Posts Tagged ‘Leadership

26
Jul
14

Kepemimpinan : Sejak 2006 Ramalkan Jokowi Presiden

Orang Ini Sejak 2006 Ramalkan Jokowi Bakal Jadi Presiden

Sabtu, 26 Juli 2014 11:51 WIB
Orang Ini Sejak 2006 Ramalkan Jokowi Bakal Jadi Presiden
Tribun Jateng/Galih Priyadi
Sukiyat, warga Klaten, Jawa Tengah, yang mengaku sejak tahun 2006 sudah meramalkan Jokowi menjadi Presiden RI.

Laporan Wartawan Tribun Jateng Galih Permadi

TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Percaya atau tidak, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sudah sejak lama diramalkan menjadi Presiden RI.

Adalah Sukiyat, pemilik Body Repair Kiat Motor, Klaten, Jawa Tengah, yang pernah meramalkan Jokowi kelak menjadi presiden.

Dalam wawancara majalah “Saudagar” edisi Agustus 2006, menurut Sukiyat, pengganti Susilo Bambang Yudhoyono merupakan keturunan rakyat biasa, bukan orang terkenal, dan berasal dari Solo.

“Presiden masa depan itu kini masih jadi Satria Piningit,” kata Sukiat, yang dikabarkan mempunyai ketajaman batin, kala itu. Satria Piningit yang dimaksud Sukiyat ternyata Jokowi.

“Saya dulu belum mau menyebut Jokowi, takut mendahului kehendak tuhan. Jokowi dipingit jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, dan sekarang akhirnya keluar menjadi presiden. Sekarang bukan lagi Satria Piningit tapi disebut pangeran,” ujarnya.

Langkah Jokowi menjadi presiden menurut Sukiyat sudah menjadi kehendak alam. Segala rintangan yang dihadapi Jokowi selama proses menjadi presiden pun bisa dilalui.

“Ini sudah kehendak alam. Semoga Pak Jokowi bisa melaksanakan tugasnya. Reformasi, peningkatan teknologi, dan penegakan hukum harus dikerjakan dengan tertib. Negara menjadi bermasalah akibat orang-orang tidak tertib menjalankan kewajibannya. Semoga Pak Jokowi bisa menertibkan Indonesia,” ujar Sukiyat.

Editor: Reza Gunadha
berita POPULER

ILUNI FHUI: Hasil Pilpres 100% Sah Secara Hukum

Tribunnews.com, Jakarta - Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Melli Darsa menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Pilpres) telah berjalan dengan demokratis dan konstitusional.

“Penyelenggaraan Pilpres 2014 serta hasilnya adalah seratus persen sah secara hukum, sekalipun ada salah satu Capres peserta Pilpres menyatakan menarik diri pada saat proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara sedang berlangsung di KPU,” tegas Melli di Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Melli dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (26/7/2014)  juga menyatakan mendukung dan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019.

Pada kesempatan yang sama, Melli juga menyampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Pilpres.

Dalam hal salah satu Capres peserta Pilpres yang menyatakan menarik diri pada saat proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara sedang berlangsung di KPU mengajukan gugatan kepada MK, ILUNI FHUI sangat berharap para hakim konstitusi, termasuk mereka yang sebelumnya merupakan kader partai politik tertentu, akan bersikap independen dan imparsial dalam memeriksa dan memutus sengketa Pilpres.

Para hakim konstitusi benar-benar harus mampu menjadi penjaga nilai-nilai negara hukum yang paling mendasar di negeri ini yaitu, demokrasi berdasarkan pemilu yang jujur dan adil.

“Jangan sampai MK mengkhianati ekspresi hati nurani ratusan juta rakyat Indonesia semata-mata hanya karena mengedepankan dan mementingkan ambisi kekuasaan orang-orang tertentu yang tidak tercapai dalam Pilpres 2014 dan juga menjaga kepentingan tertanam (vested interest) hakim konstitusi sendiri sebagai pribadi,” ungkap Melli.

ILUNI FHUI berharap MK sebagai sebagai benteng keadilan terakhir dalam rangkaian proses Pilpres, mampu membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang kredibel dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa Pilpres dengan arif dan bijaksana dalam peran yang independen dan obyektif.

“Pada momen bersejarah ini, ILUNI FHUI berharap MK bisa menunjukkan integritasnya. Di tengah maraknya perilaku koruptif dan mencari keuntungan pribadi yang dilakukan banyak pejabat publik di Indonesia, termasuk baru-baru ini di MK sendiri. MK jangan sampai mengobrak-abrik demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh segenap rakyat dengan amat susah payah dan mahal harganya, termasuk melalui Pemilu ini. MK harus membuktikan kepada semua pihak baik di Tanah Air maupun luar negeri bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum masih berdiri tegak dan terhormat dan MK sebagai lembaga masih bisa diandalkan untuk mengatasi masalah-masalah nasional dengan tepat, bijak, dan mengutamakan demokrasi dan kesatuan serta persatuan Indonesia,” tegas Melli.

Sementara itu, Sekretaris Umum ILUNI FHUI Mohamad Kadri mengatakan bahwa Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun ini telah menunjukkan antusiasme rakyat yang dahsyat dalam kehidupan berdemokrasi.

“Jangan sampai hal ini berakhir mengecewakan di MK dan menjadi suatu tragedi dan sejarah hitam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita semua harus menjaga jangan sampai itu terjadi,” kata Kadri. (***)

Baca Juga:

Mahfud: Bukan Saya yang Minta, Tapi Pak Prabowo yang Datang ke Saya

Pakar Hukum Tata Negara: MK Harus Bebas Intimidasi

Mahfud: PKS Tak Pernah Tunjukkan Data ke Saya

Berita Lainnya