Posts Tagged ‘Laws

03
Jul
11

Hukum : IpTek vs Peraturan Menteri

Minggu, 03/07/2011 00:02 WIB
Inilah Daftar Alat yang Buku Panduannya Wajib Berbahasa Indonesia 
Andi Saputra – detikNews
Jakarta – Diseretnya Dian dan Rendy ke tahanan karena menjual 2 iPad yang menggunakan buku manual berbahasa Inggris menuai kontroversi. Polisi dan jaksa berdalih keduanya melanggar UU Perlindungan Konsumen. Padahal pasal tersebut masih harus diatur lebih lanjut oleh peraturan yang dibuat oleh menteri.

Lantas Menteri Perdagangan mengeluarkan surat edaran untuk memperjelas maksud pasal UU Perlindungan Konsumen ini. Dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan, iPad tidak masuk dalam 45 jenis barang yang diatur. Jika 45 jenis barang tersebut tidak menggunakan manual book berbahasa Indonesia, maka siap- siap saja penjual akan menghadapi ancaman penjara 2 tahun.

Berikut daftar 45 jenis barang yang tertuang dalam SE Mendag Nomor : 19/m-dag/per/5/2009, tanggal : 26 mei 2009 seperti di dapat detikcom dari situs resmi Kementrian Perdagangan, Minggu, (3/7/2011).

1. Alat perekam atau reproduksi gambar dan suara (vcd, dvd, dan vcr player)
2. Amplifier
3. Amplitheather rumahan (home theater amplifier)
4. Cakram optik isi
5. Cakram optik kosong
6. Dispenser (water dispenser)
7. Faksimili (facsimile)
8. Frizer rumahan (home freezer)
9. Kalkulator
10. Kamera:
– kamera digital (digital camera);
– kamera video (video camera).
11. Kamera perekam (camcorder)
12. Kipas angin:
– kipas angin berdiri;
– kipas angin kotak;
– kipas angin dinding;
– kipas angin gantung;
– kipas angin hisap;
– kipas angin meja.
13. Lemari es (refrigerator)
14. Mesin cuci (washing machine)
15. Mesin pengatur suhu udara (ac)
16. Mikropon (microphone)
17. Monitor komputer
18. Organ/keyboard elektrik
19. Mesin pelumat (blender)
20. Pemanas air (water heater)
21. Pemanas nasi
– penanak nasi (rice cooker)
– penanak nasi serba guna (magic com)
22. Mesin pemanggang (toaster)
23. Pencampur (mixer)
24. Mesin pencetak (printer)
25. Mesin fotokopi (photo copy)
26. Mesin multi fungsi
27. Pengejus (juicer)
28. Pengeras suara:
– active speaker;
– ceiling speaker;
– colum speaker;
– horn speaker;
– mobile speaker;
– multimedia speaker;
– passive box speaker;
– professional box speaker;
– public address speaker.
29. Pengering (dryer)
30. Pengering rambut (hair dryer)
31. Penghisap debu (vacuum cleaner)
32. Pesawat televisi:
– pesawat televisi warna;
– pesawat televisi lcd;
– pesawat televisi plasma;
– pesawat televisi proyeksi;
– televisi mobil.
33. Piano elektrik:
– piano tegak elektrik;
– piano besar elektrik.
34. Pompa air listrik untuk rumah tangga (water pump)
35. Radio cassette/mini compo
36. Tape mobil
37. Set top box
38. Setrika listrik
39. Telepon nirkabel
40. Telepon selular (cellular telephone)
41. Tudung hisap/sungkup hisap (cooker hood)
42. Tungku/oven untuk rumah tangga
43. Tungku gelombang mikro (microwave oven)
44. Tungku pemanggang (oven toaster)
45. Kompor gas

(asp/van)

Minggu, 03/07/2011 12:30 WIB
Polda: Dian & Randy Jual 8 Unit iPad2 Secara Ilegal
E Mei Amelia R – detikNews

Polda: Dian & Randy Jual 8 Unit iPad2 Secara Ilegal
“Polda: Dian & Randy Jual 8 Unit iPad2 Secara Ilegal”

Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan pihaknya telah melakukan prosedur yang benar dalam melakukan penangkapan terhadap Dian Yudha (42) dan Randy (29), penjual iPad2. Dari dua tersangka, saat itu polisi menyita 8 unit iPad2, bukan cuma 2 unit.

“Delapan iPad2 itu didapatkan saat mau transaksi,” tegas Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (3/7/2011).

Baharudin menjelaskan, keduanya ditangkap pada 24 November 2010 silam. Penangkapan itu dilakukan setelah kepolisian melakukan penyelidikan terkait penjualan iPad secara ilegal.

“Di saat awal-awal beredarnya iPad tahun 2010 yang booming dan diperjualbelikan secara ilegal. Saat itu Direktorat Reskrimsus berinisiatif untuk mengungkap dan melihat bagaimana perdagangan iPad secara ilegal ini. Dengan harapan dapat ungkap siapa pengimpor barang tidak terdaftar dan siapa pelaku perdaganganan secara ilegal ini,” jelas Baharudin.

Setelah melakukan penyelidikan melalui forum kaskus, penyidik kemudian mengindikasikan adanya perdagangan iPad2 secara ilegal oleh kedua tersangka. Penyidik kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag)

“Dari hasil koordinasi, Dirjen Postel dan Kemendag menyatakan jika ada penjualan barang-barang tidak dapat izin dari Dirjen Postel dan Kemendag tanpa kelayakan, maka dapat diproses secara hukum yang berlaku,” kata dia.

Ia menambahkan, saat itu Dirjen Postel belum memberikan izin terkait barang iPad2. “Sementara menurut Kemendag, barang impor harus ada manual book dalam bahasa Indonesia,” kata dia.

Berdasarkan koordinasi ini, polisi kemudian melakukan penyidikan terhadap keduanya. Namun, kedua tersangka saat itu tidak ditahan.

“Kita tidak lakukan penahanana karena tersangka saat itu kooperatif, tidak ada indikasi melarikan diri dan mereka selalu hadir saat diminta untuk memberikan keterangan,” tuturnya.

Kasus tersebut kemudian dinyatakan telah lengkap (P21) pada 19 April 2011. Kemudian, tersangka berikut barang bukti berupa 8 unit iPad2 itu diserahkan tahap kedua pada 22 April 2011.

“Seluruh barang bukti telah kita serahkan ke kejaksaan. Kalau kemudian jadi dua, jangan tanya penyidik karena penyidik sudah menyerahkannya ke kejaksaan,” tutupnya.

Sedangkan versi Dian dan Rendy, mereka mulanya menawarkan 2 buah Ipad 3G Wi Fi 64 GB di forum jual beli situs http://www.kaskus.us. Entah karena apa, tawaran ini membuat anggota polisi Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Lantas, seorang anggota polisi, Eben Patar Opsunggu menyamar sebagai pembeli. Transaksi pun dilakukan pada 24 November 2010 di City Walk, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lantas, keduanya ditangkap polisi. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endang, keduanya didakwa melanggar Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf j UU/ 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memiliki manual book berbahasa Indonesia. Lalu, Pasal 52 juncto Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karena I Pad belum terkategori alat elektronik komunikasi resmi. Ancamannya pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Kasus ini masih berlangsung di PN Jakarta Pusat.

(mei/nwk)

Advertisements
20
Jun
11

Hukum : Inilah Dasar Hukum Pancung di Arab Saudi

Senin, 20/06/2011 06:31 WIB
Inilah Dasar Hukum Pancung di Arab Saudi 
Andi Saputra – detikNews
Jakarta – Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ruyati di hukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi karena membunuh majikannya. Dari berbagai negara Islam, Arab Saudi yang paling ketat menerapkan hukuman mati (qisas) tersebut.

“Karena Arab Saudi menerapkan langsung ayat Al Quran, Surat Al-Baqarah ayat 178,” kata pengajar Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Nurul Irfan saat berbincang dengan detikcom, Senin, (20/6/2011).

Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban hukum qisas pada orang­-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka , dan hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Akan tetapi barangsiapa yang diampunkan untuknya dari saudaranya seba­gian, maka hendaklah mengikuti dengan yang baik, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik.

“Dari ayat ini, ada perkecualian hukum qisas yaitu apabila keluarga korban memaafkan. Sebagai pemaaf tersebut, pembunuh mengganti denda dengan 100 ekor unta, 40 diantaranya unta yang sedang hamil. Kalau dirupiahkan mencapai Rp 4,7 miliar,” tambah doktor pidana Islam ini.

Adapun sebab-sebab turunnya ayat ini yaitu untuk memotong budaya jahiliah yang berkembang sebelum datangnya Islam. Pada waktu itu, jika ada satu orang dibunuh, maka akan membunuh balik sang pembunuh hingga ke keluarga pembunuh. Sehingga turunlan ayat ini yang menekankan asas keseimbangan, yaitu satu nyawa di balas satu nyawa. Bukan satu nyawa di balas satu keluarga.

“Jaman sebelum Islam, apabila ada anak dibunuh, maka akan dibunuh balik si pembunuh, orang tua dan seluruh kerabat pembunuh. Inilah mengapa ayat ini turun,” tambah Irfan.

Selain itu, ada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan Imam Al Baihaki yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa harus diberikan pemaaf apabila yang membunuhnya karena lupa, terpaksa dan bersalah. “Namun hadist ini tidak dilakukan. Mereka merujuk Al-Quran kedudukannya lebih tinggi,” terang Irfan.

Namun, pemberlakuan hukum qisas bukannya tanpa kritik. Menurut Irfan, hingga saat ini tidak ada hukum acara bagaimana cara pembuktian di peradilan. Selain itu juga sistem peradilan tidak terbuka yang dapat diikuti oleh setiap orang. “Mereka juga diskriminatif, kalau orang non Arab Saudi langsung diterapkan hukum qisas. Tapi kalau orang Arab sendiri tidak, tapi dimaafkan,” jelas Irfan.

Apakah ini karena cara mereka memahami Islam yang salah ?

“Tidak. Tapi karena karakter bangsa, model kepemimpinanm struktur pemerintahan dan sebagainya. Di sana, Raja menguasai ulama. Ulama yang tidak sesuai dengan keyakinan Raja, disingkirkan,” tuntas Irfan.

(asp/her)

Senin, 20/06/2011 03:09 WIB
Kultur dan Aturan Hukum Arab Saudi Lemahkan TKW 
Hery Winarno – detikNews

Kultur dan Aturan Hukum Arab Saudi Lemahkan TKW

Jakarta – Sering kali kita mendengar kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi. Tak hanya itu, beberapa TKW pun dihukum pancung di negara kaya minyak itu. Lalu apa yang menyebabkan begitu seringnya TKW kita mengalami nasib buruk di sana?.

“Kultur dan peraturan hukum di Arab Saudi memang melemahkan posisi TKW, jadi kalau terjadi sesuatu di rumah majikannya, mereka tidak bisa apa-apa. Itu salah satu faktornya,” ujar pengamat Timur Tengah dari LIPI, Hamdan Basyar saat berbincang dengan detikcom, Minggu (19/6/2011) malam.

Menurut Hamdan, kultur masyarakat Arab Saudi menempatkan pembantu rumah tangga masuk dalam lingkup keluarga. Di sisi lain, pemerintah setempat tidak memiliki otoritas penuh untuk masuk dalam hukum keluarga.

“Peraturan di sana juga tidak bisa macam-macam kalau terkait masalah keluarga atau rumah tangga. Ini yang semakin sulit bagi TKW kita,” terangnya.

Terlebih lagi, pembantu rumah tangga di Arab Saudi adalah pekerja informal sehingga perlindungan hukum juga semakin lemah. Hal ini berbeda dengan pekerja formal lainnya yang memiliki aspek perlindungan hukum lebih baik.

“Makanya sebaiknya hentikan pengiriman TKI ke Arab bila hanya jadi PRT. Sebaiknya kita kirim tenaga formal seperti perawat yang mempunyai perlindungan hukum lebih baik,” pintanya.

Pemerintah harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan memadai. Pekerja formal akan lebih dihargai dan mempunyai perlindungan hukum yang lebih baik dibanding pekerja informal. Sehingga kasus yang menimpa Ruyati tidak akan kembali terulang.

“Hentikan pengiriman tenaga kerja informal, tarik bertahap TKI yang sudah ada di sana dan kirim saja pekerja yang memiliki skill,” imbuhnya.

(her/asp)

Senin, 20/06/2011 03:49 WIB
KBRI untuk Arab Saudi Kecam Pelaksanaan Eksekusi Mati Ruyati 
Hery Winarno – detikNews

KBRI untuk Arab Saudi Kecam Pelaksanaan Eksekusi Mati Ruyati

Jakarta – Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Arab Saudi di Riyadh mengecam pelaksanaan eksekusi mati kepada TKW asal Indonesia, Ruyati pada hari Sabtu, 18 Juni 2011 lalu. Pelaksanaan eksekusi tersebut dinilai tidak memperhatikan praktek internasional yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan kekonsuleran.

“Tanpa mengabaikan sistem yang berlaku di Arab Saudi, kami menyesalkan kejadian tersebut dan mengecam pelaksanaan eksekusi Ruyati tersebut tidak memperhatikan praktek internasional yang berlaku, terutama berkaitan dengan perlindungan kekonsuleran,” ujar Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur lewat rilis yang dikirimkan kepada detikcom, Senin (20/6/2011).

Gatot mengaku jajarannya sudah memberikan bantuan hukum sebagaimana mestinya dalam kasus Ruyati. Perwakilan RI di Arab Saudi telah mengirim dua Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, masing-masing No 1948 tertanggal 19 Mei 2010 dan No 2986 tertanggal 14 Agustus 2010, yang intinya meminta agar Perwakilan RI diberikan akses kekonsuleran seluas-luasnya sebagaimana lazimnya termasuk informasi tentang jadwal persidangan, pendampingan dan pembelaan dalam sidang-sidang berikutnya, serta untuk mendapatkan salinan putusan hukum terhadap almarhumah Ruyati.

“Namun demikian, hingga pelaksanaan hukuman mati almarhum Ruyati, kami tidak menerima pemberitahuan tentang pelakasanaan eksekusi hukuman mati tersebut,” tandas Gatot.

KBRI juga sudah meminta agar jenazah Ruyati bisa segera dibawa pulang ke tanah air. Pihak keluarga dan ahli berharap, Ruyati bisa dikebumikan di kampung halamannya.

“Di samping itu, kami juga telah melayangkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang berisikan permintaan agar jenazah almarhumah Ruyati dapat dimakamkan di Indonesia,” imbuh Gatot.

Almarhumah Ruyati binti Satubi dihukum qisas pancung atas tuduhan pembunuhan terhadap ibu majikannya yang bernama Khairiyah Hamid yang berusia 64 tahun dengan pisau jagal dan kemudian dilanjutkan dengan menusuk leher korban dengan pisau dapur.

Motif pembunuhan adalah karena rasa kesal akibat sering dimarahi oleh ibu majikannya karena gaji yang tidak dibayarkan selama 3 bulan (sebesar total SR 2400) dan tidak mau memulangkannya meskipun sering diminta.

Kasus pembunuhan ini telah ditangani oleh kepolisian Sektor Al Mansur Makkah Al Mukkarramah dan penangannya sejak awal kejadian tergolong cepat mengingat beratnya kasus dan bukti-bukti yang kuat yang ditemukan di tempat kejadian perkara .

Persidangan Ruyati binti Satubi telah dilaksanakan sebanyak dua kali yakni tanggal 3 Mei dan 10 Mei 2010. Selama persidangan, Ruyati didampingi oleh dua orang penerjemah Mahkamah berkebangsaan Indonesia dan Arab Saudi, dan juga dihadiri oleh dua orang staf dari KJRI Jeddah. Demikian halnya juga dalam proses investigasi oleh Badan Investigasi Makkah dan reka ulang (rekonstruksi) di tempat kejadian perkara, Ruyati selalu didampingi oleh penerjemah dan staf KJRI Jeddah.

Menurut ketentuan hukum di Arab Saudi, eksekusi hukuman mati bisa dibatalkan jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan. Akan tetapi, dalam kasus Ruyati, keluarga korban tidak bersedia memaafkan dan eksekusi mati akhirnya tetap dijalankan.

“Pemerintah Arab Saudi sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya untuk meringankan hukuman Ruyati, diantaranya mendapatkan status ta’zir dengan meminta keluarga korban untuk memaafkan Ruyati, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil,” imbuh Gatot.

(her/asp)

Senin, 20/06/2011 01:48 WIB
Mengintip Hukum Qisas di Arab Saudi 
M. Rizal – detikNews
 

Jakarta – Praktek hukuman mati bagi pelaku kejahatan dihampir semua negara sudah banyak yang ditinggalkan. Hanya tinggal beberapa saja yang masih memberlakukan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat.

Cina misalnya masih memberlakukan hukuman mati dengan menembak para koruptor. Karena koruptor dianggap kejahatan berat yang telah merugikan negara dan rakyat. Di Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama untuk kejahatan yang tak diampuni, walau dengan cara suntik mati, tidak lagi dengan listrik.

Praktek hukum mati di Indonesia sendiri belum ditinggalkan sepenuhnya. Misalnya hukuman mati dengan cara ditembak seperti yang dialami tiga serangkai teroris, Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudera. Tibo pelaku kerusuhan di Palu dan Sumiarti, pelaku pembunuhan keluarga anggota TNI AL di Surabaya. Dan, dalam beberapa persidangan dalam kasus tertentu,
jaksa masih kerap memberlakukan tuntutan maksimal sampai hukuman mati.

Mungkin Kerajaan Arab Saudi yang masih memberlakukan hukuman mati dengan cara memengal atau memancung kepala. Inilah dirasakan kurang ‘manusiawi’ dengan cara hukuman mati dengan cara ditembak, distrum listrik atau disuntik. Apalagi kebanyakan yang dihukum mati bukan warga Arab Saudi, tapi lebih banyak para imigran atau tenaga kerja
asing, seperti dari Indonesia seperti yang dialami TKW asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati (54) yang dihukum pancung, Sabtu (18/6/2011) waktu Arab Saudi.

Hukum mati di Arab Saudi diberlakukan dengan dalih menjalankan syriat Islam. Bahwa setiap pembunuh harus dihukum dengan dibunuh pula atau Qisas. “Makanya di sini hukum pancung lebih dikenal dengan hukum qisas,” kata Muhamad Tio, warga negara Indonesia yang tinggal di Makkah al Mukaramah kepada detikcom, Minggu (19/6/2011).

Pasca pemancungan terhadap Ruyati sendiri menurut Tio, menjadi perbincangan dari mulut ke mulut di antara sesama TKI. “Di sini takut membicarakannya, karena takut fitnah juga, karena di sini sangat serius juga bagi pelaku fitnah,” jelas Tio yang sudah 10 tahun tinggal dan bekerja di kota Makkah ini.

Tio sendiri mengaku selama di tinggal di Arab Saudi sudah menyaksikan langsung proses hukuman pancung. “Saya pernah lihat orang dipancung dua kali dengan mata kepala sendiri. Saat itu di Jeddah, saat ada tiga orang yang dipancung,” ucapnya sambil mengatakan bahwa orang yang kurang kuat melihatnya bisa langsung pingsan, menjerit histeris sampai muntah-muntah.

Biasanya qisas sendiri dilaksanakan setiap hari Jum’at, khususnya sesuai sholat Jum’at. Setiap pelaksanaan dilakukan dengan begitu ketat penjagaan ratusan tentara dan polisi.

“Orang yang akan dihukum diberdirikan di atas panggung yang dibuat setinggi setengah meter. Sebelum dipancung akan dibacakan dakwaan, asal kota dan negaranya. Setelah itu dibacakan do’a dan dipenggal dengan pedang khusus yang sangat tajam agar cepat prosesnya,” ungkap Tio.

Usai pelaksanaan di tempat itu juga disiapkan mobil pemadam kebakaran. “Ya itu untuk menyemprotkan air agar ceceran darah cepat bersih dan memang seperti tidak ada apa-apa, kayak tidak ada hukuman qisas,” terangnya.

Tio juga menjelasan hampir di semua kota besar di Arab Saudi memberlakukan hukum qisas untuk kasus pembunuhan dan bandar narkoba.

“Kalau pemakai narkoba tidak di qisas, kecuali pengedarnya saja. Ini diberlakukan di kota Makkah, Madinah, Jeddah, Damam, Thaif dan kota lainnya,” ujarnya.

Di Jeddah sendiri biasa disiapkan tempat qisas di sebuah lapangan di sekitar daerah Al Balad. Di Al Balad sendiri merupakan kawasan komersial dan perdagangan yang tak jauh dari pantai.

“Kalau dulu di Makkah, Qishos akan dilaksanakn tak jauh dari Masjidil Haram, sekarang tidak tahu lagi. Kalau kata orang di wilayah Tan’im. Saya dengar ibu Ruyati juga dihukum di Makkah, tapi saya nggak tahu di mana persisnya,” katanya.

Tio dan sejumlah mukimin lainnya menyatakan, justru dengan hukum qisas yang diberlakukan di Arab Saudi membuat rasa aman penduduknya, termasuk para pendatang. Karena hampir sebagian besar aman dari pelaku kejahatan, walau tidak dipungkiri masih ada kasus kriminal kecil lainnya.

“Ya dalam beberapa hal kita sepakat qisas ini untuk membuat efek jera yang efektif. Saya setuju hukuman mati seperti di Cina yang diberlakukan terhadap koruptor. Kalo di Indonesia membunuh itu seperti membunuh ayam. Hampir tiap hari ada pembunuhan tapi pelakunya tidak jera, karena hukum kurang tegas. Apalagi kasus korupsi,” terangnya

Tio mengajak semua orang, khususnya di Indonesia untuk memperhatikan kembali soal pengiriman TKW ke Arab, apalagi soal ajaran yang menyebutkan larangan perempuan berpergian jauh dari rumah.

“Tentunya ini bukan persoalan larangan perempuan bekerja atau pesoalan gender. Tapi alangkah baiknya ini diperhatikan lagi, kalau tidak mau menimbulkan musibah yang lebih besar. Karena resiko wanita lebih besar. Lah TKI yang laki-laki saja berbahaya, bahkan ada yang disandera kaya di Somalia. Tapi setidaknya itu resiko seorang lelaki, seorang kepala rumah tangga yang kewajibannya mencari nafkah,” pungkasnya.

(zal/her)

12
Jun
11

Kenegarawanan : Indonesia Menggugat Belanda

INDONESIA MENGGUGAT BELANDA

Pandji R Hadinoto / Komite Nasionalis Pancasila

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Prof MR Liesbeth Zegveld, Advokat Keluarga Korban Kejahatan Perang Tentara Belanda di Rawagede, Karawang Bekasi, Jawa Barat, 9 Desember 1947, akan beracara Pledooi Administratie pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 jam 9.30 waktu setempat di Pengadilan Negeri Den Haag (de Rechtspraak, Rechtbank’s Gravenhage, sector Civiel Recht, addres : Palaeis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag).

Adapun rombongan keluarga korban yang bertindak sebagai saksi, berangkat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 dari Bandara Sukarno Hatta jam 19 dengan pesawat Garuda 88, didukung oleh Komisi I DPR RI atas upaya pengurus Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda di Jakarta antara lain Ray Sahetapy dan Irwan Lubis, SH.

Acara ini secara alamiah ternyata 1 (satu) hari menjelang peringatan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 2011, sang penggali dan pencetus Pancasila 1 Juni 1945 yang berkandungan prinsip Kemanusiaan sebagaimana kemudian dikenali sebagai jiwa Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 10 Desember 1948.

Oleh karena itulah, peristiwa hukum di Pengadilan Negeri Den Haag tersebut memiliki momentum yang sungguh penting pula sebagai penegasan atas pengakuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika oleh mantan Menteri Pertahanan Belanda Dr. Willem Frederik van Eekelen (80 tahun) dalam pidato pembukaan Pasar Malam Indonesia (PMI) 2011 di alun-alun Malieveld, Den Haag, Jumat petang (1/4/2011) waktu setempat. Lebih lanjut dikatakannya, “Kami masih harus menempuh jalan panjang, tetapi fakta bahwa kami sekarang memiliki Uni Eropa dengan 27 negara anggota itu sudah kontribusi luarbiasa untuk stabilitas dan kemakmuran Eropa,” dan menyinggung pergolakan yang saat ini terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, Van Eekelen mengatakan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila dapat menjadi model untuk perubahan yang bertanggung jawab “Karena mencakup ketuhanan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial,” tandas doktor ilmu hukum Universitas Utrecht ini. Eropa yang berbeda-beda bangsa dan agama serta sejarahnya diwarnai perpecahan dan peperangan mulai melihat perlunya persatuan dan perdamaian demi kemakmuran bersama. Seusai Perang Dunia II jalan menuju kesatuan-persatuan mulai dirintis, hingga terwujud Uni Eropa.

Pledooi berjudul Indonesia Klaagt Aan (Indonesia Menggugat) oleh Bung Karno di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Agustus 1930 yang dikenali kemudian menggegerkan Hindia Belanda, Negeri Belanda bahkan Dunia Barat, sangat boleh jadi dapat berulang lagi menggemparkan melalui Pledooi Prof MR Liesbeth Zegveld dalam konteks Indonesia Menggugat Belanda untuk dan atas nama keluarga korban kejahatan perang tentara Belanda di Rawagede itu di Pengadilan Negeri Den Haag.

Oleh karena itulah diserukan kepada masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk dapat menyimak persidangan 20 Juni 2011 itu, khususnya yang berdiam di lingkungan Uni Eropa untuk kiranya berkenan hadir.

Jakarta, 12 Juni 2011

Peringatan Hari Wafatnya Bung Karno

undefined

Tidak lama lagi, banyak orang akan memperingati Hari Wafatnya Bung Karno dengan berbagai cara masing-masing sebagai tanda penghormatan kepada satu-satunya pemimpin bangsa yang paling besar dalam sejarah Indonesia.

Wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 1970 merupakan satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yang patut diketahui oleh bangsa Indonesia dewasa ini, maupun oleh generasi-generasi yang akan datang.

Memperingati wafatnya Bung Karno 21 Juni 1970

Jasa Bung Karno


Ajaran-ajaran revolusionernya  patut dihayati oleh kita semua

 

Memperingati wafatnya Bung Karno  40 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 21 Juni 1970,  adalah hal yang penting  bagi kalangan atau golongan yang ingin meneruskan perjuangan besarnya demi revolusi rakyat Indonesia dan demi cita-cita bersama untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Wafatnya Bung Karno merupakan kehilangan yang besar sekali bagi bangsa Indonesia, terutama bagi yang mencintainya, menghormatinya, mengaguminya, sebagai bapak bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa yang paling agung sepanjang sejarah Indonesia..

Agaknya bagi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia tidak adalah  pemimpin yang bisa menyumbangkan  jasa-jasa sebesar jasa Bung Karno, atau yang bisa mencetuskan  gagasan-gagasan serevolusioner dan sebanyak dia.

Namun, ada orang atau kalangan yang berpendapat bahwa memperingati wafatnya Bung Karno, yang sudah terjadi 40 tahun yang lalu adalah sesuatu yang sudah kedaluwarsa,  atau sesuatu yang tidak perlu lagi « dikunyah-kunyah terus-menerus ». Ada juga yang mengatakan « biarkanlah masa yang lalu, jangan diutik-utik lagi, yang penting adalah masalah depan kita ».

Orang-orang atau golongan yang mengatakan seperti tersebut di atas,  sebaiknya diajak untuk secara serius merenungkan berbagai hal yang yang berkaitan erat dengan  sakitnya atau wafatnya Bung Karno. Sebab, masalah ini sama sekali bukanlah hal yang sudah kedaluwarsa, dan bukannya pula sesuatu yang tidak perlu dikunyah-kunyah terus-menerus atau tidak pelu diutik-utik lagi.

Berbagai akibat wafatnya Bung Karno

Wafatnya Bung Karno merupakan satu rentetan rantai yang tidak bisa dipisahkan dari penggulingannya  secara khianat oleh pimpinan Angkat Darat (waktu itu) di  bawah Suharto. Dan akibat yang menyedihkan dari penyerobotan kekuasaan Bung Karno itu adalah lumpuhnya  revolusi rakyat Indonesia dan rusaknya negara dan bangsa seperti yang kita saksikan dewasa ini. Jadi membicarakan sebab-sebab dan akibat-akibat wafatnya Bung Karno, justru ada hubungannya  yang erat sekali dengan berbagai hal masa kini.

Banyak soal di masa kini yang merupakan akibat  — secara langsung atau tidak langsung  —  dari berbagai persoalan yang menyebabkan wafatnya Bung Karno dalam tahun 1970 itu . Jelaslah bahwa masalah-masalah yang menyebabkan dan akibat wafatnya Bung Karno sama sekali bukanlah hal yang sudah kedalu warsa untuk diingat kembali atau ditelaah lagi untuk kepentingan masa kini dan untuk masa depan negara dan bangsa kita.

Wafatnya Bung Karno bukanlah seperti wafatnya pemimpin atau tokoh-tokoh Indonesia lainnya.
Peristiwa besar ini bukan saja menimbulkan dukacita yang dalam dan luas  bagi banyak orang, melainkan juga membangkitkan kemarahan, rasa brontak atau protes terhadap segala perlakuan  buruk sebelumnya, yang sunguh-sungguh biadab dan tidak manusiawi yang menyebabkan wafatnya

Mempunyai rasa duka terhadap wafatnya Bung Karno, meskipun sudah 40 tahun berlalu, adalah wajar dan bisa dimengerti, mengingat besarnya arti Bung Karno bagi bangsa Indonesia. Selain itu, bersikap marah besar atau gusar sekali terhadap perlakuan yang begitu ganas dan keji atas dirinya adalah sah, serta benar dan bahkan sudah seharusnya.

Mengutuk perlakuan biadab terhadap Bung Karno

Sebaliknya, tidak marah atau tidak mengutuk perlakuan yang keterlaluan biadabnya dari pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap Bung Karno adalah sikap yang salah, yang berdasarkan moral yang rendah atau akhlak yang rusak. Sedang mengutuk atau menghujat segala hal yang tidak manusiawi yang diperlakukan terhadap Bung Karno adalah benar, sah, adil, dan juga luhur.

Siapapun yang beradab, yang berhati-nurani, yang bernalar sehat, yang bermoral, akan tidak menyetujui siksaan fisik dan bathin yang sudah dikenakan terhadap Bung Karno. Dan siapapun yang  merasa gembira, atau yang menyetujui, atau yang membenarkan perlakuan tidak manusiawi pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap pemimpin besar bangsa kita adalah orang-orang yang patut diragukan kesehatan jiwanya atau kewarasan nalarnya.

(Untuk mendapat sedikit gambaran tentang betapa biadabnya perlakuan terhadap Bung Karno sebelum wafat, harap disimak kumpulan berbagai bahan yang sudah disajikan tersendiri melalui berbagai milis dan juga website)

Pendidikan politik dan moral yang penting

Peringatan tentang hari wafatnya Bung Karno tidak saja patut menjadi sumber pelajaran yang sangat berharga bagi para pendukungnya atau pencintanya yang jumlahnya besar sekali, melainkan juga bagi mereka yang pernah anti-Bung Karno, atau bagi mereka yang tidak begitu mengenal sejarahnya dan perjuangannya.

Peringatan sekitar peristiwa  ini  tidak saja bisa menjadi sumber pendidikan politik yang penting sekali bagi banyak orang, melainkan juga sebagai sumber pendidikan moral yang ideal sekali bagi rakyat luas, dan sekaligus juga menjadi sumber inspirasi perjuangan revolusioner bagi berbagai golongan, terutama bagi generasi muda bangsa.

Dengan  mendengar atau membaca kembali macam-macam bahan tentang wafatnya Bung Karno dalam keadaan yang tidak normal, maka orang banyak bisa menilai sendiri betapa besar kejahatan  pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) yang berupa cara-cara biadab yang tidak bisa dima’afkan oleh nalar yang sehat, atau tidak bisa diterima oleh hati-nurani yang bersih, atau juga tidak bisa dibenarkan  oleh iman yang benar.

Bulan Juni dijadikan « Bulan Bung Karno »

Mengingat itu semuanya, maka dicetuskannya  Pancasila oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan Hari Kelahirannya pada tanggal 6 Juni 1901 serta  Hari Wafatnya pada tanggal 21 Juni 1970 adalah tiga hari sangat bersejarah yang untuk selanjutnya di kemudian hari patut diperingati oleh bangsa kita secara selayaknya.

Tiga hari bersejarah ini membuat tiap bulan Juni sebagai « Bulan Bung Karno », yang dapat digunakan oleh berbagai golongan rakyat untuk mengenang kembali keagungan satu-satunya pemimpin besar bangsa yang telah berjuang dengan konsekwen selama seluruh hidupnya demi kepentingan rakyat.

Mengenang kembali Bung Karno berarti juga mengingat kembali berbagai ajaran-ajaran revolusionernya, yang sekarang ini terasa sekali dibutuhkan oleh banyak golongan sebagai pedoman atau sumber inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dari keadaan serba bejat akibat sistem pemerintahan Orde Baru dan  politik pro-neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca-Suharto sampai sekarang.

Sudah lama banyak orang melihat  — serta merasakan sendiri  — bahwa bangsa dan negara kita sedang menghadapi kekosongan pedoman besar dan pimpinan nasional yang kuat dan dicintai rakyat  dan berwibawa seperti Bung Karno, sejak Suharto memerintah dengan Orde Barunya.

Keagungan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno

Kita semua ingat bahwa kalau Bung Karno telah berjasa dengan banyak sumbangan-sumbangan besarnya untuk negara dan bangsa yang berupa berbagai  ajaran-ajaran revolusionernya, maka dari Suharto beserta para jenderalnya  —  atau tokoh-tokoh sipil pendukungnya  — sama sekali  tidak ada  (atau sedikit sekali, itu kalau pun ada !) pedoman atau ajaran yang berharga yang bisa jadi panutan bangsa.

Kalau kita perhatikan bersama, maka nyatalah bahwa selama Suharto bersama Orde Barunya berkuasa (bahkan juga sesudahnya) tidak ada dokuman atau karya yang mengandung pemikiran-pemikiran besar serta cemerlang yang sudah disajikan kepada bangsa, yang setingkat dengan kebesaran ajaran-ajaran Bung Karno, seperti, antara lain : Indonesia Menggugat, Lahirnya Pancasila, Manifesto Politik, Trisakti, Berdikari, pidato di Konferensi Bandung, Panca Azimat Revolusi, pidato di PBB « To build the world Anew » dll dll.

Dari pengamatan sesudah Bung Karno digulingkan secara khianat oleh Suharto beserta para jenderalnya, maka di Indonesia  hanya terdapat sosok-sosok yang kerdil, atau tokoh-tokoh politik yang « bonsai », yang jauh sekali perbedaannya dengan kebesaran sosok atau keagungan ketokohan revolusioner Bung Karno. Sampai sekarang !

Sosok-sosok yang kerdil atau « bonsai »

Padahal, seperti yang kita saksikan bersama dewasa ini, negara dan bangsa kita sedang menghadapi banyak persoalan-persoalan besar, yang berupa kerusakan moral yang sudah parah sekali, dan kebejatan akhlak atau pembusukan mental yang disebabkan oleh korupsi, dan situasi ekonomi dan sosial yang buruk akibat sistem politik yang busuk oleh kalangan-kalangan « atas » yang bersikap dekaden, dan berkolaborasi dengan kekuatan neoliberalisme.

Sebagian kecil dari kerusakan-kerusakan parah itu tercermin dalam kegaduhan sekitar peristiwa Bank Century, persoalan Bibid Chandra , kasus Gayus Tambunan, kasus pajak perusahaan-perusahaan Aburizal Bakri, hiruk-pikuk usul « dana aspirasi » Rp 15 miliar untuk tiap anggota DPR setahun, dan tersangkutnya para pembesar Polri, Kejaksaan, dan pengadilan dalam soal korupsi dan berbagai kejahatan dll dll dll )

Di tengah-tengah kerusakan-kerusakan berat dan parah di bidang moral dan politik itu semualah  sebagian dari masyarakat kita memperingati Hari Wafatnya Bung Karno tanggal 21 Juni. Dan kita semua tahu bahwa segala yang rusak parah  yang sedang terjjadi  dewasa ini, adalah hasil atau kelanjutan dari produk yang dibikin oleh sistem politik dan praktek-praktek rejim Orde Barunya Suharto beserta para jenderal pendukungnya.

Rejim Suharto adalah pengubur revolusi rakyat

Sekarang sudah terbukti, dengan jelas pula, bahwa rejim militer Orde Baru pada dasarnya telah merusak cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Makin terang juga bagi  banyak orang, bahwa pada hakekatnya Suharto (beserta para jenderal pendukungnya) adalah pengkhianat Pancasila. Sudah tidak bisa dibantah oleh siapa pun yang berhati jujur bahwa Suharto bukanlah penyelamat Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 melainkan, sebaliknya, malahan  merusaknya. Jelasnya, Suharto bersama para jenderal pendukungnya adalah pengubur revolusi rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno.

Dengan mengingat hal-hal itu semualah kita bisa menjadikan Hari Wafatnya Bung Karno sekarang ini sebagai kesempatan yang baik sekali untuk mengangkat kembali tinggi-tinggi sejarah perjuangannya serta ajaran-ajaran revolusionernya,

Hari wafatnya Bung Karno bisa kita jadikan bagian dari « Bulan Bung Karno » selama bulan Juni tiap tahun yang mencakup juga tanggal lahirnya Pancasila (            1 Juni) dan  hari lahirnya Bung Karno (6 Juni).
Dengan cara begini kita semua dapat bersama-sama mengisi setiap bulan Juni dengan berbagai kegiatan untuk memperingati tiga hari bersejarah yang berkaitan dengan Bung Karno.

Oleh karena dalam sejarah sudah dibuktikan dengan gamblang sekali bahwa perjuangan Bung Karno adalah untuk kepentingan semua golongan bangsa Indonesia, maka seyogianya « Bulan Bung Karno » ini juga menjadi urusan semua golongan yang mendukung berbagai gagasannya yang revolusioner untuk menyatukan bangsa dan meneruskan revolusi yang belum selesai.

Dengan mengisi « Bulan Bung Karno » dengan berbagai kegiatan  — dan melalui berbagai macam cara dan bentuk —  untuk mengangkat kembali ajaran-ajaran revolusioner dan gagasan-gagasan agung  Bung Karno, maka kita semua bisa menjadikan « Bulan Bung Karno » sebagai bulan pendidikan politik, dan  pendidikan moral,  atau pemupukan semangat pengabdian kepada rakyat.

Ajaran-ajaran Bung Karno perlu disebarluaskan

Karena sudah lebih dari 45 tahun ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno telah dilarang, atau disembunyikan, atau dibuang dengan berbagai cara oleh rejim Suharto (dan pemerintahan-pemerintahan penerusnya) maka segala macam kegiatan untuk menyebarkannya  kembali adalah penting sekali bagi kehidupan bangsa , termasuk bagi generasi muda dewasa ini dan anak cucu kita di kemudian hari.

Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno merupakan gagasan-gagasan  politik yang paling bisa mempersatukan bangsa, dan merupakan pedoman moral revolusioner, serta sumber inspirasi perjuangan bagi rakyat yang mau berjuang, teutama  bagi kaum buruh, tani, perempuan, kalangan muda, dan rakyat miskin pada umumnya.

Bangsa Indonesia patut merasa bangga mempunyai ajaran-ajaran revolusioner dan gagasan-gagasan  agung yang telah disumbangkan oleh Bung Karno. Oleh karena itu  ajaran-ajaran  atau gagasan-gagasan besarnya itu perlu disebarluaskan seluas-luasnya untuk dipelajari dan dihayati oleh sebanyak mungkin orang dari berbagai golongan yang mau berjuang.

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah senjata yang ampuh sekali bagi semua golongan yang mau berjuang melawan ketidakadilan , penindasan, dan penghisapan dari semua kalangan reaksioner di Indonesia, dan juga untuk melawan neo-liberalisme. Sari pati atau  inti jiwa revolusioner ajaran-ajaran revolusionernya itu dapat digali oleh siapa saja dalam berbagai bukunya, terutama dalam « Dibawah Bendera Revolusi » dan « Revolusi Belum Selesai ».

Dengan semangat untuk menjunjung tinggi-tinggi ajaran-ajaran revolusionernya  dan jasa-jasanya yang besar kepada bangsa Indonesia inilah kita peringati Hari Wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni ini.

Paris, 14 Juni 2010

  1. Umar Said

 

Wacana

SUARA MERDEKA, 13 Juni 2011
Tajuk Rencana

Pendidikan Karakter Butuh Keteladanan

Siapakah tidak mengelus dada melihat kekarutmarutan yang terjadi di negeri ini? Kita seperti telah kehilangan rasa saling menghormati, menghargai, dan mencintai. Hampir setiap hari berseliweran berita aksi kekerasan masif di ruang publik: mutilasi, pembunuhan terencana, korupsi, pembunuhan karakter, saling fitnah, mafia hukum-peradilan, saling hujat, dan aneka ulah barbar lainnya. Ketika masyarakat seperti makin permisif, negara seolah-olah tak berdaya, membiarkan api membara membakar semua.

Menyadari kondisi terpuruk itu, banyak pihak menyakini pendidikan karakter menjadi resep kebangkitan bangsa, tidak terkecuali Menteri Pendidikan Nasional yang tahun ini mengusung tema ”Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti”. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, agar anak manusia itu tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Namun belakangan, pendidikan justru kering dari nilai-nilai spiritualitas, bahkan mengarah ke dehumanisasi, keterkikisan nilai-nilai kemanusian.

Revitalisasi tentu bukan pekerjaan mudah, mengingat pendidikan kita telah terjebak terlalu dalam ke muatan intelektualisme. Seolah-olah dianggap selesai ketika anak-anak kita membawa pulang ijazah. Kita lupa amanah konstitusi bahwa pendidikan bukan hanya membentuk insan yang cerdas secara intelektual, melainkan cerdas secara emosional, berkepribadian, atau berkarakter nilai-nilai luhur dan agama. Pendidikan untuk membentuk pribadi anak secara utuh dalam pengetahuan, perasaan, dan tindakan.

Keberhasilan seseorang 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen kecerdasan otak (IQ). Kesuksesan tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi pada pengelolaan diri dan orang lain. Secara holistik, cerdas dalam ilmu pengetahuan sekaligus cinta Tuhan, mandiri dan bertanggung jawab, amanah, hormat dan santun, suka menolong dan berkerja sama, percaya diri dan pekerja keras, berjiwa kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleran.

Wacana pendidikan karakter relevan dengan 36 nilai dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila (P4) sebagai dasar bersikap dan berperilaku. Ketika hendak menyakiti sesamanya ingat prinsip ketuhanan yang tidak mengajarkan kekerasan. Ketika hendak curang ingat nilai-nilai kemanusiaan. Ketika terjangkiti primordialisme ingat nilai-nilai kesatuan. Ketika ingin menang-menangan, ingat nilai-nilai dasar demokrasi. Pun ketika hendak menilap uang negara, ingat prinsip keadilan.

Dehumanisasi menjadi tantangan serius pendidikan karakter. Para pengambil kebijakan harus memahami benar hakikat: bukan sekadar menguasai teknis, apalagi tukang. Masyarakat, orang tua, dan guru berkarakter merupakan kunci utama dengan teladan sikap dan perilaku. Kesungguhan elite penguasa juga diuji, jangan obor blarak, agar pendidikan kita tidak terpuruk terlalu dalam. Dibutuhkan tindakan nyata, bukan wacana dan pencitraan, jika ingin melihat anak-anak kita hebat dan sukses di masa datang.

Elit Dididik Pancasila

RepublikaRepublika
Para Elitlah yang Seharusnya Dididik Pancasila’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR (Pendidikan, Olahraga dan Kebudayaan) Rohmani menyatakan bahwa para elitelah yang justru patut mendapat pendidikan Pancasila, dan tidak pantas menyalahkan kepada anak didik. “Justru yang patut instrospeksi dan mendapat pendidikan Pancasila adalah para elite, mulai dari pemimpin tingkat nasional hingga level paling bawah. Karena pada semua level pimpinan di negeri ini, nilai-nilai Pancasila jauh dari pengamalan,” katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Senin (13/6).

Menurut dia, hampir di semua level pemerintahan korupsi terjadi dan ketidakadilan berlangsung begitu nyata di mata masyarakat. “Kemendiknas sebagai pemegang kendali utama pendidikan di Tanah Air justru menunjukkan contoh yang tidak baik. Kita tahu beberapa kasus korupsi pernah merebak di kementerian ini. Belum lagi kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Pancasila itu tidak berjalan di sekolah sementara para pejabat negara belum mencontohkan,” kata anggota DPR Fraksi PKS itu.

Ia mengharapkan hendaknya tidak menjadikan pendidikan Pancasila sebagai komoditas politik. “Perdebatan merosotnya nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja atau peserta didik sudah tidak sehat dan sudah tidak objektif,” katanya.

Menurut dia, saat ini opini publik mengarah pada wacana pendidikan Pancasila tidak berjalan di sekolah, di mana disebutkan anak-anak didik semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. “Pernyataan tersebut tidak bijaksana, dan tidak pantas menyalahkan anak didik tersebut,” katanya.

Rohmani tidak mempermasalahkan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, dan justru hal tersebut sangat baik dalam konteks internalisasi pada anak-anak muda. Namun ia tidak setuju bila pendidikan Pancasila hanya sekadar untuk kepentingan proyek dan dijadikan komoditas politik.

“Kita harus belajar dari masa lalu, ketika Orde Baru menerapkan berbagai cara untuk mengenalkan Pancasila kepada warga negara. Kita bisa lihat hari ini, mereka yang korupsi, penegak hukum yang tidak adil adalah mereka-mereka yang dulu ikut penataran P4 dan sudah lihat hasilnya. Kita tidak menginginkan hal itu terulang kembali,” katanya.

Ia mengatakan, jangan sampai pendidikan Pancasila yang banyak dibicarakan belakangan ini hanya sekedar komoditas politik. Menurut Rohmani perlu kajian mendalam tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, seperti metode yang tepat dalam internalisasi, dan jangan hanya sekadar membuat mata pelajaran.

Pihaknya juga berharap Pancasila itu bukan untuk dihafal, namun bagaimana terinternalisasi dalam perilaku dan perbuatan. “Pendidikan Pancasila hanya satu sisi dari penjiwaan Pancasila. Namun yang jauh lebih penting adalah teladan dari para guru dan para pemimpin nasional. Sekarang kita butuh contoh pemimpin yang benar-benar Pancasilais,” katanya.

Rohmani juga menyayangkan Kemendiknas dalam pengelolaan pendidikan nasional, yang dilihatnya tidak fokus dan konsisten dalam pengelolaannya. Beberapa waktu lalu Kemendiknas, Kemenpora dan Kemenbudpar telah menyusun pendidikan karakter bangsa, namun hal itu dinilainya belum itu diimplemetasikan dengan baik.

“Sekarang muncul ide pendidikan Pancasila. Padahal sudah ada mata pelajaran PPKn (Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) di sekolah,” katanya.

Indonesia Kembali Menggugat

Indonesia Kembali Menggugat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kiri) menjadi narasumber bersama Mantan Menteri Koperasi era Habibie Adi Sasono (kanan), dan anggota kelompok kerja petisi 50, Chris Siner Keytimu dalam diskusi Indonesia Kembali Menggugat di Megawati Institut, Jakarta, Rabu (15/6). Kegiatan ini terkait dengan perayaan bulan Bung Karno. (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan/Koz/ama/11).
Rabu, 15 Juni 2011 16:47 WIB

Indonesia Harus Kembali Menggugat
Jakarta
| 13:50 Wed, 15 Jun 2011
Wahyu Wening / Jurnal Nasional

undefined

Jurnas.com | MEGAWATI Institute menggelar seminar dan bedah buku di Jakarta, Rabu (15/6) siang ini. Seminar bertajuk “Indonesia Kembali Menggugat” ini akan menampilkan tiga narasumber yaitu Jimly Asshiddiqie, Adi Sasono dan Chris Siner Key Timu.

Menurut Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta, Bung Karno menyampaikan pembelaan di depan pengadilan Belanda di Bandung pada tahun 1930. Apa yang disampaikan Soekarno yang terkenal dengan Indonesia Menggugat, menurut Arif Budimanta, masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Masih banyaknya kasus yang menggugah rasa keadilan masyarakat hingga makin terasanya serbuan neo-imperialisme serta neo-kolonialisme dari luar yang menyebabkan adanya penjajahan ekonomi oleh asing makin menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat.

“Kami melihat sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah tidak Lagi buta dan malah berpihak pada kekuasaan,” kata Arif Budimanta.

Selain itu, Arif Budimanta juga menilai keadaan ekonomi kita makin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya jadi tamu di negara sendiri.

Menurutnya, Indonesia kehilangan sumber daya ekonominya melalui UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing sehingga kekayaan alamnya dapat dikuasai asing hingga kurun waktu 95 tahun. Masih banyak juga regulasi dan produk UU yang merugikan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negeri strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut.

“Perekonomian dibangum berdasarkan utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan ini utang negara mencapai angka Rp 1.678, 85 triliun Pada posisI Mei 2011,” katanya.

Penulis: Friederich Batari
Pidato Soekarno Masih Relevan Saat Ini
Ary Wibowo | Heru Margianto | Rabu, 15 Juni 2011 | 14:30 WIB
AFP Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Soekarno bertajuk “Indonesia Menggugat” di depan pengadilan Belanda di Bandung pada 1930 dinilai masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Tidak adanya keadilan dalam proses hukum dan masuknya neo-imperialisme serta neo-kolonialisme yang melahirkan bentuk-bentuk baru penjajahan ekonomi oleh asing semakin menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat kenyataan itu.

Demikian diungkapkan politikus PDI-P, Arif Budimanta, dalam seminar dan bedah buku bertajuk “Indonesia Kembali Menggugat” di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (15/6/2011). Menurut Arif, keadilan dalam bidang hukum dan keadilan ekonomi harus segera diperbaiki agar dapat menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik.

“Sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah buta dan malah berpihak pada kekuasaan. Selain itu, keadaan ekonomi kita semakin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya jadi tamu di negaranya sendiri,” ujar Arif yang juga menjabat anggota Komisi XI DPR ini.

Ia menuturkan, keterpurukan tersebut diperparah dengan beberapa regulasi serta produk undang-undang yang merugikan negara. Salah satunya adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, yang dapat membuat kekayaan alam Indonesia dapat dikuasai asing hingga kurun waktu 95 tahun.

“Padahal, Indonesia merupakan negeri strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam, baik darat maupun di laut,” ujarnya.

Dia menambahkan, perekonomian bangsa ini seperti dibangun berdasarkan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun tujuh tahun belakangan ini, sampai bulan Mei 2011 ini, utang negara mencapai angka Rp 1.676,85 triliun.

“Keadaan ini tidak bisa berlanjut, kita harus merenungkan relevansi pidato Bung Karno itu. Jadi, hukum di Indonesia harus tegas dan adil. Dan ekonomi kita harus berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang kaya,” katanya.

Kamis, 16 Juni 2011

Ketidakadilan

“Indonesia Kembali Menggugat”

Ketidakadilan hukum dan penjajahan ekonomi yang disampaikan Bung Karno 80 tahun lalu masih relevan dengan kondisi bangsa saat ini

Sumber: blogspot

Jakarta, PelitaOnline – TIDAK adanya keadilan dalam proses hukum, lalu semakin terasa masuknya neo-imperialisme serta neo-kolonialisme yang menyebabkan adanya penjajahan ekonomi oleh asing menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat.

Hal tersebut adalah bagian dari pidato yang disampaikan oleh Bung Karno di depan pengadilan Belanda di Bandung pada tahun 1930. Setelah sekitar 80 tahun berlalu, ternyata hal tersebut masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini.

Pidato Bung Karno mengenai hal itu menjadi permasalahan yang diangkat di dalam seminar dan bedah buku yang bertema “Indonesia Kembali Menggugat” di Megawati Institute, Jakarta, Rabu(15/6).

Menurut Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan, sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah tidak lagi buta dan malah berpihak pada kekuasaan.

“Selain itu keadaan ekonomi kita makin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya menjadi tamu di negara sendiri,” tambahnya.

Sekarang ini Indonesia telah kehilangan sumber daya ekonominya melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing sehingga mengakibatkan kekayaan alamnya dapat dikuasai oleh asing sampai kurun waktu 95 tahun atau hampir satu abad. Dan banyak lagi regulasi serta produk Undang-undang yang merugikan negara.

“Indonesia hanya menjadi tempat penanaman modal, bahan mentah, buruh murah, dan hanya tenpat pemesanan hasil industri dari negara maju,” tegas Adi Sasono, yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan.

Bahkan dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan ini hutang negara telah mencapai angka Rp 1676,85 triliun (hingga Mei 2011).

Jadi hukum di Indonesia harus lebih tegas dan adil. Kebijakan ekonomi kita harus berpihak pada seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya sekelompok orang kaya saja.

Dari sini diharapkan tersebar pesan mengenai keadaan Indonesia saat ini, terutama keadilan dalam bidang hukum dan keadilan ekonomi harus segera dievaluasi dan diperbaiki. (Wahyu Nugroho)

11
Jun
11

Hukum : Pancasila Di Pengadilan Negeri Den Haag 20 Juni 2011

undefined

PANCASILA Di Pengadilan Negeri Den Haag 20 Juni 2011 ?

Menyimak berita sebagai berikut :

Sabtu, 02/04/2011 14:31 WIB
Laporan dari Den Haag
Mantan Menhan Belanda: Bhinneka Tunggal Ika Dipakai Uni Eropa 
Eddi Santosa – detikNews

Eddi Santosa – detikNews Mantan Menhan Belanda: Bhinneka Tunggal Ika Dipakai Uni EropaDen Haag – Pendekatan Bhinneka Tunggal Ika itu juga menjadi semboyan Uni Eropa (UE), Unity in Diversity (kesatuan dalam keragaman, red).

Hal itu disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Belanda Dr. Willem Frederik van Eekelen (80 tahun) dalam pidato pembukaan Pasar Malam Indonesia (PMI) 2011 di alun-alun Malieveld, Den Haag, Jumat petang (1/4/2011) waktu setempat.

“Kami masih harus menempuh jalan panjang, tetapi fakta bahwa kami sekarang memiliki Uni Eropa dengan 27 negara anggota itu sudah kontribusi luarbiasa untuk stabilitas dan kemakmuran Eropa,” terang Van Eekelen.

Menyinggung pergolakan yang saat ini terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, Van Eekelen mengatakan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila dapat menjadi model untuk perubahan yang bertanggung jawab.

“Karena mencakup ketuhanan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial,” tandas doktor ilmu hukum Universitas Utrecht ini.

Eropa yang berbeda-beda bangsa dan agama serta sejarahnya diwarnai perpecahan dan peperangan mulai melihat perlunya persatuan dan perdamaian demi kemakmuran bersama. Seusai Perdang Dunia II jalan menuju kesatuan-persatuan mulai dirintis, hingga terwujud Uni Eropa.

Van Eekelen adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Lubbers II (1986-1988). Sebelumnya dia menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Van Agt (1978-1981).
(es/es)

Maka PANCASILA akan mewarnai pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari Pengacara Ibu Segveld bagi Janda2 Korban Kejahatan Perang Tentara Belanda 9 Desember 1947 terhadap 431 warga desa Rawagede, Bekasi, Jawa Barat, mengingat bahwa prinsip2 Kemanusiaan (Pidato Ir Soekarno, Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945) dan amanat Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945) telah mendahului Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 10 Desember 1948.

Oleh karena itulah diserukan kepada komunitas2 warganegara Indonesia di Eropa diharapkan dapat hadir di Pengadilan Negeri Den Haag jam 9.30 tanggal 20 Juni 2011.

Jakarta, 11 Juni 2011

Komite Nasionalis Pancasila,

DR Ir Pandji R Hadinoto, MH / DHD45 Jakarta

www.jakarta45.wordpress.com / eMail : komnaspan45@yahoo.com

11
Jun
11

Demokrasi : Kepentingan Politik Memberangus Hukum

Jumat, 10/06/2011 10:28 WIB
Kepentingan Politik Memberhangus Hukum 
Kartika Retno Monita – detikNews

Kepentingan Politik Memberhangus Hukum

Jakarta – Didalam kehidupan bernegara, terkadang dipengaruhi beberapa hal yang menghambat proses demokrasi, seperti yang pernah dialami bangsa ini ketika masa Orde Baru berkuasa.

Sarana yang bersifat membahayakan kekuasaan pemerintah saat itu dibatasi, saluran informasi ditentukan oleh kebijakan kekuasaan yang memerintah saat itu. Informasi hanya bersifat menguntungkan kekuasaan tanpa memperdulikan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Terkesan masyarakat tak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, masyarakat hanya boleh mengatakan setuju kepada pemerintah saat itu tanpa ada bantahan ataupun penolakan. Namun, bergulirnya angin reformasi ditanah air ini membuat segala sesuatunya berbeda. Kebebasan berpendapat mulai hidup di negeri ini. Sarana untuk mendapatkan informasi pun relatif lebih mudah dari masa Orde Baru.

Dampak dari kekuasaan Orde Baru yang begitu besar terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa adalah pelangaran hukum. Hukum dijadikan alat melegalkan kekuasaan. Siapapun yang dianggap membahayakan kekuasaan di bumi hanguskan.

Campur tangan politik dalam proses hukum telah merusak tatanan demokrasi saat itu. Berbagai kasus pelanggaran HAM kerap terjadi bagaikan sesuatu yang dilegalkan.

Ketika refomasi berhembus justru elit politik berusaha mengintervensi hukum demi kepentingan politik. Kedaulatan rakyat sebagai mainstream (aspek penting) dalam menegakkan reformasi merupakan jiwa yang menyemangati lahirnya era baru menuju pemerintahan yang bersih.

Tiupan angin reformasi yang berhembus dinegeri ini mambawa perubahan besar yang sangat signifikan dibidang politik. Pemerintahan dibangun atas kekuataan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakaan rakyat. Namun saat ini terkesan cita-cita reformasi sudah pudar, jauh dari tujuan yang telah disepakati.

Partai politik menciptakan mala petaka bagi rakyat. Ada satu tesis menarik, bahwa saat politik menjadi panglima, maka korupsi akan merajalela. Tesis itu terbukti saat ini, dimana korupsi terjadi hampir di semua lini kenegaraan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Idealnya di negara demokrasi, hukumlah yang harusnya menjadi panglima, sehingga hukum bisa menjadi “pemandu” bagi jalannya politik. Namun hal itu belum terwujud di sini. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengakhiri era korupsi dan politik panglima?

Penyelewengan kekuasaan

Tumbangnya kekuasaan rezim Orde baru membawa dampak perubahan menonjol ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Govermance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Saat ini mereka yang seharusnya menjadi panutan rakyat justru menjadi hujatan rakyat. Dari penyelengara negara tingkat pusat hingga daerah, penegak hukum baik dikepolisian maupun dipengadilan, sampai politisi yang tergabung dalam wakli rakyat dinegeri ini berbondong-bondong berurusan dengan hukum. Anehnya tak ada kejerahan bagi yang lain untuk mengakhiri perbuatan yang tak bermoral ini.

Mengutip survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) mendapatkan hasil, rakyat Indonesia berpandangan bahwa parpol dan DPR merupakan lembaga yang sangat korup. Maka wajar bila parpol merupakan organisasi yang paling bertanggung jawab atas perilaku koruptif.

Tingkah laku elit politik saat ini menunjukan kebodohan yang ditunjukan dirinya kepada rakyat, kita masih teringat kasus dimenangkanya Anggodo oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap dua wakil ketua komisi pemeberantasan korupsi yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Anggodo merupakan tersangka kasus penyuapan dan menghalangi penyelidikan kasus korupsi oleh KPK yang melibatkan saudaranya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai berbagai kasus yang berhubungan dengan anggota dewan, Kasus ini antara lain masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut dengan.

Ketua P ansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yang menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS.

Bagaimana hukum bisa tegakkan di negeri ini jika wakil rakyatnya saja tidak mau menghormati hukum, seharusnya wakil rakyat menjadi panutan di negeri ini, jangan mengkambing hitamkan hukum demi sebuah pencitraan yang akhirnya menyakiti hati rakyat.

Anggota Komisi III DPR AD yang merupakan suami dari NN tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Seperti yang diketahui bahwa nama NN terus disebut-sebut oleh banyak pihak.

NN dianggap saksi kunci dari adanya kucuran dana yang mengalir ke DPR. NN tidak pernah menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor. Akankah AD terus menerus membela istri nya dengan mengatakan bahwa istrinya mengalami sebuah penyakit lupa ingatan.

Selama ini DPR hanya bekerja untuk kepentingan partai politik semata tanpa memeperdulikan rakyat, tidak mengherankan pada akhirnya wakil rakyat di Negeri ini harus menginap di dalam hotel prodeo.

Tidak mengherankan pula banyak dari mereka yang memiliki kemampuan di negeri ini harus di singkirkan oleh wakil rakyat dinegeri ini, seperti Alm Gus Dur yang katanya terlibat kasus Bulog Gate yang sampai saat ini kasusnya tidak pernah terbukti dan yang mengherankan justru mereka yang tadinya memvonis alm justru mengusulkan agar nama beliau di rehabilitasi.

Belum lagi BJ. Habiebie yang di soraki dan di sindir ketika membacakan laporan pertanggung jawaban, padahal BJ. Habiebie merupakan seorang tokoh dirgantara yang terkenal di dunia kedirgantaraan, kepandainya di buktikan dengan hasil ciptannya.

Hukum Sebagai Panglima

Kesalahan dari demokratisasi di era reformasi saat ini adalah terbukanya kran kebebasan menyatakan pendapat serta campur tangan kepentingan politik atas hukum. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat tanpa adanya batasan yang jelas.

Elit politik cenderung mengatas namakan rakyat dalam mengeluarkan pendapat, pendapat tersebut hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat.

Demokrasi bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi krisis yang terjadi, demokrasi reformasi harus diimbangi dengan meletakan hukum sebagai panglima, bukan menjadikan hukum dari bagian kepentingan politik.

Penegakan anti korupsi dan berbagai persoalan di Indonesia akan berhasil jika hukum benar-benar menjadi panglima bukan sebagai alat untuk saling menjatuhkan atau bagian dari alat kekuasaan.

Menjadikan hukum sebagai panglima di dalam sistem kenegaraan di Indonesia sesuai dengan harapan sejak era reformasi bergulir yang menyangkut kepentingan rakyat, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekuti, legislative, yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (indefenden) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Kepentingan politik harus dipisahkan dari kekuatan hukum. Hukum harus mampu dijadikan patokan dasar dalam penyelengaraan negara.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum.

Oleh sebab itu supremasi hukum sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak. Bagi dirinya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.

Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Diantara bentuk-bentuk negara yang dikemukakannya politea merupakan bentuk pemerintahan yang paling realistis dan praktis baginya. Dalam politea, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan para penguasa itu terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan penegakan hukum dinegeri ini diperlukan kesadaran dari elit politik untuk tidak mencampuri hukum dan mengarahkan hukum keranah politik. Hukum harus dipisahkan dari kepentingan politik.

Secara pribadi saya menilai jika pada masa Orde Baru penguasa menggunakan hukum untuk melegalkan kekuasaan maka saat ini para politisi menjadikan hukum bagian dari kepentingan politik yang pada akhirnya hanya melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat.

*Penulis adalah Mahasiswi IISIP Jakarta dan Anggota HMI komisariat IISIP

Kartika Retno Monita
Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan
kartika.monita@yahoo.com
085711190351

(wwn/wwn)

06
Feb
11

Politik : Hukum Morat-Marit, Jargon Ekonomi Penuh Kebohongan

Hukum di Indonesia Morat-Marit 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/02/2011 | 08:15 WIB Hukum di Indonesia Morat-Marit

Jakarta – Presiden Indonesia harus mempunyai kemampuan lebih. Tidak hanya keahlian di bidang tertentu tetapi juga kemampuan di semua bidang dan keberanian, khususnya dalam hal penegakan hukum.

“Jangan setiap ada masalah membuat satgas, membuat tim atau lembaga baru yang pada akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa seperti sekarang ini,” kata kriminolog Universitas Indonesia (UI) Muhammad Mustofa dalam diskusi yang diadakan alumni pascacarjana Kriminologi UI, Jumat (4/2/2011).

Lebih lanjut diakatakan Mustofa, aturan di Indonesia saat ini sudah tidak jelas wajahnya dan morat-marit, tak jelas arahnya. “Hukum morat-marit tak jalas arahnya karena dibuat hanya untuk memenuhi permintaan orang tertentu atau kelompok tertentu, bahkan asing,” katanya.

Disebutkan, setidaknya terdapat 70 undang-undang yang dibuat atas pesanan asing. Salah satunya adalah UU Badan Arbitrase.
“Sifat keputusannya final dan mengikat tetapi ketika ada orang yang mengajukan banding diterima,” jelasnya dalam diskusi bertajuk Hukum Morat-Marit Indonesia Butuh Pemimpin Yang Berani.

Pembicara lain, Prof Ronny R Nitibaskara menjelaskan, korupsi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum saja. Sebab, pola hidup konsumtif mendorong pejabat melakukan korupsi. “Mereka korupsi karena cemas, ingin mempertahankan kekayaan, peluang kekuasaan, pejabat tidak takut dengan sanksi apapun,” tandasnya.

Paulus Wirotomo, narasumber lain, menyebutkan korupsi merajalela karena pimpinan tidak berani bertindak tegas. Karena itu, sebagai pemimpin harus berani bertindak. “Cari pemimpin bukan orang yang terdekat, tetapi yang terbaik. Sebab sekarang kedekatan lebih diutamakan di banding keahlian,” kata sosiolog UI itu. (*/MIOL)

Jargon Ekonomi SBY Penuh Kebohongan? 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 06/02/2011 | 01:53 WIB Jargon Ekonomi SBY Penuh Kebohongan?

Benarkah Jargon Ekonomi SBY Bohong?

JARGON pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang sering didengungkan pemerintahan SBY, ternyata masih jauh panggang dari api. Pasalnya, meski pemerintah mengklaim menurunnya jumlah pengangguran saat ini, 7,14 persen dari penduduk Indonesia, begitu juga dengan angka kemiskinan yang tahun 2010 13,3 persen (turun 1,5 juta jiwa) dibanding tahun 2009 sebesar 14,1 persen, secara kualitatif hal itu menunjukkan situasi sebaliknya.

Tingkat keparahan hidup masyarakat semakin hari semakin menghiasi pemberitaan nasional, seperti gantung diri suami istri di Cirebon yang meninggalkan 3 anaknya, kematian 6 anggota keluarga yang terpaksa makan tiwul di Jepara karena tak mampu membeli beras, dan berbagai cerita sedih lainnya. Kesengsaraan bertambah parah seiring sulit dikendalikannya inflasi di sektor pangan. Khusus di sektor pangan, Syahganda mencatat inflasi 2010 mencapai 15 persen.

“Padahal, penghasilan orang miskin itu sekitar 70 persen hanya untuk makan,” papar Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan yang juga mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) pada diskusi bertajuk ‘Pembangunan Minus Kesejahteraan’ di Jakarta, yang baru lalu.

Mantan aktivis ITB ini pun mengkritik, sektor yang tumbuh di atas 5 persen berdaya serap tenaga kerja yang rendah. Sedangkan sector industry dan pertanian yang menyerap tenaga kerja hanya tumbuh di sekitar tiga persen, bahkan kurang dari itu. Berangkat dari data statistic yang kesannya disembunyikan oleh pemerintah ini, wajar bila terjadi gejala informalisasi tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja formal, jumlah dan persentasenya terus berkurang.

Pada kesempatan yang sama, Fahrina Fahmi Idries menyoroti ketimpangan pembangunan itu yang bersumber perbedaan indikator-indikator pertumbuhan yang digunakan oleh setiap kementerian. Sehingga, kata dia, pembangunan seolah berjalan mulus. Padahal faktanya sangat berbeda “Faktanya, pembangunan masih belum menyentuh dari Sabang sampai Merauke. Terutama di daerah perbatasan. Untuk itu, kita berharap agar pemerintah memulai 2011 dengan pembangunan tanpa ketimpangan,” seru putri mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris ini.

Sedangkan Liem Siok Lan alias Justiani, aktifis ITB yang melebarkan sayap aktivitasnya hingga ke Canada dan bahkan pernah dipercaya menjadi penasehat PM Thailand Thaksin, mengatakan pada dasarnya ekonomi Indonesia sudah dibajak para mafia, lokal maupun global. Pemain minyak, pemain gula, orangnya ya itu-itu saja. Tapi pemerintah tidak bisa tegas karena sepertinya sudah makan ijon saat berkompetisi merebut jabatan publik.

Semua kebobrokan itu, ungkap Justiani, urai  pada dasarnya bersumber dari tim ekonomi SBY yang justru menjual diri ke pihak asing. “Sri Mulyani jadi sales girl-nya International Monetary Fund (IMF), karena mendapat fee 1 persen dari setiap pinjaman. Jadi, jangan heran, kalau ekonomi kita terus ditentukan pihak asing,” kritik perempuan berkaca-mata yang Indeks Prestasinya saat kuliah di ITB nyaris sempurna itu.

Bahkan, menurut Justiani, klaim meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya akal-akalan pemerintah semata, dengan cara menurunkan nilai indikatornya. “Masing-masing kementerian berlomba menurunkan indikator-indikatornya. Jadi wajar saja, kemiskinan dan pengangguran berkurang. Sebenarnya itu tidak terjadi sama sekali,” imbuh dia.

Dia menjelaskan, program pemerintah semisal bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Jamkesmas, dan lainnya yang dirancang guna menurunkan kemiskinan juga merupakan bagian dari akal-akalan pemerintah. “Orang miskin dibantu dengan BLT, PNPM, dan Jamkesmas, sehingga tidak terlihat miskin,” timpalnya.

Adapun Hetifah Sjaifudian selaku anggota DPR dari Fraksi Golkar merasa ada keterbatasan untuk memperjuangkan politik anggaran bagi kesejahteraan rakyat. “Ya di DPR itu juga ada kasta-kasta, ada kasta pemimpin, ada kasta anggota biasa. Bahkan ada pula yang menjadi pekerja DPR, datang pagi pulang sore dengan rutinitas kesebukannya,” kritik Hetifah. Toh begitu, dengan (keterbatasan) kekuasaan yang dimilikinya, Hetifah berjanji memperjuangkan anggaran pengentasan kemiskinan.

Setiap pembangunan, beber Hetifah, mestinya direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi, tidak hanya dinikmati segelintir kalangan. “Pemerintah bisa saja mengatakan angka kemiskinan menurun dan tingkat kesejahteraan rakyat meningkat. Faktanya, apa yang dilakukan pemerintah belum merefleksikan hal itu. Jadi, pembangunan saat ini tidak disertai kesejahteraan,“ jelasnya.

Soal penurunan angka kemiskinan, Hetifah mengkritik para-meter yang digunakan. Terutama menyangkut standar atau garis kemiskinan tertentu serta mengukur posisi orang miskin dibandingkan dengan kelompok lainnya di masyarakat. Hetifah juga menyayangkan sikap pemerintah yang dengan bangga mengatakan tingkat kemiskinan menurun dari 14 persen pada 2009 menjadi 13,33 persen pada 2010.

“Pengukuran kuantitatif tidak cukup untuk melacak penyebab yang membuat kelompok miskin jatuh pada kondisi kehidupan yang tidak layak. Mengungkapkan data statistik dengan ukuran moneter seperti berapa persentase orang miskin di Indonesia dan rasio untuk distibusi pendapatan, sebetulnya masih jauh dari memadai untuk mendiskripsikan fenomena pembangunan dan kemiskinan,“ jelasnya. (SMC)

BI Rate Naik, Kebijakan Ekonomi Pro Asing 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 06/02/2011 | 21:03 WIB BI Rate Naik, Kebijakan Ekonomi Pro Asing

Jakarta – Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan tingkat suku bunga acuan BI (BI Rate) dinilai mengakomodir kepentingan asing. “Kenaikan BI Rate terlalu mengakomodasi investor dan analis asing yang memang sejak pertengahan tahun 2010 gencar menyebarkan analisis kalau BI Rate perlu dan akan naik,” kata ekonom Sustainable Development Indonesia Dradjad Wibowo, Minggu (6/2), seperti dilansir MI Online.

Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) atau 0,25% demi menekan laju inflasi. Dengan kenaikan tersebut, saat ini BI Rate berada di level 6,75%.

Dradjad menilai, meski tekanan inflasi makin dalam, BI belum perlu menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps. Pasalnya, beberapa indikator di lapangan membuktikan BI rate cukup tangguh bertahan di tengah terpaan tingginya inflasi di awal tahun 2011.

Ia mencontohkan, nilai tukar rupiah yang masih bertahan di level 9.000-an per dolar Amerika Serikat (AS). “Malah depresiasi rupiah menuju level tertentu, mungkin level Rp9.100-Rp9.200 per dolar AS, akan lebih bagus bagi pertumbuhan sektor industri dan ekspor, tanpa resiko inflasi yang terlalu besar,” ujarnya.

Menurut Dradjad,  penurunan porsi asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang saat ini terjadi belum berada pada tingkat mengkhawatirkan. Sebaliknya, tegas dia, posisi asing di SBI yang kini terlalu besar justru merupakan hal yang patut dikhawatirkan. (Media Indonesia)

Ekonomi Indonesia Dikuasai Kartel  

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 00:17 WIB Ekonomi Indonesia Dikuasai Kartel

Jakarta – Perekonomian Indonesia dipandang mulai mengkhawatirkan karena dikuasai oleh sistem kartel. Karena itu, sistem tersebut harus dipecahkan dengan cara apapun. Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko dalam Seminar Penutup Simposium Nasional Demokrat di Jakarta, Minggu (30/1).

“Fakta di lapangan, kita capek berdiskusi apakah sistem perekonomian kita neolib, intervesionis, komunis. Kita lihat ternyata sistem kartel menguasai perekonomian nasional. Ini harus dipecahkan dengan cara apapun,” tegasnya.

Menurut Prasetyantoko ada empat hal yang seharusnya ditegakkan kembali dengan benar, yaitu konstitusi ekonomi yang berprioritas pada kesejahteraan, pertumbuhan dengan kemiskinan yang semakin menurun, likuiditas yang mengarah ke sektor riil, dan kondisi demografi bagus yang segera disiapkan untuk tahun 2025-2030.

“Dengan Indonesia yang berada di Asia sebagai pusat pertumbuhan dunia. Kita harusnya sudah menyiapkan pada saatnya nanti pertumbuhan kita benar-benar berkualitas,” paparnya seperti dilansir MI Online.

Indonesia Harus Kembali ke Ekonomi Konstitusi
Paradigma perekonomian Indonesia sebaiknya harus diubah kembali sesuai dengan ekonomi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Masalahnya perekonomian Indonesia masih dikuasai berbagai kartel dan masih sangat bergantung pada luar negri.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini dalam Seminar Penutup Simposium Nasional Demokrat di Jakarta, Minggu (30/1) mengatakan bahwa ekonomi nasional harus dibawa kembali kepada ekonomi konstitusi. Hal tersebut harus dituangkan dalam kebijakan perekonomian pemerintah yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

“Politik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus sesuai ekonomi konstitusi, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dengan sumber daya alam yang kaya, negara harusnya memberikan pekerjaan yang banyak,” kata Hendri.

Tentang ketergantungan terhadap luar negri, Hendri menyebutkan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negri masih nyata. Selain itu asing juga diberikan ruang yang luas kepada pengelolaan sumber daya asing dan sektor pendidikan.

“Rp1.600 triliun lebih kita utang sama luar negEri. Pilihan kebijakan dengan luar negri sudah terjadi sejak Orde Baru tidak pernah diubah. Contoh perbankan kita 99% boleh dimiliki asing, padahal Malaysia hanya 20%, Australia 50%,” ungkap Hendri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh saja dibiarkan membesar asal tidak memperbesar kesenjangan ekonomi. Menurut Hendri, sektor pertanian yang merupakan akar perekonomian harus dibereskan.

Lebih lanjut Hendri mengharapkan pemerintah sebaiknya bisa bersikap proteksionis terhadap globalisasi. Kerja sama yang dilakukan dengan negara lain harus disesuaikan dengan struktur ekonomi nasional. “Bila melakukan kerja sama dengan setiap negara harus mengetahui struktur ekonominya bagaimana,” ujarnya.

Rakyat Jadi Korban Pasar Bebas
Rakyat tidak boleh menjadi  korban dalam sistem pasar bebas, apalagi terpinggirkan. Sebab inti penyelenggaraan pemerintah adalah melindungi rakyat.  Pemerintah harus selalu siap dengan kebijakan intervensi, supaya rakyat dapat meraih keuntungan dalam setiap proses perubahan perekonomian.

Demikian  dikatakan Ketua Pembina Forum Intelektual Indonesia Prof  Dr Sri Edy Swasono dalam makalahnya bertajuk Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi yang disampaikan pada Konferensi Guru Besar ke III  yang diselenggarakan Forum Intelektual Indonesia, di Manado, akhir pekan lalu.

“Kita jangan langsung berpuas diri dan berhenti bergerak. Tetapi pemerintah harus terus mengintervensi dengan kebijakan ekonomi kalau ingin rakyat terus bertumbuh. Sebab, bagaimana pun tugas pemerintah ialah melindungi rakyat agar rakyat tidak menjadi korban dari kegiatan ekonomi pasar bebas,” tandasnya.

Ia mengingatkan, ekonomi harus terus diintervensi dan diproteksi agar industri dan ekonomi rakyat bukan hanya bertahan, jalan di tempat, tetapi lebih dari itu, ekonomi rakyat terus bertumbuh. Dan bank sebagai agen pembangunan harus terus menerus menyalurkan kredit agar ekonomi rakyat berkembang.

“Jangan sampai terjadi lagi, rakyat tidak bisa mendapatkan  kredit karena alasan ketiadaan agunan, atau karena rakyat miskin, yang kemudian pada akhirnya dana perbankan hanya disalurkan dan dinikmati para pengusaha besar,” tegasnya.

Mengapa harus ekonomi rakyat, menurut dia,  karena pemerintah berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang membuat ekonomi ini hidup. Ia menunjuk contoh, pada umumnya rakyat yang  bekerja sebagai pekerja-pekerja industri atau pabrik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membeli atau menjadi konsumen bagi barang-barang yang diperdagangkan oleh PKL (pedagang kaki lima).

Sementara itu, pedagang-pedagang PKL yang jumlahnya sangat banyak membeli jualannya dari industri industri yang ada atau membeli dari pengusaha-pengusaha besar. Putarannya, rakyat membeli dari PKL, dan seterusnya. Jika diamati, maka sebenarnya yang membuat perekonomian ini bergerak dan berputar adalah rakyat juga.

Rakyat yang berproduksi dengan menjadi pekerja industri, tetapi rakyat pula yang membeli sebagai konsumen dari PKL-PKL, sementara PKL-PKL membeli jualannya dari industri. “Karena itu sudah sepatutnya, pemerintah membangun kebijakan berbasis melindungi rakyat, dan jangan biarkan rakyat menjadi korban dari pasar bebas. Juga terutama dalam mendesain ekonomi nasional, termasuk di dalamnya ekonomi rakyat, biarlah kita sendiri yang mendesainnya. Jangan serahkan pembuatan desain itu kepada pihak asing,” kata doktor ekonomi lulusan Stanford University, Amerika Serikat ini.

Swasono mengingatkan, tidak ada ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan PDB (Produk domestid bruto), lalu kemudian kita berbangga karena PDB kita besar, tetapi rakyat tetap miskin. Tetapi, perlu disadari bahwa setiap hasil atau capaian, termasuk kelebihan yang diperoleh hendaknya diperuntukkan bagi rakyat yang adalah raja atas negeri ini.

“Siapa sebenarnya pasar itu, who are the market? Apakah the Global Financial taycoon, siapakah dia? Yang pasti, kembalikan semua kerja kita kepada rakyat.  Di samping itu, proses pembangunan ekonomi adalah proses humanisasi, bukan dehumanisasi sehingga daulat pasar tidak dibenarkan sama sekali menggusur daulat rakyat,?? katanya. (*/MIOL)

Pendapatan Petani Diprediksi Turun 50% 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 06/02/2011 | 20:59 WIB Pendapatan Petani Diprediksi Turun 50%

Kudus – Pendapatan petani diprediksi akan berkurang hingga 50 persen pada musim tanam (MT) II 2011 mendatang. Penyebabnya, selain masih berlangsungnya anomali cuaca, hal tersebut juga dipengaruhi sentimen pasar terkait tidak adanya kebijakan baru soal harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah untuk tahun ini.

Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kudus, Hadi Sucahyono, mengemukakan hal ini, Minggu (6/2/2011). Ditambahkannya, khusus untuk kebijakan HPP, saat ini sepertinya pemerintah tetap mengacu pada kebijakan yang lama yakni Inpres Nomor 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional. ”Padahal, kondisi di lapangan sudah berubah,” ujarnya seperti dilansir CyberNews.

Diakuinya, tidak semua beras hasil panen petani dijual ke Bulog. Namun begitu, biasanya pasar juga mendasarkan pada harga yang ditetapkan pemerintah saat itu. ”Itu yang akan memicu harga beras dan gabah di pasaran untuk turun,” katanya.

Sebagai gambaran, modal tanam MT II saat sekarang diprediksi mencapai Rp 7 juta – Rp 8 juta. Bila, hasil panen cukup baik maka keuntungan kotor yang diperoleh akan mencapai Rp 8 juta hingga Rp 9 juta. ”Pada MT II hasilnya memang tidak sebanyak MT I,” jelasnya.

Sedangkan untuk keuntungan bersih – dengan catatan tidak ada gangguan hama maupun banjir, diperkirakan mencapai Rp 2 jutaan. Namun begitu, bila ternyata musim tanam diganggu hama penyakit dan banjir, petani kemungkinan tidak akan mendapatkan hasil. ”Petani bahkan merugi,” paparnya.

Mengenai modal tanam saat sekarang dibandingkan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan sekitar 20 persen. Komponen terbesar berasal dari pembelian pupuk yang untuk musim tanam kedua memang membutuhkan jumlah penyubur tanaman yang lebih besar. “Selanjutnya, kenaikan terjadi pada komponen biaya olah sawah baik dari buruh penggarap maupun sewa traktor,” kata dia.

Bila mendasarkan pada hal tersebut, tentunya prediksi hasil panen akan berkurang hingga 50 persen dianggap bukan merupakan sesuatu yang mengada-ada. Sekali lagi, hal tersebut salah satunya dapat dipicu dengan sentimen pasar terhadap kebijakan pembelian pemerintah akan gabah dan beras. ”Kondisi usaha pertanian diperkirakan tidak akan bagus tahun ini,” pungkasnya. (Suara Merdeka)

Berita Terkait
04
Jan
11

Hukum : Pembuat Akun Palsu Diancam Denda USD 1,000 [California]

Selasa, 04/01/2011 08:33 WIB

Pembuat Akun Palsu Diancam Denda USD 1.000
Rachmatunisa – detikinet


Ilustrasi (Ist.)

Jakarta – Iseng membuat akun palsu di jejaring sosial mungkin menjadi lelucon menyenangkan bagi sebagian orang. Namun sebaiknya jangan lakukan keisengan ini di California karena Anda bisa berurusan dengan pengadilan.

Ini bukan sekadar ancaman melainkan memang sudah ada hukum yang mengatur hal ini di salah satu negara bagian Amerika Serikat (AS) tersebut.

California telah menetapkan Undang-undang yang siap membekuk para pembuat akun palsu atau siapa saja yang meniru orang lain di ranah online.

“Siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa persetujuan meniru orang lain melalui atau di media internet atau media elektronik lainnya untuk tujuan merugikan, mengintimidasi, mengancam atau menipu orang lain, berarti telah melakukan pelanggaran pidana,” demikian bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, seperti dikutip detikINET dari San Fransisco Gate, Selasa (4/1/2010).

Hukumannya bagi para pelaku tak main-main. Mereka yang ketahuan membuat akun palsu bisa dijebloskan ke dalam penjara atau dikenai denda sebesar USD 1.000.

( rns / ash )




Blog Stats

  • 3,770,349 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements