Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category

22
Jul
14

Kenegarawanan : Kontroversi Pemilu 2014

Logo NasPan45

Gawat, Bukti Kecurangan Pilpres Bakal Terungkap

Selasa, 22 Juli 2014 – 01:25 WIB

Salamuddin Daeng

Jakarta – Bukti berbagai kecurangan pemilu presiden (Pilpres) 2014 bakal diungkap dan terungkap.  Kesimpulan dari diskusi politik yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Senin (21/7/2014), ternyata meragukan penyelenggara pemilu pileg/pilpres.

Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Pengamat dari The Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Lingkaran Survei Indonesia (LSI) adalah lembaga yang banyak menerima bantuan asing (USAID/AS) dan AUSAID/Australia).

“Karena itu layak diragukan independensinya dalam penyelenggaraan Pilpres. Diduga KPU pro pada Capres yang didukung luas oleh pemodal asing yang punya kepentingan besar di Indonesia,” ungkapnya sebagai pembicara pada diskusi IEPSH.

Daeng memaparkan, UU No. 15 tahun 2011 tentang  Pemilu  menyebutkan bahwa yang mengatur sumber pendanaan penyelenggara Pemilu  harus berasal dari APBN dan dari dalam negeri. “Mengapa UU ini diabaikan?” ujarnya mempertanyakan.

Selain itu, lanjut dia, Putusan MK No. 108-109 PHPU.18/2009 tentang Pilpres  mengamanatkan Pemilu agar bisa terbebas dari keterlibatan pihak asing. Bahkan, putusan MK  lahir terkait dengan keterlibatan IFES dalam tabulasi suara nasional pada pemilu 2009. “Tapi, mengapa putusan MK ini tidak dihormati KPU?” bebernya.

Ia pun mengungkapkan, Anggaran KPU sangat tergantung pada Pemerintah/DPR (Partai). Pencairannya diatur oleh Pemerintah sehingga KPU sangat tergantung pada Pemerintah. “Ini membuat sebelah kaki KPU tersandera. Independensinya juga diragukan karena masalah ini,” tegasnya.

Diungkapkan pula, aalam kasus verifikasi partai ada orang dalam KPU yang membuka informasi bahwa partai-partai besar ada yang tidak lulus sehingga menghebohkan, KPU diadukan beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. KPU dituduh telah meloloskan parpol yang semestinya tidak memenuhi syarart. Pengadu mengklaim mengantongi data verifikasi parpol tersebut. “Tetapi harapan ada anggota KPU yg dipecat saat itu tdk terjadi .DKPP jadi macan ompong. Ada apa?” tandas Daeng.

Dari berbagai kesaksian dalam diskusi dari peserta Pemilu legislatif (Pileg), menurutnya, ada indikasi bahwa di KPU/KPUD terdapat mafia yang mengatur perolehan suara. “Diduga dalam pilpres pun terjadi permainan misalnya dengan melenyapkan suara, padahal katanya minat pemilih meningkat untuk Pilpres tapi suara yang lenyap bgitu besar!” seru Peneliti AEPI.

Lebih lanjut,  ia mengingatkan dalam  Pileg/Pilpres 2009 penyelenggara terbukti melakukan kejahatan, bahwa DPT akan dimutakhirkan dengan anggaran Rp3,7 Trilyun. “Ternyata data DPT tidak dimutakhirkan (tidak berubah) tapi dananya kemana? Begitu juga manipulasi IT dan korupsinya. Juga korupsi e-KTP dan lain-lain yang datanya gagal digunakan untuk Pileg/Pilpres,” ungkapnyta pula.

Daeng mengamati, harapan agar pengumuman PILPRES ditunda sesuai UU (jatuh tempo tanggal 9 Agustus atau sebulan setelah pencoblosan) tampaknya tidak akan dipenuhi oleh KPU. “Padahal masih banyak masalah(seperti usulan pemilihan ulang di Jakarta dan lain-lain) yang belum tuntas. Apa maksudnya?” paparnya mempertanyakan.

“Dengan kondisi penyelenggaraan Pileg/Pilpres seperti itu, maka dapatkah kita percaya hasil Pileg/Pilpres bisa dipertanggungjawabkan?” tegasnya. (ira)

 

BERITA LAINNYA

Somasi KPU Tunda Penetapan Hasil Pilpres 2014

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:43 WIB

Jakarta – Pengacara dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman SH MH, menilai berbagai hasil hitung cepat yg dilakukan lembaga survey justru menjadikan kedua pasangan capres merasa sebagai pemenang. Demikian juga hasil real count yg belakangan dikeluarkan sumber tak resmi, justru makin memantik api perseteruan di tengah masyarakat.

“Kondisi ketidakpercayaan pada hasil Pemilu sebenarnya sudah terjadi pada hasil Pemilu Legislatif yg ditetapkan KPU 9 Mei 2014 lalu. Tak kurang 900 perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sedikitnya 697 perkara disidangkan karena dianggap layak dengan bukti yang cukup,” ungkapnya, Senin (21/7/2014).

Menurutnya, perkara perselisihan hasil Pileg di MK tersebut secara tegas menyatakan bahwa data-data hasil Pileg yg ditetapkan KPU ditenggarai banyak berisikan data palsu. Dan terbukti kemudian MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan parpol peserta Pemilu 2014.

Oleh Majelis Hakim MK, Putusan KPU No. 411 tahun 2014 yg berisi Penetapan Hasil suara Parpol dalam Pemilu Legislatif 2014 yg kemudian diajukan dasar untuk mengusung pasangan Capres dinyatakan dibatalkan (sebagian). Artinya MK telah memutuskan bahwa sebagian data Hasil Pileg 2014 yg ditetapkan oleh KPU adalah merupakan data palsu / hasil kejahatan Pemilu.

Dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka SK KPU No. 411 tahun 2014 tersebut haruslah diganti/dirubah dengan SK KPU yg baru. “Sebagai turunannya maka proses pencalonan pasangan Capres yang menggunakan SK KPU No. 411 tahun 2014 juga menjadi cacat yuridis. Ini buah dari keterburu-buruan KPU dalam menetapkan Hasil Pemilu”.

Belajar dari fakta tersebut, lanjut taufik, LBH Solidaritas Indonesia SOMASI KPU tertanggal 17 Juli 2014. bahwa batas waktu untuk Penetapan Hasil Pipres masih dapat dilakukan sampai 8 Agustus 2014.

“Seharusnya KPU memanfaatkan waktu yg dibolehkan oleh Undang undang yaitu 30 hari setelah hari pencoblosan & bertindak teliti & hati-hati dalam menetapkan Hasil Pilpres 2014,” tegas Aktivis LBH Solidaritas Indonesia. (red)

BERITA LAINNYA

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:12 WIB

Ratna Sarumpaet

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Oleh: Ratna Sarumpaet (Majelis Kedaulatan RI)

Jakarta – Iklan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dibuat agar rakyat Indonesia berpartisipasi dalam Pilpers dengan Slogan “Suaramu Menentukan Nasib Bangsa Kedepan” menelan uang rakyat puluhan/ratusan milliar rupuah dan itu uang rakyat.

Bawaslu DKI Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI-Jakarta di 5800 lebih TPS (ini baru DKI), tapi KPU menolak. KPU berkeras akan mengumumkan hasil Pemungutan Suara tanggal 22 Juli 2014 dan dua Kubu Capres diam, padahal di 5800 TPS dimaksud pendukung keduanya terlibat.

Katakanlah kubu Jokowi diam karena merasa sudah sukses menggiring opini dan merasa menang. Tetapi kenapa kubu Merah Putih ikut diam? Kenapa Merah Putih tidak menolak tegas sikap KPU yang OTORITER, toh UU Pemilu mengatur masa penghitungan Suara 30 hari, yakni hingga 08 Agustus 2014.

Kenapa tidak all out menuntut KPU menunda Pengumuman Hasil Pemungutan Suara demi membela (hak) suara rakyat yang dicurangi? Kenapa pula setelah dua bulan lebih rakyat diintimidasi berita-berita manipulatif konflik politik antar kubu Capres, kedua kubu dalam dua hari terakhir mendadak kompak menyerukan damai, lupa ada jutaan rakyat dicurangi dan tidak dibela.

Dengan sikap otoriter KPU, nasib bangsa tidak lagi ditentukan suara rakyat seperti bunyi iklan KPU, tapi ditentukan kelakuan otoriter KPU. Untuk itu rakyat Indonesia, di kubu mana pun dia, termasuk mereka yang GOLPUT, wajib menolaknya, karena Pilpres tidak semata persoalan menang kalahnya Capres, tapi persoalan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia ke depan.

Inti demokrasi dalam Pemilu (seliberal apa pun) adalah KEADILAN, bukan `DAMAI` yang mengabaikan keadilan. (*)

BERITA LAINNYA
20
Jul
14

Pemilu : Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Kebayoran Baru-20140720-00198

Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Minggu, 20 Juli 2014 – 18:39 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Deklarasi Dan Pernyataan Relawan Bersatu Pro NKRI Dan Pemilu JurDil di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada hari Minggu siang 20 Juli 2014 oleh para relawan capres dan cawapres Prabowo – Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla tercatat bersepakat sebagai berikut:

1) Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,

2) Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,

3) Mengajak seluruh elit politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air,

4) Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum,

5) Meminta TNI dan POLRI untuk tetap bersikap netral.

Kelima kesepakatan bersama ini sungguh berpolapikir demi Keadilan & Persatuan Indonesia sehingga dapatlah diharapkan melalui deklarasi ini tercapai ketenangan, kesejukan, kedamaian sebagaimana dimaksudkan ide Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) 10 Juli 2014 dan ide Koalisi Persatuan Indonesia 12 Juli 2014 yang baru lalu, songsong pengumuman Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang dan seterusnya.

Penghargaan yang se-tinggi2nya atas  prakarsa deklarasi ini patut pula diberikan kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak KaPolRI yang telah turut serta menyaksikan penandatanganan deklarasi, selain hadirin dan hadirat dari relawan kedua pasangan CaPres CaWaPres.

Jakarta, 20 Juli 2014

Dewan Pakar PKPI, Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Minggu, 20/07/2014 13:28 WIB

Deklarasi Damai Relawan Jokowi dan Prabowo, Panglima TNI dan Kapolri Hadir

Gito Yudha Pratomo – detikNews
Jakarta – Sekitar seratusan pendukung Capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, mendatangi Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Para pendukung dan simpatisan itu bertekad untuk melakukan deklarasi damai.Sekitar pukul 13.00 WIB, Minggu (20/7/2014), kedua pendukung baik dari capres nomor 1 dan nomor 2 mulai memasuki ruangan. Acara deklarasi damai ini diprakasai oleh Relawan Bersatu Pro NKRI.Turut hadir Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di acara tersebut. Panglima datang lebih dahulu dan disusul oleh Kapolri sekitar 15 menit kemudian.Selain para pendukung capres, acara ini juga dipenuhi oleh beberapa pejabat kepolisian dan pejabat TNI. Saat ini acara tersebut baru mulai.Panglima dan Kapolri terlihat duduk satu meja. Sesekali mereka nampak berdiskusi sambil mendengarkan sambutan dari penyelenggara.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/mad)

Relawan Jokowi Dalam Deklarasi Damai Tak Mewakili Relawan Sesungguhnya

 

Minggu, 20 Juli 2014 18:56 WIB
Relawan Jokowi Dalam Deklarasi Damai Tak Mewakili Relawan Sesungguhnya
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Kapolri Jenderal Sutarman menghadiri deklarasi Damai Relawan Pro NKRI dan Pemilu Jujur dan Adil di Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014). Deklarasi damai ini digelar dalam rangka menjaga suasana tetap damai pada saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu presiden di KPU tanggal 22 Juli 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Relawan Jokowi-JK mengingatkan bahwa aksi relawan yang melakukan Deklarasi Damai di Balai Kartini pada hari ini (20/07/2014) bukan mewakili sikap relawan Jokowi-JK. Ada kecurigaan bahwa relawan tersebut mendompleng nama Jokowi-JK.

Budi Arie Setiadi, Ketua Projo Nasional, mengatakan bahwa tidak pernah ada ajakan terhadap dirinya ataupun relawan lainnya untuk menghadiri deklarasi yang dihadiri oleh para petinggi TNI dan Polri tersebut.

“Tidak ada ajakan, kami malah merasa tidak pernah dilibatkan,” kata Budi di jakarta, Minggu (20/07/2014).

Budi mengatakan bahwa aneh rasanya jika undangan yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Sutarman, tersebut malah diisi oleh orang yang tidak mewakili pasangan Jokowi dan JK.

“Kan mereka punya ahli intelijen, masa militer gak tahu hal ini,” katanya.

Ririn, Seknas Muda Jokjek mengatakan bahwa yang mengutarakan deklarasi damai di Balai kartini tidak memiliki mandat dari Seknas untuk menyampaikan pendapat. Meskipun dia tidak mempermasalahkan dukungannya terhadap jokowi-JK sebagai kemenangan rakyat.

“Kami menghargai saja, yang pasti dia tidak mewakili kami (relawan),” kata Ririn.

Sebelumnya, Ananda Mustajab Latif,  mengatakan deklarasi atas dukungan pilpres damai pada 2014 di Balai Kartini. Meskipun dituding palsu, dia mengaku sebagai Wakil Ketua Sekretariat Nasional Jokowi Wilayah DKI Jakarta dan  mendukung Jokowi -JK karena ketertarikan politik terhadap pasangan Capres dan Cawapres tersebut.

Penulis: arif wicaksono
Editor: Hendra Gunawan

Mahfud MD: Saya Gagal Menangkan Prabowo-Hatta

Minggu, 20 Juli 2014 19:00 WIB
Mahfud MD: Saya Gagal Menangkan Prabowo-Hatta
TRIBUN/DANY PERMANA
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) bersaksi dalam sidang terdakwa Akil Mochtar yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/5/2014). Akil yang juga mantan Ketua MK didakwa karena diduga menerima suap dalam pengurusan sengketa pilkada di MK. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Nasional Pemenangan Prabowo – Hatta, Mahfud MD mengaku gagal memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku menyerah.

Berikut ini pernyataan Mahfud MD, yang beredar melalui video streaming, YouTube.

Pemungutan suara ulang, menurut saya tidak ada gunanya. Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan (pemenang Pilpres) sudah ada. Dan pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli.

Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman, yaitu sebulan sesudah pemilihan, yaitu 9 Agustus, tetapi itu juga tidak ada gunanya.

Sehingga saya katakan, saya sebagai Ketua Timkamnas, ya sudah Pemilu sudah selesai. Saya kembalikan mandat. Saya tidak berhasil memenangkan prabowo – Hatta.

Soal politik di luar itu, saya tidak ikut. Karena soal penyelesaian hukum juga menurut saya tidak banyak gunanya. Karena saya mengawal politik sampai Pemilu saja.

Editor: Hendra Gunawan

Ini Baru Jempolan! Para Relawan Prabowo dan Jokowi Gelar Deklarasi Pilpres Damai

Minggu, 20 Juli 2014 13:44 WIB
Ini Baru Jempolan! Para Relawan Prabowo dan Jokowi Gelar Deklarasi Pilpres Damai
ist

TRIBUNNEWS.COM - Para relawan pendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menggelar “Deklarasi Damai Relawan Pro NKRI dan Pemilu Jurdil”, Minggu (20/7/2014), di Balai Kartini, Jakarta.

Deklarasi damai ini digelar dalam rangka menjaga suasana tetap damai pada saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu presiden di KPU tanggal 22 Juli 2014.

Berdasarkan agenda yang diterima Tribunnews.com, acara ini akan dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Drs. Ronnie F. Sompie, SH.

Dapat dikabarkan susunan acaranya adalah sambutan Relawan Prabowo-Hatta, disambung Sambutan Relawan Jokowi-JK.

Kemudian, Sambutan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, dan Sambutan Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK.

Dilanjutkan, Pembacaan Deklarasi Damai, Sambutan Panglima TNI dan Sambutan Kapolri.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Agung Budi Santoso

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Minggu, 20/07/2014 12:17 WIB

Perolehan Suara Jokowi-JK Unggul di 83 Negara

Aghnia Adzkia – detikNews
Jakarta – Pasangan capres-cawapres Jokowi-JK menang dalam rekapitulasi suara Pilpres di luar negeri dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara. Suara tersebut diperoleh di 83 negara, dari total 96 negara.Hasil rekapitulasi penghitungan suara luar negeri tersebut rampung digelar Minggu (20/7/2014), pukul 01.00 WIB, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung sejak Kamis (17/7/2014) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.Perolehan suara Jokowi-JK tersebut tersebar di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo-Hatta hanya menguasai 13 negara dengan perolehan suara sejumlah 313.600 suara. Suara tersebut mayoritas diperoleh dari perwakilan negara di Timur Tengah.Pasangan Jokowi mendulang suara terbanyak di Taipei sebanyak 47.692 suara. Di ibukota Taiwan itu, Jokowi menguasai 73,13 persen suara. Sementara itu, Prabowo menguasai lumbung suara di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perolehan 111.794 suara, atau sebanyak 84,26 persen.Setelah rekap suara dari luar negeri selesai, KPU melanjutkan proses rekap dengan perolehan suara nasional dari 33 provinsi di Indonesia. Sementara ini, KPU akan memulai dengan 12 provinsi dan dilanjutkan esok hari.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/vid)

Baca Juga

 

 

Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Deklarasi Damai

Slamet Riadi

Minggu,  20 Juli 2014  −  14:12 WIB

Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Deklarasi Damai

Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu damai, jujur dan adill. (Sindophoto)

JAKARTA – Relawan pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menggelar deklarasi damai di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Mereka yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro NKRI sepakat menjunjung pemilu jujur dan adil.

“Jangan sampai terjebak dalam kondisi saling mencurigai, apalagi saling menghancurkan,” kata Inisiator Relawan Prabowo-Hatta, Erlangga, dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).

Dalam sambutan dari masing-masing perwakilan pasangan capres-cawapres, menekankan pentingnya perdamaian dan tidak memecah belah bangsa.

Deklarasi damai ini juga dihadiri oleh para petinggi TNI dan Polri sebagai bentuk dukungan untuk menjaga pemilu jujur, adil, damai, aman, dan tertib.

Para petinggi aparat keamanan yang hadir antara lain, Jenderal TNI Moeldoko, Kapolri Jendral Pol Sutarman, Pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno. Tampak juga Ketua Fraksi DPR Partai Hanura Erik Satria Wardana.

Deklarasi ini menelurkan lima butir perdamaian pasca pemilu presiden dari Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil.

1. Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

2. Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa.

3. Mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

4. Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkapastian hukum.

5. Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

 

(hyk)

Jumat, 18 Juli 2014 , 14:43:00

Kapolri Apresiasi Niat Deklarasi Damai Kubu Capres

JAKARTA – Dua kubu calon presiden dan wakil presiden menemui Kapolri Jenderal Sutarman, Jumat (18/7) pagi.

Menurut Sutarman, kedua kubu mengundangnya untuk menyaksikan pernyataan deklarasi damai supaya disaksikan Kapolri sebagai penanggungjawab keamanan pemilihan umum 2014. “Kita justru diundang,” kata Kapolri di Korps Lalu Lintas Polri, Jumat (18/7).

Sutarman menjelaskan bahwa rencananya deklarasi damai itu akan dilakukan Sabtu (19/7) sore. “Ini saya yang diundang, besok sore rencananya untuk saya saksikan deklarasi damai yang dilakukan oleh mereka,” ungkap Kapolri.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie menyatakan bahwa dua tim sukses datang menemui Kapolri untuk menyampaikan akan melaksanakan deklarasi damai. “Ini inisiatif mereka untuk deklarasi damai,” kata Ronny.

Ia tak hafal nama-nama timses yang datang tersebut. Tapi, mereka berjumlah enam orang. Dua dari tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan empat dari tim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mengatakan, Kapolri menyambut baik niat yang mereka sebut akan ditindaklanjuti sampai ke daerah tersebut. (boy/jpnn)

20
Jul
14

PARRINDO : Kaum Nasionalis Pancasila 45 Amankan hasil PilPres

Logo NasPan45

Kaum Nasionalis Pancasila 45 Amankan hasil Pilpres

Sabtu, 19 Juli 2014 – 10:12 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kaum Nasionalis Pancasila 45 Amankan hasil Pilpres

Di tengah masih terjadinya ketidakpastian akibat perbedaan Quick Count antara 4 surveyor dan 7 surveyor lain pada 9 Juli 2014 dan real count sementara oleh beberapa pihak independen berdasarkan unggahan formulir C1 di http://www.kpu.go.id semisal oleh http://www.kawalpemilu.org maka menuju pengumuman resmi Real Count KPU 22 Juli 2014, suasana batin masyarakat pemilih dan para penggiat kedua koalisi partai-partai pendukung CaPres CaWaRes perlu terus turut dikawal dan disejukkan merujuk budaya jatidiri bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai pedoman hidup.

Dalam rangka itulah, Karakter Nasionalis Pancasila 45 digelorakan bersama seratusan penggiat Komunitas PERAK pada 18 Juli 2014 di Pelataran Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Pembudayaan tentang Persatuan Indonesia yang bermakna turunan 7 (tujuh) butir amalan adalah relevan ditindaklanjuti yakni (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kemudian, (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian, diharapkan bahwa Kaum Nasionalis Pancasila 45 yang terbangun di berbagai organisasi-organisasi sosial politik dan sosial budaya akan selalu mampu menjadi insan benteng Pancasila yang tangguh di mana pun berada.

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

LOGO PARRINDO

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-kaum-nasionalis-pancasila-45-amankan-hasil-pilpres.html#ixzz37yO9z9eq

Lembaga Survei Telah Memprovokasi Rakyat untuk Saling Bunuh

 

 

Rabu, 09 Juli 2014 – 18:51 WIB

Jakarta – Nampaknya, lembaga survei tidak menyadari bahwa akibat perilakunya yang provokatif akan membuat rakyat untuk bisa saling bunuh. Lembaga survei yang memunculkan hasil perolehan suara pasangan Capres-Cawpares di Pilpres 9 Juli 2014 dinilai keterlaluan karena kontroversial dan janggal akibat diduga bayaran atau pesanan sesuai pemberi duit.

Bahayanya, ada kelompok survei tertentu memenangkan Jokowi-JK tetapi kelompok survei yang lain memenangkan Prabowo-Hatta. Hal ini bisa memicu konflik dan perang horisontal antar masyarakat. “Lembaga survey yang tidak bertindak independen melalui Quick Count-nya ini telah memprovokasi rakyat untuk saling bunuh dan saling bantai,” ungkap Jurubicara Front Aksi Mahasiswa (FAM) Indonesia, Wenry Andhory, Rabu (9/7/2014).

Ia mengungkapkan, menurut sebuah lembaga survey independen yang dibayar sebuah perusahaan asing untuk melakukan Quick Count, hasil Pilpres 2014 adalah Prabowo 50 persen, Jokowi 50 persen. Namun, oleh lembaga survey yang tidak independen dan tidak kredibel karena telah dibayar oleh kedua tim sukses, hasil Quick Count telah direkayasa dan di mark up untuk dimenangkan oleh capres yg didukungnya.

“Lembaga survey yang mendukung Prabowo melakukan mark up suara untuk memenangkan Prabowo dengan selisih angka 1-2 persen di atas Jokowi. Sementara lembaga survey yang dibayar Jokowi telah melakukan mark up hasil Pilpres sangat tebal, memenangkan Jokowi dengan selisih suara 4-5 persen di atas Prabowo,” bebernya.

Wenry menegaskan, bila terjadi saling bantai dan saling bunuh antar pendukung kedua capres, maka lembaga survey bayaran yang harus disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban. “Demi uang dan kursi kekuasaan, mereka para pengelola lembaga survey tega memprovokasi rakyat untuk saling bantai,” ungkapnya memprotes lembaga survei kampret.

“Selamatkan bangsa dan negara Indonesia! Kembali ke Pancasila dan UUD 1945!” seru aktivis mahasiswa ini. (ari)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-lembaga-survei-telah-memprovokasi-rakyat-untuk-saling-bunuh.html#ixzz37yRKLVe3

Ketika Orisinalitas Jokowi Memudar

Share

antara / dok

Bagi “swing voters”, visi, misi, dan program kerja tak begitu menarik.

Salah satu ciri khas pemilihan umum di era modern adalah adanya keterlibatan lembaga survei yang sejak jauh-jauh hari sudah bekerja, bahkan sebelum tim sukses seorang kandidat bekerja.

Prediksi lembaga survei, meskipun kerap kontroversial karena terkadang jauh dari kenyataan, toh tetap diikuti dan dijadikan salah satu patokan dalam melihat peluang menang atau tidaknya seorang kandidat.

Karena itulah, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang selalu unggul dalam survei-survei, diberi mandat oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Seperti Jokowi, Jusuf Kalla (JK) juga ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) karena dari sekian banyak kandidat cawapres, dialah yang paling tinggi elektabilitasnya saat dipasangkan dengan Jokowi.

Namun, perlu segera dicatat bahwa dukungan politik yang tercermin dalam elektabilitas seorang kandidat tidak bersifat konstan. Itulah yang terjadi pada keunggulan Jokowi-JK atas Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Lambat laun elektabilitas Jokowi-JK menurun dan membuat selisihnya semakin kecil saat dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Hatta.

Hingga kolom ini ditulis, keunggulan Jokowi-JK sudah memasuki “lampu kuning” karena jarak elektabilitasnya tidak lagi signifikan.

Jarak tingkat elektabilitas dikatakan signifikan saat selisihnya melampaui margin of error (ME), yakni sekitar 10 persen atau lebih dengan asumsi ME yang ditetapkan sekitar 1-5 persen.

Terus menurunnya elektabilitas pasangan Jokowi-JK sudah bisa diprediksi, terutama karena dua faktor. Pertama, sudah menjadi semacam “hukum besi” survei bahwa menurunnya elektabilitas seorang kandidat yang awalnya sudah berada di puncak tidak bisa ditarik lagi ke puncak. Artinya, akan terus menurun walau tingkat penurunannya bisa cepat bisa juga lambat.

Kedua, keunggulan Jokowi sejauh ini terletak pada orisinalitas tampilannya yang bersahaja: sederhana, lemah (tidak berdaya), ndeso, tanpa balutan pencitraan, dan tak punya ambisi.

Tampilan semacam ini menjadi antitesis dari sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selalu ingin tampil sempurna, penuh pencitraan, dan ambisius.

Orisinalitas Jokowi menjadi magnet bagi rakyat untuk menyukai dan memilihnya karena ia dianggap benar-benar lahir dari tengah-tengah mereka.

Jika umumnya capres mengklaim berasal dari rakyat dan maju untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, Jokowi justru dianggap bagian dari rakyat itu sendiri. Saat orisinalitas itu mulai memudar maka mulai berkurang pula dukungan rakyat pada dirinya.

Memudarnya orisinalitas itulah yang menurut saya membuat Jokowi bisa kalah oleh Prabowo. Itu karena Jokowi sekarang bukan lagi sosok yang tak berdaya, tidak lagi ndeso, bahkan lebih tampak sebagai sosok yang kuat, menjadi sang pemenang, pintar, dan atribut-atribut keunggulan lainnya.

Coba kita perhatikan, dalam perdebatan-perdebatan di televisi, baik saat tampil bersama dengan cawapresnya maupun sendirian, Jokowi atau Jokowi-JK selalu unggul dan membuat surprise. Umumnya para pengamat independen yang bisa menilai secara objektif.

Kita tahu, sebelum perdebatan terjadi, umumnya pengamat menduga Jokowi yang tidak pandai berpidato akan kalah telak oleh Prabowo yang orator. Begitu pun pasangannya, JK, bukan sosok yang fasih berpidato, seperti Hatta Rajasa yang menjadi pasangan Prabowo. Nyatanya, dalam perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu yang krusial, Jokowi-JK selalu unggul dibandingkan Prabowo-Hatta.

Meskipun unggul dalam perdebatan, tampaknya “hukum besi” kecenderungan penurunan elektabilitas sudah tak bisa lagi di-rebound atau dikembalikan kembali pada posisi semula.

Jalan satu-satunya—untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK—adalah dengan menghambat penurunan elektabilitas itu hingga sampai pada titik yang tidak tersalip saat pilpres digelar.

Ada yang berpendapat, penurunan elektabilitas Jokowi-JK, selain disebabkan kedua faktor di atas, juga karena faktor imbas kampanye negatif yang terus-menerus diembuskan, baik oleh lawan politik secara langsung maupun oleh pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran Jokowi-JK di panggung politik.

Pendapat ini tidak salah karena implikasinya jelas, dalam banyak kesempatan berbicara di hadapan publik, baik Jokowi maupun JK tampak sibuk dengan upaya-upaya klarifikasi.

Selain mengurangi kesempatan untuk mengampanyekan program-program yang konstruktif bagi rakyat, kesibukan klarifikasi juga membuat Jokowi-JK tampak bukan lagi menjadi sosok yang nrimo dan patut “dikasihani”.

Jokowi-JK menjadi sosok yang kuat, berani, dan mampu menangkis setiap serangan kampanye hitam yang ditujukan pada keduanya.

Orisinalitas Jokowi pun memudar atau bahkan hilang karena kesibukannya melakukan klarifikasi. Padahal orisinalitas itulah, yang apabila terus dipertahankan, akan lebih menarik bagi para pemilih yang belum menentukan pilihan (swing voters).

Bagi para swing voters, visi, misi, dan program kerja tidak begitu menarik karena antara keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan.

Hal yang menarik bagi mereka adalah watak dan kepribadian capres-cawapres. Siapa di antara kedua pasangan yang unggul dalam kebersahajaan dan kejujuran (keluguan) itulah yang menarik bagi mereka.

Sayang, dua watak ini sekarang “direbut” Prabowo saat tampil di atas panggung debat dengan cara “menyetujui” dan “memuji” program dan penampilan Jokowi. Jika Jokowi-JK dan tim kampanyenya tetap membiarkan hal ini terjadi, bukan tidak mungkin pasangan ini akan benar-benar kalah pada 9 Juli nanti. Wallahu a’lam!

*Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.

Sumber : Sinar Harapan

14
Jul
14

Kenegarawanan : Mengapa Siluet Garuda Merah ?

MENGAPA SILUET GARUDA MERAH ?

Garuda Merah

MENGAPA TIM SUKSES PRABOWO MENGGUNAKAN “GARUDA MERAH ?

( Apakah melanggar Pasal 57 huruf C jo Pasal 69 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2009 ?)

 

Oleh: Turiman Fachturahman Nur

Email: qitriaincenter@yahoo.co.id

HP 08125695414

 

 

Siapakah perancang siluet Garuda Merah?

         Adalah   Arfino Adhinoto menulis sebagai berikut “Sejak sekolah dasar, gua sudah merasa bangga jadi orang Indonesia, dan mungkin gua begitu karena pengaruh bokap yang selalu menekankan bahwa kita harus bangga menjadi Bangsa Indonesia. Pada saat itu, gua belum tau akan kebobrokan negeri kita di bawah rezim orde baru. Yang gua dapet di sekolah adalah Indonesia itu makmur dan sejahtera, kita bisa swasembada pangan, gedung-gedung tinggi berjamuran di Jakarta, repelita berjalan lancar, tidak ada diskriminasi etnis, agama, suku. Semua terlihat damai nan sejahtera. Dan gua bangga tentunya mempunyai Presiden yang hebat, yang waktu itu disebut sebagai bapak pembangunan nasional.

Sampai suatu saat…1998 angka 98 benar-benar merupakan angka ajaib dan tak terlupakan buat gua. Tahun itu bener-bener membuka mata gua dari segala ‘kesuksesan pembangunan nasional’. Waktu itu gua masih SMP kelas 2. Wow…. mencengangkan !!! luar biasa !!! gua gak bisa berkata apa2, dan gua bener-bener pengen menghapus segala ingatan mengenai tragedi 98. Pada saat itu juga nasionalisme gua yang sudah terbangun, mulai tergoyahkan, dan gua merasa gak ada kebanggaan lagi jadi putera Indonesia. Gua baru tau yang namanya politik, gua baru tau kalo politik itu kotor (bokap gua pun slalu berulang kali berkata kalau politik itu kotor), gua baru disadarkan bahwa pemerintahan saat itu bener-bener bobrok, korupsi merajalela, birokrasi yang penuh diskriminasi, dan bahkan sampai ke warganya sendiri terpancing untuk melakukan diskriminasi dan menjadi rasialis dalam waktu sekejab.

Gua pun mulai bertanya, Apakah ini Indonesia ?!Mana keperkasaan Burung Garuda dengan perisai Pancasilanya ??!Mana spanduk Bhinneka Tunggal Ika yang selalu dicengkram di kakinya ???!!Mana Indonesia yang ramah, sopan santun, tepo seliro, bersatu, berbeda-beda tapi tetap satu ????!!Apa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu cuman ada di buku PMP / PPKn  atau buku sejarah ?????!!! Hmmm…. tapi entah mengapa, gua udah terlanjur jatuh cinta sama negeri ini, dan gua berusaha melakukan yg terbaik aja buat negeri kita tercinta : Sebarkan optimisme !! Tularkan nasionalisme !!! itu misi gua yg simple. Gua yakin gua akan memberikan efek positif buat orang-orang sekitar, dan menularkan semangat ini. Kalau mereka juga menularkan semangat ini ke orang lain kan dampaknya akan seperti bola salju yang menggelinding dari kecil menjadi sangat besar dan tidak ada yg bisa menahannya ;Jadi gua sudah memulainya sejak dulu, sadar maupun tidak sadar. Gua buat blog kecil-kecilan dalam bahasa Inggris mengenai Jakarta dan sebagaimana kreatifnya Indonesia itu, ya tujuannya sih simple, yaitu mempromosikan Indonesia ke orang asing.Dan sebagai hadiah buat negeri ini, maka gua share desain Garuda merah ini dalam resolusi tinggi ;selamat men-download dan jangan lupa…” Itulah Garuda Merah siluet aslinya bertuliskan INDONESIA ONE LAND, ONE NATION, ONE LANGUAGE. (Garuda Merah sudah ada dari tahun 2012) pembaca bisa download gambar siluet garuda merah asli pada http://foblog.psikomedia.com/read/Berita-dan-Politik/71729/garuda-merah-sudah-ada-dari-tahun-2012/

Secara semiotika hukum, logo atau lambang adalah bahasa simbol. Selain menunjukkan identitas, logo atau lambang tentu juga mempunyai makna. Bukan hanya nilai estetika, tetapi filosofi kejatidirian dikandung di sana. Latar belakang semiotika mengapa Prabowo kemudian menggunakan sebagai simbol gerakannya, karena Prabowo adalah seorang tentara. Kecintaannya pada tanah air Indonesia teramat besar sehingga selalu menjadikan garuda sebagai simbolisasi kediriannya. Lihat saja, logo partainya adalah kepala garuda. Bukankah siluet merah itu adalah bayangan dari Garuda Pancasila? Tetapi bukan Garuda Pancasila. Oleh karena itu Garuda Merah adalah early warning bagi bangsa Indonesia hari ini, jika bangsa ini telah meninggalkan makna perisai Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka Garuda warna kuning emas akan berubah menjadi Garuda warna merah.

 

Apakah Siluet Garuda Merah Prabowo Melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 ?

Persoalannya Apakah Garuda Merah yang dipakai sebagai siluet oleh tim sukses Prabowo-Hatta itu sama dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ? Mari kita analisis dengan semiotika berbasis hermenuetika hukum jika kita gunakan UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan, bahwa lambang negara Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lambang negara Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.

Pertanyaannya apa nama Lambang Negara Indonesia, Jika kita gunakan rumusan UUD Negara RI 1945 Pasal 36 A menyatakan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan: “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Berdasarkan rumusan Pasal 36A UUD Neg RI 1945 dan rumusan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 diatas, maka jelas Garuda Merah tidak sama dengan Garuda Pancasila yang dipakai sebagai lambang negara Indonesia

Mengapa Garuda Merah tidak sama dengan Garuda Pancasila mari kita analisis pada pasal-pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48 (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang. Pasal 50 Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Berdasarkan rumusan pasal 46 sampai dengan Pasal 50 jelas, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Garuda Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut secara semiotika berbasiskan hermenuetika hukum, yaitu:

Pertama, Yang dimaksud lukisan Garuda Pancasila berdasarkan pasal 46 adalah Burung Garuda yang menyerupai Elang Rajawali (penjelasan Pasal 46) menoleh ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Kedua, Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Ketiga, Garuda Pancasila memiliki perisai Pancasila, yaitu yaitu di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila

Keempat, Warna Garuda Pancasila secara jelas dirumuskan pada Pasal 49 yang menyatakan, bahwa Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Kelima, Lukisan Garuda Pancasila sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 yang menyatakan, bahwa Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Jika kita membaca secara cermat “Garuda Merah”jelas tidak sama dengan lukisan Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud Pasal 46 sd pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2009, karena garuda merah tidak memiliki atau tidak digantungi Perisai Pancasila dan tidak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian garuda merah tidak memiliki garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Dan Garuda Merah tidak ada simbol-simbol Pancasila yang terdapat lima buah ruang pada perisai yang mewujudkan dasar Pancasila. Kemudian dari sisi warna jelas tidak sama antara garuda merah dengan garuda Pancasila, karena garuda merah warnanya merah semua, sedangkan garuda Pancasila sebagaimana dirumuskan pasal 49 jelas menyatakan, bahwa Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Kemudian mari kita bandingkan antara garuda merah dan garuda Pancasila jelas berbeda secara semiotika berbasiskan hermenuetika hukum, yakni analisis semiotika dengan menggunakan rumusan Pasal 46 s/d pasl 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pertanyaannya Apakah penggunaan Garuda Merah melanggar Larangan yang dimaksudkan UU Nomor 24 Tahun 2009 ?

Dalam Undang-Undang itu tak ada pelarangan dalam mengenakan lambang Garuda Pancasila bagi masyarakat. Hanya saja, lambang garuda yang dikenakan harus benar-benar memenuhi kriteria yang diatur undang-undang, artinya gambar Garuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud adalah struktur gambarnya dan bentuk serta tata warnanya sama dan menyerupai sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 49 s/d 50 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Pertanyaannya apakah Garuda Merah menyerupai Lambang Negara ? mari kita cermat membaca rumusan Pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara,” demikian bunyi Pasal 57 Huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Klasul “yang sama atau menyerupai Lambang Negara” perlu dibaca secara hati-hati, artinya jika kita ajukan pertanyaan, apakah Garuda Merah itu sama dan menyerupai Lambang Negara? Jelas jawaban tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara. Coba baca kembali rumusan Pasal 46 s/d 49 atau samakah garuda merah dengan Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 atau sebagaimana gambarnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2009).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar siluet Garuda Merah tidak sama dan tidak menyerupai Lambang Negara Indonesia, artinya tidak melanggar pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009.

Patut diperhatikan bahwa saat ini tidak ada larangan orang menggunakan lambang negara Garuda Pancasila selama bentuk dan warna dan struktur gambarnya sama dengan Lambang Negara, Mengapa, karena pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahunn 2009 pada tahun 2011 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak ada kekuatan hukum lagi.

Pasal ini pernah digugat bersama Pasal 57 Huruf d pada tahun 2011 lalu oleh Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila. Kedua pasal itu dinilai diskriminasi dan menciderai kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan rasa nasionalismenya.

Berikut isi Pasal 57 Huruf d UU nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan: “Setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.”Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Mahfud MD saat itu — kini menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta — memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Pasal 57 Huruf D yang dianggap inkonstitusional. Sementara Pasal 57 Huruf c dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012. “Pasal 57 Huruf D tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Atas putusan MK itu, siapapun yang membuat lambang yang sama atau menyerupai Garuda Pancasila maka dianggap telah melanggar Undang-Undang dan terancam pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta. Sementara, lambang Garuda Pancasila sendiri dibolehkan untuk digunakan untuk keperluan apapun.“Lambang negara merupakan keagungan negara, sehingga ditetapkan menjadi simbol, atribut, dan representasi negara.”

Pertanyaan hukumnya apakah gambar siluet Garuda Merah itu sama dan menyerupai Lambang Negara ? Jelas jawabannya tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara, berarti tidak melanggar pasal 57 huruf c.

Kemudian pertanyaannya apa yang dilarang dan terancam sanksi pidana dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 ? mari kita analisis dengan cermat pasal berikut ini:

Pasal 68 menyatakan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apakah siluet garuda merah dianggap membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara. Hal inipun perlu dipertanyakan apakah garuda merah itu sama atau menyerupai lambang negara?

Pasal 69 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau

c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketika Pasal 57 huruf d dan pasal 69 huruf c diajukan ke MK, maka menurut ketua MK (Mahfud MD) “MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian pandangan Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.

Tetapi bagaimana dengan Pasal 57 huruf a jo Pasal 68 UU Nmomor 24 Tahun 2009 di atas apakah siluet garuda merah melanggar pasal tersebut ? Jawaban tentu harus dipertanyakan lagi apakah garuda merah itu sama dan menyerupai lambang negara? Jika kita menggunakan rumusan pasal 49 s/d 50 UU Nomor 24 Tahun 2009 maka garuda merah tidak sama dan menyerupai lambang negara, karena tidak ada perisai pancasila, dan tulisan bhinneka tunggal ika, kecuali lambang negara sebagaimana dimaksud pasal 50 semua dirusak dengan cara mengecat warna merah, baru dapat dinyatakan dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Menurut Mahkamah, Undang-undang tersebut hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan bersifat keizinan. Padahal secara faktual lambang negara lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, dan seragam siswa sekolah.

“Hal itu tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan seperti dimaksud Pasal 57 huruf d UU a quo,” ujar Mahfud Karena itu, larangan penggunaan lambang negara dalam Pasal 57 huruf d UU a quo tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas. Apalagi, larangan itu diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya perbuatan yang diancam pidana seharusnya memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta).

Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat bentuk pengekangan ekspresi identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan itu dapat mengurangi rasa memiliki dan mengurangi kadar nasionalisme. Terlebih, lambang Garuda Pancasila, mutlak menjadi milik kebudayaan bersama seluruh masyarakat.
“Apalagi jika mengingat Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” papar Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukum putusan.

Dengan dihapuskannya Pasal 57 huruf d dalam UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, secara otomatis berlakunya Pasal 69 huruf c dalam UU yang sama, juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (hapus). Sebab, Pasal 57 huruf d UU a quo adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c UU yang sama.

“Terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal itu sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis (otomatis, red) terhadap Pasal 69 huruf c,” tutur Fadlil.

Permohonan ini diajukan oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila memohon pengujian pasal 57 huruf c dan huruf d yang mengatur larangan penggunaan lambang negara. Mereka adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Ryan Muhammad (mahasiswa), Bervilia Sari (pemerhati hukum), Erwin Agustian, dan Eko Santoso (pernah divonis 3 bulan karena menggunakan lambang Garuda untuk stempel organisasi).

Para pemohon menganggap penggunaan lambang ini justru bentuk ekspresi kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah air (nasionalisme), sehingga larangan penggunaan lambang Garuda seperti diatur pasal 57 huruf c dan huruf d itu bentuk pengekangan terhadap rakyat.

Menurutnya, pasal 57 huruf c dan huruf d bersifat represif karena lebih berpotensi menghukum masyarakat daripada melindungi masyarakat. Pasal itu sama saja telah menjauhkan rakyat dari Garuda Pancasila yang menjadi kebanggaannya. Lambang Garuda Pancasila milik semua elemen masyarakat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah atau pejabat negara.

Pertanyaannya adalah apakah Tim Sukses Prabowo membuat lambang yang sama atau menyerupai lambang negara ? Jawaban ada bahwa garuda merah tidak sama dengan lambang negara, coba baca lagi semiotika hukum lambang negara yang dimaksudkan pasal 46 sd pasal 50 apakah masuk kreteria dalam rumusan hukum pasal 49 s/d 50? Jelas tidak baca kembali analisis peneliti di atas.

Mengapa demikian? Karena dalam putusan itu disebutkan, lambang negara RI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh garuda. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar.”Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 sebagai lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi.””Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar pancasila.” Apakah Garuda merah sama dan menyerupai Lambang Negara ? secara tegas tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara. Kecuali tim sukses Prabowo membeli lambang negara sebagaimana dimaksud bentuk, struktur dan tata warna pasal 50 UU Nmor 24 Tahun 2009, kemudian dicat warna merah, maka tindakan itu adalah tindakan yang melanggar Pasal 68 menyatakan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

Siapakah Sang Perancang Gambar Lambang Negara Indonesia ?

Siapakah sang perancang lambang negara. Lambang Negara yang dipakai sekarang ini atau yang menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini, adalah rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II, sebagaimana gambar resminya terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara atau sebagaimana pernyataan Muhammad Hatta, 1978. Lambang Negara hasil rancangan Sultan Hamid II pada awalnya dimaksudkan sebagai Lambang Negara Republik Indonesia Serikat.(RIS) berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Konstitusi RIS 1949. Kemudian figur burung yang dipilih oleh negara secara semiotika hukum adalah berbentuk gambar burung elang Rajawali seperti bentuk gambarnya sekarang ini. Dan sekarang gambar lambang negara dimaksud menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah amandemen kedua UUD Neg RI, 1945, Pasal 36 A, karena sebelumnya hanya mengacu pada lampiran gambar lambang Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara yang mendasarkan pada Pasal 3 ayat (3) UUD Sementara (UUDS) 1950,berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 atau berdasarkan aturan Peralihan Pasal II UUD Neg 1945 sebelum amandemen.

Fakta sejarah hukum membuktikan ada dua tahap Perancangan lambang negara Republik Indonesia yang dibuat oleh Sultan Hamid II, yaitu rancangan tahap pertama, 8 Februari 1950 mengambil figur burung Garuda yang digali dalam mitologi bangsa Indonesia berdasarkan bahan dasar yang dikirim Ki Hajar Dewantoro tanggal 26 Januari 1950 dari sketsa garuda berbagai candi –candi di Jawa. Gambar lambang negara dimaksud sudah dikritisi oleh Panitia Lambang Negara. Rancangan tahap kedua 10 Februari 1950 mengambil figur burung Elang Rajawali setelah Sultan Hamid II melakukan penyempurnaan dan perbandingan dengan negara lain yang menggunakan figur Elang Rajawali. Kemudian ditetapkan menjadi Lambang Negara Republik Indonesia Serikat 11 Februari 1950 dan masuk Berita Negara/ichtisar Parlemen RIS 17 Februari 1950 Nomor 2, yang selanjutnya diperbaiki terus menerus oleh Sultan Hamid II berdasarkan saran Presiden Soekarno, dan perbaikan final kemudian disposisi/disetujui oleh Presiden Soekatrno 20 Maret 1950 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya oleh Sultan Hamid II dengan menambah skala ukuran dan tata warna lambang negara yang selanjutnya gambar lambang negara tersebut menjadi lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 6.

Lambang Negara Republik Indonesia secara semiotika adalah visualisasi ide Pancasila sebagai filsafat dasar negara dan konsep pembacaan Perisai Pancasila dengan model pembacaan “Berthawaf” sejak 1950 atau pembacaan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam berdasarkann transkrip Sultan Hamid II, 15 April 1967. Secara historis yuridis hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang menggunakan pembacaan Pancasila konstruksinya melingkar searah dengan arah jarum jam atau “gilir balik”. Kemudian direvisi pada pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yakni secara semiotika hukum pembacaan Pancasila konstruksinya melingkar berlawanan dengan arah jarum jam atau sesuai Perisai Pancasila dalam Lambang Negara sejak tahun 1950.

Sejak pernyataan Muhammad Hatta 1978 sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, ternyata negara belum tegas terhadap siapa perancang lambang negara Republik Indonesia. Hal ini terlacak didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yakni pada teks hukum negara pasal 48 tidak mencantumkan nama perancang lambang negara, sedangkan pasal 58 tentang lagu kebangsaan menyebutkan nama perancangnya. Hal ini merupakan diskriminasi hukum dari sisi perlindungan hukum hak cipta sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pada pasal 24 jo Pasal 7 UUHC 2002, bahwa nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya sebagai hak moral. Karena Sultan Hamid II ketika merancang lambang negara dalam kedudukan sebagai Menteri negara, tetapi secara pribadi Sultan Hamid II adalah perancang gambar lambang negara yang diterima rancangan oleh negara dan ditetapkan sebagai lambang negara RIS, 11 Februari 1950 sebagaimana pernyataan Muhammad Hatta, 1978 dan disahkan parlemen RIS, 17 Februari 1950 dan gambarnya dilampirkan dalam ichtisar Parlemen RIS nomor 2 Tahun 1950. Kemudian gambarnya disempurnakan oleh Sultan Hamid II melalui sketsa D.Rhul. J.R, dan dilukis oleh Dullah, kemudian hasil penyempurnaan itu disposisi oleh Presiden Soekarno, 20 Maret 190 sebagai gambar lambang negara final dan kemudian untuk terakhir kalinya dilakukan tindakan seperlunya oleh Sultan Hamid II dengan menambah skala ukuran dan tata warna kemudian oleh negara menjadi gambar lambang negara pada lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 (pasal 6),

Fakta sejarah, bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah usulan Soekarno kepada Sultan Hamid II dan dimaksudkan sebagai perpaduan dua paham kenegaraan, yaitu paham federalis dan unitaris, karena fakta sejarah hukum, lambang negara ini dimaksudkan pada awalnya sebagai lambang negara RIS. Bhinneka Tunggal Ika secara hermenuetika hukum bermakna, bahwa Bhinneka artinya keragaman dan Tunggal artinya satu, sedangkan ika artinya itu, jadi maknanya beraneka ragam satu itu, dan yang satu itu beranekaragam, atau menurut Soediman Kartohadiprojo adalah persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan, atau menurut Soekarno adalah Bhina Ika, Tunggal Ika dalam pidato kenegaraan 22 Juli 1958.

Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bagaimana dan dimana Pengaturan Lambang Negara Indonesia ?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh bentuk simbol kedaulatan negara dan identitas nasional harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang bendera, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, antara lain:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Pertanyaannya setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas ? Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan secara tegas, bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Khusus pengaturan tentang lambang negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentan Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsan menegaskan pada BAB IV LAMBANG NEGARA Bagian Kesatu Umum, merumuskan pada Pasal 46 : Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

 Analisis Semiotika Hukum Lambang Negara Indonesia

Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan “berbentuk Garuda Pancasila”? Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang No,mor 24 Tahun 2009 menyatakan : “ Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Penegasan semiotika dapat dipahami melalui teks hukum negaradalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara pada penjelasan Pasal 3 Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan dicandi Dieng, Prambanan dan Panataran. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); dicandi Prambanan dan dicandi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda dicandi Mendut, Prambanan dan dicandi-candi Sukuh, Kedal di Jawa Timur. Umumnya maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.Lencana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda. Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

Bandingkan dengan teks hukum Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara. Pemerintah membagi struktur lambang negara menjadi tiga bagian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1. Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya; 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian Pasal 4 menyatakan ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator).

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara menjelaskan secara rinci, burung garuda yang dikalungkan perisai, sebagaimana penjelasan Pasal 4 Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan burung garuda yang dikalungkan Perisai, penjelasan Pasal 46, bahwa yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Pasal 46 Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2009, menyatakan; “semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.Penjelasan Pasal 46 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bandingkan dengan teks hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada Pasal 5 menyatakan :Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA. Kemudian penjelasan Pasal 5. Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin : berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah kesatuan.

Kemudian makna garis hitam tebal pada perisai Pancasila dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa Penjelsan Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa

Sedangkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Pasal 4. Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator). Penjelasan Pasal 4 menjelaskan, bahwa Dengan garis yang melukiskan katulistiwa (aequator) itu, maka ternyatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidak-lah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satusatunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa dipermukaan bumi.

Mengapa menggunakan simbol hewan ? Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada Pasal 1 menjelaskan, bahwa mengambil gambaran hewan untuk Lambang-Negara bukanlah barang yang ganjil. Misalnya untuk lambang Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharaja Priyadarsi Asyoka berasal dari Sarnath dekat Benares.

Kemudian dijelaskan secara semiotika dari mana asal lukisan garuda dalam peradaban bangsa Indonesia ? Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16. Demikian pula makna semiotika terhadap perisai, bahwa Perisai adalah asli, sedangkan arti semboyan yang dituliskan dengan huruf latin berbahasa Jawa-kuno menunjukkan peradaban klassik.

Kemudian didalam lambang negara terdapat perisai, pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dinyatakan :” perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda”. Apa makna semiotika perisai ? dalam teks hukum penjelasan pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 menyatakan: “ Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Bandingkan dengan teks hukum negara oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada Pasal 3. Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangun. Demikian juga penjelasan Pasal 3 menjelaskan : Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen), seperti dikenal pada peradaban Indonesia. .

Selanjutnya terdapat seloka tertulis diatas pita, penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009menyatakan, bahwa Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 47 ayat (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Ayat (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Apa semiotika teks yang menyatakan “berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. ? Makna semiotikanya ditegaskan pada penjelasan Pasal 45 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 48 ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Pasal 48 Ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) terdapat teks yang menyatakan, “sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa, apa makna semiotika pernyataan ini ? Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa. Pada Pasal 48 ayat (2) Huruf b, menyatakan tali rantai bermata bulatan dan persegi, apa makna semiotikanya ? Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun Kemudian pada pasal 48 ayat (2) huruf e menyatakan lambang dengan kapas dan padi, apa makna semiotikanya, pada penjelasan pasal 48 ayat (1) huruf e, menjelaskan, makna semiotika, yakni Kedua tumbuhan kapas dan padi sesuai dengan hymne yang menempatkan pakaian (sandang) dan makanan (pangan) sebagai simbol tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

   Bagaimana tata warna lambang negara Indonesia? Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan ; Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Apa makna semiotika warna kuning emas, Penjelasan Pasal 49 Huruf c menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan secara digital memunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 0. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara.

Bandingkan dengan makna semiotika warna lambang neagara pada penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara. Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang sebenarnya dalam alam.
Mengapa perisai yang berbentung jantung berisi semiotika sila ke satu Pancasila menggunakan warna hitam ? Penjelasan Pasal 49 hurud d menyatakan; Yang dimaksud dengan “warna hitam” adalah warna hitam yang secara digital mempunyai kadar MHB: merah 0, hijau 0, biru 0. Warna hitam menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal mula penciptaan hingga akhir kehidupan. Kemudian apa yang dimaksud warna alam untuk seluruh lambang ? Penjelasan pasal 49 Huruf e, bahwa yang dimaksud dengan “warna alam” adalah warna-warna yang menyerupai warna benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Warna-warna itu menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini.

   Jika kita bandingkan dengan makna tata warna lambang negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961 Tentang Lambang Negara, menyatakan pada Pasal 2.Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalampasal 6. Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih danKuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnyadalam alam.Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapatpada ruangan perisai di tengah-tengah.

 Kemudian bagaimana tata cara penggunaan lambang negara dalam praktek kenegaraan ? Penggunaan lambang negara diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Npmor 24 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa Lambang Negara wajib digunakan di:a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; b. luar gedung atau kantor; c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; e. uang logam dan uang kertas; atau f. materai.
Pasal 52 Lambang Negara dapat digunakan: a. sebagai cap atau kop surat jabatan; b. sebagai cap dinas untuk kantor; c. pada kertas bermaterai; d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau i. di rumah warga negara Indonesia.

Pasal 53 ayat (1) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada: a. gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden; b. gedung dan/atau kantor lembaga negara; c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan d. gedung dan/atau kantor lainnya. Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor” adalah untuk menunjukkan kewibawaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas.

Penjelasan Pasal 53 Huruf b Yang dimaksud dengan “lembaga negara” antara lain: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan pejabat setingkat menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan.Kemudian Penjelasan Pasal 53 Huruf d Yang dimaksud dengan “gedung atau kantor lain” adalah gedung sekolah, kantor perusahaan swasta, organisasi dan lembaga-lembaga

Pasal 53 ayat (2) Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b pada: a. istana Presiden dan Wakil Presiden; b. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden; c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan d. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat. Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor” adalah penggunaan Lambang Negara sebagai lambang keistimewaan yang penggunaannya ditempatkan di muka sebelah luar pada rumah jabatan (ambtswoning) yang disediakan khusus untuk pejabat negara.

Pasal 53 ayat (3) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diletakkan pada tempat tertentu. Penjelasan Pasal 53 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah tempat yang pantas, menarik perhatian orang, mudah dilihat, dan tampak baik bagi pandangan mata semua orang yang datang dan berada di gedung atau kantor tersebut

Pasal 53 ayat (4) Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.

Pasal 53 ayat (5) Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.
Pasal 54 ayat (1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; Pasal 54 ayat (1) Huruf e Yang dimaksud dengan “badan peradilan” antara lain Mahkamah Konstitusi f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.

Pasal 54 ayat (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.

Pasal 54 ayat (3) Lambang Negara sebagai lencana atau atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri. (4) Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.

Pasal 55 ayat (1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan: a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara. Pasal 55 ayat (2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Pasal 56 ayat (1) Ukuran Lambang Negara disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 56 ayat (2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dari bahan yang kuat. Penjelasan Pasal 56 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Lambang Negara dibuat dari bahan yang kuat” adalah bahwa Lambang Negara harus dibuat dari bahan cor semen, metal, campuran besi atau campuran bahan lain yang liat dan kuat, sehingga bentuk Lambang Negara terlihat kokoh dan kuat, dapat digunakan untuk waktu yang lama, tidak mudah patah, hancur ataupun tidak cepat rusak.

Apa saja Larangan penggunaan lambang negara ? Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ? menyatakan, Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagaimana sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya berkaitana dengan laranan penggunaan lambang negara yang tidak sesuai dengan undang-undang ini ? Pasal 69 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.Pasal 68 Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah.

Berikut ini analisis semiotika hukum lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

 

Tabel Semiotika Lambang Negara Berdasarkan Teks Hukum Negara

 

Kode Semiotika Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan     Makna Semiotika Masing Unsur Dalam Lambang Negara
Simbol Garuda Pasal 1. Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya; 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian Pasal 4 menyatakan ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator).Pasal 3 Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan dicandi Dieng, Prambanan dan Panataran. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); dicandi Prambanan dan dicandi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda dicandi Mendut, Prambanan dan dicandi-candi Sukuh, Kedal di Jawa Timur. Umumnya maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.Lencana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda. Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

 

Pasal 46 : Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. yang dimaksud dengan “berbentuk Garuda Pancasila”? Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang No,mor 24 Tahun 2009 menyatakan : “ Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat  PP No 66 Tahun 1951

  1. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali

 

UU No 24 Tahun 2009 1.Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali.

 

PP No 66 Tahun 1951

 

2.Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen)

 

UU No 24 Tahun 2009

Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat

 

PP No 66 Tahun 1951

Menyatakan Garuda dari mythologi, Umumnya maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi

 

UU No 24 Tahun 2009 menyatakan

burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno

Simbol Bulu Sayap, ekor 17, 8 Pasal 3.Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar

mewujudkan lambang tenaga pembangun.

Sayap Garuda berbulu 17 dan ekornya berbulu 8.

 

Pasal 47(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang

mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

(2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8,

pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.Penjelasan Pasal 47 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8,

pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang

tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu

pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

PP No 66 Tahun 1951 Tidak menjelaskan makna bulu ekor 8 dan sayap 17. Hanya menjelaskan berkaitan dengan Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garudayang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap

garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

 

UU No 12 Tahun 2009

Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8,

pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang

tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu

pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Simbol Perisai Pasal 1. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; Pasal 4Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila

Pasal 4.

Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai

senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri Perkakas

perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak

berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan.

Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan

langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Pasal 46 perisai berupa jantung yang digantung dengan rantaipada leher Garuda. Pasal 48 Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar

Pancalisa.

Penjelasan Pasal 46 Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal

lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian

senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk

mencapai tujuan

PP No 66 Tahun 1951 menjelasakanbahwa Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila

 

UU No 24 Tahun 2009

Menjelaskan lima buah ruang yang mewujudkan dasar

Pancalisa.

 

PP No 66 Tahun 1951

Menjelaskan makna perisai sebagai senjata adalah melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk

mencapai tujuan diri dan Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan

langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

UU No 24 Tahun 2009 hanya menjelaskan, bahwa“perisai” adalah tameng yang telah dikenal

lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian

senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk

mencapai tujuan

Simbol Garis Hitam ditengah Perisai Pasal 4.Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis

hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator) Penjelasan Pasal 4 Dengan garis yang melukiskan katulistiwa (aequator) itu, maka ternyatalah

bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat

dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan

Amerika Selatan tidak-lah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi

garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya

Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa

dipermukaan bumi

Pasal 48(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang

melukiskan katulistiwa. Penjelasan Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan

katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan

berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

PP No 66 Tahun 1951 menjelaskan bahwa terdapat sebuah garishitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator). Jadi

garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya

Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa

dipermukaan bumi

 

UU No 24 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan

katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan

berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

Simbol Sila Kesatu Pasal 4 Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila :I. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya di ruangan

tengah berbentuk bintang yang bersudut lima

Pasal 48 ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar

Pancasila sebagai berikut:

a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan

dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk

bintang yang bersudut lima;

PP No 66 Tahun 1951 menggunakan istilah semiotika Nur Cahaya di ruangantengah berbentuk bintang yang bersudut lima

 

UU No 24 Tahun 2009 meenggunakan istilah semiotika dilambangkan

dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk

bintang yang bersudut lima

Simbol Sila Kedua Pasal 4 Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatandan persegi. Penjelasan Pasal 4 Mata bulatan dalam rantai menunjukkan bahagian perempuan dan digambar

berjumlah 9; mata pesagi yang digambar berjumlah 8 menunjukkan bahagian

laki-laki.

Rantai yang bermata 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya, sesuai

dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

Pasal 48 ayat (2) huruf b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradabdilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan

dan persegi di bagian kiri bawah perisai; Penjelasan Pasal 48 Huruf b

Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur

perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8

melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu

sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan

unsur generasi penerus yang turun temurun.

PP No 66 Tahun 1951Menyebut simbol Dasar Kemanusian

Menjelaskan makna simbol mata rantai bulatan 9 dan persagi 8 yang simbol laki-laki dan perempuan. Rantai yang bermata 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya, sesuai

dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

 

UU No 24 Tahun 2009

Menyebut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menjelaskan Makna simbol Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur

perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8

melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu

sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan

unsur generasi penerus yang turun temurun.

Simbol Sila Ketiga Pasal 4 Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung Pasal 48 c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan denganpohon beringin di bagian kiri atas perisai; PP No 66 Tahun 1951 menyebut Dasar Kebangsaan 

UU No 24 Tahun 2009 menyebut dasar Persatuan Indonesia

Simbol Sila Keempat Pasal 4 Dasar Kerakyatan dilukiskan Kepala Banteng sebagai lambang tenagarakyat d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh HikmatKebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

dilambangkan dengan kepala banteng di bagian

kanan atas perisai; dan

PP No 66 Tahun 1951 menyebut Dasar Kerakyatan dan menjelaskan makna sebagai lambang tenaga rakyat 

UU No 24 Tahun 2009

Menyebut dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan

Perwakilan

 

 

Simbol Sila Kelima Pasal 4 Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tandatujuan kemakmuran. Penjelasan Pasal 4

Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji

pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

Pasal 48 Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tandatujuan kemakmuran. Penjelasan Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda

tujuan kemakmuran

PP No 66 Tahun 1951 menyebut Dasar Keadilan Sosial Dasar Keadilan Sosial.Makna simbol padi kapas sebagai tanda

tujuan kemakmuran dan hymne yang memuji-muji

pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

 

UU No 24 Tahun 2009

Dasar Keadilan Sosial dan menjelaskan kapas dan padi, sebagai tanda

tujuan kemakmuran

Simbol Tulisan Bhinnka Tunggal Ika Pasal 5.Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa

Jawa-Kuno, yang berbunyi :

BHINNEKA TUNGGAL IKA. Penjelasan Pasal 5.

Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan:

bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin : berbeda-beda tetapi

tetap satu jua.

Pepatah ini dalam artinya, karena menggambarkan persatuan atau

kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan

perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh

pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah

kesatuan

Pasal 46 semboyan Bhinneka Tunggal Ikaditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah

pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu

Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan

ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika

diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu

kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan

kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PP No 66 Tahun 1951 memaknai Bhinneka Tunggal Ika untuk menggambarkan persatuan ataukesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan

perbedaan atau perlainan

 

UU No 24 Tahun 2009 Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan

kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna Warna Pasal 2 Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih danKuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnya

dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat

pada ruangan perisai di tengah-tengah. Penjelasan pasal 2 Pasal 2.

Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara.

Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang

sebenarnya dalam alam.

Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.Apa makna semiotika warna kuning emas, Penjelasan Pasal 49 Huruf c menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan secara digital memunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 0. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara PP No 66 Tahun 1951Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda. Makna semiotikanya adalah Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara.

 

UU No 24 Tahun 2009

warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara

Simbol Burung Garuda diambil oleh bangsa Indonesia Penjelasan Pasal 1 Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalammythologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar

pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16. Dan menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali.

Penjelasan Pasal 46 Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupaburung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung

yang menyerupai burung elang rajawali.

 

 

Berdasarkan tabel dekontruksi/pembongkaran makna semiotika lambang negara diatas, menarik untuk dipaparkan, bahwa teks hukum negara menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia diambil dari mitologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia yaitu burung Garuda menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali atau burungyang menyerupai burung elang rajawali.

Simbol burung yang menyerupai elang Rajawali itu oleh teks hukum negara dinama Garuda Pancasila berwarna kuning emas, melambangkan kebesaran bangsa melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara, sedangkan makna lambang negara secara keseluruhan sebagai lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) dan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

         Jumlah sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan secara historis sebagai simbol pergerakan yang pernah dipakai oleh bangsa Indonesia dalam Pergerakan Indonesia Muda (1928) memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

Burung Elang Rajawali Garuda Pancasila tersebut dikalungi perisai atau tameng yang dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perisai adalah perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli. Perisai dalam kebudayaan asli Indonesia adalah sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator), Garis itu sebagain penanda/kode secara historis ternyatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera,Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidak-lah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa dipermukaan bumi. Garis Katulistiwa itu dilambangkan dengan “garis hitam tebal yang adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

Perisai tersebut memiliki lima ruang yang masing-masing mewujudkan dasar Pancasila

sebagai berikut: Simbol Sila Kesatu Pancasila adalah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; Jika dikorelasikan pada semiotika hukum pada tataran konstitusional adalah dirumuskan menjadi Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Simbol Sila Kedua Pancasila adalah dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai yang terdiri dari mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus atau tidak putus-putusnya yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun, sesuai dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

Simbol Sila Ketiga Pancasila adalah dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai, simbola yang dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung, Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik sebagai negara hukum yang berpaham kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUD Neg RI 1945.

Simbol Sila Keempat adalah dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh HikmatKebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, simbolisasi yang dilukiskan kepala banteng sebagai lambang tenaga rakyat untuk mewujudkan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indosesia yang Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tujuan kemakmuran. Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pepatah ini dalam artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Menurut Soekarno adalah Bhina Ika, Tunggal Ika yang artinya yang di antara pusparagam adalah kesatuan. Atau didalam keragaman itu, Persatuan itu merupakan satu kesatuan yang secara sederhana diartikan bagi bangsa Indonesia saat ini adalah keragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keragaman.

(Penulis adalah peneliti sejarah hukum dan semiotika hukum Lambang Negara Republik Indonesia, HP 08125695414)

Diposkan oleh Qitri Center di 20.49

 

1 komentar:

Masnidawati Pasaribu mengatakan…

Nama : Masnidawati G. Pasaribu
Nim : A11112099
REG B
Saya setuju dengan pendapat bapak, pemakaian gambar Garuda merah tidak melanggar UU dan tidak menyalahi putusan Mahakamah Konstitusi (MK). Atas hal itu, masyarakat harus membaca dengan cermat putusan MK. Menurut saya ada 4 alasan kuat kenapa pemakaian logo garuda merah tersebut tidak melanggar UU. Pertama, logo garuda itu bukanlah Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara RI, karena gambarnya tidak mencantumkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2009, Garuda Pancasila menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kedua, logo garuda tersebut tidak menyerupai Garuda Pancasila, karena yang terlihat hanya siluet merah berbentuk garuda, berbeda dengan ciri Garuda Pancasila dalam UU tersebut.
Ini diperkuat dengan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menyebutkan Garuda Pancasila memiliki ciri menoleh ke kanan dan di lehernya tergantung perisai berupa jantung.
Sementara Pasal 47 menyebutkan, Garuda Pancasila memiliki sayap yang masing-masing berciri 17 bulu, 8 ekor, pangkal ekor berbulu ada 19, dan di leher ada 45 bulu. Lalu di Pasal 48 disebutkan, pada perisai terdapat lima ruang yang mewujudkan dasar Pancasila.
Kesemua ciri Garuda Pancasila itu tidak terdapat dalam logo garuda yang dipakai Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta.
Ketiga, penggunaan gambar dan nama burung garuda sebagai logo organisasi partai, bahkan perusahaan, adalah hal lazim dan tidak dilarang sama sekali.
Logo garuda terlihat di lambang organisasi Manggala Garuda, Partai Patriot, Partai Kesatuan, dan Partai Indonesia. Sementara bagian dalam logo tersebut dikenakan oleh maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.
Keempat, penggunaan logo garuda tersebut bukan untuk keperluan komersil, melainkan untuk tujuan politik yang mewujudkan Indonesia Raya yang bersih, kuat, aman, dan bermartabat.
Dengan keempat dasar hukum itu, tim advokasi Prabowo-Hatta menyatakan tuduhan pelanggaran UU dalam penggunaan logo garuda mereka adalah mentah dan tidak memiliki dasar hukum.

11 Juli 2014 19.28

14
Jul
14

PARRINDO : Politik Koalisi Persatuan Indonesia

Koalisi Persatuan Indonesia Jadi Perekat

Sabtu, 12 Juli 2014 – 11:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Koalisi Persatuan Indonesia Jadi Perekat

Di tengah fenomena kiprah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Rakyat yang mewakili dua kubu pempraktek politik PilPres 2014 terkini, publik merasakan ketegangan meninggi seiring perjalanan hari namun faktanya masih dalam kadar terkendali oleh suasana batin kebangsaan Pancasila. Peradaban Pancasila rupa2nya kental hidup di hati sanubari rakyat dan pemerintah utamanya ketika dirasakan tekanan atas membesarnya ancaman terhadap Persatuan Indonesia.

Kedamaian penyelenggaraan puncak PilPres pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 dan tingkat partisipasi yang tinggi dari rakyat membuktikan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila adalah melekat erat.

Oleh karena itulah menjelang Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang, perlu dibudayakan bersama Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) guna memperkuat cita kesadaran bersama mengikatkan diri dalam politik Koalisi Persatuan Indonesia sebagai ujung peleburan daripada politik Koalisi Merah Putih dan politik Koalisi Rakyat utamanya saat pasca Real Count KPU 22 Juli 2014.

Mari kita bersama ber GIAT membangun politik Koalisi Persatuan Indonesia demi Indonesia yang lebih baik dalam turut serta mengejawantahkan amanat Pembukaan UUD45.

Jakarta, 12 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Senin, 14 Juli 2014 16:23 WIB
GPII Siap Kawal Putusan KPU terkait Pilpres
Senin, 14 Juli 2014 07:14 WIB
Jokowi: Diplomasi Dagang Perlu Terus Dibangun
Senin, 14 Juli 2014 05:40 WIB
Pasca Pilpres, Perlu Gerakan Aman Tenteram
Minggu, 13 Juli 2014 23:56 WIB
Kisah Gus Dur dan Kekuasaan
Minggu, 13 Juli 2014 22:30 WIB
Wah, MTII Desak KPI Cabut Izin Metro TV
Minggu, 13 Juli 2014 21:47 WIB
Kritik Terhadap Mesut Ozil Berlebihan
Minggu, 13 Juli 2014 20:19 WIB
Koalisi Merah Putih Stop Quick Count
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11680.00 11640.00
SGD 9426.34 9376.34
EUR 15934.43 15834.43
AUD 10991.08 10911.08
Prakiraan Cuaca

33°C

  • Jakarta
  • Partly Cloudy
  • WSW 27.36 km/h
 


12
Jul
14

Kepemimpinan : Profil JokoWi

merah-putih

Siapa Jokowi, Mau Tahu? Ini Dia!

Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah presiden Indonesia terpilih ke-7.

Sebelumnya politikus Indonesia ini menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[5] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[6] Dua tahun sebagai Gubernur DKI, Jokowi dicalonkan menjadi salah satu calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014.

Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,[7] ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur.[7] Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.[8] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.[9] Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[10] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[11] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[11] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang “memanusiakan manusia”.[12] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.[13] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[6]

Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang “baru” dan “bersih”, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[14] Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat,[15] Kartu Jakarta Pintar,[16] lelang jabatan,[17] pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel,[18][19] pengembalian fungsi waduk dan sungai,[20] serta penyediaan ruang terbuka hijau.[21]

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.[22][23] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[24] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan.[25] Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.[26] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.[27]

Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[28] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.[29] Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuh desa di Boyolali.[30] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[31]

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[7][32] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[33]

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.[34] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.[35]

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi “Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta”.

Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.[36]

Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, “Jokowi”. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[32]

Wali Kota Surakarta

 

Selebaran kampanye Jokowi untuk menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.

 

Jokowi dan wakilnya F.X. Hadi Rudyatmo.

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[8] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[9] Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.[13]

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu “Solo: The Spirit of Java“. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.[11] Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[37]

Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai “kota budaya” dan “kota batik”. Pada tahun 2011, misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia.[38] Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan Solo Batik Carnival.[39] Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan singkatan dari meetings (pertemuan), incentives (insentif), conferencing (konferensi), dan exhibitions (pameran).[11] Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel.[11] Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008, Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan International Performing Arts Festival pada tahun 2009.[11]

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[40]

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[41]

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[42] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[43] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[44]

Pembenahan pedagang kaki lima

Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatan nguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.[12]

Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.[12]

Konflik dengan Bibit Waluyo

Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional.[45] Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo,[45] sehingga Bibit mengatakan Jokowi “bodoh” karena menentang kebijakan gubernur.[45] Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo, yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta.[46] Jokowi sendiri menanggapi dengan santai, dan menyatakan bahwa “saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang”.[45]

Pembenahan transportasi umum

{{{box_caption}}}
{{{box_caption}}}
Pada masa kepemimpinan Jokowi, Batik Solo Trans (atas) dan Sepur Kluthuk Jaladara (bawah) diperkenalkan

Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo.[10] Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan Yogyakarta menandatangani Nota kesepahaman terkait penggunaan kartu pintar pada Kereta api Prambanan Ekspress yang menghubungkan kedua kota tersebut yang dapat digunakan pula pada Batik Solo Trans dan Trans Jogja.[10]

Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari.[47] Selain itu, pada 20 Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo.[48]

Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresna yang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. Railbus yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun, pada November 2012, railbus ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.[49]

Hari bebas kendaraan bermotor

Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi.[50] Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor pertama di Indonesia.[51]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).[52] Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo.[53] Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu “Gold” dan “Silver”.[53] Kelas “Gold” diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas “Silver”.[53] Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta.[54] Terdapat tiga jenis kartu, yaitu “Platinum”, “Gold”, dan “Silver”.[54] Kartu Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu.[54] Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan seperti pemegang kartu Gold.[54] Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.[54]

 

Beberapa peninggalan Jokowi di Solo. Dari kiri atas searah jarum jam: Pasar Windujenar, Omah Sinten di kawasan Ngarsopuro yang telah diperbaharui, Halte Bus Batik Trans Solo di Jalan Slamet Riyadi, dan pintu masuk ke Taman Sriwedari yang telah diremajakan.

Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan 47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221.722 kartu PKMS Silver dan 14.181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.[52]

Solo Techno Park dan Esemka

Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7,1 hektare di Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik.[55] Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka (yang merupakan mobil rakitan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi.[56] Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media nasional.[56] Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka.[55] Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,[55] sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.[57]

Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.[58]

Peninggalan lain

Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag Langen Bogan).[11] Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.[11]

Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada tahun 2010[59] dan Pasar Burung Depok.[60] Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk masyarakat.[61] Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.[11] Jokowi juga melancarkan penataan koridor city walk di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.[60]

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013.[62] Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.[62]

Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi.[9] Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan one-stop service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.[9]

Gubernur DKI Jakarta

 

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[63] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.[64] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.[65] Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[66]

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.[67] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[68] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[69]

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[70] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010[71] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[72]

Pilkada 2012 putaran kedua

 

Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.

 

Potret Jokowi sebagai seorang gubernur.

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[73] termasuk Fauzi Bowo,[74] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[75] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[76] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[77] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[78] PKS meminta isu ini dihentikan,[79] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[80] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena “Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai”.[81] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[82] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[83] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[84] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[85] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[86]

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[87] pembentukan media center,[88] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[89] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[90]

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[91] isu kebakaran yang disengaja,[92] korupsi,[93] dan politik transaksional.[94]

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[95] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[96] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[97] dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[98]

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi – Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi BowoNachrowi Ramli mendapat 46,19%.[99] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[100] dan lima stasiun TV.[101] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[102] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[103] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi – Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi BowoPrijanto.[104][105]

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.[106] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibukota.[107]

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.[108] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[109] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[110] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[111]

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[112] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[113] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[114] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[115]

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[116]

Pengambilalihan Sumber Daya Air

Sebelum Jokowi, pengelolaan air minum dilakukan oleh dua operator utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja (PT PAM Lyonnaise Jaya). PT Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan, memelihara sistem penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah timur Jakarta, sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra adalah Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel sebesar 49 persen, dan Suez Environment sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.

Karena dianggap tidak mampu menyediakan pelayanan yang prima, maka Jokowi dan Ahok sejak awal sudah mengincar pengambilalihan pengelolaan air minum Jakarta agar lebih mudah diawasi dan dikontrol, namun niat ini terganjal penalti yang harus dibayar oleh pemerintah Pemprov jika memutus kontrak di tengah jalan.[117] Maka usaha tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli saham kedua perusahaan tersebut melalui dua BUMD milik Pemerintah Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan saham Palyja dengan rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH karena usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan pengadilan [118]

Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa telah ditemukan titik terang pengambilalihan ini, karena pemerintah provinsi telah menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali pengelolaan air minum. Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak terjadi privatisasi sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika pihak LBH dan LSM melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya pengambilalihan secara business to business. “Positif, sudah ketemu titiknya. Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita,” kata Jokowi, usai menggelar pertemuan dengan koalisi di Balaikota DKI Jakarta.[119]

Setelah pengambilalihan Palyja berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra dengan cara serupa.[120]

Peningkatan upah minimum provinsi

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.[121] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[122] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.[123]

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.[124] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.[125]

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.[126]

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,[127] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati[127] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[128] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013[129]

Pembenahan transportasi umum

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.[18] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.[19] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.[130] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.[131] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.[132] Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E-Katalog, bukan lagi lelang.

Pendirian PT Transjakarta

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.[133]

Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah Kementrian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.[134]

Pengandangan Metromini dan Kopaja

Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa Metromini dan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.[135]

Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari supir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan supir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balaikota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para supir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, namun ditolak.[136]

Para supir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.[137]

Peluncuran bus wisata

Pada tanggal 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus pariwisata Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga pukul 19.00 dengan rute dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.[138]

Enam ruas jalan tol

Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.[139][140]

Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementrian PU, investor, konsorsium pada 15 Januari 2013,[141] namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang.[142] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.[143]

Mobil murah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, pemerintah pusat Indonesia berencana mengembangkan program mobil murah. Joko Widodo menentang keras program ini karena menurutnya program ini akan memperparah kemacetan di Jakarta.[144] Menurutnya, yang sepatutnya digalakkan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman.[144] Ia pun menyurati Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk mempertanyakan kebijakan ini.[144]

Rotasi jabatan

Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.[145]

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.[17]

Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[146] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.[147]

Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.[148] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[149]

Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.[150] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.[150] Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.[150]

Penggantian kepala dinas

Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.[151]

Banjir tahunan Jakarta

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal.[152] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.[153]

Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri.[20] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.[154]

Pengumuman status darurat banjir

Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana.[155]

Rekayasa cuaca

Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, namun pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.[156]

Pembenahan saluran air

Melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahajapurnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia.[157]

Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.[158]

Normalisasi Waduk Pluit

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.[159]

Normalisasi Waduk Ria Rio

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.[160]

Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.[161]

 

Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Normalisasi Waduk Tomang Barat

 

Foto Waduk Tomang

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Tomang

Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi ledakan populasi eceng gondok yang memperparah pengendapan dan sekaligus menggusur habitat alami yang sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari itu pada November 2013 Waduk Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman yang seharusnya dan populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.[162]

Normalisasi Waduk Rawa Bambon

Waduk Rawa Bambon awalnya hanya berupa rawa kecil di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering tergenang saat hujan lebat terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan. Akibatnya warga sekitar terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memutuskan waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi taman seperti Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio, lahan sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga penuntasannya diharapkan bisa lebih cepat [163]

Normalisasi Kali Pesanggrahan

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kali Pesanggrahan

Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami.[164] Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul.[165]

Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)[166] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014,[167] serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir,[168] serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.[169][170]

Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, namun diselesaikan dengan perundingan langsung dengan Jokowi.[171]

Pembenahan permukiman

Pembenahan permukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.[172]

Kampung deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.[173]

Pembangunan dan relokasi ke rumah susun

Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.

Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau memperbaikinya.[174][175]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.[176] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,[177] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.[178]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

 

Jokowi sedang menyalami Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Kartu Jakarta Sehat

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.

Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,[15] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.[179] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.[180]

Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.[181] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.[182]

Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.

Kartu Jakarta Pintar

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.[16]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional[183] dan dukungan dari pecinta lingkungan[184] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.[185] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.[186]

Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,[187] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.[188]

Pembangunan RSUD Pasar Minggu

Guna mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive care unit (PICU).[189]

Peresmian Rumah Sakit Pekerja

Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% saham di rumah sakit ini.[190][191]

Jakarta sebagai Kota Festival

Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.[192]

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.[193] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.[194]

Pesta rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai “PRJ tandingan”. Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.[195][196]

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.[197]

Pembenahan tata kota

 

Jokowi saat sedang bertemu dengan Trond Giske.

Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta.[198]

Pengesahan rencana detail tata ruang

Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama.[199] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.[200]

Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena tidak pernah hadir saat pembahasan.[201]

Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM. Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di belakang gedung.[202]

Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.[203]

Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.[204]

Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi.[205][206]

Izin Mendirikan Bangunan daring

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.[207]

Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan.[208]

Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau

 

Joko Widodo bersama Direktur Eksekutif Greenpeace Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh publik.[21]

Reformasi keuangan dan anggaran

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.[209][210] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.

Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan pada tahun 2014.[211] Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.[212]

Calon presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program “blusukan” untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[22] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[25] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[24] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[26]

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[213] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap “bismillah” dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[213] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[214] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[215] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.[216] Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.[217]

Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.[218] Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.[219]

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.[220] Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.[220] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.[220] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.[221]

Menjelang pemilihan umum presiden, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti isu capres boneka,[222] keislaman Jokowi yang diragukan,[223] tuduhan bahwa Jokowi adalah orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oei Hong Leong,[224] hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan zionis.[223]

Visi dan misi

Dalam dokumen yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, visi misi Jokowi-Jusuf Kalla diberi judul “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian’”. Visi misi tersebut dimulai dengan memaparkan tiga masalah utama bangsa, yaitu “merosotnya kewibawaan negara”, “melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional”, dan “merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa”. Selanjutnya, mereka menyatakan akan menggunakan Pancasila dan Trisakti sebagai panduan. Dokumen sepanjang 42 halaman tersebut kemudian merincikan visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dengan 12 agenda strategis untuk mewujudkan kedaulatan politik Indonesia, 16 agenda strategis untuk kemandirian ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan 9 agenda di antaranya menjadi agenda prioritas.[225] Sementara itu, dalam dialog langsung dengan presenter Metro TV Prisca Niken pada malam tanggal 24 Mei 2014, Jokowi juga menyatakan bahwa visi misinya adalah “revolusi mental dari negativisme menjadi positivisme”, karena menurutnya Indonesia seringkali tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman walaupun Indonesia adalah negara yang besar.[226]

Di media, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia perlu difokuskan pada dua sektor, yaitu pertanian dan energi.[227] Menurutnya, “ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya ada dua yang harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi kedaulatan pangan; dan kedua, energi”.[227] Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pertanian Indonesia tidak maksimal karena pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan pada sektor pertanian dan kelautan.[227] Ia juga meyakini bahwa alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan penelitian pertanian perlu ditingkatkan untuk menuai hasil yang optimal.[227]

Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu menghentikan impor sapi dan mulai beralih menjadi produsen untuk mencapai swasembada sapi. Namun, ia tidak memaparkan bagaimana pembatasan impor sapi dapat menstabilkan harga daging sapi di pasaran atau bagaimana pemerintah seharusnya menggenjot produksi daging sapi nasional.[228]

Perihal pendidikan, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan manusia.[229] Menurutnya, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, ia mengusulkan agar di Sekolah Dasar 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di Sekolah Menengah Pertama jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%, sementara di Sekolah Menengah Atas, pendidikan karakter menjadi 20%, dan pengetahuan menjadi 80%.[230]

Untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, dan mengatasi masalah kesenjangan harga antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, Jokowi memiliki visi untuk membangun “tol laut”, yaitu pengadaan kapal-kapal besar pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia, dengan intensitas keberangkatan setiap hari. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk membangun rel kereta api ganda di setiap pulau di indonesia.[231]

Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.[232] Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari “Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45.”[233] Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang “sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri”, “menindas agama lain”, “arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut”, “suka menjejerkan fustun-fustunnya”, “menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban”, atau “membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat”.[233]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″.[234] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam “10 Tokoh 2006″ atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[235]

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[236]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[237] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[238] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[239] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.[240]

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[241]

No Penghargaan dari Kategori / Nama Penghargaan Keterangan
1 Presiden Republik Indonesia Bintang Jasa Utama Kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat
2 Presiden Republik Indonesia Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010 Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010)
3 Dompet Dhuafa Agent of change Kemandirian Perhatian atas anak-anak yang kurang beruntung
4 RMOL Democracy Award: Manusia Bintang Bersama-sama Fauzi Bowo menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI
5 Men’s Obsession Decade Award: Rising Leader Penghargaan untuk tokoh lintas bidang yang terpilih
6 Kemkominfo e-government Keberhasilan penerapan e-government
7 Kemenpera Adiupaya Puritama Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret
8 Delgosea Best City Award Berhasil dalam melakukan pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan pemerintah kota
9 Bank Indonesia Pengendali inflasi Berhasil mengendalikan inflasi di Solo
10 Kementrian PU Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia pembangunan di Solo sudah mencapai 80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal.
11 Fortune Top 50 Leaders Pemimpin no 37 terbaik atas jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi
12 Kemennaker Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Jakarta sepanjang tahun 2013.
13 Meutia Hatta Bung Hatta Anti Corruption Award Tokoh yang Berperan dalam Pemberantasan Korupsi
14 Komisi Pemberantasan Korupsi Anti Gratifikasi Pemerintah daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi.
15 UNICEF Program Perlindungan Anak Dianugerahkan pada tahun 2006
16 The City Mayors Foundation Walikota No 3 Terbaik Dunia Keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya
17 Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group Social Media Award Tokoh yang aktif menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif
18 Tempo 10 Tokoh Pilihan 2008 Memanusiakan warganya dengan pemindahan PKL yang tanpa konflik
18 Lembaga Pemilih Indonesia Tokoh Pluralis 2013 Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis, Agama, dan kelompok lainnya
19 Anugerah Seputar Indonesia Tokoh Seputar Indonesia 2013 Diserahkan langsung oleh Hary Tanoe
20 Soegeng Soerjadi Good Governance Award Dianugerahkan 20 September 2012, jelang Pilkada
21 Bappenas Pencapaian target MDGs Untuk program KJP dan KJS
22 Bappenas Pangripta Nusantara Utama Provinsi dengan perencanaan terbaik

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan “blusukan” atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. “Blusukan” juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai “demokrasi jalanan”.[242] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[243] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa “blusukan” hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[244] Anies Baswedan juga menilai “blusukan” merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[245]

Selain “blusukan”, kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[246][247] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[246] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun “Pemprov DKI” di YouTube.[248]

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan.[249] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.[250] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili “warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi”.[251]

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.[87] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center[88] dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru.[89] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.[90]

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09 miliar.[252] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.[252] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta.[252] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye “murah” dengan sasaran rakyat kecil.[252] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.[252]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan “Jakarta Baru”, ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[253] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber Tanggal Calon
United Data Centre 3–18 Januari 2013 Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Jakarta Survey Institute 9–15 Februari 2013 Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 9–16 April 2013 Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%
Indonesian Institute of Sciences 10–31 Mei 2013 Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre Mei 2013 Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center 8–11 Juni 2013 Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate 3–22 Juli 2013 Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre 8-11 Juli 2013 Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas Juli 2013 Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%
Political Climatology Institute 12–18 Agustus 2013 Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%
Alvara Research Centre 15–23 Agustus 2013 Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%
Cyrus Network 23–28 Agustus 2013 Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate 25 Agustus–9 September 2013 Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%
Cyrus Network 12–14 September 2013 Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre 21–24 September 2013 Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC) 25 September 2013 Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%
Pol Tracking Institute 13 September – 11 Oktober 2013 Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%
Alvara Research Centre Oktober 2013 Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%
Roy Morgan Research Oktober 2013 Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia – 4 way race 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika 28 November – 6 Desember 2013 Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas 27 November – 11 Desember 2013 Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%
Indo Barometer 4–15 Desember 2013 Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,
Roy Morgan Research Februari 2014 Joko Widodo 40%, Prabowo Subianto 17%, Aburizal Bakrie 11%, Wiranto 7%, Jusuf Kalla 5%, Megawati Soekarnoputri 4%, Dahlan Iskan 4%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 7%
Cyrus Network dan CSIS 9 April 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla 41,1%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 39,81%
Saiful Muljani Research and Consulting 20-24 April 2014 Joko Widodo-Mahfud MD 47,6%, Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,1%, Joko Widodo-Dahlan Iskan 44,6%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 44,1%, Joko Widodo-Ryamizard Ryacudu 41,8%
Lembaga Survei Indonesia 1-9 Mei 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla 35,42%, Prabowo-Hatta Rajasa 22,75%

Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo.[254] Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.[255]

Sorotan media internasional

Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,[256][257] media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,[258][259] media Australia bernama The Sydney Morning Herald,[260] media Thailand bernama Bangkok Post,[261] serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.[262]

Beliau mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.[263]

Kontroversi

Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut,[264][265][266] dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini “belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi”.[267] Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,[268] walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota.[269] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.[270][271] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitas beliau menurun.[272] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi walikota Solo.[273] Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.[274][275] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.[276] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.[277]

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional[278] dan kedatangan Jokowi di kampus ITB[279] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.

12
Jul
14

NasPan45 : Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT)

Logo NasPan45

Situasi dan kondisi pasca Quick Count PilPres 2014 yang menunjukkan bahwa 8 surveyor berbeda hasilnya dengan 4 surveyor lain,  dikuatirkan berbagai pihak, meningkatkan perbedaan penyikapan agresifitas oleh kedua kelompok pendukung CaPres CaWaPres menyongsong Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang.
Langkah antisipasi bijak berupa himbauan menahan diri bahkan upaya Audit oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia sejatinya belumlah mencukupi, diperlukan juga upaya nyata lain seperti Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) dimotori oleh pemerintah diikuti oleh relawan2 kedua pasangan kontestan PilPres 2014.
Kesemuanya itu ditujukan kepada Pilihan Ke-3 yaitu Persatuan Indonesia dapat tetap terjaga baik pasca penyelenggaraan pesta demokrasi yang telah terbukti berlangsung bebas, rahasia, langsung dan aman damai pada PilPres 9 Juli 2014 tersebut.
Hal ini strategik sebagai upaya tingkatkan ketahanan nasional antisipasi sinyalemen Indonesia Disintegrasi 2015.

Jakarta, 10 Juli 2014

Dewan Pakar PKPI,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Pasca Pilpres, Perlu Gerakan Aman Tenteram

Senin, 14 Juli 2014 – 05:40 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Situasi dan kondisi pasca Quick Count PilPres 2014 yang menunjukkan bahwa 8 (delapan) surveyor berbeda hasilnya dengan 4 (empat) surveyor lain, dikuatirkan berbagai pihak, meningkatkan perbedaan penyikapan agresifitas oleh kedua kelompok pendukung CaPres CaWaPres menyongsong Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang.

“Langkah antisipasi bijak berupa himbauan menahan diri bahkan upaya Audit oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia sejatinya belumlah mencukupi, diperlukan juga upaya nyata lain seperti Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) dimotori oleh pemerintah diikuti oleh relawan-relawan kedua pasangan kontestan PilPres 2014,” kata Jurubicara PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, minggu lalu.

Kesemuanya itu, jelas dia, ditujukan kepada Pilihan Ke-3 yaitu Persatuan Indonesia dapat tetap terjaga baik pasca penyelenggaraan pesta demokrasi yang telah terbukti berlangsung bebas, rahasia, langsung dan aman damai pada PilPres 9 Juli 2014 tersebut. “Hal ini strategik sebagai upaya tingkatkan ketahanan nasional antisipasi sinyalemen Indonesia Disintegrasi 2015,” tutur Ketua Dewan Pakar PKPI.

Sebelumnya, sejumlah tokoh lintas agama meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan proses penghitungan suara dengan jujur, adil dan transparan. Hal itu dinyatakan tokoh lintas agama di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (10/7).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, sebagai salah satu perwakilan tokoh lintas agama menilai bahwa pengiriman hingga rekapitulasi surat suara merupakan tahapan yang krusial. Sebab, selama ini dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden sebelumnya, poses itu rentan kecurangan.

“Maka kami meminta penyelenggara pemilu khususnya KPU dan panitia pelaksana pemilu dii semua tingkatan untuk bisa melakukan proses ini secara jujur, adil bertanggung jawab, profesional, transparan dan tepat waktu. Sehingga diharapkan hasil resmi bisa diumumkan tepat waktu,” kata Din.

Menurut Din, semua bentuk kecurangan harus dihindari. Sehingga proses dapat berjalan bebas tanpa adanya tekanan apapun. Juga bisa menghindarkan negara dari ketegangan dan konflik antar sesama. “Kalau terjadi perpecahan maka dampaknya akan berkepanjangan. Tidak hanya lima tahun tapi bertahun-tahun,” paparnya sembari meminta semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak menampilkan perilaku yang melampaui batas dalam menyikapi Pilpres ini.

Perwakilan dari Persekutuan Gereja Indonesia, Andreas Yewangoe juga meminta semua pihak, khususnya para elite politik untuk bisa mengedepankan sikap kenegarawanan dan berjiwa kesatria dalam menyikapi hasil pilpres.

Dia meminta semua pihak untuk mematuhi apapun hasil pilpres yang diumumkan oleh KPU pada 22 Juli 2014. “Siap menang dan siap kalah. Mengendalikan diri dari sikap melampaui batas dan euforia yang berlebihan yang dapat menimbulkan pertentangan antar kelompok serta potensi perpecahan bangsa,” kata Andreas. (red)

BERITA LAINNYA
12
Jul
14

Tambang : Pemerintah Ancam Akhiri Kontrak Newmont

http://sinarharapan.co/news/read/140710062/pemerintah-ancam-akhiri-kontrak-newmont-span-span-

antara / dok

Pemerintah memberi tenggat hingga beberapa hari ke depan kepada Newmon

JAKARTA – Pemerintah mengingatkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk segera mencabut gugatannya terhadap pemerintah ke arbitrase internasional. Jika hal itu tidak dilakukan, pemerintah dapat melakukan terminasi (penghentian) kontrak karya (KK) PT NNT.Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, pemerintah memberi tenggat hingga beberapa hari ke depan kepada Newmont untuk mencabut gugatannya ke arbitrase internasional.Sukhyar menyatakan, hal tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Direktur PT NNT, Martiono Hadianto, dalam sebuah pertemuan beberapa hari lalu. “Kami sudah sampaikan arahan dari Pak Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, bahwa pemerintah meminta mereka segera mencabut gugatannya. Bila tidak, negosiasi tidak ada lagi,” tutur Sukhyar di Jakarta, Selasa (8/7).Menurutnya, langkah terminasi tersebut dapat dilakukan pemerintah karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dinilai tidak beriktikad baik di tengah upaya pemerintah merenegosiasi kontrak. Ia menyebutkan, dalam beberapa hari ke depan, Newmont harus menyampaikan sikapnya kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian ESDM.Direktur Utama PT NNT, Martiono menegaskan, pihaknya sedang menunggu bertemu Menko Perekonomian Chairul Tanjung. “Pada prinsipnya, saat ini kami masih menunggu panggilan dari menko,” ujarnya, Senin (7/7).

Ia mengatakan, jika bertemu menko, yang akan dilakukan pertama kali adalah membuat persepsi yang sama. Setelah itu, ia baru membicarakan cara supaya NNT bisa beroperasi kembali. “Saat ini, gudang produksi sudah penuh. Ini terjadi karena tidak bisa ekspor. Karena penuh, ya terpaksa operasional dihentikan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, dalam gugatan itu, pihaknya berusaha majelis yang memimpin persidangan dapat memberikan putusan sela. Ia mengakui, berdasarkan data yang diperolehnya dalam hal putusan sela di persidangan arbitrase, paling cepat 1,3 tahun dan paling lama 10 tahun.

“Permintaan ini diajukan dengan pertimbangan, manajemen ingin mendapatkan kepastian bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya. Semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ia menegaskan, gugatan arbitrase ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi harus dilihat sebagai upaya NNT untuk menyelesaikan perbedaan dengan pemerintah.

“Kami terpaksa membawa masalah ini ke arbitrase karena untuk persoalan yang tengah dihadapi ini saya tidak melihat bisa diselesaikan pemerintah,” ujarnya.

Martiono melanjutkan, dalam gugatan tersebut, yang dituntut adalah bisa mengekspor sebagaimana disebutkan dalam KK, tidak dikenakan beban lain, serta akan mengajukan permintaan ganti rugi.

Ia mengatakan, masyarakat dan pemerintah Indonesia juga rugi tidak sedikit pascaberhentinya operasi NNT. Sejak NNT beroperasi pada 2000-2013, kontribusinya kepada perekonomian nasional mencapai US$ 8,832 miliar atau 67,2 persen.

“Dari total pendapatan perusahaan sejak 2000-2013 sebesar US$ 13,1 miliar, 67,2 persennya dinikmati pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemegang saham asing hanya 32,8 persen,” ucap Martiono. (Satoto Budi)

Sumber : Sinar Harapan

 

Pakar Hukum ini Beberkan Kelemahan Gugatan Arbitrase Newmont

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menilai bahwa gugatan yang diajukan Newmont ini tidak etis karena negoisasi dengan pemerintah Indonesia masih berlangsung. Pemerintah Indonesia pun sedang meninjau ulang besaran BK untuk ekspor konsentrat untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang, termasuk Newmont.

 

“Tidak etis Newmont menggugat ke arbitrase. Zalim ini Newmont,” katanya kepada GATRAnews, Senin lalu. Harusnya, Newmont baru mengajukan gugatan ke arbitrase bila perundingan dengan pemerintah Indonesia sudah selesai dan menemui jalan buntu.

 

Kenyataannya, perundingan antara Newmont dan pemerintah masih terus berlangsung sampai saat ini. Karena itu, arbitrase yang diajukan Newmont belum layak. “Nanti kalau arbitrase sudah terbentuk, ada 3 orang tribunal, kita sampaikan bahwa harusnya diselesaikan dulu di dalam negeri, ini masalah kontraktual,” cetusnya.

 

Arbitrase Newmont juga salah alamat karena diajukan melalui International Council of Societies Industrial Design (ICSID). Hikmahanto menjelaskan, ICSID memiliki fungsi serupa dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

 

Suatu perkara dapat diajukan ke ICSID bila berkaitan dengan kebijakan negara yang mendiskriminasi sehingga merugikan investor asing. “Lucunya, ketika arbitrase ini diajukan ke ICSID, isinya tentang KK,” ujar dia.

 

Selain itu, arbitrase yang diajukan Newmont melalui ICSID juga tidak tepat karena pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan diskriminatif yang merugikan Newmont. Nyatanya, BK tinggi tidak hanya dikenakan pada Newmont, tapi pada semua perusahaan tambang. “Semuanya (perusahaan tambang) kena. Pemerintah mengenakan BK ke semuanya,” ucapnya.

 

Newmont mengajukan gugatan karena menurut mereka pemerintah Indonesia tidak bisa mengenakan bea apapun kecuali yang ditentukan oleh KK. Bila yang dipermasalahkan berkaitan dengan KK, sambungnya harusnya gugatan diajukan ke arbitrase komersial yang dibentuk berdasarkan KK.

 

Pasalnya, sengketa KK serupa dengan masalah perdata. “Kalau yang dipermasalahkan adalah Kontrak Karya, seperti masalah perdata, ke arbitrase komersial,” dia menambahkan.

 

Menurut Hikmahanto, Newmont dan banyak kontraktor tambang lainnya menafsirkan KK secara salah, seolah-olah KK membuat pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Padahal harus dibedakan kedudukan pemerintah Indonesia sebagai subyek hukum perdata yang menyepakati KK dengan kontraktor tambang, dan pemerintah Indonesia sebagai subyek hukum publik yang berwenang penuh menetapkan regulasi. “Yang membuat rancu adalah dua-duanya adalah pemerintah, sebagai subyek hukum perdata dan subyek hukum publik,” katanya.

 

Dalam kedudukan sebagai subyek hukum publik yang membuat peraturan, pemerintah Indonesia tidak bisa dibelenggu kedaulatan hukumnya dengan KK. “Pemerintah menetapkan BK dalam konteks sebagai regulator,” katanya lagi.

 

Lagipula, dalam pasal 1337 KUHPerdata, disebutkan bahwa sebuah perjanjian terlarang apabila bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, apabila isi KK bertentangan dengan aturan yang dibuat pemerintah, maka KK harus disesuaikan dengan aturan pemerintah.

 

Artinya, kedudukan UU Minerba dan aturan turunannya berada di atas ketentuan KK, maka tidak ada alasan bagi Newmont untuk menolak penganaan BK dengan alasan tidak ada dalam ketentuan KK. “Yang dibuat pemerintah adalah hukum. Kalau perjanjian bertentangan dengan hukum, berarti perjanjian kalah,” dia mengungkapkan.

 

Pemerintah Indonesia, tandas Hikmahanto, tidak perlu gentar menghadapi arbitrase Newmont karena posisi pemerintah lebih kuat dari Newmont dalam sengketa ini.

 

Apalagi, Newmont telah bertindak kurang ajar dengan menggunakan para pekerjanya yang dirumahkan untuk melawan pemerintah Indonesia, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap Newmont. “Ini Newmont sudah kurang ajar, harus kita hadapi,” tegas dia.

 

Lebih lanjut, Hikmahanto menduga Newmont hendak mencurangi pemerintah Indonesia dengan gugatan ke ICSID ini. Newmont, tuturnya, meminta ICSID agar arbitrase dibentuk hanya dalam waktu 30 hari karena masalah yang urgensinya tinggi, padahal normalnya arbitrase dibentuk dalam 90 hari.

 

Bila arbitrase belum siap karena waktu yang sempit, maka akan dibuat putusan sela. “Tujuan dia adalah putusan sela, proses arbitrase jalan terus tapi dia diperbolehkan untuk mengekspor tanpa dikenai BK. Ini cara investor nakal mau menekan pemerintah Indonesia melalui forum peradilan,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, pekan lalu PT Newmont Nusa Tenggara resmi menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Kabar itu disampaikan Newmont lewat rilis resmi tertanggal 1 Juli yang disebarluaskan ke berbagai media nasional maupun internasional.

 

Dalam keterangan tertulis itu disebutkan bahwa Newmont dan pemerintah Indonesia tidak mencapai kata sepakat mengenai larangan ekspor mineral mentah meski telah bernegosiasi selama enam bulan. “Karena itu, Newmont dan para pemegang sahamnya tidak punya pilihan lain selain mencari penyelesaian di arbitrase internasional, agar pekerjaaan, hak dan kepentingan para pemegang saham kami terlindungi,” ujar Martiono Hardianto, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara, dalam rilisnya.


Penulis: MA

Editor: Nur Hidayat

 

KATADATA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya Newmont mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia. Apalagi gugatan tersebut diajukan lewat arbitrase internasional International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menurutnya ada tiga hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Newmont dalam gugatan tersebut. “Pertama, karena saat ini pemerintah sedang dalam proses meninjau kembali besaran bea keluar. Tapi kalau bea keluar tetap diterapkan,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (2/7).

Gugatan Newmont tersebut dapat mengganggu proses peninjauan kembali bea keluar tersebut. Padahal banyak juga perusahaan tambang yang menantikan keringanan bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang dikatakan Hikmahanto adalah pengajuan arbitrase tersebut seharusnya tidak melalui International ICSID. Karena pengajuan arbitrase pada ICSID adalah untuk investor individual yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

Sementara kebijakan pemerintah menerapkan bea keluar mineral berlaku bagi semua perusahaan tambang mineral, bukan hanya Newmont. Artinya bukan hanya Newmont yang dirugikan akibat aturan tersebut. Selain itu, pengajuan gugatan arbitrase ke ICSID bukan yang diatur dalam kontrak antara Newmont dan pemerintah.

“Ketiga, kalau mau Newmont bisa murnikan hasil tambangnya di perusahaan-perusahaan smelter (lain) yang ada. Tapi kalau pick and chooses ya susah dong,” ujarnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada keharusan dari pemerintah, yang mewajibkan Newmont membangun smelter.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan oleh Newmont adalah kondisi saat ini yang sedang menjalani menjalani pemilihan presiden. Sementara semua calon presiden, dalam kampanyenya hendak mengembalikan kedaulatan kekayaan alam kepada pemerintah. Ini akan membuat posisi Newmont menjadi lebih sulit pasca pemerintahan baru yang segera akan diketahui tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai pemegang kontrak karya, Newmont juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menggugat penerapan bea keluar progresif ke arbitrase. Alasannya, dalam kontrak karya, pemerintah dianggap sebagai mitra atau entitas perdata, bukan sebagai regulator. Sementara dalam posisi sebagai regulator, pemerintah berwenang mengeluarkan aturan untuk menerapkan bea keluar.

Perihal gugatan Newmont tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mengetahuinya sama sekali. “Belum tahu, saya baru datang dari London. Nanti setelah tahu, dan jika legal, baru kita pelajari,” ujar Chatib.

Chatib juga enggan berkomentar banyak, karena dia harus mempelajari segala sesuatunya secara mendalam. “Kalau legal, ya nggak boleh ditebak-tebak, apa yang mesti ditulis di surat itu. Semua statement pemerintah kan bisa digunakan di pengadilan jadi harus hati-hati,” ujar Chatib.

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07/02/hikmahanto-tidak-seharusnya-newmont-gugat-pemerintah#sthash.3thyI3Cm.dpuf

KATADATA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya Newmont mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia. Apalagi gugatan tersebut diajukan lewat arbitrase internasional International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menurutnya ada tiga hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Newmont dalam gugatan tersebut. “Pertama, karena saat ini pemerintah sedang dalam proses meninjau kembali besaran bea keluar. Tapi kalau bea keluar tetap diterapkan,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (2/7).

Gugatan Newmont tersebut dapat mengganggu proses peninjauan kembali bea keluar tersebut. Padahal banyak juga perusahaan tambang yang menantikan keringanan bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang dikatakan Hikmahanto adalah pengajuan arbitrase tersebut seharusnya tidak melalui International ICSID. Karena pengajuan arbitrase pada ICSID adalah untuk investor individual yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

Sementara kebijakan pemerintah menerapkan bea keluar mineral berlaku bagi semua perusahaan tambang mineral, bukan hanya Newmont. Artinya bukan hanya Newmont yang dirugikan akibat aturan tersebut. Selain itu, pengajuan gugatan arbitrase ke ICSID bukan yang diatur dalam kontrak antara Newmont dan pemerintah.

“Ketiga, kalau mau Newmont bisa murnikan hasil tambangnya di perusahaan-perusahaan smelter (lain) yang ada. Tapi kalau pick and chooses ya susah dong,” ujarnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada keharusan dari pemerintah, yang mewajibkan Newmont membangun smelter.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan oleh Newmont adalah kondisi saat ini yang sedang menjalani menjalani pemilihan presiden. Sementara semua calon presiden, dalam kampanyenya hendak mengembalikan kedaulatan kekayaan alam kepada pemerintah. Ini akan membuat posisi Newmont menjadi lebih sulit pasca pemerintahan baru yang segera akan diketahui tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai pemegang kontrak karya, Newmont juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menggugat penerapan bea keluar progresif ke arbitrase. Alasannya, dalam kontrak karya, pemerintah dianggap sebagai mitra atau entitas perdata, bukan sebagai regulator. Sementara dalam posisi sebagai regulator, pemerintah berwenang mengeluarkan aturan untuk menerapkan bea keluar.

Perihal gugatan Newmont tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mengetahuinya sama sekali. “Belum tahu, saya baru datang dari London. Nanti setelah tahu, dan jika legal, baru kita pelajari,” ujar Chatib.

Chatib juga enggan berkomentar banyak, karena dia harus mempelajari segala sesuatunya secara mendalam. “Kalau legal, ya nggak boleh ditebak-tebak, apa yang mesti ditulis di surat itu. Semua statement pemerintah kan bisa digunakan di pengadilan jadi harus hati-hati,” ujar Chatib.

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07/02/hikmahanto-tidak-seharusnya-newmont-gugat-pemerintah#sthash.3thyI3Cm.dpuf

12
Jul
14

PARRINDO : Wacana Koalisi Rakyat Republik Indonesia

LOGO PARRINDO

 

PilPres 2014 berjumlah pemilih 181.140.282 dengan sebaran 545.791 TPS telah terbukti terselenggara rahasia, bebas, langsung, aman, damai yang menegaskan bahwa sesungguhnya suasana batin Pancasila adalah kental melekat di hati sanubari rakyat Indonesia.
Sebagai produk kreatif anak bangsa, PilPres 2014 telah menguatkan keyakinan bersama bahwa dinamika PiLeg 2014 secara alami telah kerucutkan keberadaan 2 (dua) kutub kontestan berkemasan Koalisi 7 Partai dan Koalisi 5 Partai. Koalisi pertama sudah dinamai Koalisi Merah Putih, sedangkan Koalisi kedua belum diberi nama walaupun telah berkiprah dengan jiwa, semangat dan nilai2 sebagai Koalisi Rakyat.
Dalam pengertian inilah, sementara kita menunggu kepastian Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang, maka cukup layak kiranya bila Koalisi kedua itu dapat diberi nama resmi demi catatan sejarah Indonesia, semisal Koalisi Rakyat Republik Indonesia yang bisa disingkat sebagai KORRINDO.
Penamaan ini juga sebenarnya dapat lebih menyejukkan suasana yang sempat memanas pasca kontroversi hasil Quick Count dari uji petik 2.000 TPS berskorkan 4 (empat) surveyor menangkan No 1 versus 8 (delapan) surveyor menangkan No 2.
Bagaimanapun kedua Koalisi itu telah membuktikan dirinya berhasil menjalani proses beauty contest yang cukup menyerap perhatian dunia mengingat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.
Indonesia Esok bolehlah kini mempunyai pengharapan akan munculnya semisal Partai Merah Putih dan Partai Rakyat Republik Indonesia di kemudian hari bercermin pada Indonesia Kini yaitu telah hadirnya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2014, merujuk pula riwayat partai peserta pemilu 48/2004, 24/2009 dan kini 12/2014.
Semoga sebagai wacana praktek sosial politik, ikhwal rekonstruksi kepartaian di Indonesia ini dapat memberi inspirasi para perekayasa sosial politik hukum terbaik pada eranya demi terpenuhinya amanat Pembukaan UUD45 dalam praktek kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta, 11 Juli 2014
Dewan Pakar PKPI,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

12
Jul
14

Kenegarawanan : Politik Minyak Bung Karno

http://forum.viva.co.id/sejarah/1678738-sejarah-bung-karno-dan-politik-minyak-indonesia.html

Sejarah Bung Karno dan Politik Minyak Indonesia


Quote:
“Jangan Dengarkan Asing..!!”

Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, “Elu ada, gue ada” kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.

Quote:
alt

Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Sovjet Uni dan Amerika Serikat, Sovjet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin, sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Sovjet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak Amerika Serikat dan Sovjet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. “Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang didalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya” kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956. Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba, Bung Karno berani menuntut pada dunia Internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia “Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang” teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee….joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak…inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri”.

Jelas langkah Sukarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Sukarno, ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Sukarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Sukarno. Akhirnya Sukarno memutuskan maju terus tampa Moskow, tampa Peking untuk berhadapan dengan kolonialis barat.

alt

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

alt

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”. Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.

Reply             With Quote

Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”. Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Sukarno sangat perhatian dengan seluruh tambang minyak di Indonesia, di satu sudut Istana samping perpustakaannya ia memiliki maket khusus yang menggambarkan posisi perusahaan minyak Indonesia, suatu hari saat Bung Karno kedatangan Brigjen Sumitro, yang disuruh Letjen Yani untuk menggantikan Brigjen Hario Ketjik menjadi Panglima Kalimantan Timur, Sukarno sedang berada di ruang khusus itu, lalu ia keluar menemui Sumitro yang diantar Yani untuk sarapan dengan Bung Karno, saat sarapan dengan roti cane dengan madu dan beberapa obat untuk penyakit ginjal dan diabetesnya, Sukarno berkata singkat pada Sumitro : “Generaal Sumitro saya titip rafinerij (rafineij = tambang dalam bahasa Belanda) di Kalimantan, kamu jaga baik-baik” begitu perhatiannya Sukarno pada politik minyak.

alt

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan. Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Sukarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia, kalian harus berdaulat dalam modal, bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya, ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat.

Bung Karno tidak hanya mengeluh dan berpidato didepan publik tentang ketakutannya seperti SBY, tapi ia menantang, ia menumbuhkan keberanian pada setiap orang Indonesia, ia menumbuhkan kesadaran bahwa manusia Indonesia berhak atas kedaulatan energinya. Andai Indonesia berdaulat energinya, Pertamina menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia dan menjadi perusahaan modal yang mengakusisi banyak perusahaan di dunia maka minyak Indonesia tak akan semahal sekarang, rakyat yang dicekik terus menerus.

Pada Bung Karno, hendaknya jalannya sejarah Indonesia harus dikembalikan.




Blog Stats

  • 2,096,683 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers