RI Perlu Jalan Baru Perekonomian

SUARA PEMBARUAN DAILY, 18 Juni 2009

---

SP/Charles Ulag

Profesor Ilmu Politik dari Northwestern University Chicago, Amerika, Jeffrey Winters (kiri) bersama dekan di Fulbright Economic Teaching Program Jonathan Pincus PhD (kedua dari kiri), mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (kedua dari kanan) dan pengamat ekonomi dari Indef Hendri Saparini menyampaikan pandangannya pada saat berlangsung diskusi bertema “Kenapa Indonesia Perlu Jalan Baru Ekonomi ?”, di Jakarta, Rabu (17/6).

[JAKARTA] Indonesia memerlukan jalan baru agar tercapai situasi perekonomian yang lebih baik. Dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan dalam relokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan penjadwalan ulang utang Indonesia. Untuk jangka panjang diperlukan sebuah strategi dan kebijakan industrial.

Ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan, langkah jangka pendek terkait dengan realisasi relokasi APBN.

“Dari sisi pembiayaan terdiri dari dua hal, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan. Bisa dilihat bahwa yang memiliki NPWP sekitar 10 juta orang, tapi jumlah yang membayar pajak jauh lebih kecil,” jelas Hendri usai diskusi terbuka Rumah Perubahan di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut dia, hal itu merupakan potensi untuk pajak yang secara langsung (direct) dan bukan yang tidak langsung (indirect). Selain itu, mencari cara agar utang negara bisa dijadwalkan ulang (reschedulling). Untuk itu, diperlukan proposal dan mana yang akan dikonversi.

Sedangkan untuk jangka panjang, sambung Hendri, dengan membuat sebuah kebijakan industrial dengan melakukan koreksi agar ada strategi industri yang bisa memanfaatkan berbagai sumber daya alam.

Terkait dengan itu, ekonom Rizal Ramli memaparkan bahwa tidak realistis bila pemerintah mendatang melanjutkan sistem ekonomi neoliberal. Indonesia memiliki potensi besar agar perekonomian tumbuh dua digit sehingga diperlukan langkah inovatif untuk tumbuh lebih baik.

“Misalnya, dalam pembiayaan APBN pemerintah tidak lagi harus mencukupinya dengan utang. Kalau utang te- rus dilakukan akan bertum-puk dan membuat kebijakan pemerintah tidak fleksibel,” tutur dia.

Sebagai contoh, kata Rizal, belanja pemerintah mencapai Rp 400 triliun yang sangat tidak tepat seperti pembelian gedung, mobil baru, dan sebagainya. Padahal, untuk hal yang kurang penting, pemerintah bisa menyewa dan bukan membeli.

“Untuk menyewa hanya membutuhkan Rp 70 triliun sehingga ada sisa Rp 330 triliun yang salah satunya bisa dipakai guna membangun infrastruktur,” jelas Rizal.

Tujuh Persen

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Northwestern University Jeffrey Winters mengatakan, sejak orde baru hingga kini, para pemimpin Indonesia selalu menekankan angka tujuh persen sebagai target pertumbuhan. Hal ini membuat Indonesia terjebak pada mentalitas tujuh persen tersebut.

“Padahal, dengan target tingkat pertumbuhan seperti itu maka tidak bisa menyejahterakan rakyat,” ujar Jeffrey.

Menurutnya, angka pertumbuhan memang hanya berupa simbol dan yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan dan berkelanjutan.

“Selama ini, angka tujuh persen menjadi semacam target suci bagi Indonesia. Apa Indonesia hanya mampu di tujuh persen saja,” ungkap dia.

Sementara itu, Dekan dari Fulbright Economics Teaching Program (FETP),

Jonathan Pincus memaparkan, ada tiga hal yang dibutuhkan Indonesia agar bisa berkembang lebih baik. Pertama, terkait investasi sumber daya manusia sehingga diperlukan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik.

“Kedua, manajemen sumber daya alam yang baik. Indonesia memiliki banyak potensi tersebut tapi manajemennya kurang baik sehingga banyak masyarakat yang miskin,” tutur Jonathan.

Di sisi lain, kata dia, masa depan Indonesia akan bergantung juga pada strategi menghadapi kebangkitan Tiongkok. Untuk itu, pemerintah memerlukan strategi yang tepat dan jelas. [D-12]