Posts Tagged ‘Public Finance

19
Sep
10

Uang Rakyat : Anggaran Plesiran Wakil Rakyat dan Pemerintah

Minggu, 19/09/2010 18:05 WIB
Biaya Studi Banding DPR Rp 1,7 M per RUU
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Biaya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR sangat tinggi. Khusus untuk studi banding ke luar negeri oleh Panja DPR sebelum RUU bersangkutan disusun sudah memakan biaya Rp 1,7 miliar.

“Setiap pembahasan RUU ada jatah plesiran ke 3 negara, diikuti 13 anggota Panja dan 2 orang dari sekretariat. Untuk setiap RUU dialokasikan Rp 1,7 miliar untuk plesiran, baik RUU inisiatif DPR maupun usul Pemerintah,”  ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, kepada detikcom, Minggu (19/9/2010).

Selain pembahasan UU yang ditambahi biaya plesiran yang sangat mahal, setiap alat kelengkapan di DPR juga diberi keleluasaan plesiran ke luar negeri. Masing-masing mendapat jatah alokasi dana sesuai dengan jarak negara tujuan studi banding.

“Juga ada bagi-bagi jatah anggaran plesiran seluruh komisi dan kelengkapan DPR seperti Baleg, BAKN, BURT, BK, BKSAP, juga Pimpinan DPR. Rata-rata Rp 1 miliar per negara tujuan disesuaikan dengan jarak kunjungan,” papar Yuna.

Berikut adalah daftar perincian Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) plesiran DPR ke luar negeri pada tahun 2010 yang dikumpulkan Fitra.

1. Kunker LN dalam rangka penetapan RUU inisiatif  DPR, Rp 17,8 miliar
2. Kunker LN Baleg,  Rp 2 miliar
3. Kunker LN dalam rangka pembahasan RUU usul DPR, Rp 26,7 miliar
4. Kunker LN BAKN, Rp 940 juta
5. Kunker LN 11 Komisi, Rp 14,9 miliar
6. Kunker LN Komisi kasus spesifik, Rp 2,2 miliar
7. Kunker LN Badan Anggaran, Rp 2 miliar
8. Delegasi dalam kegiatan organisasi parlemen internasional, Rp 8,1 miliar
9. Delegasi dalam kegiatan parlemen regional, Rp 4 miliar
10. Kunjungan teknis LN BKSAP ke Australia, Qatar, Suriah, China, Korea Utara, Mexico, dan Afrika Selatan, Rp 6,8 miliar
11. Kunker LN BK, Rp 1,6 miliar
12. Studi komparasi pengelolaan anggaran parlemen BURT, Rp 3 miliar.
13. Kunker LN Pimpinan DPR RI, Rp 15,5 miliar
(van/lh)

Baca juga :

 

Minggu, 19/09/2010 17:10 WIB
Anggaran Perjalanan ke Luar Negeri Pemerintah & DPR Rp 19,5 T
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Perjalanan dinas yang dilakukan rutin oleh Pemerintah dan DPR memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk tahun 2010, dana sebesar Rp 19,5 triliun disiapkan untuk keperluan ke luar negeri Presiden, Kementrian, DPR, dan lembaga negara lainnya.

“Total dana untuk perjalanan dinas termasuk ke luar negeri pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya sebesar Rp 19,5 triliun. Itu belanja perjalanan luar negeri untuk tahun 2010,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, kepada detikcom, Minggu (19/9/2010).

Yuna menuturkan, anggaran tersebut jumlahnya terlalu besar. Anggaran yang disediakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri pejabat negara bahkan empat kali lipat dari biaya Jamkesmas.

“Itu empat kali lipatnya Jamkesmas yang hanya Rp 4,6 triliun untuk tahun 2010,” keluh Yuna.

Anggaran perjalanan ke luar negeri terbesar dimiliki Presiden yakni sebesar Rp 179 miliar. Rangking kedua ditempati oleh DPR dengan anggaran sebesar Rp 170 miliar.

“Rangking ketiga ditempati Kemenkes sebesar Rp 145 miliar. Ini sangat ironi karena target jaminan kesehatan tidak tercapai,” keluhnya.

Yuna memaparkan data tersebut dikumpulkan dari data dipa anggaran Kementerian dan DPR yang dikumpulkan oleh Fitra. “Sejak KIP (UU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik) diberlakukan, kami langsung melakukan uji rincian dipa anggaran dari seluruh Kementerian. Kami harap bisa makin mengoptimalkan kontrol publik terhadap lembaga negara,” tutupnya.
(van/ndr)

Baca juga :

Advertisements
29
Aug
09

Keuangan Negara : BPK Usut Talangan Century

BPK Usut Talangan Century
Menkeu Tidak Melapor kepada Wapres

Sabtu, 29 Agustus 2009 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Badan Pemeriksa Keuangan sudah mulai mencium adanya masalah dalam penanganan Bank Century pada saat memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan tahun anggaran 2008.

Atas dasar temuan awal itu, BPK mengagendakan audit investigasi yang akan dimulai setelah masa liburan Idul Fitri tahun 2009.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafrie Adnan Baharudin mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (28/8).

Saat ini BPK bisa melakukan tiga jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan keuangan. Kedua, audit kinerja. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang terdiri dari audit review dan audit investigasi.

Audit investigasi berbeda dengan audit review karena salah satu syarat dilakukan audit investigasi adalah adanya temuan permasalahan sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih mendalam. Adapun audit review bisa dilakukan meskipun tak ada masalah.

Menurut Syafrie, BPK telah memeriksa laporan keuangan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Atas dasar itu, BPK sudah melakukan audit pendahuluan atas kebijakan penyelamatan Bank Century ini sejak minggu ketiga Juli 2009. Audit pendahuluan ini digunakan BPK untuk mengumpulkan data awal dan memetakan permasalahan. Ini tak mudah karena terkait dengan persoalan negara yang cukup besar.

Audit pendahuluan ini dilakukan atas inisiatif BPK atas dasar hasil pemeriksaan laporan keuangan BI dan LPS. Pemeriksaan laporan keuangan BI selesai 30 April 2009, sedangkan LPS selesai 31 Maret 2009.

”Dari situ kami sepakat bahwa BPK harus memeriksa Century lebih rinci. Namun, karena waktu yang tersedia mepet, kami baru memulai pada bulan Juli. Kami harap selesai sebelum Lebaran. Jadi bisa mulai audit investigasi penuh setelah Lebaran,” ujarnya.

Syafrie menegaskan, sasaran audit investigasi akan menyeluruh pada semua aspek yang terkait dengan penyelamatan Bank Century. Dengan demikian, audit akan mencakup alasan pencairan dana dari LPS ke Bank Century, yang hingga saat ini sudah Rp 6,762 triliun, serta alasan yang digunakan BI saat menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang berpotensi sistemik.

”Namun, angka pencairan itu relatif. Kami tidak memegang angka Rp 6,762 triliun itu sebagai patokan karena bisa berubah. Bisa saja pada Desember 2009 nilainya lebih besar lagi,” ungkapnya.

Untuk melengkapi informasi awal dalam audit pendahuluan itu, BPK sudah mendatangi LPS dan BI karena keduanya merupakan lembaga yang memiliki undang-undang, yang digunakan sebagai dasar pencairan dana Rp 6,762 triliun dan penyelamatan Bank Century.

Tak menghubungi Menkeu

Adapun BPK tidak menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena posisinya dianggap hanya sebagai pelaksana dari rekomendasi BI.

”Yang jelas, audit investigasi ini bukan atas dasar permintaan pemerintah. Namun, kami terus berkomunikasi dengan mereka. Kami harus melihat apa penyebab masalah ini supaya tak terjadi lagi nanti. Kami tidak hanya fokus ke dana karena itu hanya dampak dari kebijakan. Yang kami ingin lihat juga soal latar belakangnya, kenapa sistem peringatan dini BI tidak berjalan, padahal mereka ada pengawasan. Seluruhnya akan kami lihat, kami harus menyeluruh hingga ujungnya,” ujar Syafrie.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku, dia sama sekali tidak tahu-menahu soal penyelesaian Bank Century sehingga dana penyehatan bank tersebut membengkak dan berpotensi merugikan negara hingga Rp 5 triliun.

Bahkan, kata Wapres, dia tidak dilapori mekanisme penyelesaian bank yang dinilai gagal secara sistemik itu. Oleh karena itu, Wapres berjanji akan mengecek sejauh mana potensi kerugian dampak penyehatan terhadap bank tersebut.

”Memang waktu itu (Bank Century) krisis dan tidak jelas waktu itu bagaimana penyelesaiannya. Justru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang berada di luar negeri dan saya ada di Jakarta. Akan tetapi, saya tidak tahu-menahu dan saya tidak dilapori,” ungkap Wapres menjawab pertanyaan pers setelah shalat Jumat.

Meski demikian, tambah Wapres, ia yakin bahwa Menkeu pada waktu itu memiliki alasan yang cukup untuk menetapkan kebijakan tersebut.

”Jadi biarlah. Supaya fair, beri kesempatan BPK memeriksanya. Tentu Menkeu pada waktu itu memiliki alasan yang cukup kuat,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya optimistis dapat membantu Bank Century agar bisa sehat lagi setelah ditetapkan sebagai bank gagal.

”Kami optimistis dengan pemberian dana Rp 6,7 triliun hingga bank ini bisa sehat kembali dan kami menunggu suatu saat ada yang membeli bank ini,” ujarnya.

Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, penetapan Bank Century sebagai bank yang sistemik didasarkan atas tiga pertimbangan.

Pertama, kegagalan bank dapat menambah ketidakpastian pada pasar domestik yang dapat berakibat fatal pada psikologi pasar yang sedang sensitif.

Kedua, apabila Bank Century ditutup, dikhawatirkan akan terjadi rush pada bank yang selevel sehingga akan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

Ketiga, penutupan Bank Century akan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang sangat rentan.

Praktisi hukum Ricardo Simanjuntak menjelaskan, seluruh kebijakan yang dibuat berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) otomatis tidak berlaku lagi jika perppu bersangkutan ditolak DPR menjadi undang-undang.(OIN/HAR/FAJ)

13
Aug
09

Keuangan Daerah : Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

ET
Sri Mulyani Indrawati

Hadiah dan Sanksi bagi Daerah
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

Kamis, 13 Agustus 2009 | 03:57 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hal itu seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/8).

Sri Mulyani menegaskan, untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah akan menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.

Menurut Menkeu, DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menerapkan mekanisme tersebut. Panitia anggaran DPR juga telah meminta pemerintah memformulasikan mekanisme penghargaan dan sanksi tersebut.

Menkeu mengatakan, pada APBN-Perubahan 2009 telah dinyatakan agar pemerintah menjalankan mekanisme tersebut untuk kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah yang tidak berhasil menjalankan stimulus perekonomian. Mekanisme sejenis itu sedang dibahas pemerintah dan DPR untuk dituangkan dalam APBN 2010.

”Sekarang ini kami di Depkeu sedang memformulasikan bagaimana bentuk reward and punishment ini untuk dituangkan dalam UU APBN 2010. Kalau memang pengelolaan keuangannya bagus, kementerian/lembaga dan pemda bisa mendapatkan penghargaan yang sifatnya langsung dan nyata. Kalau tidak baik ada konsekuensinya. Dengan begitu, APBN 2010 betul-betul bisa efektif berjalan,” ujar Menkeu.

Penghargaan dan sanksi ini tidak lepas dari kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang semakin membahayakan keuangan negara secara keseluruhan. Padahal, sekitar Rp 600 triliun dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN disalurkan ke daerah.

Hal itu membahayakan keuangan negara terlihat dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2004 dibandingkan tahun 2007 dan 2008.

Laporan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian terus menurun. Opini wajar dengan pengecualian juga menurun. Adapun laporan keuangan dengan opini tak memberikan pendapat dan opini tidak wajar cenderung naik.

Pelatihan

Terkait program peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, Sri Mulyani menegaskan, Departemen Keuangan akan memberikan pelatihan dengan skema spesifik untuk tingkat pemimpin di daerah hingga pelaksana pengelolaan keuangan.

”Tujuannya agar dipahami prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah sampai pemahaman teknik standar akuntansi pemerintah pada tingkat pelaksana sehingga durasi training sangat berbeda-beda. Ada yang hanya seminggu untuk pimpinan yang memberikan pengarahan hingga enam bulan pada tingkat teknis,” kata Sri Mulyani.

Untuk menjangkau lebih dari 460 pemerintahan daerah, pelatihan dilakukan Depkeu bekerja sama dengan 17 universitas yang menjadi bagian dalam tim asistensi Menteri Keuangan. ”Itu langkah pertama mengisi kompetensi dan kapasitas. Tentu tidak bisa sehari, sebulan, atau setahun. Namun, akan tetap dilakukan,” ujarnya.

Ketua BPK Anwar Nasution menambahkan, BPK bekerja sama dengan Depkeu dan Departemen Dalam Negeri akan menggelar kursus perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Papua.

”Kami ambil kasus Papua dan Papua Barat karena daerah ini sangat memerlukan perhatian. Di daerah lain juga sangat diperlukan karena sekarang ini daerah yang punya kekuasaan dan dana yang sangat besar,” ujar Anwar.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Rabu (12/8) di Palembang, mengakui, pemda masih kesulitan mendata aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena tersebar di mana-mana. Hal itu menyebabkan laporan keuangan pemerintah suatu daerah mendapat opini buruk.

Laporan keuangan Sumsel tahun 2008 mendapat opini wajar dengan pengecualian. Pemerintah provinsi kesulitan meningkatkan opini wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian.

”Masalahnya karena pemerintah provinsi punya aset yang berhamburan di mana-mana. Sekarang kami sedang membenahi pendataan aset-aset milik pemerintah provinsi,” kata Alex Noerdin.

Alex Noerdin mengutarakan, BPK membuat 160 rekomendasi terhadap laporan keuangan Sumsel, tetapi sampai saat ini pemerintah provinsi baru menindaklanjuti 36 rekomendasi. Pemerintah provinsi memastikan akan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK, tetapi tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Alex Noerdin menambahkan, saat menjabat Bupati Musi Banyuasin, laporan keuangan di kabupaten yang dipimpinnya mendapat opini tak memberikan pendapat (disclaimer). Penyebabnya adalah karena aset yang dimiliki pemerintah kabupaten tidak terdata, tetapi setelah dilakukan pendataan dengan baik, opini BPK meningkat dari disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian. (WAD/oin/day)

12
Aug
09

Keuangan : Rapot Merah Pengelolaan Uang Negara

Rapot Merah Pengelolaan Uang Negara

yusro yusro

POLITIKANA.COM , 12 Agustus 2009
Kualitas pengelolaan uang negara di daerah terus merosot dari tahun ke tahun. Hal itu diungkap oleh, Sri Mulyani Indrawati,  Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, Selasa (11/8), saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tahun 2009.

SM membandingkan hasil audit BPK pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dari tahun 2004 dengan 2007 dan 2008.

Pada tahun 2004 ada 21 daerah yang mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian), opini terbaik dari BPK, tahun 2008 tinggal 8 daerah yang dapat WTP. Yang dapat opini setingkat di bawahnya, wajar dengan pengeculaian juga turun drastis. Tanhun 2004 ada 249 daerah, tahun 2008 tyinggal 137 daerah.

Parahnya, yang mendapat opini tak memberikan pendapat (disclaimer) –yang menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD– malah melonjak dari 7 daerah di tahun 2004, menjadi 120 daerah pada tahun 2007.  Dan yang mengerikan,  LKPD yang mendapatkan opini adverse alias tidak wajar malah naik dari 10 daerah tahun 2004 menjadi 59 daerah tahun 2007.

SM menilai kecenderungan ini sebagai hal yang membahayakan. Mengapa? Karena APBN tahun ini mengalokasikan 60% anggaran belanja negara ke daerah. Artinya daerah akan digelontor dengan uang negera sebesar Rp 600 triliun. Bila pengelolaan keuangang pemerintah daerh masih seperti ini, maka bisa diduga uang tersebut bakal tak mengena sasaran, alias lebih banyak yang menguap.

Senada dengan SM, ketua BPK Anwar Nasution juga khawatir dengan buruknya LKPD ini. Calon investor yang berniat menanamkan modal di daerah tersebut akan gamang dengan kondisi ini. Padahal pemerintah daerah sudah diperkenankan menerbitkan obligasi untuk menambah sumber pembiayaan APBD mereka. ”Bagaimana obligasi kalian (pemerintah daerah) itu bisa ada yang beli kalau laporan keuangannya tidak beres?” ujar Anwar di sini.

Saya tak mau berpretensi mengapa contoh perbandingan yang dipakai adalah tahun 2004 dan 2008 (2004 masa awal pemerintahan SBY dan 2008 masa akhir pemerintahan SBY).

Tapi yang pasti, sampai saat ini pemerintah pusat tak punya mekanisme untuk memberikan sangsi maupun pengharagaan terhadap daerah yang bagus maupun yang buruk. Pemerintah pusat juga tidak mewajibkan publikasi ke media umum hasil audit BPK terhadap LKPD.

Di era demokrasi dan otonomi daerah ini memang kendali pemerintah pusat terhadap daerah tak lagi sekuat dulu lagi. Namun bukan berarti pemerintah daerah bisa semaunya sendiri. Pemilihan langsung kepala daerah, tidak hanya berdapak positif pada demokrasi, tapi juga memunculkan sisi negatif, yaitu munculnya raja kecil yang semaunya sendiri memasang orang-orangnya di tempat-tempat strategis tanpa mempedulikan kapabilitasnya.

Tanpa harus memutilasi kemajuan demokrasi melalui pilkada, sudah selayaknya dibuat mekanisme yang melibatkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah daerah. Misalnya dengan mewajibkan publikasi LKPD di media, seperti halnya laporan keuang perusahaan publik. Dengan begitu masyarakat yang telah memilih pimpinan daerah secara langsung akan bisa menilai, setidaknya dari kinerja keuangannya.

Bila kencenderungan penurunan kualitas laporan keuangan ini dibiarkan, kita bisa membayangkan dalam 10 tahun ke depan rentang kendali Kementerian Negara Pembangunan Daerah Teringgal akan semakin luas.

12
Aug
09

Uang Negara : Rp 600 Triliun di Daerah Berbahaya

UANG NEGARA
Rp 600 Triliun di Daerah Berbahaya

Rabu, 12 Agustus 2009 | 04:35 WIB

Jakarta, Kompas – Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah mengarah pada kondisi yang membahayakan keuangan negara secara keseluruhan. Padahal, sekitar 60 persen atau Rp 600 triliun dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan ke daerah.

Pengelolaan yang membahayakan ini karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini terburuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin bertambah. Sebaliknya, jumlah LKPD dengan opini terbaik dari BPK terus merosot.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (11/8), saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tahun 2009.

Perkembangan yang membahayakan itu terlihat dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2004 dan dibandingkan dengan tahun 2007 serta 2008. Jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) justru menurun dari 21 daerah pada tahun 2004 menjadi 8 daerah tahun 2008. WTP merupakan opini terbaik dari BPK.

Adapun jumlah LKPD yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian juga turun dari 249 daerah tahun 2004 menjadi 137 daerah tahun 2008. Opini ini setingkat lebih rendah dari opini WTP.

Akan tetapi, LKPD yang mendapatkan opini tak memberikan pendapat (disclaimer) justru naik dari 7 daerah tahun 2004 menjadi 120 daerah tahun 2007. Opini BPK ini menunjukkan banyaknya masalah pada LKPD.

”Lebih buruk lagi, LKPD yang mendapatkan opini adverse atau tidak wajar malah naik dari 10 daerah tahun 2004 menjadi 59 daerah tahun 2007. Kecenderungan berbahaya. Memperlihatkan sikap pemerintah daerah yang tak memberi perhatian pada pengelolaan keuangan negara yang baik,” ungkap Sri Mulyani.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, kondisi LKPD sangat mengkhawatirkan karena buruknya laporan keuangan bisa memengaruhi persepsi calon investor yang berniat menanamkan modal di daerah tersebut. Apalagi pemerintah daerah sudah diperkenankan menerbitkan obligasi untuk menambah sumber pembiayaan APBD mereka.

”Bagaimana obligasi kalian (pemerintah daerah) itu bisa ada yang beli kalau laporan keuangannya tidak beres?” ujarnya.

Kondisi itu mengkhawatirkan karena dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN, sekitar 60 persennya dialirkan ke daerah. Sebagai contoh, dari total anggaran belanja negara pada APBN Perubahan 2009 senilai Rp 1.005,7 triliun, sebesar 60,2 persen mengalir ke daerah melalui berbagai saluran.

Pertama, lewat program nasional (bantuan langsung tunai, Program Nasional Masyarakat Mandiri) Rp 35 triliun. Kedua, lewat anggaran pemerintah pusat (subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk) Rp 140 triliun.

Ketiga, melalui anggaran transfer ke daerah (seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil) Rp 309,6 triliun. Keempat, lewat program kementerian dan lembaga nondepartemen (antara lain dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) Rp 120,6 triliun.

Turunkan kepercayaan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi mengatakan, buruknya hasil audit atas LKPD tersebut bisa menurunkan kepercayaan diri pemerintah daerah atas kemampuannya mengelola keuangan. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya keengganan, bahkan ketakutan, menggunakan keuangan daerah yang berimplikasi pada turunnya penyerapan anggaran.

Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah pun bisa terhambat. Contohnya, transfer dana alokasi khusus (DAK) tidak akan dilakukan sebelum penggunaan DAK periode sebelumnya dilaporkan atau tak dipakai.

Pada akhirnya, kualitas program yang dirancang pemerintah daerah akan kian rendah. Atas dasar itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, diawali dengan evaluasi atas pelatihan keuangan daerah yang sudah menghasilkan lulusan tenaga pembukuan.

”Misalnya, apakah keterampilan yang diperoleh para lulusan itu bisa diimplementasikan. Sebab, rotasi jabatan sering kali pada rentang waktu yang pendek sehingga belum ada transfer pengetahuan dan keterampilan. Lalu, perlu ada penguatan peran aparat pengawasan daerah (Bawasda). Adapun pemerintah pusat perlu memberikan bantuan pelatihan,” ujar Agung.

Pengamat otonomi daerah dari Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, menegaskan, buruknya LKPD sangat mengkhawatirkan karena tata kelola keuangan menjadi semakin buruk. Itu pun tidak konsisten dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung yang mengedepankan tata kelola keuangan yang baik.

Pemerintah pusat harus menyiapkan mekanisme sanksi, yakni dengan mengurangi atau menahan DAK hingga daftar isian pelaksanaan anggaran. ”Selain itu, pemerintah jangan segan-segan mengumumkan daerah-daerah yang tidak berprestasi itu,” ujarnya. (OIN)




Blog Stats

  • 3,948,294 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements