16
Dec
14

Maritim : Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

http://www.antaranews.com/berita/469384/presiden-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Presiden resmi bentuk Badan Keamanan Laut

Selasa, 16 Desember 2014 00:29 WIB |
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Presiden           resmi bentuk Badan Keamanan Laut

Ilustrasi. Konferensi Pers Pertama Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (kiri), KSAL Laksamana TNI Marsetio (ketiga kiri), KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ketiga kanan), dan Kepala BIN Marciano Norman (kedua kanan) berfoto bersama sebelum konferensi pers pertama sebagai presiden di bawah pohon Ki Hujan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10). Presiden Joko Widodo menyatakan pertemuan tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan proyeksi program di tubuh TNI, Polri dan BIN. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) – Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla).Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto seperti dikutip dari laman sekretaris kabinet mengatakan, pembentukan Bakamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.”Pembentukan Bakamla menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi.Bakamla bermula dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.Guna meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.Kini, dengan terbitnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka Bakorkamla telah berubah nama menjadi Bakamla dengan kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014

http://www.antaranews.com/berita/469209/menteri-susi-terjunkan-tujuh-kapal-perang-di-arafura?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

Menteri Susi terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

Senin, 15 Desember 2014 06:11 WIB |
Pewarta: Imam Hanafi
Menteri Susi           terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bergegas dengan membawa data badan pusat statistik terkait pemberantasan penangkapan ikan ilegal setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/12). Kedatangannya untuk berkoordinasi mengenai upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.”

Kotabaru (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan bahwa pihaknya bersama TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang di Laut Arafura untuk memburu dan memberantas praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

“Jika sebelumnya jumlah kapal asing banyak di perairan Natuna, setelah diburu dan ditangkap keberadaan mereka terus berkurang, namun yang masih bandel mereka yang beroperasi di perairan Arafura,” ujarnya
di sela dialog dengan para nelayan budidaya kepiting soka dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kabupaten Kotabaru, Minggu .

Menurut dia, kapal-kapal asing yang beroperasi itu memiliki kapasitas besar di atas 200 GT, karena itu pihaknya meminta kepada Panglima TNI AL untuk menerjunkan tujuh kapal besar ke perairan tersebut.

“Alhamdulillah, kabar bagus yang saya terima dari bapak panglima laut, tadi pagi, telah menangkap kapal asing asal Thailand di Perairan Makassar,” ungkap Susi.

Ia menjelaskan puluhan tahun terakhir, aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing begitu merajalela yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Untuk itu perlu keberanian dan sikap tegas untuk membasmi mereka dengan melibatkan segenap komponen bangsa, khususnya TNI/Polri.

Upaya yang dilakukan kini membuahkan hasil yakni cenderung berkurangnya kapal-kapal asing yang mengeruk kekayaan ikan di laut Indonesia, meski belum sepenuhnya bersih. Setidaknya dari 1.200 buah, kini berkurang dan tinggal 138 kapal asing itu.

Keberhasilan ini bukan semata-mata milik kementerian atau TNI, tapi ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar luasan laut 2/3 dari wilayah Indonesia ini berikut kekayaan di dalamnya dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyatnya.

“Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap dia.

Susi mengingatkan jangan sampai harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing, bahkan mengeruk kekayaan Indonesia.

“Sebenarnya, dari intervensi melalui laut itu, banyak kejahatan yang mereka bawa, di antaranya trafficking, narkoba, semua kedoknya kapal ikan,” katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/15/090628539/Susi-Jangankan-Cina-Amerika-pun-Kita-Lawan

Senin, 15 Desember 2014 | 06:55 WIB

Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Susi:           Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti membuka puncak perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Susi mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkanas). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Kotabaru – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia harus tegas memberantas maling-maling ikan. Ia menilai, hal ini bukan urusan hubungan bilateral antar negara. Tapi urusan Indonesia dengan pelaku pencuri yang maling ikan di laut Indonesia. (Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini Respons Thailand)

“Jadi kita harus berani. Jangankan Cina, Thailand sama Amerika sekali pun, kalau mereka maling ya harus kita lawan,” kata Susi di hadapan para nelayan budi daya dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kotabaru, seperti dilaporkan kantor berita Antara, Senin, 15 Desember 2014. (Ryamizard: Pencurian Ikan Puluhan Tahun Didiemin)

Susi mentargetkan beberapa tahun ke depan Indonesia akan terbebas dari penjarahan ikan oleh kapal asing yang selama ini mengeruk kekayaan laut nasional. “Karena itu perlu tindakan tegas untuk menangkap mereka tanpa harus takut dengan negara asal mereka,” Susi menambahkan. (Susi Giatkan Pengadilan Perikanan, tapi Begini Faktanya)

Ia menjelaskan selama ini banyak kapal asing masuk Indonesia, bertahun-tahun mengeruk kekayaan di dalamnya. “Ini yang harus diberantas.” (JK: Tembak Langsung Kapal Pencuri Ikan!)

Susi menjelaskan dampak nyata dari sikap tegas yang dilakukan dengan menangkap dan menenggelamkan kapal asing. Dari hari ke hari jumlah mereka terus berkurang. Di perairan Natuna misalnya, dari 1.200 kapal asing yang selama ini leluasa mengeruk ikan Indonesia, kini tinggal 138 kapal saja yang terpantau. (Amerika Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

Susi menyebut berbagai modus yang dilakukan kapal asing besar (di atas 200 GT). Mereka berasal dari Cina dan Thailand, tapi memakai nama dan bendera Indonesia untuk mengelabui.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan TNI dan Polri memburu mereka. Alhamdulillah dari hari ke hari mereka bisa diusir dan ditangkap, bahkan tadi pagi saya mendapat sms dari panglima laut telah menangkap lagi kapal asing di Natuna,” ujarnya. (Ini Modus Mafia Pencurian Ikan di Natuna)

RETNO

can-stock-photo_csp17923787

Indosiar.com, Ambon (Senin : 15/12/2014) Tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap para pelaku pencuri ikan agaknya belum membuat para pencuri ikan jera. Minggu kemarin, petugas TNI Angkatan Laut di bawah Komando Armada Timur Indonesia atau Kormatim kembali menangkap 8 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia tepatnya di laut Arafuru yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Beginilah situasi saat tim patroli Komando Armada Timur Indonesia atau Kormatim, melakukan pengejaran, terhadap beberapa kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di laut Arafuru, Maluku.
Petugas yang menaiki KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, memperingatkan kapal itu untuk berhenti, namun karena terlihat mencoba kabur, petugaspun melakukan tembakan peringatan. Akhirnya, delapan kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap. Masing-masing dua berasal dari kapal eks Thailand berbendera Papua Nugini bernama KM Century Empat dan KM Century Tujuh, serta enam kapal eks Cina berbendera Indonesia.
Diantaranya KM Sino 15, KM Sino 26, KM Sino 36, KM sino 33, KM Sino 35 dan KM Sino 37. Kapal berikut para abk, digiring ke Lantamal IX, Ambon, dengan pengawalan ketat KRI Halim Perdana Kusuma, untuk di proses hukum, karena terbukti melakukan pencurian ikan dan tidak memiliki dokumen resmi pada saat beroperasi melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.
Menurut Arie, sebenarnya petugas patroli banyak mendapati kapal asing yang melakukan pencurian ikan terutama di laut Arafuru, namun petugasnya tak bisa menangkap semua karena keterbatasan bahan bakar minyak. Karena kendalan itu, hanya KRI Halim Perdana Kusuma inilah yang bisa dioperasikan, padahal wilayah yang harus diawasi sangat luas. Ia berharap, ini jadi perhatian pemerintah, agar hasil operasi mereka lebih maksimal. (Juhri Samanery/Sup)
On 12/14/2014 09:56 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/469187/menteri-susi–kapal-10-gt-tak-perlu-izin?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Menteri Susi : kapal 10 GT tak perlu izin

Minggu, 14 Desember 2014 22:20 WIB |
Pewarta: Imam Hanafi
Menteri             Susi : kapal 10 GT tak perlu izin

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Kotabaru (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyatakan, kapal di bawah 10 Gross Tonnage (GT), tidak perlu memakai izin beroperasi.Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi di Kotabaru, Minggu, usai penyebaran bibit udang Windu di tambak nelayan Desa Sigam, Pulaulaut Utara, binaan perusahaan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), yang merupakan rangkaian peringatan Hari Nusantara ke-14 di Kotabaru.”Tolong pemerintah daerah, tidak memungut retrebusi terhadap kapal-kapal nelayan yang berkapasitas di bawah 10 GT, agar mereka bisa beroperasi,” pinta Susi.Sebagai gantinya, pemerintah daerah diminta untuk mendapatkan atau memungut retrebusi atau pajak penghasilan (PPH) dari perusahaan besar yang beroperasi di KotabaruMenteri Kelautan dan Perikanan meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kotabaru, memberi kesempatan kepada nelayan tangkap untuk tumbuh menjadi besar terlebih dahulu.

“Belum lagi dia bisa berjalan, sudah ‘dicubit’, lalu kapan dia bisa berjalan,” katanya.

Ia berharap, setelah besar dan sudah mampu nanti, nelayan bisa memberikan pendapatan bagi negara, bukan saat usahanya masih kecil sudah dibebani pajak atau retrebusi.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2014

On 12/14/2014 10:34 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/110775-pemerintah-cabut-2-166-izin-impor-produk%E2%80%8F.html

On 12/13/2014 09:16 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/469078/menteri-susi-poros-maritim-kedaulatan-ekonomi-nkri

Menteri Susi:

Poros Maritim kedaulatan ekonomi NKRI

Sabtu, 13 Desember 2014 21:14 WIB |
Pewarta: Jimmy Ayal
Menteri             Susi: Poros Maritim kedaulatan ekonomi NKRI

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ANTARA FOTO/Alviansyah Pasaribu )

Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia,”

Ambon (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, visi Indonesia tentang “Poros Maritim” yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo merupakan cita-cita akan berdampak besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi dan wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).”Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia,” kata Menteri Susi dalam sambutan tertulis dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff pada puncak peringatan Hari Nusantara provinsi Maluku yang dipusatkan di Langgur, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu.Menteri Susi menegaskan peringatan Hari Nusantara menjadi pengingat bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut mengandung sumber daya alam sangat melimpah dan luar biasa. Peringatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan laut pedalaman adalah bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini menyatukan seluruh pulau dan kepulauan ke dalam satu kesatuan NKRI.

Dengan pandangan visionernya para pendiri republik melihat bahwa laut teritorial yang hanya dibatasi sejauh 3 mil akibat warisan imperialisme akan membawa dampak negatif. Hal ini berbahaya karena pada akhirnya wilayah kita dikotak-kotakkan dan ada jarak antara pulau satu dengan yang lain.

Sebagai Negara Kepulauan, wilayah Nasional Indonesia adalah suatu hamparan perairan laut luas dengan puluhan ribu pulau yang tersebar di dalamnya yang merupakan suatu wilayah kesatuan laut Nusantara (Mare Nostrum) dan pulau yang bulat dan utuh dengan wilayah udara di atasnya.

Perjuangan mempertahankan kepentingan nasional tersebut berujung pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia (The Biggest Archipelagic State) pada tahun 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. “Oleh karenanya tidak beralasan bagi kita untuk tidak memperingatinya setiap tahun, karena deklarasi tersebut mengandung makna dan arti sebagai penyatuan wilayah NKRI,” katanya.

Peringatan Hari Nusantara juga bertujuan mengingatkan kembali serta mengubah pola pikir anak bangsa mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi mengenai Poros Maritim Dunia yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.

“Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia diharapkan dapat melihat dirinya sebagai Poros Maritim dunia, kekuatan di antara dua Samudra,” katanya.

Presiden Joko widodo, tandas Menteri Susi, saat pidato pelantikan sebagai Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, samudra, selat dan teluk. Sebagai Negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014

On 12/12/2014 09:33 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/buntut-penenggelaman-kapal-nelayan-tanjung-balai-diserang-nelayan-malaysia/71689

Buntut Penenggelaman Kapal, Nelayan Tanjung Balai Diserang
Nelayan Malaysia

Jumat, 12 Desember 2014 | 20:35

Kapal ikan             asing ditangkap oleh tim gabungan karena beroperasi secara             ilegal di perairan Indonesia. [Puspen TNI} Kapal ikan asing ditangkap oleh tim gabungan karena beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. [Puspen TNI}

[MEDAN] Sikap tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, ternyata berbuntut panjang. Diduga sebagai aksi balas dendam, nelayan diduga berasal dari Malaysia menyerang kapal nelayan asal Tanjung Balai di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara (Sumut).

Kapal nelayan dengan awak penumpang 13 orang, meliputi nakhoda dan anak buah kapal tersebut, diserang enam kapal nelayan asal Malaysia. Kapal nelayan Tanjung Balai dilempari benda keras dan tajam. Tidak hanya itu, pelaku penyerangan mau menabrak kapal nelayan Tanjung Balai. Kasus itu sudah dilaporkan ke Angkatan Laut.

“Penyerangan di perairan Selat Malaka itu, terjadi saat nelayan sedang menangkap ikan. Nelayan baru dua hari berada di tengah laut. Biasanya, nelayan seminggu mencari ikan di tengah lautan. Serangan nelayan Malaysia membuat nelayan kami memutuskan tali jaringan dan kemudian menyelamatkan diri,” ujar pemilik kapal nelayan Tanjung Balai, Riswati, Jumat (12/12).

Riswati mengatakan, ada seorang nelayan yang mengalami luka akibat penyerangan tersebut. Selain itu, penyerangan oleh nelayan negeri jiran itu membuat pihaknya mengalami kerugian mencapai Rp 200 juta. Penyerangan itu juga membuat nelayan asal Tanjung Balai tidak berani melaut. Bahkan, korban penyerangan masih trauma atas kejadian itu.

Riswati mengkhawatirkan, kejadian yang sama bisa terulang kembali jika aparat keamanan tidak meningkatkan pengamanan di tengah perairan Indonesia. Bahkan, penyerangan itu bisa membuat nelayan Indonesia akan melakukan sama, menyerang nelayan Malaysia jika ketemu di tengah perairan. Serangan nelayan itu menjadi ancaman buat nelayan.

Menurutnya, serangan oleh nelayan Malaysia itu terjadi, Minggu (7/12) sekitar pukul 18.00 WIB. Serangan itu datangnya tiba – tiba. Enam kapal penyerang dengan awak kapal diduga mencapai pululan orang, melaju dengan kecepatan tinggi. “Jika tidak memotong jaring ikan maka kemungkinan nelayan yang diserang tidak akan selamat,” sebutnya. [155/N-6]

Pemerintah Cabut 2.166 Izin Impor Produk‏

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 December 2014 20:02
alt

Rachmat Gobel (Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GATRAnews – Usai mencabut izin 24 importir terdaftar (IT) telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet, tidak tanggung-tanggung Pemerintah melalui Kementeri Perdagangan mencabut izin 2.166 IT Produk Tertentu seperti makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, elektronika, pakaian jadi, alas kaki, dan mainan anak.

“Sebanyak 2.166 IT Produk Tertentu telah dicabut izinnya, atau 43,17% dari total 5.017 IT. Pencabutan izin impor ini dikarenakan kelalaian IT menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan laporan secara tertulis atas realisasi pelaksanaan impor,” kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Perdagangan, hari ini, Jumat (12/12).

 

Adapun rincian IT yang dicabut izinnya yaitu 836 IT elektronika, 321 IT pakaian jadi, 290 IT makanan dan minuman, 256 IT kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 179 IT mainan anak, 133 IT obat tradisional dan suplemen makanan, serta 151 IT alas kaki.

 

Lebih lanjut, Mendag menyampaikan bahwa dasar pencabutan izin IT Produk Tertentu ini adalah Pasal 14 Peraturan Menteri No.83/M-DAG/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

 

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk tertentu (terealisasi/tidak terealisasi) melalui http://inatrade.kemendag.go.id setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) triwulan berikutnya kepada koordinator dan pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dan Direktur Impor.

 

“Kami tidak main-main dalam menegakkan hukum di sektor perdagangan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan IT ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam menciptkan tata kelola impor nasional secara tertib guna menciptakan ruang yang luas bagi pembangunan nasional,” kata Rachmat.

 

Ia menambahkan dengan pencabutan yang ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan, diharapkan agar semua pemegang izin impor menjadi lebih tertib dalam mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan sehingga tercipta importir yang andal dan bersih,” kata Rachmat.


Penulis: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat


0 Responses to “Maritim : Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,093,660 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: