Posts Tagged ‘Statemanship



29
Jan
14

Pangan : Gagal Panen Menghantui 2014

Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:15 AM

Gagal Panen Menghantui 2014

Sulung Prasetyo | Kamis, 26 Desember 2013 – 13:35 WIB

: 196

(dok/antara)
Suasana tanggul sungai Udhu yang jebol di Jatirejo, Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (13/12). Jebolnya tanggul sungai akibat hujan deras tersebut mengakibatkan ribuan hektar sawah terendam banjir hingga ketinggian mencapai dua meter.
Produksi yang menggunakan “input” luar menjadikan rentan munculnya ledakan hama penyakit.

JAKARTA – Tingginya pemakaian pupuk kimia sintetis, pestisida, dan benih hibrida diperkirakan menjadi pemicu ledakan hama penyakit. Di sisi lain, faktor iklim tidak terlalu mendukung usaha pertanian. Oleh karena itu, diperkirakan terjadi gagal panen secara meluas di Indonesia tahun depan.

Demikian diungkapkan para ahli dan pengamat masalah lingkungan pertanian, di Jakarta, Selasa (24/12).

Hermanu Triwidodo, dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakutas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengemukakan, pembangunan pertanian yang ada saat ini bisa berimplikasi ancaman kirisis pangan. Itu terlihat dari pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi padi.

“Produksi yang didorong menggunakan input luar yang tinggi, seperti pupuk kimia sintetis, pestisida, benih hibrida, menjadikannya rentan munculnya ledakan hama penyakit,” ujarnya.

Menurut Hermanu, sepanjang 2013 telah terjadi titik-titik serangan hama, terutama wereng di sentra produksi padi Jawa. “Jika hal ini terjadi, situasinya akan sama dengan 2010-2011, terjadi gagal panen dan impor kembali meningkat,” ia memaparkan.

Hermanu mengingatkan pemerintah menghindari ancaman ledakan hama dan krisis pangan ini. Pemerintah harus segera menyelamatkan petani dari kerugian, sekaligus menyelamatkan negara dari krisis pangan. “Salah satunya dengan moratorium dan merevisi peraturan yang mengatur peredaran pestisida,” katanya.

Sementara itu, Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB menilai, pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah.

Tanpa itu, persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi. “Pembangunan pertanian dengan pendekatan pertanian berkelanjutan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu (PHT) perlu dilakukan,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak mengampanyekan dan mempraktikkan pertanian ramah lingkungan dan mengadopsi kegiatan PHT. Langkah ini diperlukan untuk menghindari gangguan hama penyakit, seperti dalam kasus wereng yang muncul kembali tahun ini.

Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan, pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan hanya di atas kertas, namun lemah implementasi.

“Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru makin meminggirkan petani,” kata Said.

Target swasembada 2014 hampir dipastikan tidak tercapai. Indonesia tetap tidak bisa keluar dari jeratan impor, meskipun ada peningkatan produksi. Padahal, laju impor yang besar menempatkan negara dalam “kuasa” pihak lain. Ini menunjukkan kegagalan menjaga kedaulatan.

Sumber : Sinar Harapan
__._,_.___
Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:11 AM

 

Rakyat Miskin Bertambah

Senin, 27 Januari 2014 Penulis: Gayatri Suroyo/Tlc/*/Wib/X-2

MI/RAMDANI

MI/RAMDANI

MI/Furqon Ulya Himawan
KANTONG mata Janus Ginting, 45, mengembang saat menceritakan sawahnya yang tak bisa ditanami lagi akibat debu erupsi Gunung Sinabung, Sumatra Utara. Tangisnya pun pecah saat ditanya apa yang akan ia lakukan ke depan.

”Saya bangkrut. Saya tidak tahu bagaimana. Mudah-mudahan ada yang membantu,” ujarnya.

Janus tidak sendiri. Puluhan ribu orang di Tanah Karo kini kelimpungan karena sawah mereka tak bisa ditanami. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo menyebutkan jumlah tanaman pangan yang rusak akibat debu vulkanis Sinabung mencapai 20.269 hektare.

Derita yang sama dirasakan Sumarto, 41, warga Pati, Jawa Tengah. Sawah yang baru sebulan ia tanami padi tak mungkin diharapkan tumbuh lagi.

”Pasti gagal panen, Mas. Padahal, hasil panen rencananya buat biaya pendidikan anakanak saya,” ujar dia, kemarin.

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia telah memukul aktivitas perekonomian rakyat. Pengamat ekonomi Hendri Saparini memperkirakan akan ada sekitar 450 ribu orang miskin ba ru akibat bencana dalam be berapa waktu terakhir. Jumlah penduduk miskin diperkirakan menjadi 29 juta orang, atau naik 1,5% jika dibandingkan dengan laporan Badan Pusat Statistik September 2013 yang berjumlah 28,55 juta orang. ”Sangat mungkin meningkat,” kata Hendri saat dihubungi, kemarin.

Kenaikan angka kemiskinan pascabencana, lanjut Hendri, disebabkan belum adanya program penanggulangan lanjutan (recovery) untuk aktivitas ekonomi masyarakat. ”Misalnya, adakah program pengendalian harga bahan pokok setelah bencana alam?,” imbuhnya.

Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika menilai kerugian terbesar akibat bencana alam datang dari Jakarta. Hal tersebut lantaran Ibu Kota merupakan pusat ekonomi di Indonesia. 

Dampak meluas 

Bertambahnya jumlah orang miskin juga terjadi karena dari tahun ke tahun, dampak bencana kian meluas. Data Kementerian Pertanian menunjukkan rata-rata areal tanaman padi yang terkena banjir pada Januari selama kurun waktu 2007-2011 seluas 72.963 hektare.

Namun, pada Januari periode musim kering di 2012 dan musim penghujan 2012/2013, area terdampak naik menjadi 132.429 hektare.

”Angka ini memprihatinkan karena naik hampir dua kali lipat,” ujar Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro.

Kondisi pun bertambah parah karena dana penanggulangan bencana untuk tanggap darurat dan rehabilitasi tidak mencukupi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan rata-rata per tahun kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp30 triliun. Padahal, alokasi dana penanganan bencana yang disediakan APBN hanya Rp3 triliun.

”Dana yang terlalu sedikit membuat upaya pemulihan bencana memerlukan waktu paling cepat 3 tahun,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

29
Jan
14

Politik : Kejahatan Terbesar Demokrasi Indonesia

Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:15 AM

 

res : Sebenarnya Parpol tidak gagal menciptakan kader percaya diri, karena para kader percaya akan menjadi kaya raya. Lihat saja dari segi pendapatan kader yang menjadi anggota DPR  dibandingkan dengan pendapatan  mereka yang disebut rakyat.

Kejahatan Terbesar Demokrasi Indonesia

MG-8 | Kamis, 26 Desember 2013 – 18:30 WIB

: 285

(dok/antara)
Poster kampanye Pemilu tentang politik uang dipasang di sekitar kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (13/12). Kasus politik uang dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah dinilai sejumlah pihak akan kembali mewarnai pelaksanaan Pemilu 9 April 2014.
Politik uang tumbuh dan berkembang karena parpol gagal menghasilkan kader yang percaya diri.

Pemilihan umum (pemilu) dan politik uang melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia saat ini. Semua partai politik (parpol) menjalankan politik uang untuk meraih suara dalam pemilu, apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden-wakil presiden (pilpres).

Politik uang dijalankan dengan beragam cara, baik dengan memberi uang secara langsung, paket, maupun berupa janji atau iming-iming. Eksploitasi kemiskinan masyarakat dilakukan secara masif oleh politikus. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapat uang yang cukup dari kerja keras, dimanfaatkan dengan memberi uang secara instan.

Tentu praktik ini dapat mengancam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemurnian demokrasi, yakni pemberian suara ternodai. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan hati nuraninya, tetapi berdasarkan pada apa yang mereka terima sesaat sebelum pemilihan dilakukan.

Politik uang merupakan tindak kejahatan, tindak pidana korupsi. Pemberi uang, yakni calon kepala daerah, calon anggota legislatif, atau calon presiden-wakil presiden, entah langsung ataupun melalui tim sukses masing-masing, berusaha memengaruhi pemilih untuk mencapai tujuannya.

Pemberi dan penerima sama-sama melakukan pelanggaran. Jadi, kedua belah pihak dapat dikenakan sanksi tindak pidana korupsi sesuai UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak temukan istilah politik uang sehingga kejahatan seperti ini masih sulit dijerat secara hukum.

Makin Permisif

Praktik politik uang yang makin marak membuat warga permisif, memandang politik uang bukan pelanggaran. Malah ada kesan, politik uang merupakan sesuatu yang wajar dilakukan semua yang ingin mendapat kekuasaan. Survei Indikator Politik Indonesia beberapa waktu lalu menunjukkan, sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal wajar.

Hanya sekitar 57,9 persen responden mengaku tidak bisa menerima politik uang dan 0,5 persen tidak menjawab. Meski masih lebih dari separuh responden memandang politik uang tidak bisa dibenarkan, tingginya responden yang permisif terhadap politik uang adalah pratanda bahaya yang cukup serius.

“Cukup besar yang menganggap politik uang adalah hal yang wajar. Ini lampu kuning bagi demokrasi kita, kok bisa sebesar ini,” kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Hasil survei tersebut juga menemukan, faktor utama yang membuat masyarakat permisif dengan politik uang adalah tingkat pendidikan dan pendapatan. Semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang, tingkat toleransinya terhadap politik uang semakin tinggi. Jika pemilih memiliki preferensi atas partai politik, biasanya tingkat toleransi atas politik uang lebih rendah.

Politikus yang ada saat ini memiliki kecenderungan untuk menipu sangat tinggi. Saat pencalonan semua mengklaim diri antikorupsi. Demikian juga partai mengikrarkan diri partai bersih dan bebas korupsi.

Namun, saat menjabat, mereka lupa dengan apa yang pernah katakan. Terlalu banyak contoh untuk membuktikan hal tersebut. Hal ini menjadi kemarahan tersendiri bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan politikus makin rendah.

Masyarakat tidak ikhlas memilih dengan hati nurani, tetapi memilih dengan terlebih dahulu harus dibayar dengan sejumlah uang oleh politikus. Masyarakat tahu bahwa yang dipilih adalah calon koruptor berikutnya, janji bebas korupsi yang disampaikan politikus makin sulit dipercaya.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, temuan survei tersebut merupakan gejala yang menarik dan harus menjadi perhatian besar parpol sebagai salah satu pilar dalam negara demokrasi. “Ini menjadi warning terhadap proses demokrasi. Jadi saya pikir ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hal ini, kalau bisa dikatakan sebagai ancaman terhadap demokrasi kita,” kata Didi.

Kejahatan Terbesar

Penggunaan politik uang merupakan kejahatan terbesar dalam demokrasi Indonesia. Politik uang merupakan akar segala kasus korupsi, suap, manipulasi, kolusi, dan nepotisme. Semua kekuasaan dan jabatan diraih karena dibeli dengan uang.

Karena itu, agar praktik politik uang dalam pemilu tidak tumbuh dan berkembang, pihak-pihak terkait, dalam hal ini penyelenggara pemilu (KPU/D, Bawaslu), pemerintah, parpol, LSM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat harus mewaspadai praktik-praktik tersebut.

Pelaksanaan pemilu harus dikawal secara ketat dalam semua prosesnya secara terbuka. Masyarakat diberi pendidikan dan pemahaman politik yang intens oleh seluruh pemerintah dalam berbagai level. Dengan demikian, pemilih akan cenderung menjadi pemilih yang rasional. Tidak terjebak eksploitasi kemiskinan dan kebodohan yang dilakukan politikus.

Parpol, harus diakui adalah perusak utama jalannya demokrasi di Indonesia. Parpol belum mampu mendidik kadernya untuk mengejar kekuasaan dengan cara-cara yang tepat dan benar.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo mengatakan, yang salah bukan partai, melainkan individu di parpol yang hanya ingin mengejar kekuasaan, bukan menjalankan tugas menyejahterakan masyarakat. Tjahjo mengakui kalau politik uang saat ini sudah merajalela dilakukan kader-kader parpol, calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan calon kepala daerah.

Semua itu butuh waktu untuk memberantasnya. Cara yang harus dilakukan pada jangka panjang tentu pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak permisif terhadap politik uang.

Sebaliknya, masyarakat harus tahu kalau politik uang adalah kejahatan terbesar dalam demokrasi. Sementara pada jangka pendek, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap semua pelaku politik uang

28
Jan
14

Kepemimpinan : VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia

Berita Terkini
Senin, 27-01-2014 09:24

VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia


Pandji R Hadinoto

Pandji R Hadinoto

VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Sinyalemen Sosiolog Organisasi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman di Kompas 27 Januari 2014 yaitu “institusi DPR periode 2009-2014 yang kinerjanya buruk sekali dan sebagian anggotanya terbukti ataupun diduga melakukan pengkhianatan publik, sekitar 90 persen anggotanya mencalonkan dirinya kembali” (sejumlah 503 legislator, dari sumber berita lain), patut disimak serius oleh publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014 tentang Uji Material UU No 42/2008 terkait agenda nasional Pemilu 2014 yang kini menuai tafsir illegal dan inkonstitusional, bukti bahwa Quality Management (QM) daripada Sistim Keparlemenan kita adalah sangat terduga substandar. Belum lagi kehadiran beberapa anggota Parlement aktif dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga tampaknya gerakan VONI (Vote Non Incumbent) adalah tepat manfaat bagi para Pemilih GOLDEN (Golongan Demokratis Negarawan) guna senantiasa penuhi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia (7SRI) yaitu : di Tubuh Negara Bangsa (Sehat Bermasyarakat, Sehat Berbangsa, Sehat Bernegara, Sehat Politik Hukum PerUUan), dan di Tubuh Manusia (Sehat Logika/Nalar, Sehat Rohani/Jiwa, Sehat Jasmani/Raga).

Hal ini penting dilakoni di keseharian berdemokrasi kerakyatan guna pencapaian Tri Strategi Aksi Rakyat (TRISTAR) menuju Indonesia Jaya 2045 yaitu Indonesia Mulia 2014-2024, Indonesia Bermartabat 2024-2034, Indonesia Sejahtera 2034-2044. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 15:19

Penundaan Pemilu Justru Untungkan Rezim Penguasa

Hasan Basri

Muslim Arbi

Muslim Arbi

JAKARTA, PESATNEWS – Aspirasi Petisi 28 dan aktivis lainnya yang menyatakan Pemilu 2014 terancam ilegal dan negara bakal kacau dengan melemparkan ide Sidang Istimewa (SI) MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai cara dan jalan darurat untuk selamatkan bangsa yang telah ambruk, dinilai bak menepuk air ke muka sendiri.

Demikian pendapat Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) Muslim Arbi dalam menyikapi aspirasi sesama kawan aktivis tersebut. “Kita selalu berpikir tentang patriotisme diri kita, yang tentunya jomplang jika disandingkan dengan populasi 240 juta jiwa rakyat kita,” tutur Muslim Arbi yang juga mantan aktivis Eksponen 66, Selasa (28/1/2014).

“Yang meski sering diklaim rakyat kita sudah cerdas tapi sejatinya ingin cepat pemerintahan rezim ini segera di ganti. Untuk segera mengganti tentu melalui proses pemilu. Apapun itu, dalam harapan rakyat yang juga punya hak konstitusional yang sama, pergantian presiden harus segera dilaksanakan melalui pemilu,” tambahnya.

Soal urusan ilegal atau tidaknya, lanjut Muslim, itu urusan pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. “Jika hasilnya DPR sesuai harapan rakyat dan presiden terpilih berpihak pada rakyat, tentu tudingan ilegal tak akan berpengaruh, tinggal rezim nanti segera merubah apapun regulasi dan kebijakan lalu yang tidak mensejahterakan rakyat,” tandasnya.

Ia pun mempertanyakan, bukankah semua ini buah hasil reformasi? “Kenapa harus lari dari realita dan mau kambinghitamkan produk2 dari perjuangan reformasi itu sendiri?” tanya Muslim Arbi yang juga Kastaf Invokasi Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK).

Muslim Arbi menyarankan Haris Rusly dan kalangan aktivsi lainnya agar sebaiknya jangan buang energi melontar ide SI MPRS yang sangat tidak mungkin terwujud. “Sukseskan dululah Pemilu 2014 karena rakyat ingin ada perubahan setelah terjadi pergantian rezim, baru kita berjuang secara all out,” tuturnya.

Meski demikian, iamempersilakan siapa pun generasi kita untuk memperjuangkan ide dan gagasannya, asalkan tetap bermuara pada falsafah hidup bangsa Pancasila dan dasar konstitusi UUD 1945. “Kalau aktivis buang energi, justru yang diuntungkan rezim sekarang dengan menikmati perpanjangan kekuasaannya karena tunggu SI MPRS yang kapan bisa diselesaikan sesuai harapan rakyat,” tegas Muslim.

“Isu atau opini yang berseliweran saat ini hal jegal Pemilu 2014 apapun bentuk dan caranya, jelas terperangkap oleh jebakan jitu rezim sekarang yang ingin elektabilitasnya naik dengan berbagai cara,” sambungnya mengigatkan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 10:21

Petisi 28 Gugat SBY dan KPU untuk Hentikan Pemilu

Budiono

Petisi 28

Petisi 28

JAKARTA, PESATNEWS – Kelompok Petisi 28 akan melakukan somasi dan dilanjutkan gugatan class action kepada Presiden SBY dan Pimpinan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menghentikan seluruh tahapan Pemilu yang berdiri di atas landasan UU (Undang Undang) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Penundaan penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2019 oleh MK bersifat subversif dan sarat muatan politik. Saat ini MK telah menjadi pemain politik daripada penjaga konstitusi, di sinilah titik kedaruratan konstitusi negara kita,” tegas kuasa hukum Petisi 28, M Taufik Budiman SH bersama Anggota Petisi 28 Gigih Guntoro, Selasa (28/1/2014) pagi.

Menurut Taufik, Pemerintah SBY dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu terkesan mengamini atas Kejahatan Putusan MK yang berlindung dibalik konstitusi. “Persekutuan jahat antara MK, Pemerintahan dan KPU pasti akan memproduksi pemerintahan dan parlemen ilegal pasca Pemilu 2014,” ungkapnya.

Oleh Karena itu, jelas dia, Petisi 28 berencana melakukan konferensi pers terkait rencana  somasi dan gugatan class action kepada Presiden SBY dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dengan UU inkonstitusional, pada Rabu (29/1/2014) pukul 13.00 Wib di Pondok Penus Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. “Selamatkan kedaulatan rakyat! Tegakkan kedaulatan negara!” serunya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 09:12

Rizal Ramli Dijegal SBY Agar Tidak Jadi Capres

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Kandidat calon presiden (capres) Konvensi Rakyat, Dr Rizal Ramli, saat ini sedang menjadi target politik SBY dan akan dihabisi melalui jalur hukum, dimana SBY melalui pengacaranya telah mengajukan somasi kepada mantan Menko Perekonomian era Abdurrahman Wahid itu.

Usaha menjegal Rizal Ramli ini juga dilakukan untuk menghambat peluang Rizal Ramli yang saat ini maju sebagai calon presiden hasil Konvensi Rakyat. Karena SBY dan keluarga merasa terancam kalau Rizal Ramli sampai menjadi presiden.

Hal ini dikemukakan tokoh aktivis mahasiswa Angkatan 98 yang juga aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Ahmad Kasino dan pengamat politik I Gede Permadi Sandera yang juga Direktur Lembaga Survei Perjuangan (LSP) di Gedung DPR Senayan, Selasa pagi (28/1/2014).

“Kami melihat ada gelagat seperti itu. Bukan saat ini saja Rizal Ramli ditekan oleh SBY hanya karena Rizal Ramli bersikap kritis dan mengatakan apa yang benar. SBY mulai mengembangkan gaya otoriter,” tandas Ahmad Kasino.

Menurutnya, SBY dan keluarga Cikeas khawatir dan sangat cemas kalau pasca pemerintahannya nanti yang menjadi presiden adalah tokoh kritis seperti Rizal Ramli. Sebab dalam kurun waktu hampir 10 tahun pemerintahan SBY sangat banyak kasus korupsi yang terjadi, dan SBY sangat cemas dan khawatir kalau kasus-kasus tersebut diungkap dan bisa menyeret nama dan keluarganya sampai ke pengadilan.

“SBY mau pengganti dirinya adalah orang yang dia percaya, yang tidak akan mengutak-atik kasus-kasus korupsi selama pemerintahannya,” ujar Ahmad Kasino.

Gede Sandera menambahkan, SBY teah mengembangkan cara-cara berpolitik yang tidak sehat, padahal perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang biasa dan lumrah. Cara SBY meredam atau menjegal lawan politiknya dalam hal ini Rizal Ramli sangat khas dan ala SBY yaitu dengan melalui Somasi.

“Ini baru pertama kalinya di dunia ada seorang presiden mensomasi warga negara biasa,” ungkapnya.

Seperti diketahui, melalui pengacara Palmer Situmorang, SBY mengajukan somasi kepada Rizal Ramli karena Presiden yang merangkap ketua umum Partai Demokrat itu mempersoalkan pernyataan Rizal Ramli di sebuah stasiun televisi mengenai gratifikasi jabatan untuk Boediono yang menjadi wakil presidennya SBY sebagai hadiah bailout Century. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 07:06

Somasi Lawan Politik, SBY dan Demokrat Rugi Besar

Angga Susanto

SBY

SBY

JAKARTA, EPSATNEWS – Pengamat Politik Polcomm Institut, Heri Budianto menilai Somasi yang dilancarkan Tim Kuasa Hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan merugikan SBY sendiri. Pasalnya mereka yang akan disomasi akan melakukan perlawanan.

Menurutnya, langkah yang ditempuh pihak Cikeas tidak itu saja, justru yang akan dirugikan bukan hanya SBY dan keluarga namun juga Partai Demokrat (PD).

“Somasi ini akan menilbulkan konflik di publik, yang kemudian ujung-ujungnya yang dirugikan adalah Presiden dan keluarga serta Demokrat,” kata Heri kepada wartawan, Senin (27/1/2014).

Wacana konflik yang muncul di publik, itu akan merugikan pihak-pihak yang berkonflik. Akademisi Universitas Mercu Buana ini mengatakan, yang paling rugi adalah Presiden dan keluarga, sebab justru lawan yang berkonflik justru akan semakin besar karena persoalan ini.

“Mestinya dari awal SBY tidak menggunakan pengacara menghadapi serangan lawan-lawan politiknya,” saran Heri.

Namun lanjut Heri, lebih baik pihak SBY menggunakan strategy politik guna melawan para lawan politiknya bukan membawa keranah hukum.

Hingga kini sejumlah tokoh yang telah mendapat somasi oleh tim kuasa hukum SBY seperti, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah; mantan Menteri Kordinasi Ekonomi, Rizal Ramli; Fungsionaris Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 16:24

Tebar Somasi, Topeng Kebohongan SBY Akan Terbongkar

Budiono

Adhie M Massardi

Adhie M Massardi

JAKARTA, PESATNEWS – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menebar somasi hukum kepada pengeritiknya antara lain Dr Rizal Ramli, karena pernah menduga bahwa Boediono dijadikan wakil presiden sebagai imbalan (grativikasi) atas ‘keberhasilan’ Boediono saat menjadi Gubernur Bank Idnonesia (BI) mengucurkan bailout Bank ‘abal-abal’ Century, dinilai sebagai langkah SBY menggali kuburnya sendiri.

Pandangan ini diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi yang juga Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur, Selasa (28/1/2014).

Adhie Massardi mengingatkan, kalau kasus grativikasi Boediono nanti sampai ke pengadilan, SBY akan kedodoran menjelaskan proses penunjukan Boediono sebagai wapres pada 2009 lalu itu. “Nama Boediono kan tidak pernah masuk dalam deretan kandidat yang dijaring tim sembilan. Nama Boediono muncul justru pasca suksesnya bailout Bank Century yg merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,7 triliun,” ungkap Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini.

Kalau jawaban SBY karena Boediono dianggap memiliki kompetensi sebagai wapresnya, menurut Adhie, rakyat pasti tidak akan percaya. “Karena selama hampir 5 tahun jadi wapres, Boediono benar-benar hanya sebagai ban serep. Karena publik pasti akan membandingkan dengan Jusuf Kalla yang ketika jadi wapres SBY era 2004-2009 sangat efektif,” bebernya pula.

Adhie yakin jika Boediono ditanya apakah sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wapres, pasti akan dijawab: belum! “Makanya, kalau Rizal Ramli meladeni somasi SBY sampai ke pengadilan, saya jamin topeng kebohongan SBY dalam soal pengangkatan Boediono sebagai wapres akan terbongkar,” tegas Koordinator GIB.

Bahkan, lanjut Adhie, baru terjadi kali ini ada Presiden yang mensomasi rakyatnya, justru SBY telah mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Ia pun menyayangkan SBY kerap mensomasi rakyatnya sendiri lantaran tidak terima dikritik rakyatnya sendiri. “SBY harus belajar lagi soal demokrasi. Karena Presiden yang mensomasi rakyat yang mengkritisi pemerintahannya menjadi olok-olok masyarakat dunia,” paparnya.

Adhie menuturkan, dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, SBY harusnya menerima berbagai kritikan dari rakyatnya sendiri, guna membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. “Seharusnya, pemimpin di negara demokrasi apabila dikritik segera melakukan introspeksi. Kritik atas kegagalan pemerintahan harus dijawab dengan meningkatkan kinerja,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

 

Al Faqir Ilmi

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:41 PM

 

Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum

by @YusrilIhza_Mhd

Saya telah kemukakan pendapat bahwa dengan UU Pilpres yg pasal2nya dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 45. Dan MK telah menyatakan bahwa pasal2 tsb tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun dijadikan dasar utk melaksanakan Pilpres 2014. Maka siapapun yang terpilih menjadi Presiden/Wkl Presiden rawan menghadapi krisis legimitasi

Ada yang bantah saya dengan mengatakan tdk akan ada krisis lehitimasi, karena Presiden/wkl Presiden itu dipilih oleh rakyay dan sah. Saya katakan bahwa legitimasi itu bukan semata urusan politik, tetapi juga sosiologis dan normatif atau hukum. Seseorang disebut dan diakui sebagai kiyai atau ulama legitimasinya bersifat sosiologis, tergantung anggapan dan penerimaan masyarakat. Tdk ada institusi apapun yg berwenang mengangkat atau mengeluarkan SK mengangkat seseorang jadi kiyai atau ulama. Ini soal hukum. Begitu pula tidak diperlukan legitimasi politik untuk akui seseorang sebagai kiyai atau ulama. Mereka tak berurusan dg kekuasaan formal. Sebaliknya ada seseorang mengaku dirinya Bupati karena dia dipilih oleh 90 persen suara dalam Pilkada. Rakyatnya akui dia sebagai bupati. Itu berarti secara sosiologis dan politis orang tsb mendapatkan legitimasi sebagai bupati. Tapi ternyata orang itu dipilih jadi bupati oleh pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten yang tidak sah alias illegal. Maka orang yg mengaku bupati itu, meskipun mendapat legitimasi politis dan sosiologis, dia tidak legitimate di mata hukum. Dengan tidak legitimate di mata hukum, maka apapun keputusan dan tindakan yg dilakukan oleh bupati tsb tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, bupati tadi adalah bupati illegal. Apapun tindakannya tidak sah dan tidak bernilai di mata hukum

Saya membandingkan putusan MK tentang uji UU Pilpres yg dimohon Efendi Ghazali dg putusan Pengadilan Agama tentang perceraian. Ada orang yg bilang analogi saya itu tidak nalar, bukan qias yang ma’qul dalam hukum fikih, dan tdk masuk akal. Yang lebih celaka, yang bilang qiyas atau perbandingan saya itu tiak nalar, malah tidak mengemukakan nalar apapun sbg bantahan. Inilah penyakit manusia Indonesia di era reformasi. Kalau tdk setuju dengan pendapat seseorang main hujat saja, tanpa argumen apapun. Membantah apalagi menghujat pendapat seseorang tanpa hujah atau argumen membuat manusia Indonesia mundur 5000 tahun. Sebab zaman Nabi Ibrahim hidup saja, beliau membantah patung itu tuhan, beliau gunakan argumen, bukan main hujat seenaknya

Begini, soal perbandingan tadi putusan MK dg Pengadilan Agama tadi. Putusan pengadilan itu beda dengan pengesahan peraturan perundang2an. Putusan peraturan perundang2an itu berlaku sejak disahkan atau diundangkan dalam lembaran negara, berita negara atau berita daerah. Namun norma dalam peraturan perUUan tadi bisa dinyatakan berlaku ke depan atau bahkan berlaku surut ke belakang. Misalnya dalam peraturan perpajakan. Disebutkan bhw peraturan tsb berlaku sejak diundangkan tgl 2 Januari 2014. Namun ada pasal tertentu, misalnya pengenaan pajak tertentu baru berlaku 2 Juli 2014. Hal spt itu bisa dan biasa dlm peraturan perUUan. Bahkan di bidang hkm administrasi, peraturan bisa berlaku surut. Misalnya peraturan mengenai pengangkatan PNS. Misalnya peraturan pengangkatan PNS itu dikeluarkan Menpan 2 Januari 2014 dan berlaku sejak disahkan pd tanggal tsb. Namun dlm peraturan itu dinyatakan peraturan tsb berlaku surut sejak 2 Januari 2012 bagi pegawai honorer yg telah aktif sjk tgl tsb

Putusan pengadilan, MK atau pengadilan manapun, beda dg pengesahan peraturan perundang2an. Putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat seketika sejak putusan itu dibacakan dalam sidang yg terbuka untuk umum. Putusan pengadilan tidak bisa berlaku surut dan tidak bisa baru berlaku ke depan setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka utk umum, Sebab putusan pengadilan itu adalah penerapan hukum atau memutuskan sesuatu berdasarkan norma hukum utk ciptakan kepastian hukum. Bahwa dalam UU Perkawinan diatur perihal perceraian serta sebab2 perceraian dan prosedur perceraian.

Bagj mereka yang tunduk pada hukum Islam, prosedur pengajuan perceraian disampaikan kepada Pengadilan Agama. Ada seorang istri menggugat fasakh suaminya yg tidak memenuhi janji perkawinan yg diucapkan sang suami dalam sighat ta’lik talaq. Hakim Pengadilan Agama menerima gugatan fasakh (cerai) dari istri tsb dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka 10 Januati 2014. Putusan Pengadilan Agama itu inkracht dua minggu kemudian karena suami yg difasakh tidak mengajukan banding. Namun dalam diktum putusan Pengadilan Agama tadi dikatakan cerai fasakh tersebut baru berlaku tahun 2019, bukan ketika diputus thn 2014. Kedua pasangan tadi pulang ke rumahnya semula dan tinggal sama2. Tetangga bertanya, bukankah anda sdh bererai, kok msh serumah?. Keduanya menjawab, mereka memang sdh bercerai secara sah. Tapi pengadilan agama dlm putusannya menyatakan perceraian itu berlaku th 2019. Ketua RT di lingkungan tsb berpendapat, kedua orang tsb melakukan kumpul kebo, wong sdh cerai kok masih serumah. Ustadz yg ada di lingkungan tsb juga terlibat perdebatan sengiy mengenai keabsahan suami istri tsb yg sudah cerai kok berlaku 5 thn lagi. Maka suami istri itu mengalami krisis legimitasi mengenai keabsahan perkawinan dan perceraian mereka, yg bikin heboh orang sekampung

Sekarang bandingkan dengan putusan MK tentang uji UU Pilpres yg dimohon Efendi Ghazali. MK baik dlm pertimbangan hukum maupun dlm diktum putusannya menyatakan mengabulkan permohonan EG untuk sebagian. Sebagian besar pasal2 yg dimohon EG dinyatakan MK betentangan dengan UUD45 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka pada bln Januari 2014. Namun dinyatakan putusan baru berlaku dlm Pemilu 2019 dan seterusnya. MK dlm pertimbangan hukumnya mengatakan pasal2 UU Pilpres yg bertentangan dg UUD45 dan tdk punya kekuatan hukum mengikat itu tetap sah untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pilpres thn 2014. Maka nanti nasib Presiden dan Wapres terpilih thn 2014 ini akan mirip dg nasib suami istri yg bercerai dg putusan Pengadilan Agama tadi

Sebagian rakyat akan malas datang ke TPS untuk nyoblos dalam Pilpres. Buat apa, katanya, wong UU Pilpresnya aja gak sah. Ktk terpilih pasangan Presiden dan Wapres, akan ada rakyat yg ngomel dan protes, ngapain dengerin orang ini, wong dia Presiden gak sah. Lalu ada sejumlah advokat yg bawa permasalahan keabsahan Presiden dan Wapres ke MK atau Pengadilan TUN. Siapa yg jamin MK pasca Pilpres 2014 nanti akan sama pendapatnya dengan MK yg sekarang ini? Siapa ug jamin PTUN akan tolak perkats tsb?. Maka negara ini akan riuh rendah dalam pergunjingan dan perdebatan sah tidak sahnya Presiden dan Wakil Presidennya

Presiden dan Wapresnya menghadapi krisis legitimasi. Apa jadinya?. Krisis legitimasi perkawinan/perceraian/kumpul kebo saja sdh bikin heboh Ketua RT, RW, ustadz, jemaah masjid dan orang sekampung. Apatah lagi krisis legitimasi seorang Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia. Krisis legitimasi seorang Jaksa Agung saja tempo hari sudah bikin geger ini Republik dan jadi bahan tertawaan orang di negara2 lain. Sekarang mau coba2 bikin krisis legitimasi Presiden dan Wakil Presidennya. Ahaaa…..Sekian. Wassalam. 

baca juga :

26
Jan
14

Kenegarawanan : Pemilu 2014 : Utamakan Pro Bonum Publicum !

Berita Terkini
Sabtu, 25-01-2014 11:30

Pemilu 2014: Utamakan Pro Bonum Publicum


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Pemilu 2014: Utamakan Pro Bonum Publicum
Oleh: Drs Ir Pandji Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Ambivalensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tanggal 23 Januari 2014 yang menganulir beberapa substansi prinsipil Undang Undang (UU) tentang Pemilu 2014, maka selain (1) menunjukkan bahwa kualitas legislasi DPR RI 2009-2014 itu benar-benar adalah sangat memprihatinkan publik sehingga benarkan sikap VONI (Vote Non Incumbent), juga (2) substansi Putusan itupun dirasakan banyak pihak sebagai tidak terlepas dari keprihatinan publik, karena serta merta memunculkan kontroversi mengingat substansi materi yang diputuskan itu diberlakukan tidak seketika melainkan diputuskan berlaku 5 (lima) tahun di muka.

Politik hukum tentang keberlakuan dimuka itulah lalu Pemilu 2014 itu sendiri ditafsirkan banyak pihak sebagai berimplikasi tidak berketentuan hukum konstitusi Indonesia dan ikhwal inilah yang dipandang sebagai memicu terjadinya kekosongan hukum.

Sungguh tragis situasi dan kondisi praktek politik hukum kenegaraan Indonesia terkini, oleh karenanya harus dicarikan solusi berdasar ideologi Pancasila yang dianut negarabangsa Indonesia. Obat Penawar ketidakpastian politik kenegaraan yang terjadi pasca Putusan MKRI itu sebenarnya adalah tatanilai ideologi yaitu Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia.

Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 amanatkan “menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban” [butir 5 Sila Keadilan Sosial] berarti hak MKRI memutus dan kewajiban MKRI memberikan payung hukum publik yang non kontroversial, misalnya penegasan bahwa UU Pemilu 2009 terdahulu serta merta berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum publik bagi hajatan Pemilu 2014, walaupun implementasinya dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian politik hukum oleh lembaga-lembaga terkait yaitu eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian terealisasi amanat “mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan” [butir1 Sila Persatuan Indonesia].

Namun karena Putusan MKRI itu final & binding maka berdasarkan 7 (tujuh) kata Semangat per Penjelasan UUD45 (1959/1945) yg memang tidak eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh UUD45 (2002), penyelenggara negara (eksekutif & legislatif) dapat berprakarsa segera membentuk perundang-undangan yang disesuaikan dengan Putusan MKRI itu khususnya Pemilu Serentak di tahun 2014, dan bilamana 9 Juli 2014 tidak cukup waktu bagi penyesuaian teknis operasional, bisa saja diundurkan beberapa bulan di muka dengan catatan sikon demisioner kepemimpinan pemerintah pusat dapat didelegasikan sementara / darurat kepada kepemimpinan koalisi pemerintah daerah (rekomendasi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 27 Desember 2013). [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Al Faqir Ilmi

Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 INKONSTITUSIONAL

by  Yusril Ihza Mahendra

Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional

Kali ini MK lagi2 bikin putusan blunder. Disatu pihak nyatakan bbrp pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 45. Setelah itu menyatakan bhw pasal2 tsb tidak mempunyai kekuatan hukum yg mengikat. Tetapi menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya

Padahal MK tahu putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dlm sidang yg terbuka utk umum. Kl ptsn itu berlaku seketika, namun baru belaku di Pemilu 2019 dst, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dg pasal2 UU Pemilu yg inkonstitusional

MK tahu bahwa melaksnakan Pemilu dg pasal2 UU yg inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional. Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pilig dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional. Tapi MK menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan2 senada yg diambil MK sebelumnya. Dengan merujuk pd putusan yg nyata2 salah itu, MK dlm pertimbanan hkmnya, nyatakan Pileg dan Pilpres 2014 adalah sah. Meskipun dilaksanakan dg pasal2 UU Pilpres yg sdh dinyatakan bertentangan dg UUD 45 dan telah dinyatakan tdk punya kekuatan hkm mengikat

Saya justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu adalah “negarawan yg memahami konstitusi” spt dikatakan oleh UUD 45? Jawaban saya “entahlah”. Kenyataannya seperti itulah MK. Bayangkan ada putusan yg telah diambil setahun lalu, baru dibacakan hari ini. Sementara 3 hakimnya sudah berganti. Pembacaan putusan spt itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang musyawarah lagi, siapa tahu 3 hakim baru pendapatnya beda

Dulu ada Mahfud, Akil dan Ahmad Sodiki yg mutus, sekarang sdh tdk jadi hakim MK lagi. Sdh ada Hidayat dan Patrialis penggantinya. MK nampak seperti dipaksa2 untuk baca putusan permohonan Efendi Ghazali dkk yg dampak putusannya tdk seluas permohonan saya. Dengan dibacakan putusan EG dkk, maka permohonan saya seolah kehilangan relevansi untuk disidangkan. Inilah hal2 misterius dalam putusan MK hari ini yang tetap menjadi tanda tanya yg tak kunjung terjawab sampai malam ini. Sekian..

Pasca Putusan MK, Akan Terjadi Kevakuman Hukum

Saya telah membaca dengan seksama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Pilpres yang dimohon oleh Effendi Ghazali dkk. Intinya seluruh pasal UU Pilpres yang dimohon uji dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak punya kekuatan hukum mengikat.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya, bukan untuk Pemilu 2014. Meski pasal-pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengingat, namun pasal-pasal tersebut tetap sah digunakan untuk Pemilu 2014. MK juga mengatakan bahwa dengan putusan ini, maka perlu perubahan UU Pileg maupun Pilpres untuk dilaksanakan tahun 2019 dan seterusnya. Itu disebabkan Efendi Ghazali dkk., tidak memberikan jalan keluar setelah pasal-pasal UU Pilpres yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, setelah dinyatakan bertentangan dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, akan terjadi kevakuman hukum.

Dalam permohonan saya, saya menunjukkan jalan keluar itu. Saya minta MK menafsirkan secara langsung maksud pasal 6A ayat (2) dan Ps 22E UUD 1945.

Kalau MK tafsirkan maksud pasal 6A ayat (2) parpol peserta pemilu mencalonkan pasangan capres sebelum Pileg, maka tak perlu UU lagi untuk melaksanakanya. Kalau MK tafsirkan pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan sekalidalam lima tahun berarti pileg dan pilpres disatukan, tak perlu mengubahUU untuk melaksanakannya. Maka penyatuan Pileg dan Pilpres dapat dilaksakan tahun 2014 ini juga. Namun apa boleh buat MK sudah ambil keputusan rupanya sejak setahun lalu, namun baru hari ini putusannya dibacakan. Banyak orang mencurigai saya mengapa baru sekarang ajukan uji UU Pilpres dengan sejuta purbasangka. Seolah karena kini Hamdan yang jadi Ketua MK, maka Hamdan akan bantu saya.

Mengapa tidak mencurigai Akil sebagai eks Golkar yang menahan-nahan pembacaan putusan permohonan Efendi Ghazali hampir setahun lamanya?

Mengapa putusan itu baru dibaca sekarang ketika Pemilu 2014 sudah dekat?

Atas dasar itu dinyatakanlah putusan baru berlaku untuk Pemilu 2019.

Kalau permohonan saya dengan Efendi banyak kesamaannya, mengapa MK tak satukan saja pembacaan putusan, agar 2 permohonan sama-sama jadi pertimbangan?

Bagi saya banyak misteri dengan putusan MK ini. MK seolah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2019. Kini saya sedang pertimbangkan, apakah saya akan meneruskan permohonan saya atau tidak. Saya akan ambil keputusan setelah menimbang-nimbangnya dengan seksama.

Demikian tanggapan resmi saya atas putusan MK hari ini. Terima kasih

Note :
Simak Bagan kalau MK menyetujui gugatan yusril, jadi kapan akan diadakan pilkada pilpres?
    alt
Berita Terkini
Sabtu, 25-01-2014 18:25

Jika Konsisten, Yusril Larang PBB Ikut Pemilu

Hasan Basri

Yusril Ihza Mehandra

Yusril Ihza Mehandra

JAKARTA, PESTANEWS – Masyarakat mempertanyakan sikap Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan Pemilu 2014 inkonstitusional karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pelaksanaan pemilu  serentak (Pileg dan Pilpres) pada 2019, yang mestinya pada 2014.

Pasalnya, jika konsisten Ketua Ketua Majelis Syuro Partai Buklan Bintang (PBB) ini harus melarang Partainya untuk menjadi peserta Pemilu 2014 yang dianggap inkonstusional. “Apakah Prof Yusril masih istiqomah, teguh dan konsisten dalam analisa dan sikap politik?” ujar Koordinator Petisi 28 Haris Rusly mempertanyakan, kemarin.

“Kita tunggu konsistensi Prof Yusril dari analisa, ucapan dan tindakan. Wujud nyata dari konsistensi Prof Yusril adalah memimpin Partai Bulan Bintang (pbb) untuk memboikot Pileg dan Pilpres ilegal 2014,” tandas Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD).

“Karena Pileg dan Pilpres 2014 menurut Prof Yusril berdampak inkonstitusional, maka langkah tepat yang patut diambil Prof Yusril sebagai ketua Majelis Syuro PBB adalah mengundurkan diri sebagai peserta Pemilu ilegal 2014,” sambung Haris.

Sebelumnya, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mempertanyakan pendapat Yusril Ihza Mahendra tersebut. “Jika Bang Yusril menyatakan nanti hasil Pileg dan Pilpres 2014 adalah inkonstitusional, apakah Bang Yusril menyarankan atau menginstruksikan PBB tetap ikut Pemilu Legislatif 2014 atau tidak?” tuturnya, Jumat (24/1).

“Apakah Bang Yusril menyarankan atau menginstruksikan PBB tetap ikut pemilu legislatif 2014 atau tidak?” tanya Viva.

Yusril sebelumnya menyebut MK membuat putusan blunder yang sejumlah pasalnya saling bertentangan antara UU Pilpres dan UUD 1945. “MK menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi menyatakan berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya,” ujar Yusril.

Padahal seharusnya putusan menurut Yusril berlaku seketika ketika diputuskan. “Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wapres, terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 yang juga inkonstitusional,” kata Capres dari PBB ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Sabtu, 25-01-2014 16:29

PT Capres Adalah ‘Dosa’ SBY, Ical dan Mega


Refly Harun

Refly Harun

TERKAIT

JAKARTA, PESATNEWS – Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, penetapan batas minimum Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden adalah merupakan bentuk kerja sama jahat partai-partai besar. Sebab dengan adanya PT, partai-partai yang kurang suaranya, tidak boleh mengusung calon presiden (capres) sendiri.

Dengan demikian, tegasnya lain, hanya partai politik besar yang bisa mengusung capres. “Itu karena posisi partai-partai besar tidak mau berubah,” ungkap Refly Harun dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Refly mengungkapkan, penetapan PT sangat penting bagi partai-partai besar yang notabene telah memiliki tokoh jagoan dan tidak menginginkan adanya capres alternatif. Sehingga, jumlah peserta capres bisa dibatasi dan capres dari partai besar bisa memenangkan pemilu dengan mudah.

“Jika SBY, Aburizal Bakrie (Ical) dan Megawati setuju, maka PT tidak ada lagi,” tegas pakar hukum tata negara ini.

Ia pun menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, terkait penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 2019 tidka tegas dan rancu adalah karena masih menyisakan persoalan batasan PT.  [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Keputusan MK tentang Uji materi UU 42 Tahun 2008 membuka peluang keluarnya Dekrit Presiden

OPINI | 25 January 2014 | 00:30 Dibaca: 49    Komentar: 19    2

Gambar kreasi dari berbagai sumber.

Keputusan MK tentang Uji materi UU 42 Tahun 2008 membuka peluang keluarnya Dekrit Presiden

Mencermatai amar putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014, tentang gugatan Uji Materi UU. No. 42 Th.2008 tentang Pilpres yang dilayangkan oleh Effendi Ghazali Dkk. Maka sejak tanggal dibacakan Putusan MK, yaitu tanggal 23 Januari 2014 Pasal-pasal atau ayat-ayat pada UU No. 42 Tahun 2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, seperti bunyi amar putusan dibawah ini :.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

  1. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
  1. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Amar putusan Sumber : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dengan dikabulkannya Gugatan Uji Materi Effendi Gozali Dkk. Maka Pemilihan Umum Legislatif harus dilakukan bersamaan waktunya dengan Pemilihan Presiden/Wk Presiden. Juga Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sebelum Pemilihan Umum.

Akan tetapi keputusan MK ini baru akan dilaksanakan untuk Pemilu Th 2019 dengan pertimbangan alasan teknis yang tidak memungkinkan dilaksanaknnya pada Pemilu 2014.

Disamping itu ada satu pasal yang sangat erat kaitannya dengan gugatan yang ditolak : Yaitu pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Karena pasal 9 ditolak oleh MK berarti Pasal 9 ini masih tetap berlaku, sedangkan dalam pasal 9 ini jelas-jelas memuat persyaratan yang hanya bisa dilakukan bila Pemilu Legislatif dilaksanakan secara terpisah dan mendahului Pemilihan Presiden. disamping ada frasa yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Pemilu anggota DPR dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Betapa AMBURADULNYA pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan keputusan itu maka Pemilu 2014 sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum karena peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam Pemilu 2014 merujuk pada UU No. 42 Th. 2008. Yang sejak tanggal 23 Janauari 2014 sudah ditetapkan tidak berlaku dan bertentngan dengan UUD 45.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Peradilan yang keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan terakhir akan tetapi ternyata membuat satu keputusan hukum yang tidak tuntas dan multi tafsir. Keputusan tentang berlakunya sebuah UU tidak bisa berlaku surut semua sudah paham tentang itu. Akan tetapi bagaimana dengan sebuah undang-undang yang berlakunya ditunda ?

Tidak berlakunya sebuah UU karena digantikan dengan UU yang lain cukup disebutkan tanggal berlakunya dalam UU yang akan berlaku untuk menggantikan UU yang sudah akan tidak berlaku dan digantikan dengan UU yang baru.

Akan tetapi dalam hal yang terjadi untuk pasal-pasal dan ayat-ayat pada UU No. 42 th. 2008 yang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, yang mempunyai kekuatan memaksa Tentang TIDAK BERLAKUNYA sebuah UU TANPA BISA DITUNDA setelah dinyatakan betentangan dengan UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi.YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN TERAKHIR.

Maka yang terjadi kemudian adalah bahwa Pemilu 2014 yang tetap dilaksanakan berdasarkan UU no. 42 th. 2008 yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 adalah cacat hukum dan INKONSTITUSIONAL. disatu fihak sedangkan dilain fihak Pemilu 2019 dan seterusnya berdasarkan amar putusan MK ini TIDAK BISA DILAKSANAKAN karena pasal 9 yang masih berlaku tetap mensyaratkan Pemilu Legislatif dilaksanakan lebih dulu sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil presiden.

Mengapa bisa demikian ?

Benarkah ada intervensi Politik ?

Dari dua masalah yang sangat mendasar inilah adanya potensi kegagalan Pemilu sepanjang masa disebabkan Pemilu 2014 akan banyak menuai protes dan tantangan karena dilaksanakan secara inkonstitusional sedangkan Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu selanjutnya justru TIDAK BISA DILAKSANAKAN. Karena mengandung Norma yang saling bertentangan dalam pasal-pasalnya. Pelaksanaan Pemilu serentak bertentangan dengan persyaratan yang termaktub dalam pasal 9 UU yang sama. Keputusan MK merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Dimana UU yang pernah di uji materi dan sudah diputuskan sudah tidak bisa diajukan uji materi lagi.

Berpaling pada keterpurukan Partai Demokrat, maka bukan tidak mungkin keputusan MK ini akan memicu dan menjadi pertanda awal bakal munculnya DEKRIT Presiden karena tidak ada jalan lain.

Sungguh sangat memprihatinkan.

Pemilu Serentak “Tersandera” Putusan Mahkamah Konstitusi

Minggu, 26 Januari 2014 01:22 WIB

Herdiansyah Hamzah, SH. LL.M. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pemilu Serentak Herdiansyah Hamzah (ist)

Pemilu serentak, sejatinya dapat meminimalisir peluang terjadinya “politik transaksional” yang selama ini menuai banyak kritikan. Politik transaksional sederhananya dapat dikonotasikan sebagai politik dagang, yakni skema transaksi politik yang be

Berita Terkait

Mahkamah Konstitusi, telah memutuskan agar pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD maupun DPRD.

Putusan ini tertuang dalam nomor perkara No.14/PUU-XI/2013 yang dibacakan hari kamis tanggal 23 Januari 2014.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Politik Transaksional

Efisiensi biaya memang menjadi salah satu alasan mengapa pemilu serentak menjadi solusi yang tepat dalam sistem pemilu di Negara kita.

Berbagai fakta sudah disajikan terkait mahalnya biaya pelaksanaan pemilu ini. Untuk pemilihan umum kepala daerah saja, Kabupaten/Kota menghabiskan biaya rata-rata 25 milliar dan untuk Provinsi sebesar 100 milyar. Bahkan, untuk beberapa daerah, biaya pemilu mencapai nilai fantastis hingga trilyunan rupiah.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyebutkan bahwa untuk kampanye pemilihan umum Kepala Daerah Jawa Timur saja, menghabiskan biaya sekitar Rp1 trilyun.

Namun lebih dari persoalan biaya, pelaksanaan pemilu secara serentak sesungguhnya memberikan manfaat yang lebih substansial.

Pemilu serentak, sejatinya dapat meminimalisir peluang terjadinya “politik transaksional” yang selama ini menuai banyak kritikan. Politik transaksional sederhananya dapat dikonotasikan sebagai politik dagang, yakni skema transaksi politik yang berbasis jual beli antara pemberi dan penerima.

Politik transaksional ini tidak hanya mengandalkan alat transaksi jual beli berupa uang, akan tetapi dalam beberapa kasus, politik transaksional juga dapat berupa transaksi jual beli jabatan ataupun imbalan lain diluar uang.

Sistem pemilu yang hari ini berlangsung terpisah, justru kian menyuburkan skema politik transaksional. Dampaknya kemudian, politik transaksional cenderung lebih mengedepankan politik kompromi, “sharing” atau berbagi kekuasaan dan praktek politik uang, dibanding mempertajam proses pembangunan kecerdasan perpolitik (political efficacy) bagi warga negara.

Bahkan dengan sistem pemilu yang terpisah seperti saat ini, politik transaksional dapat terjadi secara berlapis dan dengan beragam bentuk. Tawar menawar kepentingan melalui transaksi politik tersebut, dimulai saat pengajuan calon anggota legislatif, pengajuan calon presiden dan wakil presiden,  pembentukan kabinet pemerintahan, hingga saat pembentukan koalisi di parlemen baik pusat dan daerah dengan tujuan permintaan jabatan tertentu dan sebagainya.

Tersandera Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pintu masuk pelaksanaan pemilihan umum secera serentak, tentu saja menjadi angin segar dalam penataan sistem demokrasi di negara kita.

Tapi, tidak sedikit yang beranggapan bahwa putusan ini sebagai putusan yang terlambat. Hal ini mengingat putusan tersebut sesungguhnya telah dibacakan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), pada hari Selasa tanggal 26 Maret Tahun 2013 silam.

Ketika itu, putusan perkara ini dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota .

Putusan yang telah diambil oleh Mahkahmah Konsitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim sebelumnya, baru dibacakan melalui sidang pleno pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014.

Pertanyaan kemudian muncul, mengapa putusan yang sudah lama tersebut diendapkan dan baru dibacakan sekarang?

Ada 2 (dua) alasan yang mengemuka terkait lambannya pembacaan putusan uji materi tersebut.

Pertama, perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menumpuk dan Kedua, kesibukan Mahkamah Konstitusi dalam mengembalikan citra dan nama baik pasca kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Kedua alasan tersebut, bukanlah hal yang prinsip jika melihat arti penting dari materi perkara yang ada, bahkan cenderung mengkambinghitamkan aspek teknis semata. Publik membutuhkan jawaban yang jauh lebih rasional dengan argumentasi yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Proses panjang pembacaan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tentu saja memberikan implikasi terhadap penataan sistem pemilu di Negara kita.

Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadikan materi perkara ini menjadi prioritas utama, bukan justru menahan dan membiarkannya larut dalam proses teknis.

Di samping itu, diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, juga menegaskan bahwa putusan pemilu serentak, baru akan diterapkan pada pemilu tahun 2019 mendatang dan seterusnya.

Alasannya sekali lagi dibebankan kepada aspek teknis, bahwa pemilu ditahun 2014 ini tinggal beberapa bulan lagi.

Bukankah putusan pengadilan yang ditelah dibacakan, seharusnya berlaku sejak tanggal ditetapkannya? Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, pada dasarnya dapat menunda pelaksanaan pemilu jika putusan pemilu serentak ini akan dilaksanakan tahun 2014 ini.

Namun fakta berbicara lain, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar pelaksanaan pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada pemilu berikutnya ditahun 2019 nanti. Hal ini berarti pelaksanaan pemilu serentak, masih harus menunggu 5 tahun lagi. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyandera pelaksanaan pemilu serentak dalam putusannya sendiri.

Ini sama halnya dengan tetap membiarkan sistem pemilu berjalan dengan pola yang sama, sistem pemilu yang masih melapangkan jalan bagi praktek politik transaksional, politik uang, dan tentu saja dengan menghamburkan anggaran negara yang tidak sedikit.    (*)
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © 2014

24
Jan
14

Politik Pemilu : Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi 23Jan14

Berita Terkini
Kamis, 23-01-2014 15:19

MK Resmi Kabulkan Gugatan UU Pilpres, Pemilu Serentak 2019

Budiono

Hakim MK

Hakim MK

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres) yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak, yang kemudian disusul oleh Yusril Ihza Mahendra. Namun, putusan MK tersebut baru berlaku pada Pilpres 2019.

Sebagai konsekuensinya, pemilu serentak akhirnya dilaksanakan yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres). Namun pemilu serentar belum bisa dilaksanakan 2014, melainkan baru digelar pada Pemilu 2019 dan seterusnya.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya,” ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat pembacaan sidang putusan di Gedung MK, Kamis (23/1/2014).

Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah.

Menurut Hamdan, Mahkamah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat diterapkan untuk 2014 karena pemilu yang sudah terjadwal.

Sebelumnya, permohonan yang diajukan Effendi ini sempat menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan karena efeknya yang dinilai akan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemilu. Terlebih lagi, waktu penyelenggaraan pemilu legislatif tinggal tersisa sekitar dua bulan lagi.

Bahkan, permohonan tersebut membutuhkan waktu lebih satu tahun untuk dikabulkan oleh MK. Effendi dan koalisi sudah mengajukan permohonan ini sejak Januari 2013 lalu. Namun, setelah beberapa kali disidangkan, sidang putusan tak kunjung digelar. Padahal, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, MK telah memutuskan hasil gugatan UU Pilpres itu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Putusan kemudian baru dibacakan sore ini.

Selanjutnya, pada Desember 2013, calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan serupa. Pakar hukum tata negara itu menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 23-01-2014 16:43

MK Banci dan Penakut, Putusan UU Pilpres Rancu!

Abdi Tri Laksono

Hakim MK

Hakim MK

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres) yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak. Namun, Putusan itu berlaku pada Pilpres 2019. Aneh, UU Pilpres melanggar UUD 45 kok dibiarkan hingga 2019?

Direktur Eksekutif Nurjaman for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menilai, keputusan MK terhadap gugatan yang diajukan oleh Effendi Ghazali tersebut bersifat rancu. Dalam hal ini, tegas Jajat, MK mengeluarkan keputusan banci, memutuskan tapi tidak memberi kepastian dengan menunda pelaksanaannya.

”Jika dalam pertimbangannya MK yang menyebutkan jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, terkesan MK takut, karena jika pemilu 2014 gagal MK akan menjadi kambing hitam karena terlalu banyak tekanan psikologis dan politis dalam pengambilan keputusannya,” tandasnya , Kamis (23/1/2014).  .

Menurut Jajat, keputusan MK adalah final and binding, sayangnya dalam hal ini MK mengabaikan penegakan konstitusi yang bertentangan dengan membiarkan adanya pelanggaran yang bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai lembaga terakhir untuk penegakan konstitusi, seharusnya MK bisa bersikap tegas dalam memberikan kepastian hukum. “Pasalnya, jika tidak diberikan dasar hukum yang jelas maka Presiden terpilih pada pilpres 2014 dapat dipertanyakan legitimasinya,” tandas Jajat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak, serta disusul oleh Yusril Ihza Mehandra. Namun, putusan MK tersebut baru berlaku pada Pilpres 2019.

Sebagai konsekuensinya, pemilu serentak akhirnya dilaksanakan yaiatu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres). Namun pemilu serentar belum bias dilaksanakan 2014, melainkan baru digelar pada Pemilu 2019 dan seterusnya.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya,” ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat pembacaan sidang putusan di Gedung MK, Kamis (23/1/2014).

Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah.

Menurut Hamdan, Mahkamah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat diterapkan untuk 2014 karena pemilu yang sudah terjadwal.

Putusan MK Jangan dan Aneh
Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Syarifuddin Sudding, menilai putusan MK soal Pemilu serentak yang baru berlaku pada 2019 merupakan keputusan yang janggal sekaligus aneh. Janggal karena keputusan tersebut baru berlaku tahun 2019 dan tidak langsung ditetapkan pemberlakuannya pada Pemilu 2014 ini.

“Aneh, semestinya  pada saat MK memutuskan, ya langsung diterapkan,” protes Suding di Gedung DPR, Senayan Kamis (23/1).

Suding mengaku tak habis pikir, kenapa MK membiarkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres masih diberlakukan di Pemilu 2014. Sebab, dengan mengabulkan gugatan yang uji materi UU Pilpres berarti MK mengakui bahwa UU itu melanggar konstitusi.

“Jadi, seharusnya keputusan MK langsung diterapkan pada saat ini juga. Kenapa ada rentang waktu pemberlakuan segala?” ujar Suding mempertanyakan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Yusril Ihza Mahendra: “Apakah Hakim MK Negarawan Yang Memahami Konstitusi?”

Written by  

Rate this item

(0 votes)
Yusril Ihza Mahendra: “Apakah Hakim MK Negarawan Yang Memahami Konstitusi?"

Radar Politik – Kali ini Mahkamah Konstitusi (MK ) lagi-lagi bikin putusan blunder. Di satu pihak nyatakan beberapa pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945, setelah itu menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi, menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Padahal, MK tahu bahwa “putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”


Menurut Pakar Hukum Negara Yusril Ihza Mahendra, kalau putusan itu berlaku seketika, namun baru belaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional.

“MK tahu bahwa melaksanakan Pemilu dengan pasal-pasal UU yang inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional. Konsekuensinya, DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 yang juga inkonstitusional,” terang Yusril dalam siaran Persnya yang di terima radarpolitik.com di Jakarta, Jumat (24/01)

Tapi kata Yusril, MK menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan-putusan senada yang diambil oleh MK sebelumnya. Dengan merujuk pada putusan yang nyata-nyata salah itu, MK dalam pertimbanan hukumnya, nyatakan Pileg dan Pilpres 2014 adalah sah.

“Meskipun dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dg UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, MK tetap memaksakannya,” tandas Yusril.

Yusril juga justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu adalah “negarawan yang memahami konstitusi” seperti dikatakan oleh UUD 1945? Jawaban saya “entahlah”. Kenyataannya seperti itulah MK.

“Bayangkan ada putusan yang telah diambil setahun lalu, baru dibacakan hari ini. Sementara 3 hakimnya sudah berganti. Pembacaan putusan seperti itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang bermusyawarah lagi, siapa tahu hakim yg baru pendapatnya berbeda. Dulu ada Mahfud, Akil dan Ahmad Sodiki yang memutus, sekarang sudah tidak jadi hakim MK lagi. Sudah ada Hidayat dan Patrialis penggantinya,” tutupnya. (Red)

Published in Politik
Redaksi

Latest from Redaksi
KAMIS, 23 JANUARI 2014 | 19:14 WIB

Hanura: Putusan MK Soal Pemilu Serentak Aneh

Hanura: Putusan MK Soal Pemilu Serentak Aneh

Sarifuddin Sudding

TEMPO.COJakarta – Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permintaan pemilihan umum serentak sebagai keputusan yang aneh. Pasalnya, ada jarak waktu antara vonis Mahkamah dan pemberlakuan pemilihan legislatif dan presiden serentak pada 2019.

“Dari sisi substansi, putusan itu kita apresiasi karena memang itu yang dikehendaki Undang-Undang Dasar. Tapi putusan itu aneh bin ajaib, karena berdasar Undang-Undang MK Pasal 47, putusan MK itu harusnya berlaku seketika saat diucapkan majelis hakim,” ujarnya via telepon, Kamis, 23 Januari 2014.

Ia berpendapat putusan Mahkamah itu juga menimbulkan satu masalah baru. Yakni bagaimana dengan legitimasi pemilihan legislatif dan presiden tahun ini. Sebab, aturan tentang pemilihan dua tahap itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Suding, Mahkamah diberi kewenangan sebagai legislator negatif atau menghapus undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adapun legislator positif atau kewenangan membuat undang-undang ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Suding memperkirakan DPR periode berikut akan kembali merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga proses verifikasi bagi partai-partai kecil bakal makin berat. Namun ia tak mau berandai-andai soal Pemilihan Umum 2019.

“Kita berkompetisi secara fair saja dulu untuk 2014. Hanura optimis,” tuturnya.

BUNGA MANGGIASIH

Topik terhangat:
Banjir Jakarta Buku SBY Banjir Manado BBM Akil Anas Ditahan

Berita lain:
Di Mata Najwa, Mega Mengaku Suka Bersiul My Way
Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak
BlackBerry Diborong Pentagon, Saham Melonjak
Hengkang ke MU, Hari Ini Mata Jalani Tes Medis
Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar  

POLITIK

Parpol Siap Laksanakan Pemilu Serentak 2019

MK dinilai telah mengambil langkah bijak.

ddd
Jum’at, 24 Januari 2014, 06:15Aries Setiawan
Sidang di Mahkamah Konstitusi

Sidang di Mahkamah Konstitusi(VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVAnews – Partai Demokrat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan Pemilu serentak, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden mulai 2019.Juru bicara Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, menilai MK telah mengambil langkah bijak dengan mempertimbangkan segenap aspek baik hukum, sosial maupun politik dalam mengambil keputusannya.”Partai Demokrat siap untuk menjalankan putusan ini dan semua tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujar Ikhsan.Dengan konsolidasi dan koordinasi partai yang terus dijalankan selama ini, lanjut Ikhsan, Partai Demokrat berkeyakinan akan tetap bisa mempertahankan dan mendapatkan lebih kepercayaan rakyat.”Partai Demokrat juga siap berkompetisi secara sehat dan sportif dengan partai-partai politik peserta pemilu lainnya,” Ikhsan menegaskan.Putusan MK juga diapresiasi parpol lain. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, menyambut baik putusan MK itu.”Saya mengapresiasi putusan MK terkait pelaksaan Pileg dan Pilpres serentak pada tahun 2019,” kata Surya Paloh dalam siaran persnya, Kamis, 23 Januari 2014.Menurut Surya Paloh, putusan MK yang dibacakan langsung Ketua MK Hamdan Zoelva  adalah putusan yang tepat, arif, dan bijaksana. Partai NasDem menyambut baik putusan itu.

Partai Golkar juga menerima putusan pemilu serentak pada 2019 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo memuji MK yang tidak memberlakukan Pemilu serentak pada 2014 ini. Sebab, jika itu terjadi maka dia khawatir justru akan menimbulkan kekacauan.

“Kalau bicara 2014, bisa-bisa semua aturan, administrasi, logistik, akan banyak berubah,” katanya.

Putusan MK Janggal
Meski mengapresiasi, namun Partai Hanura merasa ada kejanggalan dalam putusan MK itu. Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menilai keputusan MK janggal lantaran baru diberlakukan pada tahun 2019.

“Aneh karena baru diberlakukan pada Pemilu 2019. Semestinya, pada saat MK memutuskan, ya langsung diterapkan,” kata Suding.

Jika ada undang-Undang yang diuji materi dan ternyata MK mengabulkan uji materi tersebut, lanjut Suding, itu artinya undang-undang itu melanggar konstitusi. Jadi seharusnya langsung diterapkan pada saat itu juga.

“Kenapa ada rentang waktu pemberlakuannya,” tanya Suding.

Hanya saja, Suding melanjutkan, jika MK sudah memutuskan sesuatu dan meski janggal, tetap tak bisa digugat kembali. “Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Keputusan MK ini final dan mengikat. Walapun ini keputusan yang janggal,” tuturnya.

Pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak mulai 2019 diputuskan MK pada Kamis, 23 Januari 2014.

“Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak berlaku untuk tahun 2019 dan Pemilihan Umum seterusnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di gedung MK.

MK menyatakan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimohonkan judicial review oleh pakar komunikasi Effendy Gazali, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah beralasan jika Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.

“Pemilu serentak tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2014 karena jangka waktu yang tersisa tidak cukup memadai untuk membuat Perppu yang baik dan konprehensif,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Meskipun menjatuhkan putusan tersebut, menurut MK, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota legislatif tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.  (eh)

POLITIK

Fraksi Hanura: Putusan MK Pemilu Serentak 2019 Janggal

Hanura menilai seharusnya MK langsung menerapkan pada saat itu juga.

ddd
Kamis, 23 Januari 2014, 16:53Dwifantya Aquina , Nila Chrisna Yulika
Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Umum anggota legislatif dilaksanakan serentak mulai tahun 2019.

Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Umum anggota legislatif dilaksanakan serentak mulai tahun 2019.(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pemilu serentak, di mana pemilihan legislatif dan pemilihan anggota legislatif, bersamaan dilaksanakan, agak janggal. Janggal lantaran keputusan itu baru berlaku pada tahun 2019.
“Aneh karena baru diberlakukan pada Pemilu 2019. Semestinya, pada saat MK memutuskan ya langsung diterapkan,” kata Suding di Gedung DPR, Kamis 23 Januari 2014.
Jika ada undang-Undang yang diuji materi dan ternyata MK mengabulkan uji materi tersebut, lanjut Suding, itu artinya undang-undang itu melanggar konstitusi. Jadi seharusnya langsung diterapkan pada saat itu juga.
“Kenapa ada rentang waktu pemberlakuannya,” tanya Suding.
Hanya saja, Suding melanjutkan, jika MK sudah memutuskan sesuatu dan meski janggal, tetap tak bisa digugat kembali. “Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Keputusan MK ini final dan mengikat. Walapun ini keputusan yang janggal,” tuturnya.
Suding menambahkan bahwa jika nanti keputusan MK itu dieksekusi, artinya Pemilu Legislatif dan Presiden digelar serentak pada 2019, haruslah didahului proses pembatasan peserta pemilu. Agar semangat menyederhanakan partai politik tetap ada. Itu artinya, harus dibuat peraturan baru.
“Parpol yang lolos sekarang, ya mereka yang boleh ikut pemilu. Harus ada UU baru,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Mahkamah Konsititusi sudah memutuskan bahwa Pemilu presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Umum anggota legislatif dilaksanakan serentak atau bersamaan mulai tahun 2019.
“Pelaksanaan pemilihan umum serentak berlaku untuk tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di gedung MK, hari ini.
MK menyatakan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimohonkan judicial review oleh pakar komunikasi Effendy Gazali, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Meski begitu, para majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.
Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 13:13 WIB
      Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada 2019
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 12:56 WIB
      Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak sarat permainan politik.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 12:33 WIB
      Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika Pemilu 2014 tetap dilaksanakan dengan menggunakan Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, hasil pemilu nantinya rawan digugat.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 11:44 WIB
      Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra tengah mempertimbangkan apakah mencabut atau tidak permohonan uji materi UU Pilpres setelah adanya putusan atas gugatan Effendi Ghazali dan kawan-kawan yang memiliki banyak kesamaan.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 11:05 WIB
      Politik transaksional diyakini akan tetap terjadi meskipun pemilu digelar serentak pada pemilu 2019 dan seterusnya.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 07:30 WIB
      MAHKAMAH Konstitusi akhirnya membuat keputusan bersejarah. Mulai Pemilu 2019, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan serentak. Namun, sejauh ini masih ada kesalahpahaman terkait konsep pelaksanaan pemilu serentak tersebut
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 04:37 WIB
    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden. Putusan ini dinilai arif.
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 03:20 WIB
    Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak menyebabkan kevakuman hukum dalam pelaksanaan pemilu.
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 02:54 WIB
    Sejumlah partai mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak. Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satunya. PPP mempertanyakan legitimasi pelaksanaan Pemilu 2014 jika MK menyatakan bahwa pemilu seharusnya dilakukan serentak.
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 02:16 WIB
    Uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diterima sebagian. Pemilu presiden dan pemilu legislatif diperintahkan digelar serentak untuk pelaksanaan mulai 2019.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 21:42 WIB
    Penundaan pembacaan putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diduga terkait kompromi politik.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 21:06 WIB
    Ketua DPP Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai putusan MK soal pemilu serentak berlaku sejak Pemilu 2014.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 20:21 WIB
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak dinilai dapat menekan terjadinya politik transaksional.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 20:18 WIB
    Surya Paloh menilai, putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memberikan angin segar bagi seluruh partai politik.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 20:16 WIB
    Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 19:54 WIB
        KPU menyatakan, pemilu serentak dapat menghemat anggaran. Pasalnya, ada beberapa pos pembiayaan yang dapat disatukan.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 19:21 WIB
        Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberlakukan pemilu serentak mulai 2019.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 19:16 WIB
        Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 18:56 WIB
        Mahkamah Konstitusi berpendapat, pelaksanaan pilpres dan pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 18:39 WIB
        PKS melihat ada keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan pemilu serentak.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 18:34 WIB
        Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan patuh pada perintah Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyelenggaraan pemilu serentak.
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata sempat mengalami perubahan.
Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 16:48 WIB
      Mahfud MD membeberkan alasan mengapa MK baru membacakan putusan mengenai uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden pada Kamis (23/1/2014) ini.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 16:44 WIB
      Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan akan diulangi di Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 15:36 WIB
      Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tak heran bila uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunggangi kepentingan politik.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 15:36 WIB
      Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak berlaku untuk Pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Apa alasan MK?
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 15:04 WIB
      Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazalli bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 14:28 WIB
      Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin berpendapat, jika MK mengabulkan permohonan terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak, maka hal itu bisa membawa kegalauan politik.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 13:45 WIB
    Calon Anggota Legislatif DPR asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Angel Lelga terlihat di Gedung Mahkamah Konstitusi menjelang sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akade
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 07:27 WIB
    Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014) sore ini, akan membacakan putusan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Presiden terkait pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 07:14 WIB
    Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan atas uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali pada hari ini, Kamis (23/1/2014).
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 17:54 WIB
    PKS mendukung gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali.
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 15:50 WIB
    Integritas MK dipertanyakan dalam memproses gugatan uji materi UU 42/2008 tentang Pilpres yang diajukan bakal calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 13:10 WIB
    Wakil Ketua DPR Pramono Anung berpendapat, jika MK mengabulkan gugatan uji materi UU Pilpres, maka pemilu serentak tidak diterapkan pada Pemilu 2014, tetapi pada 2019.
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 10:29 WIB
    Pakar komunikasi politik Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil batal mencabut uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 09:08 WIB
    Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kini tinggal tersisa delapan orang, diingatkan jangan sampai membuat kegaduhan politik dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Pemilu Presiden terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dan ambang batas pencalonan preside
  • Selasa, 21 Januari 2014 | 19:30 WIB
    Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku siap mendampingi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam mengungkapkan peran koruptor kelas kakap.
    Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 18:41 WIB
        Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersiap menghadapi pemilu serentak.
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 16:18 WIB
        Calon presiden Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, optimistis dirinya akan memenangi judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi.
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 15:05 WIB
        Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung langkah Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 14:00 WIB
        Sekretaris Jendral Partai Nasdem Patrice Rio Capella enggan menanggapi pernyataan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Yusril meminta Partai Nasdem mengajukan diri sebagai pihak terkait dan menyanggah gugatan Undang-Undang
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 12:46 WIB
        Bakal Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap Partai Nasdem dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dinilainya menyudutkan terkait gugatan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wa
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 10:12 WIB
        Bakal Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik sikap Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukanny
    • Selasa, 21 Januari 2014 | 09:37 WIB
      Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra pada hari ini, Selasa (21/
    • Kamis, 16 Januari 2014 | 15:29 WIB
      Partai Nasdem menilai, permohonan peninjauan kembali (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir elite.
    • Kamis, 16 Januari 2014 | 14:13 WIB
      Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak peninjauan kembali (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden.
    • Minggu, 12 Januari 2014 | 13:18 WIB
      Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak menuding Mahkamah Konstitusi (MK) menyembunyikan putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
    • Kamis, 9 Januari 2014 | 12:26 WIB
      Putusan atas uji materi yang diajukan Effendi Gazali sebagai representasi Koalisi masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak ini akan dibacakan pada akhir Januari atau awal Februari ini.
    • Rabu, 8 Januari 2014 | 17:35 WIB
      Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyayangkan sikap MK yang belum juga menggelar sidang putusan Judicial Review UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.
    • Sabtu, 4 Januari 2014 | 14:10 WIB
      Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mendukung gugatan uji materi terhadap UU Pilpres yang diajukan bakal calon presiden dari PBB Yusril Izha Mahendra.
    • Jumat, 3 Januari 2014 | 16:01 WIB
      Kuasa hukum dari Effendi Gazali, Ahmad Wakil Kamal, berharap MK bisa mengabulkan gugatan tersebut karena dinilai bisa menimbulkan banyak keuntungan bagi Indonesia.
    • Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
      Senin, 23 Desember 2013 | 15:08 WIB
      Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan menilai, uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan bakal calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusri
23
Jan
14

Pertambangan : Freeport Negosiasi Dengan Pemerintah

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Freeport Akan Bernegosiasi dengan Pemerintah

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Arizona – Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, menyatakan akan memperjuangkan haknya di Indonesia menyusul diberlakukannya pajak ekspor mineral baru. CEO Freeport Richard Adkerson mengatakan perseroan optimistis bisa menyelesaikan perselisihan paham dengan pemerintah Indonesia tanpa harus dibawa ke arbitrase internasional.

»Kami memiliki keinginan untuk tidak ke arbitrase internasional. Yang akan kami lakukan adalah untuk mencari resolusi perjanjian dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya kepada Reuters, seperti dikutip 23 Januari 2014. (Baca juga: Newmont Siapkan Langkah Hukum Lawan Pemerintah? )

Adkerson mengatakan regulasi baru yang diberlakukan pemerintah Indonesia telah mengingkari kontrak yang dilakukan antara perseroan dengan pemerintah Indonesia pada 1991. Dalam kontrak itu disebutkan perseroan tidak akan dikenai pajak baru atau bea apa pun.

Freeport menyatakan pemerintah hingga saat ini masih menunda persetujuan atas rencana ekspor perseroan tahun ini. Kondisi itu akan mengakibatkan Freeport menunda produksi 40 juta pounds tembaga dan 80 ribu ounces emas per bulan hingga penundaan ekspor itu terselesaikan. (Baca juga: Ekspor Dilarang, 3 Pabrik Smelter Segera Operasi)

Meski begitu, Freeport belum menjelaskan berapa perkiraan kerugian dari dampak penundaan ekspor konsentrat ke konsumen tersebut. Perseroan menjamin telah melakukan komunikasi intensif dengan buyer atas masalah tersebut.

Adkerson menyatakan dia tidak ingin berspekulasi soal perkiraan kerugian atas masalah tersebut. Sebab, dia yakin bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. (Baca juga: Freeport Diprediksi Bayar Pajak Miliaran Dolar)

Freeport melaporkan pendapatan dari tambang di Amerika Serikat di kuartal IV 2013 menurun dibandingkan dengan 2012. Penurunan seiring penurunan harga komoditas metal. Freeport mengoperasikan tambang emas dan tembaga di Papua, Indonesia. Tambang Freeport di Papua merupakan tambang dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Pada 2012, Freeport Indonesia menyumbang 12 persen laba sebelum pajak Freeport.

REUTERS | ABDUL MALIK

Terpopuler :

Cuaca Buruk, 74 Penerbangan di Bandara El Tari Delay

Alasan Industri Pulp dan Kertas Akan Digenjot

Potensi Monopoli Elpiji, KPPU Panggil Pertamina

Bosowa Bangun Terminal LPG di Banyuwangi

Penguatan Indeks Berlanjut, Transaksi Rp 4,3 T

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook
23
Jan
14

Kenegarawanan : Memahami Jalan Demokrasi

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Memahami Jalan Demokrasi

Oleh: Adhie M Massardi

PENGGULINGAN Muhammad Mursi, tokoh Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik gerakan Ikhwanul Muslimin yang terpilih sebagai presiden ke-5 Mesir, melahirkan dua pertanyaan mendasar terhadap demokrasi sebagai sebuah gagasan berbangsa dan bernegara.

Pertama, apakah demokrasi bisa diterapkan di dunia ketiga yang mayoritas tingkat pendidikannya rendah dan kehidupan ekonominya belum sejahtera? Kedua, apakah Islam memang kompatibel dengan demokrasi?

Di Indonesia, sebagian masyarakat juga mulai sangsi. Ini tecermin dari kebencian kepada partai politik—unsur paling vital dalam demokrasi—kian luas. Parpol dianggap mesin kotor produsen koruptor yang menguasai semua lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam perspektif lain, demokrasi dianggap hanya melahirkan kegaduhan, instabilitas, dan korupsi. Pandangan semacam ini berkembang, selain di Indonesia, juga di Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Filipina.

Atas nama stabilitas nasional, Raja Thailand Bhumibol Adulyadej (19/9/2006) ”merestui” Jenderal Sonthi Boonyaratkalin menggulingkan Thaksin Shinawatra, perdana menteri yang dipilih melalui proses demokrasi paling terbuka dan transparan di sana. Beberapa pekan terakhir, PM Thailand Yingluck Shinawatra, adik Thaksin, menghadapi gelombang aksi demonstrasi.

Sebelumnya, di Myanmar (1990), untuk ”mencegah kegaduhan politik lebih lanjut”, rezim junta militer Myanmar membatalkan hasil pemilu yang dimenangi (59 persen) Partai NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) pimpinan Aung San Suu Kyi. Sementara di negara-negara Islam, penggulingan Mursi kian meyakinkan kelompok garis keras, terutama dari jaringan Al Qaeda bahwa demokrasi bukan cara yang ”baik dan benar” untuk meraih kekuasaan demi menegakkan nilai-nilai Islam.

Di Palestina, Hamas yang memilih jalan nonkompromi dengan Israel tak serta-merta berkuasa meski memenangi 57 persen kursi parlemen dalam pemilu raya 2006. Kekuasaan (sejak tahun 2005) tetap di tangan Presiden Mahmoud Abbas dari PLO yang dianggap lebih moderat.

Menggugat demokrasi

Merebaknya gugatan terhadap demokrasi di negara-negara Islam dan negara berkembang, seperti Indonesia, sebenarnya bukan karena demokrasi tidak sesuai dengan budaya bangsa atau pilihan jenis demokrasinya (yang konon terlalu liberal), melainkan juga lebih karena pemahaman yang salah terhadap demokrasi.

Demokrasi dianggap sekadar mekanisme suksesi kekuasaan melalui rezim pemilu dengan pemahaman ”50 + 1”. Karena itu, pemilu dengan konsep the winner takes all menjadi obsesi semua kekuatan politik. Padahal, politik modern sudah lama meninggalkan adagium the winner takes all. Karena itu, konsep ”50 + 1” tidak bisa lagi ditafsirkan sebagai mandat mutlak rakyat untuk berbuat apa saja atas nama demokrasi.

Dalam demokrasi modern, pemenang pemilu secara moral terikat tata nilai (baru) universal. Misalnya, wajib menghormati HAM, termasuk hak-hak ulayat dan kelompok minoritas, menjamin transparansi, kebebasan pers, dan tersedianya ruang bagi perbedaan pendapat (oposisi).

Demokrasi juga mewajibkan pemenang pemilu membuka ruang kompromi dan negosiasi dengan lawan politik guna menjaga keseimbangan kekuasaan. Bila pintu itu ditutup, akan muncul kegaduhan. Sebab teriakan massa di jalanan selalu terdengar lebih nyaring ketimbang puluhan juta suara di dalam kotak pemilu.

Demokrasi tidak berhubungan dan tidak bisa dihubung-hubungkan dengan suasana, iklim, atau budaya dan tata nilai yang tumbuh sebelumnya. Demokrasi juga tidak memerlukan legitimasi dari tradisi, bahkan agama. Demokrasi adalah produk peradaban yang hidup, dan akan terus tumbuh sesuai kebutuhan zamannya.

Sebagai produk peradaban, demokrasi bisa dianalogikan pesawat terbang. Ia semacam sarana transportasi modern yang bisa dengan cepat membawa rakyat ke tujuan dibentuknya negara-bangsa, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan.

Kita tahu, persyaratan penggunaan dan perlakuan dalam pesawat itu sama di mana-mana. Juga ada tata nilai dan aturan (adab) yang berlaku universal dan wajib ditaati. Kalau salah satu saja dilanggar, bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan, bahkan kecelakaan yang bisa mengancam keselamatan pesawat dan seluruh penumpangnya. Maka, tidak relevan lagi kita bicara tata nilai atau budaya yang ada sebelumnya cocok atau tidak, bisa diterapkan atau tidak, bila kita dalam berpesawat.

Maka, ketika rakyat sebuah negara (bangsa) memilih (jalan) demokrasi, sesungguhnya mereka memilih pesawat sebagai sarana transportasi menuju kesejahteraan. Konsekuensinya: harus menaati hal yang wajib dan ”sunah” (aturan) berpesawat. Misalnya, wajib mengenakan sabuk pengaman saat tinggal landas dan mendarat. Disunahkan mengenakan sabuk pengaman sepanjang penerbangan.

Demikian pula dalam berdemokrasi. Aturan-aturannya hidup dan berkembang demi terjaminnya kesetaraan dan keselamatan tujuan bersama. Misalnya, pengumpulan dan penggunaan—juga pemakaian ruang publik—dikontrol secara ketat.

Penegakan hukum dalam demokrasi menjadi mutlak, maka proses seleksi dan perekrutan penyelenggara negara menjadi bagian paling penting. Sebab di tangan mereka, hukum (UU) dibuat dan dilaksanakan demi kemaslahatan seluruh rakyat.

Jejak moral

Adapun untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, karena seperti kata Lord Acton, ”Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, penilaian moral calon penyelenggara negara jadi langkah awal. Di AS dan Eropa, moralitas seseorang biasa dikonfirmasi dalam berkeluarga dan jejak masa lalu, misalnya saat kuliah atau ketika menjadi prajurit apabila ia purnawirawan.

Moral menjadi penting karena di tangan orang bermoral kekuasaan, betapa pun absolutnya, tak akan dijadikan instrumen untuk hal di luar kepentingan umum. Jadi, untuk mencegah agar kekuasaan tak menyimpang dan korup, bukan hanya periode kekuasaan dibatasi, melainkan juga perlu mendeteksi kualitas moral para calon penguasa.

Kalau toh screening moral ini meleset, dan pemimpin nasional produk pemilu itu ternyata kemudian menyimpang dan korup, demokrasi menyediakan sarana yang cerdas, beradab, dan lugas untuk menggantinya di tengah jalan. Begitulah jalan demokrasi yang telah disepakati. []

KOMPAS, 09 Januari 2014

Adhie M Massardi ; Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia;

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”



Blog Stats

  • 2,409,592 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers