Posts Tagged ‘Statemanship



16
Nov
14

Kepribadian : Catatan Sifat2 JokoWi

Sifat Jokowi Yang Selalu Disenangi Rakyat

Ditulis Oleh Didin Sunariyanto di Monday, 9 June 2014 | 09:13

Sifat – sifat pemimpin merupakan salah satu contoh panutan dari setiap rakyat yang mengikutinya. Dalam kesempatan pemilihan umum, kelayakan kepemimpinan itu tergantung darimana pemimpin itu memiliki citra yang baik, teguh dalam tujuan pembangunan, dan setia kepada rakyat. Hal ini memang diperhitungkan banyak orang mengenai bagaimana perubahan yang dilakukan untuk membentuk perubahan baik di dalam suatu kepemimpinan.

Jokowi merupakan panutan yang baik bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Karena Jokowi atau Joko Widodo yang selalu disenangi dan digandrungi oleh banyak orang, itu merupakan jiwa dan sifat kepemimpinannya untuk membentuk perubahan didalam lingkungan kekuasannya. Dengan pemimpin seperti jokowi sifat – sifat itu tentu menjadi pembicaraan semua orang, kenapa seorang Joko Widodo dapat diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta dalam waktu tergolong singkat dan mencalonkan diri menjadi President RI kurang dari 5 tahun masa jabatannya.

Nah sekarang kita bahas mengenai sifat agung yang dimiliki seorang Joko Widodo.

Sifat – Sifat Jokowi antara lain sebagai Berikut ini :

Mementingkan Rakyat

Jika kita telusuri kenapa Jokowi selalu blusukan, mementingkan kepentingan rakyat, dan melakukan pembangunan secara cepat demi rakyat. Itu disebabkan karena seorang Jokowi lahir dari rakyat. Kehidupan Jokowi sebelum menjabat jadi Walikota Solo memang suram, banyak tantangan dan ejekan mengenai kehidupan Jokowi. Dan Jokowi tidak pernah goyah dengan pendiriannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Sehingga sifat Jokowi merupakan salah satu sifat yang mementingkan rakyat karena beliau dari rakyat.

Silaturahmi

Keagamaan seorang Jokowi memang tinggi, beliau selalu ingin bersilaturahmi ke semua rakyat yang membutuhkan bantuannya. Melakukan opservasi dan tantangan untuk membentuk silaturahmi yang baik. Di Surakarta sendiri pada pemilihan umum sebelum menjabat sebagai Walikota, Joko Widodo menggunakan metode Silaturahmi sebagai cara memenangkan kampanye. Bayangkan saja tanpa adanya spanduk yang berlebih, tanpa suap untuk rakyat, dan tanpa apapun yang dikeluarkan, dan hanya dengan silaturahmi saja seorang Jokowi berhasil memenangkan 90% suara dari pemilihan tersebut.

Sederhana

Memang bukan hal lain dan tentunya semua orang tau bahwa Jokowi merupakan seorang yang sederhana, tanpa adanya kerumitan berpikir, dan selalu melaksanakan secara langsung atau simple. Sehingga patut dicontoh bila seorang Jokowi selalu melaksanakan tugasnya secara langsung dan tanpa adanya penghambatan mental sedikitpun. Patut dicontoh bila seorang Jokowi memberikan keterangan kepada semua rakyat Jakarta untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sebagai misal Kartu Jakarta Sehat, ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah pemimpin sederhana yang selalu mementingkan rakyatnya.

Tidak Banyak Bicara dan Bermakna

Dalam pidato sendiri Jokowi memang merupakan pemimpin tanpa adanya konsep berbicara yang mengarahkan kepada tujuannya. Namun Jokowi menggunakan visi dan misi untuk membentuk perubahan daerah yang akan dikuasai. Sebagai misal ketika berpidato yang diadakan pemilihan umum presiden, beliau menggunakan pidatonya dengan sambutan hangat, dan visi misinya tersampaikan dengan padat, singkat dan jelas. Hanya kurang dari 2 menit Jokowi berhasil menyeleseikan pidatonya. Memang makna itu harus diperjelas dan berbicara itu haruslah penuh makna.

Merakyat dengan Rakyat

Ini berarti Jokowi senang dengan kepemimpinannya dan senang dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Jokowi merupakan panutan hebat bagi keseluruhan rakyatnya. Beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta sendiri selalu memakan atau mencicipi makanan khas daerah DKI Jakarta untuk menghargai seluruh masakan tradisional dan masakan khas daerah demi terciptanya kerakyatan yang adil. Dengan merakyat inilah seorang Jokowi banyak yang menyukai.

Tidak Suka Bermewah – Mewahan

Jika kita telusuri apa yang terjadi pada seorang Jokowi ketika berangkat ke Jakarta dan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Beliau menggunakan Bis untuk pergi ke Jakarta, ini dikarenakan Jokowi merasa bila ada kendaraan iring – iringan itu hanya membuat jalanan menjadi macet, tidak kondusif dan banyak orang menyita waktunya untuk berhenti. Sehingga jiwa tidak suka bermewah – mewahan ada dalam jiwa seorang Jokowi. Dan itulah yang banyak disenangi rakyat.

Thursday, May 29, 2014

Mengintip sifat Jokowi dari tandatangannya

Anggap saja ini tulisan sok teu, benar tidaknya memang sulit dibuktikan kecuali tanya kedia atau bertanya kepada teman dan saudara ybs yang mengenal dia belasan tahun secara dekat. Dan bertanya itupun harus dijawab jujur sama ybs, jika dia tidak mengakui maka tidak akan tahu juga kan benar atau tidaknya. Jokowi sebelumnya tidak dikenal banyak, dia mendadak muncul karena “umpan lambung” komunitas pers Solo yang gencar meliput dia saat jadi walikota disana. Dibanding lawannya Prabowo, jelas dia lebih tidak diketahui sifat aslinya, masih misterius.
Perlu dicatat saya bukan pro dia, dan bukan pula musuh dia.
Sama sekali gak ada kepentingan politik menjelang pilpres ini. Jadi lupakan tudingan saya membuat tuduhan jelek dll yang gak ada gunanya. Ini tulisan iseng saja kok. Jadi ada baiknya membaca ini dengan santai saja, gak usah ditanggapi serius ya  :-) Selain itu TT ini didapatkan dari Google, dan semoga mmg orisinalitasnya terjamin milik ybs. Tapi jika salah, mohon jangan segan mengkritik disini.

* Dari sisi ukuran, TT ini termasuk besar jika dibubuhkan diatas kertas. Awalnya dibuka dengan lengkungan besar mirip cendawan atau angka 8. Sebetulnya hampir mirip dengan Prabowo yang sama sama mempunyai lengkungan besar membulat oval. Bedanya hanya di sizenya. Prabowo lebih lebih lebih besar. Tipikal manusia pekerja dan tukang gebrak, berani mengambil jalan sendiri, goal ekspektasi dikepalanya serba besar lah.
* Menunjukan indikasi dia cenderung menyukai pemikiran yang besar, mimpi2 nya besar, berbakat jadi pemimpin atau memimpin sesuatu pekerjaan yang besar.
* Dia bukan orang suka berterus terang, cenderung tertutup, pasif, rahasianya banyak. Bahkan namanyapun tidak bisa terbaca jelas disana dan siapapun yang melihat TT itu gak akan bisa membaca namanya. Bisa disebut dia termasuk pandai menyimpan rahasia dan akan berkelit terus jika dicecar soal rahasia tertentu, misal soal pekerjaan, jabatan, pribadinya dll. Sikap ini terbukti dia diserang isu SARA cuma diam saja, dan dia gak berusaha segera mengkoreksinya, dia juga gak sadar (atau gak mau tahu) isu sensi ini bisa mengoyak masyarakat diakar rumput. Sikap pasifnya semoga gak kayak Mega yg ketika bencana Tsunami Aceh malahan gak menjenguk kesana, itu sangat buruk soalnya :-)
* Estetikanya termasuk baik, selera artistik dan keseniannya tidak mengecewakan. Menyukai sikap balance dan cenderung menyukai sesuatu yang imbang, indah, harmonis selalu ada dipikirannya.
* Orang ini bisa disebut eksentrik. Perilaku dan cara pikirnya bisa jadi beda dari orang kebanyakan. Dan perilaku ini juga susah diduga, susah ditebak, mengejutkan, berbeda.
* Tandatangannya dibuat rapih dan indah, tau tau terputus dan sengaja diputus begitu saja, seolah dirusak sesaat lalu dibenarkan lagi bentuknya. Mungkin harus dilihat dimasa lalunya, pekerjaan apa saja yang ditinggalkan ybs dan tidak selesai. Tulisan disana tidak mengalir dan mengalun seirama, itu tulisan terputus.
* Ada juga yang mengatakan TT spt ini menunjukan dia tidak akrab dengan keluarga aslinya, dia lebih lekat

dengan keluarga dari perkawinannya.
* Jika memakai penggaris busur, terlihat derajat kemiringan TT itu diawal dan dipenutup berbeda arah kemiringan. Sesutau yang dimulai diawal tidak siknron dengan buntutnya.
* Sejak awal TT dibuka sekitar 20% kemudian mendadak terputus dan diputuskan oleh garis sangat kuat. Kuat sekali, bisa dilihat dari tebalnya garis vertikal disisi bawahnya (bottom tip). Ini agak aneh, seolah dia sengaja memisahkan 20% bagian depan dan 80% bagian sisa TT nya. Ketegasan garis itu menjadi catatan khusus, bukan sekedar oretan iseng yang dilakukan dengan ringan.
* Yang unik adalah bagian penutup TT disana secara kontras dan gak imbang dibentuk coretan mirip Y, atau garis keatas dikombinasikan dengan coretan kebawah. Rasanya ini gak ideal dengan alur TT sejak dari depan, dibagian buntut mendadak “seperti rusak berantakan”. Jika ini diartikan sebagai “bagus diawal dan berantakan dibelakang” bisa saja sih, walaupun itu debatable dan butuh pembuktian :-)  **** hsgautama.blogspot.com

Sumber foto: Rakyat Merdeka Online

16
Nov
14

Presidensiil : Pidato JokoWi, KTT G-20, Brisbane, 15 Nop 2014

http://news.detik.com/read/2014/11/15/220156/2749410/10/2/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g-20

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 1 dari 4

foto : CahyoBruri Sasmito/Setpres
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
*Jakarta* – Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato perdananya di
hadapan 19 pemimpin negara maju dan Uni Eropa dalam forum G-20. Jokowi
bicara soal reformasi birokrasi dan berbagai program prioritasnya ke depan.

Pidato Jokowi berlangsung selama 6 menit dalam rapat pleno yang tertutup
untuk media, Sabtu (15/11/2014) di BCEC, Brisbane, Australia. Jokowi
didampingi oleh Mahendra Siregar selaku pemangku kepentingan dalam forum
tersebut.

Berikut pidato lengkapnya seperti yang disampaikan transkripnya oleh
Mahendra dan Seskab Andi Widjajanto:

INTERVENSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESI RETREAT
“TANTANGAN PELAKSANAAN REFORMASI EKONOMI”

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI G20
BRISBANE, AUSTRALIA

SABTU, 15 NOVEMBER 2014

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 2 dari 4
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
Bapak Pimpinan Sidang,

Saya baru memulai tugas menjadi Presiden Indonesia kurang dari satu
bulan lalu. Keikutsertaan saya yang pertama dalam forum Leaders G20 ini
ingin saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri, sekaligus berbagi
pengalaman dan visi kami tentang langkah-langkah reformasi untuk
mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2005, saya pertama kali memasuki dunia politik ketika terpilih
langsung sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah yang berpenduduk 560 ribu
jiwa. Solo merupakan kota sejarah, namun saat itu kurang tertib, agak
kumuh, dan rendah pendapatan daerahnya.

Untuk menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, saya membutuhkan dana
yang besar. Karenanya, yang saya lakukan adalah mentargetkan kenaikan
penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak.

Untuk pajak daerah, saya mengubah metode pembayaran dari cara manual ke
sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang
lebih transparan dan akuntabel. Hasilnya adalah proses yang bersih,
cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun,
Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen.

Kemudian untuk menertibkan kota, saya mengundang para pedagang yang
sebelumnya kurang tertib berdagang di pasar tumpah. Saya membujuk dan
meyakinkan mereka untuk pindah ke tempat baru yang lebih bersih, nyaman,
rapi dan manusiawi. Untuk itu, saya melakukan dialog dan sosialisasi
hingga lebih dari 50 kali. Hasilnya para pedagang tersebut bukan saja
secara sukarela bersedia pindah, bahkan kepindahan mereka dirayakan
seperti layaknya suatu pawai atau perayaan.

Reformasi lain yang saya lakukan adalah membangun unit pelayanan
perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan
yang terkait dengan itu. Saya tetapkan berapa hari seluruh ijin harus
diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.Next
<http://news.detik.com/read/2014/11/15/220156/2749410/10/3/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g-20>

<http://newopenx.detik.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8197__zoneid=275__cb=25f22a38cd__oadest=http%3A%2F%2Ffood.detik.com%2Fread%2F2014%2F10%2F28%2F143235%2F2731999%2F314%2Ffestive-cake–pastry-bersama-chef-chandra-dan-eric-gouteyron%3Fd8800053142>

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 3 dari 4
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
Pendekatan serupa saya lakukan ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota
Jakarta pada tahun 2012. Sebagai sebuah kota kosmopolitan yang
berpenduduk 12 juta jiwa ini, strategi pemerintahan saya adalah
me-revitalisasi sektor-sektor strategis yang berdampak luas kepada
peningkatan kehidupan kota dan ekonomi masyarakatnya, antara lain sektor
transportasi umum, penanggulangan banjir, perbaikan pasar tradisional,
pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Salah satu agenda pertama yang saya lakukan adalah memperkuat kualitas
birokrasi. Saya harus mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada
“melayani masyarakat”, bukan “memerintah”. Oleh karenanya, saya
memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based. Saya
terapkan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat,
sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh
masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut. Tidak ada
lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku.
Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat.

Berbekal pengalaman dari Solo, saya juga memperbaiki sistim pembayaran
pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistim online.
Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam
waktu satu tahun.

Melalui sistem on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat
sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan
lebih tinggi di masa depan.

Saya juga bentuk one-stop-service perijinan daerah, untuk membuat proses
berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan. Ini upaya
pemerintah saya untuk meningkatkan ‘ease of doing business’ di Jakarta,
yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perijinan nasional berada.

Keberhasilan yang saya capai saat memimpin kedua kota tersebut, Solo dan
Jakarta, bukanlah karena saya membawa sebuah sistem pemerintahan baru.
Saya hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung
kepada masyarakat, yang disebut ‘blusukan’. Dengan cara itu, saya
memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat,
namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien,
transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Kini, pengalaman melakukan reformasi sebagai Walikota Solo dan Gubernur
Jakarta tersebut akan saya bawa dan kembangkan pada tingkat nasional.
Pertama kali yang saya lakukan sebelum membentuk Kabinet Kerja yang baru
berusia 3 minggu itu adalah memberikan daftar calon menteri itu kepada
Komite Penanggulangan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi
atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK.
Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia
yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada
saya memimpin mereka 5 tahun ke depan.Next
<http://news.detik.com/read/2014/11/15/220156/2749410/10/4/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g-20>

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 4 dari 4
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
Dengan bekal pengalaman refomasi itu, ke depannya, saya ingin membangun
demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang
ditentukan dan mementingkan kelompok elit politik. Sehingga, Indonesia
yang saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia yang
dibuktikan dengan 71 juta pemilih langsung yang mendukung saya dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla, akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan
pembangunan yang didambakan masyarakat.

Beberapa agenda prioritas yang akan saya lakukan adalah:

Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan
perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional.
Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan
investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online.

Kedua, di bidang pajak, saya ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP
menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan
perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya
optimis angka ini akan meningkat.

Ketiga, saya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan
memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur,
yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung
program kesejahteraan rakyat.

Keempat, saya ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu
pembangunan kualitas ‘manusia’nya. Sebagai tahap awal, saya sudah
meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar,
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi
jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membangun sumber daya manusia yang
baik, maka akan tercipta produktivitas dan daya saing nasional yang
lebih tinggi.

Berbagai upaya ini akan kami laksanakan secara simultan. Ini merupakan
cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’,
serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia.

Di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia beberapa tahun
ini, Indonesia selama 8 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5,8 persen. Hal
itu dicapai dengan mengandalkan pertumbuhan kelompok berpendapatan
menengah, yang jumlahnya sekitar 25 persen dari populasi. Agenda
prioritas yang saya jalankan bukan saja akan menjaga pertumbuhan
kelompok berpendapatan menengah itu, tapi justru menjadikan kelompok
lainnya yang lebih besar lagi, yaitu kelompok menengah bawah dan
kelompok berpendapatan rendah sebagai pilar pertumbuhan Indonesia yang
akan lebih besar lagi ke depan. Pola pertumbuhan yang menyeluruh dan
bertumpu kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum memiliki akses
yang cukup terhadap pembangunan, saya pandang sejalan dengan tujuan kita
bersama negara-negara G20, yaitu pertumbuhan yang kuat, berkelanjutatan,
seimbang dan inklusif. Itu adalah sumbangan Indonesia 5 tahun ke depan
memulihkan perekonomiannya, dan pada gilirannya kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi global.

Terima kasih.

 

Baca Juga
On 11/15/2014 10:28 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/jokowi-serukan-reformasi-ekonomi-di-ktt-g-20/69168

Jokowi Serukan Reformasi Ekonomi di KTT G-20

Sabtu, 15 November 2014 | 22:25

[BRISBANE] Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara anggota G-20 (KTT G-20) sudah dimulai Sabtu (15/11) dan akan berakhir Minggu (16/11). KTT digelar di Kota Brisbane, Australia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu pemimpin G-20 yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Pemimpin lainnnya yang hadir seperti Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pada sesi retret, Jokowi memberikan intervesi atau pernyataan. Intinya menyangkut masalah pelaksanaan reformasi ekonomi. Berikut ini adalah pidato (intervensi) lengkap Jokowi pada sesi retret.

Bapak Pimpinan Sidang,

Saya baru memulai tugas menjadi Presiden Indonesia kurang dari satu bulan lalu. Keikutsertaan saya yang pertama dalam forum Leaders G20 ini ingin saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri, sekaligus berbagi pengalaman dan visi kami tentang langkah-langkah reformasi untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2005, saya pertama kali memasuki dunia politik  ketika terpilih langsung sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah yang berpenduduk 560 ribu jiwa. Solo merupakan kota sejarah, namun saat itu kurang tertib, agak kumuh, dan rendah pendapatan daerahnya.

Untuk menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, saya membutuhkan dana yang besar. Karenanya, yang saya lakukan adalah mentargetkan kenaikan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak.

Untuk pajak daerah, saya mengubah metode pembayaran dari cara manual ke sistim online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen.

Kemudian untuk menertibkan kota, saya mengundang para pedagang yang sebelumnya kurang tertib berdagang di pasar tumpah. Saya membujuk dan meyakinkan mereka untuk pindah ke tempat baru yang lebih bersih, nyaman, rapih dan manusiawi. Untuk itu, saya melakukan  dialog dan sosialisasi hingga lebih dari 50 kali. Hasilnya para pedagang tersebut bukan saja secara sukarela bersedia pindah, bahkan kepindahan mereka dirayakan seperti layaknya suatu pawai atau perayaan.

Reformasi lain yang saya lakukan adalah membangun unit pelayanan perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan yang terkait dengan itu.  Saya tetapkan berapa hari seluruh ijin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.

Pendekatan serupa saya lakukan ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota Jakarta pada tahun 2012. Sebagai sebuah kota kosmopolitan yang berpenduduk 12 juta jiwa ini, strategi pemerintahan saya adalah me-revitalisasi sektor-sektor strategis yang berdampak luas kepada peningkatan kehidupan kota dan ekonomi masyarakatnya, antara lain sektor transportasi umum, penanggulangan banjir, perbaikan pasar tradisional, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Salah satu agenda pertama yang saya lakukan adalah memperkuat kualitas birokrasi. Saya harus mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada “melayani masyarakat”, bukan “memerintah”. Oleh karenanya, saya memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based.  Saya terapkan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut. Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat.

Berbekal pengalaman dari Solo, saya juga memperbaiki sistim pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistim online. Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

Melalui sistim on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan lebih tinggi di masa depan.

Saya juga bentuk one-stop-service perijinan daerah, untuk membuat proses berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan. Ini upaya pemerintah saya untuk meningkatkan “ease of doing business” di Jakarta, yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perijinan nasional berada.

Keberhasilan yang saya capai saat memimpin kedua kota tersebut, Solo dan Jakarta, bukanlah karena saya membawa sebuah sistim pemerintahan baru. Saya hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung kepada masyarakat, yang disebut “blusukan”. Dengan cara itu, saya memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat, namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Kini, pengalaman melakukan reformasi sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta tersebut akan saya bawa dan kembangkan pada tingkat nasional.
Pertama kali yang saya lakukan sebelum membentuk Kabinet Kerja yang baru berusia 3 minggu itu adalah memberikan daftar calon menteri itu kepada Komite Penanggulangan Korupsi (KPK) untuk memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK. Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada saya memimpin mereka 5 tahun ke depan.

Dengan bekal pengalaman refomasi itu, ke depannya, saya ingin membangun demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang ditentukan dan mementingkan kelompok elit politik. Sehingga, Indonesia yang saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia yang dibuktikan dengan 71 juta pemilih langsung yang mendukung saya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan yang didambakan masyarakat.

Beberapa agenda prioritas yang akan saya lakukan adalah:

Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional. Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online.

Kedua, di bidang pajak, saya ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya optimis angka ini akan meningkat.

Ketiga, saya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.

Keempat, saya ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas “manusia”nya. Sebgai tahap awal, saya sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktifitas dan daya saing nasional yang lebih tinggi.

Berbagai upaya ini akan kami laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’, serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia.

Di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia beberapa tahun ini, Indonesia selama 8 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5,8 persen. Hal itu dicapai dengan mengandalkan pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah, yang jumlahnya sekitar 25 persen dari populasi. Agenda prioritas yang saya jalankan bukan saja akan menjaga pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah itu, tapi justru menjadikan kelompok lainnya yang lebih besar lagi, yaitu kelompok menengah bawah dan kelompok berpendapatan rendah sebagai pilar pertumbuhan Indonesia yang akan lebih besar lagi ke depan.

Pola pertumbuhan yang menyeluruh dan bertumpu kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum memiliki akses yang cukup terhadap pembangunan, saya pandang sejalan dengan tujuan kita bersama negara-negara G20, yaitu pertumbuhan yang kuat, berkelanjutatan, seimbang dan inklusif. Itu adalah sumbangan Indonesia 5 tahun ke depan memulihkan perekonomiannya, dan pada gilirannya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi global. [ANT/N-6]

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


Jokowi ke Luar Negeri
« Sebelumnya1234567891718Berikutnya »

Displaying 1 to 10 of 179 entries
16
Nov
14

Ekonomi Politik : Harga Minyak Dunia Turun, BBM Premium Rp 4.500 ?

FASTNEWS, Jakarta (15/11) –  Rencana pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak tepat. Pasalnya,  sejumlah kalangan menilai pada saat ini harga minyak dunia yang menjadi acuan harga BBM bersubsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengalami penurunan tajam selama empat tahun terakhir.

Hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (14/11/2014) harga minyak mentan acuan WTI spot berada di level US$ 75,82 per barel, sehari sebelumnya sempat meenyentuh level US$ 74,21 per barel. Level tersebut terendah selama kurang lebih empat tahun terakhir. Harga minyak mentah sempat berada di level US$ 71,24 pada 24 Agustus 2010.

Di satu sisi, sejumlah pengamat menyebutkan perubahan harga BBM tidak tergantung harga minyak mentah dunia karena itu akan berarti mengikuti mekanisme pasar. Namun di sisi lain, faktanya sejak era pemerintahan Megawati, perubahaan (kenaikan) harga minyak mintah dunia memicu perubahan harga BBM bersubsidi.

Pada era Megawati, ketika harga minyak mentah dunia menyentuh level US$ 32,68, BBM bersubsidi pun ikuti naik, premium naik Rp 100 menjadi Rp 1.550 per liter dan solar naik Rp 250 menjadi Rp 1.150 per liter. Pada 2003, ketika minyak mentah dunia menyentuk level tertinggi US$ 37,96, premium ikut naik Rp 260 menjadi Rp 1.810 per liter dan solar menjadi Rp 1.890 per liter atau naik Rp 740.

Memasuki era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SB) – Jusuf Kalla (JK), kenaikan harga BBM bersubsidi lebih lagi. Selama tiga kali kenaikan BBM subsidi pada era tersebut, mencapai hingga 300 persen. Pada Maret 2005, ketika minyak mentah dunia menyentuh level US$ 56,8 per barel, kenaikan BBM bersubsidi premium sebesar RP 590 menjadi Rp 2.400 per barel dan solar naik Rp 210 menjadi Rp 2.100 per liter.

Selang delapan bulan berikutnya, tepatnya Oktober 2005, premium naik tajam Rp 2.100 menjadi Rp 4.500 per liter dan solar naik Rp 2.200 menjadi Rp 4.300 per liter. Saat itu harga minyak mentah kembali menyentuh level tertinggi di harga US$ 69,91 per barel.

Kenaikan ketiga kalinya pada era SBY-JK, terjadi pada 2008, di mana kala itu harga minyak menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah ke harga US$ 145,31 per barel. Pemerintah pun menaikkan BBM bersubsidi premium naik Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter sedangkan solar naik Rp 1.200 menjadi Rp 5.500.

Pada periode keduanya Presiden SBY yang didampingi wapres Boediono pada periode 2009-2012 kembali menurunkan harga BBM bersubsidi premium kembali ke level Rp 4.500 dan solar pun kembali ke level Rp 4.500 per liter. Saat itu harga minyak mentah dunia berangsur turun dan menyentuh level tertinggi pada periode tersebut di harga US$ 113,39 per barel.

Namun pada 2013 lalu ketika harga minya dunia stabil di kisaran US$ 90 – US$ 113 per barel, pemerintahan SBY kembali menaikan harga BBM bersubsidi premium ke level Rp 6.500 dan solar ke Rp 6.500.

BBM Naik, Pengusaha Istana Makin Kaya.

Lalu bagaimana harga minyak dunia 2014 ini setelah pergantian tampuk pimpinan nasional ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla? Minyak dunia sebetulnya meluncur tajam hingga menyentuh level terendah selama kurang lebih empat tahun. Menyentuh level terendah di harga US$ 74.2 per barel pada perdagangan Kamis (13/11/2014).

Meski demikian Presiden Jokowi rencananya akan menaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 1.500 – Rp 3.000. Hal itu berarti harga BBM bersubsidi akan berada di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.500 per liter. Pertanyaan lain pun kembali muncul, mengapa ketika Jusuf Kalla menjabat wapres, kenaikan harga BBM bersubsidi begitu drastis? Padahal negara bisa meraup untunng sekitar US$ 25 per barel, mengingat asumsi harga minyak mentah pada APBN-P 2014 mencapati US$ 106 per barel

Pengamat ekonomi, Tarli Nugroho menyarankan agar pemerintahan Jokowi-JK tidak menaikan harga BBM bersubsidi.  Menurutnya subsidi adalah hak rakyat dan bentuk insentif untuk rakyat. “Yang bermasalah selama ini adalah angka subsidi milik pemerintah itu ilusi,” tegasnya.

Lebih lanjut diungkapkan Tarli, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya menguntungkan para pengusaha yang berada dibalik Jokowi-JK. Menaikkan harga BBM bersubsidi memang akan menambah pendapatan negara. Lalu peningkatan pendapatan tersebut akan turut mendorong belanja negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur meningkat tajam. Siapa yang diuntungkan? Tentu, pengusaha-pengusaha di lingkaran istana, pendukung Jokowi – JK yang dengan mudahnya mendapatkan proyek.

Ditambahkan Tarli, harga riil BBM bersubsidi tidak dapat diketahui publik karena pemerintah, Pertamina dan SKK Migas selama ini tidak transparan dalam memberikan penjelasan berapa sebenarnya biaya pokok produksi BBM. “Selalu koar-koar subsidi sekian-sekian, tapi angka-angka itu tidak pernah terverifikasi,” tegas Tarli.

Di sisi lain menurut Tarli, penurunan tajam harga minyak mentah dunia tidak serta merta harga BBM bersubsidi juga harus turun. Menurutnya itu akan memberi kesan perubahan harga BBM dalam negeri mengikuti mekanisme pasar. Menaikan ataupun menurunkan harga BBM seturut harga minyak dunia tidak tepat. “Konstitusi kita melarang soal yang menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan pada mekanisme pasar,” tandasnya.

Tarli menjelaskan kalau logika harga minyak turun lalu harga BBM juga harus turun, berarti apalagi kalau harga minyak naik, berarti pemerintah sangat boleh menaikan harha BBM. Masalahnya bukan  soal naik atau turunnya harga minyak, tapi soal bagaimana sebenarnya perhitungan subsidi pemerintah, karena subsidi itu bukan barang haram.

Menurut Tarli, yang dituntut oleh masyarakat adalah kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Jadi, bukan harga BBM yang diturunkan, tapi standar pendapatan masyarakat yang dinaikan. Jangan bunuh ekonomi rakyat dengan kebijakan ekonomi yang hanya pro konglomerat dan modal asing. Rakyat harus diberi kredit murah, supaya bisa mengembangkan usaha. Pasar tradisional harus dilindungi, industri ritel harus dibatasi, karena itu adalah urat nadi ekonomi rakyat. Selain itu, batasi impor produk-produk agro agar para petani mendapatkan pasar dengan mudah. “Berapapun harga BBM, kalau daya beli rakyat tinggi, tidak akan jadi beban,” tegas Tarli. FN-05

– See more at: http://fastnews.today/article/harga-minyak-dunia-turun-tajam-seharusnya-bbm-premium-rp-4500#sthash.fJkKs959.dpuf

11
Nov
14

Politik : e-Voting PerPPU PilKaDa dan Doktrin Luar Negeri JokoWi

Jakarta45

Perppu Pilkada Lolos, BPPT Siapkan e-Voting

VIVAnews – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan bahwa e-Voting merupakan salah satu pelayanan publik berbasis eletronik yang harus segera diimplementasikan secara nasional.

Pasalnya, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Oktober lalu.

“Kita akan jalan terus. Ibaratnya, ‘anjing menggong kafilah berlalu’ karena, e-Voting adalah keniscayaan. Itu masalah waktu dan proses,” ujar Hammam Riza selaku Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral di Gedung BPPT, Senin 10 November 2014.

Hammam menjelaskan e-Voting merupakan teknologi pemungutan suara secara eletronik yang dapat membantu jalannya pemilu, bahkan dapat menghemat biaya yang sudah dianggarkan.

“Saya berharap Perppu lolos di DPR. Kalau sudah maka KPU dapat memberikan lahan bagi kami untuk mencoba dan sekuat tenaga dalam menerapkan manfaat e-Voting,” harap dia.

Sehingga, lanjut dia, bila sudah diberikan lahan bagi pihaknya maka tak dipungkiri lagi, pemungutan suara berbasis eletronik itu akan digunakan di seluruh Indonesia.

“Nanti (kalau diberi kesempatan) buka uji coba tapi simulasi, real. Kalau kita nggak pernah mencobanya dalam kondisi aktual, kita nggak pernah tahu kelebihan, dan kekurangan serta kelemahannya,” papar dia.

Dalam implementasi yang sudah diterapkan oleh BPPT, saat menggunakan sistem e-Voting Pilkades di beberapa wilayah, mereka dapat menghemat sekitar 50 persen anggaran.

Setelah, diklaim sukses, efektif, dan hemat. BPPT ingin menerapkan sistem teknologi tersebut secara nasional. (ren)

Berita Lainnya

Indonesia Kerap Diremehkan, Jokowi’s Doctrine Mesti Disampaikan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menyampaikan [Jokowi’s Doctrine](2131967 “”) atau Doktrin Jokowi sebagai tafsir atas kebijakan politik luar negeri Indonesia‎, yakni Bebas Aktif.

Jokowi perlu menyampaikan doktrin tersebut saat kunjungan dinas ke luar negeri dengan 3 agenda internasional. Yakni Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economy Community (APEC) 2014 di Tiongkok pada 10-11 November‎, KTT ASEAN di Myanmar pada 12-13 November, dan pertemuan G-20 di Australia pada 15-16 November.

Hikmahanto mengatakan, tafsir bebas aktif yang harus jadi Doktrin Jokowi itu adalah ‎all nations are friends‎ until Indonesia’s sovereignty is degraded and national interest is jeopardized atau ‘semua negara adalah teman sampai dengan kedaulatan Indonesia diganggu dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan’.

Bagi Hikmahanto, doktrin itu harus disampaikan Jokowi kepada dunia internasional. Karena Indonesia kerap diremehkan negara-negara luar.

“Karena banyak negara yang menyepelekan Indonesia,” ujar Hikmahanto dalam pesan tertulisnya, Senin (10/11/2014).

Menurut ‎Hikmahanto, doktrin ‘semua negara adalah sahabat sampai dengan kedaulatan Indonesia diganggu dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan’ sangat pas dengan Jokowi. Mengingat, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bebas aktif itu ditafsirkan sebagai thousand friends zero enemy’ atau ribuan teman tanpa musuh.

Hikmahanto mengatakan, Indonesia boleh menganggap semua negara adalah teman, namun harus tetap ada batasannya. Karena meskipun berteman, namun bukan berarti [kedaulatan](2131967 “”) dan kepentingan nasional Indonesia bisa diusik seenaknya oleh negara lain.

“Ada batasannya. Semua adalah teman, hingga kedaulatan kita diganggu‎,” kata Hikmahanto. (Ans)

Berita Lainnya

 

On 11/10/2014 09:07 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/463590/jokowi-tegaskan-ri-tak-mau-sekadar-jadi-pasar

Jokowi tegaskan RI tak mau sekadar jadi pasar

Senin, 10 November 2014 23:34 WIB | 3.275 Views
Pewarta: Rini Utami
Jokowi             tegaskan RI tak mau sekadar jadi pasar

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jangan kita diminta membuka pasar untuk dibanjiri produk mereka, tetapi produk-produk kita sulit masuk ke pasar mereka”

Beijing (ANTARA News) – Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak ingin menjadi sekadar pasar bagi tarik menarik kepentingan ekonomi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.Ia menekankan Indonesia belum akan memasuki baik Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) maupun Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area Asia Pacific/FTAAP) sampai integrasi ekonomi keduanya memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.”Saya kira, kita belum akan masuk ke sana, kita harus kalkulasi lagi produk-produk apa saja yang bisa dipasarkan dalam integrasi ekonomi kawasan itu, dan menguntungkan rakyat,” kata Presiden yang biasa disapa Jokowi itu menjawab Antara usai rangkaian pertemuan bilateralnya dengan pemimpin ekonomi APEC di Beijing, Senin malam.Pertemuan APEC di Beijing 5-12 November di Tiongkok ini mendorong kesepakatan pemberlakuan FTAAP pada 2025 yang didahului studi kelayakan pada 2015-2016.Pembentukan FTAAP telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA) dan FTA di Asia Pasifik.

RTA dan FTA itu adalah salah satu preferensi negara-negara di dunia saat ini dalam hal pendekatan liberalisasi perdagangan kawasan. FTAAP ditengarai sebagai upaya menuju Regional Economy Integration (REI) untuk kesejahteraan bersama di kawasan.

Namun, selama pembahasan di APEC 2014, niat Tiongkok itu dipertanyakan dengan telah adanya TPP yang diinisiatifi Amerika Serikat dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dengan enam mitra dagangnya.

TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh tujuh belas negara Asia-Pasifik yang juga diikuti beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Sedangkan RCEP sendiri di tingkat global menjadi rival bagi negosiasi serupa yang diinisiasi Amerika Serikat, yakni TPP, di mana Tiongkok tidak menjadi anggota.

“Indonesia tidak mau ditarik-tarik untuk kepentingan mereka (AS dan Tiongkok). Saya tidak mau, lebih baik kita bertarung secarafair. Jangan kita diminta membuka pasar untuk dibanjiri produk mereka, tetapi produk-produk kita sulit masuk ke pasar mereka, padahal produk kita itu banyak dihasilkan oleh rakyat,” tutur Presiden Jokowi.

Ia mencontohkan komoditi rotan, kelapa sawit dan ikan. “Itu kan jelas produk yang sebagian besar dihasilkan rakyat, kelapa sawit tidak semua dikelola perusahaan besar, tetapi ada juga petani, hampir 40 persen, kan besar juga,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia harus tegas untuk tidak terseret tarik menarik kepentingan negara besar dalam integrasi ekonomi kawasan.

 

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Obama, Jokowi yang Ambisius, dan Mitra Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia menginginkan stabilitas keamanan di kawasan dan mengajak Amerika Serikat meningkatkan kerja sama. “Kerja sama kita harus ditingkatkan, khususnya di bidang keamanan,” kata Jokowi, sapaan Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama di Hotel Westin, Beijing, Cina, di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Senin, 10 November 2014. (Baca:Jokowi Dibanjiri Tepuk Tangan di Forum CEO APEC)

Obama menyambut baik keinginan Jokowi itu. Ia mengatakan Washington ingin menjadi mitra dalam proses pembaruan yang diusung oleh Presiden Jokowi. Menurut Obama, Jokowi memiliki agenda ambisius dalam pembaruan di Indonesia. »Lagi pula, kemitraan kita sudah luar biasa di bidang pembangunan, pertahanan, dan keamanan,” katanya. Jokowi adalah kepala negara pertama yang ditemui Obama sesampainya di Beijing. (Baca:Jokowi Pamer Pengalaman 30 Tahun ke Obama)

Dalam pertemuan itu, Obama memuji Indonesia sebagai contoh bagi demokrasi, toleransi, dan pluralisme dunia meski merupakan negara berpenduduk muslim terbesar sejagat. Ia menyebut pemilihan umum yang baru saja usai sebagai bukti berjalannya demokrasi di Indonesia. ”Melihat pemilu di Indonesia, menegaskan adanya transisi pada demokrasi. Indonesia merupakan contoh bagi demokrasi, toleransi, dan pluralisme,” kata Obama. (Obama Ingin Jadi Sahabat Jokowi)

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pernyataan Obama itu menunjukkan bahwa Amerika terus berharap kepentingan mereka terakomodasi oleh pemerintahan baru Presiden Jokowi, seperti pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. (Di Forum CEO APEC, Jokowi ‘Jualan’ Tol Laut)

Adapun Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menuturkan, pada dasarnya, dalam setiap pertemuan, kepala negara asing ingin mendengarkan rencana pembangunan oleh Presiden Jokowi selama lima tahun mendatang. »Cina, Jepang, AS, dan Rusia mitra-mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya,” katanya kepada Tempo. (Baca juga:Jokowi Top jika Pidato Bahasa Indonesia di APEC)

Jokowi menjadi sosok penting pada pertemuan APEC. Dia adalah salah seorang pembicara kunci dalam perhelatan APEC CEO Summit. Setelah agenda itu, ia mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin dunia. Selain dengan Obama, Presiden juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Vietnam Truong Tan Sang, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Simak pula: Apakah Jokowi Pidato Bahasa Inggris di Forum Dunia?)

ANTARA | NATALIA SANTI | RAJU FEBRIAN | ANANDA TERESIA (BEIJING)

 

Baca Berita Terpopuler

Jokowi Jadi Primadona di APEC

Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi

10
Nov
14

Heroisme : TriSapta Indonesia Sehat 10Nop14

Tri Sapta Indonesia Sehat 2014

Minggu, 09 November 2014 – 12:13 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
TriSapta Indonesia Sehat 2014

Pendapat para pesohor politisi seperti berita di berbagai situs online soal “Kartu `sakti` Jokowi berpotensi langgar disiplin anggaran dan tidak dianggaran di APBN” seharusnya tidak terjadi bilamana mereka menghayati 7 (tujuh) kata semangat bagi penyelenggara negara amanat Penjelasan UUD45 yang tetap patut dirujuk karena memang tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh Amandemen UUD45 tahun 2002 yang hanya berbentuk Risalah Paripurna dan tidak terdaftar di Berita Negara.

Artinya, program Kenegarawanan seperti Kartu Sakti JokoWi adalah Legal dan Manfaat sepanjang Pro Penjelasan dan Pro Pembukaan UUD45 apalagi Pro Bonum Publicum bahkan Pro Tri Sapta Indonesia Sehat sebagai berikut:

Strategi 7 Sehat Negara Bangsa [Pandji R Hadinoto]

Tubuh Negara-Bangsa
1. Sehat Bermasyarakat
2. Sehat Berbangsa
3. Sehat Bernegara
4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan

Tubuh Manusia
5. Sehat Logika/Nalar
6. Sehat Rohani/Jiwa
7. Sehat Jasmani/Raga

Strategi 7 Ketahanan Bangsa [alm HR Soeprapto]

1. Kehidupan Agama tidak Rawan
2. Kehidupan Ideologi tidak Retak
3. Kehidupan Politik tidak Resah
4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas
5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar
6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah
7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang

Strategi 7 Kemenangan Hidup [Gus Sholeh]

1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas
2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit
3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar
4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat
5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya
6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya
7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya

Demikianlah rekomendasi Strategi kiprah Revolusi Mental ini bagi motor2 penggerak negara bangsa qq Penyelenggara Negara dan Kaum Nasionalis Pancasila Indonesia, saat H+15 Kabinet Kerja ketika Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2014 guna warisi pentingnya sikap patriotisme ataupun heroisme Roh Indonesia Merdeka yakni Jiwa Semangat dan Nilai-nilai 45 terutama dalam siasati isu2 terkini seperti kepemimpinan ganda di DPRRI, kenaikan harga BBM tatkala harga minyak mentah dunia justru menurun, dlsb.

Jakarta, 9 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 09 November 2014 21:56 WIB
Mafia Migas Bermain dalam Proses Jual Beli Migas
Minggu, 09 November 2014 18:19 WIB
Tim Ekonomi Jokowi-JK Pakai Kacamata Kuda
Minggu, 09 November 2014 17:48 WIB
Presiden dan Menteri Jangan Blusukan Tanpa Hasil
Minggu, 09 November 2014 16:53 WIB
Krisis Ekonomi di Perancis Memburuk
Minggu, 09 November 2014 16:05 WIB
Adian Napitupulu akan Laporkan Tempo
Minggu, 09 November 2014 15:37 WIB
Menteri Tjahjo Tak Pahami Pesan Jokowi
Minggu, 09 November 2014 15:14 WIB
Gorbachev: Dunia Diambang Perang Dingin Baru

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-tri-sapta-indonesia-sehat-2014.html#ixzz3IZOIoXuv

Jokowi Mempelajari Infrastruktur Maritim Cina

TEMPO.CO, Beijing – Presiden Joko Widodo hari ini akan berkunjung ke pelabuhan dan pembangkit listrik di Cina. Ia akan mengunjungi Integrated Service Center Tianjin Port, Pacific International Container Port, serta SDIC Beijing Power Plant. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan kunjungan tersebut untuk mempelajari pengembangan infrastruktur yang dilakukan Cina. (Baca: Tiba di Beijing, Jokowi Disambut Upacara Militer)

“Ingin melihat langsung yang dikembangkan Cina, melihat langsung integrasi antara power plant, infrastruktur maritim, dan industrial park. Lalu juga terkait konektivitas darat dengan kereta api cepat,” kata Andi di Beijing, Jumat larut malam, 8 November 2014. (Baca: Ahok Antar Jokowi Berangkat ke KTT APEC Beijing)

Menurut dia, Jokowi akan mempelajari pengembangan infrastruktur di Cina dan kemungkinan diimplementasikan dalam pengembangan infrastruktur maritim seperti tol laut. “Diharapkannya begitu bisa mempelajari dan diimplementasikan tapi baru ketahuan ya besok, betul-betul baru melihat,” katanya.

Hari ini, agenda Jokowi dimulai dengan pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Cina. Setelah itu, Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang. Pertemuan dengan pimpinan negara Cina itu membahas beberapa hal seperti pembangunan maritim, pengembangan infrastruktur, dan pembangkit listrik. (Baca: Di APEC, Jokowi Promosi Visi Maritim Indonesia)

Setelah itu, Jokowi akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan pembangkit listrik Cina yang berada di Tianjin. Jokowi yang juga didampingi istrinya, Iriana, akan mengunjungi Integrated Service Center Tianjin Port, Pacific International Container Port, serta SDIC Beijing Ower Plant.

ANANDA TERESIA

Baca berita lainnya:

Nurul Arifin: Muntah Lihat Menteri Jokowi Blusukan

Dukung Menteri Blusukan, Tweeps Bully Nurul Arifin

PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok

Nurul Arifin Menyesal Tak Sebar Duit Saat Pemilu

Berita Lainnya

Ini Modal RI Buat Jadi Negara Maju & Salip Raksasa Asia

Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara maju dan menyalip raksasa-raksasa Asia. Modal itu berupa kekayaan di bidang kelautan, sumber daya alam, serta jumlah populasi yang besar.

“Seharusnya potensi itu bisa dimanfaatkan untuk membuat branding Indonesia sebagai manufacturer of Asia dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Ekonom Senior dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Emil Salim dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (9/11/2014) malam.

Emil menegaskan, kekayaan alam Indonesia di darat maupun laut sangat unik karena
posisinya yang berada di khatulistiwa. Pemanfaatan potensi tersebut hanya dapat berjalan dengan bekal ilmu pengetahuan.

“Sumber daya alam bukan untuk dieksploitasi tapi harus dikembangkan, misalnya spesies ikan yang unggul harus dikembangbiakkan dan diperkaya,” katanya.

Dia menekankan pentingnya memajukan bidang pendidikan baik di sektor formal maupun informal. Lanjut Emil, pendidikan informal diperlukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam waktu dekat.

Hal itu penting guna menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku pada 1 Januari 2016.

“Kita harus tingkatkan produktivitas pekerja yang saat ini masih di level semi-skilled, jadi harus kasih tancap gas. Pebisnis harus mengembangkan kemampuan pekerja dan diberi insentif fiskal oleh pemerintah. Perkuat pula sekolah kejuruan,” tambah dia.

Sementara itu, lebih jauh tutur Emil, investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan tinggi harus tetap dilakukan terutama dalam bidang sains, teknologi, ilmu rekayasa, dan matematika (STEM-Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

“Buka bidang itu untuk pengajar asing supaya kita mendapat lompatan pengetahuan. Sementara di bidang sosial tetap kita kembangkan sendiri,” terangnya.

Dijelaskan dia, bonus demografi pada 2030 juga harus dimanfaatkan untuk menyalip raksasa Asia seperti Jepang, China, dan Korea yang memiliki komposisi penduduk menua.

“Kesempatan untuk tancap gas ini mutlak dipakai, karena setelah ini momennya tidak ada lagi,” ucap dia.

Di sisi lain, sambungnya, kualitas penduduk Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Sensus penduduk 2010 menyebutkan dari 50 persen warga Indonesia berusia 25-59 tahun atau sekira 54,8 juta jiwa, hanya mengenyam pendidikan dasar.

Artinya Emil bilang, pemerintah perlu meningkatkan sektor pendidikan informal untuk menghasilkan pekerja yang terampil dan terlatih, melalui berbagai pelatihan bersertifikat.

”Dengan strategi ini, diharapkan dapat membebaskan Indonesia dari jebakan kelas menengah (middle income trap) yang sudah berlangsung selama 20 tahun,” harap dia. (Fik/Ndw)

Jokowi: Ini Kesempatan Anda karena Anggaran Kami Terbatas

VIVAnews – Pada pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis dalam pertemuan CEO APEC di Beijing, Senin 10 November, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut negaranya sebagai tujuan utama investasi.

Dilansir dari Wall Street Journal, Jokowi dalam pidato pertamanya di acara internasional itu berjanji memangkas subsidi BBM, yang disebutnya telah menghalangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sosial.

Jokowi menyebut $27 miliar yang dihabiskan setiap tahun hanya untuk subsidi BBM, adalah jumlah yang sangat besar. “Kami ingin menyalurkan subsidi BBM kami dari konsumsi menjadi aktivitas yang produktif,” kata Jokowi.

Dana yang dapat dihemat dari pemangkasan subsidi BBM akan digunakan untuk membangun pelabuhan, rel kereta dan infrastruktur lainnya. Jokowi menyebut Indonesia akan membangun 24 pelabuhan dalam lima tahun, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dia juga mengungkapkan rencana memperluas jaringan kereta api dan pembangunan jaringan transportasi massal di enam kota besar termasuk Jakarta, Bandung dan Surabaya. Proyek kunci lainnya adalah pembangkit listrik, yang akan membantu pembangunan sektor industri Indonesia.

“Ini kesempatan Anda,” kata Jokowi dalam bahasa Inggris, pada pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis kawasan yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan keinginannya membangun 25 bendungan dalam lima tahun, mengalihkan anggaran subsidi menjadi pengairan bagi pertanian.

Jokowi yang beberapa kali mengulang kalimat kesempatan dalam pidatonya, berusaha menjamin tentang resiko berbisnis di Indonesia. Dia mengakui bahwa Indonesia sebelumnya berada pada peringkat rendah dalam survei.

“Banyak investor, saat mereka datang pada saya, hampir semuanya, mereka selalu mengeluhkan tentang akuisisi tanah. Saya akan mendorong menteri-menteri, gubernur, walikota, untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat harus menyelesaikan sengketa tanah selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, termasuk yang terkait dengan pembangunan jalan tol. Dia juga mengingatkan latar belakangnya sebagai pengusaha.

Dia menjamin bahwa pemerintah Indonesia akan membantu para investor asing dalam percepatan izin usaha. “Ini kesempatan Anda, karena Anda tahu anggaran nasional kami terbatas,” ucapnya.

BERITA POPULER

Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

TEMPO.CO, Beijing – Pidato Presiden Joko Widodo dalam forum chief executive officer (CEO) di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mendapat pujian. Jokowi menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut. (Baca: Ke Obama, Jokowi Pakai Bahasa Indonesia)

Presiden East-West Center, Charles E. Morisson, mengatakan bahasa Inggris Jokowi sangat bagus. “Jokowi berpidato sangat baik, bahasa Inggris sederhana, tanpa catatan, menggunakan pointer sendiri, dan fokus pada peluang investasi,” ujar Charles melalui Twitter-nya pada Senin, 10 November 2014.

East-West Center adalah organisasi nirlaba yang didirikan Kongres Amerika Serikat pada 1960.  Mereka fokus pada bidang pendidikan dan penelitian di Jepang dan Amerika Serikat. Organisasi ini juga mempromosikan konsep masyarakat Asia-Pasifik.

Dalam pidatonya, Jokowi mempromosikan beberapa proyek pembangunanan, seperti tol laut dan pelabuhan. “Kami menunggu Anda datang ke Indonesia. Kami menunggu Anda untuk berinvestasi di Indonesia,” tuturnya di hadapan ribuan CEO yang hadir.

Jokowi bahkan tidak menutup-nutupi masih adanya ganjalan yang mengganggu iklim investasi, seperti perizinan dan pembebasan lahan. Namun dia berjanji akan membenahi permasalahan tersebut.

SINGGIH SOARES

Terpopuler

Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina

Ini Kata PDIP Pasca-Kesepakatan Dua Koalisi

Persib Juara, Ridwan Kamil Akhirnya Gunduli Rambut 

Buat Onar di Jalan Tol Simatupang, 6 Suporter Bola Diperiksa

Pesta Persib Juara Lumpuhkan Bandung

BERITA LAINNYA

Jokowi Beberkan Data Pemborosan BBM


jokowi-_140905082139-360
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan data pemborosan subsidi BBM saat bertemu dengan ratusan CEO di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11).
Jokowi menjelaskan, porsi subsidi BBM selama ini tidak proporsional. Sebab, nilainya jauh lebih besar dibanding anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur yang lebih penting.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, selama 2009-2013, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM jumlahnya mencapai Rp 715 triliun. Sementara, anggaran untuk kesehatan justru hanya Rp 202 triliun. Adapun anggaran untuk infrastruktur jumlahnya juga masih kalah dibanding subsidi BBM, yakni hanya Rp 577 triliun.
“Keborosan sepeti inilah yang harus kita hentikan. APBN harus menuju tujuan produktif, bukan kepada hal-hal yang konsumtif,” ujar Jokowi.
Selain membeberkan data mengenai subsidi BBM, presiden yang dilantik pada 20 Oktober tersebut juga menjelaskan program-program prioritas pemerintah, mulai dari program di bidang kemaritiman, swasembada pangan, sampai industri kreatif.
Selain dihadiri ratusan CEO, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
__._,_.___

Posted by: “K. Prawira” <k.prawira@ymail.com>

 

06
Nov
14

Politik : Indonesia Tertutup Awan Hitam [Antropolog]

http://atjehpress.com/2014/11/antropolog-politik-indonesia-tertutup-awan-hitam/

 Antropolog: Politik Indonesia Tertutup Awan Hitam

Oleh Redaksi pada November 03, 2014 Click to comment

Akibat kisruh politik di DPR RI [www.elshinta.com]

Akibat kisruh politik di DPR RI [www.elshinta.com]

Kupang|AP-Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregor Neonbasu S.V.D. melukiskan ruang angkasa politik Indonesia saat ini seakan tertutup awan gelap ketika munculnya radiasi politik di Senayan dengan munculnya pimpinan DPR tandingan.

“Radiasi politik itu muncul ketika Koalisi Merah Putih (KMP) melancarkan politik sapu bersih dengan menguasai semua garis komando kepemimpinan para wakil rakyat di Senayan,” kata Pater Gregor Neonbasu S.V.D., Ph.D. dalam sebuah refleksi antropologis yang disampaikan kepada Antara di Kupang, Minggu.

Ketua Komisi Sosial Budaya Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur itu mengatakan bahwa adu kekuatan politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tengah berlangsung saat ini seperti sebuah pentas sandiwara murahan yang tidak enak ditonton oleh rakyat.

“Namun, jika kita cermati dari perspektif politik qua politik, adu kekuatan itu menjadi sangat menarik untuk dikaji meski tampaknya sulit untuk didamaikan,” kata rohaniawan Katolik itu.

Menurut dia, adu kekuatan politik itu sampai terjadi karena panggung politik di Senayan tidak di-“manage” secara baik dan teratur.

Dalam refleksi antropologis itu, Neonbasu menilai konflik politik tersebut acap kali terbit di ujung sebuah kegagalan dalam memahami mindset politik yang dimiliki seseorang.

Ia menambahkan bahwa susunan kabinet yang baru dalam bingkai kepentingan presiden terpilih sudah pada aturan yang benar meski masih ada suara sumbang yang mempertanyakan macam-macam hal di balik berbagai soal dan perkara kemasyarakatan, terlebih berkenaan dengan kemampuan para menteri.

“Semua orang tersenyum ketika para menteri itu dilantik sebagai pertanda menyetujui hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Namun, yang menggema di Senayan justru sebaliknya, ketika semua unsur pimpinan di parlemen disapu bersih oleh KMP,” katanya.

Neonbasu menilai demokrasi yang dibangun di panggung politik Senayan itu merupakan “demokrasi yang ompong” karena mindset para wakil rakyat di Senayan berorientasi pada perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang cerdik, bukan mengabdi pada kepentingan rakyat.

“Memang, sulit dibayangkan sebelumnya akan lahirnya jenis proklamasi baru yang tertayang dari balik Senayan bernama pimpinan DPR tandingan. Imbas politik dari Senayan itulah yang membuat demokrasi kita menjadi ompong,” ujarnya.

Sebetulnya, kata Neonbasu, cara berpikir harus dirubah setelah para wakil rakyat resmi menduduki kursi empuk di Senayan. Paling tidak mindset DPR harus dapat dijinakkan oleh “safari damai” yang telah dilakukan Presiden Jokowi kepada para rivalnya, misalnya, dengan rela bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan pesaing berat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Menurut dia, sebenarnya dua momentum politik bisa dijadikan sebagai modal dasar untuk meletakkan demokrasi Indonesia yang benar ke depan, yakni ketika MPR melantik presiden dan saat presiden melantik para menterinya.

Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo hendaknya memberi “angin sepoi segar” akan betapa pentingnya para penumpang Senayan untuk bersatu hati memikirkan nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukannya bercokol pada nasib partai yang telah mengusung mereka bertandang ke Senayan.

“Peran serta seruan Presiden Joko Widodo sangat diharapkan. Jika tidak, sia-sia segala niat luhur untuk bekerja keras membangun bangsa ini,” katanya.

“Kini, suhu politik semakin memanas secara liar, dan demokrasi didera dengan berbagai kepentingan. Politik kepentingan lebih unggul dari politik untuk kesejahteraan rakyat, politik mencari kursi lebih laris dibanding strategi politis untuk memberi udara baru bagi Indonesia ke depan yang semakin lebih baik,” tambahnya.

Politik Balas Dendam

Dalam refleksi antropologis itu, Neonbasu menilai munculnya “pimpinan DPR tandingan” itu cukup masuk di akal, karena politik “sapu bersih” yang dilancarkan KMP bisa dikonotasikan sebagai politik bakas dendam, sehingga memicu terjadinya radiasi politik di Senayan.

“Hasil pesta demokrasi tidak berimbas pada kehidupan demokasi yang lebih baik. Jika dianalisis lebih mendalam, bisa dikata bahwa sepak terjang presiden terpilih untuk merangkul semua pihak, tampaknya seperti menepuk air di dulang. Itu terlihat dari citra pimpinan DPR tandingan, yang mestinya dilihat dengan kaca refleksi yang cermat dan teliti,” kata Neonbasu.

Yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah seruan moral-etik akan peran dan fungsi utama DPR dalam pespektif legislasi, yang harus berjalan bersama pemerintah untuk mengabdi kepentingan warga masyarakat Indonesi secara keseluruhan.

“Udara demokrasi akan terus memburuk jika masing-masing kubu terus bertahan pada mindsetnya masing-masing. Kurang arif juga jika masing-masing kubu mengklaim diri sebagai `lebih benar` dan menelantarkan kubu yang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan dunia politik kontemporer memang penuh dengan kemunafikan karena ketidaksesuain antara mindset dan tindakan serta kata-kata.

“Secara kasat mata, kata-kata terlampau mengobral kebenaran dan terjerat pada kecendrungan untuk menutup kekurangan pribadi. Walau kata-kata manis tidak mudah menipu apa yang terkandung dalam hati, dan kata-kata manis yang sama tidak akan menyulap realitas menjadi sama seperti kata-kata lepas yang liar, yang berada di luar konteks yang riil,” katanya.

Rohaniawan Katolik dari Ordo Serikat Sabda Allah itu mengharapkan media massa selalu setia dan taat untuk mewartakan segala yang menyegarkan bagi tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik, dan bukan berkutat pada kemunafikan politik dan meniup-niup jurang antara KIH dan KMP.

Neonbasu menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk sebuah gelagat pemimpin yang pantas dijempoli, ketika bersua dengan mantan Presiden SBY di Nusa Dua Bali pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagai sebuah cerminan bahwa telah tercipta sebuah “budaya pemerintahan” baru bagi negeri ini.

Memang cara itu tidak pernah terlihat ketika pimpinan negara ini beralih dari Soekarno ke Soeharto, lalu dari Soeharto ke Habibie, kemudian dari Habibie ke Gus Dur, dan tidak ada juga pada pergantian pucuk pimpinan dari Gus Dur ke Megawati, dari dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jokowi sudah meletakkan sebuah budaya pemerintahan yang baru di negeri ini, yang kita harapkan bisa tertular pula ke Senayan agar para wakil rakyat dapat menciptakan sebuah pola demokrasi yang santun bagai sebuah sinetron yang enak ditonton oleh semua anak bangsa,” demikian Pater Gregor Neonbasu. (Antara)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://sinarharapan.co/news/read/141105023/-div-falsafah-legislatif-dan-dualisme-kepemimpinan-nbsp-div-div-div-

businesslounge.co / Dok

Ist

Kubu DPR pendukung Prabowo-Hatta telah melalap habis semua kursi pemimpin DPR.

Dunia politik kita kembali dibuat gaduh dualisme kepemimpinan DPR. Dua kubu yang berseberangan; Koalisi Merah Putih (KMP) yang pada pemilihan presiden (pilpres) mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).Kubu DPR pendukung Prabowo-Hatta telah melalap habis semua kursi pemimpin DPR, sedangkan kubu DPR Jokowi-JK tak kebagian posisi penting sama sekali. Akhirnya, DPR kubu Jokowi-JK ngamuk, berbuntut dengan munculnya pemimpin DPR versi KIH. Mereka dengan segenap alasan bertindak atas nama kebaikan hidup rakyat. Alasan baik dan buruk mereka hadirkan. Seolah-olah mereka pemilik tunggal republik yang dibangun dari peluh, harta, hingga darah para founding fathers.

Publik sebenarnya sudah tak begitu percaya dengan politikus, sebab apa pun alasannya, di balik itu semua ada kepentingan politis yang dirancang, baik kepada KMP atau pun KIH. Namun,  cara bermain politikus sangat halus—meski yang terakhir ini begitu sangat keras—seolah-olah tak tampak di hadapan publik. Tanpa bermaksud berpihak, kita penting membaca problem dualisme ini dalam kerangka pembangunan negara yang berkeadaban. Sebuah landasan filosofis pembentukan negara yang dimaksudkan sebagai jalan bersama menuju hidup sejahtera dan berkeadilan.
Dalam filsafat politik, sedikitnya ada dua filsuf penting yang mengurai filosofi tentang terbentuknya negara, yakni Thomas Hobbes dan John Locke. Dalam karya besarnya yang bertajuk Leviathan, Hobbes berpandangan,  negara lahir dari keinginan untuk menghalau kekacauan hidup akibat sifat dasar destruktif manusia, yang dalam bahasa yang sangat terkenal, Hobbes menyebut homo homini lupus! (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Itu karena sifat dasar destruktif ini akhirnya melahirkan bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua).
Tentu saja begitu menakutkan bagi manusia bila perang antara sesama terus terjadi karena mereka terus-menerus akan kehilangan generasinya akibat peperangan. Karena itu, negara dibangun dengan dasar semangat kebersamaan guna mencapai kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan hidup. Warga sebuah bangsa menyerahkan hak-haknya pada negara sehingga negara berada di posisi yang tinggi. Tidak boleh ada satu orang pun yang mampu melampaui kuasa negara.
Pandangan Locke tentang terbentuknya negara dapat dilacak dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Civil Government. Locke secara sistematis menguraikan tahap perkembangan masyarakat hingga terbentuknya negara. Ada tiga tahapan penting, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara persemakmuran (commonwealth).
Pada tahap alamiah, Locke berbeda pandangan dengan Hobbes. Mulanya bagi Locke, masyarakat itu hidup harmonis sebab semua memiliki kebebasan dan hak yang sama. Namun, ketika lahir mata uang, yang dahulu dalam interaksi sosial-ekonomi masyarakat menggunakan sistem barter, mulailah muncul hasrat manusia menguasai hak-hak ekonomi.Kompetisi terjadi secara besar-besaran. Semua manusia ingin menjadi paling kaya sehingga terjadilah perang. Perang tentu tak disuka maka masyarakat mengadakan perjanjian guna melahirkan negara persemakmur­an, yang menjamin setiap hak warga negara hidup damai dan sejahtera.

Kuasa Negara
Negara tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa penyelenggara maka dibentuklah apa yang dalam bahasa kenegaraan kita disebut pemerintah (government). Pemerintah, meminjam bahasa Aristoteles, harus mengedepankan kepentingan umum dan keadilan. Itu karena pemerintah memiliki tugas memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat.Tugas ini barangkali mengandaikan pemikiran Plato. Sebesar apa pun persoalan kebangsaan, termasuk dahulu peperangan dan hilangnya hak-hak rakyat, dapat diselesaikan. Besarnya tanggung jawab seorang pemerintah sudah menjadi pengetahuan umum. Namun realitasnya, masih saja mereka banyak mengabaikan tugas-tugasnya. Bahkan pada posisi tertentu, pemerintah—lebih tepatnya politikus—menunggangi kedaulatan rakyat sebagai pemilik tunggal sebuah negara. Pada konteks Indonesia, terjadinya dualisme kepemimpinan di DPR, menandai ada kepentingan politik yang digiring guna mendapatkan kekuasaan yang besar bagi diri dan kelompoknya. Pada posisi ini, lagi-lagi rakyat selalu menjadi korban.

Dalam polemik dualisme ini, kita bisa melihat perbedaan pandangan Hobbes dan Locke. Hobbes menekankan, kuasa negara itu mutlak. Tak ada warga negara yang bisa melampaui kuasa negara. Seperti simbolisasi Leviathan yang dihadirkan Hobbes, sebuah binatang buas dalam mitologi Timur Tengah. Baginya, negara harus berkuasa mutlak dan ditakuti rakyatnya. Karena itu, secara tidak langsung, Hobbes memberikan kuasa mutlak pada pemerintah (eksekutif).Ini karena pemerintahlah yang menyelenggarakan tugas kenegaraan. Karena itu, penyimpangan sangat mungkin terjadi, sebab tak ada kontrol dari legislatif.

Bagi Locke, kekuasaan negara itu terbatas pada kesepakatan yang dibuat bersama. Sepanjang tidak atas dasar kesepakatan bersama, rakyat berhak menggugat dan tidak menaati ketentuan negara.Dalam rangka membatasi kekuasaan negara, Locke menghadirkan dua sistem pemerintahan, sistem parlemen berdasarkan prinsip mayoritas serta pembagian kekuasaan menjadi tiga unsur; legislatif, eksekutif, dan federatif.

Pragmatisme Politik
Tak jauh berbeda dengan Locke, negara kita menggunakan sistem pemerintahan melalui pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikembangkan Montesquieu dengan sebutan trias politica. Konsep trias politica banyak digunakan di berbagai negara, sebab dianggap paling aman dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kita disuguhi drama politik atas polemik dualisme kepemimpinan DPR versi KMP dan KIH. Mereka menandaskan, kelompoknya berpihak pada rakyat, tetapi sejatinya sedang menjungkalkan rakyat pada jurang kematiannya karena elite legislatif sibuk mengurusi kekuasaan ketimbang upaya penyejahteraan rakyat.
Kuasa politik yang diberikan rakyat saat pemilihan legislatif disalahgunakan demi kepentingan kelompok, yang sebenarnya lahir atas kekecewaan karena kalah dalam pilpres dan tidak mampu menguasai parlemen. Mulanya KMP menguasai kepemimpinan DPR dan MPR. Jadi, muncul spekulasi, tugas legislatif yang sebenarnya mengawasi eksekutif, secara khusus presiden, dicurigai akan menjegal jalannya pemerintahan. Akhirnya, seiring waktu berjalan, kelompok KIH memunculkan kepemimpinan DPR versi mereka.
Sesungguhnya dualisme kepemimpinan DPR ini nestapa paling nyata dari hilangnya keadaban politik. Itu disebabkan cita-cita dasar sebuah negara lahir atas semangat tercapainya hak-hak hidup rakyat. Dalam rumusan founding fathers kita disebut hak-hak warga negara Indonesia untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bukan untuk bersolek diri dengan uang dan kekuasaan, apalagi begitu ambisius untuk menguasai eksekutif dan legislatif. Ini karena di balik kekhawatiran KIH pada KMP, ada kecenderungan kekuasaan yang mutlak.Bila eksekutif dan legislatif dikuasai satu kelompok koalisi, ancamannya adalah kecenderungan kongkalikong politik yang berakibat disorientasi politik sebagai jalan keadaban hidup.

Saya khawatir bahasa Lord Acton ini bakal terjadi, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut).

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Premanisme Politik

Rabu, 5 November 2014 | 15:44 WIB

Oleh: Abdillah Toha

KOMPAS.com – Menurut Wikipedia, kata ”premanisme (berasal dari bahasa Belanda, vrijman = orang bebas, merdeka, dan isme = aliran)  adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari  pemerasan kelompok masyarakat lain.”

Wikipedia menambahkan, ”sering terjadi perkelahian antarpreman karena memperebutkan wilayah garapan, yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa.” Apabila definisi itu benar, paling sedikit ada empat unsur dalam premanisme. Persaingan, pemerasan, kekerasan, dan perebutan wilayah (kekuasaan). Yang tidak disebut dalam definisi di atas adalah unsur tindak (yang berbau) kriminal.

Adapun politik sebagai profesi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut pilihan-pilihan dalam menyelenggarakan negara atau bagian dari negara sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi yang diyakini oleh pelaku politik. Politisi adalah pelaku politik.

Apabila kedua kata itu digabung, premanisme politik adalah politik yang menekankan pada adu kekuatan dalam persaingan. Jika perlu dengan kekerasan dalam memperebutkan (wilayah garapan) kekuasaan.

Bukan pilih gerombolan

Barangkali hal inilah yang sekarang sedang terjadi di negeri kita, khususnya ketika memperhatikan apa yang sedang terjadi di DPR belakangan ini. Sangat menyedihkan karena anggota DPR yang terhormat dengan gaji besar itu dipilih untuk memperbaiki nasib rakyat yang memilihnya, bukan untuk memperebutkan kekuasaan demi kejayaan partainya.

Rakyat tidak pernah memilih gerombolan atau gang. Tidak memilih pengelompokan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, tetapi memilih tiap-tiap individu yang gambar dan namanya tertera dalam kertas pemungutan suara. Tidak pula memilih ketua umum atau pimpinan partai yang mengatur, menggembala, dan mengendalikan arah suara anggotanya. Rakyat mengharapkan wakil yang dipilihnya mendahulukan kepentingannya dan menyalurkan aspirasinya.

Apa yang terjadi di DPR saat ini, seperti preman, adalah perebutan wilayah. Ini wilayah saya itu wilayah kamu. Jangan ganggu saya dan saya tak akan mengganggu kamu. Apabila perlu, saya akan menggunakan otot untuk melawan kamu. Saya wakil partai, bukan wakil rakyat. Kesetiaan saya yang pertama kepada partai, seperti juga ketaatan anggota gang kepada pemimpinnya.

Seperti preman yang memalak masyarakat untuk memberi perlindungan, anggota DPR berpeluang ”memalak” pemerintah melalui negosiasi anggaran dan rancangan undang-undang demi kepentingan kelompok atau partainya. Anggota DPR akan memberi ”perlindungan” kepada pemerintah jika kepentingannya tak terganggu.

Apakah perilaku anggota Dewan itu masuk kategori kriminal? Jawabnya, seperti juga preman yang tidak bisa dipidanakan karena menerima ”sumbangan sukarela”, negosiasi anggaran dan rancangan undang-undang adalah sah sesuai aturan. Preman baru bisa dipidanakan ketika korbannya melapor ditekan atau dipaksa dengan ancaman kekerasan. Anggota Dewan juga baru dapat dipidanakan jika tertangkap menerima imbalan langsung dari pihak yang diuntungkan oleh kiprahnya di DPR, seperti sudah terbukti beberapa kali.

Tentu kita di sini tidak berbicara tentang semua anggota DPR. Tentu lebih banyak anggota DPR yang secara moral baik dibandingkan dengan yang tidak. Namun, kita juga tahu bahwa berdasarkan survei, sejauh ini hanya sekitar 20 persen anggota DPR yang vokal berbicara dan berpengaruh terhadap kiprah DPR. Sisanya mayoritas diam (silent majority) yang tidak punya cukup kompetensi atau nyali untuk menyuarakan nuraninya apabila tidak sepaham atau segaris dengan bleid partai.

Mereka adalah anggota-anggota yang tidak suka ”berkelahi” demi memperjuangkan keyakinannya. Mereka memilih hidup tenang dan damai walau harus mengalah. Atau sebagian mereka adalah yang menjadi anggota hanya demi menikmati status dan penghasilan.

Para pendiri bangsa kita ternyata punya pandangan jauh ke depan ketika memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tetapi sekaligus khawatir atas kemungkinan ekses-eksesnya dengan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila keempat dengan jelas mengartikan demokrasi sebagai ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah guna mencapai kesepakatan harus didahulukan untuk mencapai apa? Untuk mencapai ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam rangka ”persatuan Indonesia”. Itu semua demi ”kemanusiaan yang adil dan beradab” atas dasar keyakinan bahwa kita adalah sama-sama bersaudara sebagai makhluk ”Tuhan Yang Maha Esa”.

Bukan demokrasi yang mencari menang dalam voting, untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan kelompok atau partai,  yang berisiko mencerai-beraikan persatuan Indonesia tanpa memedulikan keadaban manusiawi yang jauh dari perilaku kehidupan bertuhan.

Kehidupan demokrasi kita yang di satu sisi menjadi model dan dipuji oleh negara-negara lain tampaknya sedang mengalami ujian berat. Lulus tidaknya kita dalam ujian ini bergantung pada kemauan dan kemampuan kita mengubah premanisme
politik jadi politik yang bermoral dan beretika dengan arah tujuan yang jelas demi kejayaan
bangsa.

Pilihan kita adalah apakah politik demi mengalahkan lawan atau untuk mencari titik temu kebenaran bersama demi bangsa dan negara. Apakah politik untuk merebut kekuasaan demi kekuasaan atau kekuasaan untuk menyejahterakan rakyat. Apakah kita akan mendahulukan kepentingan partai dan kelompok atau bekerja untuk seluruh bangsa. Apakah kita memilih keuntungan politik jangka pendek atau bekerja untuk manfaat jangka panjang, baik bagi partai maupun bangsa. Atau, apakah kita tidak peduli bahwa risiko yang lebih besar justru sistem demokrasi itu sendiri yang bisa runtuh dan diambil alih oleh kekuatan otoriter seperti yang sudah banyak terjadi di beberapa negara demokrasi baru yang lain.

Abdillah Toha
Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR

__._,_.___

Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>

04
Nov
14

Kebangsaan : Wawasan Senator Dewan Perwakilan Daerah

Logo NasPan45

GKR Hemas: Anggota DPD Perlu Penambahan Wasasan

Jakarta (Antara) – Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan anggota DPD RI periode 2014-2019 memiliki potensi luar biasa tapi perlu penambahan wawasan sebagai parlemen untuk percepatan peningkatan kinerja DPD RI.

“Anggota DPD RI umumnya adalah tokoh-tokoh di daerahnya dengan latar belakang yang berbeda,” kata Gusti Kanjeng Ratu Hemas pada diskusi “Penguatan Kelembagaan DPD RI” di Jakarta, Senin.

Menurut Ratu Hemas, anggota DPD RI sudah bekerja selama satu bulan setelah dilantik pada 1 Oktober 2014, tapi kinerjanya belum merata, karena anggota DPD RI ada yang “incumbent” dan ada yang benar-benar baru.

Program pembekalan wawasan terhadap anggota DPD RI yang telah diberikan sebanyak dua kali cukup membantu menambah wawasan secara signifikan, bagaimana bekerja sebagai anggota parlemen.

“Menyikapi agenda-agenda politik DPD RI ke depan, perlu memiliki kemampuan bagaimana membangun sinergi dengan anggota DPR RI,” katanya.

Di samping itu, kata dia, anggota DPD RI juga perlu memiliki orientasi yang sejalan dengan arah pembangunan yang akan dilakukan yakni pembangunan di sektor kelautan atau maritim.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, memiliki tekad menjadikan Indonesia sebagai pos maritim dunia.

“Terkait dengan hal tersebut, anggota DPD RI juga perlu memiliki wawasan kemaritiman,” katanya.

Ratu Hemas juga menambahkan, DPD RI memiliki agenda mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 yang sudah siap diusulkan ke MPR RI.

Namun untuk mengusulkan amandemen tersebut, kata dia, maka DPD RI harus mampu meyakini sekitar 60 persen anggota DPR RI untuk memenuhi persyaratan usulan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengusulkan, agar DPD RI membangun manajerial politik untuk mampu mengelola arah politiknya sesuai dengan dinamika politik nasional.

“DPD RI yang memiliki agenda mendorong amandemen kelima UUD 1945 harus mampu membangun komunikasi yang sejajar dengan DPR RI untuk dapat menggolkan usulan amandemen tersebut,” kata Irman Putra Sidin pada diskusi “Penguatan Kelembagaan DPD RI” di Jakarta, Senin.

Menurut Irman, DPD RI sudah menyiapan usulan amandemen UUD 1945 selama hampir 10 tahun dan saat ini sudah siap diusulkan ke MPR RI dan hanya menunggu waktu yang tepat.

Karena itu, kata dia, DPD RI harus mengagendakan usulan amandemen UUD 1945 ke MPR RI pada tahun pertama periode 2014-2019.

“Usulan amandemen UUD 1945 ini harus menjadi agenda DPD RI sekaligus agenda nasional,” katanya.

Irman mengingatkan agar DPD RI bergerak cepat dalam mengusulkan amandemen UUD 1945, karena kalau sampai pada tahun ketiga baru diusulkan, maka dinamika politik di DPR RI sudah tidak sepenuhnya fokus membahas legislasi tapi fokusnya sudah terpecah yakni persiapan pemilu periode berikutnya.(rr)

Politisi PDIP Ungkap Alasan KIH Lakukan Perlawanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Paripurna DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memutuskan pimpinan sementara untuk melakukan pendekatan kepada seluruh fraksi. Pendekatan itu dilakukan agar persoalan DPR terpecahkan.

“247 suara yang tergabung dalam KIH itu harus juga diperhatikan. Ayo, duduk bersama agar DPR kembali bisa melaksanakan fungsi check and balances terhadap pemerintahan saat ini,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sirmadji, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Sirmadji mengingatkan pertarungan pemilu sudah selesai. Kini saatnya DPR menata mandat yang diberi ke anggota dewan yang tergabung di fraksi-fraksi supaya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Janganlah ada peminggiran dan untuk sekedar menang-menangan. Kami berharap kubu KMP menyadari bahwa tidak bisa eksistensi dan ruang sebagai wakil rakyat ada yang terpinggirkan,” tuturnya.

Anggota PDIP dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mengakui untuk mencapai DPR yang bersatu butuh waktu dan kesabaran. Pasalnya, diharapkan komunikasi intens antarpimpinan fraksi bisa terjalin.

Namun, Sirmadji mengkritisi kehendak Koalisi Merah Putih (KMP) yang terkesan mau mengambil semua alat kelengkapan dewan.

“Pasti ada maksudnya mau mengambil alat kelengkapan dewan. Kenapa KMP selalu memaksakan voting. Ini bisa menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Sirmadji mengungkapkan alasan kenapa KIH melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh kubu KMP.

“Proses penyusunan alat kelengkapan dewan itu inkonstitusional dan Pimpinan DPR telah mengabaikan pasal 95 dan 96 UU MD3, pasal 55 Peraturan Tata Tertib DPR, dan risalah rapat paripurna DPR tanggal 16 Oktober 2014 lalu,” papar Sirmadji.

Dia meminta risalah rapat paripurna yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk dibuka kembali.

“Rapat paripurna menyetujui penetapan jumlah dan komposisi anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan antara 46 sampai 56 anggota dalam satu komisi. Di situ juga jelas soal komposisinya. Ini kan dilanggar. Mereka juga salah memaknai kuorum,” tegasnya.

Bagi Sirmadji, apa yang dilakukan kubu KMP merupakan sebuah kesalahan yang cukup fatal.

“Pimpinan DPR telah menginjak-injak UU MD3, Tatib DPR dan risalah rapat paripurna. Jadi, wajar kubu KIH menyampaikan mosi tidak percaya kepada mereka,” ujar Sirmadji.

Baca Juga:

3 Hari Komunikasi Intensif, Ini Pilihan yang Diberikan KMP untuk KIH

Ibas: DPR Terus Kawal Kabinet Jokowi-JK

Irmadi Sarankan Menkumham Jangan Penuhi Undangan Rapat Komisi




Blog Stats

  • 2,412,165 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers