Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



14
Feb
17

Kenegarawanan : Diskresi Pro Keadilan dan Persatuan Indonesia

kartunama GP45

Sidang Ahok: Diskresi Pro Keadilan dan Persatuan Indonesia

 

09
Feb
17

PETISI : Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia

PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*


ilustrasi /ist

SHNet – Kepada Yth *Pemangku Kebangsaan Pancasila Indonesia*,

PERTAMA, mempertimbangkan *Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 5 Pebruari 2017*‎
http://sinarharapan.net/2017/02/petisi-presidium-koalisi-penyelamat-indonesia%E2%80%8E/‎

KEDUA,  mengingat‎ lintasan sejarah Kebangsaan Indonesia‎
2.1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908.
2.2. Putusan Kongres Pemuda Indonesia (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).
2.3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2.4. Pembukaan UUD 1945. 18 Agustus 1945

‎KETIGA, memperhatikan pendapat ahli hukum Advokat Syarifuddin Simbolon SH‎ tentang *UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah NEGARA INDONESIA (NKRI)*, selengkapnya sebagai berikut :‎

UUD 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945 yang disusun menjadi Undang Undang Dasar Negara Indonesia [Alinea keempat UUD 1945].

Oleh karena itu, mengubah atau mengganti UUD 1945 sama dengan mengubah atau mengganti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945.

UUD 1945 itu merupakan produk Bangsa Indonesia bukan produk MPR.

Kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada MPR.

MPR bukan lembaga BANGSA melainkan lembaga Rakyat.

UUD 1945 tdk memberi wewenang kepada MPR untuk menetapkan atau mengubah UUD 1945 melainkan menetapkan UUD [Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945].

Menurut Hukum, perbuatan tanpa kewenangan adalah TIDAK SAH dan BATAL, \’nietig\’

Masih menurut Hukum, akibat yg timbul dari dan oleh karena atau didasarkan pada yg TIDAK SAH adalah TIDAK SAH dan BATAL, \’nietig\’

UUD 1945 tergolong HTN *Staatrechts*, bukan Hukum Administrasi Pemerintahan, *administratiefrecht, govermentlaw*.

Menurut Hukumnya NEGARA tidak sama dengan Pemerintah.

Negara Indonesia itu tergolong subjek Hukum badan hukum (Rechts persoon) eksistensinya ada pada UUD 1945 itu yg sekaligus berfungsi sebagai AKTA PENDIRIAN atau AKTA KELAHIRANNYA.

UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah HUKUM TERTINGGI (Sumber Hukum) yg berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air (Negeri) Indonesia serta Rakyat Indonesia dan tiap2 WNI.

Sebagaimana AD atau Akta Pendirian suatu badan Hukum isinya adalah ketentuan-ketentuan atau aturan.

Oleh karena itu jika ingin Mengamankan NEGARA INDONESIA dan Menegakkan HUKUM marilah SEGERAKAN berjuang agar UUD 1945 berlaku lagi secara de facto.

REKOMENDASI :
Maka saatnyalah kini direkomendasikan agar UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75 Th 1959] yang sesungguhnya adalah *Konstitusi Pro Pancasila* patut diakui oleh seluruh Bangsa Indonesia dan direfungsikan aktif. sebagai payung struktural politik hukum nasional bagi perundang-undangan yang berlaku di NKRI demi kemantapan dan kepastian penguatan kiprah *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia* mengarus utama, dalam hal ini Persatuan Indonesia per Sila-3 Pancasila yang saling erat berlekatan dengan Sila-sila 1, 2, 4 Pancasila untuk terkiprahkannya Sila-5 Pancasila.

Jakarta, ‎7 Pebruari 2017

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,‎
Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty ismet,‎ Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan, Djoenarsono Bardosono, Aby Surya Simatupang ‎

Publikator :‎
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com

Rabu, 26 Oktober 2016

PETISI AMANDEMEN PANCASILA

PETISI AMANDEMEN PANCASILA

Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu “amendment”. Amends artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. The law has been amended (undang-undang itu telah di amandemen). Jadi yang dimaksud dengan Amandemen UUD 45 pasal-pasal dari UUD 45 itu sudah mengalami perubahan yang tertulis atau maknanya, barangkali. Kapan UUD 45 itu dimandemen ?. Perlu diketahui ada perbedaan antara rancangan UUD yang dibuat oleh pantia BPUPKI dengan naskah UUD 45 yang disetujui dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi anggaplah dasar UUD 45 yang belum diamandemen adalah UUD 45 yang tercantum dalam ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Memilih Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (Pandji R Hadinoto.2012)

Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Dan memang dalam Aturan Peralihan UUD 45, pasal IV tercantum : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. (Pandji R Hadinoto 2012)

Dengan perkataan lain saat itu Presiden berkuasa tanpa batas karena beliau berfungsi ya sebagai eksekutif, sebagai pimpinan legislatif. Ini kurang demokratis, padahal Republik Indonesia saat itu harus menunjukkan sifatnya yang didukung rakyat. Kalau tidak, maka Belanda bakal berkoar-koar membenarkan bahwa Pemerintahan Soekarno, fasistik ala Jepang. Makanya konstitusi kita dicermati harus diamandemen. (Pandji R Hadinoto.2012)

Sejarah menggambarkan bahwa muncullah petisi (kurang lebih 50 orang) untuk merubah KNIP (yang tadinya sekadar badan pembantu Presiden) menjadi sebuah badan legislatif. Karena untuk memunculkan apa yang tertulis dalam undang-undang yaitu terbentuknya MPR dan DPR, sulit direalisir saat itu. Jadi mengapa tidak KNIP saja yang dirubah jadi MPR sementara. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI yang berubah menjadi PK (Panitia Kemerdekaan) menetapkan pembentukan Komite nasional, Partai Nasional Indonesia (Staat partij, bukan PNI partai politik) dan Badan Keamanan Rakyat. dan pada tanggal 29 Agustus 1945, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk dengan ketuanya Mr Kasman Singodimedjo. Wakilnya ada 3 orang yaitu masing-masing, 1. Sutardjo Kartohadikoesoemo, 2. Mr Johanes Latuharhary, dan Adam Malik.( Pandji R Hadinoto.2012)

Dalam sidangnya yang pertama dibalai Muslimin Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP keadaannya kacau. Semua ingin bicara dan merasa perlu ikut bicara. Meskipun demikian hasilnya ada juga yaitu meminta hak legislatif kepada Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Seperti telah disebutkan diatas, sejumlah 50 orang dipimpin oleh Soekarno membuat petisi untuk merubah fungsi dan status KNIP. Sejumlah anggota kabinet seperti Amir Sjarifudin dan Hatta bisa menyetujui (Soekarno tidak hadir dalam sidang KNIP pertama ini). Maka Wakil presiden Mohammad Hatta menerbitkan Maklumat wakil Presiden no.X tapi dengan kop : Presiden Republik Indonesia. Isinya : Memutuskan : Bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNIP.( Hari Setiawan.2010)

Siapakah yang diangkat menjadi ketua BP KNIP itu ? Dialah Sutan Sjahrir. Dan Wakilnya diangkat Amir Sjarifudin. Sekretaris Mr Soewandi. Jumlah anggota BP KNIP adalah 15 orang. Maka mulailah bekerja BP KNIP ini dan kantornya di Jalan Cilacap Jakarta (sekarang dipakai UBK). Salah satu produk hukum yang dibuat oleh BP KNIP adalah maklumat no.5 tentang pertanggung jawaban menteri-menteri dan susunan dewan kementerian baru. Dokumen ini amat penting karena tanpa disadari merupakan rancangan perubahan konstitusi yang amat mendasar. Konsekwensinya kalau disetujui, maka terjadilah perubahan sistim kabinet presidentiel, menjadi kabinet ministriel. Lucunya Soekarno-Hatta menyetujui. Bahkan Soekarno meminta Sjahrir bertindak sebagai Perdana menteri. Kabinet Sjahrir terbentuk dan serah terima terjadi pada tanggal 14 November 1945. Anehnya ketika berlangsungnya sidang KNIP kedua Sjahrir masih sebagai ketua BP KNIP dan sudah serah terima dengan kabinet lama. Padahal saat itu dia sudah Perdana menteri. Demikianlah kisah sejarah dalam negeri yang namanya Republik Indonesia ini. Rupanya amandemen bukan barang baru. Tidak aneh kalau Amin Rais Cs melakukannya tahun 2002. (Disarikan dari berbagai sumber). Mungkin untuk menyiasati tantangan yang muncul yang menggoyahkan sendi negara, para politikus, tidak segan-segan mengamandemen peraturan-perundangan yang sedang berlaku. .( Hari Setiawan.2010)

 Perlu Amandemen UUD 45 Guna Sempurnakan Ketatanegaraan

MPR menganggap amandemen UUD 45 masih dibutuhkan. Hanya saja amandemen itu harus dilakukan secara komprehensif. Alasanya ada sejumlah pasal-pasal yang memerlukan penyempurnaan untuk pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik. “Pada intinya FKB mendukung perubahan amandemen terhadap UUD 45. Namun harus dilakukan secara komprehensif. Disamping itu, Perlunya amandemen itu karena adanya kebutuhan untuk pengeloaan negara secara baik, misalnya ada beberapa pasal ketatanegaraan yang perlu penyempurnaanPakar hukum Dr Adnan Buyung Nasuiton mengusulkan perlu dibentuk komisi negara yang mengkaji secara khusus amandemen UUD 45. Sehingga perubahan dan perbaikan terhadap UUD 45 hasil amandemen tidak menimbulkan persoalan baru. ‘Perubahan UUD 45 hasil amandemen perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara parsial, lebih jauh Adnan mengkhawatirkan jika perubahan UUD 45 itu dilakukan secara parsial, atau bagian demi bagian dan tanpa melihat konteksnya secara luas atau tanpa dibarengi suatu konsep perubahan baru. Justru akan menyisakan persoalan baru yang sarat dengan tumpang tindih. .( Hari Setiawan.2010)

Menurutnya, sampai saat ini ada beberapa kelompok yang menolak hasil amandemen UUD 45 dan menuntut kembali ke UUD 45 yang asli. Keberatan itu, sebenarnya terkait dengan tiga hal, pertama-persoalan konsep negara [staatsidee] yang berkenaan dengan paham kedaulatan rakyat dan pemeritahan demokratis konstitusional. Kedua, persoalan dasar negara yang mencakup dasar Negara Islam Vs Pancasila yang dikhawatirkan adalah munculnya kekuatan yang memaksakan memasukkan Islam yang secara substantif menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Dan ketiga, soal kepentingan politik yang menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan tidak melalui forum MPR. .( Hari Setiawan.2010)

Yang jelas, kata Adnan, hasil amandemen ke empat UUD 45 telah membawa perbaikan, diantaranya pembatasan masa kekuasaan presiden, adanya perlindungan hak azasi manusia dan jaminan kesejahteraan rakyat. Sejumlah perubahan mendasar itu cukup baik, namun masih ada kelemahannya, secara konseptual maupun teknis yuridis. .( Hari Setiawan.2010)

 Pasal-Pasal yang diamandemen 

Perubahan pertama

Meliputi antara lain hal-hal berikut ini :

-Mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden.-Hak membentuk UUD yang dulu ada ditangan presiden sekarang ada pada DPR, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan rancangan UUD kepada DPR.

Pasal-pasal yang mengalami perubahaatau penambahan pada perubahan pertama adalahpasal 5, ayat 1 diubah: pasal 7 diubah; pasal 9 diubah; pasal 13 ayat 2 diubah dan ditambah satu ayat; pasal 20 diubah menjadi empat ayat; pasal 21 ayat 1 diubah. .( Hari Setiawan.2010)

 Perubahan kedua

Meliputi antara lain hal-hal berikut ini :

-Pemerintahan daerah -Keanggotaan, fungsi, hak, serta para pengisian keanggotaan-Wilayah Negara-Hak asasi manusia-Pertahanan keamanan Negara-Mengenai bendera, bahasa, lambang, Negara dan lagu kebangsaan.( Hari Setiawan.2010)

 Kedudukan Konstitusi

Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh1 menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan dan para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood and Jackson sebagai berikut : “a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen.” .( Hari Setiawan.2010)

 

Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. .( Hari Setiawan.2010)

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power3 yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. . (Darmawan.2009)

Hal itu dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, misalnya melalui referendum, seperti yang dilakukan di Irlandia pada tahun 1937, atau dengan cara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dalam hubungannya dengan kewenangan mengubah UUD, cara tidak langsung ini misalnya dilakukan di Amerika Serikat dengan menambahkan naskah perubahan Undang-Undang Dasar secara terpisah dari naskah aslinya. Meskipun, dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat (preambule) terdapat perkataan “We the people”, tetapi yang diterapkan sesungguhnya adalah sistem perwakilan, yang pertama kali diadopsi dalam konvensi khusus (special convention) dan kemudian disetujui oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam forum perwakilan negara yang didirikan bersama. (Darmawan.2009)

Dalam hubungan dengan pengertian constituent power tersebut di atas, muncul pula pengertian constituent act. Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai constituent act, bukan produk peraturan legislatif yang biasa (ordinary legislative act). Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Seperti dikatakan oleh Bryce, konstitusi tertulis merupakan:

“The instrument in which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provisions conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way”. (Darmawan.2009)

Karena itu, dikembangkannya pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian itulah maka Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (judicial review) terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung. (Darmawan.2009)

Basis pokok berlakunya konstitusi adalah adanya kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998. (Darmawan.2009)

 Perubahan UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. (Darmawan.2009)

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.(Darmawan.2009)

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.(Darmawan.2009)

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.(Darmawan.2009)

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.(Darmawan.2009)

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.(Darmawan.2009)

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).(Darmawan.2009)

Dari hasil ketikan ini saya selaku  penulis ingin menjelaskan dan membeberkan beberapa sumber yang saya baca dan saya pelajari, sehingga tulisan atau rangukuman alias resensi ini dapat dipahami dan di jadikan sebagai acuan untuk pembelajaran tentang PETISI AMANDEMEN PANCASILA,di antara sumber sumber yang sayabaca tidak semua namanya saya cantumkan di tulisan kali ini,hanya  beberapa dan diantaranya adalah:

  1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi. (MUHAMMADIBNUSEPTYANSYAH)

Lalu saya akan membahas tentang Petisi 50 ,apa itu petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah “Ungkapan Keprihatinan” dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap danMohammad Natsir.(akri Tianlean (1997) A.H. Nasutionpada Masa Orde Baru, Mizan Pustaka, Bandung ISBN 979-433-138-4)

Petisi ini dibacakan di depan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 13 Mei 1980 dengan maksud untuk meyakinkan para wakil rakyat agar meminta penjelasan dari Presiden tentang apa maksudnya yang sesungguhnya dengan kedua pidatonya itu. Delegasi yang menghadap para wakil rakyat ini dipimpin oleh Mayjen. (purn.) Dr. Azis Saleh. Pada 3 Juli 1980, 19 anggota DPR mengajukan sebuah dokumen yang memuat dua buah pertanyaan kepada Presiden. Mereka bertanya apakah presiden setuju bahwa Ungkapan Keprihatinan itu memuat masalah-masalah penting yang patut mendapatkan perhatian dari semua pihak, khususnya dari DPR dan pemerintah, dan apakah rakyat Indonesia patut mendapatkan penjelasan yang menyeluruh dan terinci tentang masalah-masalah yang diangkat.Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada Presiden dalam sebuah surat tertanggal 14 Juli. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang berbagai reaksi di lingkungan DPR.Seorang anggota DPR, Soedardji, tidak setuju bahwa Presiden harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, rekan separtainya, Anwar Nuris, mengatakan bahwa hal itu adalah bagian yang normal dari proses berkonstitusi..(akri Tianlean (1997) A.H. Nasutionpada Masa Orde Baru, Mizan Pustaka, Bandung ISBN 979-433-138-4)

Pada 1 Agustus 1980, Soeharto menyampaikan jawabannya kepada Ketua DPR Daryatmo, dengan melampirkan salinan dari kedua pidatonya yang mendorong lahirnya “Ungkapan Keprihatinan”. Soeharto menulis bahwa ia yakin bahwa para anggota DPR yang telah berpengalaman akan memahami makna dari pidato-pidatonya itu, namun apabila mereka masih belum puas, ia mengusulkan agar para anggota DPR mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada anggota-anggota dari Komisi-Komisi DPR terkait, sesuai dengan prosedur tata cara DPR. Pemerintah lalu dengan senang hati akan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan, melalui Menteri Pertahanan/para panglima militer, khususnya tentang hal-hal yang diangkat oleh “Petisi 50” [kutipan sesuai aslinya]. Ketua DPR menyampaikan kepada wartawan bahwa menurut pendapatnya, tanggapan ini telah cukup memberikan perhatian kepada ke-19 anggota DPR itu, dan telah memperlihatkan rasa hormat kepada DPR.

Karena pemerintah menguasai semua komisi, wacana publik yang sungguh-sungguh pun ditutup begitu saja dan status quo “Orde Baru” yaitu dwifungsi, kesatuan Golkar danABRI, serta keutamaan Pancasila ditegaskan kembali. Dalam pidato 17 Agustusnya pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan kembali bahwa “Satu-satunya cara bagi kita untuk melaksanakannya ialah dengan menerapkan pembangunan …[dan untuk maksud tersebut] kita semua harus mampu menjaga kestabilan dinamika regkonal.Suharto kemudian mencabut hak-hak perjalanan para kritikusnya, dan melarang koran-koran menerbitkan foto-foto mereka ataupun mengutip pernyataan-pernyataan mereka. Para anggota kelompok ini tidak dapat memperoleh pinjaman bank dan kontrak-kontrak . Suharto menyatakan: “Saya tidak suka apa yang dilakukan oleh yang disebut Petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih lagi karena mereka menyebut diri mereka patriot..(akri Tianlean (1997) A.H. Nasutionpada Masa Orde Baru, Mizan Pustaka, Bandung ISBN 979-433-138-4)

penulis muhammad ibnu septyansyah mahasiswa FISIP UHAMKA semester 1 kelas 1A

06
Feb
17

Kenegarawanan : Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia‎

PETISI : *Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia*‎


ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth. Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia,‎
melengkapi Petisi *Politik K‎epemimpinan Pancasila Indonesia* [Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 3 Pebruari 2017], pemantapan harmonisasi terbaik penting dilakukan bagi tiap potensi dinamika kenegaraan per PILKADA Serentak 15 Pebruari 2017 yang mengadopsi sistim demokrasi *one man one vote* yang berpayungkan *UUD Reformasi 1999-2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006]* dan dirasa *perlu* diatasi sedemikian rupa berbasis Jiwa semangat nilai-nilai Kerukunan Pemangku Indonesia per *7 kata SEMANGAT Penjelasan UUD 1945* dengan saran2 sebagai berikut :‎

*REKOMENDASI-1* :‎
Seperti‎ diamanatkan oleh *Politik Pranata 7 Kepemimpinan Pancasila‎ [Penegak Konstitusi Proklamasi 1945, 3 Maret 2012]* :‎

*PERTAMA  : Strategi Kepemimpinan Pancasila*‎ yang diaktualisasi dalam 7 (tujuh) unsur yaitu 1. Falsafah Bangsa, 2. Jatidiri Bangsa, 3. Pandangan Hidup Bangsa, 4. Dasar Negara, 5. Ideologi Negara, 6. Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan terpikirkan pula sebagai 7. Mercusuar Dunia.‎

*KEDUA : Budaya Kepemimpinan Nusantara*‎ ‎yang mengenali pula semisal Hasta Brata yang merujuk kepada 8 (delapan) sifat dan perilaku alam yaitu 1. Bumi, 2. Air, 3. Angin, 4. Samudera, 5. Bulan, 6. Matahari, 7. Angin, 8. Gunung/Bintang.‎

*KETIGA : Budaya Kepemimpinan Pusaka Bangsa Indonesia*‎ yang tersusun atas 9 (Sembilan) Pusaka yakni : 1. Sang Saka Merah Putih, 2. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Sumpah Pemuda 281028, 4. Indonesia Raya, 5. Pancasila, 6. Proklamasi 170845, 7. UUD 1945, 8. Wawasan Nusantara131257‎, 9. Jiwa Semangat Nilai-nilai 45;

Dan dari ketiga corak Kepemimpinan itu pada gilirannya seharusnya dapat diyakini dapat memperkuat ‎*Strategi Budaya Indonesia Mulia*‎ [1 Maret 2012] yaitu :

*KEEMPAT : ‎Strategi 7 (tujuh) Sehat‎* [Pandji R Hadinoto], dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni 1. Sehat Bermasyarakat, 2. Sehat Berbangsa, 3. Sehat Bernegara, 4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu 5. Sehat Logika/Nalar, 6. Sehat Rohani/Jiwa, 7. Sehat Jasmani/Raga;‎

*KELIMA Strategi 7 (tujuh) Ketahanan Bangsa*‎ [alm HR Soeprapto] yaitu 1. Kehidupan Agama tidak Rawan, 2. Kehidupan Ideologi tidak Retak, 3. Kehidupan Politik tidak Resah, 4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, 5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, 6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, 7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang;‎

*KEENAM : Strategi‎ ‎7 (tujuh) Kemenangan Hidup*‎ [Gus Sholeh] yakni 1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas, 2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit, 3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar, 4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat, 5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya, 6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya, 7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya‎

*KETUJUH* : Sinergi Ketiga Pranata Kepemimpinan dan Ketiga Pranata Strategi diatas diyakini pula mengokohkan aktualisasi *‎Indonesia Negara Pancasila* ‎yang senantiasa dalam peredaran berkah kerahmatan dzat Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu titik pusat bagi lingkaran *7 (tujuh) unsur Manusia Pancasila*‎ yakni 1. Hayyu (Hidup), 2. Nur (Cahaya), 3. Sir (Rahsa), 4. Roh (Nyawa), 5. Nafsu (Angkara), 6. Akal (Budi), 7. Jasad (Badan) sebagaimana Serat Wirid Hidayat Jati [R. Ng. Ranggawarsita].‎

*REKOMENDASI-2* :‎
Namun secara struktural kenegaraan, akan *lebih mantap lagi* dengan  *refungsikan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959]* yang definitif adalah *Konstitusi Pro Pancasila* berikut Adendum2nya yang dibutuhkan bagi konteks kenegaraan kini dan esok agar lebih terjamin *Kerukunan Pemangku Indonesia* dapat senantiasa terselenggara dan terkendali optimal dalam rangka menggapai Indonesia Jaya 2045 yad.‎

*REKOMENDASI-3* :‎
‎Pembudayaan berkelanjutan bina *Persatuan Indonesia berKetuhanan Yang Maha Esa, berKemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan berKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* [Pembukaan UUD 1945]‎

Jakarta, 5 Pebruari 2017‎

*Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia*,‎
‎Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty Ismet, Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan‎

Publikator :‎
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com

Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia‎

Februari 6, 2017 12:45

pilkada-serentak-2017

Pilkada Serentak 2017

Kepada Yth. Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia,

Melengkapi Petisi Politik K‎epemimpinan Pancasila Indonesia, Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 3 Pebruari 2017, pemantapan harmonisasi terbaik penting dilakukan bagi tiap potensi dinamika kenegaraan per Pilkada Serentak 15 Pebruari 2017 yang mengadopsi sistim demokrasi *one man one vote* yang berpayungkan *UUD Reformasi 1999-2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006)* dan dirasa *perlu* diatasi sedemikian rupa berbasis Jiwa semangat nilai-nilai Kerukunan Pemangku Indonesia per *7 kata SEMANGAT Penjelasan UUD 1945* dengan saran2 sebagai berikut :‎

Rekomendasi 1 :‎
Seperti‎ diamanatkan oleh *Politik Pranata 7 Kepemimpinan Pancasila‎ (Penegak Konstitusi Proklamasi 1945, 3 Maret 2012)* :‎

Pertama : Strategi Kepemimpinan Pancasila*‎ yang diaktualisasi dalam 7 (tujuh) unsur yaitu 1. Falsafah Bangsa, 2. Jatidiri Bangsa, 3. Pandangan Hidup Bangsa, 4. Dasar Negara, 5. Ideologi Negara, 6. Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan terpikirkan pula sebagai 7. Mercusuar Dunia.‎

Kedua : Budaya Kepemimpinan Nusantara*‎ ‎yang mengenali pula semisal Hasta Brata yang merujuk kepada 8 (delapan) sifat dan perilaku alam yaitu 1. Bumi, 2. Air, 3. Angin, 4. Samudera, 5. Bulan, 6. Matahari, 7. Angin, 8. Gunung/Bintang.‎

Ketiga : Budaya Kepemimpinan Pusaka Bangsa Indonesia*‎ yang tersusun atas 9 (Sembilan) Pusaka yakni : 1. Sang Saka Merah Putih, 2. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Sumpah Pemuda 281028, 4. Indonesia Raya, 5. Pancasila, 6. Proklamasi 170845, 7. UUD 1945, 8. Wawasan Nusantara131257‎, 9. Jiwa Semangat Nilai-nilai 45;

Dan dari ketiga corak Kepemimpinan itu pada gilirannya seharusnya dapat diyakini dapat memperkuat ‎*Strategi Budaya Indonesia Mulia*‎ [1 Maret 2012] yaitu :

Keempat : ‎Strategi 7 (tujuh) Sehat‎* [Pandji R Hadinoto], dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni 1. Sehat Bermasyarakat, 2. Sehat Berbangsa, 3. Sehat Bernegara, 4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu 5. Sehat Logika/Nalar, 6. Sehat Rohani/Jiwa, 7. Sehat Jasmani/Raga;‎

Kelima : Strategi 7 (tujuh) Ketahanan Bangsa*‎ [alm HR Soeprapto] yaitu 1. Kehidupan Agama tidak Rawan, 2. Kehidupan Ideologi tidak Retak, 3. Kehidupan Politik tidak Resah, 4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, 5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, 6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, 7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang;‎

Keenam : Strategi‎ ‎7 (tujuh) Kemenangan Hidup*‎ [Gus Sholeh] yakni 1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas, 2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit, 3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar, 4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat, 5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya, 6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya, 7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya‎

Ketujuh : Sinergi Ketiga Pranata Kepemimpinan dan Ketiga Pranata Strategi diatas diyakini pula mengokohkan aktualisasi *‎Indonesia Negara Pancasila* ‎yang senantiasa dalam peredaran berkah kerahmatan dzat Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu titik pusat bagi lingkaran *7 (tujuh) unsur Manusia Pancasila*‎ yakni 1. Hayyu (Hidup), 2. Nur (Cahaya), 3. Sir (Rahsa), 4. Roh (Nyawa), 5. Nafsu (Angkara), 6. Akal (Budi), 7. Jasad (Badan) sebagaimana Serat Wirid Hidayat Jati [R. Ng. Ranggawarsita].‎

Rekomendasi 2:‎
Namun secara struktural kenegaraan, akan *lebih mantap lagi* dengan *refungsikan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959]* yang definitif adalah *Konstitusi Pro Pancasila* berikut Adendum2nya yang dibutuhkan bagi konteks kenegaraan kini dan esok agar lebih terjamin *Kerukunan Pemangku Indonesia* dapat senantiasa terselenggara dan terkendali optimal dalam rangka menggapai Indonesia Jaya 2045 yad.‎

*Rekomenadisi 3* :‎
‎Pembudayaan berkelanjutan bina *Persatuan Indonesia berKetuhanan Yang Maha Esa, berKemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan berKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* [Pembukaan UUD 1945]‎

Jakarta, 5 Pebruari 2017‎

*Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia*,‎

Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty Ismet, Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan‎

Publikator :‎

Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com

(Dedy Kusnaedi)

TERPOPULER

Ahok Lecehkan Kiai Ma’ruf Amin, PP Muhammadiyah: Ini Mengancam Seluruh Umat…

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ? | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Suara Pempaca

Translate this page

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila Presidium Koalisi Penyelamat IndonesiaPetisiSEPERAK : “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia“.

WIRA – Wisata Indonesia Raya | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Suara PempacaTranslate this page

May 20, 2014 – Bersama ini diberitahukan bahwa agenda WIRA (Wisata Indonesia Raya) bertempat … Dr Ir Pandji R Hadinoto MH … Presidium Koalisi Penyelamat IndonesiaPetisi SEPERAK : “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia“.

Pemilu NonJurDil Batal Demi Hukum | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Suara PempacaTranslate this page

May 2, 2014 – DR Ir Pandji R Hadinoto MH … Presidium Koalisi Penyelamat IndonesiaPetisiSEPERAK : “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia“.

Politik Indonesia – Pendapat > Bahaya Vacum of Power di 2014

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i…of…

Translate this page

Dec 26, 2013 – … serta Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014 bagi seluruh rakyat Indonesia. *KetuaPresidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Pandji R Hadinoto.

MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002 – Petisionline.net

https://www.petisionline.net/mosi_tidak_percaya_amandemen_uud…

Translate this page

Oct 18, 2016 – [ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ ] maka ternyata UUD 1945 versi 1999, 2000, 2001, 2002 … 9) Hans Suta Widhya, Presidium MKRRI … DR Ir Pandji RHadinoto MH Hubungi penulis petisi.

04
Feb
17

Petisi : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Politik

Petisi Politik Kepemimpinan Pancasila Untuk Pemangku Pilkada Serentak

02
Feb
17

Politik Energi : skema Gross Split

Ekonomi

Wujudkan Energi Berkeadilan Dengan Skema Gross Split

NUSANTARANEWS.CO – Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema Gross Split, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Skema Gross Split adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka.

Melalui skema Gross Split, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara. Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya.

Bagaimana perhitungan Skema Gross Split? Perhitungan gross split akan berbeda-beda setiap wilayah kerja. Perhitungan yang pasti, terdapat pada presentase Base Split. Untuk base split minyak, sebesar 57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian Negara sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%.

Disamping presentase base split, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Hal ini membuat skema Gross Split menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional yang memiliki tantangan lebih besar.

Lalu apa yang membedakan skema Gross Split dengan skema Cost Recovery yang selama ini berlaku? Tren cost recovery relatif meningkat tiap tahun. Cost recovery pada tahun 2010 sekitar US$ 11,7 miliar dan meningkat menjadi US$ 16,2 miliar pada tahun 2014.

Meskipun berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 (unaudited), besaran cost recovery sempat menurun menjadi US$ 13,7 miliar dan US$ 11,5 miliar akibat rendahnya harga minyak dunia. Pada tahun 2016, penerimaan migas bagian Pemerintah hanya sebesar US$ 9,9 miliar atau lebih rendah dibanding cost recovery yaitu sekitar US$ 11,4 miliar. Kondisi lebih besarnya cost recovery dibanding penerimaan bagian negara terjadi sejak tahun 2015.

Oleh karenanya, dengan skema gross split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema cost recovery, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor.

Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik. (hkk/kik)

02
Feb
17

Suara Warga : Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia

Suara Warga: Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia

Lukisan “Melahirkan Pancasila” (2011) karya V.A. Sudiro/Foto: Dok. Majalah Griya Asri

NUSANTARANEWS.CO – Badan Pembudayaan Kejoangan 45, Pandji R Hadinoto mengatakan bahwa, kemuliaan Pancasila diyakini tetap menjadi kunci bagi keberlangsungan NKRI‎. Implementasinya dapat dijalankan lewat kiprahkan politik kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017.

Politk kemuliaan Pancasila Indonesia juga mengindahkan strategi tujuh kesehatan, strategi tujuh ketahanan bangsa, dan strategi tujuh kemenangan.

“Strategi 7 (tujuh) kesehatan dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni (1) Sehat Bermasyarakat, (2) Sehat Berbangsa, (3) Sehat Bernegara, (4) Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu (5) Sehat Logika/Nalar, (6) Sehat Rohani/Jiwa, dan (7) Sehat Jasmani/Raga,” terang Pandji kepada nusantaranews, Selasa (31/1/2017).

Terkait dengan strategi 7 (tujuh) ketahanan bangsa sebagaiman dicetuskan HR Soeprapto (alm) yaitu (1) kehidupan Agama tidak Rawan, (2) kehidupan ideologi tidak retak, (3) kehidupan politik tidak resah, (4) kehidupan ekonomi tidak ganas, (5) kehidupan sosial budaya tidak pudar, (6) kehidupan HanKamNas tidak lengah, dan (7) kehidupan lingkungan tidak gersang.

“Strategi 7 (tujuh) kemenangan hidup seperti disebutkan Gus Sholeh yakni (1) yang tetap sejuk di tempat yang panas, (2) yang tetap manis di tempat yang pahit, (3) yang tetap merasa kecil walau telah menjadi besar, (4) yang tetap tenang di tengah badai yang dahsyat, (5) yang tetap bersyukur atas segala Karunia-Nya, (6) yang tetap istiqomah di jalan-Nya, dan (7) yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya,” urai Pandji.

Sesuai wacana yang digulirkan penegak Konstitusi Proklamasi 1945, tambah Pandji, bina kemuliaan pancasila, secara strategik dilakukan di tengah situasi dan kondisi kontraksi politik deglobalisasi.

“Bahkan, bisa saja berlanjut ke arah deneoliberalisasi pasca deklarasi politik America First 20 Januari 2017‎ oleh Presiden Amerika Serikat Ke-45, Donald J Trump, seperti terindikasi dari peristiwa-peristiwa sosial politik susulan,” katanya.

Apalagi, kata Pandji, disinyalir ‎telah terjadi bergesernya pemahaman ideologi Pancasila sebagaimana tersurat dalam rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan Pusat Studi Ketahanan Nasional dengan tema “Mencapai Mufakat Penyelamatan NKRI” di Universitas Nasional, Selasa (27/12/2016).

Pandji berharap, “politik kemuliaan Pancasila Indonesia” ini beriringan dengan “politik kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017” bisa turut mendorong lebih bersegera kembali ke Konstitusi Pro Pancasila, dan UUD 1945.

“Sehingga jatidiri bangsa Indonesia terkokohkan tepat waktu dan tepat manfaat menghadapi hantaman arus ketidakpastian dampak deglobalisasi/deneoliberalisasi pasca 20 Januari 2017,” pungkas Pandji. (Sule)

Suara Warga 31Jan17 :

POLITIK KEMULIAAN PANCASILA INDONESIA

*KEMULIAAN PANCASILA* diyakini tetap menjadi kunci bagi keberlangsungan NKRI‎ selain lewat kiprahkan *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017* per rilis
‎[www.jakarta45.wordpress.com] dan juga mengindahkan
Strategi 7 (tujuh) KESEHATAN [Pandji R Hadinoto], dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni 1. Sehat Bermasyarakat, 2. Sehat Berbangsa, 3. Sehat Bernegara, 4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu 5. Sehat Logika/Nalar, 6. Sehat Rohani/Jiwa, 7. Sehat Jasmani/Raga;
Strategi 7 (tujuh) KETAHANAN Bangsa [alm HR Soeprapto] yaitu 1. Kehidupan Agama tidak Rawan, 2. Kehidupan Ideologi tidak Retak, 3. Kehidupan Politik tidak Resah, 4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, 5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, 6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, 7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang;
Strategi 7 (tujuh) KEMENANGAN Hidup [Gus Sholeh] yakni 1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas, 2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit, 3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar, 4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat, 5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya, 6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya, 7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya
seperti diwacanakan *Penegak Konstitusi Proklamasi 1945*‎1 Maret 2012 [*Strategi Budaya Indonesia Mulia*, ‎http://www.jakarta45.wordpress.com]
Bina *Kemuliaan Pancasila* strategik dilakukan ditengah situasi dan kondisi kontraksi politik deglobalisasi bahkan bisa saja berlanjut kearah deneoliberalisasi pasca deklarasi politik *America First 20 Januari 2017‎ oleh Presiden Amerika Serikat Ke-45, Donald J Trump* seperti terindikasi dari peristiwa2 sosial politik susulan antara lain :
apalagi disinyalir ‎telah terjadi *Bergesernya pemahaman ideologi Pancasila* seperti pemberitaan *rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan Pusat Studi Ketahanan Nasional* dengan tema *Mencapai Mufakat Penyelamatan NKRI* pada Selasa (27/12) di *Universitas Nasional* per

 

Diharapkan *Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia* ini beriringan dengan *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017* bisa turut mendorong lebih bersegera *Kembali Ke Konstitusi Pro Pancasila, UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959]* sehingga jatidiri bangsa Indonesia terkokohkan tepat waktu dan tepat manfaat menghadapi hantaman arus ketidakpastian dampak deglobalisasi/deneoliberalisasi pasca 20 Januari 2017 .
Jakarta, 31 Januari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Beruntung Kita Memiliki Etika Kehidupan Berbangsa

Minggu, 13 Desember 2015 19:21 WIB

Ditulis Oleh : Pandji R Hadinoto, KBP45 KelBes Pejoang45

gedung-mpr-dpr-dpd-nih2_20141101_161511

TRIBUNNERS – Bersyukur negara bangsa ini telah memiliki Ketetapan MPR RI nomor VI/MPRRI/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa.

Disana diatur tentang etika politik dan kewajiban bagai para penyelenggara pemerintah untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Lebih bersyukur lagi sekiranya semua pimpinan negara baik yang terpilih melalui Pemilu atau Pilkada maupun yang tertunjuk oleh pimpinan negara yang berkewenangan lebih tinggi mampu mengemban amanah Ketetapan MPR RI termaksud diatas.

Apalagi bilamana setiap pimpinan negara senantiasa siap kiprahkan amanah TRILOGI 17845 yaitu a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 sebagai Roh Indonesia Merdeka, b) 8 butir Kepemimpinan Hasta Brata, c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998, sehingga keutamaan selalu mencerminkan kemuliaan, kemartabatan dan kesejahteraan seutuhnya lahir batin.

Keutamaan ini sungguh diperlukan untuk dapat menjabarkan Wawasan Nusantara per-Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 yang berujung UNCLOS 1982 pertanda pengakuan Negara Kepulauan Republik Indonesia yang mendasari cita reposisi Politik Poros Maritim.

Keutamaan itu juga diakini dapat perkecil skala dan frekuensi kegaduhan politik seperti yang akhir-akhir ini terjadi sekaligus menawarkan Keteduhan di hati rakyat yang menginginkan kedamaian dan keamanan.

Home » Nasional » Suara Pempaca » Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Suara Pembaca :
Tajuk Rencana Harian Kompas 13 Pebruari 2014 “Bijak Memetik Bonus Demografi” sudah sepatutnya dibarengi sikap Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia agar bonus demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti Indeks Pembangunan Manusia yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggul.
Bonus demografi dimengerti sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan se-hari2 masyarakat negara bangsa Indonesia.
Pengamalan Pancasila seluruhnya 45 butir yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi Strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi Strategi Indonesia Bermartabat 2024-2034 dan Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045.
Pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir Pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar Sistim Kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan duplikasikannya ke jajaran dibawahnya, dan seterusnya ke lingkungan sosialnya.
Dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversi politik hukum Pemilu 2014 terkait pilihan Terpisah atau Serentak, Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu berwujud kebersamaan atau rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).
Jakarta Selatan, 14 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

– See more at: http://www.corongindonesia.com/2014/02/politik-kepemimpinan-pancasila-indonesia.html#sthash.R01E7hux.dpuf

 

30
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Kemantapan Pancasila Indonesia

dhn-451
Suara Warga 29 Januari 2017:

POLITIK KEMANTAPAN PANCASILA INDONESIA

Mencermati AMERICA FIRST 20 January 2017 antara lain ditindaklanjuti langkah2 nyata strategis taktis seperti‎
1. Politik Pembenahan Sektor Energi, 21 Januari 2017

http://internasional.metrotvnews.com/amerika/1bVYJnGN-trump-akan-membenahi-sektor-energi

2. Politik Militer Luar Negeri, 25 Januari 2017
Dan memperhatikan ‎ dengan seksama kecenderungan baru Kontraksi Politik DeGlobalisasi seperti dimaksudkan Fuad Bawazier: Dunia Menuju Deglobalisasi? – http://politik.rmol.co/read/2017/01/27/278315/Fuad-Bawazier:-Dunia-Menuju-Deglobalisasi-
Maka  *Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* January 25, 2017 sesuai [http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kepentingan-pertama-indonesia-indonesia-first/‎]‎ tidaklah cukup oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP BPIP) berwacana melalui ceramah2 dan penataran2‎ semata seperti kinerja almarhum BP7 tempo hari karena konteks kekiniannya yang memang lebih tinggi kompleksitasnya.
‎Langkah2 bijak yang berkarakter Kepemimpinan berprofil Kenegarawanan berjiwa Nasionalistik berlatar‎ 4 (empat) sifat Nabi Muhammad, yakni shiddiq (benar), amanah (bisa dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas) kiranya diharapkan mampu menggerakkan‎ aksi2 UKP BPIP berjabaran  nyata strategis taktis berorientasi *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia* seperti
1. PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia‎, 27 December 2016 ‎ ‎[https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=perppu+konstitusi+pancasila+indonesia‎]

2.POLITIK BENTENG PANCASILA 45, 23 ‎December 2016 [http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎]

3. Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia. 27 Januari 2017‎ [http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/]‎
termasuk review semua per-undang2an organik sektoral untuk diuji materikan ke MKRI sebagaimana opini hukum mantan Ketua MKRI Prof Dr Jimly Asshidiqie.
Menginat pula aspirasi seperti *Politik Kokohkan Performa Indonesia‎*, 1 Januari 2017

‎[http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kokohkan-performa-indonesia/]

Kehadiran UKP BPIP tersebut wajar bagi publik sekiranya berharapan agar Pancasila terkiprahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara se-baik2nya..
Semoga Pengurus UKP BPIP itu bersedia kiranya turut mempertimbangkan dengan bijak *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia* ini sebagai masukan bagi rencana aksi juga sekaligus siap berkolaborasi dengan masyarakat memastikan kePancasilaan terjiwkan mantap di kiprah 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya.:

http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/

Jakarta, 29 Januari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Indonesia Dalam Keadaan Krisis, Darurat Siaga 1

siaga-1
Jakarta – KBN – Terdapat setidaknya 5 permasalahan bangsa yang harus segera dianalisa, dicarikan solusi, dan diselesaikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Demikian yang tertuang dalam rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan Pusat Studi Ketahanan Nasional dengan tema “Mencapai Mufakat Penyelamatan NKRI” pada Selasa (27/12) di Universitas Nasional. Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, memaparkan 5 permasalahan itu adalah: 1. Potensi perkembangan dan kebangkitan komunis, 2. Invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk sumber daya manusia, 3. Potensi konflik antar etnis dan umat beragama, 4. Lemahnya kedaulatan dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, 5. Bergesernya pemahaman ideologi Pancasila.Acara yang dibuka oleh koordinator Kopertis wilayah III, Dr. Ir. Illah Sailah, Ms., itu juga merekomendasikan agar TNI harus bekerjasama dengan kaum agamawan, ilmuan, raja sultan pemangku adat, dan profesional dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

“Indonesia hari ini sudah dalam keadaan kritis, darurat siaga satu. Dan mulai saat inilah segenap komponen bangsa harus secara bersama-sama bertekad untuk kembali kepada ideologi Pancasila dan ikhlas melepaskan segala kepentingan pribadi dan kelompok demi menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”, demikian disampaikan oleh Iskandarsyah.

Sementara Laksamana (Purn) Slamet Subijanto dan Kolonel Inf Niko Fahrizal yang datang mewakili Pangkostrad sepakat bahwa kekuatan asing masuk mengacak-acak Indonesia melalui berbagai cara mulai dari perusakan sistem dan materi pendidikan sekolah hingga perang candu yang menyerang anak-anak sampai pejabat negara, disebabkan oleh begitu cantik dan potensialnya Indonesia sebagai sebuah negara. “Ada 3 orang presiden Amerika serikat yang mengisyaratkan bahwa menguasai Indonesia sama dengan menguasai seluruh dunia. Bush bahkan berani berkata bahwa Indonesia adalah sapi perah Amerika”, papar Slamet subijanto.

Kedua narasumber ini juga menekankan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa ini kecuali dengan kembali kepada tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.

Diakhir acara disepakati bahwa Musyawarah Nasional ini akan ditindak lanjuti dengan audiensi sambil mengantarkan rekomendasi hasil musyawarah kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden dan Panglima TNI. “Saya selaku utusan Pangkostrad berterima kasih atas terselenggaranya acara yang luar biasa ini dan akan membawa rekomendasi hasil musyawarah ini untuk ditindak lanjuti bersama pimpinan kami. Karena bagaimanapun harap dimengerti bahwa saya disini tidak dapat bicara atas nama pribadi, tapi saya harus taat hirarki sistem komando dalam institusi TNI. Meskipun demikian, sapta marga dan sumpah prajurit kami mengamanahkan bahwa TNI kuat bersama rakyat dan akan selalu bersama rakyat”, demikian penutup yang disampaikan Niko Fahrizal.

Acara yang berlangsung sekitar 3 jam ini juga dihadiri oleh perwakilan beberapa pesantren, rektor-rektor perguruan tinggi, Ketua LPPM Unas Prof. Dr. Ernawati Sinaga Ms.Apt, personil Marinir, Kopassus, dan Kostrad, Sultan Cirebon PRA Arief Natadiningrat, anggota Lemhanas, ketua SPSI, Pancasila Center, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, Ikatan Dokter Indonesia, dan 32 BEM dari penjuru Indonesia.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com

kemantapan (indonesia) – Kamus SABDA

kamus.sabda.org/kamus/kemantapan

Translate this page

kemantapan (root: mantap). POS. : Kata Benda … mantap, memantapkan, pemantapan,kemantapan … Ini adalah program PEMANTAPAN ideologi Pancasila.

Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan:

Nurcholish Majid – 2008 – ‎Islam

Kemantapan itu tidak saja berimplikasi kebebasan dari rasa cemas yang tidak … itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA | intelektual alternatives

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA oleh : lukman hakim masalah yang … terhadap diri sendiri sebagai bangsa.memang pertumbuhan kemantapan itu …

Prosiding Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai …

Mohammad Jafar Hafsah, ‎Wuryadi, ‎Slamet Sutrisno – 2013 – ‎Nationalism

Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat … Tanpa kejelasan dankemantapan etos, pathos, logos dan telos perjuangan …

pancasila (kegagalan dalam pelaksanaan) | psikologiunity

Dec 26, 2010 – Dengan kemantapan dari orang – orang yang telah berjuang demi menegakkan nilai – nilai pancasila yang ada, maka bangsa ini dapat berdiri …

Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan stabilitas …

https://openlibrary.org/…/Pancasila_sebagai_ideologi_terbuka_men…

Translate this page

Aug 9, 2012 – Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan stabilitas yang dinamis by , 1994, Departemen Pertahanan Keamanan R.I., …

Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan … – WorldCat

http://www.worldcat.org/title/pancasilakemantapan…/38304140Translate this page

Get this from a library! Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan stabilitas yang dinamis. [Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). Kursus …

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII Sutaryo, Wihana … ini pada gilirannya akan menyumbang pada kemantapan dan efektivitas usaha …

Sistem Politik Demokrasi Pancasila – Artikel Core

artikelcore1.blogspot.com › PKN › Umum

25 Agt 2014 – Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi …. 1945 demi terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, …

memantapnya pemahaman dan pengamalan ideologi pancasila …

https://pusatamalpancasila.wordpress.com/…/memantapnya-pemahaman-dan-pengama…
6 Agt 2012 – Potensi kekayaan interprestasi Pancasila dalam bingkai politik seharusnya tidak … Pancasila sebagai landasan idiil/ falsafah bangsa Indonesia yang bersifat … Pemantapan pemahaman dan pengamalan kembali ideologi …
Posts about Kemantapan suatu system politik dapat dicapai apabila system … Bangsa Indonesia berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham …
Pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan manusia Indonesia … demokrasi Pancasila; meningkatkan dan mengembangkan kesadaran politik ….. rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, …

Selamat Datang Di Suhara Sidabutar Blog’s: Politik Dan Strategi …

suharagolan.blogspot.com/2008/01/politik-dan-strategi-nasional.html
15 Jan 2008 – Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ,. b. …. rakyat Indonesia, serta terwujudnya budaya politik Pancasila dalam … pembangunan nasional dapat dicapai melalui pemantapan proses …

Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan:

Nurcholish Majid – 2008 – ‎Islam

Kemantapan itu tidak saja berimplikasi kebebasan dari rasa cemas yang tidak pada … sebagai sumber legitimasi politik tersebut, kemantapan dan keterbukaan itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. … Ia menghendaki kesediaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia untuk …

LETS WALKING AND RUNNING WITH GOD: IDEOLOGI PANCASILA …

fransiscasitumorang.blogspot.com/2010/06/ideologi-pancasila-dan-ideologi.html
25 Jun 2010 – Karena pancasila hanya dimiliki bangsa Indonesia saja. … Kemantapan suatu system politik dapat dicapai apabila system tersebut berakar …

Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Indonesia – informasi …

teknikarsitekturug.blogspot.com/2014/10/pancasila-dalam-konteks-sejarah_10.html
10 Okt 2014 – Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, … tertib hukum Indonesia didasarkan atas filsafat negara Pancasila, asas politik …. yaitu penciptaan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi.

Azalea’s blog: PERUMUSAN DAN PEMANTAPAN PANCASILA

anihwidia.blogspot.com/2014/10/perumusan-dan-pemantapanpancasila.html
23 Okt 2014 – Dalam rangka janji politik pembeian “kemerdekaan”, maka pada tanggal 29 April 1945 Pemerintah Militer Jepang di Indonesia telah …



Blog Stats

  • 3,119,703 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…