Posts Tagged ‘politics



01
Jan
15

MiGas : Rekomendasi Keberadaan PETRAL dan Harga BBM Bersubsidi

Lifting 1

Tim Reformasi Tata Kelola Migas: Rekomendasi Keberadaan PETRAL

 

1. Latar Belakang Pembentukan Petral

Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Petra Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan Bahama yang berkantor di Hong Kong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.
Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, atas persetujuan pemegang saham, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing armPertamina di pasar internasional.
Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang dibebani tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.
Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembentukan dan operasional Petra Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk mendapatkan rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Petra Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak bumi dari Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Petra Group.
Produksi yang terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam menyebabkan sejak 2003 konsumsi melebihi produksi dengan jurang yang kian menganga, yang harus ditutup dengan impor (Peraga 1). Sebelum 2003, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) masih dapat ditutupi oleh surplus perdagangan minyak mentah. Namun, setelah itu, defisit BBM tidak lagi dapat ditutupi oleh surplus minyak mentah, sehingga Indonesia mengalami defisit minyak total (minyak mentah dan BBM). Bahkan, sejak 2013, transaksi perdagangan minyak mentah mulai mengalami defisit (Peraga 2).
peraga 1peraga 2

2. Operasional Petral Dewasa Ini

Perubahan status Indonesia dari eksportir netto menjadi importir netto ternyata tidak mengubah peran Petra Group. Petra Group yang kemudian diubah namanya menjadi Petral dengan PES sebagai anak perusahaannya tetap hanya sebagai trading arms dengan tambahan fungsi sebagai “agen pengadaan” minyak bumi dan BBM. Mengingat kebutuhan BBM Indonesia yang relatif sangat besar dan Petral merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk sebagai penjual dan pembeli minyak mentah dan BBM, volume usaha Petral semakin membesar.
Petral berperan hanya sebagai “administrator tender”, tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan trading (tradingcompany). Petral tidak pernah bertransaksi di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura) karena tidak memiliki fisik barang. Oleh karena itu, Petral tidak memilikiprofessional trader dan sepenuhnya menjadi price taker.
Petral praktis tidak kunjung beranjak menjadi trading company. Petral tidak memilikiblending facilities sendiri, hanya menyewa dari pihak lain (Trafigura) di Tanjung Langsat Terminal, Malaysia. Karenanya Petral tidak mempunyai blending specialists, padahal punya kesempatan belajar dari kerja sama dengan Trafigura.
Pelaksanaan fungsi sebagai market intelligence oleh Petral tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari national oil companies(NOCs) atau major oil companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban Petral.

3. Tuntutan Perubahan Menghadapi Tantangan ke Depan

Berikut adalah berbagai perkembangan yang menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
  1. Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, khususnya dalam pengadaan BBM yang dari waktu ke waktu semakin meningkat cukup tajam;
  3. Peran Petral selama ini dipandang belum dapat memenuhi tuntutan efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. Petral dianggap cukup hanya berperan sebagaitrading arms atau buying agent Pertamina dan tidak perlu berkembang menjaditrading company karena dianggap akan membahayakan keamanan pasokan minyak (supply security).
  4. Indonesia merupakan konsumen minyak mentah dan BBM terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan telah menjadi importir BBM terbesar di dunia. Kehadiran Petral di Singapura lewat anak perusahaannya, PES, sejatinya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai konsumen besar. Perannya yang sebatas administrator tender membuat efisiensi pengadaan minyak tak membaik. Sebagai contoh, untuk produk RON 88 yang mana Indonesia sebagai satu-satunya pembeli (monopsony), Petral tersudut di pasar Singapura sebagai price taker.

4. Temuan dan Penilaian Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim) telah memperoleh berbagai temuan terkait dengan praktik usaha Petral.
  1. Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melaluinational oil companies (NOCs), bahkan sekarang sudah sepenuhnya dari NOC (Presentasi Petral di hadapan Tim). Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain. Praktik demikian dimungkinkan berdasarkan Persetujuan Direksi No. RRD-54/C00000/2012-SO Tanggal 4 Juni 2012 Huruf B nomor 1: “Pola pengadaan Minyak Mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai armlength Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui: a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen Minyak Mentah sebagaimajor share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM.” Tim menyimpulkan tidak banyak perubahan dalam praktik pengadaan minyak. Mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti.
  2. Tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satunya adalah Maldives NOC LTD (tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral). Berdasarkan Informasi yang diperoleh Tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
  3. Hingga rekomendasi ini disusun, Tim belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke Data yang diperoleh dari Petral masih sebatas pemenang tender resmi yang mensyaratkan NOC. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC itu. Tim sudah meminta Petral memberikan data pemasok akhir pada pertemuan Tim dengan Pertamina dan Petral tanggal 17 Desember 2014.
  4. Tim menemukan pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakanfronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Padahal PV Oil tidak memiliki equity di blok minyak Escravos atau lainnya di Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafigura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria. Dengan demikian, mata rantai pengadaan minyak mentah dari Nigeria itu menjadi panjang walaupun menggunakan NOC.
  5. PTT (NOC Thailand) digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Muncul pertanyaan mengapa Petral tidak melakukan kontrak langsung dengan SOCAR Trading Singapore PTE LTD yang merupakan NOC Azerbaijan atau setidaknya mendalami mengapa NOC Azerbaijan itu tidak mengikuti tender pengadaan minyak mentah Azeri atau mengikuti tender tetapi kalah. Semakin dipertanyakan karena dalam pengadaan minyak mentah Azeri PTT kerap menang.
  6. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited, perusahaan trading milik NOC Petronas digunakan dalam pengadaan High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan HinLeongTrading (PTE) LTD atas nama Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  7. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan SK Energy Co., LTD atas nama SK Energy International PTE LTD.
  8. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC pengadaan Jet/Kerosene yang pengapalannya dilakukan AVTTI atas nama Vitol Asia Pte Ltd.
  9. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dilakukan oleh HinLeongTrading (PTE) LTD.
  10. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dikirimkan oleh HinLeong Trading (PTE) LTD atas order Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  11. Pada 2014, Petral melakukan beberapa pengadaan Gasoline 88 RON menggunakan kapal Akrotiri oleh Vopak atas pesanan Phillips 56 International Trading PTE LTD.
  12. Berdasarkan temuan Tim, beberapa pelaku di pasar minyak Singapura tidak melakukan penawaran langsung ke Petral karena spesifikasi produk (minyak mentah dan BBM) yang ditenderkan tidak lazim dalam usaha perminyakan, proses berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader.
  13. Tim menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk danowner estimate sebelum tender berlangsung.
  14. Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

5. Rekomendasi

Memerhatikan kondisi obyektif industri perminyakan dan kebutuhan BBM di dalam negeri, serta pentingnya perombakan kelembagaan dan personalia untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas badan usaha milik negara, Tim merekomendasikan agar dilaksanakan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan keberadaan Petral sebagai berikut:
  1. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina:
    • Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC;
    • Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC;
    • Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC;
    • Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
  3. Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.
  4. Menyusun roadmap menuju “world class oil trading company” oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
  5. Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

 Lifting 2

Rekomendasi Transparansi dan Penentuan Harga BBM Bersubsidi

Oleh: Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Latar Belakang

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro-kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar dunia, muncul pertanyaan apakah benar pemerintah saat ini masih memberikan subsidi dalam harga BBM.
Walaupun tidak dipublikasikan secara terbuka, informasi mengenai formula perhitungan harga patokan dalam menentukan subsidi BBM tertentu sebenarnya dapat diketahui masyarakat. Untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah, perlu dibuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan tersebut.
Dengan formula yang lebih sederhana, penentuan besaran subsidi BBM diharapkan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Selain itu, masyarakat dapat membandingkan harga keekonomian BBM, termasuk untuk BBM non-subsidi. Di tengah keterbukaan dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat pula dapat membandingkan harga BBM tertentu di dalam dan di luar negeri.
Selain soal perhitungan harga patokan, perubahan kebijakan subsidi BBM harus pula memerhatikan pentingnya efisiensi alokasi anggaran pemerintah dan pengembangan industri pengolahan minyak bumi di dalam negeri. Kebijakan subsidi BBM ke depan seyogyanya dapat menciptakan insentif bagi penghematan BBM oleh masyarakat dan peningkatan investasi pada industri pengilangan minyak di dalam negeri.

Penentuan Harga Patokan

Penentuan Harga Patokan BBM jenis tertentu sangat penting karena besaran subsidi BBM tergantung pada volume penggunaan BBM bersubsidi dan selisih antara harga patokan dengan harga jual sebelum pajak,
perhitungan_subsidi_bbm
yang mana, i terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah.
Harga Patokan (HP) dihitung berdasarkan rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin,
HPi = HIPi + αi
HIP mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura (MoPS).
Sebagian besar kilang BBM di dalam negeri hanya dapat memproduksi Bensin Premium (RON 88), Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%) dan Minyak Tanah. Subsidi harga diberikan untuk BBM jenis tersebut. Karena itu, penentuan Harga Patokan untuk menghitung subsidi mengacu pada BBM jenis tersebut.
Mengingat di Bursa Singapura tidak tersedia kutipan harga untuk BBM jenis Bensin Premium (RON 88) dan Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%), HIP untuk kedua jenis BBM tersebut dihitung berdasarkan harga MOPS untuk jenis BBM yang spesifikasinya paling mendekati. Mengacu pada Kepmen ESDM No. 0219 K/12/MEM/2010 jo Kepmen ESDM No. 3784 K/12/MEM/2014, HIP untuk Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah masing-masing adalah
HIPBensin Premium = 0,9842 X MOPSMogas 92 
HIPMinyak Solar = 0,9967 X MOPSGasoil 0.25 sulfur 
HIPMinyak Tanah = MOPSJet kerosene 
Formula Harga Indeks Pasar di atas digunakan untuk perhitungan Harga Patokan baik bagi BBM yang diproduksi di kilang dalam negeri maupun yang berasal dari impor.[1]
Cacatan mengenai formula Harga Indeks Pasar:
  • Faktor pengali dalam formula perhitungan HIP berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Faktor pengali untuk memperoleh HIP Bensin Premium dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 dengan asumsi HPRon 88 = (0,8707 X MOPSMogas 92 + 0,1293 X MOPSNaphta ) + (US$0,5 X 0,36),yang mana, US$0,5 adalah blending cost per barrel dan 0,36 adalah porsi impor premium RON 88 dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007.  Faktor pengali 0,9842 untuk Bensin Premium adalah nisbah antara Harga Patokan Bensin Premium (RON 88) dengan MOPS Mogas 92 pada formula di atas, dengan mengacu pada harga rerata MOPS Mogas 92 dan MOPS Naphta selama kurun waktu Januari 2004 – Desember 2006, yaitu asing-masing sebesar US$59,86 dan US$51.16.
  • Secara implisit, ada keharusan mem-blending bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan bensin premium (RON 88). Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi (misalnya Mogas 92) sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. Pada kondisi tertentu, blending untuk mendapatkan bensin RON88 dapat lebih mahal dari harga bensin dengan kualitas lebih tinggi. Pada keadaan seperti itu, importir akan menghindari blending, sehingga terjadi kasus product giveaways yakni tatkala penjual memasok bensin dengan kualitas lebih tinggi ketimbang spesifikasi yang dipesan pembeli. Kemungkinan ini juga bisa terjadi karena pencampuran tidak menggunakan RON 92 melainkan yang lebih rendah oktannya. Bagi pihak pencampur, jenis RON apa pun akan dijadikan campuran asalkan menghasilkan spesifikasi RON 88 sesuai pesanan.
  • Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias. Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi Mogas 92 di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MOPS untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark harga bensin RON 88. Volume transaksi Mogas 92 di bursa Singapura relatif kecil—satu parcel kargo di Platts window sebesar 50 ribu atau 100 ribu barrel dan kadang-kadang hanya terjadi satu transaksi dalam satu hari. Peserta tender Mogas 92 di bursa Singapura adalah Trading companyrefiners atau National Oil Company yang memiliki kepentingan untuk ‘memasok’ bensin RON 88 ke Indonesia (Petral). Sementara itu, Petral sendiri tidak terlibat di pasar Mogas 92. Kondisi tersebut menyebabkan Petral hanya sebagai price taker dalam impor bensin RON 88 dan memungkinkan terjadinya kartel dalam proses pembentukan harga Mogas 92.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan formula perhitungan harga patokan dan kebijakan subsidi BBM:
  • Menyediakan pilihan lebih baik bagi rakyat yang niscaya terbaik pula bagi perekonomian dalam bentuk eksternalitas positif sehingga bisa mengkalibrasi kenaikan ongkos pengadaan dan impor BBM tertentu akibat peningkatan kualitas BBM.
  • Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Dengan begitu, perhitungan harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi (riil), bersifat transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dan pemburuan rente;
  • Perubahan formula harga patokan seyogyanya tidak menambah beban rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung;
  • Formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan proses importasi BBM tidak memerlukan proses pencampuran (blending);
  • Kebijakan subsidi—termasuk perhitungan harga patokan BBM dan harga eceran (tidak termasuk pajak)—seyogyanya dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah BBM yang lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan;
  • Perubahan kebijakan dapat diterapkan pada kondisi kapasitas dan kualitas infrastruktur kilang BBM yang ada di dalam negeri.

Kondisi Pendukung

Lingkungan strategis saat ini sangat mendukung bagi dilakukannya perubahan pada kebijakan subsidi BBM. Harga minyak mentah di pasar dunia sedang merosot tajam sehingga harga patokan untuk bensin premium sudah mendekati atau bahkan lebih tinggi dari harga eceran tanpa pajak. Momentum emas tersebut memberi peluang besar bagi dilakukannya reformasi kebijakan subsidi BBM. Perlu dipertimbangkan, misalnya, penerapan subsidi yang bersifat tetap sehingga mengurangi fluktuasi besaran APBN dan memberikan sumbangsih berarti bagi kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi

Berikut adalah kebijakan yang direkomendasikan terkait dengan kebijakan subsidi dan perhitungan harga patokan BBM.
(1) Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur.
(2) Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur.
(3) Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92.
Dengan kebijakan di atas, formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana, yakni
Harga MOPSMogas92 + α untuk bensin dengan RON 92, dan
Harga MoPSGasoil 0,25% sulfur + α untuk miyak solar;
Benchmark yang digunakan dalam menghitung HIP menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar;
Dalam jangka pendek, impor Mogas 92 akan meningkat namun disertai penurunan impor RON 88. Dampak keseluruhannya, terutama dalam jangka panjang, diperkirakan bakal positif.
(4) Besaran subsidi bensin (RON 92) bersifat tetap, misalnya Rp 500 per liter
(5) Memerhatikan kebutuhan minyak solar untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat tetap menggunakan pola penetapan harga.
(6) Pilihan kebijakan terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin RON 92:
  • Dilakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi Bensin RON 88 dapat digantikan dengan Bensin RON 92, dengan masa transisi selama waktu tertentu.
  • Pengelolaan fasilitas kilang TPPI diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat dilakukan maksimal.
  • Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina;
  • Besaran subsidi per liter untuk RON 88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas92;
  • Fasilitasi pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
  • Harga patokan Bensin RON 88 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.
[1]  Ada tambahan Rp 20 per liter untuk harga patokan Bensin Premium dan Minyak Solar yang diproduksi kilang di dalam negeri.
Oil Gas

Harga Premium Ikuti Mekanisme Pasar, Pemerintah Dituding Langgar Konstitusi

Wednesday, 31 December 2014, 18:24 WIB
Republika/Yasin Habibi
Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tak lagi memberi subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai 1 Januari 2015. Meskipun, pencabutan subsidi itu tidak serta merta membuat harga BBM naik.

Justru harga BBM yang baru lebih rendah dibanding sebelumnya. Karena harga minyak mentah dunia saat ini turun di level 53 dolar AS per barel.

Dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah, maka harga BBM yang sebelumnya disubsidi kini akan mengikuti mekanisme pasar. Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mengatakan, tindakan pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

Sebab, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut beberapa pasal dalam UU Minyak dan Gas yang mengaitkan harga BBM dengan mekanisme pasar. “Pemerintah akan melanggar undang-undang dan konstitusi jika melepas harga BBM pada mekanisme pasar,” kata Kardaya pada Republika, Rabu (31/12).

Kalau pemerintah keras kepala ingin melepas harga BBM pada mekanisme pasar, imbuh Kardaya, sebaiknya bertanya pada MK terlebih dahulu. Karena keputusan MK ini sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar.

Menurutnya, MK memang berkewajiban menjaga dan mengawal konstitusi tetap ditegakkan. Karenanya, dengan melepas pada mekanisme pasar, menunjukkan pemerintah belum melakukan kajian mendalam pada kebijakan harga BBM.

“Mungkin pemerintah lupa kalau ada keputusan MK itu atau ada yang tahu tapi bukan selevel menteri sehingga tidak berani menginformasikan,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Kalau tetap bersikeras melepas harga BBM pada mekanisme pasar, maka pemerintah akan berhadapan dengan undang-undang. “Ini akan membuat kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla anjlok,” tegas Kardaya.

27
Dec
14

migas : wong cilik premium, wong gede pertamax

Wong Cilik Pakai Premium, Wong Gede Melahap Pertamax

Dr Ir Pandji RHadinoto MH

Jakarta – Rekomendari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri yang mengusulkan impor Ron 88 untuk BBM bersubsidi dihentikan dan bakal digulirkan Menteri ESDM, memicu keras pro kontra. Pasalnya, semua minyak mentah yang akan diimpor nanti mengandung Ron 92. Artinya, tidak akan ada lagi biaya pengelolaan untuk merubah berbagai jenis Ron untuk minyak yang akan dipakai di dalam negeri selain Ron 92.

Terhadap sikap Faisal Basri Cs yang pro terhadap Ron 92 ini ditentang oleh Pengamat Asiosiasi EKonomi Polirik (AEPI) yang juga Peneliti senior The Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng yang Ron 88, sesuai argumentasi masing-masing.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik MiGas Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengatakan, yang jelas secara teknis sebenarnya Motor 2 Tak cukuplah disuapi Ron 88 (Premium) dan Mobil layak melahap Ron 92 (Pertamax).

“Bilamana politik BBM tersebut di atas yang dijalankan maka produksi Ron 82 di dalam negeri dapat terus berlanjut berbasis minyak mentah dalam negeri dan konsumen Motor (wong cilik) terlindungi dari sisi harga BBM,” tegas Pandji Hadinoto di Jakarta, Kamis (25/12/2014).

“Sedangkan konsumen Mobil (wong gedean) dapat mutu BBM yang lebih sesuai dengan standar teknologi mesin terbaru Mobil yang berbasis Ron 92 impor,” tandasnya.

Selebihnya, lanjut Pandji, SPBU juga akan lebih mudah bekerja baik ketika melayani BBM Motor maupun saat pengisian BBM Mobil.

“Semoga polemik Ron 88 atau Ron 92 segera diakhiri karena masyarakat sudah muak dengan kegaduhan politik BBM ditengah meluasnya bencana alam di dalam negeri,” tandas Mantan Aktivis ITB ini.

Sebelumnya, Salamuddin Daeng menyerukan agar PT Pertamina harus segera mengurus paten produk Ron 88, mengingat BBM jenis premium ini merupakan produk asli Pertamina yang hanya dijual di pasar Indonesia. Dengan demikian maka premium tidak dapat dihapuskan begitu saja dari pasar, karena dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelectual dan UU paten sendiri.

“Mempatenkan Ron 88 mendesak untuk dilakukan dengan segera, mengigat adanya upaya Faisal Basri and the Genk untuk  menghapuskan Premium (Ron 88) sebagai strategi liberalisasi hilir migas. Genk ini hendak menjadi pemasok produk produk BBM impor yang saat berusaha mengambil alih pasar BBM Indonesia dari tangan Pertamina,” tegasnya, kemarin .

Ia pun menilai, upaya Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk melenyapkan produk unggulan Indonesia harus dilawan dengan cara cara legal yakni dengan mengurus paten atas produk ini. Mengigat Premium memiliki pangsa pasar sangat luas, keungulan dari sisi harga dan mendominasi pasar BBM dalam negeri.

“Meskipun Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah kementrian ESDM  ini sebenarnya tidak berhak turut campur dalam masalah BUMN Pertamina, namun langkah mereka patut diwaspadai karena mangancam eksistensi produk nasional dan eksistensi BUMN,” tegas Pengamat AEPI yang juga Peneliti senior IGJ.

Salamuddin mengingatkan, jika Pertamina tidak segera mengurus Paten atas produk premium maka ke depan Pertamina akan terancam punah karena harus bersaing dengan perusahaan perusahaan raksasa multinasional seperti Exon, Chevron, TOTAL, Petronas, Petrochina, dll. Pertamina harus sigap menyelamatkan Premium sebagai produk Indonesia agar tetap dapat di jual di dalam negeri secara legal.

“Premium tidak ada bedanya dengan batik, rokok kretek, Teh Botol, yang harus diselamatkan sebagai kelompok produk nasional yang telah memperlihatkan kesanggupannya bersaing dengan produk produk impor di pasar dalam negeri,” tandasnya.  (Ars)

 

Ngotot Hapus Premium

Faisal Basri Sebut Ada Babi Hutan dan Gajah dalam Mafia Migas

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Sabtu, 27 Desember 2014 – 12:40:50 WIB
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri bersikeras mengusulkan penghapusan premium. Dia menyebut langkahnya itu sebagai cara untuk memberantas babi hutan dan gajah bisnis hilir migas di Indonesia.
“Ini langkah terbaik untuk masyarakat. Ini dunia bukan surga. Lebih baik saya merugikan mafia migas, dibanding rakyat yang harus menanggungnya. Karena selama ini negara sudah dibuat rugi banyak oleh mafia migas ini,” kata Faisal Basri dalam diskusi ‘Selamat Tinggal Premium’ di warung daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/12/14).
Untuk itu, meski kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, Faisal Basri tetap akan mengusulkan Menteri ESDM Sudirman Said untuk menghapus premium. Sebagai gantinya masyarakat diberi pilihan agar mengonsumsi Pertamax.
Faisal Basri mengaku siap bila dipanggil oleh Komisi VII DPR untuk menjelaskan alasan penghapusan Premium dipasar produk BBM di tanah air. “Kita siap saja kapan pun. Tim ini dibentuk untuk menyelamatkan bangsa dari tangan yang tidak bertanggung jawab,” ujar Faisal yang pernah mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta bersaing melawan Jokowi ini.
Minggu lalu, Faisal memaparkan usulan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium (RON 88). Menurut dia, hanya Indonesia yang mengimpor dan mengonsumsi produk BBM jenis ini. Sehingga membuka terjadinya kartel dalam penentuan harga. Selain itu penetapan biaya subsidi dalam APBN tidak bisa akurat.(ris)
Baca Juga

Ini Sepuluh Cara Genjot Produksi Migas di Indonesia

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Rabu, 10 Desember 2014 – 16:53:20 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna menggenjot produksi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Menurut Indonesian Petroleum Association (IPA) ada sepuluh cara dan salah satunya adalah menghilangkan peraturan yang menghambat eksplorasi.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyampaikan bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perubahan pelayanan oleh birokrasi yang diniliai selama ini sangat rumit. Sedangkan yang ketiga penawaran kontrak yang lebih atraktif untuk menarik investor.

“Dari ke semua itu tentu bermuara pada rekomendasi yang keempat untuk mempercepat realisasi mega proyek dengan Chevron-IDD, Inpex Abadi Masela, BP Tangguh Train III dan Pertamina East Tuna,” kata Lukman Mahfoedz usai jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan kalau perihal rekomendasi kelima dan keenam kaitannya sangat kuat. Diantaranya soal optimalisasi produksi berskala kecil dan penggunaan tekhnologi dilapangan migas yang sudah tua, guna meminimalisir gangguan di lapangan.

“Dan yang ketujuh itu menguatkan regulasi sekaligus penegakkan hukum terkait kegiatan operasi hulu migas. Serta kedelapan kami mengharapkan pemerintah menyederhanakan proses komersialisasi dan perijinan bagi pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu untuk yang kesembilan Lukman mengharapkan PT Pertamina mampu mengupgrade kilang yang selama ini dinilai sudah tua, dan menjalankan Inpres No 22 Tahun 2012. “Saya optimis kita mencapai target produksi yang 1 juta barel perhari,” pungkasnya.(ris)

17
Dec
14

Kenegaraan : SBY Berternak, JokoWi Memotong

SBY yang berternak, Jokowi yang memotong

MERDEKA.COM. Tindakan Presiden Jokowi yang membubarkan 10 lembaga non struktural pekan lalu, mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang biasanya nyinyir atas apa pun yang dilakukan presiden, kali ini ikut angkat jempol. Ini merupakan langkah baik dari pemerintah, katanya.

Fahri juga mendorong untuk terus melakukan kajian terhadap sejumlah lembaga non struktural. Kalau fungsinya tumpang tindih dengan kementerian, bubarkan saja. Selanjutnya perkuat kementerian terkait demi penghematan. DPR setuju.

Banyaknya lembaga non struktural yang tumbuh selama 15 tahun terkahir, memang luar biasa. Menurut KemenPAN, kini jumlahnya menjacapai 87 lembaga. Lembaga ini mulai dibentuk pada era Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Karena SBY paling lama berkuasa, SBY pula paling banyak membentuknya.

Ibarat berternak, SBY terus melahirkan dan memelihara lembaga non struktural. Imbauan dan peringatan agar tidak meneruskan peternakan, bukannya tidak ada. Tapi diabaikan. Maklum, lembaga non struktural bisa jadi tempat pengabdian bagi orang-orang yang menurut SBY memang masih diperlukan negara.

Sejak 2010, KemenPAN dan RB, sudah melakukan kajian terhadap keberadaan dan efektivitas lembaga-lembaga non struktural. Bahkan kementerian itu langsung merekomendasikan agar sejumlah lembaga dibubarkan. Tapi, SBY membiarkan saja. Bahkan, terus menambah lembaga baru.

Apa yang dilakukan Jokowi hanya menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN dan RB. Jokowi membuktikan omongannya: kajian sudah banyak, diskusi dan seminar sudah sering, rekomendasi juga sudah jelas; yang dibutuhkan hanya eksekusi.

Kini, Jokowi dan timnya tengah mempelajari kembali hasil kajian KemenPAN dan RB untuk membubarkan 40 lembaga non struktural lagi. Seperti dituturkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang sedang dibahas pemerintah adalah dampak dari pembubaran lembaga-lembaga non struktural tersebut.

Pertama, soal anggaran yang sudah telanjur dialokasikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Kedua, soal penyelesaian jika lembaga-lembaga tersebut sudah terikat kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak lain. Ketiga, soal pengalihan pegawai.

Meskipun nilai anggaran tidak seberapa jika dibandingkan kementerian, demikian juga dengan jumlah pegawainya, namun karena jumlah lembaga non struktural ini banyak, maka hasil kalinya juga signifikan dalam menghemat anggaran. Pemerintah juga tidak perlu rekrut pegawai lagi, karena bisa memanfaatkan para pegawai yang sudah ada.

Ingat, total jumlah belanja untuk pegawai di negeri ini masih tinggi. Bahkan di beberapa daerah, jumlah belanja pengawai mencapi 75% dari total pengeluaran APBD. Hal ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga membuat negara tidak bisa investasi, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif.

Lahirnya lembaga negara baru awalnya memang diperlukan guna menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara yang ada. Misalnya untuk memerangi korupsi diperlukan KPK, untuk menghadapi pencucian uang diperlukan PPATK, dan untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas diperlukan KPU.

Namun dalam perjalannya kemudian, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak terkendali, terutama lembaga non strutural yang difungsikan untuk mengimbangi tugas-tugas kementerian. Apalagi pembentukan lembaga ini cukup membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan presiden.

Dilihat dasar pembentukannya, lembaga negara (baru) bisa dibedakan atas tiga jenis: pertama, lembaga yang bentuk oleh konstitusi, seperti MK, KY, dan KPU; kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti KPK, PPATK, KPI, dan KIP; dan ketiga, lembaga yang dibentuk berasarkan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan presiden, seperti Dewan Penerbangan Nasional, Dewan Buku Nasional, dan Komisi Hukum Nasional.

Terhadap lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, tentu tidak bisa diutak-atik. Tetapi terhadap lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan presiden, Jokowi tidak perlu berpikir panjang. Jika hasil kajian KemenPAN merekomendasikan pembubaran, ya dibubarkan saja.

Yang agak sulit adalah menyangkut lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selain diperlukan kajian mendalam dan konprehensif, presiden perlu membahasnya dengan DPR. Bagi lembaga yang jelas manfaatnya, seperti KPK perlu dipertahankan dan dikembangkan. Tetapi bagi lembaga yang tidak jelas kontribusinya tapi menghabiskan dana negara, seperti Bawaslu, ya jangan ragu untuk membubarkan.

Baca Berita Selanjutnya:
Golkar akan kerdil ditelan zaman
Menteri politik Jokowi berwatak Orde Baru
Bukan artis, Jokowi-JK tak buru popularitas
Jokowi harus kembalikan rel diplomasi
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

16
Dec
14

Maritim : Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

http://www.antaranews.com/berita/469384/presiden-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Presiden resmi bentuk Badan Keamanan Laut

Selasa, 16 Desember 2014 00:29 WIB |
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Presiden           resmi bentuk Badan Keamanan Laut

Ilustrasi. Konferensi Pers Pertama Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (kiri), KSAL Laksamana TNI Marsetio (ketiga kiri), KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ketiga kanan), dan Kepala BIN Marciano Norman (kedua kanan) berfoto bersama sebelum konferensi pers pertama sebagai presiden di bawah pohon Ki Hujan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10). Presiden Joko Widodo menyatakan pertemuan tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan proyeksi program di tubuh TNI, Polri dan BIN. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) – Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla).Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto seperti dikutip dari laman sekretaris kabinet mengatakan, pembentukan Bakamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.”Pembentukan Bakamla menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi.Bakamla bermula dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.Guna meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.Kini, dengan terbitnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka Bakorkamla telah berubah nama menjadi Bakamla dengan kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014

http://www.antaranews.com/berita/469209/menteri-susi-terjunkan-tujuh-kapal-perang-di-arafura?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

Menteri Susi terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

Senin, 15 Desember 2014 06:11 WIB |
Pewarta: Imam Hanafi
Menteri Susi           terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bergegas dengan membawa data badan pusat statistik terkait pemberantasan penangkapan ikan ilegal setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/12). Kedatangannya untuk berkoordinasi mengenai upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.”

Kotabaru (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan bahwa pihaknya bersama TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang di Laut Arafura untuk memburu dan memberantas praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

“Jika sebelumnya jumlah kapal asing banyak di perairan Natuna, setelah diburu dan ditangkap keberadaan mereka terus berkurang, namun yang masih bandel mereka yang beroperasi di perairan Arafura,” ujarnya
di sela dialog dengan para nelayan budidaya kepiting soka dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kabupaten Kotabaru, Minggu .

Menurut dia, kapal-kapal asing yang beroperasi itu memiliki kapasitas besar di atas 200 GT, karena itu pihaknya meminta kepada Panglima TNI AL untuk menerjunkan tujuh kapal besar ke perairan tersebut.

“Alhamdulillah, kabar bagus yang saya terima dari bapak panglima laut, tadi pagi, telah menangkap kapal asing asal Thailand di Perairan Makassar,” ungkap Susi.

Ia menjelaskan puluhan tahun terakhir, aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing begitu merajalela yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Untuk itu perlu keberanian dan sikap tegas untuk membasmi mereka dengan melibatkan segenap komponen bangsa, khususnya TNI/Polri.

Upaya yang dilakukan kini membuahkan hasil yakni cenderung berkurangnya kapal-kapal asing yang mengeruk kekayaan ikan di laut Indonesia, meski belum sepenuhnya bersih. Setidaknya dari 1.200 buah, kini berkurang dan tinggal 138 kapal asing itu.

Keberhasilan ini bukan semata-mata milik kementerian atau TNI, tapi ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar luasan laut 2/3 dari wilayah Indonesia ini berikut kekayaan di dalamnya dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyatnya.

“Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap dia.

Susi mengingatkan jangan sampai harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing, bahkan mengeruk kekayaan Indonesia.

“Sebenarnya, dari intervensi melalui laut itu, banyak kejahatan yang mereka bawa, di antaranya trafficking, narkoba, semua kedoknya kapal ikan,” katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/15/090628539/Susi-Jangankan-Cina-Amerika-pun-Kita-Lawan

Senin, 15 Desember 2014 | 06:55 WIB

Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Susi:           Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti membuka puncak perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Susi mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkanas). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Kotabaru – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia harus tegas memberantas maling-maling ikan. Ia menilai, hal ini bukan urusan hubungan bilateral antar negara. Tapi urusan Indonesia dengan pelaku pencuri yang maling ikan di laut Indonesia. (Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini Respons Thailand)

“Jadi kita harus berani. Jangankan Cina, Thailand sama Amerika sekali pun, kalau mereka maling ya harus kita lawan,” kata Susi di hadapan para nelayan budi daya dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kotabaru, seperti dilaporkan kantor berita Antara, Senin, 15 Desember 2014. (Ryamizard: Pencurian Ikan Puluhan Tahun Didiemin)

Susi mentargetkan beberapa tahun ke depan Indonesia akan terbebas dari penjarahan ikan oleh kapal asing yang selama ini mengeruk kekayaan laut nasional. “Karena itu perlu tindakan tegas untuk menangkap mereka tanpa harus takut dengan negara asal mereka,” Susi menambahkan. (Susi Giatkan Pengadilan Perikanan, tapi Begini Faktanya)

Ia menjelaskan selama ini banyak kapal asing masuk Indonesia, bertahun-tahun mengeruk kekayaan di dalamnya. “Ini yang harus diberantas.” (JK: Tembak Langsung Kapal Pencuri Ikan!)

Susi menjelaskan dampak nyata dari sikap tegas yang dilakukan dengan menangkap dan menenggelamkan kapal asing. Dari hari ke hari jumlah mereka terus berkurang. Di perairan Natuna misalnya, dari 1.200 kapal asing yang selama ini leluasa mengeruk ikan Indonesia, kini tinggal 138 kapal saja yang terpantau. (Amerika Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

Susi menyebut berbagai modus yang dilakukan kapal asing besar (di atas 200 GT). Mereka berasal dari Cina dan Thailand, tapi memakai nama dan bendera Indonesia untuk mengelabui.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan TNI dan Polri memburu mereka. Alhamdulillah dari hari ke hari mereka bisa diusir dan ditangkap, bahkan tadi pagi saya mendapat sms dari panglima laut telah menangkap lagi kapal asing di Natuna,” ujarnya. (Ini Modus Mafia Pencurian Ikan di Natuna)

RETNO

can-stock-photo_csp17923787

Indosiar.com, Ambon (Senin : 15/12/2014) Tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap para pelaku pencuri ikan agaknya belum membuat para pencuri ikan jera. Minggu kemarin, petugas TNI Angkatan Laut di bawah Komando Armada Timur Indonesia atau Kormatim kembali menangkap 8 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia tepatnya di laut Arafuru yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Beginilah situasi saat tim patroli Komando Armada Timur Indonesia atau Kormatim, melakukan pengejaran, terhadap beberapa kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di laut Arafuru, Maluku.
Petugas yang menaiki KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, memperingatkan kapal itu untuk berhenti, namun karena terlihat mencoba kabur, petugaspun melakukan tembakan peringatan. Akhirnya, delapan kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap. Masing-masing dua berasal dari kapal eks Thailand berbendera Papua Nugini bernama KM Century Empat dan KM Century Tujuh, serta enam kapal eks Cina berbendera Indonesia.
Diantaranya KM Sino 15, KM Sino 26, KM Sino 36, KM sino 33, KM Sino 35 dan KM Sino 37. Kapal berikut para abk, digiring ke Lantamal IX, Ambon, dengan pengawalan ketat KRI Halim Perdana Kusuma, untuk di proses hukum, karena terbukti melakukan pencurian ikan dan tidak memiliki dokumen resmi pada saat beroperasi melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.
Menurut Arie, sebenarnya petugas patroli banyak mendapati kapal asing yang melakukan pencurian ikan terutama di laut Arafuru, namun petugasnya tak bisa menangkap semua karena keterbatasan bahan bakar minyak. Karena kendalan itu, hanya KRI Halim Perdana Kusuma inilah yang bisa dioperasikan, padahal wilayah yang harus diawasi sangat luas. Ia berharap, ini jadi perhatian pemerintah, agar hasil operasi mereka lebih maksimal. (Juhri Samanery/Sup)
On 12/14/2014 09:56 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/469187/menteri-susi–kapal-10-gt-tak-perlu-izin?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Menteri Susi : kapal 10 GT tak perlu izin

Minggu, 14 Desember 2014 22:20 WIB |
Pewarta: Imam Hanafi
Menteri             Susi : kapal 10 GT tak perlu izin

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Kotabaru (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyatakan, kapal di bawah 10 Gross Tonnage (GT), tidak perlu memakai izin beroperasi.Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi di Kotabaru, Minggu, usai penyebaran bibit udang Windu di tambak nelayan Desa Sigam, Pulaulaut Utara, binaan perusahaan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), yang merupakan rangkaian peringatan Hari Nusantara ke-14 di Kotabaru.”Tolong pemerintah daerah, tidak memungut retrebusi terhadap kapal-kapal nelayan yang berkapasitas di bawah 10 GT, agar mereka bisa beroperasi,” pinta Susi.Sebagai gantinya, pemerintah daerah diminta untuk mendapatkan atau memungut retrebusi atau pajak penghasilan (PPH) dari perusahaan besar yang beroperasi di KotabaruMenteri Kelautan dan Perikanan meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kotabaru, memberi kesempatan kepada nelayan tangkap untuk tumbuh menjadi besar terlebih dahulu.

“Belum lagi dia bisa berjalan, sudah ‘dicubit’, lalu kapan dia bisa berjalan,” katanya.

Ia berharap, setelah besar dan sudah mampu nanti, nelayan bisa memberikan pendapatan bagi negara, bukan saat usahanya masih kecil sudah dibebani pajak atau retrebusi.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2014

On 12/14/2014 10:34 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/110775-pemerintah-cabut-2-166-izin-impor-produk%E2%80%8F.html

On 12/13/2014 09:16 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/469078/menteri-susi-poros-maritim-kedaulatan-ekonomi-nkri

Menteri Susi:

Poros Maritim kedaulatan ekonomi NKRI

Sabtu, 13 Desember 2014 21:14 WIB |
Pewarta: Jimmy Ayal
Menteri             Susi: Poros Maritim kedaulatan ekonomi NKRI

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ANTARA FOTO/Alviansyah Pasaribu )

Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia,”

Ambon (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, visi Indonesia tentang “Poros Maritim” yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo merupakan cita-cita akan berdampak besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi dan wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).”Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia,” kata Menteri Susi dalam sambutan tertulis dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff pada puncak peringatan Hari Nusantara provinsi Maluku yang dipusatkan di Langgur, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu.Menteri Susi menegaskan peringatan Hari Nusantara menjadi pengingat bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut mengandung sumber daya alam sangat melimpah dan luar biasa. Peringatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan laut pedalaman adalah bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini menyatukan seluruh pulau dan kepulauan ke dalam satu kesatuan NKRI.

Dengan pandangan visionernya para pendiri republik melihat bahwa laut teritorial yang hanya dibatasi sejauh 3 mil akibat warisan imperialisme akan membawa dampak negatif. Hal ini berbahaya karena pada akhirnya wilayah kita dikotak-kotakkan dan ada jarak antara pulau satu dengan yang lain.

Sebagai Negara Kepulauan, wilayah Nasional Indonesia adalah suatu hamparan perairan laut luas dengan puluhan ribu pulau yang tersebar di dalamnya yang merupakan suatu wilayah kesatuan laut Nusantara (Mare Nostrum) dan pulau yang bulat dan utuh dengan wilayah udara di atasnya.

Perjuangan mempertahankan kepentingan nasional tersebut berujung pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia (The Biggest Archipelagic State) pada tahun 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. “Oleh karenanya tidak beralasan bagi kita untuk tidak memperingatinya setiap tahun, karena deklarasi tersebut mengandung makna dan arti sebagai penyatuan wilayah NKRI,” katanya.

Peringatan Hari Nusantara juga bertujuan mengingatkan kembali serta mengubah pola pikir anak bangsa mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi mengenai Poros Maritim Dunia yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.

“Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia diharapkan dapat melihat dirinya sebagai Poros Maritim dunia, kekuatan di antara dua Samudra,” katanya.

Presiden Joko widodo, tandas Menteri Susi, saat pidato pelantikan sebagai Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, samudra, selat dan teluk. Sebagai Negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014

On 12/12/2014 09:33 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/buntut-penenggelaman-kapal-nelayan-tanjung-balai-diserang-nelayan-malaysia/71689

Buntut Penenggelaman Kapal, Nelayan Tanjung Balai Diserang
Nelayan Malaysia

Jumat, 12 Desember 2014 | 20:35

Kapal ikan             asing ditangkap oleh tim gabungan karena beroperasi secara             ilegal di perairan Indonesia. [Puspen TNI} Kapal ikan asing ditangkap oleh tim gabungan karena beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. [Puspen TNI}

[MEDAN] Sikap tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, ternyata berbuntut panjang. Diduga sebagai aksi balas dendam, nelayan diduga berasal dari Malaysia menyerang kapal nelayan asal Tanjung Balai di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara (Sumut).

Kapal nelayan dengan awak penumpang 13 orang, meliputi nakhoda dan anak buah kapal tersebut, diserang enam kapal nelayan asal Malaysia. Kapal nelayan Tanjung Balai dilempari benda keras dan tajam. Tidak hanya itu, pelaku penyerangan mau menabrak kapal nelayan Tanjung Balai. Kasus itu sudah dilaporkan ke Angkatan Laut.

“Penyerangan di perairan Selat Malaka itu, terjadi saat nelayan sedang menangkap ikan. Nelayan baru dua hari berada di tengah laut. Biasanya, nelayan seminggu mencari ikan di tengah lautan. Serangan nelayan Malaysia membuat nelayan kami memutuskan tali jaringan dan kemudian menyelamatkan diri,” ujar pemilik kapal nelayan Tanjung Balai, Riswati, Jumat (12/12).

Riswati mengatakan, ada seorang nelayan yang mengalami luka akibat penyerangan tersebut. Selain itu, penyerangan oleh nelayan negeri jiran itu membuat pihaknya mengalami kerugian mencapai Rp 200 juta. Penyerangan itu juga membuat nelayan asal Tanjung Balai tidak berani melaut. Bahkan, korban penyerangan masih trauma atas kejadian itu.

Riswati mengkhawatirkan, kejadian yang sama bisa terulang kembali jika aparat keamanan tidak meningkatkan pengamanan di tengah perairan Indonesia. Bahkan, penyerangan itu bisa membuat nelayan Indonesia akan melakukan sama, menyerang nelayan Malaysia jika ketemu di tengah perairan. Serangan nelayan itu menjadi ancaman buat nelayan.

Menurutnya, serangan oleh nelayan Malaysia itu terjadi, Minggu (7/12) sekitar pukul 18.00 WIB. Serangan itu datangnya tiba – tiba. Enam kapal penyerang dengan awak kapal diduga mencapai pululan orang, melaju dengan kecepatan tinggi. “Jika tidak memotong jaring ikan maka kemungkinan nelayan yang diserang tidak akan selamat,” sebutnya. [155/N-6]

Pemerintah Cabut 2.166 Izin Impor Produk‏

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 December 2014 20:02
alt

Rachmat Gobel (Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GATRAnews – Usai mencabut izin 24 importir terdaftar (IT) telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet, tidak tanggung-tanggung Pemerintah melalui Kementeri Perdagangan mencabut izin 2.166 IT Produk Tertentu seperti makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, elektronika, pakaian jadi, alas kaki, dan mainan anak.

“Sebanyak 2.166 IT Produk Tertentu telah dicabut izinnya, atau 43,17% dari total 5.017 IT. Pencabutan izin impor ini dikarenakan kelalaian IT menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan laporan secara tertulis atas realisasi pelaksanaan impor,” kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Perdagangan, hari ini, Jumat (12/12).

 

Adapun rincian IT yang dicabut izinnya yaitu 836 IT elektronika, 321 IT pakaian jadi, 290 IT makanan dan minuman, 256 IT kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 179 IT mainan anak, 133 IT obat tradisional dan suplemen makanan, serta 151 IT alas kaki.

 

Lebih lanjut, Mendag menyampaikan bahwa dasar pencabutan izin IT Produk Tertentu ini adalah Pasal 14 Peraturan Menteri No.83/M-DAG/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

 

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk tertentu (terealisasi/tidak terealisasi) melalui http://inatrade.kemendag.go.id setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) triwulan berikutnya kepada koordinator dan pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dan Direktur Impor.

 

“Kami tidak main-main dalam menegakkan hukum di sektor perdagangan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan IT ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam menciptkan tata kelola impor nasional secara tertib guna menciptakan ruang yang luas bagi pembangunan nasional,” kata Rachmat.

 

Ia menambahkan dengan pencabutan yang ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan, diharapkan agar semua pemegang izin impor menjadi lebih tertib dalam mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan sehingga tercipta importir yang andal dan bersih,” kata Rachmat.


Penulis: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

11
Dec
14

MiGas : 10 Cara Genjot Produksi MiGas Indonesia

Ini Sepuluh Cara Genjot Produksi Migas di Indonesia

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Rabu, 10 Desember 2014 – 16:53:20 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna menggenjot produksi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Menurut Indonesian Petroleum Association (IPA) ada sepuluh cara dan salah satunya adalah menghilangkan peraturan yang menghambat eksplorasi.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyampaikan bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perubahan pelayanan oleh birokrasi yang diniliai selama ini sangat rumit. Sedangkan yang ketiga penawaran kontrak yang lebih atraktif untuk menarik investor.

“Dari ke semua itu tentu bermuara pada rekomendasi yang keempat untuk mempercepat realisasi mega proyek dengan Chevron-IDD, Inpex Abadi Masela, BP Tangguh Train III dan Pertamina East Tuna,” kata Lukman Mahfoedz usai jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan kalau perihal rekomendasi kelima dan keenam kaitannya sangat kuat. Diantaranya soal optimalisasi produksi berskala kecil dan penggunaan tekhnologi dilapangan migas yang sudah tua, guna meminimalisir gangguan di lapangan.

“Dan yang ketujuh itu menguatkan regulasi sekaligus penegakkan hukum terkait kegiatan operasi hulu migas. Serta kedelapan kami mengharapkan pemerintah menyederhanakan proses komersialisasi dan perijinan bagi pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu untuk yang kesembilan Lukman mengharapkan PT Pertamina mampu mengupgrade kilang yang selama ini dinilai sudah tua, dan menjalankan Inpres No 22 Tahun 2012. “Saya optimis kita mencapai target produksi yang 1 juta barel perhari,” pungkasnya.(ris)

 

AGENDA
11 Desember 2014 – 11.00
08 Desember 2014 – 11.30
08 Desember 2014 – 12.30
08 Desember 2014 – 13.00
05 Desember 2014 – 13.30-selesai

08
Dec
14

Pemilu : Kodifikasi UU Pemilu Tunggu Sikap Pemerintah dan DPR

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kodifikasi (penyusunan menurut sesuatu sistem) Undang-Undang Pemilu adalah keharusan. Ini mengingat Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif (Pileg) dan presiden dilaksanakan secara bersama pada 2019.

Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah, mengatakan selama ini undang-undang tentang Pemilu kadang malah bertentangan antara satu sama lain. Bahkan, lanjut dia, UU Pemilu tidak memuat tentang tugas pokok dan fungsi penyelenggara.

“Hal ini harus dibuat runtut, jadi mulai dari UU MD3, UU Pemilu, penyelenggara, UU Pilkada, kepartaian, semua harus serasi sehingga tidak ada tumpang tindih. dan memang tidak ada yg saling menegasikan antarUU itu sendiri,” terang Ferry.

Menurut Ferry, undang-undang yang dihasilkan yang mengatur tentang Pemilu tidak boleh hanya untuk mengatur satu Pemilu saja. Namun juga bisa mengatur untuk Pemilu selanjutnya.

Selama ini, lanjut dia, pelaksanaan Pemilu sangat merepotkan penyelenggara Pemilu. Ferry mencontonkan salah satu syarat menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah berusia minimal 25 tahun.

Faktanya, lanjut Ferry, jika di lapangan banyak anggota KPPS banyak yang berusia sudah uzur. Menurut dia, syarat tersebut membatasi para mahasiswa yang masih muda untuk turut berperan menjadi anggota KPPS.

“Saya pikir ini langkah maju, tinggal political will pemerintah dan DPR untuk menangkap usulan ini sebagai langkah yang lebih baik lagi. Apalagi semangat sekarang itu adalah serentak, mau menjadikan Pemilu itu efektif dan efisien dalam lima tahun itu cuma dua kali Pemilu. Jadi kita tidak ingin menjadikan proses politik Pemilu ini sebagai trial and error,” tukas Ferry.

Baca Juga:

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

Southampton vs MU: Koeman dan Van Gaal Buka Perseteruan Baru

Kuda Melbourne Cup ‘Admire Rakti’ Mati Karena Gagal Jantung Akut

08
Dec
14

Politik : Kembalikan Wilayah Udara RI, Kalau Tidak Serang Singapura

 

KAMIS 04 DESEMBER 2014 11:52 WIB

Bila tak Mau Kembalikan Wilayah Udara RI, Jokowi mau Serang Singapura

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menujukkan kewibawaan bangsa Indonesia di dunia internasional. Jokowi pun sudah memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSA) Marsekal IB Putu Dunia untuk mengambil wilayah Indonesia yang dikuasai Singapura.
Selama ini, operasional wilayah Barat Indonesia dikendalikan oleh Singapura terutama untuk penerbangan sipil. Padahal wilayah tersebut masuk kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di Era Presiden Soeharto, ada keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.
Dan di era Presiden Jokowi, wilayah udara Indonesia yang dikuasai Singapura maupun diambil alih oleh pemilik aslinya.
Gebrakan Jokowi di bidang udara juga didahului untuk kawasan laut Indonesia. Jokowi memerintahkan menenggelamkan kapal asing yang masuk wilayah Indonesia.



Blog Stats

  • 2,452,390 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 136 other followers