Posts Tagged ‘Statemanship



26
Jun
12

Kenegarawanan : Djangan Sekali-kali Melupakan Sedjarah (DJAS MERAH)

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

 

 

*Kolom IBRAHIM ISA*
*Minggu, 24 Juni 2012*
*——————–*

“*DJAS MERAH”, kata BUNG KARNO*

“*Djangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”*

Ini adalah kata-kata, adalah ajaran, dan petuah Bung Karno pada generasi
penerus dan seluruh bangsa. Ajaran Bung Karno tsb dikemukakannya dalam
pidato beliau pada “Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, 17 Agustus,
1966. Imbauan Bung Karno tsb amat menyolok dan punya arti sejarah
poenting sekali. Mengundang perhatian, karena justru diserukannya pada
saat ketika dimulainya*kudeta merangkak* *Jendral Suharto* dan
pendukung-pendudukungnya.

Pada saat dimulainya persekusi, pengejaran, penyiksaan, pemenjaraan dan
eksekusi ekstra-judisial besar-besaran terhadap golongan Kiri dan
pendukung Presiden Sukarno.

Imbauan Presiden Sukarno mengenai*JASMERAH*, punya nilai sejarah yang
harus dicamkan bangsa ini. Karena mulai period ini Jendral Suharto
menegakkan rezim Orde Baru, yang memporak-porandakan pengertian dan
makna sejarah bangsa. Rezim Orde Baru adalah suatu kekuasaan yang
tak-tahu-malu dan terang-terangan memalsu dan merekayasa sejarah
semata-mata untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaannya.

Namun Orde Baru gagal total dalam niat jahatnya hendak menenggelamkan
dan menghapuskan samasekali peranan dan jasa-jasa seorang tokoh nasional
penegak-pembina bangsa serta proklamator kemerdekaan bangsa: BUNG KARNO.

Ajaran Bung Karno mengenai arti penting pemahaman sejarah bangsa, selalu
harus diingat dan berupaya diberlakukan di sepanjang hidup kita sebagai
bangsa. Pengalaman membangun dan memperkokoh nasion Indonesia yang masih
muda, dibanding dengan nasion-nasion lainnya seperti India, Tiongkok dan
Jepang umpamanya; — Menunjukkan sekaligus betapa dalam dan
fundamentilnya pengertian dan visi Bung Karno mengenai masalah bangsa.

Bangsa kita, — di satu segi berjuang untuk kemerdekaan nasional. Di
segi lainnya, bersamaan dengan itu terus-menerus bergumul dan berjuang,
pantang mundur dalam proses membangun dan memperkokoh KESADARAAN
BERBANGSA serta mengkonsolidasi persatuan bangsa.

Proses Kesadaran berbangsa itu, berjalan bersamaan dengan proses
perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, untuk menjadikan
nasion muda ini suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, berdiri sama
derajat dengan bangsa-bangsa lainnya di mancanegara, adil dan makmur.

Berbahagialah bangsa kita ini memiliki pemimpin-pemimpin,
pendahulu-pendahulu dalam perjuangan gagah berani melawan kolonialisme
Belanda, pejuang-pejuang melawan pendudukan militer Jepang.
Berbahagialah kita memiliki pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang
memimpin perjuangan bangsa ini berperang melawan tentara Inggris, yang
datang atas nama Sekutu untuk mengurus penyerahan Jepang di Indonesia
dan para warganegara Hindia Belanda yang ditawan Jepang.

Kita mengalaminya, bahwa Inggris yang datang atas nama Sekutu itu,
diam-diam membawa ‘boncengan’, a.l yang terpenting adalah Van Mook, dari
Australia. Van Mook yang punya tugas utama NICA ( Netherlands Indies
Civil Administgration). Yaitu untuk mengembalikan kekuasaan Hindia
Belanda atas Indonesia. Mengembalikan ‘kedaulatan’ Kerajaan Belanda atas
‘daerah-daerah seberang lautan’, khususnya atas Indonesia, yang sudah
memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negeri. Yang sudah menegakkan
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

* * *

Berbahagialah kita memiliki pemimpin-pemimpin nasional yang juga TIDAK
LUPA MENULIS, mendokumentasikan jadi aset sejarah. Yaitu hal-hal
bersangkutan dengan perjuangan kita menjadi suatu bangsa baru, dengan
perjuangan kermerdekaan nasional. Maka kita memiliki pemimpin-pemimpin
perjuangan kemerdekaan seperti Ir Sukarno yang menuliskan visi, strategi
dan taktik perjuangan bangsa, seperti a.l tertera dalam dua bukunya “Di
Bawah Bendera Revolusi”. Perlu khusus diangkat pidato beliau dimuka
Pengadilan kolonil Belanda, di Bandung berjudul “Indonesia Menggugat”
dan pidato beliau pada tanggal 1 Juni 1945 “Lahirnya Pancasila”, dll.

Tercatat pula dalam tulisan bersejarah visi nasional dan pengalaman
perjuangan seperti ditulis oleh Tan Malaka (“Dari Penjara ke Penjara”
dan “Madilog”, dll). Seperti tulisan Drs Moh Hatta mengenai Masalah
Koperasi dan Otobiorgrafinya. Tulisan Sutan Syahrir , “Perjuangan Kita”
dan “Renungan Indonesia”; serta tulisan tulisan Haji Agus Salim, Ki
Hajar Dewantoro dll. Semuanya itu merupakan dokumen otentik sekitar
perjuangan bangsa ini dalam proses menjadi suatu nasion baru yang
bersatu, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Dari tokoh-tokoh partai politik kita temui tulisan-tulisan yang
sistimatis dan programatis mengenai perjuangan kemerdekaan bangsa untuk
kemerdekaan dan keadilan; untuk suatu Indonsia yang sosialis. Menonjol
diantaranya serta terdokumentasi adalah tokoh pemimpin parpol D.N.
Aidit, Ketua CC PKI. Tulisan-tulisan dan pidato DN Aidit yang terpenting
di muat dalam bukunya “Pilihan Tulisan Aidit” (PTA), terbitan Yayasan
Pembaruan. DN Aidit dengan jelas mengemukakan visinya mengenai bangsa
dan perjuangan untuk mencapai suatu Indonesia yang kokoh, adil dan makmur.

* * *

Tulisan-tulisan para pejuang kemerdekaan pendahulu kita itu, selain
menguraikan visi dan misi mereka, strategi dan taktik perjuangan bangsa
untuk kemerdekaan nasional, juga menguraikan situasi dan kondisi bangsa
dan negeri ini dalam periode-periode penting dalam sejarah bangsa.

Dengan demikian merupakan aset berharga dalam penelitian, penulisan dan
pendidikan sejarah untuk generasi muda. Merupakan bahan input tak
ternilai dalam menyusun penulisan yang menyeluruh dan kesatuan utuh
tentang sejarah bangsa.

* * *

Disinilah relevansi prakarsa dan ajakan kerjasama tiga lembaga
penelitian sejarah Belanda <yaitu KITLV, Institut Kerajaan Untuk Kajian
Asia Tenggara dan Karibia di Leiden, dan NIOD, Institut Kajian Perang,
Holocaust dan Genosida di Amsterdam> untuk melakukan riset dan studi,
mengkaji kembali sejarah hubungan Indonesia-Belanda, khususnya mengenai
kekerasan militer yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia dalam periode
1945-1949. Suatu periode peperangan yang berlangsung antara Indonesia
dan Belanda, disebabkan politik Belanda ketika itu untuk menghancurkan
Republik Indonesia, mengembalikan Indonesia di bawah kekuasaan kolonial
Belanda.

Salah seorang sejarwan muda Indonesia, Bambang Purwanto telah menyatakan
sambutannya sehubungan dengan uluran tangan sejarawan-sejarawan Belanda itu.

Kita baca a.l dalam tulisan Joss Wibosono dari Ranesi (Radio Nederland
Seksi Indonesia), bagian dari Radio Nederland Wereld Omroep, sbb:

“Usul mengadakan penelitian ini juga dilengkapi dengan seruan untuk
melibatkan kalangan Indonesia. Dan sudah ada seorang gurubesar sejarah
Indonesia yang diwawancarai, itulah Prof. Bambang Purwatno dari
Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Menyambut baik ajakan ini Bambang
Purwanto tetap berhati-hati, katanya, kalau ia memahami langkah Belanda,
maka itu bukan berarti ia juga menyetujuinya.

“Bambang paham: dalam soal istilah saja Indonesia sudah berbeda dari
Belanda. Belanda misalnya menggunakan istilah politionele actie (aksi
polisi) sementara bagi Indonesia itu adalah agresi militer. Kemudian
pada akhirnya Indonesia menyebut Belanda mengakui kemerdekaannya,
seperti berlangsung di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda
menyebut upacara di Istana De Dam itu sebagai “penyerahan” kedaulatan.

“Bagi saya Hindia Belanda itu sudah berakhir pada tahun 1942. Tuan
penjajah kita waktu itu ganti dengan masuknya Jepang”, demikian Bambang
Purwanto. Baginya yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 itu adalah
langkah Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaannya. Belanda yang
belum bisa menerima itu mencoba membangun kembali kekuasaan kolonialnya.
“Ya, otomatis yang terjadi adalah konflik!” Tegas Bambang.

“Bambang juga melihat di Indonesia sendiri kenyataannya tidak semudah
yang digambarkan orang. Tidak semua orang Indonesia menghendaki Belanda
diusir dengan kekerasan militer. Ada kelompok yang mau bernegosiasi
sehingga muncullah pelbagai macam perjanjian damai, mulai dari
Linggarjati sampai Renville. Sampai kemudian menghasilkan apa yang
disebut Meja Bundar. Di lain pihak juga ada kelompok yang mengatakan
Indonesia merdeka 100%. Mereka tidak setuju dengan diplomasi atau
perundingan, karena Indonesia sudah merdeka.

“Kenapa kita tidak memanfaatkan data Belanda. Kalau kita bicara tentang
periode 1945-1949 seakan-akan datanya hanya yang berasal dari Indonesia
saja. Padahal data Belanda tentang itu banyak sekali”.

“ . . . . Bambang juga berpendapat Belanda tidak bisa hanya
menggantungkan diri pada dokumen yang ada di arsip Belanda. Menurutnya
Belanda juga harus mendengar apa yang dikatakan dan dialami oleh orang
Indonesia. “Jadi saya kira ini akan membangun sebuah keseimbangan
historiografis sehingga orang bisa saling mengerti”. Demikian a.l. Tulis
Joss Wbisono dari Radio Hilversum ( yang sayang pada tanggal 29 Juni
2012 nanti menghentikan siarannya).

* * *

Bila proyek penelitian bersama berkenaan dengan sejarah hubungan
Indonesia-Belanda, menjadi realita, maka yang terpenting adalah agar
yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh mengikutsertakan banyak
historikus muda kita, dan melibatkan seluruh masyarakat cinta-sejarah
dalam usaha besar ini.

Semoga akan menjadi kenyataan dan memperoleh dukungan semakin meluas
AJARAN BUNG KARNO—

*JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH — “DJAS MERAH”.*

* * *

26
Jun
12

Perekonomian : Ekonomi Komodo, Strategi Wilayah Tertinggal, Renegosiasi Kontrak Karya

logo_frontnas453

`Ekonomi Komodo’

Sabtu, 23 Juni 2012 |Editorial Berdikari Online

Ada yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Boediono di depan
Wharton Global Alumni Forum, Jumat, 22 Juni 2012. Ia menyebut
perekonomian Indonesia sudah berkembang seperti “komodo”. Bagi
Boediono, ekonomi Indonesia sudah tumbuh menjadi raksasa dan lincah.

Konon, julukan ini diungkapkan pertamakali oleh majalah ekonomi paling
bergengsi, The Economist. Yang jelas, dengan julukan `ekonomi
komodo’ ini, ekonomi Indonesia dianggap telah berkembang besar,
kuat, dan lincah. Watak ekonomi Indonesia disebut ulet (resilient),
enteng hingga bisa mengapung (buoyant), tetapi juga gesit (agile).

Apakah julukan itu sesuai dengan kenyataan? Bagi Boediono, salah satu
ukuran ketangguhan ekonomi Indonesia adalah kemampuannya survive dari
krisis ekonomi tahun 2008. Bahkan, di tengah krisis yang melanda Eropa
saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tumbuh 6%.

Selain itu, satu hal yang dibanggakan oleh Boediono adalah capaian
kinerja BUMN. Menurutnya, banyak BUMN hasil privatisasi atau perusahaan
publik telah memperlihatkan perbaikan kinerja dan profesionalisme.
Bahkan, enam diantaranya sudah masuk daftar “Fortune 500 Global
Companies”.

Juga, kata Boediono, sektor keuangan Indonesia makin tangguh. Ia
menganggap Indonesia memiliki sektor perbankan yang sangat baik dengan
tingkat kesehatan yang cukup kuat. Indonesia memiliki 120 bank yang
aktif di pasar.

Tentu saja, apa yang disampaikan Boediono patut dipertanyakan. Boediono
kurang mengungkapkan faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Ia juga gagal menjelaskan keterkaitan pertumbuhan ekonomi
dengan kesejahteraan rakyat: penyerapan tenaga kerja, penaikan
pendapatan rakyat, dan ketersediaan/pemenuhan kebutuhan dasar.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak digerakkan oleh utang luar
negeri. Hingga saat ini, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 1900
triliun. Versi lain menyebutkan, akumulasi utang luar negeri Indonesia
sudah mencapai Rp 2.870 triliun atau mencapai 45 persen dari PDB.

Tingginya utang tentu bukan gejala yang positif. Apalagi, jika negara
bersangkutan tidak memiliki kemampuan membayar. Biasanya, jurus jitu
negara-negara yang tak sanggup membayar utang ini adalah privatisasi
BUMN dan obral habis sumber daya alam. Kondisi ini tentu tidak positif
bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Negara yang `terperangkap utang’ akan dipaksa untuk terus
menggenjot ekspornya—terutama ekspor bahan mentah—dan melakukan
penghematan pada pengeluaran pemerintah dan belanja kesejahteraan
sosial. Ini akan berakibat pada pemiskinan massa rakyat. Namun, pada
aspek lain, sebagian besar sumber daya telah mengalir deras ke
kantong-kantong negeri imperialis.

Kedua, faktor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, khususnya
konsumsi klas menengah ke atas. Akan tetapi, jika mengacu pada survei
Kompas, nafsu konsumtif klas menengah ini sebagian besar dipicu oleh
`gaya hidup’. Banyak diantara mereka hidup diluar kemampuannya
alias `ngutang’.

Ketiga, penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi asing.
Patut dicatat, membanjirnya investasi asing di Indonesia juga disertai
dengan `menguatnya penguasaan modal asing’ terhadap perekonomian
nasional. Lihat saja, modal asing makin merajai penguasaan kekayaan alam
dan aset-aset strategis kita: sektor migas (85-90%), batubara (75%),
mineral (89%), perkebunan (50%), perbankan ( 50,6%), farmasi (80%),
telekomunikasi (70%) dan lain-lain.

Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak disumbangkan oleh ekspor
bahan mentah:batubara, minyak, bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet.
Ini tidak berbeda jauh dengan model ekspor di jaman kolonial. Kebiasaan
ekspor bahan mentah ini juga membawa banyak kerugian: kehilangan nilai
tambah, kehilangan lapangan pekerjaan, dan menghilangkan basis untuk
pembangunan industri dalam negeri.

Dengan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia digerakkan oleh faktor-faktor berbahaya. Selain itu, hal itu
juga menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih sangat
kolonialistik. Inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi
Indonesia tidak mensejahterakan rakyat. Inilah yang gagal dipahami
Boediono.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di:
redaksiberdikari@yahoo.com

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120623/ekonomi-komodo.html
<http://www.berdikarionline.com/editorial/20120623/ekonomi-komodo.html>

Berdikari (Ulfha) menulis, saya kutip :

Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak digerakkan oleh utang luar
negeri. Hingga saat ini, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 1900
triliun. Versi lain menyebutkan, akumulasi utang luar negeri Indonesia
sudah mencapai Rp 2.870 triliun atau mencapai 45 persen dari PDB.
Tingginya utang tentu bukan gejala yang positif. Apalagi, jika negara
bersangkutan tidak memiliki kemampuan membayar. Biasanya, jurus jitu
negara-negara yang tak sanggup membayar utang ini adalah privatisasi
BUMN dan obral habis sumber daya alam. Kondisi ini tentu tidak positif
bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Negara yang `terperangkap utang’ akan dipaksa untuk terus
menggenjot ekspornya—terutama ekspor bahan mentah—dan melakukan
penghematan pada pengeluaran pemerintah dan belanja kesejahteraan
sosial. Ini akan berakibat pada pemiskinan massa rakyat. Namun, pada
aspek lain, sebagian besar sumber daya telah mengalir deras ke
kantong-kantong negeri imperialis. (Kutipan selesai)

Tanggapan saya: Indonesia saat sekarang ini telah mengalami situasi apa yang disebut “Fisher Paaradox“ dalam hubungannya dengan utang luar negerinya; artinya semakin banyak cicilan utang luarnegeri yang dilakukan, maka semakin besar akumulasi utang luarnegerinya.  Ini disebabkan oleh karena nilai cicilan plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang baru, dengan demikian terjadilah apa yang disebut “net transfer“ sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kriditor asing.

Ini ditunjukkan dalam penomena sebagai berikut: Pada tahun 2002, dalam kuartal I pemerintah menerima utang luarnegeri dari IMF sebesar 342 juta dollar AS, tapi harus membyar 587 juta dollar AS.   Ini berarti bahwa jumlah utang pemerintah mejadi bertambah sebesar 587 dollar AS – 342 dollar AS = 245 dollar AS (utang baru). (sumber buku KKG yang berjudul Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar- halaman 69-71).  Penomena seperti yang digambarkan dalam salah satu data dalam tabel di bukunya pak KKG , seperti misalnya , setelah melakukan pembayaran cicilan dan bunga utang sebasar 342 dollar AS, maka terjadilah tambahan utang baru sebesar 245 dollar AS, penomena seperti ini akan terus berkelanjutan selama rezim neoliberal SBY-Boedi tetap mabuk utang luarnegeri, yang dijadikan sebagai pola dasar pertumbuhan ekonomi di NKRI. Dampaknya adalah utang luar negeri akan semakin  betumpuk-tumpuk sehingga pemerintah tak punya uang lagi untuk membayarnya, maka jalan keluarnya adalah menjual semua aset negara, seperti  BUMN, menjual atau mengadaikan sumber-sumber kekayaan alam, seperti salah satunya contoh yaitu gunung Emas di Papua telah dijual pada AS, yang telah dikeduk (digali emasnya) sehingga menjadi telaga yang sangat beracun untuk selama-lamanya (karena dibawah telaga itu terdapat uranium). Inilah warisan yang akan di tinggalkan oleh kepemimpinan rezim neoliberal SBY-Boedi kepada generasi  bangsa Indonesia yang akan datang, dan khususnya pada generasi bangsa yang hidup di Papua yang berikutnya, yang langsung akan hidup diatas telaga yang sangat beracun.

Keadaan seperti ini, jika diteruskan, jelas cenderung akan menghantar NKRI, entah berapa tahun lagi akan masuk liang kubur. Inilah hakekat kinerja Partai Demokrat pimpinan SBY, yang telah mendominasi kekuasaan di NKRI. Masihkah bangsa ini akan mempertahankannya?????

Kedua : Kedua, faktor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, khususnya
konsumsi klas menengah ke atas. Akan tetapi, jika mengacu pada survei
Kompas, nafsu konsumtif klas menengah ini sebagian besar dipicu oleh
`gaya hidup’. Banyak diantara mereka hidup diluar kemampuannya
alias `ngutang’. (kutipan selesai).

Tanggapan saya : Apa yang dikatakan oleh wapres Boediono bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang pesat seprti “komodo“ adalah bentuk penipuan, yang tidak tahu malu. Apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu.

Menurut Dialektika Hubungan Ekonomi Indonsia, sejak dulu dari jamannya penjajahan kolonialisme Belanda, zaman orde barau jilit ke I sampai ke II (rezim SBY-Boedi), pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara mendasar. Ini tercermin dalam ekonomi rakyat dimana klas Buruh, Tani dan golongan lapisan bawah yang lainnya, selalu mengantungkan hidupnya, dan tetap berada dalam posisi tertindas sebagai struktur terbawah dalam konstellasi ekonomi Indonesia.

Proses eksploitasi dipercaya telah semakin  mencengkam, ini disebabkan oleh karena timbulnya interaksi antara aktor-aktor ekonomi kuat, yaitu para bisnis militer, yang didukung oleh kekuasaan birokrasi, para pembisnis dan pencari rente ekonomi yang berada dalam jaringan partai penguasa (PD) dan kongsinya (Golkar, PAN, PBK, PPP dan PKS);- dengan aktor-aktor ekonomi lemah yang terdiri dari klas Buruh, Tani dan golongan lapisan bawah yang lainnya, yang mencari nafkah sebagai buruh pabrik, buruh tani, pentani gurem, buruh nelayan, pengrajin kecil dan aktor-aktor ekonomi kecil yang lainnya. Tentu saja adanya interaksi tersebut telah menimbukan effek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekononi yang diibaratkan seperti “Kompdo“ oleh wapres Boediono ternyata tidak menyerap tenaga kerja. Ini dibuktikan antara lain dalam bentuk menurunnya tingkat upah riil kaum buruh,menurunnya nilai tukar petani kecil, semakain banyaknya petani tak bertanah, dan semaking tingginya tingkat pengaguran (terbuka + tertutup).

Yang terjadi adalah “komodo“ gemuk yang setia, yang terus merupakan pemasok surplus ekonomi pada pihak asing. Ucapan Boediono ini diperlukan dalam rangka propaganda untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya, dan untuk mendapatkan utang secara berkelanjutan, demi kemewahan dan kesejahteraan hidup golongan tengah ke atas sampai kerajaan Cikeas.

Ketiga, penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi asing.
Patut dicatat, membanjirnya investasi asing di Indonesia juga disertai
dengan `menguatnya penguasaan modal asing’ terhadap perekonomian
nasional. Lihat saja, modal asing makin merajai penguasaan kekayaan alam
dan aset-aset strategis kita: sektor migas (85-90%), batubara (75%),
mineral (89%), perkebunan (50%), perbankan ( 50,6%), farmasi (80%),
telekomunikasi (70%) dan lain-lain. (kutipan selesai)

Tanggapaan saya:  Kutipan diatas tekah membrikan kesan bahwa:  Arus masuk investasi asing dalam rangka reloksi industri untuk memanfaatkan biruh murah bangsa Indonesia, telah memperbesar kekuasaan pihak asing dalan sektor ekport Indonesia. Adalah merupakan suatu ilusi bahwa, bahwa ekport yang terjadi di Indonesia terutama eksport nonmigas, telah dan akan meningkatkan nilai tambah yang substansial di Indonesia. Dalam konteks ini sungguh relevan apa bila kita melontarkan pertanyaan:  Eksport kita siapa yang punya???

Kesimpulan akhir: Dari apa yang saya utarakan diatas,pada prinsipnya membenarkan kesimpulan yang telah di ambil oleh tulisan Ulfha, bahwa bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia digerakkan oleh faktor-faktor berbahaya. Saya tambahkan ;Dampaknya adalah Indonesia telah kembali menjadi negara jajahan (jajahan model Baru), yang sangat empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Inilah yang dimaksud oleh Boediono bahwa Indonesia telah berkembang seperti “komodo“ yang bisa melapangkan jalannya aliran surplus ekonomi ke pihak asing.

Roeslan.

RABU, 20 Juni 2012 |
Oleh : H. Thaher Hanubun *)

Kajian Strategis Pengembangan Potensi Wilayah Tertinggal

Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan dewasa ini semakin memberikan peluang pengembangan daerah yang semakin dinamis.Namun, kedinamisan yang terjadi bisa menjadi pemicu munculnya permasalahan tersendiri ketika masih terjadinya kesenjangan/ gap dalam prosesi pembangunan daerah. Setelah lebih dari tiga dasawarsa pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional, telah banyak kemajuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut, masih banyak pula berbagai kekurangan dan kelemahan yang menyertainya. Salah satu kekurangan dan kelemahan di tengah-tengah pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat tersebut adalah terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang antar sektor, kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah atau kawasan sebagaimana akan sulit dilakukan apabila proses perkembangan dibiarkan tanpa adanya intervensi pemerintah secara transparan dan adil. Wilayah yang tertinggal akan semakin tertinggal apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasinya dan hanya sumberdaya alamnya yang dikuras sebagai penyokong pembangunan di kawasan yang sudah maju tanpa ada kompensasi kontribusi yang jelas untuk pengembangan.

Indonesia sebagai negara berkembang yang selama ini berkiblat pada pola pembangunan negara-negara barat sudah waktunya melakukan penyelarasan pembangunan dengan tidak mengedepankan pertumbuhan semata dan melalaikan pemerataannya, sehingga muncul banyak kesenajangan. Sehingga perlu upaya yang simultan untuk bagaimana mengakselerasi proses pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan. Ketika salah satu diantara dua konsep pembangunan ini lebih diprioritaskan maka yang terjadi adalah ketimpangan/ kesenjangan pembangunan yang luar biasa, akibat adanya pola eksploitasi yang massif.

Proses menuju terwujudnya keadilan pembangunan yang selama ini ada, sebenarnya sudah di implementasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah derah pada program-program pembangunan. Dus, juga diprioritaskan bagi daerah pesisir dengan kategori tertinggal/ terbelakang. namun pada kenyataannya, banyak bias kebijakan pembangunan yang seakan justru semakin meretas adanya kesenjangan dalam pembangunan, baik menyangkut kesenjangan antar wilayah, kesenjangan desa-kota maupun kesenjangan masyarakat dari sisi pendapatan, akses dan kesempatan.

Penelusuran terhadap variable-variabel sebagai dasar indikator wilayah daerah tertinggal maka di temukan bahwa umumnya daerah tertinggal dicirikan dengan masalah:
1. Perekonomian masyarakat yang masih rentan,
2. Prasarana atau infrastruktur yang kurang memadai,
3. Kemampuan keuangan local yang masih dibawah normal,
4. Kurangnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan dari pusat pertumbuhan
5. Karakteristik/ tipologi daerah (sosio-kultur dan sosial behavior) masyarakat yang masih berkutat pada sektor tradisional.

Kalau di cermati secara seksama, sesungguhnya daerah-daerah yang di kategorikan sebagai daerah tertinggal bukanlah daerah yang mempunyai sumberdaya alam rendah atau nihil, tetapi sebaliknya daerah-daerah tersebut malah banyak terdapat potensi sumberdaya alamnya. Dan bahkan tidak sedikit dari daerah-daerah tersebut yang selama ini di eksploitasi untuk kepentingan kawasan-kawasan maju.

Lebih jauh dalam membahasakan fenomena diatas akan melahirkan suatu pemahaman bahwa potensi yang selama ini digali dan diekploitasi pada kawasan daerah tertinggal perlu dilakukan re-ingeneering dan re-inventing berdasarkan kelokalan masing-masing sehingga ada penataan ulang yang berdasarkan kebutuhan daerah yang ada. Hal ini sangat diperlukan karena memungkinkan daerah untuk bisa berkembang lebih baik. Bisa saja keterisolasian dan ketertinggalan yang terjadi merupakan hasil dari kesengajaan dalan menutup saluran distribusi kompensasi eksploitasi potensi sumberdaya alam yang dimilki. Sehingga daerah tidak memperoleh bagian yang proposional dan adil sesuai dengan kandungan potensi yang dimiliki. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan telah berakar.

Dampaknya adalah banyaknya daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam tapi tertinggal dari segi sumberdaya manusia dan daya dukung sarana prasana yang memadai yang pada akhirnya terkategorikan dalam daerah tertinggal. Oleh karena itu penting untuk dipahami bahwa keadilan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka akselerasi pemerataan pembangunan antar kawasan mengandung urgensi nilai yang cukup signifikan.

Permasalahan yang muncul pada daerah-daerah tertinggal di Provinsi Maluku merupakan bias praktek pengelolaan pembangunan antar kawasan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata antar kawasan ini simetris dengan ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Sehingga potensi SDA yang terkandung di daerah-daerah tertinggal sampai sejauh ini maksimalisasi kontribusinya untuk pembangunan prosentasinya sangat tidak proposional dengan nilai yang seharusnya di peroleh. Permasalahannya adalah ketika saat ini semua stakeholder memahami ketidakadilan praktek pembangunan antar kawasan yang sedemikian rupa apakah terus membiarkan kondisi ini terjadi ataukah perlu melakukan langka-langkah strategis dan kongkrit untuk menghilangkan gap development yang terjadi. Dengan kesadaran tersebut, maka sebagai langkah strategis dalam menyeimbangkan dan mengatasi ketimpangan pembangunan yang berdampak pada stagnatisasi pembangunan di daerah, dipandang perlu untuk melakukan pemetaan ulang yang diikuti dengan menata ulang potensi wilayah yang ada, yang tidak terbatas pada sumberdaya alam akan tetapi keseluruhan kandungan sumberdayanya.

Kondisi masyarakat di daerah tertinggal, dari waktu ke waktu tetap memprihatinkan. Penyediaan infrastruktur dasar yang sesungguhnya merupakan prasyarat bagi tercapainya kemajuan masih morat-marit. Pembangunan di daerah ini lebih sering dianggap sebagai beban dan bukan dipandang sebagai bentuk investasi untuk menopang kesejahteraan. Pembangunan sarana dan prasarana dasar memang membutuhkan modal besar, dan mungkin juga tidak segera diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya (value added). Oleh karena itu, guna memacu pembangunan di daerah tertinggal, program utama yang harus dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong tumbuhnya investasi.

Pandangan ini sebagai masukan dalam menyusun program pembangunan untuk daerah tertinggal. Sarana dan prasarana dasar, seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, belum tersedia secara layak atau tidak memadai. Akibatnya, banyak daerah, umumnya berada di kawasan timur Indonesia, masih terus dililit persoalan kemiskinan dan keterbelakangan, baik dilihat dari aspek ekonomi maupun sosial budaya.

Syarat utama untuk menuntun daerah tertinggal menuju kemajuan adalah menyediakan infrastruktur dasar. Untuk membangun daerah terpencil dibutuhkan kemauan politik yang serius dan konsisten dari pemerintah setempat. Di kawasan ini biasanya tersedia beragam sumber daya alam yang belum dikelola, ataupun hany dieksploitasi dengan kurang memperhatikan komunitasnya Akan tetapi, karena infrastruktur dasar seperti listrik, jalan raya, pelabuhan, air bersih, dan telekomunikasi belum tersedia, kawasan ini tetap tidak menarik minat bagi investor.

Infrastruktur dasar yang belum tersedia atau belum memadai menjadi external cost bagi investor. Pemerintah juga sering memandang pembangunan di daerah terpencil sebagai “penguras biaya” karena efeknya tidak langsung diikuti oleh loncatan pertambahan nilai secara finansial. Cara pandang seperti itu harus diubah. Pembangunan di daerah terpencil, meski akan menyedot biaya yang besar, harus tetap dipandang sebagai bentuk investasi bangsa.

Sebagai pembanding bahwa kondisi sebagian daerah di negara kita sulit berkembang karena berbagai hambatan, sehingga mutlak diperlukan berbagai langkah atau kebijakan Pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan antar kawasan terutama di KTI. Dalam hubungan ini, sejak tahun 1996 yang lalu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun Kawasan-kawasan Andalan atau Growth Centre di setiap Propinsi, yang diharapkan akan dapat menjadi ‘prime mover’ pembangunan di daerah yang bersangkutan sekaligus merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya (hinterlands-nya).

Untuk memajukan pembangunan daerah-daerah miskin dan terbelakang, telah menyebabkan munculnya kebutuhan untuk mencari jalan yang terbaik guna mempromosikan aktivitas perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah miskin dan terbelakang tersebut, dan sekaligus upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu respon atau jawaban Pemerintah Pusat untuk mengatasi permasalahan di atas, adalah melaksanakan strategi yang dinamakan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan atau growth centre
Meskipun pembangunan growth centre ini bukan lagi merupakan strategi yang baru, akan tetapi hingga saat ini selalu memperoleh perhatian yang sangat besar dari para pengambil kebijakan maupun perencana baik di negara maju ataupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan, growth center dipercayai sebagai suatu strategi yang dapat mengatasi kesulitan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. (*

 

Pemerintah Tutupi Renegosiasi Kontrak Karya

CR-27 | Senin, 25 Juni 2012 – 15:19:04 WIB


(dok/SH)Kontrak yang dilakukan 20–30 tahun lalu tidak tepat atau adil.

JAKARTA – Renegosiasi kontrak karya hingga kini masih berjalan. Pemerintah menyatakan tidak akan buru-buru menyampaikan perkembangan renegosiasi kepada publik.

Hal ini mengingat dalam pembicaraan renegosiasi belum diputuskan kesepakatan final dan belum ada penandatanganan poin renegosiasi antara kedua belah pihak.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, kepada SH di Jakarta, Kamis (21/6) lalu. ”Khusus untuk Newmont dan Freeport nanti ada waktunya kami umumkan ke publik,’’ katanya.

Ia menyatakan, hal prinsip yang dijaga pemerintah dalam proses renegosiasi ini adalah menjaga kerahasiaan poin-poin kontrak renegosiasi masing-masing perusahaan. Kebijakan ini diharapkan akan memuluskan proses renegosiasi. Tujuan renegosiasi ini adalah mencapai keadilan bagi kedua belah pihak, baik investor ataupun pemerintah.

Ia meminta semua pihak sabar menunggu hasilnya, karena renegosiasi kontrak karya memerlukan waktu yang panjang.

Pemerintah bekerja serius dalam program kerja renegosiasi kontrak karya dengan membentuk tim renegosiasi kontrak yang dilindungi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012. Timnya diberi nama Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang dibentuk pada Januari 2012.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, ia menyebutkan, renegosiasi kontrak karya pertambangan dilakukan sejak Agustus 2010 terhadap 37 perusahaan kontrak karya (KK) dan 74 perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Perkembangan akhir 2011, untuk kontrak karya, secara prinsip sembilan kontrak karya yang telah setuju seluruhnya, 23 kontrak karya menyetujui sebagian poin renegosiasi, dan lima kontrak karya belum menyetujui seluruhnya.

Perkembangan Mei 2012, 60 PKP2B telah menyetujui seluruh poin-poin renegosiasi, dan 14 PKP2B setuju sebagian. Kondisi tersebut jauh lebih baik ketimbang perkembangan pada Desember 2010 lalu, dengan hanya empat kontrak karya yang menyetujui seluruh poin renegosiasi.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari mengatakan kepada SH, pemerintah akan menghabiskan banyak energi untuk membicarakan renegosiasi dengan pemegang konsesi pertambangan dan migas.

Padahal, ada cara lain yang lebih efisien dan menguntungkan bangsa ini, yakni dengan menasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan pada saat kontrak habis. Malaysia telah sukses melakukan hal itu dan tidak ada huru-hara.

”Memang seperti yang ditulis di kontrak Production Sharing Contract (PSC)-nya bahwa kontrak habis. Habis, ya selesai. Diperpanjang atau tidak diperpanjang, tidak disinggung sama sekali dalam kontrak PSC. Kalau mau menasionalisasi ya saat kontrak habis itu adalah saat yang sangat tepat. Tanpa perlu perubahan UUD, tidak perlu membuat UU, dan tanpa takut melanggar kesepakatan kontrak PSC,” ujarnya.

Menurutnya, yang perlu diantisipasi dan disiapkan adalah bahwa perusahaan yang akan dinasionalisasi mungkin tidak akan berinvestasi lagi disitu. Artinya, kemungkinan akan terjadi penurunan produksi. Tetapi, ini tidak menjadi persoalan karena cadangannya masih ada dan menjadi milik negara.

Nanti setelah dinasionalisasi produksi bisa digenjot kembali. Pada prinsipnya, perusahaan (operator) akan menghitung keekonomiannya sendiri. Produksi yang anjlok juga tidak sehat bagi operator. ”Bebaskan saja mereka (operator) melakukan fungsi bisnisnya secara otomatis dalam lima tahun terakhir (ingat depresiasi itu berlaku lima tahun),” tuturnya.

Malaysia mengalami penurunan produksi 13–15 persen pada 1998–2001, menurut Vicky, salah satunya karena masa transisi itu.

Produksi mereka kembali meningkat setelah banyak orang Indonesia dipekerjakan sebagai expatriate oleh Petronas sejak awal 2000-an, hingga mampu mempertahankan produksi minyaknya sekarang. Di sisi lain, produksi gasnya meningkat seperti Indonesia.

Dari proyeksi produksi minyak Indonesia saat ini sudah terlihat bahwa lifting minyak terendah akan terjadi pada 2013. Menurut dia, mungkin ini berlanjut sampai 2014, kalau ada kemunduran jadwal lapangan baru.

Saat-saat seperti ini semestinya dipakai sebagai waktu berpikir menggali kesadaran kemandirian energi, baik di internal pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Sadar energi meliputi sikap hemat dan keilmuan dalam mengeksplorasi bentuk energi baru yang diperlukan.

Mengapa Pertamina tidak atau belum bisa seperti Petronas, lanjut Vicky, karena Indonesia tidak mengikuti langkah Malaysia dalam menasionalisasi industri atau usaha migas. Malaysia menggunakan momentum pengembalian blok-blok PSC-nya sebagai mementum untuk mulai berkiprah sendiri dan mandiri pada aset negara sendiri.

“Sebelum adanya pengembalian blok-blok yang sebelumnya dioperasikan Shell di Sabah dan Sarawak dan Exxon di Malay Peninsular, lanjut dia, pertumbuhan Petronas datar saja. Petronas saat sebelum memiliki blok-blok yang masih berproduksi ini, masih seperti Pertamina sekarang atau malah jauh di belakangnya. Tetapi setelah Petronas mengelola aset-aset yang dikembalikan Shell dan Exxon ini, mereka langsung gagah dan high profile,” tuturnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan persnya di Rio de Janeiro, Brasil, Jumat (22/6) pekan lalu, menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasi pada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya.

“Kontrak-kontrak dengan mitra kita yang dilakukan 20–30 tahun lalu, ternyata tidak tepat atau adil. Ini karena ada kewajiban moral kita untuk melakukan perubahan. Saya memiliki kewajiban moral untuk melakukan perubahan,” katanya.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil, termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing.

SBY kemudian memberikan contoh tentang sejumlah kontrak kerja di bidang pertambangan dengan mitra asing yang dinilainya merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah menyusun kebijakan untuk merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. (Ant)

(Sinar Harapan)

BERITA TERKAIT

26
Jun
12

Kenegarawanan : Bung Karno, Imam Al Bukhari dan Khrushchev

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

 

BUNG KARNO MENCARI MAKAM IMAM AL BUKHARI

DI Tashkent tidak ada jalan bernama Bung Karno. Tapi bukan berarti rakyat Uzbekistan ini tidak mengenal presiden pertama Republik Indonesia itu.

Tidak banyak yang tahu kalau Bung Karno adalah penemu makam Imam Al Bukhari, seorang perawi hadist Nabi Muhammad SAW.

Begini ceritanya. Tahun 1961 pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet sekaligus penguasa tertinggi Uni Soviet Nikita Sergeyevich Khrushchev mengundang Bung Karno ke Moskow. Kayaknya Khrushchev hendak menunjukkan pada Amerika bahwa Indonesia berdiri di belakang Uni Soviet.

Karena bukan orang lugu, Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow.
Bung Karno tahu, kalau Indonesia terjebak, yang paling rugi dan menderita adalah rakyat. Bung Karno tidak mau membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bung Karno juga tidak mau Indonesia dipermainkan oleh negara mana pun.

Bung Karno mengajukan syarat. Kira-kira begini kata Bung Karno, “Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak.”

Khrushchev balik bertanya, “Apa syarat yang Paduka Presiden ajukan?”

Bung Karno menjawab, “Temukan makam Imam Al Bukhari. Saya sangat ingin menziarahinya.”

Jelas saja Khrushchev terheran-heran. Siapa lagi ini Imam Al Bukhari. Dasar orang Indonesia, ada-ada saja. Mungkin begitu sungutnya dalam hati.

Tidak mau membuang waktu, Khrushchev segera memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam dimaksud. Entah berapa lama waktu yang dihabiskan anak buah Khrushchev untuk menemukan makam itu, yang jelas hasilnya nihil.

Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. “Maaf Paduka Presiden, kami tidak berhasil menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda?”

Bung Karno tersenyum sinis. “Kalau tidak ditemukan, ya udah, saya lebih baik tidak usah datang ke negara Anda.”

Kalimat singkat Bung Karno ini membuat kuping Khrushchev panas memerah. Khrushchev balik kanan, memerintahkan orang-orang nomor satunya langsung menangani masalah ini. Nah, akhirnya setelah bolak balik sana sini, serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua Muslim di sekitar Samarkand, anak buah Khrushchev menemukan makam Imam kelahiran Bukhara tahun 810 Masehi itu. Makamnya dalam kondisi rusak tak terawat.

Imam Al Bukhari yang memiliki pengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia itu dimakamkan di Samarkand tahun 870 M.

Khrushchev memerintahkan agar makam itu dibersihkan dan dipugar secantik mungkin. Selesai renovasi, Khrushchev menghubungi Bung Karno kembali. Intinya, misi pencarian makam Imam Al Bukhari berhasil.

Sambil tersenyum Bung Karno mengatakan, “Baik, saya datang ke negara Anda.”

Setelah dari Moskow, tanggal 12 Juni 1961 Bung Karno tiba di Samarkand. Sehari sebelumnya puluhan ribu orang menyambut kehadiran Pemimpin Besar Revolusi Indonesia ini di Kota Tashkent.

^
SIAPA IMAM BUKHARI?
Para Perawi Hadits: Imam Bukhari, Perawi Hadits yang utama

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki Al-Mughirah bin Bardizbah. Namun ia dikenal dengan sebutan Imam Bukhari. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H.

Semua ulama, baik dari gurunya maupun dari sahabatnya memuji dan mengakui ketinggian ilmunya. Ia seorang Imam yang tidak tercela hapalan haditsnya dan kecermatannya. Bukhari mulai menghapal hadits ketika umurnya belum mencapai 10 tahun. Ia mencatat lebih dari seribu guru, hapal 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits tidak shahih.

Karyanya yang amat masyhur di dunia Islam adalah “Al-Jami’us Shahih Al-Musnad min Haditsi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi” yang kemudian terkenal dengan nama kitab “Shahih Al-Bukhari”. Kata “Bukhari” sendiri maknanya adalah orang dari negeri Bukhara. Jadi kalau dikatakan “Imam Bukhari”, maknanya ialah seorang tokoh dari negeri Bukhara.

Bukhari lahir pada hari Jum’at, 13 Syawal 194 H di tengah-tengah keluarga yang mencintai ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, adalah seorang ulama ahli hadits yang meriwayatkan hadits-hadits Nabi dari Imam Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan sempat pula berpegang tangan dengan Abdullah bin Mubarak. Riwayat-riwayat Ismail bin Ibrahim tentang hadits Nabi tersebar di kalangan orang-orang Irak.

Ayah Bukhari meninggal dunia ketika ia masih kecil. Di saat menjelang wafatnya, Ismail bin Ibrahim sempat membesarkan hati anaknya yang masih kecil sembari berpesan, “Aku tidak mendapati pada hartaku satu dirham pun dari harta yang haram atau satu dirham pun dari harta yang syubhat.”

Tentu anak yang ditumbuhkan dari harta yang bersih dari perkara haram atau syubhat akan lebih baik dan mudah dididik kepada yang baik. Sehingga sejak wafatnya sang ayah, Bukhari hidup sebagai anak yatim dalam dekapan kasih sayang ibunya.

Muhammad bin Ismail atau Bukhari kecil mendapat perhatian penuh dari ibunya. Sejak usia belia ia telah hapal Alquran dan tentunya belajar membaca dan menulis. Kemudian pada usia sepuluh tahun, Bukhari mulai bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu hadits yang tersebar di berbagai tempat di negeri Bukhara.

Imam Bukhari pun akhirnya terkenal di berbagai negeri Islam. Ketika ia berkeliling ke berbagai penjuru negeri, para ulama ahli hadits menghormatinya. Bukhari berkeliling ke berbagai negeri pusat-pusat ilmu hadits seperti Mesir, Syam, Baghdad (Irak), Bashrah, Kufah dan lain-lainnya.

Karya-karya Bukhari dalam bidang hadits terus mengalir dan beredar di dunia Islam. Kepiawaiannya dalam menyampaikan keterangan tentang berbagai kerumitan di seputar ilmu hadits di berbagai majelis ilmu bersinar cemerlang. Tak heran jika majelis-majelis ilmu Imam Bukhari selalu dijejali ribuan para penuntut ilmu

Karena ada perbedaan pendapat antara Bukhari dengan penguasa setempat, maka dia kemudian diusir paksa meninggalkan kota itu..

Bukhari meninggalkan Bukhara dengan penuh kekecewaan dan dilepas penduduk dengan penuh kepiluan. Ia berjalan menuju Desa Bikanda kemudian berjalan lagi ke desa Khartanka, yang keduanya adalah desa-desa negeri Samarkand. Di desa terakhir inilah ia jatuh sakit dan dirawat di rumah salah seorang kerabatnya di desa itu.

Dalam suasana hati yang terluka, tubuhnya yang kurus kering di usia ke-62 tahun, Bukhari berdoa mengadukan segala kepedihannya kepada Allah. “Ya Allah, bumi serasa sempit bagiku. Tolonglah ya Allah, Engkau panggil aku keharibaan-Mu.”

Dan sesaat setelah itu, ia pun menghembuskan nafas terakhir. Ia wafat pada malam Sabtu di malam hari Raya Idul Fitri 1 Syawwal 256 H. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berwasiat agar mayatnya nanti dikafani dengan tiga lapis kain kafan tanpa imamah (ikat kepala). Ia juga berwasiat agar kain kafannya berwarna putih.

Semua wasiat itu dilaksanakan dengan baik oleh kerabat yang merawat jenasahnya. Imam Bukhari dikuburkan di desa itu di hari Idul Fitri 1 Syawal 256 H, setelah shalat Dzuhur.

Sumber: Para Ulama Ahlul Hadit

(Kutipan dr FB teman saya, Hendrajit):

 

Satrio Arismunandar
Executive Producer, News Division Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Telp: 7917-7000 ext: 3542;   Fax: 021-79184558

HP pribadi: 081286299061/  Kantor: 081908199163

http://satrioarismunandar6.blogspot.com

http://facebook.com/satrio.arismunandar

“They know only some appearance of the life of the world,
and are heedless of the Hereafter”. (Al-Quran, The Roman 30, 7)

18
Jun
12

Kenegarawanan : Pakai Pisau Asing, Tusuk Bangsa Sendiri

Pakai Pisau Asing, Tusuk Bangsa Sendiri

KH Hasyim Muzadi [Antara/Ujang Zaelani]

Kritik Hasyim Muzadi atas tudingan intoleransi agama di Indonesia dari Dewan HAM PBB mendapat perhatian luas. Sebagai figur berpengaruh, sikap Hasyim dinilai jitu dan tepat mewakili suara mayoritas diam (silent majority). Ia menyangkal memberi angin kepada gerakan garis keras.

Rilis KH Hasyim Muzadi ini beredar cepat ke berbagai media cetak, online, jejaring sosial, dan beberapa grup BlackBerry Messenger, pekan pertama Juni ini. Ketua Umum PBNU 1999-2009 itu merespon rekomendasi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 23 Mei lalu, tentang intoleransi agama di Indonesia. “Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim mana pun setoleran Indonesia,” tulis Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) itu.

Hasyim menuding intoleransi agama di beberapa negara Eropa lebih buruk daripada di Indonesia. “Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss, yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid. Juga lebih baik dari Prancis yang masih mempersoalkan jilbab. Indonesia pun lebih baik dari Denmark, Swedia, dan Norwegia, yang tidak menghormati agama, karena di sana ada Undang-Undang Perkawinan Sejenis,” Hasyim menambahkan.

Sekretaris Jenderal International Conference for Islamic Scholars (ICIS) itu juga memberi catatan pada beberapa kasus aktual yang kerap dijadikan indikasi intoleransi: Ahmadiyah, GKI Yasmin Bogor, penolakan diskusi Irshad Manji, dan konser Lady Gaga. Tentang Irshad Manji dan Lady Gaga, Hasyim menyatakan, “Bangsa mana yang mau tata nilainya dirusak? Kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya untuk kebanggaan intelektualisme kosong.”

Banyak komentator di jejaring sosial memberi apresiasi. Ada pula yang menambahkan dua bukti lain keunggulan toleransi agama Indonesia: hari besar enam agama jadi hari libur nasional dan pendidikan enam agama jadi kurikulum sekolah. Di Barat dan Timur Tengah, hari besar agama hanya untuk agama mayoritas.

Sebagian komentar memberi catatan minor. Hasyim dinilai menutup mata atas pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah dan diskusi Irshad Manji. “Saya juga anti-kekerasan,” Hasyim merespons. “Saya yang pasang badan mencegah FPI menyerang gereja di Pandaan. Saya nggak hanya bicara di media, juga turun lapangan. Tapi nggak mungkin semua saya tulis dalam rilis singkat itu.”

Untuk mendalami pandangan Hasyim tentang potret toleransi agama di Indonesia dalam komparasi internasional, wartawan Gatra Asrori S. Karni mewawancarai Hasyim yang sedang berada di rumahnya, kompleks Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur via telepon, Selasa pagi lalu. Berikut petikannya:

Apa yang mendorong Anda menulis rilis itu?

Rekomendasi Dewan HAM PBB yang membuat saya menulis pernyataan itu. Dengan PBB menyerang Indonesia, berarti masalah sudah dalam. Kalau ndak ada sikap PBB, saya ndak bikin tanggapan, cukup diatasi secara lokal. Kalau PBB sudah campur tangan, apalagi menunjukkan kasus-kasusnya, pasti ada laporan dari sini. Sebagai anak bangsa, saya harus meluruskan.

Apa yang keliru dalam laporan dari lembaga internasional di Indonesia?

Kita menyayangkan lembaga di Indonesia yang bekerja untuk kepentingan internasional, tapi merugikan bangsa sendiri, dengan menyetorkan borok-borok bangsa ke internasional supaya bangsa kita dipukul. Itu tidak nasionalis. Kalau lembaga itu berbuat untuk kebaikan Indonesia di mata internasional, itu yang benar.

Kemendagri perlu me-review, mana lembaga asing yang bermanfaat untuk Indonesia ke dunia internasional dan mana yang hanya menjadi agen kepentingan internasional. Itu bisa ada di banyak sektor. Tidak hanya HAM, bisa ekonomi, politik, agama, dan sebagainya, untuk memperlemah posisi Indonesia di mata internasional.

Khusus potret toleransi agama di Indonesia, apa catatan Anda?

Saya ini di Indonesia bisa disebut sebagai pemadam kebakaran konflik lintas agana. Di mana pun ada konflik lintas agama, saya datang. Sebagai Presiden WCRP, itu kewajiban saya. Saya datang ke Ambon, NTT, Bogor, Solo, Bekasi, Pandaan (Pasuruan), Batu, dan Malang. Alhamdulillah, semua selesai, kecuali kasus GKI Yasmin Bogor. Seluruh kegiatan saya merukunkan konflik agama alhamdulillah berhasil. Sampai kasus HKBP di Sumatera Utara, saya membantu menyelesaikan. Tapi mentok dalam kasus GKI Yasmin.

Mengapa kasus GKI Yasmin tidak selesai?

Saya sudah berkali-kali ke Bogor bertemu berbagai pihak. Saya bilang ke GKI, kalau begini, ada masalah politisnya, selain masalah hukum. Bagaimana kalau saya mediasi? Mereka tidak mau. Saya jadi terkejut setelah ke Polandia, ternyata Indonesia diserang soal kasus GKI Yasmin. Mereka iuran untuk membantu GKI Yasmin. Saya diberitahu Menteri Agama, ada utusan dari Amerika Serikat, keturunan India, mempersoalkan GKI Yasmin.

Saya hanya berpikir, kenapa harus menggunakan kekuatan internasional untuk menekan bangsa sendiri. Ini yang saya nggak suka, gitu lho, Mas. Saya tawarkan diri untuk mediasi, ditolak. Mungkin saya dianggap ecek-ecek. Saya berdiskusi dengan Menag. Kesimpulan saya, GKI Yasmin memang tidak ingin menyelesaikan masalah. Maunya internasionalisasi masalah. Kalau begitu, ya, semakin sulit.

Apa kata kunci kasus-kasus lintas agama yang bisa Anda mediasi penyelesaiannya?

Kata kuncinya, mereka bersengketa masalah agama saja. Setelah masalah agamanya diredakan dengan saling pengertian antartokoh, maka selesai. Tapi, kalau ada masalah tambahan di luar konflik agama, ini yang susah. Sebagian besar kasus yang saya mediasi itu persoalan pendirian gereja atau mau diserbu FPI. Yang menghadang FPI supaya tidak menyerbu gereja juga saya.

Berkembang anggapan, justru Anda pembela FPI?

Salah. Waktu FPI dikejar-kejar mau dibubarkan, saya memberi nasihat, “FPI, sampeyan harus berhenti dari kekerasan, karena kekerasan itu proses bunuh diri untuk Anda sendiri.” Alhamdulillah, selama enam bulan reda. Ndak tahu kalau kemudian kambuh. Saya di Malang dan Surabaya berkali-kali menghentikan serangan FPI ke gereja. Saya pernah menyelamatkan gereja di Pandaan, Pasuruan.

Saat itu (April 2006), sekelompok anak FPI mau menyerbu sehabis Jumatan. Saya sehabis Jumatan persis sudah di gereja itu. FPI juga pernah berencana menyerang gereja di Batu, Malang. Saya berada di tengah jalan yang mereka lalui. FPI, kalau tahu saya, ndak jadi nyerang, Mas. Saya itu orang yang berani bicara di tengah-tengah orang garis keras dan marah-marah kepada mereka.

Waktu saya membela habis-habisan Kristen, mereka (pengkritik Hasyim) diam saja. Sekali saya menyentuh Ahmadiyah dan GKI Yasmin, saya dibilang pembela FPI. Kalau saya membela minoritas, nggak teriak-teriak di media saja, Mas, saya juga turun ke lapangan. Saya tidak membela FPI-nya. Saya membela kepentingan negara secara keseluruhan dengan mencegah penggunaan tangan asing untuk memukul kepala bangsa sendiri.

Pada kasus Ahmadiyah, Anda menyebut akarnya pada pandangan Ahmadiyah yang menyimpang, bagaimana dengan penyerang masjid Ahmadiyah?

Harus dipahami, saya paling mengutuk kekerasan terhadap Ahmadiyah. Kesalahan mereka yang menyerbu Ahmadiyah juga sama. Tapi saya harus memberitahu umat bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang. Kalau ajaran menyimpang, cara membetulkannya bukan dengan merusak masjid, melainkan dengan meluruskan paham keagamaan melalui dakwah.

Kekerasan tidak bakal menghentikan Ahmadiyah. Harus diluruskan secara dakwah. Mungkin mereka orang terpinggirkan atau butuh santunan. Itu bisa menjadi pekerjaan baru bagi kepala daerah dan masyarakat. Cuma, saya juga tidak senang kenapa orang asing cuma ngurusin Ahmadiyah, padahal yang menyelewengkan ajaran bukan hanya Ahmadiyah. Menurut saya, karena Ahmadiyah ada unsur internasionalnya.

Solusi Anda agar Ahmadiyah pindah agama apakah mutlak?

Itu salah satu. Kalau dia jadi agama sendiri, pasti reda. Di London itu, kalau saya bertemu dalam dialog interfaith, unsur Islam sendiri, unsur Ahmadiyah sendiri. Dan Ahmadiyahnya mau dipisahkan dari Islam.

Pemerintah juga harus seimbang. Kekerasan dengan dalih apa pun harus dicegah. Tindakan pemerintah mencegah kekerasan memang kurang, Mas. Pemerintah harus tegas. Kalau FPI nggak suka Ahmadiyah, minta ke pemerintah, jangan merusak masjid.

Saya khawatir, selain akibat kesalahan teman-teman garis keras, juga ada penyusupan. Setiap gerakan massa dalam konflik sangat rawan penyusupan dan pembelokan arah. Maka, sebenarnya tidak perlu gerakan massa.

Penyusupnya dari mana?

Ini dugaan saya, dari kelompok ateis, orang yang tidak menyukai semua agama. Dia dengan mudah menjadi Islam, sorenya jadi Kristen, besok paginya jadi Buddha. Dia bisa enak saja, wong dia nggak percaya Tuhan. Dia mendorong konflik lintas agama untuk justifikasi bahwa agama tidak menyelamatkan kemanusiaan. Gerakan ini harus dicegah. Caranya, jangan bikin keributan.

Dari perbandingan internasional, Anda melihat kondisi Indonesia relatif baik?

Ya. Misalnya ada konflik dalam pendirian gereja, kan bisa diselesaikan, minus GKI Yasmin tadi. Kalau nggak ada masalah sama sekali, ya, nggak mungkin. Yang penting, masalahnya bisa diselesaikan. Jangan hanya kesulitan pendirian gereja yang disorot. Masjid di Kupang juga ditolak masyarakat dan DPRD. Di Papua (Manokwari), masjid didemo. Semua harus dilihat secara komprehensif. Saya ingin bangsa ini menyadari kepentingan bangsanya. Jangan parsial mengatasi masalah. Paling bahaya kalau menusuk bangsa sendiri memakai pisau asing.

Anda juga berpengalaman mengunjungi sejumlah negara yang umat Islamnya minoritas.

Ya. Di negara yang Islamnya minoritas, umat Islam juga mendapat perlakuan isolatif. Ada pembatasan-pembatasan. Cuma, intensitasnya berbeda. Ada yang tinggi dan rendah. Pembatasan itu variatif, mulai lunak sampai keras. Paling lunak di Swiss. Menara masjid ndak boleh. Itu undang-undang lho, Mas. Berarti disengaja, bukan accident.

Di Roma boleh mendirikan masjid, tapi jangan lebih tinggi dari Saint Peter’s Basilica. Saya sudah lima kali ke Vatikan, jadi paham. Kalau di daerah sekuler murni seperti Denmark, Austria, dan Norwegia, masalahnya tidak hanya pada minoritas. Seluruh agama harus dipisahkan, sehingga tidak boleh undang-undang diganggu dengan alasan agama. Katolik dan Kristen juga dirugikan oleh negara.

Apa pesan khusus Anda pada kaum muslim di negara minoritas Islam?

Selama saya ketemu kaum muslimin di berbagai negara, terutama Eropa dan Amerika, saya selau bilang, “Anda tidak dituntut melakukan sesuatu di luar kemampuan Anda.” Kalau keadaan sulit, ya, ibadah saja, belajar yang baik. Tidak usah melibatkan diri pada konflik sosial dan politik dan tidak usah mengganggu sistem negara itu.

Ada negara yang umat Islamnya menderita karena umat Islam sendiri. Misalnya di Filipina, Islam minoritas, tapi mau berontak. Memberontak itu bukan kewajiban agama. Itu dimensi politik. Yang dimensi agama adalah ibadah, pendidikan, dan sosial berdasarkan tauhid. Selebihnya kondisional. Saya berkali-kali ke Thailand Selatan dan pernah ketemu Nur Misuari di Filipina. Saya bilang, Anda ini mau beragama atau mau jadi kepala negara.

Apa rekomendasi Anda pada penyelenggara dalam pemeliharaan toleransi agama?

Pertama, secara ideal kembali pada Pancasila. Bahaya laten yang mengancam Pancasila itu saat ini ada tiga: neoliberal, neo-ateisme, dan neo-Kartosuwiryo (pendukung negara Islam). Tarikan tiga sudut itu tidak akan pernah berhenti, lalu saling memanfaatkan. Kedua, pemerintah segera menyusun konsep tentang visi HAM. Apakah humanisme seperti pandangan Ghandi, my nationality is humanity, atau westernisme, ukurannya dari Barat semua, atau Indonesianisme.

HAM harus menopang kreativitas dalam mengangkat ideologi, nilai, norma, hukum, dan kepentingan Indonesia. Kalau tidak, HAM akan menjadi monster yang membongkar tata nilai, tata budaya, dan tata hukum Indonesia. Ketiga, kalau menghadapi kebenaran dan kezaliman, yang tegas saja. Kalau ragu-ragu, akhirnya rusak semua.

Profil:

Nama                         : Ahmad Hasyim Muzadi
Tempat & tanggal lahir : Bangilan, Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1944
Ayah & Ibu                 : H. Muzadi & Hj. Rumyati
Istri                            : Hj. Muthomimah
Anak                          : Enam putra dan putri

Jabatan :
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang, Jawa Timur dan Depok, Jawa Barat Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1999-2009 Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2004 Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP (1984-1987)

Pendidikan:
Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006) Sarjana IAIN Malang (1964-1969) Pondok Pesantren Sarang, Lasem, Jawa Tengah (1963) Pondok Pesantren Senori, Tuban, Jawa Timur (1963) Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1956-1962) SD – SMP di Tuban, Jawa Timur (1950-1956)

10
Jun
12

Peradaban : Beda Islam dengan Demokrasi

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Beda Islam dengan Demokrasi

Redaksi | Minggu, 03 Juni 2012 – 00:43:56 WIB |Abul Ala Maududi

Eramuslim.com | Media Islam Rujukan, Bisakah Islam bertemu dengan demokrasi barat? Apakah mereka sejalan? Atau apakah demokrasibarat mengambil konsep dari Islam? Atau sebaliknya Islam mengambil nilai nilaidemokrasi yang telah berkembang di Yunani? Atau konsep nilai Islam telahberubah karena zaman sudah berubah pula, dan karena saat ini penduduk duniasemakin banyak hingga dibutuhkanlah sebuah sistem yang berguna untukmenyederhanakan dalam sistem pemerintahan, makanya kaum muslim bersediamenerima konsep demokrasi barat sebagai jalan keluar yang modern?

Ada satu pertanyaan yang membuat berfikir berkali kali bagipenulis, kenapa barat (Amerika dan sekutunya) selalu mengirimkan pasukanperangnya bila ada suatu negara menolak sistem demokrasi barat? Dan kenapaamerika dan sekutunya tidak merasa perlu mengirimkan pasukan senjata perangnya bilasuatu negara muslim sudah mengadopsi sistem demokrasi barat dalampemerintahannya? Apakah demokrasi itu merupakan cara hidup kaum barat? Dan bilaada Negara muslim memakai sistem tersebut , kaum barat sudah merasakan negaramuslim demokrasi tersebut sudah satu millah / din yang sama dengan mereka? Jaditidak perlu berperang?

Beribu ribu pertanyaan yang terngiang.

Berikut disampaikan beberapa analisis pemikir Islam, semogahal hal tersebut terurai sedikit demi sedikit kenapa kita harus selalu memegang harta termahal kita yaitu Islam.

Abul Ala Maududi dalam bukunya Human Right in Islam,terbitan The Islamic Foundation, London, menjelaskan perbedaan mendasar antarkeduanya, Islam dan demokrasi barat. Dan ternyata tidak terdapat irisan dan titiksinggung antar kedua sistem tersebut.

Singkatnya, tidak ada penyandingan yang layak antar kedua sistemtersebut, tidak ada Islam demokrasi.

Demokrasi barat didasarkan atas kedaulatan rakyat . SedangIslam , kedaulatan hanya ada di tangan Allah, dan manusia /masyarakat hanyalahkhalifah khalifah atau wakil wakilnya.

Demokrasi barat , masyarakatlah yang membuat hukum hukummereka sendiri. Sedang Islam, masyarakatnya harus tunduk pada hukum hukum Allah(syariat Allah) yang diberikanNya melalui rasulNya.

Demokrasi barat , pemerintah memenuhi apapun kehendak rakyat.Sedang Islam , pemerintah dan rakyat yang membentuk pemerintahan, kedua duanyaharus memenuhi kehendak dan tujuan Allah.

Demokrasi Barat adalah semacam wewenang mutlak yangmenjalankan kekuasaan kekuasaannya dengan cara bebas dan tidak terkontrol .Sedang Islam, adalah kepatuhan kepadahukum Allah, dan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan perintah perintah Allahdan dalam batas batas yang telah digariskan oleh Nya.

Sebagai melengkapi pemahaman demokrasi barat, menurutMuhammad Assad, dalam bukunya Minhaj Al Islam fi al Hukumi, konsep demokrasiasli yang dimiliki oleh bangsa yunani, Negara penemu sistem demokrasi berawal.Bagi bangsa yunani (kuno), istilahpemerintahan dari rakyat untuk rakyat , yang merupakan inti dari demokrasi,dimaksudkan sebagai suatu pemerintahan oligarchis , suatu pemerintahan yangdipegang oleh elite tertentu yang tidak mencakup seluruh rakyat. Di dalamnegara negara yang pernah ada pada masa mereka, istilah rakyat berarti warga negarasejati yang merupakan penduduk yang dilahirkan secara merdeka yang lazimnya jumlahnya tidak lebih dari seper-sepuluh jumlah penduduk yang ada. Sedangkansisanya yang Sembilan puluh persen ituterdiri dari budak budak dan hamba sahaya yang tidak diberi kesempatanmelakukan aktifitas apapun selain pekerjaan pekerjaan fisik yang kasar, danmereka , sekalipun tetap diwajibkan berpartisipasi dalam pertahanan negara,sama sekali tidak diberi hak dalam hal kewarga negaraan. Hanya warga negarasejati itu (yang hanya 10%) sajalah yang memegang hak kebebasan aktif maupunpasif, yang dengan demikian seluruh kekuasaan politik berpusat sepenuhnya ditangan mereka.

Sebuah sistem yang katanya menuntut persamaan , hak asasimanusia , tapi nyatanya persamaan dan hak asasi manusia itu semu dan hanyaberlaku bagi warga negara khusus antara mereka saja. Sistem yang berlaku bila hanya kelompok yang mereka setujuisaja yang memenangi pemilihan umum, dan tidak berlaku bila kelompok Islam yangmemenangi pemilihan rakyat , lihatlah FIS di Aljazair, Lihatlah Hamas dipalestina…Sistem demokrasi adalah sebuah sistem jadi jadian mereka, jebakanpolitik, sistem yang menuruti sekehendak hawa nafsu dan syahwat kelompokborjuis saja, dan tidak berlaku bagi yang mereka anggap sebagai musuh bersama mereka.

Semoga keterangan ini menjadi jelas adanya, dan di saat kehidupanakhir zaman ini, kedua sistem tersebut mengemuka dan menjadi pilihan bagi umat,nah sekarang kembali kepada anda, dalam kedua sistem tersebut, kembali ke andasebagai manusia dan hamba Allah, yang kelak semua hal yang kita lakukan diduniaini akan diminta pertanggung jawaban di akherat kelak, so , mana yang andayakini dan berniat berusaha untuk meninggikannya? (MM)

10
Jun
12

Peradaban : Globalisasi dan Pemiskinan Negara

Kolom

Globalisasi dan Pemiskinan Negara

Muhamad Mustaqim – detikNews

Selasa, 05/06/2012 09:27 WIB

Jakarta Saat ini, kita sedang memasuki sebuah babak baru formasi sosial dunia. Babak tersebut adalah sebuah era di mana pasar menjadi sentral penentu nasib manusia. Negara yang selama ini diyakini sebagai institusi di mana manusia mampu berdaulat dan melindungi anggotanya dibuat tidak berdaya dan diam seribu bahasa. Babak baru ini sering disebut dengan era globalisasi, yang batas negara-bangsa digeser sehingga menjadi sebuah desa besar (the large village/global village), tanpa ada sekat yang membatasi.Adalah Francis Fukuyama, seorang sejarawan dan futurolog Jepang yang meramalkan bahwa pasca perang dingin antara Blok Barat yang dikomandoi Amerika Serikat dan Blok Timur yang dinakhodai Uni Soviet, kapitalisme-liberal dalam hal ini terbukti mampu mengalahkan sosialisme-komunis. Dengan demikian, akan terjadi apa yang disebut sebagai the end of ideology, berakhirnya sebuah ideologi dunia. Dan kapitalisme liberal adalah ideologi terakhir yang menjadi pemenang atas ideologi-ideologi dunia yang lain (Fukuyama: 1992). Bagi Fukuyama, kapitalisme adalah sebuah ideologi pemenang yang tanpa ada tandingan. Sehingga, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Margaret Thatcher, ‘There Is No Alternative’, tidak ada alternatif lain selain pilihan tunggal kapitalisme.

Tanpa berrnaksud membenarkan, hari ini sistem sosial dunia sedang dibentuk dengan sebuah sistem global yang mampu merasuk ke ranah terkecil dalam masyarakat. Globalisasi, menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat di belahan dunia manapun, sehingga setiap orang dalam arus bawah sadar akan mengikuti ciptaan globalisasi tersebut. Sistem informasi dan komunikasi adalah lokomatif yang menarik ‘gerbong’ kebutuhan masyarakat. Antony Giddens, pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana. Tapi globalisasi adalah apa yang mempengaruhi aspek kehidupan kita yang sangat intim dan pribadi sekalipun (Giddens, 2001). Nah inilah masa yang tak tertawarkan lagi, sehingga memaksa semua orang -termasuk negara- untuk mengikutinya.

Ideologi Pasar dan Matinya Negara

Sebagaimana gagasan kapitalisme klasik Adam Smith, bahwa aspek kehidupan manusia akan dibimbing oleh tangan-tangan ajaib yang tak terlihat (the invisible hand). Serahkan segala sesuatunya kepada pasar, singkirkan peran negara, sebagaimana doktrinnya yang terkenal laissez faine lassez passer. Dan ituah realitas dunia hari ini, pasar adalah kata kunci kesejahteraan manusia. Tiga proyek besar globalisasi, yakni privatisasi, liberalisasi dan deregulasi adalah racun yang paling ampuh untuk melumpuhkan kekuatan negara. Jika negara sudah tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak, atau fasilitas publik, maka apa yang mampu diperbuat oleh negara?

Saat ini privatisasi BUMN kepada pihak swasta telah mencapai titik yang sangat dramatis. Berbagai alat vital negara yang sedianya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dijual kepihak swasta. Dengan dalih efisiensi dan efektifitas, pasar dibiarkan menentukan dan rnenguasai nasib warga negara, yang terjadi kemudian adalah negara hanya menjadi penonton awal penderitaan rakyatnya, lebih dari itu ia tidak mampu berbuat apa-apa.

Dimulainya penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah upaya untuk menghilangkan sekat batas antar negara yang selama ini membatasi aktifitas ekonomi. Pasar bebas mengandaikan adanya persaingan bebas antar negara anggota, tanpa ada campur tangan dan intervensi dari negara. Saat ini boleh jadi negara masih memberlakukan berbagai macam kebijakan dalam konteks perdagangan antar negara. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kekuatan pasar dalam negeri. Karena harus dipahami dan diakui, bahwa bangsa kita (negara berkembang) masih kalah jauh jika harus bersaing dengan negara lain, tanpa ada upaya perlindungan dari negara. Bisa kita bayangkan, jika kebijakan seperti bea cukai, proteksionis, dumping, kuota dan sebagainya dihapuskan? Tentunya para pengrajin, pedagang dan petani kita harus siap-siap gulung tikar, dengan kenyataan kalah saing dengan kompetitor dari negara lain yang selangkah -bahkan seribu langkah- lebih maju. Inilah bencana-bencana yang mengancam masyarakat kita, seiring dengan ketidakberdayaan negara.

Di sisi lain, segala aturan yang selama ini berorientasi pada rakyat, akan segera dihapus dengan aturan yang memihak pada pasar. Proyek deregulasi berupaya menghilangkan segala peraturan tetek bengek yang mempersulit operasi bebas pasar. Sehingga segala aturan harus dihapus, atau kalau ada, harus memihak pada hukum besi pasar.

Inilah yang oleh Kenechi disinyalir sebagai matinya negara-bangsa (the end Of nation-state). Jika peran negara sudah mulai digantikan oleh peran lembaga dunia seperti WTO, IMF, WB serta TNC/MNC, maka sudah tiba lonceng kematian negara bangsa. Hal yang senada juga dilontarkan oleh Noreena Heertz, bahwa jika peran negara yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat sudah digantikan oleh kekuatan pasar, maka terjadilah apa yang disebut the death of democracy, matinya demokrasi.

Ketika Negara Dirampok

Saat semua asset negara diambil alih oleh pihak swasta inilah kredibilitas negara dipertanyakan. Sayangnya, pihak swasta dalam hal ini bukanlah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh warga negaranya. Namun dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa global, yang beroperasi di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut adalah TNC (Trans National Corporation) atau MNC (Multi national Corporation), Perusahaan inilah yang mengambil alih secara diam-diam (silent take over) semua yang dimiliki negara. Inilah dunia baru yang segera -dan bahkan sudah- dimulai. Dunia di mana kekayaan perusahaan menyerap habis kekayaan negara (Norena Herzt: 2005).

Tampak jelas bahwa kekayaan TNC/MNC menguasai kekuatan ekonomi hampir di seluruh negara-negara di dunia. Ini sama artinya, TNC /MNC mempunyai kekuatan politik di hampir semua negara, jika logika politik dipahami sebagai perpanjangan tangan logika ekonomi. Para perampok negara tersebut sengaja melakukan aneksasi pemasarannya diberbagai negara, tentunya dengan bantuan kekuatan-kekuatan ekomomi dunia, seperti WTO, WB dan IMF. Inilah dunia di mana tangan pemerintah terikat dengan erat, dan masyarakat semakin tergantung kepada perusahaan. Bisnis menjadi kekuatan pengendalian politik dan ekonomi, perusahan secara bebas menentukan aturan main, dan pemerintah menjadi wasit dan sekaligus penontonnya. Sedangkan rakyat adalah obyek yang dipermainkan. Dalam kondisi seperti inilah, negara sampai pada titik nadir ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan tersebut bukannya keinginan negara, melainkan atas bimbingan tangan-tangan gaib yang tak terlihat.

Sampai sini, mengembalikan kedaulatan negara adalah sebuah keniscayaan yang tak tertawarkan. Negara tidak boleh ‘kalah’ dengan pasar, karena negara dibangun untuk kepentingan seluruh warganya. Apalagi konstitusi kita secara jelas mengamanatkan peran Negara secara penuh dalam penguasaan hajat hidup orang banyak. Walhasil penguatan peran negara akan mampu terbangun dengan sendirinya jika para pemimpin kita mau melaksanakan konstitusi negara sebagaimana yang telah digags oleh para founding father kita. Semoga!

*) Muhamad Mustaqim adalah dosen STAIN Kudus, aktif di kajian sosial pada The Conge Institute Kudus.

(vit/vit)

Baca Juga
06
Jun
12

Perekonomian : 75% Tergantung Asing

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609
75 Persen Perekonomian RI Tergantung Asing
Faisal Rachman | Senin, 04 Juni 2012 – 15:55:22 WIB

JAKARTA – Kontribusi sektor domestik terhadap ekonomi Indonesia ternyata hanya mencapai 25 persen, sisanya didominasi asing.

Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menyebutkan, porsi kepemilikan investor asing di pasar saham awal tahun ini pun sudah mencapai 58,37 persen atau menguasai Rp 1,315 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada utang pemerintah yang sudah hampir mencapai Rp 2.000 triliun, baik dari utang bilateral maupun Surat Berharga Negara (SBN). Asing menguasai lebih dari 30 persen dari instrumen SBN.

Ekonom dari Indonesia Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika melihat kondisi ini cukup rentan bagi ketahanan ekonomi Indonesia. “Di negara maju itu, sumbangan investasi asing tak lebih dari 25 persen ke perekonomian negara. Tapi di kita, 75 perekonomian dikontribusi asing. Kondisi ini yang harus dibalik, 75 persen perekonomian harus dari kontribusi domestik,” kata Erani kepada SH, baru-baru ini.

Ketergantungan ini juga terlihat dalam upaya pemerintah mematuhi dikte internasional dalam pengurangan subsidi. “Subsidi yang membengkak terus itu akan memengaruhi defisit. Intinya investor asing ingin APBN kita itu berkesinambungan, sehingga kewajiban utang bisa dibayar dengan baik dan tepat waktu,” ujar Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto.

Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, utang luar negeri yang besar belum efektif untuk pembangunan. “Kalau untuk investasi infrastruktur atau menambah subsidi, baru hasilnya bisa dirasakan seluruh rakyat. Yang ada, utang luar negeri digunakan untuk gaji pegawai dan membayar utang juga,” ujar Harry.

Sementara itu, Erani mengatakan, dari konteks pergaulan internasional, Indonesia memang tak bisa lepas sepenuhnya dari masuknya asing. Misalnya saja di sektor pertambangan, Indonesia masih butuh transfer teknologi dari asing.

Namun, menurut Erani, ada beberapa sektor yang tak seharusnya dibuka lebar untuk asing. “Di sektor pasar keuangan, tak seharusnya kita sangat tergantung asing. Di kawasan Asia Tenggara saja rata-rata, termasuk Singapura, asing hanya maksimal diperbolehkan 40 persen. Kita yang paling liberal dengan memperbolehkan asing sampai 99 persen,” tutur Erani.

Ekonom dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, menyayangkan beragam kebijakan pemerintah yang lebih pro pada investor asing. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan kekuatan ekonomi Indonesia dikuasai asing. Menurutnya, kekuatan ekonomi kita tidak lebih dari 2 persen hingga 8 persen.

Sejak 1967 lalu, negara sebenarnya membatasi ruang gerak korporasi asing masuk Indonesia, dengan hanya bisa terjun dan masuk ke roda perekonomian dengan jumlah sekitar 5 persen. Namun, mulai 1994 asing mulai merangsek pasar dengan pencapaian sekitar 60 persen hingga 80 persen. “Kini hasilnya sudah hampir mencapai 92 persen perusahaan dan aset-aset negara yang didapat melalui alam sudah dikuasai asing,” ujarnya.

Padahal, alih-alih memberikan keuntungan lebih, daftar perusahaan asing migas yang menunggak pajak bertambah banyak. Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun lalu mengatakan jumlah perusahaan asing itu mencapai 33, melebihi jumlah perusahaan penunggak pajak yang disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 16 perusahaan

Data yang diperoleh ICW tersebut berasal dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang di-review kembali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sejak 2008 hingga 2010. Sebanyak 33 perusahaan itu menunggak pajak yang jumlahnya selama dua tahun mencapai US$ 583 juta atau sekitar Rp 6 triliun.

Namun, pemerintah optimistis nasionalisasi industri pertambangan pada saatnya nanti sangat memungkinkan untuk diwujudkan. “Itu semua bisa saja. Tergantung kepentingan nasional kita. Artinya, opsi untuk memperpanjang (kontrak) atau tidak kan ada sama kita,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta yakin sumber daya manusia Indonesia mampu mengelola sumber daya tambang untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Saya tidak bicara soal perusahaan A, B, C. Ini secara umum saja. Tapi secara SDM kita yakin sudah mampu mengelola pertambangan. Sudah berapa tahun sih kita merdeka? Masak nggak bisa-bisa juga,” ujarnya.

Nasionalisasi

Soal nasionalisasi, Indonesia sebenarnya bisa belajar dari nasionalisasi industri migas di Bolivia dan Venezuela yang hingga hari ini ternyata dapat berjalan relatif aman, lancar, dan berdampak positif bagi kemakmuran rakyatnya. Exxon yang menuntut US$ 12 miliar untuk ganti asetnya di Venezuela, ternyata di Arbitrase Internasional hanya ditaksir US$ 907 juta.

Presiden Bolivia Evo Morales, beberapa waktu lalu juga memutuskan menasionalisasi seluruh perusahaan gas alam dan minyak di negara itu. Perusahaan energi asing harus menyetujui penyaluran seluruh penjualan hasil produksinya melalui negara atau pergi dari Bolivia. “Penjarahan sumber daya alam kita oleh perusahaan-perusahaan asing telah berakhir,” ucapnya dengan tegas.

Begitu halnya dengan Arab Saudi yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan minyak AS: Aramco (Arabian American Oil Company), tatkala Raja Faisal menasionalisasinya pada 1974.

Baru-baru ini, Presiden Argentina Cristina Fernandez pun berani mengatakan perusahaan minyak besar, YPF, milik Repsol (Spanyol) akan diambil alih negara. Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil alih 51 persen saham YPF yang saat ini dikuasai Repsol.

Dengan pengambilalihan ini, diharapkan kemandirian energi negara itu dan keuntungan hasil migasnya bisa dinikmati negara, bukan asing. Cristina berang karena tahun lalu negara harus mengeluarkan anggaran US$ 3 miliar untuk impor energi, sementara hasil migas dalam negeri lebih banyak diekspor.

(Sinar Harapan) 

02
Jun
12

Politik : CaPres 2014 Bentukan Orde Baru ?

Poster seminar sejarah

Semua Capres 2014 Bentukan Orde Baru

Diterbitkan : 1 Juni 2012 – 1:23pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso)

Diarsip dalam:

Pilpres 2014 masih dua tahun lagi, namun Indonesia dari pekan ke pekan, ramai oleh isu yang itu-itu lagi. Aburizal Bakrie alias Ical, dipastikan jadi Capres Golkar. Namun Ical pagi-pagi sudah menafikan calon-calon lain, hingga merugikan partai itu sendiri. PDI-P ada di tangan Megawati, namun belum mau menetapkan capresnya. Paling hangat, Partai Demokrat kedodoran. Hanya Gerindra-lah yang siap dengan Capres Prabowo Subianto.

Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta

Yang menarik, dua sejarawan, Peter Carey dan Asvi Warman Adam, seperti memperingatkan janganlah para pemimpin baru Indonesia kelak bernasib seburuk Sukarno. Sukarno “dibunuh tiga kali”, kata Asvi, dan “dikhianati oleh historiografi musuhnya,” tegas Carey.

Bagi bos Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie, isu Capres 2014 tidak terlampau menguntungkan. Aksi Ical yang pagi-pagi sudah meniadakan peluang calon lain dari partainya, terutama menafikan Jusuf Kalla yang dijagokan Akbar Tanjung, malah merugikan citra partai warisan Orde Baru yang memiliki mekanisme partai terbaik dan sumber daya terbesar ini. Malang pula, semua ini jatuh bersamaan dengan ulang tahun keenam musibah lumpur perusaahaan milik Bakrie Lapindo di Sidoarjo, yang belum juga teratasi. Bakrie malah mengingatkan perluasan musibah itu kini menjadi tanggungan anggaran pemerintah.

PDI-P seperti kapal di tengah dua ombak: ombak TK (Taufik Kiemas) dan ombak Megawati. TK berulangkali mengisyaratkan secara terbuka tiba saatnya mengangkat calon-calon muda untuk Capres baru. Namun dia tidak mendukung Puan, sang putri yang justru didukung oleh sang ibu, Megawati. Akibatnya PDI-P seperti membeli waktu, sambil mengukur peluang-peluang untuk maju dengan calon dari partai sendiri atau pun partai lain.

Namun yang paling kedodoran adalah sang partai terbesar, Partai Demokrat. Seperti semua partai, PD pun dihujam tuduhan korupsi besar. Sejak Nazaruddin bernyanyi tentang peran dan keterlibatan sang Ketua Partai Anas Urbaningrum, aroma korupsi membuat PD terdesak. Maka tak mengherankan, lahirlah isu baru untuk mengalihkan perhatian, sekaligus mengukur cuaca politik, yaitu isu Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai Capres PD.

Isu hangat
Datang dari sementara pejabat PD, isu itu kontan ramai ditanggapi dari luar dan dalam. Tapi, bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pernah menegaskan tidak akan mencalonkan anggota keluarganya, termasuk Ibu Ani? Maka pejabat tertinggi partai yang terdekat dengan presiden, T.B. Silalahi, pun membantah isu tadi.

Tapi publik tahu PD-lah yang paling repot dengan soal Capres 2014. Apalagi kini Andi Malaranggeng makin disebut-sebut dalam soal korupsi stadion Hambalang. Anas adalah pilihan Ibu Suri, Ibu Sarwo Edhie, dan Andi favoritnya SBY mau pun Ibu Ani. Dengan gugurnya peluang keduanya, maka agaknya perlu melakukan ‘testing the water’ alias mengukur reaksi publik. Rachland Nashidik meremehkan isu itu sebagai “obrolan warung kopi”.

Suara keras, seperti “SBY dosa tujuh turunan kalau mencalonkan Ibu Ani”, hanya datang dari luar, yaitu dari Adnan Buyung Nasution. Bahkan Silalahi dan Ibu Ani sendiri tidaklah dengan tegas memusykilkan kemungkinan Ibu Ani maju jadi Capres. Bukankah Ibu Ani sendiri sangat aktif sebagai politikus dalam PD dan salah satu stafnya terdekat Assegaaf kini naik jadi bos fraksi PD di DPR?

Lebih menarik, penegasan secara tak langsung datang dari SBY sendiri. Ada apa gerangan presiden baru-baru ini perlu menemui Capres Gerindra Prabowo Subianto? Alasan reuni Akabri 1973 tidaklah pas, karena Prabowo jebolan 1974. Membuka opsi Ibu Ani sebagai Cawapres-nya Prabowo?

Nasib buruk
Apapun alasannya, tampilnya seorang ibu pejabat dalam politik Istana adalah bagian dari tradisi Jawa juga. Berbicara dalam konteks lain, dua sejarawan dalam sebuah diskusi publik seolah mengingatkan. Jangan sampai Capres, Presiden atau pun pemimpin baru Indonesia kelak bernasib seburuk Sukarno.

Profesor emeritus Peter Carey dari Universitas Oxford yang menghabiskan 40 tahun hidupnya untuk meneliti riwayat Pangeran Dipanegara, mencatat banyak persamaan. Sukarno mau pun Dipanegara pernah beristri atau dekat dengan sedikitnya tujuh perempuan. Keduanya berasal dari keluarga Jawa dan non-Jawa (Sukarno ada campuran Bali, Dipanegara berdarah Bima, NTB).

Namun yang penting, keduanya terlahir sebagai putra fajar. Mereka menyingsingkan fajar bagi negerinya, membuka era baru dengan keberanian melawan penguasa Batavia dan memerdekakan negerinya. Keduanya berjiwa ksatria, karena pada akhirnya tidak memilih melawan musuhnya demi menjaga kelangsungan dan persatuan negerinya. Yaitu ketika Dipanegara mau diajak damai tapi dibuang ke Makassar, dan Sukarno ketika membiarkan dirinya ditahan, dihina dan tidak dirawat dengan baik.

Jadi keduanya ada riwayat dikhianati, dan akhirnya disudutkan oleh historiografi musuhnya. Ketika sejarah berada di pihak pemenang politik, dengan menuduh Dipanegara mengganggu ketentraman Jawa dan Sukarno dituduh menyulut G30S.

“Dibunuh”
Sejalan dengan semua ini, sejarawan Asvi Warman Adam mencatat kalau PKI dibunuh dua kali. Kali pertama oleh tentara, dan kali kedua oleh sejarawan. Maka Sukarno secara nyata mau pun metaforis dibunuh tiga kali, dengan tuduhan pengkhianatan tadi.

Betapa pun, penting dicatat, baik Sukarno mau pun Dipanegara, sesuai dengan tradisi Jawa, keduanya menjadi besar berkat ajaran dan binaan mentor-mentornya. Ada Tjokroaminoto di Surabaya yang menuntun Sukarno. Namun siapa gerangan yang membina para Capres 2014 yang kini digadang-gadang oleh kaum elit partai-partai tadi?

Mereka, termasuk Megawati dan Ical, sedikitnya bentukan Orde Baru. Bahkan, dari SBY, Wiranto, hingga Prabowo, mereka semua tidak menjadi besar di bawah mentor besar sekaliber Tjokroaminoto, melainkan di bawah Jendral Besar Suharto dan Orde Baru.

Peter Carey <br>&copy; Foto: Aboeprijadi Santoso - www.rnw.nlPeter Carey

01
Jun
12

Ideologi : Pancasila Lahir Dari Proses Sejarah

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Boediono: Pancasila Bukan Hasil Meniru Karya Buku

Ahmad Toriq – detikNews

Jumat, 01/06/2012 10:44 WIB

Peringatan Hari Pancasila di MPR (Toriq/ detikcom)
Jakarta
Wakil Presiden Boediono menyebut lahirnya Pancasila bukanlah hasil karangan ataupun hasil meniru dari karya buku. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah.”Saya sadari bahwa pemikiran Bung Karno yang di tahun 1945 dirumuskan dengan nama ‘Pancasila’, adalah pemikiran yang tidak ditiru dari buku manapun dan bukan dikarang dari awang-awang,” ujar Boediono.Hal tersebut dikatakannya dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2012).Menurut Boediono, Pancasila lahir dari proses sejarah. Sejarah tersebut memberikan Bung Karno dan para pendahulu lainnya pengalaman hidup pahit di bawah kekuasaan kolonial yang menindas.”Akan tetapi sejarah juga menunjukan betapa kuatnya daya tahan rakyat Indonesia, daya tahan rakyat yang bersatu,” terangnya.Menurut Boediono, Pancasila kini menjadi warisan bagi rakyat Indonesia. Pancasila adalah cita-cita untuk sebuah Indonesia yang kuat, yang dijalin dari perbedaan agama, etnis, suku, dan daerah.”Sebuah jalinan yang tidak didominasi oleh salah satu unsurnya. Sebuah jalinan yang dirajut bersama-sama,” kata Boediono.Dengan Pancasila, Indonesia bisa bertahan. Dan terbukti pula, Indonesia yang seperti itu yang mampu mengatasi berbagai krisis politik dan krisis ekonomi di masa lampau.”Semangat Pancasila selalu menjadi penyelamat. Tetapi itu tidak berarti kita menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang sakral. Mensakralkan Pancasila justru akan menjauhkan Pancasila dari pengalaman hidup kita, orang-orang biasa, sehari-hari. Sebab Pancasila memang bukan wahyu yang turun dari langit,” jelasnya.Pada kesempatan itu, Boediono bercerita, beberapa tahun yang lalu dirinya sempat mengunjungi
Ende, Flores, tempat pengasingan Soekarno. Boediono menggambarkan di tempat itulah Bung Karno sering duduk di sore hari, menghadap ke laut, merenung, membaca buku, dan menulis.

“Di bawah pohon sukun itulah Bung Karno berpikir mencari jalan ke arah Indonesia yang merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari keterbelakangan. Indonesia yang merdeka dalam berpikir, bekerja dan bersuara,” terangnya.

“Oleh karenanya, ketika Soekarno merumuskan Pancasila, sebenarnya Soekarno ingin merumuskan suatu keharusan yang lahir dari perkembangan sejarah,” pungkas Boediono.

(trq/rmd)

Baca Juga
Ideologi
NU: Pancasila merupakan Pelaksanaan Syariat Islam
Khaerudin | Marcus Suprihadi | Jumat, 1 Juni 2012 | 14:57 WIB
|
ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak Islam. Oleh karena itu, NU menganggap Pancasila dengan sendirinya merupakan pelaksanaan syariat Islam ala ahlusunnah wal jamaah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyatakan, bagi NU, sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo tahun 1983, Pancasila merupakan kristalisasi akidah, syariah, dan akhlak Islam.

“Maka, pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam,” kata Said di Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Sebagai konsekuensi dari sikap tegas NU terhadap Pancasila, menurut Said, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang ideologi negara tersebut dan pengamalannya secara murni dan konsekuen.

“Dengan demikian, tidak perlu ada aspirasi mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila,” kata Said.

Pemimpin Melupakan Pancasila
| Erlangga Djumena | Jumat, 1 Juni 2012 | 05:41 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai-nilai keutamaan yang dikandung Pancasila tidak lagi menjadi acuan para elite politik. Pancasila sekadar tercantum dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Para elite malah terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme.

Keprihatinan tersebut diungkapkan, secara terpisah, oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr serta Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizani Majalengka KH Maman Imanulhaq, Kamis (31/5/2012).

Pembiaran atas tindakan kelompok intoleran yang mencederai kehidupan beragama, menurut Maman, menunjukkan runtuhnya kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap dan perilaku para elite politik pun terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme. Hal ini terbukti dengan semakin panjangnya daftar koruptor dan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan.

”Pancasila diabaikan. Negara tidak mempunyai acuan filosofis kebangsaan dan kenegaraan. NKRI dikepung perilaku elite dan ideologi asing,” kata Maman di Jakarta.

Benny sepakat, para elite malah mencari ideologi lain, seperti pragmatisme dan transinternasional, untuk mengganti Pancasila. Nilai-nilai Pancasila malah tidak mendasari kebijakan publik dalam mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akibatnya, bangsa ini selalu mencari identitas diri. Banyak energi terbuang percuma hanya untuk berdebat soal ideologi. Semestinya energi lebih digunakan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

”Pancasila belum sungguh-sungguh menjadi pedoman kehidupan bangsa ini. Sepanjang Orde Baru, Pancasila pernah diperalat untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Benny dalam seminar ”Mari Bersatu dan Bersaudara di Bawah Panji Pancasila” di Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Pada era Reformasi, katanya, nilai-nilai dari lima sila itu diabaikan dan dilalaikan dalam semua perikehidupan kita. Pancasila belum mewujud dalam nilai-nilai etis para penyelenggara negara dan elite bangsa ini.

”Praktik korupsi dan penindasan justru semakin menjadi-jadi. Para elite menjadi buas, rakus, dan tamak. Dalam praktik keagamaan, kerukunan bukan menjadi inti kehidupan bersama-sama,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid di sela-sela seminar tersebut. Dia mengatakan, kini bermunculan kelompok keagamaan yang memaksakan tafsir dari sudut pandang sempit. Sejumlah kelompok menginginkan tafsir ketuhanan dalam sila pertama untuk agama tertentu.

TERKAIT:
Kongres Pancasila

Banyak Pelanggaran terhadap Nilai-nilai Pancasila

Aloysius Budi Kurniawan | Nasru Alam Aziz | Jumat, 1 Juni 2012 | 00:19 WIB
Jitet Koestana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com— Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari sekitar 400 pengaduan gugatan undang-undang (UU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), periode Agustus 2003 hingga Mei 2012, sekitar 27 persen di antaranya dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena sebagian besar UU tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila.

Ketua MK Mahfud MD mengatakan, yang paling membahayakan saat ini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi dalam pembuatan peraturan dan kebijakan. Apabila korupsi seperti ini terjadi, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan.

“Korupsi pada peraturan dan kebijakan akan memunculkan banyak korupsi karena peraturan dan kebijakan itulah sumbernya,” kata Mahfud, Kamis (31/5/2012) dalam Kongres Pancasila IV di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang diikuti akademisi dan pemerhati Pancasila dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga.

Menurut Mahfud, ada dua kelompok besar bentuk korupsi peraturan dan kebijakan, yaitu menyangkut masalah politik dan korupsi. Beberapa UU yang pernah digugat antara lain UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pemberantasan Korupsi.

“Ada pula potensi korupsi peraturan dan kebijakan dalam hal sumber daya alam, misalnya UU Pertambangan, UU Perhutanan, dan UU Sumber Daya Alam. Pada praktiknya, UU-UU ini membahayakan keutuhan NKRI,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut UU tentang SDA disinyalir kuat sengaja dibuat untuk memberi peluang korupsi. “Kasus ini masih kami tangani. Yang jelas, banyak UU yang sengaja dibuat agar orang atau institusi bisa korupsi,” katanya.

Sangat sulit hanya mengandalkan MK untuk memperbaiki UU yang ada karena MK tidak akan memproses UU sebelum ada pengaduan dari luar. Oleh karena itu, perlu tindakan yang terstruktur oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan akademisi dan masyarakat untuk membahas kembali UU yang bermasalah.

Dalam situasi seperti ini, menurut Mahfud, dibutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi bukan otoriter. Kuat artinya memiliki tujuan jelas, aturan hukum yang jelas, dan siap menindak yang salah.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan agar pembahasan UU yang bermasalah melibatkan orang-orang bijak yang tidak terlibat politik praktis. Dengan demikian, UU tersebut bisa dibahas secara obyektif.

Menurut Sultan, Pancasila tidak akan bisa membumi jika tetap hanya dijadikan mitos tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu dikembangkan sebagai metodologi hidup atau ideologi praktis.

“Sekarang ini tidak ada lagi lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan, di dalam pendidikan pun Pancasila bukan lagi menjadi pelajaran wajib. Jika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, ya berarti secara sengaja atau tidak sengaja telah meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur Sultan.

Pancasila dan Tantangan Melawan Pemiskinan

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com

  • Pancasila dan Tantangan Melawan Pemiskinan

Oleh Tribunners, Dwi Rio Sambodo

Penulis merupakan  Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, 2010-2015
dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta
“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua, bukan hanya untuk kelompok ini atau kelompok itu, tapi sekali lagi semua buat semua”

Kutipan pernyataan tersebut mengiringi pidato Bung Karno di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menghentak dunia dengan lahirnya suatu gagasan tentang dasar Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Pidato ini tidak saja sebagai pernyataan lahirnya sebuah organisasi politik raksasa bernama Indonesia, lebih dari itu, pidato yang meminjam istilah Buya Syafii Ma’arif sebagai masterpiece-nya bangsa Indonesia ini adalah fundamen, pikiran yang sedalam-dalamnya (philosofische grondslag), jiwa dan hasratnya bangsa Indonesia.

Pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang di kemudian hari diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila adalah momentum strategis bangsa Indonesia menghadapi belenggu penjajahan yang sangat menindas, baik mental maupun materil. Hegemoni penjajah beratus-ratus tahun akhirnya berhasil dirumuskan anti tesisnya oleh gagasan revolusioner Bung Karno dengan Pancasilanya, yang berintisarikan tentang perjuangan pembebasan dan persatuan bagi segenap rakyat Indonesia.

Pidato ini menjadi titik balik kesadaran kolektif sebuah bangsa, dari  kesadaran sebagai bangsa yang serba salah sebagai inlander (terjajah), menjadi kesadaran sebagai sebuah bangsa yang serba benar; benar sebagai pribumi, benar sebagai pemilik sah tanah bumi pertiwi, benar akan bangsa yang pernah mengalami kejayaan, benar akan bangsa yang tidak rendah diri, benar sebagai bangsa yang mempunyai mimpi dan gagasan yang besar akan lahirnya sebuah bangsa yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.

Inilah yang dinamakan Bung Karno sebagai lompatan paradigma bangsa Indonesia. Maka kemudian menurut Sang Proklamator, kemerdekaan adalah jembatan emas dimana di seberangnya akan dibangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Pasang surut ideologi bangsa
Sebagai ideologi bangsa, dalam perjalanannya, Pancasila juga mengalami pasang surut. Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila direduksi menjadi ideologi yang kaku dan formalistik karena dianggap hanya sebagai pedoman perilaku individu yang didefinisikan melalui butir-butir sila Ekaprasetya Pancakarsa atau yang dulu kita kenal P4. Inilah strategi hegemoni kekuasaan untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Mereka yang mempertanyakan secara kritis kebijakan dan arah pembangunan dianggap mengganggu ketertiban umum dan tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila serta dicap sebagai tidak Pancasilais.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, yang pokoknya digali untuk mengatur dan mengarahkan negara pada tujuan dan visi besar pendiriannya. Artinya segala peraturan dan kebijakan negara harus berorientasi pada terciptanya tatanan masyarakat yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi bernegara, ditangan rakyat haruslah menjadi acuan untuk menilai apakah negara dijalankan sudah sesuai dengan visi besar dan tujuan pendiriannya. Ketika kedaulatan negara sudah diremehkan oleh bangsa lain, kemandiriannya di bidang ekonomi sudah tidak ada lagi dan kebudayaannya berada di lorong gelap karena pengaruh pragmatisme dan hedonisme, Pancasila harusnya menjadi acuan untuk mengevaluasi perilaku dan mengingatkan penguasa untuk kembali kepada tujuan mulia kita berikrar bersama menjadi sebuah bangsa.

Konsepsi bernegara oleh para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) untuk mencapai tujuannya diatur dalam sebuah sistem demokrasi ala Indonesia. Bukan demokrasi liberal yang selalu mengatasnamakan rakyat tetapi ternyata pada hakikatnya hanya menguntungkan penguasa dan para pemilik modal. Demokrasi yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya menyangkut demokrasi politik, akan tetapi juga tentang demokrasi ekonomi yaitu kesetaraan hak dan kewajiban rakyat dalam akses ekonomi untuk tercapainya kesejateraan bersama.

Dalam prakteknya sejak era Orde Baru berkuasa, demokrasi ekonomi yang mandiri berdikari sesuai cita-cita Pancasila paradoksal dengan bangunan praktek sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan lebih menguntungkan para pemilik modal. Kebijakan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi ekonomi yang sudah berjalan sejak tahun 1967 dan terus berlangsung hingga saat ini membawa ekonomi nasional dikuasai Asing hingga di atas 50 persen. Bangunan dan konsepsi  ekonomi yang mengacu pada sistem ekonomi pasar tidak hanya menerjang kebijakan di level nasional, tapi ternyata sudah merasuk jauh sampai ke level pemerintah lokal di daerah-daerah. Banyak kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah yang memperlihatkan absennya mereka untuk membela kepentingan rakyat yang luas.

Demokrasi Ekonomi
Persoalan pemerintah Pusat adalah persoalan pemerintah Daerah, pun sebaliknya.  Sistem dan konsep ekonomi kapitalis yang sudah berjalan hampir setengah abad di negeri ini, tentu saja sudah berurat akar mencengkram sampai ke Pemerintah Daerah.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik dengan sistem ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan kemudian lahirnya Orde Reformasi dengan sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi keleluasaan mengatur ekonominya tanpa arahan bangunan sistem dan konsepsi ekonomi yang jelas dari pusat. Maka tidak heran ketika begitu banyak produk hukum dan kebijakan ekonomi di tingkat daerah bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi (baca: Pancasila dan UUD 1945).

Jakarta sebagai pusat dari segala hiruk pikuk politik dan ekonomi negeri ini tentu menjadi entitas pemerintahan lokal yang paling tersentuh dan terimbas liberalisasi kebijakan ekonomi nasional. Persoalan yang berhubungan dengan hajat hidup warga DKI Jakarta dari masa ke masa seolah tak kunjung terurai.

Masih sulitnya akses pendidikan yang dialami sebagian besar masyarakat, persoalan kesehatan yang dikarenakan tidak terjangkaunya biaya pengobatan yang mahal oleh si miskin, persoalan akses ekonomi yang hanya dinikmati oleh orang kaya dan kroni penguasa, persoalan minimnya lapangan kerja yang mengakibatkan pengangguran, persoalan transportasi, menjamurnya mall, matinya pasar tradisional karena tidak diurus dan dikelola secara baik, jaringan minimarket yang menghimpit usaha kecil warga, persoalan banjir karena pembangunan yang tidak terpimpin dan terencana secara baik, jaminan sosial yang belum begitu menyentuh sasaran secara substantif, adalah daftar panjang dari masalah ibukota yang tak terselesaikan karena arah kebijakan yang tidak memiliki watak kerakyatan. Hal ini mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi menjadi gambaran umum semua pemerintah daerah di negeri ini.

Negeri yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam yang tiada duanya di muka bumi ini dibiarkan menjadi konsumen produk-produk impor. Konsep dan sistem ekonomi yang mengacu pada konsep kapitalisme dan neoliberal yang sudah berjalan selama kurang lebih empat dekade inilah yang membuat jurang ketidakadilan dan ketimpangan kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin melebar yang pada akhirnya membawa kepada kebangkrutan ekonomi nasional bila terus dijalankan.

Konsep ekonomi ini tentu saja tidak sesuai dan menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki kesamaan hak dan kewajiban rakyat Indonesia terhadap akses ekonomi yang mensejahterakan atau yang diistilahkan oleh para pendiri bangsa sebagai demokrasi ekonomi.

Satu di antara ciri demokrasi ekonomi adalah penguatan peran negara dalam mengatur perekonomian, dalam hal ini tentu bukan pada negara yang dikooptasi oleh rezim yang korup dan mafia ekonomi. Karena rezim seperti ini hanya akan menggunakan negara sebagai alat memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Negara yang kita dukung harusnya negara yang berani dan cerdas merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat yang luas.

Faktanya, dalam krisis keuangan global, hampir semua negara besar beralih pada pengembalian fungsi negara  dengan melakukan kontrol yang ketat dan cenderung protektif pada kepentingan nasionalnya. Adagium bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dalam menjawab persoalan publik terbukti gagal. Menjadi tanggungjawab sejarah generasi sekarang biar tidak dianggap murtad oleh para pendiri bangsa ini untuk mengembalikannya pada visi dan tujuan mulia pendiriannya yaitu membawanya pada puncak kejayaan: merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur dalam Sosialisme Indonesia.

Kewajiban Reaktualisasi Pancasila
Berkaca pada melemahnya Pancasila, yang ditunjukan dengan makin lemahnya peran negara dalam kewajibannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dibiarkannya bangsa ini berjalan dan dikelola tanpa arah yang jelas, maka menjadi kewajiban historis  generasi sekarang untuk mereaktualisasikan kembali Pancasila menjadi ideologi kerja yang operasional dan mampu rnembuktikan secara nyata serta konkret akan tujuan dan visi mulianya yaitu sebagai teori perjuangan yang mampu memerdekakan dan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan pemiskinan struktural yang terbukti dalam sejarah sebagai alat perjuangan yang menolak keras berbagai bentuk penjajahan diatas muka bumi ini.

Kondisi global dan dalam negeri akhir-akhir ini didominasi oleh isu terorisme dan ketimpangan kesejahteraan. Fenomena gerakan terorisme yang selalu mengatasnamakan agama harusnya dapat dijernihkan pemaknaannya yaitu tentang ketidakadilan ekonomi akibat tatanan ekonomi politik global yang makin timpang.  Kondisi ini seolah menemukan momentum bagi revitalisasi dan reaktualisasi nilai Pancasila. Semoga anak bangsa ini mengambil peran historis untuk membawa bangsa Indonesia  kepada puncak kejayaannya dan kembali menjadi tokoh utama dalam tatanan dunia baru yang berkeadilan.

Gerakan “I Love Pancasila” dari Gafatar

Author: dian          Editor: Laksono Hari W Dibaca: 308
  1 Juni 2012 | 11:55 WIB
KOMPAS.com/DIAN MAHARANI
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memperingati Hari Lahir Pancasila di kawasan bundaran Alam Sutera, Jumat (1/6/2012).

SERPONG UTARA, KOMPAS.com – Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Banten turut memperingati Hari Lahir Pancasila di Bundaran Alam Sutera, Serpong Utara, Jumat (1/6/2012). Sebanyak 40 orang turun ke jalan dengan membagikan stiker bertuliskan “I Love Pancasila”.

Dalam stiker tersebut juga tertulis “Mengajak elemen bangsa kembali kepada pancasila sebagai pedoman”. Selain membagikan 500 stiker, mereka juga membagikan masker untuk para pengendara. “Kita ingin mengingatkan kembali adanya Pancasila pada masyarakat luas,” Ketua DPD Gafatar Banten Galang Suratman, Jumat.

Galang mengajak warga untuk mengembalikan lagi dan mengintrepetasikan kembali nilai Pancasila agar sesuai dengan budaya di Indonesia. Pancasila, katanya, harus bisa digunakan sebagai alat integrasi bangsa.

Sebelumnya, puluhan orang ini juga melakukan upacara memperingati Hari Pancasila. Rangkaian menyambut Hari Pancasila juga digelar dengan bakti sosial, membagikan susu kedelai, hingga donor darah yang bertajuk Seribu Aksi Peduli Negeri.

Pidato ketua umum pbnu pada peringatan hari lahir pancasila


Menegakkan Kembali Pancasila

Oleh Dr. KH Said Aqil Siroj

Sumpah Pemuda 1928 yang terdiri dari Satu Nusa (Negara), Satu Bangsa dan Satu Bahasa: Indonesia, telah menegaskan menjadi satu kesatuan politik dan kebangsaan yang solid. Maka ditemukan dan dirumuskannya Pancasila 1 Juni 1945 merupakan tonggak bersejarah kedua yang menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan penemuan paling penting dan paling mendasar bangsa Indonesia dalam memberikan landasan bagi hidup bermasyarakat dan bernegara. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi lebih dari itu Pancasila merupakan falsafah hidup bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Peringatan hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk penegasan kembali komitmen kita pada Pancasila. Penegasan Pancasila ini merupakan langkah strategis, karena dengan sendirinya merupakan penegasan pada UUD 1945 dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI baik secara geografis, secara politik, secara ekonomi dan secara budaya. Penegasan Pancasila juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhinneka Tungal Ika sebagai pilar bangsa ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama saya ingin menegaskan: Bahwa Pancasila jangan hanya dipahami secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih dari itu Pancasila harus dipahami secara substansi, sebagai sumber tata nilai, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan. Banyaknya Konvensi Internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun belum diratifikasi oleh Pemerintah RI, sama sekali tidak boleh menggeser sedikitpun kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum dan tata nilai bangsa Indonesia.

Kedua, saya mengingatkan: Bahwa untuk mengatasi ikhtilaf atau polemik mengenai hari lahir Pancasila yang sengaja dimunculkan kembali belakangan ini, sangat membahayakan karena pengaburan sejarah Pancasila ini akan mengarah pada pengaburan nilai dan ideologi Pancasila. Dalam hal ini para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terutama Pemerintah harus tegas berketetapan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945. Ini dinyatakan oleh penggalinya sendiri yaitu Bung Karno, serta dibenarkan Para Ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi penggeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indponesia.

Ketiga, saya perlu menegaskan pendirian kami: Bahwa Bagi NU, sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo 1983 bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam Ahlusunnah wal Jamaah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, pada Muktamar Ke-27 di Asembagus Situbondo pada 1984, NU tak ragu menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil final perjuangan umat Islam. Suatu keputusan monumental yang meneguhkan Pancasila sebagai ideology Negara dan falsafah bangsa Indonesia.Sebagai konsekuensi dari sikap politik tersebut maka NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya secara murni dan konsekwen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila.

Keempat: Bahwa mengingat pentingnya Pancasila ini dan mengingat keputusan yang telah ditetapakan oleh para pendiri bangsa ini yang mewakili seluruh elemen masyarakat, elemen agama dan elemen golongan, sebagai dasar dan falsafah dalam bernegara, maka siapa saja dan organisasi apa saja yang terang-terangan bertentangan, apalagi melawan ideologi Pancasila, haruslah ditetapkan sebagai organisasi kriminal bahkan subversif yang tidak boleh leluasa hidup mengembangkan ajarannya di negara Pancasila ini.

Kelima: Untuk menjaga posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan merupakan sumber hukum tertinggi, maka segala bentuk hukum dan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia baik UUD 1945 ataupun undang-undang lainnya haruslah merujuk pada Pancasila. Segala bentuk hukum yang tidak sejalan dengan Pancasila apalagi bertentangan, maka harus dinyatakan batal demi hukum itu sendiri karena berlawanan norma dasar kita bernegara. Saat ini banyak hukum dan Undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila karena itu harus segera direview karena ini jelas-jelas telah merugikan bangsa ini, merusak negara, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Padahal jelas tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan penegasan ini diharapkan Pancasila kembali ditempatkan pada posisinya semula yaitu: sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafat bagi seluruh masyarakat dan bangsa, sehingga akan melahirkan masyarakat Pancasila yang hidup guyub bergotong royong, bersatu padu dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Dalam konteks itu saya tidak ragu lagi, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai hidup kekeluargaan sebagaimana diajarkan dalam Pancasila itulah yang semestinya diterapkan saat ini untuk mengembalikan solidaritas sosial dan untuk menghindarkan terjadinya berbagai konflik kepentingan yang sangat tajam berkembang di masyarakat kita dewasa ini. Jamainan kerukunan sosial dan keamanan nasional merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan Pancasila.

Jakarta, 1 Juni 2012

sumber : http://www.nu.or.id/a,public-m,dinam…ancasila-.phpx

video : http://www.mpr.go.id/video/read/2012…tua-umum-pb-nu

Note : Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Saya tahu banyak yg lelah dengan kata itu. Tapi yg dirumuskan Bung Karno hari itu, 1945, belum bisa diabaikan. Bung Karno: ‘Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.’ Bung Karno: ‘Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama” Bung Karno: ‘Ketuhanan yg berkebudayaan, Ketuhanan yg berbudi pekerti yg luhur, Ketuhanan yg hormat-menghormati satu sama lain.’

67 Tahun Pancasila! (2)

Sabtu, 02 June 2012 00:00

“SILA kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!” ujar Umar. “Setinggi apa suatu masyarakat menghormati harkat dan martabat sesama manusia, menjadi ukuran maju atau terbelakangnya peradaban masyarakat tersebut! Standar holistisnya ajaran Islam yang secara jelas menegaskan, semua manusia sama di depan Sang Khalik, yang membedakan hanya amal ibadahnya!”

“Soal amal ibadah itu hablun minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya! Orang lain tidak bisa sembarangan menilai amal orang lain karena hanya Tuhan yang tahu!” timpal Amir. “Karena itu, diidealkan setiap orang menghargai dan menghormati orang lain sebagaimana ia ingin dihargai dan dihormati! Namun, dalam realitas kehidupan banyak orang cenderung untuk merasa lebih unggul dan lebih mulia dari yang lain hingga berlaku tidak adil, bahkan secara tidak beradab menindas dengan memperbudak sesamanya!”

“Maka itu, sila kemanusiaan dilengkapi predikat yang adil dan beradab!” tegas Umar. “Adil dalam dua dimensi utama, yakni secara hukum dan politik maupun secara substantif; sosial, ekonomi, dan budaya! Beradab dari terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan rohani sampai eksis mengaktualkan harkat dan martabat setiap warga negara! Untuk itu, masyarakat antarbangsa secara bersama menciptakan standar universal untuk mengukur tercapai atau belum adil dan beradab itu di suatu negara! Dengan standar universal yang harus diwujudkan itu, Bung Karno pada pencetusan awal menyebut sila kemanusiaan ini dengan internasionalisme!”

“Garis kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan Millenium Development Goal’s (MDG’s) contoh ukuran universal yang populer!” sambut Amir. “Garis kemiskinan, oleh Bank Dunia yang membantu dana pembangunan negara-negara berkembang ditetapkan 2 dolar AS/hari, tetapi di Indonesia garis kemiskinan ditetapkan di bawah 1 dolar AS/hari! Artinya, pergulatan hidup rakyat Indonesia kini masih jauh dari ideal sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!”

“Hal itu lebih jelas tergambar pada peringkat IPM Indonesia di posisi 124 dari 180 negara yang diperingkat PBB!” tegas Umar. “Di ASEAN, IPM kita urutan 6, di bawah Singapura (peringkat 23), Brunei (30), Malaysia (66), Filipina (105), Vietnam (116).” (Youthempowering.org, 12-5)

“Tampak betapa memprihatinkan pelaksanaan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab setelah 67 tahun usia Pancasila!” timpal Amir. “Penyebabnya, standar harkat dan martabat bangsa pada garis kemiskinan ditetapkan di bawah 1 dolar, jauh di bawah garis kemiskinan universal 2 dolar! Jadi, posisi kita bergantung penempatannya!” ***

HARI LAHIR PANCASILA : 13 Ormas Bentuk LPOI

Sabtu, 02 June 2012 00:37
JAKARTA (Lampost): Sebanyak 13 ormas berbasis massa Islam mengukuhkan pendirian Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). LPOI berkomitmen terhadap empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI.”LPOI resmi dikukuhkan 1 Juni, diilhami semangat kelahiran Pancasila. Semua ormas yang tergabung dalam LPOI memiliki komitmen sama terhadap empat pilar demokrasi, dengan mendeklarasikan sikap antikekerasan,” ujar Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Jumat (1-6).Ke-13 ormas tersebut adalah NU, Persis, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasliyah, Adz Dzikra, Ayariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, Dewan Dakwah Islamiyah.Pancasila, menurut Said, tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga harus dijiwai untuk berbangsa dan bernegara. “Bukan hanya ditatar P4 seperti saat Orba. Tapi menjiwai untuk berbangsa dan bernegara. Saat ini belum tuntas nation building dan character buildingkita. Buktinya ada pembangunan gereja yang orang Islam keberatan, ada pembangunan masjid yang orang Kristen enggak mau,” kata Said.Pada peringatan pidato Bung Karno di gedung MPR Senayan, Jakarta, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengatakan pemikiran Bung Karno soal Pancasila tidak diambil dari buku atau dikarang-karang. Namun, merupakan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. “Pemikiran Bung Karno digali dari pengalaman bertahun-tahun bangsa Indonesia seperti yang dialami Bung Karno sendiri,” kata Boediono.Lebih lanjut Wapres menjelaskan Bung Karno yakin dengan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong itu bangsa Indonesia tetap bersatu. “Kita kadang menyakralkan Pancasila, padahal menyakralkan Pancasila justru membuat terpisah dari nilai-nilai Pancasila,” kata Boediono. (U-1)
30
May
12

Kenegarawanan : Membangun Kembali Pax Majapaita

Pax Majapaita

M Mustaqim – detikNews

Senin, 28/05/2012 17:47 WIB

Jakarta Konon, di belahan bumi Nusantara, pernah ada sebuah kerajaan yang besar dan kuat. Luas teritori kerajaan tersebut meliputi seluruh wilayah nusantara ditambah negeri jiran Malaysia, Singapura bahkan sampai Miyanmar. Kerajaan ini, mempunyai kekuatan pertahanan yang kuat, baik pertahanan maritim maupun bertahanan darat. Pada masa keemasannya, rakyat dapat hidup dengan sejahtera, dengan berbagai gelimpahan hasil kekayaan alam yang melimpah. Inilah kerajaan terbesar di Nusantara yang orang menyebutnya dengan nama Majapahit.Dalam tanah warisan Majapahit inilah kita hidup, tumbuh dan berkembang. Kita, bangsa Indonesia adalah keturunan kerajaan besar yang mempunyai semangat besar untuk menaklukkan dunia. Namun di tanah ini juga, hari ini kita terpuruk. Alam yang kaya raya ini tidak mampu lagi menjadikan kita kenyang dan berdaya. Masih banyak dari kita yang belum bisa menikmati bentangan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan untuk bekerja saja, penduduk bangsa ini harus ‘mengungsi’ ke negara lain, demi untuk mendapatkan kesejahteraan.

Jika mengikuti filsafat orang Jawa, maka kita ini sudah punya trah bangsa besar. Setidaknya hal ini sebagai legitimasi dan pemantik semangat untuk membangun kebesaran tersebut. Sejarah telah mencatat bahwa di wilayah Nusantara ini pernah berdiri kerajaan besar yang punya semangat ekspansif dan membangun peradaban. Selain Majapahit, sejarah mengenal Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang secara ekonomi dan politik sangat kuat. Bahkan, jika mengikuti tesisnya Dr Santos, di Nusantara ini pulalah peradaban besar dunia tinggal.

Peradaban Atlantik, merupakan peradaban manusia yang sangat maju pada zamannya. Hal ini dapat dijumpai pada catatan seorang filosof terkenal, Plato. Di mana dalam catatan tersebut, disebutkan bahwa terdapat peradaban manusia yang sangat maju, baik pengetahuan maupun teknologinya. Nah, Dr Santoslah yang kemudian mensinyalir dalam risetnya tersebut, bahwa atlantik yang hebat itu terletak di kepulauan Nusantara, negara Indonesia tepatnya pada saat ini.

Melalui balungan orang besar inilah, sudah saatnya kita membangkitkan kembali kebesaran tersebut. Atlatik, Sriwijaya, Majapahit, Demak adalah sederet mata rantai yang saling terkait dalam akan membentuk ikatan peradaban. Dengan penyiapan diri yang matang untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, kita akan mampu mewujudkan kebesaran tersebut. Meskipun kita tidak tau kapan itu akan terjadi.

Menjadi Negara Besar

Sebagai bangsa, kita berhak bermimpi, dengan disertai kerja keras untuk mewujudkannya. Bangsa yang besar pada hakekatnya adalah bangsa yang mampu mewujudkan mimpi-mimpinya. Sejarah telah menorehkan bukti, bahwa Amerika dulu adalah bangsa Indian ‘katrok’ yang terjajah oleh Inggris. Namun melalui mimpi dan kerja keras rakyatnya, sekarang ini Amerika telah menjadi bangsa besar, Negara adikuasa yang mempunyai bargaining power yang kuat dalam kancah percaturan dunia. Amerika saat ini merealisasikan mimpinya menjadi Pax Americana, imperium Amerika yang mampu menguasai dunia.

Contoh berikutnya adalah Jepang. Pada saat Perang Dunia (PD) II, Jepang merupakan negara yang terkoyak akibat kekalahan dalam perang. Dua kota besarnya di bom atom, hingga sampai kini kota tersebut menjadi kota mati. Namun dengan mimpi dan kerja kerasnya, saat ini Jepang menjadi Negara maju dan kaya di asia bahkan di dunia. Industrinya menjadi produk pasaran di seluruh penjuru dunia. Pax Japanica menjadi mimpi Jepang untuk menaklukkan dan menghegemoni dunia internasional.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya akar sejarah menjadi bangsa besar. Majapahit adalah kerajaan Nusantara yang mempinyai visi untuk menguasai dunia. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya, bahwa nusantara dulu pernah menjadi Negara ekspansionis di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Pramudya Ananta Toer dalam novel ‘Arus Balik’-nya, bahwa pada suatu masa, bangsa selatan pernah menjadi sebuah sumber peradaban di Asia.

Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini. Kapal-kapalnya, muatannya, manusianya, amal dan perbuatannya, cita-citanya – semua itulah arus selatan ke utara Hal ini yang setidaknya mampu menjadi spirit bangsa ini, bahwa semua bangsa, siapapun dia berhak untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaulat.

Gambaran ini setidaknya memberikan bukti, bahwa Majapahit, nenek moyang kita pernah menjadi kerajaan besar yang menguasai perdagangan di Asia. Hal ini bisa tercapai karena adanya mimpi dan kerja keras oleh para pemimpinnya. Patih Gajah Mada adalah sosok yang memberikan ‘pembenaran’ bagaimana mimpi dan kerja keras tersebut. Melalui Sumpah ‘Amukti Palapa’-nya, Sang Patih mempunyai mimpi untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Dengan kerja keras dan tirakat nya, yakni dia tidak akan makan buah palapa sebelum mampu mewujudkan mimpi tersebut. Riyadloh ini adalah usaha riil, yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita zaman dahulu. Sehingga Majapahit pada saat itu mampu menaklukkan bangsa-bangsa dan kerajaan–kerajaan sekitar, untuk mewujudkan Pax Majapahita, sebuah imperium majapahit yang besar.

Hal ini tampaknya kontras bila kita bandingkan pada pemimpin kita saat ini. Pemimpin kita tampaknya tidak mempunyai mimpi dan kerja keras menjadi bangsa yang besar. Sehingga bangsa ini selalu menjadi bangsa kerdil, bagai katak dalam tempurung. Semangat Majapahit melalui Gajah Mada, harus menjadi spirit kita untuk membangun kembali kejayaan yang pernah hilang. Dan bila itu mampu kita lakukan, bukannya tidak mungkin, ke depan kita akan menjadi bangsa besar yang berpengaruh dalam kancah dunia. Pax Majapahita adalah mimpi kita, yang kita yakin suatu saat akan terwujud.

*) Muhamad Mustaqim adalah dosen STAIN Kudus, aktif di kajian sosial pada The Conge Institute Kudus.

(vit/vit)

Baca Juga



Blog Stats

  • 2,005,253 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers