Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category

23
Aug
14

PusKesMas : Hindari 12 Makanan Tidak Sehat

Mulai Hindari 12 Makanan Paling Tidak Sehat di Dunia Ini Yuk!

DREAMERSRADIO.COM -Selama ini, makanan yang kita anggap sehat belum tentu benar-benar sehat. Bahkan makanan sehat ketika dikonsumsi dengan cara yang salah dapat membawa efek yang tidak diinginkan pada tubuh manusia.

Akibatnya, hal itu bisa membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Seperti yang dilansir dari Boldsky.com, berikut adalah 12 makanan yang dinilai paling tidak sehat di dunia.

1. Makanan beku/frozen meals

Sekarang makanan beku atau frozen meals sudah banyak dijual dengan menjamin kualitas makanan. Namun kenyataannya, makanan beku masuk ke dalam makanan yang tidak sehat di dunia. Makanan beku mengandung zat yang berpotensi tinggi menyebabkan kanker.

 

2. Makanan yang digoreng

Jika kita menggoreng sendiri makanannya, mungkin kesehatannya akan lebih terjamin. Namun jika membeli, lebih baik berhati-hati. Bisa jadi minyak yang digunakan tidak sehat.

 

3. Keripik kemasan

Keripik kemasan mengandung MSG (monosodium glutamate). Komposisi berbahay ini bisa meningkatkan resiko kanker dan termasuk ke dalam karsinogen. Jadi lebih baik kurangi jumlah konsumsi keripik kemasan.

 

4. Minuman bersoda

Minuman bersoda mengandung kadar gula yang tinggi. Sel kanker mudah berkembang di dalam makanan yang mengandung gula. Hal inilah yang membuat minuman bersoda masuk ke dalam makanan paling tidak sehat di dunia.

 

5. Makanan olahan

Makanan lain yang harus diperhatikan adalah makanan olahan. Daging olahan, khususnya yang mengandung zat aditif dan pengawet secara substansial dapat meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti kanker.

 

6. Whipped cream

Whipped cream mengandung sirup jagung fruktosa yang membuatnya menjadi makanan yang harus diwaspadai. Selain kanker, kandungan sirup jagung fruktosa yang tinggi bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2.

 

7. Burger

Sebagian besar burger mengandung bahan yang berbahay bagi tubuh. Burger mengandung kandungan garam yang tinggi dan sausnya mengandung lemak jenuh yang berbahaya bagi tubuh.

 

8. Kentang goreng

Salah satu makanan yang paling berbahaya, terutama saat sedang menurunkan berat badan, adalah kentang goreng. Makanan ini mengandung garam dan lemak jenuh dalam jumlah besar.

 

9. Microwave popcorn

Popcorn yang dipanggang dalam microwave juga masuk ke dalam daftar makanan tidak sehat. Kandungan garam dan minyak yang digunakan dapat meningkatkan resiko kanker.

 

10. Cemilan berbumbu

Cemilan berbumbu mengandung garam yang berbahaya untuk tubuh. Jika sedang berusaha melawan obesitas, maka lebih baik jangan mengkonsumsi cemilan berbumbu.

 

11. Pemanis buatan

Seperti yang kita tau, pemanis buatan mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh. Mengkonsumsi pemanis buatan dalam jumlah berlebih dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit mematikan.

 

12. Nasi putih

Nasi putih ternyata juga masuk ke dalam makanan tidak sehat. Kandungan karbohidrat dan patinya dapat berbahaya bagi tubuh.

Berita Lainnya :

3 Hal yang Membuat Pria Lebih Cepat Kurus Dibanding Wanita

Wah, Berkeringat Ternyata Ada Manfaatnya Lho!

23
Aug
14

Politik : Ancaman Konflik Laut China Selatan

Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 23 Juni 2014 14:15
Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Laut China Selatan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Politisi Partai Hanura Susaningtyas Kertopati mendukung pernyataan calon presiden (capres) Joko Widodo yang dilontarkan dalam debat capres semalam, terkait tema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional.

Susaningtyas mengatakan, personel dan alutsista TNI utamanya yang menjaga wilayah maritim Indonesia perlu diperkuat. Hal ini didasari oleh potensi meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang muncul dari wilayah perairan Indonesia.

Ancaman tersebut, menurut Susaningtyas, datang dari memanasnya hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang berlokasi di Laut China Selatan.

“Saya rasa penguatan personel/alutsista TNI AL perlu ditingkatkan mengingat eskalasi ancaman juga ada peningkatan. Ancaman dan tantangan keamanan terbesar yang ada di wilayah Asia
Tenggara saat ini adalah memanasnya konflik Laut China Selatan, di mana melibatkan beberapa negara di kawasan Asean seperti Filiphina, Malaysia, Thailand,Vietnam dll,” jelas Susaningtyas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Hal ini, menurut Susaningtyas, perlu diwaspadai lantaran wilayah Laut China Selatan merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. “Selain digunakan oleh sejumlah besar negara di dalam wilayah, jalur tersebut juga digunakan oleh negara di luar wilayah,” imbuh Susaningtyas.

Masalah keamanan lain yang perlu ditangani bersama, lanjut Susaningtyas, adalah mengatasi kejahatan lintas Negara (transnational crime) dan isu-isu keamanan perbatasan lainnya. “Wilayah perbatasan yang jauh dari pengawasan sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai gerbang kegiatan ilegal, misalnya perompakan/pembajakan, penyelundupan, penangkapan lkan secara ilegal, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan dan pelintasan batas ilegal,” lanjut Susaningtyas.

Dari sisi anggaran, Susaningtyas mendukung langkah yang akan diambil Jokowi apabila terpilih sebagai Presiden RI berikutnya dengan memperkuat anggaran guna pengamanan di wilayah maritim.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa sebagai negara maritim kita harus memberi penguatan terhadap politik anggaran kemaritiman diperbesar, hal itu mengingat meningkatnya eskalasi ancaman kewilayahan yang ada. Kita mayoritas perairan justru itu armada laut yang dibesarkan agar kita juga bisa lakukan pengawasan critical border,” tutup Susaningtyas.

Baca juga:
Andalkan kekuatan budaya, seniman di Yogyakarta dukung Jokowi
Pertanyaan Prabowo dan jawaban Jokowi, cermin harapan rakyat
Bila Tabloid Obor Rakyat disanksi, Facebook-Twitter juga harus
Nurul Arifin: Jokowi tak paham wilayah perbatasan Indonesia
Ralat: Menurut Ki Kusumo, siapa presiden Indonesia 2014?

23
Aug
14

Pelabuhan Laut : Dilema Cilamaya

Logo PARRINDO

Dilema Cilamaya, Rugi Rp 100 Triliun atau Untung Rp 700 Triliun?

Pemerintah menyatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya penuh dengan dilema. Pasalnya pemerintah harus dihadapkan dengan dua pilihan sulit, antara menanggung kerugian PT Pertamina (Persero) atau mereguk untung ratusan triliun dengan syarat tanpa pemindahan lokasi.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengatakan, lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat diusulkan pindah karena alasan bentrok dengan pipa migas Blok ONWJ Pertamina.

“Pindahnya 2 kilometer (KM) sampai 3 KM dari lokasi semua, tapi tetap di daerah Cilamaya. Minta pindah karena ada pipa-pipa migas Pertamina di sana,” ungkap dia saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Pertamina, sambung Dedy, telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan untuk investor Jepang tersebut.

“Pertama, pemerintah harus ganti rugi konstruksi senilai Rp 2 triliun guna melindungi pipa-pipa Pertamina karena sudah dibangun sesuai alur laut. Kalau ini sih nggak masalah,” terangnya.

Namun yang menjadi masalah, lanjut dia, terkait ganti rugi yang diminta Pertamina akibat penghentian operasi pengeboran migas selama pelabuhan dibangun.

“Pertamina sudah menghitung kalau pelabuhan dibangun, kegiatan usaha terhenti dan mereka akan kehilangan pendapatan dengan total Rp 100 triliun. Nah ini pemerintah siap ganti nggak? Ini butuh keputusan Presiden,” jelas dia.

Di sisi lain, Dedy menambahkan, jika pelabuhan tetap dibangun di lokasi tersebut, maka keuntungan yang bakal diperoleh negara mencapai Rp 700 triliun.

“Nett profit setelah 25 tahun pelabuhan Cilamaya ditaksir Rp 700 triliun. Jadi pilih yang mana menanggung kerugian Rp 100 triliun atau mau untung Rp 700 triliun. Ini pun harus diputuskan Presiden,” pungkas dia. (FIk/Nrm)

23
Aug
14

PILPRES : Putusan MKRI Tolak Gugatan Prabowo – Hatta

Phinisi JokoWi-JKIni Penjabaran Lengkap Putusan MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

Jumat, 22 Agustus 2014 | 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan setebal 4.390 halaman. Butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Sidang pun berlangsung dari siang hingga malam hari.

Secara garis besar, MK mengelompokkan penolakannya menjadi beberapa bagian. Ini penjabarannya:

  1. Klaim Hitungan Kemenangan

Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres berdasarkan perhitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Pasangan nomor urut 1 itu mengklaim telah mendapatkan 67.139.153 suara sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Mereka menilai, hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistemais dan masif dalam pilpres. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.

Namun, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait. Bukti dan saksi dalam persidangan juga tak mampu menjelaskan hal itu.

“Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara,” kata Hakim MK Muhammad Alim.

  1. Penyusunan dan DPT

Prabowo-Hatta juga menuding KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengabaian itu berujung manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemik hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam proses pilpres yang menguntungkan Jokowi-JK. Tetapi, berdasarkan bukti dan saksi ketiga pihak, Mahkamah menilai tidak dijelaskan secara detil mengenai pengabaian DP4.

Mahkamah juga berpendapat, penyusunan DPT merupakan proses panjang yang dilakukan KPU dengan tahapan yang sesuai peraturan.

“Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

  1. Jumlah DPKTb Tinggi

Prabowo-Hatta juga mecurigai tingginya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah strategi mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-JK. Mereka menilai DPKTb tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Namun, Mahkamah menilai, DPKTb sah dan justru dapat menyalurkan hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Mahkamah juga menilai saksi yang dihadirkan Prabowo-Hatta tidak bisa membuktikan tuduhannya mengenai mobilisasi massa. Selain itu, Prabowo-Hatta juga tidak bisa menjamin siapa yang dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb karena pemilu bersifat rahasia.

“Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan beprapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut (DPKTb) tidak terjadi,” kata Hakim Aswanto.

  1. Nol Suara di Papua

Prabowo-Hatta merasa telah dicurangi karena sama sekali tidak mendapatkan satu suara pun di 2152 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, kecurangan ini sempat dikeluhkan langsung oleh Prabowo dengan menyebut Indonesia layaknya negara totaliter, fasis, dan komunis saat berorasi dalam sidang perdana MK.

Namun, Mahkamah menilai raihan nol suara di sejumlah TPS bukan berarti terjadi kecurangan. Pasalnya, dalam berbagai sengketa pemilu yang pernah ditangani MK, kerap terjadi salah satu pasangan calon mendapatkan suara nol. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, seperti di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara.

“Perolehan suara nol tidak hanya untuk pemohon saja, akan tetapi pihak terkait di suatu TPS juga memperoleh nol suara,” kata Hakim Wahidudin Adams.

  1. Rekomendasi Bawaslu

Prabowo-Hatta mempermasalahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menilai, KPU telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi tersebut guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Namun, MK juga tidak melihat hal ini sebagai suatu bentuk kecurangan, meskipun ada kesalahan prosedur dan administratif yang dilakukan.

Di DKI Jakarta misalnya, menurut Mahkamah Bawaslu tidak cermat dan tidak mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikannya sehingga KPU merasa telah menyelesaikannya dengan hanya melakukan kroscek.

“Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksaan rekomedasi oleh termohon,” ujar Hakim Maria Farida Indriarti.

  1. Rincian di daerah

Terakhir, MK juga merinci kecurangan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang didalilkan Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu sebenarnya mendalilkan seluruh provinsi dalam berkas gugatannya, namun MK memilih lima daerah yang saksinya telah dihadirkan dalam persidangan.

Di Papua misalnya, Prabowo-Hatta menilai sistem noken atau ikat tidak sah menurut hukum. Namun Mahkamah berpendapat penggunaan Noken sah karena sesuai dengan putusan MK sebelumnya dan juga kerap digunakan dalam berbagai pilkada di sana.

“Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim MK Wahidudin Adams.

Di Jawa Tengah, Prabowo-Hatta menuding adanya keterlibatan Gubernur setempat yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo karena yang bersangkutan mengirimkan surat instruksi kepada seluruh lurah. Namun, dalam salinan surat tersebut, Ganjar hanya meminta lurah untuk bersikap netral dan tidak ada perintah untuk memihak Jokowi-JK.

“Dalam persidangan pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tilisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing calon,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Di provinsi tersebut, Mahkamah juga menilai tudingan pemohon yang menyebut KPU menggunakan tinta yang mudah dihapus agar pemilih bisa mencoblos dua kali, tidak terbukti. Mahkamah menilai, pemohon tidak pernah bisa menunjukkan tinta jenis tersebut di persidangan sehingga menganggap tinta semacam itu tidak pernah ada.

Amar Putusan

Sebelum membuat putusan, Mahkamah terlebih dulu membuat konklusi dari setiap pokok-pokok permohonan yang sudah ditolak. Mahkamah menyimpulkan pokok permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum.

“Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

Penulis

 Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta

Logo PKP 45

Inilah Putusan MK yang Mementahkan Gugatan Prabowo
Kamis, 21 Agustus 2014 | 19:12

[JAKARTA] Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung hingga Kamis (21/8) malam. Meskipun belum selesai, arah putusan sembilan hakim konstitusi sudah bisa terlihat.

Kemungkinan besar, MK akan menolak permohonan pasangan Prabowo-Hatta yang disidangkan sejak 6 Agustus lalu. Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi yang mementahkan dalil gugatan Prabowo-Hatta.

1. Pembukaan kotak suara oleh KPU
– pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada penetapan MK dianggap sah
– pembukaan kotak suara memenuhi aspek transparansi karena mengundang saksi dua calon, Bawaslu, dan Kepolisian, serta dibuat berita acara

2. Prabowo-Hatta memperoleh suara nol
– MK menilai, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara nol di 2.152 TPS dengan DPT sebanyak 665.905 suara adalah hal yang wajar
– dalil pemohon bahwa ada intimidasi yang membuat pemilih tidak berani memilih pasangan nomor urut 1 tidak bisa dibuktikan
– pasangan Jokowi-JK juga memperoleh suara nol di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura
– dalam perkara yang diputus MK sebelumnya, baik pilkada maupun pileg, juga ada calon yang memperoleh suara nol

3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
– DPKTb dianggap implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih
– aturan MK mengenai DPKTb belum dicabut, sehingga dianggap sah secara hukum, dengan demikian pemilih yang termasuk dalam DPKTb juga harus dianggap sah secara hukum
– tidak ada bukti bahwa DPKTb dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih sehingga merugikan salah satu pasangan

4. Klaim perolehan suara Prabowo-Hatta
– permohonan kubu Prabowo-Hatta agar MK menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres atas dasar klaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara, dianggap tidak beralasan secara hukum
– MK menilai tidak ada bukti yang meyakinkan, demikian juga tidak ada keterangan saksi yang bisa membuktikan klaim penghitungan suara tersebut

5. Sistem “Noken” di Papua
– penggunaan sistem “Noken” di Papua dianggap sah menurut hukum karena dijamin UUD
– sebelumnya ada putusan MK yang mengizinkan penggunaan sistem “Noken” di beberapa daerah di Papua, dan sudah kerap digunakan saat pilkada, sehingga dianggap relevan digunakan dalam pilpres

6. Rekomendasi Bawaslu tak dilaksanakan KPU
– MK menganggap secara umum rekomendasi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah dilakukan KPU
– ada rekomendasi Bawaslu yang tidak jelas sehingga bisa ditafsirkan berbeda oleh KPU
– rekomendasi Bawaslu di Nias Selatan memang tidak dilaksanakan KPU karena waktunya terdesak oleh jadwal rekapitulasi suara, dan meskipun tidak dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara

Logo Kerabat 45

Gugatan Prabowo Ditolak MK Jadi Sorotan Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia.

Media Tiongkok, South China Morning Post menulis “Indonesia’s constitutional court backs Widodo as Prabowo Subianto’s supporters stage protest” atau “Mahkamah Konstitusi Indonesia Mengukuhkan Widodo Saat massa Prabowo Subianto berunjuk rasa.”

“Hakim MK secara bulat menolak permohonan Prabowo Subianto ketika gas air mata polisi dan meriam air ditembakkan ke para pengunjuk rasa,” tulis South Chiha Morning Post, Kamis (21/8/2014).

Dari belahan Australia, media ABC melaporkan kabar bertajuk “Indonesia’s highest court unanimously upholds Widodo’s presidential win” atau “Pengadilan Tertinggi Indonesia secara Bulat Memperkuat Kemenangan Widodo pada Pilpres”.

“Kemenangan ini membuka jalan bagi Presiden terpilih untuk menjalankan proses selanjutnya, yakni pelantikan di Indonesia pada Oktober,” tulis media negeri kanguru itu.

Lewat artikel bertajuk, “Indonesia court upholds Widodo’s presidential victory”, Kantor Berita Inggris Reuters menuliskan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat.

“Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan yang diajukan pemohon, yang diputuskan sembilan hakim,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, yang dikutip Reuters.

Koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times memberitakan, mantan Jenderal gagal membuktikan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Pak Joko, yang beberapa tahun lalu menjadi Walikota di Jawa Tengah mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen pada pemilihan ketiga yang digelar secara langsung oleh rakyat,” papar The New  York Times.

Baca juga:

‘Terstruktur, Sistematis, dan Masif’ Kubu Prabowo Ditolak MK

Pendapat MK Terkait Kesaksian Novela Nawipa

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

Berita Lainnya

Yusril: Saya sudah menduga MK bakal tolak gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sudah menduga sejak awal bahwa gugatan Prabowo-Hatta bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, permohonan ditolak karena keterbatasan waktu mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut.

“Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian. Waktu yang tersedia bagi Prabowo Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan, sangatlah terbatas,” kata Yusril menanggapi putusan MK, Jumat (22/8).

Yusril mengatakan, sangat sulit mengumpulkan bukti kecurangan pilpres dengan batas waktu yang singkat. Bahkan waktu yang tersedia disamakan dengan batas waktu pengumpulan bukti Pilkada.

“Dengan demikian, MK tak akan pernah mampu memeriksa perkara dengan mendalam. Jadi sesungguhnya, mungkin saja apa yang didalilkan Prabowo Hatta mengandung kebenaran, tapi masalahnya, waktu untuk membuktikannya sangatlah terbatas,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, putusan MK final dan mengikat. “Maka apa boleh buat, semua pihak harus menerimanya sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Yusril ngaku didukung raja dan sultan nyapres di 2014
Yusril diberi keris untuk jalankan amanat raja dan sultan
Yusril dapat gelar bangsawan Sri Narendra Dyah Balitung
Yusril akan terima gelar dari raja dan sultan se-Nusantara
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Jubir Prabowo-Hatta: Silakan Dicek Unimog Itu Punya Prabowo atau Bukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, mempersilakan pihak kepolisian dalam mengusut pemilik tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L yang dibawa massa pendukung Prabowo-Hatta, saat melakukan aksi di Patung Kuda depan gedung Indosat.

“Ya di cek saja. Apa benar itu punya massa Prabowo-Hatta atau bukan,” kata Marwah saat diskusi Konsolidasi Kebangsaan di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).

Dalam aksi damai yang dilakukan pendukung Prabowo-Hatta kemarin, kata Marwah, juga terdapat beberapa orang penyusup yang inggin memperkeruh suasana unjuk rasa.

“Ada yang mengatakan, ada penyusup dan sebagainya, kita kan selalu ingin transparan, sifatnya adil, siapapun itu kalau tidak jelas dan melanggar diperiksa aja,” cetus Marwah.

Marwah pun menilai, tindakan pihak kepolisian pada massa Prabowo-Hatta terlalu berlebihan dan seakan-akan massa akan membuat kericuhan yang membahayakan masyarakat. Padahal kan, selama ini aksi demo dilakukan secara damai.

Saat ini Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jabar menyoal kebenaran plat nomor dari tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L milik massa pendukung Prabowo-Hatta yang disita Polda Metro Jaya.

Adapun, nomor polisi dua Unimog menunjuk daerah Bandung sebagai asal kendaraan, yakni D 8139 DI dan D 8499 TC. Sementara satu Unimog lainnya bernomor polisi Z 8383 BM.

Unimog itu diamankan polisi lantaran saat unjuk rasa siang tadi, tiga Unimog itu diparkir persis di depan pagar kawat berduri yang didirikan polisi di depan Bundaran Patung Kuda, di sekitar kantor Indosat. Pendukung Prabowo-Hatta merangsek melewati kawat berduri menggunakan Unimog tersebut hingga memicu terjadinya kerusuhan.

Baca Juga:

KPU Limpahkan Pengamanan dan Pengawalan Jokowi-JK Kepada Paspampres

Dimyati: PPP Konsisten Ada di Koalisi Merah Putih

Petinggi Demokrat Tepis Recoki Jokowi-JK

21
Aug
14

Kenegarawanan : Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik

Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik
Selasa, 19 Agustus 2014 – 18:29 WIB

Pandji R Hadinoto ITB68

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:
Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik

Pemerintahan Pusat periode 2014-2019 perlu kiranya membentuk Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik Energi dan Pangan periode 2004-2014 menimbang pemberitaan publik seperti (1) http://m.edisinews.com/berita-parrindo-sesalkan-gagalnya-target-lifting-minyak-.html dan (2) http://sinarharapan.co/news/read/140818122/kegagalan-kebijakan-pangan mengingat bahwa sektor Energi dan Pangan adalah terhitung “hajat hidup orang banyak” per Pasal-33 UUD45.

Oleh karena itulah Audit AdHoc ini strategik bagi dinamika pembelajaran/pembenahan politik kebijakan publik Indonesia periode 2014-2019 bahkan rujukan juga bagi periode 2019-2024 yang akan datang dan malahan periode seterusnya sebagai pustaka sejarah politk kebijakan publik Indonesia.

Dapat saja Badan Audit AdHoc ini sertakan berbagai pihak pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pelaku pemerintahan, pemerhati masyarakat, pelaku pasar dlsb guna peroleh hasil yang optimal baik dari sisi kebaikan/kekuatannya maupun dari sisi keburukan/kelemahannya.

Kesemuanya itu tentunya bersemangatkan konstitutif dan konstruktif bagi upaya-upaya peningkatan mutu kenegarabangsaan Indonesia sendiri kedepan.

Salam “Sekali MERDEKA, Tetap MERDEKA !”

Jakarta, 20 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

PARRINDO Sesalkan Gagalnya Target Lifting Minyak
Selasa, 19 Agustus 2014 – 10:12 WIB

 
Logo PARRINDOJakarta – Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) menyesalkan kinerja pemerintah yang gagal dalam mengangkat target lifting minyak. Kegagalan pemeirntah ini sungguh memprihatinkan, karena masalah mendasar adalah tidak ditemukannya cadangan migas baru di Tanah Air itu disebabkan birokrasi dan kebijakan pemerintah terlalu berbelit.

Yakni, untuk pencarian dan eksplorasi melibatkan minimal 60-70 perijinan lewat 300 proses birokrasi yang rumit. Sedangkan dari eksplorasi sampai dengan eksploitasi migas minimal butuh waktu 5-6 tahun.

Lemahnya kebijakan tatakelola eksplorasi dianggap jadi sebab gagalnya target lifting minyak sangat boleh jadi benar sebagai salah satu argumen, namun juga harus dipertimbangkan apakah benar bahwa realisasi praktek produksi “lifting” minyak sekarang di bawah 1 juta barel per hari?

“Hal ini dipertanyakan mengingat mayoritas pengusahaan eksploitasi minyak bumi di Tanah Air dilakukan oleh BUMA (Badan Usaha Milik Asing) sehingga apakah akses pencatatan produksi “lifting” itu secara “real time” tercatat juga di database pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM?” tegas Jurubicara PARRINDO, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Dan sebenarnya, lanjut Pandji, apakah Audit Teknis baik pre-audit maupun post-audit itu telah dilakukan ESDM terhadap kegiatan nyata “lifting” itu sendiri mengingat RAPBN sudah beberapa tahun ini selalu dirancang terbilang kritis dibawah angka 1 juta barel per hari, alias di bawah kebutuhan publik sehingga selalu harus diimbangi dengan pasokan impor, bukan? Dan imbangan pasokan impor inilah diduga penyumbang kritis bagi besaran-besaran yang dikatakan angka-ngka “subsidi” BBM itu.

“Semoga Menteri ESDM dapat menjelaskan ke publik yang kini justru sedang galau dengan langkah-langkah penyesesuaian diri terhadap kebijakan teknis pengendalian pasokan BBM yang kini sedang dilakukan oleh ESDM. Penjelasan kepada publik itu adalah penting memperhatikan bahwa BBM juga “hajat hidup orang banyak” per Pasal 33 UUD45,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mematok target lifting minyak dan gas (migas) hingga 2018 akan terus menurun. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 menargetkan, target lifting minyak 845.000 barel per hari (bph). Angka itu cenderung menurun hingga 2018, yang target lifting minyak Indonesia hanya 700.000-750.000 bph.

Penurunan tersebut diakibatkan banyak hal, seperti sumur ekplorasi yang sudah tua, penurunan kinerja reservoir dari lapangan-lapangan produksi yang ada, belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar, dan berbagai permasalahan klasik lainnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara menyebutkan, permasalahan mendasar dari tidak ditemukannya cadangan migas baru di Tanah Air itu karena birokrasi dan kebijakan pemerintah terlalu berbelit. Ini membuat investor enggan mengeksplorasi migas di Indonesia.

“Migas tergolong investasi yang berisiko tinggi. Kalau gagal, investasi besar untuk menemukan cadangan migas hilang semua. Kalau berhasil, keuntungannya juga besar. Pemerintah kita itu tidak tahu diri. Sudah tidak punya duit untuk eksplorasi, bukannya membantu malah menyulitkan investor melalui kebijakan dan birokrasinya yang sangat rumit,” tutur Marwan saat berbincang dengan SH di Jakarta, Senin (18/8).

Ia menyebutkan, untuk melakukan upaya pencarian dan eksplorasi saja dua tahun yang lalu, setidaknya diperlukan 60-70 macam perizinan dari tingkat daerah hingga pusat, melalui 300 proses birokrasi yang rumit. Hal itu tentu membuat perizinan memakan waktu yang tidak sebentar. Bisa tahunan baru perizinan bisa keluar seluruhnya.

Padahal untuk ekplorasi hingga eksploitasi migas, minimal dibutuhkan waktu 5-6 tahun. Akibatnya hingga kini, proses eksplorasi migas di Indonesia cenderung tidak berkembang dan berakibat produksi minyak dalam negeri terus turun setiap tahun.

Ia mengatakan, saat ini satu-satunya wilayah produksi yang masih diharapkan adalah Blok Cepu. Namun hingga kini, Cepu belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Ia mengutip pernyataan pemerintah yang menyebut, paling lambat Blok Cepu baru mampu berproduksi maksimal pada 2015 atau 2016. “Seharusnya pemerintah mendorong setiap upaya eksplorasi yang dilakukan swasta maupun asing. Kalau memang tidak mau, ya dilarang saja. Tapi, apakah pemerintah punya dana melakukan kegiatan eksplorasi migas? Kalau tidak punya dana, perizinan dan birokasinya dibenahi, jangan seperti sekarang,” ujarnya seperti dilansir Sinar Harapan, Senin (18/8). (ari)

 
BERITA LAINNYA
 

Antara / dok

Ilustrasi.

Impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data impor yang sangat mengejutkan. Dalam kurun 10 tahun, impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat. Tahun 2003, impor produk pertanian US$ 3,34 miliar, namun pada 2013 sudah menyentuh US$ 14,9 miliar.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengatakan, negara mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor produk-produk pertanian dari luar negeri. “Hal ini tentu memprihatinkan. Banyak mata uang dolar yang dikeluarkan untuk membeli produk pertanian dalam negeri,” ucap Adi, pekan lalu.

Ketua Serikat Petani Seluruh Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan, lonjakan drastis impor menjadi warisan masalah kebijakan pangan yang sangat buruk bagi pemerintahan baru. Ia menegaskan, sebagai negara pertanian, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang berpihak ke pertanian, bukan justru mengabaikannya.

“Namun yang terjadi, pemerintah sekarang mewariskan begitu banyak masalah pangan, mulai konflik agraria, penyusutan tenaga kerja pertanian, sampai menurunnya kesejahteraan petani. Ini bentuk kegagalan kebijakan pangan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tutur Henry.

Ia menekankan, pemerintah dalam 10 tahun terakhir sangat mengagungkan kehebatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nyatanya, dalam pertumbuhan itu ada banyak ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.

Apalagi, pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat. Lapangan pekerjaan di bidang pertanian semakin menurun. Pertanian yang berkembang justru bukan tanaman pangan, melainkan pertanian untuk kebutuhan ekspor. “Pemerintah mengorbankan pertanian dengan melaksanakan sistem ekonomi pasar,” ujar Henry.

Impor Beras
Kebijakan pemerintah terbaru adalah memberikan kuota impor beras kepada Bulog sebanyak 500.000 ton. Impor tersebut  akan dipergunakan pemerintah untuk memenuhi stok cadangan beras nasional. Dari kuota tersebut, Perum Bulog telah merealisasikan impor dari Vietnam 50.000 ton, untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri yang mulai naik.

Berdasarkan data, Perum Bulog mendapatkan alokasi 500.000 ton, terdiri atas beras medium dengan tingkat pecah 25 persen sebanyak 300.000 ton dan beras premium dengan tingkat pecah 5 persen sebanyak 200.000 ton.

Impor diberikan karena berdasarkan data BPS, selama semester I/2014 diperkirakan 69,87 juta ton GKG atau menurun 1,41 juta ton atau 1,98 persen dibandingkan pada 2013. Penurunan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 265.310 hektare atau 1,92 persen dan produktivitas 0,03 kuintal per hektare atau 0,06 persen.

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan, stok beras Bulog hingga Juni 2014 mencapai 1,9  juta ton. Ini lebih rendah dari stok yang seharusnya 2 juta ton. Ketahanan stok ini cukup untuk sekitar tujuh bulan ke depan. Menurutnya, posisi stok ini cukup serius memengaruhi harga beras di dalam negeri.

“Posisi ini mirip 2010, harga menjadi tidak stabil. Berdasarkan kondisi ini, tampaknya memang harus impor,” ujar Sutarto.

Menurut Henry, rujukan data untuk impor masih perlu diperdebatkan sebab sering kali terjadi benturan perbedaan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan BPS.  Hal ini dikatakannya menjadi prioritas yang harus diambil pemerintah mendatang untuk mengaudit data pertanian.

“Konsumsi sebenarnya berapa, luas lahan produksi. Ini harus dikerjakan pemerintah baru agar bisa mengambil kebijakan yang lebih baik,” tutur Henry.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan, pihaknya tidak heran dengan data impor yang dilansir BPK. Pemerintah begitu mudah mengeluarkan kebijakan imor setiap kali ada ancaman inflasi.

“Argumen inflasi dipakai sebagai senjata untuk impor. Akibatnya, inflasi pangan dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengimpor sebanyak-banyaknya prouk pertanian,” ucap Winarno.

Keinginan mengimpor dengan meningkatkan produktivitas sudah tidak sama. Petani mundur karena tidak mampu bersaing dengan impor,  terutama dalam harga. Sektor pertanian tergerus karena modal, akses kredit, teknologi yang terbatas, serta musim yang bersifat anomali. “Pertanian bukan lagi sumber kesejahteraan bagi petani,” katanya.

Ia mengingatkan, jika pemerintah membiarkan kondisi ini, pertanian akan lenyap. Winarno menyebutkan. tanda-tanda semakin hilangnya pertanian makin nyata, terlihat  dari pengenaan PPN untuk produk-produk pertanian. “Bagaimana mungkin produk pertanian segar, seperti tomat, wortel, sayur-sayuran dikenai PPN? Saya tidak habis pikir,” tutur Winarno.  

Data BPS memaparkan, lonjakan impor tersebut karena tidak sebandingnya produktivitas dibandingkan kebutuhan konsumsi. Ironisnya, luas lahan pertanian menurun hingga 5 juta hektar lebih, menurun 16,32 persen dari 2003. Tercatat seluas 31,2 juta hektare pada 2003 menjadi 26 juta hektare pada 2013.  

Upaya peningkatan produktivitas pertanian di dalam negeri juga tidak diimbangi pola konsumsi masyarakat yang semakin cenderung impor. “Pemerintah seharusnya gencar mempromosikan produk pertanian dalam negeri, baik di toko-toko ritel maupun lainnya. Jadi, selera masyarakat akan kembali beralih mengonsumsi produk pertanian dalam negeri,” ujar Bustanul.

Adalah menjadi tantangan, mengembalikan kepercayaan petani untuk kembali yakin pertanian adalah sumber kesejahteraan. Untuk ini, diperlukan kebijakan yang mengembalikan kedaulatan pangan. Mau impor selamanya?

Sumber : Sinar Harapan

Kurangi Mobilitas Berarti Hemat Energi
Senin, 18 Agustus 2014 – 10:12 WIB

58401-panji-708666Suara Pembaca:

Kurangi Mobilitas Berarti Hemat Energi

Pengendalian Subsidi BBM, SBY Wariskan Beban [Bisnis Indonesia 18Aug14] sungguh memprihatinkan. Namun begitu, upaya-upaya mengurangi mobilitas orang per kendaraan pribadi seharusnya masih dapat dilakukan seperti: Pertama, Karyawan/pegawai pemobil/pemotor komuter baiknya bertempat tinggal di sekitar kantornya dan bahkan kantornya yang menyediakan pondokan kalau bisa di lokasi kantor di hari kerja Senin-Kamis, semacam RuKan (Rumah Kantor) bertingkat banyak.

Kedua, Guru/Siswa dan Dosen/Mahasiswa pemobil/pemotor diasramakan di lokasi sekolah/kampusnya. Ketiga, Pemerintah sediakan fasilitas sosial seperti kimedsos (kios media sosial) atau warnet-warnet plat merah terutama di perbatasan kota. Keempat, Pemerintah sediakan fasilitas sosial seperti tempat parkir mobil dan motor di seputar stasiun kereta api dan terminal bis kota, terutama di perbatasan kota.

Kelima, Perbanyak Kantor-kantor Pusat tersebar di perbatasan kota dan perbanyak Kantor-kantor Bergerak di pusat-pusat Kota. Keenam, Kurangi peran struktural kota seperti Jakarta ini dari kegiatan-kegiatan terpusat dan perbanyak kerja-kerja jaringan fungsional tersebar ke daerah-daerah pendukung di seputar Jakarta. Ketujuh, Perbanyak jaringan wifi kota.

Pada intinya, pengurangan mobilitas orang baik pemobil maupun pemotor berarti juga pengurangan konsumsi BBM berujung akan dapat menyumbangkan perbaikan neraca pembiayaan BBM lebih berimbang.

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 
BERITA LAINNYA

http://edisinews.com/berita-parrindo-sesalkan-gagalnya-target-lifting-minyak-.html#ixzz3AzrWfcZf


http://m.edisinews.com/berita-badan-audit-adhoc-kebijakan-publik.html#ixzz3Azqrye8R

21
Aug
14

Kerakyatan : Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia

 
People Power

Sosialisme-kerakyatan bisa diterapkan di Indonesia.

Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, disambut antusias oleh para pendukungnya. Hal tersebut bisa dipandang sebagai bentuk kerinduan terhadap pemimpin yang pro rakyat.

Satu hal yang banyak diapresiasi adalah upayanya membangun koalisi berbasis kerja sama (program), bukan bagi-bagi kursi. Meski, tentu saja, belum sepenuhnya mengacu kepada kesepakatan bersama terkait ideologi dalam strategi pembangunan bangsa ini.

Penyebabnya ada dua hal. Pertama, selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, “pembangunan” menjadi panglima. Ideologi yang dianggap “kekiri-kirian” apalagi “kiri” menjadi hal yang tabu.

Tak heran Pancasila yang sebenarnya memiliki sila “kekirian”, misalnya keadilan sosial, meski diwajibkan menjadi asas tunggal, sebenarnya telah menjadi sekadar materi hafalan atau bahkan alat represi ketika kelompok yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto dituduh sebagai tidak pancasilais.

Kedua, berbarengan dengan berakhirnya konflik antara Barat dan Timur, dua orientasi utama pembangunan yang berangkat dari paradigma modernisasi dan dependensia, seakan dicampakkan ke tong sampah sejarah ideologi. Paling tidak, terdapat empat penyebab krisis ideologi pembangunan.

Sebagai teori, baik modernisasi maupun dependensia, tidak merasa perlu menganalisis diferensiasi dalam istilah “Negara Berkembang”. Kedua, meskipun beberapa kali sempat dilanda krisis, tetapi menanjaknya Korea Selatan empat dekade terakhir, menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dengan negara-negara industri maju, misalnya, tidak dapat diterangkan dengan berbagai teori yang ada.

Menurut teori dependensia, pengintergrasian sebuah negara ke dalam pasar dunia, hanya akan “memicu keterbelakangan”. Ternyata, meski ditandai berbagai hal negatif, seperti relatif rendahnya gaji buruh dan berbagai perusakan lingkungan hidup pada awal perkembangannya, Korea Selatan telah menghasilkan berbagai kemajuan signifikan.

Sebuah fenomena yang juga tidak bisa diterangkan oleh teori modernisasi, yang pada awalnya menyebut “Etika Konfusius” sebagai penyebab keterbelakangan, lalu setelah mengamati keberhasilan beberapa negara Asia Timur, berbalik menyebut etika tersebut sebagai prasyarat keberhasilan.

Hal yang sama juga terjadi terhadap asumsi ekonomi pembangunan klasik, yang awalnya, mempropagandakan reduksi peran negara berdampak positif bagi pembangunan, untuk kemudian menyebut intervensi negara sebagai prasyarat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi inilah penyebab ketiga dari krisis teori pembangunan. Sangat lama, semua sepakat tentang tujuan mengejar ketertinggalan dalam proses industrialisasi. Perdebatan hanya tentang “jalan yang tepat” menuju tujuan tersebut, yaitu antara paham sosialisme dalam tradisi Marx dengan paham neo-klasik menurut Adam Smith.

Berbagai tampilan krisis ekologi menunjukkan dengan jelas tentang keterbatasan model pembangunan industrial dan upaya mencontohnya oleh semua negara di muka Bumi. Penyebab keempat kegagalan teori adalah kandasnya segala bentuk utopia dan model berbagai teori pembangunan tersebut di atas.

Pada sisi teori, berbagai perkembangan tersebut telah menyebabkan melemahnya aspek dogmatik yang tadinya mewarnai perdebatan sepanjang tahun 1970-an. Saat ini, selain para ekonom neo-klasik dengan kepercayaan buta kepada pasar yang diyakini mampu mengatur segala-galanya, nyaris tiada seorang pun yang mengaku memegang kebenaran mutlak.

Jalan Tengah
Dalam membicarakan tatanan sosial-politik yang ideal, sering hadir kerinduan untuk menemukan “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme. Bangsa ini pun pernah mencoba mencari jalan yang sesuai kondisi sosial-budaya, termasuk kepercayaan penduduknya.

Pertanyaannya, apa mungkin ada “jalan tengah versi Indonesia” dan, bukan nantinya, hanya sinkretisme paksaan dua isme yang bertolak-belakang, sehingga dampaknya seakan mencampur minyak dan air?

Pertanyaan yang lebih konkret ialah, perlukah sosialisme Indonesia? Jawaban mudahnya, perlu, agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis sosial yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan politis demokratis yang menjadi persyaratan bagi berfungsinya sebuah ekonomi pasar dalam konteks Indonesia.

Di negara-negara kapitalis modern yang maju, telah berlaku demokrasi politik, meski masih banyak yang belum berhasil menciptakan demokrasi sosial-ekonomi.

Pencapaian demokrasi politik, secara historis tentu saja sangat penting, tetapi itu kurang lengkap. Ia sekadar merupakan demokrasi perwakilan yang pasif, di mana sebagian besar rakyat memilih orang lain untuk mewakili kepentingan mereka. Ekonomi tetap terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat.

Eksperimen sosialisme (tepatnya komunisme) negara-negara Blok Timur telah gagal. Tidak adanya demokrasi politik mengakibatkan krisis politik yang berujung pada tumbangnya Uni Soviet dan Blok Timur secara keseluruhan.

Tidak adanya demokrasi politik-ekonomi di negara-negara komunis waktu itu, dikemas dalam konteks full employment yang dipaksakan dengan akibat terjadinya stagnasi dan inefisiensi ekonomi serta lemahnya disiplin kerja.

Ketidakpuasan atas dua isme tersebut, memicu pencarian alternatif. Secara teoretis, hal itu telah memunculkan berbagai aliran sosialisme. Sosialisme-demokratis adalah salah satu bentuk sosialisme yang mengupayakan “Negara Kesejahteraan”, seperti yang berkembang di beberapa negara industri maju, seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia.

Selain itu, kita pernah mendengar berbagai genre sosialisme, seperti sosialisme-non-Marxis, sosialisme-science-movement, sosialisme-utopis, dan sebagainya. Di negeri ini, kita pun pernah mendengar sosialisme-religius, yang merupakan pemikiran kelompok beragama untuk memberikan warna agamis dalam ideologi, yang diyakini mempromosikan keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sosialisme Indonesia
Dalam catatan sejarah Indonesia, terdapat empat partai politik yang pernah menyandang kata “sosialis” sebagai nama dan ideologi resmi partainya. Partai-partai itu adalah Partai Sosialis yang diketuai Amir Syarifuddin, Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan dan diketuai oleh Sutan Sjahrir. Kemudian ada Partai Sosialis yang merupakan fusi dari kedua partai tersebut.

Partai inilah yang sejak November 1945 menguasai kabinet Republik Indonesia sampai dengan pertengahan 1947, ketika terjadi keretakan antara kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin. Sjahrir lalu membentuk partai baru yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) awal 1948 dan bertahan sampai 1960, ketika dibubarkan Soekarno.

Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, kita mengenal sederatan tokoh, termasuk Soekarno dan Hatta, yang berkeyakinan membangun masyarakat dan negeri ini atas prinsip-prinsip sosialis.

Namun, di antara tokoh-tokoh tersebut, barangkali bisa dikemukakan bahwa hanya Sjahrir  yang paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangannya. Ia bukan saja telah mendirikan partai politik (PSI) untuk mewujudkan keyakinan itu, melainkan jauh sebelum itu ia telah memikirkan secara mendalam tentang paham sosialisme apa yang paling cocok buat Indonesia.

Sjahrir dengan tegas membedakan paham sosialisme yang hendak diperjuangkannya di Indonesia dengan sosialisme yang terdapat di Eropa Barat, maupun sosialisme yang ditawarkan pihak komunis.

Pergumulannya atas paham-paham sosialisme di Eropa Barat dan kekhawatirannya akan komunisme yang totaliter, telah membawanya pada satu pemikirannya tentang sosialisme yang sesuai bagi Indonesia, yaitu sosialisme-kerakyatan. Bagi Sjahrir, perkataan kerakyatan adalah suatu penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme seperti dipahaminya, selamanya menjunjung tinggi dasar persamaan derajat manusia.

Dalam catatan sejarah diketahui cita-cita sosialisme-kerakyatan dari Sjahrir ini tidak berhasil diwujudkan sebagaimana diharapkan. Namun, ketidakberhasilan ini barangkali bukan semata-mata karena Sjahrir tergeser dari panggung politik atau karena PSI dibubarkan. Sosialisme, apa pun namanya, hanyalah suatu paham, suatu cita-cita yang masih berada di tingkat konsepsi.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia harus dibuat operasional dan harus didukung seperangkat institusi dan mekanisme-mekanisme tertentu. Ini memang bukan hal yang mudah. Namun, tanpa itu ia hanya akan berhenti pada himbauan-himbauan moral atau etis, namun tidak membawa perubahan apa-apa.

Beberapa aksi dan kebijakan konkret Jokowi yang dilakukan untuk mengangkat derajat kaum papa, bila bersandar pada konsep para pemimpin-pemikir seperti Sjahrir, Soekarno, dan Hatta untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan terbaru di negeri ini, bisa menjadi bagian penting dalam pencarian tersebut yang bermuara pada terbentuknya (jalan bagi) Sosialisme Indonesia.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif IDe (Institute for Democracy Education); Ketua Badan Pengurus IGJ (Indonesia for Global Justice).

Sumber : Sinar Harapan

16
Aug
14

Kenegarawanan : BaMus Nasionalis Pancasila 45

Logo NasPan45
 
BaMus Nasionalis Pancasila 45

Jumat, 15 Agustus 2014 – 10:25 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

BaMus Nasionalis Pancasila 45

Menyambut peringatan hari ulang tahun ke 69 Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, maka Kaum Nasionalis Pancasila 45 disingkat NasPan45 membentuk Badan Musyawarah (BaMus) Nasionalis Pancasila 45 yang kini beranggotakan tokoh-tokoh senior penggiat Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia yaitu Pandji R Hadinoto, Ki Bondan Kasiman, Erwin Broto Amidarmo, Regina Oesman, Badjoeri Widagdo.

BaMus NasPan45 bervisi Pembukaan UUD45 dan bermisi pembudayaan 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 dengan seruan Kebangsaan yaitu Salam 5 Jari, Salam Pancasila sebagai terapi penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana telah dirintis oleh Mpu Tantular sejak tahun 721 melalui sesanti Bhinneka Tunggal Ika seperti yang melekat tercengkeram oleh kedua kaki Garuda Pancasila, lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandji R Hadinoto

Ketua BaMus Nasionalis Pancasila 45

 
BERITA LAINNYA
 
Berita Terkini
Jumat, 15 Agustus 2014 23:26 WIB
Enam Bulan untuk Atasi Virus Ebola
Jumat, 15 Agustus 2014 22:41 WIB
Juventus Ultimatum Manchester United
Jumat, 15 Agustus 2014 21:03 WIB
SBY Mengaku Bisa Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Jumat, 15 Agustus 2014 19:47 WIB
Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang
 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-bamus-nasionalis-pancasila-45.html#ixzz3AYpCjcOZ

 Utopia Negara Kemerdekaan nan Pluralis
 

Share 

SH / dok

Ilustrasi.

Kemerdekaan itu bisa menyatukan pluralisme yang ada.

Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.

Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.

Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.

Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa—dalam keanekaragaman—ini tetap memiliki keinginan hidup bersama—dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?

Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.

Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.

Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.

Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.

Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.

Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.

Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.

Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.

Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.

Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.

Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.

Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?

Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.

Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.

Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.

Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.

*Penulis adalah Direktur Social Developoment Center.

Sumber : Sinar Harapan

 

Editorial – Opini

  • Sekitar Proklamasi

    Persatuan yang diwarnai kesadaran kebangsaan jauh lebih penting.
  • ISIS dan Utopia “Khilafah”

    Eksistensi ISIS cenderung meluas.
  • ISIS dan Islam Republikan

    Negara memang menjadi instrumen utama, tetapi bukan ranah utama agama.
  • Menuju Kejayaan Indonesia

    Indonesia belum juga bisa lepas dari penjajahan.
  • Merdeka

    Pijakan kita adalah Pancasila dan konstitusi.
 
 
 
08
Aug
14

IpTek : Mengenali Arus Pembawa Ikan

Mengenali Arus Pembawa Ikan

Kamis, 7 Agustus 2014 | 08:00 WIB
Kompas Infografis: Mengenali Arus Pembawa Ikan
Oleh:
PENELITIAN untuk mencari daerah-daerah ”panen ikan” telah banyak dilakukan berbagai pihak. Salah satu caranya, mencari keterkaitan antara arus atau gelombang di dekat pantai dan tingkat kesuburan daerah tangkapan ikan. Dengan mengetahui keterkaitan itu, bisa diketahui pula di mana dan kapan ikan bakal berlimpah.Jika masyarakat nelayan punya informasi itu, diharapkan nelayan bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nilai ekonomi yang dinikmati pun akan meningkat.

Fadli Syamsudin, Peneliti Utama Bidang Oseanografi BPPT, menjelaskan korelasi berbagai arus di pantai selatan Jawa beberapa waktu lalu. ”Pulau Jawa amat penting karena di sana bertemu berbagai arus mainstream. Pada pertemuan arus itu banyak terdapat zat hara sehingga banyak ikan,” ujar dia.

Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa terdapat banyak arus dan gelombang yang melintas. Baik yang sifatnya musiman, tengah musiman, atau yang merupakan arus global. Di sana juga terdapat rezim gelombang Kelvin Samudra India (IOKW) yang memiliki karakter khusus.

”Di selatan Jawa, gelombang Kelvin merambat sepanjang pantai dari barat ke timur. Karakter gelombang ini, di belahan bumi selatan, garis pantai berada di sebelah kiri gelombang,” kata Fadli.

Arus selatan

Selain itu juga terdapat Arus Selatan Jawa (SJC) yang melintas sepanjang tahun. Arus SJC berganti-ganti dari timur ke barat atau sebaliknya sesuai angin musim. Arus SJC yang baru saja melintasi Laut Tiongkok Selatan dan Samudra India akan membawa banyak uap air sehingga banyak hujan di Indonesia.

Arus tersebut, tambah Fadli, terperangkap di pantai, di dalam Radius Rossby. Radius Rossby adalah jarak yang terkait dengan kecepatan dan panjang gelombang Rossby—gelombang yang terjadi karena pengaruh kemiringan pantai. Arus ini berada pada jarak 120 kilometer-160 kilometer.

Fadli mengatakan, ”Ukuran Radius Rossby berbeda-beda pada setiap perairan.” Di selatan Pulau Jawa, Radius Rossby jaraknya 180-200 kilometer dari pantai.

Pada saat musim barat, kata dia, tinggi paras laut lebih tinggi daripada muka air laut di daerah lepas pantai. Adapun perputaran arus global yang seperti ban berjalan mengelilingi bumi dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Atlantik, Samudra Indonesia, dan kembali ke Samudra Pasifik.

Selain itu, Indonesia juga dilalui Arus Lintas Indonesia (Arlindo atau Indonesian Throughflow/ITF) yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra India. Arus ini membawa massa air hangat dari Pasifik melalui Indonesia ke Samudra India.

Berdasarkan penelitian (Gordon, 1986), ITF berperan penting dalam sirkulasi termohalin. Massa air yang ada di kedalaman Laut Atlantik naik (upwelling) dan menjadi hangat di Pasifik, lalu berjalan kembali ke Atlantik.

Di selatan Pulau Jawa juga banyak fenomena akibat interaksi lautan-atmosfer. Fenomena musiman, antarmusim, dan fenomena dengan periode lebih panjang seperti El Nino (El Nino Southern Oscillation/ENSO) amat berdampak terhadap transportasi laut dan perikanan tangkap.
Proses fisik

Proses terjadinya arus dan gelombang demikian kompleks. Proses tersebut melibatkan dinamika atmosfer dan lautan yang amat bergantung pada faktor-faktor temperatur, interaksi laut-daratan, massa air laut, topografi dasar laut, dan angin.

Untuk melihat sebaran ikan, proses fisik menjadi sesuatu yang dominan. Ikan biasa berada di perairan yang hangat, banyak zat hara sebagai makanan mereka. Kedua hal tersebut muncul sejalan dengan beberapa fenomena oseanologi. ”Ikan amat sensitif terhadap perubahan iklim (tahunan),” ujar Fadli.

Penelitian yang dilakukan di Pasifik, mengamati terjadinya fenomena ENSO. Pada saat terjadi El Nino, kolam panas di utara Papua dari barat bergeser ke Laut Pasifik di timur. Kekosongan akibat pergeseran tersebut diisi oleh massa air dengan suhu lebih rendah, massa air dari bawah bergerak ke atas. Kedalaman massa air panas ini sekitar 300 meter.

Upwelling yang terjadi membawa lapisan termoklin—batas antara massa air hangat dan massa air dingin—naik. Pada lapisan tersebut banyak terdapat zat hara. ”Karena banyak zat hara, di sana banyak berkumpul ikan. Maka, saat terjadi El Nino banyak ikan,” kata Fadli.

Pada saat terjadi fenomena El Nino, di Samudra India terjadi Indian-Ocean Dipole (IOD) positif yang ditandai dengan berpindahnya massa air dari timur ke barat. Massa air ini membawa banyak ikan. Saat melewati selatan Jawa, ”Ada gelombang Kelvin yang membawanya dari barat ke timur,” ujar Fadli.

Gelombang Kelvin ditimbulkan angin pasat dari barat ke timur yang bertiup kuat, ”Gelombang Kelvin menyeret kolam panas yang diikuti upwelling yang membawa banyak ikan,” katanya.

Secara umum, ikan tidak menyukai suhu tinggi. Sebaliknya, ketika terjadi IOD negatif yang bersamaan dengan La Nina, ikan tidak banyak.

Penelitian tentang arus dan gelombang memang amat penting untuk perikanan tangkap, terutama bagi nelayan nontradisional. Namun, selain penelitian tentang fenomena ENSO- IOD dan pengaruhnya terhadap upwelling, beragam gelombang dan arus pembawa massa air, juga dibutuhkan penelitian lain. ”Penelitian akan perilaku ikan amat penting karena setiap jenis memiliki pola migrasi berbeda,” ujar Kunarso dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro pada sebuah diskusi.


08
Aug
14

PEMILU : KPU Tanya Hitungan PilPres Versi Prabowo

Logo Garuda Merah Putih

Di sidang MK, KPU pertanyakan penghitungan pilpres versi Prabowo

MERDEKA.COM. Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan seluruh bukti-bukti yang dijadikan dalil oleh pemohon untuk menggugat hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mereka, dalil-dalil yang digunakan tidak kuat.

“Tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan penghitungan suara,” kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan tanggapan atas materi gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sidang di MK, Jumat (8/8).

Dalam materi gugatan, kubu Prabowo-Hatta juga tidak melampirkan penghitungan suara secara berjenjang seperti yang dilakukan KPU yaitu mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Namun yang dilakukan oleh pemohon hanya melampirkan penghitungan lewat KPU provinsi.

KPU juga mempertanyakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon sehingga terjadi perbedaan antara yang dilakukan oleh KPU dengan pemohon. Seperti diketahui, hasil rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Hatta 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Jokowi-JK 70.997.85 suara (53,15 persen). Sedangkan versi penghitungan kubu pemohon; Prabowo-Hatta 67.139.153 suara (50,25%), sementara pasangan Jokowi-JK meraih 66.435.124 (49,74%).

“Penghitungan suara ini tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas rekapitulasinya,” ujarnya.

Karena itu, KPU meminta agar MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. “Mahkamah agar dalam putusannya tidak dapat menerima gugatan pemohon,” harapnya.

Berita Lainnya

Sejumlah advokat cegah Todung dkk masuk ranah gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi Penegak Advokat Indonesia menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Kedatangan mereka guna melawan kubu Todung Mulya Lubis yang menginginkan ikut serta sebagai pihak terkait, dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Kita ini merasa untuk menegakkan hukum, jadi kita semua ini dari aliansi penegak advokat Indonesia. Jadi kami ini datang ke sini karena kemarin membaca bahwa Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, mengaku sebagai pihak Independen. Kemudian dia membawa nama advokat, kami merasa bahwa advokat tidak ada kepentingannya dalam sidang MK ini. Kami merasa tercemar dengan kejadian ini,” kata perwakilan aliansi advokat Hendrik Jehaman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

Hendrik menjelaskan, di dalam aturan pemilu itu tidak ada komunitas advokat di dalamnya. Tetapi yang ada ialah hak konstitusi itu perorangan pribadi warga negara.

“Tapi dia (Todung) membawa nama advokat, kami merasa keberatan itu yang pertama dan siapapun dia kalau membawa nama advokat itu kami keberatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hendrik, Todung sudah dipecat sebagai advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 2008 silam. Maka itu, Todung sudah ilegal.

“Dia dipecat 16 Mei 2008 karena pelanggaran kode etik. Sebenarnya sudah ilegal menamakan dirinya tergabung dalam KAUD koalisi advokat untuk demokrasi. Dia menamakan diri advokat, padahal dia sudah dipecat dan ilegal karena terhitung dari 2008,” terangnya.

Sebelumnya, belasan pengacara yang mengatasnamakan koalisi advokat untuk demokrasi (KAUD) mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam PHPU kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari para advokat, konsultan dan sarjana hukum.

“Kami ini adalah sekumpulan advokat, warganegara Indonesia yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden tanggal 9 juli lalu,” ujar perwakila KAUD, Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8).

Todung menambahkan, tujuan KAUD mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2014, guna meminta MK menolak permohonan gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Sebab, pihaknya merasa aneh atas gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

“Kita rasional aja, enggak mungkin permohonan Prabowo-Hatta bisa dibuktikan. Mustahil 8 juta suara itu curang. 8 Juta suara itu di TPS yang mana? Siapa aja yang dianggap memilih dua kali?,” ujarnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya


Blog Stats

  • 2,138,499 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers