Politik : Kabinet SBY-Boediono

Kabinet SBY-Boediono

KOMPAS, Jumat, 4 September 2009 | 02:49 WIB

Miftah Thoha

Menjelang pelantikan presiden, 10 Oktober 2009, banyak dikemukakan harapan, ramalan, dan suara-suara komentar bagaimana SBY-Boediono membentuk kabinet.

Tulisan ini juga ikut nimbrung meramaikan ramalan kabinet yang akan datang. Kabinet baru banyak menarik perhatian masyarakat karena dari susunan kabinet yang baik diharapkan akan membawa perbaikan kondisi masyarakat.

Kabinet yang baik pasti akan diisi oleh orang-orang yang baik, profesional, ahli di bidangnya, dan mengetahui seluk-beluk kementerian yang dipimpinnya.

Kondisi

Bentuk kabinet nanti dapat diramalkan dan dipastikan tidak bakal ramping, besar, dan kuat, tetapi melemahkan kontrol dari DPR dan desentralisasi pemerintahan daerah. Mengapa demikian? Karena ada tiga kondisi yang sekarang mulai tampak pada saat-saat SBY-Boediono mau dilantik dan menyusun anggota kabinetnya.

Ketiga kondisi itu, pertama, UU No 39/2009 tentang Kementerian Negara. Kedua, partai-partai koalisi yang pasti menginginkan jatah kementerian. Ketiga, upaya Partai Demokrat yang mabuk kemenangan melakukan silaturahim ke PDI-P dan Golkar ditambah Gerindra.

Undang-undang tentang kementerian, bagaimanapun akan dijadikan landasan penyusunan kabinet. Jika tidak, kabinet yang akan datang tidak patuh dan tak mau melaksanakan undang-undang dan ini akan menyalahi sumpah presiden.

Dalam undang-undang kementerian, hal ini sudah ditentukan jumlahnya, tidak boleh lebih dari 34 kementerian. Jumlah ini kira-kira tidak jauh dari jumlah kabinet SBY-JK.

Jika kabinet ini besar, resentralisasi kekuasaan akan melemahkan proses desentralisasi ke daerah. Proses desentralisasi ke daerah yang selama era reformasi telah kita mulai akan tersendat.

Peran kementerian yang seharusnya tidak terlalu besar hanya membuat kebijakan strategis yang bisa berupa norma, standar, dan pedoman pokok akan mulai mengatur dan mengintervensi peran daerah dalam melaksanakan standar, norma, dan pedoman pokok tadi.

Diperkirakan penghapusan peraturan daerah oleh kementerian akan lebih banyak dilakukan. Kejadian seperti ini membuat peran kementerian semakin kuat dan tidak hemat anggaran.

Kehadiran partai-partai politik pendukung atau koalisi yang tujuannya akan mendapat jatah kementerian akan membuat tidak efektifnya kabinet presidensial.

Kewenangan dan diskresi presiden untuk mengatur dan menyusun kabinetnya akan berkurang. Desakan partai politik menjadi pertimbangan bagi presiden untuk mengakomodasi susunan kementerian.

Kementerian yang dibentuk karena pertimbangan ini tidak akan efektif menyejahterakan masyarakat, sebaliknya akan menjadi lumbung atau ATM bagi partai partai politik itu. Hubungan jabatan politik yang dari parpol dengan pejabat karier di birokrasi pemerintah tidak serasi dan harmonis.

Orang-orang dari elite partai politik selama 10 tahun ini belum ada yang menampakkan diri sebagai calon menteri yang profesional, ahli, dan memahami seluk-beluk kementerian, apalagi sangat minim sebagai negarawan.

Sebaiknya partai-partai politik bisa menahan diri dan tidak mengandalkan tekanan kepada presiden sebagaimana terjadi saat SBY-JK menyusun kabinet.

Partai Demokrat

Kemenangan Partai Demokrat tampaknya membuat partai ini merasa besar dan ada di atas angin. Karena itu, Partai Demokrat mulai merintis mendekati dua partai politik besar yang menjadi rival SBY-Boediono dalam pilpres yang lalu.

Golkar dan PDI-P jika konsekuen tidak tergoda di kabinet, dua partai ini akan berada menyeimbangkan kekuasaan sebagai pengontrol pemerintah di DPR. Kejadian ini yang ditakuti Partai Demokrat terhadap jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.

Karena itu, Partai Demokrat mencoba menjinakkan kedua partai besar ini agar kelak tidak galak di DPR. Bisa dibayangkan, kontrol DPR tidak setajam DPR kemarin dan akan mengulang DPR Orde Baru. Jika ini terjadi, jelas akan membahayakan demokrasi yang selama ini dikembangkan dan kita akan terperangkap hal-hal yang bisa memandulkan demokrasi.

Karena itu, diharapkan Partai Demokrat tidak perlu takut dan khawatir jika kabinet presidensial itu diberi kewenangan dan diskresi presiden sepatutnya kepada SBY dan Boediono. Golkar dan PDI-P tidak perlu dirayu. Biarkan dua partai besar ini bermain cantik sebagai oposan di DPR. Dengan cara ini, demokrasi kita akan semakin meyakinkan.

Miftah Thoha Guru Besar UGM