Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



04
Aug
16

Politik : Aksi Presidensiil Transisi 15th Kedepan

Kepada Yth
Presiden Republik Indonesia

Perihal : Aksi Presidensiil Transisi 15th Kedepan

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Aksi penggantian dan reposisi Kabinet Kerja 27 Juli 2016 adalah tepat manfaat pasca pernyataan Presiden JokoWi “Momentum ini hanya 15 tahun ke depan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan maka kita hanya akan tinggal di landasan saja,” dalam silaturahim dengan para pendukung dan relawan di Jakarta, Minggu malam [http://www.antaranews.com/berita/574763/presiden-15-tahun-ke-depan-masa-transisi?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news]

Namun berdasar indikator-indikator Ekonomi Makro 2014-2016 oleh BPS menunjukkan yaitu 1) Inflasi YoY (Jun) adalah 6.7%/2014, 7.26%/2015, 3.45%/2016; 2) Pertumbuhan Ekonomi (Tr-1 YoY) adalah 5.14%/2014, 4.73%/2015, 4.92%/2016; 3) Pengangguran Terbuka (Feb) adalah 5.7%/2014, 5.81%/2015, 5.50%/2016; 4) Kemiskinan (Sep) adalah 10,96%/2014, 11.13%/2015, dan Gini Ratio 0.41 tidaklah cukup aksi-aksi regulatif seperti paket-paket kebijakan ekonomi namun perlu aksi-aksi konstitutif sebagai payung politik hukum nasional.

Dalam pengertian diatas itulah, kedepan agar indikator-indikator tersebut dapat berkinerja lebih signifikan, menurut kami perlu segera terlebih dulu aksi-aksi perbaikan di hulu kelolaan ideologi negara bangsa yakni pada konstitusi tertulis UUD 1945 terutama harmonisasi “batang tubuh” terhadap “pembukaan” dan kelengkapan bagi “batang tubuh” oleh “penjelasan”.

Oleh karena itulah sungguh bermanfaat dilakukan aksi pemerintah mendukung MPRRI untuk Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 per KepPres 150/1959 [LNRI No 75/1959].

Aksi diatas merujuk pula kepada pendapat seperti diberitakan oleh Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT,  MERDEKA !! http://www.repelita.com/suara-warga-resolusi-daulat-rakyat-merdeka/ via @RepelitaOnline

Demikianlah dengan iktikad baik perihal diatas disampaikan kepada Presiden RI, semoga dapat dipertimbangkan terbaik.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 29 Juli 2016

Hormat kami,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Sistem Pemerintahan Indonesia (Lengkap Sejarah dan Penjelasan)

Sistem Pemerintahan Indonesia – Sistem Tata Negara / Sistem Pemerintahan memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Di dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan, kekurangan, karakteristik, serta perbedaan masing-masing. Sehingga diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara, sistem ini dapat dibedakan menjadi :
  • Parlementer
  • Presidensial
  • Semipresidensial
  • Komunis
  • Liberal
  • Demokrasi liberal
Sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan. Secara luas sistem pemerintahan bisa diartikan sebagai sistem yang menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.
Secara sempit, Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari masyarakat.
Sehingga Sistem Pemerintahan bisa diartikan sebagai sebuah tatanan utuh yang terdiri dari bermacam macam komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan serta memengaruhi dalam mencapaian fungsi dan tujuan pemerintahan. Sistem ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pertahanan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandementertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara indonesia, sebagai berikut:

  • Sistem Konstitusional.
  • Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  • Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
  • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  • Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Dari tujuh kunci pokok sistem pemerintahan diatas, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru.

Ciri dari sistem pemerintahan Presidensial kala itu ialah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan maupun pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung mudah disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang solid dan kompak serta Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan.

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik (demokratis). Untuk itu, harus disusun pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (Pemerintah konstitusional). Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara itu berisi :
  • Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
  • Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

Sistem pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 ialah dilakukannya amandemen pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (namun kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (yang dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu ialah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, HAM, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara hukum dan negara demokrasi, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Pada masa sekarang ini, bisa disebut sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen ke 4 tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang baru ini diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu pada tahun 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  • Bentuk negara kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
  • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  • Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  • Parlemen terdiri dari dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif serta kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  • Kabinet / menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil elemen-elemen dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada sistem presidensial. Beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah sebagai berikut :

  • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  • Parlemen mendapat kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran (budget)
  • Presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun tidak secara langsung.
  • Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu persetujuan dan pertimbangan DPR.

Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini (Setelah Diamandemen)

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, “bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah Republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Baca Juga : Sejarah Pembentukan (Lahirnya) UUD 1945

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak elemen elemen dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia ialah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial (mayoritas) dengan sistem pemerintahan parlementer (minoritas). Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya :

  • Tahun 1945-1949, Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
  • Tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
  • Tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal
  • Tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.
  • Tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial

Terdapat perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru ini antara lain adanya pemilihan secara langsung, mekanisme check and balance, sistem bikameral dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan serta fungsi anggaran.

Sekian artikel tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Lengkap dengan Sejarah dan Penjelasannya, semoga penjelasan tengtang Sistem Pemerintahan Indonesia dapat bermanfaat bagi anda maupun untuk sekedar menambah wawasan dan pengetahuan anda tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Terimakasih atas kunjungannya.

Lima Negara yang Mengalami Kudeta sejak 2010

60
Share on Facebook
Tweet on Twitter

KUDETA adalah momok menakutkan bagi kepala pemerintahan suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta berarti perebutan kekuasaan dengan paksa. Maka, tidak jarang kudeta berakhir dengan pertumpahan darah.

Biasanya, kudeta dilakukan oleh pihak militer untuk menggulingkan suatu pemerintahan. Tidak heran juga selama masa transisi kepemimpinan, pihak militer berkuasa untuk sementara waktu. Bahkan, pemimpin kudeta militer juga tidak jarang menduduki jabatan sebagai kepala negara.

Berikut, Okezone merangkum kudeta di beberapa negara yang terjadi sejak 2010:

1. Kudeta Libya

Libya menemui mimpi buruknya pada Februari 2011. Kudeta militer terjadi kepada Muammar Khadafi yang telah berkuasa puluhan tahun. Negara-negara Barat memandang Khadafi adalah sosok seorang diktator.

Kudeta terhadap Khadafi mendapat dukungan dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, semenjak kudeta, keadaan Libya tidak menjadi semakin. Libya makin terjerumus dalam konflik yang ditandai dengan mudahnya akses bagi teroris keluar masuk negara di Afrika Utara tersebut. Bahkan, kini militan ISIS sudah memiliki markas di Sirte.

2. Kudeta Sudan Selatan

Mantan Presiden Sudan Selatan Riek Machar mencoba meminta loyalisnya untuk menumbangkan Presiden Salva Kiir pada 2013. Pasukan tersebut melancarkan serangan sporadis di Ibu Kota Juba. Kericuhan antara militer dan loyalis Machar tidak terhindarkan.

Beruntung, kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh Pasukan Pemerintah Sudan Selatan. Namun, hingga hari ini, kondisi di Sudan Selatan tidak juga kondusif. Padahal, mereka memisahkan diri dari Sudan lewat referendum pada 2011 dengan harapan kondisi negara akan semakin baik.

3. Kudeta Mesir

Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Fattah el Sisi memimpin kudeta militer terhadap Presiden Mohammad Mursi pada 2013. Kudeta diawali dengan demonstrasi besar-besaran terhadap rezim Mursi hingga akhirnya tumbang.

Setelah Mursi tumbang, rezim militer mengambil alih kepemimpinan sementara. El Sisi kemudian memutuskan untuk ikut pemilihan umum (pemilu) hingga akhirnya terpilih sebagai presiden. Sejak naiknya el Sisi, pendukung Mursi terutama mereka yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin dijebloskan ke penjara.

4. Kudeta Thailand

Thailand tengah berada dalam transisi politik saat kudeta pada Mei 2014 terjadi. Saat itu, Negeri Gajah Putih dipimpin oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Namun, kudeta tidak terhindarkan karena Thailand dipenuhi ketidakpastian politik.

Jenderal Prayuth Chan-ocha lalu mendeklarasikan kudeta militer terhadap Yingluck. Setelah kudeta usai, Jenderal Prayuth lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri sementara pengganti Yingluck. Hingga kini atau dua tahun setelah kudeta, Thailand masih dikuasai oleh pemerintahan Junta Militer.

5. Kudeta Turki

Turki menjadi negara terakhir yang dilanda upaya kudeta militer. Pada 15 Juli 2015, faksi militer Turki berupaya menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beruntung, kudeta tersebut berhasil digagalkan karena warga masih menghendaki Erdogan sebagai pemimpin mereka.

Kegagalan kudeta Turki dipandang sebagai kemenangan demokrasi. Namun, sejak kegagalan itu, rezim Erdogan melakukan pembersihan di berbagai sektor, terutama pelayan publik. Erdogan menuduh ulama Fethullah Gulen sebagai dalang di balik kudeta tersebut. Erdogan diyakini berusaha membersihkan Turki dari segala pengaruh Gulen.

Sumber : Okezone.com

22
Jul
16

Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !!

Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !!

 

Suara Warga :

RESOLUSI DAULAT RAKYAT

MERDEKA !

Mengingat Suara Warga : PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959
[http://www.repelita.com/suara-warga-petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/],
maka saatnya kini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) segera bersikap tegas Refungsikan Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Terrtinggi Angkatan Perang yang keberadaan konsitusionalnya sampai sekarang masih berlaku karena memang belum dicabut [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959]

Dengan demikian MPRRI berposisi Lembaga Tertinggi Negara guna segera mengatasi krisis multi dimensional yang telah mendera dimensi-dimensi ideologi politik ekonomi sosial budaya (IPOLEKSOSBUD) akibat terjadi peningkatan tajam daripada ancaman hambatan gangguan tantangan (AHGT) terhadap 7 (tujuh) faktor Strategi Ketahanan Bangsa (STRAHANSA) yakni 1) Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan, 2) Kehidupan Ideologis Tidak Retak, 3) Kehidupan Politis Tidak Resah, 4) Kehidupan Ekonomis Tidak Ganas, 5) Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar, 6) Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah, 7) Kehidupan Ekologis Tidak Gersang;

Sikap bersegera MPRRI dimaksud diatas juga adalah bijak bestari guna memperkecil tensi publik yang Pro dan Kontra terhadap kontroversi keberadaan Amandemen Undang Undang Dasar 2002 sekaligus menghindari konflik horizontal yang tidak perlu.

Demikianlah RESOLUSI DAULAT RAKYAT
ini diserukan demi keserempakan segenap anak bangsa Indonesia menegakkan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 secara aman, damai, membumi, bermanfaat terapi atasi akar masalah dan konstruktif dengan harapan dinamika ekonomi kesejahteraan rakyat (EkoKesRa) tidaklah terganggu.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juli 2016

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

SPANDUK

Suara Warga :

“Seruan Tolak Amandemen-5 UUD2002”

Menimbang amanat Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan kekuasan belaka (machstaats) sesuai perintah Konstitusi Tertulis, maka berarti Status Kedudukan Hukum (SKH) seharusnya diberlakukan lebih dominan daripada Status Kedududukan Politis (SKP) bagi Politik Hukum terkait, dan

Mengingat Suara Warga : RESOLUSI DAULAT RAKYAT, MERDEKA !! [ http://www.repelita.com/suara-warga-resolusi-daulat-rakyat-merdeka/ via @RepelitaOnline]

Maka pemberitaan bahwa DPD Dukung Amandemen UUD ke-5 [http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/dpd-dukung-amandemen-uud-ke-5/116166] adalah tidaklah patut diagendakan sehingga layak DITOLAK oleh segenap anak2 bangsa Indonesia, apalagi kini UUD2002 yang kontroversial itu sedang dalam proses Kaji Ulang oleh MPRRI.

Demikianlah Seruan ini dimasyarakatkan demi mengemban Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 sebagai Roh Indonesia Merdeka 45.

Jakarta, 21 Juli 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Poster 5 Juli 2016

Kembalinya Daulat Rakyat

Monday, 26 January 2015, 15:00 WIB

Seperti sudah diduga sebelumnya, perjalanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No mor 1 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat, berjalan mulus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat Paripurna DPR pada Selasa (20/1) pekan lalu setuju perppu yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa ja batannya sebagai presiden disahkan menjadi UU. Meski demikian, DPR akan melakukan revisi terbatas terhadap UU baru tersebut.

Dengan telah disahkannya perppu tersebut maka dipastikan pula gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya, DPR perio de 2009-2014 di ujung masa kerja nya pada 26 September 2014, mengesahkan UU pilkada yang baru. Dalam UU baru yang “dimaui” oleh fraksi-frak si anggota Koali si Merah Putih yang mengusung pencapresan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu pilkada kembali berada di tangan DPRD.

Keputusan DPR yang melegitimasi pilkada langsung oleh DPRD itu tidak hanya mendapat reaksi keras dari koalisi masya rakat sipil. Presiden (saat itu) SBY langsung meresponsnya dengan mengeluarkan perppu atas UU baru tersebut. Presiden berpendapat pilkada lagsung oleh rakyat yang sudah berjalan selama sepuluh tahun terakhir, lebih demokratis dan tidak merampas hak-hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Adapun kekurangannya yang terjadi di sana-sini, kata SBY, merupakan hal wajar dan terbuka untuk dilakukan perbaikan. Sebagaimana sudah diketahui umum, partai-partai yang tergabung dalam KMP-lah yang menolak pilkada langsung oleh rakyat. Dalam sidang paripurna DPR pada 26 September lalu yang ber akhir hingga dini hari, KMP yang berisikan partai-partai pendukung Prabowo- Hatta pada Pilpres 2014 lalu yakni Ge rindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS memenangkan voting melawan partai-partai yang tetap ingin pilkada langsung dipertahankan yakni PDIP, PKB, dan Hanura.

Saat itu Partai Demokrat memilih keluar (walk out) dari sidang alias tidak memberikan sikap. Padahal, Demokrat sebagai pemegang kursi terbesar di DPR saat itu bisa menjadi penentu keme nangan pilihan pada pilkada langsung yang menjadi aspirasi terbesar rakyat. Untuk itulah sepulang dari lawatan luar negerinya, SBY segera mengeluarkan perppu yang mengembalikan pilkada langsung dengan beberapa perbaikan.

Kemenangan rakyat
Dikembalikannya pilkada langsung kepada rakyat tentunya bukan keme nang an salah satu koalisi atau SBY semata. Ini adalah kemenangan rakyat yang hampir saja kehilangan hak-hak politiknya dalam memilih pemimpinnya sendiri.

Patut disadari, semangat yang melan dasi diundangkannya pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang merupakan esensi demokrasi. Dalam proses ini rakyat benar-benar dilibatkan dalam menentukan dan memilih pemim pin mereka. Partispasi politik masyarakat dibuka seluas-luasnya dengan pemilihan langsung. Selain juga memang untuk menghapus politik dagang sapi ketika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD pada masa-masa awal reformasi.

Dengan dikembalikannya sistem pe milihan kepala daerah langsung oleh rakyat, lambat laun rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan orang yang layak memimpin mereka. Hal ini diharapkan menjadi tali pengikat antara pemimpin dan rakyat yang memilihnya. Dampak lanjutannya adalah adanya kese riusan kepala daerah dalam mem bangun daerah yang dipimpinnya.

Sebagai orang yang dipilih rakyat secara langsung, diharapkan para kepala daerah menjadi lebih memahami isu-isu daerahnya. Selama masa kampanye tentu nya para calon kepala daerah telah mem pelajari apa-apa saya yang diperlukan oleh daerah yang akan dipimpinnya. Pengetahuannya tentang isu-isu daerah bersangkutan membuat para calon akan lebih laku di mata calon pemilihnya.

Setelah mengetahui isu-isu yang diha dapi daerah yang dipimpinnya, seorang kepala daerah diharapkan pula memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan rakyatnya. Idealnya, kepala daerah terpilih bisa menentukan mana kebijakan prioritas dan mana yang tidak. Semuanya ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Sudah tentu legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat jauh lebih kuat dibanding pemimpin pilihan elite partai melalui DPRD. Kalau pertimbangan adalah biaya penyelenggaraan pilkada yang terlampau tinggi, maka pilkada secara serempak sebagai solusi mengurangi biaya

Konflik sosial yang dipicu karena pilkada langsung pun angkanya tidak signifikan. Selama ini ada pihak-pihak yang menengarai pilkada langsung hanya membuka peluang munculnya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang terbelah berdasarkan calon yang didukungnya. Namun, perselisihan antarpen dukung itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa pilkada langsung oleh rakyat lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Soal konflik antarpendukung itu sebenarnya juga dari para elite. Kandidat yang kalah sering kali menyisakan ma salah. Mereka seakan tidak memiliki mental untuk kalah. Deklarasi “siap me nang, siap kalah” tak lebih sebuah janji kosong belaka. Kondisinya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Tak jarang kandidat yang kalah malah mencari-cari alasan untuk tidak mengakui kemenangan calon lainnya.

Akibatnya, tak jarang pula terjadi konflik horizontal di antara para pendu kung masing-masing calon. Inilah yang juga menjadi salah satu alasan peme rintah mengusulkan pilkada lewat DPRD saja pada awal pengajuan draf RUU Pilkada dua setengah tahun lalu. Alasan ini pula yang kemudian digunakan oleh fraksi-fraksi yang tadinya ingin mem pertahankan pilkada langsung, “balik badan” menolak pilkada langsung – partai-partai di Koalisi Merah Putih.

Harapan terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung juga terkait dengan pen didikan politik bagi rakyat. Dengan pemilihan langsung, rakyat mendapatkan pelajaran berharga berupa pemenuhan hak-hak politiknya oleh negara. Hak itu salah satunya adalah mengetahui program-program yang dijanjikan oleh para calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah.

Kekurangan memang terjadi di sana-sini dalam pelaksanaan pilkada secara lang sung dalam sepuluh tahun terakhir. Tapi, bukan berarti segala kekurangan yang muncul menjadi alat pembenaran untuk mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali ketangan DPRD. Hal terpenting yang harus di lakukan adalah dengan memperbaiki ke kuarangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik.

Perbaikan ke arah kehidupan demokrasi yang lebih maju di negara ini memang tidak secepat membalikkan telapak tangan. Sepuluh tahun tentu bukan waktu yang cukup untuk melihat hasil pemilihan kepala daerah secara lang sung berjalan baik dan sesuai harapan. Lebih uta manya lagi, kepenting an politik jang ka pendek hanya untuk merebut kekuasaan harus dihindari. Jangan sekali-sekali mengorbankan hak politik rakyat.

Sudah terlalu lama rakyat bangsa ini kehilangan hak politiknya dalam menentukan pemimpin mereka sendiri. Gubernur dan bupati/wali kota sebelumnya merupakan orang-orang pemerintah pusat yang ditunjuk berkat kedekatan mereka dengan penguasa. Padahal rakyat amat mendambakan dipimpin oleh orang-orang yang memang dianggap sangat mengakar dan kapabel untuk memimpin daerahnya.

UU Pilkada yang baru saja disetujui untuk disahkan oleh DPR memang belum sempurna. Masih perlu dilakukan revisi agar penyelenggaraan pilkada mendekati harapan terbaik semua pihak. DPR sudah menjanjikan akan melakukan revisi terbatas sehingga bulan depan telah sah menjadi UU. Selamat datang kembali pilkada langsung oleh rakyat. Oleh Nurul S Hamami

POIN-POIN PENTING REVISI UU PILKADA BERDASARKAN PERPPU PILKADA
Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d). Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200).

Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69). Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76).

Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47).

Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c).

Larangan pelibatan aparat birokrasi yang menyebabkan Pilkada tidak netral (Pasal 70).

Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-Pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71).

Pengaturan yang jelas, akuntabel dan transparan terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Bab XX Pasal 136 s/d 159).

Pilkada serentak [Pasal 3 ayat (1)].

Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41). Penyelesaian sengketa hanya dua tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157).

Larangan pemanfaatan prog ram/ kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana [Pasal 71 ayat (3)].

Gugatan perselisihan hasil pilkada ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan [Pasal 156 ayat (2)].

Merampas Daulat Rakyat

Category: Artikel Kompas Published: Friday, 12 September 2014 18:25 Written by Administrator Hits: 1348

PEMBAJAKAN  proses politik yang lebih demokratis terus berlangsung. Kecenderungan yang terlihat dalam beberapa waktu terakhir, pembajakan tersebut dilakukan melalui proses legislasi. Salah satu bentangan fakta yang tersaji di depan mata kita,  keinginan mayoritas kekuatan politik di DPR mengganti pola pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung jadi pemilihan tidak langsung.

Padahal, apabila dilacak riwayat proses panjang pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), keinginan memilih kepala daerah secara tidak langsung (via DPRD) sesungguhnya dari usulan pemerintah. Namun, begitu pemerintah berubah sikap untuk mempertahankan pemilihan langsung, justru mayoritas partai di DPR berbalik arah dengan menyatakan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.

Perubahan sikap mendadak tersebut diambil oleh lima dari enam fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Kelima fraksi yang berubah sikap secara mendadak ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bertahan dengan usul gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung.

Anehnya, semua fraksi yang berubah sikap itu mengambil alih hampir semua argumentasi yang dulu dikemukakan pemerintah. Misalnya, pemilihan langsung tak efisien, masifnya praktik politik uang, dan menimbulkan demokrasi berbiaya tinggi. Padahal, pemilihan langsung tidak bisa dikorbankan semata-mata hanya karena persoalan efisiensi biaya demokrasi yang dinilai sangat mahal (Kompas, 7/9). Bahkan, berbalik arah ke pemilihan oleh DPRD dapat dikatakan sebagai bentuk nyata merampas daulat rakyat.

Melihat perkembangan ini, pertanyaan mendasar yang tidak mungkin dihindarkan: bagaimana menjelaskan perubahan sikap mendadak mayoritas kekuatan politik di DPR ini? Pertanyaan lain yang lebih menggelitik: adakah perubahan sikap mendadak ini terkait dengan hasil Pemilu Legislatif 2014 dan konstelasi politik setelah Pemilu Presiden 2014?

 

Masalah konstitusional

Secara konstitusional, debat sentral di sekitar pilkada terkait frasa ”dipilih secara demokratis” dalam konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan: gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sekalipun frasa ”dipilih secara demokratis” memiliki makna ganda, pembentuk UU (pemerintah dan DPR) telah mempersempitnya menjadi dipilih secara langsung. Melalui Pasal 56 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit ditegaskan: kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sekiranya dibaca dan diikuti semangat yang melingkupi kehadiran Pasal 56 UU No 32/2004, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pilihan pembentuk UU memaknai frasa ”dipilih secara demokratis” menjadi pemilihan secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk konkret penerapan asas kedaulatan rakyat. Bagaimanapun, dengan menggunakan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya untuk secara langsung menentukan kepala daerah. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan acap kali mendistorsi kehendak dan logika rakyat.

Dengan memilih pemaknaan tersebut, pembentuk UU menyadari hasil perubahan UUD 1945 tak lagi menempatkan daulat rakyat di tangan lembaga perwakilan. Artinya, mengubah makna frasa ”dipilih secara demokratis” untuk kembali dipilih lembaga perwakilan akan jadi persoalan konstitusional yang sangat serius. Lalu, bagaimana mempertanggungjawabkan secara konstitusional pilihan politik mengganti makna ”dipilih secara demokratis” dari dipilih secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD? Pertanyaan ini kian menarik karena Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Karena itu, sekalipun frasa ”dipilih secara demokratis” acap kali dimaknai sebagai open legal policy dari pembentuk UU, pemerintah dan DPR tak bisa semena-mena mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan dengan sistem perwakilan. Selain telah terlebih dahulu dimaknai sebagai pemilihan langsung, perubahan ke arah pendulum yang berlawanan ini jelas akan merusak kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah. Padahal, pilihan politik yang mengabaikan kepastian hukum dapat menjadi alasan untuk mempersoalkan substansi sebuah undang-undang.

Selain itu, karena pemilihan kepala daerah terkait dengan hubungan pusat-daerah, seberapa jauh DPD dilibatkan dalam pembahasan RUU Pilkada ini? Sekiranya DPD tidak dilibatkan secara wajar, perubahan proses pemilihan kepala daerah ini akan memiliki cacat formal yang sangat nyata. Dikatakan demikian, Pasal 22D UUD 1945 mengharuskan adanya peran DPD dalam setiap proses kehadiran UU yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Cacat formal itu akan makin nyata jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012 yang menghendaki adanya pembahasan tripartit DPR-pemerintah-DPD dalam setiap rancangan UU yang terkait dengan Pasal 22D UUD 1945.

Tidak hanya persoalan di atas, terkait masalah ini, dalam tulisan ”Haruskah Kembali ke DPRD” (Kompas, 16/12/2010) dikemukakan, upaya mengembalikan penyempitan makna ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 ke pemilihan oleh DPRD tidak sesederhana itu. Argumentasi tambahan yang harus dicari: bagaimana mengubah putusan MK yang telah meneguhkan pilkada secara langsung? Selain meneguhkan pemilihan langsung, MK juga memberikan ruang bagi calon perseorangan. Karena itu, tidak hanya bertolak belakang dengan makna hakiki kedaulatan rakyat, mengembalikan pilkada ke DPRD jelas memupus eksistensi calon perseorangan.

Merujuk penjelasan tersebut, persoalan-persoalan konstitusional yang mengancam konstitusionalitas RUU Pilkada ini harus dihitung betul oleh DPR dan pemerintah. Artinya, mengabaikan persoalan tersebut berpotensi menggugurkan formalitas dan substansial UU ini nantinya. Dalam hal ini, DPR dan pemerintah harus belajar banyak dari kesalahan yang terjadi dalam proses pergantian UU No 27/2009 menjadi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagaimana diketahui, hanya hitungan hari setelah disetujui, beberapa kelompok (termasuk DPD) telah bersiap menguji ke MK. Jika dilacak permohonan yang masuk ke MK, hampir semua substansi UU No 17/2014 dinilai cacat konstitusional.

Ganti bukan solusi

Secara jujur harus diakui, sejak menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung memang muncul banyak persoalan. Di antara persoalan yang paling menonjol: meruyaknya praktik politik uang. Sebagai sebuah persoalan, sejak semula telah dikemukakan oleh banyak kalangan, persoalan politik uang dapat diminimalisasi sekiranya partai politik memiliki kontrol yang ketat terhadap pasangan calon yang mereka usung. Namun, pada faktanya, partai seperti enggan melakukan langkah penertiban. Bahkan, di titik-titik tertentu, sebagian partai politik seperti menikmati praktik curang ini.

Begitu pula praktik politik uang yang melibatkan pemilih, sejak semula telah diyakini penyimpangan ini kian menjadi- jadi karena penegakan hukum bagi pelaku hampir tidak pernah dilakukan. Padahal, ketentuan yang ada lebih dari cukup untuk menyeret pelaku, termasuk juga kemungkinan menganulir atau mendiskualifikasi pasangan calon. Artinya, sekiranya semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki komitmen menegakkan aturan hukum, praktik membeli suara dengan mudah dapat diminimalisasi.

Begitu pula pendapat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak efektif dan efisien. Salah satu bentuk nyata mereka yang menggugat proses pemilihan yang telah diterapkan selama ini: pilkada merupakan proses politik yang memboroskan keuangan negara. Dalam soal ini, sebetulnya sejak awal sudah ditawarkan solusi cerdas, yaitu melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah secara serentak. Paling tidak merujuk pilkada di Sumatera Barat tahun 2010 yang melaksanakan pemilihan di 13 kabupaten/kota (dari 19 kabupaten/kota yang ada) ditambah pemilihan gubernur, KPU Sumbar mampu menghemat biaya hampir 65 persen.

Melihat semua persoalan yang melingkupi pilkada selama ini, pilihan mengganti model bukanlah sebuah solusi. Dari rangkaian persoalan yang ada selama ini yang dinilai sebagai titik lemah pilkada secara langsung, sekiranya memang memiliki komitmen mempertahankannya, semua persoalan dapat ditanggulangi. Namun, faktanya, tak terlihat komitmen dan langkah nyata untuk meminimalisasi persoalan tersebut. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, boleh jadi persoalan tersebut ”dipelihara” untuk jadi alasan untuk menilai bahwa pilkada secara langsung dilingkupi banyak masalah.

Mengepung Jokowi-JK?

Sebetulnya, tidak terdapat alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional mengubah pengisian kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan dengan sistem perwakilan via DPRD. Karena itu, dalam batas-batas tertentu, perubahan sikap mendadak mayoritas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dapat dibaca sebagai bentuk akrobat politik terhadap kemenangan Jokowi-JK. Bahkan, bukan tidak mungkin upaya ini sebagai langkah nyata lebih jauh untuk mengepung pemerintahan Jokowi-JK.

Sebelumnya, langkah serupa telah pula dilakukan ketika partai politik yang berada dalam Koalisi Merah Putih memaksakan persetujuan UU No 17/2014. Sebagaimana diketahui, salah satu substansi yang dipaksakan adalah mengubah tata cara pemilihan pimpinan DPR dari semula berasal dari urutan partai peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif menjadi mekanisme pemilihan oleh anggota DPR. Melihat langkah politik tersebut, bukan tidak mungkin semua langkah akrobatik yang dilakukan ini bagian dari skenario mengepung Jokowi-JK mulai dari DPR sampai ke mayoritas daerah.

 

Dalam situasi seperti ini, yang paling mungkin diingatkan adalah pemerintah dan Presiden SBY. Sebagai institusi yang memiliki otoritas sama kuat dengan DPR dalam proses legislasi, sekiranya mayoritas partai politik tetap memaksakan mengganti model pilkada, pemerintah (baca: SBY) seharusnya menggunakan hak konstitusionalnya menolak menyetujui RUU Pilkada. Banyak pihak percaya, hanya dengan cara demikian, pemerintahan SBY dinilai masih mampu memelihara model pemilihan demokratis yang telah dibangun selama ini. Artinya, apabila pemerintah dan SBY takluk oleh keinginan tersebut, SBY dan mayoritas partai politik dapat dikatakan secara bersama-sama merampas daulat rakyat.

Penghianatan Daulat Rakyat

Atas nama demokrasi, telah disepakati untuk melaksanakannya secara lengkap, koheren dan tidak parsial. Mau eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah & juga wakilnya) maupun legislatif (DPR, DPD, DPRD) sudah disepakati semuanya dipilih melalui demokrasi langsung, bukan lagi melalui demokrasi perwakilan.

Tapi alih-alih, dalam skala nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPR/DPD/DPRD adalah dilaksanakan secara langsung. Kini muncul ide Pemilihan Kepala Daerah, hendaknya diselenggarakan secara tidak langsung saja.

Apakah ini sebuah kemunduran arus demokrasi? Apakah memicu terjadinya perampasan hak daulat rakyat?. Jelas ketika pertanyaannya dilempar kepada wakil rakyat saat ini. Kelompok Pertama dari Koalisi Merah Putih/ KMP (Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN dan PKS) mengatakan bukan kemunduran dan bukan pula bahagian dari perampasan hak daulat rakyat. Lalu Kelompok Kedua dari: PDIP, Hanura, dan PKB, sudah pasti mengatakan, bahwa kembali pada demokrasi perwakilan nyata-nyata kemunduran demokrasi dan sama halnya merampas daulat rakyat.

Sumber Gambar: metrosiantar.com

Tetapi mari kita tanyakan kepada publik permasalahan ini. Saya lebih percaya pada suara publik yang berpendapat, tidak sarat akan kepentingan. Representasi penilaian publik dapat dirujuk melalui hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menunjukan 81,25 persen responden menyatakan setujuh Kepala Daerah dipilih secara langsung. Hanya terdapat 10,71 persen yang menyetujui Kepala Daerah dipilih secara tak langsung (Tempo.co 10/9/14).

Hal ini menunjukan kalau rakyat lebih banyak yang menghendaki Pilkada langsung. Namun ironisnya beberapa fraksi di DPR tetap getol untuk kembali pada Pilkada sistem perwakilan via DPRD. Ini bukan hanya mengebiri dan merampas daulat rakyat, tetapi sudah penghianatan yang sudah dipertontonkan secara fulgar di depan publik.

Daulat Rakyat

Kekuatan rakyat yang berdaulat secara tegas telah diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945, “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Karena itu, pemilu apapun macam dan namanya harus berlandaskan pada daulat rakyat sebagai hak fundamental yang diakui oleh konstitusi.

Penting untuk diketahui, bahwa kedaulatan tersebut mesti dilaksanakan menurut UUD (bukan menurut UU), sehingga baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada harus berlandaskan pada daulat rakyat yang terdapat dalam UUD. Jadi niat untuk kembali ke sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung via DPRD tidak dapat dilepaskan dari makna daulat rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945.

Sekalipun terdapat sanggahan bahwa instruksi yang diberikan oleh konstitusi dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945 “Gubernur, Bupati, Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.” Yang menyebabkan sistem Pemilukada menjadi “open legal policy” dapat ditafsir ke demokrasi perwakilan. Namun dalam kaca mata hukum maupun dalam kacamata sosiologis nalar demikian tetap akan terbantahkan.

Secara hukum, dengan menafsirkan frase demokratis dalam model yang tidak konsisten. Sama halnya, melaksanakan konstitusi tidak konsisten, yang bermuara pada tidak adanya kepastian hukum.

Di tambah lagi, hadirnya kata demokratis dalam Pasal 18 Ayat 4 adalah amandemen kedua. Dalam perubahan yang kedua tersebut, memang belum pernah terjadi kesepakatan pemilihan langsung untuk sistem pemilu kita. Nanti pada amandemen ketiga, muncul pemikiran untuk menganut sistem pemilihan langsung, maka diterapkanlah untuk pemilihan Presiden. Seandainya saja pembahasan amandemen untuk sistem pemilihan pemerintahan daerah bersamaan ataukah terjadi setelah masa pembahasan Pemilihan Presiden yang menganut demokrasi langsung, maka boleh saja Pemilihan Kepala Daerah dianggap tidak pernah dipikirkan untuk menganut demokrasi langsung.

Secara sosiologis, penyerahan daulat rakyat untuk diwakilkan melalui DPRD, bentangan sejarah membuka mata kita, masa di zaman orde baru, selama 32 tahun sudah banyak menyimpan cerita kelam, kalau sejatinya DPRD dan kepala daerah melakukan perselingkuhan demi kepentingan kekuasaan dan menambah pundi kekayaan saja. Bukankah ini “pil pahit” dari Pilkada tak langsung? Dan sekarang maukah kita kembali di zaman itu?

Pun kalau DPRD menganggap dirinya dapat mewakili kepentingan “daulat rakyat” sampai saat ini tidak ada jaminan, mereka akan bekerja benar-benar karena amanat daulat rakyat. Justru kembali ke Pilkada tak langsung, dua organ kekuasaan ini (Kepala Daerah dan DPRD) akan semakin terbuka peluang melakukan transaksi politik.

Maka dengan itu, sebuah “keremangan” yang memang hendak dibangun untuk kembali pada Pemilukada tak langsung, Kepala Daerah tidak perlu lagi bekerja keras menjalankan kepentingan “daulat rakyat”. Cukup menjalin konspirasi bersama anggota dewan, semua kebijakan kerjanya akan berjalan lancar. Dalam situasi yang seperti ini, posisi rakyat dengan pemimpin, jelas semakin menjauh, karena bukan lagi dalam kawalan rakyat untuk menagih semua janji-janji politiknya. Janji-janji politiknyapun boleh jadi rakyat tidak tahu menahu, semuanya tinggal diserahkan kepada wakil rakyat yang bernama DPRD.

Penghianatan Konstitusi

Ada pernyataan seorang politisi Golkar, dari fraksi pendukung RUU Pilkada. Melalui siaran TV Swasta, yaitu Nudirman Munir menganggap sikap setuju fraksi yang berada dalam naungan Koalisi Merah putih (KMP) harus dimengerti sebagai konsekuensi politik. Dengan bahasa yang lugas politisi kondang itu mengatakan: “bagi-bagilah kemenangan, Jokowi menang di Pilpres, maka KMP biarlah menang juga di parlemen.”

Hemat Penulis, ini adalah pendapat keliru yang tidak berdasar. Bahwa yang namanya, sepakat untuk menggunakan sistem demokrasi. Adalah keniscayaan, harus ada yang kalah, dan ada yang menang, bukan mencari lagi kemenangan di jalur lain. Itupun perhelatan demokrasi, adanya pihak yang menang adalah kemenangan rakyat, tidak bisa dimaknai sebagai kemenangan partai atau kemenangan koalisi. Sungguh sangat naif alur logika demikian.

Demokrasi yang bersandar pada kedaulatan rakyat, semua pergerakan wakil rakyat ditujukan ke cita-cita kesejahteraan rakyat. Kalau toh, karena dalil kalah di perhelatan Pilpres, kemudian ingin mencari kemenamgan sejati di parlemen. Maka semua fraksi yang getol mengegolkan RUU Pilkada tersebut. Tidak salah kalau memunculkan stigma, DPR tidak hanya akan mengamputasi, mengebiri dan merampas daulat rakyat, tapi juga telah melakukan penghianatan besar-besaran terhadap konstitusi. (*)

Tolak UUD 1945 amandemen, Kelompok Muda ajukan gugatan ke PN Jakpus

Reporter : Marselinus Gual | Kamis, 13 Agustus 2015 15:41

 

Tolak UUD 1945 amandemen, Kelompok Muda ajukan gugatan ke PN Jakpus

Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com – Sekelompok pemuda yang bergabung dalam Kelompok Muda untuk Indonesia melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk menggugat amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak tahun 1999 hingga 2002.

Gigih Guntoro, salah satu anggota Kelompok Muda untuk Indonesia mengatakan amandemen tersebut hanya merupakan risalah sidang umum MPR pada 14-21 Oktober 1999, dan tanpa memberikan penomoran serta tidak dimasukan sebagai Lembaran Negara. Hal ini, kata dia tentu saja tidak sah secara hukum tata negara dan hukum administrasi.

“Amandemen UUD 1945 ke-1 tahun 1999 hingga Amandemen ke-4 tahun 2002 yang dilakukan MPR RI tidak memenuhi prosedur hukum tata negara dan hukum administrasi negara dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hukum administrasi negara selalu melaksanakan aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara baik di tingkat tinggi hingga rendah,” kata Gigih usai mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis (13/8).

“Empat kali amandemen UUD 1945 itu cacat prosedural karena hanya hasil risalah sidang MPR dan tanpa memberikan penomoran pada ketetapan MPR tentang amandemen UUD 1945 tersebut serta tidak dimasukan sebagai lembaran negara dan karena itu tidak sah sebagai sebuah TAP MPR, oleh karenanya tidak dapat diberlakukan,” imbuh dia.

Lanjut dia, dengan gugatan itu diharapkan penggunaan UUD 1945 amandemen dihentikan sementara. Sebab, proses gugatan yang dilakukan terhadap UUD 1945 amandemen belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Harapan dari sidang gugatan amandemen UUD 1945 ini pada sidang paripurna MPR RI, saat sidang umum tanggal 14 Agustus nanti dihentikan dahulu dan menggunakan UUD 1945 yang asli, karena sedang ada proses hukum yang berlaku menunggu keputusan yang diberlakukan,” tutupnya.

Diketahui, gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015. Gugatan itu diregister dengan nomor perkara 360/PDT.G/ 2015/PN.JKT.PST dengan dibubuhi tanda tangan Suyatno selaku Panitera Muda Perdata.Baca juga:
Amandemen UUD 1945 dinilai bikin benturan antar-lembaga negara

 

05
Jul
16

Kaum Pemuda Indonesia Terlibat Dalam Upacara Bela Negara

Kaum Pemuda Indonesia Terlibat Dalam Upacara Bela Negara

Share on Facebook
Tweet on Twitter

Radarpolitik.com, Jakarta – Organisasi kepemudaan Kaum Pemuda Indonesia (KPI) mengikuti upacara peringatan hari bela negara yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini (Sabtu, 19/12).

Dalam acara tersebut selain unsur KPI, juga dihadiri oleh elemen masyarakat dan kalangan seniman. Upacara ini digelar Kementerian Pertahanan dalam rangka mengenalkan kembali konsep bela negara kepada masyarakat.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, dalam sambutannya Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, tanggal 19 Desember dipilih mengingatkan sejarah perpindahan kekuasaan Belanda ke tangan pemerintah Indonesia pada tahun 1947. “Bela negara adalah sikap mencintai negara sendiri dengan melakukan apa yang bisa disumbangkan untuk negara,” kata Menhan.

Sementara itu, menurut Majelis Pemuda Indonesia DR. Pandji R Hadinoto mengatakan, pihaknya sangat mendukung konsep bela negara yang menjadi program pemerintah.  “Karena itulah kita selalu siap untuk menjadi kader bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Anggota KPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sudah diintruksikan untuk mengikuti progam bela negara. “Hari ini kita hadir di lapangan Monas, sebagai bentuk partisipasi aktif dari AMK untuk ikut dalam upacara peringatan hari bela negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Kesbangpol Pemprop DKI Jakarta, Ratiyono mengungkapkan, bahwa pendidikan bela negara yang ada saat ini adalah alur yang tepat untuk menuju wajib militer demi menjaga NKRI.

Sedangkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, mengajak rakyat Indonesia untuk belajar dari sejarah, bela negara bukan saja dengan mengangkat Senjata, tetapi juga berdaulat di bidang politik. Tantangan konkret adalah perdagangan bebas, kejahatan trans internasional.

“Untuk itulah kita harus hadapi sesuai bidangnya masing masing. Lihat bagaimana seorang petani yang berjuang untuk ketahanan pangan, juga merupakan bela negara. Guru yang mendidik dan mencerdaskan bangsa, juga termasuk bela negara.

Kesadaran bela negara tidak tumbuh dengan sendiri, tetapi harus dengan cara kreatif, inovatif. Hanya dengan kebersamaan dalam kemajemukan justru mampu membela negara lebih baik,” paparnya.

Acara bela negara juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa kepada Malik Hidir dan Umi Wahidah yang mengharumkan nama bangsa atas dedikasi di bidang pendidikan dan temuan ilmiahnya. (hans/rdp)

03
Jul
16

Politik : Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002

Foto 22Jun16

Suara Warga :

Anjuran Kepada Anggota MPRRI 1999-2002

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try Sutrisno dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/] maka wajar kiranya jikalau seluruh anggota MPRRI saat Amandemen UUD 2002 dilakukan, bersedia segera berkumpul ber-sama2 untuk dapat menyatakan minta maaf secara terbuka kepada bangsa Indonesia.

Tindakan minta maaf kolektif dimaksud diatas sungguh sangat mendukung upaya2 publik seperti melalui Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila tanggal 1 Juni 2016, Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959  tanggal 12 Juni 2016 [ http://www.repelita.com/suara-warga-petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/
lewat @RepelitaOnline ] dan seruan Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tanggal 5 Juli 2016, terlampir.

Semoga memasuki bulan Syawal 1437H ini, bangsa Indonesia dilimpahiNya nikmat kedaulatan bernegara sepenuhnya dan seutuhnya dalam mengemban cita dan amanat Pembukaan UUD 1945.

Jakarta, 1 Juli 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Poster 5 Juli 2016

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada  Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45  Jakarta

Jakarta (facta-news.com) MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia, Generasi Penerus Angkatan 45, 1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45

Foto GPA45 1Jun16

Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina: Amandemen UUD 1945 adalah Penyimpangan

MNOL, Jakarta – Anggota tim pengkajian Amandemen UUD 1945 MPR RI, Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina menyampaikan bahwa amandemen satu hingga empat pada kurun waktu 1999-2002 merupakan suatu bentuk penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Kaji Ulang Amandemen 4 Kali’ yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Aula Djokosutono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, (18/4/16).

“Dalam amandemen UUD 1945 terdapat penyimpangan baik secara prosedural maupun substansial,” ungkap Ishak.

Secara prosedural, mantan Dubes RI untuk Pakistan itu menyatakan lebih kepada prosedur dalam melakukan amandemen. Dia mengurai ada kesepakatan anggota MPR saat itu dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan  perubahan dilakukan dengan cara addendum.

“Ternyata kesepakatan itu banyak yang diabaikan oleh anggota MPR saat itu, buktinya perubahan tidak dalam bentuk addendum tetapi masuk ke dalam naskah aslinya,” ujarnya.

Sedangkan, dalam konteks substansial, pria asal Maluku itu menjelaskan lebih kepada materi perubahan yang dianggap sudah hilang ruh Pancasila-nya dalam Batang Tubuh UUD amandemen. Padahal dengan kesepakatan untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945 agar Pancasila masih melekat dalam perubahan di Batang Tubuhnya.

“Aliran pikiran kekeluargaan itu merupakan sari dari Pancasila, falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sistem kekeluargaan menolak aliran pikiran perseorangan yang mengarah pada liberalisme,” tandasnya.

Akan tetapi yang terjadi justru aliran pemikiran liberalisme mendominasi semangat perubahan tersebut. Terlihat jelas dalam perubahan beberapa pasal yang dia sebutkan dalam Batang Tubuh saat ini.

“Dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah dihilangkan. Kemudian di pasal 2 masuk poin DPD yang merupakan konsep negara federal,” ulasnya.

Konsepsi kedaulatan rakyat di dalam pasal-pasal UUD 1945 harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa :”Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sambungnya sistem Negara yang terbentuk harus dapat mewujudkan kedaulatan rakyat itu di dalam kelembagaan Negara yang merupakan perwujudan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, di mana penetapan kebijakan Negara dan pengambilan keputusan kenegaraan dilakukan secara musyawarah.

Lembaga Negara yang demikian itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat,  sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Setelah amandemen, ayat itu dirubah menjadi ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar’, yang artinya MPR telah hilang sehingga kedaulatan rakyat menjadi tidak tegak.

Dirinya yang sudah menjadi anggota MPR RI Fraksi TNI/Polri saat itu sudah melakukan interupsi saat amandemen dilaksanakan. Namun, perjuangannya di MPR tidak mendapat dukungan suara mayoritas.

“Dari situ akhirnya tercetus pembentukan Komisi Konstitusi yang ditetapkan melalui Tap MPR No I tahun 2002 dengan tujuan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945,” paparnya.

Kendati demikian, mantan staf Kepala BIN itu tetap menyebut konstitusi sekarang sebagai UUD 1945 meskipun isinya sudah berubah total. Sementara para pembicara lainnya dalam diskusi itu telah bersepakat untuk menamakan UUD amandemen sebagai UUD 2002 atau UUD baru karena hampir 100 persen isinya telah berubah.

“Merubah nama UUD akan berimplikasi secara umum pada aspek psikologis kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kata UUD 1945 telah melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelum dilakukan pembahasan dalam oleh para pembicara dalam acara itu, dilaksanakan terlebih dahulu kuliah umum oleh mantan Wapres Try Sutrisno yang memberikan pandangan-pandanganya terkait amandemen UUD 1945. Para pembicara dalam diskusi itu antara lain Dosen FHUI, Bono B Priambodo; Dosen Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Haryo B Rahmadi; dan pengamat kebangsaan Yudi Latief. (TAN)

RIWAYAT PENYIMPANGAN KONSTITUSI

Salah satu tujuan penyusunan konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara. Denganadanya konstitusi, penyelenggara negara diharapkan dapat menggunakan kekuasaannyasecara bertanggung jawab. Hal itu setidaknya ditunjukkan melalui kesediaan para pemegang kekuasaan negara untuk menaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkanalam konstitusi.Dalam kenyataannya, ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi kita.Berikut akan dikemukakan sejumlah penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa UUD 1945 (Konstitusi I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS1950. Penyimpangan konstitusi paling parah terjadi pada masa berlakunya UUD 1945 (Konstitusi I), baik padamasa Orde Lama (1945 – 1949, 1959 – 1966) maupun Orde Baru (1967-1998).Penyimpangan relatif kecil pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.Bahkan, penyimpangan terhadap Konstitusi RIS 1949 bisa dikatakan tidak ada. Ini karena Konstitusi RIS hanya berlangsung beberapa bulan saja (Desember 1949 – Agustus 1950).Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950 – 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet.Selain itu ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik.Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi.Adapun bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama, misalnya :
1
.
 Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang 
; hal ini terjadi karenakekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
2
.
MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup
; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
3
.
 Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri
; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
4
.
 Pimpinan MA diberi status menteri
; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
5
.
 Presidenmembuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang 
(yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
6
.
 Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi
, yaitu Front Nasional.
7
.
 Presiden membubarkan DPR
; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR>Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru meliputi,antara lain :
1
.
Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden,
sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
2
.
 Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimanamestinya,
hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
3.
 
 Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis
; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menenrus dipilih kembali.
4.
 
Terjadi monopoli penafsiran Pancasila
; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.

5
.
 Pembatasan hak-hak politik rakyat 
, seperti hak  berserikat, berkumpul dan berpendapat.
6
.
Pemerintah campur tangan terhadapkekuasaan kehakiman,
sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
7
.
 Pembentukanlembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi,
yaitu Kopkamtib yang kemudianmenjadi Bakorstanas.
8
.
Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan,
dan berakibat pada terjadinya krisismultidimensi.
24
Jun
16

Politik Hukum : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Foto GPA45 1Jun16

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada  Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45  Jakarta

Jakarta (facta-news.com) MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia, Generasi Penerus Angkatan 45, 1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45

Foto 22Jun16

Maklumat 22 Juni 1016 : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

407
Share on Facebook
Tweet on Twitter

MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut ::

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.comDisplaying Backup_of_falyerr.jpg

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Rangkuman Lengkap

Diposkan oleh Permana Demak di 1/29/2016

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal  20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.

Keadaan seperti itu semakin mengguncangkan situasi Indonesia. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk mengehalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara sejak tahun 1956 situasi politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah mulai bengolak, serta memperlihatkan gejala-gejala separatisme. Seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, Dewan Garuda. Dewan Lambung- Mangkurat dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang bergeolak tidak mengakui pemerintah pusat, bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara. Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Suasana semakin bertambah panas sementara itu, rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante. Namun Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru, menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutaan konstitusional. Undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi.

Konsepsi Presiden menginginkan terbentuknya kabinet berkaki empat (yang terdiri dari empat partai terbesar seperti PNI, Masyumi NU, dan PKI) dan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Ketua dewan dijabat oleh presiden sendiri. Konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno itu ternyata menimbulkan perdebatan. Berbagai argumen antara pro dan kontra muncul. Pihak yang menolak konsepsi itu menyatakan, perubahan yang mendasar dalam sistem kenegaraan hanya bisa dilaksakanakan oleh Konstituante.

Sebaliknya yang menerima konsepsi itu beranggapan bahwa krisis politik hanya bisa diatasi jika konsepsi itu dilaksanakan. Pada tanggal 22 April 1959, di depan sidang Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Menanggapi pemyataan itu, pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante mengadakan sidang pemungutan suara. Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota Konstituante menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia.

Namun jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante, seperti yang dipersyaratkan pada Pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang sampai dua kali. Pemungutan suara yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak dapat memenuhi dua pertiga dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat). Untuk menghindari terjadinya bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik maka pengumuman istirahat Konstituante diikuti dengan larangan dari Penguasa Perang Pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut.

  • Pembubaran Konstituante.
  • Beriakunya Kembali UUD 1945.
  • Tidak berlakunya UUDS 1950.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indone-sia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden.

SPANDUK

Suara Warga :

ALIANSI NASIONAL PATRIOT INDONESIA (ANPI)

Kehadiran ANPI pada tanggal 22 Juni 2016 kukuhkan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) tanggal 12 Juni 2016 [http://www.repelita.com/maklumat-22-juni-1016-refungsikan-dekrit-presiden-5-juli-1959/] selain memperkuat aspirasi politik  pembaharuan Indonesia (APPI) terkini, juga mengingatkan kembali akan peran daripada Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang bergiat di jl Menteng 31 pada tahun 1943 sebagai salah satu komponen penggerak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Dalam kesempatan yang baik di bulan Ramadhan 1437H ini, tiada lain kami mohon doa restu dan kesediaan dari segenap anak bangsa Indonesia kiranya bersama-sama memperjoangkan hidup bernegarabangsa indonesia yang lebih memastikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara lain memerangi kesenjangan sosial yang kini telah terukur oleh angka Gini Ratio diatas ambang mencemaskan yaitu diatas 0,40

Jakarta, 23 Juni 2016

Salam Joang45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Mohon disebarluaskan ke pihak2 seaspirasi :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Co Petitioner per status 17Jun16 sore :

8. Sastro Dwipo
9. Setyo Wibowo
10. Bambang Setyo
11. Surya P Simatupang
12. Surya Chandra Salim
13. Andre Lukman
14. Iqbal Daut Hutapea
15. Nanang RI Iskandar
16. Maizal Alfian
17. Wiwik Maskat
18. Gatot Marsono
19. Corry Maskat
20. Fahry Lubis
21. Indra Rahardjo
22. Doli Yatim
23. Moh Egi Sabri
24. Dharmo L Mertaperwira
25. Imam Sunarto Arief
26. M Agung Permana
27. Khairil Anwar
28. Kemal A Surianegara
29. Erwin Broto Amidarmo
30. Didiek Purnomo
31. Fatony Indra
32. Free Hearty
33. Daniel M Rosyid
34. Syahrul Katje Mahulauw
35. Ita Itog
36. Achmanu Arifin
37. Harry Sorongan
38. Sri Parto Sudiro
39. Urip Sedyo Widodo
40. Berar Fathia
41. Imron Djamaloes
42. Gigih Guntoro
43. Ophy Rafingatun khasanah
44. Nada Faza Soraya Djajakusuma
45. Djoenarsono Bardosono

Penasehat :

46. Parasian Simanungkalit
47. Meiman H Matondang

Pendukung :

48. Rafeldi Raffles Rauf
49. H Chalid Akbar
50. Rumbung Pasaribu
51 Michael Tedja
52. A Nasser Ras
53. Rudy SBY SW
54. Dhia Prekasha Yoedha
55. Bambang Budianto
56. Syaifoel Anam
57. Triasmaning Ayu
58. Lasman Siahaan
59. H Tarmidji ismail Arief
60. Turmuzi Harun
61. Cecep Soehendi
62. Yudi Cahyadi
63. Madiri Sianipar
64. Dedi Supriyadi
65. Guntur Aritonang
66. Riduan Rajaguguk
67. Indra
68. Rifah Mulan
69. Rudi
70. Dedi Ahmad

Publikasi 22 Juni 2016,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

13
Jun
16

Politik Hukum : Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Jakarta – Generasi Penerus Angkatan 45 menilai, Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

“Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015,” tegas Koordinator Generasi Penerus Angkatan 45, Dr Ir Pandji R Hadinoto di Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Hal ini, jelasnya, mengingat bahwa Amien Rais sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37  UUD 1945, MPR RI: (a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Kemudian, memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Selanjutnya, menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

“Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia,” tandas Pandji yang juga Ketua DHD45 Jakarta. (Red)

Suara Warga : PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

173
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia,
Generasi Penerus Angkatan 45,

1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

[Muslim Arbi]

Dekret Presiden 5 Juli 1959

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dekrit Presiden 1959
Artikel ini bagian dari seri
Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia.png
Lihat pula:
Garis waktu sejarah Indonesia
Sejarah Nusantara
Prasejarah
Kerajaan Hindu-Buddha
Salakanagara (130-362)
Kutai (abad ke-4)
Tarumanagara (358–669)
Kendan (536–612)
Galuh (612-1528)
Kalingga (abad ke-6 sampai ke-7)
Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-13)
Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)
Kerajaan Medang (752–1006)
Kerajaan Kahuripan (1006–1045)
Kerajaan Sunda (932–1579)
Kediri (1045–1221)
Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)
Singhasari (1222–1292)
Majapahit (1293–1500)
Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam (1200-1600)
Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521)
Kesultanan Ternate (1257–sekarang)
Kerajaan Pagaruyung (1500-1825)
Kesultanan Malaka (1400–1511)
Kerajaan Inderapura (1500-1792)
Kesultanan Demak (1475–1548)
Kesultanan Kalinyamat (1527–1599)
Kesultanan Aceh (1496–1903)
Kesultanan Banjar (1520–1860)
Kesultanan Banten (1527–1813)
Kesultanan Cirebon (1430 – 1666)
Kerajaan Tayan (Abad Ke-15-sekarang)
Kesultanan Mataram (1588—1681)
Kesultanan Palembang (1659-1823)
Kesultanan Siak (1723-1945)
Kesultanan Pelalawan (1725-1946)
Kerajaan Kristen
Kerajaan Larantuka (1600-1904)
Kolonialisme bangsa Eropa
Portugis (1512–1850)
VOC (1602-1800)
Belanda (1800–1942)
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional (1899-1942)
Pendudukan Jepang (1942–1945)
Revolusi nasional (1945–1950)
Indonesia Merdeka
Orde Lama (1950–1959)
Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Masa Transisi (1965–1966)
Orde Baru (1966–1998)
Era Reformasi (1998–sekarang)

Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD ’45.

Latar belakang

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD ’45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD ’45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara.

Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.

Pengeluaran Dekret Presiden 1959

Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan sesuai aslinya):

DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANGDengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANGMenetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

16Sep

Badan konstituante yang dibentuk melalui PEMILU 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Sejak tahun 1956 Konstituante telah mulai bersidang untuk merumuskan UUD yang baru. Tetapi, sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru.

Keadaan seperti ini semakin menggoncangkan situasi politik Indonesia pada saat itu. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Sementara itu, sejak akhir tahun 1956 keadaan kondisi dan situasi politik Indonesia semakin memburuk dan kacau. Keadaan semakin memburuk karena daerah-daerah semakin memperlihatkan gejolak dan gejala separatisme seperti pembentukan Dewan Banteng, dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni dan Dewan Lambung Mangkurat. Daerah-daerah tersebut tidak lagi mengakui pemerintahan pusat dan bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri, seperti PRRI dan PERMESTA.

Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat mengancam keutuhan Negara dan bangsa Indonesia dari dalam negeri. Suasana semakin bertambah panas, ketegangan-ketegangan diikuti oleh keganjilan sikap dari setiap partai politik dalam konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang. Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Pada tanggal 22 April 1959, didepan sidang konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan kembali kepada UUD 1945 sebagai UUD Negara RI. Menanggapi pernyataan Presiden Soekarno tanggal 30 Mei 1959 konstituante mengadakan siding pemungutan suara. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas anggota konstituante menginginkan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai UUD Negara RI. Namun, jumlah suara tidak mencapai 2/3 dari anggota konstituante seperti yang diisyaratkan pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang kembali tanggal 1 dan 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat).

Untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik, maka pengumuman istirahat konstituante diikuti dengan larangan melakukan segala bentuk kegiatan terhadap partai politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante serta memberlakukan UUD 1945. pemberlakuan kembali UUD 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden.

Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

  • Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
  • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
  • Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
  • Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.
  • Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
  • Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat
  • Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Tujuan Dekrit 5 Juli 1959

Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara

Isi Dekrit 5 Juli 1959

Adapun isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah:

  • Pembubaran Konstituante;
  • Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;
  • Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mendapat dukungan dari lapisan masyarakat Indonesia. Kasad (kepala staf Angkatan Darat) memerintahkan kepada segenap personil TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR dalam sidangnya tertanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada UUD 1945.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan positif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah jenuh melihat ketidakpastian nasinal yang mengakibatkan tertundannya upaya pembangunan nasional. Dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi. Semenjak pemerintah Republik Indonesia menetapkan dekrit presiden 5 Juli 1959, indonesia memasuki babak sejarah baru, akni berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi terpimpin.

Menurut UUD 1945, Demokrasi terpimpin  mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan/perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian harus dimaknai bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan tehnisnya sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR.

Dalam perkembangan selanjutnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditindak lanjuti dengan penataan bidang politik, sosial-ekonomi dan pertahanan keamanan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 20 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan surat No. 2262/HK/59 kepada DPR yang isinya menekankan kepada kewenangan presiden untuk memberlakukan peraturan negara baru atas dasar peraturan tersebut, Presiden soekarno kemudian membentuk lembaga-lembaga negara, seperti MPRS, DPAS, DPR-GR, Kabinet kerja dan Front nasional.

Dampak Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959

Dampak Positif

Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
  • Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak Negatif

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

  • Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  • Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
  • Memberi  peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
11
Jun
16

Ekonomi : Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Riset Focus Economics: Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah

 

Ekonomi – Rabu, 08 Juni 2016 14:36 WIB – 1096 View

 

Penulis. Sunardi Panjaitan


Ilustrasi

JAKARTA, Lembaga Focus Economics (FE) dalam riset terbarunya tentang progress ekonomi Indonesia tahun 2014-2015 menyebutkan seluruh indikator ekonomi Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi-JK mengalami pelemahan.

Lembaga yang berpusat di Barcelona, Spanyol tersebut merilis hasil riset tersebut pada Selasa (24/5/2016).  Dari rilisnya, FE melaporkan sejak Jokowi-JK memimpin Indonesia, dari 19 indikator ekonomi, sebagian besar mengalami pelemahan.

Dikutip dari laman resminya, focus-economics.com, FE memaparkan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dari awalnya 33 persen dari PDB menjadi 36 persen dari PDB. Pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan dari semula USD 3,541 menjadi USD 3,379. Sementara aktivitas ekspor mengalami penurunan dari USD 176 milyar menjadi USD 150 milyar, sedangkan angka pengangguran juga mengalami peningkatan dari 3,9 % menjadi 6,2 %.

Dalam hasil risetnya, FE juga memprediksi dampak merosotnya ekonomi Indonesia tahun 2015 akan terus berlanjut ditahun 2016.

FE merupakan lembaga riset yang mempunyai reputasi yang solid baik di kalangan pemerintah, lembaga keuangan dan perusahaan multinasional. FE mempunyai spesialisasi pada “consensus economic forecast”, analisis ekonomi & perdagangan komoditas, mencakup 127 negara di dunia.[]

 

PROGRES EKONOMI INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN JOKOWI-JK 2014-2015

Mungkin jarang dari kita yang telah melihat progres ekonomi dengan indikator yang cukup komprehensif menggambarkan progres ekonomi Indonesia sejak Pemerintahan Jokowi-JK dilantik 20 Oktober 2014.

Sehingga penyajian indikator ekonomi ini semacam rapor kenaikan kelas (bidang ekonomi).

Berbagai indikator- indikator ekonomi yang diterbitkan 24 Mei 2016 oleh lembaga Riset ekonomi “FocusEconomics” ( FE) yang berpusat di Barcelona, (Gran via 657,Barcelona 08 010), Spanyol.mempunyai reputasi yang solid baik di kalangan pemerintah. Lembaga keuangan dan Perusahaan multinasional.

FE mempunyai Spesialisasi pada “consensus economic forecast”, analisis ekonomi & perdagangan komoditas, mencakup 127 negara di dunia.

Berikiut 19 indikator ekonomi penting Indonesia dari 2014 sampai akhir 2015:

1.PENDUDUK= 251 juta jiea menjadi 255 juta jiwa
2.PENDAPATAN PER ORANG =;USD 3,541 menjadi USD 3,379
3.PERTUMBUHAN EKONOMI = 5 % menjadi 4,8 %
4.PENGANGGURAN TENAGA KERJA= 3,9 % menjadi 6,2 %
5.TiNGKAT KONSUMSI (variasi tahunan)= 5,2 % menjadi 5,0 %
6.NILAI RUPIAH per USD= Rp 12,385 mrnjadi Rp 13,788
7.EKSPOR = USD 176 milyar menjadi USD 150 milyar
8.IMPOR = USD 178 milyar menjadi USD 143 milyar
9.NERACA DAGANG = Minus USD 2,5 menjadin USD 7,6 milyar
10.NERACA BERJALAN (% dari PDB ) = – 3,1 menjadi – 2,1 %
11,UTANG LUAR NEGERI (% dari PDB)= 33 % menjadi 36 %
12.UTANG PUBLIK (% dari PDB)= = 24,3 % menjadi 27,5 %
13.PASAR MODAL (variasi tahunan)= 22,3 % menjadi minus 12,1 %
14.CADANGAN DEVISA = USD 112 milyar menjadi USD 106 milyar
15.NERACA FISKAL (% dari PDB) Minus 2,1 % menjadi minus 1,9 %
16.INDUSTRI MANUFAKTUR= 4,6 % menjadi 4,2 %
17.PENJUALAN ECERAN (RETAIL) = 14,5 % menjadi 13,3 %
18.INFLASI (CPI) Barang& Jasa Konsumsi) 8,4 % menjadi 3,4 %
19 INFLASI (WPI) (barang grosir)= 9,3 % menjadi 4,4 %

KESIMPULAN:
Dari 19 indikator ekonomi di atas sudah cukup untuk menyimpulkan progres ekonomi 2014-2015 bahwa ekonomi Indonesia makin lemah. pertumbuhan turun utang luar negeri meningkat, pendapatan rata2 penduduk turun, Aktivitas Industri, Perdagangan (ekspor & impor) ,penjualan eceran dan grosir menyusut dengan akibat penganguran tenaga kerja meningkat.

Dampak merosotnya pertumbuhan ekonomi di 2015 masih berlanjut pada pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 (Januari sampai Maret ) 2016 yang hanya tercapai 4,9 % dari target di atas 5,1 %. Dalam indikator neraca perdagangan terlihat data kenaikan surplus dagang yang tajam tetapi itu karena impor lebih cepat turunnya dari ekspor.

Nilai Impor & ekspor 2015 lebih rendah dari tahun 2014. Demikian juga inflasi berdasarkan Indeks Harga Barang & Jasa Konsumen (Consumer Price Index=CPI) dan berdasarkan Index Harga Barang Grosir (Wholesale Price Index=WPI) turun tajam bukan karena kebijakan pengedalian harga tetapi lebih karena daya beli kosumen dan pedagang makin rendah mengakibatkan konsumsi turun tajam.

Kita harapkan 2016 bisa lebih baik.

30 Prestasi “Gila” Presiden Jokowi 1 Tahun 20 Oktober 2015 08:51:54 Diperbarui: 29 Oktober 2015 02:45:26 Dibaca : 380,117 Komentar : 205 Nilai : 79 30 Prestasi “Gila” Presiden Jokowi 1 Tahun Hari ini, tanggal 20 Oktober 2015 adalah masa 1 tahun Joko Widodo sebagai Presiden RI. “Bekerja, bekerja, bekerja” merupakan slogan dalam kepemimpinan Jokowi dalam menakhodai negara ini ternyata menghasilkan buah sangat menakjubkan yang belum pernah dicapai oleh presiden-presiden ada di dunia dalam jangka 1 tahun awal kepemimpinan. Karena prestasi itu sulit didapat dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang yang masih jauh tertinggal lalu ditambah budaya korupsi dan feodalis yang masih kental melekat di tubuh pemerintah dan perpolitikan yang berorientasi transaksional (proyek dan jabatan) serta masih kuatnya kekuatan lama bercokol di segala lapisan bukanlah suatu yang mudah bagi seorang pemimpin di negara ini untuk melakukan perubahan apalagi pemimpin tersebut berasal dari rakyat jelata bukan tokoh partai politik dan bukan pula seorang yang berasal dari keturunan bangsawan atau kaum bermodal besar. Namun Jokowi mampu menghadapi kondisi tersebut untuk menjalankan program-programnya untuk memberikan terbaik kepada rakyatnya tanpa harus membusungkan dada dan tanpa terjadi konflik berdarah. Meski Jokowi sadar dirinya adalah penguasa besar di negeri ini yang setiap orang bisa tunduk kepadanya tapi Jokowi menghadapinya denga memberi keteladanan bekerja sebagai bhakti kepada negerinya menciptakan Indonesia negara besar dan bermartabat. Kaki jadi kepala dan kepala jadi kaki, Jokowi bersama bawahannya terus bergerak bekerja tanpa lelah dan tanpa kenal waktu melakukan terobosan-terobosan di segala sektor. Pada satu tahun masa kepemimpinan Jokowi tanggal 20 Okober 2015, banyak pihak-pihak lawan politiknya melontarkan penilian buruk pada pemerintaha Jokowi. Dengan memanfaatkan dampak kenaikan BBM dan kondisi perekonomian global yang terjadi satu bulan belakangan ini menjadi pembenaran menilai bahwa Jokowi gagal dalam 1 tahun kepemimpinannya. Kebijakan yang tidak populis ini kemudian didramatisir seperti Indonesia mengalami kiamat. Begitu juga berbagai berita-berita finah dan memutar balikan fakta tak luput menerjang Jokowi yang sudah masuk wilayah tidak rasional dan objektif lagi dalam berdemokrasi. Sampai detik ini meski Prresiden RI ini diolok-olok dan difitnah oleh kekuatan lama dan para lawan politiknya, satu per satu dibalas dengan bukti kerja nyata dan niat lurus untuk bangsa dan negaranya. Ada 30 Prestasi Jokowi dalam waktu 1 tahun yang saya sebut “Prestasi Gila Jokowi” Inilah 30 Prestasi ”Gila” Jokowi dalam 1 tahun awal kepemimpinanya sebagai penguasa di negeri ini: 1.Indonesia Berada 16 Besar Negara Berekonomi Kuat A. Cadangan Devisa Cadangan devisa Negara yg ditinggalkan SBY per Oktober 2014, adalah $.110 Miliar dan posisi pada bulan Februari 2015 naik menjadi $.115.3 Miliar. Meski dunia dilanda krisis global, Cadangan Devisa Indonesia masih bisa bertahan sampai akhir September 2015 sebesar $.101,7 Miliar. Cadangan devisa turun karena digunakan untuk pembayaran utang luar negeri dan operasi moneter melalui stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pernyataan dari Stanley Morgan (18/3/2015) ,Bank terkuat di Amerika menyatakan bahwa selama kurun waktu 5 bulan Indonesia telah keluar dari FRAGILE FIVE yg mata uang nya rentan terhadap kebijakan suku bunga Fed, Indonesia menuju fundamental ekonomi yg kuat dibawah kepemimpinan Jokowi , sejajar dgn mata uang India, China, Turki dan Brazil. Perlu diketahui, semasa pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2013, Cadangan Devisa Indonesa pernah jatuh $.92,6 M sementara pada saat itu tidak ada krisis global. B. Investasi Info dari BI, selama Des.2014-Januari-Februari.2015, investor yg masuk ke Indonesia sebesar Rp.57.Triliun, (90%, lebih tinggi dari bulan yg sama pada tahun sebelum nya). C. NERACA PERDAGANGAN Neraca Perdagangan Indonesia kumulasi Januari – Februari 2015 sebesar US.$.1.4 Miliar setara dengan Rp.17 Triliun . Neraca surplus ini tidak pernah terjadi selama 5 tahun terakhir, dimna selama ini lebih besar Export daripada Import (data BPS tgl.16 Maret 2015). 2. Pembangunan Bendungan Besar Sebanyak 13 Bendungan Besar sedang proses pekerjaan di seluruh Indonesia untuk pengairan sawah . Perkembangan pembangunan yang paling mencolok adalah Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedepan akan dibangun 49 Bendungan menyebar seluruh Indonesia. Ini data 13 Bendungan yang sedang lagi dikebut pengerjaannya : – Bendungan Raknamo di Kupang NTT yang kontraknya diteken 26 November 2014 dan telah groundbreaking Desember 2014 – Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah yang kontraknya dibuat pada 26 November 2014, dan dibangun Januari 2015. – Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah yang kontraknya diteken 18 Desember 2014 dan mulai dibangun Januari 2015 – Bendungan Lolak di Bolaang Mgondow, Sulawesi Utara yang akan kontrak 23 Januari 2015 dan mulai dibangun pada Februari 2015. – Bendungan Kuereto di Aceh yang akan kontrak pada 12 Februari 2015 dan mulai dibangun Februari 2015 – Bendungan Passaloreng di Wajo Sulawesi Selatan yang akan kontrak 26 Maret 2015 dan mulai dibangun‎ April 2015. – Bendungan Tanju, di Dompu, NTB yang akan kontrak 4 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015 – Bendungan Mila di Dompu NTB yang akan kontrak 4 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015 – Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, NTB yang akan kontrak pada 18 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015. – Bendungan Kairan di Lebak Banten yang rencana kontrak pada Juni 2015 dan mulai dibangun Juli 2015. – Bendungan Tapin di Tapin Kalimantan Selatan yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015 – Rotikold di Belu, NTT yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015 – Bendungan Telagawaja di Karangasem, Bali yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015. Keterangan : Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 bendungan tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan dari keterangan saya uraikan diatas. Ingat! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 3. Kemandirian Pangan Berdasarkan rilis Economist Intelligence Unit (EIU), Semasa Pemerintahan SBY posisi ketahanan pangan Indonesia berada di posisi ke 5 dari 7 negara ASEAN yang dievaluasi. Indeks Indonesia bahkan berada di bawah Filipina yang merupakan pesaing Indonesia dalam kelompok negara pengimpor beras terbesar di dunia. Posisi ketahanan pangan Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Myanmar dan Kamboja. Begitu terpuruknya Ketahanan Pangan Indonesia, Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad bulat pada TAHUN 2017 INDONESIA SUDAH SWASEMBADA PANGAN PENUH. Langkah2 progresif dilakukan dan sudah terlihat ada hasilny sbb : Pada periode Oktober 2014 hingga April 2015, luas tanam sawah yang ditanami petani mengalami KENAIKAN dari 8,11 juta hektar menjadi 8,54 juta hektar. Jumlah Traktor sudah dibagikan lebih dari 20.000 unit, ribuan pompa air, combine harvester, dan transplanter. Begitu juga penambahan Luas Lahan Sawah Baru. Berdasarkan hasil evaluasi kerja periode Oktober 2014 hingga Maret 2015, bekerjasama dengan TNI dan Kelompok Tani, PENAMBAHAN LUAS SAWAH BARU sebesar 700 RIBU hektare. Dengan angka itu diperkirakan bisa mencapai produksi padi 3 Juta ton. Untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga akan membangun 500.000 hektare FOOD ESTATE (kawasan pertanian), dan pelaksanaan program hilirisasi pertanian. Ini kenaikan hasil produksi pertanian semasa 1 tahun kepemimpinan Jokowi di bulan Maret 2015 : – Produksi PADI naik sebesar 6,64% dibandingkan dengan hasil panen tahun sebelumnya. – Produksi JAGUNG naik sekitar 8,725% dibandingkan tahun 2014 dengan kisaran 20,67 juta ton – Produksi KEDELAI naik sekitar 4,59% dengan kisaran 998,87 ribu ton Ingat ! Sejak Jokowi menjadi presiden tidak ada impor beras masuk Indonesia. Kecuali impor beras menir untuk memenuhi kebutuhan industri dan beras khusus untuk penderita diabetes serta untuk restoran sebesar 49.000 ton yang dirilis BPS. Impor beras itu hanya sebesar 0,1% saja sehingga proporsi sangat kecil sekali dan tidak berpengaruh terhadap harga beras petani dan cadangan beras pengadaan oleh Bulog di dalam negeri Ini 11 Lokasi Cetak Sawah Baru di 2015: • Merauke 10.000 hektar • Bombana 1.000 hektar • Wajo 1.000 hektar • Pinrang 1.000 hektar • Ogan Komering Ilir 1.000 hektar • Sanggau 1.000 hektar • Bima 1.000 hektar • Bangka Selatan 3.000 hektar • Bangka Barat 1.000 hektar • Mesuji 1.000 hektar • Pulang Pisau 1.000 hektar. Pemerintahan Jokowi sampai detik ini juga terus bergerak membuka lahan baru penanaman Jagung dan Kedelai di seluruh Indonesia. Per Maret 2015 tercatat penambahna lahan baru penanaman jagung dan kedelai sebesar 2% dari taget 1 juta hektar lahan baru. 4. Pembangunan Jalan Tol Dalam visi Nawacita, Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur secara komprehensif. Termasuk di dalamnya adalah transportasi umum yang terintegrasi di darat, laut dan udara serta peningkatan kapasitas jalan, melalui pelebaran jalan, penambahan jalan baru dan pembangunan jalan tol. Dengan ketersediaan infrastruktur yang beragam dan memadai, maka efisiensi lebih tercipta. Sektor riil akan lebih berpeluang tumbuh lebih besar karena para pelaku usaha kecil hingga besar sama-sama diuntungkan dengan biaya transportasi dan logistik yang lebih murah – dibandingkan jika infrastruktur kurang tersedia atau berkualitas buruk. Oleh karena itu jalan tol masih relevan dan tetap dibutuhkan terutama untuk mempercepat konektivitas antar kota dalam sebuah pulau. Di tahun 2015 ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) memfokuskan diri untuk mempercepat pembangunan sejumlah proyek jalan tol. Berikut proyek2 jalan yang dibangun semasa 1 tahun Presiden Jokowi dan Laporan kemajuan pelaksanaan per Agustus 2015 dari Menteri PUPERA : A. Jalan Tol Trans Jawa Jalan Tol Trans Jawa yang terdiri dari 9 ruas yang mencapai kemajuan berupa pengadaan tanah dan konstruksi: – Ruas 1 Cikampek-Palimanan bahkan sudah beroperasi sejak 3 Juni 2015 merupakan jalan terpanjang saat ini di Indonesia. Selama massa pemerintahan SBY terlalu lamban pekerjaannya. – Ruas 2 Pejagan-Pemalang, untuk pengadaan tanah sudah mencapai 42,04% dan konstruksi 9,96%, – Ruas 3 Pematang-Batang, pengadaan tanah 1,86% dan konstruksi belum dimulai, – Ruas 4 Batang-Semarang, pengadaan tanah 20,31% dan konstruksi belum dimulai; – Ruas 5 Semarang-Solo, pengadaan tanah 61,64% dan konstruksi 31,43%, – Ruas 6 Solo-Ngawi, pengadaan tanah 89,53% dan konstruksi 15,20%, – Ruas 7 Ngawi-Kertosono, pengadaan tanah 66,95% dan konstruksi belum dimulai, – Ruas 8 Mojokerto-Jombang-Kertosono, pengadaan tanah 90,91% dan konstruksi 66,40%, serta; – Ruas 9 Mojokerto-Surabaya, pengadaan tanah 82,19% dan konstruksi 33,51%. B. Jalan Tol Non Trans Jawa Untuk Jalan Tol Non Trans Jawa yang terdiri dari 8 ruas, tingkat kemajuannya bervariasi: – Ruas 1 Ciawi-Sukabumi, pengadaan tanah sudah mencapai 25,18% dan konstruksi belum dimulai. – Ruas 2 Gempol-Pandaan, pengadaan tanah 99,81% dan sudah beroperasi sejak 12 Juni 2015. – Ruas 3 Gempol-Pasuruan, pengadaan tanah 53,07% dan konstruksi 36,90%. – Ruas 4 Pasuruan-Probolinggo – Ruas 5 Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, baik pengadaan tanah dan konstruksi belum dimulai. – Ruas 6 Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa) sudah beroperasi sejak September 2013. – Ruas 7 Cileunyi-Sumedang-Dawuan, pengadaan tanah 31,28% dan konstruksi 65,3% (seksi I Phase I), – Ruas 8 Serang-Panimbang, baik pengadaan tanah dan konstruksi belum dimulai. C. Jalan Tol Sumatera (Bakauhuni – Aceh sepanjang 2.000 KM ) Untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang terdiri dari 7 ruas. Umumnya masih menyelesaikan proses pengadaan tanah: – Ruas 1 Medan-Binjai, pengadaan tanah 70% dan konstruksi 1,22%. – Ruas 2 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pengadaan tanah 85,98% dan konstruksi 32%. – Ruas 3 Pekanbaru-Kandis-Dumai, pengadaan tanah 7,72% dan konstruksi belum mulai. – Ruas 4 Palembang-Indralaya, pengadaan tanah 34,52% dan konstruksi memasuki tahap land clearing. Progresnya luar biasa, sudah 8,5 kilometer yang selesai mengingat dulunya ini bekas rawa, pengerjaannya sangat rumit, bahkan harus melakukan penimbunan tanah setebal tiga meter: – Ruas 5 Bakauheni-Terbanggi Besar, pengadaan tanah 0,19% dan konstruksi memasuki tahap land clearing dan penimbunan tanah. – Ruas 6 Terbanggi Besar-Kayu Agung, baik pengadaan tanah maupun konstruksi belum dimulai, – Ruas 7 Kayu Agung-Palembang-Betung, pengadaan tanah Seksi I 100% dan konstruksi belum dimulai. D. Jalan Tol-Manado Bitung Untuk Jalan Tol Manado-Bitung, masih dalam proses pengadaan tanah dan sedang dalam proses lelang. Pengadaan lahan dari Ringroad Manado-SS Sukur telah mencapai 94,91% dan dari SS Sukur-SS Airmadidi mencapai 5,53%. Proses lelang akan mencapai tahap penandatanganan kontrak September 2015. E. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Untuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, yang terdiri dari 5 paket, pengadaan tanahnya rata-rata sudah di atas 50% – yaitu – Paket 1 Km13-Sp. Samboja (80,4%), – Paket 2 Sp. Samboja-Palaran 1 (98,28%), – Paket 3 Samboja-Palaran 2 (98%), – Paket 4 Palaran-Jbt Mahkota (55,71%) dan – Paket 5 Km13-Sepinggan (54%). Proses lelang untuk Paket 1 sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak pada 27 April 2015 dan Paket 5, direncanakan penandatanganan kontrak September 2015. Keterangan : Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 jalan tol tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan dari keterangan saya uraikan diatas. Ingat ! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 5. Pembangunan Jalan Trans di Perbatasan Indonesia Ini adalah proyek luar biasa dan selama ini terabaikan oleh pemerintah. Semasa pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun dari pinggiran sebagaimana tertuang dalam visi Nawacita Presiden Jokowi. Pembangunan Jalan Trans Perbatasan laporan pekerjaan dan perkembangannya sbb : a. Jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang akan membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Kesembilan ruas tersebut masing-masing adalah : – Ruas 1 Temajuk-Aruk; – Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluas; – Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayan/Entikong; – Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/Entikong-Rasau; – Ruas 5 Rasau-Batas Kapuas Hulu/Sintang; – Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak; – Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja; – Ruas 8 Tanjung Kerja-Putussibau-Nanga Era dan – Ruas 9 Nanga Era-Batas Kaltim. Berdasarkan Progress Report Jalan Perbatasan, 23 Agustus 2015, yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa total panjang jalan yang sudah tembus mencapai 441,7 kilometer meskipun sebagian masih belum diaspal, alias masih jalan tanah. Masih terdapat 329,66 kilometer yang harus ditangani sampai tuntas agar seluruh ruas jalan dapat terhubung. b. Jalan perbatasan NTT terdapat 6 ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Keenam ruas tersebut adalah : – Ruas 1 Mota’ain-Salore-Haliwen; – Ruas 2 Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak; – Ruas 3 Turiskain-Fulur-Nualain-Henes; – Ruas 4 Nualain-Dafala; – Ruas 5 Dafala-Laktutus dan – Ruas 6 Laktutus-Motamasin. Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95. c. Jalan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 kilometer. Keduabelas raus tersebut adalah : – Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko; – Ruas 2 Waropko-Oksibil; – Ruas 3 Dekai-Oksibil; – Ruas 4 Kenyam-Dekai; – Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu; – Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura; – Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali; – Ruas 8 Wageta-Timika; – Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire; – Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari; – Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong; – Ruas 12 Jembatan Holtekamp. Saat ini jalan Trans Papua yang sudah tersambung cukup panjang yaitu 3.498 kilometer – dengan kondisi aspal mencapai 2.075 kilometer dan sisanya masih berupa tanah/agregat. Sisa panjang jalan yang belum tersambung adalah 827 kilometer – masih lebih panjang 55,64 kilometer dari total jalan Trans Kalimantan. Keterangan: Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 jalan2 tol dan jalan2 umum tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan dari keterangan saya uraikan diatas. Ingat! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 6. Pembangunan MRT dan LRT Pembangunan jalur Transportasi Massal di Jakarta, yaitu MRT dan LRT yang tertunda selama 24 tahun, pada massa kepemimpinan Jokowi sudah dimulai pengerjaaannya. Pada Oktober 2013 lalu, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan MRT di kawasan Dukuh Atas. Proyek transportasi massal LRT dan MRT ini dimaksudkan supaya ada solusi permanen untuk mengatasi kemacetan parah yang terjadi selama ini di Jabotabek. Pembangunan kedua model transportasi massal ini ditargetkan dalam 5 tahun harus selesai. Kojasi MRT direncanakan mulai dari Hotel Indonesia (HI) ke Kampung Bandan. Sedangkan LRT direncanakan mulai dari Cibubur, Halim, sampai ke Grogol, dan nanti akan disambung kalau bisa dengan kereta ke (Bandara) Soetta Ada 7 koridor LRT yang ditargetkan akan dibangun. Dua koridor yang akan dibangun terlebih dahulu dan ditargetkan sudah bisa beroperasi paling lambat tahun 2018 adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta. Semua perlintasan LRT di Jakarta direncanakan dibangun dengan jalur layang (elevated) sedangkan perlintasan MRT yang dibangun dalam dua jenis, yakni layang dan bawah tanah (underground). Proyek pembangunan TAHAP 1 MRT adalah rute Lebak Bulus-Sisingamangaraja-Bundaran HI. Rute ini juga ditargetkan bisa beroperasi paling lambat pada tahun 2018. Perlintasan Lebak Bulus-Sisingamangaraja merupakan jalur layang, sedangkan Sisingamangaraja-Bundaran HI merupakan jalur bawah tanah. Progres pembangunan MRT dan LRT sbb : A. Pada bulan April 2015, Alat Bor Raksasa sudah tiba dari Luar Negeri B. Pada bulan Juli 2015 dimulai pengeboran bawah tanah C. Pada bulan September 2015, Jokowi meresmikan pengoperasian mesin pengeboran atau tunnel boring machine (TBM) yang pertama dan dinamakan Antareja. D. Pada bulan Oktober 2015, Stasiun Bawah Tanah MRT Telah 45% Rampung. E. Pada bulan Oktober 2015 sedang Tahap pengerjaan MRT memasuki proses pembuatan terowongan bawah tanah untuk rute fase I di koridor selatan-utara. Terowongan bawah tanah itu menghubungkan Bundaran Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia. Keterangan : Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 MRT dan LRT tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan dari keterangan saya uraikan diatas. Ingat ! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 7. Pembangunan Pelabuhan Kapal/Tol Laut Program pembangunan Tol Laut dengan nama lain ‘Pendulum Nusantara’ adalah sebuah program terobosan dilakukan Jokowi yang tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah sebelumnya. Konsep ini memungkinkan Kapal-kapal besar bolak-balik membawa logistik dari barat ke timur atau sebaliknya. Pengembangan pelabuhan juga mendorong keberadaan pelabuhan laut dalam sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar. Dengan terwujudnya program Tol Laut ini mampu menekan biaya logistik yang tinggi. Untuk itu perlu dibangun 5 pelabuhan dengan kategori deep sea port di pelabuhan2 sebagai berikut : – Kuala Tanjung Medan, – Tanjung Priok Jakarta – Tanjung Perak Surabaya – Makassar, dan – Sorong. Progres pekerjaan pembangunan pelabuahan tersebut: A. Pada bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo telah meresmikan penyelesaian proyek revitalisasi alur pelayaran Barat dan pengembangan terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. B. Pada bulan Juli 2015, progress pembangunan Kuala Tanjung (Sumut) sudah tercapai 7%. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara diprediksi akan selesai pada akhir 2016, lebih cepat dibanding perencanaan awal yaitu kuartal I 2017. Percepatan penyelesaian dilakukan Pelindo I agar pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung juga bisa segera dibangun. Sampai akhir 2015 pembangunan pelabuhan diprediksi rampung 54%. Sehingga tahun depan, proyek bernilai Rp 42 triliun ini bisa selesai karena hanya tinggal menyelesaikan separuhnya. Untuk pelabuhan Kuala Tanjung, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2200 hektare C. Pada bulan Mei 2015 Peresmian Proyek pembangunan Makassar New Port oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi selama ini, pelabuhan Makassar hanya baru bisa menampung kapal-kapal yang berukuran tidak terlalu besar atau kapal kapasitas kecil. Proyek New Port Makassar akan dibangun diatas lahan 300 hektar. Pada tahap pertama , pelabuhan Makasar akan dibangun memiliki kedalaman hingga 14 meter, panjang 320 meter dengan luas mencapai 16 hektar akan dapat menampung kapal yang berukuran 10.000 Gross Ton (GT ) yang menngangkut 4.000 peti. Dengan perluasan pelabuhan ini, perseroan akan menggenjot kapasitas hingga 500 ribu TEUs per tahun. D. Pada saat ini saya rilis, Pelabuhan Terpadu raksasa di Sorong (Papua) diatas lahan 7.000 Ha dalam tahap finalisasi sejumlah perizinan dan feasibility study untuk memulai pengerjaan fisik. Konsep Pengembangan pelabuhan Sorong adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus berorientasi peti kemas yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia. Pengembangan pelabuhan Sorong akan diikuti dengan pembangunan galangan kapal, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Termasuk pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari di kawasan Raja Ampat. E. Pada Oktober 2015 sedang direalisasikan pelabuhan New Mutiara Jati (Cirebon) dan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Pelabuhan New Mutiara Jati dipersiapkan menjadi alternatif selain pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. F. Pada bulan Mei 2015, Kapal ‘Tol Laut’ pertama di Indonesia yaitu Mutiara Persada (MP) III telah dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal Tol Laut ini memiliki panjang (Lenght of All/LOA) 151 meter dan berat 15.000 Gross Tonage (GT) akan beroperasi PP rute Lampung – Surabaya. Kapasitas kapal ini dapat memuat 600 orang penumpang, 150 unit truk, dan 50 kendaraan pribadi. Armada ini adalah kapal RoRo pertama yang melayani pelayaran logistik berjadwal dan tetap dari Dermaga Pelabuhan Panjang, Lampung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kehadiran kapal tol laut ini dapat menurunkan biaya logistic hingga 30% dari beban jalur darat Pantur dan juga efisiensi waktu lama perjalan. Kalau menggunakan jalur darat dengan kendaraan truk, jarak tempuh antara Lampung ke Surabaya bisa memakan waktu antara 90 sampai 100 jam. Tapi bila menggunakan kapal, jarak tempuhnya hanya sekitar 39 jam G. Pada bulan Juni 2015, Presiden Joko Widodo) meresmikan beroperasinya 3 buah kapal motor penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketiga kapal roll on roll off (roro) berbobot 5,000 GT yang diresmikan pengoperasiannya adalah seluruhnya merupakan hasil produksi galangan kapal nasional. Dengan dimensi panjang 109,40 meter, lebar 19,60 meter dan tinggi 5,60 meter, kapal roro ini mampu mengangkut 812 penumpang dan 142 unit kendaraan. Tambahan 3 armada kapal roro dan satu dermaga baru yang semuanya dikerjakan anak bangsa sendiri ini, terbukti mampu mengatasi kemacetan dan antrean panjang di Pelabuhan Merak. Sebagaimana kita ketahui bersama,pada pemerintahan sebelumnya sering terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan angkutan barang, terutama truk, di lintas penyeberangan Merak – Bakauheni sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Keterangan: Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 pembangunan pelabuhan tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan dari keterangan saya uraikan diatas. Ingat! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 8. Pembangunan Trans Kertea Api di Luar Pulau Jawa Pemerintah Jokowi akan menggenjot pembangunan infrastruktur rel kereta api di empat pulau luar Pulau Jawa. Dalam lima tahun, pemerintah ingin membangun 3.258 kilometer dengan memakan anggaran danasebesar Rp. 234 triliun. Ini adalah sebuah proyek raksaa dalam sejarah perkeretaan api Indonesia setelah massa penjajahan Belanda. Rel KA yang akan dibangun berupa : A. Koridor KA Trans Sumatera Rencana pembangunan jalur kereta api (KA) Lampung-Aceh, yang disebut dengan Trans Sumatera Railways sudah digodok secara matang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nantinya, jalur KA tersebut akan menembus dari ujung Sumatera hingga terhubung dengan Jembatan Selat Sunda untuk menuju Jawa. Pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp60 triliun-Rp 70 triliun. Program Trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung dengan panjang sekitar 2.500 km tersebut dibuat menjadi empat kluster. Kluster pertama di Provinsi Aceh, kluster kedua di Sumatea Utara, kluster ketiga di Sumatera Barat, dan kluster keempat di Sumatera Bagian Selatan. Progress perkembangan pembanguna Koridor KA Trans Sumatera yang saya himpun sampai 19 Oktober 2015 : – Untuk daerah Dumai prov. Riau pembangunan rel kereta api sudah dimulai bulan Oktober 2015. – Untuk jalur dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu ke arah Dumai pengerjaan sudah dimulai dengan melakukan pemerataan tanah sejak bulan Mei 2015. – Proses rencana pembangunan untuk daerah daerah Provinsi Jambi sepanjang 218 KM .telah selesai pada Bulan Juli 2015 dan sekarang masuk tahapan. – Design Engineering Detail (DED) untuk pembangunan terowongan KA yang melewati kawasan perbukitan Setinjau Laut di Sumatera Barat telah disiapkan. – Di Sumatera Barat akan segera pengoperasian kereta bandara tahun depan. Ini daftar pembangunan rel kereta api Koridor Trans Sumatera : a. Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Sumatera: -Jalur KA baru Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Besitang -Jalur KA baru Rantauprapat-Duri-Dumai -Jalur KA baru Duri-Pekanbaru -Jalur KA baru Pekanbaru-Muaro -Jalur KA baru Pekabaru-Jambi-Palembang -Jalur KA baru Simpang-Tanjung Api-Api -Jalur ganda KA Prabumulih-Kertapati -Jalur ganda KA Baturaja-Martapura -Jalur ganda KA Muara Enim-Lahat -Jalur ganda KA Cempaka -Tanjung Karang -Jalur ganda KA Sukamenanti-Tarahan -Jalur KA baru Rejosari/KM3-Bakauheni b. Reaktivasi Jalur KA: -Binjai-Besitang -Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh -Pariaman-Naras-Sungai Limau -Muaro Kalaban-Muaro c. Pembangunan Kereta Api Perkotaan/Jalur Ganda/Elektrifikasi/Jalur Baru Akses ke Pusat Kegiatan: -Perkotaan Medan (Jalur Ganda KA Medan-Araskabu-Kualanamu) -Perkotaan Padang (Padang-BIM dan Padang-Pariaman) -Perkotaan Batam (Batam Center-Bandara Hang Nadim) -Perkotaan Palembang (Monorel) d. Pembangunan Kereta Api Akses Bandara: -Bandara Kualanamu, Medan (peningkatan kapasitas) -Bandara Internasional Minangkabau, Padang -Bandara Hang Nadim, Batam -Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II e. Pembangunan Kereta Api Akses Pelabuhan: -Pelabuhan Lhokseumawe -Pelabuhan Belawan -Pelabuhan Kualatanjung -Pelabuhan Dumai -Pelabuhan Tanjung Api-Api -Pelabuhan Panjang -Pelabuhan Bakauheni B. Koridor Trans Kalimantan Progres pengerjaan fisik jalur kereta api (KA) yang khusus melintasi jalur perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar) sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Juni 2015. Rel kereta akan dibangun sepanjang 2.428 dan melintas dari Pontianak hingga Samarinda di Kalimantan Timur. a. Pembangunan KA Khusus/Batubara/Akses Pelabuhan (Skema KPS): -Muara Wahau-Muara Bengalon -Murung raya-Kutai Barat-Paser-Panajam Paser Utara-Balikpapan -Puruk Cahu-Mangkatib b. Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Kalimantan: -Jalur KA baru rute Tanjung-Paringin-Barabai-Kendangan-Rantau-Martapura-Banjarbaru-Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin (196,27 Km), -Jalur KA baru rute Balikpapan-Samarinda (89,23 Km) -Jalur KA baru rute Tanjung-Tanah-Grogot-Balikpapan (233,78 Km), -Jalur KA baru Palangkaraya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas-Marabahan-Banjarmasin (193,73 Km), -Jalur KA baru Palangkaraya -Sangau-Pontianak-Batas Negara -Jalur KA baru Samarinda-Sangata-Tanjung Redep-Batas Negara c. Pembangunan Kereta Api Akses Bandara, Bandara Syamsuddin Noor C. Koridor KA Trans Sulawesi Jalur kereta api Trans-Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari tahap I, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare. Proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 kilometer dari Makassar ke Manado. Kereta api yang akan dikembangkan di Sulawesi berbeda dengan kereta api yang ada sebelumnya. Kereta api yang akan dibangun di Sulawesi jauh lebih modern dan berkecepatan lebih tinggi. Ini progress perkembangan pembanguna Koridor KA Trans Sulawesi yang saya himpun sampai 19 Oktober 2015 : – Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare dilaksanakan pada Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru semasa akhir pemerintahan SBY. – Pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi ruas Makassar-Parepare mulai memasuki tahapan baru berupa pembantalan jalur. Kondisi untuk lahan 30 km di Barru sudah rampung. 70-80% – Pemasangan badan rel sedang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2015. Koridor KA Trans Sulawesi : a. Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Sulawesi: -Jalur KA baru Manado-Bitung ( 48 km) -Jalur KA baru Bitung-Gorontalo-Isimu -Jalur KA baru Pare Pare-Mamuju -Jalur KA baru Makassar-Pare Pare (145 km) -Jalur KA baru Makassar-Sungguhminasa-Takalar-Bulukumba-Watampone -Jalur KA baru Mamuju-Palu-Isimu b. Pembangunan Kereta Api Perkotaan: -Perkotaan Makassar dan sekitarnya -Perkotaan Manado c. Pembangunan Kereta Api Akses Bandara/Pelabuhan: -Bandara Sultan Hasanuddin -Pelabuhan Garonggong, Pelabuhan New Makassar -Pelabuhan Bitung D. Koridor Trans Papua – Rute : Manokwari-Sorong, (pekerjaannya sedang dikebut) – Rute : Manokwari-Nabire (konstruksinya paling cepat dimulai 2018) Keterangan : Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 pembangunan rel kereta api di luar pulau Jawa tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan dari keterangan saya urainkan diatas. Ingat! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 9. Pembangunan Rel Kereta Api Ganda di Pulau Jawa Pembangunan lintasan Rel kereta api dua jalur (double track) yang menghubungkan ujung Barat Pulau Jawa hingga ujung Timur Pulau Jawa atau menghubungkan provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat menuju Provinsi Jawa Timur hampir selesai pengerjaanya. Pembangunan double track saat in hanya tinggal di Jawa Timur saja terkendala oleh keberadaan titik-titik persimpangan. Untuk di wilayah tengah (perlintasan tengah di Jawa Timur) yakni di Saradan, karena adanya 4 perlintasan satu bidang dan lainnya di wilayah Lamongan, ada 2 perlintasan sebidang ditargetkan double track ini terealisasi dan bisa dipakai pada akhir 2017. Dengan adanya double track akan mem‎bantu mengurai kemacetan dan mengurangi beban jalan di Jawa. Saat ini, jika dengan single track hanya mampu mengangkut‎ 80 trip per hari, nanti jika double track sudah selesai bisa mengangkut (peti kemas ukuran 40 feet) sampai tiga kali lipat, jumlah sekarang. 10. Pembangunan Kilang Minyak Puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang baru sehingga keberadaan kilang minyak di Indonesia cukup memprihatinkan. Selain sudah tua, kilang yang ada tidak mampu memproduksi dan mencukupi kebutuhan minyak rakyat Indonesia. Dengan alasan itu, pemerintah sebelumnya melakukan kebijakan mengimpor minyak yang sudah diolah. Terus meningkatnya kebutuhan minyak buat rakyat Indonesia dan tidak pernah adanya komintmen pembangunan kilang minyak serta terus terhalangnya pembangunan kilang minyak oleh permainan mafia minyak, pemerintah Jokowi berencana membangun kilang pengolahan minyak mentah (refinery) mulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018. Ini langkah Presiden Jokowi dalam kerjanya 1 tahun Pembangunan Kilang Minyak Baru di Indonesia : – Diterbitkannya Perpres untuk mendorong pembangunan kilang minyak. – Bulan April 2015 dimulai pembangunan Kilang Minyak di Bontang, Kaltim berkapasitas 300 ribu barel per hari. – Perusahaan Saudi Arabia ARAMCO akan membangun Kilang Minyak serta Storage BBM di Indonesia senilai Rp 140 Triliun. – Beroperasinya Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap dan Kilang Trans Pacific Petroleum Indonesia (TPPI) telah menurunkan 30% impor Premium. 11. Pendirian Pabrik Semen di Papua Ini adalah pembangunan pabrik semen pertama di Papua. Pembangunan Pabrik Semen di Papua ini untuk mengatasi mahalnya harga semen di Papua yang mencapai Rp.1.500.000,-/sak. Pemancangan tiang pertama pabrik dengan kapasitas 1 juta ton semen/tahun ini ditargetkan bulan Januari 2016. Investasi sekitar US$ 150 juta atau sekitar Rp 2 triliun. Pabrik semen ini rencananya akan diselesaikan dalam waktu sekitar 3 tahun ke depan. 12. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Pertambahan kawasan/perkotaan dan jumlah penduduk, Indonesia terancam krisis ketenagalistrikan. Usaha pemerintah Jokowi dalam mengatasi krisis listrik tersebit meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt (MW) di Pantai Sambas, Yogyakarta pada tanggal 4 bulan Mei 2015 Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian jual-beli tenaga listrik atau Power Purchased Agreement (PPA), Letter of Intent (LoI) untuk pembangunan engineering, procurement, construction (EPC), hingga groundbreaking dari beberapa pembangkit. Setidaknya ada delapan proyek yang menjadi tonggak peresmian program 35 ribu MW, meliputi: 1. Penandatanganan PPA PLTB Samas (Yogyakarta) kapasitas 50 MW; 2. Penandatanganan PPA PLTU Kendari-3 (Sulawesi Tenggara) 2×50 MW; 3. Penandatanganan PPA PLTU Jeneponto Ekspansi (Sulawesi Selatan) 2×125 MW; 4. Penandatanganan PPA PLTA Malea (Sulawesi Selatan) 2×45 MW; 5. Penandatanganan LoI untuk EPC PLTU Grati (Jawa Timur) 450 MW; 6. Groundbreaking PLTA Jatigede (Jawa Barat) 2×55 MW; 7. Groundbreaking PLTU Takalar (Sulawesi Selatan) 2×100 MW. 8. Groundbreaking PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4 (Sumatera Utara) 2×220 MW; Selain 8 proyek tersebut juga telah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) untuk tiga proyek ketenagalistrikan, yaitu: 1. Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Antara Conoco Phillips Grissik Ltd bersama PT PLN (Persero) dengan periode kontrak selama tiga tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 201 juta. 2. Amandemen PJBG antara Petroselat dengan PLN dengan periode kontrak selama lima tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 15,7 juta. 3. HoA antara Petrochina dengan PT Bumi Samudra Perkasa dengan periode kontrak selama tujuh tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 82,6 juta. Pemerintah secara resmi meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt. Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Libatkan Dana Rp 200 Triliun Info dari BKPM bahwa telah masuk investor sebesar US.$ 5.miliar untuk membangun Infrastruktur, diantaranya untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik, agar listrik tidak bray pet seperti di Medan, Palembang, Balikpapan, NTT Keterangan: Secara keseluruhan, progres hasil pekerjaan2 pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut banyak perkembangan yang sangat mengejutkan. Ingat! Kita bukan hidup di negeri jin yang semalam bisa selesai. 13. Membubarkan Petral Sebagai Sarang Mafia Migas Setelah pembubaran (Petral), Pertamina menghemat 22 juta dollar Amerika (setara Rp 250 miliar). Transaksi impor minyak yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per hari. Pembubaran Petral tersebut memudahkan pemerintah untuk menjaring mafia migas. Sebenarnya, pembubaran Petral bukanlah hal yang sulit karena yang dibutuhkan pemerintah adalah keberanian dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih tetapi hanya Presiden Jokowi yang berani membubarkan sarang mafia, mesin ATM-nya pejabat tinggi negara ini. 14. Mereformasi Persepakbolaan Indonesia Rusaknya dunia persepakbolaan Indoensia, akhirnya pemerintah membekukan PSSI yang tunjuannya untuk melakukan reformasi dan membangkitkan kembali sepak bola Indonesia, baik tim nasional Indonesia maupun klub-klub sepak bola Indonesia. Indonesia dalam ajang sepak bola dunia mendapatkan peringkat ke-159. Kondisi ini dinilai harus dijadikan evaluasi bersama demi kemajuan sepak bola di Indonesia. Pembekuan PSSI ini sekaligus memberantas mafia bola merusak sportifitas dan prestasi persepakbolaan Indonesia. 15. Renegoisasi Kontrak Freeport PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sdengan masa kontrak berakhir tahun 2021. Selama ini hasil bahan yang di tambang tidak jelas baik volume hasil produksi maupun kandungannya karena hasil tambang tersebut di kapal-kan ke luar indonesia untuk di murnikan sedangkan molybdenum dan rhenium adalah merupakan sebuah hasil samping dari pemrosesan biji tembaga. Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS. Selain itu P Freeport Indonesia adalah mesin ATM-nya para pejabat tinggi penguasa di negara ini serta para jenderal2 dan tokoh politik. Sejak hadirnya Freeport tahun 1967, hanya Presiden Jokowi yang berani bertindak untuk harga diri bangsa dan negaranya.Dalam menangani permasalahan tersebut. Semasa 1 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi melakukan langkah2 sebagai berikut : – PT Freeport Indonesia bersedia membangun smelter (fasilitas pengelolahan dan pemurnian) di Gresik berkapasitas 2 juta ton yang berdiri di atas lahan seluas 80 hektare. Smelter ini terbesar di dunia. Pembangunan smelter ini setealh pemerintah mengancam akan mencabut izin ekspor Freeport karena tak kunjung membangun smelter hingga batas waktu habis, 24 Januari 2015. Setelah menggelar pertemuan dengan Freeport pada 22-23 Januari 2015, pemerintah mengatakan Freeport telah punya lahan smelter. – PT Freeport Indonesia sepakat untuk mengembalikan 58 persen wilayah kerjanya kepada pemerintah termasuk Blok Wabu, lokasi potensial yang kaya akan emas. Dengan pengembalian lahan tersebut, wilayah kerja Freeport akan berkurang menjadi 90.360 hektare dari semula 212.950 hektare. – Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga diharuskan meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negeri, meningkatkan kepemilikan pihak nasional atas saham PT FI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri. 16. Penguatan Alutsista TNI Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) naik dari Rp102,3 triliun pada APBD 2015 menjadi Rp120 triliun pada RAPBD 2016. Sebanyak 60 persen dari dana tersebut, akan dialokasikan untuk membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista). Pada perhelatan akbar HUT TNI ke-70 yang digelar di Cilegon – Banten, pada hari Senin (5/10/2015), berbagai macam alutsista Indonesia baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara ditampilkan oleh militer Indonesia. Atraksi dari beragam alutsista-alutsista andalan TNI ini membuat masyarakat yang menyaksikan berdecak kagum. Global Firepower (GFP) adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 100 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda. Dengan 50 basis penilaian yang sangat ketat itu, GFP menempatkan Indonesia menjadi negara dengan militer terkuat ke-12 di dunia dan nomor 1 terkuat di Asia Tenggara. Posisi Indonesia ini tepat di bawah Israel (11) dan di atas Australia (13). Dengan posisi ini, Indonesia juga lebih kuat dibanding beberapa negara Eropa, seperti Polandia, Ceko, atau Denmark. Arti lain dari posisi ke-12 ini berarti secara militer Indonesia merupakan negara paling kuat di Asia Tenggara 17. Memberikan Ganti Untung kepada Korban Lumpur Lapindo Penanganan korban Lapindo yang selama ini sangat minim perhatian pemerintah sebelumya. Setelah hampir sembilan tahun menunggu, akhirnyapada bulan Juli 2015, Pemerintah Jokowi telah menyerahkan dana talangan untuk membantu mempercepat pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo yang masuk dalam peta area terdampak di Pendopo Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 781 milyar. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat 3.337 berkas yang belum terbayarkan dan butuh segera divalidasi, sebelum dilakukan pembayaran melalui rekening bank. Pemerintah berkomitmen jika sampai tanggal 31 Juli ada yang belum lengkap dokumennya akan dibayar pada gelombang kedua. 18. Memberantas Narkoba Masalah peredaran narkoba sangat sangat mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Berdasarkan data BNN, tercatat 40 pemakai narkoba meninggal dunia setiap hari. Akibat pemakaian narkoba ini juga tidak terhitung yang putus sekolah dan menjadi gila. Setidaknya ada 4 juta korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan hanya sekitar 18 ribu yang direhabilitasi atau sekitar 0,47 persen dari total korban penyalahgunaan narkoba. Jadi ladang sorgamya perdagangan narkoba di Indonesia oleh negara2 luar dikarenakan penegak hukum di Indonesia yang korup. Pelaku narkoba yang sudah di penjara pun bisa mengatur transasksi perdagangannya di luar. Masa pemerintahan SBY, sering mendapat keringan hukuman. Mafia hukum bermain mengatur keringanan hukuman bagi pelaku narkoba yang tertangkap dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pada awal pemerintahan Jokowi melakukan terobosan besar memerangi pelaku narkoba di Indonesia. Jokowi memerintah kejaksaan agung untuk melakukan eksekusi mati bagi Bandar narkoba yang di vonis mati. Hingga awal 2015, ada 64 napi kasus narkoba yang divonis hukuman mati. Enam diantaranya sudah dieksekusi pada gelombang pertama, yakni 18 Januari 2015. Sementara, delapan lainnya juga telah dieksekusi pada 29 April 2015. Ini sejarah besar dalam penegakan hukum di Indonesia. 19. Memberantas Ilegal Fishing Tak kalah hebatnya, sebuah terobosan besar dilakukan dalam pemerintahan Jokowi adalah melakukan penenggelaman kapal2 luar pencuri ikan di perairan Indonesia. Ibu Susi Pudjiastuti Menteri DKP memimpin langsung eksekusi penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan tersebut berkerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya. Aksi ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah ingin memberantas tindakan illegal fishing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dan merusak biota laut Indonesia. Memerangi kapal asing illegal ini juga memberi rasa aman kepada nelayan kecil yang terancam keselamatannya atas tidakan kapal asing menabrak perahunya. Memerangi kapal asing ini berdampak untuk meningkat hasil tangkapan nelayan Indonesia (terutama nelayan kecil-menengah). Tercatat sampai bulan Mei 2015, jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan dan dibakar sebanyak 41 Kapal Asing. Puluhan kapal asing tersebut berasal dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand Ini sebuah sejarah baru di negara ini atas harga diri bangsanya yang hilang sejak 49 tahun. 20. Memperkuat KPK Korupsi adalah ancaman besar kelangsungan negara Indonesia dan sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Kuatnya watak korup membudaya di Indonesia, pemerintahan Jokowi langkah2 memperkuat sebagai berikut : – Menolak Revisi UU KPK – Membentuk Pansel calon Komisioner KPK yg definitif, agar KPK bisa lebih kuat untuk memberantas Korupsi dan bisa menangkis Kriminalisasi dari fihak lain. Sebagai Ketua Pansel ditunjuk: Harkristuti Harkrisnowo – Memberi keteladanan kepada anak buahnya untuk tunduk mematahui aturan KPK dalam transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara. 21. Jaminan Pendidikan Kepada Anak Kurang Mampu Untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA, Pemerintah Jokowi telah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima kartu sakti hingga empat kali lipat yakni dari 9,1 juta siswa pada awal pemerintahan Jokowi 2014 menjadi 19,2 juta siswa tahun 2015. Untuk siswa tanpa KPS/KKS dapat diusulkan melalui FUS (Format Usulan Sekolah) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/kota yang nantinya dinas kab/kota akan melakukan entri ke dalam aplikasi FUS. Program ini selalu diganggu oleh Anggota DPR sehingga agak terganggu penyalurannya ke siswa. Keunggulan Kartu Pintar dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) era SBY adalah : • Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus. • Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH). • KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah. • KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. • KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA. 22. Jaminan Kesehatan Kepada Warga Kurang Mampu Untuk menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS, pemerintahan Jokowi membuat program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jumlah total penerima kartu sakti sebanyak 88,2 juta orang. Program ini selalu diganggu oleh anggota DPR sehingga tersendat-sendat penyalurannya ke masyarakat. 23. Pembangunan Sejuta Rumah Murah Pemerintah terus bergerak pembangunan rumah murah sebanyak 603.150 unit dapat tercapai sampai akhir tahun 2015. Tercatat, hingga pertengahan September 2015, realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sudah mencapai 493.550 unit, atau 81,82% dari target. Selain membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, sebanyak 396.480 unit rumah non-MBR juga ditargetkan rampung hingga akhir 2015. Rumah-rumah tersebut akan dibangun oleh Real Estate Indonesia (REI) sebesar 250 ribu unit dan mekanisme pasar sebesar 146.480 ribu unit. Hingga 15 September 2015, realisasi pembangunan satu 1 JUTA RUMAH sudah mencapai 493.550 unit, atau 49,35% dari target akhir tahun sebesar 1 juta unit. Angka itu terdiri dari 357.900 ribu unit rumah murah dan 135.640 unit sisanya merupakan rumah non-MBR. Suatu prestasi yang tidak didapat oleh pemerintahan sebelumnya dalamjangka 1 tahun. 24. Penanganan Korban Erupsi Gunung Sinabung Penanganan korban bencana erupsi gunung Sinanbung, pemerintahan Jokowi melakukan langkah cepat dengan menyelesaikan pembangunan rumah buat pengungsi sebanyak 370 unit yang sebelumnya hanya baru selesai 130 unit serta menyelesaikan pembangunan drainase. 25. Revolusi Mental Program Revolusi mental yang paling nyata dilakukan Jokowi di dalam tubuh pemerintahannya adalah dengan membuat keteladan. – Bekerja dengan sepenuh hati dan tidak berleha-leha. – Memberi keteladanan bahwa pemerintah sebagai ABDI RAKYAT. Pemerintah harus melayani masyarakat bukan seperti sebelumnya yang selalu ingin dilayani. – Terjun langsung ke lapangan menemui rakyat dan ke tempat permasalahan. – Wawancara langsung wartawan/jurnalis dengan presiden tanpa jarak dan tanpa diskenariokan. – Tidak protokoler. – Tidak boleh ada sambutan kunjungan presiden dengan memobilisir anak sekolah. – Tidak Mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Seperti Jokowi tidak mengunakan pesawat presiden waktu wisuda anaknya di Singapura dan tanpa memakai fasilitas negara untuk menyelenggarakan pernikahan anaknya dan berlngsung secara sederhana. – Memaafkan para penghinanya – Bersikap santun kepada siapapun dan orangtua – Tidak membuat rumit permasalahan dan bermental seorang yang berupaya memecahkan masalah. – dll 26 . Mendorong Industri Ekonomi Kreatif Sejarah baru tercatat dalam perkembangan dunia ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tanggal 20 Januari Pressiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif yang berada langsung di bawah Presiden kemudian pada tanggal 26 Januari melantik kepengurusannya. Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan Ekonomi Kreatif merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo selama 70 tahun negara ini berdiri 27. Indonesia di KTT APEC Diperhitungkan Dunia Sejak Soekarno jatuh, Indonesia hanyalah jadi bangsa kambing congek dan makanan empuk bagi negara-negara lain. Sejak Jokowi terpilih jadi presiden ternyata mampu menyihir dunia melirik Indonesia atas munculnya pemimpin yang fenomenal bernama Jokowi. Pada KKT APEC 2014 kemarin, Jokowi Jadi Bintang di KTT APEC 2014 Beijing, China. The Journal dalam dalam rangkaian foto berita bertajuk “Joko Widodo Meets, Greets, and Says Cheese” menyebut Presiden Jokowi sebagai magnet, dimanapun Presiden Jokowi berada, pasti ada kilatan lampu kamrea, dan kamera2 selalu bersama menangkap hampir setiap aktivitasnya. Sejumlah foto pilhan The Journal adalah antara lain : a- Saat kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, ketika menuruni tangga pesawat Kepresidenan setibanya di Bandara Internasional Beijing, 8 Nopember 2012. b- Saat Presiden Jokowi memberikan presentasi dengan menggunakan power point di hadapan para CEO negara2 APEC. c- Saat Presiden Jokowi berdiri berdampingan dengan Presiden AS Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping, dengan salah satu caption : “Obama menghabiskan beberapa tahun masa kecilnya di Indonesia menyebut negeri ini sebagai model bagi kebanyakan Negara muslim. d- Saat Presiden Jokowi jabat tangan diiringi senyum dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dengan komentar :”Kedua orang ini tersenyum didepan kamera, tidak seperti (suasana) yang jauh lebih dingin pada hari yang sama antara Tuan Abe dan Presiden China Xi Jinping”. e- Saat Presiden Jokowi tersenyum ketika berjabat tangan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan komentar ” ikut tersenyum dalam jabat tangan yang erat. Pada pertemuan KTT APEC ini, Jokowi mampu menyakinkan para delegasi Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2014 untuk berinvestasi ke Indonesia. Para CEO yang hadir lebih dari 300 orang tersebut, terlihat berebut selfie ketika Presiden Jokowi turun dari podium usai berpidato di China National Convention Center di Beijing. 28. Perlindungan Buruh dan TKI – Dibuatkan PP Jaminan Hari Tua bagi buruh yang di PHK. Untuk permasalahan TKI, Presiden Jokowi melakukan langkah-langkah sebagai berikut : – Melakukan kerjasama bilateral dengan negara2 di Timur Tengah perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Presiden Jokowi menyatakan mengenai perlindungan TKI sangat penting karena setidaknya 1,3 juta TKI berada di Timur Tengah per akhir 2014. Arab Saudi menampung 1,01 juta TKI, disusul Uni Emirat Arab sebesar 114.000 orang, Yordania 48.000 orang, Oman 33.000 orang dan Qatar 28.000 orang. Sisanya di Kuwait, Bahrain, Sudan dan negara lainnya. Untuk itu, pada tanggal 11 September 2015 melakukan lawatan ke Timur Tengah. Kunjungan kerja Presiden berlangsung lima hari dengan rute Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Jokowi penuhi janji pulangkan 1.428 TKI ilegal di Malaysia. – Presiden Jokowi penuhi janjinya memulangkan 1.428 TKI ilegal di Malaysia dibantu TNI Angkatan Udara. Perlu diketahui, sebanyak kurang lebih 2,7 juta warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Adapun total buruh migran asal Tanah Air yang mengadu nasib di negeri orang hingga 2013 sebanyak 6,2 juta jiwa. Untuk selanjutnya, pemerintah akan melakukan pemulagan secara bertahap. 29. Pelayanan Penerbangan dan Bandara Pada masa 1 tahun kepemimpinan Jokowi terobosan besar pun terjadi di dunia penerbangan komersial Indonesia dimana selama ini sangat lemah aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Ini terobosan di dunia penerbangan komersil semasa 1 tahun pemerintahan Jokowi : – Membenahi peraturan terkait harga tiket pesawat Kebijakan tersebut diharapkan membuat maskapai lebih peduli terhadap aspek keselamatan penumpangnya. Selama ini, penerbangan dengan harga tiket murah seperti mengbaikan keselamatan penumpang. – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mewajibkan seluruh maskapai penerbangan untuk menyusun standar pelayanan penerbangan dan menginformasikan secara terbuka standar layanan yang menjadi hak bagi para pengguna jasanya tersebut. – Pengurusan izin terbang (flight approval) secara online – Sejak 1 Maret 2015, tak perlu lagi membayar airport tax saat melakukan check-in penerbangan di bandar udara. Sebab, airport tax (passenger service charge/ PSC) sudah masuk ke dalam komponen harga tiket yang dijual maskapai. – Sejak 1 Maret 2015 Loket pembelian tiket penerbangan dihapuskan di bandar udarakarena untuk mencegah calo tiket. 30. Penetapan Hari Santri Sebagai Hari Nasional Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada Kamis 15 Oktoer 2015. Penutup Masih banyak lagi hasil kerja Presiden Jokowi selama 1 tahun yang membuat capek tangan menulisnya. Contoh : beberapa bandara2 di Indonesia sedang dikerjakan pembangunan jalur Kreta Api menuju ke Bandara, Pelayanan perijinan dipermudah dan waktu yang singkat dan banyak lagi. Suatu prestasil kerja 1 tahun yang sungguh drastis dan mencengangkan yang tidak didapat dari presiden2 yang ada di dunia. Meskipin begitu saya tidak menutup kelemahan dalam pemerintahan Jokowi. Saya menilai, Pemerintahan Jokowi masih lemah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanganan sengeketa tanah masyarakat yang dirampas oleh perusahan perkebunan/pertambangan. Dalam kesempatan ini saya mengharapkan gebrakan Bapak Presiden Jokowi kedepan untuk: 1. Mencetak 1 juta Pengusaha Baru per tahun. 2. Membentuk Satgas Agraria menyelesaikan sengketana tanah rakyat .Jangan lupa pada reshufle menteri nanti untuk menganti Menteri Koperasi dan UKM yang miskin terobosan ! Selamat Pak Jokowi!! Ternyata, kami tidak sia-sia secara suka rela memperjuangkan bapak menjadi presiden untuk membawa harapan perubahan revolusioner di negeri ini. Teruslah kita bekerja !! Biarlah anjing menggonggong, Jokowi tetap berlalu bekerja. Semoga para haters tidak bertambah sakit jiwanya membaca prestasi kerja Presiden Jokowi ini. Aamiin *) Sumber Gambar Utama: (www.suaranews.com)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/aznil/30-prestasi-gila-presiden-jokowi-1-tahun_56259e3a109773f10b3673f0




Blog Stats

  • 2,957,731 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers