28
Dec
19

Kenegarawanan : Jakarta Kota Joang45

Logo Bulat GPA45

Suara Warga45

*JAKARTA KOTA JOANG45*

MERDEKA !

Bertepatan dengan 70 tahun Peringatan Aksi Daulat Indonesia (PADI) 27 Desember 1949, sesuai

http://ujpunj2012.blogspot.com/2012/12/pengakuan-kedaulatan-27-desember-1949.html?m=1

yang bersamaan dengan penetapan rekayasa ibukota baru di Penajam, Kalimantan Timur;

maka kini dianggap perlu dilakukan pula pelekatan atribut kata *Joang45* bagi *Jakarta* mengingat rekam jejak kejoangan Negara Kesatuan Republik Indonesia digiatkan di Jakarta sejak Pergerakan Nasional 1908, Sumpah Pemuda Indonesia 1928, Proklamasi Indonesia Merdeka 17845, pembentukan Undang Undang Dasar 18845, pendirian Badan Keamanan Rakyat 23845 (cikal bakal TNI) dst, memperhatikan juga sebaran daripada Gedung2 Joang45 yang melekat pula di beberapa kota kejoangan45 di Indonesia;

dan oleh karena itu kedepan adalah strategik perlu ditopang pemantapan kader bangsa Indonesia unggulan selaku Penegak Republik Indonesia Merdeka 17845 (PRIMER 17845) melalui pembekalan P3K45 (Panca Penjuru Pembudayaan Kejoangan45) yakni

1) *Historia17845*
Semua kesejarahan yg terkait dgn terakumulasinya ke 17845 & perang penegakan kemerdekaan 1945-50

2) *Cultural Quotient 17845*

*Sistim Kecerdasan Budaya 17845 adalah Penjuru PRIMER Pejoang Republik Indonesia Merdeka menapaki Visi Indonesia 2045 [rilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8Jan19] bercirikan memiliki hasrat dan kemampuan untuk melestarikan diri, mensejahterakan diri dan berdaya saing ditengah-tengah kehidupan yang masih tetap memberlakukan hukum alam –survival of the fittest — yang bermakna hanya yang kuat yang lestari, yg lemah akan tersingkir dan punah.* [Wijoyo Suyono, Jenderal TNI Purn, 23Okt19]

https://jakarta45.wordpress.com/2019/10/06/cultural-quotient-17845-primer-pejoang-republik-indonesia-merdeka/amp/

3) *17 Pusaka Bangsa Indonesia*

https://jakarta45.wordpress.com/2019/07/17/kenegarawanan-17-pusaka-bangsa-indonesia/amp/

4) *7 Strategi Ketahanan Bangsa*

Terjaganya ketangguhan kehidupan2

4.1) Keagamaan tidak rawan
4.2) Ideologis tidak retak
4.3) Politis tidak resah
4.4) Ekonomis tidak ganas
4.5) Budaya tidak pudar
4.6) HanKamNas tidak lengah
4.7) Ekologis tidak gersang

5) *RenStra 45* [19Okt19]

https://jakarta45.wordpress.com/2019/10/21/kenegarawanan-mekarsari-rekomendasi-renstra-45-19okt19/amp/

beserta Aksi2 Akulturasi/Pembudayaan Kejoangan45 (PK45) yg immateriil itu bisa diterjemahkan/dimateriilkan/diaktualisasi a.l via *Peci45Coklat, Wisata Joang45, Lagu PeJoang45, Historia17845, Cultural Quotient 17845, FGD45, Herbal45, Hidrophonik45* dlsb, prakarsa DHC45 Jakarta Selatan agar mudah dicerna oleh publik.

Dengan demikian maka Indonesia Merdeka 100% sesuai aspirasi para Pemuda Menteng 31 Djakarta pada tahun 1945 dapat tergelorakan selalu menuju Indonesia damai yang sejahtera menapaki *Visi Indonesia 2045 [9Mei2019]*

https://m.tribunnews.com/amp/seleb/2019/05/09/visi-indonesia-2045-targetkan-jadi-negara-ekonomi-terkuat-5-besar-dunia

Jakarta, 27 Desember 2019

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto
Ketua DHC45 Jakarta Selatan
GPA45, NRI 2001483370
GOR Bulungan, Blok M, Keb. Baru

Suara Warga45

JAKARTA JOANG45

MERDEKA !

Memperingati peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948 – 13 Juli 1946 dalam rangka PRIMER (Penegakan Republik Indonesia Merdeka) 17 Agustus 1945, maka kami rekomendasi agar Replika Rumah Proklamasi 17845 dapat dibangun ulang oleh PemProp DKI Jakarta, sesuai RenStra 45 kami 19 Oktober 2019 ybl.

Giat Replika Rumah Proklamasi ini selain gelorakan kepedulian anak2 bangsa juga dapat memelihara jiwa PeJoang45 (Pemangku Joang45) menegakkan Indonesia Merdeka 100%.

Seiringan degan Giat perihal diatas, khas bagi Thema Jakarta Joang45 maka Giat 17 Wisata Joang45 seperti terlampir juga signifikan.

Besar harapan kami, Giat2 Ini dapat diselenggarakan oleh PemProp DKI Jakarta demi gelorakan Penegakan Republik Indonesia Merdeka (PRIMER) 17845 berkelanjutan.

Jakarta, 19 Desember 2019

Tetap MERDEKA !

DR Ir Pandji R Hadinoto MH
Ketua DHC45 Jakarta Selatan
GPA45, NRI 2001483370
GOR Bulungan, Blok M,
Kebayoran Baru

MEMPERINGATI 70 TAHUN KMB
Sri-Edi Swasono
(bagian II)
Belanda Menyerang, Maguwo di Bom Indonesia Melawan: Berbagai Perundingan Diadakan
Tentu Belanda tidak rela Indonesia merdeka. Dikenal ada aksi polisionil (clash) I (21 Juli-5 Agustus 1947) dan aksi polisionil (clash) II (19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949) yang dilakukan oleh Belanda. Indonesia tidak tinggal diam. TNI menyerang dan rakyat membantu TNI melawan agresi Belanda. Muncul tokoh-tokoh pejuang nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan HB IX, Kolonel Soeharto, Letkol Slamet Riyadi, Mayor Ahmadi, Mayor Isman (Mas Isman), dan Soebiantoro. Mereka adalah tokoh-tokoh TNI dan Tentara Pelajar (TP dan TRIP) Brigade 17 yang merupakan sebagian kecil saja dari prajurit dan pejuang kebanggaan Indonesia yang kita kenang selama-lamanya. Kemerdekaan dan kedaulatan dipertahankan dengan jiwa-raga dan harta, mereka adalah bunga-bunga yang gugur tidak sia-sia.
Pada tanggal 18 Desember jam 9 malam hari diperistirahatan Bung Hatta, di Kaliurang, datang Kolonel TB Simatupang menyampaikan kepada Bung Hatta bahwa memang ada rencana Belanda akan mendirikan Negara Federal bersama dengan negara-negara BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)5) dan dengan menyingkirkan Republik Indonesia, tadi jam 6 sore Radio Belanda di Jakarta sudah mengumumkan maksud itu.6) Bung Hatta sudah mendengar akan rencana Belanda itu hampir satu tahun sebelumnya dari jawaban Mr. Sassen.7)
Pada tanggal 19 Desember 1949 Bung Hatta kembali dari Kaliurang menuju Jogja. Dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta Bung Hatta menyaksikan sendiri kapal terbang Belanda terbang menuju Maguwo. Sesampainya di pinggir kota Yogya, dekat tanah lapang rumput yang sekarang menjadi Universitas Gadjah Mada, Bung Hatta bertemu dengan Sri Sultan HB IX yang bermaksud akan menjemput Bung Hatta dari Kaliurang. Kemudian Bung Hatta dan Sri Sultan bersama-sama menuju ke kepresidenan. Sampai di kepresidenan Bung Hatta menulis surat kepada Nehru di India menceriterakan bahwa Belanda sudah mulai melakukan clash militer kedua. Surat itu dikirim ke rumah Tuan Yunus, Wakil India di Yogya.
Kenyataan yang ada pada waktu itu adalah bahwa tentara tidak ada di dalam kota. Dari mulai pagi sekali tentara sudah dikerahkan ke luar kota untuk latihan perang. Maksud itu sudah ditetapkan beberapa hari sebelumnya. Hal ini menguntungkan sekali, karena tangsi-tangsi sudah kosong, sejak jam 9 pagi tangsi itu menjadi bulan-bulanan bagi angkatan udara Belanda.
Pada pagi itu di kepresidenan diadakan rapat Kabinet. Tidak semua menteri dapat hadir, ada beberapa menteri yang sudah berangkat ke luar kota. Pada waktu itu yang hadir hanya 4 atau 5 orang menteri saja. Ada 3 hal yang pagi itu diputuskan:8)
Apakah Presiden dan Wakil Presiden akan pergi ke luar kota dan melaksanakan perang gerilya. Pada waktu itu sudah diketahui bahwa Panglima Besar Soedirman sudah memutuskan bagi dia sendiri akan melakukan perang gerilya. Ia datang ke kepresidenan jam 7 pagi untuk pamitan dengan presiden. Presiden Soekarno berusaha membujuk supaya Panglima Besar tinggal di dalam kota dan Presiden akan membicarakannya dengan Panglima Belanda yang akan masuk kota supaya ia dirawat di rumah sakit. Tetapi Soedirman menolak.
Simatupang mengatakan sebaik-baiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut perang gerilya. Ini akan memperkuat perjuangan rakyat dan tentara. Akan tetapi apabila Presiden dan Wakil Presiden pergi perang ke luar kota, sekurang-kurangnya satu batalyon tentara harus menjadi pengawal. Dan tentara itu tidak ada, semuanya sudah ke luar kota. Ir. Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota, itu tidak merugikan sebab Presiden dan Wakil Presiden selalu dapat berhubungan dengan KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai alat United Nations. Setelah diadakan pemungutan suara hampir seluruh yang hadir mengatakan Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.
Semuanya menyetujui bahwa Wakil Presiden yang merangkap Menteri Pertahanan menganjurkan dengan perantaraan radio supaya tentara dan rakyat melaksanakan perang gerilya terhadap tentara Belanda Wakil Presiden membuat teks pidato itu yang tidak perlu panjang, cukup beberapa kalimat saja dan teks itu dibacakan oleh seorang penyiar.
Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi bahwa dia diangkat sementara untuk membentuk Pemerintah Darurat, membentuk suatu Kabinet yang mengambil alih Pemerintah Pusat.
Ketiga putusan Pemerintah itu segera dijalankan.
Yogya Jatuh: Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda
Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda, mereka adalah seorang Soekarno dan seorang Hatta, bukan lagi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak ditangan mereka lagi. Dengan bijak dan taktis Bung Karno dan Bung Hatta telah melimpahkan pimpinan negara kepada Pemerintah Darurat Indonesia di Bukittinggi (PDRI).
Kira-kira sore hari jam 3 datang Mr. A. Gafar Pringgodigdo dikawal 2 orang serdadu KNIL menjemput Bung Hatta sebab ada perintah dari Komandan tentara Belanda yang menyerbu Yogya dan sudah berada di Kepresidenan, supaya bersama keluarga dan sekretaris serta ajudan datang ke Kepresidenan dengan membawa pula pakaian. Bung Hatta dan isterinya Rahmi serta anaknya Meutia yang baru berusia 1 tahun, mertua Bung Hatta Pak Rachim dan Ibu Rachim serta sekretaris I Wangsa Widjaja dan ajudan Batangtaris pindah ke Kepresidenan. Bung Hatta berada di Kepresidenan selama 3 hari. Pada hari ke-4, tanggal 22 Desember 1948 pagi-pagi mendapat kabar bahwa Soekarno, Hatta, Sjahrir, H. A. Salim, Mr. Asaat, Mr. A. Gafar Pringgodigdo dan Suryadarma akan dipindahkan ke tempat lain tanpa diberitahukan ke mana. Masing-masing boleh membawa koper pakaian. Kira-kira jam 8 pagi para tertawan dibawa ke Maguwo untuk selanjutnya dinaikkan ke dalam sebuah bomber dan langsung diterbangkan. Setelah 1 jam terbang ternyata mendarat di lapangan terbang Cililitan, dan mereka boleh turun sebentar. Kembali ke bomber dan terbang ke Barat lagi, ternyata bomber mendarat di Pangkal Pinang, Bangka. Di situ seorang pejabat Belanda memerintahkan agar 4 orang, Mohammad Hatta, Hatta, Mr. Asaat, Mr. A. Gafar Pringgodigdo dan Tuan Suryadarma turun dan sempat bertanya-tanya 3 orang lainnya tidak disuruh turun akan dibawa ke mana?
Diceritakan oleh Bung Hatta bahwa ternyata 4 orang yang diturunkan dibawa ke Muntok untuk selanjutnya menuju Gunung Menumbing yang jaraknya 150 km yang tingginya kira-kira 800 meter. Di situ ada gedung peristirahatan yang di dalamnya terdapat kira-kira 10 kursi dan ada 1 radio sehingga para tertawan dapat mendengarkan apa-apa yang terjadi di dunia.
Lebih lanjut Bung Hatta menceritakan, bahwa setelah 5 hari kami di Menumbing, orang-orang dari perusahaan tambang timah dapat perintah supaya di dalam gedung itu dipasang kawat kerangkeng, untuk mengerangkeng kami. Kebetulan setelah kerangkeng itu dipasang datang Anggota KTN, Tuan Critchley menemui para tertawan. Ia kaget melihat kami dikerangkeng, yang bertentangan dengan keterangan pihak Belanda di United Nations, bahwa kami di Bangka merdeka bergerak. Ia mengatakan kepada kami bahwa ia akan memprotes memprotes kedustaan Belanda.9)
Sementara itu pada tanggal 22 Desember 1948 Bung Karno bersama Bung Sjahrir dan H. Agus Salim diterbangkan ke Sumatera Utara, tepatnya di Desa Lau Gumba di Berastagi, namun 12 hari kemudian karena masalah keamanan, pada tanggal 1 Januari 1949 mereka bertiga dipindahkan ke Parapat termasuk wilayah Kabupaten Simalungun, di tepian Danau Toba, pada saat itu di tanah Karo terdapat basis perjuangan kemerdekaan yang dikenal dengan nama Laskar Rakyat. Mereka tinggal di Parapat hingga akhir Januari 1949, kemudian Bung Karno, Bung Sjahrir dan H. Agus Salim dipindahkan ke Pulau Bangka, di kota Muntok. Ia menyusul jejak Bung Hatta yang lebih dahulu diasingkan di sana.
Pada tanggal 5 Januari kami mendengar berita bahwa Perdana Menteri Drees sudah sampai ke Jakarta, katanya untuk melaksanakan pembentukan Pemerintah Sementara. Tidak lama sesudah itu dimintanya Sjahrir datang ke Jakarta dari Parapat. Setelah ada pembicaraan antara mereka, Sjahrir tinggal saja di Jakarta tidak kembali ke Parapat. Masalah ini dipersoalkan oleh Bung Hatta dan kawan-kawan di Menumbing. Bung Hatta menegaskan pendiriannya kepada kawan-kawan, kalau Bung Hatta diminta datang ke Jakarta akan ditolak. Bung Hatta berketetapan bahwa bukan Bung Hatta yang perlu bicara dengan Perdana Menteri Drees, tetapi mungkin Perdana Menteri Drees yang memerlukan Bung Hatta. Sebab itu Perdana Menteri Drees-lah yang harus datang ke Bangka sambil pulang ke Negeri Belanda.
Kemudian datang seorang pembesar Belanda, Mr. Gibben, keesokan harinya membawa pesan Perdana Menteri Drees yang meminta Bung Hatta datang ke Jakarta. Bung Hatta bersikukuh bahwa Perdana Menteri Drees yang memerlukan Bung Hatta, sebab itu ia yang harus datang ke Bangka. Dijawabnya bahwa Perdana Menteri Drees usianya sudah lanjut, jadi berat baginya untuk datang ke Bangka. Bung Hatta tetap menolak pergi ke Jakarta.
Sementara itu Tuan Critchley datang ke Bangka untuk menanyakan kepada Bung Hatta bilakah perundingan dengan Belanda dapat diteruskan?
Bung Hatta menjelaskan kepada Critchley bahwa Soekarno dan Bung Hatta tidak punya kekuasaan lagi, sebab kekuasaan pimpinan negara pada tanggal 19 Desember sudah diserahkan kepada Mr. Sjafruddin. Namun Tuan Critchley mengatakan, bahwa dunia internasional mengatakan, demikian juga United Nations, hanya kenal kepada Soekarno-Hatta sebagai pimpinan negara Republik Indonesia. Bung Hatta konsisten dengan sikapnya sesuai dengan ketika Soekarno dan Hatta melimpahkan pimpinan negara kepada Pemerintah Darurat Indonesia (PDRI) pada Rapat Kabinet 19 Desember 1949, bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah mengirim kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi bahwa Sjafruddin Prawiranegara telah diangkat sementara membentuk pemerintah darurat, membentuk suatu kabinet yang mengambil alih Pemerintah Pusat. Yang ditangkap Belanda adalah seorang Soekarno dan seorang Hatta, bukan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta (lihat halaman 7), tidak pernah ada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menyerah kepada Belanda.
Diperlukan Berbagai Perundingan
Tidak henti-hentinya diperlukan berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya secara utuh. Tiga perundingan harus diadakan, sebelum dan sesudah Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda pada aksi polisionil II setelah Belanda mendarat di Maguwo 19 Desember 1949:
Pertama, pada tanggal 7 Oktober 1946 sudah dimulai perundingan di Kuningan antara Komisi Jenderal Belanda dengan Delegasi Indonesia di bawah pimpinan Sutan Sjahrir dan tim Schermerhorn dan van Mook mewakili Belanda dengan Lord Killearn dari Inggris sebagai mediator. Pada tanggal 11 November 1946 tempat perundingan dialihkan ke Linggarjati, daerah yang sejuk.
Pada tanggal 15 November 1946 naskah persetujuan Linggarjati diparaf di Jakarta dan pada 20 Desember 1946 Tweede Kamer di Negeri Belanda menerima naskah itu dengan 65 suara melawan 30 suara.
Pada tanggal 30 November 1946 tentara Inggris ditarik seluruhnya dari Indonesia dan pada tanggal 12 Desember 1946, waktu Belanda sedang menuju pembentukan Negara Bagian Indonesia Timur terjadi di Sulawesi pembunuhan besar-besaran oleh Westerling. Pemerintah Republik Indonesia memprotes kejadian itu kepada van Mook yang mewakili Pemerintah Belanda di Indonesia. Pada masa itu Belanda membentuk negara Indonesia Timur dengan Sukawati menjadi Presiden dan Najamudin Daeng Malewa menjadi Perdana Menteri. Menurut paham Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Persetujuan Linggarjati, tindakan itu harus dikerjakan bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Bung Karno meminta Bung Hatta menggantikannya bicara pada Sidang KNIP di Malang (26 Februari 1947) tentang “politik negara”. Tentang politik negara itu Bung Hatta mengatakan bahwa setelah Perang Dunia II, terpaksa kita berunding dengan Belanda untuk mencegah supaya Belanda jangan dikembalikan oleh sekutu untuk menjajah kita kembali. Dengan perantaraan Lord Killearn kita berunding atas pengakuannya kepada kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Setelah dua tahun Republik Indonesia akan menjadi Republik Indonesia Serikat dengan tiga bagiannya, Republik Indonesia, Borneo dan Indonesia Timur. Republik Indonesia Serikat akan bekerjasama dengan Netherland di atas persekutuan Indonesia-Belanda. Persetujuan Linggarjati adalah langkah pertama kejurusan itu. Politik negara 2 tahun mendatang ini ialah melaksanakan persekutuan itu. Dari bertempur kita pilih jalan kerjasama, sebab daerah Indonesia yang lain, seperti Borneo dan Sulawesi masih di bawah kekuasaan Sekutu dan dalam praktek masih dalam kekuasaan Belanda.10) Setelah Sidang KNIP di Malang itu Bung Hatta kembali ke Yogya.
Pada tanggal 25 Maret 1947 naskah persetujuan Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak di Istana Gambir Jakarta. Akibat dari Persetujuan Linggarjati itu ialah, bahwa Inggris mengakui Indonesia de facto secara “terbatas” dan mengakui de facto Republik Indonesia.
Pada 17 April Amerika Serikat mengakui de facto Republik Indonesia.
Kedua, pada 20 Juli 1947 van Mook menyatakan bahwa ia merasa tidak terikat lagi oleh Persetujuan Linggarjati dan perjanjian genjatan senjata. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil I (lebih dikenal dengan sebutan clash I) terhadap Republik Indonesia, segala alat-alat militernya di darat, di laut dan di udara dikerahkan untuk menghantam daerah Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 1947 Dakota Palang Merah India ditembak pesawat pemburu Belanda di atas kota Yogya. Laksamana Muda Udara Adisutjipto dan Dr. Abdul Rachman Saleh gugur. Inggris menawarkan “jasa baiknya”. Pada tanggal 31 Juli 1947 soal Indonesia Belanda diajukan oleh India dan Australia kepada Dewan Keamanan PBB, wakil Belanda Mr. van Kleffens menyangkal Hak Dewan Keamanan mencampuri urusan Indonesia, sebab itu, katanya semata-mata urusan intern Belanda sendiri. Tetapi keesokan harinya tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan mengadakan resolusi meminta kepada Netherland dan Republik Indonesia supaya tembak-menembak dihentikan. Perintah penghentian tembak-menembak itu dilakukan.11)
Pada tanggal 5 Agustus 1947 Sutan Sjahrir bersama-sama dengan Haji Agus Salim tiba di New York, dan dibantu oleh Tambu, pegawai tinggi Republik Indonesia, kira-kira seminggu setelah itu delegasi Republik Indonesia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan selama perkara Indonesia-Belanda dipersoalkan, sedang orang-orang Indonesia yang dikirim Belanda untuk memperkuat delegasi Belanda ditolak.12)
Pada tanggal 17 Agustus 1947 dikeluarkan Cease Fire Order berdasarkan keputusan Dewan Keamanan, dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 25 Agustus 1947 dalam PBB diterima usul Amerika Serikat untuk mengirimkan Komisi Tiga Negara/KTN ke Indonesia. Indonesia memilih Australia yang akan duduk dalam KTN, Belanda memilih Belgia, Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Oktober 1947 tiba di Jakarta, anggota Amerika Serikat Frank P. Graham, anggota Australia Richard Kirby, anggota Belgia van Zieelan. Dan pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville kepunyaan USA ditandatangani naskah persetujuan oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi Belanda oleh R Abdul Kadir Wijoyoatmojo.13)
Ketiga, pada tanggal 21 April 1949 beberapa pimpinan BFO datang menemui Bung Hatta dan para tokoh lainnya di Menumbing, Bangka, beberapa anggota delegasi Indonesia juga ikut datang. Pokok pembicaraan adalah sikap sejalan yang akan diambil apabila Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan. Sebelum pergi ke Den Haag, ke KMB, diadakan dahulu 2 kali pertemuan antara Republik Indonesia dan BFO. Pertama kali diadakan di Yogya dan dua minggu setelah itu diadakan di Jakarta. Dalam hal ini terdapat persetujuan. Rupaya persetujuan ini, yang disiarkan oleh surat-surat kabar, pemerintah Belanda merasa terjepit. BFO tidak dapat lagi dipergunakan untuk mengisolasi Republik Indonesia.14) Pada tanggal 22 April 1949 Bung Hatta menerima anjuran dari Cochran bahwa sebaiknya Bung Hatta datang ke Jakarta berunding dengan van Royen tentang batas daerah Yogyakarta, apabila Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogya. Delegasi Republik Indonesia sudah menegaskan, bahwa Republik Indonesia tidak mau menerima penyerahan Kedaulatan di KMB, apabila tidak kembali lebih dahulu ke daerahnya di Yogyakarta. Tanggal 24 April 1949 Bung Hatta berangkat ke Jakarta, keesokan harinya pada tanggal 25 April 1949, van Royen bertukar pikiran dengan pemerintah Republik Indonesia tentang kembali ke Yogyakarta. van Royen setuju Yogya samasekali diserahkan kepada Republik Indonesia. ditegaskan oleh Bung Hatta kepada van Royen bahwa berdasarkan Perjanjian Renville tentara Republik Indonesia, mengosongkan daerahnya yang disebut kantong-kantong tentara Siliwangi di Jawa Barat dan “hijrah” ke Yogya. Setelah tentara Belanda mengadakan clash II tentara itu dapat menduduki jalan-jalan besar tetapi daerah-daerah pedalaman diisi oleh tentara Republik Indonesia, TNI. Sebagian dari tentara Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan mengisi kantong-kantong yang dahulu dikosongkannya. Apa yang sekarang sudah diduduki kembali oleh tentara Siliwangi harus dipandang juga sebagai daerah Republik Indonesia. Dalam teori itu adalah daerah Pasundan, tetapi dalam kenyataan sekarang sudah menjadi daerah Republik Indonesia kembali. Jangan hendaknya Belanda mengajukan permintaan supaya tentara Republik Indonesia harus ditarik kembali. Itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh clash II. Begitulah pertemuan dan pembicaraan Bung Hatta dengan van Royen. Pada tanggal 6 Mei 1949 delegasi datang membawa teks persetujuan oleh delegasi Republik Indonesia dan ditandatangani oleh ketua delegasi kedua belah pihak Roem dan van Royen.
Pada tanggal 21 Mei 1949 Mr. Roem datang dari Jakarta ke Bangka. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia.
Keempat, Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan konferensi lanjutan setelah sebelumnya diadakan 3 konferensi tingkat tinggi antara Indonesia dan Belanda, yaitu konferensi Linggarjati, konferensi di USS Renville dan konferensi yang menghasilkan perjanjian Roem-Royen. KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat Delegasi Republik Indonesia dalam KMB, yaitu Mohammad Hatta (Ketua), Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dr. J Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim, Priggodigdo, Kolonel TB Simatupang, Mr. Sumardi.
Perwakilan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan perwakilan PBB atau UNCI (United Nations Comissioner for Indonesia) dipimpin oleh Thomas Kingston Critchley.
Sebelum KMB, tanggal 17 Agustus 1949 dirayakan di Den Haag pada suatu resepsi yang diadakan oleh Bung Hatta yang ramai dikunjungi oleh pembesar-pembesar Belanda, antara lain Menteri Kabinet anggota-anggota Tweede Kamer dan Eerste Kamer, pemimpin-pemimpin partai serta kenalan-kenalan Bung Hatta ketika Bung Hatta masih mahasiswa dan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda.
Pada tanggal 29 Oktober 1949 KMB itu selesai dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) diparaf di Scheveningen.
KMB melibatkan 3 pihak15): perwakilan-perwakilan pihak Republik Indonesia, pihak Belanda, dan pihak BFO, yang mewakili negara-negara bagian ciptaan Belanda/van Mook di Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember di Netherland bertempat di ruang Tahta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. EMJA Sassen dan Ketua Delegasi RIS Perdana Menteri Mohammad Hatta bersama-sama membubuhkan tandatangannya pada naskah penyerahan kedaulatan terhadap RIS. Terbentuknya Uni Indonesia-Belanda termasuk yang dihasilkan oleh KMB.
(bersambung)

MEMPERINGATI 70 TAHUN KMB
Sri-Edi Swasono
(bagian III)
*Perjanjian KMB dan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia*
Hasil Kesepakatan Konferensi Meja Bundar (Perjanjian KMB) adalah:
(1). Kerajaan Belandamenyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS.
(2). Penyerahan kedaulatan itu akan diberlakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
(3). Tentang Irian Barat akan dirundingkan lagi dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.
(4). Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda, yang dikepalai oleh Ratu Belanda.
(5). Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan, bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
(6). Tentara Kerajaan Belanda akan selekas mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara Kerajaan Hindia-Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan, bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
(7). Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
(8). Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda dari 1942.
Pada tanggal 2 November 1949 Bung Hatta dan beberapa anggota delegasi pulang kembali ke Indonesia.
Pada tanggal 18 November16) 1949 Sidang Kabinet Republik Indonesia menerima persetujuan KMB.
Pada tanggal 15 Desember 1945 Sidang Pleno KNIP dengan suara 226 pro dan 62 anti menerima hasil KMB.
Pada tanggal 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS yang _pertama_ oleh wakil-wakil Negara Bagian. Dengan suara bulat Presiden Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS yang pertama. Penobatan Presiden RIS ldilakukan di Bangsal Sitinggil Yogyakarta.
Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri.
KMB adalah keputusan resmi Republik Indonesia, BFO dan Kerajaan Belanda.
Beberapa Catatan Penting
Pertama, seperti dikemukakan di atas Konferensi Meja Bundar melibatkan 3 pihak, Republik Indonesia, Kerajaan Belanda dan BFO. Dengan demikian dapat dimaklumi terbentuknya Republik Indonesia Serikat. BFO yang didirikan oleh pihak Belanda adalah suatu kenyataan riil yang ambil bagian di dala KMB.
Terbentuknya RIS tidak saja merupakan keputusan bersama Belanda dan Indonesia sebagai hasil Konferensi Linggarjati dan diperkukuh dalam lKonferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta. Peserta Konferensi Inter-Indonesia merupakan wakil-wakil Pemerintah R dan wakil-wakil Negara Bagian yang dipimpin oleh van Mook.
Terbentuknya RIS hasil KMB di satu pihak merupakan _eine historische Notwendigkeit,_ suatu keterpaksaan sejarah. LDi lain pihak mengandung _blessing in disguise_ karena seluruh Indonesia tersatukan (belum termasuk Papua).
_Kedua,_ seperti dikemukakan di atas pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar di buka di Den Haag, bertempat di ruang Ridderzaal dan pada tanggal 29 Oktober Konferesnsi itu selesai dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat diparaf di Scheveningen.
Pada tanggal 1 November 1949 Perdana Menteri Belanda Drees mengadakan jamuan makan kepada Delegasi Indonesia Serikat. Kebetulan Bung Hatta duduk diapit oleh Perdana Menteri Drees dan Mr. Marseveen. Kepada Bung Hatta Mr. Marseveen bilang: “kalau ada pembicaraan yang penting, selalu yang terkemuka dari Delegasi Republik Indonesia, di antara orang-orang BFO yang menonjol, hanya Anak Agung Gde Agung.
Jadi yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa
Bung Hatta “taat kedinasan”, Naskah Perjanjian KMB (termasuk Naskah Konstitusi RIS yang sudah diparaf), perlu dimintakan pengesahan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
_Ketiga,_ di bidang politik luar negeri Program Kabinet RIS antara lain adalah (1) menyelesaikan soal Irian Barat dalam setahun ini juga dengan jalan damai; (2) memperkuat hubungan moril, politik dan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara; (3) menjalankan politik dalam Uni Indonesia-Belanda agar supaya Uni ini berguna bagi kepentingan RIS; (4) berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meneguhkan keberdaulatan Indonesis
Selanjutnya Bung Hatta menulis: “Pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam diadakan penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada RIS , pada pacara itu RIS diwakili oleh Perdana Menteri RIS MohammadHatta serta beberapa orang menteri dan pejabat di antaranya Sultan Hamid. Pada tanggal yang sama berlaku di Istana Gambir penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda ata Indonesia oleh HVK Lovink kepada Pemerintah RIS yang diwakili oleh Sultan Hamengku Buwono IX disertai penurunan bendera Belanda Merah-Putih-Biru dan menaikkan Sang Sak Merah-Putih. Setelah upacara itu selesai HVK Lovink meninggalkan Istana terus menuju lapanga terbang Kemayoran, kembali ke Netherland. Pada tanggal 28 Desember 1949 Preside Soekarno dan keluargaberangkat dari Yogya ke Jakarta untuk melaksanakan jabatannya sebagai Presiden RIS”.
Demikianlah Bung Hatta mengakhiri “Memoir”-nya setebal 600 halaman yang terbit pada tahun 1979, 1 tahun sebelum Bung Hatta wafat.
*Bung Hatta Setelah KMB: Suatu Constitutional Tragedy*
Pada awal pertengahan Pemerintahan Orde Baru, sepertinya kita mulai terjerumus ke dalam pemikiran ekonomi tanpa ideologi nasional yang tertib.
Ada beberapa catatan tentang apa yang dikemukakan oleh Bung Hatta, antara lain:
“Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34”.17)
“Pada masa akhir-akhir ini, negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi politik perekonomian di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu”.18)
“Politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman. Berbagai barang yangpenting bagi kehidupan rakyat tidak menjadi monopoli Pemerintah, tetapi dimonopoli oleh orang-orang Cina”.19)
Lebih dari itu, kita telah terjerumus ke dalam suatu _constitutional tragedy_ sebagai berikut:
Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1975) menolak usulan Prof. Mahar Mardjono, Rektor Universitas Indonesia saat itu, untuk menganugerahkan gelar Doctor HC kepada salah satu Proklamator Kemerdekaan yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan nasional, tokoh strukturalisme ekonomi, pimpinan BPUPKI/PPKI, seorang konseptor Demokrasi Ekonomi dan arsitek Pasal 33 UUD 1945, dengan alasan: “…teori Mohammad Hatta ketinggalan zaman…”. Alasan itu dikemukakan oleh Dekan FEUI Dr. Ali Wardhana (setelah berunding dengan Prof. Widjojo) dan juga beberapakali dikemukakan oleh Prof. Dr. Mohammad Sadli di berbagai jamuan.
Saya mengenal Prof. Mahar Mardjono yang sangat nasionalistis dan memahami makna perjuangan kemerdekaan. Saya hadir bersama Hariadi Darmawan (alm) dan Ibu Mimi Pandam Guritno (almh) mendengarkan bagaimana Prof. Mahar Mardjono mendapat petunjuk-petunjuk dari Prof. Soemantri Brodjonegoro (Rektor UI sebelum Prof. Mahar Mardjono) tentang nasionalisme Indonesia yang harus dipangku oleh UI, serta mengharapkan fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, khususnya FEUI, agar bersikap nasionalistik dalam pengajaran ilmu ekonomi.20)
Tentu itu merupakan suatu tragedi akademis, tidak saja untuk FEUI, tetapi secara institusional lebih luas daripada itu, meliputi keseluruhan Universitas Indonesia, termasuk ISEI yang pimpinannya didominasi oleh FEUI.
Tentulah bisa dimengerti dengan alasan yang dikemukakan itu, mengingat tokoh-tokoh FEUI saat itu merupakan ekonom-ekonom neoklasikal-konvensional, berpaham liberalisme dan pasar-bebas, yang tidak membuka diri untuk suka memahami paham strukturalisme ekonomiyang telah melahirkan paham konstitusional ekonomi Indonesia. Pahan ekonomi yang mengharuskan _“perekonomian disusun”,_ yang tidak membiarkan, perekonomi tersusun sendiri melalui kekuatan dan selera pasar, yang menolak “daulat-pasar” (menolak Smithian _laissez-faire yang memuja _market-sovereignty)_ dan yang mengutamakan “daulat-rakyat”, _(people-sovereignty)_ dalam kehidupan ekonomi. Para tokoh ekonomi Indonesia itu tidak mau menangkap _der Zeitgeist_ dari perjuangan panjang bangsa ini, malahan terbenam dalam ortodoksi paham ekonomi dan menjadi penyandang ideologi ekonomi yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945 dan Pancasila. Mereka tidak mau, atau barangkali, paradigmatik tidak bersedia memahami, dikotomi pemikiran ekonomisebagaimana saya gambarkan pada Bagan I pada Bab sebelumnya.
Beruntunglah tragedi Universitas Indonesia 1975 itu hanya terjadi “setengah babak” saja. Berkat usulan dan kehendak Padmowahjono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka diputuskan oleh Pimpinan Universitas Indonesia agar gelar Doctor HC dalam Ilmu Hukum yang dianugerahkan kepada Mohammad Hatta, oleh Fakultas Hukum Universitas pIndonesia. Ini merupakan suatu pengambilan-oper tugas akademis mulia, yang dapat terjadi sebagaimana dikehendaki oleh Rektor Universitas Indonesia.
Gelar Doctor HC dalam Ilmu Hukum kepada Proklamator itu dianggap tepat, antara lain berdasar kejuangan Mohammad Hatta menentang ketidakadilan hukum sejak Mohammad Hatta masih mahasiswa di Negeri Belanda, patriotisme dankenegarawanan serta ketokohannya dalam ilmu tatanegara, sebagai mantan pimpinan BPUPKI dan PPKI yang ikut mempersiapkan dan mendesain serta mengesahkan UUD 1945.
Padmowahjono sangat piawai sebagai promotor Dr. HC kepada Bung Hatta. Antara lain ia mengungkap adanya perpaduan antara _homo-economicus_ dan _homo-politicus,_ yang mewarnai dan menyemarakkan dinamika seorang insan yang hidup lbermasyarakat di dalam suatu organisasi yang kita namakan Negara.22) Lebih lanjut Padmowahjono mengungkapkan pandangan Bung Hatta bahwa suatu organisasi Negara demi kepastian dan kelanggengannya memerlukan serangkaian tata hukum sebagai jaminannya, merupakan suatu fakta yang tidak dapat dihindarkan pada zaman modern ini, terutama bagi negara-negara yang mendambakan suatu Negara Hukum atau yang kegiatan-kegiatan kenegaraannya berdasarkan Hukum. Dengan ungkapan yuridis dapat dikemukakan bahwa suatu negara perlu “menjelmakan” diri menjadi suatu tata hukum nasional yang berdasar pada suatu ketentuan dasar.23)
Penghargaan Doktor HC untuk Bung Hatta tidak diperoleh dari FEUI, namun mengherankan, Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro bersedia menerima penghargaan “Hatta Award” yang ditawarkan oleh Ketua ISEI Dr. Arifin Siregar. Ceriteranya sebagai berikut:
Pada akhir tahun 1984, Dr. Arifin Siregar datang ke rumah Bung Hatta menemui Ibu Rahmi Hatta, untuk minta izin apakah ISEI diperkenankan membuat “Penghargaan Hatta” (Hatta Award) untuk tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang berprestasi, yang sekaligus tentu akan merupakan penghargaan untuk Bung Hatta sendiri, sebagai seorang tokoh ekonomi Indonesia yang kita kenal nasionalistik-strukturalistik, anti liberalisme dan kapitalisme, yang juga dikenal sebagai tokoh pencetak istilah “Demokrasi Ekonom” bagi Indonesia dan dikenaal sebagau “Bapak ekonomi rakyat”.24) Ibu lRahmi Hatta mengizinkan permintaan Ketua Umum ISEI ini. Jadilah pada tanggal 27 Januari 1985 Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro menerima Piagam Penghargaan Hatta dari ISEI di Hotel Hilton Jakarta. Prof Sumitro atas nama dirinya dan Widjojo Nitisastro, menyampaikan pidato penghargaan dan ucapan terimakasih.
Lebih lanjut sesudah itu kita melihat bukti bahwa para tokoh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia berusaha menyumbangkan peran teknokrasinya kepada pemerintahan Negara, yang akibatnya, sebagaimana saya tulis di harian Kompas edisi 24 September 2013, tidak seperti diharapkan, terjadilah suatu tragedi terhadap kedaulatan negara: lCamdessus, petugas IMF dengan congkaknya bersilang tangan mengawasi Presiden Republik Indonesia tunduk menandatangani _Letter of Intent (LoI)_ yang dibuatnya dan disodorkan oleh IMF. Presiden terteror oleh angka-angka teknokratis. Presiden sebagai seorang Jenderal Besar yang selalu menang dalam berbagai perang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, telah _off-guarded._ Tidak ada seorang prajurit Sapta Margais, seorang menteri ataupun wakil rakyat menghalangi dan melindunginya, ibarat disirep, membiarkan Kepala Negara-nya tunduk menyerahkan kedaulatan ekonomi nasional kembali ke kekuatan asing melalui IMF.
Teknokrasi Indonesia telah mengabaikan ideologi nasional dan membiarkan Negara kita terjebak dalam ketakberdaulatan semacam ini. Selanjutnya dalam buku ini saya telah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, tentang kembalinya Indonesia dalam suatu keterjajahan.
Kita menang memperoleh penyerahan kedaulatan

Indonesia dengan gemilang di perundingan KMB 1949. Ibaratnya pada tahun 1998 kita “melepas” kedaulatan ekonomi Indonesia tanpa melalui perundingan setara KMB.
Seharusnya Presiden Soeharto tidak perlu menandatangani LoI, Indonesia tidak akan bangkrut, kita membiarkan Presiden Soeharto tersungkur, kita tidak serius berdiplomasi, kita tidak melawan, kita tidak seharusnya _servilely surrendered._ Padahal seminggu sebelumnya ketika saya dipanggil Presiden Soeharto (melalui ajudan Letkol. Sweden), saya sampaikan kepada Pak Harto agar kita hadapi saja tekanan dari IMF. Maksud saya kalau toh terjadi seballiknya, terjadi tragedi tentang terpasungnya kedaulatan ekonomi Indonesia itu, tidak seharusnya terjadi di Jl. Cendana, seharusnya terjadi di Taman Suropati atau di Lapangan Banteng, sehingga tetap terbuka peluang untuk lebih mudah membatalkan atau memperbaikinya.
Kaum teknokrat Indonesia ternyata tidak kunjung jera, terus saja membangkang pesan-pesan konstitusi.
_(bersambung)_

MEMPERINGATI 70 TAHUN KMB
Sri-Edi Swasono
(bagian IV/terakhir)

*KMB Secara Ahistoris Dipersoalkan*
Cetak ulang buku berjudul _Jejak Perlawanan Begawan Pejuang_ diterbitkan untuk memperingati ulang tahun ke-100 Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Buku ini dibagikan kepada para undangan dalam acara peringatan hari ulang tahunnya tanggal 29 Mei 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia baru-baru ini. Dibagikan pula buku karangan M Dawam Rahardjo berjudul _Nasionalisme Sosialisme Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo_ (terbitan LP3ES) dengan Pengantar dari Tarli Nugroho.
Sebagaimana layaknya suatu biografi dari tokoh terkenal, isinya adalah puja-puji bahkan glorifikasi. Memang pakem Indonesia untuk penulisan biografi adalah _“mikul dhuwur mendhem jero”_ sebagai pekerti keindonesiaan.
Namun tentu terasakan aneh bila dalam pekerti itu ada pemojokan-pemojokan tertentu terhadap tokoh lain, apalagi bila tidak benar.
Di dalam buku _Nasionalisme Sosialisme Pragmatisme_ halaman xlv Pengantar nama Bung Hatta mendapat pelecehan _(condemnation),_ tertulis: “…Berbeda dengan anggapan umum yang selalu menyebut pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956 sebagai melulu karena konfliknya dengan Soekarno, sebagai ketua delegasi Indonesia dalam perundingan KMB, secara fatsoen politik Hatta mungkin harus mengundurkan diri karena hasil-hasil KMB terus mendapat penolakan publik dan bahkan akhirnya dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah sendiri. Pandangan umum yang menyebutkan bahwa pengunduran diri Hatta adalah dikarenakan Soekarno semakin bertindak otoriter, hanyalah bentuk serangan dari lawan-lawan politik Soekarno…”.
Bukan main merendahkannya cercaan ini. Beginikah glorifikasi sebuah biografi untuk seseorang? Memang Prof. Sumitro Djojohadikusumo menuliskan dalam buku yang disunting oleh Meutia Hatta Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan yang terbit tanggal 12 Agustus 1980, 5 bulan setelah wafatnya Bung Hatta, Prof Sumitro mengatakan: “…Pada tahap akhir perundingan di KMB… . Saya berpendirian bahwa tidak wajar hutang pemerintahan Nederlands Indië (cabang kolonial dari Negeri Belanda) harus diambil alih oleh dan dibebankan pada Pemerintah Indonesia… . Akhirnya walaupun tidak dapat melepaskan keyakinan saya, saya harus tunduk kepada keputusan ketua delegasi kita yang didukung oleh sebagian terbesar anggota delegasi Republik Indonesia maupun delegasi BFO _(Bijeenkomst voor Federaal Overleg)_, yaitu negara-negara bagian ciptaan Belanda di luar wilayah kekuasaan Republik Indonesia)… . Di tahun-tahun kemudian walaupun masih juga berbeda dalam pendapat, saya lebih memahami betapa sulitnya kedudukan dan peran Bung Hatta selama memimpin perundingan di KMB, yang harus menghadapi dan memperhitungkan banyak dan berbagai masalah majemuk di dalam negeri maupun dunia internasional…”.
Barangkali apa yang saya kutipkan dari tulisan Prof. Sumitro Djojohadikusumo di atas yang tanpa fakta dan konteks yang benar dilanjutkan menjadi suatu cercaan di halaman xlv di buku _Nasionalisme Sosialisme Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo._ Marilah kita semua melihat sejarah dengan benar.
Seperti saya tulis di depan, pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) di buka di Den Haag. Pada tanggal 29 Oktober Konferesnsi itu dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat diparaf di Scheveningen.
Juga telah saya tulis di depan, pada tanggal 2 November 1949 Bung Hatta dan beberapa orang anggota delegasi pulang ke Indonesia untuk melaporkan hasil perundingan di KMB. Saya catatkan pula di atas (saya ulangi), pada tanggal 18 November 1949 Sidang Kabinet Republik Indonesia menerima baik persetujuan KMB. Pada tanggal 15 Desember 1949 Sidang Pleno KNIP dengan suara 226 pro, 62 anti, menerima hasil KMB. Pada tanggal 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian, (sesuai dengan konstitusi RIS yang diparaf di Scheveningen). Dengan suara bulat Presiden Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS yang pertama, dan Presiden Soekarno dinobatkan Presiden RIS dilakukan di Bangsal Sitinggil Yogyakarta.
Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.
Hatta berangkat lagi ke Negeri Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam diadakan upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda diealili oleh Ratu Juliana kepada Pemerintah RIS diwakili oleh Perdana Menteri Hatta.
Perjanjian KMB bukanlah perjanjian antara Hatta dan anggota-anggota delegasinya, melainkan suatu perjanjian yang telah disetujui oleh Kabinet dan KNIP, sehingga perjanjian KMB merupakan suatu keputusan nasional dari pemerintahan negara. Perjanjian KMB mengandung suatu taktik untuk terjadinya penyerahan kedaulatan ke tangan Indonesia (Hassan Wirajuda menyebutnya sebagai suatu _tactical move_ Hatta 25)). Selanjutnya hal ini untuk memudahkan memperoleh pengakuan internasional dan keanggotaan di PBB. Hatta berpendapat bahwa RIS bukanlah tujuan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak awal Hatta berpendapat RIS tidaklah akan bersifat permanen.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS yang berusia belum 1 tahun bubar. Rakyat di Negara-negara Bagian dan di Negara-negara Otonom (yang dahulu didirikan oleh Belanda melalui van Mook), minta dibubarkan. _Tactical move_ Bung Hatta menuai hasil.
Akan saya kutipkan apa yang dikemukakan oleh Deliar Noer berkaitan dengan KMB, sebagai berikut ini:
Usaha untuk mengubah perjanjian KMB dengan perjanjian bilateral sudah biasa dilakukan di antara dua negara, semenjak Kabinet Natsir tahun 1950 tetapi tiap kali perundingan itu tanpa hasil atau berhasil tetapi tidak memuaskan.26) Yang terakhir termasuk Protokol Soenarjo-Luns tahun 1954 dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Boerhanoedin Harahap juga menghadapi pihak Belanda tentang masalah ini dengan mengadakan perundingan di Genewa. Dalam bulan Januari 1956 akhirnya delegasi Indonesia kembali tanpa hasil. Tetapi kesalahan terletak pada pihak Belanda, sehingga kegagalan tersebut merupakan alasan dan kesempatan yang cukup baik bagi Indonesia untuk membatalkan perjanjian KMB. Delegasi Belanda telah menyetujui rencana hasil perundingan, tetapi Pemerintah Belanda menolaknya.27) Oleh karena itu setelah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung kembali, Kabinet Boerhanoedin Harahap pun bersegera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) pembatalan perjanjian KMB secara sepihak. Ini diterima oleh Parlemen pada tanggal 28 Februari 1956 dengan 108:80 suara.28) Namun Ketua dan Wakil Ketua II Parlemen (Sartono dan Arudji Kartawinata) menolaknya bahkan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua II.
Presiden Soekarno juga tidak mau mengesahkan RUU tersebut dengan membubuhkan tandatangannya. Presiden minta pendapat Mahkamah Agung dalam hal ini, khususnya apakah sidang DPR tersebut sah atau tidak.29) Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 8 Maret 1956 kepada Presiden Soekarno menyatakan bahwa sidang DPR itu sah, ini berarti DPR telah sah menyetujui pembatalan Perjanjian KMB dan ikatan Uni Indonesia-Belanda.
Namun, tanpa mempedulikan anjuran Hatta agar bersikap konstitusional, apalagi pendapat Mahkamah Agung telah didengar, Presiden Soekarno tidak juga menandatangani RUU bersangkutan.30) Menurut Bung Hatta bila Presiden menolak menandatangani RUU yang telah disetujui DPR, ia telah dapat dituduh bertindak melanggar konstitusi. Ini memberi akibat jauh bagi perkembangan demokrasi dan pemerintahan konstitusional.*)
Bung Hatta tentulah sepaham bahwa perjanjian KMB harus disempurnakan, dirubah ataupun dibatalkan, demi kepentingan nasional dan memperjelas kedudukan kita terhadap Belanda.
Presiden Soekarno baru bersedia menandatangani pembatalan perjanjian KMB yang diajukan oleh Kabinet Ali II yang disahkan DPR hasil pemilu pada 8 Mei 1956. Isi UU tersebut sama dengan isi RUU yang disusun Kabinet Boerhanoedin Harahap. Hatta kemudin dalam suratnya kepada Presiden Soekarno 20 Maret 1956 mengatakan, apabila kabinet mengajukan RUU baru dengan isi yang sama, secara konstitusional ini merupakan perbuatan yang ganjil dan tidak benar serta mengurangi kewajaran penyelenggaraan konstitusi kita.31)
Mengapa di dalam buku _Nasionalisme, Sosialisme, Pragmatisme_ di atas pada halaman xlv secara keliru dan ceroboh mencerca Hatta dan menganggap Hatta secara _fatsoenlijk_ harus mengundurkan diri atas kesalahannya di KMB? Padahal sesungguhnya perjanjian KMB adalah tmerupakan kepitusan nasional. Lagipula Hatta kemudian mendukung RUU pembatalan perjanjian KMB, setelah tujuan taktisnya di perundingan KMB terlaksana.
Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden karena banyak hal yang sama sekali tidak terkait dengan perannya sebagai ketua delegasi KMB. Seharusnya tidak sulit bagi kalangan LP3ES yang menerbitkan buku _Nasionalisme, Sosialisme dan Pragmatisme,_ untuk mengetahui alasan konstitusional dan nonkonstitusional, alasan obyektif dan alasan subyektif yang membuat Bung Hatta secara sukarela mundur dari jabatannya sehingga bujukan dari DPR melalui suatu delegasi yang khusus dibentuk dan juga dari Presiden Soekarno sendiri, tidak membuat Bung Hatta membatalkan keputusannya.
Saya pun sempat mendengar alasan mundurnya Bung Hatta dari Soebadio Sastrosatomo dan I Wangsa Widjaja, yang saya sendiri tidak pernah mendengar dari Bung Hatta. Mundurnya Hatta, antara lain karena sesuai undang-undang dasar: Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut undang-undang dasar dan untuk pertamakalinya, sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku saat itu,
Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti jabatan Wakil Presiden bagi Hatta bukan otomatis, melainkan melalui proses dipilih. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat bersifat pasif. Lagi-lagi pengunduran diri Bung Hatta tidak ada kaitannya dengan KMB.
Ikut sertanya Sumitro Djojohadikusumo sebagai anggota delegasi Menlu Belanda van Kleffens di PBB telah dengan baik “dibela” untuk sebuah biografi. Sumitro Djojohadikusumo ditarik Bung Hatta menjadi anggota Panitia Pemikir Siasat Ekonomi untuk Bagian V/Hal-Ikhwal Keuangan atas “permintaan9
” Margono Djojohadikusumo.
Sebaliknya, mengagetkan sekali, ketika Bung Karno menandatangani UU No. 7/1966 yang boleh dibilang “menghidupkan kembali” hutang-hutang RI dalam Perjanjian KMB (yang dikritik Prof. Sumitro), yang Lampiran UU No. 7/1966 ini (dalam bahasa Inggris) mewajibkan Indonesia membayar enam ratus juta Dutch guilders dan betul-betul dibayar (dilanjutkan oleh Orde Baru mulai 31 Desember 1974). Kelompok Sumitro dan kelompok Widjojo Nitisastro diam saja, tidak mempersoalkannya.
Kilas-baliknya suara 226 pro, 62 anti di Sidang KNIP 18 November 1949 diangkat menjadi kebenaran tiranik kelompok kalah. Barangkali saat itu dalam rangka “menyongsong” lahirnya IGGI.
Mestinya dalam konteks glorifikasi biografi seseorang tidak perlu melakukan _character condemnation_ terhadap orang lain, apalagi yang merupakan _history assassination._ Sebaliknya penggunaan kata-kata “fatsoen politik” di halaman xlv sama sekali tidak _fatsoenlijk._

*Penutup*
Diperlukan waktu yang panjang bagi Kerajaan Belanda dan para pemimpinnya untuk sadar-diri bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu mereka lengah sehingga terjadi keterlambatan yang cukup lama untuk mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kerajaan Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia bukan pada tanggal 27 Desember 1949 tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot menyatakan dalam pidato resminya kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sebagai Wakil Pemerintah Indonesia. Pada kunjungan itu Menlu Bernard Bot juga menyempatkan menghadiri Upacara Kenegaraan Memperingati Ulang Tahun Ke-60 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.
Menlu Bernard Bot sempat menyampaikan bahwa kehadirannya ini berarti bahwa Pemerintah Belanda secara politik dan moril telah menerima Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Menlu Bernard Bot juga sempat menyampaikan penyesalannya atas agresi militernya terhadap Indonesia 1945-1950 yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Menteri Hassan Wirajuda menyambut pernyataan Perdana Menteri Bot dengan sekala kemuliaannya: “Kami menerima pernyataan dan penyesalan Pemerintah Belanda”.
Kemudian pada 4 September 2008, Jan Peter Balkenende, Perdana Menteri Belanda, menghadiri resepsi peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-63 yang diadakan oleh KBRI kita di Den Haag. Diberitakan beberapa menteri, termasuk Menteri Pertahanan Belanda, ikut hadir dalam resepsi itu.
Sementara itu perlu kita catat bahwa jauh sebelumnya, pada tahun 1995, Ratu Beatrix pernah berkunjung ke Indonesia dan menjadi tamu kehormatan Presiden Soeharto. .
_(selesai)_.
Catatan: Diangkat dari: Sri-Edi Swasono, _Mutualism & Brother-hood:Dimensi Moral Ekonomi Konstitusi Kita_(Yogjakarta:UST Press, 2019), Bab XII, hlm. 389-438.
Pada tanggal 27 Desember 2019 hari ini tepat 70 tahun terjadinya Penyerahan Kedaulatan dari Sang Penjajah kepada Sang Terjajah yang telah Merdela.


0 Responses to “Kenegarawanan : Jakarta Kota Joang45”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 4,137,728 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…

%d bloggers like this: