Posts Tagged ‘Leadership

29
Aug
14

Kebangsaan : Berita-berita Tanah Papua d/h Irian Jaya

merah-putihBerita dan Foto

Terlama Terbaru

 

Jumat, 29 Agustus 2014 11:48:04

Aparat berupaya mengejar pelaku pembunuhan rekan mereka hanya bermodal semangat.

Rabu, 27 Agustus 2014 13:01:56

Pendekatan yang dilakukan pun harus dengan pendekatan kebudayaan yang khusus.

Rabu, 27 Agustus 2014 11:05:45

Pemerintah diduga menutupi sesuatu karena membatasi akses bagi wartawan asing ke Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:44:29

“Banyak informan perusahaan di Papua,” Viktor Mambor, wartawan asli Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:25:31

Media lokal dan nasional masih belum menyoroti akar persoalan di bumi Papua.

Selasa, 12 Agustus 2014 14:19:05

Tersangka Zeth Demotokai dikenakan pasal UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kamis, 7 Agustus 2014 14:12:27

Dokumen kelompok menamakan dirinya tentara pembebasan nasional (TPN) organisasi papua merdeka (OPM) juga disita.

Rabu, 16 Juli 2014 16:18:10

Menurut Pudjo, mereka juga menembaki sopir di sekitar Kampung Danggobak Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Rabu, 9 Juli 2014 05:00:00

Gejolak itu nanti menjadi pekerjaan rumah presiden yang akan datang.

Kamis, 3 Juli 2014 14:35:44

“Senpi dan amunisi dari berbagai jenis itu untuk memperkuat kelompok bersenjata di Paniai,” kata Tito.

Selasa, 1 Juli 2014 15:52:47

Kata Rontini, “Lihat Papua Nugini (PNG) yang berada di bawah ketiak Australia. Selama ini apa yang dia dapatkan?”

Selasa, 1 Juli 2014 12:25:49

“Kami ingin memperingati proklamasi kemerdekaan Papua Barat ke 47 dan meminta pengakuan kemerdekaan kami,” kata Agus.

Jumat, 27 Juni 2014 09:38:06

“Ke depan kami akan mengusulkan adanya metal detektor dan scanner di kantor perbatasan,” kata Tito.

Jumat, 20 Juni 2014 13:24:25

Dengan ditutup kembali pagar di perbatasan kedua negara maka praktis pelayanan imigrasi dialihkan ke Hamadi, Jayapura.

Senin, 16 Juni 2014 17:01:49

“Saat ini kami menahan mereka sehubungan kasus senjata tajam,” kata Tito.

Kamis, 27 Maret 2014 06:14:00

Rata-rata menyerukan hak pemerintah itu harus ditagih, tapi oleh Kemenkeu.

Selasa, 4 Maret 2014 13:44:49

Tuntutan ini disampaikan oleh warga Papua melalui aksi unjuk rasa di Bundaran HI.

Jumat, 5 Juli 2013 18:46:52

Pemerintah dinilai lepas tangan soal pengembangan pendidikan, jaminan kesehatan hingga kesejahteraan.

Jumat, 5 Juli 2013 16:57:28

Dalam pertemuan dengan Kevin Rudd, SBY juga membahas 2 isu lainnya, yakni penyelundupan manusia dan perdagangan.

Jumat, 5 Juli 2013 15:22:38

SBY menyesalkan pemberitaan media internasional yang membesar-besarkan kekerasan yang dilakukan polisi dan TNI di Papua.

Senin, 1 Juli 2013 14:28:24

Selama 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, mereka merasa hanya kekerasan yang dirasakan rakyat.

Minggu, 23 Juni 2013 19:56:52

Melalui petisi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menyadari akan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.

Jumat, 14 Juni 2013 14:22:00

Papua bisa mengirim putra putri terbaiknya untuk mengambil gelar S-2 dan S-3 di Universitas Hawai dengan biaya murah.

Rabu, 12 Juni 2013 13:44:37

Tabuni giat memperjuangkan agar Papua Barat meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan Melanesia Spearhead Group.

Senin, 10 Juni 2013 13:11:22

Dalam aksinya, mereka juga mengusung spanduk besar bertuliskan ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi Demokrasi’.

Senin, 10 Juni 2013 11:15:56

“Papua, merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Bapak bukan merah putih, Bapak bintang kejora !!!!” teriak Frans.

Senin, 20 Mei 2013 21:39:21

Rapat tertutup dihadiri Gubernur Papua, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri & Jaksa Agung membahas permasalahan Papua.

Kamis, 16 Mei 2013 19:24:15

Sejumlah masyarakat Papua yang bergabung dengan KontraS ini meminta pembebasan sejumlah aktivis di depan Istana Negara.

Rabu, 8 Mei 2013 11:40:12

Aktivis dari Suara Anak Papua ini menuntut keras pemerintah Inggris untuk menutup tempat yang dijadikan markas OPM.

Selasa, 7 Mei 2013 15:31:29

Mereka menuntut pemerintah Inggris untuk membubarkan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

Selasa, 7 Mei 2013 11:45:23

Dia pernah menjadi tahanan militer Indonesia kemudian kabur ke Inggris. Dari sana dia terus berkampanye Papua Merdeka.

Senin, 6 Mei 2013 17:12:18

“Ini menunjukkan banyak negara sahabat kita yang bermain dua kaki,” kata Tantowi Yahya.

Senin, 6 Mei 2013 12:34:35

“Pemerintah Indonesia harus melakukan protes resmi segera kepada Perdana Menteri Inggris,” kata Priyo Budi Santoso.

Jumat, 3 Mei 2013 19:03:00

Mereka akan menggantikan pasukan dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kamis, 2 Mei 2013 10:21:48

Saat Tim mendekati lokasi, sekelompok warga tersebut kemudian menyerang mobil yang digunakan patroli.

Selasa, 30 April 2013 22:25:56

Malam renungan yang bertema “Save Our Papua” itu juga untuk mengenang 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Jumat, 1 Maret 2013 13:56:29

Kekerasan di Papua tidak terkait pemilu presiden.

Jumat, 1 Maret 2013 13:39:12

Pemerintah harus segera berdialog dengan perwakilan masyarakat Papua.

Jumat, 1 Maret 2013 13:21:01

Solusi konflik Papua masih belum menyeluruh.

Selasa, 18 Desember 2012 13:01:06

Warga Papua menuding wakapolres Jayawijaya dalang pembakaran kantor dewan adat di Lani Pago Balim.

Rabu, 4 Juli 2012 11:06:01

Perlu ada perlakuan khusus buat Papua di semua sektor hingga mereka setara dengan daerah lain.

Rabu, 4 Juli 2012 08:00:00

“Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Rabu, 4 Juli 2012 07:29:00

Salah satu tokoh Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengaku sampai saat ini masih dimata-matai aparat keamanan.

Rabu, 4 Juli 2012 07:00:00

“Tentara memaksa saya minum air kencing,” kata korban bersandi SRG002 kepada tim dari ELSHAM Papua dan ICTJ.

 1  2  3  4  5  
29
Aug
14

MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim

Logo PKP 17845 jpeg

Poros Koalisi Proklamasi 17845

Kamis, 28 Agustus 2014 – 10:32 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Poros Koalisi Proklamasi 17845

Menyambut gebyar tradisi politik baru yaitu dialog Presidensiil di Bali 27 Agustus 2014 antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di tahap transisi pemerintahan rezim 2009 – 2014 ke rezim 2014 – 2019 terkait RAPBN 2015 dengan isu utama politik bahan bakar minyak (BBM) nasional, sungguh mencerahkan.

Disadari bahwa temu dialog itu dibangun bertumpu pada semangat pengkokohan budaya kemerdekaan berpikir, bersikap, bertindak dalam koridor Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Oleh karena itulah sungguh bijak bilamana dalam konteks politik BBM nasional tersebut dipertimbangkan selalu pemberlakuan makna dan hakekat “hajat hidup orang banyak” bagi komoditas BBM itu dengan segala konsekuensi dan implikasinya, mengingat Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 berpayung pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial, artinya Politik BBM Nasional mutlak ditujukan bagi harmoni Kesejahteraan Sosial nasional, bukan utamakan hitung-hitungan kalkulasi Perekonomian Nasional per judul Bab XIV UUD 2002 sehingga ironis muncul politik “subsidi” bagi komoditas “hajat hidup orang banyak”.

Politik pembatasan konsumsi BBM yang tepat adalah pengurangan mobilitas atau lintasan harian rata-rata (LHR) kendaraan-kendaraan pribadi dengan politik-politik struktural fungsional imbangan seperti alih fungsi gedung-gedung perkantoran swasta dan pemerintah menjadi rumah kantor (RuKan) sehingga kurangi mobilitas komuter di hari-hari kerja Senin – Jumat, penyediaan Parking Area disamping Rest Area di jalan-jalan tol ke kota-kota Metropolitan berlanjut dengan rute Bis Kota, penyediaan Parking Area di stasiun-stasiun kereta api dan terminal bis antar kota di kota-kota penyokong kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, penyediaan warnet-warnet plat merah di wilayah-wilayah perbatasan kota metropolitan, penyediaan jaringan wifi guna perbanyak intensitas kerja bergerak, penyebaran terpola pusat-pusat pasar modern, dan lain sebagainya, selain perbanyak angkutan bis-bis kota mini, besar, gandeng, tingkat dan trotoar pejalan kaki.

Diyakini dengan berkesadaran Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini dapat dikembangkan dua arah, top down dan bottom up sehingga tidak terjadi segregasi antara Koalisi Elit Politik dan Koalisi Rakyat yang dalam prakteknya dapat diametral berpotensi saling berseberangan kepentingan praktis.

Salam Poros Koalisi Proklamasi 17845 demi realisasi politik “hajat hidup orang banyak” !

Jakarta, 28 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

KSPI Duga Kenaikan Harga BBM Kepentingan Asing

Jakarta (Antara) – Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Nandar menduga rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kepentingan dari pihak asing.

“Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini,” kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.

Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.

“Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,” ucapnya.

Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.

Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(rr)

Berita Lainnya

 

Megawati Tanggapi Wacana Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.

“Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada diluar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi,” kata Megawati mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila masih subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. “Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi.

“Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalakan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan,” imbuhnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. “Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?” kata Megawati menutup pembicaraan.

Sementara Presiden Terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikkan BBM. “Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik,” kata Jokowi.

Baca Juga:

Stok BBM di Surabaya Aman Untuk 4 Hari Kedepan

Isu Kelangkaan BBM, Rahmad Pribadi: Jangan Hancurkan Nama SBY

Tim Jokowi-JK Siapkan ‘Bantalan Sosial’ Jika Harga BBM Dinaikkan

 

Reformasi Sektor Pertahanan Harus Dilakukan Guna Mewujudkan Poros Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus dipertimbangkan dengan memperkuat sektor keamanan dan pertahanan maritim.

“Kami berharap poros maritim juga diperkuat dengan sistem pertahanan maritim dengan tidak melupakan kekuatan di darat dan udara,” ujar Al A’raf selaku Direktur Program Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (29/8/2014) siang.

Reformasi dalam alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam armada maritim harus diperkuat Jokowi-JK untuk mewujudkan poros maritim.

Strategi pertahanan poros maritim ini diharapkan bisa merubah strategi orientasi untuk memperkuat pertahanan laut. Imparsial mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalihan bisnis militer.

“Jokowi-JK harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan,” kata Al A’raf.

Guna mewujudkan reformasi di sektor keamanan, Jokowi-JK diminta untuk menyegerakan pembahasan revisi undang-undang peradilan militer. Revisi undang-undang ini terkait peradilan militer nomor 31 tahun 1997 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan untuk reksturisasi Komando Teritorial.

Baca Juga:

Imparsial Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya

Perempuan Indonesia Menaruh Harapan pada Jokowi-JK

Berita Lainnya

Harga BBM jadi Rp 9.500, ini permintaan pengusaha pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengusaha muda, Erwin Aksa mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Tak tanggung-tanggung, dia meminta pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

Apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. “Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin,” katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Erwin mempunyai beberapa permintaan ke pemerintah Jokowi, jika BBM jadi dinaikkan. Diantaranya, pemerintahan mendatang Jokowi harus mementingkan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo.”

Selanjutnya Erwin meminta Jokowi untuk fokus menggunakan anggaran subsidi untuk membenahi bandara. Pelayanan bandara Indonesia saat ini masih buruk, di mana masih banyaknya antrean pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat.

“Kalau mau ke Singapura biasanya 1,5 sekarang sudah 3 jam karena antre pesawatnya. Pelaku usaha Singapura menghabiskan 1 hari atau dua hari untuk bisnis ke Indonesia. Bisnis kita rugi kalau begini.”

Menurut Erwin harga BBM subsidi memang mendesak untuk dinaikkan saat ini. Hal ini akan mendorong pendapatan negara tidak bisa naik. Kemudian ekspor juga terus turun dan ini membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada komunikasi baik, transparan dan membangun kilang minyak tidak akan apa pa harga minyak naik. Selanjutnya dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pelabuhan perintis,” katanya.

Baca Berita Selanjutnya:
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia bakal melambat
Semangat Trisakti kini diadopsi hampir seluruh negara
Teknologi informasi dongkrak sektor barang dan jasa
Indonesia masih untung hingga 30 tahun ke depan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

29
Aug
14

IpTek : Debu Bulan Berbau Seperti Bubuk Mesiu

http://sains.kompas.com/read/2014/08/27/19423631/Terungkap.Debu.Bulan.Berbau.seperti.Bubuk.Mesiu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp

Terungkap, Debu Bulan Berbau seperti Bubuk

Mesiu

Rabu, 27 Agustus 2014 | 19:42 WIB
altNASA Wajah kutub utara Bulan dalam citra terbaru NASA.


KOMPAS.com — Tanah di Bumi memiliki bau yang khas. Demikian pula debu di Bulan. Astronot dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) yang pernah mendarat di Bulan mengatakan, debu satelit Bumi itu berbau seperti mesiu.

Harrison “Jack” Schmitt, astronot misi Apollo 17 yang melakukan “moonwalk” pada Desember 1972, mengatakan, “Yang bisa saya katakan adalah bahwa kesan sekilas setiap orang tentang baunya adalah seperti mesiu.”

Scmitt yakin bahwa rekan-rekan astronot yang pernah mendarat di Bulan juga akan mencium bau yang sama. Kesan tentang bau Bulan yang menyerupai mesiu lebih kuat dari aroma yang lain. Schmitt mengungkapkan, butuh 7 menit bagi dirinya untuk mengenali bau itu.

Larry Taylor, Direktur Planetary Geosciences Institute di University of Tennessee di Knoxville, sependapat dengan Schmitt. Taylor adalah orang bertugas di “back room” Johnson Space Center di Houston dalam misi Apollo 17.

Menurut Taylor, bau yang tercium oleh astronot mirip dengan bau yang tercium oleh geolog saat mereka menggali atau mengebor batuan. Di Bulan, bau khas itu bisa bertahan lebih lama karena kandungan oksigen yang hanya 43 persen.

Bau Bulan yang khas juga tercium oleh Buzz Aldrin, manusia kedua yang mendarat di Bulan dalam misi Apollo 11. Kepada Space.com, Selasa (26/8/2014), ia mengatakan bahwa bau Bulan “seperti arang yang dibakar”.

Apa yang menyebabkan debu Bulan berbau seperti mesiu? Ilmuwan mengatakan, bau khas itu disebabkan disintegrasi batuan basal dan anorthosit. Disintegrasi itu sendiri disebabkan oleh tumbukan meteorit pada masa lalu.


Penulis : Yunanto Wiji Utomo
Editor : Yunanto Wiji Utomo
29
Aug
14

Kepemimpinan : Tol Laut JokoWi dan Global Fortune 500

Logo NasPan45

Ini Kata Direksi Bank RI Soal Biayai Tol Laut Jokowi

Ide membangun tol laut kembali mencuat setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden baru periode 2014-2019.

Namun realisasi gagasan tersebut masih terkendala anggaran. Apakah perbankan tertarik membiayai tol laut Jokowi?

Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Felia Salim mengaku, pihaknya akan mengkaji rencana pembangunan tol laut Jokowi sebagai prioritas membangun infrastruktur kemaritiman.

“Nanti kita kaji dulu (proyeknya) karena sektor maritim juga penting,” ungkap dia usai hadir di Indonesia Banking Expo, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Felia mengaku, BNI sangat mendukung pembiayaan di sektor infrastruktur karena memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dan perekonomian ke depan. Sayang, dia enggan menyebut dana infrastruktur perseroan tahun ini.

“Saya lupa angka dana infrastruktur tahun ini, tapi yang pasti ini salah satu industri unggulan kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengaku dalam menentukan pendanaan terhadap sebuah proyek infrastruktur, perlu kejelasan dari segala aspek.

“Kalau membiayai kan harus jelas proyeknya apa, jaminannya apa. Ini kan belum ada,” sambungnya.

Meski begitu, dia bilang, perseroan melirik sektor infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan penyaluran kredit, seperti membantu Jasa Marga dalam pendanaan proyek jalan tol dan sebagainya.

“Tapi kita nggak masuk ke sektor infrastruktur dulu tahun ini, karena likuiditas sedang ketat. Tahun depan kita lihat lagi likuiditasnya akan seperti apa,” tandas Jahja. (Fik/Nrm)

Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

 

Iklim Prof untuk Balapan Tingkat Dunia

Senin, 14 Juli 2014

Waktu tahun lalu Pertamina diberitakan di luar negeri sebagai perusahaan pertama dari Indonesia yang berhasil masuk Fortune Global 500, saya ditanya wartawan:

T: Apa perasaan Anda?
J: Terkejut, bangga, dan sedih.
T: Mengapa sedih?
J: Peringkatnya terlalu baik, ha ha ha…
T: Seharusnya peringkat berapa?
J: Ekspektasi saya di peringkat 400-an dulu lah. Baru kian tahun kian meningkat. Bukan sekali masuk, langsung di peringkat ke-122 begini. Terlalu baik, he he… Bisa menekan direksi Pertamina terlalu keras.

Tentu kebanggaan saya lebih besar daripada kesedihan (pura-pura) saya. Pertamina yang begitu lama jadi bulan-bulanan akhirnya bisa sangat profesional dan berhasil masuk Fortune Global 500.

Tapi, yang saya sedihkan benar-benar terjadi. Tahun ini peringkat Pertamina turun satu tangga menjadi ke-123.

Tentu saya tidak kaget dan tidak sedih. Meski turun, turunnya hanya satu tangga. Meski turun, toh masih di papan 100-200. Masih sangat terhormat. Bahkan, masih sangat sulit untuk mempertahankannya. Terutama karena ekonomi AS kian baik.

Tentu akan banyak perusahaan di sana yang segera membesar. Ekonomi AS bangkit karena mendapat “stimulus” yang luar biasa: harga energi yang yang tiba-tiba murah sejak ditemukannya gas di celah-celah bebatuan.

Ke depan, mungkin penurunan peringkat Pertamina masih akan terjadi. Bukan lantaran kinerja Pertamina merosot, melainkan lebih disebabkan melonjaknya kinerja perusahaan-perusahaan di AS atau Jerman atau Jepang atau Tiongkok. Tentu balapan tingkat dunia itu akan terus menghantui Pertamina.

Karena itu, kewajiban kita semua memberikan iklim yang terus kian profesional kepada Pertamina. Termasuk dukungan untuk membuatnya kian steril dari berbagai intervensi kepentingan nonkorporasi. Saya melihat, ekspansi Pertamina di Aljazair sebagaimana yang saya tulis di Manufacturing Hope sebelumnya bisa menjadi salah satu alat bagi Pertamina untuk balapan di tingkat dunia itu.

Saya juga lagi menunggu dengan berdebar proyek besar yang satu ini: penggelaran pipa gas dari Arun ke Medan. Tanpa APBN. Mestinya tiga bulan lagi selesai. Kemajuan pengerjaannya sesuai dengan target. Saya sudah sampaikan kepada Karen Agustiawan harapan saya agar proyek itu selesai 15 Oktober depan. Atau lima hari sebelum masa jabatan saya berakhir.

Ini akan bisa menghemat uang negara Rp 4 triliun per tahun. Ini akan mengakhiri sejarah panjang pemakaian BBM untuk membangkitkan listrik di Medan. Ini sekaligus mengatasi ketiadaan gas untuk industri di seluruh Medan. Lebih dari itu, instalasi raksasa LNG Arun yang sudah nganggur bisa segera dimanfaatkan.

Kemarin saya langsung mengontak Menteri ESDM Jero Wacik untuk bisa memutuskan alokasi gas yang dialirkan melalui pipa itu ke Medan. Pak Wacik pun langsung merespons. “Saya bereskan. Banyak hal ribet begini bisa saya bereskan. Contohnya gas Tangguh itu,” katanya. Alhamdulillah.

Proyek pipa gas Arun-Medan itu akan menjadi agenda 100 hari terakhir pemerintahan Pak SBY. Tentu saya juga mengucapkan selamat kepada direksi PLN. Perusahaan “Lilin” Negara (karena dirinya sendiri sering terbakar untuk menerangi orang lain) itu menyusul Pertamina masuk Fortune Global 500. Peringkatnya pun tidak membuat saya sedih: ke-477. Terus terang saya kaget, PLN sudah begitu besarnya untuk ukuran dunia.

“Anda hebat, Pak Nur. Anda telah tercatat. Di masa Anda jadi Dirut-lah PLN masuk Fortune Global 500,” tulis saya untuk Nur Pamudji, Dirut PT PLN. Itu tentu akan jadi riwayat hidup yang manis. Terutama untuk direksi PLN yang tahun ini akan habis masa baktinya.

Saya melihat, masih ada tiga lagi BUMN yang memiliki potensi untuk masuk Fortune Global 500 dalam dua tahun ke depan. Tentu mereka memerlukan dukungan yang kuat. Terutama untuk bisa melakukan aksi-aksi korporasi yang mereka perlukan. Direksi mereka sangat mampu. Asal tidak banyak diintervensi. (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sumber:

http://dahlaniskan.wordpress.com/2014/07/14/iklim-prof-untuk-balapan-tingkat-dunia/

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

29
Aug
14

Kenegarawanan : Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Logo REPINDO

Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika pada tahun 1933, KH. M. Hasjim Asy’ari Tebuireng (Jombang) memerintahkan putra beliau KH. Wahid Hasjim yang baru pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk mempersiapkan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Borneo Selatan), pertanyaan tentang kebangsaan lalu muncul. Dijawab oleh beliau, bahwa kita memerlukan pembahasan terus-menerus antara ajaran agama Islam dan paham kebangsaan/nasionalisme tersebut. Lalu menjadi jelaslah, bahwa di negeri ini ajaran agama Islam tidak bisa lepas dari faktor kebangsaan tersebut.

Kalau hal ini dilupakan, maka ‘perjuangan Islam’ di negeri ini hanya akan diikuti oleh jumlah kecil dari para anak bangsa. Mayoritas anak bangsa itu tidak biasa berjuang terlepas dari faham kebangsaan/ nasionalisme, karena hal itu memang sudah lama dilakukan di negeri ini. Wangsa Syailendra dari kaum Buddhis di Pulau Sumatera sudah merasakan masalah tersebut sejak abad ke-6 Masehi. Penjelajah Buddhis dari daratan Tiongkok, bernama Fa-Hien pada abad ke-6 Masehi mendapati bahwa dinasti Sriwijaya di sebelah Selatan Sumatera menyimpan semangat kebangsaan dalam kehidupan mereka.

Ketika orang-orang Sriwijaya menyerbu pulau Jawa melalui Pekalongan sekarang ini, kemudian melewati Kerajaan Hindu Kalingga di Wonosobo sekarang ini, mendirikan Candi Borobudur di daerah Muntilan (Magelang sekarang), dua abad kemudian, mereka harus menerima kenyataan akan pembangunan Candi Prambanan (Lara Jonggrang) yang bercorak Hindu Buddha. Ketika kemudian dari kalangan Hindu dan Buddha secara terpisah menunjukkan reaksi atas ‘agama campuran’ tersebut, maka rakyat Prambanan pada abad ke-10 Masehi berpindah secara besar-besaran ke wilayah Kediri.

Agama Hindu-Budha itu, disebut juga agama Bhairawa, kemudian meneruskan perjalanan dan menjadi agama resmi Kerajaan Daha di kawasan Kediri. Kemudian, mereka berpindah ke Singasari, sebelum pada akhirnya menjadi agama yang hidup di Kerajaan Majapahit. Ditempat baru itu, ‘agama campuran’ itu harus menerima kehadiran gerakan Islam di Desa Terik (terjemahan kata Tarikat di tepian sungai Brantas) yang berada dibawah perlindungan angkatan laut Tiongkok yang beragama Islam, waktu itu.

Jadi pluralitas dalam bentuk dialog terbuka itu, sudah lama dijalani bangsa Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang kerajaan Buddha di Pakuan (sering juga dinamai Tarumanegara) dekat Bogor. Sekarang juga orang-orang ‘beragama asli’ seperti Sunda Wiwitan di kalangan orang-orang Badui dan sebagainya di Jawa Barat.

Ketika kemudian Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit ‘mengatur’ terbunuhnya Putri Dyah Pitaloka di Bubat (sebelah utara Jawa Timur dekat Gresik sekarang), motifnya tidak lain adalah ketakutan akan munculnya aliansi politik militer antara kerajaan Hindu di Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk (Brawijaya IV) yang beragama Hindu Budha dan Prabu Siliwangi dari Pajajaran, yang beragama Hindu. Kalau itu terjadi, Gajah Mada takut aliansi politik militer itu akan mengucilkan masyarakat santri di Majapahit.

Ketika Hayam Wuruk marah, Mahapatih Gajah Mada melarikan diri melalui kawasan Banten Selatan dan naik perahu dari Balaraja ke Krui di Lampung Barat sekarang. Ketika kemudian ia menyadari, bahwa rencana perkawinan tersebut tidak mengandung kemungkinan munculnya aliansi Majapahit-Pajajaran, maka ia pun mengirimkan pesan kepada Hayam Wuruk bahwa motifnya melakukan hal itu, adalah karena takut timbulnya aliansi tersebut. Hayam Wuruk mengirimkan pesan, bahwa ia menginginkan Gajah Mada datang sendiri menghadap ke Kraton di Majapahit, guna menyampaikan hal itu. Sesampai di Majapahit (di kawasan dekat Jombang sekarang) selama berbulan-bulan, Sebelum ia dapat menghadap Hayam Wuruk, ia pun meninggal dunia karena sakit.

Dari gambaran di atas, bahwa baik Gajah Mada maupun Hayam Wuruk ingin menghindari aliansi-aliansi politik dan militer antara Majapahit dan lain-lainnya. Ini karena sudah sejak seabad sebelum itu, hutang perang (war loan) Majapahit sudah membengkak, menjadi tanggungan Majapahit yang sangat berat. Di samping itu, apabila aliansi politik militer itu berlangsung maka kandaslah apa yang dicita-citakan Mpu Tantular sejak dua abad sebelumnya, yaitu terkenal dengan adagium Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, namun tetap satu jua). Adagium inilah yang kemudian oleh Bung Karno diberi nama Pancasila pada tahun 1945.

Dalam kerangka dialogis agama Islam dan kebangsaan itu lah tokoh-tokoh eksponennya, seperti H.O.S Tjokroaminoto, KH. M. Hasjim Asy’ari, Bung Karno dan Djojosugito bergerak dan berkiprah. Perjuangan ini berujung pada Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin pada tahun 1935, yang memutuskan NU tidak akan mendirikan negara Islam. Kalau hal ini kita lupakan sekarang dan kita mengikuti ‘garis perjuangan’ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) atau Front Pembela Islam (FPI) yang ingin mendirikan negara Islam, maka kita akan menyalahi keputusan Muktamar tersebut.

Maukah mayoritas bangsa ini menjaga dialog Islam dan kebangsaan itu? Sebelum kita dapat melakukan hal itu, sebaiknya kita tetap pada keputusan Muktamar di atas saja, bukan?

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran Sindo, 18 Januari 2008

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___
________________________________________
Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

26
Aug
14

SEPERAK : Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia

LOGO SEPERAK

Petisi SEPERAK : Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia

Senin, 25 Agustus 2014 – 15:03 WIB

Suara Pembaca:
Petisi SEPERAK: “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia”

Serikat Pemimpin Rakyat (SEPERAK) yang berpaham Pemimpin itu Khalifah diprakarsai tanggal 23 Agustus 2014 yaitu di tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan yang dikenal sebagai cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) lalu Tentara Republik Indonesia (TRI) kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI).

SEPERAK bertekad melakukan pembinaan budaya “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia” yaitu Kepemimpinan 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia (1) Bendera Kebangsaan Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Sumpah Pemuda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (5) Ideologi Pancasila 1945, (6) Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, (7) Konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945, (8) Wawasan Nusantara 1957, (9) Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka.

Dalam konteks transisi kepemimpinan pemerintahan dan negara sekarang ini, maka SEPERAK berbagi kiprah bina Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia tersebut diatas terutama kepada para Pemimpin Nasional dan Daerah agar supaya transisi dapat berjalan dengan aman dan damai serta lancar adanya.

Demikianlah Petisi SEPERAK “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia” ini dipublikasikan bagi kepentingan umum (pro bonum publicum) terbaik demi menapak Indonesia Mulia (2015-2025) kearah tahapan Indonesia Bermartabat (2025-2035) dan Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) serta Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Jakarta, 25 Agustus 2014

BaMus SEPERAK,

(1) Pandji R Hadinoto, (2) Pudwianto Arisanto, (3) Yayan Ramlan Arif, (4) Yunda Ilham, (5) John Pakasi, (6) Dharmo Larsono Mertaperwira, (7) Jimmu Goh

Dipublikasi oleh:

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-petisi-seperak-politik-kepemimpinan-pemangku-indonesia.html#ixzz3BTLxrKBJ

Fachry Ali: Jokowi-JK Tak Akan Alami Bulan Madu

Senin, 25 Agustus 2014 – 22:13 WIB


Fachry Ali

 Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid Ciputat Jakarta, Fachry Ali mengakui jika dalam menjalankan pemerintahan setahun pertamanya Jokowi-JK akan mengalami kesulitan, akibat APBN 2015 yang sebesar 80 % hanya akan habis untuk pembayaran gaji, utang luar negeri, transper dana ke daerah dan subsidi. Sehingga APBN itu hanya tinggal 20 % dan tentu pemerintah tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali memotong subsidi BBM dan atau listrik.

“Jadi, pemerrintahan Jokowi-JK ini tak akan mengalami bulan madu, karena harus langsung bekerja keras dengan APBN yang tentu cukup sulit. Memang, Jokowi didukung oleh rakyat sama halnya dengan SBY tahun 2009, tapi Jokowi kan rakyat biasa, sebaliknya SBY elit dan ksatria. Tapi, justru Jokowi ingin merontokkan struktur elit itu untuk wong cilik, maka dia selalu tampil sederhana dengan kesegaran pikirannya,” tegas Fachry Ali dalam dialog kebangsaan ‘Pemerintah pasca putusan MK’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dan Wasekjen Ahmad Basyarah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).

Namun demikian apakah Jokowi akan mulus menjalankan hak prerogatifnya, karena Fachry khawatir kehendak Jokowi berbeda dengan kehendak PDIP. Mengapa? Menurutnya, selama ini terlihat kalau Jokowi itu ingin independen dan tak mau diintervensi oleh siapapun termasuk pimpinan partai politik. “Untuk itu dia menegaskan menteri dari parpol harus lepas jabatan partai,” ujarnya.

Ahmad Basyarah pun menegaskan jika Jokowi itu kader PDIP yang sudah matang dengan ideologi dan Trisakti Bung Karno. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti sama dengan kehendak PDIP. “Jadi, tidak ada perbedaan dari apa yang menjadi komitmen Jokowi dengan PDIP,” tambahnya.

Tapi, kalau sama lanjut Fachry, berarti Jokowi dan Mega memang muak melihat politik transaksional selama ini termasuk subsidi BBM yang dinikmati oleh orang kaya. Karena itu, Jokowi-JK harus berusaha keras untuk merealisasikan janji-janjinya seperti kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat lainnya. “Maka yang harus diperkuat adalah Kementerian PDT, kementerian infrastruktur, dan luar negeri yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan pasar ekonomi kreatif ,” pungkasnya.(sor)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Selasa, 26 Agustus 2014 11:03 WIB
4.956 Personel Amankan Konferensi UNAOC 2014
Senin, 25 Agustus 2014 23:05 WIB
Pemain Terbunuh, Liga Aljazair Dibekukan
Senin, 25 Agustus 2014 22:13 WIB
Fachry Ali: Jokowi-JK Tak Akan Alami Bulan Madu
Senin, 25 Agustus 2014 21:42 WIB
PDIP Tunggu Keputusan Presiden SBY dan PPP
Senin, 25 Agustus 2014 20:56 WIB
Demokrat Masih Solid Bersama Koalisi Merah Putih
Senin, 25 Agustus 2014 20:29 WIB
DPD Rekomendasikan 25 Calon Anggota BPK ke DPR
Senin, 25 Agustus 2014 17:43 WIB
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatasan BBM
25
Aug
14

Kepemimpinan : Legawa

Logo Garuda Merah Putih

“Legawa”

Oleh: Arswendo Atmowiloto

 

Dalam pemilu, terutama Pilpres kali ini, ada kata yang menjadi popular. Bunyinya legawa, dituliskan sebagai legowo. Mungkin karena berasal dari bahasa Jawa, dituliskan memakai o. Padahal dalam tata cara penulisan Jawa, penulisan yang benar adalah legawa. Artinya ikhlas. Atau dalam gaya Maduraan, ikhlas klas-klas. Dengan kata lain, legawa atau ikhlas adalah tulus hati, dengan hati yang bersih, jujur. Dalam bahasa Jawa, kata legawa digandengkan dengan lila, menjadi lila-legawa, atau rela dan ikhlas, terkait pada penyerahan, pemberian kepada orang lain.

 

Mestinya Menteri Luar Negeri kita, Marty Natalegawa, mempunyai orang tua yang mengenal makna kata itu, dan atau nama keluarga dan mengetahui makna di balik kata itu. Tapi kali ini, saya bukan membicarakan menlu, atau sejenis itu, yang bisa baru bisa perpanjangan setelah Oktober nanti.

 

Melainkan popularnya penggunaan kata legawa yang dikaitkan dengan pilpres. Dikaitkan dengan capres nomor urut satu, Prabowo. Ini diakui sendiri oleh yang bersangkutan dengan, kurang lebih mengatakan, “Saya disebut tidak legawa tidak masalah, tapi bagaimana tanggung jawab saya….” Prabowo Subianto sedikit banyak mengetahui makna kata legawa dalam komentar ketika berada di Bandung, Selasa kemarin (19/8). Hal senada dilakukan tim koalisi merah-putih yang bisa menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, namun akan melanjutkan upaya hukum ke PTUN, dan atau membuat Pansus Pilpres di Senayan.

 

Legawa adalah kerelaan tanpa embel-embel, tanpa reserve, tanpa transaksi. Barangkali bisa diartikan demikian, dan karenanya dianggap sikap yang baik, ksatria. Misalnya, kalau saja Prabowo-Hatta segera memberi ucapan selamat kepada Jokowi-Kalla, dan atau mengakui kemenangan lawan. Karena biasanya itu yang terjadi, dan sering dicontohkan bagaimana John McCain yang dikalahkan Barrack Obama dalam Pilpres Amerika, tahun 2008 lalu.

 

Sikap McCain yang legawa – padahal bukan orang Jawa, dianggap hebat dan bagus. Terutama karena dengan demikian ketegangan yang ada, permusuhan yang terjadi, perbedaan yang tercipta selama kampanye, terjembatani oleh saling pengertian. Legawa adalah jembatan bagi perbedaan, bridge our differences, yang terjadi karena satu dan lain hal. Itu yang segera terasakan di pilpres kita kali ini. Bukan hanya media mana memihak siapa, melainkan juga masyarakat yang tadinya menjagoi Prabowo dan atau Jokowi.

 

Perbedaan yang terjadi perlu dijembatani sehingga komunikasi lancar, tercipta dialog — bukan monolog. Jembatan itu bisa tercipta kalau ada sikap legawa, dari kedua pihak. Kalau tidak, perbedaan makin melebar dan membuat jarak. Yang pada gilirannya hanya akan merugikan dan memperlemah ke-Indonesia-an kita secara keseluruhan.

 

Kalau tercipta dua kekuatan yang saling berlawanan, betapa sia-sia pesta demokrasi yang kita lakukan dengan susah payah. Kalau perbedaan itu masih terus dikibarkan, pada akhirnya lebih menakutkan. Selalu dalam pengertian, menang-kalah, selalu menganggap yang lain jahat. Demikian juga ketika masalah besar negeri ini, semisal kasus korupsi, pun akan dianggap bagian dari kalah-menang. Kok koruptor yang ditangkap dan dibuktikan dari kelompok itu, bukan ini. Permusuhan makin menebal, dan sungguh ngeri kalau akhirnya ada perpecahan permanen.

 

Saya kira ketika kata legawa diciptakan, justru untuk memberi wadah, memberi ruang, memaknai suatu kerelaan, kejujuran, pengakuan. Dan kata itu menjadi pengingat manakala kita melupakan sementara. Tak mungkin selamanya. Kata itu tercipta tidak untuk menjadi sia-sia. []

 

KORAN JAKARTA, 23 Agustus 2014

Arswendo Atmowiloto ; Budayawan




Blog Stats

  • 2,150,789 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers