Posts Tagged ‘Leadership

26
Oct
14

IpTek : PUNA untuk Maritime Watch

Jakarta45

VIVAnews – “Jalesveva Jayamahe…di laut justru kita jaya.” Semua hadirin di ruang sidang paripurna MPR bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Saat itu Jokowi menyampaikan pidato pertama beberapa saat setelah dilantik menjadi presiden baru Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Sebagai negara pemilik belasan ribu pulau, ironis sekali melihat pemerintah sekian puluh tahun tidak sungguh-sungguh menggarap potensi negeri ini sebagai kekuatan maritim.

Tidak mudah mewujudkan ambisi Jokowi. Teknologi di negeri ini masih sangat minim dan riset kelautan masih bisa dihitung dengan jari akibat kurang seriusnya perhatian pemerintah.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga baru saja dilantik, Iskandar Zulkarnain, menyatakan seharusnya porsi perhatian negara terhadap kelautan sudah ada sejak dulu. Komitmen Jokowi sulit untuk dilakukan jika riset dan teknologi dianggap tidak penting. Dalam beberapa tahun kemarin saja, dana yang digelontorkan untuk penelitian kelautan tergolong sangat terbatas.

“Penelitian di darat itu lebih mudah daripada di laut, kita berhadapan bukan hanya persoalan dengan perilaku alam, tapi juga kondisi tak berdaya seperti badai,” ungkap Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kapal riset di setiap wilayah. Saat ini kapal riset yang dimiliki Indonesia tak sebanding dengan luas lautan yang ada.

Idealnya, kata Iskandar, dibutuhkan tiga hingga empat kapal riset per wilayah, baik Barat, Tengah, maupun Timur karena karakteristik kelautan yang berbeda-beda. Meski sekarang beberapa lembaga memiliki kapal sendiri, tidak semua diperuntukkan bagi riset.

Selain itu, kebanyakan kapal riset yang dimiliki berusia 16 tahun, tergolong tua. Idealnya, usia kapal riset maksimal 10-12 tahun.

“BPPT punya Baruna Jaya 1,2,3, LIPI punya Baruna Jaya 7,8. (Kementerian) ESDM punya Geomarin 2 buah, KKP ada beberapa, saya kurang tahu pasti. Sayangnya, tidak semua merupakan kapal riset murni, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Iskandar.

Hal ini diamini oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin. BPPT pada tahun 2010 juga memiliki Kapal Riset Baruna II yang sudah dipasangi perangkat seismik, yang kemudian menjadi kapal survei seismik pertama nasional yang memiliki kemampuan eksplorasi migas.

Walaupun bukan sebagai kapal yang paling canggih, tapi sudah bisa eksplorasi migas. Sayangnya, secara nasional kapal ini tidak dijadikan sebagai sebuah aset yang harus dimaksimalkan.

“Jadi ada tiga yang harus diperbaiki, yaitu pemanfaatan teknologi, menghilangkan kesenjangan antara litbang dan pemanfaatan, serta sumber daya manusia yang harus diperbaiki,” kata Ridwan.

Teknologi yang dimiliki oleh armada kapal riset Baruna Jaya tidaklah ketinggalan. Dengan upgrading Multi-beam EM 122 D di Baruna Jaya III, serta instalasi Multi-beam baru Elac SEABEAM 1050 D di Baruna Jaya IV mampu melakukan penjejakan atau pemetaan 3-D (3 Dimensi) secaraterinci terhadap dasar laut dan obyek-obyek di laut dari kedalaman 4.5 m sampai ribuan meter.

Menurut dia, selain kapal riset, Indonesia juga membutuhkan kapal pengawas, baik di laut maupun di udara. Tidak heran jika dia menyarankan untuk memperkuat angkatan laut Indonesia, baik dengan memodernisasi kapal, menambah jumlahnya, sampai meningkatkan kemampuan personil dalam memanfaatkan teknologi kelautan.

“Dalam konteks yuridiksi, saya kira Indonesia harus memperkuat angkatan laut. Karena, wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan tidak mudah dijangkau, memerlukan teknologi pemantauan dan pengamanan yang handal. Saat ini, saya kira Indonesia belum sampai  tahap maksimal sehingga perlu banyak dukungan pengamanan dan keselamatan laut yang kuat,” kata Ridwan.

Teknologi Pemantau

Untuk urusan perlengkapan teknologi kelautan yang dimiliki, BPPT, LIPI dan LAPAN telah memiliki banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Misalnya drone, satelit, radar, kapal selam, sampai aplikasi pelacak posisi ikan atau sumber alam kelautan lain. Sayangnya, ada beberapa fasilitas yang memiliki fungsi terbatas.

Misalnya, kata Ridwan, adalah drone atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Meski teknologi pemantauan menggunakan PUNA ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas, bahkan untuk menerbangkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, penggunaan PUNA atau pesawat patroli bisa dibarengi dengan pemanfaatan satelit.

“Satelit akan menjadi pelengkap untuk melakukan pemantauan laut Indonesia yang sedemikian luas. Satelit ini secara berkala yang memantau wilayah perairan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Jika suatu ketika ada kegiatan mencurigakan di atas laut kita, kapal patroli atau PUNA bisa dikirim untuk memeriksa. Satelit juga bisa memantau ilegal fishing. Dan untuk urusan ilegal fishing ini, harus diperkuat implementasi penegakan hukumnya,” ujar Ridwan.

Untuk PUNA, Lapan telah mengembangkan 5 jenis LSU 01,02,03,04, dan 05 dengan jarak terbang bervariasi, mulai dari 100 sampai 500 kilometer dan beberapa jam durasi terbang. Sedangkan BPPT mengembangkan juga PUNA Wulung bekerja sama dengan TNI AU.

Sedangkan perangkat pemantau lain, Indonesia juga memiliki radar, namun dengan jumlah yang masih minim. Menurut Ridwan, wahana yang digunakan untuk pemantauan bukan hanya yang berada di permukaan laut tapi, dalam konteks pengamanan wilayah dari penyusup asing, kita juga harus melihatnya dari dalam permukaan laut.

“BPPT mengembangkan Akustiktomografi, teknologi  radar yang bisa dipasang di selat-selat Indonesia untuk melakukan pemantauan di bawah permukaan air.

Teknologi ini tidak hanya memantau kapal-kapal yang ada di atas permukaan laut, tapi juga kapal-kapal selam. Cara kerjanya mengirim sinyal dari suatu sumber dan diterima oleh sumber lain.

Ada peralatan yang bertugas mengirim sinyal dan ada peralatan yang menerima sinyal. Sinyal-sinyal ini yang kemudian akan terdeteksi dan menampilkan obyek-obyek yang ada di bawah air,” papar Ridwan.

Sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) juga telah menjadi perhatian penting BPPT dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan empat kapal riset Baruna  Jaya milik BPPT, selama ini sudah terlaksana pemasangan buoy Tsunami di 9 lokasi perairan laut Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tsunami.

Sayangnya, tidak ada fasilitas pemantau untuk melindungi perangkat ini dari vandalisme yang mengakibatkan tidak berfungsinya early warning system. Tantangan ke depan untuk buoy tsunami Indonesia adalah optimalisasi efektivitas deteksi dan konfirmasi tsunami lokal/jarak dekat (near field tsunami)

Pesawat Terbang Tanpa Awak

Meski teknologi pemantauan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

Bantu Nelayan

Selain pemantauan kedaulatan laut di Indonesia, penting juga mengeksplorasi keindahan dalam laut Indonesia. Dalam hal ini, Ridwan menjelaskan, jika BPPT telah melakukan penelitian sejak 2006 untuk membuat terowongan layang bawah air (submerge floating tunnel/SFT) untuk memberikan sensasi wisata maritim.

Dari sekian banyak tempat di Indonesia yang memenuhi prasyarat, Pulau Panggang dan Pulau Karya yang terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang paling cocok untuk dijadikan tempat perdana pemasangan SFT. Sayangnya, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk merealisasikan proyek ini, termasuk keseriusan pemerintah daerah.

BPPT dan Lapan, keduanya menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan membantu nelayan mendapat lebih banyak hasil tangkapan, termasuk menghentikan aksi ilegal fishing.

BPPT memiliki Sistem Informasi Knowledge-Based Fishing Ground (SIKBES-FG) merupakan aplikasi database estimasi hasil tangkapan ikan. Aplikasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan Knowledge-Based Expert Systems (KB-ES) yang diintegrasikan dengan sistem berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) untuk menentukan dan mengestimasi lokasi penangkapan ikan (fishing ground), khususnya ikan pelagis ekonomis.

BPPT sudah mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu nelayan untuk mengetahui posisi ikan. Upaya itu BPPT lakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dikerahkan oleh para nelayan.

Jadi, teknologi ini bisa menyediakan informasi berdasarkan karakteristik laut. Misalkan, potensi lokasi sumber makanan ikan berupa klorofil di wilayah tertentu.

Dengan teknologi ini kita bisa menginformasikan kepada nelayan bahwa hari ini dan beberapa hari kemudian di daerah ini berpotensi banyak ikannya. Jadi, para nelayan bisa langsung menuju ke posisi yang ikannya banyak tanpa harus mencari-cari tanpa hasil.

Sedangkan di LAPAN, teknologi yang dimiliki masuk ke dalam keantariksaan yang terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi, pemantauan dan navigasi. Kemudian, pemantauan satelit, aspek fisika dan biologi laut, suhu, kandungan klorofil dari ikan, bisa juga mengambil informasi terkait potensi tangkapan ikan dengan satelit, jadi tidak hanya sekedar mengarahkan.

Lapan menyebutnya zona potensi penangkapan ikan (ZPPI). Lapan memberikan ke nelayan terakit laporan pencarian ikan di wilayah itu, jadi produktifitasnya bisa ditingkatkan lagi.

Sekarang yang dikembangkan adalah teknologi antariksa dan aeronautika, untuk pengamanan laut. Selama ini kasus pencurian ikan dan kekayaan laut RI oleh pihak asing sulit terkontrol.

“Kapal laut tidak bisa menjelajahi wilayah indonesia dan itu bisa dibantu teknologi antariksa dan teknologi aeronotika, bisa dengan satelit  tapi bisa dibantu dengan teknologi aeronautika pesawat yang mahal sekali tapi kalau pesawat kecil tanpa awak itu bisa, yang bisa diinformasikan kepada angkatan laut mengenai penangkapan ikan ilegal,” ungkap Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Ditambahkan Iskandar, fenomena yang terjadi sekarang, adalah peningkatan asam yang memicu kerusakan pada terumbu karang. Selama ini terumbu karang menjadi ekosistem bagi ikan.

Jika rusak maka ikan pergi ke lokasi lain yang terumbunya masih bagus. “Nelayan yang biasa mendapat ikan hanya dengan lokasi berapa mil, sekarang semakin jauh,” kata Iskandar.

Pengetahuan Minim

Indonesia, lanjut Iskandar, dipandang terlambat untuk menyadari rencana menjadikan negara ini sebagai poros maritim. Seharusnya sejak dulu sudah berkumandang karena nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut.

“Kita sangat sedikit pengetahuan akan laut, jadi agak lalai. Makanya orang mencuri  begitu saja karena kita tidak terlalu memperhatikannya,” ujar dia.

Thomas dan Ridwan sepakat jika yang dibutuhkan Indonesia adalah modernisasi atau peningkatan alutsista serta teknologi pendukungnya. Namun LAPAN lebih mengutamakan teknologi alutsista khusus keantariksaan.

“Untuk tahap pertama, potensi sumber daya alam, pemantauan dan lainnya, kalau menggunakan teknologi konvesional dari kapal-kapal itu, memerlukan jumlah yang sangat banyak.

Menurut saya, pemantaua antariksa menjadi alternatif awal untuk bisa diperkuat dulu. Dengan teknologi antariksa ini pemantauannya bisa dilakukan secara sistematik, integratif, dan relatif murah.

Dari sana bisa menentukan skala prioritas, mana yang mau dikembangkan, atau wilayah mana yang berpotensi dikembangkan,” kata Thomas. (ren)

 

VIVAnews – Hari beranjak siang. Udara di pesisir pantai Bintaro, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanas. Namun, Muhamad Saleh (40) tetap bertahan, duduk di bibir pantai beralaskan pasir.

Ia hanya mengenakan kaus butut, celana yang tak lagi utuh dan berselempang sarung yang sudah tampak kusam.

Muhamad Saleh merupakan salah satu nelayan di Kampung Bugis, Ampenan. Siang itu, ia sedang melepas penat, setelah semalaman mengolah lautan mencari ikan. Ia sendirian, hanya ditemani secangkir kopi dan rokok di tangan, serta perahu tempel miliknya yang sudah tampak tua dimakan usia.

“Nelayan di sini yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin,” ujar Saleh membuka percakapan saat VIVAnews menemuinya Selasa, 21 Oktober 2014.

Ia mengeluh, karena hasil tangkapan ikan terus menurun. Nelayan tradisional macam dia hanya mengandalkan kebaikan alam dan keberuntungan.

Keluhan senada disampaikan Muslim (42), kolega Saleh sesama nelayan di Ampenan. Ia menilai, pemerintah tak serius memperhatikan nelayan. Para nelayan menjadi terkotak-kotak dan mengarah pada persaingan yang tak sehat dan rebutan lahan tangkapan.

Akibatnya, nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil macam dia akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran.

“Tidak seperti dulu bisa tiap hari dapat ikan, sekarang dapat sehari libur 2 sampai 5 hari, begitu seterusnya,” ujarnya saat ditemui VIVAnews di tempat yang sama.

Kondisi itu diamini Idep (39). Nelayan asal Padang, Sumatera Barat ini mengatakan, pendapatannya sebagai nelayan seringkali tak mampu memenuhi biaya hidup sehari-hari. Padahal, ayah dua anak ini sudah menjadi nelayan sejak 20 tahun silam. Ia menghabiskan waktu 15 sampai 18 hari sekali melaut.

Namun, maksimal ia hanya bisa mendapatkan satu ton ikan. Kadang, hanya separuhnya. Sementara itu, biaya untuk sekali melaut mencapai Rp9 juta. “Sering kami pulang hanya balik modal,” katanya kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

Idep melaut menggunakan kapal orang lain. Karenanya, hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal.

“Kami menjalankan kapal saja. Dapat tidak dapat ikan, itu tanggung jawab kami. Kalau dapat banyak, kami dapat uang. Kalau dapat sedikit, kami juga dapat sedikit, bahkan kadang tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Kondisi itu diperparah dengan sulitnya nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Soal sulitnya mendapatkan BBM juga dirasakan Bachril (40), nelayan asal Makassar, Sulawei Selatan.

Menurut dia, kebanyakan nelayan mengeluh terkait kebijakan pemerintah yang melarang membeli solar menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). BBM untuk nelayan jadi sangat terbatas dengan adanya larangan membeli solar menggunakan jeriken.

Lain lagi yang dikeluhkan Hendri, nelayan asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ia menyesalkan banyaknya kapal di atas 15 groos ton (GT) yang beroperasi sekitar tiga mil dari bibir pantai. Menurut dia, hal itu sangat merugikan nelayan yang melaut dengan kapal jukung. Sebab, yang panen ikan adalah kapal besar yang memiliki peralatan lebih memadai.

“Kondisi itu sering kami temui ketika musim ikan tiba. Mereka beroperasi saat malam hari dan aparat tak berbuat banyak,” ujarnya saat ditemui VIVAnews, Rabu 22 Oktober 2014.

Nelayan Tradisional Tetap Bertahan di Jakarta

 Nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran. (Foto: VIVAnews/Frenando Randy) 

Kemiskinan Nelayan
Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, nelayan Indonesia seharusnya bisa hidup sejahtera.Namun, fakta berbicara lain. Jika memasuki kampung-kampung pesisir yang tercium adalah bau amis dengan pemandangan permukiman padat penduduk yang kumuh dan jorok. Kampung nelayan sangat identik dengan kemiskinan.

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan, sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dengan bobot perahu tak lebih dari 10 GT. Mereka adalah nelayan pantai dengan jangkauan tak lebih dari 12 mil dan hanya mengandalkan alam.

Sekretaris Jenderal SNI, Budi Laksana, mengatakan, sejumlah masalah seringkali dihadapi nelayan mulai dari cuaca, teknologi, ketersediaan bahan bakar, penjualan ikan hingga keamanan di laut. Tengkulak juga masih menjadi momok bagi nelayan. Hampir semua nelayan tradisional secara permodalan sangat tergantung pada tengkulak.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, nelayan miskin karena negara absen. Sejumlah program yang diniatkan guna mengatasi kemiskinan nelayan mentok pada oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta elite nelayan.

Ia mencontohkan kasus pengadaan seribu kapal untuk nelayan. Dana untuk program ini cukup besar yakni mencapai Rp1,5 triliun. Namun, program ini tak banyak membantu nelayan karena penerima kapal bukan nelayan.

Selain itu, speknya tak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, kapal bantuan pemerintah tersebut mangkrak karena tak digunakan. Tak hanya itu, investasi di sektor perikanan 95 persen dikuasai oleh asing. Maka tak heran jika nelayan nusantara masih berkubang kemiskinan.

Pakar kelautan Rohmin Dahuri mengatakan, kemiskinan nelayan terjadi karena tata niaga perikanan yang memojokkan nelayan. Hal ini membuat nelayan dan masyarakat pesisir semakin termarjinalkan. Bekal nelayan melaut tak seimbang dengan pendapatan.

“Mereka butuh BBM dan kebutuhan lain untuk melaut. Selama ini nelayan maju kena, mundur kena. Kalau minim ikan harganya mahal, kalau lagi panen melimpah harga tangkapan ikan nelayan murah karena daya serap warga setempat,” ujar mantan menteri kelautan dan perikanan ini kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

KKP membantah dianggap abai terhadap nelayan. Sekjen KKP Syarief Widjaja mengatakan, pihaknya telah membantu nelayan. Misalnya, pemerintah membantu proses kepemilikan tanah nelayan. KKP juga mengklaim telah membantu permodalan, peralatan tangkap, serta pendidikan dan kesehatan.

KKP juga mengatakan telah membangun seribu kapal nelayan guna membantu kelompok nelayan. Kredit usaha rakyat juga dikucurkan.

Potensi Kelautan
KKP menyatakan, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Potensi maritim Indonesia berupa 17.504 pulau, garis pantai 95.181 kilometer, dan luas laut 5,8 juta km2. Lalu, 80 persen industri dan 75 persen kota besar terletak di wilayah pesisir.

“Ada 60 cekungan migas yang 70 persennya ada di laut,” ujar Sekjen KKP, Syarief Widjaja kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.

Tak hanya itu, cadangan migas Indonesia sebanyak 9,1 miliar barel juga ada di laut. Objek wisata laut dan wilayah pesisir juga ada. Indonesia juga dikenal sebagai marine mega biodiversity karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang.

Sementara itu, potensi perikanan laut tangkap sebanyak 6,5 juta ton per tahun, budidaya perikanan payau seluas 2,96 juta hektare, dan budi daya laut seluas 12,55 juta hektare per tahun.

Sayangnya, potensi itu belum tergarap optimal. Swasta maupun pemerintah belum banyak yang memaksimalkan potensi tersebut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi pengusaha saat akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Misalnya, tumpang tindihnya peraturan dan zonasi perikanan serta sulitnya mendapat suntikan modal dari perbankan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, pengusaha yang berkecimpung di sektor ini sangat kecil. Sebab, sektor ini berisiko tinggi meski perikanan membuahkan keuntungan yang tinggi.

“Industri ini penuh risiko. Perbankan takut investasi besar-besaran,” ujarnya kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.

Hal itu diamini Rohmin Dahuri. Ia  mengatakan, pemanfaatan potensi kelautan terkendala anggaran dan pendanaan. Menurut dia, perbankan hanya memberikan pinjaman untuk sektor kelautan 0,2 persen. Dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kecil. Selain itu, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, itu penyebabnya. Kalau kami hitung baru 20 persen tingkat pemanfaatannya,” ujarnya.

Visi Maritim Jokowi
Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim.

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya.”  Demikian, sebagian kutipan pidato Jokowi.

Sejumlah kalangan menyambut baik tekad dan janji Jokowi tersebut. Rohmin Dahuri misalnya. Menurut dia, komitmen Jokowi tersebut merupakan sesuatu yang dahsyat. Sebab, selama ini pembangunan Indonesia lebih fokus ke darat. Padahal 3/4 wilayah Indonesia adalah laut.

Rohmin mengatakan, Jokowi berusaha menghidupkan kembali Tri Sakti-nya Soekarno. Menurut dia, Soekarno pernah memperkuat maritim.

Namun, pada masa Orde Baru tak ada kementerian kelautan. Visi kelautan kembali bangkit era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berdirinya kementerian kelautan dan berlanjut hingga era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sayangnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian kelautan direduksi lagi. Menurut dia, hal itu berimplikasi pada kebijakan publik.

SNI berharap semangat Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya semangat atas petunjuk pengusaha. Poros maritim hanya dijadikan pencitraan dan menguntungkan pengusaha semata.

Sebab, sepanjang garis pantai dari Sabang sampai Merauke ada keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha pesisir dan lautan.

Untuk itu, Jokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Selain itu, harus ada alih teknologi kepada para nelayan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Dari sisi permodalan, nelayan juga harus dikuatkan. Perbaikan infrastruktur atau penambahan pelelangan ikan, SPBN, dan kuota BBM untuk nelayan juga harus ditambah. Selain itu, harus ada perlindungan di wilayah laut Indonesia termasuk mengakui zonasi wilayah tangkap nelayan.

Pakar hukum laut internasional, Hashim Djalal, menambahkan, luas laut di Tanah Air saat ini belum sebanding dengan pengamanannya. Hashim pernah menghitung kebutuhan untuk pengamanan wilayah laut itu.

“Butuh sekian ratus kapal dan sekian ratus prajurit, misalnya. Tapi, kan kita tidak punya sebanyak itu. Menurut saya, ini yang penting diperhatikan,” ujarnya.

Dari dulu sampai sekarang, dia selalu mengingatkan tentang kemampuan untuk memanfaatkan, mempertahankan, dan mengembangkan potensi kelautan yang ada. Tujuan akhirnya adalah pengembangan ekonomi kawasan maritim dapat mendorong perekonomian nasional.

Matahari semakin menyengat. Muhamad Saleh beranjak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 7 meter dari bibir pantai. Rumah yang tak seberapa besar dengan dinding yang sudah mulai retak serta sisa cat yang tak jelas lagi warnanya. Sementara itu, di depan rumah tampak tumpukan keranjang dan seperangkat alat untuk menjemur ikan.

Bagi Saleh, siapa pun presidennya, ia tetap harus bekerja seperti biasa. Presiden datang dan pergi. Namun, mereka tetap menggantungkan hidupnya di laut. Ia tak berharap uang dari pemerintah, namun alat untuk bekerja.

“Jangan berikan kami sumbangan berupa uang, tapi lebih baik barang atau fasilitas pelayaran berupa perahu, mesin, jala, dan BBM bersubsidi,” ujarnya. (art)

Usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) langsung diarak dengan pawai bersama masyarakat dari Gedung DPR/MPR menuju ke Istana Negara. Namun, ada sosok Makhluk halus yang mengikuti Jokowi dan JK saat pawai.Hal itu dituturkan Sara Wijayanto, artis yang dikenal memiliki indra keenam sekaligus bisa berkomunikasi dengan mahluk gaib. Saat melihat tayangan berita di televisi, Sara melihat ada sosok Makhluk gaib yang ikut mengawal Jokowi dan JK.

“Saya lihat ada sosok dua sosok makhluk gaib mengenakan baju kerajaan lengkap mendampingi Pak Jokowi dan JK saat pawai,” ucap Sara Wijayanto saat ditemui disela-sela perayaan ulang tahun Melanie Subono di Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2014) malam.

Istri pesulap Demian Aditya itu mengatakan, mata batinnya melihat dua sosok makhluk gaib berbaju kerajaan mendampingi Jokowi dan JK diatas kereta pawai. Namun, yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan.

“Karena begitu saya lihat lagi, kedua orang (makhluk gaib) berbaju kerajaan yang ada dibelakang Pak Jokowi dan JK juga membawa seperti pasukan yang jumlahnya cukup banyak,” papar Sara.

Dari penglihatannya, Sara meyakini jika ‘mahluk tak kasat mata’ yang mendampingi Jokowi dan JK saat pawai merupakan sinyal dari sebuah kebaikan yang akan segera terjadi.

“Istilahnya seperti blessing gitu, mudah-mudahan memang seperti itu. Apa yang tadi saya lihat seperti menunjukkan pemerintahan yang baru ini diberkahi, diberi berkat,” tutup Sara Wijayanto.

26
Oct
14

Kepemimpinan : Politik Ekonomi JSN45

Politik Ekonomi JSN45

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 17:30 WIB

Suara Pembaca:
Politik Ekonomi JSN45

Roh Indonesia Merdeka yang terumuskan oleh Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yakni 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Jiwa dan Semangat Merdeka, 3) Nasionalisme, 4) Patriotisme, 5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, 7) Persatuan dan Kesatuan, 8) Anti Penjajah dan Penjajahan, 9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, 10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, 11) Idealisme kejuangan yang tinggi, 12)  Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, 13)  Kepahlawanan, 14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, 15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, 16)  Disiplin yang tinggi, 17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, tampaknya cukup bijak bila dihayati oleh ke-34 awak kabinet JokoWi-JK.

Apalagi ketika mengemban amanat TRISAKTI dan NAWACITA khususnya ketika berhadapan dengan sitiuasi dan kondisi seperti berita Liputan-6 hari Jumat 24 Oktober 2014 bahwa “Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman”, yang cara perolehannya tentu bukan saja intensifikasi pendapatan asli nasional seperti mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dan/atau lebih agresif tingkatkan penerimaan pajak, cukai, dan/atau tambah hutang negara saja, namun akan lebih bijaksana bila ambil langkah2 strategis taktis berupa intensifikasi pendapatan asli nasional dari penerimaan hasil2 ekspor bernilai tambah sebesar-besarnya.

Pemilihan kandidat menteri2 berrekam jejak pebisnis komoditas ekspor tentunya dapat menjanjikan pertambahan devisa negara secara signifikan, seperti juga rekam jejak dari Presiden JokoWi sendiri.

Pejabat-pejabat Publik berjiwa, bersemangat dan bermuatan nilai2 Roh Indonesia Merdeka tersebut diataslah yang akan lebih mampu memastikan pencapaian kinerja sesuai amanat pembukaan UUD45 melalui Politik Ekonomi JSN45.

Jakarta, 1 Muharram 1436H
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

 BERITA LAINNYA

FrontNas45

Front Nasional Pengawal Jokowi Akan Geruduk Istana Presiden

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 13:12 WIB

Jakarta – Beredar kabar tentang rencana aksi massa dari Front Nasional Pengawal Jokowi dan Trisakti di depan Istana Negara, Jakarta, siang nanti.
Massa akan menyuarakan dukungan kepada Jokowi agar berani menendang keluar deretan kandidat menteri kabinet, yang mereka istilahkan sebagai “para begundal” yang cuma mengejar kekuasaan, para mafia, kapitalis dan kaum neoliberal yang menghisap kekayaan alam Indonesia.

“Kami khawatir, agenda mewujudkan Trisakti sulit terwujud apabila kabinet diisi oleh orang yang tidak memahami prinsip dan nilai-nilai Trisakti,” tulis kelompok itu dalam sebaran undangannya kepada pers, Sabtu (25/10/2014).

Jurubicara aksi, Angga, memastikan sekitar 70 orang dari Front Nasional Pengawal Jokowi dan Trisakti akan berada di depan Istana sekitar pukul 14.00 WIB nanti menagih konsistensi Jokowi-JK mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera. Pihaknya menilai, niat dan janji Jokowi melaksanakan visi misi dan Nawa Cita yang berlandaskan Trisakti, adalah janji suci yang harus didukung. Janji itu mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan rakyat yang sempat memudar.

Namun, dalam perkembangan terakhir khususnya dalam penyusunan kabinet, telah menunjukkan gejala yang jauh dari nilai-nilai Trisakti. Pasalnya, dari 43 nama calon menteri yang diserahkan Jokowi ke KPK, tidak kurang dari 15 nama yang diduga berpotensi terlibat korupsi. Bahkan, delapan  dari lima belas nama mendapat rapor merah dari KPK.

Dinamika pembentukan kabinet juga diwarnai tarik menarik antar kelompok kepentingan yang jauh dari kepentingan rakyat. Meski demikian, ungkap pihaknya, sejatinya rakyat meyakini bahwa Jokowi ingin menyusun kabinet yang sesuai dengan harapan rakyat.

“Rakyat juga merasakan denyut nadi Jokowi ingin menegakkan Trisakti. Tetapi kami melihat, Jokowi telah dikepung oleh berbagai kelompok kepentingan yang haus kekuasaan dan kepentingan kapital,” jelasnya.(*/rmol)

BERITA LAINNYA

Menyusun Kabinet, Jokowi Sebaiknya Terapkan `Trisakti Plus`

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 07:53 WIB

Didied Mahaswara.

Jakarta – Direktur Eksekutif The President Center, Didied Mahaswara, mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam menyeleksi calon menteri kabinetnya, tidak hanya menerapkan ‘Trisakti’ (berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya) saja tetapi dilengkapi menjadi ‘Catur Sakti’ yaitu ditambah ‘berkesadaran dalam hukum’.

“Penerapan Trisakti ada kelemahannya yaitu ketika dipakai sebagai nama kabinet oleh Jokowi, khususnya dalam memilih pejabat negara, Menteri Kabinet berakibat para calon menteri usulan Parpol yang memiliki rekam jejak melanggar hukum, pernah nelakukan tindak pidana/kriminal dan tersangkut korupsi, bisa lolos dan melenggang tanpa intropeksi diri,” ungkap Didied dalam pernyataannya, Sabtu (25/10/2014), seperti dilansir Obsession News.

Sehingga, lanjut dia, ketika kabinet dituntut harus bersih dan dikoreksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka para calon menteri yang pernah melanggar Hukum dan terindikasi Korupsi, tidak bisa terpilih dalam Kabinet. “Untuk itu Trisakti perlu dilengkapi dan diubah menjadi CATUR SAKTI yang keempat adalah Berkesadaran Dalam Hukum,” jelasnya.

Dengan demikian, tegas Didied, bagi para Calon Menteri dan pejabat yang ingin dicalonkan atau mencalonkan sebagai pejabat pernah melakukan tindakan tercela dan melanggar Hukum harus sadar diri tidak mencalonkan dan bila dicalonkan sebaiknya menolak supaya tidak merepotkan Presiden ketika  memilih Kabinetnya. “Karena akan berakibat fatal dalam beberapa hari Pemerintahan vakum tanpa Kabinet, hal ini tidak boleh terulang lagi pada saat penentuan Kabinet di tahun 2019,” tandasnya.

Kabinet Lama Tak Boleh Vakum
Didied Mahaswara juga menyarankan, apabila Kabinetnya belum siap terbentuk mestinya Jokowi bisa menerbitkan Keppres atau Perppu agar Kabinet yang lama tetap menjalani tugas sampai terbentuknya Kabinet yang baru. Sebab, jelas dia, semenjak Pemerintahan SBY berakhir maka secara otomatis Kabinetnya juga tidak bisa menjalankan tugas di Pemerintahan karena Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memilihnya.

“Walaupun belum dilakukan sertijab (serah terima jabatan) dengan Kabinet yang baru, setelah itu baru dilakukan sertijab sehingga tidak memalukan seperti sekarang ini, khususnya bila dipandang dan dicermati oleh para Pemimpin Negara lain,” tegas Direktur Eksekutif The President Center.

Karena, ungkap Didied, kontroversi dengan hingar-bingarnya masyarakat yang menyambut Presiden baru yang akhirnya dianggap Hebat tetapi bisa dianggap  seolah-olah sepertinya sudah dianggap mumpuni dan cepat bekerja ternyata terkesan lamban.

“Atau bila penerbitan Keppres atau Perppu agar kabinet SBY tetap berjalan Jokowi merasa keberatan bisa diangkat dulu Mendagri, Menlu dan Menhan yang lainnya menyusul, sehingga Kabinet Indonesia Hebat tidak kosong dan bisa berjalan. Jokowi bisa menunjuk Menlunya untuk datang mewakilinya ketika diundang diacara penting oleh  Pemimpin Negara lain,” tuturnya.

Beri Buku Jokowi
Menurut Didied, The President Center pernah memberikan Buku Panduan tentang ETIKA PRESIDEN kepada Jokowi baik melalui KPU maupun di Kediamannya di Solo. “Seyogyanya buku tersebut dicermati karena di dalamnya terdapat pedoman betapa pentingnya Inter Personal Skill yaitu ketika seorang telah menjadi pemimpin atau Presiden harus diatur bicaranya, kelakuannya, pakaiannya, gerak geriknya agar lebih berwibawa,” paparnya.

Ia pun mencontohkan Bung Karno, Evita Peron dan berbagai pemimpin di Negara lain, begitu terpilih menjadi Presiden maka segera mengubah penampilan, kostum, gaya dan cara berbicara. “Tapi kita lihat Presiden Jokowi terkesan selengekan, copot jas, maluntung baju di atas  Kereta Kuda, padahal dilihat ke pelosok penjuru Dunia,” bebernya.

Selain itu, sambung dia, janji dan bicaranya yang juga selalu berubah-ubah dan tidak sinkron dengan Wapresnya. “Memindah-midah mikrofon tanpa meminta protokoler dan banyak terkesan lucu-lucuan dan sebagainya ini kan harus diubah. Karena akan  menjadi tidak terhormat,” kritik Didied secara positif dan bersifat membangun.

“Seorang artis seperti Jupe misalnya, bila terpilih jadi Bupati kemudian memakai kostum yang seronok maka ketika berpidato orang tidak mendengarkan dan menyimak bicaranya tapi malah melihat dadanya. Ini kan nggak benar, karena  sekali lagi menyangkut Inter Personal Skill yaitu mengubah cara penampilan, gaya  dan cara  bicara sangat penting supaya penampilan dan bicara menjadi tertata dengan baik,” tuturnya pula. (Ars)

 

BERITA LAINNYA

Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 18:42 WIB

Edy Mulyadi

Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas
Oleh: Edy Mulyadi *

Ada yang baru dari drama persiapan pengumuman kabinet Jokowi-JK. Nama Sofyan Djalil tiba-tiba saja mencuat. Dia, konon, jadi ‘kuda hitam’ untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian.

Kepada media, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) itu sendiri mengaku memang ditawari masuk kabinet oleh Jusuf Kalla (JK). Namun dia mengatakan (saat itu) belum diundang Jokowi ke Istana.

Saya sendiri merasa pernah lumayan dekat dengan Sofyan. Kami sama-sama di Pelajar Islam  Indonesia (PII). Tentu saja, dia senior jauh di atas saya. Paling tidak, kami sekarang sama-sama di Perhimpunan Keluarga Besar PII yang kini dipimpin Soetrisno Bachir. Satu hal yang pasti, kami pernah sama-sama menangani komunikasi eksternal PT PLN (Persero) sebagai konsutan. Waktu itu, dia meminta saya menjadi Team Leader proyek ini.

Masuknya nama Sofyan sebetulnya tidak terlalu aneh. Dia bisa disebut orang dekat JK. Sofyan diektahui membantunya ketika bertarung di konvensi capres Partai Golkar. Dia terlibat dalam Tim Lembang 9.

Pria kelahiran Aceh Timur, Aceh, 23 September 1953 ini menjadi manajer kampanye JK saat menjadi cawapres SBY. “Awalnya saya memang direkrut sebagai profesional. Namun seiring waktu, ternyata pak JK merasa cocok dengan saya. Itulah sebabnya saya kemudian bergabung sebagai relawan,” ujar Sorfyan kepada saya suatu ketika.

Kedekatan mantan Menteri BUMN itu juga tergambar ketika JK mengajaknya menjadi salah satu anggota tim penyelesaian konflik Aceh pada perundingan di Helsinki. Singkat kata, tidak keliru jika dikatakan Sofyan adalah orangnya JK.

Creating Value BUMN
Pertanyaannya kini, cocokkah dia bila didapuk menjadi Menko Perekonomian? Buat Sofyan, seoal-soal ekonomi memang bukan barang yang asing. Suami dari Ratna Megawangi ini dikenal sebagai salah satu ahli pasar modal.
Ketika menjadi Deputi Menteri BUMN (Tanri Abeng), kepada saya dia sempat memaparkan ide-idenya seputar creating value BUMN, di kantornya. Saat itu dia mengakui, bahwa konsep itu sebenarnya datang dari sang bos, Tanri Abeng.

Gagasan creating value BUMN itu menemukan jalan mulusnya, saat dia akhirnya menjadi Menteri BUMN. Salah satu langkah penting yang dilakukannya adalah, mengisi posisi direksi BUMN dengan para profesional. Maklum, selama ini direksi BUMN biasanya menjadi tempat berlabuhnya pensiunan pejabat eselon II departemen teknis terkait.

Sofyan pula yang menempatkan Jimmy Gani sebagai Dirut PT Sarinah (Persero). Padahal, Jimmy saat itu masih terbilang amat belia. Kalau tidak alah usianya belum genap 33 tahun. Ketika bertemu saya, Sofyan mengatakan agak surprise juga ada anak muda yang melamar menjadi direksi BUMN.

“Ucapan yang pertama saya katakan kepada dia adalah, ‘anda masih muda sekali, ya” kata Sofyan kepada saya menirukan ucapannya saat menemui Jimmy yang tengah menunggunya saat akan wawancara calon direksi.

Dalam satu obrolan ringan di ruang kerjanya, ketika saya konfirmasi, Jimmy yang anak diplomat itu membenarkan ucapan Sofyan tadi. Dia bahkan mengaku saat itu hanya melamar sebagai direksi BUMN, bukan untuk Sarinah, apalagi untuk posisi Dirut.

Tapi, seperti diceritakan kepada saya, Sofyan mengaku terkesan kepada Jimmy. Itulah sebabnya dia tidak ragu-ragu menempatkan anak muda yang kemudian memperkenalkan Sarinah sebagai ‘Indonesia Imporium’. Lewat Indonesia Imporium Jimmy memadukan konsep asing dengan Indonesia sehingga menjadi akulturasi di Sarinah.

Di tangan Sofyan, BUMN memang menjadi lebih bersinar. Salah satu sebabnya ya itu tadi, dia menempatkan para profesional di jajaran direksi. Jimmy bukanlah satu-satunya profesional nonpartisan yang dia tunjuk memimpin BUMN.

Langkah ini tidak mengherankan. Karena dalam buku Transformasi BUMN Menuju Pentas Global, Sofyan menulis, salah satu kunci sukses BUMN adalah dalam proses perekrutan direksi. Rekrutmen harus menghindari intervensi politik, sehingga para direksi akan fokus untuk bekerja ketimbang bermain politik.

The Right Man On The Wrong Place
Dengan rekam jejak dan latar belakang pendidikan serta pengalamannya, rasanya Sofyan kurang pas kalau dipolot menjadi Menko Perekonomian. Akan jauh lebih baik bila JK mengusulkan kepada Jokowi, untuk posisi Menteri BUMN. Bukankah lebih baik bila Sofyan diberi kesempatan untuk mengeksekusi gagasannya tentang creating value BUMN yang belum tuntas? Maklum, saat itu dia hanya menjabat selama dua tahun, seiring berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1.

Bila JK ngotot menempatkannya sebagai Menko Perekonomian, saya malah khawatir  Sofyan akan menjadi the right man on the wrong place. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra bahkan menyarankan agar Jokowi tidak ‘berjudi’ dengan nasib perekonomian Indonesia, khususnya saat situasi ekonomi dunia masih morat-marit.

Gimana pak JK? Lha mbok sampeyan ndak usah terlalu ngotot gitu, lah. Biarkan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif menyusun kabinet, bekerja dengan tenang dan jernih. Usul dan saran, tentu saja, boleh. Apalagi sebagai Wapres, tentu Anda sangat berhak untuk itu. Tapi, tidak boleh (terlalu) memaksa ya. Jangan sampai kesan publik tentang JK yang berusaha menjadi The real President malah seperti menemukan pembenaran, lho…  [#]

*) Diambil dari situsweb Obsession News
**) Edy Mulyadi – Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-sofyan-djalil-dan-konsep-yang-belum-tuntas.html#ixzz3HDYCRoHz

Kabinet Berpotensi Kebobolan Menteri Anti Trisakti


Sabtu, 25 Oktober 2014

JAKARTA-Setelah pengumuman kabinet beberapa hari tertunda karena sejumlah tokoh yang diusulkan diberi tanda merah dan kuning oleh KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar jangan sampai kebobolan menteri yang anti Trisakti. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Serikat Tani Nasional (STN), Binbin Firman Trisnadi kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (25/10).
“Kalau demikian maka omong kosong Trisakti bisa dijalankan oleh pemerintah. Malahan sebaliknya, pemerintahan Jokowi berpotensi ditunggangi kepentingan-kepentingan yang akan melanjutkan penderitaan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Penundaan pengumuman kabinet menurutnya mencerminkan perebutan posisi diberbagai kementerian diseputar elit yang mengelilingi presiden Jokowi.
“Jadi kaum relawan dan rakyat walaupun sudah bekerja keras mendukung dan memenangkan Jokowi tapi setelah Jokowi berkuasa, elit politiklah yang menjadi faktor penentu penyusunan pemerintahan Jokowi. Dari dulu mereka yang mengambil keuntungan dalam setiap pergantian kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya penyusunan kabinet adalah ujian awal konsistensi Jokowi terhadap kesetiaannya pada perjuangan rakyat yang telah memilihnya menjadi presiden. Untuk itu, kaum relawan Jokowi tidak bisa lepas tanggung jawab dan membiarkan Jokowi disandera kepentingan elit politik yang anti rakyat.
Baca Lengkap:
25
Oct
14

Keuangan : Rp 6.000 Triliun / Program Kabinet JokoWi

Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Kamis, 23 Oktober 2014 – 11:20 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Berawal dari rekaan tertulis pemuda berusia 25 tahun, Muhammad Yamin yang sekretaris sidang saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Rumah Indonesia Jalan Kramat 106, yakni “mengakoe bertoempah darah satoe, berbangsa jang satoe, menjoenjoeng bahasa persatoean Indonesia” yang sejatinya mencerminkan ikhwal Tri Cita Kebangsaan Indonesia dan faktanya kemudian  gelorakan jiwa semangat nilai2 Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Terinspirasi rekaan monumental tersebut diatas, kini terpikirkan pentingnya secara kolektif dirumuskan tekad wujudkan politik Tri Cita Kesejahteraan Rakyat berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu Kemaritiman, Pangan Lokal, Energi Terbarukan, per 28 Oktober 2014 dalam kerangka politik Tri Cita Kenegaraan Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035), Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Untuk itulah pada tanggal 30 Oktober 2014 jam 9 – 12 wib saat peringatan hari Sumpah Pemuda di gedung DHD45 Jawa Barat, Jalan Sunda 39 Bandung prakarsa dari eksponen DHD45 Jawa Barat, Suljana dan eksponen PARRINDO Jawa Barat, Prof Rohani J Widodo (Hp 0816602138), terbuka diskusi publik.

Jakarta, 23 Oktober 2014

Pengarah,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

 

 

Pejuang_45

 

Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman

“Kelemahan pemerintahan SBY selalu ingin berada di zona nyaman. Contohnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun sudah dianggap prestasi. Padahal potensinya bisa tumbuh lebih tinggi,” ujar  Pengamat LIPI, Latif Adam saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (24/10/2014).

Sementara sisi positif dari pemerintahan SBY, sambung Latif, mendesain konsep Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (public privat partnership/PPP) meskipun implementasinya kurang baik.

“Nah Jokowi nggak boleh ada di zona nyaman, karena tantangan semakin berat,” tegas dia.

Alasannya, dijelaskan dia, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sehingga membutuhkan peningkatan daya saing produksi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kalau mengandalkan business as usual semakin lama semakin tersisih dalam pergaulan ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, kata Latif, pemerintah Jokowi harus berani mereformasi fiskal atau keuangan negara. Caranya bukan saja mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tapi juga lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak, cukai dan sebagainya.

“Kan katanya kebutuhan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan mencapai Rp 6.000 triliun, nah itu uangnya dari mana. Kalau utang lagi pasti ada risiko,” tandas Latif.

Sebelumnya, Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto menilai, pembangunan infrastruktur di Indonesia terbilang sangat lambat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan tol, pembangunan fasilitas air minum, pelabuhan, kilang minyak dan sebagainya.

“Memperbaiki kemampuan pengelolaan infrastruktur karena pembangunannya dalam lima tahun ke depan membutuhkan dana Rp 6.000 triliun,” ungkap Kuntoro. (Fik/Ndw)

Berita Lainnya

Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mencoret sejumlah calon menteri atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sebagai penggantinya, Jokowi mengajukan kembali sekitar 25 nama calon menteri baru kepada KPK dan PPATK, sejak Selasa lalu. Sebagian di antara mereka sudah dipanggil Jokowi ke Istana Negara untuk menjalani proses wawancara. Berikut ini sebagian nama-nama yang muncul: (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi)

1. Andrinof Achir Chaniago

Proyeksi: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Asal/Jabatan: Pemimpin Perhimpunan Survei Opini Publik

Pendidikan: S-2 ekonomi Universitas Indonesia

2. Susi Pudjiastuti

Proyeksi: Menteri Pariwisata

Asal/Jabatan: Pemilik maskapai Susi Air

Pendidikan: Tidak tamat SMA

3. Muhammad Prakosa

Proyeksi: Menteri pangan atau maritim

Asal/Jabatan: Anggota DPR dari PDI Perjuangan

Pendidikan: S-3 di bidang resource economics and policy dari University of California, Amerika

Serikat

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap izin rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan tersangka Bupati Bogor, Rachmad Yasin, 16 Juni 2014. Ketika itu dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Tapi, Prakosa membantah ia diperiksa, ”Hanya ngobrol saja,” kata Prakosa saat itu.

4. Suharso Monoarfa

Proyeksi: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Asal/Jabatan: Wakil Ketua Umum PPP, Bekas Menteri Perumahan Rakyat

Pendidikan: Akademi Pertambangan dan Geologi ITB

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 22 April 2009. Saat kasus itu Suharso adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PPP. Suharso sudah membantah terlibat kasus itu. (Baca: Lagi, Jokowi-JK Bahas Kabinet di Istana)

5. Enggartiasto Lukita

Proyeksi: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Asal/Jabatan: Ketua Partai NasDem

Pendidikan: S-1 IKIP Bandung

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara di kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 13 April 2009. Saat kasus itu Enggar adalah anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Golkar. Enggar sudah membantah terkait dengan kasus itu.

6. Sofyan A. Djalil

Proyeksi: Menteri BUMN

Asal/Jabatan: Bekas Menteri BUMN

Pendidikan: Ph D University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat

7. Imam Nahrawi

Proyeksi: Disebut-sebut akan menggantikan posisi menteri yang ditinggalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Asal/Jabatan: Mantan Sekretaris Jenderal PKB

Pendidikan: IAIN Sunan Ampel, Surabaya

8. Muhammad Hanif Dhakiri

Proyeksi: Disebut-sebut akan menggantikan posisi menteri yang ditinggalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Asal/Jabatan: Sekretaris Jenderal PKB

Pendidikan: S-2 Universitas Indonesia

Catatan: Nama Hanif, ketika anggota DPR, muncul dalam Laporan Hasil Audit Tahap II Hambalang oleh BPK, Agustus 2013. Diduga Hanif bersama anggota Komisi Olahraga DPR lainnya ikut memuluskan anggaran Hambalang. Komisi ini belakangan membantah hasil audit ini.

RIKY FERIANTO | ANTON APRIANTO | FEBRIANA FIRDAUS | EVAN KUSUMAH | PDAT

Berita Terpopuler

Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung

Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat

Menggilai Aktris, Anak Jokowi Malah Ditaksir Gay

Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan

Berita Lainnya

Kepentingan Asing Menyusup di Masa Transisi Presiden

Sampul Economists with Guns

Sampul Economists with GunsMasa transisi antara presiden rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pasal keharusan izin Majelis Kehormatan DPR buat memeriksa anggota parlemen dalam UU MPR DPR DPD dan DPRD serta klausul pemilihan kepala daerah via DPRD dalam UU Pilkada menjadi contohnya.

Kebijakan dan peraturan “colongan” dalam masa transisi itu ternyata sudah terjadi sejak perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Suharto. Saat itu muncul undang-undang yang menguntungkan Amerika Serikat dan bisnisnya, terutama perusahaan tambangnya.

Bradley R. Simpson, research fellow di National Security Archive menemukan lobi Amerika dalam penyusunan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1960-an itu ketika memimpin proyek mendeklasifikasi dokumen AS berkaitan dengan Indonesia dan Timor-Timur selama masa pemerintaha Suharto (1965-1998).

Peneliti hubungan luar negeri dan sejarah internasional AS di University of Maryland, itu menuangkannya ke dalam buku Economists with Guns. Berikut ini nukilan buku tersebut:

Laporan soal tanah Papua yang kaya tembaga itu sampai ke tangan para geolog Freeport Sulphur pada 1959. Mereka mencoba mendapatkan akses ke daerah itu, namun Belanda yang masing menguasainya menolak mentah-mentah permintaan perusahaan asal New Orleans, Amerika Serikat tersebut.

Setelah Papua diambil Indonesia, Freeport Sulphur minta izin ke sana tapi mentok. Tapi mereka tak menyerah hingga akhirnya pada April 1965 mendapat kesepakatan awal dengan Menteri Pertambangan RI buat mengolah tembaga dan nikel di sana.

Namun pada bulan yang sama Presiden Sukarno menutup pintu terhadap penanaman modal asing. Soekarno juga menasionalisasi perusahaan asing.

Setelah peristiwa G30S, Freeport Sulphur mulai melobi jenderal di kubu Suharto. Setelah Soekarno meneken Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar, teknisi Freeport Sulphur berhasil mendapat kesempatan masuk ke Papua dari pantai selatannya.

Mereka harus bergegas karena perusahaan pertambangan Mitsui dari Jepang juga mengincar kandungan tembaga di sana. Akhirnya setelah perjalanan sejauh 95 kilometer, teknisi Freeport Sulphur tercengang saat menemukan Ertsberg, begitu sebutan mereka buat gunung setinggi 182 meter yang mengandung biji tembaga berkualitas tinggi.

Freeport Sulphur langsung melobi Presiden Lyndon B. Johnson. Freeport Sulphur memang punya kontak ke Gedung Putih karena mantan Direktur Iklan dan Informasi Freeport, James Moyer, sebelumnya bergabung jadi staf Gedung Putih mengikuti jejak saudara lelakinya, Bill Moyer.

Forbes Wilson dan Robert Duke dari Freeport menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa mereka butuh tiga hal buat menjalankan bisnis di Papua. Tiga hal itu: perjanjian perlindungan penanaman modal, iklim investasi yang baik, dan hak konsesi yang jelas tanpa bagi hasil. Freeport Sulphur hanya satu dari banyak perusahaan Amerika yang meminta itu kepada pemerintahnya.

Pada saat yang sama di Indonesia, Suharto sebagai pemegang kendali pemerintahan sehari-hari kesulitan menghadapi krisis ekonomi. Berbagai cara sudah dicoba, seperti menaikkan suku bunga dan memangkas semua impor kecuali kebutuhan pokok demi menyelamatkan kas negara.

Suharto pada akhir 1966 mencoba melobi negara kreditor agar menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Para kreditor ketika bertemu di Paris tak terlalu semangat menanggapinya.

Kala itu CIA menyusun laporan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bantuang asing. Jika bantuan dari pemerintah asing seret seperti saat itu, maka swasta berpeluang besar bisa masuk.

Duta Besar Marshall Green menemui Suharto pada Mei 1966 buat menyampaikan bahwa bantuan negara asing kepada Indonesia akan sangat terbatas sekali. Sedangkan, kata dia, bantuan swasta akan lebih menguntungkan buat menjalankan industri di Indonesia.

Tapi tentu saja buat masuknya modal asing, Suharto perlu mengabaikan kebijakan larangan modal asing yang dibuat Soekarno. Perusahaan Amerika Serikat yang dinasionalisasi juga perlu dikembalikan.

Ali Budiarjo, pejabat yang kemudian bekerja di Freeport, menceritakan saat itu di pemerintahan tak ada ada yang tahu cara menerima modal asing itu. “Tidak ada instansi yang mengurusinya dan tidak ada undang-undang soal penanaman modal asing,” kata Ali.

Masalahnya, saat menyusun aturan penanaman modal asing buat mengakomodir Freeport, Kepala Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral Dr. Jusuf Ismail malah memintan bantuan kepada Kedutaan Amerika. Ia minta contoh aturan dan saran buat undang-undang penanaman modal asing.

Pengaruh Amerika dalam penyusunan undang-undang itu, kata Bradley Simpson, sangat besar. Bahkan konsultan dari Van Sickle Association dari AS, membantu ekonom Widjojo Nitisastro buat menyusunnya.

Pada September 1966 draf aturan itu rampung. Anehnya, draf malah dikirim ke kedutaan Amerika buat meminta masukan dari investor negara itu.

Departemen Luar Negeri AS mengirim revisi baris demi baris. Mereka mengeluhkan kewenangan pemerintah yang terlalu besar dan area yang dikuasai pemerintah justru yang diincar oleh perusahaan Amerika.

Undang-undang itu dianggap mengecewakan oleh investor. Simpson menulis, Widjojo lantas merevisinya sesuai masukan dari Amerika sehingga klausulnya berisi “liberalisasi maksimum”.

Situasi mendadak jadi gawat buat Amerika karena pada November 1966, Uni Soviet bersedia menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Maka Amerika Serikat perlu mempercepat usaha agar masuknya investor dari negara mereka tak terbendung lagi, apalagi tersaingi oleh rival utamanya: Uni Soviet.

Pada akhir 1966, Marshall Green melaporkan ke Washington DC bahwa masih ada satu ganjalan: Soekarno. Presiden Soekarno berusaha menghalangi pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan menentang langkah kubu militer yang dipimpin Suharto.

“Suharto sekarang telah mengambil keputusan bahwa ia harus menyingkirkan Soekarno dalam beberapa bulan mendatang,” kata Green. Simpson mengatakan, penyingkiran Soekarno berarti penghilangan terakhir hambatan yang merintangi bantuan penuh dari Amerika Serikat.

Dari kawat-kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, diketahui para pejabat militer rajin bertandang dan menjelaskan rencana mereka menekan Sukarno dengan melibatkan MPRS, kelompok pemuda, berbagai front, dan petinggi Angkatan Darat.

Yang terjadi setelahnya, agaknya semua orang Indonesia sudah mafhum. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut pelengseran itu sebagai, “Orang tua yang menyedihkan itu diubah dari perwujudan bangsa Indonesia menjadi peninggalan sejarah.”

***

Selengkapnya bisa dibaca di buku:
Judul:
Economists with Guns
Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru
Pengarang:
Bradley R. Simpson
Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama, 2010
Tebal:
ix + 457 halaman

Kabinet Jokowi-JK

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mulai mempertimbangkan sejumlah nama untuk masuk dalam kabinetnya. Siapa saja nama-nama yang masuk dipertimbangkan? Bagaimaina dinamikanya? Ikuti dalam topik ini.

Sabtu, 25 Oktober 2014 | 16:24 WIB

“Masyarakat Dambakan Menteri yang ‘Die Hard’, Bukan Punya Agenda Tertentu”

Perubahan yang diidamkan masyarakat juga harus diwujudkan dalam kabinet yang baru.

All News

Urutkan berdasarkan: Terbaru | Terlama
25
Oct
14

IpTek : Tercatat Letusan Besar Matahari

Jakarta45

Ilmuwan Austria Catat Letusan Besar Matahari

Wina (Antara/Xinhua-OANA) – Ilmuwan dari University of Graz di Austria pekan ini mencatat satu letusan paling kuat radiasi Matahari, yang terjadi selama 10 tahun belakangan sehingga mengakibatkan gangguan radio, demikian laporan ORF pada Kamis (23/10).

Letusan tersebut dicatat oleh Kanzelhoehe Observatory di Universitas itu. Para ilmuwan mengatakan letusan energi dari Matahari dapat mengakibatkan gangguan pada medan magnet Bumi, sehingga mempengaruhi sistem teknik di Bumi dan antariksa.

Letusan Matahari, seperti penyemburan massa korona, menarik energinya dari medan kuat magnet pada bintik Matahari, demikian laporan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Kepala Observatorium tersebut Astrid Veronig mengatakan kelompok bintik Matahari saat ini yang menghadap ke Bumi dan berada dbagian selatan Matahari memiliki diameter 125.000 kilometer. Bintik itu sangat besar sehingga dapat dilihat tanpa orang menggunakan teleskop.

Namun, itu tetap saja cuma separuh dari ukuran total bintik Matahari yang tercatat pada Oktober 2013, masa yang ditandai oleh kemunculan ekstrem pijar Matahari yang muncul pada aurora yang dilihat dari Austria sekalipun.

Para ilmuwan tersebut mengatakan gangguan lain pada medan magnet Bumi melalui gejolak cuaca antariksa mungkin masih terjadi lagi dalam beberapa pekan ke depan. (bd)

Berita Lainnya

Seperti Ini Tempat Tinggal Manusia di Planet Mars

Tinggal di Mars bukan sekedar impian. Suatu hari koloni manusia akan dikirimkan ke Planet Merah. Hawaii Space Exploration Analog and Simulation atau Hi-Seas sedang menggarap sebuah proyek yang disponsori Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Untuk menyediakan rumah layak bagi orang Bumi yang akan tinggal di sana.

Seperti apa rumah di Mars?

Meski masih berupa konsep, rumah berbentuk kubah akan dilengkapi panel surya sebagai pengumpul energi. Langit-langit yang tinggi akan membuat para penghuni merasa nyaman di dalamnya. Dan tak ketinggalan printer 3 dimensi untuk membuat segala peralatan.

“Beberapa orang mungkin menganggapnya mengada-ada, namun skrenario seperti itu mungkin akan terjadi tak lama lagi di masa depan, ketika misi pertama ke Mars diberangkatkan — dan NASA sedang mempersiapkan keberangkatan itu dengan melakukan studi baru di Hawaii,” demikian pernyataan Hi-Seas seperti dikutip dari Daily Mail, Sabtu (25/10/2014).

Dua dari 3 misi yang direncanakan sudah diselesaikan. Dan yang ketiga, yang akan berlangsung selama 8 bulan, baru saja dimulai.

Misi ketiga melibatkan 6 kru yang tinggal di sebuah kubah raksasa di wilayah terpencil di Hawaii, Mauna Loa.

Di sana, kru tinggal di kubah selebar 11 meter, dengan luas sekitar 93 meter persegi. Demikian menurut jurnalis sains Kate Greene, yang ikut dalam proyek itu, kepada Wired.

“Kuncinya adalah membuat semua orang tetap waras di sini. Merasa tetap dikelilingi udara,” kata dia.

Semua kru harus menjalani misi di dalam kubah itu. Mereka hanya boleh keluar menggunakan pakaian luar angkasa khusus — seperti yang akan dipakai para astronot Mars.

Untuk mencegah para kru mengalami claustrophobic atau sesak di dalam tempat tinggal mereka, kubah itu sengaja dibuat dengan langit-langit tinggi dan bertingkat dua. Mereka juga diminta untuk berolahraga teratur agar tetap sehat.

Dalam proyek tersebut, juga diterapkan penundaan komunikasi 24 menit pada para kru — seperti yang akan terjadi dalam misi Mars di masa depan.

Di dalam kubah itu ada 6 kamar, berbentuk mirip potongan pie, dengan matras, kursi, dan bangku. Untuk memastikan mereka memiliki akses perlengkapan yang cukup, disediakan printer 3D.

Suplai energi mengandalkan tenaga surya, sementara listrik dari sel bahan bakar hidrogen disiapkan sebagai cadangan.

Sebelumnya, NASA memberikan dana US$ 1,2 juta pada program Hi-Seas untuk melanjutkan studinya mempelakari faktor-faktor manusia yang bisa mempengaruhi awal masa depan di Mars.

Melalui studi ini, para peneliti akan mempelajari apa yang dihadapi manusia dalam misi sekali jalan ke Mars. Tak ada kesempatan untuk pulang.

Riset tersebut akan sangat berharga dalam misi nyata ke Planet Merah, yang diperkirakan akan berlangsung di tahun dalam dua dekade mendatang.

Proyek Mars One bertujuan mengirim empat Marstronot (sebutan untuk astronot ke Mars) setiap dua tahun sekali, dimulai pada 2025, hingga terbentuk koloni beranggotakan 40 orang. (Tnt)

22
Oct
14

Kemasyarakatan : Sukseskan JokoWi-JK 2014-2019

Sukseskan JokoWi-JK 2014-2019

Selasa, 21 Oktober 2014 – 09:08 WIB

Suara Pembaca:
Sukseskan JokoWi-JK 2014-2019

Warga Bintaro diprakarsai Tim PKP Indonesia berkumpul nonton bareng TV Pesta Rakyat MoNas di Kafe Tenda Sedep Malem, Pasar Bintaro Sektor-2, Tangerang Selatan pada malam hari Senin 20 Oktober 2014, untuk ber-sama2 turut bersyukur dan sukseskan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Spontanitas warga ini juga senafas dengan semangat bagian terakhir Pidato Perdana Presiden JokoWi di MPRRI pagi hari 20 Oktober 2014 yakni :

Hadirian yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.

 

Jakarta, 21 Oktober 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
20
Oct
14

Kerakyatan : Pidato Presidensiil dan Pesta Rakyat JokoWi

Isi Pidato Lengkap Jokowi Saat Pelantikan Presiden

Inilah isi pidato lengkap Joko Widodo saat menyampaikan pidato singkat di acara pelantikan. Dia hanya bicara selama 10 menit. Namun isinya jelas, padat dan penuh semangat. Bahkan diakhiri dengan pekik ‘merdeka!’.

Acara pelantikan digelar di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Jokowi bicara sejak 11.40 WIB sampai 11.50 WIB. Jokowi mengucapkan setiap kalimat di pidatonya itu dengan penuh semangat. Bahkan ada momen menarik ketika Jokowi menyebut bekas pesaingnya di Pilpres lalu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sebagai sahabat.

Berikut pidato lengkap Jokowi saat pelantikan presiden di MPR yang berjudul ‘Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi’

 PIDATO “DI BAWAH KEHENDAK RAKYAT DAN KONSTITUSI”

JAKARTA, 20 OKTOBER 2014

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Yang saya hormati, para Pimpinan dan seluruh anggota MPR,
Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke 3, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11

Yang saya hormati, ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,
Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa
Yang saya hormati, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara,
Yang saya hormati dan saya muliakan, kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat,
Para tamu, undangan yang saya hormati,
Saudara-saudara sebangsa, setanah air,
Hadirin yang saya muliakan,

Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar.

Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, Negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi.

Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong rotong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja…bekerja… dan bekerja

Hadirin yang Mulia

Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.

Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka. Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama. Saya yakin, dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat.

Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir.

Hadirian yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.

Merdeka !!!
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Tuhan memberkati,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya

Pidato Jokowi sebagai presiden ini disusun oleh mantan anggota Tim 11. “Pak Jokowi minta tim, ya ada beberapa orang,” kata mantan anggota Tim 11 Ari Dwipayana, yang juga terlibat dengan penyusunan pidato itu. Ari mengatakan itu saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (18/10/2014).

Ari menuturkan bahwa naskah pidato tetap ditulis dan difinalisasi sendiri oleh Jokowi. Anggota tim hanya menjadi rekan berdiskusi pria asal Solo itu.

Awalnya, MPR memberikan alokasi waktu 45 menit bagi Jokowi untuk berpidato. Namun, durasi itu dipangkas karena Jokowi yang selama ini lebih suka berpidato pendek hanya akan memanfaatkan waktu sebanyak 7 menit. Dalam realisasinya Jokowi menyampaikan pidato selama 10 menit, tidak terlalu jauh dengan durasi yang diinginkannya.

Serba 7 untuk Jokowi, Presiden ke-7

Serba 7 untuk Jokowi, Presiden ke-7

Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – Joko Widodo atau Jokowi akan dilantik sebagai presiden ketujuh RI di gedung MPR/DPR hari ini, Senin 20 Oktober 2014. Setelah dilantik, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di gedung parlemen. (Baca: Jokowi dan Jas Baru untuk Pelantikan)

Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menyatakan naskah pidato telah disiapkan Tim 11. Tim ini juga yang menyusun naskah pidato kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden lalu. Pidato tersebut disampaikan Jokowi di sebuah kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada 22 Juli 2014. (Baca: Jokowi Dilantik, Tol Dalam Kota Padat)

“Tim ini sudah bisa membaca bagaimana Jokowi ingin melakukan komunikasi politiknya,” kata Andi Widjajanto di kantor Tim Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 Oktober 2014. (Baca: Pesan Ibunda Jokowi: Tetap Jujur ya Nak)

Awalnya, kata dia, Jokowi bakal mendapat kesempatan berpidato sekitar 45 menit. Namun, Jokowi tidak setuju dengan rencana tersebut. Lelaki yang gemar blusukan ini hanya ingin berpidato selama tujuh menit. (Baca: Perias Iriana Widodo Tiba Sejak Jam 05.45)

Setelah dilantik, Jokowi-JK bakal diarak ke Istana. Jokowi kemudian membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk masuk ke Istana Merdeka. “Setelah melepas Pak SBY, Pak Jokowi akan menggelar open house,” ujar panitia acara syukuran rakyat, Zuhairi Misrawi, Sabtu, 18 Oktober 2014. (Baca: Berapa Anggaran Pelantikan Jokowi JK?)

Warga yang diperbolehkan masuk akan diseleksi sesuai protokoler istana. Minimal berpakaian rapi, tidak boleh pakai jaket, atau celana pendek. “Siapa saja boleh masuk, tapi hanya untuk 700 orang,” kata Zuhairi.

SINGGIH SOARES | PRAGA

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi Koalisi Jokowi-JK Kabinet Jokowi Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya
Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik
Mau Makan Gratis di Pelantikan Jokowi, Perhatikan Tanda Ini

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

Pesta Rakyat Jokowi, Warga Bilang Lebay Sampai Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta – Pesta Syukuran Rakyat #Salam 3 Jari yang digelar seusai pelantikan presiden dan wakil presiden baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Senin, 20 Oktober 2014, menuai beragam opini masyarakat.

Abdul Majid, 55 tahun, mengamati panggung besar yang akan jadi panggung utama presiden baru menyapa rakyat dari dekat di Monas. “Menarik sekali, ini kebanggaan besar untuk kami rakyat Indonesia,” kata Majid kepada Tempo, Ahad 19 Oktober 2014.

Menurut dia, belum ada pesta penyambutan presiden baru semeriah ini. Majid menganggap sosok Jokowi memang begitu dekat dengan rakyat. “Ya dia memang seperti itu, warga disuruh datang ke sini lihat dari dekat. Luar biasa,” ujar dia.

Ketika ditanya rencananya untuk ikut serta pesta besok, Majid mengungkapkan keinginan besarnya. Sayangnya, ia tidak memastikan rencana itu karena harus bekerja. “Insya Allah, kalau memang besok ada kesempatan saya ajak keluarga semua menonton,” kata warga Jakarta Timur ini.

Tak hanya Majid yang menyambut positif pesta yang digawangi personel band Slank, Abdee Negara ini. Sri Mulyani,48 tahun, tertarik melihat keramaian Monas di tengah persiapan pesta. Ia datang bersama suami dan anak-anaknya.

“Ini mumpung masih sepi lihat-lihat dulu, kalau ramai, besok mau nonton,” kata dia. Sri berharap bisa melihat Jokowi dari dekat karena dia belum mengenal betul sosok Jokowi. “Ingin tahu presiden baru kayak apa. Semoga sih benar-benar bisa lebih baik,” ujar warga Kalianyar Jakarta Barat ini.

Besok, tim relawan presiden baru akan menggelar pawai budaya, pesta kuliner, dan konser musik. Sekitar 1.600 orang akan melakukan pawai budaya dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara. Presiden dan wakilnya akan diarak bersama mereka. Relawan juga menyediakan 124.500 porsi makanan dan 700 ribu minuman yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu, mereka menjadwalkan ada sekitar 30 pengisi acara konser rakyat yang diadakan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Bagi Ilal, 21 tahun, warga Halim, Jakarta Timur, pesta semacam ini hiperbola. Di hari pertama menjabat sebagai presiden, tak seharusnya Jokowi menggelar acara yang terlampau mewah. “Sepertinya dulu SBY dua kali periode enggak pernah seperti ini, lebay lah,” kata dia. Ia menilai kemenangan Jokowi syarat dengan kontroversi sehingga tak pantas dirayakan berlebihan.

Ilal menyarankan agar tim relawan Jokowi seharusnya bisa menggelar acara yang lebih bermanfaat. “Daripada menghabiskan uang banyak, mending dibuktikan dulu kerjanya,” katanya. Ketika ditanya rencana untuk menonton acara ini, ia memilih menonton di rumah. “Ah saya enggak doyan keramaian begitu. Lebih baik menonton lewat televisi,” ujarnya.

Serupa dengan Ilal, Yunan, 55 tahun, mengatakan acara semacam ini rentan mengundang cap buruk dari kubu Prabowo. “Ya harusnya nanti dulu, takutnya kubu sebelah menganggap jelek,” kata dia.

PUTRI ADITYOWATI

Topik terhangat:

Pelantikan Jokowi Koalisi Jokowi-JK Kabinet Jokowi Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya 

Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik  

Mau Makan Gratis di Pelantikan Jokowi, Perhatikan Tanda Ini

Berita Lainnya

 

Foto Raksasa Jokowi-Prabowo Akan Diarak dari Bundaran HI Menuju Istana

KIRAB budaya, pesta rakyat dan konser Salam 3 Jari siap menyambut Jokowi-JK usai pelantikannya sebagai orang nomor satu dan nomor dua di Republik ini.

Pelantikan Jokowi-JK sendiri dijadwalkan dilangsungkan pagi menjelang siang hari ini, Senin (20/10), di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta.

Sejumlah komponen kesenian akan ikut menyemarakkan kirab budaya yang rencananya akan dimulai pukul 12.50 WIB dari Bundaran HI menuju Istana Presiden.

Seperti Reog Ponoroggo, Tarian Papua, Tarian Sumedang, Tarian NTT, Perkusi, Barongsai, Karnaval Batik, Tor Tor, Marching Band, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Foto raksasa yang menampilkan Jokowi dan Prabowo tengah bersalaman pun siap diarak sepanjang Bundaran HI menuju Istana Negara sebagai simbol kebersamaan dan persatuan.

Perseteruan dua tokoh ini memang cukup panjang buah dari pertarungan saat Pilpres lalu. Keduanya baru pertama kalinya bertemu usai Pilpres pada 17 Oktober kemarin.

“Foto yang mau diarak kebetulan ada relawan yang telepon kemarin. Dia bilang saya melihat peristiwa 17 Oktober pemimpin besar kita berkumpul penuh hangat membawa canda,” kata Olga Lydia, saat ditemui di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10).

“Relawan ini jadi tersentuh, mau bawa ah ikut diajak arak-arakan. Ya kita terima langsung,” sambung Olga yang masuk di jajaran panitia syukuran rakyat.

Selain itu, Jokowi dan JK juga akan diarak menggunakan kreta kencana diantarkan rakyat menuju Istana.

(man/gur)

Jelajahi Konten Terkait

Pengamat: Mana Mau SBY Diarak Pakai Andong Seperti Jokowi

Kegembiraan rakyat semakin membuncah kala mendengar sang Presiden dan Wakil Presiden baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan diarak dengan andong. Pasalnya ini adalah kali pertama pemimpin negara membaur, menggelar syukuran bersama dengan rakyat Indonesia.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha saat berbincang dengan Liputan.com menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang enggan atau gengsi menumpang andong di hadapan rakyat.

“Jokowi-JK mau diarak pakai andong. Tapi ini tidak akan terjadi dengan SBY. Mana mau dia naik andong. Yang ada dikawal pakai tank (kendaraan tempur),” celetuk dia saat di Jakarta, seperti ditulis Senin (20/10/2014).

Acara syukuran, pesta rakyat, naik andong sampai kirab yang akan dilakukan Jokowi-JK hari ini, kata Miftah merupakan yang pertama kali di Indonesia. Sebelumnya tidak ada pemimpin negara menggelar rangkaian kegiatan merakyat usai pelantikan dan mengucap sumpah jabatan Presiden dan Wapres.

“Ya ini pertama kalinya karena Jokowi merasa dipilih oleh rakyat, sehingga harus kembali ke rakyat. Walaupun disadarinya ada rakyat yang tidak mendukungnya sebagai Presiden,” tegas dia.

Saking merakyatnya, dirinya mengaku, pemimpin Amerika Serikat (AS) sangat memberi perhatian lebih pada figur Jokowi yang kerap blusukan ini. “Mudah-mudahan perhatian yang diberikan negara lain tidak ada maksud buruk di belakangnya. Jangan juga karena perhatian ini, kita bisa diintervensi negara lain,” pungkas Miftah.

Sekadar informasi, selepas dilantik, Jokowi-JK akan menumpang andong dan diarak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.

Pasangan pemimpin baru Indonesia itu akan diarak dengan 2 andong yang berbeda. Jokowi akan menaiki kereta berwarna merah, sementara JK menaiki kereta yang dominan warna hitam. Kedua kereta itu dibuat menggunakan gaya Solo. (Fik/Ndw)

20
Oct
14

Politik Ekonomi : Badan Usaha Milik Rakyat ?

Opini

Oleh: Justiani (Liem Siok Lan)*

 

Tulisan Tanri Abeng di Kompas 10 Oktober 2014 berjudul ‘Solusi Tuntas Utang Negara’ intinya menawarkan agar sejumlah BUMN prima yang mewakili 97% aset dan 99,8% profit dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori holding yang lantas dipoles, dibedaki, dilipstiki biar cantik untuk dijual ke pasar modal (istilah manajemennya depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya) untuk melunasi hutang NKRI selama lima tahun pemerintahan Jokowi.

 

Gagasan tersebut, secara manajemen tepat sekali, namun dari kerangka (sudut pandang) Trisakti Bung Karno, salah sasaran. Karena ketika dijual, dapat dipastikan pembelinya bukan 99,9% rakyat Indonesia, mengingat pemain pasar modal dengan semua derivatifnya hanya 0,02% rakyat Indonesia (elite) sementara mayoritas rakyat 99,8% aktivitasnya sektor informal dan UMKM yang tidak pernah bermain di sektor spekulatif ekonomi tersebut.

Sepakat dengan Tanri perlunya dilakukan depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya, namun sebelumnya wajib diadakan dulu restrukturisasi korporasi (corporate restructuring) dari BUMN menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat), sesuai dengan tuntutan proses demokratisasi ekonomi,  dengan cara menyuntikkan dua (2) hal yakni  pertama  teknologi kerakyatan yang canggih (state of the art),  dan kedua model keuangan yang mengubah kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat secara ‘koopetitif’. (kooperatif sekaligus kompetitif)

Inilah esensi dari networking economics (people cybernomics) dimana transformasi dari model konglomerasi menjadi aglomerasi kerakyatan melalui teknologi skala kecil-kecil mandiri yang dirangkai dengan jaringan telematika sehingga tetap memiliki ‘value’ raksasa sebagaimana disarankan oleh Tanri dengan pembentukan holding company agar skala (volume) dari segi asset maupun income (revenue) juga besar.

Jokowi mewakili CEO NKRI (Negara Korporasi Rakyat Indonesia) tinggal tandatangan dengan Mark Zuckenberg pemilik (CEO) facebookuntuk melakukan public offering ke 10 (sepuluh) pasar uang global. Ketika BUMR berbasis telematika sudah dilaksanakan dengan merujuk paradigma baru yang go green, go clean, blue energy, zero waste, balance food and energy, organic, agglomerative model, dan environmental accounting system, dan lainnya yang semuanya dimiliki Indonesia sebagai berkah Tuhan YME. Hal serupa dilakukan oleh  RRC sehingga dapat memposisikan cadangan devisanya sebesar USD 3 Triliun  dengan cara perusahaan-perusahaan RRC membuka marketing office di USA dan Eropah lalu melakukan public offering di top ten money markets. 

Kapitalisme Kerakyatan

Inti soalnya, BUMN telah menyimpang dari missi awal untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN kini malah jadi sapi perahan partai dan elit yang berkuasa. Bahkan, ratusan BUMN menurut Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, adalah ciri negara otoriter (komunis) karena negara ikut berbisnis, seharusnya seperti RRC, rakyatnya disantuni sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, diberi pekerjaan, bukan sebaliknya rakyatnya harus tender melawan BUMN seperti macan dan kambing diadu dalam satu kandang sehingga rakyatnya penyet.

Alhasil hampir semua BUMN menjadi pemain rente-ekonomi dari rakyatnya yang ngesubkontrak berbagai pekerjaan. Kalau BUMN, proyek negara, pinjam dari bank negara, kalau rugi yang nanggung negara, sementara rakyat ngutang sendiri kalau rugi asetnya disita.

Sebenarnya, dalam economy circle (lingkaran ekonomi) di era pasar bebas, dimana kekuatan kapital sangat dominan, maka peran pemerintah adalah penyeimbang lingkaran ekonomi tersebut. Yang kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar pemerintah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk insentif kesejahteraan sosial ekonomi (welfare program) tidak hanya melalui sumbangan pajak dari mereka yang kuat. Namun lebih dari itu melalui korporasi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem berbasis telematika dan multimedia sehingga rakyat juga bisa merasakan nilai tambah secara langsung tanpa melalui tangan-tangan elite politik dan partai-partai ataupun manajemen atas nama negara yang terbukti korup.

Bagi Indonesia sesungguhnya sangat relevan dengan model koopetitif, bahkan para pendiri Republik sudah mencanangkan secara nyata dalam bentuk BUMN dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Namun karena tuntutan jaman, bentuk BUMN dan Koperasi perlu direstrukturisasi menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). BUMR yang berbasis manajemen online yang ramping, efisien, kualitas standard, dan kompetitif. Inilah model ‘kapitalisme kerakyatan’ yang pada esensinya juga berupa ‘sosialisme demokrat’.

Bisnis kerakyatan yang terorganisir dengan manajemen digital inilah bentuk demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya, karena rakyat ikut aktif dalam kegiatan bisnis yang menyangkut nasib dan kehidupannya melalui manajemen dan teknologi yang mampu bersaing dengan korporasi secara global. Teknologi telematika & multimedia yang memungkinkan rakyat kembali berkuasa telah diramalkan akan menjadiplatform masyarakat digital masa depan. Inilah esensi dari people cybernomics.

Kebebasan Sesungguhnya

Dengan cara ini gagasan untuk melahirkan kesetaraan dalam bidang politik otomatis menjadi teruji secara obyektif rasional.   Bangsa ini menyia-nyiakan berkah Tuhan berupa negeri khatulistiwa yang menjadi paru-paru dunia, plus menyia-nyiakan peluang yang didatangkan globalisasi. Padahal globalisasi akan terus berjalan tak peduli Indonesia siap atau tidak siap.  Bangsa ini tidak memanfaatkan kemajuan tehnologi terlebih dibidang ICT dan Multimedia.

Dengan rancang bangun perekonomian yang mensinergikan kekuatan global dengan kerakyatan tanpa beban manajemen politik negara yang sarat korupsi, maka bangsa kita akan masuk dalam era baru yaitu era kesetaraan dibidang ekonomi yang ikutannya adalah kesetaraan dalam bidang politik. Disanalah nanti demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat (hak tertinggi untuk  mengatur negara) dapat diwujudkan tanpa tirani.

Kelak akan terwujud kebebasan (liberal) dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dalam kesetaraan, tanpa mengurangi atau mengganggu hak orang lain.

Sehingga liberalisasi yang kita laksanakan bukanlah liberalisasi tanpa kesetaraan ibarat mencampur antara “kambing dan macan”, sebagaimana selama ini.  Sementara di negara asal paham liberalisme sendiri, sudah memberi perlindungan kepada si kecil yaitu dengan Undang-undang Anti Monopoli, Anti Trust, Anti Dumping dan lainnya.

Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam startegi Samudra Biru (Blue Ocean Strategy)  adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan menjadi peluang dan tantangan. Disini diharapkan kepemimpinan Jokowi yang yang tegas dan berwawasan global namun tetap kerakyatan.

Inilah impian Trisakti Bung Karno dapat diwujudkan pada era revolusi senyap (silence revolution) yang didorong oleh telematika dan multimedia, sebagaimana kemenangan Jokowi yang diusung oleh gerakan netizens WNI se dunia yang mayoritasnya apolitis menjadi aktivis pembawa perubahan dahsyat akan perbaikan.

Mustahil lahir kesetaraan dalam bidang politik tanpa adanya jaminan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Inilah soal utama negara ini ketika bicara demokrasi tanpa menyentuh esensi pemerataan sumberdaya untuk rakyat selama ini. Inilah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Inilah solusi revolusi mental melalui sistem yang berpihak kepada kerakyatan dan bertaraf global.

Hutang NKRI

Soal hutang NKRI ada banyak cara mudah untuk melunasi asalkan Jokowi siap membalik paradigma dan memposisikan Indonesia, sang paru-paru dunia, untuk kembali hijau dan menghasilkan oksigen bagi dunia.

1. Debt Swap dengan negara-negara penghasil CO2 untuk program pendidikan hijau (green revolution through education), kesehatan preventif ‘back to nature’, poverty alleviation through conglomerative paradigm shift into agglomerative model,  industries transformed into green business,  local wisdom cultural promotion, green island model, global environmental accounting system model in Indonesia, dan masih seabreg agenda global yang ramuannya dimiliki Indonesia.

2. Tagihan Carbon Credit dari pergeseran bisnis lama menjadi green business yang menerapkan berbagai teknologi penghematan, teknologi pemurnian, teknologi enzyme, teknologi nano, dan lainnya untuk aplikasi banyak sektor yang semuanya menyelamatkan bumi serta seisinya.

3. Program Penghijauan berbasis telematika, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Papua New Guinea, dimana pohon-pohon dipasangichips (seperti simcard) sehingga penghasilan oksigen bisa dipantau lewat satelit oleh software dimana saja, dengan bisnis model yang mensinergikan tanaman pangan dan tanaman energi mengacu kepada model hutan amazone yang masih perawan, dimana sudah dimodelkan suatu ekosistem yang komplit dari berbagai organisme nano, micro, mini, meso, sampai mega cosmics yang semua mempunyai peran dalam keterkaitan holistik.

Akan dengan senang hati Go Green Go Clean bersama Algore Foundation membantu merestrukturisasi hutang NKRI kepada negara-negara penghasil CO2 terbanyak di dunia yang sekarang menjadi pemberi kredit kepada NKRI melalui dasar penerapan environmental accounting system, dimana Oksigen dihitung, dan Indonesia paru-paru dunia belum pernah memperhitungkannya,  hal mana  sudah disepakati dunia.

Hal tersebut sudah pernah kami sampaikan kepada Presiden SBY, dan beliau sangat apresiasi, serta antusias dengan komitmen menurunkan emisi 26% yang ditandatangani di Earth Summit, sayangnya pemahaman tidak komprehensif karena peradigma lama yang polutif, ekstraktif eksesif, konglomeratif yang bertentangan dengan paradigma baru tersebut tidak disinkronkan sehingga hambatan lebih dominan daripada kesuksesan yang dijanjikan SBY kepada dunia. Semoga Jokowi bisa menjadi penyelamat bagi stigmatisasi tentang ‘SBY The Liar’.

* Penulis Direktur Eksekutif Go Green Go Clean Indonesia dan Direktur Eksekutif LP3ES Consultant. 




Blog Stats

  • 2,252,355 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers