Posts Tagged ‘Statemanship

16
Aug
14

Kenegarawanan : BaMus Nasionalis Pancasila 45

Logo NasPan45
 
BaMus Nasionalis Pancasila 45

Jumat, 15 Agustus 2014 – 10:25 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

BaMus Nasionalis Pancasila 45

Menyambut peringatan hari ulang tahun ke 69 Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, maka Kaum Nasionalis Pancasila 45 disingkat NasPan45 membentuk Badan Musyawarah (BaMus) Nasionalis Pancasila 45 yang kini beranggotakan tokoh-tokoh senior penggiat Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia yaitu Pandji R Hadinoto, Ki Bondan Kasiman, Erwin Broto Amidarmo, Regina Oesman, Badjoeri Widagdo.

BaMus NasPan45 bervisi Pembukaan UUD45 dan bermisi pembudayaan 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 dengan seruan Kebangsaan yaitu Salam 5 Jari, Salam Pancasila sebagai terapi penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana telah dirintis oleh Mpu Tantular sejak tahun 721 melalui sesanti Bhinneka Tunggal Ika seperti yang melekat tercengkeram oleh kedua kaki Garuda Pancasila, lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandji R Hadinoto

Ketua BaMus Nasionalis Pancasila 45

 
BERITA LAINNYA
 
Berita Terkini
Jumat, 15 Agustus 2014 23:26 WIB
Enam Bulan untuk Atasi Virus Ebola
Jumat, 15 Agustus 2014 22:41 WIB
Juventus Ultimatum Manchester United
Jumat, 15 Agustus 2014 21:03 WIB
SBY Mengaku Bisa Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Jumat, 15 Agustus 2014 19:47 WIB
Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang
 
 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-bamus-nasionalis-pancasila-45.html#ixzz3AYpCjcOZ

Utopia Negara Kemerdekaan nan Pluralis

 
 

Share 

SH / dok

Ilustrasi.

Kemerdekaan itu bisa menyatukan pluralisme yang ada.

Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.

Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.

Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.

Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa—dalam keanekaragaman—ini tetap memiliki keinginan hidup bersama—dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?

Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.

Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.

Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.

Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.

Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.

Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.

Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.

Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.

Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.

Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.

Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.

Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?

Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.

Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.

Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.

Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.

*Penulis adalah Direktur Social Developoment Center.

Sumber : Sinar Harapan

 

Editorial – Opini

  • Sekitar Proklamasi

    Persatuan yang diwarnai kesadaran kebangsaan jauh lebih penting.
  • ISIS dan Utopia “Khilafah”

    Eksistensi ISIS cenderung meluas.
  • ISIS dan Islam Republikan

    Negara memang menjadi instrumen utama, tetapi bukan ranah utama agama.
  • Menuju Kejayaan Indonesia

    Indonesia belum juga bisa lepas dari penjajahan.
  • Merdeka

    Pijakan kita adalah Pancasila dan konstitusi.
 
 
 
07
Aug
14

PEMILU : Pernyataan Prabowo Kontraproduktif

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/06/21024231/pernyataan.prabowo.di.sidang.mk.dinilai.kontraproduktif

Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

Rabu, 6 Agustus 2014 | 21:02 WIB
altTRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo.

“Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif,” kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

“Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya,” ujarnya.

Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo.

“Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud.

Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

__._,_.___

Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


07
Aug
14

PEMILU : Permohonan Prabowo-Hatta Ke MKRI

Sidang MK: 7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Pada Mahkamah Konstitusi

Share:

Hari ini Rabu 6 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta.

Seperti kita ketahui pasangan nomor urut satu ini memang tak mengakui kemenangan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yang telah di umumkan secara resmi hasilnya oleh KPU melalui rapat rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli lalu.

Meski pasangan Prabowo-Hatta pada hari yang sama telah secara resmi mengumumkan penolakan mereka terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU tetap tak bergeming dan akhirnya menetapkan pasangan Jokowi-JK yang di usung oleh 5 partai politik ini sebagai pemenang Pilpres 2014 berkat keunggulan 53,15% suara berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo-Hatta.

Prabowo-Hatta yang tak terima dengan hasil keputusan KPU dan menuding terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014 secara masif, terstruktur dan sistematis akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini (6-8-2014), Mahkamah Konstitusi akhirnya memproses gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta dimana dalam sidang kali ini pihak Prabowo-Hatta yang di dampingi oleh tim Advokasi Merah Putih mengajukan 7 poin tuntutan utama mereka terhadap Mahkamah Konstitusi.

7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Kepada Mahkamah Konstitusi

  1. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang berada di Jawa Timur sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh kota serta kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
  2. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan di 287 TPS.
  3. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di provinsi Maluku Utada di dua TPS Desa Sosangaji, Kabupaten Halmaherah Timur.
  4. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta di 5.802 TPS.
  5. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Provinsi Bali.
  6. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kapupaten Yahukimo, Kapupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Panial, Kabupaten Intan Jaya, Kaupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
  7. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat.
06
Aug
14

PARRINDO : Kontingen Garuda Merah Putih

Logo PARRINDO

Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

Selasa, 05 Agustus 2014 – 12:10 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

Menyikapi ketidakpastian kehidupan damai umat sedunia terkini, maka Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, perlu juga memprakarsai gerakan semisal pembentukan Kontingen Garuda Merah Putih bermisi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia sesuai amanat Pembukaan UUD45 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” selain merujuk pula pidato Bung Karno “To Build The World A New, 30 September 1960, di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York”.

Langkah ini terhitung merupakan tanggung jawab mulia negara bangsa Indonesia kepada umat sedunia sekaligus langkah strategis penangkal berbagai aksi yang berpotensi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan bagi Indonesia buah prakarsa berbagai pihak/unsur transnasional.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif sungguh tepat melandasi misi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia termaksud di atas. (*)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Selasa, 05 Agustus 2014 21:39 WIB
Anggota DPR dari Nasdem Jadi Tersangka KPK
Selasa, 05 Agustus 2014 20:15 WIB
Tak Boleh Ada yang Titip Menteri ke Jokowi
Selasa, 05 Agustus 2014 19:03 WIB
Hamdan Tegaskan Hakim MK Netral
Selasa, 05 Agustus 2014 17:41 WIB
DPR akan Panggil Menkominfo Soal Video ISIS
Selasa, 05 Agustus 2014 15:34 WIB
PDIP Minta Masyarakat Tenang Hadapi Sidang MK
Selasa, 05 Agustus 2014 14:58 WIB
KPK Didesak Usut 20 Rekening Jokowi di Luar Negeri

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11755.00 11725.00
SGD 9426.68 9386.68
EUR 15734.06 15634.06
AUD 10974.05 10894.05
Prakiraan Cuaca

31°C

  • Jakarta
  • Mostly Cloudy
  • NE 22.53 km/h
04
Aug
14

Kenegarawanan : Heboh Pemilu Presiden ?

Margarito: MK Jangan Seperti Kalkulator Hanya Menghitung Angka Saja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) jangan terjebak pada selisih angka-angka perolehan suara yang diperkarakan pemohon. Menurutnya, MK harus berperan sebagai pengawal konstitusi yang memiliki martabat dalam hukum dalam menyelesaikan perkara.

“MK itu jangan menyandera dirinya menjadi kalkulator untuk hitung-hitung angka saja. Kalau seperti itu, Pengadilan Negeri (PN) sudah cukup hebat. MK harus menempatkan sebagai pengawal konstitusi,” kata Margarito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).

Margarito menyayangkan bila Mahkamah Konstitusi hanya terjebak pada angka-angka perolehan suara Pemilu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Dia menegaskan bahwa MK tidak boleh terpaku pada angka-angka selisih suara.

“Sebagai pengawal konstitusi, mereka (MK) tidak boleh terjebak pada soal angka-angka tetapi soal prosedur, soal ketaatan pada hukum, dan soal spirit,” ujarnya.

Lebih jauh Margarito mengatakan, tak jarang Mahkamah Konstitusi menggugurkan orang yang sudah menang karena kekeliruan prosedur penyelenggara dalam hal ini yang dilakukan Komisi Pemilihaan Umum (KPU).

Ia mencontohkan seorang calon sudah dinyatakan dokter tidak memenuhi syarat kesehatan tetapi tetap diloloskan menjadi calon Kepala Daerah oleh KPU.

“Prosedur itu yang harus diperhatikan oleh MK. Jangan hanya terpaku pada angka-angka saja,” ujarnya.

Baca Juga:

Fadli Zon Laporkan Pembongkaran Kotak Suara ke Mabes Polri

Posisi Ical di Golkar Dianggap Ilegal Jika Munas Tak Digelar Oktober

Rabu Sidang Perdana Gugatan Pilpres Digelar

Berita Lainnya

31
Jul
14

Kerakyatan : Temu 53 Persen versus 47 Persen Rakyat Indonesia

Logo NasPan45

Jimly: Pertemuan Jokowi-Prabowo Itu 53 Persen Versus, 47 Persen Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menilai pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukan pertemuan kedua belah pihak saja. Tetapi juga pertemuan antara 53 persen versus 47 persen masyarakat Indonesia.

“Jadi kita harus mengendalikan semuanya. Bukan dua pribadi atau empat pribadi. Ini persoalan 47 persen versus 53 persen rakyat Indonesia. Masing-masing ini emosi,” ujar Jimly di kediaman rumahnya, Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, kemarin.

Jimly pun berandai, jika 53 persen tersebut lebih banyak di masyarakat kelas menengah ke atas dan 47 persennya mayoritas kelas menengah ke bawah.

Diperlukan, kesabaran dalam mempertemukan kedua belah pihak. Sehingga, dirinya pun menyarankan jangan terburu-buru mempertemukannya seakan waktu sudah mulai habis.

“Yang biasanya itu pandai ribut, membangun keributan itu. Ini yang kelas menengah ke atas. Jadi musti sabar, kalau rakyat di bawah kan ikut-ikut saja,” tutur Jimly.

Lebih jauh dirinya mengatakan, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo yang baik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil persidangan hasil Pilpres 2014. “Ya, sehabis keputusan MK, kan masih ada waktu,” ucapnya.

Diketahui, kedua pasangan tersebut sehabis keputusan pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bertemu secara pribadi. Namun, ketika pada bulan Ramadan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukannya di Istana Negara sembari berbuka puasa bersama.

Baca Juga:

Soal Foto Dua Jari, Mahfud MD: Itu Foto Kampanye PKB

Ketua MK: Putusan Sengketa Pileg 2014 Minim Keluhan Dibandingkan 2009

Rumah Sederhana di Solo, Buah Cicilan Jokowi dan Iriana

31
Jul
14

PARRINDO : Sarankan Badan Pembinaan Maritim Indonesia

  Logo PARRINDO

 Perlu Dibentuk Badan Pembinaan Maritim Indonesia

Senin, 28 Juli 2014 – 08:36 WIB

Suara Pembaca:

Badan Pembinaan Maritim Indonesia

Dalam rangka pembangunan Poros Maritim Dunia maka perlu dibentuk tersendiri Badan Pembinaan Maritim Indonesia yang sungguh berkewenangan melakukan keterpaduan perencanaan, perancangan, prnelitian, pengkajian, pemberdayaan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan program2 poros maritim Indonesia.

Keberadaan peran Dewan Maritim Indonesia dan Kementerian-kementerian Teknis Sektoral dengan demikian akan dapat lebih dioptimalkan.

Penguatan pembudayaan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dengan demikian juga akan terfokus, sehingga sebagai negara maritim, RI akan lebih berdaya optimasikan sumber2 daya kelautan dan kemaritimannya guna capaian sejahterakan rakyatnya sekaligus sebagai pusat perdagangan dunia yang handal.
Semoga semangat seperti “bagi Indonesia, laut adalah masa depan dan iptek adalah jawabannya” dapat terealisasi segera.

Jakarta, 27 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-perlu-dibentuk-badan-pembinaan-maritim-indonesia.html#ixzz391wV6dov

Salam Pancasila ..
Setuju .. Utk itu perlu penetapan Otoritas Maritim Indonesia dibawah Presiden Langsung. Indonesia mempunyai 3 status Maritim yaitu Coastal state, Port State dan Flag state. Didunia ini hanya 2 negara yg mempunyai 3 status itu, yaitu Indonesia dan Filipina. Kami dari Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia telah mengkaji dan mempunyai sylabusnya.
Demikian disampaikan ..
Soraya Djajakusuma

SEBELAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAKRO PEMBANGUNAN MARITIM

 

Indonesia Poros Maritim Dunia

Selasa, 05 Agustus 2014 – 11:27 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Indonesia Poros Maritim Dunia

Aspirasi Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo tentang Indonesia Poros Maritim Dunia ternyata mendulang opini komplementer seperti pentingnya pembentukan Badan Pembinaan Maritim Indonesia, juga opini penting lainnya yaitu pemberdayaan Pelabuhan Bitung di Manado yang adalah berpotensi bahari untuk container yard mengingat kedalaman selatnya +/- 22-30m` dan lautnya tenang karena didepannya ada pulau Lembe, sehingga kalau dikembangkan akan menghidupkan kawasan timur Indonesia menimbang sebagai negara kepulauan sebesar ini harusnya tidak kalah dengan Taiwan yang punya Kyusung, Jerman punya Hamburg sebagai pelabuhan container dan selain optimasi jalur Tanjung Priok – Bitung yang aksesnya langsung Pacific, juga bangun saja Tol Menado-Bitung 42 km saja yang setara Cipularang sebagai pendukung, dan pulau Lembe juga bisa dikembangkan seperti Suramadu yaitu sebagai Hub Makassar, Ambon, Sorong, Surabaya kebarat, begitu dikemukakan oleh sobat Sucipto Harimurti di sosmed SOMALINDO (Solidaritas Masyarakat Lokal Indonesia).

Lebih lanjut sobat Hari Setiawan yang juga di sosial media yang sama, beropini bahwa Bitung – Sorong – Biak sebenarnya ideal untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan & Kawasan Ekonomi dengan fokus & orientasi ke Negara2 Kepulauan di Pasifik yg selama ini pasarnya dikuasai Aussie & New Zealand. Kalau saja di Kawasan Timur tersebut dapat terbangun infrastruktur & diprioritaskan juga Industri Pengemasan bagi semua produk liquid/cair bisa di kemas di kawasan tersebut & lalu dipasarkan ke Nauru – Palau – PNG-Bougenville – Fiji – Solomon & sekitarnya, maka produk2 seperti Kecap-Olie-Detergen-Semen-Saus-Pasta Gigi dapat diangkut dalam bentuk curah dan dikemas di Bitung -Sorong – Biak. Jadi paradigmanya memang perlu dirubah bahwa Indonesia Timur juga merupakan Serambi Depan NKRI menghadap ke Pasifik. Hal ini barangkali bisa menjawab permasalahan kawasan Timur Nusantara yg selalu merasa “ditinggalkan” itu.

Tentunya sumbang pikir ini tidak berhenti di ketiga opini tersebut diatas saja, suasana batin kerakyatan yang dibangun oleh Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, rupanya akan terus mendulang opini2 lain guna memperkaya dan memperkuat aspirasi Poros Maritim Dunia yang terhitung cemerlang itu.

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI,

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA

 

 

 

26
Jul
14

Pengamat Politik : Jokowi Lebih Menjanjikan Daripada Prabowo

On 07/24/2014 08:22 PM, Awind wrote:

http://internasional.kompas.com/read/2014/07/24/10141211/Prof.Emmerson.Jokowi.Lebih.Menjanjikan.daripada.Prabowo?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Prof Emmerson: Jokowi Lebih Menjanjikan daripada Prabowo

Kamis, 24 Juli 2014 | 10:14 WIB
altVOA Prof. Donald K. Emmerson

KOMPAS.com — Profesor Donald K Emmerson adalah Direktur Forum Asia Tenggara di Shorenstein Asia dan seorang profesor di Stanford University, AS. Dia optimistis melihat kondisi politik di Indonesia. Berikut ini merupakan wawancara VOA (Voice of America) dengan Prof Emmerson terkait pelaksanaan Pilpres 2014, terpilihnya Joko Widodo, serta peluang dan tantangan Joko Widodo nanti sebagai presiden.

Rakyat Indonesia kelihatan semakin percaya diri dan dewasa mengikuti pilpres langsung tahun ini, tetapi ada suatu fenomena baru yang terjadi, yaitu sikap Prabowo Subianto, salah satu calon presiden, yang menolak hasil rekapitulasi pemilu dan menarik diri dari proses pemilu hanya beberapa jam sebelum hasilnya diumumkan. Melihat kedua hal itu, bagaimana Anda melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

Saya seorang yang sangat optimistis melihat kondisi politik di Indonesia meski ada kontroversi dan ketegangan yang terjadi terkait sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu karena menilai telah dicurangi. Saya mempertaruhkan penilaian saya, tetapi memang ada indikasi kuat bahwa Jokowi akan tetap dilantik sebagai presiden berikutnya dan Prabowo Subianto akan terisolasi jika tetap berkeras menolak hasil pemilu. Saya tetap yakin Jokowi tetap memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu yang jujur dan adil meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pemilih, hampir tidak mungkin pemilu berlangsung 100 persen secara jujur dan adil. Namun, melihat selisih suara di antara Jokowi dan Prabowo sekitar 8 juta suara, sulit membayangkan bahwa 8 juta suara itu merupakan hasil rekayasa atau dicurangi.

Namun, saya juga ingin melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan sekadar berdasarkan pemilu kali ini saja. Ada penilaian bahwa demokrasi dianggap berhasil jika sudah menjadi satu-satunya aturan main di negara tersebut atau bahasa yang suka saya pakai adalah “the only game in town“. Tentu saja maksudnya ini lebih dari sekadar “permainan” atau “aturan”. Namun, dengan kata lain, tidak ada alternatif yang punya legitimasi di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia, selain demokrasi.

Melihat konteks itu, menarik mencermati pidato-pidato Prabowo Subianto semasa kampanye yang menunjukkan bahwa dia tidak suka pada pemilu langsung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini bisa diterjemahkan bahwa Prabowo tidak punya komitmen pada demokrasi.

Jadi, ada baiknya dia tidak terpilih sebagai presiden baru Indonesia karena bisa-bisa dia justru membuat demokrasi mundur. Namun, kembali ke pertanyaan awal soal “apakah demokrasi sudah menjadi satu-satunya aturan permainan di Indonesia dan apakah sudah diinstitusionalisasikan”, maka ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan ukuran.

Salah satu di antaranya adalah sudah berapa banyak pemilu yang diselenggarakan. Awal tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilu langsung keempat, yaitu pemilu legislatif dan disusul dengan pemilu presiden langsung ketiga pada tanggal 9 Juli lalu. Memang belum ada batas perolehan suara (threshold) yang ditetapkan untuk menunjukkan “wah memang demokrasi sudah dilembagakan di Indonesia,” tetapi pertambahan jumlah pemilih setiap tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi memang mulai menjadi kisah sukses di Indonesia. Demokrasi menjadi cara efektif serah terima kekuasaan secara damai dalam sistem politik.

Kriteria kedua adalah transparansi. Dalam hal ini kita patut memuji rakyat Indonesia, termasuk pemilih-pemilih muda, yang sudah semakin dewasa. Bahkan, dalam pemilu kali ini mereka menggunakan teknologi lewat berbagai media sosial, quick count, exit poll, dll. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu, mereka tidak segan-segan melakukan cek dan recheck lewat berbagai media sosial tadi. Ini suatu hal yang menggembirakan terlebih melihat semangat kaum muda Indonesia yang kelak mewarisi masa depan Indonesia.

Kriteria ketiga adalah legitimasi dan ini sangat penting. Indonesia cukup beruntung karena dalam dua pilpres langsung sebelumnya, Yudhoyono memenangkan pemilu secara mutlak dengan selisih suara sangat besar, baik di Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Sulit mempersoalkan selisih suara yang sangat besar yang diraih Yudhoyono. Hal ini membantu mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi perolehan selisih suara Jokowi yang lebih sedikit. Perolehan suara Jokowi yang 53 persen dengan Prabowo yang 47 persen, jadi ada selisih suara 6 persen, tetapi merupakan hal yang substansial. Namun, tetap memicu pertanyaan soal apakah Prabowo akan berhasil mempersoalkan selisih suara tersebut ke pengadilan dan akankah hal ini memicu terjadinya aksi kekerasan.

Kita sama-sama tahu Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman dengan terjadinya beragam aksi kekerasan. Saya bahkan baru saja berbicara dengan beberapa teman yang baru kembali dari Indonesia. Mereka mengatakan menemui banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang bersiap menuju ke Singapura, Hongkong, atau negara-negara dekat lainnya karena khawatir terjadinya aksi kekerasan bernuansa ras pasca-pemilu. Ini sangat miris meskipun hingga saat wawancara ini terbukti tidak terjadi aksi kekerasan apa pun di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dan menunjukkan keabsahan hasil pemilu.

Jika ketiga kriteria itu dinilai sudah terpenuhi, dapatkah dikatakan demokrasi Indonesia sudah berhasil?

Nah itu dia. Demokrasi baru dinilai benar-benar berhasil jika berhasil membuktikan kepada para peserta demokrasi, dalam hal ini rakyat Indonesia, bahwa hasil demokrasi itu manjur bagi mereka. Bahwa tokoh atau pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi itu benar-benar kompeten. Ini masih harus diuji karena Jokowi juga baru saja terpilih.

Jokowi memang belum membuktikan kompetensinya, tetapi setidaknya rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi dibanding elite politiknya, bukan?

Ha-ha-ha… Penggambaran yang Anda sampaikan cukup baik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah elite politik terlibat dalam korupsi, manipulasi, ada yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara oligarki yang tidak bisa melakukan reformasi, negara yang hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup, dan jika kemudian kita melihat beberapa elite politik tertentu yang keluar masuk dalam kabinet pemerintahan selama ini, memang benar yang Anda katakan.

Namun, Anda juga harus mengetahui bahwa Jokowi berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang latar belakangnya berasal dari dunia bisnis. Ia memang pernah menjadi Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, tetapi pada dasarnya dia adalah pebisnis. Dia seorang eksportir mebel dari Solo. Dia berasal dari luar lingkaran elite yang korup. Rakyat Indonesia tampaknya tahu betul bahwa jika mereka memang ingin melakukan reformasi secara serius, terutama reformasi ekonomi yang memang luar biasa penting, maka sangat rasional untuk tidak memilih seseorang yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan, tetapi memilih seseorang yang benar-benar berasal dari luar sistem.

Apa masalah yang menjadi target pekerjaan utama Jokowi setelah dilantik? Reformasi ekonomi atau justru mengatasi intoleransi beragama dan minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas?

Saya kira kita harus bedakan antara prioritas dan masalah. Dalam hal prioritas, saya kira prioritas utama Jokowi adalah reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa makro-ekonomi Indonesia tidak terlalu baik, angka pertumbuhan masih di bawah 6 persen. Angka ini sebenarnya, jika ingin jujur, merupakan hal yang tidak seharusnya. Artinya, angka pertumbuhan ini masih bisa didorong lebih tinggi lagi jika Indonesia berniat tidak sekedar jadi negara berkembang.

Infrastruktur merupakan prioritas penting lain terkait reformasi ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sumber daya beragam, minyak, emas, mineral, dll, sehingga infrastruktur merupakan hal vital. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll. Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital. Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan tertinggal secara domestik dan luar negeri. Padahal, ini sangat penting untuk mendorong angka pertumbuhan. Hal lain adalah anggaran. Hampir seperlima anggaran habis untuk subsidi BBM. Saya tahu mencabut subsidi BBM akan sangat menyakitkan rakyat, tetapi saya juga yakin  legitimasi Jokowi akan membuat rakyat memahami kebijakan ini jika ia memutuskannya pada tahun pertama setelah berkuasa.

Prioritas penting lain setelah ekonomi adalah pendidikan. Untuk mencegah terperangkap dalam kemiskinan secara terus-menerus, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya kebijakan pendidikan Indonesia sejak zaman Soeharto sudah cukup baik, terutama dari sisi kuantitas atau banyaknya jumlah anak yang bisa sekolah. Namun, dari sisi kualitas, saya kira perlu ada terobosan. Jika Indonesia tidak bisa membuat SDM-nya bersaing di pasar global, masa depannya akan kurang cerah.

Sementara itu, dari sisi tantangan, yang paling utama adalah intoleransi yang Anda sebut tadi. Meningkatnya jumlah kelompok Islam garis keras dan kekebalan hukum yang mereka miliki setelah melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok Kristen, kelompok Islam-minoritas dll merupakan tantangan utama yang harus diatasi Jokowi. Saya sangat gembira ketika menyadari pidato kemenangan Jokowi di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan Indonesia memiliki akses maritim global, menggunakan beragam bahasa. Salam pembuka Jokowi dalam pidato itu tidak saja menggunakan bahasa Arab “Assalammualaikum“, tetapi juga bahasa Buddha, Hindu, dll. Ini menunjukkan bahwa Jokowi sejak awal punya keberanian untuk mengatasi intoleransi beragama di Indonesia.

Tantangan kedua Jokowi adalah korupsi. Survei terbaru Gallup menunjukkan bahwa 91 persen warga Indonesia yakin bahwa korupsi meluas dari pemerintahan dan 86 persen warga yakin korupsi meluas dari dunia bisnis. Ini merupakan salah satu tantangan utama bagi Jokowi untuk memberantasnya dan menurunkan angka korupsi. Saya yakin Jokowi mampu karena dalam salah satu pernyataannya dia mengatakan “jika ada menteri yang kinerjanya tidak baik, termasuk melakukan korupsi, maka dia akan memecatnya.” Ini tidak terjadi pada pemerintahan Yudhoyono, terutama pada masa jabatan keduanya. Momentum pemberantasan korupsi yang digalakkan pada masa jabatan pertama pupus begitu muncul sejumlah kasus korupsi pada masa jabatan keduanya, yang bahkan menjadi wabah tidak saja di pemerintahannya, tetapi juga partai politiknya.

Jika Jokowi menyadari masalah dan tantangan yang dihadapinya, pastinya akan terjadi perubahan kebijakan besar-besaran dalam pemerintahan Jokowi?

Ya. Namun, saya harus jujur menganalisis karena saya independen dan tidak partisan. Jokowi memang jauh lebih menjanjikan sebagai pemimpin baru dibanding Prabowo, tetapi jangan lupa partai yang mengusungnya ke puncak kekuasaan. PDI-Perjuangan dan pimpinannya Megawati Soekarnoputri bukanlah orang luar. Ia adalah orang dalam. Setidaknya pernah berada dalam lingkaran kekuasaan. Demikian pula Jusuf Kalla yang kini akan berjuang bersama Jokowi, patut diakui dia memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai isu, terutama konflik di Aceh dan Poso, tetapi dia juga orang dalam. Dia juga bagian dari elite politik. Latar belakangnya di Golkar, partai yang kini justru mendukung Prabowo. Jadi, saya optimistis, tetapi juga waspada, berhati-hati melihat pengambilan kebijakan Jokowi nantinya. Jika Anda mencoba memosisikan diri dalam posisi Jokowi dan menjadi incumbent, banyak hal akan berubah. Dalam arti, dia akan menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang harus dipikul lewat kompromi.

Apakah mungkin terjadi kompromi, atau saya lebih suka menggunakan kata “rekonsiliasi”, di antara kubu Jokowi dan Prabowo? Mungkinkah Jokowi menawarkan sejumlah posisi bagi Prabowo?

Ini topik yang krusial. Karena begini, setelah pengumuman KPU dan ada penetapan pemenang secara sah, tanpa gejolak, mungkin banyak warga dan pemimpin dunia merasa lega. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke Ukraina, krisis Israel-Palestina, dll. Tetapi, saya tidak. Menurut saya, masa di antara saat pengumuman KPU 22 Juli hingga pelantikan Oktober nanti justru merupakan masa-masa genting. Jelas bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo bisa akan bubar atau keluar dari koalisi yang mereka ciptakan. Mereka akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan Jokowi yang saat ini hanya menguasai 37 persen kursi di DPR.

Harus diakui bahwa meskipun Jokowi jadi presiden, dia adalah presiden minoritas karena partai-partai yang mendukungnya hanya merupakan kelompok kecil di DPR. Sementara itu, sistem politik Indonesia adalah campuran antara presidensial dan parlementer. Jokowi akan menghadapi kesulitan jika dia menemui tantangan dari koalisi besar yang berada di belakang Prabowo. Kabar baiknya adalah koalisi permanen Prabowo itu justru akan bubar. Namun, jangan salah, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru karena jika kita belajar dari era pemerintahan Yudhoyono yang merangkul begitu banyak partai pendukung dan merasa “kuat”, padahal hanya dalam tanda petik. Dukungan yang diperoleh Yudhoyono semu dan banyak anggota kabinetnya yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena merasa loyalitasnya diukur dari sikap loyal kepada partai politiknya, bukan kepada presiden.

Alhasil, pemerintahannya kacau dengan begitu banyak politisi independen dan Yudhoyono tidak bisa membuat kabinetnya kompeten. Sudah tidak kompeten, dipenuhi skandal korupsi pula. Jadi, saya kira sebaiknya hanya melakukan koalisi secara minimal, 53 hingga 54 persen, sehingga bisa mempertahankan kekuatan mayoritas tadi tanpa perlu diganggu oleh mereka yang hanya loyal pada partai politik dan bukan pada presiden. Saya menilai Jokowi cukup mampu mewujudkan hal ini karena dia pernah mengatakan bahwa hanya 20 persen dari kabinetnya yang berasal dari partai politik. Jika itu yang terjadi, saya yakin kompetensi pemerintah Jokowi akan tinggi dan korupsi bisa ditekan.

Adakah kebijakan luar negeri yang perlu diubah Jokowi?

Dari kampanye-kampanya saya melihat Jokowi menekankan perlunya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, yaitu dengan membuka kedutaan Indonesia di Palestina. Namun, di luar Timur Tengah, saya kira banyak pihak menanti bagaimana sikap Indonesia mengatasi beragam tantangan baru di Asia Tenggara, termasuk pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap China. Kini ada anggapan bahwa “Anda bisa mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan”.

Jika Jokowi benar-benar tulus saat mengungkapkan rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia” atau “global maritime access“,dia harus mempersiapkan kebijakan untuk menghadapi China, terkait krisis di Laut China Selatan, dan tentu saja pada ASEAN. Indonesia adalah “natural leader” ASEAN, tetapi herannya dalam beberapa tahun ini Indonesia tidak suka memainkan peran penting. Kebijakan luar negeri Indonesia malah bisa dibilang “naif”.

Kita dengar dari Yudhoyono bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan “million friends zero enemy“. Itu bukan strategi, itu kontes popularitas. Saya harap Jokowi memahami luasnya Indonesia, signifikannya peran yang dimainkan, bahkan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam sumber daya, sehingga kebijakan luar negerinya lebih baik. Saya kira Indonesia tidak bisa bersikap pasif saja terhadap banyak hal, terutama terhadap China. Karena jika hal ini terus terjadi, dari perspektif Amerika, jika Amerika diminta Vietnam dan Filipina untuk membantu menghadapi China, sebenarnya Amerika justru mempertanyakan peran Indonesia dan ASEAN terlebih dulu. Jika negara-negara di Asia Tenggara tidak peduli dengan konflik yang terjadi di Laut China Selatan, kenapa Amerika harus peduli?

Pendekatan yang sekarang ini terjadi ialah “mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan” bukanlah pendekatan yang baik untuk jangka panjang, apalagi bagi Amerika yang pastinya tidak ingin “dimintai” membantu menjaga keamanan Asia Tenggara, tetapi ditinggal saat Asia Tenggara mencari kemakmuran ke China. Pernyataan ini bisa jadi kontroversial, tetapi saya rasa Indonesia di bawah Jokowi harus memikirkan hal ini. Banyak pihak, termasuk Amerika, yang menunggu inisiatif Indonesia dalam berbagai isu.

__._,_.___

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595559/Jokowi-Bawa-500-Pengacara-Lawan-Prabowo-di-MK

Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Kamis, 24 Juli 2014 | 21:02 WIB
Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Aktivis memainkan Barongsai saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, menyatakan telah menyiapkan sekitar 500 pengacara untuk menyanggah gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Mereka telah dilengkapi bukti pembelaan baik dokumen maupun saksi-saksi. “Segala dokumen dan saksi sudah siap dibawa ke MK,” kata Trimedya saat dihubungi Kamis, 24 Juli 2014.

Trimedya meyakini dokumen pembelaan maupun saksi-saksi itu akan sangat membantu Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk mementahkan tuduhan tim Prabowo-Hatta. Sebab dia mengklaim alat bukti tersebut sudah menjawab segala kecurigaan yang diungkapkan Prabowo-Hatta.”Ada bukti untuk di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya,” katanya. (Baca: Tim Hukum Merah Putih Lengkapi Data Gugat ke MK)

Prabowo Subianto menyatakan tidak menerima hasil pemilu karena menuding terjadi kecurangan yang cukup masif. Dia, melalui tim hukumnya, lantas berencana menggugat Komisi Pemilihan Umum. Diperkirakan sekitar 2000 pengacara digunakan untuk gugatan tersebut.

Trimedya yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan tidak khawatir akan ada kejutan yang diungkapkan tim Prabowo-Hatta di Mahkamah. Hal itu karena Trimedya tak menemukan keberatan yang cukup banyak dari saksi calon presiden dan calon wakil presiden nomor satu itu di tempat pemungutan suara. “Keberatan tidak sampai 10 persen di seluruh TPS,” ucap dia. (Baca: Hatta Sambangi Kantor DPP PKS Soal Gugatan MK)

Oleh karena itu dia yakin tim Prabowo-Hatta akan kalah. Keyakinan itu juga tak lepas dari jumlah selisih suara yang cukup besar antara dua pasang calon presiden itu. “Menggugat 500 ribu suara saja buktinya bisa lima kontainer. Apalagi menggugat 8,4 juta suara,” katanya, “Bagi saya, mereka hanya menunda kekalahan.”

Trimedya menambahkan tim hukumnya juga tidak hanya akan menyanggah dengan pembelaan, tetapi juga menunjukkan bukti dugaan kecurangan yang ditemukan timnya di sejumlah daerah. “Intinya asumsi harus didasari bukti bukan ilusi,” ujar dia.

TRI SUHARMAN

On 07/23/2014 04:31 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/57509-pernyataan-prabowo-sempat-jadi-blunder.html

Pernyataan Prabowo Sempat Jadi Blunder

  • Print
  • Email
Created on Wednesday, 23 July 2014 10:51

Jakarta, GATRAnews – Penyataan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses pilpres 2014 yang sedang berlangsung dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, sempat menjadi blunder.

Demikian Poempida Hidayatulloh, Anggota Tim Pemenenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyampaikan penilaiannya di Jakarta, Selasa malam (22/7), menanggapi pernyataan Prabowo.

Eks politisi Partai Golkar ini menegaskan, keputusan Prabowo juga menimbulkan kesan negatif dari masyarakat Indonesia karena meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga tidak menjamin pasangan capres-cawapres nomor urut 1 menang pilpres 2014.

“Jika diadakan pemilu ulang, Jokowi-JK menang dengan perolehan suara lebih tinggi sementara suara Prabowo tergerus,” kata Poempida.

Juru bicara JK ini menilai ada beberapa blunder sikap Prabowo menarik diri dari semua proses pilpres 2014. Pertama, menunjukkan sikap antitesa dari sifat negarawan sejati dan diduga ingin menghindari kesan kalah dan enggan akui kemenangan Jokowi-JK.

“Keputusan sempat mundur justru menjadi bomerang, terlebih ada konsekuensi hukum yang mengikuti,” tandasnya.

 

Kesalahan kedua, kata Poempida, Prabowo tak mempertimbangkan konsekuensi pidana yang timbul apabila mundur dari pemilu presiden. Tindakan Prabowo dan koalisi bisa melanggar Undang-Undang Pilpres Pasal 246. Atas tindakan itu, Prabowo dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar.

 

“Tak hanya capres, partai koalisi juga terancam hukuman penjara minimal 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar,” tegasnya.

Kesalahan ketiga, cara capres Prabowo itu tak efektif untuk mengulur waktu atau mempengaruhi hasil pemilu presiden, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. “Apabila ditunda, maka KPU terancam sanksi dan diragukan kredibilitasnya,” tandasnya.

 

Sebelumnya, saksi dari kubu Prabowo-Hatta walk out dari sidang pleno rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan di KPU karena mengklaim kecurangan yang tak ditindaklanjuti dengan baik sebagai landasan aksi walk out.

 

Di Polonia, Prabowo menyatakan pengunduran diri dari pemilu presiden dengan alasan demokrasi di Indonesia yang dianggap tak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, dan KPU melanggar aturannya sendiri.

Kubu Prabowo-Hatta akhirnya mengklarifikasi sikapnya, yakni hanya mundur dari proses rekapitulasi suara di KPU, bukan mengundurkan diri dari pilpres, setelah berbagai pihak menanggi langkah Prabowo-Hatta itu.


Penulis : Iwan Sutiawan

Editor : Dani Hamdani


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

PLAN B PRABOWO: DISINTEGRASI SOSIAL + DISINTEGRASI BANGSA

#BarjiBarbeh
Upaya Plan A untuk bermain-main kecurangan di bawah bendera legalisasi konstitusi tampaknya gagal dilakukan oleh Prabowo dan tim suksesnya. Kecurangan-kecurangan yang dituntut oleh Prabowo dalam Mahkamah Kontitusi nanti ternyata banyak menimbulkan perlawanan dari internal maupun eksternal Koalisi Merah Putih. Prabowo sadar, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu menjawab kepentingan dan ambisi pribadinya menjadi presiden.
Karena PLAN A gagal, Prabowo mulai masuk PLAN B. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Temanggung ) meminta kepada Presiden RI agar mengeluarkan Dekrit Presiden. “Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
Demi memperoleh Kekuasaan Desain DISINTEGRASI SOSIAL DAN DISINTEGRASI BANGSA sepertinya sedang dipersiapkan oleh Prabowo Subianto 
Apa saja yang di Persiapkan : 1. meMinta Presiden SBY Buat Perppu Perpanjangan Kepemimpinan, 2. Koalisi Merah Putih sedang mempersiapkan dan merencanakan untuk membentuk Pansus Kecurangan Pipres 2014 di DPR RI agar Pilpres dapat diUlang. 3. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra) : SBY diminta Terbitkan Dekrit. 4 Gerakan fitnah yang mengarah ke adu domba TNI / Polri dgn masyarakat didahului oleh pernyataan umar abduh seorang mantan narapidana kasus woyla, kasus cicendo jamaah imron tentang terlibatnya institusi TNI / Polri dalam kemenangan Jkw Jk
baca :
Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
Jakarta, Aktual.co — Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) menyakini bahwa intrik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ini belum berakhir, bahkan akan menjadi sangat berpotensial terjadinya sejumlah permasalahan yang besar, khususnya yang berkaitan dengan kehidupaan berbangsa dan bernegara.
Meskipun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden-calon wakil presiden terpilih.
Demikian disampaikan oleh Ketua PRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara konprensi persnya, di Hotel Blessing Residence, Jalan Komando Raya I No.19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (23/7).
“Kita PRI melihat kesalahan dari awal pemilu, memang bagi beberapa kelompok atau orang dalam menjalankan praktek pemilu menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memaksakan kehendak dengan menetapkan UU Nomor 42/2008 yang  dinyatakan konstitusional untuk dilakukan serentak, namun diberlakukan pada 2019, sehingga terjadi polarisasi dua kekuatan yang kemudian berpotensi terjadi benturan keras,” kata Yudi.
Benturan keras itu, sambung Yudi bisa terjadinya kemungkinan disintegrasi terhadap wilayah di Indonesia, apalagi bila hasil pemilu dengan sistem yang banyak menimbulkan sekerumit kecurangan.
“Kita melihat sistem yang membuat negara tidak stabil, jadi mau tidak mau sebelum terlambat harus di ulang dan yang bisa melakukan itu hanya presiden dengan mengeluarkan dekrit atau Perpu untuk memperpanjang masa jabtannya dengan membubarkan KPU sementara dan kemudian semua proses pemilu 2014 di batalkan,” ujarnya.
“Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
Sumber : Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
__._,_.___
 Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>

Bukti Pilpres Prabowo-Hatta Pakai 15 Mobil Lapis Baja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota tim hukum capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, Habiburohman menyatakan dalam membawa bukti pelaksanaan Pilpres untuk diserahkan ke Mahkmah Konstitusi (MK), menggunakan 15 mobil berlapis baja.

“Semua bukti sudah siap, saya duluan ke sini untuk melihat lokasi. Nanti kita bawa bukti semua dengan 15 mobil seperti mobil security dengan lapir baja,” kata Habiburohman di gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Menurut Habib, bukti tersebut berupa 52 ribu formulir C1 yang falid dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekaman video dari masyarakat serta tim Prabowo-Hatta saat pelaksanaan Pilpres 2014.

“Nati kita serahkan semuanya ini dan sekarang sedang menuju ke sini (MK) dari DPP PKS,” ucap Habib.

Dirinya pun berharap, MK dapat mengabulkan permintaannya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan dibawanya berbagai bukti yang dinilainya falid atas kejadian kecurangan yang masif di seluruh 33 propinsi.

“Ini akan merubah suara kita signifikan jika ini dikabulkan,” ucap Habib.

Baca Juga:

Pendukung Prabowo-Hatta Minta MK Perkarakan KPU

Jokowi Punya Jurus Tunggal Hadapi Gugatan di MK

Demo di Depan MK, Jalan Medan Merdeka Barat Macet


 

26
Jul
14

Kenegarawanan : Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435H

Logo NasPan45

Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435 H

Jumat, 25 Juli 2014 – 11:30 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435 H

Salam 3 Jari, Salam Persatuan Indonesia yang diperkenalkan oleh Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, akan lebih bijak disempurnakan menjadi Salam 5 Jari, Salam Pancasila, sehingga dengan demikian suasana batin menghadapi hari Raya Idul Fitri 1435 H akan terasa lebih teduh dan sejuk serta legawa menjalani rezim demokrasi koalisi rakyat bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini kami para penggiat PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) yang terdeklarasi 1 Juni 2014 yang baru lalu juga mengucapkan Selamat Melengkapkan Ibadah Puasa dan sekaligus menyampaikan Selamat Merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1435 H serta mohon maaf lahir batin kepada segenap kaum nasionalis pancasila 45 di seluruh Indonesia dan di pelosok mancanegara lainnya.

Jakarta, 25 Juli 2014

Pandji R Hadinoto

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
23
Jul
14

PARRINDO : Demokrasi Digital Non MisMatch

LOGO PARRINDO

Politik Demokrasi Digital Non MisMatch

Selasa, 22 Juli 2014 – 14:39 WIB

Suara Pembaca:

Demokrasi Digital Non MisMatch

Ketidaksempurnaan Hasil Rekapitulasi KPU Nasional berwujud permasalahan-permasalahan tersisa seperti terindikasinya berbagai rupa tindak penyimpangan prosedural baik sengaja maupun tidak sengaja di berbagai tingkat penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan telah terjadi apa yang disebut sebagai MisMatch. Ironinya rupa2 MisMatch itulah yang jadi dasar bagi keputusan walk out atau menarik diri salah satu pasangan kontestan.

Dominasi Sosial Media Digital di awal Pemilu disamping sosok peran Sosial Politik bahkan Sosial Budaya yang sudah lebih lama eksis dikenali menunjang dunia politik Demokrasi, ternyata kini faktanya berujung kontradiksi di ronde akhir Pemilu dengan munculnya ketidaksempurnaan termaksud di atas.

Keadaan paruh peran ini seharusnya tidak terjadi bilamana ada kemauan politik yang kuat dan berkarakter jatidiri bangsa yakni Pancasila, merujuk beberapa MisMatch yang terjadi baik di Pemilu 2009 maupun PiLeg 2014 yang baru lalu. Artinya, MisMatch yang terjadi di PilPres 2014 adalah konsekwensi daripada kekurangcerdasan belajar dari fenomena MisMatch serupa di episode Pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan terpilihnya Presiden JokoWi yang diusianya telah cukup lama terpapar oleh peran digitalisasi dalam kelolaan pemerintah seperti eProcurement dlsb, maka sungguh sangat diharapkan penyempurnaan eVoting jadi realita bagi penyelenggaraan Pemilu yang akan datang termasuk PilKaDa guna meminimalisir MisMatch bahkan Biaya Operasional Manual Pemilu guna tujuan Penghematan APBN dan APBN.

Digitalisasi Demokrasi memang sudah mutlak dilaksanakan penuh peran tersebab ketersediaan teknologi termasuk sumber daya manusia siap adaptasi teknologi itu sendiri, apalagi kinerja digital Quick Count telah terdemontrasi terbuka termasuk program eRekapitulasi http://www.kawalpemilu.org sehingga tidak ada alasan lagi bagi adanya argumentasi pembenaran atas kejadian2 MisMatch secara sporadis tak terduga apalagi kronis diluar kontingensi yang ada.

Digitalisasi Demokrasi diyakini menjamin Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kesalahan yang minim.

Jakarta, 22 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

4 Juta Suara Pilpres Dimanipulasi Hacker

Rabu, 23 Juli 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, Yunus Yosfiah, meyakini 37 hacker asal Korea dan Cina yang ditangkap polisi di Semarang,Jawa Tengah, karena melakukan penggelembungan suara golput di Pilpre 2014. “Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” kata Yunus, Selasa (22/7/2014).

Diungkpkan para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus terebut sekarang dalam penanganan Bareskrim Polri. “Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” jelas Yunus seperti dilansir Republika.

Menurutnya, hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menegaskan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.

Yunus menegaskan, tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam Tim Koalisi Merah Putih . “Saya menggantikan Pak Mahfud. Agar tidak ada konflik of interest pada penanganan masalah di MK. Dan saya juga dibantu oleh Pak Djoko Santoso dan George Toisutta sebagai wakil saya,” tandasnya.

Yunus juga berpesan untuk proses setelah penarikan diri dari pilpres ini, pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta agar tetap tenang. “Kepada relawan dan pendukung jangan ada tindakan anarkis dan jaga persatuan nasional,” ujar Ketua Tim Prabowo-Hatta ini. (red)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-4-juta-suara-pilpres-dimanipulasi-hacker.html#ixzz38HemA5lE

 

Kubu Jokowi-JK Singgung Ancaman Pidana Terkait Pernyataan Prabowo

Selasa, 22 Juli 2014 – 18:19 WIB

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai Capres Prabowo Subianto tidak cukup mendapatkan informasi terkait peryataannya mengenai pemilihan presiden. Sebelumnya, Prabowo menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dan kemudian menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014.

“Saya kebetulan mendengarkan secara lengkap apa yang menjadi pidato Prabowo. Saya melihat informasi yang tidak cukup beliau dapatkan mengenai Undang – undang  berkaitan dengan pilpres,” kata Pramono di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta, Sealasa (22/7/2014).

Aturan yang mengatur calon presiden masuk dalam UU Pilpres no 42 tahun 2008. Sanksi diatur di pasal 245 dan 246. “Yang pertama kan sudah ada ketentuan perundan-undangan yang mengatur mengenai pasangan calon apakah bisa menarik diri atau engga,” ujarnya.

Pramono menuturkan seorang calon yang menarik diri dalam proses penghitungan suara maka akan dikenakan denda sebesar Rp50 miliar dan kurungan maksimum 60 bulan minimum 24 bulan. “Jadi karena aturan itu ada, perlu dikaji secara lebih mendalam,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Pramono mengharakan proses tersebut tidak mundur dan terus berjalan sehingga KPU dapat menetapkan keputusan. Bila terdapat sengketa, Pramono menyarakan mengajukan gugatan ke MK. “Saya menghimbau kebesaran hati Prabowo-Hatta dan pendukung sebab kalau ini diangkat ketegangan akan merugikan kita semua,” ujarnya.

Selain itu, Pramono berharap tim Jokowi-JK tidak memberikan respon yang berlebihan atas pernyataan Prabowo. “Karena itu kepentingan bersama. Sebab demokrasi kita kemudian mengalami gangguan akan mahal sekali,” ungkapnya.

Nusron Tuding Prabowo Kekanak-kanakan

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menuding sikap Prabowo yang menarik diri tahap Pilpres menjelang usai rekapitulasi KPU nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.
“Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem.  Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” tuding Nusron.

Menurut Nusron, sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimate. Dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Ia pun mengatakan kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur. Karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

“Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga,” ucap Nusron. (sor)

BERITA LAINNYA



Blog Stats

  • 2,132,871 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers