Posts Tagged ‘Global Agenda

20
Sep
10

Kenegarawanan : Politik Ibukota Baru dan Agenda Global

Perencanaan Kota Wajib Libatkan Warga

lokasi: Home / Berita / Ibu Kota / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 20/09/2010 | 03:32 WIB

Jakarta – Wacana pemindahan pusat pemerintahan dari ibukota sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta terus mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Banyak kalangan yang setuju dengan wacana tersebut. Namun, tak sedikit pula kalangan yang kontra atas digulirkannya wacana tersebut.

Terlepas dari pro dan kontra itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, Djan Faridz, menyatakan, apapun perencanaan terkait kota Jakarta, sebaiknya melibatkan partisipasi warga. “Berbagai usulan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kota tentu saja harus didukung. Perspektif perencanaan boleh saja berbeda-beda. Tetapi yang penting untuk menjadi perhatian adalah mengapa perencanaan-perencanaan sebelumnya tidak maksimal dan belum secara penuh mendapat dukungan warga dalam tahap implemetansinya,“ ujar Djan Faridz, Minggu (19/9).

Warga adalah stakeholder utama kota. Pembangunan kota berorientasi kepada kepentingan warga kota. Sumber daya alam juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga kota. Akan tetapi, pembangunan dan sumber daya alam tersebut memiliki keterbatasan. Karena kota adalah untuk warga dan segala kekurangannya akan menjadi beban warga, maka sudah sewajarnya warga dilibatkan dalam perencanaan kota.

“Pada kenyataannya sumber daya alam dan pembangunan di kota-kota tidak akan pernah memuaskan semua warga kota. Segala keterbatasan dari ketersediaan sumber daya alam, misalnya lahan untuk perumahan maupun penyediaan air bersih oleh pemerintah daerah, sarana transportasi, infrastruktur dan hal lainnya, akan menjadi beban warga kota. Sebagai pihak yang menanggung beban tersebut mereka seharusnya dilibatkkan dalam perencanaan kota, “ ungkap Djan Faridz.

Djan Faridz mengemukakan, warga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dari tingkat yang paling bawah yakni rukun tetangga (RT). Selama ini hal itu juga telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski begitu, pelaksanaannya tentu harus diperbaiki dan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ajakan masyarakat untuk terlibat perlu dilakukan melalui publikasi di media massa dengan rentang waktu yang memadai. Jika proses ini dijalankan diharapkan berbagai kebijakan yang memiliki konsekuensi menjadi mudah untuk dinegosiasikan.

“Jika pemerintah pusat serius menjalankan berbagai pilihan terkait penyelesaian masalah kota Jakarta sebaiknya suara warga secara sungguh-sungguh didengarkan. Pemerintah pusat perlu berdialog dengan seluruh stakeholder kota, membuka saluran komunikasi langsung untuk warga dan kalau diperlukan melakukan survei untuk mengetahui lebih detail aspirasi warga Jakarta,” tandasnya. (Beritajakarta.com)

Jangan Terlalu Manut & Mengekor Agenda Globallokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]Senin, 20/09/2010 | 08:13 WIB

Kegagalan Pasar Uang, Kembali ke Sektor Riil
Oleh: Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle/SMC)

KITA seringkali percaya begitu saja bahwa globalisasi akan menguntungkan kita. Hal ini mendorong pemerintah (dan DPR) membuat banyak kunjungan-kunjungan dan pertemuan-pertemuan internasional. Padahal, kita harus berhati-hati bahwa hal itu akan menyita perhatian yang sesungguhnya mungkin kurang begitu penting. Kita hendkanya mengubah cara berpikir dan harus insyaf. Kalau sebelumnya kita berpikir negara ini bisa dikelola dengan mekanisme pasar bebas dan global, dengan hancurnya (ekonomi ) Amerika dan sekarang negara-negara Eropa dalam krisis global, harusnya dapat dijadikan contoh, betapa sistem ekonomi yang mereka bangga-banggakan selama berabad-abad bisa seketika runtuh.

Dalam tataran interaksi global, tidak boleh kendali permainan diserahkan sepenuhnya kepada pasar global (pasar bebas). Apalagi mekanisme pasar tidak lepas dari kepentingan pemain-pemainnya, termasuk secondary market yang hanya menjual kertas. Sebuah hubungan ekonomi, yang meminjam Stiglitz (Free Fall, 2010), tidak jelas siapa berhadapan dengan siapa. Bila pasar uang (money market) terus dibiarkan berkembang tanpa batas, lambat laun akan semakin sedikit pemilik modal yang menanamkan modlanya dalam bentuk pabrik. Logika berpikir, kenapa mesti bersusah payah membuat sepatu dengan margin keuntungan kecil dan selalu berhadapan dengan tuntutan buruh, bila Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat utang negara (SUN) dan sejenisnya memberikan bunga yang menggiurkan?

Dalam hal ini, peran negara harus mampu mengendalikan. Negara tidak boleh dikontrol orang-orang seperti itu. Karena memang pemilik uang lebih suka membungakan uangnya dan kenapa harus capek-capek kerja. Di sini peran negara mengatur, bagaimana pemilik uang mau menginvestasikan uangnya ke sektor riil. Maka perlu dibuat sejumlah aturan, misal seperti di negara-negara Skandinavia diberlakukan pajak progresif bagi pemilik tabungan dengan jumlah tertentu. Ini agar uang menjadi produktif. Tidak terus-terusan beranak di buku tabungan.

Di sisi lain, kahancuran Lehman Brother’s, perusahaan investasi ternama di Amerika Serikat, mestinya menyadarkan para pemburu rente, tidak selamanya uang mereka aman dengan melakukan investasi sektor finansial. Begitu juga dengan hancurnya harga-harga saham sejumlah perusahaan pada 2008 yang memiskinkan ribuan pemegang sahamnya. Dengan contoh itu mestinya membangkitkan kesadaran di kalangan pemilik uang, tidak sepenuhnya uangnya aman bila ditukar berlembar-lembar kertas saham atau obligasi.

Catatan lain adalah negara Islandia. Pemberian suku bunga tinggi, mirip SUN terjadi di Islandia. Kini negara itu mengalami krisis keuangan karena gagal bayar terhadap obligasi yang jatuh tempo. Artinya, para penanam uang dalam obligasi yang dikeluarkan pemerintah Islandia (yang kebanyakan orang Inggris dan Belanda) tidak mendapatkan kembali uangnya. Sedangkan negara Eropa lainnya, seperti Yunani, harus meratapi nasibnya seiring dengan besarnya utang mereka kepada pihak asing, seperti Goldman Sachs. Negara tersebut sudah bangkrut.

Demikian gambaran di atas cukup menjelaskan, betapa perilaku para pemburu rente, seperti menjadi kebiasaan sebagian pemilik uang kita, telah memicu terjadinya krisis berefek multiflier di Amerika dan Eropa. Sebuah krisis berkepanjangan di Amerika.  Dalam hal ini, sudah selayaknya pula pemerintah Indonesia meninjau ulang kebijakan pemberian suku bunga tinggi di SUN maupun BI (Bank Indonesia) untuk SBI. Sebab bila suatu saat terjadi gagal bayar, nasib bangsa ini sungguh-sungguh dipertaruhkan. Sebaliknya, pemerintah juga perlu membuat aturan yang menggairahkan bergeraknya sektor riil. Misal dengan mendorong otoritas Bank Sentral menurunkan suku bunga dan mendorong perbankan menyalurkan uangnya pada masyarakat.

Dalam hal usaha kecil menengah, pemerintah perlu memikirkan skema pembiayaan tertentu selain sungguh-sungguh mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR). Janganlah KUR hanya ‘proyek’ pemilu, yang diusung bersama BLT (Bantuan Langsung Tunai). Kalau habis pemilu programnya tersendat-sendat tanpa arah. Soal KUR, barangkali saja pemerintah meragukan kesanggupan bayar penerima kredit. Kalau itu soal keraguan, maka di fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan. Namun perlu diingat, dalam sejarahnya, pengusaha kecil lebih taat mengembalikan utang-utangnya dibandingkan pengusaha besar.

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan, bunga pinjaman antara sektor yang satu dengan sektor lainnya perlu dibnedakan. Misal bunga pinjaman antara industri keramik dan dagang bakso. Sebab, break event point dan margin keuntungan berbeda-beda. Industri harus berbunga lebih murah. Dengan begitu akan lebih banyak pengusaha yang semula berdagang tergerak masuk ke sektor industri. Dengan industri berkembang akan menampung ratusan higga ribuan tenaga kerja. Bagi saya, bila semua pengusaha bergerak di sektor perdagangan itu adalah bahaya. Logikanya, kalau semua jadi pedagang, sektor industri yang menampung ribuan tenaga kerja mati, siapa pula yang membeli dagangannya? Sebaliknya, dengan bergairahnya sektor industri semakin banyak orang yang memiliki pendapatan, dengan sendirinya pula daya beli masyarakat meningkat dan sektor perdagangan pun bergairah.

Kesimpulannya, dengan terus bergeraknya krisis finasial global mestinya menyadarkan kita agar tidak membabi buta mematuhi agenda global seperti free trade agreement, bahkan isu-isu climate change yang mungkin merugikan pengusaha kelapa sawit kita misalnya, dan pengelolaan kebijakan ekonomi yang bertumpu sektor finansial semata. Sudah saatnya pemerintah merangkul dan memberikan kebijakan yang pro pengusaha dan buruh serta pengrajin dan pelaku usaha menengah kecil, untuk menggerakkan kembali era industrialisasi yang belakangan ini dilumpuhkan oleh kebijakan pasar bebas, khususnya pasar uang. (*)

Advertisements



Blog Stats

  • 3,906,376 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements