Posts Tagged ‘Nation & Character Building



10
Aug
12

IpTek : Korek Api Tertua di Dunia

Rabu, 08/08/2012 22:52 WIB

Para ahli temukan korek api tertua di dunia

BBCIndonesia.com – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Benda yang diperkirakan sebagai korek api tertua.

Benda-benda ini tadinya diperkirakan semacam lingga dan yoni.

Para peneliti dari Israel mengatakan artefak misterius yang terbuat dari batu dan tanah liat dari zaman Neolitikum mungkin adalah korek api tertua di dunia.

Benda-benda yang ditemukan tersebut sebenarnya bukan baru, namun selama ini para ahli mengira benda-benda tersebut adalah simbol budaya semacam lingga dan yoni.

Para ahli menelusuri sejarah pembuatan api oleh manusia melalui bukti berupa sisa-sisa api.

Diperkirakan pertama kali manusia di kawasan Eurasia mengenal api 250.000 tahun yang lalu.

“Kita memiliki bukti bahwa manusia modern dan Neanderthal membuat api, yang berupa arang, abu, dan tungku. Nah, bagaimana api itu dibuat, para ahli belum pernah menemukan buktinya,” kata Naama Goren-Inbar dari Universitas Hebrew Jerusalem.

Kajian tentang korek api ini berawal dari kunjungannya ke satu museum di Jerusalem.

Fungsi khusus

Goren-Inbar tertarik dengan sejumlah benda yang ditemukan di situs arkeologi Shaar HaGolan, yang ia perkirakan tidak sekedar benda budaya.

Ia memperkirakan benda-benda tersebut, yang diperkirakan berusia 8.000 tahun, memiliki fungsi khusus.

“Saya mengamati benda-benda tersebut dan yang muncul dalam benak saya adalah benda ini mirip dengan alat yang dipakai untuk membuat api. Dari sini saya bersama beberapa ahli lain melakukan kajian secara mendalam,” papar Goren-Inbar.

Dengan teknik pengamatan mikro, Goren-Inbar menyimpulkan bahwa benda berbentuk silinder ini pernah diputar berulang kali dengan kecepatan tinggi.

Di benda lain, sementara itu, ditemukan bekas pernah tergesek benda berbentuk silinder.

Bila digabungkan dua objek ini mirip dengan alat yang dipakai untuk membuat api di zaman modern.

Tim pimpinan Goren-Inbar makin yakin bahwa ini adalah “korek api” setelah mereka menemukan bekas api dan benda lain yang diperkirakan berfungsi untuk membantu memutar silinder tersebut dalam kecepatan tinggi.

(bbc/bbc)

10
Aug
12

Hukum : MOU KPK-Kejaksaan-PolRI Batal Demi Hukum

Jumat, 10/08/2012 09:12 WIB

Kolom

MoU Antara KPK, Kejaksaan dan Polri Batal Demi Hukum

Samuel MP Hutabarat – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri terkait dengan penanganan kasus simulator SIM Korlantas Polri mencuat. Rebutan perkara antara KPK dan Polri ini terjadi setelah pihak Polri menetapkan lima tersangka yakni AKBP Teddy Rusmawan sebagai ketua pengadaan, Kompol Legino saat ini menjabat sebagai Bendahara Satuan Korlantas, Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, dan pihak swasta yakni Sukotjo Bambang, serta Budi Santoso.

Tiga nama terakhir itu, juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain tiga nama tersebut yang merupakan tersangka bersama KPK juga telah menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Dari berbagai pendapat pendapat yang berkembang mengenai kewenangan antara KPK dan Polri dalam menangani kasus simulator Korlantas Plori ini ada yang berpendapat bahwa KPK yang berwenang untuk mengambil alih penanganan kasus ini. Pendapat ini didasari oleh hadirnya Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya pasal 6, pasal 8 dan pasal 50.

Sementara di sisi lain, pihak Polri berpendapat bahwa Polri berwenang untuk menangani kasus tersebut hal ini karena Polri mengklaim yang lebih dulu menyelidiki kasus itu dan mengacu pada Nota Kesepakatan (MOU) yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengutip pendapat dari Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai permasalahan utama polemik ‘perebutan’ kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ada pada nota kesepahaman (MoU) antar tiga institusi penegak hukum. “Masalahnya justru MoU itu melemahkan Undang-Undang KPK (Nomor 30/2002 ),” kata Romli seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).(www.Kompas.com, Senin 6 Agustus 2012)

Menanggapi kondisi seperti halnya tersebut di atas, pemerintah sendiri melalui Juru Bicara Kepresidenan seperti halnya kutipan berikut: “Silakan saja para ahli hukum yang membahas bagaimana posisi dilihat dari UU dan MoU yang ada,” kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, (www.detik.com,Selasa, 07/08/2012 13:10 WIB). Hal ini jelas dapat kita lihat bersama, bahwa keberadaan MoU yang dibuat antara KPK, Kejaksaan dan Polri mempunyai arti penting dalam permasalahan penentuan kewenangan untuk menangani kasus simulator SIM Korlantas Polri.

Istilah Nota Kesepakatan (MoU) adalah suatu produk dalam ranah hukum perdata dan jika dicari aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita tidak akan menemukan penjelasan secara khusus mengenai MoU ini, karena MoU ini lahir dari konsep hukum perjanjian dari negara-negara Common Law System. MoU ini sering kita dengar dari berbagai praktek bisnis sehari-hari yang terjadi di Indonesia, sehingga kita sudah sangat akrab dengan istilah MoU meskipun tidak berasal dari sistem hukum Indonesia.

Untuk itu perlu kiranya kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan suatu MoU dalam konsep hukum perdata dan bagaimana keterkaitannya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kewenangan tersebut. Memorandum of Understanding sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan pencapaian saling pengertian diantara pihak-pighak yang terikat pada MoU tersebut, namun kesepakatan yang dicapai tersebut tidak dimaksudkan oleh para pihak untuk memberikan akibat hukum (no intention to create legal relation) terhadap konsekuensi dari pelaksanaan MoU tersebut.

Oleh karena itu sering juga kita dengan bahwa MoU itu adalah merupakan suatu Gentlement’s Agreement yang hanya memunculkan kewajiban moril bukan kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu timbul jika para pihak sepakat untuk memberikan akibat hukum dalam MoU tersebut. Lalu bagaimana kedudukan dari MoU yang telah ditandatangani oleh pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, seperti telah dijelaskan sebelumnya maka kedudukan dari MoU tersebut hanyalah merupakan suatu perjanjian yang memberikan sanksi atau akibat moral saja.

Namun demikian apakah MoU itu dapat dengan mudah untuk diingkari? tentunya tidak karena dalam MoU yang dibuat dan ditandatangani antara KPK, Kejaksaan dan Polri merupakan pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi. Sehingga jika salah satu pihak mengikari hal itu, maka penilaian ataupun tingkat kepercayaan publik akan jatuh kepada institusi tersebut. Oleh karena itu sangat berisiko jika KPK menganggap angin lalu ataupun mengabaikan MoU yang sudah di tandatangani oleh pimpinan KPK tersebut dan berdampak bagi integritas dan akuntabilitas dari KPK sendiri.

Lalu bagaimana jalan keluarnya? MoU meskipun tidak mempunyai akibat hukum ataupun hanya memberikan akibat moral tetap merupakan suatu perjanjian dan seluruh perjanjian yang ada jika tunduk pada hukum Indonesia, maka perjanjian itu baru dikatakan sah jika memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur inilah yang menjadi acuan dalam hukum perjanjian Indonesia dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Oleh karena itu mari kita uji bersama apakah MoU tersebut sudah sah dengan memenuhi keempat unsur sahnya perjanjian itu.

Untuk unsur 1, 2 dan 3 sudah dapat dipastikan sudah terpenuhi dalam MoU itu, karena para pihak dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Polri sepakat terhadap MoU itu. Hal ini dapat dilihat dari telah ditandatanganinya MoU itu oleh para pihak.

Unsur kecakapan terkait dengan kewenangan pihak-pihak yang menandatangi MoU tersebut. Tentunya pihak-pihak yang berwenang yang telah mewakili masing-masing institusi yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Sehingga unsur kecakapan pun telah terpenuhi.

Demikian juga dengan unsur suatu hal tertentu, MoU tersebut mengatur mengenai mekanisme di antara KPK, Kejaksaan dan Polri dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi dalam MoU tersebut.

Bagaimana dengan unsur ke 4 mengenai suatu sebab yang halal? Maksud sebab yang halal ini adalah setiap perjanjian dalam hal ini MoU antara KPK, Kejaksaan dan Polri ini di antaranya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang mari kita lihat apakah MoU tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan?

Mengutip pendapat dari pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita, “Jika mengacu pasal itu maka KPK seharusnya lebih berwenang dalam melakukan supervisi. Dengan MoU itu malah supervisinya hilang. Jadi selevel lah (dengan Kepolisian dan Kejaksaan),” kata dia.

Selain itu, tambah Romli, di MoU ada pengaturan pengendalian bersama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak diatur dalam UU KPK. Masalah lain, lanjut dia, di MoU diatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Adapun di UU KPK hanya 14 hari. (www.Kompas.com, Senin 6 Agustus 2012).

Mengutip pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata MoU tersebut telah melanggar hukum. Artinya kauasa yang halal dari syarat sahnya perjanjian tersebut sudah tidak terpenuhi yang akibatnya maka MoU tersebut batal demi hukum yang artinya MoU tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada.

Kemudian bagaimana cara membatalkan MoU tersebut? Bahwa setiap perjanjian harus dibatalkan melalui pengadilan (vide pasal 1266 KUHPerdata), sehingga pengadilanlah yang berhak untuk membatalkan MoU caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta MoU tersebut dibatalkan. Siapa yang akan membatalkan? Apa dasarnya? Sungguh tidak elok apabila para pihak yang telah menadatangani MoU tersebut yang mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan. Sebab kembali jika hal ini dilakukan oleh salah satu pihak maka akan memberikan dampak baik secara politis dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Oleh karena itu akan lebih baik jika pihak di luar dari KPK, Kejaksaan dan Polri yang mengajukan pembatalan tersebut yaitu pihak yang mempunyai legal standing khusus terhadap masalah korupsi. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUH Perdata, hal ini dilakukan karena pihak yang akan menggugat tersebut bukanlah pihak yang terikat dalam MoU namun merasa dirugikan dengan adanya MoU ini. Upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap MoU yang telah ditandatangani oleh KPK, Polri dan kejaksaan adalah suatu upaya dalam rangka menguji keabsahan dari MoU tersebut.

Mungkin secara politik, permasalahan mengenai kewenangan ini dapat diselesaikan, namun tetap akan menyisahkan permasalahan. Saat ini terjadi pada KPK dengan Polri tapi tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi lagi di antara segitiga institusi penegak hukum tersebut. Oleh karena itu upaya hukum dalam rangka menguji kebasahan Mou tersebut, merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan agar dapat memberikan kepastian di antara ketiga institusi tersebut.

*) Samuel MP Hutabarat adalah dosen FH Unika Atma Jaya Jakarta.

(vit/vit)

Browser anda tidak mendukung iFrame
10
Aug
12

Per-undang2an : KPK masuk ke UUD1945

Jumat, 10/08/2012 08:16 WIB

MPR Kaji Usulan Memasukkan KPK ke UUD 1945

M Rizki Maulana – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengusulkan agar KPK diatur dalam konstitusi melalui UUD 1945. Tak mudah merealisasikannya, namun usul ini tengah dikaji Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Usul KPK masuk konstitusi pantas dikaji dan dipertimbangkan. Usul Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto agar KPK masuk dalam UUD 1945 saya kira pantas dikaji dan dipertimbangkan. Ada baiknya juga sekaligus dengan memasukkan Kejaksaan, sebab Kejaksaan pun belum masuk dalam kekuasaan kehakiman di UUD 1945,” ujar Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Jumat (10/8/2012).

Memang memasukkan Kejaksaan dan KPK ke UUD 1945 tidaklah mudah. Sebab UUD 1945 bukan seperti Undang-undang yang tiap tahun bisa diperbaiki atau dirubah.

“UUD belum tentu setiap satu dasawarsa dirubah. Sejak UUD 1945 dirubah terakhirkali tahun 2002, belum ada usul atau rencana yang serius untuk merubahnya lagi dalam waktu dekat,” katanya.

DPD memang sudah mewacanakan perubahan ini untuk dapat memperkuat wewenangnya dalam UUD 1945. Karena kalau seperti sekarang ini, DPD seolah-olah ada tapi tidak ada.

“Oleh karena itu MPR sudah membentuk Tim Kajian Ketatanegaraan yang berfungsi menampung usul-usul perubahan terhadap UUD 1945 dan mengkajinya apakah perlu masuk UUD 1945 atau cukup di Undang-undang saja. Usul KPK ini akan kami kaji dan pertimbangkan bersamaan dengan usul dimasukkannya Kejaksaan ke dalam UUD 1945. Akan tetapi meskipun KPK belum masuk UUD 1945, namun saya kira wewenang KPK sesuai dengan UU no 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibuat sebagai amanat reformasi, sebenarnya sudah cukup kuat untuk mendukung tindakan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tutupnya.

(riz/van)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Baca Juga
10
Aug
12

Kebudayaan : Kejawaan (Java Renaissance)

 

mBok menawa bisa kanggo nggugah kenangan lawas :

RESUME PERTEMUAN

Pertemuan Sekar Jagad 28 Mei 2005

Di Kantor PT. UNISYSTEM UTAMA Ltd.

Jl. Fakhrudin Kav. 11-13  No. 33-35, Tanah Abang – Jakarta Pusat.

                        Alhamdulillah,

            Pertemuan Sanggar Sekar Jagad yang informal dan setengah dadakan dapat berlangsung dengan sangat baik dan lancar. Unek-unek dari para pinisepuh, angkatan “national builder” (founding fathers), dapat tercurah dengan sangat jelas dan wenteh.  Generasi kedua (umur 40 – 50) bertambah wawasannya. Generasi ketiga (30) lebih berani memahami Kejawen. Ada 21 hadirin dari berbagai latar belakang, dan tiga generasi.

            Setelah sekian lapis kemerdekaan bangsa terkikis, tergadai atau hilang, bahkan sampai ‘kedaulatan spirituil’ pun nyaris tidak kita punyai lagi, maka sesungguhnya hal ini merupakan keprihatinan mendalam bagi kita semua, warga bangsa Indonesia ! 

            Meskipun demikian, masih ada “pertahanan spiritual” bangsa yang ulet tidak mempan digerus tata peradaban dan paham-paham ideologi asing.  Pertahanan spiritual bangsa tersebut pada orang Jawa tercermin pada penggunaan bahasa Jawa “ngoko”.  Ya, bahasa plain, bahasa awam yang menyatu dengan kekuatan “tata peradaban” asli sukubangsa Jawa dan terus menerus operasional berkesinam-bungan dari generasi ke generasi.  Bahasa yang kenyataannya masih mampu menyatukan komunikasi antar wong Jawa darimana berasal dan dimanapun berada.  Ketika wong Jawa sudah merasa sulit menggunakan bahasa Jawa “krama”, maka secara nyata masih fasih untuk “ngoko”.  Contoh lain ketahanan tersebut, bila dalam keadaan terpaksa kehilangan kata-kata, maka akan segera muncul kata-kata bahasa Jawa “ngoko” dari mulut orang Jawa dalam ngudar gagasan.

            Bertolak dari “kemampuan bertahan” Jawa tersebut, Sekar Jagad didirikan dan dicitakan untuk mampu menggerakkan kebangkitan peradaban dan kebudayaan Jawa guna dipersembahkan kepada Indonesia .  Mengembalikan Jawa sebagai sekaring Jagad untuk menuju Indonesia tamansarinya dunia.

            Demikian intisari paparan Ketua Yayasan Sekar Jagad, Ki Sondong Mandali, dalam membuka pertemuan dan mengantarkan tema pertemuan informal Sekar Jagad pada tanggal 28 Mei 2005. Sambutan simpatik dan antusias tercermin dalam jalannya pertemuan yang meriah dinamis penuh “guyonan” khas Jawa. Rembuk punya rembuk, kesimpulan awal dari pertemuan sangat menggembirakan, adalah :

BANGSA INI PERLU GERAKAN MORAL !

            Sungguh diluar perkiraan, bahwa gagasan orang kampungan semacam sdr. Ki Sondong Mandali (KSM) yang lalu saya  edarkan ke dunia maya  mailing-list: sekarjagad@yahoogroups.com dan  sknap@yahoogroups.com, memperoleh sambutan yang  sangat besar dari beberapa tokoh sepuh perjuangan (tokoh TP: Tentara Pelajar, tokoh HPK: Himpunan Penghayat Kepercayaan dan tokoh-tokoh nasio-nalis). Gagasan itu hanyalah cita-cita “ngoyoworo“-nya Ki Sondong Mandali tentang kebangkitan kembali peradaban dan budaya Jawa, yang oleh kolega saya Achmad Chodjim diberinya istilah renaissance Jawa.

            Kepandiran KSM bertambah-tambah dengan menambahinya  menjadi semacam rumusan visi yang seolah unreachable, tak terjangkau. Karena berbunyi: “Membangun Jawa sebagai Sekar Jagad menuju Indonesia Tamansari Dunia”. Kenapa?

            Karena menjadikan Jawa sebagai Sekar Jagad yang dimaksud adalah menjadikan Falsafah Jawa atau Kawruh Kejawen sebagai “keindahan peradaban” umat manusia di dunia.  Gagasan yang ambisius, menjadikan Kejawen sebagai salah satu “isme” dunia.  Sementara kenyataannya, peradaban dan kebudayaan Jawa sendiri saat ini nyaris pudar dan tenggelam tergerus “isme-isme” dunia yang lain, terutama  modernisme.   

            Namun ketika gagasan menggerakkan renaissance Jawa itu kami wujudkan dalam bentuk yayasan, bernama Yayasan Sekar Jagad yang berkeinginan  menggali, mengkaji dan merumuskan kembali nilai-nilai keluhuran budaya dan peradaban Nusantara, khususnya Jawa dan Bali, dalam kemasan kekinian untuk diwariskan dan dikembangkan bagi generasi mendatang. Maka banyak sejawat yang berkenan bergabung dan mendukung dengan urunan bareng-bareng,  dua ratus ribuan. 

            Maka kami bisa jalan terus, hingga berhasil menyusun buku  stimulasi diskusi peradaban dan budaya Jawa berjudul “Buku Kawruh Kejawen I-III”. Malahan, terjemahannya dalam bahasa Indonesia , telah disanggupi. Dan saat ini sedang digarap terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Mr. Michael Medeiros, di Massachusetts – USA . Juga dalam bahasa Italia oleh Ibu Lily Soerjowati, dosen Kebudayaan Timur di Universitas Milan – Italia. Maka sungguh mengherankan namun juga menggembirakan!

            Dengan antusias pula tokoh nasionalis Bpk. Djoko Aminoto, bersedia memfasilitasi pertemuan awal Yayasan Sekar Jagad hari ini tadi, 28 Mei 2005. Maka bertemulah kami dengan para tokoh sepuh Kejawen dan perjuangan di Kantor PT Unisystem Utama Ltd. 

            Pembicaraan dan diskusi berlangsung sangat hangat, interaktif dan diiringi tembang Dhandhanggula cengkok Pisowanan dan Mijil cengkok Waosan, oleh Bapak Dulkaeni. Membuat beberapa pinisepuh merenung-renung, bernostalgia ketika  masih “bocah“.

            Ungkapan perlunya gerakan moral muncul dari pensiunan  IRJEN BPK yang konon berhasil menyusun komik bersambung BPK yang berjudul: Balada Mandiri, Potpouri Jamsostek; dan Bungarampai KPU….., dengan cerita komik bersambungnya itulah beliau menyatakan bahwa sangat mendesak Gerakan Moral digalakkan di Indonesia !.

            Mulat Sarira dan Tepa Selira adalah dua ungkapan (idiom, unen-unen) Jawa yang disampaikan oleh Bpk. Joko Sedyono (Veteran Brigade 17/TP). Ya, beliau hanya menyatakan dua kata itu yang akan mampu mengobati segala krisis yang melanda negeri ini. Mulat Sarira adalah melihat diri sendiri. Perbuatan yang selalu introspektif. Mencoba memahami diri sendiri. “Aku ini apa, aku ini siapa, aku ini akan kemana dan aku ini mengapa ada ?”

            Dari kesadaran diri itu akan lahir Tepa Selira. Berempati secara terus-menerus kepada sesama ummat manusia.  Nah, dari dua tokoh sepuh dalam pertemuan tadi, lahirlah wacana untuk mengadakan Gerakan Moral Mulat Sarira dan Tepa Selira di negeri ini !

            Catatan penting dari hasil pertemuan adalah munculnya ajakan untuk mendirikan Badan Kerjasama atau Sekretariat Bersama guna mengampu “Gerakan Moral” dimaksud.  Ditawarkan untuk menggunakan Kantor HPK Pusat sebagai kantor Sekretariat Bersama tersebut. Sedangkan Kegiatan Badan Kerjasama/ Sekretariat Bersama diskenariokan mirip BAPPENAS.  Lembaga think-tank dalam masalah National Caracter Building.

             Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan Pertemuan YSJ Perdana terselenggara dengan cukup memuaskan dan membanggakan hati kami.  Insya Allah, pertemuan-pertemuan lanjutan akan mampu pula kami selenggarakan. Amin.

                                                                                                                                         Denggleng Pagelaran

(Dr. Ir. Winarso D Widodo MS)

Moderator Milis Sekar Jagad

08
Aug
12

Politik : Prabowo RI-1 Didukung AS dan Singapura ?

AS dan Singapura Dukung Prabowo Jadi RI-1 ?

 

http://forum.detik.com/semakin-mulus-as-dan-singapura-dukung-prabowo-jadi-ri-1-t483222.html


Prabowo Subianto – inilah.comOpini: Derek Manangka
nasional – Senin, 6 Agustus 2012 | 07:17 WIB Share on facebookShare onINILAH.COM. Jakarta – Sosok Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI yang dikesankan tidak disukai Amerika Serikat dan Singapura, kini telah berubah signifikan.

Dua negara itu justru secara taktis dan strategis sedang menggalang opini internasional bahwa sosok yang paling tepat untuk menjadi pemimpin Indonesia adalah bekas menantu Soeharto, Presiden ke-2 RI itu.

Perubahan ini tercermin dari dua hal. Pertama liputan tentang Prabowo Subianto oleh The Wall Street Journal dari New York Amerika Serikat. Kedua, diundangnya bekas Pangkostrad itu sebagai pembicara tunggal di Rajaratnam School of Strategic Studies, Singapura.

Baik liputan tentang Prabowo oleh media Amerika Serikat maupun ceramahnya di Rajaratnam School, terjadi pada hari yang sama, pekan lalu. Secara kasat mata kedua peristiwa itu berbeda. Hanya secara kebetulan dan tak saling terkait. Tetapi sebagaimana pengamatan salah seorang konsultan strategi bisnis di Jakarta, wawancara media Amerika itu dan peristiwa ceramah Prabowo, tidak berdiri sendiri.

The Wall Street Journal yang dikenal sebagai media rujukan para investor raksasa dunia dan pedagang pasar modal, juga menyiarkan wawancara Prabowo di jaringan TV-nya. Liputan itu lebih banyak mengklarifikasi atau membantah tudingan negatif tentang Prabowo.

Media itu mengawali laporannya dengan mengatakan, Prabowo di era pemerintahan Soeharto, merupakan seorang jenderal yang ditakuti. “Tapi sekarang Prabowo merupakan calon presiden Indonesia yang selalu berada di urutan terdepan,” kata Eric Bellman wartawan The Wall Street Journal yang mewawancara Prabowo di rumah pribadi di kawasan Hambalang, Bogor.

Dengan perubahan ini, seorang konsultan di Harsono Consulting, yang tidak bersedia dikutip namanya, mencatat, peluang Prabowo menjadi Presiden RI pada Oktober 2014 sudah sangat besar. “Kalau media Amerika sudah mendukung seseorang, biasanya barang itu akan jadi”, kelakarnya.

Disukai atau tidak, pengaruh Amerika Serikat berikut Singapura di Indonesia, diyakini relatif besar. Oleh sebab itu, Amerika dan Singapura sangat berkepentingan, sosok yang menjadi pemimpin di Indonesia harus seorang sahabat.

Amerika Serikat berkepentingan, karena Indonesia terletak di jalur strategis dunia. Itu sebabnya negara itu, tidak menghendaki pengaruhnya di Indonesia direbut atau digantikan kekuatan lain.

Sementara Singapura yang menjadi negara makmur karena kepandaiannya memanfaatkan semua potensi di Indonesia, juga kurang lebih sama. Singapura ingin mendapat jaminan, pemimpin di Indonesia haruslah seorang yang tidak anti Singapura plus etnis Chinese.

Itu sebabnya bila perlu Singapura ikut membantu persiapan seorang calon presiden yang diyakini memiliki visi dan dapat diajak berdiskusi. Dan syarat itu terdapat pada diri Prabowo Subianto. Maka forum di Rajaratnam School itu merupakan bagian dari persiapan ataupun agenda Singapura.

Persoalan yang cukup menarik adalah apa yang menyebabkan Amerika Serikat dan Singapura secara tiba-tiba mengubah sikap dan penilaian mereka kepada Prabowo. Dalam arti, Amerika Serikat tidak lagi memandang Prabowo sebagai jenderal yang melakukan pelanggaran berat atas HAM. Atau Singapura tidak lagi menempatkan Prabowo sebagai sosok yang anti Chinese ?

Jawabannya dikembalikan kepada adigium yang menyebutkan bahwa dalam politik tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Selain itu, mesin pelobi Prabowo diyakini bekerja secara efektif belakangan ini.

Lobi dengan Amerika Serikat bisa jadi dilakukan lewat sekutunya di Timur Tengah, yakni Jordania. Raja Jordania yang beristerikan seorang keturunan Amerika Serikat, merupakan sahabat kental Prabowo. Pasca-kerusuhan Mei 1998 termasuk kejatuhan Presiden Soeharto, Prabowo kerap diberitakan lebih banyak tinggal di Aman, ibukota Jordania.

Jordania sendiri yang berbatasan langsung dengan Israel dikenal sebagai salah satu negara Arab yang punya hubungan diplomatik, dengan Israel. Sehingga kalau Prabowo memerlukan dukungan pebisnis internasional dari komunitas Yahudi, dukungan itu pun bisa diperoleh melalui jalur Jordania.

Itu sebabnya keputusan editor The Wall Street Journal, media Amerika yang dikontrol masyarakat Yahudi untuk memprofilkan Prabowo menambah kuat spekulasi bahwa bekas Danjen Kopassus ini juga sudah lolos fit and proper test oleh kekuatan yang mendominasi dunia.

Lobi lainnya oleh Hasyim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo. Hasyim, pengusaha sukses yang berdomisili di London, Inggris diperkirakan memakskimalkan jaringan bisnisnya untuk kepentingan Prabowo.

Selain Hasyim dan Raja Jordania, sumber lain menyebutkan seorang pelobi dari Capitol Hill, Washington yang baru-baru ini berada di Jakarta menegaskan, sosok Prabowo sudah diterima oleh pelobi di Amerika Serikat.

Sementara lobi dengan Singapura boleh jadi dilakukan oleh ipar kandungnya, Dr. Sudradjad Djiwandono. Bekas Gubernur Bank Indonesia itu sudah hampir 10 tahun menjadi pengajar di universitas bergengsi di Singapura. Dengan status itu, Sudradjad dengan mudah bisa masuk ke lingkar terdalam dalam pemerintahan Singapura.

Spekulasi ini diyakini tidak meleset banyak, jika melihat forum akademi yang menampilkan Prabowo di Rajaratnam School. Dekan institut itu adalah Barry Desker, bekas Dubes Singapura untuk Indonesia awal 1990-an dan juga sahabat Sudradjad.

Dengan Pilkada DKI, dimana Prabowo sebagai pendiri Partai Gerindra mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alios Ahok selaku cawagub, langkah itu menjernihkan persoalan bahwa Prabowo bukanlah sosok yang anti Chinese, hal yang membuat Prabowo semakin disukai Singapura.

Bagi kalangan wartawan yang bergerak di komunitas diplomatik Jakarta, Barry Desker dikenal sebagai diplomat asing yang lincah. Sebab sejumlah kebijakan penting pemerintah RI, sering kali sudah lebih dulu bocor ke tangannya.

Pada saat tak satupun yang mengira, Joop Ave dan Abdul Latif akan menjadi Menteri, Barry Desker sudah mengajak sejumlah wartawan untuk bertaruh dengannya bahwa kedua figur itu akan masuk dalam pemerintahan Soeharto. Dan ternyata memang benar. Intinya, Barry Desker, pejabat Singapura yang mengundang Prabowo tampil di Rajaratnam School adalah tokoh spesialis negara tetangga itu tentang Indonesia.

Peserta ceramah Prabowo di Rajaratnam School, dinilai sebagai orang-orang yang menentukan kemana arah negara di Asia Tenggara. Sebagai investor saat ini mereka sedang risau dengan nasib investasi mereka di Indonesia. Menjelang Pilpres mereka harus memutuskan apakah akan tetap atau hengkang dari Indonesia.

Pernyataan Prabowo di forum itu kelihatannya cukup meyakinkan. Bahwa di bawah Prabowo, iklim investasi di Indonesia lebih baik. Dan hanya dalam waktu tiga hari setelah ceramahnya, Prabowo telah menjadi semacam magnit.

Dalam sebuah acara buka puasa yang digelar di Jagorawi, Sabtu malam 4 Agustus dalam rangka kejuaraan Polo antara Indonesia dan Argentina, Prabowo yang hadir di acara itu, langsung dikelilingi oleh para pebisnis.

Yang tinggal ditunggu bagaimana hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014. Apakah Prabowo bisa langsung menjadi capres atau masih harus berkoalisi? Yang pasti untuk sementara waktu, baru Prabowo satu-satunya kandidat yang sudah memperoleh dukungan internasional sebagai Presiden mendatang RI. Prabowo juga memiliki jaringan di lintas etnis dan agama. [mdr]

08
Aug
12

Energi : Merdeka di Sektor Energi

Merdeka di Sektor Energi

CR-27 | Selasa, 07 Agustus 2012 – 15:21:47 WIB


(dok/ist)Kemerdekaan harus mutlak disegala bidang kehidupan, termasuk energi.

JAKARTA – Potensi sumber daya energi yang melimpah seharusnya memfokuskan Indonesia untuk memantapkan kedaulatan energi. Kebijakan energi nasional seharusnya komprehensif, integrated, dan revolusioner bagi rakyat Indonesia.

Tapi apa daya, kebijakan yang dinanti-nanti itu masih jauh panggang dari api. Padahal, kebijakan energi seperti itu sangat dinantikan semua kalangan, karena akan menjadi fondasi segala bentuk kegiatan ekonomi Indonesia.

Semua sektor kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari tiga kebutuhan mendasar, yakni energi, air, dan pangan. Artinya, semua negara sudah menempatkan sektor energi menjadi sektor utama yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan penanganan kebijakannya.

Terkait dengan vitalnya kebutuhan energi saat ini maupun di masa depan, Indonesia tidak boleh bersantai dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi cuma sibuk berwacana.

Dalam peringatan HUT ke-67 RI tahun ini, kembali mengingatkan kita kepada tujuan dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini, termasuk kedaulatan energi nasional. Masih ada kesempatan jika kita mau segera berpacu bersama-sama membangun collective integration commitment antarpemangku kepentingan.

Peringatan hari kemerdekaan RI tahun ini sudah seharusnya membuka mata bangsa ini untuk berdaulat energi. Berhentilah memasok energi murah ke bangsa lain.

Gas Donggi Senoro, misalnya, dijual oleh Mitsubishi selaku eks pengelola ke pembeli di Fujian China US$ 3,5 per mmbtu, sementara Perusahaan Gas Negara (PGN) menjual gas ke Perusahaan Listrik Negara seharga US$ 10 per mmbtu. Hikmahanto Juwono, pakar Hukum Universitas Indonesia (UI), menyatakan gas alam cair (LNG) Donggi Senoro di Kabupatan Banggai Sulawesi Tengah dan juga Tangguh di Papua Parat membuktikan Indonesia sangat tidak berdaulat energi.

“Bayangkan, belasan pabrik sarung tangan di Medan dibiarkan mati karena tidak dapat gas. Beberapa tahun ke belakang masalah serupa terjadi di Jawa Timur. Mereka membutuhkan sekali tapi tidak kebagian dengan berbagai alasan seperti belum ada atau tidak ada pipa yang mengalirkan, kenapa kemudian gas kita dijual murah ke China. Ini namanya apa,” jelas Hikmahanto kepada SH di Jakarta, Jumat (3/8).

Rizal Ramli, mantan menko perekonomian zaman Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, bangsa lain bertepuk tangan karena industrinya mendapat sokongan gas murah dari Indonesia.

“Kalau di zaman dulu ada tukang sihir maka di zaman sekarang ini kaum intelektual tukang sihirnya. Mereka tidak membela rakyat tapi pemerintah yang jelas tidak beres dalam mengelola kontrak blok migas,” jelas dia di sela sanggahannya dalam sidaang ke-6 Judicial Review UU Migas di Mahkamah Konstitusi pertengahan pekan lalu.

Pengamat energi Kurtubi mengatakan, Indonesia merupakan salah satu produsen gas alam terbesar di dunia di samping negara timur tengah, sedangkan konsumen gas dunia adalah negara maju di Eropa, AS, Kanada, Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, dan China.

Indonesia memang lebih banyak menggunakan BBM dibanding gas alam. Jika dilihat dari total produksi gas alam nasional 3,12 TCF atau 8642.2 MMSCFD, pemakaian lokalnya hanya 1.16 TCF (atau 3.186,1 MMSCFD), yang diekspor 1.84 TCF (5.049 MMSCFD), dan gas alam yang terbuang 0.15TCF/TH (407 MMSCFD).

Gas alam nasional baru digunakan pabrik-pabrik milik perusahaan multinasional, PLN, dan pabrik pupuk sementara industri rakyat yang padat karya, seperti pabrik keramik di Plered Purwakarta, pabrik genteng di Jatiwangi, pabrik sepatu di Cibaduyut, industri tekstil di Majalaya, industri logam, dan pengecoran logam di Tegal masih menggunakan BBM.

Saat ini pengelolaan energi yang dilakukan pemerintah telah melenceng dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah membatalkan penjualan gas dari ladang Donggi-Senoro ke pihak Mitsubishi, Jepang.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan alokasi gas Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah sebesar 25-30 persen untuk kepentingan domestik. Sebesar 70 persen sisanya akan diekspor ke luar negeri dengan asumsi untuk menambah penerimaan negara. Tapi anehnya, harga jualnya 70 persen lebih murah dari harga normal yang berlaku di dalam negeri.

Kurtubi mengingatkan asal mula salah urus migas terjadi ketika hubungan kontrak dengan perusahaan migas pada era reformasi beralih dari pola B to B (Pertamina dengan perusahaan migas asing/swasta) menjadi pola B to G (Pemerintah c/q BP Migas dengan perusahaan migas asing/swasta).

Dengan pola B to B, pengembangan lapangan gas (pembangunan infrastruktur LNG Plant, penjualan LNG dan sebagainya) dilakukan Pertamina sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Lapangan gas yang besar di Arun dan Badak meski merupakan lapangan gas yang dioperasikan oleh perusahaan asing, pembangunan infrastruktur LNG Plant dan penjualan ke luar negeri dilakukan sepenuhnya oleh Pertamina.

Oleh karena itu, kita mendukung agar pemerintah merevisi UU Migas Tahun 2002 agar upaya mencapai swasembada energi di negeri ini bisa diwujudkan. Kita menyadari begitu banyak persoalan di bidang energi, terutama UU Migas yang mengikat bangsa ini, sehingga lebih mengutamakan kepentingan asing ketimbang kepentingan dalam negeri.

Padahal, sebagaimana diawal tulisan ini diungkap bahwa energi merupakan sektor vital dalam fondasi segala bentuk ekonomi nasional. Tudingan bahwa kedaulatan energi kita dijajah bukan isapan jempol. Faktanya memang banyak investor asing yang menikmati energi Indonesia secara melimpah dengan harga murah meriah. Bangsa ini telah tersandera di bidang energi.

Terkait dengan hal itu, momentum peringatan kemerdekaan yang ke-67 ini harus dimanfaatkan untuk melakukan sebuah evaluasi untuk menyusun sebuah strategi kebijakan kemandirian energi nasional. Saat ini merupakan momentum tepat untuk melakukan perubahan sekaligus memantapkan tekad demi mewujudkan kemandirian bangsa ini di sektor energi.

(Sinar Harapan)

08
Aug
12

Bencana Lapindo : Bertentangan Akuntabilitas APBN

Pasal Lumpur Lapindo Bertentangan Akuntabilitas APBN

Selasa, 7 Agustus 2012 | 20:00

Luapan lumpur Lapindo. [Google] Luapan lumpur Lapindo. [Google]

[JAKARTA] Ahli Hukum Tata Negara, Dr Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, Pasal 18 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN-P 2012,  yang mengatur upaya penanggulangan Lumpur Lapindo bertentangan dengan asas akuntabilitas APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini diungkapkan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU APBN-P 2012 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Aidul, dengan masih adanya kewajiban PT Lapindo Brantas, maka terdapat pengakuan atas kesalahan perusahaan tersebut yang menimbulkan akibat hukum untuk membiayai seluruh kerugian.

“Namun, adanya alokasi pada Pasal UU APBN-P 2012 telah menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan negara justru membiayai sebagaian dari kewajiban PT Lapindo Brantas,” tuturnya.

Aidul mengatakan bahwa Pasal 18 UU APBN-P 2012 telah memberikan keuntungan kepada perseorangan, yakni PT Lapindo Brantas.

“Karena itu, Pasal 18 UU APBN-P 2012 tidak memenuhi dan bertentangan dengan asas akuntabilitas APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945,” tukas Aidul.

Seperti diketahui, Pengujian Pasal upaya penanggulangan Lumpur Lapindo ini diajukan oleh Drs Ec H Tjuk K Sukiadi (pensiunan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya), Purnawirawan Marinir Suharto dan Ali Azhar Akbar (penulis buku berjudul Konspirasi SBY-Lapindo dan peneliti kasus Lumpur Lapindo).

Menurut pemohon, terjadinya kasus Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah kesalahan dan kelalaian yang dilakukan pihak Lapindo Brantas Inc., sehingga ketentuan Pasal 18 UU APBNP 2012 menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UUD 1945.

Pemohon mengatakan bahwa adanya Pasal 18 UU APBN-P 2012 berpotensi menimbulkan kerugian pemohon karena keuangan negara yang bersumber dari pajak untuk membayar dan memberikan ganti rugi akibat kasus Lumpur Lapindo. [Ant/L-8]

 

Semburan Lumpur Lapindo Kesalahan Operasi Pengeboran

Selasa, 7 Agustus 2012 | 19:56

Luapan lumpur Lapindo [google] Luapan lumpur Lapindo [google]

[JAKARTA] Ahli Geologi RP Koesoemadinata mengatakan, bencana semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo mutlak karena kesalahan operasional pengeboran yang dilaksanakan PT Lapindo Brantas. Hal itu diungkapkan Koesoemadinata saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian Pasal 18 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN-P 2012 di  Jakarta, Selasa (7/8). Menurut dia, sulit untuk menjelaskan bahwa Lumpur Lapindo merupakan bencana alam, karena pada dasarnya terjadi kesalahan dalam melakukan pengeboran. “Dinding sumur tidak dipasang hingga dasar, padahal dalam rencananya dinding akan dipasang hingga dasar tempat melakukan pengeboran,” paparnya.   Koesoemadinata mengatakan berdasarkan ilustrasi pemasangan dinding, operator hanya memasang dinding seperempat dari kedalaman pengeboran yang akan dilakukan.   Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Drilling Engineers Club Kersam Sumanta di depan majelis hakim pleno yang dipimpin Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki yang didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya.   Dia menjelaskan bahwa semburan Lumpur Lapindo bukan bencana alam, tetapi bencana akibat ulah perbuatan manusia.   Dalam program tertulis dinding harus dipasang hingga kedalaman 8.500 ‘feet’ (kaki), namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dipenuh, bahkan pengeboran terus dilakukan hingga kedalaman 9,297 ‘feet’, papar Kersam.   “Tidak mematuhi program yang sudah disetujui bersama, dan mengabaikan saran ‘shareholder’ MEDCO untuk memasang dinding hingga kedalaman 8.500 feet sebelum melanjutkan pengeboran, tanpa alasan yang jelas,” jelasnya.   Akibat dinding tidak dipasang hingga kedalaman 8.500 feet, maka tekanan air dari dalam terus naik ke atas dan mencari celah yang akhirnya menyembur tidak jauh dari sumur pengeboran.   Kersam mengatakan bahwa semburan Lumpur Lapindo akibat gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dijadikan penyebabnya merupakan alasan yang dibuat-buat.   Anggota Drilling Engineers Club lainnya, Mustiko Saleh, mengatakan tidak ada kaitannya gempa dengan semburan lumpur.   “Gempa Yogyakarta itu dua hari sebelum Lumpur Lapindo menyembur, kemudian paling jauh dampak dari gempa hanya 100 Km. Nah, Sidoarjo itu jaraknya 275 Km. Di Sidoarjo pun tidak ada bangunan yang roboh, jadi alasan itu tidak benar,” tukas Mustiko.   Seperti diketahui, Pengujian Pasal upaya penanggulangan Lumpur Lapindo ini diajukan oleh Drs Ec H Tjuk K Sukiadi (pensiunan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya), Purnawirawan Marinir Suharto dan Ali Azhar Akbar (penulis buku berjudul Konspirasi SBY-Lapindo dan peneliti kasus Lumpur Lapindo).   Menurut pemohon, terjadinya kasus Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah kesalahan dan kelalaian yang dilakukan pihak Lapindo Brantas Inc., sehingga ketentuan Pasal 18 UU APBNP 2012 menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UUD 1945.   Pemohon mengatakan bahwa adanya Pasal 18 UU APBN-P 2012 berpotensi menimbulkan kerugian pemohon karena keuangan negara yang bersumber dari pajak untuk membayar dan memberikan ganti rugi akibat kasus Lumpur Lapindo. [Ant/L-8]




Blog Stats

  • 2,411,601 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers