Posts Tagged ‘Statemanship

20
Oct
14

Politik Ekonomi : Badan Usaha Milik Rakyat ?

Opini

Oleh: Justiani (Liem Siok Lan)*

 

Tulisan Tanri Abeng di Kompas 10 Oktober 2014 berjudul ‘Solusi Tuntas Utang Negara’ intinya menawarkan agar sejumlah BUMN prima yang mewakili 97% aset dan 99,8% profit dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori holding yang lantas dipoles, dibedaki, dilipstiki biar cantik untuk dijual ke pasar modal (istilah manajemennya depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya) untuk melunasi hutang NKRI selama lima tahun pemerintahan Jokowi.

 

Gagasan tersebut, secara manajemen tepat sekali, namun dari kerangka (sudut pandang) Trisakti Bung Karno, salah sasaran. Karena ketika dijual, dapat dipastikan pembelinya bukan 99,9% rakyat Indonesia, mengingat pemain pasar modal dengan semua derivatifnya hanya 0,02% rakyat Indonesia (elite) sementara mayoritas rakyat 99,8% aktivitasnya sektor informal dan UMKM yang tidak pernah bermain di sektor spekulatif ekonomi tersebut.

Sepakat dengan Tanri perlunya dilakukan depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya, namun sebelumnya wajib diadakan dulu restrukturisasi korporasi (corporate restructuring) dari BUMN menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat), sesuai dengan tuntutan proses demokratisasi ekonomi,  dengan cara menyuntikkan dua (2) hal yakni  pertama  teknologi kerakyatan yang canggih (state of the art),  dan kedua model keuangan yang mengubah kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat secara ‘koopetitif’. (kooperatif sekaligus kompetitif)

Inilah esensi dari networking economics (people cybernomics) dimana transformasi dari model konglomerasi menjadi aglomerasi kerakyatan melalui teknologi skala kecil-kecil mandiri yang dirangkai dengan jaringan telematika sehingga tetap memiliki ‘value’ raksasa sebagaimana disarankan oleh Tanri dengan pembentukan holding company agar skala (volume) dari segi asset maupun income (revenue) juga besar.

Jokowi mewakili CEO NKRI (Negara Korporasi Rakyat Indonesia) tinggal tandatangan dengan Mark Zuckenberg pemilik (CEO) facebookuntuk melakukan public offering ke 10 (sepuluh) pasar uang global. Ketika BUMR berbasis telematika sudah dilaksanakan dengan merujuk paradigma baru yang go green, go clean, blue energy, zero waste, balance food and energy, organic, agglomerative model, dan environmental accounting system, dan lainnya yang semuanya dimiliki Indonesia sebagai berkah Tuhan YME. Hal serupa dilakukan oleh  RRC sehingga dapat memposisikan cadangan devisanya sebesar USD 3 Triliun  dengan cara perusahaan-perusahaan RRC membuka marketing office di USA dan Eropah lalu melakukan public offering di top ten money markets. 

Kapitalisme Kerakyatan

Inti soalnya, BUMN telah menyimpang dari missi awal untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN kini malah jadi sapi perahan partai dan elit yang berkuasa. Bahkan, ratusan BUMN menurut Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, adalah ciri negara otoriter (komunis) karena negara ikut berbisnis, seharusnya seperti RRC, rakyatnya disantuni sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, diberi pekerjaan, bukan sebaliknya rakyatnya harus tender melawan BUMN seperti macan dan kambing diadu dalam satu kandang sehingga rakyatnya penyet.

Alhasil hampir semua BUMN menjadi pemain rente-ekonomi dari rakyatnya yang ngesubkontrak berbagai pekerjaan. Kalau BUMN, proyek negara, pinjam dari bank negara, kalau rugi yang nanggung negara, sementara rakyat ngutang sendiri kalau rugi asetnya disita.

Sebenarnya, dalam economy circle (lingkaran ekonomi) di era pasar bebas, dimana kekuatan kapital sangat dominan, maka peran pemerintah adalah penyeimbang lingkaran ekonomi tersebut. Yang kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar pemerintah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk insentif kesejahteraan sosial ekonomi (welfare program) tidak hanya melalui sumbangan pajak dari mereka yang kuat. Namun lebih dari itu melalui korporasi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem berbasis telematika dan multimedia sehingga rakyat juga bisa merasakan nilai tambah secara langsung tanpa melalui tangan-tangan elite politik dan partai-partai ataupun manajemen atas nama negara yang terbukti korup.

Bagi Indonesia sesungguhnya sangat relevan dengan model koopetitif, bahkan para pendiri Republik sudah mencanangkan secara nyata dalam bentuk BUMN dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Namun karena tuntutan jaman, bentuk BUMN dan Koperasi perlu direstrukturisasi menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). BUMR yang berbasis manajemen online yang ramping, efisien, kualitas standard, dan kompetitif. Inilah model ‘kapitalisme kerakyatan’ yang pada esensinya juga berupa ‘sosialisme demokrat’.

Bisnis kerakyatan yang terorganisir dengan manajemen digital inilah bentuk demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya, karena rakyat ikut aktif dalam kegiatan bisnis yang menyangkut nasib dan kehidupannya melalui manajemen dan teknologi yang mampu bersaing dengan korporasi secara global. Teknologi telematika & multimedia yang memungkinkan rakyat kembali berkuasa telah diramalkan akan menjadiplatform masyarakat digital masa depan. Inilah esensi dari people cybernomics.

Kebebasan Sesungguhnya

Dengan cara ini gagasan untuk melahirkan kesetaraan dalam bidang politik otomatis menjadi teruji secara obyektif rasional.   Bangsa ini menyia-nyiakan berkah Tuhan berupa negeri khatulistiwa yang menjadi paru-paru dunia, plus menyia-nyiakan peluang yang didatangkan globalisasi. Padahal globalisasi akan terus berjalan tak peduli Indonesia siap atau tidak siap.  Bangsa ini tidak memanfaatkan kemajuan tehnologi terlebih dibidang ICT dan Multimedia.

Dengan rancang bangun perekonomian yang mensinergikan kekuatan global dengan kerakyatan tanpa beban manajemen politik negara yang sarat korupsi, maka bangsa kita akan masuk dalam era baru yaitu era kesetaraan dibidang ekonomi yang ikutannya adalah kesetaraan dalam bidang politik. Disanalah nanti demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat (hak tertinggi untuk  mengatur negara) dapat diwujudkan tanpa tirani.

Kelak akan terwujud kebebasan (liberal) dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dalam kesetaraan, tanpa mengurangi atau mengganggu hak orang lain.

Sehingga liberalisasi yang kita laksanakan bukanlah liberalisasi tanpa kesetaraan ibarat mencampur antara “kambing dan macan”, sebagaimana selama ini.  Sementara di negara asal paham liberalisme sendiri, sudah memberi perlindungan kepada si kecil yaitu dengan Undang-undang Anti Monopoli, Anti Trust, Anti Dumping dan lainnya.

Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam startegi Samudra Biru (Blue Ocean Strategy)  adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan menjadi peluang dan tantangan. Disini diharapkan kepemimpinan Jokowi yang yang tegas dan berwawasan global namun tetap kerakyatan.

Inilah impian Trisakti Bung Karno dapat diwujudkan pada era revolusi senyap (silence revolution) yang didorong oleh telematika dan multimedia, sebagaimana kemenangan Jokowi yang diusung oleh gerakan netizens WNI se dunia yang mayoritasnya apolitis menjadi aktivis pembawa perubahan dahsyat akan perbaikan.

Mustahil lahir kesetaraan dalam bidang politik tanpa adanya jaminan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Inilah soal utama negara ini ketika bicara demokrasi tanpa menyentuh esensi pemerataan sumberdaya untuk rakyat selama ini. Inilah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Inilah solusi revolusi mental melalui sistem yang berpihak kepada kerakyatan dan bertaraf global.

Hutang NKRI

Soal hutang NKRI ada banyak cara mudah untuk melunasi asalkan Jokowi siap membalik paradigma dan memposisikan Indonesia, sang paru-paru dunia, untuk kembali hijau dan menghasilkan oksigen bagi dunia.

1. Debt Swap dengan negara-negara penghasil CO2 untuk program pendidikan hijau (green revolution through education), kesehatan preventif ‘back to nature’, poverty alleviation through conglomerative paradigm shift into agglomerative model,  industries transformed into green business,  local wisdom cultural promotion, green island model, global environmental accounting system model in Indonesia, dan masih seabreg agenda global yang ramuannya dimiliki Indonesia.

2. Tagihan Carbon Credit dari pergeseran bisnis lama menjadi green business yang menerapkan berbagai teknologi penghematan, teknologi pemurnian, teknologi enzyme, teknologi nano, dan lainnya untuk aplikasi banyak sektor yang semuanya menyelamatkan bumi serta seisinya.

3. Program Penghijauan berbasis telematika, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Papua New Guinea, dimana pohon-pohon dipasangichips (seperti simcard) sehingga penghasilan oksigen bisa dipantau lewat satelit oleh software dimana saja, dengan bisnis model yang mensinergikan tanaman pangan dan tanaman energi mengacu kepada model hutan amazone yang masih perawan, dimana sudah dimodelkan suatu ekosistem yang komplit dari berbagai organisme nano, micro, mini, meso, sampai mega cosmics yang semua mempunyai peran dalam keterkaitan holistik.

Akan dengan senang hati Go Green Go Clean bersama Algore Foundation membantu merestrukturisasi hutang NKRI kepada negara-negara penghasil CO2 terbanyak di dunia yang sekarang menjadi pemberi kredit kepada NKRI melalui dasar penerapan environmental accounting system, dimana Oksigen dihitung, dan Indonesia paru-paru dunia belum pernah memperhitungkannya,  hal mana  sudah disepakati dunia.

Hal tersebut sudah pernah kami sampaikan kepada Presiden SBY, dan beliau sangat apresiasi, serta antusias dengan komitmen menurunkan emisi 26% yang ditandatangani di Earth Summit, sayangnya pemahaman tidak komprehensif karena peradigma lama yang polutif, ekstraktif eksesif, konglomeratif yang bertentangan dengan paradigma baru tersebut tidak disinkronkan sehingga hambatan lebih dominan daripada kesuksesan yang dijanjikan SBY kepada dunia. Semoga Jokowi bisa menjadi penyelamat bagi stigmatisasi tentang ‘SBY The Liar’.

* Penulis Direktur Eksekutif Go Green Go Clean Indonesia dan Direktur Eksekutif LP3ES Consultant. 

18
Oct
14

Kenegarawanan : Manifesto Politik Rakyat Indonesia

Manifesto Politik (Manipol) Rakyat Indonesia

Kamis, 16 Oktober 2014 – 20:36 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Manifesto Politik (Manipol) Rakyat Indonesia

Menyongsong peralihan rezim kepemimpinan negara 20 Oktober 2014 dan peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014, sertamenimbang pentingnya Strategi Ketahanan Bangsa (1) Kehidupan Agama tidak Rawan, (2) Kehidupan Ideologi tidak Retak, (3) Kehidupan Politik tidak Resah, (4) Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, (5) Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, (6) Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, (7) Kehidupan Lingkungan tidak Gersang, maka TRISAKTI dan NAWACITA sebagai kerangka kerja pemerintahan JokoWi-JK 2014-2019 perlu juga perkuatan upaya-upaya optimal berupa harmonisasi politik TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kearifan lokal yang juga jatidiri bangsa sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Harmonisasi tersebut diatas adalah tumpuan arah kepastian bagi keterpaduan TRIMATRA (NawaCita-1), pemberdayaan TRIKARYA  yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat, dan capaian TRICITA kenegaraan (a) Indonesia Mulia (2015-2025) terkait Indonesia Pintar (NawaCita-5), (b) Indonesia Bermartabat (2025-2035) senafas dengan Indonesia Kerja (NawaCita-5), (c) Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin (2035-2045) seiring dengan Indonesia Sejahtera (NawaCita-5) menuju Indonesia Jaya pada saat 100 tahun Indonesia Merdeka 2045.

Jakarta, 17 Oktober 2014

Badan Musyawarah Koalisi Rakyat Indonesia

(1) Pandji R Hadinoto, (2) HR Abdi Rakyat,
(3) Andre Lukman, (4) Urai Zulhendrie
(5) Abdul Halim, (6) Arie Wiryawan Al Rasyid, (7) Erwin Broto Amidarmo, (8) Sucipto Harimurti, (9) Alif Kamal, (10) Gigih Guntoro, (11) Joyo Priyoski, (12) Suyanto Ducko, (13) Ki Bondan, (14) Adipurnawidgdo, (15) Surya Hadjar, (16) Suryadi, (17) Dharmo L Mertaperwira, (18) Rohadi Subardjo, (19) Greg Wisnu Rosariastoko, (20) RDK Errianto, (21) Bagus Satriyanto, (22) Ali Koesno Soeryoprojo, (23) Jimmu Goh, (24) Regina Oesman, (25) J. Sandjaja Darmawan, (26) Igbal Daut Hutapea, (27) Ading Sutisna, (28) Rizky Tri

Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-manipol-rakyat-indonesia.html#ixzz3GTkWge79

http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1777012

Sejarah Bung Karno Melawan Kepentingan Asing


alt

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”.

Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”.

Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Quote:
Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan.

Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing.

UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina.

Quote:
Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.

Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”.

Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan.

Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Kalau SBY sih…….bukan bandingannya Jokowi, terlalu jauh untuk dibandingkan….hehehehe…
On Friday, October 17, 2014 12:07 PM, “Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [temu_eropa]” <temu_eropa@yahoogroups.com> wrote:

Susilo Bambang Yudoyono-pun tidak punya kerendahan hati seperti yang dipunyai Jokowi ini. Selamat Pak Jokowi, Presiden kita! Horas Bapak Presiden R.I…….!!!

On 17/10/2014 6:50 PM, iwamardi iwamardi@yahoo.de [temu_eropa] wrote:
Setelah dihujat, difitnah, dilecehkan, ….dia tetap menang !

Sekarang Jokowi malahan mendatangi lawan politiknya yang mencidrainya, tanpa berpikir dia akan dilecehkan orang sebagai manusia lemah, atau akan kehilangan gèngsinya .
Adakah selama ini seorang pemimpin bangsa yang semacam ini ?
BK pun, sebagai pemimpin besar bangsa yang jasanya tak ternilai besarnya itupun, tak pernah berbuat begini !
Dibenak Jkw hanya ada satu : kecintaannya yang tidak terbatas kepada tanah air dan bangsanya .
Maka bila sang  Ibu Pertiwi sedang bersusah hati dan air matanya berlinang, tak ada dalam pikirannya kecuali bagaimana sekuat tenaga membuatnya tenang dan gembira lagi !
Untuk itulah dia tak segan2 berbuat sesuatu yang orang lain tak mungkin melaksanakannya karena past dia nilai akan menyinggung  kehormatannya, gèngsinya.
Tapi apa yang diperbuat Jkw ? Kemarin dia “sowan” , berkunjung kerumah Prbw. di Kebayoran dia  bertemu dan berusaha menjadikan suasana panas menjadi sejuk kembali ….dan dia telah berhasil !
Rugikah dia ? Tidak sama sekali. Geste ini telah dengan sekejap mata mengubah suasana atmosfer politik menjadi menyejuk lagi setelah dibakar dalam pilleg, pilpres dan langkah2 derivasinya , protes2 ke KPU. MK dan lain2nya…
Kejadian ini telah “menyulap” temperatur politik di Indonesia kembali ke kenormalannya lagi, udara menjadi sejuk kembali, paling sedikit disekitar para pendukung kedua pihak.
Nama  dan reputasi Jokowi bukannya anjlok karena dianggap lemah, sebaliknya dia dinilai sebagai negarawan yang bijak,cerdas dan dewasa, yang nuraninya penuh dengan rasa welas asih kepada sesama manusia, walau itu lawan politiknya  !
Prbw sendiri mendapatkan hikmah dari langkah Jokowi ini, dengan sambutan positiv dia terhadap kunjungan Jkw ini, dia telah mendapatkan nilai bonus dimasyarakat dan tidak akan menjadi bulan2an lagi, yang mana sangat sukar( atau tak mungkin) lepas dari penilaian buruk masyarakat terhadap sikapnya yang tidak lagi rasional itu.
Sekarang suasana sudah menyejuk, walau orang tahu, tak akan ada perubahan2 sikap politik dari kedua belah pihak.

Jokowi dalam hal ini telah dengan cerdas dan tepat mengaplikasikan ajaran filsafat Jawa peninggalan nenek moyangnya, satu pepatah yang berbunyai :


Menang Tanpo Ngasorake


Artinya: “Menyerang tanpa bala(tentara), sakti tanpa aji2, kaya tanpa harta, menang tanpa merendahkan (lawan).”

 Dia telah menaklukkan dendam,iri dan  kenbencian  dengan kebijaksanaan dan welas asih !

Maju terus pantang mundur dan berhenti Jokowi-JK , dalam mengelola negara RI ini dengan baik demi kesejahteraan Rakyat Indonesia dan Perdamaian Dunia !

iwa

News / Nasional

Aria Bima, “Sutradara” di Balik Pertemuan Jokowi-Prabowo

Jumat, 17 Oktober 2014 | 13:36 WIB
altTRIBUNNEWS / DANY PERMANAPresiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menjadi “otak” di balik pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Aria menginisiasi dan merancang pertemuan sehingga Jokowi-Prabowo bisa bertemu pada Jumat (17/10/2014) ini. 

Aria awalnya menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Secara terbuka, ia meminta agar Jokowi dan Prabowo bisa bertemu sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang. 

altTRIBUNNEWS/DANY PERMANAAria Bima.

“Pak Aria bilang ke saya, kenapa sih Pak Prabowo enggak mau ketemu Jokowi?” kata Edhy seusai pertemuan, di kediaman keluarga Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

“Saya bilang, loh siapa yang enggak mau ketemu? Pak Prabowo selalu terbuka,” ujar Edhy.

Akhirnya, keduanya pun sepakat untuk mengatur pertemuan. Pada Kamis (16/10/2014) lalu, Edhy mempertemukan Aria dengan Prabowo di Apartemen Dharmawangsa. 

“Dari pertemuan itu, Pak Prabowo sepakat, hari Jumat pukul 10.00 WIB, tempatnya bisa di sini (Kertanegara), bisa di Hambalang,” ujar Edhy. 

Akhirnya, Jokowi pun memilih Kertanegara karena lebih terjangkau dari rumah dinasnya di daerah Taman Surapati, Jakarta Pusat. Sesai pertemuan, Prabowo pun sempat menyapa Aria Bima yang turut hadir di lokasi. 

“Ini dia ini otak pertemuannya,” kata Prabowo sambil tertawa dan merangkul Aria. 

Aria hanya tersenyum menanggapi ucapan Prabowo itu.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo memang tak berlangsung lama, tetapi berlangsung hangat. Keduanya pun sempat bercanda terkait usia Prabowo, yang pada hari ini berulang tahun ke-63. Dalam pernyataannya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk bersatu, menerima, dan mendukung pemerintahan Joko Widodo.

__._,_.___

Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

Gerindra: Jokowi-Prabowo Bersua Patut Dicontoh, Jangan Seperti SBY dan Mega

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra Arif Poyuono menilai pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah sebuah langkah positif. Hal tersebut patut diteladani tidak seperti SBY yang dibesarkan oleh Megawati Soekarnoputri tetapi enggan menemui Mega hingga saat ini.

“Tidak seperti SBY yang dibesarkan oleh Megawati tapi tidak mau mendatangi Mega pada saat pelantikannya tahun 2004. Dan kami juga berharap hubungan antara ibu Mega dan Prabowo juga makin kondusif agar dapat sama sama membangun negara yang sudah hampir hancur sejak dipimpin SBY,” ujar Arif dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Jumat(17/10/2014).

Arif mengatakan, datangnya Jokowi ke Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden adalah bentuk penghormatan yang besar bagi Gerindra dan Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Jokowi lanjut Arif, menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah orang yang sangat menghormati Prabowo.

“Joko Widodo punya sifat yang lebih baik dan tahu diri dibandingkan Ahok yang kurang mengerti adat ketimuran. Ya semoga Jokowi bisa benar benar menjalankan amanat rakyat dan program Trisaktinya untuk kemajuan bangsa,” ujar Arif.

Ke depan kata Arif, Joko Widodo juga harus berani menindak tegas para koruptor dan mafia migas yang banyak merugikan negara selama pemerintahan SBY.

“Mari kita lupakan masalah selama pilpres dan kita move on untuk bersama sama mendukung pemerintahan Jokowi- JK dan terus mengkritisi dan menolak setiap program pemerintah dan kebijakan Jokowi- JK yang pro neolib dan merugikan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Baca Juga:

Prabowo: ‘Insya Allah Saya Datang’

Pertemuan Jokowi-Prabowo Bisa Memutus Rasa Dendam

Prabowo Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Jokowi

16
Oct
14

Kepemimpinan : JokoWi Inspirasi Rakyat

Pelantikan Jokowi, Ada Makanan Gratis untuk Rakyat

Pelantikan Jokowi, Ada Makanan Gratis untuk Rakyat  

Jokowi menunjuk seorang pendukungnya, pada saat syukuran atas terpilihnya pasangan Jokowi-JK sebagai presiden Indonesia 2014-2019 di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta, 23 Juli 2014. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Jokowi-Jusuf Kalla akan menyiapkan aneka hidangan dalam syukuran rakyat pada 20 Oktober 2014 mendatang. Di sepanjang jalan yang dipakai untuk mengarak Jokowi-JK, dari Bundaran HI hingga Istana Negara, akan disediakan makanan gratis.

“Makan gratis sampai habis. Kalau ada yang membayar, itu seharusnya ilegal,” kata koordinator Syukuran Rakyat Salam 3 Jari, Jay Wijayanto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2014.(Baca: Amien Rais Ingin Hadir di Pelantikan Jokowi)

Jay mengatakan masyarakat yang memeriahkan acara syukuran rakyat boleh saja menambah makan berulang-ulang, tapi dengan satu syarat: “Tidak boleh take away,” katanya. Makanan yang dibagikan gratis tersebut disediakan oleh asosiasi pedagang bakso, siomai, dan ketoprak.(Baca: Sambut Pelantikan Jokowi, Gedung-gedung Bersolek)

Setelah dilantik MPR pada 20 Oktober mendatang, Jokowi-JK diagendakan langsung menemui rakyat yang terkonsentrasi di Bundaran HI. Relawan dan simpatisan akan melakukan iring-iringan atau kirab untuk mengantar Jokowi-JK menuju Istana Negara. Di sepanjang rute menuju Istana akan terdapat berbagai macam hiburan dan makanan rakyat.(Baca: Teka-teki Kehadiran Prabowo di Pelantikan Jokowi)

NURIMAN JAYABUANA

Berita Lain
Ngopi Bareng Ical, Ini Isi Pebincangan Jokowi
Tahir Beri Megawati Penghargaan dan Uang Rp 1 M
Pemenang Cover Maroon 5 Penggembala Kambing
Jokowi Ajukan Satu Pertanyaan ke Ical

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

Sosok Setya Nevanto Untungkan Jokowi

Laporan Arif Wicaksono

Tribunnews.com, Jakarta - Faisal Basri, ekonom, mengatakan bahwa sosok Setya Nevanto sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sosok yang menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi – JK, hal ini karena sosoknya yang dianggap tidak bersih.

“Sosok Setya bagus untuk Jokowi, kalau ada masalah banyak hal yang bisa dilakukan karena Setya bukan sosok yang bersih,” kata Faisal Basri, ekonom di jakarta, Rabu (15/10/2014).

Dia menuturkan alangkah tidak baiknya jika sosok pimpinan DPR diisi oleh sosok yang bersih. Karena akan menyulitkan lobi Jokowi dalam menelurkan beberapa kebijakan yang dianggap bertentangan dengan legislatif.

“Kalau begini kan akan mudah karena memang banyak kartu yang bisa dibuka, untuk Setya Novanto, jadi kelemahanya banyak,” katanya.

Sosok Setya sendiri kerap menjadi pergunjingan karena kerap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya sendiri sempat diperiksa dalam beberapa kasus seperti kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan Biaya Area menambak Riau yang juga .
menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.

Baca Juga:

Di Bawah Jokowi-JK, Pelaku Bisnis Optimistis Iklim Usaha Membaik

Jelang Pelantikan Jokowi, Pimpinan MPR Temui Hatta, Ical, dan SBY Hari Ini

Polri: Jakarta Kondusif Jelang Pelantikan Jokowi-JK

Berita Lainnya

 

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/15/19252161/jelang.lengser.sby.angkat.beberapa.orang.dekatnya.jadi.dubes?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

 

Jelang Lengser, SBY Angkat Beberapa Orang Dekatnya Jadi Dubes

Rabu, 15 Oktober 2014 | 19:25 WIB

 

sabrina/Kompas.com Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengumumkan pemerintah resmi menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2014 yang membatalkan Undang-undang nomor 22 tahun 2013 tentang pemilihan kepala daerah dan Perppu nomor 2 tahun 2014 yang membatalkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Istana Merdeka, Kamis (2/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik 22 orang duta besar baru menjelang lima hari masa tugasnya berakhir, Rabu (15/10/2014). Beberapa di antaranya yang dilantik adalah orang-orang dekat SBY, seperti Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah dan Direktur Eksekutif Partai Demokrat Toto Riyanto.

Faizasyah ditempatkan sebagai Duta Besar RI di Kanada dan Toto menjadi Duta Besar RI di Brasil. Tak hanya itu, beberapa di antaranya juga adalah orang-orang di lingkar Istana, seperti Mohammad Oemar yang merupakan Sekretaris Wakil Presiden. Sebelum menjadi Setwapres, Oemar pernah menjadi Duta Besar Italia. Kini, ia ditempatkan SBY sebagai Duta Besar RI di Belgia.

Tak hanya orang-orang dekat SBY, duta besar yang baru dilantik juga ada yang berasal dari pegawai karier di Kementerian Luar Negeri, yakni mantan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak. Wardana ditempatkan sebagai Dubes RI di Turki dan Tatang menjadi Dubes RI di Kuwait.

Berikut daftar lengkap 22 duta besar yang dilantik Presiden SBY hari ini:
1. Dr Teuku Faizasyah, MSi (Kanada)
2. Bambang Hendrasto (Korea Utara)
3. Marsdya TNI (Purn) Toto Riyanto (Brasil)
4. Drs Dominicus Supratikto (Suriname)
5. Imam Santoso (Etiopia)
6. Wardana (Turki)
7. Jhonny Sinaga (Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Orientas Uruguay)
8. Drs Endang Dwi Syarief Syamsuri, MSi (Maroko)
9. Letjen TNI (Purn) Hotmangaradja Pandjaitan (Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan UNESCO)
10. Dra Wening Esthyprobo Fatandari, MA (Hongaria)
11. Drs Philemon Arobaya (Cile)
12. Harry Richard James Kandou (Serbia)
13. Yusra Khan (Meksiko merangkap Belize, Republik El Salvador, Republik Guatemala, dan Republik Honduras)
14. Mohamad Oemar (Belgia merangkap Luksemburg, European Union, World Customs Organization (WCO) dan organisasi-organisasi internasional lain yang berkedudukan di Brussels)
15. Ronald Josef Pariaman Manik (Papua Niugini merangkap Solomon)
16. Joko Harjanto (Arab dan Suriah)
17. Aulia Aman Rachman (Republik Ceko)
18. Harry Purwanto (Nigeria merangkap Liberia)
19. Tatang Budie Utama Razak (Kuwait)
20. Peter Frans Gontha (Polandia)
21. Anak Agung Gde Alit Santhika (Republik Uzbekistan)
22. Stephanus Yuwono, SH (Republik Zimbabwe)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

res : Apakah bisa DPR (akan) perkuat kelembagaan Komnas HAM, jika lebih dari 200 anggotanya terkait pelanggaran hukum? Apakah ini bukan mimpi?

http://id.beritasatu.com/home/dpr-akan-perkuat-kelembagaan-komnas-ham/97363

 DPR akan Perkuat Kelembagaan Komnas HAM

Rabu, 15 Oktober 2014 | 18:29

Komnas HAM. Foto: setara-institute.org

Berita Terkait

  • Komnas HAM Desak Komitmen Kebebasan Beragama Jokowi-JK
  • Komnas: Kecurangan Pemilu Langgar HAM
  • Komnas HAM Turunkan Tim Pemantau di Lampung
  • Komnas: Perintah Penculikan Aktivis Seharusnya Tertulis
  • Komnas HAM akan Panggil Paksa Kivlan Zen

JAKARTA – Pimpinan DPR RI bertemu dengan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya memperkuat kelembagaan Komnas HAM terkait dengan kewenangan dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Sebagai contoh, kami akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM melalui penyempurnaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun tentang Pengadilan HAM,” kata Ketua DPR Setya Novanto pada konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (15/10).

Ia menjelaskan, tadinya kewenangan Komnas HAM tidak melalui penyelidikan dan rekomendasi tetapi lembaga yang berwenang memutuskan adanya pelaksanaan pengadilan HAM sehingga kami akan melalukan penyempurnaan Undang-Undang tersebut.

“Penyempurnaan tersebut secepatnya akan ditindaklanjuti setelah Komisi III DPR terbentuk,” katanya.

Selain itu, menurut Setya, DPR juga akan memperkuat Komnas HAM dari segi anggaran dan penyediaan tenaga ahli pendukung Komnas HAM.

Hari ini, enam komisioner dari Komnas HAM yang terdiri atas Hafid Abbas, Siane Indriani, Anshori Sinungan, Manager Nasution, Rochyatul Aswidah, dan Natalius Pigai bertemu dengan Ketua DPR, Setya Novanto dan wakilnya, Agus Hermanto di Gedung MPR/DPR Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut dicapai, bahwa DPR akan memperkuat kelambagaan Komnas HAM dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. (ID/ant/ths)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

res : Dibutuhkan orang-orang bercatatan buruk supaya status  DPR  sebagai “Dewan Penipu Rakyat” tidak berubah! Lihat saja semua partai politik yang duduk dalam DPR tidak ada bersih dari koruptor.

 

http://sp.beritasatu.com/home/kontras-242-anggota-dpr-periode-2014-2019-memiliki-catatan-buruk/67011

 

KontraS: 242 anggota DPR Periode 2014-2019 Memiliki Catatan Buruk
Selasa, 14 Oktober 2014 | 21:26

Ilustrasi pelantikan anggota DPRD. [Google]

[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 242 anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah kasus, dari kasus pelanggaran HAM sampai kasus korupsi.

“Jenis-jenis catatan buruk anggota DPR ini, antara lain, pernah menjadi tersangka korupsi, mereka juga diduga terlibat kasus korupsi, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki catatan absen yang buruk sejak menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya,” beber Deputi KontraS Farah Fathurrahmi i kantor Kontras, Menteng, Jakarta, pada Selasa (14/10)

Farah mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan KontraS, anggota DPR-RI yang memiliki catatan buruk berasal dari fraksi PDIP (57 orang), fraksi Golkar (44 orang), fraksi Demokrat (37 orang), fraksi Gerindra (24 orang), fraksi PPP (20 orang), fraksi PKS (18 orang), fraksi PAN (16 orang), fraksi PKB (11 orang), dan fraksi Nasdem (9 orang).

Terkait kasus korupsi, KontraS mencatat sedikitnya terdapat 160 nama yang berhasil lolos menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. Dari jumlah tersebut, 5 nama pernah tercatat menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus korupsi, meski dibebaskan, nama-nama terebut antara lain; Rachmat Hidayat, Mukhamad Misbakhun, Azam Azman Natawijana, Krisna Mukti, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Sisanya, sejumlah 16 nama pernah menjadi tersangka kasus korupsi, 63 orang pernah diperiksa oleh KPK,

“KontraS juga menemukan 4 nama anggota DPR yang cukup getol membela terdakwa-terdakwa kasus korupsi, antara lain: Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari fraksi Hanura, Junimart Girsang dari fraksi PDIP, John Kenedy Azis dari fraksi Golkar, dan Heri Gunawan dari fraksi Gerindra,”katanya.

Selain terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, lanjut Farah, catatan buruk lainnya dari anggota DPR-RI periode ini ialah diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.

“Sebut saja nama Mukhamad Misbakhun dan Tifatul Sembiring yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak kebebasan berekspresi di Indonesia, Ahmad Noor Supit anggota Pansus Trisakti dan Semanggi II yang dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakan HAM karena memutuskan tidak ada pelanggaran berat dalam kasus Trisakti, Mulyadi yang pernah terlibat kasus intimidasi terhadap jurnalis,”bebernya.

KontraS juga mencatat sedikitnya 19 nama pernah terlibat dalam kasus tindak Pidana seperti; pengeroyokan, pemukulan, intimidasi, hingga penipuan, dan 38 nama terlibat dalam kasus pelanggaran Pemilu, seperti; dugaan terlibat politik uang, pemasangan APK sebelum massa kampanye, pemanfaatan ruang publik untuk kampanye, hingga eksploitasi anak di bawah umur dalam kampanye dan kegiatan kampanye yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan 16 nama tercatat pernah menerima hukuman dari Badan Kehormatan (BK) DRP, dan 52 nama memiliki catatan absensi yang buruk.

“Buruknya catatan (track record) para anggota Dewan seakan memproyeksikan nasib masa depan penegakkan demokrasi negara ini. Sejumlah regulasi pun dipersiapkan untuk memuluskan jalan para perompak politik untuk membelokkan arah demokrasi Indonesia ke dermaga lama Orde Baru seperti disahkannya UU MD3 dan UU Pilkada,”jelasnya.

Farah mengharapkan rakyat terus mengkawal proses demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menggunakan seluruh saluran yang ada untuk mempengaruhi posisi politik rakyat.

“Selain itu, aparat penegak hukum sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah juga harus lebih berani dan tegas dalam upaya penegakkan hukum dengan menyeret para pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan dan menangkap serta mengadili koruptor, demi keberlanjutan agenda demokrasi dan hak asasi manusia di negara ini,”tuturnya. [YUS/N-6]

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Progress 98: Jokowi & istri punya 52 rekening di luar negeri

MERDEKA.COM. Ketua Progress 98, Faizal Assegaf memiliki data tentang kepemilikan rekening di luar negeri atas nama Joko widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Jokowi memiliki rekening di luar negeri yang berjumlah 36 rekening, sementara istrinya memiliki 16 rekening yang tersebar di beberapa negara.

Progress 98 mempermasalahkan Rekening tersebut yang tidak dilaporkan Jokowi ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rekening itu ada Singapore, Malaysia, New Zealand, Hong Kong, jumlahnya sekitar USD 8 juta untuk rekening Jokowi,” ujar Faizal saat konferensi pers di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Jl Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/10)

Hasil temuan dari Progress 98 jumlah uang di rekening Jokowi yang ada di luar negeri, yaitu USD 8,514,725 sedangkan rekening istrinya, Iriana berjumlah USD 4,666,689.

Senada dengan Progress 98, pendiri Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri meminta KPK untuk menyelidiki temuan dari Progress 98 itu. Namun, Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK menanggapi bahwa tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama Jokowi.

“Saya minta semua pimpinan KPK diganti, mereka pasti ada muatan politis. Tidak memeriksa tapi sudah klaim tidak ada satupun rekening atas nama Jokowi,” ujar Rachma.

Dalam data yang disampaikan oleh Progress 98, Jokowi disebut memiliki sejumlah rekening di luar negeri, di antaranya di Westpac Banking Corp Honiara, Australia, New Zealand Bancaria Group Limited dan Shanghai Bank Corporation Limited. Sementara Iriana disebut memiliki rekening di Bank Kontrakt, First Caribbean International Bank LT Grand Cayman, dan Fiest Gulf Bank.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

13
Oct
14

Kepemimpinan : Revolusi Mental Bung Karno

http://sosbud.kompasiana.com/2014/10/12/revolusi-mental-model-bung-karno-679905.html

Revolusi Mental Model Bung Karno

HL | 12 October 2014 | 12:35

soekarno-186.jpg

Andai saja Ahmad Dhani hidup di zaman demokrasi terpimpin, pasti sudah ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara. Walaupun meniru-niru Bung Karno menggunakan kopiah, tapi pakaian yang dikenakan meniru model tentara Nazi, dianggap haram hukumnya. Ditambah potongan rambut model punk dan mengidolakan the Beatles. Group Koes Plus sudah merasakan tak nyaman hidup dalam hotel prodeo. Alasan kebebasan berekspresi dan kehendak individual, dimata Bung Karno cerminan ajaran liberal yang najis. Terlebih-lebih dengan gaya hidup berfoya-foya. Perhelatan pernikahan di hotel mewah. Memamerkan mobil lamborgini. Atau mengenakan jam rolex saat berpidato. Bagi Bung Karno, itu semua tidak mencerminkan karakter bangsa merdeka.

Ajaran Bung Karno tidak sekedar dituliskannya dalam risalah dan buku-buku. Tidak sekedar menjadi bahan pidato di atas mimbar. Tidak sekedar menjadi konsepsi. Tapi dijalankan dengan konsisten. Diterapkan dalam semua prikehidupan. Ajaran yang meneguhkan adanya karakter bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajahan. Satu bentuk revolusi Indonesia untuk membangun nasionalisme yang sehebat-hebatnya. Bagi Bung Karno, pembangunan karakter bangsa harus melingkupi seluruh bidang. Tidak sekedar urusan agama dan ahlak. Oleh karena itu gangguan dan godaan yang merusak karakter bangsa dicap sebagai kontra revolusi.

Pedoman dan tuntutan pembentukan karakter manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang cinta tanah air, dapat kita lihat beberapa diantaranya:

  1. Dilarang menyemir rambut dan meniru model potongan rambut dari artis asing. Pada masa itu, pemerintah melarang beredarnya potongan rambut model the Beatles yang sedang menjamur di kalangan masyarakat.
  • Dilarang mengkonsumsi produk import dan dianjurkan memakai produk local. Sebagai contoh, masyarakat tidak diperkenankan mengkonsumsi burger.
  • Melarang beredarnya lagu-lagu yang bersifat mellow/cengeng, serta lagu-lagu dari luar negeri.
  • Menganjurkan masyarakat untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang bersifat nasionalisme.
  • Dilarang meniru gaya pakaian dari Negara lain.
  • Melarang peredaran celana jeans dan menganjurkan masyarakat untuk memakai pakaian tradisional.
  • Menganjurkan penggunaan Bahasa Indonesia.
  • Pelestarian kesenian tradisional.

Bagi Bung Karno perilaku seperti itu bukan saja bias liberal tetapi cerminan bangsa kuli, bangsa terjajah. Mengagungkan produksi negara lain dan sinis dengan produksi bangsa sendiri. Bila dikontekskan dengan situasi sekarang, kira-kira pengandaiannya seperti ini. Orang lebih bangga menggunakan produk import (sepatu, jam tangan, baju bermerk, perhiasan, automobil, tas, dll) ketimbang produksi anak bangsa sendiri. Orang suka memamerkan plesiran ke luar negri (di depan menara eifel, big ben, atau jembatan san fransisco) ketimbang danau toba atau bunaken. Dianggap hebat jika bisa menyantap KFC ketimbang warung tegal. Berobat ke Singapura dianggap sebagai prestise. Pendek kata, lebih bangga diposisikan sebagai bangsa kuli. Memakan, menggunakan produksi negara lain. Uang habis dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif dan yang mendapat keuntungannya adalah bangsa lain.

Sementara bangsa lain menanamkan nasionalisme di pikiran rakyatnya. Bangsa Jepang yang terkenal dengan produksi outomobil terbesar di dunia, lebih senang menggunakan sepeda dan angkutan umum. Lebih memilih pisau buatan Okinawa meskipun mahal ketimbang pisau buatan Swiss atau Jerman. Bangsa China bekerja hampir 18 jam sehari untuk memproduksi barang. Tapi pelit untuk membelanjakan uangnya membeli produk import. Walaupun makanan siap saji seperti Pizaa Hut atau McDonald ada di sana. Produksi kosmetik dan gaun beraneka gaya tak laku di Iran. Dimana para wanitanya hanya cukup menggunakan pakaian bercadar warna hitam. Inilah bentuk-bentuk “perlawanan” bangsa lain yang tidak ingin menjadi bangsa kuli. Dijajah dengan produksi import dari negara lain.

Bagi pemerintahan China, perbuatan korupsi bukan semata perbuatan melanggar hukum. Tapi prilaku korup akan merusak karakter bangsa yang giat bekerja dan berkarya. Jika ingin makmur dan hidup kaya, giatlah bekerja. Hemat mengkonsumsi dan rajin memproduksi. Korupsi menjadikan mental masyarakat rusak. Rencana pemerintah untuk mempercepat laju ekonomi dengan giat berproduksi dihambat oleh penyakit korup ini. Dalam kacamata Bung Karno, bisa dianggap kontra revolusi. Oleh karena itu bibit ini tidak boleh tersebar dan harus dihancurkan.

Alasan-alasan individual tidak bisa dibenarkan atas nama kebebasan. Bung Karno menyebutnya sebagai racun liberal. Seperti pendapat, “suka-suka gua, duit gua ini”. Bahkan negara-negara yang dianggap liberal sekalipun menjauhi pikiran semacam itu. Ada ilustrasi: seorang teman terkena denda 10 euro oleh polisi Jerman karena menyisakan 1/3 makanan yang dia pesan di suatu restoran. Teman itu beralasan, “terserah saya, mau menghabiskan atau tidak. Dibeli menggunakan uang saya sendiri”. Tapi polisi Jerman mengatakan, “anda berhak menggunakan uang anda. Tapi makanan yang tidak anda habiskan berasal dari sumberdaya alam negri ini. sumberdaya alam itu bukan milik anda, tapi milik semua rakyat Jerman. Tak patut anda membuang percuma sumberdaya alam milik semua rakyat”. Rupanya Indonesia lebih liberal pemikirannya ketimbang bangsa yang dianggap liberal.

Revulosi mental harus dijalankan berkait dengan tantangan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai tahun 2015. Dimuai dengan mendorong menjadi bangsa yang gemar berproduksi dan mengerem konsumsi. Amerika yang pernah mengalami krisis di tahun 2007, mengakibatkan rakyatnya harus menghemat belanja dan pengeluaran yang tidak perlu. Dalam waktu singkat, krisis bisa diatasi. Di Indonesia, saat BBM naik, orang hanya kaget selama tiga bulan. Setelahnya permintaan akan automotif malah meningkat. Jumlah penduduk Indonesia 251 juta jiwa tapi peredaran gadget sudah mencapai 280 juta. Berganti-ganti hape adalah prilaku konsumtif bangsa Indonesia yang sangat digemari oleh produsen seperti Korea dan China.

Menurut saya, pemerintah harus menghentikan iklan di media terutama televisi yang menawarkan barang-barang mewah. Karena akan mendorong orang untuk hidup pamer penuh kemewahan. Sinetron-sinetron yang mengajarkan kehidupan mewahpun harus dihentikan. Sebaliknya memberi fasilitas dan kemudahan untuk memasarkan dan promosi barang lokal buatan bangsa sendiri. Prilaku-prilaku hedonis para pesohor harus dihukum karena tidak memberi pendidikan yang baik bagi bangsa ini. Secara ekonomis (sebagaimana China) jika bangsa ini gemar dan giat berproduksi dan pelit mengkonsumsi, maka akan ada peningkatan devisa negara. Kesejahteraan rakyat akan cepat terwujud. Secara filosofis, seperti kata Bung Karno akan menjadikan bangsa ini bangsa yang merdeka, mandiri dan percaya diri bukan bangsa terjajah dan bangsa kuli.
Salam Kompasiana.

Revolusi Mental Ala Bung Karno

Senin, 7 Juli 2014 | 15:41 WIB 0 Komentar |

soekarno-186.jpg

Revolusi mental! Gagasan ini sedang naik daun kembali. Memang, sejak Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkannya, gagasan ini cukup ramai diperdebatkan.

Gagasan ‘revolusi mental’ menggoda banyak orang. Bagi mereka, revolusi mental dibutuhkan untuk membabat habis mentalitas, mindset, dan segala bentuk praktik buruk yang sudah mendarah-daging sejak jaman Orde Baru hingga sekarang. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir gagasan ini sebagai ‘ide komunistik’.

Gagasan revolusi mental, sebagai usaha memperharui corak berpikir dan bertindak suatu masyarakat, bisa ditemukan di ideologi dan agama manapun. Dalam Islam pun ada gagasan revolusi mental, yakni konsep ‘kembali ke fitrah’: kembali suci atau tanpa dosa. Jadi, gagasan ini bukanlah produk komunis atau ideologi-ideologi yang berafiliasi dengan marxisme.

Namun, terlepas dari polemik itu, Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini patut diapresiasi. Sebab, bukan hanya berhasil mencuatkan kembali nama dan figur Bung Karno, tetapi juga berhasil mempopulerkan kembali gagasan-gagasan revolusi nasional Indonesia. Salah satunya: Revolusi Mental.

Dalam revolusi nasional Indonesia, gagagasan revolusi mental memang tidak bisa dipisahkan dari Bung Karno. Dialah yang menjadi pencetus dan pengonsepnya. Dia pula yang mendorong habis-habisan agar konsep ini menjadi aspek penting dalam pelaksanaan dan penuntasan revolusi nasional Indonesia.

Saya kira, sebelum mengulas esensi revolusi mental versi Bung Karno, kita perlu mengenal konteks sosial-historis yang melahirkan gagasan Bung Karno tersebut. Sebab, tanpa mengenal konteks sosial-historisnya, kita juga akan bias menangkap esensi dan tujuan dari gagasan tersebut.

Gagasan revolusi mental mulai dikumandangkan oleh Bung Karno di pertengahan tahun 1950-an. Tepatnya di tahun 1957. Saat itu revolusi nasional Indonesia sedang ‘mandek’. Padahal, tujuan dari revolusi itu belum tercapai.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu mandek. Pertama, terjadinya penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi, baik rakyat maupun pemimpin nasional. Situasi semacam itu memang biasa terjadi. Kata Bung Karno, di masa perang pembebasan (liberation), semua orang bisa menjadi patriot atau pejuang. Namun, ketika era perang pembebasan sudah selesai, gelora atau militansi revolusioner itu menurun.

Kedua, banyak pemimpin politik Indonesia kala itu yang masih mengidap penyakit mental warisan kolonial, seperti “hollands denken” (gaya berpikir meniru penjajah Belanda).  Penyakit mental tersebut mencegah para pemimpin tersebut mengambil sikap progressif dan tindakan revolusioner dalam rangka menuntaskan revolusi nasional.

Sementara di kalangan rakyat Indonesia, sebagai akibat praktek kolonialisme selama ratusan tahun, muncul mentalitas ‘nrimo’ dan kehilangan kepercayaan diri (inferiority complex) di hadapan penjajah.

Ketiga, terjadinya ‘penyelewengan-penyelewengan’ di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penyelewengan-penyelewengan tersebut dipicu oleh penyakit mental rendah diri dan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Juga dipicu oleh alam berpikir liberal, statis, dan textbook-thinkers(berpikir berdasarkan apa yang dituliskan di dalam buku-buku).

Di lapangan ekonomi, hingga pertengahan 1950-an, sektor-sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh modal Belanda dan asing lainnya. Akibatnya, sebagian besar kekayaan nasional kita mengalir keluar. Padahal, untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan merdeka, struktur ekonomi kolonial tersebut mutlak harus dilikuidasi.

Namun, upaya melikuidasi struktur ekonomi nasional itu diganjal oleh sejumlah pemimpin politik dan ahli ekonomi yang mengidap penyakit rendah diri (minderwaardigheid-complex). Bagi mereka, Indonesia yang baru merdeka belum punya modal dan kemampuan untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya. Karena itu, mereka menganjurkan kerjasama dengan negara-negara barat dan sebuah kebijakan ekonomi yang toleran terhadap modal asing.

Di lapangan politik, Indonesia kala itu mengadopsi demokrasi liberal yang berazaskan “free fight liberalism”. Alam politik liberal itu menyuburkan perilaku politik ego-sentrisme, yakni politik yang menonjolkan kepentingan perseorangan, golongan, partai, suku, dan kedaerahan. “Dulu jiwa kita dikhidmati oleh tekad: aku buat kita semua. Sekarang: aku buat aku!” keluh Bung Karno.

Demokrasi liberal ini juga menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan nasional. Akibatnya, dalam periode demokrasi liberal antara tahun 1950 hingga 1959, terjadi 7 kali pergantian pemerintahan/kabinet. Tak hanya itu, gerakan separatisme dan fundamentalisme juga menguat kala itu.

Bung Karno menyebut demokrasi liberal sebagai “hantam-kromo”; bebas mengkritik, bebas mengejek, dan bebas mencemooh. Di sini Bung Karno tidak alergi dengan kebebasan menyatakan pendapat dan melancarkan kritik. Namun, menurut dia, setiap kebebasan mestilah punya batas, yakni kepentingan rakyat dan keselamatan negara.

Di lapangan kebudayaan merebak penyakit individualisme, nihilisme dan sinisme. Kebudayaan tersebut membunuh kepribadian nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan kolektivisme dan gotong-royong. Tak hanya itu, kebudayaan feodal dan imperialistik juga bergerilya menanamkan jiwa pengecut, penakut, lemah, dan tidak percaya diri kepada rakyat Indonesia dalam bertindak dan berbuat.

Itulah yang dihadapi oleh revolusi nasional saat itu. Dan, di mata Bung Karno, sebagian besar rintangan terhadap revolusi di atas bersumber pada corak berpikir dan bertindak yang bertolak-belakang dengan semangat kemajuan. Jadi, revolusi mental ala Bung Karno itu sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi-politik jaman itu. Revolusi mental-nya juga tidak diisolir dari perjuangan mengubah struktur ekonomi-politik kala itu.

Karena itu, Bung Karno menyerukan perlunya “Revolusi Mental”. Dia mengatakan, “karena itu maka untuk keselamatan bangsa dan negara, terutama dalam taraf nation building dengan segala bahayanya dan segala godaan-godaannya itu, diperlukan satu Revolusi Mental.”

Esensi dari revolusi mental ala Bung Karno ini adalah perombakan cara berpikir, cara kerja/berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. “Ia adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala,” kata Bung Karno.

Perombakan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup ini punya dua tujuan besar: pertama, menamankan rasa percaya diri pada diri sendiri dan kemampuan sendiri; dan kedua, menanamkan optimisme dengan daya kreatif di kalangan rakyat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan-kesulitan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk melancarakan revolusi mental ini, Bung Karno kemudian menganjurkan ‘Gerakan Hidup Baru’. Gerakan ini merupakan bentuk praksis dari revolusi mental. Menurut Soekarno, setiap revolusi mestilah menolak ‘hari kemarin’ (reject yesterday). Artinya, semua gaya hidup lama, yang tidak sesuai dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi, mestilah dibuang.

Namun, ia menolak anggapan bahwa Gerakan Hidup Baru hanyalah soal penyederhanaan alias hidup sederhana. “Buat apa sederhana, kalau kesederhanaan itu ya sederhanannya seorang gembel yang makan nasi dengan garam saja, tidak dari piring tapi dari daun pisang, dan tidur di tikar yang sudah amoh, tetapi jiwanya mati seperti kapas yang sudah basah, yaitu jiwa mati yang tiada gelora, jiwa mati yang tiada ketangkasan nasional sama sekali, jiwa mati yang tiada idealisme yang berkobar-kobar, jiwa mati yang tiada kesediaannya untuk berjuang. Buat apa kesederhanaan yang demikian itu?” katanya.

Bung Karno sadar, revolusi mental tidak akan berjalan hanya dengan celoteh dan kotbah tentang pentingnya perbaikan moral dan berpikir positif. Revolusi mental versi Bung Karno bukanlah ajakan berpikir positif dan optimistik ala Mario Teguh. Karena itu, sejak tanggal 17 Agustus 1957 pemerintahan Soekarno melancarkan sejumlah aksi: hidup sederhana, gerakan kebersihan/kesehatan, gerakan pemberantasan buta-huruf, gerakan memassalkan gotong-royong, gerakan mendisiplikan dan mengefisienkan perusahaan dan jawatan negara, gerakan pembangunan rohani melalalui kegiatan keagamaan, dan penguatan kewaspadaan nasional.

Yang menarik, semisal dalam gerakan hidup sederhana, yang ditekankan bukan hanya soal gaya hidup sederhana dan hidup hemat, tetapi juga upaya menghentikan impor barang-barang kebutuhan hidup dari luar negeri, penghargaan terhadap produksi nasional, dan membangkitkan kesadaran berproduksi. Soekarno sadar, gerakan hidup sederhana akan percuma jika nafsu belanja/konsumtifisme tidak terkendali. Apalagi, jika nafsu belanja itu adalah belanja barang impor.

Begitu juga dengan gerakan kebersihan/kesehatan. Di sini tidak hanya ajakan menjaga kebersihan, tetapi gerakan memassalkan olahraga sebagai jalan membangun kesehatan jasmani.

Juga dalam gerakan pemberantasan buta-huruf. Saat itu pemerintah sangat sadar, bahwa baca-tulis adalah penting untuk peningkatan taraf kebudayaan rakyat. Karena itu, pemerintah menggalang mobilisasi rakyat untuk mensukseskan gerakan ini.

Memang, seperti diakui Soekarno, revolusi mental bukanlah pekerjaan satu-dua hari, melainkan sebuah proyek nasional jangka panjang dan terus-menerus. “Memperbaharui mentalitet suatu bangsa tidak akan selesai dalam satu hari,” ujarnya. Dia juga bilang, memperbaharui mentalitas suatu bangsa tidak seperti orang ganti baju; dilakukan sekali dan langsung tuntas.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat- Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Demokrasi Liberal/Neoliberal vs Demokrasi Pancasila

1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli.

Sejak semula dimualinya ada gagasan Demokrasi sudah nampak adanya kelemahan-kelemahan dalam pemikiran tentang Demokrasi. Kelemahan ini tercermin dalam tulisannya seorang filsuf Perancis yang bernama Jean Jacques Rousseau,dalam bukunya  yang berjudul Du contrat social ou prinsipes du droit politique  (perjanjian social atau prnsip-prinsip dasar politik) tahun 1762.

Isi pokok tulisannya itu bertolak dari gagasan, bahwa “keberadaan masyarakat itu terjadi karena adanya persetujuan yang bebas antara individu-individu, yang berperan menentukan sendiri, suatu persetujuan yang terwujut melalui kesinambungan hak suara dari generasi ke generasi“.

Bagi Rousseau Du Contrat Social“ (perjanjian social“) berarti :  “Setiap orang tidak berdiri sendiri dalam hubungannya dengan masyrakat yang ada, dan sekaligus ikut serta langsung di dalam kekuasaan masyarakat itu. Oleh karena itu , ajaran tentang kontrak sosial itu dapat juga dikatakan ajaran tentang otonomi kolektif.

Aspirasi masyarakat berarti aspirasi umum“  (“volonte´ generale“), yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan real dari pada kehendak individu. Jadi motif dari kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Tapi sayangnya kendala yang dihadapi manusia lebih banyak dari pada jumlah sumber untuk mempertankan diri, sehingga keadaan asli naluri manusia itu merosot.

Oleh karena itu manusia harus membentuk persekutuan untuk melestarikan  yang asli itu. Dalam persekutuan itu para individu diharapkan dapat memperthankan keadaan aslinya, yaitu menciptakan sebuah lembaga moral kolektif,  yang diswbut `negara´, bila dianggap pasif , atau ´kedaulatan´ bila dianggap aktif. Secara kolektif para anggotanya disebut ´rakyat´, dan secara individual disebut ´´warganegara´´(citoyans).

Aspirasi/kehendak umum dapat diungkapkan melalui pemungutan suara di antara anggota-anggota masyarakat yang akan bertindak sebagai warganegara.  Angota-anggota masyarakat dalam pemungutan suara bisa dikatakan mewakili masyarakat“. Menurut Rousseau “ apabila tidak tercapai kebulatan, maka peran yang menentukan kebenaran adalah pendapat mayoritas. Pemungutan suara (´´voting´´), yang pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi aspirasi umum mengenai kasus-kasus tetentu. Dalam konteks ini Rousseau tidak menyadari (melihat) bahwa didalam masyarakat dimana dia hidup ada klas-klas dan ada pertentangan klas yang sengit. Maka gagasan itu dimanfaatkan oleh golongan borjuis untuk menutupi kenyataan adanya klas-klas dan adanya pertentangan klas yang sengit itu. Oleh karena itu gagasan Rousseau tentangDu Contrat Social“ atau  “perjajian social“ dan “aspirasi umum“  adalah merupakan utopia romantic atau khayalan belaka! ; yang bisa dimanfaatkan oleh kaum Borjuis sebagai dasar dari kelahirannya  Demokrasi Borjuis, yang di dalamnya terangkum golongan klas-klas memilik modal, sebagai kekuatan substansialnya. Disini perlu dijelaskan bahwa Pancasila 1 Juni 1945 tidak menolak keberadaannya kaum borjuis, yang ditolak adalah sistem demokrasi borjuis yang merefleksikan dirinya dalam sistem Demokrasi liberal, yang menempatkan kedaulatan partai–partai politik lebih mengungguli kedaulatan Rakyat. Karena kedaulatan partai-partai politik akan mengurangi kedaulatan rakyat. Menurut Pancasila 1 Juni 1945, kedaulatan rakyat adalah mutlak atau harga mati ( cermati sila ke 4 dari Pancasila 1 Juni 1945). Ini berarti bahwa Negara yang dianggap baik oleh Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 adalah Negara, yang mencerminkan kedaulatan Rakyat. Artinya, di Negara itu hukum harus mencerminkan kehendak Rakyat.

Sayangnya KMP (Koalisi Mendukung Prabowo), sama sekali tidak mempunyai respekt terhadap Pancasila 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli, yang sudah kita setujui bersama. Penolakan KMP terhadap Pancasila 1 Juni 1945 ,dan UUD 45 naskah asli ini tercermin dalam sikap politiknya yang membatasi kedaulatan rakyat dalam kasus Pilkada. Dalam konteks ini KMP telah menggunakan sistem voting demi terlaksanakannya pemilihan pilkada tidak lansung, artinya KMP telah menempatkan kedaulatan Partai-partai politik; yaitu GERINDRA,GOLKAR,PD,PAN,PKS, PPP dan PBB, yang terindikasi sebai partai-partai politik korup dan anti, HAM, diatas kedaulatan Rakyat yang mendungkung Pancasila 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli.

Demokrasi Pancasila 1 Juni 1945 tidak mengikuti teksbook yang ditulis oleh Rousseau, seperti yang diungkapkan diatas, ini tercermin dalam UUD 1945 naskah asli, yang disusun oleh para konseptor Kemerdekaan RI berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang berazaskan pada Demokrasi-Mufakat , dalam negara yang berediologi Pancasila 1 Juni 1945, telah menetapkan bahwa setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi  budaya mufakat , yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain adalah merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan; (cermati sila ke-empat dari Pancasila 1Juni 1945).

Demokrasi Pancasila adalah bentuk dari Demokrasi Rakyat, karena ia memberikan dimensi kultural pada rakyat untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga legislatif, dan eksekutif  (Presiden dan wakil Presiden). Dengan kata lain dapat dikatakan secara singkat bahwa Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan Rakyat adalah mutlak atau harga mati.

Inilah yang tercermin dalam proses mekanisme politik dalam pemilu 2014, dimana  gerakan massif dari masa rakyat yang, merfleksikan dirinya dalam bentuk jutaan relawan pendukung Jokowi, yang menentang adannya rintangan-rintangan sosial, dan membelenggu suara rakyat, menentang penghisapan manusia atas manusia, menentang budaya KKN, menentang budaya feodalisme, oligarki ekonomi dll; memperoleh kemenangannya yang gemilang dalam pemilu 2014.

Demokrasi seperti yang diamanahkan oleh Pancasila 1 Juni 1945 , itu sejak berkuasanyaa rezim otoriterisme militer fasis pimpian jendral TNI AD Soeharto, yang selanjutkan diteruskan dan diperkuat oleh rezim neoliberal SBY; telah di ganti dengan dengan Demokrasi burjuis ,yang mengacu pada apa yang disebut “perjajian social“ dan “aspirasi umum“-nya Rousseau, yang merefleksikan dirinya dalam bentuk Demokrasi Liberal (neoliberal), yang disesuaikan dengan kepentingan kaum Kapitalis Neoliberal yang sudah menggelobal, dampaknya adalah terjadinya demokrasi  dan stagnasi yang ambrul adul di Indonesia, yang telah membawa malapetaka besar, yang mengacau hasil pemilu 2014, yang  sah, yang menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilu 2014, yang layak untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah di sahkan oleh MK.

Kekacauan seperti yang kita saksikan sekarang ini, yang dipicu oleh manuver politik kotor dari Koalisi Mendukung Prabowo (KMP) pimpinan mantan jendral militer penjabat Pangkostrat Prabowo Subiyanto, yang menolak kedaulatan rakyat sebagai syarat utama dalam demokrasi Pancasila 1 Juni 1945 yang sudah kita setujui bersama; dan mengantinya dengan kedaulatan lembaga perwakilan, yaitu partai-partai politik korup dan anti HAM, yang membendung kedaulatan rakyat; dan mengangti budaya mufakat dan musyawarah dengan voting yaitu  budaya tirani otoritarianisme lembaga legislatif, mirip demokrasi palsu yang dilakukan oleh orde baru pimpinan Jendral TNI AD Soeharto.

Roeslan.

.__._,_.___


Posted by: roeslan <roeslan12@googlemail.com>

 

Di Atas DPR Masih Ada Rakyat

PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang baru dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014, mempertontonkan sidang paripurna yang tidak apik untuk ditonton, kalau tidak dapat dikatakan memuakkan.

Pada Rabu malam hingga Kamis (2/10) dini hari itu, hujan interupsi dan teriakan begitu membahana, hanya untuk menentukan apakah sidang berlanjut malam itu atau ditunda keesokan harinya. Semua ini terkait dengan jadwal sidang untuk memilih pimpinan DPR dalam satu paket yang harus disetujui oleh paling sedikit lima fraksi yang berbeda.

Sidang Paripurna DPR dini hari itu akhirnya dimenangi koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang menyebut dirinya Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah Fraksi Partai Demokrat  yang menyapu bersih semua posisi pimpinan di DPR.

Kelima pimpinan DPR periode 2014-2019 tersebut adalah Ketua Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).  Ini berarti koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah pada Pemilu Presiden 2014 memenangi pertarungan politik di Dewan yang dapat dikatakan the loser takes all.

Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, pertama, tidak adakah lagi prinsip kebersamaan (togetherness), kebijaksanaan (wisdom), dan musyawarah mufakat dalam politik Indonesia masa kini dan mendatang?

Kedua, apakah politik Indonesia lebih ditentukan oleh personalisasi,  adu kekuatan, dan balas dendam politik antar-aktor yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau koalisi partai?

Ketiga, tidakkah kepentingan bangsa, rakyat, dan negara seharusnya lebih didahulukan ketimbang kepentingan individu, kelompok, dan partai seperti sumpah dan janji para anggota DPR yang terhormat?

Keempat, apakah pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintahan yang bagaikan ”Bebek Lumpuh” (lame-duck government) dalam lima tahun ke depan?

Kelima, masih adakah titik terang dari jalan buntu politik dalam hubungan eksekutif dan legislatif ke depan?

Personalisasi politik

Pada siang harinya, sebenarnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama posisinya dengan koalisi empat partai pendukung Jokowi-JK, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang menginginkan agar rapat pemilihan paket pimpinan Dewan dilaksanakan pada Kamis, 2 Oktober 2014. PPP akhirnya berubah sikap dan kembali ke koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, sementara PD juga mendesak rapat dilanjutkan malam itu juga.

Posisi PD ini terjadi akibat gagalnya pertemuan antara Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan pada Rabu (1/10) malam.

Di satu sisi, Presiden SBY yang juga Ketua Umum PD membuat pernyataan pers yang menyayangkan gagalnya pertemuan antara dirinya dan Megawati. Padahal, jika pertemuan tersebut terjadi, kedua pemimpin itu dapat duduk bersama untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari situasi ”pemerintahan yang terbelah” ini.

Di sisi lain, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, menyatakan kepada pers bahwa Megawati mau bertemu dengan SBY pada Rabu malam itu asalkan didahului kerja sama antara PD dan PDI-P beserta koalisinya dalam mengegolkan paket pimpinan Dewan versi koalisi partai pendukung Jokowi-JK.

Prasyarat ini sebagai ujian apakah SBY benar-benar serius untuk menata bangsa ini ke depan ataukah SBY akan kembali menelikung di tengah jalan seperti dialami Megawati pada pilpres langsung pertama 2004.

Politik balas dendam

Kita juga tahu bahwa terlepas adanya bantahan dari partai koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, masih ada dendam politik akibat kekalahannya pada Pilpres 2014 lalu sehingga sulit bagi koalisi itu untuk melakukan musyawarah mufakat dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK dalam segala hal di parlemen.

Koalisi Prabowo-Hatta secara kebetulan merupakan partai mayoritas di parlemen sehingga dapat melakukan politik sapu bersih atas jabatan pimpinan Dewan dan posisi-posisi di alat-alat kelengkapan Dewan.

Sebelumnya koalisi ini seminggu sebelumnya juga berjaya dalam mengegolkan RUU Pilkada menjadi UU yang mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD. Ini berarti ada kelanjutan arah kebijakan politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Hatta pada DPR periode 2009-2014 dan DPR 2014-2019.

Jika ini benar-benar terjadi, tampak jelas kita akan menyaksikan pemerintahan yang terbelah dalam lima tahun mendatang jika tidak ada perubahan peta koalisi dalam setahun mendatang, ketika beberapa partai di koalisi Prabowo-Hatta ada yang harus melakukan musyawarah nasional seperti Golkar atau muktamar seperti PPP.

Jika di kedua partai itu tak terjadi perubahan rezim, bukan mustahil pemerintahan yang terbelah ini menjadi kenyataan karena pemerintahan Jokowi-JK hanya didukung koalisi minoritas di parlemen (DPR).

Pimpinan partai di kedua kubu koalisi itu tentu masih memiliki hegemoni politik untuk memengaruhi cara pandang atau langkah politik partainya. Kelompok mayoritas di parlemen juga akan terus berupaya untuk tetap menjadi kekuatan hegemoni dan dominan di parlemen.

Ini yang menimbulkan jalan buntu di parlemen dalam setiap persidangan jika tidak ada perubahan peta koalisi atau paling tidak niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama.

Sinar di ujung terowongan gelap

Kita masih menunggu apakah ego personal antara SBY dan Megawati akan luluh ketika PDI-P dan PD sama-sama mendukung dua perppu yang diajukan SBY untuk mempertahankan pilkada langsung terus bertahan di negeri ini.

Sebetulnya, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada yang baru karena yang menyetujui RUU itu menjadi UU hanya 226 anggota dari 496 anggota yang hadir, yang berarti kurang dari 50 persen dan harus batal demi hukum.

Jika kerja sama itu benar-benar terwujud, bukan mustahil ini adalah awal kerja sama yang baik kedua partai demi masa depan bangsa dan demokrasi di negeri ini. Di tengah berbagai kebuntuan politik, sesungguhnya masih ada sinar di ujung terowongan gelap.

Jika ini terjadi, berarti kepentingan rakyat, bangsa, dan negara benar-benar diperjuangkan. Jika tidak, rakyat sebagai pemilik kedaulatan bukan mustahil akan membentuk parlemen jalanan.

Itukah warisan politik yang ditinggalkan SBY? Ini juga taruhan politik bagi pemerintahan SBY yang harus menjawab berbagai pertanyaan peserta asing yang akan menghadiri Bali Democracy Forum, 10 Oktober mendatang, apakah kita mengalami kemunduran demokrasi atau akan mematangkan demokrasi kita.

Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset di LIPI
__._,_.___

Posted by: heri latief <herilatief@yahoo.com>


13
Oct
14

Kenegarawanan : Manifesto Politik Trisakti

Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

Sabtu, 11 Oktober 2014 – 13:49 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

MERDEKA !

Manifesto Politik TRISAKTI sebagai tekad Presidensiil layak dideklarasikan oleh JokoWi – JK saat peralihan rezim pada tanggal 20 Oktober 2014 yad.

Tekad ini sebagai cerminan keberlanjutan tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, yang disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Sekaligus pada hari yang sama dapat juga dideklarasikan Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) guna upaya2 optimal harmonisasi
politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 11 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html#ixzz3FzdJXnYj

 

Nasional

 PDIP: SBY Gunakan Strategi Kambing Hitam untuk Tutupi Politik Dua Muka

Senin, 06 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Ratusan kata-kata Presiden SBY dalam akun twitter-nya  terkait wacana koalisi Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terasa telah mengkambinghitamkan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Padahal, senandung kata halus SBY itu tidak sesuai dengan fakta.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tulisan di akun twitter SBY yang lagi-lagi menyalahkan Megawati Soekarnoputri merupakan strategi untuk menutupi langkah politik dua kaki.

Kebuntuan komunikasi seolah menjadi penyebab mengapa Demokrat akhirnya lebih memilih bersekutu dengan KMP, baik dalam gerakan mencabut hak politik rakyat dalam Pembahasan RUU Pilkada, maupun mendukung pimpinan DPR RI, yang salah satu diantaranya adalah saudara SBY sendiri.

“Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi, boleh jadi langkah SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, merupakan hal yang biasa dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan. Namun dalam politik yang berkeadaban, apa yang dilakukan SBY merupakan pemujaan terhadap strategi itu sendiri,” kata Hasto di Jakarta, Senin (6/10).

Dia melanjutkan, publik harus ingat bahwa pada awal pilpres 2004, SBY sendiri mengatakan dizalimi oleh Megawati. Rupanya hal itu juga sebagai bagian strategi untuk menjadikan dirinya seolah-olah sebagai korban. Persis dengan ribut-ribut Perppu pilkada dimana hukum negara dibuat repot akibat politik dua muka SBY.

“Sekiranya Megawati yang mendzalimi SBY, maka dalam teori perilaku, seharusnya Megawati yang aktif untuk meminta bertemu SBY. Yang terjadi justru sebaiknya,” imbuhnya.

Hasto mengaku dirinya jadi teringat mengapa para tokoh agama beberapa waktu yang lalu sampai berani mengatakan “SBY Bohong”. Karena yang terjadi memang demikian.

Hasto melanjutkan, ketika Jokowi-JK yang telah dinyatakan sebagai presiden dan wapres terpilih pun kesulitan untuk menghubungi SBY pada saat kritis sebelum penetapan pimpinan DPR RI, maka saat itu sudah terlihat bahwa Presiden SBY telah menutup diri kepada presiden pilihan rakyat.

“Sebab skenario bergabung dengan KMP memang telah didisain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut,” tandasnya.(*/rmol)

BERITA LAINNYA
11
Oct
14

Kebajikan : KORI (Koalisi Rakyat Indonesia)

KORI, Koalisi Rakyat Indonesia

Jumat, 10 Oktober 2014 – 03:04 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
KORI, Koalisi Rakyat Indonesia

Merdeka !

Situasi dan kondisi praktek koalisi politik yang mengancam semakin memanas dan mengeras terkini, maka saatnya perlu dapat segera dibentuk Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) dimotori masyarakat relawan JWJK guna memelihara harmonisasi sosial politik disamping Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah ada di lembaga2 tinggi negara kerakyatan (DPRRI, MPRRI) dan lembaga2 negara kerakyatan DPRD.

Opini ini sejalan dengan sumbang pikir dari pemangku komunitas SOMALINDO (Solidaritas Masyarakat Lokal Indonesia):

Politik dalam Al Qur`an disebut Syiasyah, Indonesianya Siasat, konotasi awalnya baik adu pemikiran, kalah menang itu biasa SP-MPR walau berlarut2 tapi lebih elegan dan civilized, beda dengan SP2 sebelumnya, yang penuh dengan aroma dendam kesumat. Nabi pernah ditegur Tuhan ; “Janganlah kebencianmu atas satu kaum membuatmu berbuat tidak adil, jadi kemenangan KMP 5-0 itu syah2 saja asal dicapai dengan adil tadi, kemenangan dg tipu muslihat dan menhalalkan segala cara + hidden agenda, ini yang diperangi, agar tidak jadi budaya selanjutnya, ucapan Stanislavsky, (Jend. Prusia dlm PD-1), bukan untuk ngajak gelut, kekalahan KIH dari KMP adalah kekalahan dalam `perang kecil`, KIH harus memenangkan `Perang- Besar` yaitu mensukseskan NawaCita dan program2nya yang pro rakyat untuk 5 tahun kedepan at all cost, itulah sejatinya `kemenangan` yang akan dikawal seluruh rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan semoga manfaat bagi harmonisasi Daulat Rakyat Sejati (DRS).

Tetap Merdeka !

Jakarta, 10 Oktober 2010
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 11 Oktober 2014 05:14 WIB
Bambang Sadono Minta DPD RI Tidak Cengeng
Sabtu, 11 Oktober 2014 01:02 WIB
HMI Dorong Masyarakat Peduli MEA
Jumat, 10 Oktober 2014 16:27 WIB
Bonus Demografi Boleh Asal Berkualitas
Jumat, 10 Oktober 2014 15:43 WIB
Pelaksanaan Hari Pertama BDF VII Berlangsung Aman
Jumat, 10 Oktober 2014 14:35 WIB
Ketua MPR Tak Berniat Menjegal Jokowi
Jumat, 10 Oktober 2014 13:56 WIB
Pemaksulan Jokowi Bisa Terjadi Kemungkinan

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-kori-koalisi-rakyat-indonesia.html#ixzz3FnxMdhKe

merah-putih

MANIFESTO POLITIK TRISAKTI 20 Oktober 2014

MERDEKA !

Manifesto Politik TRISAKTI sebagai tekad Presidensiil layak dideklarasikan oleh JokoWi – JK saat peralihan rezim pada tanggal 20 Oktober 2014 yad.

Tekad ini sebagai cerminan keberlanjutan tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, yang disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Sekaligus pada hari yang sama dapat juga dideklarasikan Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) guna upaya2 optimal harmonisasi
politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Manifesto Politik Bung Karno

OPINI | 12 December 2010 | 07:48

Buku Bacaan
1.    Sukarnoisme
2.    Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia : Cindy Adams
3.    Cakrawala Politik Era Sukarno : Gonis Harsono
4.    Mencapai Indonesia Merdeka
5.    Indonesia Menggugat

Pendahuluan
Panca Azimat Ajaran Bung Karno
1.    Nasionalisme, Islamisme, Marxisme
2.    Panca-Sila
3.    Manipol/USDEK
4.    TRISAKTI
5.    BERDIKARI
Manipol-Manifesto Politik adalah pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kenapa pidato ini berjudul seperti tersebut diatas; tentunya ada maksudnya.
Revolusi berarti menjebol dan membangun setelah kita merebut kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, dan mengkikis habis sisa-sisa kolonialisme seperti demokrasi liberal ekonomi kapitalis dan system feodalisme. Selanjutnya kita akan membangun di segala bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur (AMPERA). Sedangkan Bung Karno menegaskan kembali pada tahun 1960 bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Ini sebagai reaksi dari anggapan sekelompok elit politik bahwa setelah pengakuan kedaulatan revolusi sudah selesai periode 1950 s/d 1959.
USDEK : Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. USDEK ini adalah intisari dari MANIPOL. MANIPOL berdasarkan ketentuan MPRS NO. 1/1960 telah menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara dan Manipol ini tidak dapat dipisahkan dari Dekrit Presiden 1959, 5 Juli 1959 yang isinya :
1.    Pembubaran Konstituante
2.    Kembali kepada UUD 1945
3.    Tidak berlakunya UUD semetara
Di dalam pidato 17 Agustus 1959 dengan jelas Bungkarno berkata :
1.    Dasar, tujuan dan kewajiban-kewajiban revolusi Indonesia
2.    Kekuatan Sosial Revolusi Indonesia
3.    Sifat Revolusi Indonesia
4.    Hari depan Revolusi Indonesia
5.    Musuh-musuh Revolusi Indonesia
6.    Pelaksanaan Revolusi Indonesia
Dasar : The sosial conscience of man (sesuai dengan hati nurani kemanusiaan) yaitu keadilan sosial, kemerdekaan individu dan kemerdekaan bangsa (masyarakat adil, makmur jasmaniah dan rohaniah)
Tujuan : sesuai dengan pembukaan UUD 1945 :

  • NKRI
  • Masyarakat adil dan makmur
  • Perdamaian dunia yang adil dan beradab

Kewajiban : mendirikan kekuasan gotong-royong yang demokratis yang menjamin adanya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dari dari segala lapisan.
Kekuatan sosial Revolusi Indonesia, setelah Dekrit 5 Juli 1959 :
a.    UUD 1945 dan jiwa Revolusi Indonesia
b.    Hasil-hasil keringat rakyat sejak 1945 sampai sekarang, baik materil, tenaga-tenaga baru
c.    Kekuatan ekonomi rakyat yang sudah jadi milik nasional setelah nasionalisasi perusakan Belanda dan Inggris
d.    Angkatan perang yang kuat dan administrasi mulai baik
e.    Wilayah kekuasaan Indonesia yang sangat strategis
f.    Kepercayaan akan kemampuan dan keuletan bangsa sendiri
g.    Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah-limpah

 

Bahu-Membahulah Memperjuangkan Trisakti

Kamis, 9 Oktober 2014 | 20:58 WIB 0 Komentar |

Indonesian_Revolution.jpg

Sejak Pilpres sampai sekarang, situasi politik begitu dinamis, polarisasi politik cukup tajam. Jika di Pemerintahan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka di Parlemen Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa.

Secara Programmatik, pernyataan yang disampaikan keduanya sepertinya tidak ada perbedaan: keduanya ingin mewujudkan kedaulatan, kemandirian serta kepribadian bangsa, Trisakti, sebagai landasan membangun Indonesia kedepan.

Blok KMP menyatakan akan mencabut semua UU yang Pro Asing. Demikian juga Jokowi-JK, beserta Partai Pendukungnya, terutama PDIP, sudah berulang kali mengatakan akan berjuang mewujudkan Kedaulatan, Kemandirian serta Kepribadian Bangsa.

Trisakti, siapapun tentunya, akan bersepakat, karena itulah sarat utama membangun Indonesia yang adil makmur.

Tanggal 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Semua sedang menunggu arah perjuangan dari dua blok politik tersebut, siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan Trisakti, dan siapa yang menjadikan Trisakti sebagai demagogi politik; apakah dua blok tersebut akan bahu membahu mewujudkan Trisakti, sebagai implementasi dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 atau justru akan saling menegasikan satu sama lain.

Yang jelas, jangan sampai polarisasi politik ini diboncengi dan dimanfaatkan oleh kekuatan asing, yang memang bertujuan memecah belah bangsa, menjadikan dirinya tuan di negeri kita dan menempatkan kita dalam keterbelakangan.

Dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi hakim, siapa yang khianat akan berhadapan dengan rakyat!

Salam Gotong Royong

Agus Jabo Priyono

Kilang Minyak
10
Oct
14

Kebajikan : TRISTRATEGI = TriSakti – TriPakta – TriLogi17845

TriStrategi: TriSakti-TriPakta-TriLogi17845

Kamis, 09 Oktober 2014 – 10:23 WIB


Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:

TriStrategi: TriSakti-TriPakta-TriLogi17845

Kepada para pemangku Nasionalis Pancasila kawallah Pergantian Rezim 20 Oktober 2014 dengan politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan cakupi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Jakarta, 9 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/m/berita-tristrategi-trisaktitripaktatrilogi17845.html#ixzz3FhjFZSPg

Suara Pembaca :

Musyawarah mufakat berciri kearifan lokal gotong royong kebersamaan Pancasila kini faktanya terdegradasi dirongrong sistim paket pimpinan lembaga tinggi negara kerakyatan berdasarkan UU MD3 yang terasa kontroversial itu.

Kata kunci Sila-4 Pancasila itu KERAKYATAN artinya Daulat Rakyat itu PRIMER, caranya (modus operandi) DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN sebagai SYARAT bagi yang PRIMER itu, sedang locus-nya adalah PERMUSYARATAN/PERWAKILAN yang adalah SEKUNDER, jadi jangan dibalik, hakekatnya Daulat Rakyat itu UTAMA bukan Wakil Rakyat yg terpilih (dan sering2 akal2an) oleh Daulat Rakyat itu yang pemeran sejati PilKaDa. Apalagi dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas & kompetensi eVoting, maka PilKaDa Langsung berbasis Daulat Rakyat itu layak dilakukan di negara hukum Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila-4 Pancasila itu dikiprahkan dalam 10 (sepuluh) butir yakni (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktilkad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Semoga dikedepankannya ke 10 butir diatas inspiratif bagi para wakil rakyat di lembaga2 kerakyatan seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD
Jakarta, 8 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

__._,_.___

Posted by: “Dr Ir Pandji R Hadinoto MH” <garudamukha@yahoo.com>

Penghapusan Pilkada Langsung Kebiri Demokrasi

Kamis, 9 Oktober 2014 | 12:36

clip_image001

Franz Magnis Suseno [google]

Berita Terkait

  • Pilkada Langsung Justru Redam Potensi Konflik
  • KSPSI Dan KSBSI Gugat UU Pilkada
  • Mahasiswa UI Gelar Aksi Tolak UU Pilkada
  • Aksi Demo Menolak UU Pilkada Tak Langsung Terus Berlanjut
  • Tolak UU Pilkada, Sejumlah Mahasiswa Palu Terluka

 

[JAKARTA]Penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung mengebiri sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno.
“Penghapusan pilkada langsung menunjukkan feodalisme, oligarki, dan pihak-pihak militer tidak percaya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” katanya dalam diskusi “Seruan Moral Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat” di Gedung Pascasarjana UI di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia mengatakan hasil nyata dari reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.
Dalam sejarah Indonesia, katanya, menyelenggarakan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, menunjukkan rakyat sudah dewasa dalam memilih wakil yang dikehendaki.
“Hal yang menyakitkan UU Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung dibuat tanpa meminta masukan dan melihat reaksi rakyat. Sikap itu jelas menghina rakyat,” katanya.
Dia menilai alasan bahwa HAM yang berlaku di Indonesia sudah kebablasan merupakan kebohongan besar.
Menurut dia, HAM merupakan pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan penindasan.
“Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah penentu arah berjalannya bangsa,” ujarnya.
Dia mengingatkan rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun dengan memerintah menggunakan otot, jangan sampai terjadi kembali.
Untuk itu dirinya menolak diterapkannya UU Pilkada tidak langsung yang merampas hak dan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi merupakan cita-cita pendiri bangsa namun saat ini ada yang ingin memperlemah dan menggerogoti demokrasi,” katanya.
Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan saat ini terjadi pemerintahan terbelah, dari sisi positif bisa memunculkan mekanisme “check and balances”.
Namun, menurut dia, situasi di Indonesia saat ini membuat pemerintahan terbelah itu, tidak akan menghasilkan hal yang bermanfaat.
“Proses di parlemen Indonesia saat ini, bangsa Indonesia harus khawatir karena pemerintahan terbelah namun tidak akan menghasilkan hal bermanfaat,” katanya.
Dia mengatakan sikap DPR yang mengesahkan UU Pilkada adalah merampas hak politik rakyat tanpa mempertimbangkan hal yang substansi.
Wahyudi mengakui masih ada kekurangan dalam sistem pilkada langsung namun hal itu bisa diperbaiki.
“Menyerahkan proses ke DPRD adalah keputusan tidak cerdas dalam demokrasi karena lobi-lobi di tingkat parlemen jauh dari adab berdemorkasi,” ujarnya.
Dia mengecam sikap politikus yang oportunis dan mengkhianati rakyat dengan mengesahkan UU Pilkada tidak langsung. [Ant/L-8]

 

__._,_.___

Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>

Mayoritas Rakyat Indonesia menolak akal2an KMP  ini.
Para ilmuwan, mahasiswa, buruh, tani dan semua lapisan masyarakat !
==========================================

Para ilmuwan tolak Pilkada tidak langsung

Kamis, 9 Oktober 2014 13:19 WIB | 1.002 Views
Pewarta: Imam Budilaksono
Para ilmuwan tolak Pilkada tidak langsung

Sejumlah elemen masyarakat juga menggelar demonstrasi anti Pilkada Tidak Langsung di Jakarta awal pekan ini (ANTARA/Piqih Arfani)

Kami juga menolak sikap dan perilaku politisi dan anggota parlemen yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada mereka”

Jakarta (ANTARA News) – Para ilmuwan Indonesia menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD atau tidak langsung karena menunjukkan sikap anti tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Pilkada melalui DPRD adalah kemunduran berpikir dan penolakan terhadap proses bangsa untuk belajar berdemokrasi,” kata Karlina Supelli dari STF Driyarkara saat membacakan sikap yang mewakili para ilmuwan Indonesia di Gedung Pascasarjana UI, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU Pilkada melahirkan warisan baru berupa polarisasi kepentingan yang sangat nyata dan jauh dari kehendak baik untuk mengupayakan kebaikan bersama serta tidak mendidik generasi muda.

“Perbaikan terus menerus tata negara serta aspirasi untuk belajar berdemokrasi secara beradab sedang dalam bahaya,” ujarnya.

Karlina menegaskan ilmuwan Indonesia menolak segala bentuk manipulasi melalui penyalahgunaan cara-cara prosedural-formal perumusan hukum.

Para ilmuwan menilai, dengan mengatasnamakan rakyat, penyalahgunaan telah dilakukan untuk kepentingan koalisi partai dan kelompok.

“Pengelabuan kepada seluruh bangsa membawa masa depan bangsa dalam risiko besar dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi serta Pancasila,” katanya.

Ilmuwan Indonesia juga menolak sikap, prilaku, dan proses yang sedang terjadi di DPR yang merusak tatanan kenegaraan dengan sistem presidensial dengan segala manipulasi untuk memindahkan kekuasaan sepenuhnya ke parlemen.

Hal itu, menurut para ilmuwan, bukan hanya pengelolaan tata negara berada di tangan oligarki politik namun juga penguasaan sumber daya alam ke tangan segelintir orang.

“Kami juga menolak sikap dan perilaku politisi dan anggota parlemen yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada mereka,” katanya.

Dia mendesak parlemen memulihkan cacat perumusan produk legislasi dan pemulihan hak politik langsung seluruh warga negara.

Karlina mengatakan para ilmuwan menilai cara “kudeta parlemen” dengan taktik menguasai kepemimpinan MPR dan DPR untuk kepentingan sempit kelompok harus dikoreksi.

 Masyarakat Indonesia Di Belanda Prihatin Kondisi Politik Indonesia


Kamis, 09 Oktober 2014
alt

DENHAAG- Masyarakat Indonesia di Belanda yang Prihatin akan Demokrasi dan Kesatuan Indonesia akan mengadakan ‘Walk for People’s Democracy’ dari Vredespaleis (Peace Palace) menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di  Den Haag untuk memberikan pernyataan bersama kepada Pemerintah Indonesia melalui Dua Besar Retno L.P Marsudi. Acara ini dilangsungkan pada hari Jumat 10 Oktober 2014 antara pukul 15.00 hingga 17.00. Demikian dilaporkan Oleh Bergelora.com di Denhaag, Kamis (9/10).
Keprihatinan masyarakat Indonesia ini timbul atas situasi politik Indonesia akhir-akhir ini. Keadaan ini merupakan kemunduran dalam perkembangan demokrasi Indonesia yang sebelumnya telah dibangun melalui semangat reformasi dan diperjuangkan selama bertahun-tahun melalui pergulatan pemikiran dan fisik,” demikian Koordinator Aksi, Hari Nugroho.
Menurutnya,  berbagai kelompok masyarakat baik di dalam dan di luar negeri telah mengekspresikan keprihatinan atas situasi ini.
“Demokrasi Indonesia pasca pilpres 2014 mengalami penurunan kualitas yang signifikan terutama saat sebagian wakil rakyat di DPR, menyetujui dan mengesahkan UU MD3 dan UU Pilkada yang melegalisasi serta menguasai secara absolut seluruh posisi kunci di DPR dan MPR,” ujarnya.
Panitia aksi, Yasmine Soraya juga mengatakan bahwa keadaan ini akan mengukuhkan kekuasaan oligarkis dan menghilangkan hak pilih rakyat secara langsung maupun hak-hak politik lainnya dari rakyat, serta lembaga-lembaga yang menjamin hak-hak tersebut, seperti KPK
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/08/20294071/tiga.kawan.ini.dinilai.akan.kuatkan.pemerintahan.jokowi-jk

Tiga “Kawan” Ini Dinilai Akan Kuatkan

Pemerintahan Jokowi-JK

Rabu, 8 Oktober 2014 | 20:29 WIB
altKompas.com/SABRINA ASRIL Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Thamrin Amal Tamagola menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nantinya akan tetap kuat karena ada sejumlah lembaga yang akan menguatkannya. Tiga lembaga ini disebut Thamrin sebagai “kawan” Jokowi-JK sehingga pemerintahannya tak akan mudah digoyang.”Jokowi punya tiga kawan kuat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), MK (Mahkamah Konstitusi), dan rakyat,” ujar Thamrin, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (8/10/2014).Selama ini, lanjut Thamrin, KPK dianggap sebagai lembaga yang memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Jika ada yang ingin melemahkan KPK, kata Thamrin, akan muncul gejolak masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus “Cicak versus Buaya” beberapa tahun lalu.”Misalnya, kalau orang yang niat melemahkan KPK, tentu publik akan kuat, seperti ‘Cicak versus Buaya’ karena publik sudah demikian percaya sama kinerjanya KPK,” kata Thamrin.

Selain itu, menurut dia, MK memiliki kredibilitas yang tidak diragukan. Selama ini, putusan-putusan yang diputus MK dianggap adil.

Sementara itu, rakyat, kata Thamrin, dianggap menjadi kekuatan yang akan bergerak saat ada upaya penjegalan terhadap program pemerintahan yang tengah berjalan. Oleh karena itu, Thamrin mengatakan, masyarakat tak perlu waswas terhadap kekhawatiran ada penjegalan terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

“Kalau saya lihat tidak ada unsur yang membuat kita harus khawatir, apalagi sampai khawatir Jokowi-JK tidak bisa bekerja,” ujar Thamrin.

“Jangan terpancing tindakan yang anarkistis. Jangan ada pengerahan massa untuk melakukan keributan karena keributan itu yang ditunggu pihak sana untuk melakukan berbagai macam manuver berikutnya,” lanjutnya.

Sebelumnya, kekhawatiran akan tidak mulusnya pemerintahan Jokowi-JK muncul setelah parlemen dikuasai lawan politiknya, barisan Koalisi Merah Putih (KMP). Sejumlah elite KMP membantah isu penjegalan terhadap Jokowi dan menyatakan tak ada upaya untuk melakukan hal itu.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Sekjen PDIP: KIH Kalah Saya yang Tanggung Jawab Bukan Puan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan membantah kekalahan dalam paket pimpinan MPR karena kurangnya komunikasi politik Puan Maharani. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah bekerja dibawah koordinasi Puan Maharani.

“Kita sudah kerja semuanya di bawah koordinasi Mbak Puan ketua fraksi, kalau voting kalah ya karena jumlah kursi PDI Perjuangan pemenang pemilu kan tidak mayoritas, saya sebagai sekjen PDI Perjuangan yang bertanggung jawab,” kata Tjahjo ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/10/2014).

Tjahjo mengaku tak mempermasalahkan koalisi SBY-Prabowo menguasai pimpinan MPR dan pimpinan DPR, menyapu semua pimpinan Komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

PDI Perjuangan, kata Tjahjo, menilai proses pemilihan pimpinan MPR tersebut sudah demokratis dan permainan votingnya terbuka.

“PDI perjuangan mengucapkan secara terbuka selamat bertugas kepada Ketua MPR yang baru saudara Zulkifli Hasan, sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan saya menilai, ada inventasi tim kerjasama politik pemerintahan Jokowi-JK  dengan bergabungnya mayoritas anggota DPD dan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR,” katanya.

Menurut Tjahjo,  koalisi SBY-Prabowo yang menguasai Pimpinan DPR/MPR belum tentu berjalan efektif tergantung konsolidasi partainya awal tahun 2015.

“Serta prediksi politik sampai dengan 2017 mengingat Partai-partai akan konsolidasi memasuki Pemilu Legeslatif dan Pilpres 2019 langsung yang tentunya Parpol-parpol konsolidasi diri sendiri, mari kita lihat gelagat dinamikanya,” katanya.

Sebelumnya, kepemimpinan Puan Maharani di Fraksi PDI Perjuangan harus segera dievaluasi. Karena kurangnya pengalaman dan jaringan politik yang kurang, Puan dinilai menjadi biang kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atas Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

“Ya kalau itu urusan internal lah. Setiap posisi dan kebijakan biasanya selalu ada pertanggung jawabannya,” kata Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy kepada Tribunnews.com, Kamis(9/10/2014).

Baca Juga:

JK Minta Publik Tidak Khawatirkan Kondisi Politik Saat Ini

JK: Tunda Subsidi BBM Sehari, Rugi Rp 1 Triliun

Tim Transisi Undang Konsultan Politik Bicarakan Pesta Rakyat

Berita Lainnya

KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan iktiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti yang dilakukan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sumbangan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia.

“KMP ini iktiar dan tesis untuk membangun koalisi permanen. Ini adalah sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidesialisme multi partai yang kita miliki,” ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Fahri, umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai. Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana.

Fahri menjelaskan, upaya dan tesis itu sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan demikian maka diharapkan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

”Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin,” ujarnya.

Buat KMP saat ide ini digulirkan belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan.

“Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini di mana Demokrat menguasai Ekesekutif dan Republik di Legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu diluar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif,” ujar Mantan Aktivisi Mahasiswa ini lagi.

Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar menurut Fahri maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini tentunya sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai.

“AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multi partai. Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.

”Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia,” paparnya.

Didalam diskusi yang dilaksanakan menurut Fahri semua bebas berbicara dan tidak menerima apa adanya saja atau bahkan dilarang untuk bicara. Hal ini karena kalau ini tidak dibicarakan atau dikelola, koalisi bisa berantakan juga.

“Di setgab itu kan tidak ada diskusi. Dari pengalaman di setgab pimpinan SBY misalnya 70 persen agenda setgab tidak bisa dijalankan. Kami tidak ingin hal ini terulang makanya semua dibicarakan dulu. Jadi eksperimen membangun koalisi ini tidak main-main. Ini pekerjaan serius. Makanya kami buat mekanisme, kami buat institusi. Kehadiran KMP seharusnya diapresiasi,” ujar Fahri Hamzah, yang juga wakil ketua DPR RI.

Baca Juga:

KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab

Polisi Kebut Pemberkasan Demo Ricuh FPI di Balaikota DKI

Kuartal III, Semen Indonesia Jual 196.419 Ribu Ton di Kalbar

Berita Lainnya




Blog Stats

  • 2,251,763 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers