Posts Tagged ‘Fuel Combustion

25
Apr
12

Energi : Kontroversi Kebijakan Pembatasan BBM

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Pembatasan BBM Berdasarkan CC Diskriminatif

Media Indonesia, Selasa, 24 April 2012 00:00 WIB

RENCANA pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan kapasitas silinder mesin mobil (cylinder capacity/cc) bersifat diskriminatif dan mengurangi hak-hak konsumen. Berbagai kalangan meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan kebijakan itu.

“Banyak hak konsumen dikurangi, baik hak untuk membeli produk tersebut maupun hak lainnya, seperti antrean di SPBU, penyelundupan, maupun penimbunan BBM,” kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, kemarin.

Tulus mengatakan pembatasan pembelian BBM sangat tidak lazim di negara mana pun. “Karena itu, yang paling rasional ialah menaikkan harga BBM.”

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa juga menilai rencana pembatasan berdasarkan cc itu diskriminatif dan sulit diterapkan. “Kebijakan diskriminatif itu dapat menimbulkan kericuhan dan tidak akan bertahan lama.”

Menurut anggota Komisi VII DPR dari F-PDIP Daryatmo Mardiyanto, ada unsur pemaksaan dari pemerintah untuk menggunakan BBM nonsubsidi kepada masyarakat.

Pemerintah berencana menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk mobil pribadi ber-cc di bawah 1.500. “Mobil 1.500 cc ke atas harus menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (Media Indonesia, 23/4).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi baru akan dimulai Agustus untuk wilayah Jabodetabek. Setelah itu, 120 hari setelah terbitnya aturan berlaku untuk seluruh Jawa dan Bali.

“Pembatasan akan mengikat bagi kendaraan dengan kapasitas silinder mesin 1.500 cc ke atas, termasuk 1.501 cc. Kalau 1.498 cc tidak kena atau masih bisa menggunakan premium,” tegasnya.

Selain diskriminatif, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu juga tidak signifikan menghemat anggaran. Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo menghitung, jika pembatasan dilakukan di Jawa dan Bali per Mei 2012, pengurangan konsumsi BBM bersubsidi hanya 2,4 juta kiloliter (kl) dari konsumsi BBM bersubsidi yang diprediksi 47 juta kl.

Konsumsi BBM bersubsidi mobil pribadi di Jawa dan Bali setahun mencapai 8,9 juta kl. Sebanyak 40% dari kendaraan tersebut ber-cc di atas 1.500. Harga keekonomian BBM bersubsidi Rp9.000 per liter sehingga besaran subsidi mencapai Rp4.500.

“Dengan demikian, dari 2,4 juta kl yang beralih ke BBM nonsubsidi, pembatasan BBM hanya akan mengurangi beban subsidi Rp10,8 triliun,” terang Perry dalam diskusi Hitung Ulang Guncangan Harga BBM yang diselenggarakan Brava Radio dan Media Indonesia di Demang Resto & Coffe Lounge Gedung La Monte, Kawasan Sarinah, Jakarta, kemarin.

Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan penerapan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan 1.500 cc ke atas hanya akan menghemat premium 2,274 juta kl dan solar 1,76 juta kl.

Dengan harga keekonomian BBM premium Rp8.400 per liter dan harga jual Pertamina Rp4.500 per liter, besaran subsidi premium per liter Rp3.900. Dengan asumsi besaran subsidi sama untuk solar, pemerintah akan menghemat Rp15,732 triliun. “Padahal, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp500 per liter dapat meringankan beban anggaran negara Rp19 triliun,” terang Komaidi.(OX/GA/*/Mad/X-7)

Kebijakan BBM tanpa Rencana Matang

Media Indonesia, Jumat, 20 April 2012 00:00 WIB

KETIDAKJELASAN kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belakangan ini menunjukkan tidak adanya perencanaan yang matang dari pemerintah. Padahal, kebijakan energi tidak bisa serta-merta secara instan.
“Awal tahun pemerintah bilang Februari tidak ada penaikan, tetapi akhir Februari ada pengajuan penaikan harga BBM. Pada Maret harga batal dinaikkan, April muncul wacana pembatasan BBM bersubsidi. Ini menunjukkan pemerintah tidak punya perencanaan yang matang,” ujar pengamat ekonomi Hendri Saparini di Jakarta, kemarin.
Hal senada disampaikan pengamat ketahanan energi Dirgo Purbo. Dia menyarankan pemerintah agar tidak melontarkan wacana-wacana kebijakan pembatasan BBM yang belum matang.
Menurutnya, akan lebih baik pemerintah tegas dan langsung menentukan kebijakan pembatasan itu. “Apa pun kebijakannya, sebaiknya diambil dulu untuk menunjukkan komitmen pemerintah. Namun, kalau memang belum matang, jangan disajikan ke publik,” tuturnya.
Terakhir, pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin (cylinder capasity/cc). Sebelumnya, opsi itu muncul dan kemudian diabaikan, tetapi belakangan kembali dipertimbangkan.
Menurut Hendri Saparini, kebijakan berdasarkan cc itu masih prematur dan tidak komprehensif karena belum disertai kajian holistik. Bukan itu saja, lanjutnya, kebijakan dengan pendekatan kuota tidak tepat.
Dia sependapat dengan pengamat energi Kurtubi, alternatif kebijakan yang paling rasional ialah program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Namun, pemerintah dinilai tidak serius.

Kelebihan 8%

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pembatasan berdasarkan kapasitas mesin mobil 1.500 cc ke atas akan menghemat sekitar 3 juta kiloliter (kl).
Dia menjelaskan realisasi penggunaan BBM rata-rata per hari hingga Maret 2012 sebanyak 108% dari kuota. “Ini artinya ada kelebihan 8%. Kalau dibiarkan, kelebihannya itu bisa mencapai 43 juta kiloliter hingga 44 juta kiloliter. Padahal, dalam APBN-P 2012 dipatok 40 juta kiloliter,” tutur Hatta di Istana Negara Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM pada akhir bulan ini. Kebijakan itu berlaku pada Mei untuk kendaraan mobil BUMN dan BUMD, sedangkan untuk mobil umum akan diberlakukan dua bulan kemudian.
Selain akan mengerem konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah juga yakin kebijakan berdasarkan cc itu tidak akan mengganggu produksi mobil. “Sejak 2008 produksi mobil di Indonesia sudah menggunakan ron 92 (pertamax),” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di tempat yang sama.
Namun, General Manager Mobil88, Leovan Widjaja, mengatakan kebijakan berdasarkan 1.500 cc itu akan memengaruhi penjualan mobil bekas. “Dampaknya bisa turun sekitar 10%-20%,” ujar Leovan.
Penurunan itu disebabkan mayoritas mobil bekas berkapasitas mesin di atas 1.500 cc. Penerapan kebijakan ini, katanya, otomatis akan menyebabkan mobil bekas semakin tidak laku. (Mrc/Fid/X-5)

Ekonomi Politik Krisis Energi Indonesia

Linda SudionoAnggota Another Study Center, Jakarta
KETIKA pemerintah SBY-Boediono berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal April 2012 lalu, di lapangan ia dihadapakan pada gelombang perlawanan massa yang luas. Tidak hanya di Jakarta, dimana ribuan mahasiswa dan sektor rakyat miskin lainnya bergabung dalam barisan unjuk rasa menentang rencana tersebut, di Ternate, ratusan mahasiswa melakukan aksi menolak kenaikan BBM dan menutup Bandara Baabulah. Di Makasar, Sulawesi Selatan, pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rencana pemerintah tersebut. Di Yogyakarta, posko perlawanan didirikan oleh persatuan gerakan massa untuk mengawal runtutan unjuk rasa. Di Purwokerto, Jawa tengah, massa memblokade jalan jendral Sudirman. Aksi serupa juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat; Medan, Sumatera Utara; Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan lainnya.
Merespon aksi-aksi penolakan tersebut, pemerintah kemudian menerjunkan aparat kemanan dari TNI maupun kepolisian. Dengan mengatasnamakan pengembalian ‘stabilitas nasional,’ aparat  mulai dikerahkan untuk menekan gelombang perlawanan rakyat yang semakin tinggi. Aksi massa hampir di semua daerah mendapatkan tindakan represif berupa pukulan, gas air mata, penangkapan, dll.   Di Jakarta, lima mahasiswa yang unjuk rasa ditembak di dalam kampuns Universitas Kristen Indonesia, Salemba, dan tiga mahasiswa lainnya di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Tetapi, aksi penolakan ini bukan yang pertama kalinya, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Sejarah kenaikan BBM pasca reformasi selalu mengundang gerak perlawanan massa. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami dan memberikan perspektif pada aksi-aksi penolakan massa ini secara ekonomi politik. Sebab sebagian kalangan menuduh bahwa aksi-aksi massa ini merupakan cerminan dari masyarakat yang irasional, berhadapan dengan kebijakan yang sebenarnya sangat rasional. Bagi kalangan ini, aksi-aksi ini merupakan korban dari para intelektual dan politik yang menyuarakan demagogi populisme, demi kepentingan politik jangka pendek. Untuk menangkis argumen itu, dalam tulisan singkat ini saya akan memfokuskan pembahasan pada dampak ekonomi politik perminyakan global terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pembaca mampu menarik garis dialektis antara kondisi subyektif massa tertindas dengan kondisi obyektif perekonomian dunia.
Dampak Global Kenaikan Minyak Dunia
Saat ini, dunia tengah dihadapkan pada ancaman tingginya harga minyak dunia, yang boleh jadi tertinggi selama ini, dengan pengecualian pada beberapa momen tertentu sebelum krisis ekonomi 2008. Pemicu kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya, adanya ancaman dari Iran untuk menutup selat Hormuz yang sangat strategis jika Iran dilarang atau diberi sanksi karena mengekspor minyaknya. Selat hormuz merupakan selat yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia. 40 persen kapal tanker minyak dunia melewati selat tersebut. Menurut catatan Departemen Energi AS, pada tahun 2011, sekitar 17 juta barrel minyak yang setiap hari melintasi selat tersebut, dan hingga kini tak ada satu tempat pun yang bisa menggantikan peran dari jalur ini. Dengan demikian, jika selat Hormuz akhirnya diblokir, para analis memperkirakan harga minyak dunia akan naik menjadi $50  atau lebih per barrel. Dengan harga minyak yang kini telah mencapai sekitar $100 per barrel, jika ancaman Iran ini terwujud maka harga minyak bisa menembus angka $200 per barrel. Dan itu berarti, ekonomi berada dijurang resesi besar.[1]
Pemicu lain dari melonjaknya harga minyak dunia adalah ketakutan akan ancaman perang baru di Timur Tengah dan gejolak yang melanda negara kaya energi, Nigeria. Tetapi, ada faktor lain yang lebih menentukan naiknya harga minyak dunia, faktor yang bersifat permanen dalam jangka panjang, yakni kelangkaan pasokan minyak tersebut. Ahli ekonomi politik perminyakan Michael T. Klare mengatakan, kini era yang disebut ‘easy oil’ telah lewat. Tidak ada lagi minyak murah dan mudah didapat yang menyebabkan industri kendaraan bermotor bebas berproduksi tanpa batas, misalnya. Dengan struktur ekonomi kapitalis yang sangat haus minyak, maka kurangnya pasokan dibandingkan dengan tingginya konsumsi akan minyak menyebabkan harga minyak pasti terus naik dalam jangka panjang. Tidak berarti bahwa beberapa bagian bumi tak lagi mengandung minyak, tapi menurut Klare, setiap upaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ladang-ladang minyak baru pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal. ‘Kini setiap barrel yang kita konsumsi berarti semakin tinggi biaya untuk penggalian, penyulingan, dan semakin mahal yang kita bayar di stasiun pompa minyak,’ ujarnya.[2]
Bagaimana Dengan Indonesia?
Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan global di atas, maka kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan penghematan tampak masuk akal. Tetapi, yang jahat dibalik alasan penghematan itu adalah, kebijakan ini tidak menyentuh sedikitpun struktur ekonomi politik pembangunan kapitalistik yang dianut pemerintahan SBY-Boediono.
Tidak ada grand design bagaimana mengelola sistem transportasi yang efektif, efisien, dan murah, tata ruang yang hemat energi, atau pembangunan berbasis energi alternatif. Apa yang terus dilakukan oleh pemerintahan neoliberal ini adalah ‘terus menaikkan harga BBM sembari tetap menjalankan strategi pembangunan yang haus minyak.’  Akibatnya, tindakan penghematan ini selalu dilandaskan pada alasan darurat, sebagai akibat fluktuasi harga minyak yang sangat tajam di pasar internasional. Di sini, kata ‘darurat’ dipakai untuk menanikkan harga BBM, bukan untuk mencari alternatif strategi pembangunan yang akan meminimalisir ketergantungan pada BBM. Karena itu kebijakan menaikkan harga BBM ini bukan yang terakhir, dan dalam jangka pendek maupun panjang sudah pasti merugikan rakyat miskin yang sesungguhnya mengonsumsi minyak hanya untuk pemenuhan kebutuhan subsistennya semata.
Kalau kita lihat secara makro, kita temukan bahwa alasan penghematan itu memiliki motif ekonomi politik tertentu. Berdasarkan data yang ada, potensi energi fosil jenis minyak Indonesia mencapai 86,9 milyar barel, 9 milyar barel untuk cadangan dan 500 juta barel produksi per tahun. Di ladang minyak sendiri, sepuluh perusahaan asing (BP, Caltex, CNOOC, Connocophilips, Total Fina/ELF, Unocal, VICO, Exonmobil, EXSPAN, Petrocina) menguasai 84 persen produksi minyak Indonesia dan perusahaan Caltex menguasai sebesar 56 persen.
Besarnya penguasaan korporasi asing atas ladang minyak tersebut, bisa kita telusuri hingga ke tahun 2000. Saat itu, USAID secara bangga mengungkapkan kerjasamanya dengan Asia Development Bank (ADB), untuk mengintervensi regulasi Migas di negara Asia dan kerjasama dengan World Bank (WB), untuk melakukan studi terkait penetapan kebijakan harga Migas dunia. Konkretisasi kerjasama ini segera terwujud setahun kemudian di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pemerintah semakin terbuka memberikan peluang kepada investasi asing untuk dapat menguasai produksi Migas Indonesia dari Hulu ke Hilir. Setiap perusahaan minyak asing diberi kesempatan untuk membuka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berjalan seiring dengan beralihnya Kuasa pertambangan dari BUMN Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai perwakilan dari pemerintah untuk melakukan Production Sharing Contract antara Indonesia dengan korporasi Migas.[3] Berdasarkan konsep Production Sharing Contract, maka BP Migas dan BPH Migas yang kemudian akan membagi hasil produksi bersih (selisih antara harga jual produksi minyak dengan harga produksi) antara pemerintah Indonesia dan perusahaan kontrak lainnya, termasuk Pertamina yang berbentuk perseroan. Dalam rangkaian ini, posisi Pertamina adalah setara dengan perusahaan migas lainnya dalam memperebutkan tender migas di Indonesia, yang berarti pengeleminasian perlindungan industri minyak nasional.
Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun dua kilang minyak dengan kapasitas produksi 300 ribu perbarel perhari. Salah satu daya tarik yang menghiasi pembangunan kilang minyak ini adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif investasi kepada tiga sektor industri, yakni industri logam dasar, kilang minyak, dan gasifikasi batu bara. Konten insentif yang akan diberikan oleh pemerintah meliputi pembebasan bea masuk atas impor barang modal, pembebasan 100 persen pajak pertambahan nilai katalis dan suku cadang untuk keperluan operasional kilang minyak, dan jaminan pinjaman dari pemerintah. Yang lebih menarik adalah rencana produksi minyak pemerintah yang akan difokuskan pada kandungan oktan 80 Ron, yaitu Pertamax. Secara perlahan pemerintah akan menghilangkan subsidi bahan bakar yang selama ini diberikan kepada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk meningkatkan daya saing perusahaan minyak asing (yang produksi utamanya adalah pertamax). Pertamina menargetkan untuk mengurangi produksi premium sebanyak 11,96 juta kiloliter pada tahun 2001, 10,79 juta kiloliter pada tahun 2013, 10,51 juta kiloliter pada tahun 2014, 4,19 juta kiloliter pada tahun 2015, 3,06 juta kiloliter pada tahun 2016 dan kemudian berhenti sama sekali pada tahun 2017.[4] Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu lagi dibuat pusing dengan subsidi BBM jenis premium dan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM karena BBM jenis premium tidak akan lagi menyentuh kehidupan masyarakat Indonesia secara total pada tahun 2017.
Terakhir, Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P 2012 terkait penyesuaian harga minyak Indonesia pada fluktuasi minyak global dengan taraf ICP 15 persen, adalah strategi pemerintah untuk menghidupkan kembali roh dalam Pasal 28 Undang-Undang Migas yang beresensi sama, MELEGITIMASI penetapan harga minyak nasional pada mekanisme persaingan harga global. Minyak menjadi komoditi yang berspekulasi di pasar global dan akan pulang dengan membawa nilai hasil spekulasi global pula.
Penutup
Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan ini, bisa dimengerti mengapa setiap kali pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM, bersamaan dengannya muncul aksi-aksi massal yang menolaknya. Penolakan ini, dengan demikian merupakan respon rasional atas kebijakan yang memiskinkan rakyat banyak dengan dalih penghematan energi.
Dasar ekonomi politik ini juga berarti, aksi-aksi penolakan ini melampaui aksi-aksi yang hanya sekadar kritik terhadap kebijakan SBY-Boediono, atau bahkan sekadar bertujuan menjatuhkan pemerintahannya. Jika aksi-aksi ini berhenti pada dua isu ini, maka akan dengan mudah terjebak pada konflik dan fragmentasi di tingkatan elite kekuasaan yang sebenarnya sama-sama pro-neoliberalisme. Aksi-aksi tersebut, semestinya ditujukan untuk mengganti sistem pembangunan kapitalistik yang haus minyak ini, dengan sistem sosialis yang berbasis pada pembangunan sumberdaya manusia. Hanya dengan cara itu kita bisa mengelak dari kutukan akan berakhirnya era ‘easy oil.’ ***

[1] Michael T. Klare, ‘Why Closure of the Strait of Hormuz Could Ignite a War and a Global Depression,’http://www.alternet.org/story/153955/why_closure_of_the_strait_of_hormuz_could_ignite_a_war_and_a_global_depression/, diunduh pada 4/17/2012.
[2] Michael T. Klare, ‘Why Twenty-First Century Oil Will Break the Bank – and the Planet,’ http://www.huffingtonpost.com/michael-t-klare/obama-gas-prices_b_1342042.html, diunduh pada 4/17/2012.

Alasan Widjajono

TEMPO.COTEMPO.CO –  23-04-2012
  • Ini Alasan Widjajono Mengapa BBM Indonesia Tak Murah
TEMPO.CO , Jakarta: – Mendiang Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai pemikiran mengapa harga bahan bakar minyak Indonesia tidak bisa murah. Dalam surat elektroniknya kepada Tempo, Widjajono mengungkapkan pemikiran ini adalah pendapatnya pribadi sebagai akademisi.

Menurut Widjajono, cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel, atau hanya 0,3 persen cadangan terbukti dunia.

“Sebagai negara net importer minyak dan tidak memiliki cadangan terbukti minyak banyak, tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah,” kata Widjajono dalam surat elektroniknya kepada Tempo, 8 April 2012. “Perlu diketahui bahwa pendapatan pemerintah dari minyak kita habis untuk subsidi harga BBM.”

Dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat Rp 9.000 dan harga minyak mentah dunia US$ 105 per barel, maka dari produksi minyak Indonesia sebesar 930 ribu barel per hari, pendapatan dari bagian jual beli minyak pemerintah sebesar Rp 205 triliun.

Bandingkan dengan hitung-hitungan subsidi BBM. Dengan asumsi harga BBM naik Rp 1.500 per liter untuk harga minyak US$ 105 per barel, subsidinya adalah Rp 137 triliun. Kalau harga BBM tidak naik, maka subsidinya Rp 178 triliun.

Ini belum termasuk subsidi listrik sebesar Rp 60 triliun, yang akibat naiknya harga BBM otomatis seluruh pendapatan pemerintah dari minyak hampir habis. Hanya sisa Rp 8 triliun untuk subsidi harga BBM apabila harga BBM dinaikkan Rp 1.500 per liter. Apabila harga minyak tidak dinaikkan maka kurang Rp 33 triliun.

Asumsi harga minyak dalam APBN 2012 sebesar US$ 90 per barel. Artinya kenaikan harga minyak sebesar US$ 15 per barel mengakibatkan kenaikan subsidi Rp 55 triliun. Dengan kata lain, setiap US$ 1 per barel mengakibatkan defisit Rp 3,67 triliun.

“Bayangkan kalau harga minyak naik US$ 25 per barel atau lebih. Kita harus serius melakukan penghematan,” kata almarhum Widjajono dalam surat elektroniknya.

Widjajono pun membandingkan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin seperti Brasil, Argentina, dan Cile yang tidak menerapkan subsidi BBM. Negara-negara itu menggunakan pendapatan minyaknya untuk pengembangan BBN (Bahan Bakar Nabati) dan industri nasional seperti mobil, pesawat, senjata, dan pertanian berkembang.

“Brasil sekarang menjadi negara idola di samping Rusia, India, Cina dan Korea,” ujarnya. Brasil sudah menguasai teknologi migas lepas pantai. Cadangan dan produksi minyaknya meningkat pesat. “Petrobras, perusahaan minyak milik Brasil menjadi perusahaan migas terpandang di dunia.”

Widjajono menambahkan, India, Pakistan, Cina, dan Vietnam pun tidak menerapkan subsidi BBM. Padahal Cina negara komunis. Di negara-negara itu, pemerintahnya lebih memilih subsidi transportasi umum sehingga nyaman.

Menurut profesor ini, BBM murah hanya diterapkan di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah seperti Arab Saudi, Irak, Libya, dan Venezuela.

Dia pun membandingkan harga BBM Indonesia dengan Iran yang sebesar US$ 0,67 per liter, dengan cadangan minyak sebesar 138 miliar barel. Harga bensin ini lebih mahal daripada harga BBM Indonesia yang dalam kurs dolar sebesar US$ 0,59 per liter, dengan cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel, atau hanya 0,3 persen cadangan terbukti dunia.

“Karena mereka mengutamakan gas untuk transportasi,” ujarnya.

5 Salah Persepsi Energi, Pemikiran Alm. Widjajono

TEMPO.COTEMPO.CO

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo meninggal dunia ketika mendaki Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 21 April 2012 kemarin.

Akademisi yang hobi mendaki gunung dan rendah hati ini memiliki pemikiran mengenai pengelolaan energi di Indonesia. Menurut Widjajono, ada lima kesalahan persepsi mengenai energi di Indonesia.

Pertama, Indonesia adalah negara yang kaya minyak, padahal tidak. “Kita lebih banyak memiliki energi lain, seperti batu bara, gas, CBM (Coal Bed Methane), shale gas, panas bumi, air, BBN (bahan bakar nabati), dan sebagainya,” kata Widjajono dalam surat elektroniknya kepada Tempo, 8 April 2012.

Cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel. “Justru kita lebih banyak memiliki energi nonminyak,” ujarnya dalam e-mail. Cadangan terbukti ini hanya 0,3 persen cadangan terbukti dunia. Dia membandingkan dengan gas bumi yang cadangan terbuktinya 112,4 TSCF dan batu bara 17,8 miliar ton.

Salah persepi yang kedua, harga bahan bakar minyak harus murah sekali tanpa berpikir bahwa hal ini menyebabkan terkurasnya dana pemerintah untuk subsidi harga BBM. Menurut Widjajono, ketergantungan terhadap BBM yang berkelanjutan dan impor minyak menyebabkan makin sulitnya energi lain berkembang.

Tahun 2011, Indonesia memproduksi minyak 902 ribu barel per hari, gas 1,5 juta barel ekuivalen per hari, dan batu bara 3,4 juta barel ekuivalen per hari. “Sebagai negara net importir minyak dan tidak memiliki cadangan terbukti minyak banyak, tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah,” ujarnya.

Salah persepsi yang ketiga, investor akan datang dengan sendirinya tanpa perlu bersikap bersahabat dan memberikan iklim investasi yang baik, padahal tidak.

Supaya investor datang ke Indonesia, menurut Widjajono, perlu perbaikan sistem fiskal, meningkatkan kualitas pelelangan dan informasi wilayah kerja yang ditawarkan, perbaikan regulasi dan birokrasi, dan kualitas aturan hukum.

Keempat, peningkatan kemampuan nasional akan terjadi dengan sendirinya tanpa keberpihakan pemerintah, padahal tidak. Menurut dia, ini bisa terjadi apabila terdapat keberpihakan pemerintah.

Misalnya untuk kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya energi yang sudah habis, maka pengelolaannya diutamakan untuk perusahaan nasional dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan. “Tidak tertutup kemungkinan tetap bekerja sama dengan operator sebelumnya,” kata Widjajono.

Terakhir, kelima, Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia, padahal tidak. Ia membandingkan produksi minyak dengan harga minyak dan mengaitkannya dengan impor minyak mentah, yang justru menunjukkan defisit ketika ada kenaikan harga minyak dunia. Dengan impor minyak sebesar 770 ribu barel per hari, pemerintah justru defisit Rp 74 triliun per tahun, dengan asumsi APBN-P harga minyak US$ 105 barel.

NIEKE INDRIETTA

Berita Terkait:

SBY: Widjajono Berani Jelaskan Kenaikan Harga BBM

Menit-menit Meninggalnya Wamen Widjajono

Tiga Pesan Widjajono Pada Jero Wacik

Foto Kenangan Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo

Wamen Widjajono Salat Jumat Sebelum Daki Tambora

Wamen Widjajono di Mata Menteri Suswono

Wamen Widjajono: Tuhan, Segala KehendakMu Terjadi…

Kenapa Almarhum Widjajono Suka Rambut Gondrong?

Advertisements



Blog Stats

  • 3,972,304 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements