Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



16
Oct
16

Konstitusi : Pro Adendum UUD 1945 Tolak Amandemen UUD 2002

garudapancasila_merahputih

Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945 Asli

Oleh : Advokat M. Taufik Budiman, SH.*

Disampaikan dalam Diskusi Publik “ Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945  Asli “

Yang diselenggarakan oleh “ Angkatan Muda Samudra Raya (AMARA) “ Jakarta

di Jakarta, 07 Oktober 2016

PENGANTAR

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, setidaknya sudah pernah berlaku 4 (empat) UUD atau Kostitusi yaitu :

  1. UUD 1945 yang diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945
  2. Konstusi RIS yang diberlakukan tanggal 19 Desember 1949
  3. UUD Sementara 1950, yang diberlakukan tanggal 17 Agutus 1950
  4. UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengna Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. UUD 1945 dengan Perubahan Pertama yang diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999
  6. UUD 1945 dengan Perubahan Ketiga yang diberlakukan pada tanggal 9 Nopember 2001
  7. UUD 1945 dengan empat kali Perubahan yang diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam UUD tersebut, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, semua proses kehidupan bernegara ini diatur dan dipandu serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. (proses adalah lebih dipentingkan dari pada hasil)

Kemudian dalam Tap MPRS No. : XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. III/MPR/2000  dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki / tata urutan perundangan di republik ini.

Perubahan UUD 1945

Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.

Bahwa pasal 37 UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu berbunyi :

  1. Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Sedangkan pasal 3 UUD 1945 menyatakan : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara “.

Bahwa berdasarkan ketentuan itu, MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mengubah bermakna membuat sesuatu yang baru, sedangkan menetapkan bermakna menyatakan keberlakuan UUD tersebut. (lihat KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Bahwa sebagai salah satu buah dari reformasi 1998, proses perubahan atas UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali, selama periode / masa bhakti MPR RI tahun 1999 – 2004, yaitu pada :

Sistematika UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Tidak ada Penjelasan atas UUD tersebut.

Namun sebutannya dibuat tetap sama : Pembukaan, Bab I – XVI, Pasal 1 – 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Ada Bab VII, Bab VIIA, VIIB ; ada Bab VIII, Bab VIIIA ; ada Bab IX, Bab IXA, ada Bab X dan Bab XA. Namun tidak ada Bab IV (dihapus).

  • Perubahan Pertama dalam SU MPR 1999, disahkan dan diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan sebanyak 9 pasal (15 diktum)
  • Perubahan Kedua    dalam ST MPR 2000, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000  dan (baru) diberlakukan pada tangal 10 Agusus 2002, perubahan sebanyak 24  pasal (59 diktum)
  • Perubahan Ketiga     dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 9 Nopember 2001, perubahan  sebanyak 19 pasal (68 diktum)
  • Perubahan Keempat dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 10 Agustus 2002, perubahan sebanyak 17 pasal (29 diktum)

Hanya tersisa 8 pasal  yang substansi   dan redaksinya tidak diubah. Pasal-pasal tersebut adalah:

  1. Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar;
  2. Pasal 10 tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
  3. Pasal 12 tentang kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya;
  4. Pasal 22 tentang kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (namun ada penambahan pasal 22A, 22B, 22C, 22D, 22E)
  5. Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; (ada penambahan pasal 25A tentang  Wilayah Negara)
  6. Pasal 29 tentang Agama.
  7. Pasal 35 tentang Bendera
  8. Pasal 36 tentang Bahasa (ditambahkan dengan pasal 36A, 36B, 36C.

Sedangkan pasal-pasal yang diubah dan ditambah dengan pasal-pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C, D, dan seterusnya beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama. Dengan hanya tersisa 8 pasal yang asli (10.9%) dan adanya 65 pasal baru (89.1%) dari UUD 1945 Hasil Amandemen, patut dipersoalkan bahwa MPR telah mengganti konstitusi lama dengan yang baru, dan bukan menyempurnakan UUD 1945 yang seharusnya sesuai dan berdasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang Asli.

Sistematika Perubahan UUD 1945 yang Ngawur

  1. Tidak Ada Bab IV (karena dihapus), jadi dari Bab III loncak ke Ban V
  2. Bab IX Kekuasaan Kehakiman : Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; tidak sinkron dengan Bab IXA – pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

Ya. MPR periode 1999-2004 telah mengubah dan mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru…

Konstitusi Palsu

Selain kehidupan ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya yang kita rasakan akhir-akhir ini akibat diberlakukannya hasil amandemen UUD 1945, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh LBH Solidarias Indonesia, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa proses perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004 adalah tindakan yang gegabah, terburu-buru, tidak hati-hati dan cenderung manipulatif, atau setidak-tidaknya tidak cermat dan tidak taat azas.

MPR RI yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1999, dalam Sidang Umum pada bulan Oktober 1999, pada awal telah berlaku tertib dan taat azas, dengan menetapkan Tap MPR No. II tahun 1999 tentang Tata Tertib MPR RI dan Tap MPR No. IV tentang GBHN 1999-2004.

Dalam Tata Tertib MPR itu disebutkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR adalah dalam 2 bentuk, yaitu :

  1. Keputusan MPR, yang berlaku mengikat kedalam /untuk internal MPR. dan,
  2. Ketetapan MPR (disebut juga Tap MPR) yang berlaku dan mengkat kedalam dan keluar MPR, berlaku bagi seluruh bagsa Indonesia. Baik Keputuan dan Ketetapan itu secara administrasi harus diberi nomor.

Ya produk hukum berlabel “ Perubahan Pertama atas UUD 1945” yang diberlakukan seolah-olah sebagai Tap MPR, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal hari itu, namun tidak diberi nomor Tap.

Selanjutya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, selain menetapkan Tap MPR No. III tahun 2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, MPR telah menetapkan Perubahan Kedua atas UUD 1945. Namun anehnya Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan mengubah / menambah sebanyak 24 pasal itu, tidak langsung dinyatakan berlaku. MPR nampaknya lupa untuk memberlakukan perubahan kedua itu, baru kemudian pada Sidang Tahunan tahun 2002, MPR teringat untuk memberlakuannya. Namun UU dan peraturan pelaksana terkait perubahan 24 pasal (termasuk pasal-pasal tentang Pemerintah Daerah cq. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B) itu sudah dibuat dan diberlakukan sejak tahun 2000 – 2002.

Contoh Implikasi Hukum :

  1. UU No. 27 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Kepulau Bangka Belitung, disahkan pada 7 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945
  2. UU No. 38 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Gorotalo, disahkan pada 22 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945.

Pada saat UU Pembentukan ke 2 Provinsi tersebut diundangkan, Perubahan Kedua atas UUD 1945 (termasuk perubahan tentang pasal 18, 18A, 18B) belum berlaku, sehingga secara yuridis formal, pencantuman pasal 18, 18A dan pasal 18B dalam konsideran ke-2 UU tersebut, menyebabkan UU tersebut menjadi tidak sah. Atau dengan kata pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Goronalo itu dapat dikatakan ilegal.

Mungkin bagi sebagian kalangan masih menjadi berdebatan, namun berdasarkan kajian, kami berkeyakinan bahwa sebenarnya dalam UUD 1945 antara Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 adalah  merupakan bagian yang terpisah, sehingga harus dimaknai kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD yang diberikan oleh pasal 37 dan pasal 3 UUD 1945 adalah untuk mengubah batang tubuh UUD 1945 saja, tidak termasuk Pembukaan yanag berisi cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dan Pancasila.

Namun dalam proses amandemen ke-4 tahun 2002, MPR telah mengubah / menambah Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa UUD 1945 itu terdiri dan Pembkaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, ada peluang pada masa / periode berikutnya, Pembukaan UUD 1945 itu bisa diubah oleh MPR.

Selain itu, dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN, sama sekali tidak memuat haluan negara ini dalak periode 1999-2004 akan mengubah UUD, tidak juga memuat rencana negara itu mebentuk lembaga semacam OJK atau lembaga tinggi negara dan lembaga hukum baru bernama MK ataupan KY. Lantas apa dasar jika MPR secara sengaja melanggar Ketetapannya sendiri dengan melakukan perubahan atas UUD 1945 ?

Kami #gagalpaham. Bagi LBH Solidaritas Indonesia, tindakan MPR itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang (dengan melihat fakta kehidupan bernegara saat ini) telah sangat merugikan kami selaku rakyat Indonesia. Dan sudah sepatutnya Perubahan UUD 1945 itu untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Diluar itu semua, tiba-tiba kami terhentak kaget ketika membaca Ketetapan MPR RI, tanggal 10 Agustus 2002, yang bunyinya seperti ini :

PERUBAHAN KEEMPAT

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  1. penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “ Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”;
  1. pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat

Dst…

Mengapa kami terhentak kaget ? Karena sebagai seorang praktisi hukum, saya sangat dekat dengan pasal-pasal dalam KUHP, utamanya yang sering disebut pasal tipu-gelap, dokpal dan sejenisnya, memandang perbuatan itu adalah merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

Pasal 263 dan pasal 264  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi :

Pasal 263 KUHP:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Mengapa itu dikaitkan dengan pasal tentang tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan surat dan /atau pemalsuan akta otentik ?

Coba bacalah ulang kalimat pada huruf (a) Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut diatas, cermati, apa maknanya. Sejak perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 itu, kita negara Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) UUD 1945. Pertama, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang kedua adalah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002. Jelas ?

Begini logika dan konstruksi berpikirnya :

  1. Jika ada 2 produk hukum yang sama, pasti salah satu dari keduanya adalah palsu.
  2. Jika suatu produk sudah dirubah, pasti bukan asli
  3. Jika produk itu sama, maka produk yang belakangan dibuat pasti adalah merupakan produk tiruan / palsu.

JALAN KELUAR

Menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002 adalah Konsitusi Palsu ? Jawaban kami adalah YA.

Lantas, apakah kemudian segala produk hukum yang dihasilkan / dibuat berdasarkan UUD 1945 Palsu itu adalah merupkan produk hukum yang tidak sah dan palsu juga ? Bagaimana dengan akibat hukumnya ?

Jawabannya adalah Ya, untuk dikatakan bahwa produk hukum turunan dari UUD 1945 Palsu itu juga menjadi tidak sah. Namun keberlakuannya tidak serta merta menjadi batal dengan segala akibat hukumnya.

Segala UU dan peraturan pelaksana turunan dari UUD 1945 Palsu itu masih tetap ada dan berlaku sepanjang UUD 1945 Palsu itu belum dibatalkan dan belum dinyatakan tidak berlaku, dan sepajang segala peraturan tersebut belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pula. Artiya semua yang sudah ada tetap sah, sampai nantinya dibuat peraturan hukum baru yang sesuai dengan UUD 1945 Asli.

LBH Solidaritas Indonesia menawarkan #jalanhukum untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pernyataan Hukum bahwa UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sebagai produk hukum MPR yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikeluarkann oleh lembaga peradilan umum (PN – PT – MARI) dalam sebuah proses hukum secara perdata (melalui proses sengketa perbuatan melawan hukum). Atau,

Dilakukan proses hukum secara pidana atas pengunaan dokumen palsu (UUD 1945 Palsu) oleh penyelenggara negara saat ini, mengingat jika dilakukan proses hukum atas dugaan pemalsuan yang terjadi tahun 2002, maka sudah lewat waktu 12 tahun (dalursa untuk proses penyidikan dan penuntutan), kemudian UUD 1945 hasil amandemen itu dinyatakan sebagai produk hukum palsu, sehingga dinyatakan tidak berlaku dan secara otomatis untuk menghindari kekosongan hukum, maka berlakulah kembali UUD 1945 Asli, yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu.

Atau pilihan lain adalah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 Asli atas dasar UUD yang berlau saat ini adalah UUD Palsu.

KEWENANGAN MPR RI 2014-2019 Melakukan Amandemen ke-5

Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 terdapat kalimat : “ kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, dst… maka disusnlan kemerdekaan kebanagsaan indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yag terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : …“

Bahwa berdasarkan naskah alinea ke-4 UUD 1945 itu sapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menganut faksalah kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai emegang kekuasaan tertinggi, yang akemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakuka sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaran Rakyat “

Bahwa bentuk atau pejabaran dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oelh MPR adaah menjadikan MPR berwenag untuk menetapkan UUD dan GBHN (pasal 3) dan MPR berwenang mengubah UUD (pasal 37)

Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu, maka dengan sendirinya MPR tidak lagi sebagai pemegang dan pelaksana Kedaulatan Rakyat sebgaiamandiamanatkan Pembukaan UUD 1945, dan dengan sendirinya hak dan kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD tidak ada lagi pada MPR.

Berikutnya dari sisi yang lain, bahwa dengan telah dilakukannya amandemen ke-1 sd ke -4, yang hanya menyisakan 8 pasal yang masih asli, selain UUD tersbeut tidak tepat lagi dinamakan perubahan UUD 1945. Apakah ke 8 pasal yg tersisa itu akan dirubah juga ?

PENUTUP

Negara ini harus segera berbenah. Harus segera diambil langkah yang cepat, tepat fan strategis untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan anak bangsa untuk keluar dari segala krisis multidimensi yang sedang melanda negeri.

Dengan sebuah rekonsiliasi nasional, kembali ke UUD 1945 Asli dan mengakomodir seluruh kepentingan anak bangsa dalam penataan ulang kelembagaan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

LBH Solidaritas Indonesia telah membuat sebuah konsep besar tentang proses rekonsiliasi nasional dengan dilandasakan pada UUD 1945 Asli.

Beberapa Catatan :

  • LBH Solidaritas Indonesia mewakili 19 orang anak bangsa telah meNgajukan Gugatan Perbuatan Melwan Hukum di PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015, teregIster dengan perkara No. : 360/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dengan Tergugat MPR RI, dengan pokok gugatan Pembatalan Hasil Amandemen UUD 1945.
  • LBH Solidarias Indonesia telah mengirim SOMASI tertanggal 8 Januari 2016 kepada Presiden RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR dan DPD RI dengan tembusan kepada Ketua MA, Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengkajiulang status hukum dan agar tidak menggunakan Amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum.
  • Jangan terkecoh dengan sebutan dan istilah : UUD NKRI, UUD NRI 1945 ataupun UUD 2002. Secara hukum, tidak ada sebutan UUD NKRI 1945 ataupun UUD 2002. Sebutannya adalah UUD NRI 1945 atau UUD 1945, baik yang Asli yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 maupun yang Palsu yang disahkan oleh MPR RI tangga; 10 Agustus 2002.

*Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia,

poster-gpa45

14
Oct
16

Kenegarawanan : PETISI REVOLUSI KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

logo-mkrri
Suara Warga :

PETISI REVOLUSI KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth Kaum Penegak Proklamasi 17 Agustus 1945, terinspirasi 71 Tahun Revolusi Jihad Santri 22 Oktober 1945, dibawah ini kami para deklarator mengajak gelorakan Revolusi Kehormatan Rakyat demi kiprah PANCA STRATEGI INDONESIA SEJAHTERA cakupi :

A) TRI JOANG GENERASI PENERUS A45

1) Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945

2) Tingkatkan pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

3) Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia (per Biro Pusat Statistik) dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto (per Perhimpunan Bangsa Bangsa)

B) TRI POLITIKA INDONESIA JAYA 2045

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

C) TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

D) STRATEGI PANCA KEHORMATAN RAKYAT : a) Merdeka, b) Bersatu, c) Berdaulat, d) Adil, e) Makmur

E) STRATEGI SAPTA KEPEMIMPINAN PANCASILA : aktualisasi dalam a) Falsafah Bangsa, b) Jatidiri Bangsa, c) Pandangan Hidup Bangsa, d) Dasar Negara, e) Ideologi Negara, f) Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan g). Mercusuar Dunia.

Jakarta, 14 Oktober 2016

Deklarator,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Lasman Siahaan, 3) Darmawan, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Syafaruddin Osman, 6) Letty Ismet D, 7) Moerjono, 8) Hans Suta Widhya, 9) Cuk Conk Narasipati, 10) Amir Mattata, 11) Raden Hazairin, 12) Dedi Supriyadi, 13) Mohammad Fitrah, 14) Berar Fathia, 15) Ita, 16) Dadang, 17) Ivan Ardiansyah, 18) Muhammad, 19) Sunarti S Boedjoenagoro, 20) Madiri T Sianipar, 21) H Markoni Koto, 22) Amril Sabara, 23) Zulkifli S Ekomei, 24) Bachtiar Muin, 25) Bambang Eko, 26) Liberty Simbolon, 27) Donny Haryanto, 28) Pramono, 29) Bambang Suroso

Publikator :

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto
Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat
Republik Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945 Asli

Oleh : Advokat M. Taufik Budiman, SH.*

 Disampaikan dalam Diskusi Publik “ Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945  Asli “

Yang diselenggarakan oleh “ Angkatan Muda Samudra Raya (AMARA) “di Jakarta, 07 Oktober 2016

 PENGANTAR

 Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, setidaknya sudah pernah berlaku 4 (empat) UUD atau Kostitusi yaitu :

  1. UUD 1945 yang diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945
  2. Konstusi RIS yang diberlakukan tanggal 19 Desember 1949
  3. UUD Sementara 1950, yang diberlakukan tanggal 17 Agutus 1950
  4. UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengna Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. UUD 1945 dengan Perubahan Pertama yang diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999
  6. UUD 1945 dengan Perubahan Ketiga yang diberlakukan pada tanggal 9 Nopember 2001
  7. UUD 1945 dengan empat kali Perubahan yang diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

 Dalam UUD tersebut, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, semua proses kehidupan bernegara ini diatur dan dipandu serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. (proses adalah lebih dipentingkan dari pada hasil)

 Kemudian dalam Tap MPRS No. : XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. III/MPR/2000  dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki / tata urutan perundangan di republik ini.

 Perubahan UUD 1945

 Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.

 Bahwa pasal 37 UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu berbunyi :

(1)  Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.

(2)  Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

 Sedangkan pasal 3 UUD 1945 menyatakan : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara “.

 Bahwa berdasarkan ketentuan itu, MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mengubah bermakna membuat sesuatu yang baru, sedangkan menetapkan bermakna menyatakan keberlakuan UUD tersebut. (lihat KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia).

 Bahwa sebagai salah satu buah dari reformasi 1998, proses perubahan atas UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali, selama periode / masa bhakti MPR RI tahun 1999 – 2004, yaitu pada :

 Sistematika UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

 Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Tidak ada Penjelasan atas UUD tersebut.

 Namun sebutannya dibuat tetap sama : Pembukaan, Bab I – XVI, Pasal 1 – 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Ada Bab VII, Bab VIIA, VIIB ; ada Bab VIII, Bab VIIIA ; ada Bab IX, Bab IXA, ada Bab X dan Bab XA. Namun tidak ada Bab IV (dihapus).

 Perubahan Pertama dalam SU MPR 1999, disahkan dan diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan sebanyak 9 pasal (15 diktum)

  • Perubahan Kedua        dalam ST MPR 2000, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000  dan (baru) diberlakukan pada tangal 10 Agusus 2002, perubahan sebanyak 24  pasal (59 diktum)
  • Perubahan Ketiga        dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 9 Nopember 2001, perubahan  sebanyak 19 pasal (68 diktum)
  • Perubahan Keempat dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 10 Agustus 2002, perubahan sebanyak 17 pasal (29 diktum)

 Hanya tersisa 8 pasal  yang substansi   dan redaksinya tidak diubah. Pasal-pasal tersebut adalah:

1)    Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar;

2)    Pasal 10 tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

3)    Pasal 12 tentang kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya;

4)    Pasal 22 tentang kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (namun ada penambahan pasal 22A, 22B, 22C, 22D, 22E)

5)    Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; (ada penambahan pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

6)    Pasal 29 tentang Agama.

7)    Pasal 35 tentang Bendera

8)    Pasal 36 tentang Bahasa (ditambahkan dengan pasal 36A, 36B, 36C.

 Sedangkan pasal-pasal yang diubah dan ditambah dengan pasal-pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C, D, dan seterusnya beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama. Dengan hanya tersisa 8 pasal yang asli (10.9%) dan adanya 65 pasal baru (89.1%) dari UUD 1945 Hasil Amandemen, patut dipersoalkan bahwa MPR telah mengganti konstitusi lama dengan yang baru, dan bukan menyempurnakan UUD 1945 yang seharusnya sesuai dan berdasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang Asli.

 Sistematika Perubahan UUD 1945 yang Ngawur

  1. Tidak Ada Bab IV (karena dihapus), jadi dari Bab III loncak ke Ban V
  2. Bab IX Kekuasaan Kehakiman : Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; tidak sinkron dengan Bab IXA – pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

 Ya. MPR periode 1999-2004 telah mengubah dan mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru…

Konstitusi Palsu

 Selain kehidupan ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya yang kita rasakan akhir-akhir ini akibat diberlakukannya hasil amandemen UUD 1945, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh LBH Solidarias Indonesia, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa proses perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004 adalah tindakan yang gegabah, terburu-buru, tidak hati-hati dan cenderung manipulatif, atau setidak-tidaknya tidak cermat dan tidak taat azas.

 MPR RI yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1999, dalam Sidang Umum pada bulan Oktober 1999, pada awal telah berlaku tertib dan taat azas, dengan menetapkan Tap MPR No. II tahun 1999 tentang Tata Tertib MPR RI dan Tap MPR No. IV tentang GBHN 1999-2004.

 Dalam Tata Tertib MPR itu disebutkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR adalah dalam 2 bentuk, yaitu :

  1. Keputusan MPR, yang berlaku mengikat kedalam /untuk internal MPR. dan,
  2. Ketetapan MPR (disebut juga Tap MPR) yang berlaku dan mengkat kedalam dan keluar MPR, berlaku bagi seluruh bagsa Indonesia. Baik Keputuan dan Ketetapan itu secara administrasi harus diberi nomor.

 Ya produk hukum berlabel “ Perubahan Pertama atas UUD 1945” yang diberlakukan seolah-olah sebagai Tap MPR, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal hari itu, namun tidak diberi nomor Tap.

 Selanjutya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, selain menetapkan Tap MPR No. III tahun 2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, MPR telah menetapkan Perubahan Kedua atas UUD 1945. Namun anehnya Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan mengubah / menambah sebanyak 24 pasal itu, tidak langsung dinyatakan berlaku. MPR nampaknya lupa untuk memberlakukan perubahan kedua itu, baru kemudian pada Sidang Tahunan tahun 2002, MPR teringat untuk memberlakuannya. Namun UU dan peraturan pelaksana terkait perubahan 24 pasal (termasuk pasal-pasal tentang Pemerintah Daerah cq. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B) itu sudah dibuat dan diberlakukan sejak tahun 2000 – 2002.

 Contoh Implikasi Hukum :

  1. UU No. 27 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Kepulau Bangka Belitung, disahkan pada 7 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945
  2. UU No. 38 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Gorotalo, disahkan pada 22 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945.

 Pada saat UU Pembentukan ke 2 Provinsi tersebut diundangkan, Perubahan Kedua atas UUD 1945 (termasuk perubahan tentang pasal 18, 18A, 18B) belum berlaku, sehingga secara yuridis formal, pencantuman pasal 18, 18A dan pasal 18B dalam konsideran ke-2 UU tersebut, menyebabkan UU tersebut menjadi tidak sah. Atau dengan kata pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Goronalo itu dapat dikatakan ilegal.

 Mungkin bagi sebagian kalangan masih menjadi berdebatan, namun berdasarkan kajian, kami berkeyakinan bahwa sebenarnya dalam UUD 1945 antara Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 adalah  merupakan bagian yang terpisah, sehingga harus dimaknai kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD yang diberikan oleh pasal 37 dan pasal 3 UUD 1945 adalah untuk mengubah batang tubuh UUD 1945 saja, tidak termasuk Pembukaan yanag berisi cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dan Pancasila.

Namun dalam proses amandemen ke-4 tahun 2002, MPR telah mengubah / menambah Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa UUD 1945 itu terdiri dan Pembkaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, ada peluang pada masa / periode berikutnya, Pembukaan UUD 1945 itu bisa diubah oleh MPR.

 Selain itu, dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN, sama sekali tidak memuat haluan negara ini dalak periode 1999-2004 akan mengubah UUD, tidak juga memuat rencana negara itu mebentuk lembaga semacam OJK atau lembaga tinggi negara dan lembaga hukum baru bernama MK ataupan KY. Lantas apa dasar jika MPR secara sengaja melanggar Ketetapannya sendiri dengan melakukan perubahan atas UUD 1945 ?

 Kami #gagalpaham. Bagi LBH Solidaritas Indonesia, tindakan MPR itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang (dengan melihat fakta kehidupan bernegara saat ini) telah sangat merugikan kami selaku rakyat Indonesia. Dan sudah sepatutnya Perubahan UUD 1945 itu untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

 Diluar itu semua, tiba-tiba kami terhentak kaget ketika membaca Ketetapan MPR RI, tanggal 10 Agustus 2002, yang bunyinya seperti ini :

 PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA,

 Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

(a)    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

 (b)    penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “ Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”;

 (c)    pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat

Dst…

 Mengapa kami terhentak kaget ? Karena sebagai seorang praktisi hukum, saya sangat dekat dengan pasal-pasal dalam KUHP, utamanya yang sering disebut pasal tipu-gelap, dokpal dan sejenisnya, memandang perbuatan itu adalah merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

 Pasal 263 dan pasal 264  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi :

Pasal 263 KUHP:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pasal 264 KUHP:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 Mengapa itu dikaitkan dengan pasal tentang tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan surat dan /atau pemalsuan akta otentik ?

 Coba bacalah ulang kalimat pada huruf (a) Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut diatas, cermati, apa maknanya. Sejak perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 itu, kita negara Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) UUD 1945. Pertama, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang kedua adalah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002. Jelas ?

Begini logika dan konstruksi berpikirnya :

  1. Jika ada 2 produk hukum yang sama, pasti salah satu dari keduanya adalah palsu.
  2. Jika suatu produk sudah dirubah, pasti bukan asli
  3. Jika produk itu sama, maka produk yang belakangan dibuat pasti adalah merupakan produk tiruan / palsu.

JALAN KELUAR

Menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002 adalah Konsitusi Palsu ? Jawaban kami adalah YA.

Lantas, apakah kemudian segala produk hukum yang dihasilkan / dibuat berdasarkan UUD 1945 Palsu itu adalah merupkan produk hukum yang tidak sah dan palsu juga ? Bagaimana dengan akibat hukumnya ?

 Jawabannya adalah Ya, untuk dikatakan bahwa produk hukum turunan dari UUD 1945 Palsu itu juga menjadi tidak sah. Namun keberlakuannya tidak serta merta menjadi batal dengan segala akibat hukumnya.

 Segala UU dan peraturan pelaksana turunan dari UUD 1945 Palsu itu masih tetap ada dan berlaku sepanjang UUD 1945 Palsu itu belum dibatalkan dan belum dinyatakan tidak berlaku, dan sepajang segala peraturan tersebut belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pula. Artiya semua yang sudah ada tetap sah, sampai nantinya dibuat peraturan hukum baru yang sesuai dengan UUD 1945 Asli.

 LBH Solidaritas Indonesia menawarkan #jalanhukum untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pernyataan Hukum bahwa UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sebagai produk hukum MPR yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikeluarkann oleh lembaga peradilan umum (PN – PT – MARI) dalam sebuah proses hukum secara perdata (melalui proses sengketa perbuatan melawan hukum). Atau,

 Dilakukan proses hukum secara pidana atas pengunaan dokumen palsu (UUD 1945 Palsu) oleh penyelenggara negara saat ini, mengingat jika dilakukan proses hukum atas dugaan pemalsuan yang terjadi tahun 2002, maka sudah lewat waktu 12 tahun (dalursa untuk proses penyidikan dan penuntutan), kemudian UUD 1945 hasil amandemen itu dinyatakan sebagai produk hukum palsu, sehingga dinyatakan tidak berlaku dan secara otomatis untuk menghindari kekosongan hukum, maka berlakulah kembali UUD 1945 Asli, yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu.

 Atau pilihan lain adalah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 Asli atas dasar UUD yang berlau saat ini adalah UUD Palsu.

 KEWENANGAN MPR RI 2014-2019 Melakukan Amandemen ke-5

 Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 terdapat kalimat : “ kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, dst… maka disusnlan kemerdekaan kebanagsaan indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yag terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : …“

 Bahwa berdasarkan naskah alinea ke-4 UUD 1945 itu sapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menganut faksalah kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai emegang kekuasaan tertinggi, yang akemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakuka sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaran Rakyat “

 Bahwa bentuk atau pejabaran dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oelh MPR adaah menjadikan MPR berwenag untuk menetapkan UUD dan GBHN (pasal 3) dan MPR berwenang mengubah UUD (pasal 37)

 Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu, maka dengan sendirinya MPR tidak lagi sebagai pemegang dan pelaksana Kedaulatan Rakyat sebgaiamandiamanatkan Pembukaan UUD 1945, dan dengan sendirinya hak dan kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD tidak ada lagi pada MPR.

Berikutnya dari sisi yang lain, bahwa dengan telah dilakukannya amandemen ke-1 sd ke -4, yang hanya menyisakan 8 pasal yang masih asli, selain UUD tersbeut tidak tepat lagi dinamakan perubahan UUD 1945. Apakah ke 8 pasal yg tersisa itu akan dirubah juga ?

PENUTUP

Negara ini harus segera berbenah. Harus segera diambil langkah yang cepat, tepat fan strategis untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan anak bangsa untuk keluar dari segala krisis multidimensi yang sedang melanda negeri.

 Dengan sebuah rekonsiliasi nasional, kembali ke UUD 1945 Asli dan mengakomodir seluruh kepentingan anak bangsa dalam penataan ulang kelembagaan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

 LBH Solidaritas Indonesia telah membuat sebuah konsep besar tentang proses rekonsiliasi nasional dengan dilandasakan pada UUD 1945 Asli.

Beberapa Catatan :

 LBH Solidaritas Indonesia mewakili 19 orang anak bangsa telah meNgajukan Gugatan Perbuatan Melwan Hukum di PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015, teregIster dengan perkara No. : 360/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dengan Tergugat MPR RI, dengan pokok gugatan Pembatalan Hasil Amandemen UUD 1945.

  • LBH Solidarias Indonesia telah mengirim SOMASI tertanggal 8 Januari 2016 kepada Presiden RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR dan DPD RI dengan tembusan kepada Ketua MA, Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengkajiulang status hukum dan agar tidak menggunakan Amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum.
  • Jangan terkecoh dengan sebutan dan istilah : UUD NKRI, UUD NRI 1945 ataupun UUD 2002. Secara hukum, tidak ada sebutan UUD NKRI 1945 ataupun UUD 2002. Sebutannya adalah UUD NRI 1945 atau UUD 1945, baik yang Asli yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 maupun yang Palsu yang disahkan oleh MPR RI tangga; 10 Agustus 2002.

*Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia,

10
Oct
16

Kenegarawanan : Pro Kehormatan Rakyat Pro Kebahagiaan Bangsa

Politik

Pro Kehormatan Rakyat Pro Kebahagiaan Bangsa

NUSANTARANEWS.CO – Telah 71 tahun Kepahlawanan Santri serukan Revolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang turut gelorakan semangat arek-arek Suroboyo berjoang melawan agresi pasukan asing pada pertempuran Surabaya 3 (tiga) minggu sejak 10 Nopember 1945. Demikian kata Ka. DHD45 Jakarta, Pandji R Hadinoto.

“Hal itu menjadi sumber inspirasi bagi hadirnya Revolusi Jihad Penegakan Jatidiri Konstitusi UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150 Tahun 1959, yang sekaligus Statuta Pendirian Negara Republik Indonesia,” terang Pandji di jakarta, Minggu (9/10).

Pandji juga mengatakan bahwa kiprah Pro Kehormatan Rakyat tersebut merupakan dalam menegakkan tata nilai jatidiri paripurna Nawa (9) Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) seutuh-utuhnya dalam konteks Pro Kebahagiaan Bangsa Indonesia (KBI). Karenanya hal itu perlu untuk terus diperjuangkan dengan semangat Revolusi Jihad termaksud diatas.

“KBI terukur berperingkat 79 (Nilai 5,314) dari 157 negara terobservasi tahun 2016 yang turun dari peringkat 76 (Nilai 5,348) dari 85 negara terobservasi tahun 2013 oleh PBB,” paparnya.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100. “Indeks Kebahagiaan yang merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia,” papar Pandji.

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun dari tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

Sebagaimana HM Jigme Singye Wangchuck, raja Bhutan, Panji menyatakan bahwa Kebahagiaan Bangsa atau Gross National Happiness (GNH) adalah jauh lebih penting daripada Gross National Product (GDP).

“GNH diperlukan oleh Pembangunan Bernilai sebagai jembatan antara bagi nilai-nilai dasar kebaikan (kindness), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity) tertaut capaian-capaian pertumbuhan ekonomi (economic growth),” jelasnya lagi.

Bagi Pandji terdapat 4 (empat) Pilar GNH terindikasi yang mencakupi Pembangunan Berkelanjutan, Preservasi dan Promosi Nilai-nilai Budaya, Konservasi Lingkungan Alami, dan Pembentukan Pengaturan Yang Baik.

“Harmoni atau keserasian kinerja ke-4 pilar diatas itulah cerminan Kebahagiaan Bangsa. Dan faktor kontribusi yang penting bagi pilar ke-4 yaitu Pembentukan Pengaturan Yang Baik (Establish Good Governnce) itu diyakini bertautan erat dengan kadar kiprah Pro Kehormatan Rakyat Indonesia,” tegas Pandji. (Sule/Red-02)

kartunama GP45

Suara Warga :

PRO KEHORMATAN RAKYAT PRO KEBAHAGIAAN BANGSA

Telah 71 tahun Kepahlawanan Santri serukan Revolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang turut gelorakan semangat arek-arek Suroboyo berjoang melawan agresi pasukan asing pada pertempuran Surabaya 3 (tiga) minggu sejak 10 Nopember 1945. Hal  itu inspiratif bagi hadirnya Revolusi Jihad Penegakan Jatidiri Konstitusi UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150 Tahun 1959, yang sekaligus Statuta Pendirian Negara Republik Indonesia

Kiprah Pro Kehormatan Rakyat itu sikap a.l.  tegakkan tatanilai jatidiri paripurna Nawa (9) Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) seutuhnya
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ] dalam konteks Pro Kebahagiaan Bangsa Indonesia (KBI), yang perlu terus diperjoangkan bersemangatkan Revolusi Jihad termaksud diatas.

KBI terukur berperingkat 79 (Nilai 5,314) dari 157 negara terobservasi tahun 2016 yang turun dari peringkat 76 (Nilai 5,348) dari 85 negara terobservasi tahun 2013 oleh PBB.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri terbitkan Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100.Indeks Kebahagiaan yang merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun dari tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

Kebahagiaan Bangsa atau Gross National Happiness (GNH) adalah jauh lebih penting daripada Gross National Product (GDP) [HM Jigme Singye Wangchuck, raja Bhutan].

GNH diperlukan oleh Pembangunan Bernilai sebagai jembatan antara bagi nilai2 dasar kebaikan (kindness), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity) tertaut capaian2 pertumbuhan ekonomi (economic growth).

Ada 4 (empat) Pilar GNH terindikasi, cakupi Pembangunan Berkelanjutan, Preservasi dan Promosi Nilai2 Budaya, Konservasi Lingkungan Alami, dan Pembentukan Pengaturan Yang Baik. Harmoni atau keserasian kinerja ke-4 pilar diatas itulah cerminan Kebahagiaan Bangsa. Dan faktor kontribusi yang penting bagi pilar ke-4 yaitu Pembentukan Pengaturan Yang Baik (Establish Good Governnce) itu diyakini bertautan erat dengan kadar kiprah Pro Kehormatan Rakyat Indonesia.

Ketidaklengkapan/kekosongan kiprah bagi  keutuhan 9 PBI diatas akibat perobahan  UUD 1945 per Amandemen 1999-2002 tentu berujung pada Ketimpangan/Disharmoni Sistim Kerja Bernegara seperti yang kini dirasakan oleh banyak masyarakat luas.

Tertegaknya Jatidiri Konstitusi Indonesia UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 [Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945, LNRI No 75 tahun 1959] adalah sasaran Revolusi Jihad PRO KEHORMATAN RAKYAT guna tingkatkan kinerja KEBAHAGIAAN BANGSA INDONESiA di-masa2 mendatang.

Jakarta, 9 Oktober 2016

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto, Ka DHD45 Jakarta
MKRRI Majelis Kehormatan Rakyat RI
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Fungsi dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli

Fungsi dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli – Tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya. Dengan demikian, tujuan merupakan hal yang sangat penting.

diskusi-tentang-tujuan-negara
Secara umum, negara memiliki dua hal yang harus dikerjakan, yaitu:

  • mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya; dan
  • mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melaksanakan dua hal tersebut, negara dapat mencapai tujuannya dengan baik. Tujuan negara akan dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis, sejarah, dan politik. Berikut ini pendapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang tujuan negara.

a. Plato (Solly Lubis : 2007)

Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

b. Roger H. Soltau (Roger H. Soltau : 2007)

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.

c. Harold J. Laski (Harold J. Laski : 1947)

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginankeinginannya secara maksimal.

d. Aristoteles (Solly Lubis : 2007)

Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

e. Socrates (Solly Lubis : 2007)

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

f. John Locke (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi
manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

g. Niccollo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

h. Thomas Aquinas (Deddy Ismatullah : 2007)

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

i. Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

Tujuan negara juga dapat dilihat pada beberapa teori berikut ini.

a. Teori Kekuasaan Negara

Tujuan negara berdasarkan teori ini adalah negara berusaha mengumpulkan kekuatan yang besar, menyiapkan militer yang kuat, disiplin, dan loyal untuk menghadapi bahaya. Teori ini tidak mempedulikan keselamatan dan kemakmuran, hanya peduli agar negara sentosa.

Shang Yang (Solly Lubis : 2007) menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara.

Niccolo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007), dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan ataupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesarbesarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa Penganut teori ini diterapkan oleh Jenghis Khan dan Kubhilai Khan.

b. Teori Jaminan Hak dan Kebebasan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mempertahankan hukum agar hak dan kebebasan rakyat terpenuhi. Dalam teori ini, peranan negara sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi dan ekonomi warga negaranya.

Immanuel Kant (Deddy Ismatullah : 2007) adalah penganut teori perjanjian masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, baik rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan) adalah legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

Kranenburg (Kranenburg : 1959) termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

c. Teori Perdamaian Dunia

Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian. Hal itu dikarenakan keamanan dan ketenteraman manusia dalam negara dapat dicapai karena adanya perdamaian dunia. Teori ini menganggap bahwa pembentukan negara merdeka hanya menimbulkan perang.

Dante Alleghiere (Solly Lubis : 2007) dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan
bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

d. Teori Negara Kesejahteraan

Tujuan negara pada teori ini adalah menyejahterakan rakyat. Negara harus bertindak adil kepada warganya secara seimbang.

Fungsi negara sangat berhubungan erat dengan tujuan negara. Fungsi negara adalah:

  1. melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat;
  2.  mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  3. mengusahakan pertahanan untuk mencegah bahaya dari luar;
  4. menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan.

Adapun fungsi negara secara umum adalah sebagai berikut.

  1. Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan negara, seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman, serta melindungi warganya, dan mempertahankan kemerdekaan.
  2. Tugas fakultatif, yaitu tugas untuk dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi.

Menurut Charles E. Merriam (Mirriam Budiardjo : 2008), fungsi negara adalah keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan; sedangkan R.M. MacIver berpendapat bahwa fungsi negara adalah ketertiban, perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan. Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut.

a. Teori Anarkhisme

Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Teori anarkhisme terbagi menjadi dua sebagai berikut.

  • Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.
  • Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik, dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contohnya, terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuranukuran konvensional. Tokohnya, Michael Bakunin.

b. Teori Individualisme

Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya.

c. Teori Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Sumber
Dwi Cahyati A.W dan Warsito Adnan. 2011. Pelajaran Kewarganegaraan 1 untuk kelas X SMA, MA, dan SMK. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
halaman pertama

Keynote Alamat oleh Perdana Menteri Mulia dari Bhutan, Lyonchoen Tshering Tobgay, pada Konferensi Internasional tentang Gross National Happiness.

Mulia, Ladies and gentlemen,
Selamat malam
Ini adalah senang untuk hadir dengan Anda di sini di International
konferensi tentang Gross National Happiness.
Tahun ini, kita merayakan ulang tahun kelahiran ke-60 tercinta
Keempat Raja, Yang Mulia Jigme Singye Wangchuck yang memberi kami warisan
Kebahagiaan Nasional Bruto. Konferensi ini merupakan penghargaan yang tepat untuk besar
Pemimpin yang mengabdikan 34 tahun hidupnya dalam pelayanan umat-Nya dan
negara.
Atas nama pemerintah dan rakyat Bhutan, saya ingin hangat
menyambut anda semua untuk konferensi ini, yang mengumpulkan peserta dari rekor
jumlah empat puluh delapan negara.
1. Latar Belakang
Mari saya mulai dengan melihat kembali.
Sepanjang sejarah modern, kemajuan sosial telah diukur
dari PDB. Semakin tinggi GDP, yang lebih maju suatu negara, sehingga berjalan satu
keyakinan umum. Ada, sehingga terburu-buru gila untuk meningkatkan GDP.
Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, GDP datang untuk dilihat sebagai pengganti untuk kesejahteraan masyarakat
– Sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk menjadi.
Kami adalah, sebagai sebuah negara dan sebagai planet, menghadapi sejumlah tantangan yang mendesak.
Ancaman perubahan iklim, polusi lingkungan, gangguan sosial,
disintegrasi budaya, korupsi, dan ketidakstabilan politik tidak lagi
masalah masa depan.
2. Konsep GNH
Kita perlu untuk menarik nilai-nilai kita untuk mengembangkan visi untuk menentukan keunggulan dari
sukses, dan benchmark, masyarakat harus mencapai.
Kita perlu memahami bahwa gagasan kemajuan melampaui kurangnya
pendapatan atau konsumsi untuk memasukkan aspek non-moneter seperti lemah
hubungan sosial, biaya psikologis keterasingan dan isolasi,
eksposur risiko dan pengalaman kerentanan.
Kita perlu pelengkap yang jelas, koheren dan menarik untuk dominasi
GDP. Kita perlu pendekatan baru dan transformasional untuk mendefinisikan dan
mengukur kesejahteraan.

Halaman 2
2
Baru-baru ini komunitas pembangunan internasional merasa terhadap kebutuhan ini di
mengartikulasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di New York, yang
beresonansi secara mendalam dengan ‘pembangunan dengan values’.Yet bahkan daftar ambisius ini
tujuan tidak memiliki akun tepat dan meyakinkan tentang kesejahteraan, dan daun
out kami budaya, hubungan, dan bahkan rincian seperti kehidupan kerja yang seimbang.
Solusinya jelas terletak pada mengubah sangat Maksud dan tujuan
pengembangan. Jika tujuan dasar pembangunan yang berubah dari
mengejar keuntungan untuk mengejar kesejahteraan yang lebih tinggi dalam semua dimensinya,
tingkat sebenarnya dari kebahagiaan di planet ini pasti akan naik. The Stiglitz Sen
Komisi Fitoussi menyatakan ini. Inisiatif luar PDB di Eropa
mengenalinya. Array inisiatif kesejahteraan baru dalam pengukuran dan
tindakan bersaksi untuk itu.
Konferensi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk belajar tentang alternatif
pendekatan perkembangan dimana tujuan utamanya adalah kebahagiaan dan
kesejahteraan orang.
Ini akan memberikan kesempatan unik untuk perwakilan politik, kebijakan
pembuat, praktisi, tokoh agama dan akademisi untuk bertukar
pengalaman pada strategi menerjemahkan kerangka kesejahteraan dalam praktek.
Ini akan membantu membawa ulang penilaian dari apa yang penting. Dan dalam waktu, diam-diam
tapi pasti, itu akan bergeser kemajuan sosial dan pertimbangan kesejahteraan dari
departemen pemerintah dan akademisi dalam kesadaran mainstream.
Untuk Bhutan, dorongan untuk melihat sekilas hakikat pembangunan dimulai awal
di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari raja-raja kami. Kami ingin menjadi sebuah negara di mana
kemajuan adalah holistik, inklusif, adil dan berkelanjutan. di mana politik
dan hal-hal spiritual yang seimbang.
Aspirasi ini mengkristal dalam pernyataan visioner, “Gross National
Kebahagiaan adalah lebih penting daripada Produk Domestik Bruto “; pertama
diucapkan oleh Yang Mulia Keempat Raja Bhutan pada 1970-an.
Mulia percaya bahwa tujuan akhir adalah kepuasan dari
orang, dan bahwa pembangunan harus memungkinkan manusia terungkap mereka
potensi menjadi manusia yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan
secara moral.
Raja kelima kami terus komitmen Agustus ini. Pada negara pertama
kunjungan ke India, Baginda 5-Nya
th
Raja berkata “Saya telah terinspirasi dengan cara saya
melihat hal-hal dengan filosofi pembangunan Bhutan dari GNH dan perintis nya,
Ayah Mulia Jigme Singye Wangchuk. GNH telah datang berarti sehingga
banyak hal untuk banyak orang. Tapi bagi saya, itu menandakan sederhana, ‘Pembangunan
dengan nilai-nilai ‘.

halaman 3
3
GNH – apa yang kita sebut Kebahagiaan Nasional Bruto – Oleh karena itu, adalah apa yang mendefinisikan kita
sebagai bangsa dan masih menuntun kita seperti yang kita bergerak maju sebagai masyarakat.
3. kebijakan GNH
Exellencies, Ladies and Gentleman
Lebih dari empat puluh tahun sejak diperkenalkan, Bhutan telah memastikan bahwa GNH memiliki
menjadi kekuatan pemersatu di balik semua perumusan kebijakan, dan telah membentuk
siklus perencanaan lima tahun negara itu.
Beberapa tonggak terbesar Bhutan dicapai sejauh ini dalam budaya dan
lingkungan Hidup.
Dari perspektif GNH, dapat dipahami bahwa penurunan tradisional
warisan dan kearifan budaya akan menyebabkan melemahnya umum masyarakat. Jika
Anda melihat-lihat, banyak negara telah kehilangan banyak budaya mereka dengan
dinamis perubahan zaman. Bhutan, meskipun dia tidak kekuatan militer atau
kekuatan ekonomi, mempertahankan otoritas yang berbeda dan identitas khusus nya
sendiri.
Demikian juga, tidak seperti banyak negara di mana lingkungan telah menjadi rendah
prioritas untuk investasi publik dan pembentukan kebijakan, Bhutan mempertahankan
komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan. Bhutan memiliki 72,5%
cakupan hutan; dengan lebih dari setengah dari total luas lahan yang ditunjuk sebagai
kawasan lindung.
Dan, keadaan yang sangat positif dari lingkungan alam telah mengarahkan Bhutan
untuk mengejar ekonomi hijau.
Misalnya, pada tahun 2014, kami memperkenalkan mobil listrik.
Motivasi dasar untuk memulai perjalanan ini adalah untuk mencapai
nol emisi di sektor transportasi. Penting ini didorong oleh kebutuhan kita
bergantung pada sumber yang bersih dan lebih murah terbarukan listrik sementara
mengurangi ketergantungan kita pada minyak impor, dengan pernah naik harganya.
Hal ini juga didorong oleh kebutuhan kita untuk mengatasi krisis perubahan iklim global dengan
bencana ekonomi, lingkungan, kesehatan manusia dan dampak sosial.
Dan untuk mengadopsi teknologi inovatif untuk mengembangkan sektor hijau baru di
ekonomi sebagai dasar untuk penciptaan lapangan kerja baru dan layak di
ekonomi.
Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah di Bhutan, saya
berharap bahwa permintaan untuk transportasi modern untuk mendukung nya perkotaan
gaya hidup dapat dipenuhi oleh pilihan mobil karbon netral listrik.

halaman 4
4
Ekonomi hijau juga mengharuskan kita untuk mempertahankan praktek-praktek yang baik misalnya dalam
pertanian. Produksi pangan Bhutan selalu terutama organik.
Namun kecuali kita secara sadar mengakui dan menegaskan nilainya untuk lingkungan kita
dan ekonomi, mungkin menurun. Kita sudah melihat beberapa kentang yang tumbuh
dengan pupuk. Dalam lima tahun ke depan, Bhutan akan bergerak untuk mengkonsolidasikan
praktek pertanian berkelanjutan dan organik kami sebagai bahkan lebih diperkuat
kebijakan.
Dan bagaimana bisa demokrasi muda kita lebih dalam menginternalisasi, dan lebih
kreatif mempromosikan kebijakan GNH? Untuk apa yang paling mendesak bervariasi. kami 9
th
lima tahun rencana mulai desentralisasi perencanaan, dan kami 10
th
mulai fiskal
desentralisasi. Saya ingin mengumumkan bahwa rencana lima tahun depan
Proses akan melibatkan pemerintah di tingkat daerah – yang kita sebut gewogs –
bahkan lebih dalam. Mereka dapat mengembangkan rencana dan program untuk memajukan semua
GNH domain dalam konteks mereka. Saya percaya ini akan membawa manfaat ganda: kami
lokal pemimpin terpilih akan menjadi lebih sadar GNH dan lebih
percaya diri dalam model bangunan gewogs mana praktek keberlanjutan yang
diperbaharui.
4. Bisnis GNH
Sampai titik ini, hampir semua upaya dari kedua kebijakan pelaksana
GNH dan memberikan yang lebih baik langkah-langkah GNH di Bhutan telah terbatas
lingkaran pemerintah dan akademis, sementara sektor bisnis telah
terlewatkan.
Model bisnis saat ini, dengan penekanan lebih pada maksimalisasi keuntungan,
pada peningkatan nilai pemegang saham di hampir semua biaya untuk lingkungan dan untuk
masyarakat, tidak berkelanjutan.
Dari sudut pandang GNH, bisnis – baik domestik maupun asing – juga adalah
pilar utama dan penting dari masyarakat kita yang berbagi tanggung jawab yang sama untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.
Bisnis harus mengeksplorasi membina kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai alternatif
Kepentingan Bisnis. Fokus seperti membutuhkan pergeseran paradigma dalam bagaimana para pemimpin
berpikir tentang tujuan bisnis. Hanya maka bisnis akan kembali nya
tempat yang selayaknya sebagai salah satu pilar penting di mana kita dapat membangun pribadi
dan keberhasilan sosial.
Contoh terbaru dari usaha kita sendiri untuk menggeser paradigma bisnis kami
Rencana Stimulus Ekonomi. Stimulus Ekonomi Rencana dimulai dengan kembar
tujuan pemberdayaan masyarakat dan memastikan seimbang sosial yang adil
pertumbuhan ekonomi. Ini membentuk Peluang Bisnis dan
Pusat Informasi bertujuan membina pertumbuhan pondok dan kecil
industri manufaktur secara berkelanjutan.
Bhutan akan melihat ke dalam untuk mengembangkan dan memberdayakan kecil kami

halaman 5
5
bisnis, menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan
warga mendorong dan lulusan muda untuk menciptakan bisnis daripada
mencari pekerjaan.
B y berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil di seluruh
negara, hasil besar untuk diwujudkan dari upaya ini dapat memfasilitasi
kemandirian ekonomi untuk Bhutan dan membangun budaya bisnis GNH dari
bawah ke atas.
5. Happiness Subjektif
Mulia, Hadirin Gentleman,
Kira-kira satu dekade lalu, Bhutan mulai berbicara tentang pengembangan GNH Indeks
untuk melaporkan kemajuan kami. Kami membuat komitmen yang kuat itu, bahwa apa pun
kami datang dengan, itu akan berakar dalam pengalaman Bhutan dan
didasarkan pada nilai-nilai GNH.
Ide ini didasarkan pada pengamatan yang sangat cerdik bahwa indikator-indikator yang
kuat. Apa yang kita menghitung hal. Apa yang kita hitung pada akhirnya mempengaruhi
agenda kebijakan dan keputusan dari pemerintah.
Tapi sebelum saya berbagi dengan Anda hasil tentang Kebahagiaan Nasional Bruto, biarkan aku
mulai dengan temuan tentang kebahagiaan subjektif dan menjelaskan mengapa GNH
Indikator bukan merupakan indikator kebahagiaan subjektif.
Pada kebahagiaan subjektif, orang ditanya, ‘mengambil segala sesuatu bersama-sama, bagaimana
senang akan Anda katakan bahwa Anda ‘dan juga berbagi tingkat kepuasan mereka
domain di kehidupan.
Secara keseluruhan, di Bhutan, ada peningkatan yang signifikan dalam subjektif
kebahagiaan pada 2015 dibandingkan dengan 2010.
Mengapa, Anda mungkin bertanya, apakah kita tidak hanya menggunakan kebahagiaan subjektif?
Alasannya adalah bahwa indikator kebahagiaan mengukur hanya bagian dari GNH. Untuk
Misalnya, jika kita melihat orang-orang yang kebahagiaan subjektif adalah 7 atau
lebih tinggi, kita mungkin akan terkejut menemukan bahwa hanya setengah dari orang-orang ini
senang dalam hal Indeks GNH! Apakah itu kesalahan? Melihat lebih dekat pada orang-orang
yang sangat bahagia dengan masing-masing indikator, kami menemukan bahwa kurang dari seperempat
dari mereka adalah orang yang sama.
Selain itu, peringkat kabupaten juga berbeda untuk keseluruhan subjektif
peringkat kebahagiaan dibandingkan dengan GNH. Misalnya, Dagana adalah bahagia
Kabupaten semua sesuai dengan kebahagiaan subjektif, tapi peringkat rendah pada GNH, sehingga
dua indeks jelas mengukur hal yang berbeda.

halaman 6
6
Kebahagiaan subjektif telah terpesona banyak peneliti karena menambah baru
data kuantitatif. Tapi itu tidak menangkap altruisme atau tanggung jawab. itu tidak
tidak mencerminkan merawat lingkungan baik – negara-negara paling bahagia
di seluruh dunia termasuk orang-orang yang mencemari planet kita yang paling. Jadi tidak
tepat sebagai tujuan mandiri untuk masyarakat.
Bisa kepuasan masyarakat di masing-masing domain akan digunakan sebagai pengganti
GNH indikator? Nah, jika kita melihat kepuasan masyarakat dengan kesehatan mereka,
menurun – tapi kesehatan tujuan mereka membaik. Beralih ke segera
hubungan keluarga, kepuasan dengan ini ditingkatkan tetapi GNH
Indikator diperparah dengan sejumlah kecil tapi signifikan secara statistik. Dan
Kepuasan subjektif dengan kondisi hidup turun, sementara tujuan
tingkat pendapatan, perumahan dan pekerjaan setiap ditingkatkan.
Jadi ada banyak masih untuk memahami, namun yang jelas adalah bahwa subjektif
Data lakukan negara tujuan tidak proxy, yang berusaha kebijakan kami untuk meningkatkan.
GNH nilai negara subjektif positif dan psikologi Buddhis telah mempelajari
ini selama berabad-abad. Jadi langkah-langkah indeks GNH kesejahteraan psikologis,
menggunakan empat indikator: kepuasan hidup evaluatif, positif dan negatif
emosi, dan spiritualitas. Dan itu termasuk kesejahteraan psikologis antara
domain dari GNH. Kebahagiaan subjektif adalah penting, tetapi hal-hal lain
yang mendalam penting juga.
6. Tindakan GNH
The GNH Indeks dipandu oleh kerangka kerja konseptual berbasis domain yang
menggeser fokus semata-mata dari ekonomi saja, atau dari kebahagiaan subjektif
saja, untuk memasukkan domain penting lain dari kehidupan masyarakat yang mengarah ke
kesejahteraan ditingkatkan.
Sembilan domain GNH adalah (1) kesejahteraan psikologis, (2) kesehatan, (3)
pendidikan, (4) penggunaan waktu, (5) keanekaragaman budaya dan ketahanan, (6) yang baik
governance, (7) vitalitas masyarakat, (8) keragaman ekologi dan ketahanan,
dan terakhir (9) standar hidup.
Ketika kita melihat satu persatu bagaimana warga di Bhutan faring pada sembilan ini
domain, kita melihat sekilas kesejahteraan mereka. Melihat individual
potret selama ribuan Bhutan memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas kami
hidup adalah, dan bagaimana hal itu berubah, untuk lebih baik atau lebih buruk. Kesederhanaan membuatnya menjadi
komunikasi yang sangat efektif dan alat evaluasi.
Kami memiliki tingkat nasional pertama kami GNH Indeks pada tahun 2010. Tahun ini kami memiliki kami
kedua.
Izinkan saya untuk berbagi dengan Anda beberapa temuan:
Secara keseluruhan, 91,2% dari Bhutan menikmati kecukupan dalam setidaknya setengah dari

halaman 7
7
domain. Selanjutnya, 43,4% adalah cukup atau sangat senang karena mereka
memiliki prestasi yang cukup dalam dua-pertiga dari domain.
Di antara kelompok; laki-laki lebih bahagia daripada wanita dan penduduk perkotaan
lebih bahagia daripada orang-orang di pedesaan. Semua domain berkontribusi secara seimbang untuk GNH
secara keseluruhan.
Melihat kembali 2010 untuk perbandingan, kami menemukan bahwa telah terjadi
peningkatan yang signifikan dalam GNH antara 2010 dan 2015 0,743-0,756. Aku s
ini cepat atau lambat? Kami belum tahu. Ini adalah pertama kalinya kami untuk informasi jadi kami
tidak ada untuk membandingkannya dengan. Kami masih mempelajari apa adalah pertumbuhan ‘baik’
tingkat GNH Indeks!
Juga, jika kita fokus pada orang-orang yang tidak puas atau hanya sempit senang
menurut GNH, kami menemukan bahwa prestasi mereka juga meningkat sebesar kecil
Jumlah tapi signifikan secara statistik, sehingga mereka lebih dekat untuk mencapai GNH
terlalu.
Saya sangat senang bahwa pola pertumbuhan GNH kami adalah terpuji karena
memiliki telah menyamakan. Ini disukai kelompok kurang bahagia. Indeks GNH Perempuan
meningkat lebih cepat daripada laki-laki 2010-2015, mengurangi ketidaksetaraan gender.
Kebahagiaan di antara mereka kurang pendidikan formal meningkat lebih cepat, mengurangi
ketidaksamaan. GNH meningkat lebih untuk orang tua, 2010-2015, sehingga sebuah
menyamakan tren.
Jadi, bagaimana GNH naik? Kami melihat beberapa keuntungan sederhana di berbagai bidang seperti hidup
standar, kesehatan dan penggunaan waktu. Tapi di daerah lain seperti komunitas
vitalitas dan kesejahteraan psikologis indikator, kita benar-benar tampaknya kehilangan
tanah.
Untuk lebih spesifik, peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator melaju
perubahan:
Sebuah besar 20% dari Bhutan melihat peningkatan akses mereka ke layanan:
listrik, air bersih, pembuangan limbah higienis, dan perawatan kesehatan.
Bhutan telah melaporkan bahwa mereka menikmati jumlah yang lebih tinggi dari hari yang sehat di
bulan, dan tinggal di rumah sakit lebih sedikit dari sebelumnya.
Melihat ke bagaimana kita menghabiskan waktu kita, yang merupakan cara yang baik untuk mengambil pulsa
dari nilai-nilai kita, kita melihat bahwa orang menghabiskan lebih banyak waktu di kegiatan budaya, dan
7% lebih Bhutan cukup tidur pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2010 – sehingga kita tidak memiliki
kenaikan workaholics!
Pembalap lain perubahan ditingkatkan kondisi perumahan, yang ditingkatkan
untuk 12% dari Bhutan – ditambah kenaikan pendapatan per kapita dan aset
dan perbaikan dalam isu-isu lingkungan.
Perubahan positif lain untuk Bhutan menganggap masalah serius satwa liar

halaman 8
8
seperti rusa, babi hutan, dan gajah merusak tanaman kami. Kehancuran satwa liar
kurang dari keluhan sekarang dari lima tahun yang lalu.
Hal ini membesarkan hati untuk melihat perubahan positif di begitu banyak
dimensi kehidupan kita. Namun Indeks GNH adalah kontrol 360 derajat jujur
ruang, bukan alat cuaca yang adil. Hal ini juga memegang cermin dan menunjukkan di mana
kita menjadi lemah, yang dapat memberikan penyebab kecil untuk pencarian jiwa.
Di Bhutan, menyikapi dimensi spiritual dari kehidupan seseorang telah menjadi
cara tradisional membawa kesejahteraan seseorang ke permukaan. Namun dalam
masa 5 tahun, tingkat spiritualitas orang telah sedikit menurun. orang-orang
melaporkan prevalensi lebih tinggi dari emosi negatif seperti marah, frustasi
dan kecemburuan. Saya berkomitmen untuk menerapkan strategi untuk melindungi dan
mempromosikan keterampilan emosional, psikologis dan spiritual yang mendukung
kebahagiaan. Kami memiliki kebijaksanaan dalam tubuh monastik kami untuk bekerja dengan
Departemen Pendidikan untuk memperbaharui pendidikan nilai-nilai kita, sehingga anak-anak belajar
keterampilan spiritual dan kecerdasan emosional sejak dini. Kita perlu membangun
pusat spiritual dan meminta para lama kami sangat dicapai dan
praktisi untuk membantu kami mengembangkan kedamaian batin dan Widom, baik dalam tradisional
cara dan menggunakan media modern dan bahasa Inggris. Jika orang lain melakukan hal yang sama di kami
korporasi, dan bisnis, spiritualitas kita akan dipertahankan!
Perubahan Bhutan juga dirasakan dalam budaya kita – 17% lebih Bhutan di
2015 merasa bahwa etiket tradisional kita yang kita sebut Driglam Namzha memiliki
menolak atau tidak cukup kuat. Untuk mengatasi ini saya akan kembali dzongkhag
dan kurikulum sejarah untuk sekolah dan perguruan tinggi, dan membutuhkan lulusan dan
peserta untuk mengambil modul intensif bahasa nasional, filsafat,
dan budaya (seperti yang dilakukan oleh pengacara di RIM), sehingga para pemimpin kita di masa depan
lembaga dan bisnis kembali topik ini saat mereka mencapai usia dewasa.
Ini dan kebijakan lainnya dapat mengingatkan kita warisan kita, namun pada akhirnya kami
nilai telah diperbarui dengan keaslian dan dari dalam, di rumah kita
dan masyarakat.
Dalam domain masyarakat, kesukarelaan dan sumbangan tidak tumbuh dan
yang paling signifikan, kita menemukan tingkat yang lebih lemah dari hubungan sosial dengan keluarga,
teman-teman dan tetangga. Rasa belongingness kepada masyarakat menurun
sebesar 19%. Ini adalah seruan sedih perhatian untuk melawan isolasi sosial baik
antara orang tua kita yang tertinggal di daerah pedesaan dan migran urban baru
menghadapi kesepian, dan saya berkomitmen untuk meningkatkan titik ini kuat dengan kami
pemimpin lokal.
Single indikator yang mengalami penurunan terbesar diamati dalam subjektif
persepsi kinerja pemerintah dalam pekerjaan, kesetaraan, pendidikan,
kesehatan, anti-korupsi, lingkungan dan budaya.
Hal ini diduga bahwa ini terjadi karena politik elektoral memecah belah
memiliki orang-orang. Orang-orang sebagian besar dibagi menjadi dua menentang pemilihan
kamp dan pemilih dari pihak lawan secara alami dinilai kinerja
Partai Berkuasa rendah.

halaman 9
9
Selain itu, peningkatan tajam disaksikan dengan pemerintah yang sebenarnya
pemberian layanan dan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah
Indikator telah dinilai independen pelayanan.
Hasil ini memberi saya kesempatan untuk membuka diskusi penting. Bhutan
telah belajar banyak dari negara-negara demokrasi yang lebih tua. Namun kita juga telah belajar
beberapa kebiasaan yang kurang positif mereka. Kami memiliki kesempatan untuk cepat menjatuhkan
ini perilaku obstruktif sebelum mereka menjadi tertanam dan tidak mungkin
Untuk mengganti. Aku akan membuka diskusi tentang apa artinya untuk melaksanakan kami
perdebatan dan pertukaran yang demokratis, dan bahkan kampanye pemilu kami, dengan
kasih sayang, dan kebijaksanaan.
Dari Indikator GNH saya dapat melihat dengan jelas bahwa Bhutan peduli tentang bagaimana
pemerintah melakukan, bahwa mereka bermasalah, dan mereka melacak. saya
berharap bahwa dalam indeks GNH berikutnya pemerintah kita meningkatkan di mata mereka.
Tren mengganggu akhir adalah bahwa peningkatan GNH adalah terkuat di
daerah perkotaan dan kota-kota kecil, tapi tidak di ladang dan lembah-lembah dan
dusun tinggi di kabut. Kami akan menggunakan kebijakan dan cepat-pertanian kita
memperluas konektivitas untuk memberi energi GNH di daerah pedesaan, sehingga anak muda
membangun karir dan keluarga mereka di desa-desa yang indah kami sebagai dewasa yang modern
laki-laki dan perempuan, dan tidak hanya merindukan lampu-lampu kota.
Sehingga sedikit, rasa perjalanan kami saat ini untuk meningkatkan GNH, dan
jendela ke kemajuan kita dan tantangan kita pada tahun 2015.
Seperti yang dapat Anda bayangkan, Indeks GNH akan membuka pintu ke substantif
dialog nasional di mana berbasis luas kemajuan dan pertimbangan kesejahteraan
akan sama seperti yang signifikan dan nyata sebagai pertimbangan keuangan di
pengambilan keputusan. Ini akan kita hadapi dengan tantangan dan keputusan yang kita miliki
untuk membuat untuk mengoptimalkan kesejahteraan.
Kami berharap dialog ini juga akan melepaskan imajinasi, kreativitas dan
kebijaksanaan perempuan Bhutan, laki-laki dan pemuda di semua sektor masyarakat.
Jadi pertumbuhan GNH akan menjadi karya banyak tangan dan hati dan
pikiran.
7. GNH Internasional
Mulia, Ladies and Gentleman, saya sekarang beralih ke konferensi ini,
mengakui bahwa untuk beberapa peserta, fokus Anda adalah di luar Bhutan.
GNH telah mendapatkan momentum di negara-negara lain juga. Saat ini, ada
gelombang kerja mengatasi perubahan ini diperlukan dalam bagaimana kita mengukur
kemajuan, dari inisiatif ‘luar GDP’ di Eropa, OECD yang sedang berlangsung
bekerja pada bagaimana ‘Mengukur apa yang kita harta’, ke sejumlah besar nasional dan
inisiatif subnasional.

halaman 10
10
Program utama yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, India,
Australia, Kanada, dan Brasil antara lain. Ini memiliki berbagai keunggulan dan
ruang politik di negara-negara. Tapi gabungan upaya global resmi
dan tindakan akar rumput menciptakan platform dari mana warga dapat menekan
pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang menghormati nilai-nilai ini dan lebih memenuhi
kebutuhan masyarakat yang mereka layani.
Pada tahun 2012, PBB menyatakan 20 Maret
th
‘Hari Internasional
Kebahagiaan’. Kebahagiaan Nasional Bruto juga telah memeluk dalam
Persatuan negara-negara.
Indikator Sasaran Pembangunan Berkelanjutan rancangan yang disepakati pekan lalu di
Bangkok tidak memerlukan setiap negara untuk menghasilkan Indeks GNH. Yang mana
kanan – kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Tapi mereka meninggalkan pintu terbuka untuk
pemerintah nasional untuk bereksperimen dan memajukan sepanjang jalan ini, dan kami
memiliki antara kita beberapa orang yang melakukan hal itu.
Gerakan untuk perubahan, bergerak ke dalam arus utama, pergeseran
Paradigma sedang berlangsung. Tapi perlu hati-hati dipelihara.
8. Kesimpulan
Konferensi ini merupakan salah satu dari banyak cara budidaya kegiatan GNH. Dan
fakta bahwa begitu banyak dari Anda berada di sini hari ini juga mencerminkan saling
pengakuan bahwa ini adalah saat untuk menciptakan perubahan.
Pada 1970-an, pengamatan kami keempat Raja yang GNH lebih penting
dari PDB mengkristal wawasan tentang keseimbangan prioritas yang kita sebagai
bangsa harus berusaha untuk maju. Indeks GNH sekarang memantau dan mengajak kita
untuk mencerminkan mendalam atas, untuk saham klaim kami pada, aspek berharga dari kehidupan yang
di bawah ancaman. Ini mengundang kita untuk mengasuh mereka, bahkan ketika kita terus tumbuh dan
berevolusi dengan cara lain. Ada banyak tantangan bagi kami di Bhutan,
hanya karena ada untuk Anda dalam masyarakat sendiri, namun kita harus setiap menghadapi ke
tantangan dengan tekad.
Bersama-sama, kita harus bekerja untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dalam segala hal
dan menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Kita harus memimpin dengan contoh. Dan
kita harus menghibur satu sama lain ketika kita lelah atau putus asa.
Saya yakin bahwa konferensi ini akan memungkinkan orang untuk menemukan cara-cara baru
terlibat dengan satu sama lain, memiliki percakapan bermakna, meminta kanan
pertanyaan dan mencari dan menemukan cara untuk mengilhami perubahan.
Mari saya berharap Anda konferensi sukses yang berbuah banyak dalam hidup Anda

logo-mkrri

Bhutan Indeks GNH

GNH: Konsep

Kebahagiaan Nasional Bruto adalah istilah yang diciptakan oleh Yang Mulia Keempat Raja Bhutan, Jigme Singye Wangchuck pada 1970-an. Konsep ini menyiratkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengambil pendekatan holistik terhadap gagasan kemajuan dan memberikan sama pentingnya dengan aspek non-ekonomi kesejahteraan. Konsep GNH telah sering dijelaskan oleh empat pilar: good governance, pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Akhir-akhir ini empat pilar telah diklasifikasikan lebih lanjut menjadi sembilan domain untuk menciptakan pemahaman yang luas dari GNH dan untuk mencerminkan rentang holistik nilai GNH. Sembilan domain adalah: kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman budaya dan ketahanan, tata pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keragaman ekologi dan ketahanan, dan standar hidup. Domain merupakan masing-masing komponen dari kesejahteraan rakyat Bhutan, dan istilah ‘kesejahteraan’ di sini mengacu pada pemenuhan kondisi dari ‘kehidupan yang baik’ sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konsep Kebahagiaan Nasional Bruto.

The GNH Index: Apa itu?

Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto merupakan indeks angka tunggal yang dikembangkan dari 33 indikator dikategorikan di bawah sembilan domain. The GNH Indeks dibangun berdasarkan metodologi multidimensi yang kuat yang dikenal sebagai metode Alkire-Foster ( Klik Disini untuk lebih).

The GNH Indeks dapat didekomposisi oleh karakteristik demografi dan dirancang untuk menciptakan insentif kebijakan bagi pemerintah, LSM dan bisnis Bhutan untuk meningkatkan GNH. 33 indikator ( Klik Disini untuk file Excel dengan lebih detail) di bawah sembilan domain bertujuan untuk menekankan aspek yang berbeda dari kesejahteraan dan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendasari ini. 33 indikator secara statistik terpercaya, normatif penting, dan mudah dipahami oleh khalayak yang besar ( Klik Disini untuk detail write-up ini). Domain sama-sama tertimbang ( Klik Disini untuk melihat file PDF pada Pembobotan). Dalam setiap domain, indikator objektif diberi bobot yang lebih tinggi sedangkan indikator subjektif dan dilaporkan sendiri ditugaskan bobot yang lebih rendah.

2010 Survey GNH:

Survei Kebahagiaan Nasional Bruto dilakukan pada tahun 2010 dengan sampel perwakilan diambil di tingkat distrik dan regional. Survei ini dikelola dengan menggunakan kuesioner GNH yang mengumpulkan data tentang gambaran yang komprehensif tentang kesejahteraan Bhutan. Survei mengumpulkan data dari 7142 responden; 6476or 90,7% dari responden memiliki data yang cukup untuk dimasukkan dalam Indeks GNH.

2010 GNH Indeks: Highlights

Metodologi dasarnya memberikan tiga jenis hasil: headcount, intensitas dan indeks GNH keseluruhan. Headcount mengacu pada persentase dari Bhutan yang dianggap bahagia, dan intensitas adalah kecukupan rata dinikmati oleh Bhutan.

  • Headcount = 40,9% – Ini berarti bahwa 41% dari Bhutan memiliki kecukupan dalam enam atau lebih dari sembilan domain dan dianggap ‘bahagia’.
  • Intensitas = 43,4% -The 59% dari Bhutan yang tidak dianggap ‘happy’ kekurangan kecukupan di 43% dari domain. Sembilan domain kali 0.43 = 3.87. Jadi bahagia Bhutan rata-rata kecukupan kurangnya di hanya di bawah empat domain dan menikmati kecukupan dalam lebih dari lima domain.
  • GNH Indeks = 0,743 – Indeks GNH berkisar dari 0 sampai 1. Sejumlah lebih tinggi lebih baik. Hal ini mencerminkan persentase Bhutan yang bahagia dan persentase domain di mana orang yang belum senang telah mencapai kecukupan (headcount dan intensitas).

Apa lagi Index GNH mengungkapkan tentang orang-orang bahagia? Berikut adalah beberapa highlights:

  • Pria lebih bahagia daripada wanita rata-rata.
  • Dari sembilan domain, Bhutan memiliki paling kecukupan dalam kesehatan, kemudian ekologi, kesejahteraan psikologis, dan vitalitas masyarakat.
  • Di daerah perkotaan, 50% dari orang senang; di daerah pedesaan itu adalah 37%.
  • daerah perkotaan lebih baik dalam kesehatan, standar dan pendidikan hidup. daerah pedesaan lebih baik dalam vitalitas masyarakat, ketahanan budaya, dan pemerintahan yang baik.
  • Kebahagiaan adalah lebih tinggi di antara orang-orang dengan pendidikan dasar atau di atas dibandingkan mereka yang tidak memiliki pendidikan formal, tetapi pendidikan tinggi tidak mempengaruhi GNH sangat banyak.
  • Paling bahagia orang dengan pekerjaan meliputi PNS, biarawan / anim, dan gyt anggota / DYT. Menariknya, pengangguran yang lebih bahagia dari karyawan perusahaan, ibu rumah tangga, petani atau angkatan kerja nasional. [1]
  • orang yang belum menikah dan orang-orang muda di antara yang paling bahagia.
  • Ada cukup banyak kesetaraan di Dzongkhags, sehingga tidak ada peringkat yang ketat di antara mereka. The Dzongkhags bahagia termasuk Paro, Sarpang, Dagana, Haa, Thimphu, Gasa, Tsirang, Punakha, Zhemgang, dan Chukha.
  • Happy dzongkhag setidaknya itu SamdrupJonkhar.
  • Peringkat dzongkhags oleh GNH berbeda secara signifikan dari peringkat mereka dengan pendapatan per kapita. Sarpang, Dagana, dan bahkan Zhemgang misalnya, melakukan jauh lebih baik di GNH daripada pendapatan.
  • Dalam hal jumlah, jumlah tertinggi orang yang bahagia hidup di Thimphu dan Chukha – seperti yang dilakukan jumlah tertinggi orang bahagia!
  • Thimphu lebih baik dalam pendidikan dan standar hidup dari Dzongkhags lain, tapi lebih buruk di vitalitas masyarakat.

Bhutan indeks ‘Kebahagiaan Nasional Bruto’

The kecil, terpencil Himalaya kerajaan Bhutan pertama menemukan ide menggunakan kebahagiaan sebagai ukuran tata pemerintahan yang baik – ide tetangga adidaya yang Cina kini telah dipinjam.

The kecil, terpencil Himalaya kerajaan Bhutan pertama menemukan ide menggunakan kebahagiaan sebagai ukuran tata pemerintahan yang baik - ide tetangga adidaya yang Cina kini telah dipinjam.


 Kesejahteraan di Bhutan diukur dengan kebahagiaan daripada pembangunan ekonomi: Alamy
 

Ini pertama kali diusulkan pada tahun 1972 oleh Jigme Singye Wangchuck, mantan Raja negara.

Raja Wangchuk mengatakan bahwa alih-alih mengandalkan Produk Domestik Bruto sebagai indikator terbaik dari Bhutan kemajuan ‘s, itu seharusnya mempertimbangkan nya “Gross National Happiness.”

Itu sudah bisa diukur dengan akal rakyatnya ‘dari yang baik-diatur, hubungan mereka dengan lingkungan, kepuasan dengan laju pembangunan ekonomi, rasa memiliki budaya dan nasional.

Pavan K Verma, duta besar India untuk Bhutan dan komentator sosial terkemuka, mengatakan penyebaran ide dari Bhutan terpencil mencerminkan ketidakmampuan aktivitas ekonomi sebagai ukuran keberhasilan.

“Ada batas untuk pertumbuhan ekonomi kepuasan dengan sendirinya memberikan,” katanya. “Ada pencarian untuk melihat melampaui pemenuhan bahan. Ada banyak aspek dari kehidupan sosial di berbagai negara seperti China dan Inggris yang berantakan, seperti hubungan keluarga dan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi atomised, dunia individualistik. The Gross Kebahagiaan nasional terlihat pada kualitas hidup, berapa banyak waktu yang Anda miliki luang, apa yang terjadi di komunitas Anda, dan bagaimana Anda merasa terintegrasi dengan budaya Anda. “

Ini akan menjadi sebuah kesalahan Namun, ia menambahkan, jika ide Kebahagiaan Nasional Bruto dianggap sebagai alternatif daripada pengukuran tambahan. “Anda tidak bisa menutup aspirasi material, pembangunan ekonomi harus menjadi bagian dari itu.”

Tingkat pengembalian yang tinggi dari lulusan Bhutan belajar di luar negeri menunjukkan ada sesuatu untuk “Kebahagiaan Nasional Bruto”: kebanyakan rumah kembali, meskipun gaji secara signifikan lebih rendah dari luar negeri, Mr Verma mencontohkan.

Tapi, meskipun pengaruh gagasan Raja Jigme Singye Wangchuk ini, Bhutan tidak semua orang tahu tentang Shangri La.

Awal tahun ini, Biro Statistik Nasional negara itu mengungkapkan tingkat penerimaan yang tinggi dari kekerasan dalam rumah tangga. Sekitar 70 persen wanita merasa mereka pantas untuk dipukuli jika mereka menolak untuk berhubungan seks dengan suami mereka, berdebat dengan mereka atau dibakar makan malam.

Negara ini juga telah menghadapi kritik untuk mengusir warga itu klaim adalah imigran Nepal ilegal, tapi siapa beberapa kelompok hak asasi manusia menyatakan warga negara menentang monarki.

Kebahagiaan Nasional Bruto – GNH

The Kebahagiaan Nasional Bruto (GNH) adalah ukuran agregat dari produksi nasional suatu negara, dalam vena dari produk nasional bruto atau produk domestik bruto . Gross kebahagiaan nasional (GNH) mencoba untuk mengukur jumlah total tidak hanya dari output ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan bersih, pertumbuhan spiritual dan budaya warga, kesehatan mental dan fisik dan kekuatan sistem perusahaan dan politik.

BREAKING BAWAH ‘Gross National Happiness – GNH’

Tidak mengherankan, setiap ukuran GNH akan menjadi penuh dengan perkiraan. Hal-hal seperti menipisnya sumber daya lingkungan, misalnya, tidak mungkin untuk menentukan dengan akurasi. Aspek-aspek lain, seperti pertumbuhan spiritual dan budaya hanya dapat diukur dengan subjektif, bukan objektif, berarti.

Sebagai ekonom masa bekerja dengan nilai-nilai inti dari GNH, langkah-langkah baru harus memungkinkan investor untuk lebih akurat melihat efek jangka panjang tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi , tetapi juga menipisnya sumber daya alam dan keseluruhan kesejahteraan warga. Ekonomi hijau saham ideologi yang sama dan banyak dari nilai yang sama seperti pencipta GNH dan pendukung.

Istilah ini pertama kali dikaitkan dengan Jigme Singye Wangchuck, Raja Bhutan pada awal 1970-an. Bhutan dicari ukuran pertumbuhan yang mencerminkan komitmen yang mendalam bangsa untuk mempertahankan standar budaya, spiritual dan lingkungan-keberlanjutan. Langkah-langkah diperbarui dari GNH mencoba untuk memasukkan variabel yang dapat diukur secara obyektif dengan harapan menerapkannya ke negara maju dari dunia Barat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dari pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya dalam persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi ; itu dinyatakan secara nominal. Dalam prakteknya, itu adalah ukuran dari tingkat perubahan bahwa bangsa produk domestik bruto (PDB) melewati dari tahun ke tahun, namun produk nasional bruto (GNP) juga dapat digunakan jika perekonomian suatu negara sangat bergantung pada asing laba .

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi Tingkat’

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan arah umum dan besarnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah sekitar 2 sampai 5%. tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah terlihat di sebagian besar negara industri maju. -Cepat tumbuh ekonomi , di sisi lain, melihat tarif setinggi 10% meskipun tingkat pertumbuhan tidak mungkin berkelanjutan selama jangka panjang .

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan suatu bangsa atau penghasilan yang lebih besar perekonomian selama periode waktu tertentu. Paling umum, ini diperiksa setiap tiga bulan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati di seluruh rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YOY) atau dekade lebih dari satu dekade.

Sementara pertumbuhan ekonomi yang paling sering diasumsikan merujuk gerakan positif, perubahan ekonomi bisa positif atau negatif. Jika perekonomian mengalami dua kuartal berturut-turut dengan tingkat pertumbuhan jatuh, dapat dikatakan bahwa ekonomi terkait yang jatuh ke dalam resesi. Jika ekonomi mulai menyusut, tingkat persentase dapat dinyatakan sebagai negatif untuk menunjukkan pendapatan yang hilang selama periode waktu yang diperiksa.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh berbagai faktor atau kejadian. Paling umum, peningkatan permintaan agregat mendorong peningkatan sesuai dalam output keseluruhan yang membawa sumber pendapatan baru. kemajuan teknologi dan pengembangan produk baru dapat mengerahkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan, atau ketersediaan, di pasar luar negeri yang mengakibatkan ekspor yang lebih tinggi juga dapat memiliki pengaruh positif. Hal ini dapat disebabkan oleh penyebaran produk yang sebelumnya tidak tersedia ke pasar baru atau kenaikan berdiri ekonomi pasar tertentu yang meningkatkan pendapatan tambahan dari warganya. Sebagai permintaan meningkat, tingkat penjualan terkait juga meningkat. masuknya pendapatan ini menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Permintaan agregat

Dalam ilmu ekonomi, permintaan agregat termasuk pelanggan potensial yang mampu dan bersedia untuk membeli suatu produk. permintaan agregat meningkat dapat terjadi secara nasional maupun internasional. Perubahan ini dapat memacu peningkatan produksi untuk menciptakan tingkat yang lebih tinggi dari pasokan, menyediakan produk yang lebih untuk menjangkau pelanggan potensial. peningkatan produksi dan terkait penjualan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dari pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya dalam persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi ; itu dinyatakan secara nominal. Dalam prakteknya, itu adalah ukuran dari tingkat perubahan bahwa bangsa produk domestik bruto (PDB) melewati dari tahun ke tahun, namun produk nasional bruto (GNP) juga dapat digunakan jika perekonomian suatu negara sangat bergantung pada asing laba .

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi Tingkat’

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan arah umum dan besarnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah sekitar 2 sampai 5%. tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah terlihat di sebagian besar negara industri maju. -Cepat tumbuh ekonomi , di sisi lain, melihat tarif setinggi 10% meskipun tingkat pertumbuhan tidak mungkin berkelanjutan selama jangka panjang .

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan suatu bangsa atau penghasilan yang lebih besar perekonomian selama periode waktu tertentu. Paling umum, ini diperiksa setiap tiga bulan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati di seluruh rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YOY) atau dekade lebih dari satu dekade.

Sementara pertumbuhan ekonomi yang paling sering diasumsikan merujuk gerakan positif, perubahan ekonomi bisa positif atau negatif. Jika perekonomian mengalami dua kuartal berturut-turut dengan tingkat pertumbuhan jatuh, dapat dikatakan bahwa ekonomi terkait yang jatuh ke dalam resesi. Jika ekonomi mulai menyusut, tingkat persentase dapat dinyatakan sebagai negatif untuk menunjukkan pendapatan yang hilang selama periode waktu yang diperiksa.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh berbagai faktor atau kejadian. Paling umum, peningkatan permintaan agregat mendorong peningkatan sesuai dalam output keseluruhan yang membawa sumber pendapatan baru. kemajuan teknologi dan pengembangan produk baru dapat mengerahkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan, atau ketersediaan, di pasar luar negeri yang mengakibatkan ekspor yang lebih tinggi juga dapat memiliki pengaruh positif. Hal ini dapat disebabkan oleh penyebaran produk yang sebelumnya tidak tersedia ke pasar baru atau kenaikan berdiri ekonomi pasar tertentu yang meningkatkan pendapatan tambahan dari warganya. Sebagai permintaan meningkat, tingkat penjualan terkait juga meningkat. masuknya pendapatan ini menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Permintaan agregat

Dalam ilmu ekonomi, permintaan agregat termasuk pelanggan potensial yang mampu dan bersedia untuk membeli suatu produk. permintaan agregat meningkat dapat terjadi secara nasional maupun internasional. Perubahan ini dapat memacu peningkatan produksi untuk menciptakan tingkat yang lebih tinggi dari pasokan, menyediakan produk yang lebih untuk menjangkau pelanggan potensial. peningkatan produksi dan terkait penjualan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Bruto – GDP

Loading the player …

Apa ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai moneter semua barang dan jasa jadi yang diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Meskipun PDB biasanya dihitung secara tahunan, dapat dihitung pada triwulan dasar juga. PDB mencakup semua konsumsi swasta dan publik, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dikurangi impor yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Sederhananya, PDB adalah luas pengukuran aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan .

Produk domestik bruto dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

PDB = C + G + I + NX

dimana

C adalah sama dengan semua konsumsi swasta, atau pengeluaran konsumen, dalam perekonomian suatu negara, G adalah jumlah pengeluaran pemerintah, saya adalah jumlah investasi semua negara, termasuk bisnis belanja modal dan NX total ekspor neto bangsa, dihitung sebagai Total ekspor dikurangi total impor (NX = ekspor – impor).

BREAKING BAWAH ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

PDB umumnya digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, serta mengukur suatu negara standar hidup . Karena modus GDP mengukur seragam dari satu negara ke negara, PDB dapat digunakan untuk membandingkan produktivitas dari berbagai negara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Menyesuaikan untuk inflasi dari tahun ke tahun memungkinkan untuk perbandingan mulus pengukuran PDB saat ini dengan pengukuran dari tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Dengan cara ini, PDB suatu negara dari setiap periode dapat diukur sebagai persentase relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Ketika diukur dengan cara ini, PDB dapat dilacak selama rentang waktu yang panjang dan digunakan dalam mengukur suatu negara pertumbuhan ekonomi atau penurunan, serta dalam menentukan apakah ekonomi berada dalam resesi .

Popularitas PDB sebagai indikator ekonomi sebagian berasal dari pengukuran atas nilai tambah melalui proses ekonomi. Sebagai contoh, ketika sebuah kapal dibangun, PDB tidak mencerminkan nilai total kapal selesai, melainkan perbedaan dalam nilai-nilai dari kapal selesai dan bahan yang digunakan dalam konstruksi. Mengukur total nilai bukan nilai tambah akan sangat mengurangi fungsi PDB sebagai indikator kemajuan atau kemunduran, khususnya dalam individu industri dan sektor . Para pendukung penggunaan PDB sebagai ukuran ekonomi tout kemampuannya untuk dipecah dengan cara ini dan dengan demikian berfungsi sebagai indikator kegagalan atau keberhasilan kebijakan ekonomi juga. Misalnya, 2004-2014 PDB Perancis meningkat 53,1%, sementara Jepang meningkat 6,9% selama periode yang sama.

Kritik dari PDB

Ada, tentu saja, kelemahan menggunakan PDB sebagai indikator. Misalnya, contoh sebelumnya menghilangkan fakta bahwa PDB Perancis naik ke semua waktu tinggi pada tahun 2008 dan kemudian turun. Kritik dari PDB menambahkan bahwa statistik tidak memperhitungkan ekonomi bawah tanah atau tidak resmi: segala sesuatu dari pasar gelap kegiatan untuk bawah- the-meja kerja, serta transaksi lainnya yang, karena berbagai alasan, tidak dilaporkan ke pemerintah. Lainnya mengkritik kecenderungan PDB harus ditafsirkan sebagai ukuran kesejahteraan material, padahal ia berfungsi sebagai ukuran produktivitas suatu negara, yang tidak selalu berhubungan.

Ada tiga metode utama dimana GDP dapat ditentukan . Semua, ketika dihitung dengan benar, harus menghasilkan angka yang sama. Ketiga pendekatan ini sering disebut pendekatan pengeluaran, output (atau produksi) pendekatan, dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan pengeluaran mengukur jumlah total semua produk yang digunakan dalam mengembangkan produk jadi untuk dijual. Untuk kembali ke contoh kapal, kontribusi kapal selesai terhadap PDB suatu negara akan di sini diukur dengan total biaya material dan jasa yang masuk ke konstruksi kapal. Pendekatan ini mengasumsikan nilai yang relatif tetap dari kapal relatif selesai dengan nilai bahan-bahan dan jasa dalam menghitung nilai tambah.

Pendekatan produksi adalah sesuatu seperti kebalikan dari pendekatan pengeluaran. Alih-alih secara eksklusif mengukur biaya input yang memakan kegiatan ekonomi, pendekatan produksi memperkirakan nilai total output ekonomi dan memotong biaya barang setengah yang dikonsumsi dalam proses, seperti yang bahan dan jasa. Sedangkan proyek pendekatan pengeluaran maju melampaui biaya menengah, pendekatan produksi terlihat mundur dari sudut pandang dari keadaan kegiatan ekonomi selesai.

Pendekatan ketiga, pendekatan pendapatan, adalah sesuatu dari perantara antara dua pendekatan tersebut. Mengukur PDB dengan cara total pendapatan domestik yang diperoleh di semua tingkatan dan dengan menggunakan pendapatan kotor baik sebagai indikator produktivitas tersirat dan pengeluaran tersirat. PDB dihitung dengan cara ini kadang-kadang disebut sebagai pendapatan domestik bruto (GDI) , atau sebagai pendapatan nasional bruto (PNB) ketika menggabungkan pendapatan yang diterima dari luar negeri.

Sejarah

PDB pertama mulai digunakan pada tahun 1937 dalam sebuah laporan kepada Kongres AS dalam menanggapi Great Depression setelah ekonom Rusia Simon Kuznets dikandung sistem pengukuran . Pada saat itu, sistem unggul pengukuran adalah Produk Nasional Bruto (GNP) . GNP berbeda dari PDB dalam langkah-langkah GNP produktivitas warga bangsa terlepas dari lokal mereka, yang bertentangan dengan pengukuran PDB dari produksi berdasarkan lokasi geografis . Setelah Bretton Woods konferensi tahun 1944, PDB secara luas diadopsi sebagai standar berarti untuk mengukur ekonomi nasional.

Dimulai pada tahun 1950-an, namun, beberapa mulai mempertanyakan iman ekonom dan pembuat kebijakan dalam PDB internasional sebagai ukuran kemajuan. Beberapa diamati, misalnya, kecenderungan untuk menerima PDB sebagai indikator mutlak kegagalan suatu bangsa atau kesuksesan, meskipun kegagalan PDB untuk memperhitungkan kesehatan, kebahagiaan, dan faktor-faktor konstituen lain dari kesejahteraan umum. Dengan kata lain, kritik ini menarik perhatian perbedaan antara kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Lainnya, seperti Arthur Okun, Ekonom Presiden Kennedy Dewan Penasihat Ekonomi, dipegang teguh pada keyakinan bahwa PDB sebagai indikator mutlak keberhasilan ekonomi, mengklaim bahwa untuk setiap peningkatan PDB akan ada penurunan yang sesuai pengangguran.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah menciptakan berbagai modifikasi bernuansa dalam upaya untuk meningkatkan akurasi PDB dan spesifisitas . Sarana GDP menghitung juga telah berkembang terus sejak konsepsi sehingga tetap up dengan berkembang pengukuran aktivitas industri dan pembangkit dan konsumsi baru, muncul bentuk aktiva tidak berwujud.

Produk Domestik Bruto – GDP

Loading the player …

Apa ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai moneter semua barang dan jasa jadi yang diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Meskipun PDB biasanya dihitung secara tahunan, dapat dihitung pada triwulan dasar juga. PDB mencakup semua konsumsi swasta dan publik, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dikurangi impor yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Sederhananya, PDB adalah luas pengukuran aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan .

Produk domestik bruto dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

PDB = C + G + I + NX

dimana

C adalah sama dengan semua konsumsi swasta, atau pengeluaran konsumen, dalam perekonomian suatu negara, G adalah jumlah pengeluaran pemerintah, saya adalah jumlah investasi semua negara, termasuk bisnis belanja modal dan NX total ekspor neto bangsa, dihitung sebagai Total ekspor dikurangi total impor (NX = ekspor – impor).

BREAKING BAWAH ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

PDB umumnya digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, serta mengukur suatu negara standar hidup . Karena modus GDP mengukur seragam dari satu negara ke negara, PDB dapat digunakan untuk membandingkan produktivitas dari berbagai negara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Menyesuaikan untuk inflasi dari tahun ke tahun memungkinkan untuk perbandingan mulus pengukuran PDB saat ini dengan pengukuran dari tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Dengan cara ini, PDB suatu negara dari setiap periode dapat diukur sebagai persentase relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Ketika diukur dengan cara ini, PDB dapat dilacak selama rentang waktu yang panjang dan digunakan dalam mengukur suatu negara pertumbuhan ekonomi atau penurunan, serta dalam menentukan apakah ekonomi berada dalam resesi .

Popularitas PDB sebagai indikator ekonomi sebagian berasal dari pengukuran atas nilai tambah melalui proses ekonomi. Sebagai contoh, ketika sebuah kapal dibangun, PDB tidak mencerminkan nilai total kapal selesai, melainkan perbedaan dalam nilai-nilai dari kapal selesai dan bahan yang digunakan dalam konstruksi. Mengukur total nilai bukan nilai tambah akan sangat mengurangi fungsi PDB sebagai indikator kemajuan atau kemunduran, khususnya dalam individu industri dan sektor . Para pendukung penggunaan PDB sebagai ukuran ekonomi tout kemampuannya untuk dipecah dengan cara ini dan dengan demikian berfungsi sebagai indikator kegagalan atau keberhasilan kebijakan ekonomi juga. Misalnya, 2004-2014 PDB Perancis meningkat 53,1%, sementara Jepang meningkat 6,9% selama periode yang sama.

Kritik dari PDB

Ada, tentu saja, kelemahan menggunakan PDB sebagai indikator. Misalnya, contoh sebelumnya menghilangkan fakta bahwa PDB Perancis naik ke semua waktu tinggi pada tahun 2008 dan kemudian turun. Kritik dari PDB menambahkan bahwa statistik tidak memperhitungkan ekonomi bawah tanah atau tidak resmi: segala sesuatu dari pasar gelap kegiatan untuk bawah- the-meja kerja, serta transaksi lainnya yang, karena berbagai alasan, tidak dilaporkan ke pemerintah. Lainnya mengkritik kecenderungan PDB harus ditafsirkan sebagai ukuran kesejahteraan material, padahal ia berfungsi sebagai ukuran produktivitas suatu negara, yang tidak selalu berhubungan.

Ada tiga metode utama dimana GDP dapat ditentukan . Semua, ketika dihitung dengan benar, harus menghasilkan angka yang sama. Ketiga pendekatan ini sering disebut pendekatan pengeluaran, output (atau produksi) pendekatan, dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan pengeluaran mengukur jumlah total semua produk yang digunakan dalam mengembangkan produk jadi untuk dijual. Untuk kembali ke contoh kapal, kontribusi kapal selesai terhadap PDB suatu negara akan di sini diukur dengan total biaya material dan jasa yang masuk ke konstruksi kapal. Pendekatan ini mengasumsikan nilai yang relatif tetap dari kapal relatif selesai dengan nilai bahan-bahan dan jasa dalam menghitung nilai tambah.

Pendekatan produksi adalah sesuatu seperti kebalikan dari pendekatan pengeluaran. Alih-alih secara eksklusif mengukur biaya input yang memakan kegiatan ekonomi, pendekatan produksi memperkirakan nilai total output ekonomi dan memotong biaya barang setengah yang dikonsumsi dalam proses, seperti yang bahan dan jasa. Sedangkan proyek pendekatan pengeluaran maju melampaui biaya menengah, pendekatan produksi terlihat mundur dari sudut pandang dari keadaan kegiatan ekonomi selesai.

Pendekatan ketiga, pendekatan pendapatan, adalah sesuatu dari perantara antara dua pendekatan tersebut. Mengukur PDB dengan cara total pendapatan domestik yang diperoleh di semua tingkatan dan dengan menggunakan pendapatan kotor baik sebagai indikator produktivitas tersirat dan pengeluaran tersirat. PDB dihitung dengan cara ini kadang-kadang disebut sebagai pendapatan domestik bruto (GDI) , atau sebagai pendapatan nasional bruto (PNB) ketika menggabungkan pendapatan yang diterima dari luar negeri.

Sejarah

PDB pertama mulai digunakan pada tahun 1937 dalam sebuah laporan kepada Kongres AS dalam menanggapi Great Depression setelah ekonom Rusia Simon Kuznets dikandung sistem pengukuran . Pada saat itu, sistem unggul pengukuran adalah Produk Nasional Bruto (GNP) . GNP berbeda dari PDB dalam langkah-langkah GNP produktivitas warga bangsa terlepas dari lokal mereka, yang bertentangan dengan pengukuran PDB dari produksi berdasarkan lokasi geografis . Setelah Bretton Woods konferensi tahun 1944, PDB secara luas diadopsi sebagai standar berarti untuk mengukur ekonomi nasional.

Dimulai pada tahun 1950-an, namun, beberapa mulai mempertanyakan iman ekonom dan pembuat kebijakan dalam PDB internasional sebagai ukuran kemajuan. Beberapa diamati, misalnya, kecenderungan untuk menerima PDB sebagai indikator mutlak kegagalan suatu bangsa atau kesuksesan, meskipun kegagalan PDB untuk memperhitungkan kesehatan, kebahagiaan, dan faktor-faktor konstituen lain dari kesejahteraan umum. Dengan kata lain, kritik ini menarik perhatian perbedaan antara kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Lainnya, seperti Arthur Okun, Ekonom Presiden Kennedy Dewan Penasihat Ekonomi, dipegang teguh pada keyakinan bahwa PDB sebagai indikator mutlak keberhasilan ekonomi, mengklaim bahwa untuk setiap peningkatan PDB akan ada penurunan yang sesuai pengangguran.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah menciptakan berbagai modifikasi bernuansa dalam upaya untuk meningkatkan akurasi PDB dan spesifisitas . Sarana GDP menghitung juga telah berkembang terus sejak konsepsi sehingga tetap up dengan berkembang pengukuran aktivitas industri dan pembangkit dan konsumsi baru, muncul bentuk aktiva tidak berwujud.

Akuntansi Pendapatan Nasional

Loading the player …

Apa ‘Akuntansi Pendapatan Nasional’

Akuntansi pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang menggunakan pemerintah nasional untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi negara dalam waktu tertentu periode. Catatan Akuntansi alam ini mencakup data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri , upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dibelanjakan untuk penjualan dan pajak penghasilan oleh perusahaan dan individu yang berada di negara tersebut.

! – istirahat – Meskipun akuntansi pendapatan nasional adalah bukan ilmu pasti, ia menyediakan wawasan yang bermanfaat seberapa baik ekonomi berfungsi, dan di mana uang yang dihasilkan dan menghabiskan. Ketika dikombinasikan dengan informasi mengenai populasi terkait, informasi mengenai pendapatan kapita dan pertumbuhan per dapat diperiksa selama periode waktu.

Beberapa metrik dihitung dengan menggunakan akuntansi pendapatan nasional mencakup produk domestik bruto (PDB) , kotor produk nasional (GNP) dan pendapatan nasional bruto (PNB) .

PDB adalah banyak digunakan untuk analisis ekonomi pada tingkat domestik dan mewakili nilai pasar total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu selama periode waktu yang dipilih.

Gunakan dalam Analisis Ekonomi

Informasi yang dikumpulkan melalui akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menilai standar saat hidup atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Selain itu, akuntansi pendapatan nasional menyediakan metode untuk membandingkan kegiatan dalam berbagai sektor dalam perekonomian, serta perubahan dalam sektor tersebut dari waktu ke waktu. Sebuah analisis mendalam dapat membantu dalam menentukan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara.

Misalnya, Amerika Serikat menggunakan informasi mengenai PDB saat ini dalam pembentukan berbagai kebijakan. Selama krisis keuangan tahun 2008, PDB mulai menderita sebagai peningkatan volatilitas pasar dan pergeseran penawaran dan permintaan mempengaruhi pengeluaran dan kerja tingkat konsumen. Akibatnya, Presiden Obama melembagakan paket stimulus ekonomi di respon.

Akuntansi Pendapatan Nasional dan Kebijakan Ekonomi

Informasi kuantitatif yang terkait dengan akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai kebijakan ekonomi. Dianggap sebagai agregat dari kegiatan ekonomi dalam suatu negara, akuntansi pendapatan nasional memberikan ekonom dan ahli statistik dengan informasi rinci yang dapat digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dan untuk meramalkan pertumbuhan dan perkembangan masa depan.

Data dapat memberikan panduan mengenai kebijakan inflasi dan dapat sangat berguna dalam ekonomi transisi dari negara-negara berkembang, serta statistik mengenai tingkat produksi terkait dengan pergeseran tenaga kerja.

Ketidakakuratan dalam Akuntansi Pendapatan Nasional

Keakuratan analisis yang berkaitan dengan akuntansi pendapatan nasional hanya seakurat data yang dikumpulkan. Kegagalan untuk memberikan data secara tepat waktu dapat membuat itu berguna dalam hal analisis kebijakan dan penciptaan.

Selain itu, titik data tertentu tidak diperiksa, seperti dampak dari ekonomi bawah tanah dan produksi ilegal. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak tercermin dalam analisis bahkan jika efeknya pada perekonomian kuat.

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Nasional Akuntansi’

 Akuntansi Pendapatan Nasional

Loading the player …

Apa ‘Akuntansi Pendapatan Nasional’

Akuntansi pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang menggunakan pemerintah nasional untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi negara dalam waktu tertentu periode. Catatan Akuntansi alam ini mencakup data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri , upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dibelanjakan untuk penjualan dan pajak penghasilan oleh perusahaan dan individu yang berada di negara tersebut.

! – istirahat – Meskipun akuntansi pendapatan nasional adalah bukan ilmu pasti, ia menyediakan wawasan yang bermanfaat seberapa baik ekonomi berfungsi, dan di mana uang yang dihasilkan dan menghabiskan. Ketika dikombinasikan dengan informasi mengenai populasi terkait, informasi mengenai pendapatan kapita dan pertumbuhan per dapat diperiksa selama periode waktu.

Beberapa metrik dihitung dengan menggunakan akuntansi pendapatan nasional mencakup produk domestik bruto (PDB) , kotor produk nasional (GNP) dan pendapatan nasional bruto (PNB) .

PDB adalah banyak digunakan untuk analisis ekonomi pada tingkat domestik dan mewakili nilai pasar total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu selama periode waktu yang dipilih.

Gunakan dalam Analisis Ekonomi

Informasi yang dikumpulkan melalui akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menilai standar saat hidup atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Selain itu, akuntansi pendapatan nasional menyediakan metode untuk membandingkan kegiatan dalam berbagai sektor dalam perekonomian, serta perubahan dalam sektor tersebut dari waktu ke waktu. Sebuah analisis mendalam dapat membantu dalam menentukan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara.

Misalnya, Amerika Serikat menggunakan informasi mengenai PDB saat ini dalam pembentukan berbagai kebijakan. Selama krisis keuangan tahun 2008, PDB mulai menderita sebagai peningkatan volatilitas pasar dan pergeseran penawaran dan permintaan mempengaruhi pengeluaran dan kerja tingkat konsumen. Akibatnya, Presiden Obama melembagakan paket stimulus ekonomi di respon.

Akuntansi Pendapatan Nasional dan Kebijakan Ekonomi

Informasi kuantitatif yang terkait dengan akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai kebijakan ekonomi. Dianggap sebagai agregat dari kegiatan ekonomi dalam suatu negara, akuntansi pendapatan nasional memberikan ekonom dan ahli statistik dengan informasi rinci yang dapat digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dan untuk meramalkan pertumbuhan dan perkembangan masa depan.

Data dapat memberikan panduan mengenai kebijakan inflasi dan dapat sangat berguna dalam ekonomi transisi dari negara-negara berkembang, serta statistik mengenai tingkat produksi terkait dengan pergeseran tenaga kerja.

Ketidakakuratan dalam Akuntansi Pendapatan Nasional

Keakuratan analisis yang berkaitan dengan akuntansi pendapatan nasional hanya seakurat data yang dikumpulkan. Kegagalan untuk memberikan data secara tepat waktu dapat membuat itu berguna dalam hal analisis kebijakan dan penciptaan.

Selain itu, titik data tertentu tidak diperiksa, seperti dampak dari ekonomi bawah tanah dan produksi ilegal. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak tercermin dalam analisis bahkan jika efeknya pada perekonomian kuat.

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Nasional Akuntansi’

Pendapatan kotor

Loading the player …

Apa ‘Pendapatan Kotor’

1. Total seorang individu pendapatan pribadi , sebelum akuntansi untuk pajak atau pengurangan .

2. Sebuah perusahaan pendapatan dikurangi beban pokok penjualan . Juga disebut laba kotor dan, ketika dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan, margin kotor .

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Kotor’

untuk Individu

penghasilan bruto adalah pendapatan individu dan penerimaan dari hampir semua sumber. Ini adalah titik awal untuk menentukan pajak yang individu akan membayar. Sumber pendapatan kotor termasuk gaji, upah, tips, capital gain , dividen , bunga , sewa, pensiun dan tunjangan . Bahkan pendapatan dari kegiatan ilegal termasuk: pada tahun 1961 Mahkamah Agung memutuskan di James v Amerika Serikat bahwa kegagalan untuk melaporkan penghasilan dari kegiatan kriminal untuk otoritas pajak itu sendiri kejahatan..

Beberapa sumber pendapatan dikecualikan dari penghasilan bruto. Ini termasuk beberapa bunga kota dan negara obligasi, beberapa manfaat Jaminan Sosial, hadiah tertentu dan warisan, beberapa kontribusi rencana pensiun, pembayaran asuransi jiwa dan beberapa pendapatan dari penjualan rumah. Kecuali ada pengecualian khusus, bagaimanapun, penghasilan dianggap penghasilan bruto.

untuk Bisnis

Untuk bisnis, pendapatan kotor memiliki makna yang sedikit berbeda. Seringkali ia akan muncul pada sebuah perusahaan publik laporan laba rugi sebagai “pendapatan kotor” atau “laba kotor.” Jika tidak hadir, dapat dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan (juga disebut beban pokok pendapatan dan variasi lainnya) dari total pendapatan (juga “total penjualan” dan variasi lainnya):

penghasilan bruto = total pendapatan – beban pokok penjualan

Sebuah bisnis ‘pendapatan kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin kotor, ukuran profitabilitas. Membingungkan, margin kotor kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk pendapatan kotor dan dinyatakan sebagai jumlah dolar (atau dalam mata uang lain). Penggunaan yang lebih tepat, bagaimanapun, membedakan margin kotor dari pendapatan kotor, sehingga margin kotor adalah ekspresi dari penghasilan bruto sebagai persentase dari total pendapatan:

gross marjin% = gross income ÷ total pendapatan * 100

Apa yang merupakan margin kotor baik atau buruk tergantung pada industri. Penyedia layanan khusus umumnya membuat margin lebih tinggi dari pengecer, misalnya. Sama pentingnya dengan margin kotor relatif terhadap rekan-rekan industri adalah margin kotor perusahaan dari tahun ke tahun. Sementara sejumlah faktor yang dapat menyebabkan margin jatuh, mereka umumnya layak mendapat penjelasan dari manajemen. Meningkatnya margin, di sisi lain, adalah tanda peningkatan efisiensi.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung pendapatan kotor dan marjin laba kotor, menggunakan (Johnson & Johnson JNJ ) laporan laba rugi dari kuartal ketiga fiskal 2015 (semua jumlah dalam jutaan USD ):

Penjualan kepada pelanggan 17.102
Biaya produk yang dijual 5224
Jual, pemasaran dan biaya administrasi 5.081
beban penelitian dan pengembangan 2154
Dalam proses penelitian dan pengembangan 10
Tujuan (penghasilan) beban, bersih 91
Lainnya (penghasilan) beban, bersih 420
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 4122
Penyisihan pajak atas penghasilan 764
laba bersih 3358

laporan laba rugi ini termasuk dalam presentasi investor dan tidak menunjukkan pendapatan kotor. Anda dapat pergi ke situs web SEC, di mana kuartalan pengajuan 10-Q ditampilkan dalam format standar dan “laba kotor” akan muncul di baris ketiga dari laporan laba rugi. Hal ini cukup mudah untuk menghitung sendiri, namun, dengan mengurangi harga pokok penjualan (selalu baris kedua, di sini “biaya produk yang dijual”) dari total pendapatan (selalu baris atas, di sini “penjualan kepada pelanggan”):

penghasilan bruto = total pendapatan ($ 17,102m) – harga pokok penjualan ($ 5,224m) = $ 11,878m

Dalam rangka untuk menempatkan nomor yang dalam konteks, bagi dengan total pendapatan perusahaan untuk memperoleh marjin kotor:

margin kotor = pendapatan kotor ($ 11,878m) ÷ total pendapatan ($ 17,102m) = 69,45%

Sebagai perbandingan, yang sedikit lebih rendah dari marjin kotor pada kuartal ketiga 2014, pada 70,76%. pembuat obat utama lainnya memiliki margin kotor yang lebih tinggi, tapi ini tidak terlibat dalam bisnis-margin yang lebih rendah Johnson & Johnson tidak, seperti menjual sampo bayi, pembalut dan pelembab.

Pendapatan kotor

Loading the player …

Apa ‘Pendapatan Kotor’

1. Total seorang individu pendapatan pribadi , sebelum akuntansi untuk pajak atau pengurangan .

2. Sebuah perusahaan pendapatan dikurangi beban pokok penjualan . Juga disebut laba kotor dan, ketika dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan, margin kotor .

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Kotor’

untuk Individu

penghasilan bruto adalah pendapatan individu dan penerimaan dari hampir semua sumber. Ini adalah titik awal untuk menentukan pajak yang individu akan membayar. Sumber pendapatan kotor termasuk gaji, upah, tips, capital gain , dividen , bunga , sewa, pensiun dan tunjangan . Bahkan pendapatan dari kegiatan ilegal termasuk: pada tahun 1961 Mahkamah Agung memutuskan di James v Amerika Serikat bahwa kegagalan untuk melaporkan penghasilan dari kegiatan kriminal untuk otoritas pajak itu sendiri kejahatan..

Beberapa sumber pendapatan dikecualikan dari penghasilan bruto. Ini termasuk beberapa bunga kota dan negara obligasi, beberapa manfaat Jaminan Sosial, hadiah tertentu dan warisan, beberapa kontribusi rencana pensiun, pembayaran asuransi jiwa dan beberapa pendapatan dari penjualan rumah. Kecuali ada pengecualian khusus, bagaimanapun, penghasilan dianggap penghasilan bruto.

untuk Bisnis

Untuk bisnis, pendapatan kotor memiliki makna yang sedikit berbeda. Seringkali ia akan muncul pada sebuah perusahaan publik laporan laba rugi sebagai “pendapatan kotor” atau “laba kotor.” Jika tidak hadir, dapat dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan (juga disebut beban pokok pendapatan dan variasi lainnya) dari total pendapatan (juga “total penjualan” dan variasi lainnya):

penghasilan bruto = total pendapatan – beban pokok penjualan

Sebuah bisnis ‘pendapatan kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin kotor, ukuran profitabilitas. Membingungkan, margin kotor kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk pendapatan kotor dan dinyatakan sebagai jumlah dolar (atau dalam mata uang lain). Penggunaan yang lebih tepat, bagaimanapun, membedakan margin kotor dari pendapatan kotor, sehingga margin kotor adalah ekspresi dari penghasilan bruto sebagai persentase dari total pendapatan:

gross marjin% = gross income ÷ total pendapatan * 100

Apa yang merupakan margin kotor baik atau buruk tergantung pada industri. Penyedia layanan khusus umumnya membuat margin lebih tinggi dari pengecer, misalnya. Sama pentingnya dengan margin kotor relatif terhadap rekan-rekan industri adalah margin kotor perusahaan dari tahun ke tahun. Sementara sejumlah faktor yang dapat menyebabkan margin jatuh, mereka umumnya layak mendapat penjelasan dari manajemen. Meningkatnya margin, di sisi lain, adalah tanda peningkatan efisiensi.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung pendapatan kotor dan marjin laba kotor, menggunakan (Johnson & Johnson JNJ ) laporan laba rugi dari kuartal ketiga fiskal 2015 (semua jumlah dalam jutaan USD ):

Penjualan kepada pelanggan 17.102
Biaya produk yang dijual 5224
Jual, pemasaran dan biaya administrasi 5.081
beban penelitian dan pengembangan 2154
Dalam proses penelitian dan pengembangan 10
Tujuan (penghasilan) beban, bersih 91
Lainnya (penghasilan) beban, bersih 420
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 4122
Penyisihan pajak atas penghasilan 764
laba bersih 3358

laporan laba rugi ini termasuk dalam presentasi investor dan tidak menunjukkan pendapatan kotor. Anda dapat pergi ke situs web SEC, di mana kuartalan pengajuan 10-Q ditampilkan dalam format standar dan “laba kotor” akan muncul di baris ketiga dari laporan laba rugi. Hal ini cukup mudah untuk menghitung sendiri, namun, dengan mengurangi harga pokok penjualan (selalu baris kedua, di sini “biaya produk yang dijual”) dari total pendapatan (selalu baris atas, di sini “penjualan kepada pelanggan”):

penghasilan bruto = total pendapatan ($ 17,102m) – harga pokok penjualan ($ 5,224m) = $ 11,878m

Dalam rangka untuk menempatkan nomor yang dalam konteks, bagi dengan total pendapatan perusahaan untuk memperoleh marjin kotor:

margin kotor = pendapatan kotor ($ 11,878m) ÷ total pendapatan ($ 17,102m) = 69,45%

Sebagai perbandingan, yang sedikit lebih rendah dari marjin kotor pada kuartal ketiga 2014, pada 70,76%. pembuat obat utama lainnya memiliki margin kotor yang lebih tinggi, tapi ini tidak terlibat dalam bisnis-margin yang lebih rendah Johnson & Johnson tidak, seperti menjual sampo bayi, pembalut dan pelembab.

Laba kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Profit’

Laba kotor adalah total pendapatan perusahaan (setara dengan total penjualan) dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor adalah laba perusahaan membuat setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan membuat dan menjual produk-produknya, atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Laba kotor akan muncul di laporan laba rugi perusahaan atau dapat dihitung dengan rumus ini:

Laba kotor = pendapatan – beban pokok penjualan

Juga disebut “margin kotor,” “keuntungan penjualan” dan “pendapatan kotor”.

BREAKING BAWAH ‘Gross Profit’

Laba kotor menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja dan persediaan. Metrik hanya mempertimbangkan biaya variabel , yaitu, biaya yang berfluktuasi dengan tingkat output: bahan; tenaga kerja langsung, dengan asumsi itu adalah per jam atau tergantung pada tingkat output; komisi untuk staf penjualan; Biaya kartu kredit pada pembelian pelanggan; peralatan, mungkin termasuk penggunaan berbasis penyusutan ; utilitas untuk tempat produksi; pengiriman; dll Sebagai umum didefinisikan, laba kotor tidak termasuk biaya tetap , atau biaya yang harus dibayar terlepas dari tingkat output: Iklan, iklan, asuransi, gaji karyawan tidak terlibat langsung dalam produksi, dan perlengkapan kantor.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari biaya tetap yang ditugaskan untuk setiap unit produksi di bawah penyerapan biaya , yang diperlukan untuk pelaporan eksternal di bawah GAAP . Sebagai contoh, jika sebuah pabrik memproduksi 10.000 widget pada suatu periode tertentu, dan perusahaan membayar $ 30.000 dalam sewa gedung, biaya $ 3 akan dikaitkan dengan setiap widget di bawah penyerapan biaya.

Laba kotor tidak harus bingung dengan laba operasi , juga dikenal sebagai laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).

Laba kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin laba kotor . Dinyatakan sebagai persentase, metrik ini berguna untuk membandingkan efisiensi produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Hanya membandingkan laba kotor dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal dapat menyesatkan, karena laba kotor dapat meningkat sementara margin kotor jatuh, tren mengkhawatirkan yang bisa mendarat sebuah perusahaan di air panas. terminologi di sini dapat menyebabkan beberapa kebingungan: “margin kotor” dapat digunakan untuk berarti baik laba kotor dan marjin laba kotor. Laba kotor dinyatakan sebagai nilai mata uang, marjin laba kotor sebagai persentase. Rumus untuk margin laba kotor adalah:

Margin laba kotor = laba kotor / pendapatan = (pendapatan – beban pokok penjualan ) / pendapatan

margin laba kotor sangat bervariasi oleh industri. Makanan dan minuman toko dan perusahaan konstruksi memiliki margin laba kotor silet-tipis, misalnya, sementara industri kesehatan dan perbankan menikmati yang jauh lebih besar.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung laba kotor dan margin laba kotor, menggunakan (Ford Motor Co F ) 2014 laporan laba rugi tahunan (semua nomor dalam jutaan USD):

Pendapatan
otomotif 135.782
jasa keuangan 8295
total pendapatan 144.077
Biaya dan pengeluaran
biaya otomotif penjualan 123.516
Jual, administrasi dan biaya lainnya 14.117
beban bunga Jasa Keuangan 2699
penyediaan Jasa keuangan untuk kredit dan asuransi kerugian 305
Total biaya dan pengeluaran 140.637

Untuk menghitung laba kotor, pertama kita menambah biaya barang yang dijual:

biaya otomotif dari penjualan ($ 123.516 m) + beban bunga FS ($ 2.699 m) + FS penyisihan kredit dan asuransi kerugian ($ 305 m) = $ 126.520 m

Kami tidak termasuk “Jual, biaya administrasi dan lainnya,” karena biaya ini sebagian besar tetap. Kami kemudian kurangi biaya pokok penjualan ($ 126.520 m) dari total pendapatan ($ 144.077 m) untuk mendapatkan laba kotor dari $ 17.577 m.

Untuk mendapatkan margin laba kotor, kita membagi laba kotor ($ 17,577 m) oleh total pendapatan ($ 144.077) untuk margin 12,20%. Ini jauh dibandingkan dengan rata-rata industri otomotif sekitar 20%, menunjukkan bahwa Ford tidak beroperasi seefisien rekan-rekan.

laporan laba rugi standar disiapkan oleh layanan data keuangan dapat memberikan keuntungan kotor sedikit berbeda. Pernyataan-pernyataan ini terletak menampilkan laba kotor sebagai item baris yang terpisah, tetapi mereka hanya tersedia untuk perusahaan publik. Investor meninjau pendapatan perusahaan swasta harus membiasakan diri dengan biaya dan beban item pada neraca non-standar yang dilakukan dan tidak faktor dalam perhitungan laba kotor.

Untuk lebih lanjut tentang laba kotor, lihat Memahami Laba Metrik: Gross, Operasi dan Laba Bersih .

Laba kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Profit’

Laba kotor adalah total pendapatan perusahaan (setara dengan total penjualan) dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor adalah laba perusahaan membuat setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan membuat dan menjual produk-produknya, atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Laba kotor akan muncul di laporan laba rugi perusahaan atau dapat dihitung dengan rumus ini:

Laba kotor = pendapatan – beban pokok penjualan

Juga disebut “margin kotor,” “keuntungan penjualan” dan “pendapatan kotor”.

BREAKING BAWAH ‘Gross Profit’

Laba kotor menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja dan persediaan. Metrik hanya mempertimbangkan biaya variabel , yaitu, biaya yang berfluktuasi dengan tingkat output: bahan; tenaga kerja langsung, dengan asumsi itu adalah per jam atau tergantung pada tingkat output; komisi untuk staf penjualan; Biaya kartu kredit pada pembelian pelanggan; peralatan, mungkin termasuk penggunaan berbasis penyusutan ; utilitas untuk tempat produksi; pengiriman; dll Sebagai umum didefinisikan, laba kotor tidak termasuk biaya tetap , atau biaya yang harus dibayar terlepas dari tingkat output: Iklan, iklan, asuransi, gaji karyawan tidak terlibat langsung dalam produksi, dan perlengkapan kantor.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari biaya tetap yang ditugaskan untuk setiap unit produksi di bawah penyerapan biaya , yang diperlukan untuk pelaporan eksternal di bawah GAAP . Sebagai contoh, jika sebuah pabrik memproduksi 10.000 widget pada suatu periode tertentu, dan perusahaan membayar $ 30.000 dalam sewa gedung, biaya $ 3 akan dikaitkan dengan setiap widget di bawah penyerapan biaya.

Laba kotor tidak harus bingung dengan laba operasi , juga dikenal sebagai laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).

Laba kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin laba kotor . Dinyatakan sebagai persentase, metrik ini berguna untuk membandingkan efisiensi produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Hanya membandingkan laba kotor dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal dapat menyesatkan, karena laba kotor dapat meningkat sementara margin kotor jatuh, tren mengkhawatirkan yang bisa mendarat sebuah perusahaan di air panas. terminologi di sini dapat menyebabkan beberapa kebingungan: “margin kotor” dapat digunakan untuk berarti baik laba kotor dan marjin laba kotor. Laba kotor dinyatakan sebagai nilai mata uang, marjin laba kotor sebagai persentase. Rumus untuk margin laba kotor adalah:

Margin laba kotor = laba kotor / pendapatan = (pendapatan – beban pokok penjualan ) / pendapatan

margin laba kotor sangat bervariasi oleh industri. Makanan dan minuman toko dan perusahaan konstruksi memiliki margin laba kotor silet-tipis, misalnya, sementara industri kesehatan dan perbankan menikmati yang jauh lebih besar.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung laba kotor dan margin laba kotor, menggunakan (Ford Motor Co F ) 2014 laporan laba rugi tahunan (semua nomor dalam jutaan USD):

Pendapatan
otomotif 135.782
jasa keuangan 8295
total pendapatan 144.077
Biaya dan pengeluaran
biaya otomotif penjualan 123.516
Jual, administrasi dan biaya lainnya 14.117
beban bunga Jasa Keuangan 2699
penyediaan Jasa keuangan untuk kredit dan asuransi kerugian 305
Total biaya dan pengeluaran 140.637

Untuk menghitung laba kotor, pertama kita menambah biaya barang yang dijual:

biaya otomotif dari penjualan ($ 123.516 m) + beban bunga FS ($ 2.699 m) + FS penyisihan kredit dan asuransi kerugian ($ 305 m) = $ 126.520 m

Kami tidak termasuk “Jual, biaya administrasi dan lainnya,” karena biaya ini sebagian besar tetap. Kami kemudian kurangi biaya pokok penjualan ($ 126.520 m) dari total pendapatan ($ 144.077 m) untuk mendapatkan laba kotor dari $ 17.577 m.

Untuk mendapatkan margin laba kotor, kita membagi laba kotor ($ 17,577 m) oleh total pendapatan ($ 144.077) untuk margin 12,20%. Ini jauh dibandingkan dengan rata-rata industri otomotif sekitar 20%, menunjukkan bahwa Ford tidak beroperasi seefisien rekan-rekan.

laporan laba rugi standar disiapkan oleh layanan data keuangan dapat memberikan keuntungan kotor sedikit berbeda. Pernyataan-pernyataan ini terletak menampilkan laba kotor sebagai item baris yang terpisah, tetapi mereka hanya tersedia untuk perusahaan publik. Investor meninjau pendapatan perusahaan swasta harus membiasakan diri dengan biaya dan beban item pada neraca non-standar yang dilakukan dan tidak faktor dalam perhitungan laba kotor.

Untuk lebih lanjut tentang laba kotor, lihat Memahami Laba Metrik: Gross, Operasi dan Laba Bersih .

Akuntansi makro

DEFINISI dari ‘Akuntansi Makro’

Akuntansi untuk total atau agregat kegiatan ekonomi suatu bangsa. akuntansi makro membentuk dasar untuk statistik resmi yang meringkas pembangunan ekonomi suatu negara dan kinerja, dan terlihat pada gambar ekonomi keseluruhan daripada berfokus pada individu atau perusahaan tunggal.

Juga dikenal sebagai “akuntansi nasional.

BREAKING BAWAH ‘Akuntansi Makro’

Penawaran akuntansi makro dengan statistik nasional dan indikator ekonomi seperti produk bangsa domestik bruto, utang luar negeri dan sebagainya. Angka-angka ini dirilis secara periodik, biasanya bulanan atau kuartalan oleh badan-badan pemerintah. Mereka diawasi ketat oleh pelaku pasar keuangan untuk menilai kinerja ekonomi suatu bangsa.

Akuntansi makro

DEFINISI dari ‘Akuntansi Makro’

Akuntansi untuk total atau agregat kegiatan ekonomi suatu bangsa. akuntansi makro membentuk dasar untuk statistik resmi yang meringkas pembangunan ekonomi suatu negara dan kinerja, dan terlihat pada gambar ekonomi keseluruhan daripada berfokus pada individu atau perusahaan tunggal.

Juga dikenal sebagai “akuntansi nasional.

BREAKING BAWAH ‘Akuntansi Makro’

Penawaran akuntansi makro dengan statistik nasional dan indikator ekonomi seperti produk bangsa domestik bruto, utang luar negeri dan sebagainya. Angka-angka ini dirilis secara periodik, biasanya bulanan atau kuartalan oleh badan-badan pemerintah. Mereka diawasi ketat oleh pelaku pasar keuangan untuk menilai kinerja ekonomi suatu bangsa.

Nilai Gross Ditambahkan – GVA

Apa ‘Nilai Tambah Bruto – GVA’

nilai tambah bruto adalah metrik produktivitas yang mengukur kontribusi ekonomi, produser, sektor atau wilayah. Gross nilai tambah memberikan nilai dolar untuk jumlah barang dan jasa yang telah diproduksi, kurang biaya semua masukan dan bahan baku yang dapat diatribusikan secara langsung untuk produksi itu.

BREAKING BAWAH ‘Nilai Tambah Bruto – GVA’

Pada tingkat perusahaan, metrik ini dapat dihitung untuk mewakili nilai tambah bruto oleh produk atau jasa tertentu saat perusahaan memproduksi atau menyediakan. Dengan kata lain, jumlah nilai tambah bruto mengungkapkan berapa banyak uang produk atau jasa memberikan kontribusi terhadap pertemuan perusahaan biaya tetap dan berpotensi menciptakan keuntungan bottom-line. Setelah konsumsi modal tetap dan efek penyusutan dikurangi, perusahaan tahu berapa banyak nilai bersih operasi menambah nya bottom line . Pada tingkat negara, nilai tambah bruto adalah output dari negara kurang konsumsi menengah, yang merupakan selisih antara output bruto dan output bersih. nilai tambah bruto penting karena digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan indikator kunci dari negara total perekonomian suatu bangsa.

Gross Value Added Perhitungan dan Contoh

nilai tambah bruto terkait dengan PDB melalui pajak pada produk dan subsidi pada produk. Rumus untuk nilai tambah bruto adalah:

nilai tambah bruto = GDP + subsidi pada produk – pajak pada produk

Dimana,

GDP = pribadi konsumsi + gross investasi + pemerintah investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)

Sebagai contoh yang sangat sederhana dari menghitung nilai tambah bruto, mempertimbangkan data berikut untuk sebuah negara fiktif:

Konsumsi swasta = $ 500.000.000.000

investasi bruto = $ 250.000.000.000

investasi pemerintah = $ 150.000.000.000

pengeluaran pemerintah = $ 250.000.000.000

Total ekspor = $ 150.000.000.000

Total impor = $ 125.000.000.000

Total pajak atas produk adalah 10%

Total subsidi pada produk adalah 4%

Dengan menggunakan data ini, nilai tambah bruto dapat dihitung. Langkah pertama adalah untuk menghitung PDB:

GDP = $ 500.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + $ 150.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + ($ 150.000.000.000 – $ 125 milyar) = $ 1175000000000

Selanjutnya, menghitung subsidi dan pajak pada produk. Untuk mudahnya, berasumsi bahwa semua konsumsi swasta adalah konsumsi produk. Dalam hal ini, subsidi dan pajak sama:

Subsidi pada produk = $ 500.000.000.000 x 10% = $ 50000000000

Pajak pada produk = $ 500.000.000.000 x 4% = $ 20000000000

Dengan ini, nilai tambah bruto dapat dihitung sebagai:

nilai tambah bruto = 1175000000000 $ + $ 20000000000 – 50000000000 $ = $ 1145000000000

Nilai Gross Ditambahkan – GVA

nilai tambah bruto adalah metrik produktivitas yang mengukur kontribusi ekonomi, produser, sektor atau wilayah. Gross nilai tambah memberikan nilai dolar untuk jumlah barang dan jasa yang telah diproduksi, kurang biaya semua masukan dan bahan baku yang dapat diatribusikan secara langsung untuk produksi itu.

BREAKING BAWAH ‘Nilai Tambah Bruto – GVA’

Pada tingkat perusahaan, metrik ini dapat dihitung untuk mewakili nilai tambah bruto oleh produk atau jasa tertentu saat perusahaan memproduksi atau menyediakan. Dengan kata lain, jumlah nilai tambah bruto mengungkapkan berapa banyak uang produk atau jasa memberikan kontribusi terhadap pertemuan perusahaan biaya tetap dan berpotensi menciptakan keuntungan bottom-line. Setelah konsumsi modal tetap dan efek penyusutan dikurangi, perusahaan tahu berapa banyak nilai bersih operasi menambah nya bottom line . Pada tingkat negara, nilai tambah bruto adalah output dari negara kurang konsumsi menengah, yang merupakan selisih antara output bruto dan output bersih. nilai tambah bruto penting karena digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan indikator kunci dari negara total perekonomian suatu bangsa.

Gross Value Added Perhitungan dan Contoh

nilai tambah bruto terkait dengan PDB melalui pajak pada produk dan subsidi pada produk. Rumus untuk nilai tambah bruto adalah:

nilai tambah bruto = GDP + subsidi pada produk – pajak pada produk

Dimana,

GDP = pribadi konsumsi + gross investasi + pemerintah investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)

Sebagai contoh yang sangat sederhana dari menghitung nilai tambah bruto, mempertimbangkan data berikut untuk sebuah negara fiktif:

Konsumsi swasta = $ 500.000.000.000

investasi bruto = $ 250.000.000.000

investasi pemerintah = $ 150.000.000.000

pengeluaran pemerintah = $ 250.000.000.000

Total ekspor = $ 150.000.000.000

Total impor = $ 125.000.000.000

Total pajak atas produk adalah 10%

Total subsidi pada produk adalah 4%

Dengan menggunakan data ini, nilai tambah bruto dapat dihitung. Langkah pertama adalah untuk menghitung PDB:

GDP = $ 500.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + $ 150.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + ($ 150.000.000.000 – $ 125 milyar) = $ 1175000000000

Selanjutnya, menghitung subsidi dan pajak pada produk. Untuk mudahnya, berasumsi bahwa semua konsumsi swasta adalah konsumsi produk. Dalam hal ini, subsidi dan pajak sama:

Subsidi pada produk = $ 500.000.000.000 x 10% = $ 50000000000

Pajak pada produk = $ 500.000.000.000 x 4% = $ 20000000000

Dengan ini, nilai tambah bruto dapat dihitung sebagai:

nilai tambah bruto = 1175000000000 $ + $ 20000000000 – 50000000000 $ = $ 1145000000000

Pertumbuhan ekonomi

Loading the player …

Apa ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, dibandingkan dari satu periode waktu yang lain. Hal ini dapat diukur secara nominal atau riil, yang terakhir yang disesuaikan untuk inflasi . Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi agregat diukur dari segi produk nasional bruto ( GNP ) atau produk domestik bruto (PDB), meskipun metrik alternatif kadang-kadang digunakan.

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Dalam istilah sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produktivitas agregat. Seringkali, tetapi tidak harus, keuntungan agregat produktivitas berkorelasi dengan peningkatan produktivitas marjinal rata-rata. Ini berarti buruh rata-rata dalam ekonomi yang diberikan menjadi, rata-rata, lebih produktif. Hal ini juga memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agregat tanpa peningkatan produktivitas marjinal rata melalui imigrasi tambahan atau tingkat kelahiran lebih tinggi.

Diukur dalam Dolar, Bukan Barang dan Jasa

Sebuah pertumbuhan ekonomi atau yang lebih produktif dapat membuat lebih banyak barang dan menyediakan layanan yang lebih dari sebelumnya. Namun, beberapa barang dan jasa dianggap lebih berharga daripada yang lain. Misalnya, smartphone dianggap lebih berharga daripada sepasang kaus kaki atau segelas air. Pertumbuhan harus diukur dalam nilai barang dan jasa, tidak hanya kuantitas.

Masalah lain adalah tidak semua individu menempatkan nilai yang sama pada barang dan jasa yang sama. Sebuah pemanas lebih berharga kepada penduduk Alaska, sementara AC lebih berharga kepada penduduk Florida. Beberapa nilai orang steak yang lebih dari ikan, dan sebaliknya. Karena nilainya subjektif, ukur untuk semua individu sangat rumit.

Pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan nilai pasar saat ini; di Amerika Serikat, ini diukur dari segi dolar AS. Karena tinggi total yang diproduksi nilai pasar dianggap lebih berharga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berhubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup atau standar hidup.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Hanya ada beberapa cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah penemuan sumber baru atau lebih baik ekonomi. Contoh dari ini adalah penemuan bahan bakar bensin; sebelum penemuan pembangkit listrik energi bensin, nilai ekonomi dari minyak bumi relatif rendah. Bensin menjadi “lebih baik” dan sumber daya ekonomi yang lebih produktif setelah penemuan ini.

Cara lain untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk tumbuh angkatan kerja. Semua hal lain tetap sama, lebih banyak pekerja menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang lebih. Selama abad ke-19, sebagian dari pertumbuhan ekonomi AS yang kuat adalah karena masuknya tinggi yang murah, tenaga kerja imigran produktif.

Cara ketiga untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menciptakan teknologi tinggi atau barang modal lainnya. Tingkat pertumbuhan teknis dan pertumbuhan modal sangat tergantung pada tingkat tabungan dan investasi, karena tabungan dan investasi yang diperlukan untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

Metode terakhir adalah peningkatan spesialisasi. Ini berarti buruh menjadi lebih terampil kerajinan mereka, meningkatkan produktivitas mereka melalui trial and error atau praktek hanya lebih. Tabungan, investasi dan spesialisasi adalah metode yang paling konsisten dan mudah dikontrol.

Pertumbuhan ekonomi

Loading the player …

Apa ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, dibandingkan dari satu periode waktu yang lain. Hal ini dapat diukur secara nominal atau riil, yang terakhir yang disesuaikan untuk inflasi . Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi agregat diukur dari segi produk nasional bruto ( GNP ) atau produk domestik bruto (PDB), meskipun metrik alternatif kadang-kadang digunakan.

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Dalam istilah sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produktivitas agregat. Seringkali, tetapi tidak harus, keuntungan agregat produktivitas berkorelasi dengan peningkatan produktivitas marjinal rata-rata. Ini berarti buruh rata-rata dalam ekonomi yang diberikan menjadi, rata-rata, lebih produktif. Hal ini juga memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agregat tanpa peningkatan produktivitas marjinal rata melalui imigrasi tambahan atau tingkat kelahiran lebih tinggi.

Diukur dalam Dolar, Bukan Barang dan Jasa

Sebuah pertumbuhan ekonomi atau yang lebih produktif dapat membuat lebih banyak barang dan menyediakan layanan yang lebih dari sebelumnya. Namun, beberapa barang dan jasa dianggap lebih berharga daripada yang lain. Misalnya, smartphone dianggap lebih berharga daripada sepasang kaus kaki atau segelas air. Pertumbuhan harus diukur dalam nilai barang dan jasa, tidak hanya kuantitas.

Masalah lain adalah tidak semua individu menempatkan nilai yang sama pada barang dan jasa yang sama. Sebuah pemanas lebih berharga kepada penduduk Alaska, sementara AC lebih berharga kepada penduduk Florida. Beberapa nilai orang steak yang lebih dari ikan, dan sebaliknya. Karena nilainya subjektif, ukur untuk semua individu sangat rumit.

Pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan nilai pasar saat ini; di Amerika Serikat, ini diukur dari segi dolar AS. Karena tinggi total yang diproduksi nilai pasar dianggap lebih berharga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berhubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup atau standar hidup.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Hanya ada beberapa cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah penemuan sumber baru atau lebih baik ekonomi. Contoh dari ini adalah penemuan bahan bakar bensin; sebelum penemuan pembangkit listrik energi bensin, nilai ekonomi dari minyak bumi relatif rendah. Bensin menjadi “lebih baik” dan sumber daya ekonomi yang lebih produktif setelah penemuan ini.

Cara lain untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk tumbuh angkatan kerja. Semua hal lain tetap sama, lebih banyak pekerja menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang lebih. Selama abad ke-19, sebagian dari pertumbuhan ekonomi AS yang kuat adalah karena masuknya tinggi yang murah, tenaga kerja imigran produktif.

Cara ketiga untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menciptakan teknologi tinggi atau barang modal lainnya. Tingkat pertumbuhan teknis dan pertumbuhan modal sangat tergantung pada tingkat tabungan dan investasi, karena tabungan dan investasi yang diperlukan untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

Metode terakhir adalah peningkatan spesialisasi. Ini berarti buruh menjadi lebih terampil kerajinan mereka, meningkatkan produktivitas mereka melalui trial and error atau praktek hanya lebih. Tabungan, investasi dan spesialisasi adalah metode yang paling konsisten dan mudah dikontrol.

Margin kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Margin’

Margin kotor adalah total penjualan perusahaan pendapatan dikurangi nya beban pokok penjualan (COGS), dibagi dengan total pendapatan penjualan, dinyatakan sebagai persentase. Margin kotor mewakili persen dari pendapatan total penjualan perseroan tetap setelah menimbulkan biaya langsung yang terkait dengan memproduksi barang dan jasa yang dijualnya. Semakin tinggi persentase, semakin perusahaan tetap pada setiap dolar dari penjualan, layanan biaya lainnya dan kewajiban utang.

Margin kotor

BREAKING BAWAH ‘Gross Margin’

Jumlah laba kotor merupakan bagian dari setiap dolar pendapatan bahwa perusahaan mempertahankan sebagai laba kotor . Misalnya, jika margin kotor perusahaan untuk kuartal terbaru adalah 35%, itu berarti mempertahankan $ 0,35 dari setiap dolar dari pendapatan yang dihasilkan. Ini menghabiskan sisa pada HPP. Seperti COGS telah diperhitungkan, dana yang tersisa dapat dimasukkan ke melunasi utang, beban umum dan administrasi , beban bunga dan distribusi kepada pemegang saham.

Cara Menghitung Gross Margin

Untuk menggambarkan bagaimana menghitung marjin kotor, bayangkan sebuah bisnis mengumpulkan $ 200.000 dalam penjualan. Ini menghabiskan $ 20.000 pada pasokan manufaktur dan $ 80.000 biaya tenaga kerja. Setelah dikurangi beban pokok penjualan, ia memiliki $ 100.000 dalam laba kotor. Membagi laba kotor dengan pendapatan sama dengan 0,5, dan ketika dikalikan dengan 100, yang menjadi 50%.

Pentingnya Margin Gross

Perusahaan menggunakan margin kotor untuk mengukur seberapa biaya produksi mereka berhubungan dengan pendapatan mereka. Misalnya, jika margin kotor perusahaan yang jatuh, mungkin terlihat untuk proses yang memungkinkan untuk memotong biaya tenaga kerja atau pemasok yang menawarkan biaya yang lebih rendah pada bahan. Atau, mungkin memutuskan untuk menaikkan harga untuk meningkatkan pendapatan.

Bisnis juga dapat menggunakan margin kotor untuk meramalkan berapa banyak uang yang mereka telah tersisa dari penjualan untuk menutupi biaya operasional lainnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki margin kotor 50%, ia tahu bahwa ia hanya memiliki $ 0,50 dari setiap dolar pendapatan yang dikumpulkan untuk mengabdikan untuk biaya operasional. Margin laba kotor juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan atau untuk membandingkan dua perusahaan yang berbeda ukuran satu sama lain.

Perbedaan Antara Margin Kotor dan Margin Net

Sementara margin kotor hanya melihat hubungan antara pendapatan dan beban pokok penjualan, margin laba bersih mengambil semua biaya bisnis ke dalam rekening. Saat menghitung margin laba bersih, usaha mengurangi HPP mereka serta biaya tambahan, seperti distribusi produk, upah untuk tenaga penjualan, biaya operasional lain-lain dan pajak. margin kotor, juga disebut margin laba kotor, membantu perusahaan menilai profitabilitas kegiatan manufaktur, sedangkan margin laba bersih membantu perusahaan menilai profitabilitas secara keseluruhan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat A Look At Marjin Laba Perusahaan .

 Margin kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Margin’

Margin kotor adalah total penjualan perusahaan pendapatan dikurangi nya beban pokok penjualan (COGS), dibagi dengan total pendapatan penjualan, dinyatakan sebagai persentase. Margin kotor mewakili persen dari pendapatan total penjualan perseroan tetap setelah menimbulkan biaya langsung yang terkait dengan memproduksi barang dan jasa yang dijualnya. Semakin tinggi persentase, semakin perusahaan tetap pada setiap dolar dari penjualan, layanan biaya lainnya dan kewajiban utang.

Margin kotor

BREAKING BAWAH ‘Gross Margin’

Jumlah laba kotor merupakan bagian dari setiap dolar pendapatan bahwa perusahaan mempertahankan sebagai laba kotor . Misalnya, jika margin kotor perusahaan untuk kuartal terbaru adalah 35%, itu berarti mempertahankan $ 0,35 dari setiap dolar dari pendapatan yang dihasilkan. Ini menghabiskan sisa pada HPP. Seperti COGS telah diperhitungkan, dana yang tersisa dapat dimasukkan ke melunasi utang, beban umum dan administrasi , beban bunga dan distribusi kepada pemegang saham.

Cara Menghitung Gross Margin

Untuk menggambarkan bagaimana menghitung marjin kotor, bayangkan sebuah bisnis mengumpulkan $ 200.000 dalam penjualan. Ini menghabiskan $ 20.000 pada pasokan manufaktur dan $ 80.000 biaya tenaga kerja. Setelah dikurangi beban pokok penjualan, ia memiliki $ 100.000 dalam laba kotor. Membagi laba kotor dengan pendapatan sama dengan 0,5, dan ketika dikalikan dengan 100, yang menjadi 50%.

Pentingnya Margin Gross

Perusahaan menggunakan margin kotor untuk mengukur seberapa biaya produksi mereka berhubungan dengan pendapatan mereka. Misalnya, jika margin kotor perusahaan yang jatuh, mungkin terlihat untuk proses yang memungkinkan untuk memotong biaya tenaga kerja atau pemasok yang menawarkan biaya yang lebih rendah pada bahan. Atau, mungkin memutuskan untuk menaikkan harga untuk meningkatkan pendapatan.

Bisnis juga dapat menggunakan margin kotor untuk meramalkan berapa banyak uang yang mereka telah tersisa dari penjualan untuk menutupi biaya operasional lainnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki margin kotor 50%, ia tahu bahwa ia hanya memiliki $ 0,50 dari setiap dolar pendapatan yang dikumpulkan untuk mengabdikan untuk biaya operasional. Margin laba kotor juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan atau untuk membandingkan dua perusahaan yang berbeda ukuran satu sama lain.

Perbedaan Antara Margin Kotor dan Margin Net

Sementara margin kotor hanya melihat hubungan antara pendapatan dan beban pokok penjualan, margin laba bersih mengambil semua biaya bisnis ke dalam rekening. Saat menghitung margin laba bersih, usaha mengurangi HPP mereka serta biaya tambahan, seperti distribusi produk, upah untuk tenaga penjualan, biaya operasional lain-lain dan pajak. margin kotor, juga disebut margin laba kotor, membantu perusahaan menilai profitabilitas kegiatan manufaktur, sedangkan margin laba bersih membantu perusahaan menilai profitabilitas secara keseluruhan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat A Look At Marjin Laba Perusahaan .

09
Oct
16

Kenegarawanan : KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

logo-mkrri

Suara Warga :

KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Perubahan (Amandemen) UUD 18 Agustus 1945 sebanyak 4 (empat) kali jadi Risalah Paripurna (RP) MPRRI tahun-tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, realitanya diketahui terpublikasi sebagai LNRI berNomor-nomor 11/2006, 12/2006, 13/2006 dan 14/2006, adalah pertanda sebetulnya telah terjadi Bencana/Kecelakaan Konstitusi berakibat a.l. PEMILU 2004, 2009 dan 2014 terselenggara berpayungkan RP termaksud diatas sebagai perangkat politik hukum nasional penggerak penyelenggaraan negara.

Ketidaksempurnaan atau kecacatan berkas politik hukum RP tersebut diatas jelas dan tegas menunjukkan bahwa kedudukan hukum formalnya lebih rendah daripada KepPres No 150/1959 berLNRI No 75 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945.

Mengingat juga Suara Warga : Maklumat Badan Permusyawaratan Urusan Penegakan Konstitusi Indonesia (BPUPKI)  MERDEKA ! [ http://www.repelita.com/suara-warga-maklumat-badan-permusyawaratan-urusan-penegakan-konstitusi-indonesia-bpupki-merdeka/ via @RepelitaOnline ], maka Bencana/Kecelakaan Konstitusional termaksud diatas tidak bisa dibiarkan terus berlangsung lanjut karena selain berkait dengan kontra daulat rakyat Indonesia juga bertautan erat dengan kontra KEHORMATAN rakyat Indonesia selaku pemilik syah tanah air dan udara Indonesia.

Adalah satu KEHORMATAN paripurna ketika operasi negara diselenggarakan berdasar Konstitusi Tertulis yang hukum formalnya paripurna apalagi berstatus sebagai statuta pendirian Negara Republik Indonesia (NRI), daripada berdasar Risalah-risalah Paripurna apalagi baru dihukum-formalkan 4 (empat) tahun kemudian, itupun tidak dalam satu naskah pemberkasan sebagaimana mestinya

Cukup sudah 18 (delapan belas) tahun usia Reformasi yang penuh variasi ketidakpastian dan kehinaan/ketidakhormatan bahkan banyak yang berpendapat telah terjadi kebablasan/kemudharatan. Oleh karena itu saatnya kini kita KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan Aksi Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 serta mari kita kampanyekan bersama bahwa Pro Adendum adalah jauh lebih mantab bagi keberadaan Jatidiri Konstitusi Pendirian NRI daripada Pro Amandemen yang jusru mengubur Jatidiri Konstitusi Pendirian NRI itu.  .

Jakarta, 7 Oktober 2016.

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto, Ka DHD45 Jakarta
MKRRI Majelis Kehormatan Rakyat RI
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi!

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi!
Pandji R Hadinoto.

Jakarta, Obsessionnews – Demi Kehormatan Rakyat Indonesia kini saatnya dilakukan Revolusi Daulat Rakyat kelola usaha sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di bumi persada Indonesia yang de jure adalah milik rakyat Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 18Aug45 khususnya ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Revolusi dimaksud adalah dengan selalu memperhitungkan deposit sumber daya energi dan sumber daya mineral serta sumber daya ekonomi lain seperti pasar, bisnis, tanah, prasarana dan sarana yang telah tersedia sebagai pendukung kelolaan berwujud penempatan modal usaha,” tegas Ketua MKRRI (Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Minggu (29/11/2015).

“Dalam kasus Freeport, Menko Rizal Ramli telah berpendapat bahwa deposit terduga 16 juta kilogram emas yang layak, patut dan benar adanya itu, menurut pendapat kami harus diperhitungkan sebagai modal usaha di pihak rakyat sebagai pemilik sumber daya alam disamping penempatan modal oleh baik operator swasta asing maupun lokal,” tandasnya.

Pandji menambahkan, keterwakilan modal usaha sumber daya alam itu diatur perundang-undangan atas nama BUMN Khusus dan/atau BUMD Khusus setempat. Demikian pula pada kasus Newmont dimana sudah diungkap niat dari pengusaha nasional Arifin Panigoro selaku operator swasta ingin mengakuisisi 76 persen saham Newmont di ruang publik yang dapat ditafsirkan layak telah termasuk memperhitungkan deposit sumber daya alam setempat.

“Adapun ratio struktur penyahaman yang logis menjadi 70-80 persen atas nama kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lokal lain itu dan operator swasta baik asing maupun nasional/lokal adalah 20-30 persen dengan pembagian yang disepakati diantara kedua belah pihak operator swasta terkait,” paparnya.

Begitu juga, lanjut Pandji, seharusnya pengaturan saham usaha semisal Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, 20 persen swasta asing pemasok teknologi rolling stock dan 80 persen swasta nasional BUMN yang milik rakyat, bukan 40 persen vs 60 persen, mengingat kepemilikan lahan dan potensi bisnis, pasar serta daya dukung prasarana dan sarana lokal yang telah tersedia.
“Penalaran ini dapat diperluas bahwa beban terdampak bagi Kota Bandung seperti dikeluhkan Walikota Bandung itu perlu dikompensasi dengan pemberian saham bagi kepentingan wargakota Bandung (misal dipangku BUMK Khusus) di usaha Kereta Api Cepat itu. Begitu juga bagi warga kota-kota lain yang diduga terbebani secara sosial budaya terdampak potensi kontraproduktif proyek Kereta Api Cepat tersebut,” tuturnya.

“Ajakan kami, mari bersama kita kawal dan jaga sebaik-baiknya Kehormatan Rakyat Republik Indonesia demi Kemerdekaan dan Kedaulatan substansiil sehingga Ketahanan Bangsa dapat senantiasa terpenuhi sebagaimana mestinya!” serunya. (Red)

06
Oct
16

Politik PilGub : Cagub Wajib Paparkan Politik Pembangunan DKI

Cagub Wajib Paparkan Politik Pembangunan DKI

Cagub Wajib Paparkan Politik Pembangunan DKI

Suara Warga:
Paparkan Politik Pembangunan Jakarta

Kepada Pasangan-pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta selayaknya tidak saja kampanye fisikal di lapangan untuk merebut perhatian populis tetapi juga kampanyekan Politik Pembangunan Jakarta (PolBangJak) versi masing-masing mengelola persoalan-persoalan atau fakta–fakta terkini DKI Jakarta per Data Laporan Pemerintah Pusat (butir 1-8) sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi turun 0.16%,

2) Inflasi naik 0.95%.

3) Gini Ratio naik 7.20%,

4) Penduduk Miskin naik 3.72%,

5) Akuntabilitas PemDa hanya 58.57%, berada diperingkat ke 18 dari 34 propinsi,

6) Realisasi Pendapatan Daerah cuma 66.8% urutan terbawah dari seluruh propinsi.

7) Penyerapan APBD terburuk se Indonesia hanya 59.32%.

8) Peningkatan Index Pembangunan Manusia hanya 0.31 nomor 1 dari bawah dari 34 propinsi se Indonesia

9) Pembinaan Kemasyarakatan Ibukota yang secara kualitatif dirasakan masih belum optimal, baik sarana maupun prasarana

Adu Paparan Publik tentang Politik Nawacita Jakarta diatas tentunya akan memudahkan wargakota gunakan hak pilih terbaiknya.

Jakarta, 4 Oktober 2016

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Suara Warga : Uji Jiwa Kenegarawanan PasLon PilGub DKI Jakarta 2017

148
Share on Facebook
Tweet on Twitter

 

Suara Warga :

Uji Jiwa Kenegarawanan PasLon PilGub DKI Jakarta 2017

Pusaka Bangsa Indonesia Jatidiri Paripurna.  [ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ] wajib dipedomani oleh ketiga PasLon PilGub DKI Jakarta 2017 mengingat analisa keterkaitan erat dengan kontestasi PilPres 2019 yad,

Kepiawaian penghayatan seutuhnya ke 9 Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) sebagai pedoman Jatidiri Paripurna oleh ketiga PasLon penting diketahui oleh masyarakat pemilih ibukota sebagai syarat Sehat Jiwa Kenegarawanan melengkapi syarat kelolosan Sehat Badaniah & Rohaniah.

Unjuk kepiawaian Jiwa Kenegarawanan ini wajib dikomunikasikan dua arah melalui dialog2 publik terbuka sebagai ajang uji kemampuan masing2 PasLon.

Demikian rekomendasi ini dipublikasikan guna kemashalatan warga bersama.

Jakarta, 26 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Jiwa Kenegarawanan Cagub DKI Harus Diuji

Jiwa Kenegarawanan Cagub DKI Harus Diuji

Jakarta – Ketua DHD45 Jakarta Dr Ir Pandji R Hadinoto MH menegaskan, Pusaka Bangsa Indonesia Jatidiri Paripurna wajib dipedomani oleh ketiga pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur (cagub dan cawagub) DKI Jakarta dalam Pilkada 2017 mengingat analisa keterkaitan erat dengan kontestasi PilPres 2019 yang akan datang.

Pusaka yang fundamental bagi bina karakter negarabangsa dan Strategi Ketahanan Bangsa agar juga berpedoman Pusaka Bangsa Indonesia (2004) sebagai Jatidiri Paripurna yakni: (1) Sang Saka Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Sumpah Pemuda, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, (5) Pancasila, (6) Proklamasi Indonesia Merdeka, (7) Undang Undang Dasar 1945, (8) Wawasan Nusantara, (9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45.

“Kepiawaian penghayatan seutuhnya ke 9 Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) sebagai pedoman Jatidiri Paripurna oleh ketiga PasLon penting diketahui oleh masyarakat pemilih ibukota sebagai syarat Sehat Jiwa Kenegarawanan melengkapi syarat kelolosan Sehat Badaniah dan Rohaniah,” tandas Pandji R hadinoto, Senin (26/9/2016).

“Unjuk kepiawaian Jiwa Kenegarawanan ini wajib dikomunikasikan dua arah melalui dialog2 publik terbuka sebagai ajang uji kemampuan masaing-masing PasLon,” tambahnya. (Red)

kartunama GP45

RESOLUSI JATIDIRI KONSTITUSI INDONESIA

Suara Warga :

RESOLUSI JATIDIRI KONSTITUSI INDONESIA

Kepada Yang Terhormat Para Pemangku Penyelenggara Negara, di bulan Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 ini dan dalam rangka Hari Konstitusi Indonesia 18 Agustus 2016 yang akan datang, saatnya
kini lebih meneguhkan Visi Indonesia yakni Bersatu, Merdeka, Berdaulat, Adil, Makmur dan perkuatan Misi Indonesia yaitu
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Mencerdaskan kehiduoan bangsa .
4) Ikut melaksanakan kettertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial,

Maka untuk mengantisipasi situasi dan kondisi krisis multi dimensional kedepan yang diduga dapat lebih parah, maka agar kehadiran pemangku pemerintahan dapat lebih mantap dirasakan pro pelayanan kepentingan rakyat banyak (pro bonum publicum), sangat disarankan dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Refungsi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia No.75, 1959], atau

2) Penerbitan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Refungsi Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 Tahun 1959 termaksud diatas, serta merta mendapuk dirinya selaku Lembaga Tertinggi Negara.

Saran termaksud diatas diajukan mengingat
Opini-opini / Advokasi Publik terkait seperti :

1) tentang PRO ADENDUM SELAMATKAN JATIDIRI INDONESIA [7 Agustus 2016]
http://www.repelita.com/pro-adendum-selamatkan-jatidiri-indonesia/
via @RepelitaOnline

2) tentang “Aksi Presidensiil Transisi 15th Kedepan” [29 Juli 2016]
http://www.repelita.com/aksi-presidensiil-transisi-15th-kedepan/ via @RepelitaOnline

3) tentang “Seruan Tolak Amandemen-5 UUD 2002” [21 Juli 2016]
http://www.repelita.com/suara-warga-seruan-tolak-amandemen-5-uud-2002/
via @RepelitaOnline

4) tentang RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !! [20 Juli 2016]
http://www.repelita.com/suara-warga-resolusi-daulat-rakyat-merdeka/
via @RepelitaOnline

5) tentang PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 [12 Juni 2016]
http://www.repelita.com/suara-warga-petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/
via @RepelitaOnline

6) tentang Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila [1 Juni 2016]
https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/

7) tentang Piagam Roh Indonesia Merdeka 45 (PRIMER45) [17 Mei 2016]
https://obsessionnews.com/primer45-piagam-roh-indonesia-merdeka-45/

Selain memperhatikan tentang Kebijakan Diskresi Kepemerintahan yang terhimpun di www.jakarta45.wordpress.com seperti :
Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Besar harapan kami, prakarsa Resolusi Jatidiri Konstitusi Indonesia yang diajukan dalam suasana kebatinan iktikad baik ini dapat diterima sebagai Advokasi Publik dengan se-bijak2nya dan menjadi rujukan bagi pembentukan Politik Hukum Nasional yang tepat-guna bagi upaya2 peluncuran “roket” pertumbuhan pembangunan nasional Indonesia demi tumpuan kekokohan NKRI agar kelak dapat melewati perioda bonus demografi Indonesia tahun 2030 dan menggapai kejayaan Indonesia tahun 2045 dengan se-baik2nya.

Dan adalah jadi satu keyakinan tersendiri bahwa perbaikan Sistim HULU Bernegara melalui Resolusi jatidiri Konstitusi Indonesia ini dapat dilakukan secara damai dan aman serta kelak akan berbuah pelurusan bagi Sistim HILIR Bernegara agar senantiasa dapat terkendali optimal.

Akhirul kata, pilihan Politik Hukum Nasional Pro Adendum Selamatkan Jatidiri Indonesia [www.repelita.com tgl 7Aug16] adalah pilihan yang lebih struktural mantap/ampuh bagi upaya2 atasi kirisis multi dimensional /
sikon kedaruratan nasional kini dan esok akibat diterapkannya Pro 4 (empat) Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 yg terbukti sudah 14 (empat belas) tahun mengGUSUR Jatidiri Konstitusi Indonesia sbg Akta Pendirian Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 9 Agustus 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Parah! Lagi-Lagi Ahok Lecehkan Al-Quran

Parah! Lagi-Lagi Ahok Lecehkan Al-Quran
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali melontarkan perkataan yang menyakiti umat Islam. Kali ini, Ahok melecehkan kitab suci umat Islam, Al-Quran.

Pernyataan Ahok yang dinilai melecehkan tersebut ramai jadi perbincangan netizen sejak seminggu terakhir.

Sebuah potongan video yang diunggah akun Lawan Ahok di Youtube pada Rabu (5/10/2016), menampilkan Ahok yang mengatakan bahwa Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 51 sebagai kitab yang membodohi umat Islam.

“Kalau Bapak ibu gak bisa pilih saya, karena dibohongin dengan surat Al Maidah 51, macem macem itu. Itu hak Bapak-Ibu. Kalo bapak ibu merasa gak milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu… ya gapapa,” kata Ahok di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.

Sontak, pernyataan Ahok yang beredar secara viral itu pun langsung menuai kecaman keras dari netizen, terutama yang beragama Islam.

Bahkan sebuah petisi dibuat Irfan Noviandana di portal change.org mengajak masyarakat untuk mengajukan tuntutan atas pelecehan yang dilakukan Ahok. Hingga siang ini, telah ada 9.075 orang yang turut membubuhkan tanda tangan mendukung petisi tersebut.

Sebelumnya, tayangan video di Youtube berdurasi lebih dari 1 jam memuat pernyataan pelecehan Ahok tersebut. Namun sejak Kamis (6/10/2016) ini, video yang diunggah Pemprov DKI itu telah dihapus. (Fath)

Menakar Kekuatan Dua Paslon Penantang Ahok

23 September 2016 18:47:58Diperbarui: 26 September 2016 07:10:20Dibaca : Komentar : Nilai :
Menakar Kekuatan Dua Paslon Penantang Ahok
Dua Paslon – Sumber Gambar: wikimedia.org, komunitasamam.files.wordpress.com, wikimedia.org, detikone.com

Setelah pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mendaftar di KPUD DKI Jakarta dengan diusung empat parpol, PDI-P, Hanura, Golkar, dan Nasdem pada 21 September 2016, hari ini (23/09/2016) giliran dua pasangan calon lainnya mendaftar di KPUD DKI.

Pertama, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendaftar dengan diusung dua parpol, Gerindra dan PKS.

Kedua, pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni mendaftar dengan diusung empat parpol, Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

Berikut ini adalah perbandingan kedua pasangan calon tersebut.

Agus (38) dan Sylviana (57)

Selama ini Agus Harimurti Yudhoyono hanya dikenal sebagai seorang mayor infanteri yang putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Majunya Agus untuk ikut berebut kursi DKI-1 cukup mengejutkan karena selama ini ia berada di luar radar pengamat dan lembaga survei politik. Selain itu, ia harus mengundurkan diri dari TNI AD yang berarti menghentikan karir militernya yang selama ini berjalan mulus dan bersinar.

Mengingat bahwa ia adalah putra mahkota SBY, maka diharapkan SBY dan Partai Demokrat akan all-out menyukseskan jalannya menuju DKI-1. Juga diharapkan SBY akan merupakan mentor, konsultan, dan fasilitator kegiatan politiknya.

Banyak orang masih terkesan akan kepiawaian SBY dalam memenangi Pilpres 2004 dan 2009 serta Pileg 2009, tapi masa keemasan itu sudah lewat dengan makin maju dan cerdasnya masyarakat Indonesia berdemokrasi. Ditambah, banyak kader puncak Partai Demokrat yang terlibat korupsi dan yang paling parah adalah partainya tidak berhasil menyediakan kader-kadernya untuk bisa menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2014. Sehingga bisa disimpulkan bahwa SBY sudah tidak sakti lagi. Kini dalam Pilgub DKI 2017 ia mengusung anak sulungnya sebagai cagub yang merupakan suatu blunder politik yang serius.

Kelemahan Agus di bidang pemerintahan daerah dan birokrasi diharapkan bisa ditutup oleh Sylviana sebagai wakilnya yang punya pengalaman dan kemampuan di bidang itu secara mumpuni. Namun hal itu tidak menolong banyak karena pengaruh elektabilitas calon gubernur dalam pilgub adalah dominan, katakanlah 70-80%, sementara pengaruh dari calon wakilnya adalah sekitar 20-30% saja. Selain itu, untuk urusan yang disebutkan di atas akan dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan para asistennya.

Nilai plus dari Sylviana adalah bahwa ia seorang wanita pertama sebagai calon gubernur/wakil gubernur di DKI Jakarta, dan ia adalah seorang Betawi asli yang merupakan tokoh masyarakat dan banyak berorganisasi.

Dari ketiga pasangan calon, pasangan Agus-Sylviana ini adalah yang terlemah, diprediksi hanya akan memperoleh suara 20-30% dalam putaran pertama.

Anies (47) dan Sandiaga (47)

Pasangan ini sama-sama tidak punya pengalaman sebagai kandidat dalam pemilu, juga dalam birokrasi dan pemerintahan daerah. Hanya Anies yang pernah menjadi menteri meskipun tidak sampai dua tahun, dan pernah menjadi anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

Kelebihan dari pasangan ini adalah memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup diperhitungkan meskipun belum bisa menyamai Ahok.

Anies sudah dikenal karena ikut konvensi Partai Demokrat 2013-2014 dan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016.

Sementara itu Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha yang sukses dan memiliki dana yang relatif kuat, serta sudah cukup lama menyosialisasikan kandidasinya.

Menariknya, pasangan calon ini dikenal santun. Anies adalah calon yang cerdas dan intelektual. Sayangnya Sandiaga dinilai kurang tegas dan kurang percaya diri.

Satu hal yang perlu diingat dari kedua parpol pengusung Anies-Sandiaga ini adalah militansi mereka. Hanya Gerindra dan PKS lah yang kompak setia sampai saat ini mempertahankan panji-panji kubu Koalisi Merah Putih (KMP) tanpa tergiur oleh iming-iming kursi atau apa pun.

Diprediksi, pasangan ini akan memperoleh suara 30-35% dan bisa maju ke putaran kedua, menghadapi pasangan Ahok-Djarot yang diprediksi akan memperoleh suara 40-45% dalam putaran pertama.

Jadi pertarungan ketiga pasangan calon kali ini akan seru dan bagus buat para pemilih karena adanya pilihan-pilihan yang cukup beragam dan menarik.

— •oo 00 O 00 oo• —


04
Oct
16

Politik : Maklumat Badan Permusyawaratan Urusan Penegakan Konstitusi Indonesia (BPUPKI)

Suara Warga : Maklumat Badan Permusyawaratan Urusan Penegakan Konstitusi Indonesia (BPUPKI) MERDEKA !

 

Suara Warga :

MAKLUMAT BADAN PERMUSYAWARATAN URUSAN PENEGAKAN KONSTITUSI INDONESIA (BPUPKI)

MERDEKA !

Kepedulian tentang penegakan Jatidiri Paripurna 9 Pusaka Bangsa Indonesia [ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ ] saat 56 tahun Pidato Presiden Republik Indonesia, PYM Soekarno, di Sidang PBB berjudul To Build The World A New yang disambut baik oleh para pemimpin negara-negara anggota PBB
telah semangati Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia (MKRRI) prakarsai BPUPKI (Badan Permusyawaratan Urusan Penegakan Konstitusi Indonesia) menjelang peringatan 71 tahun TKR (Tentara Keamanan Rakyat) 5 Oktober 1945.

Menimbang aksi agresi Sekutu akhir bulan September 1945 ke wilayah Indonesia maka pemerintah harus bertindak cepat untuk amankan keadaan dengan meningkatkan, fungsi Badan KEAMANAN Rakyat (BKR) yang  dibentuk dalam rapat PPKI 22 Agustus 1945  melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian ditingkatkan lagi menjadi Tentara KESELAMATAN Rakyat per Penetapan Pemerintah No 2/SD 1946 pada 7 Januari 1946 guna perluasaan fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat.

Analog dengan situasi dan kondisi terkini, Keamanan dan Keselamatan adalah tetap penting dipraktekkan agar Konstitusi UUD 1945 dapat selalu terjaga kokoh dari aksi2 agresi nir-militer konsitusional terkait peran sebagai payung politik hukum nasional utama yang harus utuh bersama ke-8 Pusaka Bangsa Indonesia lainnya.

Demikianlah Maklumat ini dipublikasikan untuk dapat kiranya diindahkan sebaik-baiknya oleh segenap elemen-elemen masyarakat bela tanah air Indonesia.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 30 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Lasman Siahaan, 3) Darmawan, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Din Syafaruddin Osman, 6) Letty, 7) Moerjono, 8) Hans Suta Widhya, 9) Cuk Conk Narasipati

Publikator :

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR, Badan Keamanan Rakyat adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945).

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR, per maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sudah ada sebelumnya dan tentara intinya diambil dari bekas PETA).

Selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR, 7 Januari 1946, untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946)

Kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI, 26 Januari 1946, per Penetapan Pemerintah No.4/SD tahun 1946).

Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.

 

Jakarta, 5 Oktober 2016

 

Pandji R Hadinoto / Ketua, Generasi Penerus Angkatan 45 / DHD45 Jakarta

21
Sep
16

Patriotisme : Rapat Raksasa Tambaksari Surabaya 21Sep45

Rapat Raksasa 21 September 1945 Di Lapangan Tambaksari Surabaya Mengapa Hilang dari Sejarah Perjuangan Arek-Arek Surabaya?

Rapat Raksasa 21 September 1945

Di Lapangan Tambaksari Surabaya

 Yousri Nur RA_Hitam_MP

Mengapa Hilang dari Sejarah Perjuangan Arek-Arek Surabaya?

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam

 

SETELAH peristiwa bersejarah “insiden bendera” di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945, pemuda pejuang dan rakyat terus-menerus menunggu perkembangan. Suasana tanggal 20 September 1945, kelihatan ramai membicarakan rencana Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari, Surabaya, 21 September 1945.

Beberapa posko dan kantor pemuda, di antaranya di Markas PRI (Pemuda Republik Indonesia) di Wilhelmina Princesslaan atau Jalan Tidar menyelenggarakan rapat merencanakan rapat raksasa di Tambaksari. Selain itu, rapat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surabaya yang berlangsung di GNI (Gedung Nasional Indonesia) di Jalan Bubutan, juga membicarakan tentang rencana Rapat Raksasa di Tambaksari.

Rapat Raksasa ini awalnya digerakkan oleh Pemuda Minyak yang sudah membentuk panitia sebanyak 20 orang.  Begitu ada keputusan menyetujui rapat raksasa di Tambaksari, S.Kasman dan kawan-kawannya menggerakkan truk-truk pengangkut pegawai menuju Tambaksari. Bahkan di antaranya, truk tanki juga dijadikan alat angkut massa.

Rapat raksasa seperti di Surabaya tanggal 21 September 1945 ini sebelumnya  juga sudah berlangsung di Lapangan Ikada (kemudian bernama Lapangan Banteng) Jakarta tanggal 19 September 1945. Beberapa pemuda yang dikenal sebagai anggota GBT (gerakan bawah tanah) juga mempersiapkan mobil berpengeras suara, “berhallo-hallo” keliling kampung di dalam Kota Surabaya.

Para pemuda Indonesia yang sudah terbakar semangat “merdeka” setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, terus berusaha menyebarluaskan informasi itu secara langsung kepada rakyat. Walaupun kabar tentang kemerdekaan ini sudah disebarluaskan melalui mediamassa — radio dan suratkabar — namun belum semua penduduk mengetahui, sebab berita itu masih dari mulut ke mulut.

Begitu ada kabar yang disebarkan melalui mobil pengeras suara yang “berhallo-hallo” keliling kota masuk ke kampung-kampung, rakyat berduyun-duyun menuju Tambaksari. Apalagi disiarkan, dalam rapat raksasa itu akan berpidato para petinggi negeri ini. Acara rapat raksasa yang direncanakan dimulai pukul 15.00 atau jam tiga sore itu, telah ramai sejak pukul satu siang.

Pengerahan massa rakyat  dilaksanakan kelompok pemuda pejuang yang bergerak “di bawah tanah”. Demikian istilah yang digunakan untuk kegiatan secara diam-diam atau tersamar. Dengan berbagai agitasi dan propaganda yang dilakukan, ternyata hal ini benar-benar menarik masyarakat untuk datang ke Lapangan Tambaksari.

Selain berjalan kaki, bersepeda, naik beca, ada juga yang naik truk yang sebelumnya dirampas dari pos dan markas tentara Jepang. Bahkan ada pula pemilik truk yang memperbolehkan truknya dipakai pemuda untuk ke Lapangan Tambaksari.

Rakyat yang datang ke Lapangan Tambaksari itu  juga mendapat selebaran dan pamflet yang dibagi-bagikan melalui mobil berpengeras suara. Selebaran itu dicetak di beberapa percetakan yang biasanya mencetak suratkabar. Truk-truk yang membawa massa rakyat ke Lapangan Tambaksari juga ditempeli berbagai pamflet dan poster. Di samping itu ada pula yang ditulis dengan cat berupa kalimat yang membakar semangat.

Tidak hanya dalam Bahasa Indonesia, tulis Des Alwi dalam bukunya Pertempuran Surabaya November 1945. Ada yang ditulis dengan Bahasa Inggris, Bahasa Belanda dan juga Bahasa Perancis. Misalnya: Milik RI, Down with Colonialism, Soekarno-Hatta Yes! NICA No, Let Freedom ring all over the World. Bahasa Perancis juga ada selogan yang terinspirasi dari Revolusi Perancis, misalnya: Liberte, Egalite, Fraternite yang artinya kebebasan, persamaan, persaudaraan. Di samping disebarkan kepada masyarakat, juga banyak yang ditempelkan di dinding-dinding gedung yang sebelumnya dikuasai Jepang, kereta api dan truk maupun mobil-mobil yang ada waktu itu.

Para pemuda yang aktif sebagai panitia dalam penyelenggaraan Rapat Raksasa ini, pengurus PRI (Pemuda Republik Indonesia), antara lain: Hasan, Soemarsono, Soerjono, Dimjati, Hassanoesi, Abdoel Madjid, Pohan, Soemarno, Karjono,  Abdoel Sjoekoer dan Koesnadi.           Puncak keberhasilan menghimpun massa itu, salah satu yang perlu dicatat adalah inisiatif Hassanoesi yang mengerahkan turk-truk dan mobil hasil rampasan dari Jepang. Massa rakyat berebut naik truk dan mobil yang menuju Tambaksari.

Rapat raksasa itu bertujuan untuk meningkatkan semangat massa rakyat agar lebih berani berkorban demi mempertahankan  proklamasi kemerdekaan.  Di samping itu, juga perlu dipupuk rasa persatuan dan bertekad bulat menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu, dicanangkan tekad yang berbunyi: “Merdeka atau Mati”.

Dihadiri Residen Sudirman

Tepat pukul 16.00, Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari dimulai. Acara dibuka dengan pidato pengantar oleh Ketua BKR Surabaya Abdoel Wahab. Berturut-turut kemudian pidato yang membangkitkan semangat disampaikan oleh Residen Sudirman, Soemarsono, Lukitaningsih, Abdoel Sjoekoer, Sapia dan Koenadi.

Semua pembicara mendapat sambutan sangat meriah, tulis Des Alwi. Bahkan ada seorang tokoh PRI-Simpang dengan pidato berapi-api melontarkan secara ekspresif hal-hal yang tersimpan dalam lubuk hatinya, sehingga bisa memuaskan perasaan arek-arek Suroboyo.

Sekembalinya dari menghadiri Rapat Raksasa di Tambaksari itu. semangat rakyat berkobar-kobar, berikut datangnya keberanian untuk segera bergerak mempertahankan kemerdekaan. Kesimpulan tersebut sangat tepat, karena para pemuda tersebut sebelumnya tidak pernah minta izin kepada penguasa Jepang untuk menyelenggarakan Rapat raksasa itu. Persitiwa itu bagaikan bensin, sehingga api yang sudah panas semakin membara. Sekaligus bisa memperkuat keyakinan para pemuda bahwa sisa-sisa kekuasaan pasukan pendudukan Jepang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.

Massa pemuda juga meningkatkan aksinya dengan merobek-robek poster Jepang berisi larangan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Gerakan protes semacam ini kemudian berkembang menjadi aksi massal. Poster-poster Jepang diganti dengan plakat buatan anak-anak muda itu sendiri.

Ditangkap Kempetai

Lukitaningsih, wartawati Lembaga Kantor Berita Antara yang juga ketua Pemuda Puteri, merupakan satu-satunya tokoh pejuang wanita yang ikut pidato dalam Rapat Raksasa di Tambaksasi 21 September 1945. Di dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi ’45, Lukitaningsih mengungkapkan, bahwa para pemimpin  pemuda dengan tegas bergantian pidato untuk membakar semangat juang. Tiada lain tujuannya, agar pemuda-pemuda dan rakyat tetap bersatu padu dan tetap mempertahankan berkibarnya sang merah-putih untuk selama-lamanya.

Selaku ketua Pemuda Puteri, ulas Lukitaningsih, ia mengetahui bahwa saat Rapat Raksasa berlangsung, pasukan Kempetai (Polisi Militer Jepang) bersenjata lengkap bersiaga di sekeliling lapangan Tambaksari. Mereka menempatkan truk, panser dan tank-tanknya. Begitu acara selesai sekitar pukul 19.00, sebelas orang yang dianggap tokoh ditangkap. “Termasuk saya, digiring masuk kendaraan Kempetai dan dibawa ke markasnya di bekas kantor Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi zaman Belanda) — yang sekarang sudah hancur dan di tempat itu didirikan Tugu Pahlawan.

Sejak ditangkap, kami yang sebelas orang itu ditempatkan di sebuah ruangan besar, kata Lukitaningsih. Kami menunggu nasib, entah mau diapakan. Yang jelas, Kempetai itu tersohor kekejamannya. Menurut cerita, jarang orang yang tertangkap di situ akan keluar hidup-hidup. Dengan penuh kesadaran akan hal itu, jiwa muda kami tidak gentar, hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang terjadi tidak kami pikirkan lagi.

Kami menunggu sambil berbincang-bincang, bagaimana kalau kami ditembak mati, bagaimana dengan teman-teman selanjutnya.Apabila selamat bagaimana strategi perjuangan kami selanjutnya. Pokoknya kami pertaruhkan segalanya demi kemerdekaan Indonesia, kata Lukitaningsih yang kemudian dikenal dengan nama Hj.Lukitaningsih Irsan Radjamin.. Selain sebagai wartawati dan redaktur senior di LKBN Antara di Jakarta, Lukitaningsih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Wirawati Catur Panca, yakni organisasi para perempuan pejuang kemerdekaan RI.

Sekitar tengah malam pintu ruangan tempat kami disekap dibuka. Tampak beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh pejuang datang untuk membebaskan kami. Ternyata setelah mengetahui sebelas orang disekap di markas Kempetai, para petinggi pemerintahan dan pejuang berusaha menghubungi pimpinan Kempetai. Kepada pimpinan tentara Jepang di Surabaya dikatakan, bahwa yang disekap itu adalah pemimpin pemuda Surabaya. Apabila mereka tidak dibebaskan, maka massa rakyat dan pemuda Surabaya akan menyerbu markas Kempetai.

Peristiwa itu merupakan modal yang sangat berarti untuk lebih mempersiapkan segenap lapisan pemuda dan rakyat. Kita harus siap mengadakan perlawanan kepada siapapun  yang akan menginjak-injak kehormatan bangsa, ujar menantu Radjamin Nasution — Walikota Surabaya yang pertama sejak zaman Jepang dan Indonesia merdeka itu.

Sejarah yang dilupakan

Kendati “Rapat Raksasa” tanggal 21 September 1945 ini merupakan  peristiwa bersejarah yang luar biasa, namun hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan dalam sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Padahal puluhan ribu rakyat Surabaya berduyun-duyun menghadiri acara di lapangan sepakbola yang sekarang bernama Stadion Gelora 10 November di Jalan Tambaksari Surabaya. Konon kabarnya, ada masalah politis di balik peristwa itu.

Roeslan Abdulgani yang lebih akrab disapa Cak Ruslan dalam suatu wawancara khusus dengan penulis, mengakui adanya Rapat Raksasa di lapangan sepakbola  Tambaksari itu. “Saya memang tidak hadir, karena pada hari yang sama ada rapat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surabaya di GNI (Gedung Nasional Indonesia) Jalan Bubutan. Rapat membicarakan berbagai taktik dan cara menghadapi tentara Sekutu yang datang melucuti serdadu Jepang”. Pada hari yang sama ujar Cak Ruslan, ia mengobarkan semangat juang para pemuda dan menanamkan rasa permusuhan terhadap tentara Sekutu.

Namun lain lagi, yang diungkapkan dalam buku Hasil Survey Sejarah Kepahlawanan  Kota Surabaya, 1974, pada halaman 60, disebutkan bahwa panitia mendatangi Cak Ruslan untuk memimpin rapat raksasa di Tambaksari itu. Ternyata, Cak Ruslan tidak bersedia memimpin rapat raksasa itu. Cak Ruslan khawatir, kalau rapat raksasa yang juga disebut “rapat samudra” itu dilaksanakan, terjadi bentrok dengan tentara Jepang yang sudah siaga.

Menurut S.Kasman, Cak Ruslan yang ditemui oleh Sumarsono, Kuslan dan Djamal, menyatakan ketidak bersediaan Cak Ruslan, karena menghendaki  rapat raksasa itu memperoleh izin dari pihak Jepang yang masih diberi kewenangan. Ternyata para pemuda itu tidak mau minta izin dan mengambil keputusan tetap mengadakan rapat raksasa tanpa kehadiran Cak Ruslan.

Dalam buku yang diterbitkan Bapparda (Badan Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Surabaya itu, disebutkan saat itu semangat pemuda sudah meluap dan diarahkan kepada penguasa Jepang. Panitia Setiakawan Warga Sosialis Surabaya dalam buku In Memorium Djohan Sjahroezah, menyebutkan bahwa, waktu itu sudah ada rencana setelah rapat raksasa rakyat akan digerakkan melucuti senjata tentara Jepang.

Memang, begitu rapat raksasa selesai menjelang Maghrib, sekitar 150 ribu lebih rakyat berduyun-duyun keluar lapangan Tambaksari. Di antaranya ada yang beraksi merobek berbagai poster dan tempelan yang disebar oleh tentara Jepang. Beberapa mobil milik tentara Jepang diambilalih dan dibawa ke markas pemuda pejuang.

Nah, mengapa peristiwa besar yang disebut Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksasi tanggal 21 September 1945 itu seolah-olah lenyap dari sejarah perjuangan Arek-arek Surabaya?




Blog Stats

  • 3,057,206 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…