Posts Tagged ‘Statemanship

24
Nov
14

MiGas : SBY Bakar Subsidi BBM Rp 1.300 Triliun ?

10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp1.300 T

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)

Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. “Subsidi produktif menyelamatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya, pekan lalu. Dengan merealokasi anggaran subsidi, tutur dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan. »Pemerintah siap menanggapi interpelasi. Hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah menjawab,” Sofyan mengungkapkan. (Baca: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan Indonesia termasuk negara ASEAN yang menerapkan subsidi tinggi terhadap BBM. Namun hal ini tak tepat diterapkan karena produksi minyak Indonesia tak lebih tinggi daripada konsumsi penduduk. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. »Kalau dua negara itu, potensi minyaknya lebih tinggi dibanding jumlah dan konsumsi penduduknya,” kata Iwa. (Baca juga: Ekonom Ini Sarankan Jokowi Cabut Total Subsidi BBM)

Data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. (Baca: Apa Jadinya Jika DPR Tolak BBM Naik?).

Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan besarnya subsidi pada era Yudhoyono sudah sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia mengatakan kenaikan harga BBM pada saat itu tak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga BBM saat ini. »Itu sangat tak relevan. SBY menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah dunia tengah naik,” katanya kemarin. (Baca; Interpelasi Soal BBM Diupayakan Sebelum Reses).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Jokowi harus bisa menjawab mengapa harga BBM bersubsidi dinaikkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun. Kalau Presiden menggunakan alasan bahwa harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS), sehingga harga minyak mentah dunia tak berdampak banyak, jawaban itu pasti akan dikejar.

Enny juga menyatakan Jokowi harus bisa membuktikan kepada Dewan bahwa kenaikan harga BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. “Sehingga harus dijelaskan ihwal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah,” ucapnya kemarin. (Baca pula: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)

ANDI RUSLI | KHAIRUL ANAM | DEWI SUCI R. | PAMELA SARNIA | TRI ARTINING P.| TIKA PRIMANDARI | TRI SUSANTO S. | EFRI R

Berita Terpopuler

Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut

Menteri Susi Janji Tambah Gaji PNS Kelautan

Empat Sektor Ini Rawan Penyelewengan Pajak

AKR Bangun Kota Mandiri di Manado

 

24
Nov
14

Maritim : Kawasan Pesisir Kunci Restorasi Ekonomi Maritim

On 11/22/2014 11:23 PM, Awind wrote:

images IMO

http://www.gatra.com/ekonomi-1/98824-kawasan-pesisir-kunci-restorasi-ekonomi-maritim.html

Kawasan Pesisir Kunci Restorasi Ekonomi Maritim

  • Print
  • Email
Created on Friday, 21 November 2014 22:38
Pembangunan Pelabuhan Kapal Nelayan di Ulee Lheue, NAD             (ANTARA/Ampelsa)

Pembangunan Pelabuhan Kapal Nelayan di Ulee Lheue, NAD (ANTARA/Ampelsa)

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kemampuan tata kelola sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sebab, kawasan pesisir, laut dan pulau kecil memiliki posisi vital sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth) ekonomi maritim.

Sejalan dengan itu, KKP terus konsisten dalam optimalisasi perencanaan pengelolaan laut dan pesisir secara terpadu dan berbasis daya dukung lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya yakin bahwa melalui tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi dan mengutamakan kepentingan nasional akan mampu menghantarkan Indonesia merengkuh kejayaan maritim.

“Sudah saatnya marwah maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil kita. Tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar, akibat praktek-praktek ilegal tersebut,” kata Susi dalam siaran persnya yang diterima GATRAnews, Kamis (21/11).

Pasalnya lanjut Susi, ekosistem dan sumber daya alam pesisir bersifat rentan terhadap perubahan sehingga mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal.

Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tidak dipertimbangkan dalam pengelolaannya, maka akan muncul konflik antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi akan datang.

Sebagai gambaran, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki beberapa keunikan dengan beragam fungsi. Pertama, sebagai ekosistem yang kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan/rentan (vulnerable) apabila dimanfaatkan manusia.

Kedua, kawasan pesisir sebagai penyedia sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (multiple use), sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dan terakhir, sebagai kawasan pemanfaatan dimana masih berlaku regim akses terbuka (open access), dan adanya anggapan sumberdaya milik bersama (common property resources).


Penulis: Didi Kurniawan
Editor: Nur Hidayat

boat-sail-logo (27)

On 11/22/2014 11:14 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/465667/menteri-susi-cegah-eksploitasi-asing-kembalikan-marwah-maritim

Menteri Susi: Cegah eksploitasi asing,

kembalikan marwah maritim

Sabtu, 22 November 2014 16:27 WIB | 4.411 Views
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Menteri             Susi: Cegah eksploitasi asing, kembalikan marwah maritim

Susi Pudjiastuti. (ANTARA/Fanny Octavianus)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, eksploitasi asing berupa pencurian terhadap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dicegah dan ditangkal guna mengembalikan marwah maritim.”Sudah saatnya marwah maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil kita,” katanya melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Sabtu.Menurut Susi, tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan, bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar akibat beragam praktek ilegal yang dilakukan pihak asing tersebut.Pasalnya, menurut dia, ekosistem dan sumber daya alam pesisir bersifat rentan terhadap perubahan sehingga mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal.

Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tidak dipertimbangkan dalam pengelolaannya, Susi menilai, maka dicemaskan akan muncul konflik antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi mendatang.

Pemeintah Indonesia telah menangkap manusia perahu di kawasan perbatasan Derawan, Kalimantan Timur, yang diduga terlibat pula dalam pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia yang juga merugikan perekonomian nasional.

“Itu tidak bisa dibilang sebagai nelayan kecil,” katanya saat jumpa pers di KKP, Jumat (21/11).

Dalam operasi bersama atau gabungan apara yang dilakukan pada 17-21 November 2014, ditemukan sebanyak 435 manusia perahu yang diperkirakan berasal dari luar negeri yang menggunakan 132 perahu (59 perahu kayu dan 73 sampan).

Susi memaparkan, kapal yang dimiliki oleh para manusia perahu itu adalah sebesar 10 hingga 15 gross tonnage (GT) atau rata-rata lebih besar daripada kapal nelayan Indonesia asli Berau, yang rata-rata 5 GT.

Ada dugaan, dikatakannya, tangkapan ikan yang dibawa oleh manusia perahu itu akan dijual kepada kapal besar yang menunggu di perbatasan laut RI.

Ia mengemukakan bahwa kapal-kapal asing yang berukuran ratusan gross tonnage itu berani berbuat hal demikian karena diperkirakan tidak diketahui oleh pihak aparat Indonesia.

“Kita bisa melihat apa yang orang lain lakukan, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk menangkap mereka semua,” katanya.

Oleh karena itu, Susi menambahkan, untuk urusan manusia perahu itu akan dikoordinasikan secara lintas kementerian, seperti dengan pihak Kementerian Luar Negeri karena pelakunya menyangkut warga negara asing (WNA).

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>
 can-stock-photo_csp17923787

Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri

TEMPO.CO, Jakarta – Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Oktober lalu, Susi Pudjiastuti sudah mencuri perhatian masyarakat. Kepada Tempo, Susi mengaku Presiden Jokowi sempat melontarkan maksud penunjukannya. (Baca: Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut)

Susi menceritakan, saat itu Jokowi mengatakan, “Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila.” Mendengar itu, Susi menjawab, “ya, Bapak mendapat orang gila.” Hasilnya belum sampai sebulan Susi sudah langsung tancap gas. Berikut daftar gebrakan Menteri Susi:

Moratorium Izin Kapal

Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton (GT). “Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!” kata Susi kepada Tempo Kamis, 6 November 2014. (Baca: Menteri Susi Suka Motret Pencurian Kayu dan Ikan)

Menghapus Pungutan Kapal Nelayan

Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. “Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen,” kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton. (Baca: Menteri Susi Ternyata Tak Pernah Cek Rekeningnya)

Selanjutnya: Beberkan akses dan password Kementerian Kelautan Perikanan

Membuka Data Kapal Ikan

Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan. (Baca: Ada Apa Menteri Susi dengan Tommy Winata?)

Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: goodgovernance di situs http://www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut. (Baca: Susi Paling Disukai Netizen di Situs Kawalmenteri)

Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan

Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut. (Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)

Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. “Bensinnya habis, Pak.” (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)

Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing. (Baca: Dipanggil Jokowi, Susi Memetik Anggur Lalu Lari)

Selanjutnya: Susi Tenggelamkan Kapal

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gilanya. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. “Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati,” ujar Susi kepada Tempo. (Baca: Soal Biaya Bongkar Muat, Susi: Mahalan Rokok Saya!)

Esoknya ketika bertemu Presiden Joko Widodo, idenya justru didukung. “Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir,” kata Jokowi. (Baca: Cara Menteri Susi Relaksasi)

Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. “Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat,” kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso. (Baca juga: Susi Berkeras, Pilot Memelas)

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

Topik terhangat:

BBM Naik | Ritual Seks Kemukus | Banjir Jakarta | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:

Ahok ‘Tebus Dosa’ ke Ridwan Kamil Rp 125 Juta 

Jean Alter: Sri Wahyuni Saya Cekik Sampai Mati 

Indonesia Juara MTQ Internasional di Mekah

23
Nov
14

Kenegarawanan : Blusukan Struktural Presidensiil

Blusukan Struktural Presidensiil

Minggu, 23 November 2014 – 10:34 WIB

Suara Pembaca:
Blusukan Struktural Presidensiil

Sebuah situs berita online mengungkapkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat sebelum memutuskan kenaikan harga bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat bahkan telah melambung sebelum harga baru BBM bersubsidi diberlakukan sejak Selasa (18/11), sehingga Jokowi dinilai juga tidak berkeadilan karena memindahkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat.

Apabila benar hipotesa seperti opini tersebut, maka penyeimbangnya seharusnya antara lain adalah keputusan Presidensiil untuk mengalihkan pusat kerja statis dari Istana ke pusat2 kerja dinamis ke gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja. Pola ini selaras dengan tradisi kerja blusukan yang terbukti bermanfaat di era kepemimpinan JokoWi di gubernuran DKI Jakarta dan kewalikotaan Solo.

Pola kerja blusukan dinamis Presidensiil ini bisa juga berdampak sampingan lain seperti (1) menghemat anggaran Presidensiil melalui pengalihan fungsi konsumtif Istana Negara & Merdeka jadi berfungsi produktif semisal Balai Sidang Rakyat yang disewakan layaknya fasilitas konvensi publik seperti juga JCC, Balai Sudirman dan lain sebagainya.  (2) memacu kinerja kementerian kerja lebih keras karena Presiden bisa blusukan ke organ-organ seperti Direktorat Jenderal, Direktorat, Sub Direktorat, Seksi dan seterusnya.

Kalau saja tiap kementerian mendapat jatah seminggu maka masih tersisa 52 – 34 = 18 minggu setahun untuk blusukan ke 2 (dua) propinsi tiap minggu.

Kepemimpinan blusukan dinamis ini layak dikembangkan selain didukung gaya JokoWi juga karena dukungan teknologi informasi yang memang sudah tergenggam di tangan.

Mobilitas Presidensiil ini cukup didukung kesekretariatan negara, WaPres di Merdeka Selatan plus kesekjenan di kementerian2, selain itu paripurna kabinet kerja bisa saja diadakan di gedung Pancasila, Pejambon, sekaligus penguatan marwah Pancasila.

Semoga pola blusukan struktural dinamis ini dapat pula menyumbangkan peningkatan produktifitas bagi ekonomi kesejahteran pro kerakyatan.

Jakarta, 23 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Kenegarawanan Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
22
Nov
14

Maritim : 61 Pencuri Ikan Natuna Ditangkap

images Maritime

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/21/090623481/Menteri-Susi-Sergap-61-Pencuri-Ikan-di-Natuna

Jum’at, 21 November 2014 | 14:55 WIB

Menteri Susi Sergap 61 Pencuri Ikan di Natuna

Menteri Susi          Sergap 61 Pencuri Ikan di Natuna

Menteri Susi Pudjiastuti menjawab pertanyaan saat wawancara di kantor KKP, Jakarta, 31 Oktober 2014. Susi Pudjiastuti mengatakan, akan mengajak semua pemangku kepentingan untuk membangun kegiatan ekonomi periknan dan kelautan yang berkelanjutan. TEMPO/Aditia Noviansyah

 can-stock-photo_csp17923787
images SailBoat2

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap lima kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 19 November 2014. Kelima kapal berbendera Indonesia itu berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing. (Baca: Ide Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ternyata Wajib)

“Kapal yang ditangkap tidak terdaftar atau palsu semua,” ujar Menteri Koodinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 21 November 2014.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pengawasan terhadap kapal yang lalu-lalang di perairan Indonesia minim. Karena itu, kata dia, lembaganya butuh bantuan TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Sebab, petugas Kementerian Kelautan tidak memiliki senjata. (Baca: Taktik Mafia Mencuri Ikan dari Perairan RI)

Saat ini, untuk menegakkan hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memiliki penyidik dan pengadilan perikanan. Namun Susi berjanji untuk mengoptimalkan fungsi dua lembaga ini. (Baca: Mau Bom Kapal Asing? Mantan Pejabat: Kuatkan Niat)

Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan setiap tahun ada 5.400 kapal yang mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, sebagian di antaranya melakukan illegal fishing. Ia mengatakan pencurian ikan telah membuat Indonesia kehilangan Rp 300 triliun. Karena itu, Jokowi memerintahkan Susi untuk tak hanya menangkap kapal pencuri ikan. (Baca: Menteri Susi Diminta Tambah Peti Es Ikan di NTB)

ROBBY IRFANY

images SailBoat1

__._,_.___

Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/560825-kapal-nelayan-asing–sita-atau-tenggelamkan-

FOKUS

Kapal Nelayan Asing, Sita atau

Tenggelamkan?

Ada ratusan nelayan Malaysia ditangkap, karena pencurian ikan.

ddd
Jum’at, 21 November 2014, 22:29 Adrianus Mandey, Ni Kumara Santi Dewi
Ilustrasi        kapal nelayan

Ilustrasi kapal nelayan (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

VIVAnews – Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Artinya, terdiri dari banyak pulau yang menjadi komponen bagian dari Indonesia. Namun, kepulauan-kepulauan tersebut dikelilingi oleh rantai-rantai lautan yang tersusun indah dan berbagai macam kekayaan di dalamnya.

Termasuk, melimpah ruahnya beraneka jenis ikan dan hewani yang hidup di dalamnya, yang biasa dimanfaatkan para nelayan RI dalam mencari penghidupan sehari-hari.

Namun, ternyata kekayaan hasil laut kita, juga memancing dahaga para nelayan dari negeri tetangga untuk ikut memanfaatkannya dalam meneguk keuntungan pribadinya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, bahkan mengakui, ada sekitar 200 nelayan Malaysia ditangkap, karena pencurian ikan di perairan Indonesia, Rabu 19 November, atau sehari setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah penenggelaman kapal pencuri ikan asing.

“Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan,” kata Jokowi, Selasa 18 November lalu, setelah menerima laporan penangkapan empat kapal penangkap ikan asing di Kalimantan, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Presiden ketujuh Indonesia itu, dibutuhkan ketegasan dalam penanganan pencurian ikan oleh asing. “Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir. Tongkap-tangkep saja nggak akan rampung,” ujarnya.

Baca selengkapnya, di sini: Jokowi Perintahkan TNI Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan

“Presiden telah mengatakan sektor kelautan kita dalam keadaan darurat, jadi kita perlu pendekatan baru yang lebih berani,” katan Andi. Walau begitu, instruksi penenggelaman kapal nelayan sebetulnya bukan hal baru.

Andi mengatakan, dia menduga bakal ada lebih dari 300 nelayan ilegal yang ditangkap dalam beberapa hari mendatang, dan tindakan keras akan diberlakukan seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut RI (Kadispenal), Laksamana Pertama, Manahan Simorangkir, menyebut terdapat 390 hingga 400 warga Malaysia yang ditangkap. Mereka merupakan manusia perahu yang sehari-hari menggantungkan hidup dengan mencari ikan.

“Jadi, mereka bukan nelayan dengan kapal besar dan peralatan modern,” ujar dia.

Ratusan warga Negeri Jiran itu sudah lama menetap di Derawan, Kalimantan Timur. Bahkan, diketahui sudah sejak tahun 1980an.

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan hingga saat ini masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri RI mengenai identitas ratusan warganya yang dikabarkan ditangkap otoritas Indonesia. Mereka diduga merupakan nelayan yang tengah mencuri ikan di perairan Indonesia.

Zahrain yang dihubungi VIVAnews pada Jumat 21 November 2014, melalui telepon mengaku tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa ratusan orang yang ditahan oleh otoritas Indonesia adalah warganya.

“Kami perlu data seperti identitas masing-masing orang dan asal kewarganegaraannya. Selain itu, kami juga ingin mengetahui jika mereka memang berprofesi sebagai nelayan, atau tidak,” ujar Zahrain.

Dia mengaku bingung dengan adanya perbedaan data yang beredar di publik. Media, kata Zahrain, menulis ada 200 orang yang ditangkap.

“Sementara, tadi saya dengan hasil jumpa pers Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ada sekitar 400 orang. Jadi, kami butuh data yang benar-benar pasti dan tidak ingin berspekulasi,” kata dia.

Kendati begitu, Zahrain menegaskan, isu ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara, kata dia, akan tetap menjalin hubungan baik, karena ada agenda yang lebih besar dari itu.

Potensi Kelautan

Potensi pendapatan negara dari sektor kelautan, bisa dilihat dari izin penangkapan ikan yang telah dikeluarkan pemerintah. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarief Widjaja menyebut ada dua jenis izin penangkapan ikan berdasarkan muatannya.

Pemerintah pusat mengatur izin untuk kapal penangkap ikan berbobot 30 grosston (GT), dan pemerintah daerah untuk kapasitas lebih rendah. Saat ini sudah 5.329 izin yang dikeluarkan untuk kapal di 30 GT, dan 630.000 izin untuk kapal di bawah 30 GT.

Berdasarkan hal itu, masuk akal jika Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar, mengatakan potensi kelautan Indonesia bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Data organisasi pangan dunia (FAO), Indonesia di urutan ketiga penghasil ikan setelah China dan India.

Tingginya potensi kelautan Indonesia, ditambah dengan lemahnya pengamanan maritim oleh otoritas Indonesia, jelas menjadi kabar baik untuk para penangkap ikan ilegal dari negara lain. Keluhan Menteri Susi, semestinya menjadi perhatian serius.

“Saya ngancem bom (kapal pencuri ikan asing), tetapi kapal buat ngebomnya tidak bisa jalan, karena tidak ada Solar,” kata Susi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman, mengatakan armada polisi air tidak bisa digunakan untuk menangani pencurian di tengah laut.

Sutarman mengatakan bahwa ada setidaknya 700 kapal dimiliki polisi air, tetapi hanya kapal kecil untuk pengamanan wilayah pantai. Sedangkan pengamanan di zona ekonomi eksklusif, disebutnya, hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut.

Instrumen hukum

Satu dekade lalu, Endriartono Sutarto yang menjabat Panglima TNI, pada Februari 2004, meminta pada pemerintah agar menyiapkan Undang-undang (UU) tentang Penyitaan Kapal yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Sebab, berdasarkan peraturan yang telah ada, kapal-kapal yang ditangkap hanya mendapat denda yang ringan lalu dilepaskan. Lebih lanjut, Endriartono menyebut selain efek jera, kapal asing yang disita dapat dimanfaatkan oleh para nelayan Indonesia.

Sementara itu, untuk penenggelaman kapal asing, sudah ada Pasal 69 Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemusnahan kapal asing ilegal bila ada bukti yang kuat. Beberapa negara pun telah melakukan hal serupa.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio, mengatakan penenggelaman kapal asing yang melanggar wilayah perairan Indonesia sudah dilakukan sejak 2004. Tetapi, dia menegaskan bahwa kapal asing tidak bisa langsung ditenggelamkan.

“Kita lihat dulu, tergantung kesalahannya apa. Sekarang era hukum. Hanya studi kasus yang pernah kita lakukan pada 2004, beberapa kapal bodong yang tidak dilengkapi surat, personelnya kita amankan, kapal kita tenggelamkan untuk memberi efek jera,” kata Marsetio.

Beberapa kapal nelayan Indonesia pun pernah dibakar oleh otoritas Australia, karena tuduhan pelanggaran wilayah perairan mereka, dan tidak pernah ada protes dari pemerintah Indonesia atas tindakan keras itu.

Sita atau tenggelamkan

Penenggelaman kapal-kapal asing mungkin dapat menimbulkan efek jera. Tapi usul Endriartono, untuk menyita kapal dan memberikannya pada nelayan Indonesia, jelas menarik. Apalagi, dengan masih sulitnya nelayan Indonesia untuk memiliki kapal yang tidak murah harganya.

Satu kapal kecil sepanjang enam hingga tujuh meter dan lebar dua setengah meter, harganya dapat mencapai Rp35-40 juta. Masalah modal, membuat banyak warga Indonesia yang hanya menjadi pekerja kapal penangkap ikan, terutama kapal ikan asing.

Jika mereka diberikan kemudahan untuk memiliki kapal sendiri, disertai perbaikan dalam sistem pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan, tentunya tidak perlu lagi warga Indonesia mengandalkan pekerjaan dari kapal-kapal ikan asing.

Walau begitu, penyitaan kapal asing menyimpan masalah, akibat buruknya penegakan hukum selama ini.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian, beberapa waktu lalu, mengatakan penyitaan kapal tidak membuat jera. Sebab, kapal sitaan dijual dengan harga murah, dan dapat dibeli oleh pemilik lama.

Jadi, tidak ada efek jera bagi para pemilik kapal asing yang tertangkap karena pelanggaran. Rata-rata kapal nelayan Indonesia memiliki kapasitas di bawah 10 GT.

Sedangkan kapal-kapal nelayan mereka, kapasitasnya lebih dari 30 GT, dengan harga miliaran. Lantas, kata Zulfahri, kapal-kapal asing berukuran antara 60-70 yang disita, hanya dilelang dengan harga paling mahal Rp70 juta.

Sayangnya, harga kapal sangat murah itu tidak dinikmati oleh nelayan Indonesia, karena ada oknum yang terlibat dalam pelelangan. Oknum itu akan membeli kapal dengan harga murah, lalu mengirimnya pada pengusaha asing pemilik lama kapal.

Jadi, ketegasan yang diperlihatkan Presiden Jokowi sangat layak mendapat apresiasi. Apalagi, terkait dengan ambisi membangun potensi maritim Indonesia yang telah lama terabaikan. Luasnya perairan Indonesia, berarti besarnya potensi pendapatan dari sektor kelautan jika dikelola dengan tepat. (asp)

© VIVA.co.id

images IMO


22
Nov
14

Politik MiGas : Reformasi Kedudukan Ibukota

logo_BARPETA

Reformasi Kedudukan Ibukota

Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 21 November 2014 23:25 WIB
Ketua DPR Amerika Sebut Presiden Obama Seperti Raja
Jumat, 21 November 2014 22:56 WIB
Buruh Jawa Tengah Tolak Penetapan Upah
Jumat, 21 November 2014 22:39 WIB
Kapal Terbesar Berlayar Menuju Rotterdam, Belanda
Jumat, 21 November 2014 21:03 WIB
Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa UBK Tolak BBM Naik
Jumat, 21 November 2014 18:16 WIB
Komisi VI DPR Sesalkan Kenaikan BBM

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-reformasi-kedudukan-ibukota.html#ixzz3JlgWvY1o

Indonesia Pengimpor Minyak Terbesar di Dunia: Cadangan Migas Justru Jadi ‘Beban’ APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cadangan minyak yang di perut bumi Indonesia yang seharusnya jadi potensi besar pemasukan negara demi kemakmuran rakyat, saat ini justru menjadi  beban dan “pelengkap penderita” dari pengeluaran belanja migas pemerintah termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi itu terjadi lantaran besarnya selisih defisit pendapatan negara terhadap ekspor dan impor minyak. Hal itu dijelaskan oleh Ahmad M Ali, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia tengah turun.

“Defisit neraca perdagangan bukanlah masalah sepele, sebab hal ini dapat berimplikasi terhadap penurunan pendapatan nasional yang pada gilirannya berimbas pada penurunan penerimaan negara. Di sisi lain, defisit yang terjadi pada ekspor-impor komoditas minyak dan gas (migas) mengindikasikan adanya kebutuhan konsumsi migas yang besar di dalam negeri,” ujar Ahmad M Ali, Jumat (21/11/2014).

Ali, sapaannya, menjelaskan pendapatan migas merupakan komponen terpenting dalam penerimaan negara. Karena itu, katanya, ketika terjadi penambahan beban impor yang melebihi kemampuan ekspor migas dalam negeri, maka akan mengganggu fundamental fiskal negara.

“Beban impor yang tinggi untuk kebutuhan konsumsi migas termasuk BBM sangat mempengaruhi keuangan negara. Beban pembeliannya dialokasikan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari sini muncul definisi mengecilnya fiscal space yang sering dikeluhkan jika beban impor BBM terkoreksi lebih besar lantaran beberapa sebab antara lain, realisasi lifting rendah, harga minyak mentah (crude oil/ICP) naik, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika,“ papar anggota DPR RI bernomor A-32 ini.

Merujuk pada nomenklatur kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN Indonesia, kata dia, ekspor minyak dan gas didefinisikan sebagai lifting minyak dan gas. Rendahnya lifting migas Indonesia beserta sejumlah keganjilan yang menyertai, ujar Ali, sering disebut oleh pengamat perminyakan sebagai gejala permafiaan migas di dalam negeri.

“Negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Negeri ini susah untuk bangkit karena ada segelintir anak negeri yang bersekutu merampok negerinya sendiri,” kata Ali tanpa menyebutkan pihak yang ia maksud.

Ali kemudian menunjukkan dua grafis untuk melihat lebih dalam seberapa besar beban impor migas yang berdampak pada ruang fiskal yang tersedia dalam APBN sejak era presiden SBY hingga pemerintahan Jokowi saat ini.

Berikut current defisit neraca perdagangan Ekspor-Impor Minyak dan Gas Indonesia yang tercatat pada qurtal pertama (Januari-Maret) dan quartal kedua (April-Juni) Tahun 2014 (lihat tabel). Data yang tersaji merupakan olahan tim Litbang dari Ahmad M Ali:

Keterangan:

EQ1                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal pertama

IQ1                     : Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

Selisih EQ1-IQ1 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

Selisih EQ2-IQ2 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal kedua

Berdasarkan grafik neraca perdagangan pada quartal pertama di tahun 2014 (Januari-Maret), katanya, terjadi defisit ekspor-impor komoditas migas nasional yang mencapai 2,75 miliar dolar Amerika. Kondisi ini berlanjut pada quartal kedua di tahun 2014 (April-Juni) dengan penambahan defisit sebesar 3,19 miliar dolar Amerika. Sehingga total beban defisit perdagangan yang terjadi dalam periode qurtal pertama dan quartal kedua mencapai 5,94 miliar dolar Amerika.

Beban defisit ekspor-impor komoditas migas Indonesia yang mencapai 5,94 miliar dolar menunjukkan terdapat selisih impor minyak dan gas yang mencapai 5,94 miliar dolar Amerika untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Beban anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar fosil dalam negeri tersebut, mayoritas tergantung pada ketersediaan alokasi APBN yang tersedia di tahun anggaran 2014.

Keterangan:

Ekspor Q1-Q4  : Ekspor Minyak dan Gas satu tahun.

Impor Q1-Q4    : Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Selisih E-I        : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Perkembangan neraca perdagangan yang menunjukkan terjadinya gejala peningkatan beban impor BBM mulai terjadi sejak tahun 2011 dan terus berlanjut hingga tahun 2013 dengan tren peningkatan yang secara gradual menunjukkan kenaikan.

Namun sebelum tahun 2011, selisih neraca perdagangan komoditas minyak dan gas menunjukkan nilai yang selalu positif (neraca perdagangan 2007-2010).

Meskipun neraca perdagangan tidak defisit selama kurun waktu 2007 hingga 2010, tetapi gejala penurunan rasio ekspor terhadap impor migas sudah mulai terlihat dalam periode 2008-2010 (masing-masing naik 7,79 miliar dolar Amerika, 4,61 miliar dolar Amerika, dan 3,23 miliar dolar Amerika).

Selama kurun waktu 2011 sampai quartal kedua tahun 2014, tren neraca perdagangan komoditas migas nasional telah mengalami defisit. Setidaknya beban defisit impor minyak dan gas sepanjang periode tersebut mencapai 21,54 miliar dolar.

“Dari waktu ke waktu defisit beban impor migas semakin besar. Hal ini harus disikapi serius oleh Pemerintahan Jokowi jika tidak ingin selalu menaikkan harga BBM ketika ruang fiskal dalam APBN terus berkurang,” kata Ali.

Sejumlah masalah yang menyandera hulu migas nasional dan hilir migas, kata Ali, harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Sebab terdapat banyak cadangan migas nasional yang masih belum di eksploitasi oleh sejumlah pemegang kontrak produksi migas.

Padahal dalam kesempatan lain, ujar Ali, sejumlah pemegang kontrak migas tersebut mendulang keuntungan yang tidak terhingga jumlahnya sebagai hasil memperjualbelikan cadangan minyak dan gas yang mereka miliki melalui pasar saham.

“Presiden Jokowi harus memastikan serius mengatasi persoalan migas secara komprehensif, tidak dengan merespons setiap gejala tergerusnya ruang fiskal dalam APBN dengan selalu bersikap reaktif dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Peran BBM bersubsidi sangat besar bagi jutaan rakyat kecil, sebagai jaring pengaman bagi pertumbuhan sektor rill dan UKM ekonomi kerakyatan,” kata Ali.

Baca Juga:

Menkeu: Inflasi karena Kenaikan Harga BBM Sudah Terasa

Mabes Polri Belum Cabut Status Siaga 1 Pascakenaikan Harga BBM

Hasil Survei: Publik Kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi

18
Nov
14

Politik Ekonomi : Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Selasa, 18 November 2014 – 08:07 WIB

Suara Pembaca:
Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Terkait Ekonomi Bahan Bakar Minyak, maka kompetensi Tim Menteri Koordinator JokoWi dipertanyakan karena rendah kepekaan terhadap perUUan Politik Ekonomi dan rezim Ekonomi Minyak Mentah Dunia.

Opini diatas patut dikemukakan karena MenKo Ekonomi tidak berkeringat di PilPres 2014 hingga kepekaan terhadap Pro Rakyat relatif rendah.

Kami sebagai kader senior PKP Indonesia yang pendukung Salam 2 Jari jelas layak berpendapat seperti diatas mengingat PKP Indonesia bersemangat Bekerja Untuk Rakyat sesuai Kongres Nasional tahun 2010.

Dan kami berpendapat juga bahwa JokoWi-JK menjadi dipersulit mengemban amanat hasil PilPres 2004 karena opini Sdr Salamuddin yang pengamat Politik Ekonomi adalah relevan yaitu bahwa KEBIJAKAN JOKOWI ILEGAL !

Kebijakan Jokowi tentang kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Jokowi melakukan pelanggaran terhadap terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM.

Kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah “kesurupan” selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit, ditenggarai merupakan hasil deal deal Jokowi dengan perusahaan multinasional dan Negara maju yang mendesak liberalsiasi migas.

Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Preimium menjadi  Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp. 7.500 adalah kebijakan illegal dan Jokowi dapat di impeach oleh DPR.

Salam Gigit 2 Jari,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–harga-bbm-naik-kebijakan-pemerintah-blunder.html#ixzz3JPBwLDqt

“Subsidi Rakyat di APBN/APBD” :

BAPPENAS dan BANGGAR DPRRI saatnya kini menghitung berapa besaran Subsidi Rakyat di APBN dan APBD untuk mata2 anggaran pengeluaran seperti : 1) tarif pajak ekspor dan tarif impor negara tujuan ekspor hasil laut ke luar negeri [ temuan Menteri KKP http://m.detik.com/finance/read/2014/11/14/123537/2748340/4/ ], 2) beda biaya impor minyak mentah LN terhadap pendapatan ekspor minyak mentah DN [mengingat volume impor LN meningkat vs volume produksi DN menurun], 3) proyeksi2 kerugian illegal logging, illegal fishing, illegal trading baik di laut bebas maupun lintas batas, 4) pembiayaan rutin eksesif birokrasi, 5) biaya penyimpangan program kerja infrastruktur dlsb

Tradisi hitungan Subsidi Rakyat di APBN ini bisa dikembangkan pula oleh pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA dan BANGGAR DPRD untuk keperluan transparansi APBD.

Dengan demikian baik Revolusi Mental JokoWi dkk maupun Bina Mental Anti Korupsi Abraham Samad dkk akan lebih terarah dan menemukan jalannya lebih tepat sasaran ketika dioperasikan di praktek keseharian penyelenggaran negara dan daerah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat peduli pemerintahan bersih dan akuntabel menuju kearah Indonesia Mulia 2015-2025 sebagai tumpuan Indonesia Bermartabat 2025-2035 dan rintisan kearah Indonesia Sejahtera Lahir Batin 2035-2045 untuk menggapai Indonesia Jaya 2045 dst.

Jakarta, 17 November 2014

Pandji R Hadinoto
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

16
Nov
14

Kepribadian : Catatan Sifat2 JokoWi

Sifat Jokowi Yang Selalu Disenangi Rakyat

Ditulis Oleh Didin Sunariyanto di Monday, 9 June 2014 | 09:13

Sifat – sifat pemimpin merupakan salah satu contoh panutan dari setiap rakyat yang mengikutinya. Dalam kesempatan pemilihan umum, kelayakan kepemimpinan itu tergantung darimana pemimpin itu memiliki citra yang baik, teguh dalam tujuan pembangunan, dan setia kepada rakyat. Hal ini memang diperhitungkan banyak orang mengenai bagaimana perubahan yang dilakukan untuk membentuk perubahan baik di dalam suatu kepemimpinan.

Jokowi merupakan panutan yang baik bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Karena Jokowi atau Joko Widodo yang selalu disenangi dan digandrungi oleh banyak orang, itu merupakan jiwa dan sifat kepemimpinannya untuk membentuk perubahan didalam lingkungan kekuasannya. Dengan pemimpin seperti jokowi sifat – sifat itu tentu menjadi pembicaraan semua orang, kenapa seorang Joko Widodo dapat diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta dalam waktu tergolong singkat dan mencalonkan diri menjadi President RI kurang dari 5 tahun masa jabatannya.

Nah sekarang kita bahas mengenai sifat agung yang dimiliki seorang Joko Widodo.

Sifat – Sifat Jokowi antara lain sebagai Berikut ini :

Mementingkan Rakyat

Jika kita telusuri kenapa Jokowi selalu blusukan, mementingkan kepentingan rakyat, dan melakukan pembangunan secara cepat demi rakyat. Itu disebabkan karena seorang Jokowi lahir dari rakyat. Kehidupan Jokowi sebelum menjabat jadi Walikota Solo memang suram, banyak tantangan dan ejekan mengenai kehidupan Jokowi. Dan Jokowi tidak pernah goyah dengan pendiriannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Sehingga sifat Jokowi merupakan salah satu sifat yang mementingkan rakyat karena beliau dari rakyat.

Silaturahmi

Keagamaan seorang Jokowi memang tinggi, beliau selalu ingin bersilaturahmi ke semua rakyat yang membutuhkan bantuannya. Melakukan opservasi dan tantangan untuk membentuk silaturahmi yang baik. Di Surakarta sendiri pada pemilihan umum sebelum menjabat sebagai Walikota, Joko Widodo menggunakan metode Silaturahmi sebagai cara memenangkan kampanye. Bayangkan saja tanpa adanya spanduk yang berlebih, tanpa suap untuk rakyat, dan tanpa apapun yang dikeluarkan, dan hanya dengan silaturahmi saja seorang Jokowi berhasil memenangkan 90% suara dari pemilihan tersebut.

Sederhana

Memang bukan hal lain dan tentunya semua orang tau bahwa Jokowi merupakan seorang yang sederhana, tanpa adanya kerumitan berpikir, dan selalu melaksanakan secara langsung atau simple. Sehingga patut dicontoh bila seorang Jokowi selalu melaksanakan tugasnya secara langsung dan tanpa adanya penghambatan mental sedikitpun. Patut dicontoh bila seorang Jokowi memberikan keterangan kepada semua rakyat Jakarta untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sebagai misal Kartu Jakarta Sehat, ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah pemimpin sederhana yang selalu mementingkan rakyatnya.

Tidak Banyak Bicara dan Bermakna

Dalam pidato sendiri Jokowi memang merupakan pemimpin tanpa adanya konsep berbicara yang mengarahkan kepada tujuannya. Namun Jokowi menggunakan visi dan misi untuk membentuk perubahan daerah yang akan dikuasai. Sebagai misal ketika berpidato yang diadakan pemilihan umum presiden, beliau menggunakan pidatonya dengan sambutan hangat, dan visi misinya tersampaikan dengan padat, singkat dan jelas. Hanya kurang dari 2 menit Jokowi berhasil menyeleseikan pidatonya. Memang makna itu harus diperjelas dan berbicara itu haruslah penuh makna.

Merakyat dengan Rakyat

Ini berarti Jokowi senang dengan kepemimpinannya dan senang dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Jokowi merupakan panutan hebat bagi keseluruhan rakyatnya. Beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta sendiri selalu memakan atau mencicipi makanan khas daerah DKI Jakarta untuk menghargai seluruh masakan tradisional dan masakan khas daerah demi terciptanya kerakyatan yang adil. Dengan merakyat inilah seorang Jokowi banyak yang menyukai.

Tidak Suka Bermewah – Mewahan

Jika kita telusuri apa yang terjadi pada seorang Jokowi ketika berangkat ke Jakarta dan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Beliau menggunakan Bis untuk pergi ke Jakarta, ini dikarenakan Jokowi merasa bila ada kendaraan iring – iringan itu hanya membuat jalanan menjadi macet, tidak kondusif dan banyak orang menyita waktunya untuk berhenti. Sehingga jiwa tidak suka bermewah – mewahan ada dalam jiwa seorang Jokowi. Dan itulah yang banyak disenangi rakyat.

Thursday, May 29, 2014

Mengintip sifat Jokowi dari tandatangannya

Anggap saja ini tulisan sok teu, benar tidaknya memang sulit dibuktikan kecuali tanya kedia atau bertanya kepada teman dan saudara ybs yang mengenal dia belasan tahun secara dekat. Dan bertanya itupun harus dijawab jujur sama ybs, jika dia tidak mengakui maka tidak akan tahu juga kan benar atau tidaknya. Jokowi sebelumnya tidak dikenal banyak, dia mendadak muncul karena “umpan lambung” komunitas pers Solo yang gencar meliput dia saat jadi walikota disana. Dibanding lawannya Prabowo, jelas dia lebih tidak diketahui sifat aslinya, masih misterius.
Perlu dicatat saya bukan pro dia, dan bukan pula musuh dia.
Sama sekali gak ada kepentingan politik menjelang pilpres ini. Jadi lupakan tudingan saya membuat tuduhan jelek dll yang gak ada gunanya. Ini tulisan iseng saja kok. Jadi ada baiknya membaca ini dengan santai saja, gak usah ditanggapi serius ya  :-) Selain itu TT ini didapatkan dari Google, dan semoga mmg orisinalitasnya terjamin milik ybs. Tapi jika salah, mohon jangan segan mengkritik disini.

* Dari sisi ukuran, TT ini termasuk besar jika dibubuhkan diatas kertas. Awalnya dibuka dengan lengkungan besar mirip cendawan atau angka 8. Sebetulnya hampir mirip dengan Prabowo yang sama sama mempunyai lengkungan besar membulat oval. Bedanya hanya di sizenya. Prabowo lebih lebih lebih besar. Tipikal manusia pekerja dan tukang gebrak, berani mengambil jalan sendiri, goal ekspektasi dikepalanya serba besar lah.
* Menunjukan indikasi dia cenderung menyukai pemikiran yang besar, mimpi2 nya besar, berbakat jadi pemimpin atau memimpin sesuatu pekerjaan yang besar.
* Dia bukan orang suka berterus terang, cenderung tertutup, pasif, rahasianya banyak. Bahkan namanyapun tidak bisa terbaca jelas disana dan siapapun yang melihat TT itu gak akan bisa membaca namanya. Bisa disebut dia termasuk pandai menyimpan rahasia dan akan berkelit terus jika dicecar soal rahasia tertentu, misal soal pekerjaan, jabatan, pribadinya dll. Sikap ini terbukti dia diserang isu SARA cuma diam saja, dan dia gak berusaha segera mengkoreksinya, dia juga gak sadar (atau gak mau tahu) isu sensi ini bisa mengoyak masyarakat diakar rumput. Sikap pasifnya semoga gak kayak Mega yg ketika bencana Tsunami Aceh malahan gak menjenguk kesana, itu sangat buruk soalnya :-)
* Estetikanya termasuk baik, selera artistik dan keseniannya tidak mengecewakan. Menyukai sikap balance dan cenderung menyukai sesuatu yang imbang, indah, harmonis selalu ada dipikirannya.
* Orang ini bisa disebut eksentrik. Perilaku dan cara pikirnya bisa jadi beda dari orang kebanyakan. Dan perilaku ini juga susah diduga, susah ditebak, mengejutkan, berbeda.
* Tandatangannya dibuat rapih dan indah, tau tau terputus dan sengaja diputus begitu saja, seolah dirusak sesaat lalu dibenarkan lagi bentuknya. Mungkin harus dilihat dimasa lalunya, pekerjaan apa saja yang ditinggalkan ybs dan tidak selesai. Tulisan disana tidak mengalir dan mengalun seirama, itu tulisan terputus.
* Ada juga yang mengatakan TT spt ini menunjukan dia tidak akrab dengan keluarga aslinya, dia lebih lekat

dengan keluarga dari perkawinannya.
* Jika memakai penggaris busur, terlihat derajat kemiringan TT itu diawal dan dipenutup berbeda arah kemiringan. Sesutau yang dimulai diawal tidak siknron dengan buntutnya.
* Sejak awal TT dibuka sekitar 20% kemudian mendadak terputus dan diputuskan oleh garis sangat kuat. Kuat sekali, bisa dilihat dari tebalnya garis vertikal disisi bawahnya (bottom tip). Ini agak aneh, seolah dia sengaja memisahkan 20% bagian depan dan 80% bagian sisa TT nya. Ketegasan garis itu menjadi catatan khusus, bukan sekedar oretan iseng yang dilakukan dengan ringan.
* Yang unik adalah bagian penutup TT disana secara kontras dan gak imbang dibentuk coretan mirip Y, atau garis keatas dikombinasikan dengan coretan kebawah. Rasanya ini gak ideal dengan alur TT sejak dari depan, dibagian buntut mendadak “seperti rusak berantakan”. Jika ini diartikan sebagai “bagus diawal dan berantakan dibelakang” bisa saja sih, walaupun itu debatable dan butuh pembuktian :-)  **** hsgautama.blogspot.com

Sumber foto: Rakyat Merdeka Online




Blog Stats

  • 2,311,566 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers