Kenegarawanan : Ber-Pancasila-kah UU Cilaka 051020 Itu ?

Suara Warga45

*Ber-Pancasila-kah UU Cilaka 051020 itu ?*

BERPIJAK Politika45 Pro Bonum Publicum sesuai dimaksud oleh

https://jakarta45.wordpress.com/2020/07/23/kenegarawanan-politika45-pro-bonum-publicum-2020/

MAKA wajar dipertanyakan apa Ber-Pancasila-kah UU Cilaka 051020 itu ?

UU Cilaka baik versi 900an halaman maupun versi 1000an halaman itu bagaimanapun perlu dijawab oleh pemrakarsa dan pembentuk UU Cilaka itu apakah sudah memenuhi persyaratan konstitusional Pembukaan UUD Proklamasi 1945 [BRI Tahoen II No 7, 15 Febroeari 1946 jo LNRI No 75, 1959, 5 Djuli 1959] mengingat UUD Reformasi 2002 [LNRI 11, 12, 13, 14 / 2006] adalah TANPA Pembukaan UUD Proklamasi 1945, sehingga wajib UU Cilaka itu berPancasila / tidak, ditegaskan kini ditengah sikon pro & kon ?

Seperti dipahami bahwa UUD Proklamasi 1945 yang berformat lengkap Pembukaan (Kepala), Batang Tubuh (Raga), Penjelasan (Kaki) sebagai Super Protokol Sistim Kenegaraan Indonesia jelas lebih superior/mantap dari pada UUD Reformasi 2002 yang hanya Batang Tubuh (Raga) saja, itupun Bab2nya tidak selengkap Batang Tubuh (Raga) dari pada UUD Proklamasi 1945.

Apalagi UUD Proklamasi 1945 adalah Akta Kelahiran NRI 1945 (Original Born by Local Genius) sedangkan UUD Reformasi 2002 itu Risalah Rapat Paripurna MPRRI 1999-2002 (ReBorn by assistancy of foreign parties).

https://ngada.org/ln/2006/uud

Dan kalau saja pemrakarsa dan pembentuk menjawab UU Cilaka berPancasila, maka logikanya UU Cilaka itu patut dan layak penuhi ketentuan Pembukaan UUD Proklamasi 1945 jo Batang Tubuh dan Penjelasannya.

Jawaban dari pemrakarsa dan pembentuk UU Cilaka itu bijak, bajik dan bermartabat tanpa harus menunggu Putusan MKRI sebagai pertanggung jawaban pro bonum publicum.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto
GPA45 NRI 2001483370
kesbangpol45@gmail.com