Posts Tagged ‘Statemanship

01
Sep
14

Kepemimpinan : Masalah Mudah Dibikin Rumit

On 08/30/2014 08:03 PM, Awind wrote:

http://www.suarapembaruan.com/home/jokowi-di-indonesia-ini-masalah-mudah-sering-dibikin-rumit/63418


Jokowi: Di Indonesia Ini Masalah Mudah Sering Dibikin
Rumit

 

Sabtu, 30 Agustus 2014 | 21:31

[JAKARTA] Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, di Indonesia ini banyak hal yang sesungguhnya mudah justru dipersulit. “Karena banyak persoalan di negeri ini sebetulnya mudah namun dibuat rumit. Jadinya rumit betulan,” katanya pada saat pidato di depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8).

Jokowi menyebut revolusi mental sebenarnyalah revolusi akhlak, perbaikan moralitas bangsa. “Dan itu memang harus kita kerjakan. Harus kita mulai,” tegasnya.

Ia mencontohkan Malaysia. Di Malaysia, menurutnya, memiliki program pemerintah yang disebut Nasional Servis. Yaitu program di mana pemuda yang baru lulus sekolah Menengah Atas di masukkan ke sebuah pulau untuk digodok selama dua tahun dalam ilmu kebangsaan. “Setelah ke luar (visi mereka tentang kebangsaan) sama semua,” imbuhnya.

Namun, Jokowi menyayangkan hal yang serupa tidak terjadi di Indonesia. Di Indonesia menurutnya, nilai baik dan benar saja masih banyak yang tidak sepaham. Sehingga bangsa Indonesia tidak memiliki wawasan kebangsaan yang sama untuk sama-sama bergerak ke depan.

“Agar kita mempunyai wawasan yang sama bahwa negara ini mau dibawa kemana itu jelas. Kalau tidak, akan sulit membangun kayak gini. Ada yang ngomong jelek, ada yang ngomong bagus. Jelek dan bagus itu kok setiap orang bisa berbeda-beda,” kata Jokowi. [HIZ/L-8]

30
Aug
14

Kepemerintahan : Lima Opsi Arsitektur Kabinet

Logo Garuda Merah Putih
http://www.antaranews.com/berita/450886/lima-opsi-kabinet-diserahkan-pada-jokowi

Lima opsi kabinet diserahkan pada Jokowi

Jumat, 29 Agustus 2014 15:12 WIB | 2.412 Views
Pewarta: Ida Nurcahyani
Lima opsi             kabinet diserahkan pada Jokowi

Andi Widjajanto (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) – Tim Transisi telah menyerahkan lima opsi kelembagaan pemerintahan mendatang kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Transisi Andi Wijayanto sesaat sebelum menemui Jokowi di kantornya di Balaikota, Jumat.

“Lima opsi itu sekarang tinggal tergantung Pak Jokowi-JK akan memberikan arahan lebih lanjut seperti apa, apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi untuk jadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan struktur kabinet ke depan yang diinginkan,” kata Andi.

Andi menjelaskan, struktur kabinet yang diserahkannya bervariasi sesuai dengan segala konsekuensi anggaran dan menghindari tumpang tindih kebijakan yang ada.

Lima opsi kabinet itu, pertama status quo dengan 34 Kementerian, opsi dua 27 Kementerian, opsi 3A 20 kementerian dan 3B 20 kementerian, opsi empat 27 Kementerian serta opsi kelima menggabungkan opsi pertama dan opsi keempat.

Kelima opsi itu, selain hasil rapat Tim Transisi, juga merupakan masukan dari berbagai organisasi, kelompok masyarakat dan akademisi seperti tim Universitas Andalas, Universitas Airlangga, UGM, LIPI, Komnas Permenpuan, Relawan, Walhi dan Komnas HAM beri masukan soal kriteria HAM.

Laporan lima opsi kabinet itu sudah termasuk opsi perampingan dan pembentukan kementerian baru termasuk pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Maritim.

“Yang saya ingat itu yang menonjol, selalu hampir muncul di semua opsi adalah keinginan untuk memunculkan kementerian kedaulatan pangan, kementerian ekonomi kreatif, maritim, dan hal-hal yang langsung terkait dengan program revolusi mental. Apakah dia nanti mengerucut pada kementerian kebudayaan. Ada beberapa hal menonjol lainnya misalnya usulan tentang penguatan fungsi pengawasan kantor kepresidenan atau badan pemerintahan negara yang menggabungkan pajak dan cukai,” katanya.

Teknis peleburan kementerian, menurut Andi, akan sama seperti teknis pembentukan daerah baru hasil pemekaran suatu wilayah.

“Logika sederhananya, mirip-mirip kalau kita membentuk kabupaten aau provinsi baru hasil pemekaran. Di masa SBY kementerian di 2009 tidak sama plek dg kementerian 2004,” katanya.

Dengan penyerahan lima opsi kabinet, tugas Tim Transisi usai sudah. Saatnya bagi Jokowi menentukan menggunakan opsi yang paling baik yang disarankan.

“Saya pikir sudah prerogatif Pak Jokowi untuk menentukan opsi mana yang ingin digunakan,” kata Andi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2014

29
Aug
14

Kebangsaan : Berita-berita Tanah Papua d/h Irian Jaya

merah-putihBerita dan Foto

Terlama Terbaru

 

Jumat, 29 Agustus 2014 11:48:04

Aparat berupaya mengejar pelaku pembunuhan rekan mereka hanya bermodal semangat.

Rabu, 27 Agustus 2014 13:01:56

Pendekatan yang dilakukan pun harus dengan pendekatan kebudayaan yang khusus.

Rabu, 27 Agustus 2014 11:05:45

Pemerintah diduga menutupi sesuatu karena membatasi akses bagi wartawan asing ke Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:44:29

“Banyak informan perusahaan di Papua,” Viktor Mambor, wartawan asli Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:25:31

Media lokal dan nasional masih belum menyoroti akar persoalan di bumi Papua.

Selasa, 12 Agustus 2014 14:19:05

Tersangka Zeth Demotokai dikenakan pasal UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kamis, 7 Agustus 2014 14:12:27

Dokumen kelompok menamakan dirinya tentara pembebasan nasional (TPN) organisasi papua merdeka (OPM) juga disita.

Rabu, 16 Juli 2014 16:18:10

Menurut Pudjo, mereka juga menembaki sopir di sekitar Kampung Danggobak Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Rabu, 9 Juli 2014 05:00:00

Gejolak itu nanti menjadi pekerjaan rumah presiden yang akan datang.

Kamis, 3 Juli 2014 14:35:44

“Senpi dan amunisi dari berbagai jenis itu untuk memperkuat kelompok bersenjata di Paniai,” kata Tito.

Selasa, 1 Juli 2014 15:52:47

Kata Rontini, “Lihat Papua Nugini (PNG) yang berada di bawah ketiak Australia. Selama ini apa yang dia dapatkan?”

Selasa, 1 Juli 2014 12:25:49

“Kami ingin memperingati proklamasi kemerdekaan Papua Barat ke 47 dan meminta pengakuan kemerdekaan kami,” kata Agus.

Jumat, 27 Juni 2014 09:38:06

“Ke depan kami akan mengusulkan adanya metal detektor dan scanner di kantor perbatasan,” kata Tito.

Jumat, 20 Juni 2014 13:24:25

Dengan ditutup kembali pagar di perbatasan kedua negara maka praktis pelayanan imigrasi dialihkan ke Hamadi, Jayapura.

Senin, 16 Juni 2014 17:01:49

“Saat ini kami menahan mereka sehubungan kasus senjata tajam,” kata Tito.

Kamis, 27 Maret 2014 06:14:00

Rata-rata menyerukan hak pemerintah itu harus ditagih, tapi oleh Kemenkeu.

Selasa, 4 Maret 2014 13:44:49

Tuntutan ini disampaikan oleh warga Papua melalui aksi unjuk rasa di Bundaran HI.

Jumat, 5 Juli 2013 18:46:52

Pemerintah dinilai lepas tangan soal pengembangan pendidikan, jaminan kesehatan hingga kesejahteraan.

Jumat, 5 Juli 2013 16:57:28

Dalam pertemuan dengan Kevin Rudd, SBY juga membahas 2 isu lainnya, yakni penyelundupan manusia dan perdagangan.

Jumat, 5 Juli 2013 15:22:38

SBY menyesalkan pemberitaan media internasional yang membesar-besarkan kekerasan yang dilakukan polisi dan TNI di Papua.

Senin, 1 Juli 2013 14:28:24

Selama 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, mereka merasa hanya kekerasan yang dirasakan rakyat.

Minggu, 23 Juni 2013 19:56:52

Melalui petisi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menyadari akan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.

Jumat, 14 Juni 2013 14:22:00

Papua bisa mengirim putra putri terbaiknya untuk mengambil gelar S-2 dan S-3 di Universitas Hawai dengan biaya murah.

Rabu, 12 Juni 2013 13:44:37

Tabuni giat memperjuangkan agar Papua Barat meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan Melanesia Spearhead Group.

Senin, 10 Juni 2013 13:11:22

Dalam aksinya, mereka juga mengusung spanduk besar bertuliskan ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi Demokrasi’.

Senin, 10 Juni 2013 11:15:56

“Papua, merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Bapak bukan merah putih, Bapak bintang kejora !!!!” teriak Frans.

Senin, 20 Mei 2013 21:39:21

Rapat tertutup dihadiri Gubernur Papua, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri & Jaksa Agung membahas permasalahan Papua.

Kamis, 16 Mei 2013 19:24:15

Sejumlah masyarakat Papua yang bergabung dengan KontraS ini meminta pembebasan sejumlah aktivis di depan Istana Negara.

Rabu, 8 Mei 2013 11:40:12

Aktivis dari Suara Anak Papua ini menuntut keras pemerintah Inggris untuk menutup tempat yang dijadikan markas OPM.

Selasa, 7 Mei 2013 15:31:29

Mereka menuntut pemerintah Inggris untuk membubarkan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

Selasa, 7 Mei 2013 11:45:23

Dia pernah menjadi tahanan militer Indonesia kemudian kabur ke Inggris. Dari sana dia terus berkampanye Papua Merdeka.

Senin, 6 Mei 2013 17:12:18

“Ini menunjukkan banyak negara sahabat kita yang bermain dua kaki,” kata Tantowi Yahya.

Senin, 6 Mei 2013 12:34:35

“Pemerintah Indonesia harus melakukan protes resmi segera kepada Perdana Menteri Inggris,” kata Priyo Budi Santoso.

Jumat, 3 Mei 2013 19:03:00

Mereka akan menggantikan pasukan dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kamis, 2 Mei 2013 10:21:48

Saat Tim mendekati lokasi, sekelompok warga tersebut kemudian menyerang mobil yang digunakan patroli.

Selasa, 30 April 2013 22:25:56

Malam renungan yang bertema “Save Our Papua” itu juga untuk mengenang 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Jumat, 1 Maret 2013 13:56:29

Kekerasan di Papua tidak terkait pemilu presiden.

Jumat, 1 Maret 2013 13:39:12

Pemerintah harus segera berdialog dengan perwakilan masyarakat Papua.

Jumat, 1 Maret 2013 13:21:01

Solusi konflik Papua masih belum menyeluruh.

Selasa, 18 Desember 2012 13:01:06

Warga Papua menuding wakapolres Jayawijaya dalang pembakaran kantor dewan adat di Lani Pago Balim.

Rabu, 4 Juli 2012 11:06:01

Perlu ada perlakuan khusus buat Papua di semua sektor hingga mereka setara dengan daerah lain.

Rabu, 4 Juli 2012 08:00:00

“Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Rabu, 4 Juli 2012 07:29:00

Salah satu tokoh Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengaku sampai saat ini masih dimata-matai aparat keamanan.

Rabu, 4 Juli 2012 07:00:00

“Tentara memaksa saya minum air kencing,” kata korban bersandi SRG002 kepada tim dari ELSHAM Papua dan ICTJ.

 1  2  3  4  5  
29
Aug
14

Kepemimpinan : Tol Laut JokoWi dan Global Fortune 500

Logo NasPan45

Ini Kata Direksi Bank RI Soal Biayai Tol Laut Jokowi

Ide membangun tol laut kembali mencuat setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden baru periode 2014-2019.

Namun realisasi gagasan tersebut masih terkendala anggaran. Apakah perbankan tertarik membiayai tol laut Jokowi?

Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Felia Salim mengaku, pihaknya akan mengkaji rencana pembangunan tol laut Jokowi sebagai prioritas membangun infrastruktur kemaritiman.

“Nanti kita kaji dulu (proyeknya) karena sektor maritim juga penting,” ungkap dia usai hadir di Indonesia Banking Expo, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Felia mengaku, BNI sangat mendukung pembiayaan di sektor infrastruktur karena memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dan perekonomian ke depan. Sayang, dia enggan menyebut dana infrastruktur perseroan tahun ini.

“Saya lupa angka dana infrastruktur tahun ini, tapi yang pasti ini salah satu industri unggulan kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengaku dalam menentukan pendanaan terhadap sebuah proyek infrastruktur, perlu kejelasan dari segala aspek.

“Kalau membiayai kan harus jelas proyeknya apa, jaminannya apa. Ini kan belum ada,” sambungnya.

Meski begitu, dia bilang, perseroan melirik sektor infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan penyaluran kredit, seperti membantu Jasa Marga dalam pendanaan proyek jalan tol dan sebagainya.

“Tapi kita nggak masuk ke sektor infrastruktur dulu tahun ini, karena likuiditas sedang ketat. Tahun depan kita lihat lagi likuiditasnya akan seperti apa,” tandas Jahja. (Fik/Nrm)

Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

 

Iklim Prof untuk Balapan Tingkat Dunia

Senin, 14 Juli 2014

Waktu tahun lalu Pertamina diberitakan di luar negeri sebagai perusahaan pertama dari Indonesia yang berhasil masuk Fortune Global 500, saya ditanya wartawan:

T: Apa perasaan Anda?
J: Terkejut, bangga, dan sedih.
T: Mengapa sedih?
J: Peringkatnya terlalu baik, ha ha ha…
T: Seharusnya peringkat berapa?
J: Ekspektasi saya di peringkat 400-an dulu lah. Baru kian tahun kian meningkat. Bukan sekali masuk, langsung di peringkat ke-122 begini. Terlalu baik, he he… Bisa menekan direksi Pertamina terlalu keras.

Tentu kebanggaan saya lebih besar daripada kesedihan (pura-pura) saya. Pertamina yang begitu lama jadi bulan-bulanan akhirnya bisa sangat profesional dan berhasil masuk Fortune Global 500.

Tapi, yang saya sedihkan benar-benar terjadi. Tahun ini peringkat Pertamina turun satu tangga menjadi ke-123.

Tentu saya tidak kaget dan tidak sedih. Meski turun, turunnya hanya satu tangga. Meski turun, toh masih di papan 100-200. Masih sangat terhormat. Bahkan, masih sangat sulit untuk mempertahankannya. Terutama karena ekonomi AS kian baik.

Tentu akan banyak perusahaan di sana yang segera membesar. Ekonomi AS bangkit karena mendapat “stimulus” yang luar biasa: harga energi yang yang tiba-tiba murah sejak ditemukannya gas di celah-celah bebatuan.

Ke depan, mungkin penurunan peringkat Pertamina masih akan terjadi. Bukan lantaran kinerja Pertamina merosot, melainkan lebih disebabkan melonjaknya kinerja perusahaan-perusahaan di AS atau Jerman atau Jepang atau Tiongkok. Tentu balapan tingkat dunia itu akan terus menghantui Pertamina.

Karena itu, kewajiban kita semua memberikan iklim yang terus kian profesional kepada Pertamina. Termasuk dukungan untuk membuatnya kian steril dari berbagai intervensi kepentingan nonkorporasi. Saya melihat, ekspansi Pertamina di Aljazair sebagaimana yang saya tulis di Manufacturing Hope sebelumnya bisa menjadi salah satu alat bagi Pertamina untuk balapan di tingkat dunia itu.

Saya juga lagi menunggu dengan berdebar proyek besar yang satu ini: penggelaran pipa gas dari Arun ke Medan. Tanpa APBN. Mestinya tiga bulan lagi selesai. Kemajuan pengerjaannya sesuai dengan target. Saya sudah sampaikan kepada Karen Agustiawan harapan saya agar proyek itu selesai 15 Oktober depan. Atau lima hari sebelum masa jabatan saya berakhir.

Ini akan bisa menghemat uang negara Rp 4 triliun per tahun. Ini akan mengakhiri sejarah panjang pemakaian BBM untuk membangkitkan listrik di Medan. Ini sekaligus mengatasi ketiadaan gas untuk industri di seluruh Medan. Lebih dari itu, instalasi raksasa LNG Arun yang sudah nganggur bisa segera dimanfaatkan.

Kemarin saya langsung mengontak Menteri ESDM Jero Wacik untuk bisa memutuskan alokasi gas yang dialirkan melalui pipa itu ke Medan. Pak Wacik pun langsung merespons. “Saya bereskan. Banyak hal ribet begini bisa saya bereskan. Contohnya gas Tangguh itu,” katanya. Alhamdulillah.

Proyek pipa gas Arun-Medan itu akan menjadi agenda 100 hari terakhir pemerintahan Pak SBY. Tentu saya juga mengucapkan selamat kepada direksi PLN. Perusahaan “Lilin” Negara (karena dirinya sendiri sering terbakar untuk menerangi orang lain) itu menyusul Pertamina masuk Fortune Global 500. Peringkatnya pun tidak membuat saya sedih: ke-477. Terus terang saya kaget, PLN sudah begitu besarnya untuk ukuran dunia.

“Anda hebat, Pak Nur. Anda telah tercatat. Di masa Anda jadi Dirut-lah PLN masuk Fortune Global 500,” tulis saya untuk Nur Pamudji, Dirut PT PLN. Itu tentu akan jadi riwayat hidup yang manis. Terutama untuk direksi PLN yang tahun ini akan habis masa baktinya.

Saya melihat, masih ada tiga lagi BUMN yang memiliki potensi untuk masuk Fortune Global 500 dalam dua tahun ke depan. Tentu mereka memerlukan dukungan yang kuat. Terutama untuk bisa melakukan aksi-aksi korporasi yang mereka perlukan. Direksi mereka sangat mampu. Asal tidak banyak diintervensi. (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sumber:

http://dahlaniskan.wordpress.com/2014/07/14/iklim-prof-untuk-balapan-tingkat-dunia/

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

29
Aug
14

Kenegarawanan : Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Logo REPINDO

Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika pada tahun 1933, KH. M. Hasjim Asy’ari Tebuireng (Jombang) memerintahkan putra beliau KH. Wahid Hasjim yang baru pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk mempersiapkan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Borneo Selatan), pertanyaan tentang kebangsaan lalu muncul. Dijawab oleh beliau, bahwa kita memerlukan pembahasan terus-menerus antara ajaran agama Islam dan paham kebangsaan/nasionalisme tersebut. Lalu menjadi jelaslah, bahwa di negeri ini ajaran agama Islam tidak bisa lepas dari faktor kebangsaan tersebut.

Kalau hal ini dilupakan, maka ‘perjuangan Islam’ di negeri ini hanya akan diikuti oleh jumlah kecil dari para anak bangsa. Mayoritas anak bangsa itu tidak biasa berjuang terlepas dari faham kebangsaan/ nasionalisme, karena hal itu memang sudah lama dilakukan di negeri ini. Wangsa Syailendra dari kaum Buddhis di Pulau Sumatera sudah merasakan masalah tersebut sejak abad ke-6 Masehi. Penjelajah Buddhis dari daratan Tiongkok, bernama Fa-Hien pada abad ke-6 Masehi mendapati bahwa dinasti Sriwijaya di sebelah Selatan Sumatera menyimpan semangat kebangsaan dalam kehidupan mereka.

Ketika orang-orang Sriwijaya menyerbu pulau Jawa melalui Pekalongan sekarang ini, kemudian melewati Kerajaan Hindu Kalingga di Wonosobo sekarang ini, mendirikan Candi Borobudur di daerah Muntilan (Magelang sekarang), dua abad kemudian, mereka harus menerima kenyataan akan pembangunan Candi Prambanan (Lara Jonggrang) yang bercorak Hindu Buddha. Ketika kemudian dari kalangan Hindu dan Buddha secara terpisah menunjukkan reaksi atas ‘agama campuran’ tersebut, maka rakyat Prambanan pada abad ke-10 Masehi berpindah secara besar-besaran ke wilayah Kediri.

Agama Hindu-Budha itu, disebut juga agama Bhairawa, kemudian meneruskan perjalanan dan menjadi agama resmi Kerajaan Daha di kawasan Kediri. Kemudian, mereka berpindah ke Singasari, sebelum pada akhirnya menjadi agama yang hidup di Kerajaan Majapahit. Ditempat baru itu, ‘agama campuran’ itu harus menerima kehadiran gerakan Islam di Desa Terik (terjemahan kata Tarikat di tepian sungai Brantas) yang berada dibawah perlindungan angkatan laut Tiongkok yang beragama Islam, waktu itu.

Jadi pluralitas dalam bentuk dialog terbuka itu, sudah lama dijalani bangsa Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang kerajaan Buddha di Pakuan (sering juga dinamai Tarumanegara) dekat Bogor. Sekarang juga orang-orang ‘beragama asli’ seperti Sunda Wiwitan di kalangan orang-orang Badui dan sebagainya di Jawa Barat.

Ketika kemudian Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit ‘mengatur’ terbunuhnya Putri Dyah Pitaloka di Bubat (sebelah utara Jawa Timur dekat Gresik sekarang), motifnya tidak lain adalah ketakutan akan munculnya aliansi politik militer antara kerajaan Hindu di Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk (Brawijaya IV) yang beragama Hindu Budha dan Prabu Siliwangi dari Pajajaran, yang beragama Hindu. Kalau itu terjadi, Gajah Mada takut aliansi politik militer itu akan mengucilkan masyarakat santri di Majapahit.

Ketika Hayam Wuruk marah, Mahapatih Gajah Mada melarikan diri melalui kawasan Banten Selatan dan naik perahu dari Balaraja ke Krui di Lampung Barat sekarang. Ketika kemudian ia menyadari, bahwa rencana perkawinan tersebut tidak mengandung kemungkinan munculnya aliansi Majapahit-Pajajaran, maka ia pun mengirimkan pesan kepada Hayam Wuruk bahwa motifnya melakukan hal itu, adalah karena takut timbulnya aliansi tersebut. Hayam Wuruk mengirimkan pesan, bahwa ia menginginkan Gajah Mada datang sendiri menghadap ke Kraton di Majapahit, guna menyampaikan hal itu. Sesampai di Majapahit (di kawasan dekat Jombang sekarang) selama berbulan-bulan, Sebelum ia dapat menghadap Hayam Wuruk, ia pun meninggal dunia karena sakit.

Dari gambaran di atas, bahwa baik Gajah Mada maupun Hayam Wuruk ingin menghindari aliansi-aliansi politik dan militer antara Majapahit dan lain-lainnya. Ini karena sudah sejak seabad sebelum itu, hutang perang (war loan) Majapahit sudah membengkak, menjadi tanggungan Majapahit yang sangat berat. Di samping itu, apabila aliansi politik militer itu berlangsung maka kandaslah apa yang dicita-citakan Mpu Tantular sejak dua abad sebelumnya, yaitu terkenal dengan adagium Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, namun tetap satu jua). Adagium inilah yang kemudian oleh Bung Karno diberi nama Pancasila pada tahun 1945.

Dalam kerangka dialogis agama Islam dan kebangsaan itu lah tokoh-tokoh eksponennya, seperti H.O.S Tjokroaminoto, KH. M. Hasjim Asy’ari, Bung Karno dan Djojosugito bergerak dan berkiprah. Perjuangan ini berujung pada Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin pada tahun 1935, yang memutuskan NU tidak akan mendirikan negara Islam. Kalau hal ini kita lupakan sekarang dan kita mengikuti ‘garis perjuangan’ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) atau Front Pembela Islam (FPI) yang ingin mendirikan negara Islam, maka kita akan menyalahi keputusan Muktamar tersebut.

Maukah mayoritas bangsa ini menjaga dialog Islam dan kebangsaan itu? Sebelum kita dapat melakukan hal itu, sebaiknya kita tetap pada keputusan Muktamar di atas saja, bukan?

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran Sindo, 18 Januari 2008

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___
________________________________________
Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

25
Aug
14

Kepemimpinan : Legawa

Logo Garuda Merah Putih

“Legawa”

Oleh: Arswendo Atmowiloto

 

Dalam pemilu, terutama Pilpres kali ini, ada kata yang menjadi popular. Bunyinya legawa, dituliskan sebagai legowo. Mungkin karena berasal dari bahasa Jawa, dituliskan memakai o. Padahal dalam tata cara penulisan Jawa, penulisan yang benar adalah legawa. Artinya ikhlas. Atau dalam gaya Maduraan, ikhlas klas-klas. Dengan kata lain, legawa atau ikhlas adalah tulus hati, dengan hati yang bersih, jujur. Dalam bahasa Jawa, kata legawa digandengkan dengan lila, menjadi lila-legawa, atau rela dan ikhlas, terkait pada penyerahan, pemberian kepada orang lain.

 

Mestinya Menteri Luar Negeri kita, Marty Natalegawa, mempunyai orang tua yang mengenal makna kata itu, dan atau nama keluarga dan mengetahui makna di balik kata itu. Tapi kali ini, saya bukan membicarakan menlu, atau sejenis itu, yang bisa baru bisa perpanjangan setelah Oktober nanti.

 

Melainkan popularnya penggunaan kata legawa yang dikaitkan dengan pilpres. Dikaitkan dengan capres nomor urut satu, Prabowo. Ini diakui sendiri oleh yang bersangkutan dengan, kurang lebih mengatakan, “Saya disebut tidak legawa tidak masalah, tapi bagaimana tanggung jawab saya….” Prabowo Subianto sedikit banyak mengetahui makna kata legawa dalam komentar ketika berada di Bandung, Selasa kemarin (19/8). Hal senada dilakukan tim koalisi merah-putih yang bisa menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, namun akan melanjutkan upaya hukum ke PTUN, dan atau membuat Pansus Pilpres di Senayan.

 

Legawa adalah kerelaan tanpa embel-embel, tanpa reserve, tanpa transaksi. Barangkali bisa diartikan demikian, dan karenanya dianggap sikap yang baik, ksatria. Misalnya, kalau saja Prabowo-Hatta segera memberi ucapan selamat kepada Jokowi-Kalla, dan atau mengakui kemenangan lawan. Karena biasanya itu yang terjadi, dan sering dicontohkan bagaimana John McCain yang dikalahkan Barrack Obama dalam Pilpres Amerika, tahun 2008 lalu.

 

Sikap McCain yang legawa – padahal bukan orang Jawa, dianggap hebat dan bagus. Terutama karena dengan demikian ketegangan yang ada, permusuhan yang terjadi, perbedaan yang tercipta selama kampanye, terjembatani oleh saling pengertian. Legawa adalah jembatan bagi perbedaan, bridge our differences, yang terjadi karena satu dan lain hal. Itu yang segera terasakan di pilpres kita kali ini. Bukan hanya media mana memihak siapa, melainkan juga masyarakat yang tadinya menjagoi Prabowo dan atau Jokowi.

 

Perbedaan yang terjadi perlu dijembatani sehingga komunikasi lancar, tercipta dialog — bukan monolog. Jembatan itu bisa tercipta kalau ada sikap legawa, dari kedua pihak. Kalau tidak, perbedaan makin melebar dan membuat jarak. Yang pada gilirannya hanya akan merugikan dan memperlemah ke-Indonesia-an kita secara keseluruhan.

 

Kalau tercipta dua kekuatan yang saling berlawanan, betapa sia-sia pesta demokrasi yang kita lakukan dengan susah payah. Kalau perbedaan itu masih terus dikibarkan, pada akhirnya lebih menakutkan. Selalu dalam pengertian, menang-kalah, selalu menganggap yang lain jahat. Demikian juga ketika masalah besar negeri ini, semisal kasus korupsi, pun akan dianggap bagian dari kalah-menang. Kok koruptor yang ditangkap dan dibuktikan dari kelompok itu, bukan ini. Permusuhan makin menebal, dan sungguh ngeri kalau akhirnya ada perpecahan permanen.

 

Saya kira ketika kata legawa diciptakan, justru untuk memberi wadah, memberi ruang, memaknai suatu kerelaan, kejujuran, pengakuan. Dan kata itu menjadi pengingat manakala kita melupakan sementara. Tak mungkin selamanya. Kata itu tercipta tidak untuk menjadi sia-sia. []

 

KORAN JAKARTA, 23 Agustus 2014

Arswendo Atmowiloto ; Budayawan

25
Aug
14

Peradaban : Revolusi Mental Trilogi 17845

Revolusi Mental Trilogi 17845

Minggu, 24 Agustus 2014 – 18:46 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Revolusi Mental Trilogi 17845

Tahap Transisi Pemerintahan dari Presiden RI No.6 ke Presiden RI No.7 seyogjanya dijalani bangsa Indonesia bersemangatkan Revolusi Mental TRILOGI 17845 guna mendasari tekad Politik TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian)

Sejarah mencatat bahwa 23 Agustus 2014 adalah tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan sebenarnya bisa dimaknai sebagai faktor (1) wujud daripada kelembagaan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka terbukti kemudian beriwayat cikal bakal kelahiran ber-turut2 Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) lalu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Spirit BKR itu kemudian juga mendorong faktor (2) spontanitas rakyat mendukung Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dengan berrapat raksasa seperti di lapangan Tambaksari Surabaya pada 18 September 1945 dan di lapangan IKADA, Gambir Jakarta (sekarang lapangan MoNas) pada 19 September 1945.

Dalam konteks proses transisi Presidensiil sekarang ini, maka kedua peristiwa rapat raksasa itu relevan dirujuk sebagai faktor (3) penguat persatuan dan kesatuan warga Indonesia mendukung “kepemimpinan” pemerintahan dan negara saat itu sekaligus faktor ekspresi sikap kegotongroyongan Pancasila warga saat gebyar hajatan rapat raksasa dibawah tekanan ketidakpastian.

Oleh karena itu maka kebersamaan Presiden No. 6 dan Presiden No. 7 peringati peristiwa Tambaksari Surabaya 18 September 1945 dan IKADA Jakarta 19 September 1945 itu adalah momentum penting bagi penguatan transisi pemerintahan terkini dan sekaligus dimaknai sebagai wakili faktor-faktor budaya TRILOGI 17845.

Kini budaya TRILOGI 17845 itu dipahami juga sebagai kumpulan ke-17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + ke-8 butir Kepemimpinan Hastabrata + ke-45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Semoga 19 September 2014 yang akan datang bisa jadi tonggak sejarah Revolusi Mental TRILOGI 17845 dan diserukan serta dipublikasikan bagi kepentingan umum.

Jakarta, 24 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Inilah Kejanggalan Hakim MK yang Punya Waktu Hanya 14 Hari

Minggu, 24 Agustus 2014 – 16:37 WIB

Jakarta – Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi, Petrus Selestinus, mempertanyakan kejanggalan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memiliki waktu dalam 14 hari tetapi wajib memeriksa semua bukti dalam gugatan Prabowo-Hatta yang jumlahnya segudang lebih.

 

“Waktu sidang yang terbatas hanya 14 hari membuat majelis hakim MK menjadi terbelenggu, tersandera, bahkan hilang kebebasannya dalam memutuskan perkara hasil Pilpres 2014. Ditambah lagi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersisa kurang dari dua bulan,” ungkap Petrus dalam keterangan persnya, Minggu (24/8/2014).

Seperti diketahui, Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam permohonan tertulisnya ke MK menggugat keputusan KPU RI yang memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, karena ditemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Petrus, selama 10 hari bersidang, hakim-hakim konstitusi hanya berputar pada persoalan mendengarkan pembacaan permohonan/gugatan, perbaikan gugatan, menerima jawaban Termohon dan Pihak Terkait, kemudian mendengarkan keterangan Saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, yang jumlahnya ratusan orang dari ribuan saksi yang disiapkan, termasuk menerima foto copy bukti-bukti tertulis yang jumlahnya ribuan dokumen.

“Pertanyaannya kapan hakim-hakim MK membaca, mencermati, memverifikasi bukti-bukti yang jumlahnya ribuah foto copy antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,” bebernya.

Apabila melihat ke belakang tentang sejarah peradilan untuk sengketa politik, khususnya ketika era Orde Baru seiring dengan dilahirkannya UU Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986, urai dia, maka di dalam salah satu pasal dari UU itu mengecualikan enam Keputusan PTUN yang tidak boleh digugat, termasuk Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu.

“Tradisi hukum yang bersifat otoriter sebagai realisasi dari kekuasaan otoriter Orde Baru itu terjelma juga di dalam rumusan UU yang seharusnya melindungi hak-hak politk rakyat,” ungkapnya pula.

Sementara, lanjut dia, dari Pemilu ke Pemilu terdapat fakta sosial dan fakta hukum bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu tidak jujur, curang dan terdapat sikap serta perilaku tidak adil dari KPU terhadap peserta Pemilu/Partai Politik (Golkar, PDI dan PPP).

Hegemoni Golkar di era Orba yang tanpa batas telah runtuh dengan lahirnya era reformasi kemudian lahirlah Mahkamah Konstiusi yang salah satu fungsi dasarnya adalah mengadili sengketa Pemilu. Ternyata, fungsi Lembaga Peradilan MK terkait sengketa Pemilu inipun beda-beda tipis dengan kekuasan PTUN yang secara tegas melarang Keputusan KPU digugat ke Peradilan TUN.

“Mengapa beda-beda tipis? karena meskipun MK membukakan pintu untuk menggugat Keputusan KPU tentang hasil Pemilu ke MK, akan tetapi dengan jarak waktu yang hanya 14 hari sidang, kapan hakim MK memiliki keleluasaan, kebebasan dan kesungguhan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” paparnya mempertanyakan.

“Bukankah 14 hari sidang itu sebetulnya hanya untuk dua kali beracara yaitu membaca gugatan dan memperbaiki gugatan bagi persidangan sengketa bidang lain di MK maupun di lembaga peradilan lainnya,” tambahnya.(ram)

BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-inilah-kejanggalan-hakim-mk-yang-punya-waktu-hanya-14-hari.html#ixzz3BOFUbNeI

 

2014-08-23 18:07 GMT+02:00 Adi Hidayat <adihidayat375@yahoo.com>:

Jokowi Tidak Boleh Dilantik, Berdasar UU Prabowo Harus Dilantik Sebagai Presiden RI

http://assets.kompasiana.com/statics/files/14025633181859464179.jpg

Jokowi tidak bisa dilantik jadi Presiden RI, jika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Pengunduran diri itu harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna DPRD DKI. Hal ini berdasar pasal 29 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerntahan daerah,

Jika pengunduran dirinya ditolak oleh DPRD DKI, maka otomatis Jokowi harus di-diskualifikasi sebagai Calon Presiden RI. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenangkan Jokowi, akan tetapi karena pengunduran diri Jokowi ditolak oleh DPRD DKI, sedangkan bedasar UU, Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai Gubernur,  maka Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden RI.

Hal ini dmungkinkan, karena DPRD DKI yang baru, yang akan dilantik pada 25 Agustus 2014, jumlah anggota DPRD DKI dari koalisi “kurus” pendukung Jokowi hanya mempunyai 50 kursi. Sedangkan untu mendapat persetujuan dari DPRD DKI, dibutuhkan minimal 63 kursi anggota DPRD DKI.

Maka koalisi permanen “merah putih” sebagaimana dikemukakan oleh Prabowo adalah koalisi yang kompak mulai dari pusat sampai di daerah, maka sebagai koalisi yang menjaga kedaulatan NKRI, tentu akan menolak pengunduran diri Jokowi dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Saat pengunduran diri Jokowi sudah ditolak oleh sidang paripurna DPRD DKI, maka berdasar UU Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden, meskipun mendapat suara terbanyak pada pilpres 2014, Dan harus di-diskualifikasi. Otomatis Presiden terpilih adalah peserta pilpres 2014 yang mendapat suara terbanyak berikutnya, yakni pasangan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.

Maka sangat tepat langkah dari tim hukum pasangan Prabowo – Hatta yang mengadukan permasalahan hukum sekitar pilpres 2014 pada DPR RI. Dan hal ini disambut baik oleh rakyat yang dalam hal ini dilakukan oleh para anggota DPR RI yang akan membentuk Pansus berkaitan dengan Pilpres 2014.Selain itu, tim  Prabowo – Hatta, juga mengadukan & menggugat persoalan sengketa pilpres ke POLRI, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri di Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh tim koalisi merah putih, dalam pilpres 2014 ini bukan soal kalah atau menang. Selain untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada, juga perlu dipertimbangkan siapa yang pantas & layak memimpin RI sebagai Presiden. Saat ini yang pantas menjadi Presiden hanyalah Prabowo Subianto, karena merupakan sosok yang berwibawa.

PARODI – Pendukung Prabowo Untuk Daulat Indonesia
D. Koesoema Poetra


Sumber: http://wartajawatimur.blogspot.com/2014/08/jokowi-tidak-boleh-dilantik-berdasar-uu.html

Jokowi Siapkan Pengadilan HAM Adhoc

 Senin, 25 Agustus 2014
alt

JAKARTA- Masyarakat dari para keluarga korban pelanggaran Hak Azasi Manusia tidak perlu ragu dengan komitmen Joko Widodo (Jokowi) –Jusuf Kalla. Khususnya yang menyangkut Hendropriyono.
 Hal ini disampaikan  anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (25/8) menjawab berbagai pertanyaan soal keterlibatan Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional itu dalam dugaan kasus-kasus HAM berat.
“Ada atau tidak Hendropriyono, soal penyelesaian kasus-kasus HAM sudah ada dalam visi-misi dan misi Jokowi-JK. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Sudah ada sejak paparan depat capres awal,” ujarnya.
Bahkan menurut Eva Sundari, pengadilan HAM Adhoc tersebut sudah ada dalam program strategis dan rencana aksi pemerintahan Jokowi yang akan datang.
Baca Lanjut:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/063601821/Jokowi-Mau-Buat-Pengadilan-HAM-Ad-Hoc-Komnas-HAM-Ini-yang-Kami-Tunggu

Minggu, 24 Agustus 2014 | 06:45 WIB

Jokowi Mau Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu

Jokowi Mau           Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu            

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Senin (10/11). IKOHI menuntut pemerintah membentuk pengadilan Ad Hoc untuk penghilangan paksa 1997/1998 dan menuntaskan kasus pelanggaran ham di Indonesia. TEMPO/Puspa

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo yang akan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, mengatakan ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan pemerintah.

“Ini yang sudah lama kami tunggu,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014. Hingga kini, kata Roichatul, Komnas HAM belum dihubungi tim Jokowi terkait dengan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hak asasi manusia, khususnya membentuk pengadilan HAM ad hoc itu.

Ketujuh kasus yang telah diselidiki Komnas HAM antara lain kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 1998, kasus Talangsari, kasus penghilangan orang secara paksa 1998-1999, kasus pembunuhan misterius, Tragedi 1965, dan kasus Wasior di Wamena. Menurut Roichatul, secara prosedural, yang paling siap untuk diperiksa di pengadilan HAM ad hoc adalah kasus penghilangan orang secara paksa.

Alasannya, panitia khusus DPR pada 2009 lalu sudah merekomendasikan kasus tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diperiksa di depan pengadilan HAM ad hoc. “Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penghilangan orang secara paksa indikasi pelakunya satuan Kopassus,” ujar Roichatul.

Dia enggan membeberkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Roichatul beralasan terganjal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. “Kami sudah ada nama-namanya. Kejaksaan Agung yang berhak menetapkan sebagai tersangka. Kami tunduk kepada hasil penyidikan Kejagung,” ujarnya.

Roichatul mengklaim berkas penyelidikan ketujuh kasus tersebut sudah lengkap. Hanya, pada Juni lalu, dikembalikan oleh Kejagung lantaran ada perbedaan persepsi soal kewenangan masing-masing. Karena itu, Roichatul dan tim akan membahas lagi tujuh kasus yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada pekan ini. “Bagaimana Komnas dan Kejagung akan mencari titik temu. Kami berjanji usai pemilihan presiden untuk menyelesaikannya,” katanya.

Tujuh kasus itu, menurut Roichatul, tak semuanya diselesaikan dengan pengadilan HAM ad hoc. Untuk kasus Wasior, ujar dia, karena terjadi di atas tahun 2000 maka diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen. Sedangkan untuk Tragedi 1965, Komnas HAM merekomendasikan dua cara, yakni dengan pengadilan HAM ad hoc atau penyelesaian non-yudisial.

LINDA TRIANITA

Ketua Bawaslu: Sebaiknya Satu Lembaga Peradilan Pemilu

Jakarta (Antara) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan perlu penyatuan lembaga peradilan tentang pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih dan multitafsir.

“Banyak lembaga peradilan yang memutus perkara pemilu sehingga dimungkinkan adanya multitafsir,” kata Muhammad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu” oleh Pusat Studi Hukum Publik di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan di Indonesia banyak lembaga yang diberi kewenangan memutus perkara pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dia mencontohkan kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU dalam Pemilu Presiden terjadi dua putusan berbeda antara MK dan DKPP.

“MK justru mengapresiasi pembukaan suara itu, sedangkan DKPP memberikan peringatan keras terhadap komisioner KPU,” kata Muhammad.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya berharap perlu ada satu lembaga peradilan yang khusus memutus perkara pemilu.

Sementara pembicara lainnya, untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu tidak cukup memperbaiki peraturan peraturan pemilu, namun perlu ada penyatuan enam UU yang mengatur pemilu.

Didik mengungkapkan enam UU yang mengatur pemilu ini justru membuat kekosongan hukum dan tumpang tindih serta memunculkan putusan berbeda dalam pelaksanaan pemilu.

Keenam UU yang mengatur pemilu itu adalah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada, UU Nomor 8 tahun 2008 tentang Perubahan UU Pemda, UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemda, UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Hanya dengan cara itu (penyatuan UU Pemilu) kita lebih komprehensif mengatur pemilu,” kata Didik.

Dia juga lebih menekankan penyatuan UU tentang pemilu adalah UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres karena putusan MK yang menyatukan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pilpres.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner KPU Yuri Ardyantoro yang menyatakan beberapa peraturan yang multitafsir sehingga membuat komisioner harus memilih.

“Jadi penyelenggara pemilu harus betul-betul tidak hanya menguasai hal teknis, tetapi juga harus paham `orinal intens` (dari peraturan yang ada),” kata Yuri.

Dia mengatakan bahwa pihaknya harus memahami banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dimana satu pasal dengan pasal lain yang bertabrakan.(rr)




Blog Stats

  • 2,154,473 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers