Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



11
Nov
17

Kenegarawanan : MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA

Logo GPA45
Advokasi Kejoangan45

MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA

MERDEKA !

Menimbang strategiknya *Seruan TOP – Tegakkan Orde Pancasila* [www.jakarta45.wordpress.com], serta. mencermati gelora aksi masyarakat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017 sebagai tradisi Sikap Bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 , maka sungguh diyakini bahwa generasi penerus Bangsa Indonesia seharusnya kelak dapat diharapkan mampu mantabkan/rawat kiprah *Nawa Pusaka Bangsa Indonesia* [2004] yang dikenali sebagai berikut :

1) Bendera Sang Saka Merah Putih (abad 7 M)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1350)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Indonesia Raya‎ (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) UUD 1945
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa Semangat Nilai2 45

Agar terjamin keutuhan NKRI berorientasikan *Strategi Ketahanan Bangsa Indonesia* (STRAHANSA) yaitu

(1) Kehidupan Keagamaan tidak rawan
(2) Kehidupan Ideologi tidak retak
(3) Kehidupan Politik tidak resah
(4) Kehidupan Ekonomi tidak ganas
(5) Kehidupan Sosial Budaya tidak pudar
(6) Kehidupan HanKamNas tidak lengah
(7) Kehidupan Ekologi tidak gersang

Jakarta, 10 Nopember 2017

‎Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

4 Pilar Kebangsaan + 2 Pusaka Indonesia = Indonesia Jaya

Empat Pilar Kebangsaan

Adalah menarik, ketika seseorang menyebut 4 pilar kebangsaan itu dengan urutan: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar, (3) Bhinneka Tunggal Eka, (4) Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, ada yang menyebut urutan 4 pilar kebangsaan itu: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar. (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, (4) Bhinneka Tunggal Eka.

Menarik juga untuk disimak, ketika seseorang tidak setuju, manakala Pancasila disebut sebagai pilar kebangsaan. Pancasila adalah dasar atau asas negara, kilahnya. Ia berargumentasi, kosakata pilar berbeda dengan kosakata dasar atau asas.

Kemudian, seseorang dengan enjoy menyebutkan 4 pilar kebangsaan. Sementara itu, ada juga yang enjoy menyebutkan 4 pilar berbangsa dan bernegara.

Secara populer, pengertian 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar berbangsa dan bernegara adalah (1) 4 pilar penyangga yang menjadi panutan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara; (2)4 pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini tidak memasuki polemik mengenai 4 pilar kebangsaan. Juga, tidak bermaksud merumuskan apakah pengertian 4 pilar kebangsaan seperti dikemukakan di atas sudah sempurna atau masih kurang sempurna.

Dua Pusaka Indonesia

Dalam kaitan rumusan 4 pilar kebangsaan ini, penulis merasakan masih ada 2 pusaka Indonesia─atau apa pun namanya─yang juga merupakan penyangga kebangsaan. Dua pusaka Indonesia sebagai pengobar semangat berbangsa dan bernegara. Dua pusaka Indonesia yang merupakan ketahanan mental bangsa Indonesia dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara.Dua pusaka Indonesia itu adalah Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah 2 pusaka Indonesia yang sarat dengan makna kejuangan dan kepahlawanan bangsa Indonesia. Dua pusaka ini memaknai kemenangan, kebanggaan, kemegahan, dan kejayaan negara Indonesia.

Sejarah panjang kehadiran Sang Saka Merah Putih di Bumi Pertiwi telah banyak ditulis oleh para ahli. Juga banyak kisah mengenai kehadiran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ciptaan Wage Rudolph Soepratman.

Sang Saka Merah Putih

Dimaklumi bersama, nenek moyang bangsa Indonesia, sejak l.k. 6000 tahun yang lalu, berkeyakinan, bahwa matahari yang berwarna kemerahan dan bulan yang berwarna keputihan merupakan lambang kehidupan manusia. Nenek moyang kita secara turun-menurun sangat menghormati warna merah dan warna putihsebagai penuntun perjalanan hidup sepanjang hayatnya.

Kerajaan atau kesultanan, misalnya, di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku pada umumnya menggunakan warna merah dan putih sebagai warna benderanya. Sebut saja misalnya, Patih Gajah Maja, Ken Arok, Si Singamangaraja IX-XII, Pangeran Diponegoro, Raja Bone menggunakan warna merah dan putih sebagai panji-panji perangnya.

Bagi manusia yang hidup, warna merah diibaratkan sebagai raga; warna putih adalah sebagai jiwa. Dalam kehidupan paripurna, raga dan jiwa saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Demikian juga dalam Bendera Indonesia. Secara khusus, warna merah dimaknai sebagai lambang keberanian, dan putih adalah lambang kesucian.Dalam Bendera Indonesia, warna merah dan warna putih saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Keduanya, tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Sang Saka Merah Putih adalah, sebagai (1) identitas dan jati diri bangsa, (2) kedaulatan Indonesia, dan (3) lambang tertinggi bangsa Indonesia.

Dalam Kongres Indonesia Muda, 28 Oktober 1928, dikibarkan bendera sang saka merah putih sebagai lambang kebangsaan Indonesia.

Pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dikibarkan sang saka merah putih sebagai lambang puncak kemenangan Rakyat Indonesia.

Dalam konteks Indonesia kekinian, warna merah dan putih seyogyanya lebih dimaknai sebagai lambang keberanian untuk melawan ketidak-adilan dan ketidak-benaran dalam segala aspeknya.

Setidaknya, ada 4 pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam konteks Indonesia kekinian.

Pertama. Beranikah diri kita melawan ketidak-jujuran yang sewaktu-waktu hadir menggoda diri kita sendiri?

Kedua. Beranikah diri kita bertekad memberantas korupsidalam segala bentuknyasampai ke akar-akarnya, dimulai dari diri kita sendiri? Terlebih, jika diri kita adalah anggota penegak hukum.

Ketiga. Dan tentu, beranikah diri kita, tidak sekedar melawan, tetapi mampu memenangi perlawanan neo-kolonialis, neo-imperialis, dan keserakahan kaum kapitalis?

Ke-empat. Sucikah, tuluskah, ikhlaskah diri kita untuk hidup secara damai antaranak bangsa ini? Hidup secara damai antaranak bangsa se-dunia? Hidup secara damai antarsuku, antaragama, antar-ras, antargolongan, dan antarbangsa?

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Suparman, pertama kali diperdengarkan di depan Kongres Indonesia Muda, 28 Oktober 1928. Lagu ini membakar semangat anak negeri berjuang melawan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selalu diperdengarkan pada saat berlangsung acara penting di semua lapisan masyarakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun diperdengarkan, ketika ada anak bangsa ini dapat merebut medali emas pada even internasional. Maka, air mata kita pun menetes, bercampur rasa haru, gembira, dan bangga.

Dalam konteks Indonesia kekinian, seyogyanya, lirik lagu pada bait terakhir … Indonesia Raya Merdeka Merdeka … lebih dimaknai merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Merdeka dari kebohongan dan ketidak-jujuran.

Dan setidaknya, dalam kondisi hiruk-pikuknya sosial-politik dewasa ini,satu himbauan yang perlu dikemukakan adalah, agar dalam diri kita tidak memaknai merdeka untuk merdeka menebar kedengkian. Merdeka untuk saling melancarkan fitnah. Meredka untuk saling berprasangka buruk, dan hanya mau menang sendiri. Jika himbauan ini berhasil ditanggapi secara positip, terutama oleh para elit partai politik dan para pengamat politik, atas ijin Tuhan Yang Maha Esa, akan memuluskan jalan Indonesia menuju Indonesia Raya.

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 Pusaka Indonesia, jika ditambahkan dengan 4 Pilar Kebangsaan akan menjadi kekuatan sempurna dalam berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Jaya. Semoga.

Jakarta, 5 Oktober 2013

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

Perjalanan budaya dan sejarah bangsa Indonesia sangatlah kaya dan beragam. Kekayaan ini tercermin dari keragaman peninggalan bersejarah yang salah satunya dalam bentuk bangunan gedung cagar budaya. Bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi pembentukan identitas bangsa, sehingga perlu dilestarikan.

Landasan Hukum :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

“bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

“Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan dilestarikan”

Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

KOTA PUSAKA adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat ketiga undang-undang tersebut. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD).

Di tahun 2015 juga, untuk melengkapi peraturan menteri tersebut dengan panduan yang lebih opersional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut pemilik bangunan cagar budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan pelindungan yang berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaraan yang berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa dibongkar.

P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang telah menetapkan Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Selain itu P3KP juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka. Sampai saat ini P3KP telah diikuti oleh 52 kota/kabupaten yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam melindungi kekayaan pusaka alam, budaya, dan saujana yang dimilikinya. Komitmen dan kepedulian tersebut dituangkan oleh Kabupaten/Kota dalam Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Kabupaten/Kota anggota P3KP secara bersama-sama berupaya mencari jalan dan langkah-langkah nyata dalam mendayaupayakan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai tinggi, baik di mata bangsa Indonesia sendiri maupun di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya.

info@kotapusaka.id

Tahapan 7

Tahapan 1

Commitment

Langkah awal adalah menetapkan Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) oleh Kepala Daerah yang terdiri atas SKPD terkait, komunitas pusaka, dan akademisi. Proposal menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengiku3 P3KP. Secara garis besar menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kota pusaka, gambaran potensi aset pusaka, dan pemetaan para pemangku kepen3ngan. Proposal yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota selanjutnya akan dinilai oleh Tim Independen dan diharapkan dapat menunjukkan potensi kota/kabupaten untuk menyelenggarakan program penataan dan pelestarian kota pusaka yang tercermin dalam kriteria pembobotan berikut:
Like
Tweet
+1

Tahapan 2

Commitment

Merupakan dokumen yang mendukung upaya penataan ruang, bangunan, dan lingkungan dalam mewujudkan kota pusaka berkelanjutan yang memiliki aset pusaka dengan nilai keunggulan dan signifikansi, terutama pada kawasan strategis sosial budaya yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. RAKP dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selanjutnya implementasi berbagai kebijakan dan strategi dalam RAKP diharapkan dapat dilakukan bersama-�-sama melalui kolaborasi lintas sektor baik di 3ngkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/ atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan 3dak mengikat.Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 3

Commitment

Wujud komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melestarikan aset-aset pusaka yang memiliki nilai keunggulan. Menggambarkan prinsip pelaksanaan P3KP yaitu sebagai program kolaboratif dan sinergis.

Tahapan 4

Commitment

Panduan rancang bangun kawasan pusaka untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan (urban design and development guidelines). RTBL memberi arahan kualitas wujud kawasan perencanaan ke dalam matra tiga dimensi menurut kaidah-kaidah perancangan arsitektural bangunan dan lingkungan

Tahapan 5

Commitment

Kegiatan perencanaan pembangunan suatu kawasan pusaka berupa penyusunan rencana kawasan dengan fungsi tertentu dilengkapi dengan Detil Engineering Drawing (DED) terhadap lokus prioritas yang tercantum dalam deliniasi kawasan penyusunan RAKP dan RTBL sebelumnya
Di dalam Perencanaan Teknis ini, salah satu yang harus dilakukan adalah Analisis Dampak Pusaka (Heritage Impact Assesment) yaitu Proses melakukan identifikasi, memprediksi, mengevaluasi serta mengkomunikasikan dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu aktifitas pembangunan atau rencana pembangunan terhadap nilai-nilai penting dari aset-aset pusaka yang dilestarikan baik berupa benda maupun takbenda, untuk kemudian diberikan rekomendasi bagaimana mencegah/meminimalisir dampak-dampak negatif tersebut

Tahapan 6

Commitment

Pembangunan infrastruktur oleh APBN melalui stimulan implementasi fisik kota pusaka dan APBD Kabupaten/Kota serta APBD Provinsi serta melalui P3KP, dilaksanakan dalam bentuk pembangungan fisik ruang publik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil pekerjaan P3KP berupa bangunan fisik yang telah terbangun selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme hibah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 7

Commitment

Pemerintah kabupaten/kota bersama segenap pemangku kepentingan mengembangkan kawasan-kawasan pusaka lainnya sesuai dengan kaidah pelestarian.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Bendera Pusaka
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ini adalah versi yang telah diperiksa dari halaman ini tampilkan/sembunyikan detail
Pengibaran pertama Bendera Pusaka

Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih adalah sebutan bagi bendera Indonesia yang pertama. Bendera Pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri presiden Soekarno. Bendera Pusaka pertama kali dinaikkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Walaupun seharusnya Bendera Pusaka disimpan di Monas, Bendera Pusaka masih disimpan di Istana Negara.

Sejarah

Bendera Pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati.[1] Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13, yang terdiri dari sembilan garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian.[2]

Bendera Pusaka pertama dinaikkan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta, setelah Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.[3] Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latief Hendraningrat. Setelah dinaikkan, lagu “Indonesia Raya” kemudian dinyanyikan secara bersama-sama.[2][4]

Pada tahun pertama Revolusi Nasional Indonesia, Bendera Pusaka dikibarkan siang dan malam. Setelah Belanda menguasai Jakarta pada 1946, Bendera Pusaka dibawa ke Yogyakarta dalam koper Soekarno. Ketika terjadi Operatie Kraai, Bendera Pusaka dipotong dua lalu diberikan kepada Husein Mutahar untuk diamankan. Mutahar diharuskan untuk “menjaga bendera dengan nyawa”. Walaupun kemudian ditangkap lalu melarikan diri dari tentara Belanda, Mutahar berhasil membawanya kembali ke Jakarta, menjahit kembali, dan memberikannya pada Soedjono. Soedjono lalu kemudian membawa benderanya ke Soekarno, yang berada dalam pengasingan di Bangka.[4]

Setelah perang berakhir, Bendera Pusaka selalu dinaikkan sekali di depan Istana Negara pada Hari Kemerdekaan.[1] Namun karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1968, bendera yang dinaikkan di Istana Negara adalah replika yang terbuat dari sutra.[5]
Arti dan simbolisme

Bendara Pusaka terdiri dari dua warna, merah di atas dan putih di bawah dengan ratio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian.[3] Namun, juga terdapat arti lain, salah satunya adalah merah melambangkan gula aren dan putih melambangkan nasi, keduanya adalah bahan yang penting dalam masakan Indonesia.[2]
Dampak sosial
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Paskibraka
Paskibraka di Aceh, ketika upacara bendera

Bendera Pusaka merupakan nama dari organisasi mahasiswa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, atau kependekan nya Paskibraka; bahasa Inggris: Bendera Pusaka Flag Hoisting Troop). Organisasi yang dibentuk oleh Husein Mutahar pada tahun 1968 ini, bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara bendera di tingkat lokal dan nasional serta fungsi internasional untuk Indonesia di luar negeri.[4]
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera Pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Walikota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Negara). Anggotanya berasal dari pelajar SLTA Sederajat kelas 1 ATAU 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus
Lambang

Lambang dari organisasi paskibraka adalah bunga teratai

Tiga helai daun yang tumbuh ke atas: artinya paskibra harus belajar, bekerja, dan berbakti
Tiga helai daun yang tumbuh mendatar/samping: artinya seorang pakibra harus aktif, disiplin, dan bergembira

Sejarah Paskibraka

Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946,

pada saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1 Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera Pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera Pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas.

Tetapi, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan lima orang pemuda (3 putra dan 2 putri) yang berasal dari berbagai daerah dan kebertulan sedang berada di Yogyakarta. Lima orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama.

Ketika Ibukota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera Pusaka. Pengibaran bendera Pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta.

Tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil presiden saat itu, Soekarno, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera Pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu:

Kelompok 17 / pengiring (pemandu),
Kelompok 8 / pembawa (inti),
Kelompok 45 / pengawal.

Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 (17-8-45). Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu/Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera Pusaka. Rencana semula, untuk kelompok 45 (pengawal) akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI (Generasi Muda ABRI) namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI (seperti RPKAD, PGT, marinir, dan Brimob) juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES) yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di Istana Negara Jakarta.

Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera Pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967.

Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan reproduksi Naskah Proklamasi oleh Suharto kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia. Bendera duplikat (yang terdiri dari 6 carik kain) mulai dikibarkan menggantikan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta, sedangkan Bendera Pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar/diturunkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera Pusaka adalah para remaja siswa SLTA se-tanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja.

Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih “Pasukan Pengerek Bendera Pusaka”. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaeman melontarkan suatu nama untuk Pengibar Bendera Pusaka dengan sebutan PASKIBRAKA. PAS berasal dari PASukan, KIB berasal dari KIBar mengandung pengertian pengibar, RA berarti bendeRA dan KA berarti Pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera Pusaka disebut Paskibraka.

Lirik Lagu Indonesia Pusaka – Lagu Wajib Nasional

Ciptaan : Ismail Marzuki

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap di puja-puja bangsa

Reff :
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya

Reff :
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi

Advertisements
08
Nov
17

Kepahlawanan : SERUAN TOP – TEGAKKAN ORDE PANCASILA‎

Garuda Pancasila

SERUAN TOP – TEGAKKAN ORDE PANCASILA‎

MERDEKA!

Dalam rangka turut memaknai sebaik-baiknya Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017, maka kami luncurkan‎ *SERUAN TOP* ini yang strategik bagi NKRI, menimbang bahwa Orde Reformasi kini menjelang berusia ke-20 tahun dan mengingat pula *POLITIK TRILOGI 17845 ORDE PANCASILA*‎

https://jakarta45.wordpress.com/2017/10/29/kenegarawanan-politik-trilogi-17845-orde-pancasila
‎Berikut memperhatikan pula bahwa Pancasila adalah inti daripada Pembukaan UUD 1945, sehingga Pancasila berkedudukan kuat, tetap dan tidak dapat diubah.‎ Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dan Tertib Hukum Republik Indonesia, dimana perumusan otentiknya termuat dalam Pembukaan yang telah pasti demi Kepastian Hukumnya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan substitusi esensial Pembukaan UUD 1945.‎ Pokok-pokok pikiran Pembukaan tidak lain adalah silasila Pancasila itu sendiri. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain ‎bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan‎ Negara Persatuan serta Negara yang berKedaulatan Rakyat berdasar atas Kerakyatan dan Permusyawaratan yang hendak mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

‎TOP ini diserukan dengan iktikad baik oleh *Penegak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* (PPKI 101117) dan *Kongres Patriot Indonesia* (KPI 281015) agar supaya dapat kiranya diusung bersama segenap *Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia*.

Jakarta, 7 Nopember 2017‎

Tetap MERDEKA!

*PPKI 101117* :
‎1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Daniel M Rosyid, 16) Bambang Ariyanto, 17) Victor Mailangkang, 18) Amran, 19) Herawati; 20) Azhar Rukminto, 21) Wahyu Raja Intan, 22) Arianto, 23) Ahmad Komarudin, 24) Cuk Conk Narasipati, 25) Duana Permadi

beserta‎ *KPI 281015* a.l. :
‎26) Peter J Manoppo, 27) Imam Soewono, 28) Dhia Prekasha Yoedha, 29) Zulfi Azwan, 30) John S Keban, 31) Moerjono, 32) Hari Setiawan, 33) Henky Soetanto, 34) Kresna D Abednego, 35) Zafir Pontoh, 36) Royono, 37) Arief Sofiyanto, 38) Bob Novandy, 39) Roy Wijaya, 40) Debrina Zulkarnaen, 41) Ruspadi, 42) Iqbal D Hutapea, 43) Rafeldi Rafflis Rauf, 44) Nanang RI Iskandar, 45) Soedarso Djojonegoro.

Publikator :
‎Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara pada Masa Orde Baru …
http://www.abdulmuizmz.com/penerapan-pancasila-sebagai-dasar-negara…
Translate this page
Sep 13, 2017 – Penerapan pancasila pada masa orde baru. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni; Orde baru berhasil mempertahankan …
Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru – SlideShare
https://www.slideshare.net/…/pancasila-pada-masa-orde-lama-dan-o…
Translate this page
Nov 11, 2016 – Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 1. ORDE LAMA Periode 1945- 1950. Periode 1950- 1959 Priode 1956- 1965 ORDE …
Pancasila di Masa Orde Baru oleh Andi Sulistyo – Kompasiana.com
https://www.kompasiana.com/…/pancasila-di-masa-orde-baru_55105d69a333117b39…
May 12, 2012 – Pancasila dalam Perspektif Orde BaruOrde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan …
Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila | Jakarta 45
https://jakarta45.wordpress.com/…/kenegarawanan-tegakkan-politi…
Translate this page
May 31, 2017 – Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila May 31, 2017 ilustrasi … yang bersifat massif pada era Orde Baru melalui penataran P4. Ketika era …
EKSPRESI HATI | Tegakkan Pancasila, NKRI Jaya
https://pormadi.wordpress.com/
Translate this page
Jun 21, 2017 – Tegakkan Pancasila, NKRI Jaya. … Top islam blogs award ….. SERUAN PASTORAL KWI MENYAMBUT PILKADA SERENTAK 2017. PILKADA …
AiMOS 2.0 – Similarity Analysis
https://aimos.ugm.ac.id/comparison/13038
Translate this page
Rumusan nilai-nilai Pancasila telah disepakati oleh para pendiri Republik … Nilai yang terkandung di dalam Pancasila terletak pada prespektif filsafat ….. Sejarah ekonomi politik pertimahan pada masa kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru. …… Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt :”(Dan) …
Comparisons – AiMOS UGM
https://aimos.ugm.ac.id/comparison/index?sort=-tester_id&page=21
Dengan demikian, Pancasila era Orde Lama adalah Pancasila yang ….. Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt: “(Dan) …… dalam peneggakannya harus benar-benar di tegakkan sesuai dengan peraturan dan …… terdapat kekuasaan top-down dimana sang kyai wajib hukumnya bagi santri

29
Oct
17

Kenegarawanan : Politik Trilogi 17845 Orde Pancasila

kartunama GP45

POLITIK TRILOGI 17845 ORDE PANCASILA

MERDEKA!

Bercermin Pertempuran Palagan Surabaya 28-30 Oktober 1945 memaksa 4000 pasukan Inggris Brigade49/Divisi23 dikomandoi BrigJen Mallaby mengibarkan Bendera Putih‎ kepada Laskar Pejoang Arek2 Surabaya dan TKR Tentara Keamanan Rakyat, maka Pertempuran Perang Asimetrik yang kini betlangsung di Indonesia layak *cease fire* juga pada tanggal 28-30 Oktober 2017 ini beralasan sbb :

*Menimbang* hadirnya rencana 2 (dua) aksi massa yang sama2 mengusung penegakan Pancasila 28 Oktober 2017

*Memperhatikan* Politik TRILOGI 17845 yakni

1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)

2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata

3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

guna pemantapan Masyarakat Adat Pancasila (MAPAN)

*Mengingat* Nawa Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 yaitu

Kami putra dan puteri Indonesia mengaku

1) bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia,

2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia,

3) berbahasa persatuan, bahasa Indonesia,

4) berideologi yang satu, Pancasila,

5) berkonstitusi yang satu, Undang Undang Dasar 1945,

6) bernegara yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

7) berbendera persatuan bangsa, Bendera Merah Putih.

8) berbudaya kebangsaan yang satu, Bhinneka Tunggal Ika

9) berketahanan hidup yang satu, keseimbangan lingkungan hidup nasional dan global.
*Mencermati* siklus 20 tahunan dinamika kebangsaan Indonesia seperti praktek sebagai berikut.

1908 Boedi Oetomo
1928 Sumpah Pemuda
1948 Ujian Ideologi
1968 Orla Tumbang lalu Orba
1978 Orba Dilawan
1998 Orba Tumbang
2018 *ORDE PANCASILA*‎ Bangkit

Oleh karena itulah menurut hemat *Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia* (PPKI 2017) kini tepat kiranya tonggak awal paradigma ORDE PANCASILA tergulirkan yang berbasis Politik TRILOGI 17845 diatas.

‎Semoga Advokasi Kejoangan45 ini manfaat hendaknya.

Jakarta, 27 Oktober 2017

Tetap MERDEKA!

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Kanzaniya: Pancasila Orde Lama, Baru, dan Reformasi
kanzaniya.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
3 Des 2014 – Dalam makalah ini kita akan membahas tentang pancasila Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi yang tentunya memiliki penerapan …
Sejarah Pancasila Masa Orde Baru dan Reformasi – Learn Is Easy
http://www.learniseasy.com › Sosial › Ideologi
Belajar itu mudah, kali ini dalam learniseasy.com akan dijelaskan, tentang sejarah pancasila dalam orde baru dan reformasi. Sesungguhnya, pelaksanaan …
Pancasila di Masa Orde Baru oleh Andi Sulistyo – Kompasiana.com
https://www.kompasiana.com/…/pancasila-di-masa-orde-baru_55105d69a333117b39…
12 Mei 2012 – Pancasila dalam Perspektif Orde BaruOrde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan …
Pancasila di Zaman Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi | Andrew …
http://www.academia.edu/…/Pancasila_di_Zaman_Orde_Lama_Orde_Baru_dan_Reformasi
Pancasila di Zaman Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Setelah Jepang terhimpit akibat kekalahannya pada Perang Dunia ke-2, kita tahu Jepang …
Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara pada Masa Orde Baru …
http://www.abdulmuizmz.com/penerapan-pancasila-sebagai-dasar-negara-pada-masa-orde-b…
13 Sep 2017 – Penerapan pancasila pada masa orde baru. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni; Orde baru berhasil mempertahankan …
PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA by Syafara Dwisunu on Prezi
https://prezi.com/wd8zlb8svyts/pancasila-pada-masa-orde-lama/
25 Sep 2016 – PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA Pada masa Orde lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi …
Pancasila Pada Masa Orde Baru by Sheila Meirizka on Prezi
https://prezi.com/oqtf3bi3bh24/pancasila-pada-masa-orde-baru/
20 Okt 2014 – Era orde baru merupakan era yang paling lama dan paling stabil dibandingkan era-era yang lain. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa …
Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru – SlideShare

11 Nov 2016 – Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 1. ORDE LAMA Periode 1945- 1950. Periode 1950- 1959 Priode 1956- 1965 ORDE …
Pancasila pada era orde baru – SlideShare

14 Mei 2015 – Pancasila Pada Era Orde Baru Nama Kelompok : • Riskiana Setya Adhani (14.0101.0056) • Dwi Renni Wahyu Pratiwi (14.0101.0087) …
Pelaksaan Pancasila Pada Masa Orde Baru – the power of the dream
ameliasrikartikaputri.blogspot.com/…/pelaksaan-pancasila-pada-masa-orde-baru.html
7 Sep 2013 – Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul …

Logo GPA45

sejarah kita: “Palagan” Surabaya 28–30 Oktober 1945
sejarahkita.blogspot.com/…/palagan-surabaya-2830-oktober-1945….
Translate this page
Oct 13, 2008 – Pertempuran 28-30 Oktober 1945 merupakan “palagan” yang sebenarnya, di mana pasukan … Pertempuran besar meletus pagi 29 Oktober.
pertempuran 28-30 oktober 1945 | Pesona Cagar Budaya Surabaya
https://pesonacagarbudayasurabaya.wordpress.com/…/pertempuran…
Translate this page
Nov 9, 2013 – Hal ini memicu meletusnya pertempuran 3 hari dari tanggal 28-29 oktober 1945 yang kemudian berlanjut ke peristiwa pertempuran 10 …
Peristiwa Surabaya, Medan Area, Ambarawa, dan Bandung Lautan …
tipsyoman.blogspot.com/…/peristiwa-surabaya-medan-area-ambara…
Translate this page
Jan 12, 2013 – Pada tanggal 29 Oktober 1945 Bung Karno beserta Jenderal D.C …. Sekutu mengulangi ultimatumnya pada tanggal 23 Maret 1945 yakni agar …
Perjanjian 29 Oktober 1945 | Dharma Nusantara Antasena
andriansyahthesurvivor.blogspot.com/…/perjanjian-29-oktober-19…
Translate this page
May 11, 2014 – Perjanjian 29 Oktober 1945. Tak banyak yang mengingat apa yang terjadi pada hari itu di Surabaya. Hari itu, untuk pertama kali suatu pihak …
Gagasan Nusantara: 28 Oktober 1945: Pertempuran Heroik di Surabaya
batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/renungan-28-oktober.html
Translate this page
Feb 20, 2006 – Mengenang 28 Oktober 1928 dan 28 Oktober 1945 … I yang diselenggarakan di Surakarta (Solo) pada 29 Desember 1930 – 2 Januari 1931.
Pengetahuan pelajar: Perjuangan mempertahankan kemerdekaan …
suarauangsly.blogspot.com/…/perjuangan-mempertahankan-kemer…
Translate this page
Sep 17, 2012 – Soekarno-Hatta dan Amir Syahfudin tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. insiden yang terjadi di gedung Internasional yang …
Pertempuran di Surabaya – Yandra
yandra.web.id/index.php?proses=view&page=76
Translate this page
Aug 20, 2008 – Pada tanggal 29 Oktober 1945 para pemuda dapat merebut objek-objek penting di Surabaya. Mereka kemudian meminta bantuan para …
Pertempuran Surabaya 10 November 1945 – Wawasan Sejarah
wawasansejarah.com › Indonesian History
Translate this page
Nov 7, 2016 – Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 dari Divisi 23 Sekutu yang … 28-29 Oktober, Inggris mencatat 18 perwira dan 374 serdadu tewas, …
Wahyu Ashari: Perjuangan memperpertahankan Kemerdekaan
wahyuashari.blogspot.com/…/perjuangan-memperpertahankan.htm…
Translate this page
Jun 16, 2011 – Hatta pada tanggal 29 Oktober 1945 datang ke Surabaya. Mereka tiba pukul 11.30 WIB yang disertai pula oleh Menteri Penerangan Amir …
di surabaya pada tanggal 29 oktober 1945 terjadi perundingan antara …
https://brainly.co.id › Sekolah Dasar › Sejarah
Translate this page
di surabaya pada tanggal 29 oktober 1945 terjadi perundingan antara presiden soekarno dengan….dan…. – 122691.

18
Oct
17

SISTEKNAS INFRASTRUKTUR INDONESIA

kartunama GP45
Advokasi Kejoangan45

Kepada Yth Pengurus ASTISI, Asosiasi Sarjana Teknik & Insinyur Sipil Indonesia, d/a UnTar Jurusan Teknik Sipil, Kampus I Gedung L Lantai-5, Jl LetJen S Parman No 1, Jakarta 11440

‎Perihal : SISTEKNAS INFRASTRUKTUR ‎INDONESIA

‎Sistim Informasi Teknologi Nasional Infrastruktur atau SISTEKNAS INFRASTRUKTUR menjadi kebutuhan primer bagi gerakan POLITIK PEMBANGUNAN KARAKTER INFRASTRUKTUR 17845

https://jakarta45.wordpress.com/2017/10/05/politik-pembangunan-karakter-infrastruktur-17845/‎

Mempertimbangkan Berita Kamis 17 Aug 2017, Menteri PUPR : Masyarakat Tuntut Pembangunan Infrastruktur Lebih Cepat [Eduardo Simorangkir – detikFinance]
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3603534/menteri-pupr-masyarakat-tuntut-pembangunan-infrastruktur-lebih-cepat‎

‎Mengingat Karakter Pembangunan Jokowi‎ 16/08/2017 ‎Oleh: Darmawan Prasodjo ‎
http://ksp.go.id/karakter-pembangunan-jokowi/index.html‎

Memperhatikan Pembangunan Infrastruktur Pacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
27 Agustus 2017‎, 22:30 WIB
Oleh : Hadijah Alaydrus

http://finansial.bisnis.com/read/20170827/9/684650/pembangunan-infrastruktur-pacu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia‎

Menyimak‎ Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Lambat!‎ ant, Jurnalis · Jum’at 25 Agustus 2017,

https://economy.okezone.com/read/2017/08/25/320/1763154/menteri-bambang-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-lambat‎

Jakarta, 17 Oktober 2017

InfraWatch Indonesia,

Pandji R Hadinoto
(ITB 3268029)
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
eMail : jakarta17845@gmail.com

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertinggal
Reporter: Tempo.co
Editor: Ali Akhmad Noor Hidayat tnr
Selasa, 25 Juli 2017 14:16 WIB

Read more at https://bisnis.tempo.co/read/894265/sri-mulyani-ungkap-penyebab-infrastruktur-indonesia-tertinggal#FCIJRwRz6QbqV4Z5.99

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dibanding negara-negara lain. “Bukan kita sengaja, tapi banyak presiden di masa lalu yang juga mengalami kesulitan,” ujarnya dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Sri Mulyani mengatakan kesulitan itu di antaranya ketika harus menghadapi krisis ekonomi Asia pada 1998-1999, sehingga Indonesia mengalami tingkat utang yang sangat besar untuk membangun kembali berbagai layanan sosial setelah krisis yang terjadi.

Baca:
Menteri Luhut Klaim Utang Pemerintah Jokowi Jauh Lebih Baik
Sepanjang Tahun Ini, Segini Utang Pemerintah

Kemudian, pemerintah harus melakukan stabilisasi negara dan mengembalikan kepercayaan, juga mengurangi tingkat utang, dengan memastikan lembaga keuangan negara sehat dan kuat. “Presiden Jokowi memimpin dan kita lihat Indonesia lebih stabil, rasio utang dan PDB stabil walaupun belum cukup baik,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan dan mengejar ketertinggalan pembangunan selama 18 tahun terakhir. Hal itu, kata dia, tidak mudah karena isu keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara harus dijaga. “Sangat penting bagi kita melibatkan sektor swasta dan bagaimana World Bank siap membantu.”

Secara khusus, Sri Mulyani meminta Presiden World Bank Group Jim Yong Kim mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, serta memastikan pendanaannya tak selalu bergantung pada anggaran pemerintah. “Bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang anggaran yang terbatas tapi bisa melibatkan skema sektor pendanaan yang bisa menarik swasta lebih banyak.”

Sri Mulyani menambahkan, untuk menarik investor juga dibutuhkan skema dan struktur pendanaan yang lebih kreatif. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 245 proyek strategis nasional yang sedang direncanakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Saya undang BUMN yang sudah siap terlibat, saya juga tantang swasta, jangan banyak mengeluh dan datang kepada kami,” ucapnya.

image: https://video.unrulymedia.com/native/in-art-close-icon-128×128.png

–– ADVERTISEMENT ––

image: https://video.unrulymedia.com/native/opt-out-icon2.png

Menurut dia, ada ruang yang sangat besar untuk bekerja sama dengan pemerintah, yaitu mencapai US$ 200 miliar investasi yang disediakan untuk BUMN dan swasta. Sri Mulyani menyatakan komitmennya meningkatkan mobilisasi sumber daya pendanaan.

GHOIDA RAHMAH

Read more at https://bisnis.tempo.co/read/894265/sri-mulyani-ungkap-penyebab-infrastruktur-indonesia-tertinggal#FCIJRwRz6QbqV4Z5.99

Ada ‘ketergesa-gesaan’ dalam proyek infrastruktur Indonesia – BBC.com
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39339358
22 Mar 2017 – Dua proyek kereta mandek di tengah jalan karena kesulitan dana dan pengamat menilai ada ketergesa-gesaan dalam mewujudkan proyek …
Jepang Bantu Pembangunan Tujuh Infrastruktur Indonesia – Republika
http://www.republika.co.id › Ekonomi › Makro
5 Sep 2017 – REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pembangunan tujuh proyek infrastruktur. Ketujuh proyek ini …
Bangun Infrastruktur, Indonesia Pilih Jepang atau China? Ini Jawaban …
https://economy.okezone.com/…/bangun-infrastruktur-indonesia-pilih-jepang-atau-ch…
19 Sep 2017 – Gencarnya proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia turut menjadi perhatian dari dunia internasional – Sektor Riil – okezone economy.
Jokowi: Ada yang Tak Percaya Pembangunan Infrastruktur Sudah Jalan
nasional.kompas.com › News › Nasional
4 Sep 2017 – Nasional. “Agak Mimpi Indonesia Punya Pemimpin Konsen… Nasional … Istana Bantah Jokowi Paksakan Proyek Infrastruktur… Nasional.

About 2,250,000 results (0.54 seconds)
Search Results
Berita Harian Pembangunan Infrastruktur – Kumpulan Berita …
http://www.liputan6.com/tag/pembangunan-infrastruktur
Translate this page
Berita tag Pembangunan Infrastruktur – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyinggung soal ketertinggalan kawasan Indonesia timur dalam hal …
Pembangunan Infrastruktur | Presiden Republik Indonesia
http://www.presidenri.go.id/infrastruktur.html
Translate this page
Presiden Jokowi sejak awal bulan puasa sudah mewanti-wanti tentang kelancaran mudik lebaran 2017. “Saya menginginkan segera masuk ke persiapan Idul …
Jokowi: Ada yang Tak Percaya Pembangunan Infrastruktur Sudah Jalan
nasional.kompas.com › News › Nasional
Translate this page
Sep 4, 2017 – JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai …
Infrastruktur : Okezone Economy
https://economy.okezone.com/topic/1407/infrastruktur
Translate this page
infrastruktur di okezone.com economy. … Sri Sultan HB X akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata. 12 Okt 2017. SEKTOR RIIL …
SINDOnews | Kumpulan Berita Infrastruktur Terbaru
https://ekbis.sindonews.com/topic/329/infrastruktur
Translate this page
Menteri PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur era Jokowi bukan bertujuan mewah-mewahan tapi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari …
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia – KPPIP
https://kppip.go.id/…/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-d…
Translate this page
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan …
Images for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
More images for pembangunan infrastruktur
Report images
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Jokowi Ingin Swasta Lebih …
industri.bisnis.com › Industri › Infrastruktur
Translate this page
Sep 10, 2017 – Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran pemenang lomba foto pembangunan infrastruktur di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (27/8) …
Segudang Prestasi Pembangunan Infrastruktur Di Era SBY – Rmol
http://www.rmol.co/…/Segudang-Prestasi-Pembangunan-Infrastruktur-Di…
Translate this page
Sep 22, 2017 – Segudang Prestasi Pembangunan Infrastruktur Di Era SBY. Susilo Bambang Yudhoyono/RM. SUSILO Bambang Yudhoyono adalah Presiden …
Tag PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – Kumpulan Berita … – Viva
http://www.viva.co.id/tag/Pembangunan-infrastruktur
Translate this page
Berita pembangunan infrastruktur Terkini – China Bantu RI Penuhi Kebutuhan Investasi Infrastruktur.

05
Oct
17

Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845

bela-pancasila-300x350

Advokasi Kejoangan45

POLITIK PEMBANGUNAN KARAKTER INFRASTRUKTUR 17845

Salam MERDEKA!,

Terinspirasi karakter kepatriotan gelaran HUT Ke-72 TNI
5 Oktober 2017 berdampingan dengan beberapa jejak heroisme berbangsa Indonesia‎ lain saat Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, sehingga wajarlah sekiranya beranjak bulan Oktober 2017 ini dilakukan juga langkah2 reheroisme subsektoral misal di ranah kiprah Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang berkarakter unjuk Bela Negara Indonesia 17845 berdasar upaya pembudayaan modalitas kearifan lokal seperti
‎1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)
‎2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata
‎3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

Dan bercermin kepada Diskusi Besar Solidaritas Teknologi Pembangunan‎ Abad 21, 1973 di Gedung PIAI Jl Dipati Ukur, Bandung oleh Senatores Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ITB tentang prakarsa2 Teknologi Madya, Tepat Guna, Terapan‎ dan sejenisnya.

Serta berkenyataan bahwa proyek Infrastruktur kini “mostly in-demand” bagi Politik Pembangunan Ekonomi Nasional sebagaimana ‎diulas Investor Daily, Macro Economics, 2 Oktober 2017 bahwa Peringkat Daya Saing RI Berpotensi Masuk 30 Besar. Tahun depan peringkat daya saing Indonesia versi World Economics Forum WEF dapat berada dibawah 30 jika negeri ini konsisten menggenjot pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, membenahi birokrasi, mengefisienkan proses peridzinan dan memastikan berjalannya paket2 kebijakan ekonomi

Apalagi berorientasi kepada proyeksi nasional 2030 sbb :
‎1) Indonesia berperingkat Ekonomi Dunia ke-5, dengan catatan berpeluang jadi peringkat ke-4 Ekonomi Dunia pada tahun 2050 [Price Water House 2017]
‎2) Indonesia terpapar Bonus Demografi

Maka sungguh bijaksana bila Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur terutama berbasis sumber daya kemampuan 285 lembaga2 pendidikan Teknik Sipil di Indonesia dapat turut serta membangun kebersamaan membina jejaring sistim informasi teknologi infrastruktur tepat guna berikut kemampuan lokal Sumber Daya Manusia Ilmu PengetahuanTeknik Sipil Jasa Konstruksi.

Prakarsa ini sebenarnya seiring saja dengan logika bahwa Politik Pembangunan Infrastruktur mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional berdasarkan subsektoral kompetensi sistim informasi yang cakupi misalnya
1) Peraturan Bangunan Indonesia
2) Bangunan Perhubungan Laut‎, Udara, Darat,
3) Bangunan Industri & Jasa Konstruksi
4) Bangunan Air‎, Jalan & Jembatan, Perumahan
5 ) Bangunan Industri Manufaktur dan Proses
‎6) Bangunan Utilitas
7) Bangunan Fasilitas Pariwisata
8) Bangunan Fasilitas Pendidikan
9) Bangunan Fasilitas Kesehatan
10) Bangunan Fasilitas2 Umum dan Sosial
11) Bangunan Fasilitas Pertahanan
‎12) Bangunan Gedung Bertingkat Banyak

Diharapkan Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845 melalui platform pembentukan sistim jaringan informasi teknologi pembangunan infrastruktur ini dapat disambut baik oleh segenap Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur dan dapat serta merta komplementer misalnya dengan tupoksi daripada Pusat Pembangunan Infrastruktur ITB, BaLitBang PUPR dan pelaku2 Jasa Konstruksi lain, sehingga manfaatnya kelak dapat ikut mendinamika penyelenggaraan proyek2 Infrastruktur menuju Indonesia Berjaya 2045 yad..

Lebih daripada itu, kiranya prakarsa ini dapat juga ikut memeriahkan peringatan 100 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik Sipil di Indonesia pada 2020 yang akan datang.

Salam Tetap MERDEKA!

Jakarta, 5 Oktober 2017

InfraWatch Indonesia,

Pandji R Hadinoto (ITB 3268029)
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
eMail : jakarta17845@gmail.com

Logo GPA45

Karakter Pembangunan Jokowi
16/08/2017

Oleh: Darmawan Prasodjo *)
Esok hari, bangsa Indonesia akan menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan RI. Slogan ”Indonesia Kerja Bersama” yang tertera di logo HUT Kemerdekaan RI saat ini menunjukkan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan melanjutkan perjuangan menjadi bangsa yang terhormat.

Dengan segala keterbatasannya, berbekal karakter pantang menyerah, kerja ulet, rela berkorban, dan gotong royong, serta dengan rahmat Tuhan YME, para pejuang pendahulu kita mampu membawa Indonesia ke jajaran bangsa-bangsa merdeka di dunia. Jika dicermati dan direnungkan bersama, karakter pejuang inilah yang melandasi Presiden Jokowi dalam memimpin jalannya roda pembangunan demi mengisi kemerdekaan negara ini.

Bagi Jokowi, sebenarnya terbuka pilihan mudah dan cepat tanpa harus berpikir dan bekerja keras dalam menjalankan roda pembangunan, yakni membuat rakyat sekadar tersenyum sesaat. Caranya: menebarkan program-program pemerintah berbasis subsidi masif sehingga akan dipersepsikan baik hati dan seakan mengerti kemauan rakyat. Namun, Presiden sadar bukan jalan tersebut yang harus ditempuh. Presiden Jokowi mengambil langkah sebaliknya. Jalan terjal, keras, dan tidak populis menjadi pilihan. Menurut dia, Indonesia harus melakukan lompatan besar dan kontinu sembari terus menjaga momentum capaian.

Cerminannya terlihat pada kebijakan pembangunan yang diambil, seperti merealokasi anggaran dari yang semula berbasis konsumtif dan subsidi masif menjadi berbasis produktivitas dan subsidi tepat sasaran. Langkah mendasar tersebut menjadikan ruang fiskal negara lebih baik, sekaligus secara bertahap mengantarkan asas keadilan; hanya rakyat yang berhaklah yang bisa mendapatkan subsidi finansial dari pemerintah. Pilihan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk mengambil jalan terjal yang penuh tantangan saat ini jadi topik yang menarik di tengah masyarakat. Bagi pihak yang melihat dari sudut pandang jangka pendek dan terbiasa dengan the easy way, kebijakan Presiden mungkin bisa dinilai kurang memihak rakyat. Namun, bagi pihak-pihak yang memahami karakter bangsa dan dapat melihat secara jernih, pasti menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden merupakan langkah berani dan cerdas, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Ada yang mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digiatkan pemerintah tidak menjadikan rakyat jadi lebih sejahtera, rakyat tetap saja miskin. Pandangan ini muncul saat kita menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Perlu dipahami, semangat pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri, ruang dan skala ekonomi Indonesia akan meningkat berkali-kali lipat. Ruang-ruang baru yang tercipta inilah yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, yang dampaknya secara langsung akan dapat dinikmati dan dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri.

Menikmati berkah infrastruktur
Pernahkah kita bayangkan betapa berat perjuangan yang harus dilalui oleh guru di pedalaman Papua sebelum terbangunnya Jalan Trans-Papua? Ibu Jhuliet Zuliarti, salah satu pengajar di SD Inpres Mbua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, harus membayar Rp 15 juta (hampir lima kali dari gaji pokoknya) dari tempat tinggalnya di Wamena untuk menuju tempat mengajar. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalan darat dan beliau harus menggunakan pesawat terbang angkut, yang menyisakan kapasitas untuk dua penumpang.

Namun, dengan adanya Jalan Trans-Papua yang dibangun dengan kerja keras Kementerian PUPR dan TNI dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, membelah bukit dan menembus belantara Papua, Ibu Jhuliet Zuliarti dapat merasakan manfaatnya. Biaya transportasi turun jadi Rp 1 juta dengan kendaraan roda empat. Jalan Trans-Papua saat ini baru selesai sebagian, bayangkan jika pembangunan Jalan Trans-Papua selesai seluruhnya. Seluruh wilayah Papua terhubung, harga transportasi jadi murah, harga bahan pokok turun dan kebijakan ”BBM Satu Harga” berjalan lancar dan berkesinambungan. Semua hal tersebut akan menjadi efek lanjutan yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat Papua. Imajinasi kita jadi lebih hidup lagi ketika menyaksikan betapa luar biasa dampaknya bagi rakyat di Sumatera Utara ketika Bandara Silangit direvitalisasi oleh pemerintah. Dengan memperpanjang landasan dan memperluas terminal hingga nanti bisa didarati pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320, dampaknya kini sudah dapat dirasakan. Jumlah penumpang meningkat dari 17.000 selama 2015 menjadi 100.000 selama 2016, dan diproyeksikan jadi 200.000 penumpang pada 2017.

Selanjutnya, untuk menggairahkan bisnis dan menarik wisatawan mancanegara, penerbangan langsung dari Malaysia, Singapura, dan Thailand ke Bandara Silangit segera dibuka. Selain itu, saat ini akses jalan menuju destinasi pariwisata Danau Toba sedang dibangun.

Di bagian selatan republik ini, kita melihat wajah-wajah anak muda di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya lebih banyak menganggur menjadi lebih banyak tersenyum karena bisa meningkatkan produktivitas dengan jadi bagian dalam geliat ekonomi yang sedang bertumbuh. Kebijakan Presiden untuk merevitalisasi Bandara Komodo Labuan Bajo dan membuka penerbangan langsung Jakarta-Labuan Bajo telah meningkatkan kunjungan wisatawan yang masuk melalui bandara tersebut. Pemerintah menargetkan 100.000 wisatawan pada 2017, dua kali lipat dibandingkan 2014. Hal ini telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pada sisi yang lain, di Pulau Jawa, tradisi mudik setiap Lebaran selalu jadi momok bagi pemudik dan pemerintah karena kemacetan dan kecelakaan terus terjadi secara menahun. Realitas tahun ini menunjukkan tradisi tersebut berubah: lebih lancar dan tertib karena Tol Trans-Jawa sampai Batang sudah bisa digunakan secara fungsional. Angka kecelakaan turun drastis. Diharapkan dengan penyelesaian Tol Trans-Jawa hingga Solo, tahun depan akan membuat kemacetan lalu lintas saat mudik Lebaran jadi sejarah masa lalu. Kepala anak bangsa di daerah terluar saat ini bisa tegak, terhormat, dan bangga ketika harus berinteraksi dengan warga negara lain. Pembangunan perbatasan, yang selama ini dilihat sebagai beban pembangunan, diubah oleh Jokowi sebagai investasi untuk menumbuhkan ruang-ruang kegiatan ekonomi baru. Kondisi inilah yang sedang dirasakan oleh warga perbatasan di Kalimantan, Maluku Utara, NTT, dan Papua. Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli, dan Wayabula di Maluku Utara, serta pembangunan jalan sepanjang 1.900 kilometer dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara meningkatkan konektivitas dan memperlancar alur logistik ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dampak positif sudah mulai terlihat. Arus manusia yang mewarnai kehidupan ekonomi di daerah perbatasan tidak lagi mengalir ke luar negara, tapi masuk ke dalam negeri. Di sini sangat terasa bahwa negara hadir.

Apa yang diuraikan di atas hanya sebagian kecil dari ratusan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia yang saat ini terus berlangsung. Pembangunan pembangkit listrik 35 GW, didukung proyek transmisi dan distribusi, akan memastikan istilah byarpet tidak lagi familiar di telinga anak-anak di sejumlah daerah. Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Maluku yang didukung penyediaan kapal terjadwal lewat program Tol Laut akan menggerakkan lagi perekonomian maritim di Maluku. Tak ketinggalan, penyelesaian 69 bendungan di seluruh Indonesia hingga tahun 2019 yang didukung jalur irigasinya akan mengembalikan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat pangan.

Berkah infrastruktur yang dibangun, meski masih dalam penyelesaian, telah dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat. Tantangan yang menjadi masalah utama dalam mengatasi kemiskinan, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi, segera dapat diatasi. Pergerakan logistik kian mudah dan murah. Ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru mulai tercipta sehingga bisa membuka kesempatan kerja lebih luas.

Terus berjuang membangun negeri
Jalan terjal dan mendaki yang diambil Jokowi adalah manifestasi dari karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Memang langkah ini merupakan cara yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

Tentu banyak tantangan yang mengadang. Presiden tahu persis kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas, perlu realokasi, pemfokusan, serta kreativitas dalam belanja pemerintah. Ada hambatan regulasi ataupun ego sektoral antarkementerian/lembaga. Ada kebiasaan buruk yang dipandang sebagai sesuatu yang biasa seperti pungutan liar. Ada medan-medan berat untuk ditembus secara geografis dan kondisi alam. Dengan semangat kebersamaan, sebagaimana pesan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, Presiden bersama segenap elemen bangsa menunjukkan semangat berkobar pantang menyerah, keteguhan hati dan ketulusan jiwa untuk menghadapi dan menyelesaikan seluruh tantangan tersebut. Bagi Presiden, beragam kebijakan yang diambil bukan tentang dirinya, bukan untuk jangka pendek, bukan pula untuk Pilpres 2019. Kebijakan itu untuk bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan secara sistematis dan berkelanjutan.

*) Tulisan ini dimuat di rubrik Opini Harian Kompas, Rabu, 16 Agustus 2017. Penulis adalah Deputi I Bidang Infrastruktur dan Energi Kantor Staf Presiden

29
Sep
17

Kenegarawanan : 7 Kata Semangat Penyelenggara Negara

Logo GPA45

Advokasi Joang45

7 KATA SEMANGAT PENYELENGARA NEGARA

Kepada Yth Penyelenggara Negara Trias Politika Indonesia

Situasi dan kondisi luar biasa penyelenggaraan negara akibat ketiadaan aturan yang ada sehingga dapat berdampak buruk seperti fluktuatif, kontraktif, distortif, konfrontatif, konta produktif, seharusnya dapat terlebih dahulu diantisipasi berdasar amanat Penjelasan UUD 1945 yaitu 7 (tujuh) kata SEMANGAT sepanjang kebijakan taktis yang terbentuk dimaksud senantiasa :

A) berkerangka amanat Pembukaan UUD 1945.

B) berkarakter kearifan lokal Indonesia 17845 yaitu

1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)

2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata

3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

‎guna tindak pemberdayaan perkuatan mental dan moral Masyarakat Adat Pancasila (MAPAN) yang tangguh.

C) berproyeksi perbaikan bagi 17 (tujuh belas) Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia yakni

1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio) Indonesia,

https://nusantara.news/icor-memburuk-tanda-investasi-tak-efisien/

2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia),

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/30/141541126/posisi.daya.saing.indonesia.turun

3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia),

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/

4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) ,

https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html

5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia),

https://www.indopress.id/article/serbaserbi/rapor-merah-indeks-kebahagiaan-indonesia [3 Agustus 2017]

6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia)

https://www.ugm.ac.id/id/berita/12766-ketahanan.nasional.indonesia.mengalami.penurunan

Termasuk perbaikan indeks Kerapuhan Indonesia yang kini di urutan ke-86 dari 178 negara per survei The Fund for Peace.

7) GRI (Gini Ratio‎ Indonesia)

https://ekbis.sindonews.com/read/1221437/33/indeks-gini-ratio-ri-maret-2017-capai-0393-1500290135

8) IPLI (Indeks Performa Logistik Indonesia),

https://m.tempo.co/read/news/2016/10/19/087813447/indeks-performa-logistik-indonesia-masih-tertinggal

9) IPII (Indeks Pembangunan Infrastruktur Indonesia),

http://halloapakabar.com/indonesia-dan-filipina-indeks-kualitas-infrastrukturnya-terendah

http://properti.kompas.com/read/2016/05/11/121910621/Infrastruktur.Indonesia.Masih.di.Posisi.82.Dunia.‎

10) IKwI (Indeks Kewirausahaan Indonesia),

http://analisis.kontan.co.id/news/interpretasi-indeks-kewirausahaan-global-1?page=2

11) IInI (Indeks Inovasi Indonesia),

http://kabar24.bisnis.com/read/20160823/79/577631/peringkat-inovasi-global-inilah-posisi-indonesia-dan-25-negara-paling-inovatif-2016-versi-wipo

12) IPPI (Indeks Pelayanan Publik Indonesia),

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/27/195726626/ombudsman.pelayanan.publik.belum.baik

13) IDI (Indeks Demokrasi Indonesia),

https://news.detik.com/berita/3268224/indeks-demokrasi-indonesia-menurun

http://www.beritasatu.com/politik/377809-bps-indeks-demokrasi-indonesia-7282.html

14) PIKI (Performa Indeks Konstruksi Indonesia),

http://id.beritasatu.com/marketandcorporatenews/performa-indeks-konstruksi-lampaui-ihsg/158243

15) IHPBBB (Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan,

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1458

16) IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar),

https://www.merdeka.com/uang/hingga-juli-2017-indeks-harga-grosir-non-migas-terus-merosot.html

17) IKBI (Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia)

http://bisnis.rakyatku.com/read/38970/2017/02/17/indonesia-kini-di-peringkat-91-dalam-kemudahan-berusaha
Oleh karenan itu, Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia [PPKI 2017] berpendapat bahwa pembenahan strukturalis strategik adalah kini mutlak dilakukan yaitu reaktivasi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 yang memang sejatinya Pro Pancasila [BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959] disertai adendum2 yang diperlukan dan serta merta deaktivasi Konstitusi Reformasi UUD 1999-2002 yang sejatinya Non Pro Pancasila itu [LNRI No 11-14/2006 per http://ngada.org/ln/2006 yang terunggah tahun 2010].

Jakarta, 27 September 2017

PPKI 2017,

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Sekitar 287.000 hasil (0,44 detik)
Hasil Telusur
John F Kennedy: Jangan Tanyakan Apa yang Negara Buat, Tapi …
http://www.kompasiana.com/…/john-f-kennedy-jangan-tanyakan-apa-yang-negara-buat-tap…
28 Mei 2010 15:38 Diperbarui: 26 Juni 2015 15:54 53743 0 7 … John F Kennedy, kita bermenung kata-katanya dalam pidato inaugurasinya sebagai presiden … kita pada Negara, kita boleh jujur mengutak-atik semangat pidato John F Kennedy. … penyelenggara Negara (dan penegak hukum) serta individu warga negara …
Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet
sinarharapan.net › Opini › Surat untuk Redaksi
Seperti diamanatkan oleh *Politik Pranata 7 Kepemimpinan Pancasila [Penegak …. penyelenggaraan negara bangsa terbekali 7 (tujuh) kata SEMANGAT per …
Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia | CorongIndonesia
http://www.corongindonesia.com/2014/02/politik-kepemimpinan-pancasila-indonesia.html
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan …
Kenegarawanan : Politik Ketahanan Pancasila Indonesia | Jakarta 45
https://jakarta45.wordpress.com/…/kenegarawanan-politik-ketahanan-pancasila-indon…
12 Apr 2017 – Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 … Indonesia per *7 kata SEMANGAT Penjelasan UUD 1945* dengan …. Bahwa sungguh mulia sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa terbekali 7 (tujuh) kata …
Petisi : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia | Jakarta 45
https://jakarta45.wordpress.com/…/petisi-politik-kepemimpinan-pancasila-indonesia/
4 Feb 2017 – Ketujuh, sungguh mulia sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa terbekali 7 (tujuh) kata semangat perpenjelasan UUD 45 …
MK Gelar Seminar Motivasi dan Budaya Kerja – Mahkamah Konstitusi RI
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13965
7 Sep 2017 – Workshop yang berlangsung sejak 7 – 9 September tersebut di … Selain itu, Anwar memaparkan praktik korupsi para penyelenggara negara …
Saksi Ahli: Panitera Pengganti Bukan Penyelenggara Negara – News …
news.liputan6.com › News › Peristiwa
23 Agt 2016 – Kakak kandung Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah Tersenyum saat berjalan masuk kedalam gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/7). Samsul …
PENJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA …
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.htm
Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin …
Sekretariat Negara Republik Indonesia – Sistem Penyelenggaraan …
https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=197
Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945, PDF, Cetak … mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Presiden (pasal 7). … dan hal-hal yang rinci diserahkan pada semangat para penyelenggara negara, ….. Dengan penambahan kata “mengubah dan” berarti MPR dapat mengubah …
OTT PT PAL, KPK: Indikasi Penerimaan Hadiah ke Penyelenggara …
https://news.detik.com/…/ott-pt-pal-kpk-indikasi-penerimaan-hadiah-ke-penyelenggar…
30 Mar 2017 – Ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan …

17
Sep
17

Kenegarawanan : Politik Penegakan Kemerdekaan Indonesia

Politik Penegakan Kemerdekaan Indonesia

September 17, 2017

foto-pandji-rh-28okt2008

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Diyakini bahwa peristiwa bersejarah rapat raksasa Ikada di Jakarta tanggal 19 September 1945 silam merupakan bentuk bagaimana heroisme para pemuda dan masyarakat Jakarta kala itu dalam mengemban sikap berpolitik untuk penegakan kemerdekaan Indonesia. Sekarang dikenal sebagai Tugu Proklamasi.

Price Water House memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbaik kelima dunia pada 2030 dan keempat pada 2050. Ini Dengan catatan dampak dari bonus demografi menjelang 100 tahun Proklamasi Indonesia Merdeka di tahun 2045 yang akan datang, maka tidak berkelebihan saatnyalah bebenah diri secara struktur.

Pembenahan strategi struktur menurut Ketua Ketua Dewean Harian Daerah 45 Jakarta, Pandji R Hadinoto merupakan reaktivasi konstitusi proklamasi UUD 1945 yang memang sejatinya pro Pancasila disertai adendum-adendum yang diperlukan. Serta merta deaktivasi konstitusi reformasi UUD 1999-2002 yang terunggah tahun 2010. ‎

‎Pembenahan strukturalis taktis adalah melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja bertahap semisal pada ketujuh belas penjuru performa kenegaraan Indonesia yang meliputi, Incremental Capital Outflow Ratio Indonesia, Indeks Daya Saing Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Indeks Kebahagiaan Indonesia dan Indeks Ketahanan Nasional Indonesia.

Sedangkan dalam indeks kerapuhan, Indonesia berada dalam urutan ke-86 dari 178 negara yang disurvei oleh The Fund for Peace. Berikut ini sektor-sektor yang membuat Indonesia rapuh meliputi Gini Ratio‎ Indonesia, Indeks Performa Logistik Indonesia, Indeks Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Indeks Kewirausahaan Indonesia, Indeks Inovasi Indonesia, Indeks Pelayanan Publik Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia, Performa Indeks Konstruksi Indonesia, Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan, Indeks Harga Perdagangan Besar dan Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia.

Pembenahan strukturalis di atas, menurut Pandji, perlu pemberdayaan sebagai penguatan mental dan moral masyarakat adat Pancasila berdasarkan pembudayaan modalitas kearifan lokal seperti 17 butir‎ politik republik Indonesia yang sesuai jiwa semangat nilai-nilai 1945. Juga pada delapan butir karakter kepemimpinan Nusantara Hasta Brata serta 45 nutir politik pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003.

Dengan mengoptimalkan hal itu, ia berpandangan bahwa Indonesia diyakini akan mampu solid dalam menghadapi masa depan.

Editor: Romandhon

Suara Warga Joang45 :

POLITIK PENEGAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Diyakini bahwa peristiwa bersejarah Rapat Raksasa IKADA di Djakarta tanggal 19 September 1945 adalah heroisme pemuda dan pemuka masyarakat Djakarta dan sekitarnya bergerak spontan mengemban sikap Politik Penegakan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang telah diproklamasikan di Djakarta dan sekarang dikenal sebagai Tugu Proklamasi.

Kini ketika Price Water House berprediksi Indonesia akan berperingkat Ekonomi Dunia ke-5/2030 dan ke-4/2050, serta terproyeksikan Indonesia akan terpapar pasca Bonus Demografi menjelang 100 tahun Proklamasi Indonesia Merdeka di tahun 2045 yang akan datang, maka tidak berkelebihan saatnyalah bebenah diri secara strukturalis.

Pembenahan strukturalis strategik menurut kami adalah reaktivasi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 yang memang sejatinya Pro Pancasila [BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959] disertai adendum2 yang diperlukan dan serta merta deaktivasi Konstitusi Reformasi UUD 1999-2002 [LNRI No 11-14/2006 per http://ngada.org/ln/2006‎ yang terunggah tahun 2010] ‎

‎Pembenahan strukturalis taktis adalah melakukan upaya2 perbaikan kinerja bertahap semisal ke-17 (tujuh belas) Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia yakni :

1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio) Indonesia,

https://nusantara.news/icor-memburuk-tanda-investasi-tak-efisien/

2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia),

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/30/141541126/posisi.daya.saing.indonesia.turun

3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia),

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/

4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) ,

https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html

5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia),

https://www.indopress.id/article/serbaserbi/rapor-merah-indeks-kebahagiaan-indonesia [3 Agustus 2017]

6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia)

https://www.ugm.ac.id/id/berita/12766-ketahanan.nasional.indonesia.mengalami.penurunan

Sedangkan dalam indeks kerapuhan, Indonesia ada di urutan ke-86 dari 178 negara yang disurvei oleh The Fund for Peace.

7) GRI (Gini Ratio‎ Indonesia)

https://ekbis.sindonews.com/read/1221437/33/indeks-gini-ratio-ri-maret-2017-capai-0393-1500290135

8) IPLI (Indeks Performa Logistik Indonesia),

https://m.tempo.co/read/news/2016/10/19/087813447/indeks-performa-logistik-indonesia-masih-tertinggal

9) IPII (Indeks Pembangunan Infrastruktur Indonesia),

http://halloapakabar.com/indonesia-dan-filipina-indeks-kualitas-infrastrukturnya-terendah

http://properti.kompas.com/read/2016/05/11/121910621/Infrastruktur.Indonesia.Masih.di.Posisi.82.Dunia.‎

10) IKwI (Indeks Kewirausahaan Indonesia),

http://analisis.kontan.co.id/news/interpretasi-indeks-kewirausahaan-global-1?page=2

11) IInI (Indeks Inovasi Indonesia),

http://kabar24.bisnis.com/read/20160823/79/577631/peringkat-inovasi-global-inilah-posisi-indonesia-dan-25-negara-paling-inovatif-2016-versi-wipo

12) IPPI (Indeks Pelayanan Publik Indonesia),

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/27/195726626/ombudsman.pelayanan.publik.belum.baik

13) IDI (Indeks Demokrasi Indonesia),

https://news.detik.com/berita/3268224/indeks-demokrasi-indonesia-menurun

http://www.beritasatu.com/politik/377809-bps-indeks-demokrasi-indonesia-7282.html

14) PIKI (Performa Indeks Konstruksi Indonesia),

http://id.beritasatu.com/marketandcorporatenews/performa-indeks-konstruksi-lampaui-ihsg/158243

15) IHPBBB (Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan,

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1458

16) IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar),

https://www.merdeka.com/uang/hingga-juli-2017-indeks-harga-grosir-non-migas-terus-merosot.html

17) IKBI (Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia)

http://bisnis.rakyatku.com/read/38970/2017/02/17/indonesia-kini-di-peringkat-91-dalam-kemudahan-berusaha
Kelengkapan pembenahan strukturalis diatas, menurut hemat kami, perlu pemberdayaan perkuatan mental dan moral Masyarakat Adat Pancasila (MAPAN) berdasarkan pembudayaan modalitas kearifan lokal seperti

1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)

2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata

3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) berharap dengan demikian bangsa dan negara Indonesia dapat lebih mantap menapaki kearah stadium Indonesia Jaya Sejahtera 2045 baik lahiriah maupun bathiniah.

Jakarta, 17 September 2017

PPKI 2017,

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.

72 Tahun Merdeka Secara Politik, Kita Belum Merdeka Secara Hukum?
https://seword.com › Politik
15 Agt 2017 – 72 Tahun Merdeka Secara Politik, Kita Belum Merdeka Secara Hukum? … Lembaga penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum …. (Dalam analisis ini, Jawa merepresentasikan Indonesia secara umum.).
Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria
https://books.google.co.id/books?isbn=9793064072
Taufik Adnan Amal, ‎Syamsu Rizal Panggabean – 2004 – ‎Islam
Kita dapat meninjau upaya-upaya penegakan syariat Islam di Indonesia dengan … telah menjadi agenda perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia.
Kenegarawanan : Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 …
https://jakarta45.wordpress.com/…/kenegarawanan-politik-kemerdekaan-proklamasi-i…
15 Mar 2017 – Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 March 15, 2017 ilustrasi / idpelago.com SHNet – Gagasan Revolusi Mental muncul ketika …
IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HAM DI BIDANG POLITIK DALAM …
http://www.academia.edu/…/IMPLEMENTASI_PENEGAKKAN_HAM_DI_BIDANG_POL…
Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan …. Dimulai dari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Presiden dipilih tidak secara …
Revolusi Kemerdekaan & Kelahiran Politik Luar Negeri RI
noviawati-lesmana-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-163484-SOH217%20%20St…
13 Okt 2016 – KategoriSOH217 – Studi Strategis Indonesia II : Politik Luar Negeri Indonesia … kemakmuran rakyat, dan penegakan kebenaran dan keadilan …
Moral politik santri: agama dan pembelaan kaum tertindas
https://books.google.co.id/books?isbn=979688870X
Abdul Munir Mulkhan – 2003 – ‎Islam
Kemudian muncul tesis bahwa penegakan syariah tidak mungkin dicapai kecuali … kemerdekaan Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan kolonial.
Fraksi Penegak Proklamasi – Wikipedia bahasa Indonesia …
https://id.wikipedia.org/wiki/Fraksi_Penegak_Proklamasi
Fraksi Penegak Proklamasi adalah kelompok parlemen di dalam Dewan Perwakilan Rakyat … Kelompok ini secara politik hetergenous, tetapi kelompok ini agak … Persatuan Rakyat Desa (PRD); Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM) …
Pendidikan Kewarganegaraan
edukasi.pajak.go.id/perbukuan-pt/buku…/63-pendidikan-kewarganegaraan.html
Skor: 3 – ‎1 suara
14 Sep 2016 – Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya … identitas nasional itu penting bagi negara-bangsa Indonesia? …. sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam …
Umat Kristiani Agar Berperan Aktif dalam Penegakan Hukum & Politik
http://www.bamagnasional.org/artikel/detail/1041
19 Agt 2016 – Keterlibatan melalui supra struktur politik dan infrastruktur politik. … peranan umat Kristiani dalam mengisi kemerdekaan terdiri dari dua pemikiran. Pertama, umat Kristiani di Indonesia adalah bagian dari komponen bangsa …
Iklan

Isu-isu Politik Terbaru – Kumpulan Berita Politik‎
Iklanwww.tirto.id/Berita/Politik‎

Ikuti Berita Lengkap Seputar Politik dalam Negeri dan Luar Negeri, Tirto.id!
Informasi Lengkap · Tajam Dan Relevan · Berita Jernih Mengalir · Tepercaya dan Jelas
Berita SejarahBerita Hukum TerkiniBerita Harian Ekonomi




Blog Stats

  • 3,373,338 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…