggapi kegisalahan yang dilayangkan oleh salah seorang netizen kepadanya terkait komunis gaya baru di Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku bahwa tidak menutup kemungkinan komunis kembali bangkit di Indonesia.

Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk berhati-hati. Bagaimanapun menurut dia, komunis di Indonesia termasuk sebagai bahaya laten.

“Mungkin saja. Kita harus hati-hati saja. Sejak dulu Komunis di Indonesia dianggap bahaya laten, bukan bahaya manefes,” jawab Mahfud MD melaui akun twitternya, Minggu (18/12/2016).

Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini juga mengajak agar masyarakat merawat dan menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

“Ya. Hati-hati juga. Negara Pancasila harus kita jaga dengan sebaik-baiknya,” kicau Mahfud.

Dirinya menegaskan bahwa hanya Pancasila yang bisa menyatukan dan memperkokoh bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah solusi untuk menciptakan keharmonisan di tengah kehidupan yang penuh keberagaman ini.

“Percayalah, hanya Pancasila yang bisa menyatukan dan menguatkan kita. Ideologi lain pasti ditentang oleh kelompok-kelompok yang saling berbeda. Ayo, jaga,” ajak Mahfud kepada para netizen. (Adhon/Red)

Berita Utama

Catatan Teddy Rusdy; TNI Jangan Menanggalkan Jati Dirinya

marsekal-muda-teddy-rusli

NUSANTARANEWS.CO – Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy memiliki sebuah catatan reflektif tentang TNI agar mereka jangan sampai menanggalkan jati dirinya di tengah-tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. TNI, kata Teddy, adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional, bukan malah justru menjadi tentara negara liberal.

Teddy mengungkapkan sedikitnya terdapat empat hal yang secara sadar ataukah tidak telah menanggalkan jati diri TNI. Keempat poin ini terdapat pada konsepsi reformasi TNI. Pertama, secara bertahap meninggalkan peran sosial politik TNI. Kedua, memusatkan pada tugas-tugas pokok pertahanan negara. Ketiga, meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan. Dan terakhir, meningkatkan kinerja manajemen internal.

“Sadarkah TNI, bahwa dengan melaksanakan keempat prinsip dari inti reformasi TNI tersebut, TNI secara sadar telah menanggalkan jati dirinya?,” demikian Teddy.

Sejak kelahirannya pada masa revolusi tanggal 5 Oktober 1945 dan perang kemerdekaan serta perang mempertahankan kemerdekaan sampai dengan 5 Oktober 1965, pengalaman dan proses perjalanan sejarah kelahirannya telah membentuk jati diri TNI, yang secara singkat tertuang dalam sumpah prajurit dan Sapta Marga.

Menyitir buku yang ditulis Kaelan MS, nampaknya di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya sendiri serta ideologi bangsa dan negaranya sendiri selama hampir 14 tahun. Betul sekali. Bahkan pada saat bersamaan TNInya bangsa Indonesia telah menanggalkan jati dirinya.

Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional dengan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial telah ditinggalkan dan menjadi tentara negara liberal yang hanya bertugas dan berfungsi sebagai alat pemerintah layaknya pemadam kebakaran yang dijauhkan dari rakyat dan jiwa kejuangannya. TNI telah dipaksa untuk meninggalkan Sapta Marga-nya untuk barak layaknya tentara negara liberal.

Masyarakat yang berpikiran liberal akan mengatakan ‘TNI tidak boleh berpolitik praktis’ dan ‘waspada TNI akan mengambilalih kekuasaan’. Hak politik adalah hak setiap warga negara. Namun TNI sebagai rakyat yang dipersenjatai, sepakat untuk tidak menggunakan hak tersebut selama NKRI dipertahankan, dikelola dalam satu sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti kehendak para pendiri bangsa.

Dalam konteks ini, saya katakan TNI Jangan berpolitik praktis. Namun TNI jangan buta politik. Tetap waspada, NKRI mau dibawa ke kiri oleh paham komunisme, no! NKRI mau dibawa ke kanan oleh paham liberalisme, no!. (Sego/Er)

 

 

16
Dec
16

Kenegarawanan : Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia

Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia

ilustrasi / warkopanime.com

SHNet – Memperingati 59 tahun Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 tentang Wawasan Nusantara sekaligus menyambut Hari Bela Negara 19 Desember 2016 yad, perlu juga Politik Kepeloporan Pejoang45 Indonesia kembali dikiprahkan terkait tokoh pelopor Pembela Tanah Air (PETA) yang kelak anggota2ya juga jadi penggerak Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, pejoang Perang Kemerdekaan 1945-1949 dan cikal bakal bagi pembentukan Tentara Nasional Indonesia yakni sosok Ki Ageng Suryomentaram‎ (KAS), terlahir 20 Mei 1892 bernama BRM Kusdiarmaji, 1910 bergelar BPH Suryomentaram, wafat 18 Maret 1962.

1) Kepeloporan Pembela Tanah Air (PETA)

Pada 16 Juni 1943 Perdana Menteri Hideki Tojo berjanji memberikan partisipasi politik lebih besar kepada orang Indonesia a.l. membuka kemungkinan pembentukan pasukan sukarela melalui Markas Besar Tentara ke-16 di Indonesia yang kemudian memutuskan bahwa baiknya prakarsa pembentukan tentara bumiputera itu harus datang dari pemimpin Indonesia sendiri.
‎Menanggapi hal diatas, pada 17 September 1943, KAS menemui P.T.K. Yamauchi, gubernur militer Jepang di Yogyakarta, untuk mohon izin membentuk tentara sukarela, namun ditolak. Kemudian KAS bersama delapan rekannya membentuk panitia yang disebut Manggala Sembilan guna persiapkan surat permohonan pembentukan tentara sukarela termaksud.

Permohonan resmi kepada pemerintah Jepang itu dilakukan KAS dkk berisi dua hal penting : 1) Ucapan terima kasih kepada Jepang yang berhasil menyingkirkan Belanda dari Indonesia,  2) dan agar tidak dijajah lagi, meminta kepada pemerintah Jepang untuk memberi bangsa Indonesia pelajaran berperang secara modern melalui wadah Pembela Tanah Air (PETA).

Seorang pembesar Kenpei Tai (Polisi Militer Jepang) bernama Asano setelah menemui KAS, melaporkan kepada Tenno Haika di Tokyo Jepang yang kemudian perintahkan pimpinan pendudukan Jepang di Jawa (Seiko Shikikan) agar permohonan KAS itu diluluskan.

Untuk memantapkan maka KAS bersama 9 orang teman lainnya membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani dengan darah masing2 yang isinya sanggupi mendirikan Pembela Tanah Air (PETA), dan dikirimkan kepada pemerintah Jepang. ‎Kesepuluh penandatangan dengan darah itu adalah: KAS, Ki Pronowidigdo, Ki Prawirowiworo, Ki Atmosutidjo, Ki Asrar, Ki Hadidarmo, Ki Djojobondo, Ki Puspoatmodjo, R.L. Atmokusumo (putra Mangkukusuman), R.L. Surjaatmodjo (putra Surjaputran).

KAS lantas membuat buku pedoman yang dinamai  \’Jimat Perang\’ untuk bekal atau pedoman bagi perwira2 Pembela Tanah Air dan diserahkan kepada \’4 Serangkai\’ {Bung Karno – Bung Hatta – Ki Hajar Dewantara – KH Moh. Mansyur) yang berpengaruh dalam masyarakat,  agar pelaksanaan pembentukan PETA segera terwujud, dengan pesan \’Kita akan dirikan tentara yang berani berperang dan berani mati. Lantas siapa yang mau ikut kalau kita tidak punya jimat berani mati atau jimat perang\’ Untuk pelaksanaan pembentukan PETA, Bung Karno kemudian menunjuk Gatot Mangkupraja sebagai pelaksananya.

Menurut Ki Pronowidigdo, pernyataan yang ditandatangani dengan darah tersebut di atas ditulis tangan diatas kertas biasa oleh Ki Atmosutidjo. Dan buku \’Jimat Perang\’ kemudian oleh Bung Karno digunakan untuk jadi pegangan dan propaganda.

Tentara sukarela itu terbentuk 3 Oktober 1943 dan kemudian pada 10 Oktober 2016 KAS berpidato melalui radio Yogyakarta dilanjutkan berkeliling pulau Jawa guna menggerakkan pemuda2 agar siap bergabung dengan pasukan sukarela Pembela Tanah Air (PETA) berdasar Jimat Perang KAS yang efektif memobilisasi pendaftaran pemuda sebagaii pasukan sukarela, namun segera diambilalih oleh pemerintah militer Jepang.‎

2) Kepejoangan 45

Pada era Perang Kemerdekaan 1945-1949, KAS memimpin gerilyawan Pasukan Jelata yang beroperasi di Wonosegoro- Boyolali.

3) Kebudayaan Bina Kebangsaan & Karakter Bumiputera

KAS berperan fasilitator bagi pembentukan perguruan Taman Siswa (Jogjakarta 1922) selain Penulis dan Penceramah Budaya Bina Karakter a.l. Kawruh Pangawikan Pribadi atau Kawruh Jiwa yang diawali dengan Ajaran Kawruh Bejo (Ilmu Bahagia) yang dilakoni paling tidak sejak 1927.

Pada 30 Juli 1996 KAS‎ menerima Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 067/TK/Tahun 1996 tentang Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Kebudayaan.‎

Oleh karena itu, dengan iktikad baik, Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (BPK45) mengukuhkan KAS selaku Pejoang45 yang ‎‎ berkiprah/berperforma TRIBHAKTI 1-2-3 tersebut diatas.

Dan bercermin dari pengukuhan Pejoang45 ini, ‎dalam konteks kenegarabangsaan terkini, diharapkan kebersamaan dan kepeloporan segenap eksponen dan komponen pemangku kemasyarakatan dan kenegarabangsaan dapat kiranya mengambil hikmah kebijaksanaan bagi pemberdayaan UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959] agar PANCASILA dapat utuh terstruktural konstitusional sebagai politik hukum nasional Indonesia yang mengikat dan melekat kokoh kini dan esok.

Jakarta, 13 Desember 2016‎

Badan Pembudayaan Kejoangan45 (BPK45),‎
Pandji R Hadinoto, KelBes Pejoang45
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎

kartunama GP45

16
Dec
16

Historia : 10 Orang Asing Membantu Indonesia Merdeka

Inilah 10 Orang Asing Yang Ikut Membantu Kemerdekaan Indonesia

Bung Karno dan Muriel Stuart Walker

Tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi perjuangan tidak berhenti disitu saja. Indonesia masih harus menghadapi pihak sekutu yang mengambil alih dari Jepang, dan tidak serta merta kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional.

Di saat-saat itulah, ternyata banyak orang asing yang ikut mendukung dan membantu kemerdekaan Indonesia. Ada yang mendukung dari luar Indonesia, ada yang mendukung dari dalam. Ntah karena cinta Indonesia, ntah karena menghargai hak merdeka setiap sesama manusia. Berikut diantaranya, nama 10 orang asing yang ikut membantu kemerdekaan Indonesia.

1. Laksamana Muda Maeda Takashi (1898 – 1977)

Tahun 1930-an Maeda menjadi atase di Den Haag dan Berlin, di sanalah ia berhubungan dengan banyak pelajar dari Indonesia diantaranya Nazir Pamuntjak, Achmad Subardjo, Hatta, dan AA Maramis. Maeda merupakan orang yang diutus untuk mempelajari pergerakan Indonesia selama 10 tahun.

Laksamana Maeda

Peperangan Asia Timur Raya kemudian terjadi, yang disusul dengan penyerangan Jepang terhadap pemerintah Hindia Belanda di Indonesia hingga muncul peristiwa Kalijati 8 Maret 1942; Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maeda kemudian mendapat tugas sebagai Kepala Penghubung Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang berpusat di Makassar dengan Tentara Angkatan Darat di Jakarta. Dalam tugasnya di Indonesia, Maeda mempekerjakan Subardjo. Secara umum, Maeda dan Kaigun lebih humanis daripada Angkatan Darat Jepang.

Setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, Angkatan Perang Jepang wajib untuk tunduk kepada segala perintah komandan Angkatan Perang Sekutu khususnya mempertahankan status quo. Status quo artinya tidak boleh merubah keadaan sedikit pun di wilyah Indonesia, tidak boleh bertindak secara administratif dan politik. Tugas utama balatentara Jepang hanya menjaga keamanan dan ketertiban.

Kekalahan Jepang pada akhirnya diketahui oleh para pejuang kita. Maeda pun membenarkan berita tersebut dan menjamin rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 16 Agustus 1945 dilangsungkan. Singkatnya, setelah drama “penculikan” Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok, rumah Maeda di Jl. Teji Meijidori No. 1 (kini Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat) menjadi tempat disusunnya naskah Proklamasi yang rampung pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 3 pagi. Pukul 10 paginya, naskah tersebut dibacakan beserta penjagaan dari beberapa bawahan Maeda.

Atas dukungannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, Maeda mendapat Bintang Jasa Nararya di Upacara Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1973 dan sempat bertemu dengan Bung Hatta.

2. Muhammad Amin Al-Hussaini (1895/1897 – 1974)

Bernama lengkap Muhammad Effendi Amin Al-Husseini merupakan Mufti Besar Yerusalem dari tahun 1921 hingga 1948 yang menentang Zionisme dan pendudukan Yahudi di Palestina. Sementara dirinya sedang memperjuangkan negerinya sendiri, perhatian terhadap sesama negara muslim di Asia dan Afrika pun sama besarnya.

Muhammad Amin Al-Hussaini

Berdasarkan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan Lc. Lt., nama Syekh Muhammad Amin Al-Hussaini diceritakan mendukung secara terbuka kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini bahkan dimulai setahun sebelum Bung Karno dan Bung Hatta benar-benar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik sudah di depan mata, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 (waktu Jepang) mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak. Berita ini langsung disambut oleh pendukung kemerdekaan Indonesia, dan Syekh Muhammad Amin Al-Hussaini pun langsung mengucapkan selamat lewat siaran Radio Berlin berbahasa Arab. Berita tersebut disiarkan selama dua hari berturut-turut yaitu pada tanggal 6 dan 7 September 1944. Bahkan harian Al-Ahram yang terkenal teliti juga menyiarkan.

3. Muhammad Ali Taher (1896 – 1974)

Muhammad Ali Taher

Muhammad Ali Taher merupakan seorang saudagar kaya berasal dari Palestina. Beliau tidak pernah mengeyam pendidikan di bangku sekolah dan memperoleh segala pengetahuan hanya lewat sekolah Al-Qur’an tradisional (Kouttab). Selama hidupnya Taher memiliki tiga surat kabar yaitu Ashoura, Al-Shahab, dan Al-Alam Al-Masri, yang ketiganya selalu menyuarakan nasionalisme dari negara-negara muslim di Asia dan Afrika termasuk berita tentang Indonesia. Taher juga berkawan dengan Muhammad Amin Al-Hussaini meskipun hubungan mereka naik dan turun karena berbeda pandangan politik.

Karena begitu peduli dengan sesama muslim, Taher juga sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Secara spontan ia menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti. Setelah itu dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia mengalir dari masyarakat Timur Tengah, demonstrasi terjadi di jalanan Palestina.

4. Muriel Stuart Walker (1989 – 1997

Muriel Stuart Walker lahir di Glasgow, Skotlandia, yang kemudian bermigrasi bersama ibunya ke California, Amerika Serikat. Di sana ia bekerja menjadi penulis naskah di Hollywood. Sekitar tahun 1930 hingga 1932 dia menikah dengan seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Karl Jenning Pearson. Tahun 1932 ia pindah ke Indonesia, tepatnya ke Bali karena terinspirasi sebuah film berjudul “Bali: The Last Paradise”.

Muriel Stuart Walker (Tantri)

Di Bali, Muriel diangkat anak oleh raja setempat bernama Anak Agung Nura. Muriel pun lalu merubah namanya menjadi K’tut Tantri yang mempunyai arti “anak keempat”. Lama tinggal di Indonesia membuatnya lancar berbahasa Bali dan Indonesia. Selanjutnya ia mendirikan sebuah hotel di Kuta.

Selama Perang Kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1945 hingga 1949, Tantri direkrut oleh nasionalis Indonesia bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya. Ia juga turut menyaksikan Pertempuran Surabaya. Tantri kemudian menjadi penyiar radio “Voice of Free Indonesia” (kini menjadi Voice of Indonesia, sebuah divisi otonom di bawah RRI) dan sempat menjadi penulis pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Ia membuat beberapa siaran dalam bahasa Inggris dengan target pendengar barat, dan mendapat julukan “Surabaya Sue”. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, siaran radio memegang peranan penting untuk mengirim pesan-pesan bangsa terbaru ke seluruh dunia agar bangsa-bangsa di dunia mengenali kedaulatan Indonesia. Tantri tinggal di Indonesia selama 15 tahun, 1932 – 1947, dan sempat menjadi tawanan tentara Jepang karena tidak mau membantu mereka.

Pada tahun 1960, K’tut Tantri menerbitkan buku memoir yang berjudul “Revolt in Paradise”, yang menceritakan tentang kisah hidupnya di Indonesia. Selama tidak tinggal di Indonesia, Tantri menetap di Singapura, dan akhirnya tinggal di Australia hingga akhir hayatnya.

5. Rokus Bernardus Visser (1915 – 1977)

Visser lahir di Kanada dan merupakan seorang anak dari petani Tulip yang sukses. Selepas kuliah Visser membantu ayahnya berjualan bola lampu di London. Ketika Perang Dunia II dimulai, mereka tidak bisa pulang ke Belanda karena sedang dikuasai Jerman. Visser kemudian mendaftar menjadi tentara Belanda yang mengungsi ke Britania.

Rokus Bernardus Visser

Visser dianggap berprestasi, ia kemudian disekolahkan di Sekolah Perwira sebelum dikirim ke Asia. Selanjutnya ia dikirim ke Sekolah Pasukan Para di India. Karena di Belanda sedang kacau, sementara Jepang mundur dari Indonesia di tahun 1945, dibentuklah Sekolah Pasukan Terjun Payung (School voor Opleiding van Parachutisten) dan dikirim ke Jakarta. Di bawah kepemimpinannya, sekolah ini kemudian dipindah ke Jayapura.

Visser ternyata menyukai tinggal di Asia hingga meminta istrinya yang berkebangsaan Inggris beserta keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia, sayang istrinya menolak. Visser pun kemudian menceraikannya.

Saat Visser kembali ke Indonesia di tahun 1947, sekolah pimpinannya ternyata sudah pindah ke Cimahi, Bandung. Pada tahun 1949, Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Visser pun memilih menjadi rakyat sipil dan tetap tinggal di Indonesia. Ia lalu pindah ke Bandung, bertani bunga di Lembang, memeluk agama Islam, menikahi kekasihnya yang orang Sunda, dan mengganti namanya menjadi Muhammad Idjon Djanbi.

Pengalamannya sebagai anggota pasukan komando telah menarik perhatian Kolonel A. E. Kawilarang yang akan merintis pasukan komando. Djanbi pun kemudian direkrut dan aktif di TNI dengan pangkat Mayor. Pasukan istimewa ini dibentuk pada tanggal 16 April 1952 dan Djanbi menjadi komandannya. Pasukan istimewa ini selanjutnya menjadi RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) yang nantinya akan menjadi Kopassus (Komando Pasukan Khusus).

6. Jan Cornelis Princen (1925 – 2002)

Princen lahir di Den Haag, Belanda, dan tumbuh menjadi anak yang tidak menyukai segala bentuk penindasan atas nama hak asasi manusia. Nantinya ia akan terkenal dengan nama Poncke Prince dan Haji Johannes Cornelis (HJC) Princen.

Jan Princen

Saat Nazi Jerman menguasai Belanda, Seminari tempatnya sekolah diisolasi. Princen yang tak tahan pun berusaha kabur, tapi sayang ia tertangkap. Ia pun dikirim ke kamp konsentrasi di Vught dan Utrecht. Selepas dari kurungan Nazi Jerman, Princen kembali di penjara karena tidak mau ikut wajib militer. Oleh pemerintah Belanda Princen dipaksa masuk dinas militer dan dikirim ke Indonesia untuk kemudian bergabung dengan tentara kerajaan Hindia Belanda, KNIL.

Tanggal 26 September 1948, Princen meninggalkan KNIL di Jakarta dan bergabung dengan TNI. Tahun 1949 ia telah menjadi prajurit divisi Siliwangi kompi staf brigade infanteri 2, Grup Purwakarta. Ia aktif bergerilya ikut longmarch ke Jawa Barat dan menikah dengan seorang wanita Sunda bernama Odah. Sayang, Odah bersama anak yang dikandungnya meninggal ditembak tentara Belanda. Pada tahun 1949, Princen mendapat anugerah Bintang Gerilya dari Presiden Sukarno.

Pada tahun 1956 Princen politikus populer dan menjadi anggota parlemen nasional mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Tapi ia kemudian melihat banyak penyelewengan dan akhirnya mengeluarkan diri dari parlemen dan memilih untuk vokal terhadap pemerintah. Keluar masuk penjara sudah menjadi makanan Princen.

Kritik tidak hanya ditujukan kepada Orde Lama tapi juga Orde Baru. Ia kemudian mendirikan LPHAM (Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia) di tahun 1966 dan kemudian di tahun 1981 ia ikut mendirikan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Seumur hidupnya ia dinilai sebagai pejuang HAM.

7. Bobby Earl Freeberg (1921 – 1948)

Earl Freeberg

Bobby Earl Freeberg atau sering disebut Bob Freeberg merupakan seorang pria kelahiran Parsons, Kansas, Amerika Serikat. Pada awalnya Bob berkarir sebagai pilot Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia II yang kemudian menjadi pilot komersial di CALI (Commercial Air Lines Incorporated) Filipina. Bob kemudian menjadi pilot di Indonesia berkat hubungannya dengan Opsir Udara III Petit Muharto Kartodirdjo yang ditugaskan mencari penerbangan komersial yang siap menembus blokade udara Belanda. Penerbangan tersebut dibutuhkan untuk bertransaksi dengan negara luar, membawa persenjataan, obat, serta melakukan misi terjun payung dan membawa orang pemerintahan Indonesia.

Penerbangan pertamanya di Indonesia terjadi pada Maret 1947. Dipandu oleh Muharto, Bob terbang ke Maguwo, Yogyakarta. Dari hasilnya menerbangkan pesawat komersil, Bob menabung dan akhirnya mampu membeli pesawat pertamanya, Dakota C-47 dan terdaftar di Republik Indonesia sebagai RI-002. Bob tidak mendaftarkannya sebagai RI-001 karena selayaknya nama tersebut disanding oleh pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Saat itu Indonesia tidak punya satu pun pesawat angkut.

Dari surat-suratnya yang dikirim ke keluarganya di Amerika, Bob bercerita tentang ketidakadilan yang diterima Indonesia dari Belanda. Bob terlibat tidak hanya karena ia dibayar, tapi juga secara emosional.

Tanggal 1 Oktober 1948 menjadi penerbangan terakhir Bob. Ia bersama sejumlah awak pesawat menghilang yang akhirnya diketahui jatuh di sekitar Bukit Pungur, Lampung Utara, dan ditemukan bangkainya pada April 1978. Meskipun rongsokan pesawat sudah ditemukan, kerangka Bob tidak pernah ditemukan. Hal ini menyebabkan kematian Bob masih misteri, apakah jatuh ditembak, atau meninggal di tahanan Belanda.

Di kalangan AURI, Bob merupakan pribadi yang lembut namun penuh disiplin tinggi dan tak pernah mengeluh. Oleh sebab itu ia banyak disukai orang. Di mata Presiden Sukarno, Bob adalah seorang teman dari Amerika, orang yang idealis dan ditakdirkan datang untuk membantu perjuangan Indonesia.

8. Biju Patnaik (1916 – 1997)

Biju Patnaik merupakan seorang politisi dan penerbang yang berasal dari India. Kedekatannya dengan Jawaharlal Nehru membuatnya memahami perjuangan Indonesia, memandang bahwa bangsa Indonesia dengan India ada kemiripan, serta ke depannya yang bisa menjadi sekutu.

Biju Pattnaik

Pada tanggal 21 Juli 1947, Presiden Sukarno memerintahkan Sjahrir untuk mendatangi Konferensi Inter-Asia pertama dan guna membangunkan opini publik internasional melawan Belanda. Saat itu Belanda berupaya untuk meredam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sjahrir tidak bisa keluar karena tidak ada akses untuk keluar dari Indonesia. Akhirnya Nehru meminta Patnaik untuk mengeluarkan Sjahrir dari Indonesia. Patnaik dan istrinya segera terbang ke Jawa dan membawa Sjahrir ke India lewat Singapura.

Atas keberaniannya, Patnaik diberi penghargaan ‘Bhoomi Putra’, salah satu penghargaan tertinggi yang jarang diterima oleh orang asing. Dan pada tahun 1996, ketika Indonesia berulang tahun yang ke-50, Patnaik diberi penghargaan ‘Bintang Jasa Utama’.

9. John Coast (1916 – 1989)

John Coast lahir di Kent, Inggris. Awalnya ia adalah pegawai Departemen Luar Negeri Inggris yang kemudian bergabung dengan Indonesia sebagai atase media untuk Presiden Sukarno di masa perjuangan kemerdekaan. Ia menuangkan pengalamannya dalam buku berjudul Recruit to Revolution (1952).

John Coast

Pada tahun 1950 ia mengundurkan diri dari politik dan pindah ke Bali. Bersama istrinya yang berasal dari Jawa, Supianti, ia menulis dan mengorganisir penari serta musisi Bali ke Eropa dan Amerika yang ternyata sukses besar. Keberhasilannya ia tuangkan dalam buku berjudul Dancers of Bali (1953).

Coast kemudian kembali ke London di pertengahan 1950-an, menjadi manajer artis besar seperti Luciano Pavarotti, dan menjadi kontributor untuk beberapa surat kabar, juga membuat beberapa film tentang budaya Bali untuk BBC.

10. George McTurnan Kahnin (1918 – 2000)

Kahin merupakan seorang sejarahwan dari Amerika dan ilmuan politik. Ia merupakan salah satu ahli mengenai Asia Tenggara. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang sejarah dari Universitas Harvard di tahun 1940.

McTurnan Kahnin

Antara tahun 1942 hingga 1945 Kahin menjadi tentara dimana ia dilatih dalam sebuah grup berisi 60 orang berparasut yang nantinya akan diturunkan di Indonesia yang tengah dikuasai Jepang. Tapi hal itu akhirnya dibatalkan. Saat inilah Kahin tertarik dengan Asia Tenggara dan belajar bahasa Indonesia serta Belanda.

Gelar Master dan Doktor nya diperoleh dengan materi utama berkaitan dengan Indonesia. Ia melakukan langsung penelitiannya di Indonesia hingga akhirnya ia ditangkap kolonial Belanda dan dikeluarkan dari Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut ia sempat bertemu dengan tokoh-tokoh RI seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan lainnya.

Kahnin yang sudah terpikat dengan perjuangan Indonesia, ikut membantu orang-orang Indonesia yang ingin belajar di Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, memberinya penghargaan Bintang Jasa Pratama atas jasanya sebagai perintis kajian Indonesia di Amerika Serikat.

Sumber:
eltaher.org
http://jurnalmaritim.com/2015/03/mengenang-jasa-laksamana-muda-maeda-dalam-kemerdekaan-indonesia/
http://www.fimadani.com/kemerdekaan-indonesia-berawal-dari-mesir-dan-palestina/
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_Indonesia
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/siapa-penulis-pidato-pertama-bung-karno-dalam-bahasa-inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Idjon_Djanbi
https://id.wikipedia.org/wiki/Poncke_Princen
http://historia.id/persona/pilot-berhati-lembut
http://www.smithsonianmag.com/history/an-american-who-died-fighting-for-indonesias-freedom-11433684/?no-ist
http://langitkata.blogspot.com/2011/04/tokoh-asing-pejuang-ri.html
http://www.johncoast.org/biography.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Biju_Patnaik
https://en.wikipedia.org/wiki/George_McTurnan_Kahin




Blog Stats

  • 3,213,849 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…