Posts Tagged ‘Statemanship



10
Jun
12

Peradaban : Globalisasi dan Pemiskinan Negara

Kolom

Globalisasi dan Pemiskinan Negara

Muhamad Mustaqim – detikNews

Selasa, 05/06/2012 09:27 WIB

Jakarta Saat ini, kita sedang memasuki sebuah babak baru formasi sosial dunia. Babak tersebut adalah sebuah era di mana pasar menjadi sentral penentu nasib manusia. Negara yang selama ini diyakini sebagai institusi di mana manusia mampu berdaulat dan melindungi anggotanya dibuat tidak berdaya dan diam seribu bahasa. Babak baru ini sering disebut dengan era globalisasi, yang batas negara-bangsa digeser sehingga menjadi sebuah desa besar (the large village/global village), tanpa ada sekat yang membatasi.Adalah Francis Fukuyama, seorang sejarawan dan futurolog Jepang yang meramalkan bahwa pasca perang dingin antara Blok Barat yang dikomandoi Amerika Serikat dan Blok Timur yang dinakhodai Uni Soviet, kapitalisme-liberal dalam hal ini terbukti mampu mengalahkan sosialisme-komunis. Dengan demikian, akan terjadi apa yang disebut sebagai the end of ideology, berakhirnya sebuah ideologi dunia. Dan kapitalisme liberal adalah ideologi terakhir yang menjadi pemenang atas ideologi-ideologi dunia yang lain (Fukuyama: 1992). Bagi Fukuyama, kapitalisme adalah sebuah ideologi pemenang yang tanpa ada tandingan. Sehingga, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Margaret Thatcher, ‘There Is No Alternative’, tidak ada alternatif lain selain pilihan tunggal kapitalisme.

Tanpa berrnaksud membenarkan, hari ini sistem sosial dunia sedang dibentuk dengan sebuah sistem global yang mampu merasuk ke ranah terkecil dalam masyarakat. Globalisasi, menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat di belahan dunia manapun, sehingga setiap orang dalam arus bawah sadar akan mengikuti ciptaan globalisasi tersebut. Sistem informasi dan komunikasi adalah lokomatif yang menarik ‘gerbong’ kebutuhan masyarakat. Antony Giddens, pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana. Tapi globalisasi adalah apa yang mempengaruhi aspek kehidupan kita yang sangat intim dan pribadi sekalipun (Giddens, 2001). Nah inilah masa yang tak tertawarkan lagi, sehingga memaksa semua orang -termasuk negara- untuk mengikutinya.

Ideologi Pasar dan Matinya Negara

Sebagaimana gagasan kapitalisme klasik Adam Smith, bahwa aspek kehidupan manusia akan dibimbing oleh tangan-tangan ajaib yang tak terlihat (the invisible hand). Serahkan segala sesuatunya kepada pasar, singkirkan peran negara, sebagaimana doktrinnya yang terkenal laissez faine lassez passer. Dan ituah realitas dunia hari ini, pasar adalah kata kunci kesejahteraan manusia. Tiga proyek besar globalisasi, yakni privatisasi, liberalisasi dan deregulasi adalah racun yang paling ampuh untuk melumpuhkan kekuatan negara. Jika negara sudah tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak, atau fasilitas publik, maka apa yang mampu diperbuat oleh negara?

Saat ini privatisasi BUMN kepada pihak swasta telah mencapai titik yang sangat dramatis. Berbagai alat vital negara yang sedianya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dijual kepihak swasta. Dengan dalih efisiensi dan efektifitas, pasar dibiarkan menentukan dan rnenguasai nasib warga negara, yang terjadi kemudian adalah negara hanya menjadi penonton awal penderitaan rakyatnya, lebih dari itu ia tidak mampu berbuat apa-apa.

Dimulainya penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah upaya untuk menghilangkan sekat batas antar negara yang selama ini membatasi aktifitas ekonomi. Pasar bebas mengandaikan adanya persaingan bebas antar negara anggota, tanpa ada campur tangan dan intervensi dari negara. Saat ini boleh jadi negara masih memberlakukan berbagai macam kebijakan dalam konteks perdagangan antar negara. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kekuatan pasar dalam negeri. Karena harus dipahami dan diakui, bahwa bangsa kita (negara berkembang) masih kalah jauh jika harus bersaing dengan negara lain, tanpa ada upaya perlindungan dari negara. Bisa kita bayangkan, jika kebijakan seperti bea cukai, proteksionis, dumping, kuota dan sebagainya dihapuskan? Tentunya para pengrajin, pedagang dan petani kita harus siap-siap gulung tikar, dengan kenyataan kalah saing dengan kompetitor dari negara lain yang selangkah -bahkan seribu langkah- lebih maju. Inilah bencana-bencana yang mengancam masyarakat kita, seiring dengan ketidakberdayaan negara.

Di sisi lain, segala aturan yang selama ini berorientasi pada rakyat, akan segera dihapus dengan aturan yang memihak pada pasar. Proyek deregulasi berupaya menghilangkan segala peraturan tetek bengek yang mempersulit operasi bebas pasar. Sehingga segala aturan harus dihapus, atau kalau ada, harus memihak pada hukum besi pasar.

Inilah yang oleh Kenechi disinyalir sebagai matinya negara-bangsa (the end Of nation-state). Jika peran negara sudah mulai digantikan oleh peran lembaga dunia seperti WTO, IMF, WB serta TNC/MNC, maka sudah tiba lonceng kematian negara bangsa. Hal yang senada juga dilontarkan oleh Noreena Heertz, bahwa jika peran negara yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat sudah digantikan oleh kekuatan pasar, maka terjadilah apa yang disebut the death of democracy, matinya demokrasi.

Ketika Negara Dirampok

Saat semua asset negara diambil alih oleh pihak swasta inilah kredibilitas negara dipertanyakan. Sayangnya, pihak swasta dalam hal ini bukanlah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh warga negaranya. Namun dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa global, yang beroperasi di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut adalah TNC (Trans National Corporation) atau MNC (Multi national Corporation), Perusahaan inilah yang mengambil alih secara diam-diam (silent take over) semua yang dimiliki negara. Inilah dunia baru yang segera -dan bahkan sudah- dimulai. Dunia di mana kekayaan perusahaan menyerap habis kekayaan negara (Norena Herzt: 2005).

Tampak jelas bahwa kekayaan TNC/MNC menguasai kekuatan ekonomi hampir di seluruh negara-negara di dunia. Ini sama artinya, TNC /MNC mempunyai kekuatan politik di hampir semua negara, jika logika politik dipahami sebagai perpanjangan tangan logika ekonomi. Para perampok negara tersebut sengaja melakukan aneksasi pemasarannya diberbagai negara, tentunya dengan bantuan kekuatan-kekuatan ekomomi dunia, seperti WTO, WB dan IMF. Inilah dunia di mana tangan pemerintah terikat dengan erat, dan masyarakat semakin tergantung kepada perusahaan. Bisnis menjadi kekuatan pengendalian politik dan ekonomi, perusahan secara bebas menentukan aturan main, dan pemerintah menjadi wasit dan sekaligus penontonnya. Sedangkan rakyat adalah obyek yang dipermainkan. Dalam kondisi seperti inilah, negara sampai pada titik nadir ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan tersebut bukannya keinginan negara, melainkan atas bimbingan tangan-tangan gaib yang tak terlihat.

Sampai sini, mengembalikan kedaulatan negara adalah sebuah keniscayaan yang tak tertawarkan. Negara tidak boleh ‘kalah’ dengan pasar, karena negara dibangun untuk kepentingan seluruh warganya. Apalagi konstitusi kita secara jelas mengamanatkan peran Negara secara penuh dalam penguasaan hajat hidup orang banyak. Walhasil penguatan peran negara akan mampu terbangun dengan sendirinya jika para pemimpin kita mau melaksanakan konstitusi negara sebagaimana yang telah digags oleh para founding father kita. Semoga!

*) Muhamad Mustaqim adalah dosen STAIN Kudus, aktif di kajian sosial pada The Conge Institute Kudus.

(vit/vit)

Baca Juga
06
Jun
12

Perekonomian : 75% Tergantung Asing

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609
75 Persen Perekonomian RI Tergantung Asing
Faisal Rachman | Senin, 04 Juni 2012 – 15:55:22 WIB

JAKARTA – Kontribusi sektor domestik terhadap ekonomi Indonesia ternyata hanya mencapai 25 persen, sisanya didominasi asing.

Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menyebutkan, porsi kepemilikan investor asing di pasar saham awal tahun ini pun sudah mencapai 58,37 persen atau menguasai Rp 1,315 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada utang pemerintah yang sudah hampir mencapai Rp 2.000 triliun, baik dari utang bilateral maupun Surat Berharga Negara (SBN). Asing menguasai lebih dari 30 persen dari instrumen SBN.

Ekonom dari Indonesia Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika melihat kondisi ini cukup rentan bagi ketahanan ekonomi Indonesia. “Di negara maju itu, sumbangan investasi asing tak lebih dari 25 persen ke perekonomian negara. Tapi di kita, 75 perekonomian dikontribusi asing. Kondisi ini yang harus dibalik, 75 persen perekonomian harus dari kontribusi domestik,” kata Erani kepada SH, baru-baru ini.

Ketergantungan ini juga terlihat dalam upaya pemerintah mematuhi dikte internasional dalam pengurangan subsidi. “Subsidi yang membengkak terus itu akan memengaruhi defisit. Intinya investor asing ingin APBN kita itu berkesinambungan, sehingga kewajiban utang bisa dibayar dengan baik dan tepat waktu,” ujar Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto.

Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, utang luar negeri yang besar belum efektif untuk pembangunan. “Kalau untuk investasi infrastruktur atau menambah subsidi, baru hasilnya bisa dirasakan seluruh rakyat. Yang ada, utang luar negeri digunakan untuk gaji pegawai dan membayar utang juga,” ujar Harry.

Sementara itu, Erani mengatakan, dari konteks pergaulan internasional, Indonesia memang tak bisa lepas sepenuhnya dari masuknya asing. Misalnya saja di sektor pertambangan, Indonesia masih butuh transfer teknologi dari asing.

Namun, menurut Erani, ada beberapa sektor yang tak seharusnya dibuka lebar untuk asing. “Di sektor pasar keuangan, tak seharusnya kita sangat tergantung asing. Di kawasan Asia Tenggara saja rata-rata, termasuk Singapura, asing hanya maksimal diperbolehkan 40 persen. Kita yang paling liberal dengan memperbolehkan asing sampai 99 persen,” tutur Erani.

Ekonom dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, menyayangkan beragam kebijakan pemerintah yang lebih pro pada investor asing. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan kekuatan ekonomi Indonesia dikuasai asing. Menurutnya, kekuatan ekonomi kita tidak lebih dari 2 persen hingga 8 persen.

Sejak 1967 lalu, negara sebenarnya membatasi ruang gerak korporasi asing masuk Indonesia, dengan hanya bisa terjun dan masuk ke roda perekonomian dengan jumlah sekitar 5 persen. Namun, mulai 1994 asing mulai merangsek pasar dengan pencapaian sekitar 60 persen hingga 80 persen. “Kini hasilnya sudah hampir mencapai 92 persen perusahaan dan aset-aset negara yang didapat melalui alam sudah dikuasai asing,” ujarnya.

Padahal, alih-alih memberikan keuntungan lebih, daftar perusahaan asing migas yang menunggak pajak bertambah banyak. Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun lalu mengatakan jumlah perusahaan asing itu mencapai 33, melebihi jumlah perusahaan penunggak pajak yang disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 16 perusahaan

Data yang diperoleh ICW tersebut berasal dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang di-review kembali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sejak 2008 hingga 2010. Sebanyak 33 perusahaan itu menunggak pajak yang jumlahnya selama dua tahun mencapai US$ 583 juta atau sekitar Rp 6 triliun.

Namun, pemerintah optimistis nasionalisasi industri pertambangan pada saatnya nanti sangat memungkinkan untuk diwujudkan. “Itu semua bisa saja. Tergantung kepentingan nasional kita. Artinya, opsi untuk memperpanjang (kontrak) atau tidak kan ada sama kita,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta yakin sumber daya manusia Indonesia mampu mengelola sumber daya tambang untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Saya tidak bicara soal perusahaan A, B, C. Ini secara umum saja. Tapi secara SDM kita yakin sudah mampu mengelola pertambangan. Sudah berapa tahun sih kita merdeka? Masak nggak bisa-bisa juga,” ujarnya.

Nasionalisasi

Soal nasionalisasi, Indonesia sebenarnya bisa belajar dari nasionalisasi industri migas di Bolivia dan Venezuela yang hingga hari ini ternyata dapat berjalan relatif aman, lancar, dan berdampak positif bagi kemakmuran rakyatnya. Exxon yang menuntut US$ 12 miliar untuk ganti asetnya di Venezuela, ternyata di Arbitrase Internasional hanya ditaksir US$ 907 juta.

Presiden Bolivia Evo Morales, beberapa waktu lalu juga memutuskan menasionalisasi seluruh perusahaan gas alam dan minyak di negara itu. Perusahaan energi asing harus menyetujui penyaluran seluruh penjualan hasil produksinya melalui negara atau pergi dari Bolivia. “Penjarahan sumber daya alam kita oleh perusahaan-perusahaan asing telah berakhir,” ucapnya dengan tegas.

Begitu halnya dengan Arab Saudi yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan minyak AS: Aramco (Arabian American Oil Company), tatkala Raja Faisal menasionalisasinya pada 1974.

Baru-baru ini, Presiden Argentina Cristina Fernandez pun berani mengatakan perusahaan minyak besar, YPF, milik Repsol (Spanyol) akan diambil alih negara. Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil alih 51 persen saham YPF yang saat ini dikuasai Repsol.

Dengan pengambilalihan ini, diharapkan kemandirian energi negara itu dan keuntungan hasil migasnya bisa dinikmati negara, bukan asing. Cristina berang karena tahun lalu negara harus mengeluarkan anggaran US$ 3 miliar untuk impor energi, sementara hasil migas dalam negeri lebih banyak diekspor.

(Sinar Harapan) 

02
Jun
12

Politik : CaPres 2014 Bentukan Orde Baru ?

Poster seminar sejarah

Semua Capres 2014 Bentukan Orde Baru

Diterbitkan : 1 Juni 2012 – 1:23pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso)

Diarsip dalam:

Pilpres 2014 masih dua tahun lagi, namun Indonesia dari pekan ke pekan, ramai oleh isu yang itu-itu lagi. Aburizal Bakrie alias Ical, dipastikan jadi Capres Golkar. Namun Ical pagi-pagi sudah menafikan calon-calon lain, hingga merugikan partai itu sendiri. PDI-P ada di tangan Megawati, namun belum mau menetapkan capresnya. Paling hangat, Partai Demokrat kedodoran. Hanya Gerindra-lah yang siap dengan Capres Prabowo Subianto.

Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta

Yang menarik, dua sejarawan, Peter Carey dan Asvi Warman Adam, seperti memperingatkan janganlah para pemimpin baru Indonesia kelak bernasib seburuk Sukarno. Sukarno “dibunuh tiga kali”, kata Asvi, dan “dikhianati oleh historiografi musuhnya,” tegas Carey.

Bagi bos Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie, isu Capres 2014 tidak terlampau menguntungkan. Aksi Ical yang pagi-pagi sudah meniadakan peluang calon lain dari partainya, terutama menafikan Jusuf Kalla yang dijagokan Akbar Tanjung, malah merugikan citra partai warisan Orde Baru yang memiliki mekanisme partai terbaik dan sumber daya terbesar ini. Malang pula, semua ini jatuh bersamaan dengan ulang tahun keenam musibah lumpur perusaahaan milik Bakrie Lapindo di Sidoarjo, yang belum juga teratasi. Bakrie malah mengingatkan perluasan musibah itu kini menjadi tanggungan anggaran pemerintah.

PDI-P seperti kapal di tengah dua ombak: ombak TK (Taufik Kiemas) dan ombak Megawati. TK berulangkali mengisyaratkan secara terbuka tiba saatnya mengangkat calon-calon muda untuk Capres baru. Namun dia tidak mendukung Puan, sang putri yang justru didukung oleh sang ibu, Megawati. Akibatnya PDI-P seperti membeli waktu, sambil mengukur peluang-peluang untuk maju dengan calon dari partai sendiri atau pun partai lain.

Namun yang paling kedodoran adalah sang partai terbesar, Partai Demokrat. Seperti semua partai, PD pun dihujam tuduhan korupsi besar. Sejak Nazaruddin bernyanyi tentang peran dan keterlibatan sang Ketua Partai Anas Urbaningrum, aroma korupsi membuat PD terdesak. Maka tak mengherankan, lahirlah isu baru untuk mengalihkan perhatian, sekaligus mengukur cuaca politik, yaitu isu Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai Capres PD.

Isu hangat
Datang dari sementara pejabat PD, isu itu kontan ramai ditanggapi dari luar dan dalam. Tapi, bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pernah menegaskan tidak akan mencalonkan anggota keluarganya, termasuk Ibu Ani? Maka pejabat tertinggi partai yang terdekat dengan presiden, T.B. Silalahi, pun membantah isu tadi.

Tapi publik tahu PD-lah yang paling repot dengan soal Capres 2014. Apalagi kini Andi Malaranggeng makin disebut-sebut dalam soal korupsi stadion Hambalang. Anas adalah pilihan Ibu Suri, Ibu Sarwo Edhie, dan Andi favoritnya SBY mau pun Ibu Ani. Dengan gugurnya peluang keduanya, maka agaknya perlu melakukan ‘testing the water’ alias mengukur reaksi publik. Rachland Nashidik meremehkan isu itu sebagai “obrolan warung kopi”.

Suara keras, seperti “SBY dosa tujuh turunan kalau mencalonkan Ibu Ani”, hanya datang dari luar, yaitu dari Adnan Buyung Nasution. Bahkan Silalahi dan Ibu Ani sendiri tidaklah dengan tegas memusykilkan kemungkinan Ibu Ani maju jadi Capres. Bukankah Ibu Ani sendiri sangat aktif sebagai politikus dalam PD dan salah satu stafnya terdekat Assegaaf kini naik jadi bos fraksi PD di DPR?

Lebih menarik, penegasan secara tak langsung datang dari SBY sendiri. Ada apa gerangan presiden baru-baru ini perlu menemui Capres Gerindra Prabowo Subianto? Alasan reuni Akabri 1973 tidaklah pas, karena Prabowo jebolan 1974. Membuka opsi Ibu Ani sebagai Cawapres-nya Prabowo?

Nasib buruk
Apapun alasannya, tampilnya seorang ibu pejabat dalam politik Istana adalah bagian dari tradisi Jawa juga. Berbicara dalam konteks lain, dua sejarawan dalam sebuah diskusi publik seolah mengingatkan. Jangan sampai Capres, Presiden atau pun pemimpin baru Indonesia kelak bernasib seburuk Sukarno.

Profesor emeritus Peter Carey dari Universitas Oxford yang menghabiskan 40 tahun hidupnya untuk meneliti riwayat Pangeran Dipanegara, mencatat banyak persamaan. Sukarno mau pun Dipanegara pernah beristri atau dekat dengan sedikitnya tujuh perempuan. Keduanya berasal dari keluarga Jawa dan non-Jawa (Sukarno ada campuran Bali, Dipanegara berdarah Bima, NTB).

Namun yang penting, keduanya terlahir sebagai putra fajar. Mereka menyingsingkan fajar bagi negerinya, membuka era baru dengan keberanian melawan penguasa Batavia dan memerdekakan negerinya. Keduanya berjiwa ksatria, karena pada akhirnya tidak memilih melawan musuhnya demi menjaga kelangsungan dan persatuan negerinya. Yaitu ketika Dipanegara mau diajak damai tapi dibuang ke Makassar, dan Sukarno ketika membiarkan dirinya ditahan, dihina dan tidak dirawat dengan baik.

Jadi keduanya ada riwayat dikhianati, dan akhirnya disudutkan oleh historiografi musuhnya. Ketika sejarah berada di pihak pemenang politik, dengan menuduh Dipanegara mengganggu ketentraman Jawa dan Sukarno dituduh menyulut G30S.

“Dibunuh”
Sejalan dengan semua ini, sejarawan Asvi Warman Adam mencatat kalau PKI dibunuh dua kali. Kali pertama oleh tentara, dan kali kedua oleh sejarawan. Maka Sukarno secara nyata mau pun metaforis dibunuh tiga kali, dengan tuduhan pengkhianatan tadi.

Betapa pun, penting dicatat, baik Sukarno mau pun Dipanegara, sesuai dengan tradisi Jawa, keduanya menjadi besar berkat ajaran dan binaan mentor-mentornya. Ada Tjokroaminoto di Surabaya yang menuntun Sukarno. Namun siapa gerangan yang membina para Capres 2014 yang kini digadang-gadang oleh kaum elit partai-partai tadi?

Mereka, termasuk Megawati dan Ical, sedikitnya bentukan Orde Baru. Bahkan, dari SBY, Wiranto, hingga Prabowo, mereka semua tidak menjadi besar di bawah mentor besar sekaliber Tjokroaminoto, melainkan di bawah Jendral Besar Suharto dan Orde Baru.

Peter Carey <br>&copy; Foto: Aboeprijadi Santoso - www.rnw.nlPeter Carey

01
Jun
12

Ideologi : Pancasila Lahir Dari Proses Sejarah

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Boediono: Pancasila Bukan Hasil Meniru Karya Buku

Ahmad Toriq – detikNews

Jumat, 01/06/2012 10:44 WIB

Peringatan Hari Pancasila di MPR (Toriq/ detikcom)
Jakarta
Wakil Presiden Boediono menyebut lahirnya Pancasila bukanlah hasil karangan ataupun hasil meniru dari karya buku. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah.”Saya sadari bahwa pemikiran Bung Karno yang di tahun 1945 dirumuskan dengan nama ‘Pancasila’, adalah pemikiran yang tidak ditiru dari buku manapun dan bukan dikarang dari awang-awang,” ujar Boediono.Hal tersebut dikatakannya dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2012).Menurut Boediono, Pancasila lahir dari proses sejarah. Sejarah tersebut memberikan Bung Karno dan para pendahulu lainnya pengalaman hidup pahit di bawah kekuasaan kolonial yang menindas.”Akan tetapi sejarah juga menunjukan betapa kuatnya daya tahan rakyat Indonesia, daya tahan rakyat yang bersatu,” terangnya.Menurut Boediono, Pancasila kini menjadi warisan bagi rakyat Indonesia. Pancasila adalah cita-cita untuk sebuah Indonesia yang kuat, yang dijalin dari perbedaan agama, etnis, suku, dan daerah.”Sebuah jalinan yang tidak didominasi oleh salah satu unsurnya. Sebuah jalinan yang dirajut bersama-sama,” kata Boediono.Dengan Pancasila, Indonesia bisa bertahan. Dan terbukti pula, Indonesia yang seperti itu yang mampu mengatasi berbagai krisis politik dan krisis ekonomi di masa lampau.”Semangat Pancasila selalu menjadi penyelamat. Tetapi itu tidak berarti kita menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang sakral. Mensakralkan Pancasila justru akan menjauhkan Pancasila dari pengalaman hidup kita, orang-orang biasa, sehari-hari. Sebab Pancasila memang bukan wahyu yang turun dari langit,” jelasnya.Pada kesempatan itu, Boediono bercerita, beberapa tahun yang lalu dirinya sempat mengunjungi
Ende, Flores, tempat pengasingan Soekarno. Boediono menggambarkan di tempat itulah Bung Karno sering duduk di sore hari, menghadap ke laut, merenung, membaca buku, dan menulis.

“Di bawah pohon sukun itulah Bung Karno berpikir mencari jalan ke arah Indonesia yang merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari keterbelakangan. Indonesia yang merdeka dalam berpikir, bekerja dan bersuara,” terangnya.

“Oleh karenanya, ketika Soekarno merumuskan Pancasila, sebenarnya Soekarno ingin merumuskan suatu keharusan yang lahir dari perkembangan sejarah,” pungkas Boediono.

(trq/rmd)

Baca Juga
Ideologi
NU: Pancasila merupakan Pelaksanaan Syariat Islam
Khaerudin | Marcus Suprihadi | Jumat, 1 Juni 2012 | 14:57 WIB
|
ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak Islam. Oleh karena itu, NU menganggap Pancasila dengan sendirinya merupakan pelaksanaan syariat Islam ala ahlusunnah wal jamaah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyatakan, bagi NU, sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo tahun 1983, Pancasila merupakan kristalisasi akidah, syariah, dan akhlak Islam.

“Maka, pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam,” kata Said di Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Sebagai konsekuensi dari sikap tegas NU terhadap Pancasila, menurut Said, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang ideologi negara tersebut dan pengamalannya secara murni dan konsekuen.

“Dengan demikian, tidak perlu ada aspirasi mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila,” kata Said.

Pemimpin Melupakan Pancasila
| Erlangga Djumena | Jumat, 1 Juni 2012 | 05:41 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai-nilai keutamaan yang dikandung Pancasila tidak lagi menjadi acuan para elite politik. Pancasila sekadar tercantum dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Para elite malah terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme.

Keprihatinan tersebut diungkapkan, secara terpisah, oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr serta Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizani Majalengka KH Maman Imanulhaq, Kamis (31/5/2012).

Pembiaran atas tindakan kelompok intoleran yang mencederai kehidupan beragama, menurut Maman, menunjukkan runtuhnya kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap dan perilaku para elite politik pun terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme. Hal ini terbukti dengan semakin panjangnya daftar koruptor dan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan.

”Pancasila diabaikan. Negara tidak mempunyai acuan filosofis kebangsaan dan kenegaraan. NKRI dikepung perilaku elite dan ideologi asing,” kata Maman di Jakarta.

Benny sepakat, para elite malah mencari ideologi lain, seperti pragmatisme dan transinternasional, untuk mengganti Pancasila. Nilai-nilai Pancasila malah tidak mendasari kebijakan publik dalam mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akibatnya, bangsa ini selalu mencari identitas diri. Banyak energi terbuang percuma hanya untuk berdebat soal ideologi. Semestinya energi lebih digunakan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

”Pancasila belum sungguh-sungguh menjadi pedoman kehidupan bangsa ini. Sepanjang Orde Baru, Pancasila pernah diperalat untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Benny dalam seminar ”Mari Bersatu dan Bersaudara di Bawah Panji Pancasila” di Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Pada era Reformasi, katanya, nilai-nilai dari lima sila itu diabaikan dan dilalaikan dalam semua perikehidupan kita. Pancasila belum mewujud dalam nilai-nilai etis para penyelenggara negara dan elite bangsa ini.

”Praktik korupsi dan penindasan justru semakin menjadi-jadi. Para elite menjadi buas, rakus, dan tamak. Dalam praktik keagamaan, kerukunan bukan menjadi inti kehidupan bersama-sama,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid di sela-sela seminar tersebut. Dia mengatakan, kini bermunculan kelompok keagamaan yang memaksakan tafsir dari sudut pandang sempit. Sejumlah kelompok menginginkan tafsir ketuhanan dalam sila pertama untuk agama tertentu.

TERKAIT:
Kongres Pancasila

Banyak Pelanggaran terhadap Nilai-nilai Pancasila

Aloysius Budi Kurniawan | Nasru Alam Aziz | Jumat, 1 Juni 2012 | 00:19 WIB
Jitet Koestana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com— Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari sekitar 400 pengaduan gugatan undang-undang (UU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), periode Agustus 2003 hingga Mei 2012, sekitar 27 persen di antaranya dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena sebagian besar UU tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila.

Ketua MK Mahfud MD mengatakan, yang paling membahayakan saat ini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi dalam pembuatan peraturan dan kebijakan. Apabila korupsi seperti ini terjadi, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan.

“Korupsi pada peraturan dan kebijakan akan memunculkan banyak korupsi karena peraturan dan kebijakan itulah sumbernya,” kata Mahfud, Kamis (31/5/2012) dalam Kongres Pancasila IV di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang diikuti akademisi dan pemerhati Pancasila dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga.

Menurut Mahfud, ada dua kelompok besar bentuk korupsi peraturan dan kebijakan, yaitu menyangkut masalah politik dan korupsi. Beberapa UU yang pernah digugat antara lain UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pemberantasan Korupsi.

“Ada pula potensi korupsi peraturan dan kebijakan dalam hal sumber daya alam, misalnya UU Pertambangan, UU Perhutanan, dan UU Sumber Daya Alam. Pada praktiknya, UU-UU ini membahayakan keutuhan NKRI,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut UU tentang SDA disinyalir kuat sengaja dibuat untuk memberi peluang korupsi. “Kasus ini masih kami tangani. Yang jelas, banyak UU yang sengaja dibuat agar orang atau institusi bisa korupsi,” katanya.

Sangat sulit hanya mengandalkan MK untuk memperbaiki UU yang ada karena MK tidak akan memproses UU sebelum ada pengaduan dari luar. Oleh karena itu, perlu tindakan yang terstruktur oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan akademisi dan masyarakat untuk membahas kembali UU yang bermasalah.

Dalam situasi seperti ini, menurut Mahfud, dibutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi bukan otoriter. Kuat artinya memiliki tujuan jelas, aturan hukum yang jelas, dan siap menindak yang salah.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan agar pembahasan UU yang bermasalah melibatkan orang-orang bijak yang tidak terlibat politik praktis. Dengan demikian, UU tersebut bisa dibahas secara obyektif.

Menurut Sultan, Pancasila tidak akan bisa membumi jika tetap hanya dijadikan mitos tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu dikembangkan sebagai metodologi hidup atau ideologi praktis.

“Sekarang ini tidak ada lagi lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan, di dalam pendidikan pun Pancasila bukan lagi menjadi pelajaran wajib. Jika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, ya berarti secara sengaja atau tidak sengaja telah meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur Sultan.

Pancasila dan Tantangan Melawan Pemiskinan

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com

  • Pancasila dan Tantangan Melawan Pemiskinan

Oleh Tribunners, Dwi Rio Sambodo

Penulis merupakan  Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, 2010-2015
dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta
“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua, bukan hanya untuk kelompok ini atau kelompok itu, tapi sekali lagi semua buat semua”

Kutipan pernyataan tersebut mengiringi pidato Bung Karno di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menghentak dunia dengan lahirnya suatu gagasan tentang dasar Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Pidato ini tidak saja sebagai pernyataan lahirnya sebuah organisasi politik raksasa bernama Indonesia, lebih dari itu, pidato yang meminjam istilah Buya Syafii Ma’arif sebagai masterpiece-nya bangsa Indonesia ini adalah fundamen, pikiran yang sedalam-dalamnya (philosofische grondslag), jiwa dan hasratnya bangsa Indonesia.

Pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang di kemudian hari diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila adalah momentum strategis bangsa Indonesia menghadapi belenggu penjajahan yang sangat menindas, baik mental maupun materil. Hegemoni penjajah beratus-ratus tahun akhirnya berhasil dirumuskan anti tesisnya oleh gagasan revolusioner Bung Karno dengan Pancasilanya, yang berintisarikan tentang perjuangan pembebasan dan persatuan bagi segenap rakyat Indonesia.

Pidato ini menjadi titik balik kesadaran kolektif sebuah bangsa, dari  kesadaran sebagai bangsa yang serba salah sebagai inlander (terjajah), menjadi kesadaran sebagai sebuah bangsa yang serba benar; benar sebagai pribumi, benar sebagai pemilik sah tanah bumi pertiwi, benar akan bangsa yang pernah mengalami kejayaan, benar akan bangsa yang tidak rendah diri, benar sebagai bangsa yang mempunyai mimpi dan gagasan yang besar akan lahirnya sebuah bangsa yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.

Inilah yang dinamakan Bung Karno sebagai lompatan paradigma bangsa Indonesia. Maka kemudian menurut Sang Proklamator, kemerdekaan adalah jembatan emas dimana di seberangnya akan dibangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Pasang surut ideologi bangsa
Sebagai ideologi bangsa, dalam perjalanannya, Pancasila juga mengalami pasang surut. Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila direduksi menjadi ideologi yang kaku dan formalistik karena dianggap hanya sebagai pedoman perilaku individu yang didefinisikan melalui butir-butir sila Ekaprasetya Pancakarsa atau yang dulu kita kenal P4. Inilah strategi hegemoni kekuasaan untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Mereka yang mempertanyakan secara kritis kebijakan dan arah pembangunan dianggap mengganggu ketertiban umum dan tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila serta dicap sebagai tidak Pancasilais.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, yang pokoknya digali untuk mengatur dan mengarahkan negara pada tujuan dan visi besar pendiriannya. Artinya segala peraturan dan kebijakan negara harus berorientasi pada terciptanya tatanan masyarakat yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi bernegara, ditangan rakyat haruslah menjadi acuan untuk menilai apakah negara dijalankan sudah sesuai dengan visi besar dan tujuan pendiriannya. Ketika kedaulatan negara sudah diremehkan oleh bangsa lain, kemandiriannya di bidang ekonomi sudah tidak ada lagi dan kebudayaannya berada di lorong gelap karena pengaruh pragmatisme dan hedonisme, Pancasila harusnya menjadi acuan untuk mengevaluasi perilaku dan mengingatkan penguasa untuk kembali kepada tujuan mulia kita berikrar bersama menjadi sebuah bangsa.

Konsepsi bernegara oleh para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) untuk mencapai tujuannya diatur dalam sebuah sistem demokrasi ala Indonesia. Bukan demokrasi liberal yang selalu mengatasnamakan rakyat tetapi ternyata pada hakikatnya hanya menguntungkan penguasa dan para pemilik modal. Demokrasi yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya menyangkut demokrasi politik, akan tetapi juga tentang demokrasi ekonomi yaitu kesetaraan hak dan kewajiban rakyat dalam akses ekonomi untuk tercapainya kesejateraan bersama.

Dalam prakteknya sejak era Orde Baru berkuasa, demokrasi ekonomi yang mandiri berdikari sesuai cita-cita Pancasila paradoksal dengan bangunan praktek sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan lebih menguntungkan para pemilik modal. Kebijakan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi ekonomi yang sudah berjalan sejak tahun 1967 dan terus berlangsung hingga saat ini membawa ekonomi nasional dikuasai Asing hingga di atas 50 persen. Bangunan dan konsepsi  ekonomi yang mengacu pada sistem ekonomi pasar tidak hanya menerjang kebijakan di level nasional, tapi ternyata sudah merasuk jauh sampai ke level pemerintah lokal di daerah-daerah. Banyak kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah yang memperlihatkan absennya mereka untuk membela kepentingan rakyat yang luas.

Demokrasi Ekonomi
Persoalan pemerintah Pusat adalah persoalan pemerintah Daerah, pun sebaliknya.  Sistem dan konsep ekonomi kapitalis yang sudah berjalan hampir setengah abad di negeri ini, tentu saja sudah berurat akar mencengkram sampai ke Pemerintah Daerah.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik dengan sistem ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan kemudian lahirnya Orde Reformasi dengan sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi keleluasaan mengatur ekonominya tanpa arahan bangunan sistem dan konsepsi ekonomi yang jelas dari pusat. Maka tidak heran ketika begitu banyak produk hukum dan kebijakan ekonomi di tingkat daerah bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi (baca: Pancasila dan UUD 1945).

Jakarta sebagai pusat dari segala hiruk pikuk politik dan ekonomi negeri ini tentu menjadi entitas pemerintahan lokal yang paling tersentuh dan terimbas liberalisasi kebijakan ekonomi nasional. Persoalan yang berhubungan dengan hajat hidup warga DKI Jakarta dari masa ke masa seolah tak kunjung terurai.

Masih sulitnya akses pendidikan yang dialami sebagian besar masyarakat, persoalan kesehatan yang dikarenakan tidak terjangkaunya biaya pengobatan yang mahal oleh si miskin, persoalan akses ekonomi yang hanya dinikmati oleh orang kaya dan kroni penguasa, persoalan minimnya lapangan kerja yang mengakibatkan pengangguran, persoalan transportasi, menjamurnya mall, matinya pasar tradisional karena tidak diurus dan dikelola secara baik, jaringan minimarket yang menghimpit usaha kecil warga, persoalan banjir karena pembangunan yang tidak terpimpin dan terencana secara baik, jaminan sosial yang belum begitu menyentuh sasaran secara substantif, adalah daftar panjang dari masalah ibukota yang tak terselesaikan karena arah kebijakan yang tidak memiliki watak kerakyatan. Hal ini mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi menjadi gambaran umum semua pemerintah daerah di negeri ini.

Negeri yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam yang tiada duanya di muka bumi ini dibiarkan menjadi konsumen produk-produk impor. Konsep dan sistem ekonomi yang mengacu pada konsep kapitalisme dan neoliberal yang sudah berjalan selama kurang lebih empat dekade inilah yang membuat jurang ketidakadilan dan ketimpangan kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin melebar yang pada akhirnya membawa kepada kebangkrutan ekonomi nasional bila terus dijalankan.

Konsep ekonomi ini tentu saja tidak sesuai dan menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki kesamaan hak dan kewajiban rakyat Indonesia terhadap akses ekonomi yang mensejahterakan atau yang diistilahkan oleh para pendiri bangsa sebagai demokrasi ekonomi.

Satu di antara ciri demokrasi ekonomi adalah penguatan peran negara dalam mengatur perekonomian, dalam hal ini tentu bukan pada negara yang dikooptasi oleh rezim yang korup dan mafia ekonomi. Karena rezim seperti ini hanya akan menggunakan negara sebagai alat memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Negara yang kita dukung harusnya negara yang berani dan cerdas merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat yang luas.

Faktanya, dalam krisis keuangan global, hampir semua negara besar beralih pada pengembalian fungsi negara  dengan melakukan kontrol yang ketat dan cenderung protektif pada kepentingan nasionalnya. Adagium bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dalam menjawab persoalan publik terbukti gagal. Menjadi tanggungjawab sejarah generasi sekarang biar tidak dianggap murtad oleh para pendiri bangsa ini untuk mengembalikannya pada visi dan tujuan mulia pendiriannya yaitu membawanya pada puncak kejayaan: merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur dalam Sosialisme Indonesia.

Kewajiban Reaktualisasi Pancasila
Berkaca pada melemahnya Pancasila, yang ditunjukan dengan makin lemahnya peran negara dalam kewajibannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dibiarkannya bangsa ini berjalan dan dikelola tanpa arah yang jelas, maka menjadi kewajiban historis  generasi sekarang untuk mereaktualisasikan kembali Pancasila menjadi ideologi kerja yang operasional dan mampu rnembuktikan secara nyata serta konkret akan tujuan dan visi mulianya yaitu sebagai teori perjuangan yang mampu memerdekakan dan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan pemiskinan struktural yang terbukti dalam sejarah sebagai alat perjuangan yang menolak keras berbagai bentuk penjajahan diatas muka bumi ini.

Kondisi global dan dalam negeri akhir-akhir ini didominasi oleh isu terorisme dan ketimpangan kesejahteraan. Fenomena gerakan terorisme yang selalu mengatasnamakan agama harusnya dapat dijernihkan pemaknaannya yaitu tentang ketidakadilan ekonomi akibat tatanan ekonomi politik global yang makin timpang.  Kondisi ini seolah menemukan momentum bagi revitalisasi dan reaktualisasi nilai Pancasila. Semoga anak bangsa ini mengambil peran historis untuk membawa bangsa Indonesia  kepada puncak kejayaannya dan kembali menjadi tokoh utama dalam tatanan dunia baru yang berkeadilan.

Gerakan “I Love Pancasila” dari Gafatar

Author: dian          Editor: Laksono Hari W Dibaca: 308
  1 Juni 2012 | 11:55 WIB
KOMPAS.com/DIAN MAHARANI
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memperingati Hari Lahir Pancasila di kawasan bundaran Alam Sutera, Jumat (1/6/2012).

SERPONG UTARA, KOMPAS.com – Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Banten turut memperingati Hari Lahir Pancasila di Bundaran Alam Sutera, Serpong Utara, Jumat (1/6/2012). Sebanyak 40 orang turun ke jalan dengan membagikan stiker bertuliskan “I Love Pancasila”.

Dalam stiker tersebut juga tertulis “Mengajak elemen bangsa kembali kepada pancasila sebagai pedoman”. Selain membagikan 500 stiker, mereka juga membagikan masker untuk para pengendara. “Kita ingin mengingatkan kembali adanya Pancasila pada masyarakat luas,” Ketua DPD Gafatar Banten Galang Suratman, Jumat.

Galang mengajak warga untuk mengembalikan lagi dan mengintrepetasikan kembali nilai Pancasila agar sesuai dengan budaya di Indonesia. Pancasila, katanya, harus bisa digunakan sebagai alat integrasi bangsa.

Sebelumnya, puluhan orang ini juga melakukan upacara memperingati Hari Pancasila. Rangkaian menyambut Hari Pancasila juga digelar dengan bakti sosial, membagikan susu kedelai, hingga donor darah yang bertajuk Seribu Aksi Peduli Negeri.

Pidato ketua umum pbnu pada peringatan hari lahir pancasila


Menegakkan Kembali Pancasila

Oleh Dr. KH Said Aqil Siroj

Sumpah Pemuda 1928 yang terdiri dari Satu Nusa (Negara), Satu Bangsa dan Satu Bahasa: Indonesia, telah menegaskan menjadi satu kesatuan politik dan kebangsaan yang solid. Maka ditemukan dan dirumuskannya Pancasila 1 Juni 1945 merupakan tonggak bersejarah kedua yang menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan penemuan paling penting dan paling mendasar bangsa Indonesia dalam memberikan landasan bagi hidup bermasyarakat dan bernegara. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi lebih dari itu Pancasila merupakan falsafah hidup bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Peringatan hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk penegasan kembali komitmen kita pada Pancasila. Penegasan Pancasila ini merupakan langkah strategis, karena dengan sendirinya merupakan penegasan pada UUD 1945 dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI baik secara geografis, secara politik, secara ekonomi dan secara budaya. Penegasan Pancasila juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhinneka Tungal Ika sebagai pilar bangsa ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama saya ingin menegaskan: Bahwa Pancasila jangan hanya dipahami secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih dari itu Pancasila harus dipahami secara substansi, sebagai sumber tata nilai, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan. Banyaknya Konvensi Internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun belum diratifikasi oleh Pemerintah RI, sama sekali tidak boleh menggeser sedikitpun kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum dan tata nilai bangsa Indonesia.

Kedua, saya mengingatkan: Bahwa untuk mengatasi ikhtilaf atau polemik mengenai hari lahir Pancasila yang sengaja dimunculkan kembali belakangan ini, sangat membahayakan karena pengaburan sejarah Pancasila ini akan mengarah pada pengaburan nilai dan ideologi Pancasila. Dalam hal ini para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terutama Pemerintah harus tegas berketetapan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945. Ini dinyatakan oleh penggalinya sendiri yaitu Bung Karno, serta dibenarkan Para Ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi penggeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indponesia.

Ketiga, saya perlu menegaskan pendirian kami: Bahwa Bagi NU, sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo 1983 bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam Ahlusunnah wal Jamaah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, pada Muktamar Ke-27 di Asembagus Situbondo pada 1984, NU tak ragu menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil final perjuangan umat Islam. Suatu keputusan monumental yang meneguhkan Pancasila sebagai ideology Negara dan falsafah bangsa Indonesia.Sebagai konsekuensi dari sikap politik tersebut maka NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya secara murni dan konsekwen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila.

Keempat: Bahwa mengingat pentingnya Pancasila ini dan mengingat keputusan yang telah ditetapakan oleh para pendiri bangsa ini yang mewakili seluruh elemen masyarakat, elemen agama dan elemen golongan, sebagai dasar dan falsafah dalam bernegara, maka siapa saja dan organisasi apa saja yang terang-terangan bertentangan, apalagi melawan ideologi Pancasila, haruslah ditetapkan sebagai organisasi kriminal bahkan subversif yang tidak boleh leluasa hidup mengembangkan ajarannya di negara Pancasila ini.

Kelima: Untuk menjaga posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan merupakan sumber hukum tertinggi, maka segala bentuk hukum dan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia baik UUD 1945 ataupun undang-undang lainnya haruslah merujuk pada Pancasila. Segala bentuk hukum yang tidak sejalan dengan Pancasila apalagi bertentangan, maka harus dinyatakan batal demi hukum itu sendiri karena berlawanan norma dasar kita bernegara. Saat ini banyak hukum dan Undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila karena itu harus segera direview karena ini jelas-jelas telah merugikan bangsa ini, merusak negara, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Padahal jelas tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan penegasan ini diharapkan Pancasila kembali ditempatkan pada posisinya semula yaitu: sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafat bagi seluruh masyarakat dan bangsa, sehingga akan melahirkan masyarakat Pancasila yang hidup guyub bergotong royong, bersatu padu dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Dalam konteks itu saya tidak ragu lagi, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai hidup kekeluargaan sebagaimana diajarkan dalam Pancasila itulah yang semestinya diterapkan saat ini untuk mengembalikan solidaritas sosial dan untuk menghindarkan terjadinya berbagai konflik kepentingan yang sangat tajam berkembang di masyarakat kita dewasa ini. Jamainan kerukunan sosial dan keamanan nasional merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan Pancasila.

Jakarta, 1 Juni 2012

sumber : http://www.nu.or.id/a,public-m,dinam…ancasila-.phpx

video : http://www.mpr.go.id/video/read/2012…tua-umum-pb-nu

Note : Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Saya tahu banyak yg lelah dengan kata itu. Tapi yg dirumuskan Bung Karno hari itu, 1945, belum bisa diabaikan. Bung Karno: ‘Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.’ Bung Karno: ‘Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama” Bung Karno: ‘Ketuhanan yg berkebudayaan, Ketuhanan yg berbudi pekerti yg luhur, Ketuhanan yg hormat-menghormati satu sama lain.’

67 Tahun Pancasila! (2)

Sabtu, 02 June 2012 00:00

“SILA kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!” ujar Umar. “Setinggi apa suatu masyarakat menghormati harkat dan martabat sesama manusia, menjadi ukuran maju atau terbelakangnya peradaban masyarakat tersebut! Standar holistisnya ajaran Islam yang secara jelas menegaskan, semua manusia sama di depan Sang Khalik, yang membedakan hanya amal ibadahnya!”

“Soal amal ibadah itu hablun minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya! Orang lain tidak bisa sembarangan menilai amal orang lain karena hanya Tuhan yang tahu!” timpal Amir. “Karena itu, diidealkan setiap orang menghargai dan menghormati orang lain sebagaimana ia ingin dihargai dan dihormati! Namun, dalam realitas kehidupan banyak orang cenderung untuk merasa lebih unggul dan lebih mulia dari yang lain hingga berlaku tidak adil, bahkan secara tidak beradab menindas dengan memperbudak sesamanya!”

“Maka itu, sila kemanusiaan dilengkapi predikat yang adil dan beradab!” tegas Umar. “Adil dalam dua dimensi utama, yakni secara hukum dan politik maupun secara substantif; sosial, ekonomi, dan budaya! Beradab dari terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan rohani sampai eksis mengaktualkan harkat dan martabat setiap warga negara! Untuk itu, masyarakat antarbangsa secara bersama menciptakan standar universal untuk mengukur tercapai atau belum adil dan beradab itu di suatu negara! Dengan standar universal yang harus diwujudkan itu, Bung Karno pada pencetusan awal menyebut sila kemanusiaan ini dengan internasionalisme!”

“Garis kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan Millenium Development Goal’s (MDG’s) contoh ukuran universal yang populer!” sambut Amir. “Garis kemiskinan, oleh Bank Dunia yang membantu dana pembangunan negara-negara berkembang ditetapkan 2 dolar AS/hari, tetapi di Indonesia garis kemiskinan ditetapkan di bawah 1 dolar AS/hari! Artinya, pergulatan hidup rakyat Indonesia kini masih jauh dari ideal sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!”

“Hal itu lebih jelas tergambar pada peringkat IPM Indonesia di posisi 124 dari 180 negara yang diperingkat PBB!” tegas Umar. “Di ASEAN, IPM kita urutan 6, di bawah Singapura (peringkat 23), Brunei (30), Malaysia (66), Filipina (105), Vietnam (116).” (Youthempowering.org, 12-5)

“Tampak betapa memprihatinkan pelaksanaan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab setelah 67 tahun usia Pancasila!” timpal Amir. “Penyebabnya, standar harkat dan martabat bangsa pada garis kemiskinan ditetapkan di bawah 1 dolar, jauh di bawah garis kemiskinan universal 2 dolar! Jadi, posisi kita bergantung penempatannya!” ***

HARI LAHIR PANCASILA : 13 Ormas Bentuk LPOI

Sabtu, 02 June 2012 00:37
JAKARTA (Lampost): Sebanyak 13 ormas berbasis massa Islam mengukuhkan pendirian Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). LPOI berkomitmen terhadap empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI.”LPOI resmi dikukuhkan 1 Juni, diilhami semangat kelahiran Pancasila. Semua ormas yang tergabung dalam LPOI memiliki komitmen sama terhadap empat pilar demokrasi, dengan mendeklarasikan sikap antikekerasan,” ujar Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Jumat (1-6).Ke-13 ormas tersebut adalah NU, Persis, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasliyah, Adz Dzikra, Ayariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, Dewan Dakwah Islamiyah.Pancasila, menurut Said, tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga harus dijiwai untuk berbangsa dan bernegara. “Bukan hanya ditatar P4 seperti saat Orba. Tapi menjiwai untuk berbangsa dan bernegara. Saat ini belum tuntas nation building dan character buildingkita. Buktinya ada pembangunan gereja yang orang Islam keberatan, ada pembangunan masjid yang orang Kristen enggak mau,” kata Said.Pada peringatan pidato Bung Karno di gedung MPR Senayan, Jakarta, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengatakan pemikiran Bung Karno soal Pancasila tidak diambil dari buku atau dikarang-karang. Namun, merupakan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. “Pemikiran Bung Karno digali dari pengalaman bertahun-tahun bangsa Indonesia seperti yang dialami Bung Karno sendiri,” kata Boediono.Lebih lanjut Wapres menjelaskan Bung Karno yakin dengan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong itu bangsa Indonesia tetap bersatu. “Kita kadang menyakralkan Pancasila, padahal menyakralkan Pancasila justru membuat terpisah dari nilai-nilai Pancasila,” kata Boediono. (U-1)
30
May
12

Kenegarawanan : Membangun Kembali Pax Majapaita

Pax Majapaita

M Mustaqim – detikNews

Senin, 28/05/2012 17:47 WIB

Jakarta Konon, di belahan bumi Nusantara, pernah ada sebuah kerajaan yang besar dan kuat. Luas teritori kerajaan tersebut meliputi seluruh wilayah nusantara ditambah negeri jiran Malaysia, Singapura bahkan sampai Miyanmar. Kerajaan ini, mempunyai kekuatan pertahanan yang kuat, baik pertahanan maritim maupun bertahanan darat. Pada masa keemasannya, rakyat dapat hidup dengan sejahtera, dengan berbagai gelimpahan hasil kekayaan alam yang melimpah. Inilah kerajaan terbesar di Nusantara yang orang menyebutnya dengan nama Majapahit.Dalam tanah warisan Majapahit inilah kita hidup, tumbuh dan berkembang. Kita, bangsa Indonesia adalah keturunan kerajaan besar yang mempunyai semangat besar untuk menaklukkan dunia. Namun di tanah ini juga, hari ini kita terpuruk. Alam yang kaya raya ini tidak mampu lagi menjadikan kita kenyang dan berdaya. Masih banyak dari kita yang belum bisa menikmati bentangan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan untuk bekerja saja, penduduk bangsa ini harus ‘mengungsi’ ke negara lain, demi untuk mendapatkan kesejahteraan.

Jika mengikuti filsafat orang Jawa, maka kita ini sudah punya trah bangsa besar. Setidaknya hal ini sebagai legitimasi dan pemantik semangat untuk membangun kebesaran tersebut. Sejarah telah mencatat bahwa di wilayah Nusantara ini pernah berdiri kerajaan besar yang punya semangat ekspansif dan membangun peradaban. Selain Majapahit, sejarah mengenal Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang secara ekonomi dan politik sangat kuat. Bahkan, jika mengikuti tesisnya Dr Santos, di Nusantara ini pulalah peradaban besar dunia tinggal.

Peradaban Atlantik, merupakan peradaban manusia yang sangat maju pada zamannya. Hal ini dapat dijumpai pada catatan seorang filosof terkenal, Plato. Di mana dalam catatan tersebut, disebutkan bahwa terdapat peradaban manusia yang sangat maju, baik pengetahuan maupun teknologinya. Nah, Dr Santoslah yang kemudian mensinyalir dalam risetnya tersebut, bahwa atlantik yang hebat itu terletak di kepulauan Nusantara, negara Indonesia tepatnya pada saat ini.

Melalui balungan orang besar inilah, sudah saatnya kita membangkitkan kembali kebesaran tersebut. Atlatik, Sriwijaya, Majapahit, Demak adalah sederet mata rantai yang saling terkait dalam akan membentuk ikatan peradaban. Dengan penyiapan diri yang matang untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, kita akan mampu mewujudkan kebesaran tersebut. Meskipun kita tidak tau kapan itu akan terjadi.

Menjadi Negara Besar

Sebagai bangsa, kita berhak bermimpi, dengan disertai kerja keras untuk mewujudkannya. Bangsa yang besar pada hakekatnya adalah bangsa yang mampu mewujudkan mimpi-mimpinya. Sejarah telah menorehkan bukti, bahwa Amerika dulu adalah bangsa Indian ‘katrok’ yang terjajah oleh Inggris. Namun melalui mimpi dan kerja keras rakyatnya, sekarang ini Amerika telah menjadi bangsa besar, Negara adikuasa yang mempunyai bargaining power yang kuat dalam kancah percaturan dunia. Amerika saat ini merealisasikan mimpinya menjadi Pax Americana, imperium Amerika yang mampu menguasai dunia.

Contoh berikutnya adalah Jepang. Pada saat Perang Dunia (PD) II, Jepang merupakan negara yang terkoyak akibat kekalahan dalam perang. Dua kota besarnya di bom atom, hingga sampai kini kota tersebut menjadi kota mati. Namun dengan mimpi dan kerja kerasnya, saat ini Jepang menjadi Negara maju dan kaya di asia bahkan di dunia. Industrinya menjadi produk pasaran di seluruh penjuru dunia. Pax Japanica menjadi mimpi Jepang untuk menaklukkan dan menghegemoni dunia internasional.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya akar sejarah menjadi bangsa besar. Majapahit adalah kerajaan Nusantara yang mempinyai visi untuk menguasai dunia. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya, bahwa nusantara dulu pernah menjadi Negara ekspansionis di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Pramudya Ananta Toer dalam novel ‘Arus Balik’-nya, bahwa pada suatu masa, bangsa selatan pernah menjadi sebuah sumber peradaban di Asia.

Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini. Kapal-kapalnya, muatannya, manusianya, amal dan perbuatannya, cita-citanya – semua itulah arus selatan ke utara Hal ini yang setidaknya mampu menjadi spirit bangsa ini, bahwa semua bangsa, siapapun dia berhak untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaulat.

Gambaran ini setidaknya memberikan bukti, bahwa Majapahit, nenek moyang kita pernah menjadi kerajaan besar yang menguasai perdagangan di Asia. Hal ini bisa tercapai karena adanya mimpi dan kerja keras oleh para pemimpinnya. Patih Gajah Mada adalah sosok yang memberikan ‘pembenaran’ bagaimana mimpi dan kerja keras tersebut. Melalui Sumpah ‘Amukti Palapa’-nya, Sang Patih mempunyai mimpi untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Dengan kerja keras dan tirakat nya, yakni dia tidak akan makan buah palapa sebelum mampu mewujudkan mimpi tersebut. Riyadloh ini adalah usaha riil, yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita zaman dahulu. Sehingga Majapahit pada saat itu mampu menaklukkan bangsa-bangsa dan kerajaan–kerajaan sekitar, untuk mewujudkan Pax Majapahita, sebuah imperium majapahit yang besar.

Hal ini tampaknya kontras bila kita bandingkan pada pemimpin kita saat ini. Pemimpin kita tampaknya tidak mempunyai mimpi dan kerja keras menjadi bangsa yang besar. Sehingga bangsa ini selalu menjadi bangsa kerdil, bagai katak dalam tempurung. Semangat Majapahit melalui Gajah Mada, harus menjadi spirit kita untuk membangun kembali kejayaan yang pernah hilang. Dan bila itu mampu kita lakukan, bukannya tidak mungkin, ke depan kita akan menjadi bangsa besar yang berpengaruh dalam kancah dunia. Pax Majapahita adalah mimpi kita, yang kita yakin suatu saat akan terwujud.

*) Muhamad Mustaqim adalah dosen STAIN Kudus, aktif di kajian sosial pada The Conge Institute Kudus.

(vit/vit)

Baca Juga
20
May
12

Kenegarawanan : Deklarasi Pakta JSN45 Kawal Pancasila

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

DEKLARASI PAKTA JSN45 KAWAL PANCASILA

Mensyukuri Deklarasi Bulaksumur 1 Juni 2009, maka dengan iktikad baik turut melengkapkan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2012 dan menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 serta menyongsong Tema Kongres Pancasila IV yaitu Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitualitas Indonesia bertempat di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 30 Mei – 1 Juni 2012, kami Pembudaya45 dan Nasionalis45 dibawah ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) sebagai modal Kejuangan 45 bagi Kemerdekaan 45, kini perlu lebih diberdayakan lebih sedemikian rupa sebagai modal Kenegarawanan 45 demi terpenuhinya amanat konstitualitas Indonesia yakni sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945;

2. Bahwa JSN45 oleh karenanya perlu disosialisasikan ke segenap komponen bangsa berkerangka 9 (Sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) yaitu (1) Sang Saka Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Sumpah Pemuda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (5) Pancasila 1945, (6) Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, (7) UUD 1945, (8) Wawasan Nusantara 1957 dan (9) JSN45;

3. Bahwa sosialisasi JSN45 itu dimaksudkan pula sebagai upaya perkuatan pelembagaan tentang Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) yang cakupi keseimbangan kehidupan bidang2 agama tidak rawan, ideologi tidak retak, politik tidak resah, ekonomi tidak ganas, budaya tidak pudar, hankam tidak lengah dan lingkungan tidak gersang;

4. Bahwa pemantapan Pakta JSN45 berkelanjutan ini bertujuan pula menanamkan jiwa juang anak bangsa Indonesia ditengah pertarungan kompetisi dan kompetensi tingkat dunia dengan selalu mengedepankan modal juang, baik

4.1 Nilai-nilai dasar yaitu semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan semua nilai yang terdapat dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, maupun

4.2 Nilai-nilai operasional meliputi (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Jiwa dan Semangat Merdeka, (3) Nasionalisme, (4) Patriotisme, (5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, (6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, (7) Persatuan dan kesatuan, (8) Anti penjajah dan penjajahan, (9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, (10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, (11) Idealisme kejuangan yang tinggi, (12) Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, (13) Kepahlawanan, (14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, (15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, (16) Disiplin yang tinggi, (17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

5. Bahwa Deklarasi Pakta JSN45 ini diharapkan dapat diikrarkan pula oleh setiap komponen anak bangsa seperti penyelenggara Negara, pendidik Nasional, pengusaha Nasional dan para penggiat masyarakat, demi tegaknya legitimasi Indonesia Negara Pancasila sekaligus perkuatan karakter Indonesia Mulia sebagaimana digagas oleh Pahlawan Nasional, Dr Soetomo pada tahun 1932.

Jakarta, 20 Mei 2012

Pembudaya45

1.Pandji R Hadinoto (DHD45 Jakarta / Majelis Benteng Pancasila / Front Nasionalis45), 2.Ngadi Prawiroputro (DHD45 Riau), 3.H. Agus Nis (DHD45 Bengkulu), 4.Mh Din Syafaruddin Usman (DHD45 Kalimantan Barat), 5.HM Asli Amin (DHD45 Kalimantan Timur), 6.H. Andi Mansyah Moesfa (DHD45 Kalimantan Timur), 7.Affandy Tobing (DHD45 Sulawesi Tengah), 8.Christian T (DHD45 Sulawesi Tengah), 9.J Padong (DHD45 Sulawesi Tengah), 10.Arthur Kotambunan (DHD45 Sulawesi Utara), 11.Mariono M (DHD45 Jakarta), 12.Omar S.I. Ratulangie (DHD45 Jakarta), 13.Zainal Arifien (DHD45 Jawa Tengah), 14.Adlis Yunus (DHD45 KepRi), 15.Suhartoko (DHD45 Riau), 16.Prof Mohammad Ali (DHD45 Jawa Timur), 17.Ridarman Bay (DHD45 KepRi);

logo_frontnas453

Nasionalis45

1.Prof M Noorsyam (Universitas Negeri Malang), 2.Prof KT Sirait (ex Tentara Pelajar SubTer VII Sumatera Utara, Institut Teknologi Bandung), 3.Prof R.J. Widodo (Institut Teknologi Bandung), 4.H Eddy Syafuan (PKP1945 Jakarta), 5.Parlin Simanjuntak (Korps Resimen Mahasiswa, Jakarta), 6.Suryo Susilo (FSAB Forum Silahturahmi Anak Bangsa), 7.Heru Markeso (Facebookers Indonesia, Jakarta), 8.Bondan Kasiman (Keluarga Besar Marhaenis, Kediri), 9.Susiasie (IKA STIH IBLAM), 10.Surya Hadjar (Lembaga Informasi Masyarakat Bela Negara Indonesia), 11.Uyung (KP3, Bogor), 12.Mochamad Rizki Panduwinata (IARMI / UNJANI), 13.Iksan Sudaryono (Garda Pancasila Indonesia), 14.DI Silalahi (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia), 15.Yasmar Anas (GAPI, Aliansi Indonesia), 16.Cepi Mulyana (Alumni Yon-VI Mahawarman), 17.Marwah Unga (Universitas Negeri Jakarta, KOWANI), 18.Bramuda (Penerus Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), 19.Iswani Badran (PUSPA), 20.Munir (KOSBI), 21.Suparwan Parikesit (KAHMI), 22.Budi Utomo (Benteng Penegak Pancasila), 23.I Gede Artha (Pengusaha Bank Perkreditan Rakyat), 24.Slamet Suryo (Kerabat45), 25.H. Jailani (GASAKNAS Jawa Timur), 26.Jacob Ereste (KBI), 27.Iqbal Daut Hutapea (Masbeta45), 28.Chaerul Taman (Petisi-17), 29.John S. Keban (GKRS), 30.Gregorius Wisnu Rosariastoko (GKRS), 31.Ansori Sinungan (Jakarta45), 32.M. Bonar Harahap (Pemuda Panca Marga), 33.Adhi Pradono (Paguyuban Keluarga Pejuang 45), 34.H. Salim Bachmid (KPPRI), 35.Soekrisno Ramelan (Benteng Penegak Pancasila), 36.Arnaully Aminulah (GAPI Jakarta), 37.Atiet Retno Gondowati (Jakarta45), 38.Dindin Syarifudin (FK3P Bandung), 39.Nada Fasa Soraya (KADIN Batam), 40.Dede Nuriman (KPPRI Bogor), 41. Sam Martono (KPPRI), 42.Hudson Sharieff (GAPI Jakarta), 43.Achmad Zahedi (FSAB Jakarta), 44.Suhariyono (ORI), 45.Andi Hakim (KPPRI Jakarta), 46.Bob Novandy (IWARDA), 47.Johanes Sandjaja Darmawan (Petisi 45), 48.Diennaldo (LESBUMI PBNU), 49.Suparmin (PKP Indonesia, Jakarta), 50.Hans Sutta Widhya (GAPI Jakarta), 51.Ramses Wally (KorWil XV PKP Indonesia, Papua), 52.Andi Krisanto (GMNI Tegal), 53.DP Yoedha (PDIP Jakarta), 54.Robbi E Lumanauw (KABN Kosgoro), 55.H. Fadillah Dobhan (KPPRI Jakarta), 56.Peter Rohi (Soekarno Institute, Surabaya), 57.Ambar Hutagalung (Forum Organisasi Kepemudaan), 58.Edy Jauzie Muhsin Bafadal (GPK), 59.Bambang Hirlananda (Sinar Walisongo Foundation), 60.Mf Pidada (KPPRI Bandung),61.Victor Phaing (KorWil X PKP Indonesia Kalimantan), 62.Munadi (IKA STIH IBLAM), 63.Taufiek Hidayat Priyatna (IARMI), 64.Sulistio (Front Rakyat Jakarta), 65.Harry Suharjo (Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina), 66.Pitoyo (Paguyuban Patriot Kota Bekasi), 67.HM Makmun Abdullah (Yayasan Ilmu Pengetahuan), 68.KH Mahrus Ali Mahdali (Lembaga Kemitraan Pendidikan Pesantren), 69.H Saefudien (KADIN Jogja), 70.Tri Pranadji (Ikatan Sosiologi Indonesia), 71.Sulistio Sugiharto (Pemerhati Konstitusi), 72.Ferdiman (Pemerhati Konstitusi), 73.Bambang Haryanto (Forum Organisasi Kepemudaan), 74.H. Suherman (Advokat, Kota Bekasi), 75.Joko Laksono (GASAKNAS Jawa Timur), 76.Hadi Sucipto (GASAKNAS Jawa Timur), 77.Dedy Chandra (GASAKNAS, Jawa Timur), 78.Rini Tantriana (GASAKNAS Jawa Timur), 79.Endrik (GASAKNAS Jawa Timur), 80.Chucut Sulistiyo (GASAKNAS Jawa Timur), 81.Kasiono (GASAKNAS Jawa Timur), 82.Umar Sajidin (GASAKNAS Jawa Timur), 83.Ustad Bahri Asrowi (GASAKNAS Jawa Timur).

[ Ditayangkan di www.jakarta45.wordpress.com ]

25
Apr
12

Pangan : Harga Global Ancam Ketahanan Pangan

Bank Dunia: Harga Global Ancam Ketahanan Pangan

AntaraAntara

Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia melalui laporan kuartal I 2012 Food Price Watch menyatakan bahwa harga pangan global yang naik delapan persen pada Maret 2012 dibanding Desember 2011 mengancam ketahanan pangan banyak warga di dunia.

“Setelah empat bulan terjadi penurunan harga secara berturut-turut, harga pangan (pada kuartal I 2012) meningkat kembali dan mengancam ketahanan pangan dari jutaan orang,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pengurangan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, Otavio Canuto, dalam keterangan tertulis Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, Otavio Canuto mengimbau agar permasalahan menjaga ketahanan pangan mesti menjadi prioritas untuk komunitas internasional dan dalam program yang dilakukan Bank Dunia di negara-negara berkembang.

Berdasarkan laporan Food Price Watch, harga dari semua bahan makanan pokok meningkat mulai Desember 2011 hingga Maret 2012, kecuali beras yang dinilai masih memiliki pasokan yang melimpah dan terjadinya kompetisi ketat di antara para eksportir.

Laporan tersebut menyebutkan kenaikan harga jagung naik 9 persen, minyak kacang kedelai 7 persen, gandum 6 persen, dan gula 5 persen.

Kenaikan harga pangan global yang mengancam ketahanan pangan itu diakibatkan antara lain oleh kenaikan harga minyak global, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kuatnya permintaan impor pangan dari negara-negara di kawasan Asia.

Sebelumnya, pengamat pertanian Khudori mengatakan bahwa ketahanan pangan nasional harus memperhatikan lima aspek yang harus diprioritaskan, yaitu lahan pertanian, riset bibit unggulan, infrastruktur, alokasi anggaran, dan kelembagaan.

“Lahan yang ada saat ini jumlahnya tidak besar sehingga Pemerintah harus menjaga misalnya agar sawah yang ada tidak terkonversi dan mencetak lahan-lahan baru,” kata Khudori di Jakarta, Selasa (24/4).

Terkait dengan riset, Khudori yang juga menjadi peneliti di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa saat ini memang sangat membutuhkan banyak riset untuk menghasilkan varietas bibit unggulan yang lebih produktif, jangka panen yang lebih pendek, serta tahan terhadap berbagai kondisi stres hara dan air.

Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, terutama dalam memperbaiki fasilitas irigasi yang tingkat kerusakannya telah mencapai sekitar 50 persen.

Selain itu, lanjut dia, perbaikan infrastruktur tersebut juga harus memperhatikan dan memperbaiki kondisi dari berbagai daerah aliran sungai (DAS) yang sebenarnya merupakan urat nadi dari pasokan air ke lahan-lahan pertanian.

Khudori juga mengemukakan aspek lainnya yang harus mendapat perhatian adalah mengenai pengalokasian anggaran di bidang pertanian yang memadai dan cukup sehingga benar-benar dapat mengoptimalkan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Aspek terakhir, kata Khudori, adalah kelembagaan, yaitu harus adanya lembaga yang memberikan komando sehingga berbagai kebijakan di sektor pertanian dapat berjalan dengan dibantu lintas kementerian dan tidak hanya dikerjakan oleh kementerian teknis, yaitu Kementerian Pertanian. (rr)

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook
25
Apr
12

Opini Hukum : Lain Istana lain Polisi

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

LAIN CENDANA LAIN TREMBESI, LAIN ISTANA LAIN POLISI

April 24th, 2012 by Yusril Ihza Mahendra

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha petang tadi menegaskan, bahwa persetujuan penunjukan langsung yang dilakukan Siti Fadilah sewaktu menjadi Menkes dalam mengatasi situasi darurat bencana banjir bandang di Kutacane, Aceh, akhir 2005, tidaklah serta-merta dapat disalahkan. Entah apa latar belakang Jubir Presiden berkata demikian, sayapun tak tahu. Apa yang jelas ialah, sejak tanggal 28 Maret 2012, Siti Fadilah sudah dipanggil polisi dan diperiksa sebagai tersangka. Polisi sudah resmi memberitahu kejaksaan, bahwa penyidikan perkara atas tersangka Siti Fadilah telah dimulai. Siti Fadilah diduga membantu, memberi kesempatan, sarana dan keterangan untuk anak buahnya, Kepala Pusat Penanggulangan Bencana Kesehatan, Mulya Hasymi, sehingga dia disangka melanggar Pasal 2 dan 3 UU Korupsi jo Pasal 56 KUHP. Pasalnya, Siti menandatangani selembar surat menyatakan bahwa penunjukan langsung pengadaan alat-alat kesehatan untuk menangani bencana di atas “dapat dipertimbangkan”. Bawahannyalah yang mengusulkan penunjukan langsung itu melalui Sekjen Depkes. Melalui Sekjen, Siti telah meminta Biro Keuangan menelaaah boleh tidaknya penunjukan langsung dalam menangani bencana itu. Dari segi ini, Siti sebenarnya tak dapat disalahkan.  Beleid atau kebijakan yang diambil pejabat politik atas saran dan telaah pejabat teknis bawahannya yang membenarkannya, sejak zaman Hindia Belanda, tidak dapat dihukum, walaupun beleid itu salah. Ada puluhan putusan Hooge Raad (Mahkamah Agung) Hindia Belanda dan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa “Beleid Pemerintah” tidak dapat dinilai oleh pengadilan. Ada puluhan buku-buku antik berbahasa Belanda membahas masalah ini. Penegakan hukum di negeri ini kini memang kacau. Tindakan administratif yang didasari hukum administrasi negara, campur aduk dengan hukum pidana. Untuk mencari unsur kesalahan, digunakan Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannyta tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jika kesalahan administratif ditemukan, maka sanksinya dilarikan ke hukum pidana, khususnya UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Korupsi. Akibatnya, setiap pejabat politik, tak terkecuali siapapun, potensial  akan menjadi “koruptor”. Anak buah yang melakukan korupsi, menteri dianggap turut serta, bahkan membantu saat korupsi dilakukan, serta memberi sarana dan keterangan kepada anak buah yang ingin melakukan kejahatan.  Kalau tanggungjawab begitu luas, lama-lama Presiden juga bisa dikenakan Pasal 55 dan 56 jika ada menteri yang melakukan korupsi. Saya katakan hal ini di Metro TV tadi pagi. Itu agaknya, mengapa Jubir Kepresidenan mulai bereaksi terhadap perkara Siti Fadilah. Tapi, seperti saya katakan di atas, lain cendana, lain trembesi, lain istana lain polisi. Istana berkata begini, polisi bertindak sebaliknya. Delik penyertaan dan perbantuan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP kini seakan menjadi jerat untuk memidanakan pejabat politik, yang secara teoritis tidaklah memahami, dan dengan begitu, tidak bertanggungjawab dalam soal-soal teknis yang menjadi tanggungjawab para birokrat.  Atas dasar pasal  yang ditafsirkan semau-maunya inilah, Hari Sabarno, Bachtiar Hamsyah, Rokhmin Dahuri, Syed Agil Munawwar dan Ahmad Suyudi dipenjarakan. Belasan Kepala Daerah juga bernasib sama. Kini menyusul Siti Fadilah dan sesudah itu entah siapa lagi. Kalau membaca dengan hati-hati Pasal 55 dan 56 KUHP dan menelaah literatur klasik hukum pidana baik berbahasa Belanda maupun Indonesia, nampaklah pemahaman terhadap delik penyertaan dan perbantuan itu sekarang ini kacau balau. Salah-salah, bisa saja kalau kita menyuruh porter mengangkat koper kita di bandara, lantas koper kita dilarikan porter itu, maka kita   dituduh  polisi turut serta atau membantu porter  tadi mencuri barang milik kita sendiri.  Professor Satochid memberikan contoh ini, jika penafsirkan Pasal 55 dan 56 KUHP dilakukan serampangan. Penerapan hukum dengan pengetahuan yang ala kadarnya, justru akan merusak citra penegakan hukum itu sendiri dan  pelan-pelan membawa  negara ini  menuju keruntuhannya.++++
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

25
Apr
12

Prasarana : Infrastruktur Indonesia Kritis

Komisi V : infrastruktur Indonesia kritis

Senin, 23 April 2012 23:38 WIB |

Sejumlah pengendara melewati baja pengikat bagian atas jembatan yang jatuh, saat melintas di Jembatan Kapuas II, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kalbar, Sabtu (2/4). Jatuhnya baja pengikat bagian atas Jembatan Kapuas II tersebut, diduga karena telah terjadi pencurian baut pada rangkaian konstruksi jembatan penyeberangan itu. (ANTARA/Jessica Wuysang)

Berita Terkait

Pontianak (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nusyirwan Sujono mengatakan, secara umum kondisi infrastruktur Indonesia secara nasional masuk dalam kategori kritis.

“Sehingga dibutuhkan upaya agar kesempatan-kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangan mengalami pelambatan,” kata dia saat memimpin rombongan Komisi V DPR bertemu dengan jajaran Pemprov dan Muspida Kalbar di Pontianak, Senin malam.

Ia mencontohkan bandar udara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten yang kini sudah tidak mampu menampung jumlah penumpang yang menggunakan bandara paling sibuk di Indonesia itu.

Kemudian, pelabuhan laut di Indonesia juga banyak yang mengalami nasib serupa. “Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, juga sudah kepenuhan kapasitasnya,” ujar dia.

Pemerintah, lanjut dia, bersama DPR, sudah mengupayakan sejumlah langkah diantaranya pengembangan Bandara Soekarno Hatta yang kini tengah berlangsung, dan pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Priok.

Sementara untuk Pontianak khususnya Kalbar, menurut Komisi V DPR yang sudah meninjau Pelabuhan Dwi Kora, sudah ada beberapa perubahan di Pelabuhan Pontianak. “Sekarang sudah ada lima `crane` dengan harapan kapasitas optimal,” katanya.

Namun, pemerintah maupun DPR harus konsisten dalam pembangunan infrastruktur di Kalbar. Nusyirwan Sujono menambahkan, dibutuhkan integrasi semua bidang. “Baik Kalbar maupun nasional,” kata dia menegaskan.

Gubernur Kalbar Cornelis menegaskan bahwa infrastruktur memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar, saya siap memberi rekomendasi, juga siap pasang badan,” katanya.

Ia meminta agar sejumlah program nasional di bidang infrastruktur dituntaskan. Misalnya jalan trans Kalimantan poros selatan termasuk Jembatan Tayan. “Jembatan Tayan katanya sudah tender, tetapi tidak tahu kapan peletakan batu pertama dilakukan,” ujar Cornelis.

Selain itu, lanjut dia, juga jalan strategis nasional serta yang menuju kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalbar. (T011)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

25
Apr
12

Energi : Kontroversi Kebijakan Pembatasan BBM

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Pembatasan BBM Berdasarkan CC Diskriminatif

Media Indonesia, Selasa, 24 April 2012 00:00 WIB

RENCANA pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan kapasitas silinder mesin mobil (cylinder capacity/cc) bersifat diskriminatif dan mengurangi hak-hak konsumen. Berbagai kalangan meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan kebijakan itu.

“Banyak hak konsumen dikurangi, baik hak untuk membeli produk tersebut maupun hak lainnya, seperti antrean di SPBU, penyelundupan, maupun penimbunan BBM,” kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, kemarin.

Tulus mengatakan pembatasan pembelian BBM sangat tidak lazim di negara mana pun. “Karena itu, yang paling rasional ialah menaikkan harga BBM.”

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa juga menilai rencana pembatasan berdasarkan cc itu diskriminatif dan sulit diterapkan. “Kebijakan diskriminatif itu dapat menimbulkan kericuhan dan tidak akan bertahan lama.”

Menurut anggota Komisi VII DPR dari F-PDIP Daryatmo Mardiyanto, ada unsur pemaksaan dari pemerintah untuk menggunakan BBM nonsubsidi kepada masyarakat.

Pemerintah berencana menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk mobil pribadi ber-cc di bawah 1.500. “Mobil 1.500 cc ke atas harus menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (Media Indonesia, 23/4).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi baru akan dimulai Agustus untuk wilayah Jabodetabek. Setelah itu, 120 hari setelah terbitnya aturan berlaku untuk seluruh Jawa dan Bali.

“Pembatasan akan mengikat bagi kendaraan dengan kapasitas silinder mesin 1.500 cc ke atas, termasuk 1.501 cc. Kalau 1.498 cc tidak kena atau masih bisa menggunakan premium,” tegasnya.

Selain diskriminatif, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu juga tidak signifikan menghemat anggaran. Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo menghitung, jika pembatasan dilakukan di Jawa dan Bali per Mei 2012, pengurangan konsumsi BBM bersubsidi hanya 2,4 juta kiloliter (kl) dari konsumsi BBM bersubsidi yang diprediksi 47 juta kl.

Konsumsi BBM bersubsidi mobil pribadi di Jawa dan Bali setahun mencapai 8,9 juta kl. Sebanyak 40% dari kendaraan tersebut ber-cc di atas 1.500. Harga keekonomian BBM bersubsidi Rp9.000 per liter sehingga besaran subsidi mencapai Rp4.500.

“Dengan demikian, dari 2,4 juta kl yang beralih ke BBM nonsubsidi, pembatasan BBM hanya akan mengurangi beban subsidi Rp10,8 triliun,” terang Perry dalam diskusi Hitung Ulang Guncangan Harga BBM yang diselenggarakan Brava Radio dan Media Indonesia di Demang Resto & Coffe Lounge Gedung La Monte, Kawasan Sarinah, Jakarta, kemarin.

Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan penerapan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan 1.500 cc ke atas hanya akan menghemat premium 2,274 juta kl dan solar 1,76 juta kl.

Dengan harga keekonomian BBM premium Rp8.400 per liter dan harga jual Pertamina Rp4.500 per liter, besaran subsidi premium per liter Rp3.900. Dengan asumsi besaran subsidi sama untuk solar, pemerintah akan menghemat Rp15,732 triliun. “Padahal, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp500 per liter dapat meringankan beban anggaran negara Rp19 triliun,” terang Komaidi.(OX/GA/*/Mad/X-7)

Kebijakan BBM tanpa Rencana Matang

Media Indonesia, Jumat, 20 April 2012 00:00 WIB

KETIDAKJELASAN kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belakangan ini menunjukkan tidak adanya perencanaan yang matang dari pemerintah. Padahal, kebijakan energi tidak bisa serta-merta secara instan.
“Awal tahun pemerintah bilang Februari tidak ada penaikan, tetapi akhir Februari ada pengajuan penaikan harga BBM. Pada Maret harga batal dinaikkan, April muncul wacana pembatasan BBM bersubsidi. Ini menunjukkan pemerintah tidak punya perencanaan yang matang,” ujar pengamat ekonomi Hendri Saparini di Jakarta, kemarin.
Hal senada disampaikan pengamat ketahanan energi Dirgo Purbo. Dia menyarankan pemerintah agar tidak melontarkan wacana-wacana kebijakan pembatasan BBM yang belum matang.
Menurutnya, akan lebih baik pemerintah tegas dan langsung menentukan kebijakan pembatasan itu. “Apa pun kebijakannya, sebaiknya diambil dulu untuk menunjukkan komitmen pemerintah. Namun, kalau memang belum matang, jangan disajikan ke publik,” tuturnya.
Terakhir, pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin (cylinder capasity/cc). Sebelumnya, opsi itu muncul dan kemudian diabaikan, tetapi belakangan kembali dipertimbangkan.
Menurut Hendri Saparini, kebijakan berdasarkan cc itu masih prematur dan tidak komprehensif karena belum disertai kajian holistik. Bukan itu saja, lanjutnya, kebijakan dengan pendekatan kuota tidak tepat.
Dia sependapat dengan pengamat energi Kurtubi, alternatif kebijakan yang paling rasional ialah program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Namun, pemerintah dinilai tidak serius.

Kelebihan 8%

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pembatasan berdasarkan kapasitas mesin mobil 1.500 cc ke atas akan menghemat sekitar 3 juta kiloliter (kl).
Dia menjelaskan realisasi penggunaan BBM rata-rata per hari hingga Maret 2012 sebanyak 108% dari kuota. “Ini artinya ada kelebihan 8%. Kalau dibiarkan, kelebihannya itu bisa mencapai 43 juta kiloliter hingga 44 juta kiloliter. Padahal, dalam APBN-P 2012 dipatok 40 juta kiloliter,” tutur Hatta di Istana Negara Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM pada akhir bulan ini. Kebijakan itu berlaku pada Mei untuk kendaraan mobil BUMN dan BUMD, sedangkan untuk mobil umum akan diberlakukan dua bulan kemudian.
Selain akan mengerem konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah juga yakin kebijakan berdasarkan cc itu tidak akan mengganggu produksi mobil. “Sejak 2008 produksi mobil di Indonesia sudah menggunakan ron 92 (pertamax),” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di tempat yang sama.
Namun, General Manager Mobil88, Leovan Widjaja, mengatakan kebijakan berdasarkan 1.500 cc itu akan memengaruhi penjualan mobil bekas. “Dampaknya bisa turun sekitar 10%-20%,” ujar Leovan.
Penurunan itu disebabkan mayoritas mobil bekas berkapasitas mesin di atas 1.500 cc. Penerapan kebijakan ini, katanya, otomatis akan menyebabkan mobil bekas semakin tidak laku. (Mrc/Fid/X-5)

Ekonomi Politik Krisis Energi Indonesia

Linda SudionoAnggota Another Study Center, Jakarta
KETIKA pemerintah SBY-Boediono berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal April 2012 lalu, di lapangan ia dihadapakan pada gelombang perlawanan massa yang luas. Tidak hanya di Jakarta, dimana ribuan mahasiswa dan sektor rakyat miskin lainnya bergabung dalam barisan unjuk rasa menentang rencana tersebut, di Ternate, ratusan mahasiswa melakukan aksi menolak kenaikan BBM dan menutup Bandara Baabulah. Di Makasar, Sulawesi Selatan, pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rencana pemerintah tersebut. Di Yogyakarta, posko perlawanan didirikan oleh persatuan gerakan massa untuk mengawal runtutan unjuk rasa. Di Purwokerto, Jawa tengah, massa memblokade jalan jendral Sudirman. Aksi serupa juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat; Medan, Sumatera Utara; Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan lainnya.
Merespon aksi-aksi penolakan tersebut, pemerintah kemudian menerjunkan aparat kemanan dari TNI maupun kepolisian. Dengan mengatasnamakan pengembalian ‘stabilitas nasional,’ aparat  mulai dikerahkan untuk menekan gelombang perlawanan rakyat yang semakin tinggi. Aksi massa hampir di semua daerah mendapatkan tindakan represif berupa pukulan, gas air mata, penangkapan, dll.   Di Jakarta, lima mahasiswa yang unjuk rasa ditembak di dalam kampuns Universitas Kristen Indonesia, Salemba, dan tiga mahasiswa lainnya di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Tetapi, aksi penolakan ini bukan yang pertama kalinya, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Sejarah kenaikan BBM pasca reformasi selalu mengundang gerak perlawanan massa. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami dan memberikan perspektif pada aksi-aksi penolakan massa ini secara ekonomi politik. Sebab sebagian kalangan menuduh bahwa aksi-aksi massa ini merupakan cerminan dari masyarakat yang irasional, berhadapan dengan kebijakan yang sebenarnya sangat rasional. Bagi kalangan ini, aksi-aksi ini merupakan korban dari para intelektual dan politik yang menyuarakan demagogi populisme, demi kepentingan politik jangka pendek. Untuk menangkis argumen itu, dalam tulisan singkat ini saya akan memfokuskan pembahasan pada dampak ekonomi politik perminyakan global terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pembaca mampu menarik garis dialektis antara kondisi subyektif massa tertindas dengan kondisi obyektif perekonomian dunia.
Dampak Global Kenaikan Minyak Dunia
Saat ini, dunia tengah dihadapkan pada ancaman tingginya harga minyak dunia, yang boleh jadi tertinggi selama ini, dengan pengecualian pada beberapa momen tertentu sebelum krisis ekonomi 2008. Pemicu kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya, adanya ancaman dari Iran untuk menutup selat Hormuz yang sangat strategis jika Iran dilarang atau diberi sanksi karena mengekspor minyaknya. Selat hormuz merupakan selat yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia. 40 persen kapal tanker minyak dunia melewati selat tersebut. Menurut catatan Departemen Energi AS, pada tahun 2011, sekitar 17 juta barrel minyak yang setiap hari melintasi selat tersebut, dan hingga kini tak ada satu tempat pun yang bisa menggantikan peran dari jalur ini. Dengan demikian, jika selat Hormuz akhirnya diblokir, para analis memperkirakan harga minyak dunia akan naik menjadi $50  atau lebih per barrel. Dengan harga minyak yang kini telah mencapai sekitar $100 per barrel, jika ancaman Iran ini terwujud maka harga minyak bisa menembus angka $200 per barrel. Dan itu berarti, ekonomi berada dijurang resesi besar.[1]
Pemicu lain dari melonjaknya harga minyak dunia adalah ketakutan akan ancaman perang baru di Timur Tengah dan gejolak yang melanda negara kaya energi, Nigeria. Tetapi, ada faktor lain yang lebih menentukan naiknya harga minyak dunia, faktor yang bersifat permanen dalam jangka panjang, yakni kelangkaan pasokan minyak tersebut. Ahli ekonomi politik perminyakan Michael T. Klare mengatakan, kini era yang disebut ‘easy oil’ telah lewat. Tidak ada lagi minyak murah dan mudah didapat yang menyebabkan industri kendaraan bermotor bebas berproduksi tanpa batas, misalnya. Dengan struktur ekonomi kapitalis yang sangat haus minyak, maka kurangnya pasokan dibandingkan dengan tingginya konsumsi akan minyak menyebabkan harga minyak pasti terus naik dalam jangka panjang. Tidak berarti bahwa beberapa bagian bumi tak lagi mengandung minyak, tapi menurut Klare, setiap upaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ladang-ladang minyak baru pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal. ‘Kini setiap barrel yang kita konsumsi berarti semakin tinggi biaya untuk penggalian, penyulingan, dan semakin mahal yang kita bayar di stasiun pompa minyak,’ ujarnya.[2]
Bagaimana Dengan Indonesia?
Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan global di atas, maka kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan penghematan tampak masuk akal. Tetapi, yang jahat dibalik alasan penghematan itu adalah, kebijakan ini tidak menyentuh sedikitpun struktur ekonomi politik pembangunan kapitalistik yang dianut pemerintahan SBY-Boediono.
Tidak ada grand design bagaimana mengelola sistem transportasi yang efektif, efisien, dan murah, tata ruang yang hemat energi, atau pembangunan berbasis energi alternatif. Apa yang terus dilakukan oleh pemerintahan neoliberal ini adalah ‘terus menaikkan harga BBM sembari tetap menjalankan strategi pembangunan yang haus minyak.’  Akibatnya, tindakan penghematan ini selalu dilandaskan pada alasan darurat, sebagai akibat fluktuasi harga minyak yang sangat tajam di pasar internasional. Di sini, kata ‘darurat’ dipakai untuk menanikkan harga BBM, bukan untuk mencari alternatif strategi pembangunan yang akan meminimalisir ketergantungan pada BBM. Karena itu kebijakan menaikkan harga BBM ini bukan yang terakhir, dan dalam jangka pendek maupun panjang sudah pasti merugikan rakyat miskin yang sesungguhnya mengonsumsi minyak hanya untuk pemenuhan kebutuhan subsistennya semata.
Kalau kita lihat secara makro, kita temukan bahwa alasan penghematan itu memiliki motif ekonomi politik tertentu. Berdasarkan data yang ada, potensi energi fosil jenis minyak Indonesia mencapai 86,9 milyar barel, 9 milyar barel untuk cadangan dan 500 juta barel produksi per tahun. Di ladang minyak sendiri, sepuluh perusahaan asing (BP, Caltex, CNOOC, Connocophilips, Total Fina/ELF, Unocal, VICO, Exonmobil, EXSPAN, Petrocina) menguasai 84 persen produksi minyak Indonesia dan perusahaan Caltex menguasai sebesar 56 persen.
Besarnya penguasaan korporasi asing atas ladang minyak tersebut, bisa kita telusuri hingga ke tahun 2000. Saat itu, USAID secara bangga mengungkapkan kerjasamanya dengan Asia Development Bank (ADB), untuk mengintervensi regulasi Migas di negara Asia dan kerjasama dengan World Bank (WB), untuk melakukan studi terkait penetapan kebijakan harga Migas dunia. Konkretisasi kerjasama ini segera terwujud setahun kemudian di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pemerintah semakin terbuka memberikan peluang kepada investasi asing untuk dapat menguasai produksi Migas Indonesia dari Hulu ke Hilir. Setiap perusahaan minyak asing diberi kesempatan untuk membuka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berjalan seiring dengan beralihnya Kuasa pertambangan dari BUMN Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai perwakilan dari pemerintah untuk melakukan Production Sharing Contract antara Indonesia dengan korporasi Migas.[3] Berdasarkan konsep Production Sharing Contract, maka BP Migas dan BPH Migas yang kemudian akan membagi hasil produksi bersih (selisih antara harga jual produksi minyak dengan harga produksi) antara pemerintah Indonesia dan perusahaan kontrak lainnya, termasuk Pertamina yang berbentuk perseroan. Dalam rangkaian ini, posisi Pertamina adalah setara dengan perusahaan migas lainnya dalam memperebutkan tender migas di Indonesia, yang berarti pengeleminasian perlindungan industri minyak nasional.
Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun dua kilang minyak dengan kapasitas produksi 300 ribu perbarel perhari. Salah satu daya tarik yang menghiasi pembangunan kilang minyak ini adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif investasi kepada tiga sektor industri, yakni industri logam dasar, kilang minyak, dan gasifikasi batu bara. Konten insentif yang akan diberikan oleh pemerintah meliputi pembebasan bea masuk atas impor barang modal, pembebasan 100 persen pajak pertambahan nilai katalis dan suku cadang untuk keperluan operasional kilang minyak, dan jaminan pinjaman dari pemerintah. Yang lebih menarik adalah rencana produksi minyak pemerintah yang akan difokuskan pada kandungan oktan 80 Ron, yaitu Pertamax. Secara perlahan pemerintah akan menghilangkan subsidi bahan bakar yang selama ini diberikan kepada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk meningkatkan daya saing perusahaan minyak asing (yang produksi utamanya adalah pertamax). Pertamina menargetkan untuk mengurangi produksi premium sebanyak 11,96 juta kiloliter pada tahun 2001, 10,79 juta kiloliter pada tahun 2013, 10,51 juta kiloliter pada tahun 2014, 4,19 juta kiloliter pada tahun 2015, 3,06 juta kiloliter pada tahun 2016 dan kemudian berhenti sama sekali pada tahun 2017.[4] Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu lagi dibuat pusing dengan subsidi BBM jenis premium dan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM karena BBM jenis premium tidak akan lagi menyentuh kehidupan masyarakat Indonesia secara total pada tahun 2017.
Terakhir, Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P 2012 terkait penyesuaian harga minyak Indonesia pada fluktuasi minyak global dengan taraf ICP 15 persen, adalah strategi pemerintah untuk menghidupkan kembali roh dalam Pasal 28 Undang-Undang Migas yang beresensi sama, MELEGITIMASI penetapan harga minyak nasional pada mekanisme persaingan harga global. Minyak menjadi komoditi yang berspekulasi di pasar global dan akan pulang dengan membawa nilai hasil spekulasi global pula.
Penutup
Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan ini, bisa dimengerti mengapa setiap kali pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM, bersamaan dengannya muncul aksi-aksi massal yang menolaknya. Penolakan ini, dengan demikian merupakan respon rasional atas kebijakan yang memiskinkan rakyat banyak dengan dalih penghematan energi.
Dasar ekonomi politik ini juga berarti, aksi-aksi penolakan ini melampaui aksi-aksi yang hanya sekadar kritik terhadap kebijakan SBY-Boediono, atau bahkan sekadar bertujuan menjatuhkan pemerintahannya. Jika aksi-aksi ini berhenti pada dua isu ini, maka akan dengan mudah terjebak pada konflik dan fragmentasi di tingkatan elite kekuasaan yang sebenarnya sama-sama pro-neoliberalisme. Aksi-aksi tersebut, semestinya ditujukan untuk mengganti sistem pembangunan kapitalistik yang haus minyak ini, dengan sistem sosialis yang berbasis pada pembangunan sumberdaya manusia. Hanya dengan cara itu kita bisa mengelak dari kutukan akan berakhirnya era ‘easy oil.’ ***

[1] Michael T. Klare, ‘Why Closure of the Strait of Hormuz Could Ignite a War and a Global Depression,’http://www.alternet.org/story/153955/why_closure_of_the_strait_of_hormuz_could_ignite_a_war_and_a_global_depression/, diunduh pada 4/17/2012.
[2] Michael T. Klare, ‘Why Twenty-First Century Oil Will Break the Bank – and the Planet,’ http://www.huffingtonpost.com/michael-t-klare/obama-gas-prices_b_1342042.html, diunduh pada 4/17/2012.

Alasan Widjajono

TEMPO.COTEMPO.CO –  23-04-2012
  • Ini Alasan Widjajono Mengapa BBM Indonesia Tak Murah
TEMPO.CO , Jakarta: – Mendiang Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai pemikiran mengapa harga bahan bakar minyak Indonesia tidak bisa murah. Dalam surat elektroniknya kepada Tempo, Widjajono mengungkapkan pemikiran ini adalah pendapatnya pribadi sebagai akademisi.

Menurut Widjajono, cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel, atau hanya 0,3 persen cadangan terbukti dunia.

“Sebagai negara net importer minyak dan tidak memiliki cadangan terbukti minyak banyak, tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah,” kata Widjajono dalam surat elektroniknya kepada Tempo, 8 April 2012. “Perlu diketahui bahwa pendapatan pemerintah dari minyak kita habis untuk subsidi harga BBM.”

Dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat Rp 9.000 dan harga minyak mentah dunia US$ 105 per barel, maka dari produksi minyak Indonesia sebesar 930 ribu barel per hari, pendapatan dari bagian jual beli minyak pemerintah sebesar Rp 205 triliun.

Bandingkan dengan hitung-hitungan subsidi BBM. Dengan asumsi harga BBM naik Rp 1.500 per liter untuk harga minyak US$ 105 per barel, subsidinya adalah Rp 137 triliun. Kalau harga BBM tidak naik, maka subsidinya Rp 178 triliun.

Ini belum termasuk subsidi listrik sebesar Rp 60 triliun, yang akibat naiknya harga BBM otomatis seluruh pendapatan pemerintah dari minyak hampir habis. Hanya sisa Rp 8 triliun untuk subsidi harga BBM apabila harga BBM dinaikkan Rp 1.500 per liter. Apabila harga minyak tidak dinaikkan maka kurang Rp 33 triliun.

Asumsi harga minyak dalam APBN 2012 sebesar US$ 90 per barel. Artinya kenaikan harga minyak sebesar US$ 15 per barel mengakibatkan kenaikan subsidi Rp 55 triliun. Dengan kata lain, setiap US$ 1 per barel mengakibatkan defisit Rp 3,67 triliun.

“Bayangkan kalau harga minyak naik US$ 25 per barel atau lebih. Kita harus serius melakukan penghematan,” kata almarhum Widjajono dalam surat elektroniknya.

Widjajono pun membandingkan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin seperti Brasil, Argentina, dan Cile yang tidak menerapkan subsidi BBM. Negara-negara itu menggunakan pendapatan minyaknya untuk pengembangan BBN (Bahan Bakar Nabati) dan industri nasional seperti mobil, pesawat, senjata, dan pertanian berkembang.

“Brasil sekarang menjadi negara idola di samping Rusia, India, Cina dan Korea,” ujarnya. Brasil sudah menguasai teknologi migas lepas pantai. Cadangan dan produksi minyaknya meningkat pesat. “Petrobras, perusahaan minyak milik Brasil menjadi perusahaan migas terpandang di dunia.”

Widjajono menambahkan, India, Pakistan, Cina, dan Vietnam pun tidak menerapkan subsidi BBM. Padahal Cina negara komunis. Di negara-negara itu, pemerintahnya lebih memilih subsidi transportasi umum sehingga nyaman.

Menurut profesor ini, BBM murah hanya diterapkan di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah seperti Arab Saudi, Irak, Libya, dan Venezuela.

Dia pun membandingkan harga BBM Indonesia dengan Iran yang sebesar US$ 0,67 per liter, dengan cadangan minyak sebesar 138 miliar barel. Harga bensin ini lebih mahal daripada harga BBM Indonesia yang dalam kurs dolar sebesar US$ 0,59 per liter, dengan cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel, atau hanya 0,3 persen cadangan terbukti dunia.

“Karena mereka mengutamakan gas untuk transportasi,” ujarnya.

5 Salah Persepsi Energi, Pemikiran Alm. Widjajono

TEMPO.COTEMPO.CO

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo meninggal dunia ketika mendaki Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 21 April 2012 kemarin.

Akademisi yang hobi mendaki gunung dan rendah hati ini memiliki pemikiran mengenai pengelolaan energi di Indonesia. Menurut Widjajono, ada lima kesalahan persepsi mengenai energi di Indonesia.

Pertama, Indonesia adalah negara yang kaya minyak, padahal tidak. “Kita lebih banyak memiliki energi lain, seperti batu bara, gas, CBM (Coal Bed Methane), shale gas, panas bumi, air, BBN (bahan bakar nabati), dan sebagainya,” kata Widjajono dalam surat elektroniknya kepada Tempo, 8 April 2012.

Cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel. “Justru kita lebih banyak memiliki energi nonminyak,” ujarnya dalam e-mail. Cadangan terbukti ini hanya 0,3 persen cadangan terbukti dunia. Dia membandingkan dengan gas bumi yang cadangan terbuktinya 112,4 TSCF dan batu bara 17,8 miliar ton.

Salah persepi yang kedua, harga bahan bakar minyak harus murah sekali tanpa berpikir bahwa hal ini menyebabkan terkurasnya dana pemerintah untuk subsidi harga BBM. Menurut Widjajono, ketergantungan terhadap BBM yang berkelanjutan dan impor minyak menyebabkan makin sulitnya energi lain berkembang.

Tahun 2011, Indonesia memproduksi minyak 902 ribu barel per hari, gas 1,5 juta barel ekuivalen per hari, dan batu bara 3,4 juta barel ekuivalen per hari. “Sebagai negara net importir minyak dan tidak memiliki cadangan terbukti minyak banyak, tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah,” ujarnya.

Salah persepsi yang ketiga, investor akan datang dengan sendirinya tanpa perlu bersikap bersahabat dan memberikan iklim investasi yang baik, padahal tidak.

Supaya investor datang ke Indonesia, menurut Widjajono, perlu perbaikan sistem fiskal, meningkatkan kualitas pelelangan dan informasi wilayah kerja yang ditawarkan, perbaikan regulasi dan birokrasi, dan kualitas aturan hukum.

Keempat, peningkatan kemampuan nasional akan terjadi dengan sendirinya tanpa keberpihakan pemerintah, padahal tidak. Menurut dia, ini bisa terjadi apabila terdapat keberpihakan pemerintah.

Misalnya untuk kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya energi yang sudah habis, maka pengelolaannya diutamakan untuk perusahaan nasional dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan. “Tidak tertutup kemungkinan tetap bekerja sama dengan operator sebelumnya,” kata Widjajono.

Terakhir, kelima, Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia, padahal tidak. Ia membandingkan produksi minyak dengan harga minyak dan mengaitkannya dengan impor minyak mentah, yang justru menunjukkan defisit ketika ada kenaikan harga minyak dunia. Dengan impor minyak sebesar 770 ribu barel per hari, pemerintah justru defisit Rp 74 triliun per tahun, dengan asumsi APBN-P harga minyak US$ 105 barel.

NIEKE INDRIETTA

Berita Terkait:

SBY: Widjajono Berani Jelaskan Kenaikan Harga BBM

Menit-menit Meninggalnya Wamen Widjajono

Tiga Pesan Widjajono Pada Jero Wacik

Foto Kenangan Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo

Wamen Widjajono Salat Jumat Sebelum Daki Tambora

Wamen Widjajono di Mata Menteri Suswono

Wamen Widjajono: Tuhan, Segala KehendakMu Terjadi…

Kenapa Almarhum Widjajono Suka Rambut Gondrong?




Blog Stats

  • 1,998,054 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers