Posts Tagged ‘Court of Justice

13
Feb
12

Peradilan : Air Force One Digugat Hukum

“Air Force One”

BeritaSatuBeritaSatu –  13-02-2012
“Air Force One” Digugat Hukum
BERITASATU.COM – “Saat ini kami sedang menyusun gugatan kepada Presiden SBY dan Komisi II DPR karena sudah tega menghambur-hamburkan uang negara demi fasilitas presiden yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.”

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengumumkan rencana untuk menggugat secara hukum Pemerintah dan DPR karena membeli pesawat kepresidenan yang baru.

Uchok Sky Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan sejumlah LSM akan bergabung sebagai penggugat Pemerintah dan DPR dalam kasus itu.

“Saat ini kami sedang menyusun gugatan kepada Presiden SBY dan Komisi II DPR karena sudah tega menghambur-hamburkan uang negara demi fasilitas presiden yang tidak ada hubungaannya dengan kesejahteraan rakyat,” kata Uchok, di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, selain pemerintah, DPR juga harus dituntut karena telah mengusulkan dan akhirnya menyetujui anggaran pembelian pesawat baru itu.

Uchok mengatakan DPR, sebagai wakil rakyat, sebetulnya tidak boleh mengajukan usulan pembelian pesawat tersebut apabila benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Yang mereka perjuangkan seharusnya adalah mengalokasikan uang APBN untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pejabat negara,” kata Uchok.

Seperti dinyatakan pihak Sekretariat Negara, pembelian pesawat kepresidenan baru itu diusulkan oleh Komisi II DPR periode 2004-2009 lalu.

Saat itu, komisi itu dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Pemerintah telah melunasi biaya pembelian pesawat RI 1 buatan Boeing jenis Boeing Business Jet 2 Green Aircraft seharga USD91,2 juta atau sekitar Rp850 miliar.

Rinciannya, sebesar USD58,6 juta untuk badan pesawat, USD27 juta untuk interior kabin, USD4,5 juta untuk sistem keamanan, dan USD1,1 juta untuk biaya administrasi.

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/8489-pesawat-mewah-mengirit-dana

Saturday, 11 February 2012 13:20
Green Aircraft calon pesawat kepresidenan RI (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Pesawat Mewah Mengirit Dana ?

Setelah melalui proses negosiasi panjang, akhirnya Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan. Pesawat buatan Boeing itu bakal menjadi kendaraan resmi presiden dan wakil presiden RI.”Rencana pembelian pesawat kepresidenan sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama, hal ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan dukungan transportasi kepada presiden dan wakil presiden,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock Nahatan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Pesawat yang dibeli pemerintah adalah jenis Boeing Jet 2, yang akan di Tanah Air pada bulan Agustus 2013. Serah terima badan pesawat itu sendiri telah dilakukan pada tanggal 21 Januari 2012 atau 20 Januari waktu AS dari pabrikan Boeing kepada pihak Indonesia.

Pesawat kepresidenan ini dibeli dengan harga US $ 910,2 juta atau sekitar Rp820 miliar, dengan rincian: US$58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta untuk interior kabin, US$4,5 juta untuk sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi. Harga selangit itu dianggap wajar, Boeing Jet 2 didesian bak hotel bintang lima. Selain dilengkapi kamar tidur, pesawat ini dilengkapi ruang kerja dan ruang rapat layaknya kantor berjalan.

Menurut Lambock, selama ini pemerintah RI tidak memiliki pesawat khusus kepresidenan. Perjalanan udara presiden dan wakil presiden selalu menggunakan pesawat komersil Garuda Indonesia. “Untuk mendukung transportasi kegiatan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan menggunakan pesawat RJ-85 buatan tahun 1993, serta men-charter pesawat reguler/komersial armada Garuda,” jelas Lambock.

Lambock mengatakan, dengan memiliki pesawat khusus kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden akan menghemat anggaran sangat besar ketimbang harus menyewa pesawat ketika melakukan perjalanan udara. “Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan dukungan transportasi kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta penghematan anggaran,” katanya.

Selain itu, dengan membeli pesawat khusus kepresidenan, sistem keamanan Presiden dan Wakil Presiden dari ancaman bahaya lebih terjamin. Lambock menilai, pesawat sewa memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi. “Karena selain digunakan untuk mendukung VVIP, pesawat juga digunakan untuk penerbangan komersial,” ujar Lambock. Pesawat sewa juga tidak dilengkapi dengan sistem navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment.

Toh, hitungan untung rugi ala Setneg itu dimentahkan oleh sebagian anggota DPR. Menurut anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di DPR, keputusan membeli pesawat kepresidenan saat ini tak akan membuat anggaran perjalanan Presiden menjadi lebih efisien. “Sebaliknya, anggaran bisa saja justru membengkak, karena kehadiran pesawat mewah itu menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang tidak kecil,” ujarnya.

Menurut Bambang, begitu pesawat tiba, ada konsekuensi biaya reguler yang tidak kecil. Pertama, kantor presiden harus membentuk unit kerja baru untuk mengelola dan merawat pesawat itu. Kemudian dibutuhkan hanggar dengan segala tetek bengeknya, Lalu harus ada pilot dan kru khusus untuk pesawat itu. Setiap kali bepergian, kantor kepresidenan pun harus beli avtur. “Jadi, para pembantu presiden jangan menyederhanakan masalah,” ujarnya.

Bambang menilai, banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan biaya perjalanan presiden. Misalnya, kebiasaan membawa rombongan besar tidak diteruskan lagi. “Sehingga negara tidak perlu merogoh kocek Rp900 miliar untuk lima tahun hanya untuk membiayai perjalanan presiden,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mempertanyakan urgensi pembelian pesawat kepresidenan saat ini. Dia menyadari, Indonesia negara besar perlu ada simbol kebanggaan kepala negara memiliki pesawat. “Tapi, jadi pertanyaan besar ketika kondisi masyarakat sedang susah,” katanya.

Baik Bambang maupun Pramoni sepakat, belum ada kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk memiliki pesawat presiden, karena kondisi ekonomi masyarakat masih sangat memprihatinkan. Kalau DPR menunda pembangunan gedung baru, maka presiden pun seharusnya menunda pembelian pesawat kepresidenan itu.

Bukankah Presiden sendiri yang mengatakan agar lembaga negara lakukan langkah efisiensi dengan mengenyampingkan kebutuhan yang tidak mendesak yang tidak menjadi prioritas? (HP)

PesawatKepresidenan

AntaraAntara

  • Ramadhan: Pembelian Pesawat Kepresidenan Sudah Tepat

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR Komisi I Ramadhan Pohan mengatakan pembelian pesawat kepresidenan sudah tepat, sesuai prosedur dan telah disetujui oleh DPR.

“Saya mau mengatakan dalam proses ini Pemerintah sudah benar, DPR juga benar, pembelian pesawat kepresidenan sudah mendapat persetujuan DPR dan pengadaannya pun sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa langgar ketentuan apapun.” katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.

Ramadhan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu menambahkan, ide pembelian pewat telah lama diungkapkan dan rencana pembeliannya sudah didahului dengan berbagai evaluasi mendalam.

Selain itu juga diperhitungkan secara jangka panjang. Artinya ini merupakan pesawat kepresidenan yang dipergunakan oleh Presiden selanjutnya, bukan hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ini adalah pesawat kepresidenan. SBY paling banter memakainya sekira 1 tahun saja. Para capres dua pemilu 2014 dan 2019 malah berpeluang pakai 10 tahun. Jadi para capres macam Megawati, Aburizal,Prabowo,Wiranto, dan lainnya yang punya kans bakal lama menggunakan pesawat ini untuk tugas negara,” katanya.

Ia juga menyakinkan bahwa pembelian pesawat ini murni dari APBN dan bukan menggunakan utang luar negeri. “Juga tidak ada implikasi dan tak ambil dana pendidikan, program prorakyat dan lain-lain,” katanya.

Ia mengungkapkan,dengan pesawat kepresidenan yang memiliki masa pakai 35 tahun itu, diperkirakan akan menghemat 389 juta dolar AS dalam lima tahun dibandingkan menyewa pesawat carter.

“Untuk 5 tahun pertama saja,kita hemat USD 32 juta. Itu sudah hitung biaya operasional, maintenance dan lain-lain termasuk biaya penyusutan,” katanya.

Pesawat kepresidenan yang berkapasitas sekira 70 orang ini juga mampu terbang jauh 10-12 jam dan dapat mendarat di bandara kecil. Hal yang dibutuhkan Presiden dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan pesawat kepresidenan lebih aman dibandingkan menggunakan pesawat carter yang juga digunakan untuk penerbangan komersial.

Selain itu, pelayanan, kenyamanan dan kesiapan pesawat carter, juga dinilai tidak optimal karena penyiapan pesawat carter menjadi VVIP butuh waktu lama, sehingga pesawat tak bisa siaga 24 jam penuh.

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah telah menyelesaikan pembayaran 737-800 Boeing Business Jet 2 dalam 3 tahap. Pertama 11,72 juta dolar AS pada 2010. Kemudian, 10,28 juta dolar AS pada 2011 dan 36,6 juta dolar AS pada 2012.

Kini pesawat tersebut masuk dalam tahap membereskan cabin interior dan sistem keamanan sesuai fungsinya VVIP. Diperkirakan selesai semuanya Agustus 2013.

Selama ini Pres dan wapres gunakan pesawat RJ-85 buatan 1993 atau mencarter pesawat komersial Garuda.

25
Nov
11

Keadilan : Warisan Lembaga Peradilan Belanda di Indonesia

hukum

Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Peradilan Belanda

Diterbitkan : 23 November 2011 – 1:22pm | Oleh Jean van de Kok (Foto: ssalonso)

Diarsip dalam:

Tahun 2011 Belanda memperingati dua abad didirikannya lembaga peradilan Belanda yang diseragamkan. Belanda yang saat itu diduduki Prancis di bawah kaisar Napoleon menjadi kesatuan hukum dengan sistim peradilan yang seragam. Perbedaan yang ada di berbagai daerah dihapus.

Sebelumnya Belanda adalah negara republik dengan otonomi luas untuk ke tujuh propinsinya, juga di bidang hukum.

Kolonial
Dua abad sistem peradilan Belanda tentu saja mencakup juga Nusantara, yang sampai 1945 menjadi bagian wilayah kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Sampai seberapa jauh pengaruh sistem peradilan Belanda, terutama undang-undang jaman Belanda di Indonesia sekarang?

Pakar hukum universitas Indonesia, Ugrasena Pranidana, menyatakan: “Saat jaman kolonial pengaruh hukum Belanda besar sekali. Kami saat itu ikut sistem hukum di Belanda, terutama di bidang hukum perdata, pidana dan hukum administrasi negara. Setelah 1945, pengaruh hukum Belanda di Indonesia berkurang. Sekarang pengaruh hukum Belanda hampir tidak ada. Hanya sisa-sisa dari dulu itu, baik hukum perdata, pidana dan hukum ekonominya.”

Di bidang hukum administrasi negara sudah banyak pengaruh dari negara-negara lain. Setelah merdeka Indonesia mencari sumber-sumber sendiri. Misalnya di bidang hukum ekonomi terdapat banyak pengaruh hukum Amerika, Eropa dan Australia.

Jadi hukum di Indonesia dewasa ini multi kompleks, berpijak pada banyak sumber.

Ugrasena menambahkan hukum Indonesia sepertinya tidak punya jati diri. Dulu di jaman kolonial khas Belanda, tapi sekarang yang khas Indonesia tidak ada.

Bahasa Belanda
Ugrasena juga mengajar bahasa Belanda sebagai bahasa sumber di fakultas hukum Universitas Indonesia, karena beberapa konsep hukum Belanda harus mereka ketahui. Hukum pidana dan perdata yang adalah warisan Belanda masih berlaku.

Kalau misalnya Indonesia kelak memiliki kitab hukum pidana sendiri, yang asli Indonesia, maka bahasa Belanda tidak diperlukan lagi.

Mengapa bahan yang harus dipelajari tidak diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia saja?

Menurut Ugrasena, terjemahan ada, tapi seringkali dalam praktek hukum sehari-hari, mengucapkan dan mengartikan undang-undang warisan Belanda itu sering salah. Juga di pengadilan pengartian bahasa Belandanya salah. Misalnya menulis kata Belanda wetboek (kitab undang-undang) ditulis wetbok. Demikian Ugrasena menjelaskan.

Jadi untuk alasan praktis sudah ada terjemahannya sekarang, oleh Subekti. Namun yang mengherankan, tata bahasa terjemahannya aneh, sulit untuk membacanya. Demikian Ugrasena yang bukan saja pakar hukum namun juga dosen bahasa Belanda sebagai bahasa sumber.

Yang penting adalah kemampuan bisa membaca bahasa Belanda, supaya pada saat sang pakar hukum memerlukan perbandingan kitab hukum aslinya, mereka bisa membuka dan membaca sendiri.

Multi sumber
Undang-undang yang berasal dari sistem hukum Belanda masih ada, tapi pengaruh lain juga ada. Mereka yang belajar di luar negeri kembali dengan membawa sistem asing yang mereka pelajari. Mereka kemudian menduduki jabatan politik di pemerintahan, dan menerapkan kebijakan hukum asing misalnya dari Jerman, Jepang atau Australia, kemudian ditambah dengan peninggalan Belanda.

Jadi bermacam-macam sumbernya.

Rawagede

Avatar Redaksi Indonesia
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Belanda & Rawagede

Diterbitkan : 23 November 2011 – 3:29pm | Oleh Redaksi Indonesia (Foto: Michel Maas)

Diarsip dalam:
Belanda Bersedia Penuhi Tuntutan Korban Rawagede

Kementerian Luar Negeri Belanda melaporkan Rabu (23/11), negara Belanda bersedia memenuhi tuntutan keluarga korban peristiwa pertumpahan darah di Rawagede tahun 1947.

Kemungkinan tersebut akan dibicarakan dengan pembela keluarga korban.

Pertengahan September lalu, pengadilan Den Haag memvonis negara Belanda bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban pembantaian di Rawagede. Untuk itu negara harus membayar ganti rugi kepada tujuh janda korban.

Rasa kemanusiaan
Belanda memperlihatkan rasa kemanusiaannya dengan kesediaan mereka memenuhi tuntutan korban kejahatan perang di Rawagede tahun 1947. Demikian dikatakan pengacara Liesbeth Zegveld, pembela keluarga korban Rawagede, seperti dikutip kantor berita ANP.

“Tidak hanya sebagai pengacara, sebagai orang Belanda pun saya juga gembira. Itu sesuatu yang baik. Para keluarga korban kini dapat menutup sejarah itu,” kata Zegveld Rabu (23/11). “Negara Belanda tidak harus naik banding, dengan alasan kemanusiaan.”

Zegveld mewakili delapan keluarga korban dan seorang yang selamat. Ia mengatakan para keluarga korban menyambut positif keputusan negara Belanda memenuhi tuntutan tersebut. “Mereka terbuka untuk penyelesaian.”

Tak bisa dipisahkan
Pengacara Zegveld berharap Belanda akan memenuhi tuntutan, tanpa memperinci jumlahnya. “Belanda tahu, untuk keluarga korban ini kesempatan yang baik untuk menutup kasus ini. Namun mereka tak mau hanya diganti sedikit. Itu menyangkut pembinasaan sebuah desa. Keduanya tak bisa dipisahkan.”

Zegveld mengatakan bahwa negara Belanda masih memiliki kesempatan untuk naik banding sampai 14 Desember atas vonis yang diputuskan pada 14 September lalu di pengadilan Den Haag. Belanda dituntut atas pembunuhan massal di Rawagede tahun 1947.

“Jika tak ada kata sepakat, maka negara Belanda dapat naik banding. Jika itu yang terjadi, maka kami juga akan melakukan hal yang sama, kendati pada prinsipnya kami telah menang sebagian.”

Dua minggu lagi, pengacara Zegveld akan ke Indonesia untuk berbicara dengan keluarga korban. Ia berkata perundingan baru saja dimulai jadi dia tak mengetahui apakah akhirnya akan berlangsung baik. “Kami punya kepentingan bersama,” demikian Zegveld seperti dikutip ANP.

K.U.K.B lega
Komite Utang Kehormatan Belanda K.U.K.B dengan lega menyambut kesediaan negara Belanda. Menurut ketua K.U.K.B, Jeffrey Pondaag, negara memang tidak bisa berbuat lain. “Saya sudah sedikit memperkirakannya,” katanya dalam harian De Pers.

Pondaag juga berharap pemenuhan tuntutan akan datang tepat waktu karena keluarga korban sudah berusia lanjut. “Prioritas utama kami adalah keluarga korban yang terlalu lama menunggu. Makin cepat, makin bagus.”

Kebahagiaan
Dalam harian De Pers, Pondaag juga menyatakan senang adanya perundingan ganti rugi. Ia berharap keluarga korban masih bisa menikmatinya dan uang ganti rugi, setelah bertahun-tahun, bisa memberi mereka lebih banyak kebahagiaan.

Ketua K.U.K.B juga berharap negara Belanda, setelah ini, menyatakan permintaan maaf secara resmi.

17
Oct
11

Peradilan : Informasi Intelijen Jadi Alat Bukti ?

Informasi intelijen

Senin, 26 September 2011 19:11 WIB |

Informasi Intelijen Jadi Alat Bukti ?

Kepala BIN, Sutanto (kanan), mengusulkan informasi intelijen bisa menjadi alat bukti di pengadilan untuk memberantas jaringan terorisme dan pelakunya. Perundangan terkait hal ini harus diubah terlebih dulu untuk bisa memayungi kepentingan penegakan hukum. Lebih penting lagi membenahi kinerja organisasi dan personalia berbagai instansi intelijen nasional. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

… informasi intelijen saja tanpa didukung alat bukti lain tidak bisa diproses secara hukum. Informasi bukan alat bukti. Ini jadi kendala hukumnya…

Video

Jakarta (ANTARA News) – Memberantas jaringan terorisme hingga ke akar-akarnya memusingkan kepala para petinggi negara kita karena ada aturan-aturan yang bisa membatasi upaya itu. Makanya Kepala Badan Intelijen Negara, Sutanto, mengusulkan agar informasi intelijen bisa menjadi alat bukti bagi kepolisian dalam melakukam pemberantasan terorisme.

“Kendala kepolisian dalam pemberantasan terorisme saat ini adalah kurangnya alat bukti untuk melakukan penindakan seperti diatur dalam aturan perundangan,” kata Sutanto usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Rapat kerja itu membahas RUU tentang Intelijen Negara serta penjelasan Kepala BIN soal teror bom bunuh diri di Solo. Menurut Sutanto, koordinasi antara BIN dan Polri sudah berjalan baik, tapi terkendala pada aturan perundangan dalam proses pemberantasan terorisme.

Polri yang mendapat informasi dari BIN, kata bekas kepala kepolisian Indonesia itu, tetap mengalami kendala karena informasi intelijen belum cukup untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku teror tanpa didukung alat bukti.

“Karena itu, kami mengusulkan agar informasi dari intelijen bisa diatur dalam aturan perundangan sebagai salah satu alat bukti bagi kepolisian untuk menangkap pelaku teror,” katanya.

Sutanto menjelaskan, Kepolisian maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tidak dapat menindaklanjuti informasi dari intelijen maupun dari institusi lain dengan menangkap pelaku teror tanpa memiliki alat bukti.

“Kalau informasi intelijen saja tanpa didukung alat bukti lain tidak bisa diproses secara hukum. Informasi bukan alat bukti. Ini jadi kendala hukumnya,” kata Sutanto. Masalahnya, verifikasi atau uji silang tentang informasi intelijen itu cukup muskil dilakukan atas nama berbagai latar yang terlibat.

Menurut dia, perlu penguatan aturan perundangan agar informasi intelijen dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Kalau informasi intelijen bisa jadi alat bukti, tentu akan sangat efektif dalam penanganan masalah teror,” kata mantan Kepala Polri itu. (R024)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2011

24
Sep
11

Peradilan : Vonis BS8793 tentang Rawagede [PS Den Haag]

Minggu, 18/09/2011 18:11 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis Rawagede

Eddi Santosa – detikNews

Teks Vonis Pengadilan Den Haag Tentang Rawagede


Den Haag – Pengadilan mengabulkan sebagian dari tuntutan-tuntutan ahli waris korban pembantaian Rawagede. Tuntutan-tuntutan yayasan (Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda/YKUKB, red) ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakili kepentingan siapa.

Berikut ini teks vonis Pengadilan Negeri Den Haag dengan kode Vonis: BS8793 mengenai perkara tuntutan para ahli waris korban pembantaian Rawagede dalam gugatan hukum melawan Negara (Kerajaan Belanda), diterjemahkan oleh koresponden detikcom di Den Haag.

Catatan detikcom, vonis Pengadilan Negeri Den Haag mengenai ganti rugi tersebut bukan untuk para korban pembantaian Rawagede seperti diberitakan media massa di tanah air, melainkan untuk para janda korban,yang saat ini jumlahnya ada 9 orang dan usia mereka sudah uzur. Pengadilan bahkan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi untuk anak- anak para korban.

Di bagian bawah ini terlampir teks otentiknya dalam bahasa Belanda, yang diumumkan ke publik di situsweb rechtspraak.nl, sebuah situsweb resmi Yustisi Belanda untuk informasi tentang pengadilan setingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta untuk mempublikasikan vonis-vonis pengadilan semua tingkatan.

Tuntutan-tuntutan Ahli Waris Orang-orang Tereksekusi di Rawagede Sebagian Dikabulkan

Den Haag, 14-9-2011

Pengadilan Negeri (PN) Den Haag hari ini mengeluarkan vonis atas prosedur versus Negara, yang ditempuh oleh sejumlah janda dan seorang anak perempuan dari para korban eksekusi tentara Belanda saat aksi polisionil (Agresi Militer Belanda, red) di Desa Rawagede, Jawa (Indonesia), pada 9 Desember 1947. Ikut hadir selaku sesama penggugat yakni seorang korban selamat dari eksekusi -namun akhirnya meninggal saat prosedur ini berlangsung- dan sebuah yayasan (Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda/YKUKB, red), yang menyatakan antara lain mewakili korban-korban lainnya dari eksekusi Rawagede.

Para penggugat menuntut suatu pernyataan hukum bahwa Negara telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap para janda dan anggota keluarga lainnya dari para korban eksekusi dan terhadap seorang yang menderita cacat akibat eksekusi. Di samping itu mereka menuntut kompensasi atas kerugian, di mana besarnya masih harus ditentukan lebih lanjut. Para penggugat menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh tentara Belanda adalah melawan hukum, karena hal itu menyangkut orang-orang tak bersenjata yang dieksekusi tanpa melalui proses hukum apapun. Melawan hukum pula menurut para penggugat, bahwa tidak pernah dilakukan penyelidikan (pidana) secara mendalam atas eksekusi itu dan para perwira penanggung jawab tidak pernah dituntut. Negara tidak membantah bahwa eksekusi tersebut melawan hukum, tapi berdalih bahwa tuntutan itu telah kadaluarsa.

Pengadilan mengabulkan sebagian tuntutan-tuntutan itu. Pengadilan menilai bahwa tuntutan berdasarkan eksekusi -jika disimpulkan secara cermat- sudah kadaluarsa, namun dalih kadaluarsa oleh Negara terhadap orang-orang yang terlibat langsung, yakni para janda dari orang-orang yang saat itu dieksekusi dan seorang yang selamat dari eksekusi, tidak bisa diterima. Pengadilan telah mempertimbangkan berbagai situasi yang lebih ditekankan pada keseriusan fakta-fakta. Pengadilan juga menganggap penting fakta bahwa tak lama setelah eksekusi Rawagede telah dinyatakanbahwa tindakan itu tidak dibenarkan.

Terhadap ahli waris generasi berikutnya (diantaranya anak perempuan korban yang hadir sebagai penggugat) pengadilan menerima dalih Negara tentang perkara kadaluarsa. Mengenai tuntutan terhadap ‘tidak melakukan investigasi dan tidak menuntut pelaku eksekusi’, pengadilan juga menerima dalih Negara tentang kadaluarsa. Tuntutan-tuntutan yayasan ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakili kepentingan siapa.

Vonis: BS8793

Vorderingen nabestaanden van in Rawagedeh gexecuteerde mannen gedeeltelijk toegewezen

Den Haag, 14-9-2011

De rechtbank s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in de procedure die was aangespannen tegen de Staat door een aantal weduwen en een dochter van mannen die ten tijde van de eerste politionele actie op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn gexecuteerd in het dorp Rawagedeh te Java (Indonesi). Als mede-eisers traden op een – tijdens de procedure overleden – overlevende van de executies en een Stichting die stelde onder meer de overige getroffenen van de executies te Rawagedeh te vertegenwoordigen.

De eisers vorderden een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de weduwen en overige familieleden van de gexecuteerde mannen en jegens de man die letsel had opgelopen door de executies. Daarnaast vorderden zij vergoeding van schade, waarvan de hoogte nog nader moet worden bepaald. Eisers voerden aan dat de executies die door Nederlandse militairen zijn uitgevoerd onrechtmatig waren omdat het ging om ongewapende personen die zonder enige vorm van proces zijn gexecuteerd. Bovendien was het volgens eisers onrechtmatig dat geen diepgravend (strafrechtelijk) onderzoek heeft plaatsgevonden naar de gebeurtenissen en dat de verantwoordelijke militairen nooit zijn vervolgd. De Staat bestreed in de procedure niet dat de executies onrechtmatig waren maar beriep zich erop dat de vorderingen zijn verjaard.

De rechtbank heeft de vorderingen gedeeltelijk toegewezen. De rechtbank oordeelde dat de vorderingen op grond van de executies strikt genomen zijn verjaard, maar dat een beroep op verjaring door de Staat jegens de direct betrokkenen, dat wil zeggen de weduwen van de destijds gexecuteerde mannen en de overlevende van de executies, onaanvaardbaar is. De rechtbank heeft daarbij verschillende omstandigheden in aanmerking genomen waarbij veel nadruk is gelegd op de ernst van de feiten. De rechtbank achtte het ook van belang dat kort na de executies reeds is geoordeeld dat deze onaanvaardbaar waren.

Jegens de nabestaanden van volgende generaties (waaronder de dochter die als eiser optrad) heeft de rechtbank het beroep van de Staat op verjaring gehonoreerd. Ook ten aanzien van de vorderingen wegens het niet-doen van onderzoek en het niet-vervolgen heeft de rechtbank het beroep van de Staat op verjaring gehonoreerd. De vorderingen van de Stichting zijn afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is van wie zij de belangen behartigt.

Uitspraken: BS8793
(es/es)

Senin, 19/09/2011 07:47 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (1)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede (1)


Den Haag – Seperti telah kami niatkan, mulai hari ini kami sajikan terjemahan vonis Pengadilan Negeri Den Haag kode Vonis: BS8793 mengenai perkara tuntutan para ahli waris korban pembantaian Rawagede dalam gugatan hukum melawan Negara (Kerajaan Belanda).

Vonis: BS8793
LJN: BS8793, Pengadilan Negeri Den Haag, 354119 / HA ZA 09-4171

Dibacakan : 14-09-2011
Publikasi : 14-09-2011
Yurisdiksi: Perdata lain-lain
Jenis prosedur: penanganan tingkat pertama – beberapa kali

Indikasi isi: Para penggugat menuntut suatu pernyataan hukum bahwa Negara telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap para janda dan anggota keluarga lainnya dari orang-orang yang dieksekusi oleh tentara Belanda di Rawagede (Indonesia) pada 9 Desember 1947 dan terhadap seorang yang cedera dalam eksekusi. Di samping itu mereka juga menuntut kompensasi atas kerugian, di mana besarnya masih harus ditentukan lebih lanjut. Tuntutan-tuntutan itu dikabulkan sebagian. Tuntutan-tuntutan berdasarkan eksekusi jika dicermati lebih lanjut telah kadaluarsa, namun dalih kadaluarsa oleh Negara tidak dapat diterima terhadap para mereka yang terlibat langsung, yakni para janda dari mereka orang-orang yang saat itu dieksekusi dan mereka yang selamat dari eksekusi. Pengadilan telah mempertimbangkan berbagai situasi yang lebih ditekankan pada keseriusan fakta-fakta. Pengadilan juga menganggap penting fakta bahwa tak lama setelah eksekusi Rawagede telah dinyatakan bahwa tindakan itu tidak dibenarkan. Terhadap para ahli waris generasi berikutnya (antara lain anak perempuan yang hadir sebagai penggugat), pengadilan mengabulkan dalih kadaluarsa yang disampaikan oleh Negara. Mengenai tuntutan-tuntutan berkaitan dengan tidak dilakukan penyelidikan dan penuntutan, pengadilan juga mengabulkan dalih kadaluarsa yang disampaikan oleh Negara. Tuntutan-tuntutan yayasan ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakili kepentingan siapa.

Keputusan

Vonnis
PENGADILAN NEGERI DEN HAAG

Sektor Hukum Perdata

Nomor perkara / rolnummer: 354119 / HA ZA 09-4171

Vonnis 14 september 2011

dalam perkara dari

1. [penggugat sub 1],
2. [penggugat sub 2],
3. [penggugat sub 3],
4. [penggugat sub 4],
5. [penggugat sub 5],
6. [penggugat sub 6],
7. [penggugat sub 7],
8. [penggugat sub 8],
9. [penggugat sub 9],
semua pada saat pengajuan gugatan bertempat tinggal di Balongsari, Indonesia,

dan

10. yayasan
YAYASAN KOMITE UTANG KEHORMATAN BELANDA (COMIT� NEDERLANDSE ERESCHULDEN),
berdomisili dan berkantor di Heemskerk,
penggugat,
advokat mr. L. Zegveld di Amsterdam,

melawan

NEGARA BELANDA (KEMENTERIAN LUARNEGERI),
dimana kedudukannya berdomisili di Den Haag,
tergugat,
advocaat mr. G.J.H. Houtzagers di Den Haag.

Para penggugat sub 1 sampai dengan 10 selanjutnya setelah ini secara bersama-sama disebut sebagai “penggugat”, penggugat sub 9 terpisah sebagai “[penggugat sub 9]” dan penggugat sub 10 terpisah sebagai “Yayasan”. Tergugat selanjutnya disebut sebagai “Negara”. (Bersambung)

(es/es)

Senin, 19/09/2011 08:06 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (2)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede (2)


Den Haag 1. Prosedur

Jalannya prosedur sebagai berikut:
– dakwaan 30 November 2009, dengan hasil-hasilnya;
– kesimpulan dan jawaban, dengan hasil-hasilnya;
– kesimpulan replik, dengan hasil-hasilnya;
– kesimpulan duplik, dengan hasil-hasilnya;
– proses verbal dari pleidoi yang diselenggarakan pada 20 Juni 2011 dan berkas-berkas yang disebut dan terkait.

Sebagai penutup adalah tanggal untuk vonis telah ditentukan.

2. Fakta-fakta

2.1. Indonesi� sampai 1949 merupakan bagian dari Kerajaan Belanda dengan nama Hindia-Belanda.

2.2. Pada 17 Agustus 1945 Republik Indonesia diproklamirkan oleh pemimpin nasionalistis Indonesia Soekarno dan Hatta. Republik ini semula tidak diakui oleh Belanda.

2.3. Pada 25 Maret 1947 tercapai Perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Republik Indonesia di mana ditetapkan bahwa Republik Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949 akan merdeka.

2.4. Perselisihan mengenai penjelasan dan pelaksanaan Perjanjian Linggarjati telah menyebabkan intervensi militer oleh Belanda di wilayah Republik Indonesia (disebut ‘aksi polisionil’). Aksi ini berlangsung hingga 5 Agustus 1947. Selama aksi ini pasukan Belanda telah menduduki antara lain dataran rendah sekitar kota Karawang. Kota ini terletak beberapa kilometer di sebelah selatan pemukiman Rawagede, sekarang dinamai Balongsari, di mana para penggugat 1 sampai 9 bertempat tinggal atau pernah bertempat tinggal.

2.5. Pada 9 December 1947 tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor melakukan penyerbuan ke Rawagede dalam rangka menumpas kelompok perlawanan Indonesia yang aktif di wilayah itu. Dalam serbuan ini sejumlah besar penduduk laki-laki, antara lain suami para penggugat sub 1 sampai sub 7, tanpa proses apapun dieksekusi oleh tentara Belanda. [Penggugat sub 9] dalam serbuan ini cedera (selamat, tidak ikut tewas, red].

2.6. Pada 12 Januari 1948 terbit laporan dari Dewan Keamanan PBB, ‘Committee of Good Offices on the Indonesian Question’. Dalam laporan ini tindakan tentara Belanda di Rawagede diselidiki dan disebut sebagai “deliberate and ruthless” (disengaja dan kejam, red). (Bersambung)

(es/es)

Rabu, 21/09/2011 05:50 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (3)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede (3)


Den Haag – 2.7. Dalam surat 22 Juli 1948 Letnan Jenderal [komandan pasukan], (selanjutnya: “[komandan pasukan]“), mengajukan permohonan kepada tuan [Jaksa Agung], jaksa agung pada Mahkamah Agung Hindia Belanda (selanjutnya: “[Jaksa Agung]“):

“Dengan ini saya mengirim sebuah berkas mengenai kasus Karawang, di mana sebelumnya saya telah membicarakannya dengan Anda. Ini perihal kasus eksekusi dari Mayor [tak terbaca]. Saya merasa agak tidak nyaman; secara pidana orang ini bertanggung jawab dan jika diproses di Pengadilan Militer akan menyusul vonis bersalah yang tak bisa ditarik kembali, hal mana akan menghancurkan karir dia selanjutnya. Pada sisi lain, orang Pengadilan Militer cenderung lebih suka tidak menuntut perkara ini, karena keadaan semua ini terjadi, penuntutan kelak di kemudian hari akan menempatkan orang-orang yang terlibat dalam situasi sangat tidak menguntungkan daripada keadaan sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi (…). Saya mohon pendapat Anda dalam perkara ini, sebab sungguh sangat mudah saat ini untuk memutus sampai pada penuntutan, namun saya bertanya-tanya apakah dengan itu perkara dan keadilannya sebanding. Saya sendiri dalam keragu-raguan dan cenderung untuk mengesampingkan perkara (…)

2.8. [Jaksa Agung] dalam surat tertanggal 29 Juli 1948 kepada [komandan pasukan] menjawab sebagai berikut: (Bersambung)

(es/es)

Rabu, 21/09/2011 07:54 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (4)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede (4)


Den Haag – 2.8. [Jaksa Agung] dalam surat tertanggal 29 Juli 1948 kepada [komandan pasukan] menjawab sebagai berikut:

“Kelihatannya sekarang setelah campur tangan dan kepentingan asing sudah tidak ada lagi, saya lebih suka mengesampingkan perkara. Faktanya tetap bahwa perilaku Mayor [tidak terbaca] itu sendiri dapat dimengerti dan dapat dijelaskan, namun walaupun demikian tertolak, sebab dia tidak berada dalam keadaan sangat terpaksa. Asal Mayor [tidak terbaca] tidak bersalah melakukan ekses-ekses seperti penganiayaan dan tidak sepenuhnya keliru menimbang bahwa para pengacau ini dalam waktu dekat tidak membuat keonaran kembali di kawasan, maka saya persilakan Anda untuk tidak melanjutkan perkara.

2.9. Pada 3 Agustus 1949 pemerintah Belanda dan Republik Indonesia mengumumkan gencatan senjata. Penyerahan kedaulatan berlangsung pada 29 Desember 1949.

2.10. Pada 7 September 1966 ‘Perjanjian antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia tentang Hal-ikhwal Keuangan yang Masih Ada antara Kedua Negara’ berhasil dicapai (selanjutnya: “Perjanjian Keuangan”). Dalam Pasal 3 Ayat 1 Perjanjian ini ditentukan bahwa para pihak sepakat bahwa pembayaran oleh pemerintah Indonesia sejumlah 600 juta Gulden Belanda kepada pemerintah Belanda akan menyelesaikan semua hal-ikhwal keuangan yang masih ada

Catatan detikcom: angka 600 juta Gulden ini di luar tuntutan pengambil alihan beban utang Nederlands-Indie sebesar 6,5 miliar Gulden yang harus dibayar Indonesia kepada Belanda menurut konstruksi perjanjian Konferensi Meja Bundar. Namun�Indonesia akhirnya hanya diwajibkan membayar�4,5 miliar Gulden�(Sumber: De Indonesische injectie, Lambert Giebels, De Groene Amsterdammer, 5/1/2000)

2.11. Pada 1969 ditetapkan sebuah ‘Nota tentang penelitian arsip ke data-data mengenai ekses-ekses di Indonesia yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam periode 1945-1950’ (selanjutnya: Excessennota/Nota Ekses-ekses). Dalam nota ini pemerintah Belanda berpendapat bahwa angkatan bersenjata Belanda membiarkan dirinya melakukan ekses kekerasan di wilayah Republik Indonesia, tetapi bahwa hal ini harus dimengerti dalam situasi gerilya yang kacau di mana aksi-aksi penyergapan dan teror oleh orang Indonesia telah memancing reaksi pembersihan dan kontra gerilya oleh Belanda. Excessennota memuat antara lain hasil penyelidikan dari peristiwa Rawagede sebagai berikut: (Bersambung)

(es/es)

Jumat, 23/09/2011 17:38 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (5)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede (5)


Den Haag – “Setelah ada keluhan dari pihak Republik, langsung dilakukan penyelidikan di tempat oleh para pengamat dari Commissie van Goede Diensten (Committee of Good Offices atau di Indonesia disebut Komisi Tiga Negara, red). Tim pengamat dalam laporan yang dirilis pada 12/1/1947 sampai pada kesimpuan bahwa telah berkembang gerakan teroris di wilayah-wilayah terkait, di mana Rawagede diduga sebagai pusatnya. Walaupun demikian tindakan pasukan tentara Belanda yang diarahkan terhadap Rawagede disebut dalam laporan itu sebagai “deliberate and ruthless” (sengaja dan kejam, red). Antara lain memang dari pihak Belanda – setelah semula membantah- diakui bahwa beberapa tawanan setelah diinterogasi ditembak mati tanpa proses hukum, walaupun selama dan setelah tindakan yang menurut laporan pihak Belanda memakan korban tewas 150 orang Indonesia, tidak ditemukan senjata di kampung tersebut dan tidak ada korban tewas atau luka-luka di pihak Belanda. Sang Mayor, yang memimpin tindakan itu dan yang bertanggung jawab atas eksekusi -total sekitar 20 orang- tawanan, tidak dituntut atas pertimbangan oportunitas setelah konsultasi antara Komandan Pasukan dengan Jaksa Agung.

2.12. Dalam debat parlemen pada 1969 menyusul terbitnya Excessennota (Nota Ekses-ekses, red), Perdana Menteri [Perdana Menteri] saat itu menyatakan dalam kalimat berikut bahwa tidak akan dilakukan penuntutan atas pertimbangan kejahatan tidak-kadaluarsa, yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia dalam periode 1945-1950:

“Kesimpulan yang diambil pemerintah adalah bahwa dalam banyak kasus, dan sebagian besar sangat serius, tidak dimungkinkan lagi tuntutan pidana dan itu dalam beberapa kasus -di mana tuntutan pidana masih dapat dipertimbangkan- harus dikecualikan, karena kebijakan penuntutan yang diarahkan untuk itu tergantung dari ketersediaan berkas lengkap yang cukup dan kecocokan dari beberapa ketentuan hukum yang belum kadaluarsa itu tidak tentu. Bukan keseriusan delik yang akan menentukan, lebih dari itu seriusnya delik-delik itu juga telah kadaluarsa. (Faktor) kebetulan akan terlalu menguasai kebijakan dan ini tidak akan mengarah pada penerapan hukum yang adil.

2.13. Perdana menteri [Perdana Menteri] saat itu, berkaitan dengan pertanyaan parlemen menyusul siaran dokumenter Rawagede oleh RTL pada 1995, telah menjanjikan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan penyelidikan, di mana data-data terbaru yang tersedia akan diuji dengan isi berkas yang ada untuk memastikan apakah berguna untuk meningkatkan ke penuntutan terhadap para penanggung jawab tentara Belanda.
(es/es)

Jumat, 23/09/2011 18:21 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (6)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede (6)


Den Haag – 2.14. Dalam surat 28 Agustus 1995 Jaksa Agung dari Wilayah Arnhem telah mengirim laporan resmi kepada Kementerian Yustisi dimana dilampirkan hasil-hasil penyelidikanoleh jaksa [jaksa Sarjana Hukum] dan Letnan Kolonel [Letnan Kolonel Sarjana Hukum] mengenai aspek pidana atas fakta-fakta yang dilakukan oleh tentara Belanda di Rawagede pada 9 Desember 1947 dan pertanyaan apakah fakta-fakta itu sudah atau belum kadaluarsa. Laporan resmi tersebut memuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

“I Ada fakta-fakta pidana yang dilakukan oleh tentara Belanda di Rawagede pada 9 December 1947.

II Fakta-takta pidana yang dilakukan diduga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atas Pasal 148 WMS (singkatan dari Wetboek van Militaire Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, red) lama.

III Kami tidak sepenuhnya yakin bahwa kekadaluarsaan atas fakta-fakta ini telah dicabut.

IV Jika kita menganggap bahwa perkara ini tidak kadaluarsa, maka menurut penilaian kami kemungkinan penuntutan akan kandas pada pernyataan tidak layak diadili oleh kejaksaan atas dasar:
a. keputusan pemerintah Belanda, diambil pada 1969, untuk tidak melakukan penuntutan;
b. keputusan sepot (seponering, pengesampingan perkara, red) yang telah diambil sebelumnya;
c. terlalu lama penuntutan dibiarkan padahal fakta kejadian sudah diketahui sejak 1947/1948, pastinya lagi sejak 1969;
d. ketidakadilan hukum, delik-delik sejenis dalam periode 1946-1950 diadili dalam hal pelanggaran atas Pasal 287 dan Pasal 289 KUHP di manadimungkinkanancaman hukuman lebih ringan daripada pasal-pasal yang berlaku sekarang,”

2.15. Menteri Yustisi dalam surat 5 September 1995 telah memberitahukan kepada parlemen mengenai hasil-hasil penyelidikan sebagai berikut:

“Masalah dokumenter itu tidak membawa cahaya baru atas fakta-fakta yang sudah umum diketahui. Tentang peristiwa di Rawagede telah secara berturut-turut dilaporkan dalam korespondensi dari arsip Jaksa Agung [Jaksa Agung], laporan PBB 12 Januari 1948, dan dalam Nota Ekses-ekses 1968. Mengenai jumlah korban yang tewas pada 9 Desember 1947 terdapat bermacam-macam versi. Setidaknya harus dipastikan bahwa tentara Belanda dalam peristiwa Rawagede telah melakukan eksekusi di tempat, di mana telah jatuh sejumlah besar korban.

Juga harus dipastikan bahwa penuntutan atas kejahatan dimaksud tidak dimungkinkan lagi. Pada saat penanganan Nota Ekses-ekses di parlemen pada 1969 Perdana Menteri [Perdana Menteri] saat itu telah menyatakan bahwa sehubungan dengan kemungkinan kejahatan tidak kadaluarsa, yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam periode 1945-1950, tidak akan dilakukan penuntutan lagi (Dokumen Parlemen 10 008, Rapat ke-74 2 Juli 1969, halaman 3613/3614). Di samping itu dalam rangka pembahasan di parlemen atas UU 8 April 1971, di mana kesimpulan singkatnya kekadaluarsaan kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dicabut. “Terhadap kejahatan tentara Belanda, yang dilakukan di Indonesia dalam periode 1945-1950, telah dilakukan penyelidikan. Darinya pemerintah telah membuat laporan dalam nota kepada parlemen. Dalam pembahasan terbuka atas nota itu pertimbangan-pertimbangannya telah dijelaskan, yang kemudian telah mendasari keputusan, bahwa sehubungan dengan kemungkinan kejahatan- kejahatan yang belum kadaluarsa dari periode tersebut tidak akan dilakukan penuntutan lagi. Atas pertimbangan itu maka tidak ada lagi dasar untuk pencabutan kekadaluarsaan atas kejahatan- kejahatan tersebut (Dokumen Parlemen 10 251, 140a, MvA kepada EK). Dari sini harus disimpulkan bahwa legislator pada saat pencabutan kekadaluarsaan kejahatan-kejahatan perang tidak dimaksudkan pada kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia dalam periode 1945-1950. Oleh karena itu penyelidikan lebih lanjut saya anggap tidak berguna.
(es/es)

 

Kamis, 22/09/2011 13:00 WIB

Janda Rawagede Kalahkan Belanda

Rela Mati

Deden Gunawan – detikNews

Rela Mati Demi Begundal dari Karawang


Jakarta – Pria ini bertubuh kecil, namun kiprahnya sangat merepotkan pemerintahan Belanda di Indonesia. Pria Magetan kelahiran 1920 ini bernama Lukas Kustaryo.

Saat zaman pendudukan Jepang, Lukas masuk dalam pasukan Peta dan ditempatkan di Brigade III/Kian Santang, Purwakarta, yang saat itu dipimpin Letkol Sidik Brotoatmodjo.

Lukas Kemudian menjadi Komadan Kompi Batalyon I Sudarsono/ Kompi Siliwangi atau yang dikenal sebagai Kompi Siliwangi Karawang-Bekasi. Saat ini menjadi Batalyon Infantri 302 Tajimalela, Bekasi, di bawah Kodam III Siliwangi.

Saat menjadi komandan kompi, Lukas memang dikenal sebagai pejuang yang gagah berani dan punya banyak taktik untuk mengalahkan pasukan Belanda. “Ia suka memakai seragam pasukan Belanda untuk membunuh para tentara Belanda. Selain itu pria tersebut sangat gesit seperti belut saat disergap Belanda,” kata Sukarman, Ketua Yayasan Rawagede saat berbincang-bincang dengan detik+.

Sementara Sya’ih Bin Sakam pejuang asal Rawagede saat ditemui detik+ Agustus 2010 mengatakan, kiprah Lukas dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat besar. Sebab Lukas seringkali menyabotase kereta yang membawa persenjataan Belanda yang diangkut pakai kereta api.

Suatu hari, kata Sa’ih, Lukas pernah membajak rangkaian kereta yang berisi penuh senjata dan amunisi bagi pasukan Belanda dari Karawang menuju Jakarta. Peristiwa itulah yang membuat pasukan Belanda menjadi kesal bukan kepalang kepada Lukas. Hingga akhirnya, Lukas pun menjadi target utama bagi pasukan Belanda di wilayah Karawang hingga Jakarta.

Sebagai orang yang sangat dicari pasukan penjajah Belanda, semua kegiatan Lukas dimonitor. Pasukan Belanda pun rela mengeluarkan uang sejumlah ribuan golden untuk sekadar mencari informasi di mana keberadaan Lukas.

Nah, pada 8 Desember 1947, Belanda mendengar kabar kalau Lukas sedang ada di Rawagede. Informasi itu pun langsung disikapi pasukan Belanda. Skenario penyergapan pun dilakukan pasukan Belanda di Karawang-Bekasi. Bahkan karena dianggap sebagai orang yang paling berbahaya, Pasukan Belanda juga mengerahkan pasukan dari Jakarta.

Pasukan yang datang ke Rawagede bersenjatakan lengkap. Mereka sebagian besar berasal dari pos pasukan Belanda yang ada di Jakarta. Bahkan Pasukan Belanda sampai-sampai mengerahkan tank untuk mengakhiri perjuangan Kapten Lukas saat itu.

“Tapi sejumlah tank itu tidak bisa masuk ke Rawagede lantaran para pejuang dan warga memutus semua jembatan yang menghubungkan ke Rawagede. Akhirnya pasukan infantri yang masuk,” jelas Sya’ih seorang saksi hidup, yang meninggal pada Juni 2011, lalu.

Saat itu pasukan infantri Belanda mengepung Rawagede. Sementara pasukan kavaleri melepaskan tembakan meriam dan cannon ke arah desa. Namun tetap saja Kapten Lukas saat itu masih bisa lolos.

Soal lolosnya Lukas dari kepungan Belanda, ada dua versi. Pertama, sebelum pengepungan terjadi Lukas dan pasukannya sudah pergi terlebih dahulu dari Rawagede sehingga pasukan Belanda tidak bisa menemukannya. Sementara versi lainnya, Lukas ada di Rawagede saat pengepungan terjadi. Hanya saja ia berhasil lolos lantaran diselamatkan para pejuang lainnya.

“Kapten Lukas saat pengepungan bersama anak buahnya lolos dari kepungan dan bersembunyi di Desa Pasirawi (berjarak 2 kilometer dari Rawagede. Saya dapat cerita dari ayah saya (Marta), yang ikut menyelamatkan Kapten Lukas,” kata Edi Junaidi, anak korban pembantaian Rawagede saat ditemui detik+.

Dikatakan Junaidi, Lukas bersembunyi di Desa Pasirawi selama 1 minggu. Setelah itu Lukas berangkat ke Jakarta. Lukas diketahui pergi ke wilayah Cililitan untuk menggempur pasukan Belanda yang ada di sana.

Lolosnya Lukas terang saja membuat pasukan Belanda menjadi kesal. Akhirnya mereka membantai warga Rawagede karena dianggap menyembunyikan Lukas. Warga akhirnya dibantai secara keji oleh pasukan Belanda yang mengepung Rawagede. Saking bencinya terhadap Lukas, pemerintah Belanda sampai-sampai mengabadikannya dalam bentuk patung.

Soal patung Lukas diungkapkan Sukarman yang sempat dua kali datang ke Belanda untuk menghadiri pengadilan gugatan pembataian Rawagede. Kata Sukarwan, ahli waris korban pembantaian Rawagede, patung itu ada di sebuah gedung di Den Hag, Belanda.

“Saya tidak tahu persis lokasinya. Tapi saat datang ke gedung itu saya melihat patung separuh badan yang bertuliskan “Lukas” dan di bawah tulisan itu tertulis “Begundal dari Karawang,” jelas Sukarman kepada detik+.

Usai hengkangnya pasukan Belanda dari Indonesia, nama Lukas seolah hilang ditelan Bumi. Ia baru muncul ketika monumen pembantaian Rawagede didirikan. Saat itu, kata Sukarman, Lukas 3 kali datang ke pemakaman pahlawan Rawagede. Dan setahun kemudian, 8 Juni 1997, Lukas meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cipanas.

Lukas meninggal dengan pangkat terakhir Mayjen Anumerta. Gelar tersebut baru diberikan Panglima TNI saat itu beberapa tahun setelah Lukas wafat.

(iy/vit)

Kamis, 22/09/2011 09:29 WIB

Janda Rawagede Kalahkan Belanda

Kemenangan Janda2

Deden Gunawan – detikNews

Kemenangan Melawan Lupa dari Rawagede


Jakarta – Sejarah adalah perjuangan melawan lupa. Dan Rawagede menjadi bukti kemenangan perjuangan itu. Bagi Belanda, pembantaian tentaranya yang menewaskan ratusan orang di Rawagede, Karawang, Jawa Barat itu hanyalah cerita yang sudah kadaluwarsa. Pemerintah Indonesia juga kurang peduli dengan pembantaian biadab pada 9 Desember 1947 itu.

Nama Rawagede pun sekarang sudah tidak ada dan diganti menjadi Balonsari. Saksi pembantaian itu hanya tersisa segelintir orang dan sudah sangat sepuh. Tapi mereka yang tersisa tidak mau menyerah untuk terus menggugat keadilan. Mereka tidak mau kejahatan HAM di Rawagede dilupakan.

Akhirnya, setelah 64 tahun pembantaian berlalu, keadilan berpihak pada mereka. Rabu, 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menerbitkan vonis yang memenangkan tuntutan 9 janda dan korban pembantaian di Rawagede. Dilansir BBC, pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan tentaranya di Rawagede.

“Alhamdulillah,” kata Wasiah, salah satu janda dari korban pembantaian Rawagede yang ikut menggugat, menanggapi kemenangan gugatan itu.

Gugatan para korban pembantaian Rawagede sejatinya bermula dari buku berjudul ‘Riwayat Singkat Makam Pahlawan Rawagede’. Buku itu ditulis Sukarman, ahli waris korban, dan diterbitkan pada 1991. �
Ayah Sukarman, Sukardi adalah pejuang Indonesia yang lolos dari pembantaian Rawagede. Sementara ibunya, Cawi, adalah janda korban pembantaian itu.

Sukarman menulis buku itu karena tidak ingin pengorbanan besar rakyat Rawagede demi kemerdekaan itu dilupakan begitu saja. Ia tidak mau peristiwa itu ‘hanya’ dikenang melalui bait puisi “Karawang-Bekasi” karya Chairil Anwar.

“Peristiwa Rawagede itu sangat memilukan, saya ingin menceritakan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi di Rawagede pada 9 Desember 1947,” ujar mantan Kepala Desa Rawagede itu, saat ditemui detik+ di rumahnya.

‘Riwayat Makam Pahlawan Rawagede’ berisi keterangan istri-istri para korban yang masih hidup. Saat itu, tahun 1991 waktu buku dibuat, jumlah janda korban Rawagede masih 50 orang. Kini mereka tinggal 6 orang yang masih hidup, salah satunya Cawi, ibunda Sukarman.

Suami Cawi, Bendol, dibantai pasukan Belanda di Rawagede. Tiga tahun setelah pembantaian itu, Cawi menikah dengan Sukardi, pejuang Indonesia yang lolos dari pembantaian sadis itu. Dari pernikahan itulah lahir Sukarman. “Saya tidak lagi dendam,” kata Cawi mengenang pembantaian itu.

Dari kedua orangtuanya itulah, Sukarman mendapatkan cerita yang utuh pembantaian Rawagede. Tanpa disangka buku Sukarman menyebar ke Belanda karena dibawa pengurus Badan Kontak Legium Veteran RI Alif Jumhur.

Di Belanda, buku itu menyedot perhatian akademisi, politisi dan wartawan hingga kemudian dicetak ulang. Orang-orang Belanda sangat kaget dengan kisah pembantaian di buku itu. Yang mereka tahu Indonesia adalah bagian dari Kerajaan Hindia Belanda sehingga tidak ada penjajahan apalagi pembantaian.

Beberapa bulan setelah buku itu beredar, sejumlah akademisi dan wartawan Belanda datang ke Rawagede. Mereka berupaya menggali peristiwa yang sebenarnya di desa yang jaraknya 20 kilometer dari Kota Karawang tersebut. “Setiap bulan ada saja wartawan atau peneliti belanda yang datang ke Rawagede sejak 1994,” kata Sukarman.

Di Indonesia sendiri, tampaknya buku itu hanya menarik perhatian para veteran termasuk Pangdam Siliwangi saat itu, Mayjen TNI Tayo Tarmadi. Begitu membaca buku itu, Tayo langsung mendatangi Sukarman. Tayo meminta Sukarman untuk mengusulkan pendirian Yayasan Rawagede dan mengumpulkan kuburan para korban dalam satu lokasi berikut membangun monumen.

Akhirnya, pada 1995, Bupati Karawang saat itu, Mangkuwijaya, menyetujui penyatuan makam jenazah korban Rawagede. Sang Bupati dan Pangdam Siliwangi mengumpulkan pengusaha sehingga terkumpul sumbangan Rp 400 juta untuk membangun pemakaman yang layak bagi 431 jenazah korban Rawagede.

Pembangunan Monumen Rawagede rampung pada Oktober 1996. Setelah itu setiap 9 Desember, Muspida Karawang mengadakan upacara di monument itu. Begitu monumen berdiri, sejumlah veteran dan LSM HAM Belanda menyarankan Sukarman dan ahli waris menggugat pemerintah Belanda untuk mendapatkan ganti rugi atas pembantaian itu.

Pada 16 Agustus 2007, para janda korban dan ahli waris termasuk saksi mata pembantaian itu Sya’ih bin Sakam, melakukan demo di kedubes Belanda di Jakarta. Tapi aksi itu tidak direspons. Bukan hanya Belanda yang tidak merespon, pemerintah Indonesia juga tidak peduli.

Karena tidak direspons, para korban dan ahli waris lantas menggugat secara hukum. Gugatan yang dilakukan bersama Komite Utang dan Kehormatan Belanda, yang dipimpin Batara Hutagalung itu dilayangkan pada Oktober 2008 di Belanda.

Sejauh itu, pemerintah Indonesia tidak juga menunjukan dukungan. “Pemerintah tidak berbuat apa-apa. Mungkin merasa tidak enak sama Belanda,” kata Sukarman.

Untungnya akademisi, wartawan, serta anggota parlemen Belanda dari partai oposisi mendukung gugatan itu. Bahkan 19 September 2008, dua anggota parlemen Belanda, Harry van Bommel dari Partai Sosialis dan Joel Voordewind dari Partai Uni Kristen (ChristenUnie) bertemu para korban termasuk Wasiah dan Sya’ih di Jakarta.

Pada 2010, Sukarman dan Sya’ih datang ke Belanda untuk memberikan kesaksian. Kemudian awal 2011, Sukarman datang lagi menghadap pengadilan Belanda.

Melihat jalannya persidangan, awalnya Sukarman pesimistis gugatan bakal menang. Itu sebabnya Sukarman dan kuasa hukum penggugat mempersiapkan banding.

Tapi berbarengan proses sidang, ternyata media massa di Belanda mengulas keterangan sejumlah veteran tentara Belanda (Veteran LMD). Media Belanda menulis keterangan 5 orang bekas tentara Belanda yang pernah bertugas di Jakarta. Mereka mengakui pernah melakukan penembakan di Rawagede. Bahkan kelima veteran ini siap memberikan ganti rugi melalui koceknya sendiri sebagai kompensasi dari kebrutalan mereka saat bertugas di Rawagede.

“Awalnya pemerintah Belanda ngotot kalau kasus ini sudah kadaluwarsa. Tapi karena kesaksian 5 pelaku pembantaian itu, majelis hakim mungkin jadi berubah pikiran,” duga Sukarman.

(iy/vit)

Senin, 19/09/2011 09:49 WIB

Janda Rawagede Kalahkan Belanda

Ditembak Mati

Deden Gunawan – detikNews

Semua Ditembak Mati di Rawagede, Jumlahnya Ratusan


Jakarta 9 Desember 1947. Rawagede menjadi merah. Api berkobar-kobar. Sungai-sungai dialiri darah. Inilah salah satu kisah pengorbanan rakyat yang sangat luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Rawagede juga menjadi saksi salah satu pembantaian paling biadab yang dilakukan tentara Belanda untuk kembali merebut negeri jajahannya, Indonesia. Sebanyak 431 orang tewas dibantai Belanda di desa itu.

Sehari sebelum pembantaian itu terjadi, perjanjian Renville baru saja dimulai. Dalam perjanjian itu, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Sebagai hasil Persetujuan Renville, Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Divisi Siliwangi yang menguasai Jawa Barat pun diperintahkan untuk hijrah ke Jawa Tengah. Namun divisi Siliwangi membantah dan tetap melakukan perlawanan. Salah satunya pasukan yang dipimpin Kapten Lukas Kustario. Pasukan Kapten Lukas ini berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Maka Belanda pun memburu Kapten Lukas dan mengepung Rawagede.

***

Meski kini renta, Cawi tidak mungkin lupa pembantaian 9 Desember 64 tahun lalu itu. Ia ingat hari itu masih terlampau pagi. Baru jam enam pagi. Tapi seluruh warga Rawagede sudah panik. Seluruh pria yang ada di desa itu berlarian mencari tempat perlindungan. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari pasukan Tentara Kolonial Belanda yang mengepung desa itu.

Begitu pula yang dilakukan Bendol, suami Cawi. Pagi itu Bendol terpaksa batal menggarap sawah, karena di batas desa ia melihat sejumlah tentara Belanda bergerak memasuki Rawagede.

“Suami saya sempat pulang dan bilang kalau Tentara Belanda mengepung desa. Dia kemudian pergi lagi untuk menemui sejumlah tetangga. Katanya mau mencari tempat sembunyi,” terang Cawi kepada detik+ saat ditemui di kediamannya, di Desa Balongsari (dulu Rawagede).

Tapi tidak lama Bendol pergi, suara tembakan terdengar. Disusul suara ledakan meriam dan berondongan senjata. Para perempuan dan anak-anak yang ada di dalam rumah langsung tengkurap ketakutan. Mereka ada yang bersembunyi di kolong ranjang, lemari, maupun hanya tiarap di lantai.

Cawi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sebab ia hanya bisa bersembunyi di kolong ranjang kala suara tembakan dan meriam berseliweran di sekitar rumahnya. Setelah suara tembakan agak mereda, rumahnya tiba-tiba didatangi sejumlah orang. Mereka adalah orang keturunan Indonesia tapi memakai seragam pasukan Belanda (dulu dikenal sebagai pasukan KNIL).

Nah pasukan KNIL itulah yang meminta semua perempuan dan anak-anak yang sembunyi di rumah untuk segera keluar. Selanjutnya, mereka disuruh pergi meninggalkan rumah masing-masing. Cawi sendiri mengaku pergi ke persawahan yang berjarak ratusan meter dari rumahnya.

Dari kejauhan, Cawi melihat rumahnya dibakar. Begitu juga dengan rumah-rumah tetangganya yang lain yang waktu itu jaraknya cukup berjauhan. “Saya melihat rumah saya terbakar. Tapi saya hanya diam saja di pesawahan,” ujar Cawi.

Hal sama juga dilakukan Wasiah (92), janda korban pembantaian Rawagede lainnya. Saat penyerangan itu, ia hanya bisa memeluk dua anaknya yang masih kecil di dalam rumah. Sementara suaminya, Senaf, pagi-pagi sekali pergi membajak sawah. “Saya mah diam saja di rumah,” ujarnya perempuan kelahiran 1919 ini kepada detik+.

Penyerbuan pasukan Belanda ke Rawagede baru berakhir menjelang siang. Begitu pasukan kompeni angkat kaki, Cawi, Wasiah, dan perempuan-perempuan desa langsung mencari suami mereka masing-masing. Alangkah terkejutnya mereka ketika yang mereka temukan justru tumpukan jasad para pria di seantero desa.

“Saya menemukan suami saya di pinggir sungai Rawagede sore hari. Ia tertembak di bagian kepala,” kenang Cawi sambil berlinang air mata.

Sedangkan Wasiah baru menemukan suaminya 2 hari kemudian. Saat itu ada warga yang melihat jasad Senaf tertumpuk diantara mayat-mayat pemuda di sekitar stasiun Rawagede, jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumahnya.

Sya’ih Bin Sakam, saksi mata peristiwa itu, menuturkan pasukan Belanda melakukan pembantaian di delapan titik di Rawagede. Diantaranya ada yang dibantai di sungai, pesawahan, jalan desa, dan stasiun kereta Rawagede yang kini sudah jadi rumah penduduk.

Kala itu, sejumlah pemuda desa yang tertangkap saat sembunyi di sungai dan akan melarikan diri dijajarkan. Mereka ditanya soal keberadaan Kapten Lukas Kustaryo. Tapi warga desa dan sejumah pejuang yang tertangkap hanya bisa berkata “Tidak tahu Tuan.”

Setelah itu senjata pasukan Belanda pun langsung menyalak. Mereka pun langsung jatuh bersimbah darah. Para korban tertembus sejumlah peluru. Bahkan ada yang terkena belasan peluru.

Sya’ih ingat ia sedang sembunyi di sungai saat tertangkap Belanda. Kemudian ia dan 11 pria desa yang lain dijajarkan dalam 3 baris, masing-masing empat orang dalam posisi jongkok. Sya’ih saat itu berada di barisan paling depan. Sementara pasukan Belanda posisinya berada di belakang mereka.

Ketika Belanda memberondong tembakan ia langsung tersungkur. “Saya selamat karena berada di bagian depan dan segera jatuh ke tanah,” terang Sya’ih pada 10 Agustus 2010 lalu pada detik+. Sya’ih kini sudah tiada. Ia meninggal dunia pada Juni 2011 lalu.

Sehari sebelum penyerbuan itu, Lukas dan pasukannya memang sempat singgah di Rawagede. Namun menjelang Magrib, pasukannya kembali bergerak menuju Cililitan untuk melakukan penyerangan. Namun tidak semua pasukannya dibawa serta. Puluhan pejuang lainnya tinggal di Rawagede karena ada yang sakit dan kelelahan.

Tidak heran ketika usai pembantaian banyak berserakan jasad-jasad pria tidak dikenal. Mereka dibiarkan begitu saja hingga menjadi tulang belulang. Sebab warga desa yang tersisa tinggal kaum perempuan saja. Mereka hanya menguburkan saudara-saudaranya. Penguburan itu pun hanya ala kadarnya. Pasca pembantaian, selama 2 bulan Rawagede menjadi desa mati.

Seorang veteran Belanda memberi kesaksian yang lebih memilukan. Pembantaian tidak hanya dilakukan terhadap para pria, tapi juga perempuan dan anak-anak. “Wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh: semuanya ditembak mati. Jumlahnya ratusan,” tulis seorang veteran Belanda yang menyembunyikan namanya dalam surat kepada Komite Utang Kehormatan Belanda(KUKB) di Belanda seperti dilansir Radio Nederland

“Semua lelaki ditembak mati – kami dinamai ‘Angkatan Darat Kerajaan’.Semua perempuan ditembak mati – padahal kami datang dari negara demokratis. Semua anak ditembak mati– padahal kami mengakunya tentara yang kristiani,” imbuh sang veteran menyesali diri.

Setelah desa dibakar, tentara Belanda mengumpulkan penduduk desa yang tersisa. Mereka disuruh jongkok, dengan tangan melipat di belakang leher. Dan menurut veteran itu hanya sedikit penduduk yang tersisa. “Aku teringat anak-anak yang tangannya masih terlalu pendek untuk melipat tangan di belakang leher, dan mata mereka terbelalak, ketakutan dan tak faham,” kata veteran Belanda itu.

Begitu memilukannya pengorbanan rakyat di Rawagede untuk kemerdekaan. Tidak aneh bila kisah ini mengilhami Chairil Anwar menulis puisi ‘Karawang-Bekasi’. ‘Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi’.

Tulisan detik+ berikutnya: ‘Kemenangan Melawan Lupa dari Rawagede’, ‘Yang Penting Bukan Uang Tapi Pengakuan’, ‘Rela Mati Demi Begundal Karawang’ dan ‘Rp 10,2 M untuk Rawagede Tak Jelas Nasibnya’ bisa anda dapatkan di detiKios for Ipad yang tersedia di apple store.

(ddg/iy)

Kamis, 22/09/2011 11:36 WIB

Janda Rawagede Kalahkan Belanda

Pengakuan Penting

M. Rizal – detikNews

Yang Penting Bukan Uang Tapi Pengakuan


Jakarta – Sudah tidak ada dendam lagi di hati para janda korban pembantaian tentara Belanda di Rawagede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang penting bagi mereka kini Belanda mengakui mereka telah melakukan pelanggaran HAM di desa itu 64 tahun lalu.

Cawi, salah satu janda korban pembantaian Rawagede, sampai tergetar begitu tahu gugatannya dimenangkan Pengadilan Belanda. Bendol, suami Cawi ditembak di bagian kepalanya saat akan bersembunyi dari kejaran tentara Belanda. Perempuan yang kini berusia 83 tahun itu bersyukur akhirnya gugatannya bersama 8 janda dan seorang saksi mata kejahatan HAM Belanda itu menang.

“Syukur, alhamdulillah. Yang penting aya pengakuan ti Belanda,” ungkap Cawi kepada detik+ di rumah anaknya, yang berjarak beberapa meter dari areal pemakaman Monumen Perjuangan Rawagede itu.

Cawi merasa sudah tua sehingga uang sudah bukan hal penting lagi baginya. Namun bila benar ia akan mendapatkan ganti rugi dari Belanda, ia ingin membangun rumah karena dulu rumahnya dibakar saat pembantaian itu terjadi.

Janda korban lainnya, Wasiah (93), juga gembira atas kemenangan gugatan itu. Suami Wasiah, Enap, kakaknya Wirya dan adiknya, Kacid, serta beberapa sanak sudara lelakinya dibantai tentara Belanda. Soal ganti rugi uang ia juga tidak begitu peduli lagi. “Ya jang naon wae lah, jang cucu-cucu (Ya buat apa saja, buat cucu-cucu),” kata nenek itu tersenyum.

Kemenangan gugatan itu memang menjadi kabar gembira bagi warga Rawagede. Apalagi warga mendengar akan menerima uang ganti rugi. Bahkan, begitu mendengar informasi dari sejumlah media massa, banyak ahli waris korban menanyakan ganti rugi itu kepada pengurus Yayasan Rawagede.

“Kapan turun dan cairnya? Begitu semua menanyakan, tapi saya jelaskan kita masih menunggu proses di Belanda dulu,” imbuh Ketua Yayasan Rawagede Sukarman yang juga putra Cawi itu.

Sukarman menjanjikan uang ganti rugi bila sudah diterima akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk para janda korban dan ahli warisnya serta masyarakat Rawagede. Meski begitu, ia akan berkonsultasi lebih dulu dengan pengacara di Belanda.

“Ini belum jelas, karena ternyata pemerintah Belanda memutuskan melakukan banding atas vonis dari pengadilan di sana, terkait keberatan mereka disebut sebagai pelanggar HAM,” kata Sukarman.

Sukarman berharap pemerintah Indonesia untuk segera lebih serius lagi dan proaktif membantu perjuangan masyarakatnya yang sedang melakukan sebuah proses hukum di Belanda. Mantan anggota DPRD ini pun menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah soal pemanfaatan ganti rugi nantinya.

Pemerintah dalam menyikapi kemenangan gugatan Rawagede ini memang harus hati-hati. Karena Belanda melakukan banding, pemerintah harus memfasilitasi korban dan tim pengacara korban untuk membuat memori bandingnya. Tapi pemerintah tidak boleh terlibat langsung dalam kasus pembantaian 431 orang di Rawagede itu.

“Ini kan pengadilan nasional di Belanda yang memperkarakan pemerintah di sana dan warga di sini. Beda dengan pengadilan antar negara yang berada di bawah pengadilan internasional PBB. Harus hati-hati,” jelas pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana kepada detik+.

Hikmahanto menyarankan agar angka jumlah korban diperjelas lagi. Dana kompensasi yang nantinya akan dibayarkan atas keputusan pengadilan itu langsung diberikan kepada para penggugat, bukan pemerintah Indonesia.

Menurut Sukarman, yang tercatat dan terdata secara utuh ada 141 orang korban dari 483 orang korban. Selebihnya ada yang hanyut, tinggal tulang yang berserakan di mana-mana sehingga sulit diidentifikasi. “Jadi uang ganti rugi ini bukan hanya untuk penggugat sebanyak 10 orang, tapi ini kan mewakili korban-korban dan ahli waris yang lainnya sebanyak itu,” jelas penulis buku ‘Riwayat Singkat Makam Pahlawan Rawagede’ itu.

Pemerintah Indonesia sendiri nampaknya masih menunggu sikap pemerintah Belanda. Presiden SBY hingga kini belum berani mengambil sikap. Apalagi, sampai saat ini pemerintah mengaku belum menerima salinan amar keputusan gugatan di pengadilan Belanda.

“Kita belum dapat putusannya, baru tahu dari media, tapi itu tidak sendiri karena melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian Luar Negeri, nanti kita koordinasikan,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Uang ganti rugi sebenarnya hanya salah satu butir gugatan para janda korban pembantaian Rawagede. Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KKUB) Batara Ricard Hutagalung menyatakan masih ada tuntutan penting lainnya, yakni tuntutan agar Belanda mengakui kemerdekaan dan tuntutan permintaan maaf. Sayang yang masuk sidang hanya tuntutan ganti rugi. Sementara dua tuntutan lainnya tidak bisa masuk ke persidangan karena dinilai masuk ranah politik.

Soal uang, pada Februari 2009, pemerintah Belanda melalui Menteri Kerjasama Pembangunan telah memberikan bantuan sebesar 850.000 euro atau sekitar Rp 10,2 miliar untuk kesejahteraan masyarakat Rawagede. “Tapi itu bukan dalam rangka tuntutan kita. Kalau vonis kemarin ini untuk langsung untuk 9 orang penggugat dan ahli warisnya,” jelas Batara.

(iy/vit)

17
Sep
11

Peradilan : Pasca Gugatan Rawagede

Minggu, 18/09/2011 18:11 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis PN Den Haag

Eddi Santosa – detikNews
Teks Vonis Pengadilan Den Haag Tentang Rawagede


Den Haag – Pengadilan mengabulkan sebagian dari tuntutan-tuntutan ahli waris korban pembantaian Rawagede. Tuntutan-tuntutan yayasan (Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda/YKUKB, red) ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakili kepentingan siapa.

Berikut ini teks vonis Pengadilan Negeri Den Haag dengan kode Vonis: BS8793 mengenai perkara tuntutan para ahli waris korban pembantaian Rawagede dalam gugatan hukum melawan Negara (Kerajaan Belanda), diterjemahkan oleh koresponden detikcom di Den Haag.

Catatan detikcom, vonis Pengadilan Negeri Den Haag mengenai ganti rugi tersebut bukan untuk para korban pembantaian Rawagede seperti diberitakan media massa di tanah air, melainkan untuk para janda korban,yang saat ini jumlahnya ada 9 orang dan usia mereka sudah uzur. Pengadilan bahkan tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi untuk anak- anak para korban.

Di bagian bawah ini terlampir teks otentiknya dalam bahasa Belanda, yang diumumkan ke publik di situsweb rechtspraak.nl, sebuah situsweb resmi Yustisi Belanda untuk informasi tentang pengadilan setingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta untuk mempublikasikan vonis-vonis pengadilan semua tingkatan.

Tuntutan-tuntutan Ahli Waris Orang-orang Tereksekusi di Rawagede Sebagian Dikabulkan

Den Haag, 14-9-2011

Pengadilan Negeri (PN) Den Haag hari ini mengeluarkan vonis atas prosedur versus Negara, yang ditempuh oleh sejumlah janda dan seorang anak perempuan dari para korban eksekusi tentara Belanda saat aksi polisionil (Agresi Militer Belanda, red) di Desa Rawagede, Jawa (Indonesia), pada 9 Desember 1947. Ikut hadir selaku sesama penggugat yakni seorang korban selamat dari eksekusi -namun akhirnya meninggal saat prosedur ini berlangsung- dan sebuah yayasan (Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda/YKUKB, red), yang menyatakan antara lain mewakili korban-korban lainnya dari eksekusi Rawagede.

Para penggugat menuntut suatu pernyataan hukum bahwa Negara telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap para janda dan anggota keluarga lainnya dari para korban eksekusi dan terhadap seorang yang menderita cacat akibat eksekusi. Di samping itu mereka menuntut kompensasi atas kerugian, di mana besarnya masih harus ditentukan lebih lanjut. Para penggugat menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh tentara Belanda adalah melawan hukum, karena hal itu menyangkut orang-orang tak bersenjata yang dieksekusi tanpa melalui proses hukum apapun. Melawan hukum pula menurut para penggugat, bahwa tidak pernah dilakukan penyelidikan (pidana) secara mendalam atas eksekusi itu dan para perwira penanggung jawab tidak pernah dituntut. Negara tidak membantah bahwa eksekusi tersebut melawan hukum, tapi berdalih bahwa tuntutan itu telah kadaluarsa.

Pengadilan mengabulkan sebagian tuntutan-tuntutan itu. Pengadilan menilai bahwa tuntutan berdasarkan eksekusi -jika disimpulkan secara cermat- sudah kadaluarsa, namun dalih kadaluarsa oleh Negara terhadap orang-orang yang terlibat langsung, yakni para janda dari orang-orang yang saat itu dieksekusi dan seorang yang selamat dari eksekusi, tidak bisa diterima. Pengadilan telah mempertimbangkan berbagai situasi yang lebih ditekankan pada keseriusan fakta-fakta. Pengadilan juga menganggap penting fakta bahwa tak lama setelah eksekusi Rawagede telah dinyatakanbahwa tindakan itu tidak dibenarkan.

Terhadap ahli waris generasi berikutnya (diantaranya anak perempuan korban yang hadir sebagai penggugat) pengadilan menerima dalih Negara tentang perkara kadaluarsa. Mengenai tuntutan terhadap ‘tidak melakukan investigasi dan tidak menuntut pelaku eksekusi’, pengadilan juga menerima dalih Negara tentang kadaluarsa. Tuntutan-tuntutan yayasan ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakili kepentingan siapa.

Vonis: BS8793

Vorderingen nabestaanden van in Rawagedeh gexecuteerde mannen gedeeltelijk toegewezen

Den Haag, 14-9-2011

De rechtbank s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in de procedure die was aangespannen tegen de Staat door een aantal weduwen en een dochter van mannen die ten tijde van de eerste politionele actie op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn gexecuteerd in het dorp Rawagedeh te Java (Indonesi). Als mede-eisers traden op een – tijdens de procedure overleden – overlevende van de executies en een Stichting die stelde onder meer de overige getroffenen van de executies te Rawagedeh te vertegenwoordigen.

De eisers vorderden een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de weduwen en overige familieleden van de gexecuteerde mannen en jegens de man die letsel had opgelopen door de executies. Daarnaast vorderden zij vergoeding van schade, waarvan de hoogte nog nader moet worden bepaald. Eisers voerden aan dat de executies die door Nederlandse militairen zijn uitgevoerd onrechtmatig waren omdat het ging om ongewapende personen die zonder enige vorm van proces zijn gexecuteerd. Bovendien was het volgens eisers onrechtmatig dat geen diepgravend (strafrechtelijk) onderzoek heeft plaatsgevonden naar de gebeurtenissen en dat de verantwoordelijke militairen nooit zijn vervolgd. De Staat bestreed in de procedure niet dat de executies onrechtmatig waren maar beriep zich erop dat de vorderingen zijn verjaard.

De rechtbank heeft de vorderingen gedeeltelijk toegewezen. De rechtbank oordeelde dat de vorderingen op grond van de executies strikt genomen zijn verjaard, maar dat een beroep op verjaring door de Staat jegens de direct betrokkenen, dat wil zeggen de weduwen van de destijds gexecuteerde mannen en de overlevende van de executies, onaanvaardbaar is. De rechtbank heeft daarbij verschillende omstandigheden in aanmerking genomen waarbij veel nadruk is gelegd op de ernst van de feiten. De rechtbank achtte het ook van belang dat kort na de executies reeds is geoordeeld dat deze onaanvaardbaar waren.

Jegens de nabestaanden van volgende generaties (waaronder de dochter die als eiser optrad) heeft de rechtbank het beroep van de Staat op verjaring gehonoreerd. Ook ten aanzien van de vorderingen wegens het niet-doen van onderzoek en het niet-vervolgen heeft de rechtbank het beroep van de Staat op verjaring gehonoreerd. De vorderingen van de Stichting zijn afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is van wie zij de belangen behartigt.

Uitspraken: BS8793
(es/es)

Senin, 19/09/2011 07:47 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (1)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede 1


Den Haag – Seperti telah kami niatkan, mulai hari ini kami sajikan terjemahan vonis Pengadilan Negeri Den Haag kode Vonis: BS8793 mengenai perkara tuntutan para ahli waris korban pembantaian Rawagede dalam gugatan hukum melawan Negara (Kerajaan Belanda).

Vonis: BS8793
LJN: BS8793, Pengadilan Negeri Den Haag, 354119 / HA ZA 09-4171

Dibacakan : 14-09-2011
Publikasi : 14-09-2011
Yurisdiksi: Perdata lain-lain
Jenis prosedur: penanganan tingkat pertama – beberapa kali

Indikasi isi: Para penggugat menuntut suatu pernyataan hukum bahwa Negara telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap para janda dan anggota keluarga lainnya dari orang-orang yang dieksekusi oleh tentara Belanda di Rawagede (Indonesia) pada 9 Desember 1947 dan terhadap seorang yang cedera dalam eksekusi. Di samping itu mereka juga menuntut kompensasi atas kerugian, di mana besarnya masih harus ditentukan lebih lanjut. Tuntutan-tuntutan itu dikabulkan sebagian. Tuntutan-tuntutan berdasarkan eksekusi jika dicermati lebih lanjut telah kadaluarsa, namun dalih kadaluarsa oleh Negara tidak dapat diterima terhadap para mereka yang terlibat langsung, yakni para janda dari mereka orang-orang yang saat itu dieksekusi dan mereka yang selamat dari eksekusi. Pengadilan telah mempertimbangkan berbagai situasi yang lebih ditekankan pada keseriusan fakta-fakta. Pengadilan juga menganggap penting fakta bahwa tak lama setelah eksekusi Rawagede telah dinyatakan bahwa tindakan itu tidak dibenarkan. Terhadap para ahli waris generasi berikutnya (antara lain anak perempuan yang hadir sebagai penggugat), pengadilan mengabulkan dalih kadaluarsa yang disampaikan oleh Negara. Mengenai tuntutan-tuntutan berkaitan dengan tidak dilakukan penyelidikan dan penuntutan, pengadilan juga mengabulkan dalih kadaluarsa yang disampaikan oleh Negara. Tuntutan-tuntutan yayasan ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakili kepentingan siapa.

Keputusan

Vonnis
PENGADILAN NEGERI DEN HAAG

Sektor Hukum Perdata

Nomor perkara / rolnummer: 354119 / HA ZA 09-4171

Vonnis 14 september 2011

dalam perkara dari

1. [penggugat sub 1],
2. [penggugat sub 2],
3. [penggugat sub 3],
4. [penggugat sub 4],
5. [penggugat sub 5],
6. [penggugat sub 6],
7. [penggugat sub 7],
8. [penggugat sub 8],
9. [penggugat sub 9],
semua pada saat pengajuan gugatan bertempat tinggal di Balongsari, Indonesia,

dan

10. yayasan
YAYASAN KOMITE UTANG KEHORMATAN BELANDA (COMIT� NEDERLANDSE ERESCHULDEN),
berdomisili dan berkantor di Heemskerk,
penggugat,
advokat mr. L. Zegveld di Amsterdam,

melawan

NEGARA BELANDA (KEMENTERIAN LUARNEGERI),
dimana kedudukannya berdomisili di Den Haag,
tergugat,
advocaat mr. G.J.H. Houtzagers di Den Haag.

Para penggugat sub 1 sampai dengan 10 selanjutnya setelah ini secara bersama-sama disebut sebagai “penggugat”, penggugat sub 9 terpisah sebagai “[penggugat sub 9]” dan penggugat sub 10 terpisah sebagai “Yayasan”. Tergugat selanjutnya disebut sebagai “Negara”. (Bersambung)

(es/es)

Senin, 19/09/2011 08:06 WIB

Laporan dari Den Haag

Vonis BS8793 (2)

Eddi Santosa – detikNews

Terjemahan Vonis BS8793 Tentang Perkara Rawagede 2


Den Haag 1. Prosedur

Jalannya prosedur sebagai berikut:
– dakwaan 30 November 2009, dengan hasil-hasilnya;
– kesimpulan dan jawaban, dengan hasil-hasilnya;
– kesimpulan replik, dengan hasil-hasilnya;
– kesimpulan duplik, dengan hasil-hasilnya;
– proses verbal dari pleidoi yang diselenggarakan pada 20 Juni 2011 dan berkas-berkas yang disebut dan terkait.

Sebagai penutup adalah tanggal untuk vonis telah ditentukan.

2. Fakta-fakta

2.1. Indonesi� sampai 1949 merupakan bagian dari Kerajaan Belanda dengan nama Hindia-Belanda.

2.2. Pada 17 Agustus 1945 Republik Indonesia diproklamirkan oleh pemimpin nasionalistis Indonesia Soekarno dan Hatta. Republik ini semula tidak diakui oleh Belanda.

2.3. Pada 25 Maret 1947 tercapai Perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Republik Indonesia di mana ditetapkan bahwa Republik Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949 akan merdeka.

2.4. Perselisihan mengenai penjelasan dan pelaksanaan Perjanjian Linggarjati telah menyebabkan intervensi militer oleh Belanda di wilayah Republik Indonesia (disebut ‘aksi polisionil’). Aksi ini berlangsung hingga 5 Agustus 1947. Selama aksi ini pasukan Belanda telah menduduki antara lain dataran rendah sekitar kota Karawang. Kota ini terletak beberapa kilometer di sebelah selatan pemukiman Rawagede, sekarang dinamai Balongsari, di mana para penggugat 1 sampai 9 bertempat tinggal atau pernah bertempat tinggal.

2.5. Pada 9 December 1947 tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor melakukan penyerbuan ke Rawagede dalam rangka menumpas kelompok perlawanan Indonesia yang aktif di wilayah itu. Dalam serbuan ini sejumlah besar penduduk laki-laki, antara lain suami para penggugat sub 1 sampai sub 7, tanpa proses apapun dieksekusi oleh tentara Belanda. [Penggugat sub 9] dalam serbuan ini cedera (selamat, tidak ikut tewas, red].

2.6. Pada 12 Januari 1948 terbit laporan dari Dewan Keamanan PBB, ‘Committee of Good Offices on the Indonesian Question’. Dalam laporan ini tindakan tentara Belanda di Rawagede diselidiki dan disebut sebagai “deliberate and ruthless” (disengaja dan kejam, red). (Bersambung)

(es/es)

Senin, 19/09/2011 01:09 WIB

KontraS

Laurencius Simanjuntak – detikNews

KontraS : Keluarga Korban Rawagede Tidak Mendapatkan Perhatian


Jakarta – Masyarakat, terutama keluarga korban pembantaian Rawagede, Karawang, Jawa Barat, tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kalaupun ada, itu hanyalah perhatian simbolik dari sejumlah individu pejabat TNI atau sipil keturunan Karawang.

Demikian catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) setelah melakukan kunjungan ke Rawagede (sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang), yang disampaikan kepada detikcom, Minggu (18/9/2011).

“Seperti pembuatan monumen. Sejak 1995 mantan lurah setempat, dengan dukungan Pangdam Siliwangi saat itu mendirikan Yayasan Rawagede. Yayasan ini kemudian yang dibantu Pak Kharis Suhud (mantan Ketua MPR/DPR), sering mencari bantuan untuk para janda dan keluarga korban saat mau Lebaran, misalnya,” tutur Koordinator KontraS, Haris Azhar.

Pada 2005, lanjut Haris, yayasan ini kemudian bertemu dengan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) dan mendorong kompensasi dari pemerintah Belanda. Yayasan itu kemudian mulai melakukan lobi politik ke pemerintah Belanda, namun gagal.

“Setelah gagal, kemudian dilanjutkan dengan tindakan hukum pada 2009 melalui gugatan ke pengadilan Belanda. Sementara, yayasan lain, Sampurna Warga melakukan pemberdayaan ekonomi sosial, termasuk untuk para keluarga korban,” ujarnya.

“Mereka melakukan lobi ke Kedutaan Belanda karena kurang dapat perhatian pemerintah Indonesia. Mereka disetujui oleh pemerintah Belanda untuk dibantu dan uang diserahkan ke Kemendagri pada Desemeber 2010. Namun hingga kini bantuan tersebut tidak pernah diterima yayasan tersebut,” paparnya.

Seperti dilansir BBC, Rabu (14/9), pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan tentaranya di Rawagede. Dalam agresi militer itu, tentara Belanda membantai seluruh pria di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat.

Aksi ini dilakukan tentara Belanda untuk memberikan tekanan terhadap tentara kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda menyebutkan 150 orang tewas, namun pihak korban menyebut korban mencapai lebih dari 400 orang.

(lrn/lrn)

Wacana

SUARA MERDEKA, 19 September 2011
Tajuk Rencana

Masih Ada Keadilan untuk Korban Rawagede

Kabar indah mengenai keadilan dan penegakan hukum itu berembus dari Belanda. Pengadilan Negeri Den Haag, Rabu (14/9), memutuskan memenangkan gugatan para korban dan keluarga korban pembantaian di Rawagede, Karawang, Jawa Barat, oleh tentara Negeri Kincir Angin pada 1947. Tak pelak lagi, Belanda harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita keluarga kejahatan perang di kawasan yang kini namanya terhapus dari peta itu. Mereka mesti bertanggung jawab secara moral maupun material. Mereka tidak bisa lagi mengubur kekejaman yang mereka lakukan.

Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Pada 9 Desember 1947,  tentara Belanda mencari Kapten Lukas Kustario yang memasuki Desa Rawagede. Tak ada seorang pun yang mau memberi informasi di mana sang pejuang bersembunyi. Akibatnya, para lelaki di desa itu itu disuruh berjajar dan ditembak mati sesuka hati. Indonesia mengklaim, tak kurang 431 laki-laki dibunuh, sedangkan Pemerintah Belanda pada 1969 ”hanya” menyebut angka 150. Meski ada perbedaan jumlah, tetap saja peristiwa ini layak disebut sebagai ”Rawagede Massacre”. Brutal, tragis, dan mengenaskan.

Meskipun dianggap sebagai salah satu negeri humanis, ternyata pada 1947, Belanda memutuskan untuk tidak menyeret para serdadu yang melakukan eksekusi sadistis itu ke pengadilan. Mereka beralasan pembunuhan itu perlu dilakukan untuk menghentikan perang gerilya dan teror yang dilakukan lawan. Tentu saja dunia geram terhadap tindakan Negeri Kincir Angin itu. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengecam aksi Belanda sebagai ”serangan yang disengaja dan kejam”. Tetapi tetap saja Belanda bergeming pada simpulan: pembunuhan dalam peperangan adalah sebuah keniscayaan.

Apa akibat dari sikap Belanda yang semacam itu? ”Rawagede Massacre” seperti terlupakan. Apalagi hubungan Indonesia-Belanda kian intim dan kerja sama di berbagai bidang berlangsung, sehingga kejahatan perang yang paling kejam pun terkubur. Untung ”perjuangan melawan lupa”  —meminjam ungkapan Milan Kundera— dilakukan oleh berbagai pihak. Ada yang membuat film dokumenter tentang pembantaian itu, sehingga memicu Belanda untuk menengok ulang sejarah kekejaman mereka. Hasilnya: pada 2005, Menteri Luar Negeri Ben Bot menyesalkan tragedi  Rawagede.

Lalu pada 2009 keluarga korban dan saksi terakhir tragedi itu menggugat Belanda. Mereka, terutama para janda, menuntut pengakuan dan ganti rugi atas meninggalnya tulang punggung keluarga. Setelah terjadi perdebatan seru di Pengadilan Negeri Den Haag —antara lain gugatan dianggap kedaluwarsa— akhirnya 64 tahun pascatragedi, pintu keadilan pun terbuka. Belanda kalah. Bertolak dari peristiwa ini, bukan tidak mungkin kasus Westerling di Sulawesi juga akan dimenangi oleh para penggugat. Itu jika para keluarga korban menggugat dan tak mengubur pembantaian itu dalam-dalam.

Apa pelajaran penting dari kemenangan peradilan para korban pembantaian di kawasan yang kini bernama Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, itu? Negeri ini —jika benar mereka menjadi pelaku kekerasan atas nama keamanan dan ketertiban— juga harus segera meminta maaf pada korban dan keluarga tragedi pembantaian ”kaum komunis” pada 1965, peristiwa Tanjung Priok, pembunuhan misterius, Tragedi Mei 1998, dan lain-lain. Tentu yang lebih penting, janganlah pembunuhan dan kekejaman pada manusia dari etnis apa pun terjadi lagi pada masa-masa mendatang.

Yusril Belum Puas

TRIBUNnews.comOleh Yulis Sulistyawan | TRIBUNnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Pengadilan Den Haag telah memutuskan Pemerintah Belanda bersalah atas pembunuhan massa di Rawagede, Bekasi, 9 Desember 1947. Namun mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra tetap menyatakan ketidakpuasannya.

“Memang ini, langkah maju pengadilan Belanda yang patut kita syukuri, namun masih jauh dari memuaskan” kata Yusril dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Minggu (18/9/2011).

Pengadilan Belanda dalam putusannya membenarkan pada 9 Desember 1947, tentaranya telah “membunuhi rakyatnya sendiri” dalam jumlah lebih 400 orang di Rawagede. Karena itu Pemerintah Belanda wajib membayar kompensasi kepada keluarga korban.

Bagi Yusril, apa yang diputuskan Pengadilan Den Haag itu tetap mencerminkan konservatisme orang Belanda dalam memandang status Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Pengadilan Den Haag secara implisit menyatakan bahwa Indonesia belumlah merdeka sejak 17 Agustus 1945, sehingga yang dibantai tentaranya di Rawagede adalah “rakyatnya sendiri”.

Jadi mereka bukan rakyat Indonesia, tetapi rakyat Hindia Belanda yang masih menyandang status negeri jajahan. Sampai sekarang, jelas Yusril, Belanda tetap mengakui kemerdekaan Indonesia baru terjadi tanggal 27 Desember 1949 setelah Konfrensi Meja Bundar dan terjadinya “penyerahan kedaulatan” dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kalau Pengadilan Den Haag mengakui bahwa Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka yang dibunuh tentara Belanda di Rawagede bukanlah rakyat Belanda, tetapi rakyat negara lain, sehingga yang dilakukan tentara Belanda adalah kejahatan perang.

Kalau demikian, maka tentara Belanda sebenarnya melakukan genosida di Indoensia pasca Perang Dunia II. Pandangan Yusril mengenai soal di atas sudah lama membuat Pemerintah Belanda berang. Ketika menjadi Menteri Kehakiman, Yusril pernah mengecam Belanda atas perbuatan genosida yang dilakukan Kapten Westerling, baik di Jawa Barat maupun di Sulawesi Selatan.

“Orang Belanda tidak perlu mengajari kami tentang HAM. Sebagai bangsa yang ratusan tahun di jajah Belanda, kami lebih mengerti soal HAM daripada orang Belanda” ucap Yusril setelah bertemu Menteri Kehakiman Belanda di Den Haag tahun 2003 dan dimuat besar-besar media massa Belanda.

Yusril ketika itu mempersoalkan kejahatan yang dilakukan Westerling, yang menurut anggapannya diketahui dan bahkan direstui Pemerintah Belanda. “Westerling yang telah membantai rakyat negara kami, mendapat Bintang Kehormatan dari Ratu Belanda, sekembalinya dia ke Nederland. Hal itu sangat menyakitkan hati bangsa kami,” kata Yusril ketika itu.

Belanda hingga kini masih beranggapan apa yang dilakukan tentaranya di Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 sebagai “aksi polisionil” karena mereka menganggap Indonesia adalah bagian dari wilayah Belanda. Kalau Belanda mengakui Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka apa yang dilakukan Belanda dalam periode itu adalah agressi militer terhadap negara lain.

Apa yang dilakukan Westerling, Van Mook dan lain-lainnya yang melakukan pembantaian haruslah diakui sebagai genosida yang merupakan bagian dari kejahatan perang. “Belanda mestinya dituntut ke Mahkamah Internasional atas kejahatannya di masa lalu,” tegas Yusril

Surat Tanpa Nama dari Pembantai Rawagede
Egidius Patnistik | Kamis, 15 September 2011 | 12:31 WIB
Radio Nederland Pemakaman korban pembantaian Rawagede, Karawang, Jawa Barat oleh tentara Belanda pada tahun 1947.

DEN HAAG, KOMPAS.com — Sebuah surat tanpa nama pengirim tiba di tangan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Belanda. Surat itu bukan disampaikan lewat pos, melainkan diberikan seseorang yang mengaku menerima dari seorang veteran perang. Isinya menunjukkan sebuah guratan penyesalan seorang tentara Belanda yang diduga ikut dalam proses pembunuhan warga Rawagede.

Seberapa jauh surat ini orisinal, tidak ada yang tahu. Sang penyampai dan sang penulis tetap ingin tidak diketahui. Berikut adalah versi lengkap surat itu sebagaimana dilansir Radio Nederland, Selasa (13/9/2011).

                                               Wamel  Rawa Gedeh

Namaku tidak bisa aku sebutkan, tapi aku bisa ceritakan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di desa RAWA GEDEH.

Anda tahu, antara tahun 1945 – 1949, kami mencoba merebut kembali jajahan kami di Asia Tenggara. Untuk itu dari tahun 1945 sampai 1949,  sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Di sana terjadi berikut ini:

Di Jawa Barat, timur Batavia, di daerah Krawang, ada desa Rawa Gedeh. Dari arah Rawa Gedeh tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain.

Saat malam hari Rawa Gedeh dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi (diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam; kepala mereka dihantam dengan popor senjata dll)

Jam setengah enam pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh: semuanya ditembak mati. JUMLAHNYA RATUSAN.

Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, jongkok, dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Rawa Gedeh telah menerima ‘pelajarannya’.

Semua lelaki ditembak mati – kami dinamai ‘Angkatan Darat Kerajaan’. Semua perempuan ditembak mati – padahal kami datang dari negara demokratis. Semua anak ditembak mati – padahal kami mengakunya tentara yang kristiani.                                                                                Pekan adven 1947                

Sekarang aku siang malam teringat Rawa Gedeh, dan itu membuat kepalaku sakit dan air mataku terasa membakar mata, terutama kalau aku teringat anak-anak yang tangannya masih terlalu pendek untuk melipat tangan di belakang leher, dan mata mereka terbelalak, ketakutan dan tak faham.

Aku tidak bisa menyebut namaku, karena informasi ini tidak disukai kalangan tertentu.

Tapi mungkin dari Wamel, justru dari Wamel, akan muncul inisiatif. Aku tidak tahu bagaimana.

Wamel merupakan sebuah desa di Provinsi Gerderland, Belanda timur. Desa ini pada tanggal 20 September 1944 diserbu tentara Jerman. Sebanyak 14 warga sipil tewas dibunuh secara keji oleh tentara Jerman. Sekarang di sana dibangun monumen peringatan. Uniknya, di antara nama-nama yang tercantum pada monumen, terdapat satu nama korban kekejaman perang di Hindia Belanda.

Sumber :

Ars Aequi et Boni

September 15, 2011

Resume Putusan Kasus Kejahatan HAM di Rawagede

Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh putusan pengadilan Den Haag yang mengabulkan sebagian gugatan keluarga korban kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia khususnya di Rawagede pada tahun 1947. Kebetulan teman saya Imam Nasima, ahli hukum lulusan Utrecht yang pernah bekerja di PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) yang saat ini kebetulan tinggal di Belanda (di Den Haag juga ya mam?) dengan sukarela mau membuat resume perkara dan putusan Rawagede tersebut. Resume tersebut tentunya sangat membantu kita yang tidak bisa paham bahasa Belanda.

Kasus Rawagede (Pengadilan Den Haag, Perdata, 354119/HA ZA 09-4171)

Kalau sampai para penasehat hukum Presiden SBY mendengar kabar ini, pasti dia akan terkejut setengah mati. Negara (pemerintah) diperintahkan hakim untuk membayar ganti rugi? Logika apa itu? Logika seperti itu jelas tidak sampai di nalar mereka, paling tidak kalau kita berkaca dari alasan batalnya kunjungan SBY ke Belanda akhir tahun lalu.

Tapi kenyataannya di Belanda, toh seperti itu, pemerintah tak bisa memberikan jaminan bahwa pendapat atau kemauannya dapat mengikat pengadilan. Begitu setidaknya esensi pertama yang bisa kita baca dari putusan Pengadilan Den Haag dalam perkara perdata yang mengabulkan gugatan ganti rugi korban pembantaian Rawagede terhadap pemerintah Belanda (perkara nomor 354119/HA ZA 09-4171). Pengadilan menyatakan pemerintah salah, bukan hal yang luar biasa. Meskipun, harus diakui, sebagaimana diungkapkan oleh pengacara para korban, di Belanda sekalipun mempermasalahkan pelanggaran hukum pada masa kolonial ke pengadilan bukanlah hal yang mudah.

Tapi mari kita kesampingkan dulu perasaan-perasaan itu, untuk melihat lebih jauh apa isi dari putusan Pengadilan Den Haag dalam kasus Rawagede.

Pertama-tama, Pengadilan berangkat dari fakta sejarah bahwa Indonesia (d/h Hindia Belanda) pada dasarnya merupakan bagian dari Kerajaan Belanda sampai tahun 1949. Bahwa Indonesia dinyatakan merdeka oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945, pada awalnya tidak diakui oleh pemerintah Belanda. Peristiwa Rawagede ini terjadi pada bulan Desember 1947, yaitu ketika tentara Belanda menembak mati para penduduk Rawagede tanpa ada prosedur hukum sama sekali, di mana korban (salah satu penggugat) saat itu juga ikut terluka.

Pada bulan Januari 1948 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa tindakan tentara Belanda di Rawagede “deliberate and ruthless”. Di Belanda sendiri, pada bulan Juli 1948 terjadi surat menyurat antara komandan tentara Belanda dengan pihak penuntut yang pada intinya menyimpulkan bahwa penuntutan terhadap para tersangka kasus Rawagede dihentikan. Pada tahun 1969, setelah perdebatan di parlemen, terungkap sikap pemerintah Belanda yang menegaskan bahwa pemerintah Belanda tetap akan menghentikan penuntutan pidana karena dalam banyak perkara penuntutan sudah tidak mungkin dilakukan, karena keterbatasan kelengkapan alat bukti, atau kalaupun ada, deliknya sendiri sudah kadaluwarsa.

Pada tahun 1995, dalam surat pihak kejaksaan kepada kementerian hukum (pemerintah) Belanda, disimpulkan bahwa benar ada tindak pidana yang dilakukan pada tahun 1947 di Rawagede yang bisa dijerat sebagai tindak pidana militer, serta ketidakpastian apakah kasus ini termasuk kasus yang jangka waktu kadaluwarsanya dihapuskan. Jika, katakanlah, kasus ini tidak kadaluwarsa, kejaksaan beranggapan bahwa tuntutan akan dinyatakan tidak dapat diterima, karena keputusan pemerintah Belanda sendiri pada tahun 1969 (untuk menghentikan penuntutan), putusan sepot (deponering) yang telah dikeluarkan pihak kejaksaan sebelumnya, lamanya waktu dihentikannya tuntutan atas delik pidana terkait, serta kemungkinan adanya komplikasi pemberlakuan peraturan pidana militer (antara peraturan yang berlaku tahun 1945-1950 dengan peraturan yang berlaku saat ini).

Dalam pernyataannya kepada parlemen kemudian, kementerian hukum (pemerintah) Belanda menyatakan bahwa dihapusnya jangka waktu kadaluwarsa kejahatan perang pada tahun 1971, bukan termasuk kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1950. Pada intinya pemerintah Belanda tetap bersikukuh bahwa tindak pidana yang terjadi pada tahun 1947 di Rawagede itu tidak bisa lagi dibawa ke pengadilan.

Pengacara para penggugat mengajukan dalil bahwa negara (secara perdata) bertanggungjawab atas tindakan tentara Belanda di Rawagede dan wajib membayar ganti rugi terhadap para korban Rawagede, baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, maupun berdasarkan perikatan moral.

Setidaknya terdapat dua tindakan negara yang menurut pihak penggugat merupakan perbuatan melawan hukum:

  1. Eksekusi itu sendiri, di mana negara seharusnya melindungi warga negaranya sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan undang-undang tindak pidana militer, tak terkecuali perlindungan terhadap penduduk Rawagede;
  2. Penghentian penuntutan serta proses terhadap eksekusi yang dilakukan oleh tentara Belanda, di mana negara seharusnya menjamin hak hidup warga negara, termasuk mengambil tindakan untuk melindungi mereka sebagaimana dijamin Pasal 2 Konvensi HAM Eropa.

Selanjutnya pengacara penggugat juga mendalilkan kerugian yang dialami oleh para korban pembantaian Rawagede yang berupa harta kekayaan maupun kerugian immaterial.

Pihak tergugat (negara) dalam hal ini pada prinsipnya berpegang pada dalil bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat telah kadaluwarsa (lewat lima tahun). Menurut interpretasi tergugat atas putusan Hoge Raad selama ini, ketentuan bahwa jangka waktu kadaluwarsa dapat dikesampingkan pada hal-hal tertentu hanya berlaku setelah diakuinya asas kepatutan dan kepantasan dalam BW baru. Itupun hanya menyangkut kerugian yang tidak bisa ditentukan sebelum jangka kadaluwarsa tersebut lewat. Pertanggungjawaban atas hal yang terjadi 62 tahun lalu dalam kasus ini jelas tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikesampingkan jangka waktu kadaluwarsanya. Lagipula, menurut pihak tergugat lebih lanjut, pada tahun 1966 telah ada perjanjian antara pihak Belanda dan pihak Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan finansial masa lalu.

Pendapat pihak tergugat di atas ditolak oleh pihak pengadilan yang menyatakan bahwa tidak ada batasan bahwa asas kepatutan dan kepantasan hanya berlaku untuk peristiwa hukum dalam lingkup BW baru saja. Juga di bawah pengaturan BW lama, jangka waktu kadaluwarsa dapat dikesampingkan, apabila tidak memenuhi asas kepatutan dan kepantasan (dulu diformulasikan sebagai itikad baik). Karenanya pula, pertanyaan apakah gugatan yang telah kadaluwarsa ini tetap dapat dianggap berlaku atau tidak, harus dengan mempertimbangkan pula fakta-fakta terkait berdasar asas kepatutan dan kepantasan.

Bagaimanapun juga, dalam pendapat akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa dilihat dari seriusnya kesalahan yang dilakukan oleh negara, pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu kadaluwarsa untuk gugatan atas pertanggungjawaban terkait eksekusi di Rawagede itu tidak memenuhi rasa keadilan, sementara untuk gugatan atas pertanggungjawaban terkait dihentikannya penuntutan jangka waktu kadaluwarsa masih tetap bisa dianggap berlaku. Menurut pendapat Pengadilan Den Haag, begitu fakta mengenai dihentikannya penuntutan terbuka pada tahun 1969, saat itu pula gugatan seharusnya sudah dapat diajukan dan berlaku untuk masa lima tahun. Dengan demikian, gugatan tersebut telah kadaluwarsa.

Karena pengadilan menilai bahwa kadaluwarsa terkait dengan eksekusi yang dilakukan tanpa proses pengadilan pada tahun 1947 tidak memenuhi rasa keadilan, maka bantahan dari pihak tergugat tidak dapat diterima. Pernyataan tergugat bahwa jangka waktu kadaluwarsa harus ditaati karena terkait dengan masalah kepastian hukum, menurut pendapat pengadilan harus dilihat dalam konteks kepentingan yang dilindungi dalam pemberlakuan jangka waktu kadaluwarsa.

Pada dasarnya jangka waktu kadaluwarsa perlu ada untuk melindungi debitur dari tuntutan hukum (tak berdasar) yang lahir di kemudian hari, di mana alat bukti yang dapat mendukung bantahannya telah hilang ditelan waktu sehingga dirinya tidak dapat lagi mempertahankan diri secara memadai terhadap tuntutan hukum tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Belanda sendiri telah mengakui terjadinya tindakan, serta pelanggaran hukum dalam tindakan itu, sehingga pemberlakuan jangka waktu kadaluwarsa untuk tetap melindungi posisi hukum pemerintah tidak lagi relevan.

Berdasarkan penilaian pengadilan tersebut di atas, maka Pengadilan Den Haag dalam putusannya menyatakan negara telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggungjawab atas itu, serta memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada korban pembantaian di Rawagede pada Desember 1947.


1253384620X310 Rawagede, Pembuka Jalan atas kasus Pembantaian di Indonesia?
Contry WordPress Monumen Rawagede untuk mengenang korban pembantaian Peristiwa Rawagede tahun 1947

Minggu, 19/10/2008 18:42 WIB

Pembantaian Rawagede

Langsung Mengamuk

Moksa Hutasoit – detikNews

Syaih : Tentara Belanda Datang Langsung Mengamuk


(foto: Moksa Hutasoit) Jakarta – Ketiga orangtua tersebut sudah sangat renta. Untuk berjalan saja, mereka harus dipapah. Namun mereka tetap bersemangat untuk bertemu dengan Parlemen Belanda.

“Saya sudah tidak dendam lagi,” kata Syaih kepada detikcom di Hotel JW Marriot, Jakarta, Minggu (19/10/2008).

Syaih adalah salah satu korban yang masih hidup dari kebiadaban penyerangan militer Belanda terhadap warga Rawagede, Kerawang, Bekasi pada 9 Desember 1947 yang lalu. Dia datang bersama dengan Wisah, Wanti dan Ketua Yayasan Rawagede, Sukarman.

Di hotel mewah itu mereka bertemu dengan anggota parlemen Belanda yang diwakili oleh Harry van Bommel dari Partai Sosialis, Harm Evert Waalkens asal Partai Buruh dan JS Vourdewind dari Partai Uni Kristen.

Sukarman menceritakan, kejadian itu berlangsung pada malam hari, hari Selasa sekitar jam 24.00 WIB. Daerah Rawagede memang dijadikan markas pejuang Indonesia. Salah seorang pejuang yang paling dicari Belanda saat itu, Kapten Lukas Kustario, tanggal 8 Desember kebetulan datang ke daerah mereka.

“Rupanya kedatangan Lukas didengar oleh Belanda,” jelas Sukarman yang saat kejadian kehilangan Ayahnya.

Akibatnya, malam itu menjadi ajang pembantaian warga Rawagede. Sebanyak 431 orang tewas akibat pembantaian itu. “Tapi yang dimakamkan hanya 181 mayat, sisanya hanya tulang-tulang doang,” jelasnya.

Menurut Sukarman, pasukan belanda saat itu sangat sadis. Mereka menanyakan keberadaan Lukas. Tapi tidak satupun warga yang memberitahu. “Mereka langsung nyerbu gitu aja,” ujar Sukarman.

Mendengar suara ribut-ribut, Syaih mengaku segera bersembunyi di sungai. Saat itu dia sangat ketakutan karena pasukan Belanda masuk ke seluruh daerah sambil membawa anjing pelacak.

Meski akhirnya tertangkap, Syaih nasibnya masih lebih beruntung dibanding yang laen. Pria kelahiran tahun 1922 ini hanya tertembak punggun serta lengan kirinya.

Syaih saat itu sudah dianggap tewas oleh pasukan Belanda. Badan Syaih dilempar ketumpukkan mayat yang lain sebelum ditembaki kembali oleh Belanda.

(mok/djo)

Senin, 19/09/2011 22:37 WIB

Salinan Putusan

Hery Winarno – detikNews
 Pemerintah Belum Terima Salinan Putusan Pengadilan di Den Haag


Jakarta – Kementerian Dalam Negeri terus memantau pemberitaan mengenai kasus Rawagede. Namun hingga kini Kemendagri mengaku belum bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan Kemendagri belum mendapatkan salinan putusan pengadilan di Den Haag, Belanda.

“Kita mengikuti dari pemberitaan soal Rawagede. Yang pasti kita sendiri belum menerima salinan keputusan dari pengadilan Belanda di Den Haag,” ujar Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Hal ini ia sampaikan kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPT terkait e-KTP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2011).

Karena belum menerima salinan putusan, Kemendagri saat ini masih dalam posisi menunggu. Kemendagri pun belum mengetahui persoalan ini apakah akan diselesaikan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda atau seperti apa.

“Pertanyaan kita, apakah persoalan ini bersifat government to government, privat to privat, privat to government atau government to private,” terangnya.

Menurutnya, Kemendagri akan berkoordinasi dengan kementerian terkait terkait kasus ini. “Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, kemudian baru bisa disampaikan penjelasan,” imbuhnya.

Seperti dilansir BBC, Rabu (14/9), pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan tentaranya di Rawagede. Dalam agresi militer itu, tentara Belanda membantai seluruh pria di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat.

Aksi ini dilakukan tentara Belanda untuk memberikan tekanan terhadap tentara kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda menyebutkan 150 orang tewas, namun pihak korban menyebut korban mencapai lebih dari 400 orang.

(her/did)

Putusan PN Den Haag soal Rawagede Kejutkan Parlemen Belanda
Internasional / Kamis, 15 September 2011 10:23 WIB

Metrotvnews.com, Den Haag: Politisi di Belanda, kini, sedang ramai menyoroti keputusan Pengadilan Negeri Den Haag yang memenangkan gugatan para korban dan keluarga korban pembantaian di Rawagede, Karawang, Jawa Barat, oleh tentara Belanda pada tahun 1947. Dalam putusannya, Rabu kemarin, PN Den Haag menyatakan negara Belanda harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita keluarga kejahatan perang di Rawagede.

Harry van Bommel, anggota Parlemen dari Partai Sosial mengaku terkejut dengan keputusan PN Den Haag itu. Harry mengatakan biasanya argumen sebuah kasus telah kedaluwarsa selalu berhasil dijadikan alasan untuk tidak meneruskan sebuah kasus di pengadilan.

Sementara itu pengacara korban Rawa Gede, Liesbeth Zegveld, mengatakan, dimenangkannya gugatan para korban di Rawa Gede bisa menjadi preseden bagi kasus kejahatan perang lainnya di Indonesia.

Tuntutan ganti rugi terhadap Pemerintah Belanda itu diajukan sembilan orang janda korban pembantaian di Rawagede, 64 tahun silam. Meski mendapat perlawanan, PN Den Haag mengabulkan tuntutan penggugat. Menurut pengadilan, Kerajaan Belanda tidak bisa mengajukan alasan kasus itu sudah kedaluwarsa. Namun pengadilan juga mengatakan hak atas kerugian hanya berlaku bagi keluarga langsung korban pembantaian.(DSY)

17/09/2011 10:15 WIB | Indeks

Bld Penjahat Perang

Kamis, 15 Sep 2011 07:50 WIB
Belanda Ternyata Penjahat Perang Yang Sadis : Kasus Rawagede, Bekasi

BELANDA PENJAHAT PERANG,BUKTI KASUS I RAWAGEDE: Pengadilan Den Haag, Rabu (14/9/2011), menyatakan Belanda bertanggung jawab atas pembantaian di desa Rawagede, sekarang bernama Balongsari, Jawa Barat.

Hakim ketua D.A. Schreuder secara tegas menyebut tindakan Belanda sebagai ilegal (onrechtmatig). Keputusan ini memandang Belanda bersalah karena dianggap membunuhi warga sendiri. Pengadilan mendasari putusannya atas pertimbangan bahwa hukum Belanda dianggap berlaku di Hindia Belanda sampai tahun 1949.

Radio Nederland melaporkan, hakim menolak pleidoi advokat negara Belanda, G.J.H. Houtzagers, yang menyebut kejahatan tersebut sudah kadaluarsa. Hakim memakai asas lex spesialis. Artinya pengadilan Den Haag melihat kasus pembantaian Rawagede sebagai kasus khusus, sehingga preseden kadaluarsa tidak berlaku.

Anggota parlemen Belanda dari partai sosialis, SP, terkejut. “Biasanya argumen kadaluarsa selalu sukses, tapi tidak dalam pengadilan ini. Yang penting ternyata kejahatan perang tidak bisa kadaluarsa. Saya pikir ini berita besar. Pertama-tama buat mereka yang terkait, terlebih ini pengakuan bagi mereka yang sudah tidak ada lagi, karena sudah meninggal atau belum bergabung dengan komite. Ini keputusan bersejarah.”

Walau demikian, hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi. Pengadilan Den Haag membatasi pemberian kompensasi pada janda, korban langsung atau anaknya. Berarti tidak termasuk cucu korban.

Pengacara Liesbeth Zegveld tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah 64 tahun akhirnya Belanda secara hukum dinyatakan bersalah atas aksinya di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden baru dan bisa saja diterapkan dalam kasus Westerling di Sulawesi. “Selama mereka masih hidup, dan kasusnya jelas seperti kasus ini…setiap pihak mengakui terjadi kesalahan besar, terjadi kejahatan perang…maka akan dilihat apakah ini sama dengan kasus Rawagede,” kata Liesbeth Zegveld seperti Radio Nederland.

Eksekusi

Kasus ini diajukan oleh keturunan korban pembunuhan massal di desa Rawagede. Tragedi berdarah ini terjadi pada 9 Desember 1947, pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Tentara Belanda yang mencari pejuang kemerdekaan Lukas Kustario memasuki desa Rawagede dan mengeksekusi penduduk laki-laki karena menolak memberi informasi mengenai kapten Kustario.

Sebagian besar penduduk laki-laki desa Rawagede dieksekusi. Menurut saksi mata, para lelaki tersebut dijejerkan dan ditembak mati. Pihak Indonesia menyatakan, 431 laki-laki dibunuh, Sedangkan pemerintah Belanda pada 1969 bersikeras jumlahnya “hanya” 150. Pada 1947 Belanda memutuskan untuk tidak menyeret pelaku eksekusi massa ke pengadilan.

Pada 2009 keluarga korban menggugat negara Belanda. Para janda menuntut pengakuan dan ganti rugi atas meninggalnya tulang punggung keluarga mereka. Waktu itu, beberapa janda, dan korban selamat terakhir, Saih bin Sakam, khusus datang ke Belanda untuk proses ini. Sayangnya ia wafat 8 Mei 2011 dalam usia 88 tahun. Bagi Saih, pelaku pembunuhan massal tidak perlu lagi diseret ke pengadilan, permintaan maaf dan ganti rugi sudah cukup.

Penjahat

Selama ini Belanda menganggap dirinya korban kejahatan Nazi Jerman di masa Perang Kedua. Keputusan pengadilan Den Haag ternyata membuat Belanda sekarang menjadi pelaku kejahatan perang.

“Sekarang ternyata bukan Jerman saja si penjahat perang. Belanda pun kini dinyatakan sebagai penjahat,” tukas seorang wartawan luar negeri yang asyik membuat cerita kasus Rawagede di pengadilan Den Haag.

Sebuah surat tanpa nama beredar di media Belanda. Penulis mengaku seorang veteran yang ikut membantai penduduk Desa Rawagede di Indonesia, 1949 silam.

Surat ini dimuat oleh media RNW, yang juga tak bisa memastikan apakah surat tersebut orisinil atau tidak. Surat diterima oleh Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) tidak melalui pos, namun oleh seseorang yang mengaku mendapatkannya dari seorang veteran. Berikut isi surat itu.

Namaku tidak bisa aku sebutkan, tapi aku bisa ceritakan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di desa RAWA GEDEH.

Anda tahu, antara tahun 1945-1949, kami mencoba merebut kembali jajahan kami di Asia Tenggara. Untuk itu dari tahun 1945 sampai 1949, sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Di sana terjadi berikut ini:

Di Jawa Barat, timur Batavia, di daerah Krawang, ada desa Rawa Gedeh. Dari arah Rawa Gedeh tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain.

Saat malam hari Rawa Gedeh dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi (diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam; kepala mereka dihantam dengan popor senjata dll).

Jam setengah enam pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh: semuanya ditembak mati. JUMLAHNYA RATUSAN.

Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, jongkok, dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Rawa Gedeh telah menerima ‘pelajarannya’.

Semua lelaki ditembak mati-kami dinamai ‘Angkatan Darat Kerajaan’. Semua perempuan ditembak mati-padahal kami datang dari negara demokratis. Semua anak ditembak mati-padahal kami mengakunya tentara yang kristiani.

Sekarang aku siang malam teringat Rawa Gedeh, dan itu membuat kepalaku sakit dan air mataku terasa membakar mata, terutama kalau aku teringat anak-anak yang tangannya masih terlalu pendek untuk melipat tangan di belakang leher, dan mata mereka terbelalak, ketakutan dan tak faham.

Aku tidak bisa menyebut namaku, karena informasi ini tidak disukai kalangan tertentu. Tapi mungkin dari Wamel, justru dari Wamel, akan muncul inisiatif. Aku tidak tahu bagaimana.

Wamel adalah desa di Belanda Timur, yang diserbu Jerman pada 20 September 1944. Sebanyak 14 warga sipil dibunuh secara keji oleh tentara Jerman. Di desa itu terdapat monumen peringatan. Uniknya diantara nama-nama yang tercantum, terdapat nama satu korban kekejaman perang di Hindia Belanda.

Warga Rawagede Sambut Baik Putusan Pengadilan Den Haag
Nasional / Kamis, 15 September 2011 11:48 WIB

Metrotvnews.com, Karawang: Warga Rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyambut gembira putusan Pengadilan Kejahatan Perang di Den Haag, Belanda, yang memenangkan gugatan warga atas kekejian Belanda pada tahun 1947 silam. Akibat pembantaian tentara Belanda saat itu, banyak perempuan terpaksa menjadi janda dan hidup dalam keterbatasan.

Putusan atas gugatan keluarga korban pembantaian tentara Belanda dijatuhkan Pengadilan Den Haag, Rabu kemarin waktu setempat. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan Pemerintah Belanda membayar kompensasi kepada janda korban pembantaian di Rawagede. Namun belum dipastikan jumlah kompensasi itu. Majelis hakim menyerahkannya kepada undang-undang yang berlaku di Belanda.

Putusan itu tentu menjadi kabar gembira bagi para keluarga korban peristiwa Rawagede. Hari ini, Kamis (15/9), sejumlah keluarga korban pembantaian Rawagede mendatangi Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga. Di TMP itu berdiri pula Monumen Peringatan Peristiwa Rawagede.

Sebagian besar keluarga korban Rawagede mengaku kaget dan tak menyangka jika gugatan yang diperjuangkan bertahun-tahun akan membuahkan hasil. Di bagian lain, pihak keluarga pun mengaku senang karena putusan itu semakin menguatkan mereka bahwa suami, ayah, kakak atau adik maupun paman mereka mati tidak sia-sia. Putusan itu sekaligus mengakui bahwa korban adalah pejuang Kemerdekaan RI.

Tuntutan ganti rugi terhadap Pemerintah Belanda itu diajukan sembilan orang janda korban pembantaian di Rawagede, 64 tahun silam. Meski mendapat perlawanan dari Pemerintah Belanda, PN Den Haag akhirnya mengabulkan tuntutan penggugat. Menurut pengadilan, Kerajaan Belanda tidak bisa mengajukan alasan kasus itu sudah kedaluwarsa. Namun pengadilan juga mengatakan hak atas kerugian hanya berlaku bagi keluarga langsung korban pembantaian.

Dari sembilan janda korban pembantaian, satu di antaranya yang masih hidup adalah Taswih. Seperti janda-janda korban lainnya, Taswih pun hidup dalam serba keterbatasan. Ia menggantungkan hidup dari belas kasihan warga lainnya. Taswih kini hidup sebatang kara. Dengan kondisi kesehatan sudah sangat menurun, Taswih mengaku masih ingat akan kejadian pembantaian 64 tahun silam.

Pembantaian massal di Rawagede terjadi pada tanggal 9 Desember 1947, atau sekitar 64 tahun silam.  Sekitar 431 orang dilaporkan tewas dibunuh secara keji oleh tentara Belanda saat itu.(DSY)

Jumat, 16/09/2011 17:50 WIB

Gugatan Rawagede

Ramadhian Fadillah – detikNews

Patrialis : Jangan Sampai Gugatan Rawagede Jadi Masalah Antarnegara


Foto: Deden Gunawan/detikcom Jakarta – Pemerintah bukannya tidak mau membantu tuntutan para korban dan ahli waris dari pembantaian militer di Rawagede, Jawa Barat ke Pemerintah Belanda. Negara tidak ingin masalah ini menjadi masalah antarnegara.

“Ini tidak boleh menjadi masalah antarnegara, jangan sampai jadi masalah antarnegara. Kita hormati proses hukum,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Hal itu disampaikan Patrialis saat ditemui di acara Wisuda Universitas Indonesia (UI), Jumat (16/9/2011). Patrialis hadir karena anaknya lulus dan diwisuda di salah satu universitas favorit itu.

Namun Patrialis berjanji pemerintah tidak akan diam saja. Pemerintah tentu akan membantu setidaknya komunikasi dengan pihak pengadilan Belanda. “Tentu mereka sudah punya pengacara, tapi kita akan bantu dari segi komunikasi,” katanya.

Menteri dari PAN ini mengatakan, informasi soal kemenangan para korban ini tentu saja menggembirakan. Namun hingga kini pihaknya belum menerima keputusan tersebut.

“Informasi ini cukup menggembirakan, kita harus melakukan komunikasi dengan pihak yang ada di sana. Saya kira tidak ada masalah, tapi kita lihat dulu kita kan belum dapat keputusannya,” kata Patrialis.

Seperti dilansir BBC, Rabu (14/9), pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan tentaranya di Rawagede. Dalam agresi militer itu, tentara Belanda membantai seluruh pria di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat.

Aksi ini dilakukan tentara Belanda untuk memberikan tekanan terhadap tentara kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda menyebutkan 150 orang tewas, namun pihak korban menyebut korban mencapai lebih dari 400 orang.

“Pengadilan menyimpulkan negara (Belanda) telah salah bertindak terhadap eksekusi ini, dan negara harus membayar kerugian sesuai aturan hukum,” kata hakim Daphne Schreuder di pengadilan.

Pemerintah Belanda mencoba membela diri dengan menyebukan kasus itu sudah kedaluwarsa. Namun atas prinsip keadilan dan kewajaran, hakim berpendapat alasan itu tidak dapat diterima.

BBC menyebutkan pembantaian di Rawagede itu disebut sebagai pembantaian kejam yang terjadi di Jawa Barat saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Tidak ada satu pun tentara yang terlibat dalam pembantaian itu, pernah diproses hukum.

Selama bertahun-tahun, para korban termasuk tujuh janda, satu anak dan beberapa lelaki desa yang selamat, berjuang menuntut keadilan, kompensasi dan pengakuan Belanda mengenai kejahatan perang di Rawagede. Perjuangan itu terbayar sudah.

Pemerintah Belanda menyatakan menyesali pembantaian di Rawagede. Mereka akan mengadakan rapat dengar pendapat untuk membahas berapa besaran uang kompensasi yang akan diberikan.

(ken/asy)

bantu Rawagede

Jumat, 16 September 2011 19:09 WIB |

Pemerintah Siap Bantu Kasus Rawagede

Depok (ANTARA News) – Menteri Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patralis Akbar menegaskan bahwa pemerintah siap membantu kasus Rawagede yang banyak memakan korban pembunuhan orang Indonesia oleh tentara Belanda.

“Tentunya kita akan kawal kasus tersebut, kalau memang mentok maka akan dibantu,” kata Patrialis usai menghadiri wisuda putranya di Balairung Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, Jumat sore.

Kemenkumham akan melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah Belanda untuk membicarakan penghormatan dan penghargaan terkait putusan Pengadilan di Belanda.

Ia menyarankan agar kasus tersebut disikapi dengan tidak tergesa-gesa karena kita harus menerima salinan putusan dari pengadilan di Belanda tersebut terlebih dahulu.

Kasus tersebut katanya jangan sampai ada persoalan antar kedua negara, tapi kita juga menghormatai warga negara yang menuntut haknya dimanapun termasuk diluar negeri.

Patrialis mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan putusan Pengadilan di Den Haag tersebut. “Tentunya ini kabar yang menggembirakan dan suatu putusan tidak ada masalah dengan semuanya,” ujarnya.

Pemerintah lanjut dia akan melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan pihak keluarga para korban tragedi yang terjadi pada 9 Desember 1947 tersebut.

Ia mengharapkan jangan sampai ada kesan kasus tersebut menganggu hubungan kedua negara.

Namun kita memang harus menghormati permintaan warga negara untuk memenuhi kebutuhan haknya baik didalam negeri maupun di luar negeri. “Kita harus menghormati semua ini,” ujarnya.

Delapan janda dan satu korban hidup dari Rawagede, daerah sebelah timur Jakarta, mengadukan pemerintah Belanda ke pengadilan pada 2008 untuk menuntut ganti rugi atas eksekusi pria dan anak laki-laki pada 9 Desember 1947 oleh pasukan penjajah Belanda.

Pemerintah Belanda mengakui bahwa eksekusi itu berlangsung namun bersikeras bahwa tidak ada klaim yang bisa diajukan karena masalah itu dianggap kadaluwarsa menurut hukum Belanda dengan batasan lima tahun.

Pihak berwenang di Belanda mengatakan, 150 orang tewas dalam serangan itu, namun perhimpunan korban menyatakan bahwa 431 orang kehilangan nyawa dalam eksekusi pasukan kolonial itu.

Rawagede terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat.

(F006)
Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2011

Indonesia | 15.09.2011

Aktivis Indonesia

 Aktivis Indonesia Sambut Putusan Pengadilan Den Haag

Pegiat Indonesia menyambut putusan pengadilan Den Haag bahwa Belanda bertanggung jawab atas pembantaian Rawagede 64 tahun lalu. Putusan itu diharapkan membuka peluang penuntasan kasus lain yang terjadi pada masa lalu.

Pengadilan Den Haag menyatakan Belanda bertanggung jawab atas pembantaian di desa Rawagede, sekarang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Pegiat Indonesia menyambut putusan tersebut sebagai peluang bagi kedua negara.

Ketua Harian KONTRAS Usman Hamid mengatakan kepada Deutsche Welle, “Keputusan ini bisa menjadi peluang positif bagi kedua negara dalam sistem keadilan nasional baik itu untuk kejahatan di masa lalu, di masa kekuasaan Belanda di Indonesia mau pun juga menyangkut kejahatan aktual.”

Hakim ketua di Den Haag menyebut tindakan Belanda sebagai ilegal karena dianggap membunuhi warga sendiri. Pengadilan mendasari putusannya atas pertimbangan bahwa hukum Belanda dianggap berlaku di Hindia Belanda sampai tahun 1949.

Hukum Berlaku Lintas Batas dan Waktu

Sebelumnya Belanda selalu memberikan argumen kadaluarsa dalam menghadapi kasus serupa yang terjadi pada masa penjajahan. Ketua Harian KONTRAS Usman Hamid sependapat. Menurutnya, upaya untuk meraih keadilan itu menembus ruang dan waktu.

“Jadi meski pun kejahatannya sudah lampau tetapi kewajiban untuk menemukan keadilan, mencari keadilan itu tidak hilang dengan pergantian pemerintahan dan berubahnya keadaan,” tegasnya.

Pentingnya Dukungan Pemerintah RI pada Korban

Lebih lanjut Usman Hamid dari KONTRAS juga menyoroti bahwa kasus Rawagede membuka perkara lainnya. Ia menjelaskan, “Bisa saja warga Indonesia yang mengalami kejahatan di masa perang, di luar Rawagede membangun kembali kepercayaan dirinya untuk melanjutkan upaya mencari keadilan.”

Usman Hamid juga menekan pentingnya peranan pemerintah Indonesia dalam mendukung para korban kejahatan lainnya pada masa penjajahan. Menurutnya pemerintah RI punya kewajiban mengakui korban Rawagede,

Lebih lanjut ditekankannya, “Tentu bisa juga pemerintah Indonesia ikut mewakili kepentingan warga negaranya di Rawagede atau yang mengalami kejahatan di Rawagede.”

Tragedi Rawagede 64 Tahun Lalu

Tragedi berdarah Rawagede terjadi pada tanggal 9 Desember 1947. Ketika itu tentara Belanda mencari pejuang kemerdekaan Lukas Kustario. Pasukan Belanda memasuki desa Rawagede dan meminta informasi mengenai keberadaan Kapten Kustario. Penduduk laki-laki Rawagede kemudian ditembak mati.

Pihak Indonesia menyatakan 431 warga laki-laki dibunuh. Sedangkan pemerintah Belanda pada 1969 berkeras jumlahnya hanya 150. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947, Belanda memutuskan untuk tidak menyeret pelaku pembantaian Rawagede ke pengadilan.

Pada 2009 keluarga korban menggugat negara Belanda. Para janda menuntut pengakuan dan ganti rugi atas meninggalnya tulang punggung keluarga mereka.

Luky Setyarini/afp/ap

Editor: Ayu Purwaningsih

Avatar Prita Riadhini
Stockholm, Swedia
Stockholm, Swedia

Rawagede & Aceh

Diterbitkan : 16 September 2011 – 4:36pm | Oleh Prita Riadhini (Google)
Rawagede Menginspirasi Warga Aceh di Swedia
Diarsip dalam:

Kesuksesan kasus Rawagede di pengadilan Belanda mengispirasi masyarakat Aceh di Swedia untuk memperjuangkan korban Aceh di zaman Hindia Belanda dan Orde Baru.

Melalui jaringan diaspora di Belanda, mereka berupaya menuntut keadilan, baik kepada pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia atas kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut, demikian Asnawi Ali, aktivis sipil Aceh di Swedia.

Menurut Asnawi Ali dengan kemenangan kasus Rawagede membuktikan kejahatan HAM tidak terikat dengan waktu. “Kawan-kawan di sini (masyarakat Aceh) merasa ini (kemenangan Rawagede) sebagai keuntungan bagi Aceh. Dan juga menambah semangat untuk menuntut keadilan.”

Menyeret Belanda
Untuk itu ia akan bekerjasama dengan diaspora Aceh di Belanda dan menekankan, kendati pembantaian di Aceh ada yang terjadi tahun 1904, bakal ada argumen lainnya yang akan memperkuat inisiatif menyeret pemerintah Belanda ke pengadilan.

“Dan perlu digarisbawahi bahwa Aceh dulu berperang melawan Belanda. Dan perang Aceh itu merupakan yang terpanjang. Meskipun sudah lama, anak cucu korban masih menuntut keadilan. Salah satunya adalah cucu raja Aceh yang masih hidup.”

Ia menyadari perjuangan menuntut keadilan membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai langkah konkrit, Asnawi Ali akan mengontak Komite Utang Kehormatan Belanda KUKB yang sekarang menjadi menggulirkan kasus Rawagede.


Pemerintah Indonesia

Tentu saja rakyat Aceh menurut Asnawi, juga akan menuntut keadilan dari pemerintah Indonesia. “Itu jelas. Tapi kita harus membagi-bagi fokus. Jadi kalau yang di Aceh lebih fokus kepada tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Sementara yang di luar negeri menuntut Belanda.”

Dengan kemenangan Rawagede maka menurut Asnawi Ali, Belanda lebih objektif. “Selama ini banyak yang fobi untuk menutut keadilan baik di Belanda maupun negara-negara lain. Padahal di Belanda juga ada pengadilan internasional Den Haag. Jadi segi positifnya kita mulai menaruh kepercayaan dan lebih percaya diri bahwa HAM harus diperjuangkan bukan untuk dilupakan.”


Pembataian Kuta Reh
Salah satu kasus yang menurut Asnawi bisa diangkat adalah pembantaian Kuta Reh, Gayo. “Saya pernah mendengar ada warga Gayo di Belanda mengajukan masalah ini ke pengadilan. Tapi mungkin karena terbias oleh waktu maka perjuangan mereka mulai kendur atau sudah dilupakan.

Dengan keberhasilan Rawagede bukan tidak mungkin tutur Asnawi, ada tuntutan-tuntutan lain. Kendati diakui pula, sebenarnya yang lebih riil adalah tuntutan kepada Indonesia, karena lebih aktual dan lebih update.

Masykur Ibrahim,SPdI 16 September 2011 – 7:42pm / Atjeh

Allahu Akbar…1000x…Jika tidak,maka siap2lah kita akan di kenang oleh Bansa2 lain di Dunia Bahwa Bansa Acehlah yang berhak mendapat gelaran “Bangsa yang Munafik seumue masa”…Muda2han Allah bukakan jalan yang terbaik buat Bansa kita,kamu,kami Anda2 Semuanya Bansa Ace3h………Suara hati kami yang tau mau di kenang oleh anak cucu kami sebagai Bangsa Yang Munafik?

mangkok.hayon 16 September 2011 – 6:42pm / indonesia

Ya,bagus,saya sebagai pemerhati Acheh sangat terharu mendengar kasus acheh di angkat kembali dalam jalur HAM karena sangat berpatutan sekali kalau acheh masuk dalam hal ini karena lagi masalah acheh cukup lama terbiar tiada siapa yang memperdulikan bahkan pimpinan GAM sendiri seakan sudah tidak tahu menahu tentang acheh dan rakyat acheh karena sudah lalai dgn uang rupiah indonesia.

mangkok.hayon 16 September 2011 – 6:40pm / BAGUS SEKALI CERITA INI

YA,bagus,saya sebagai pemerhati Acheh sangat terharu mendengar kasus acheh di angkat kembali dalam jalur HAM karena sangat berpatutan sekali kalau acheh masuk dalam hal ini karena lagi masalah acheh cukup lama terbiar tiada siapa yang memperdulikan bahkan pimpinan GAM sendiri seakan sudah tidak tahu menahu tentang acheh dan rakyat acheh karena sudah lalai dgn uang rupiah indonesia.

Rawagede Menginspirasi Warga Aceh di Swedia

Kasus pembantaian di Kuta Reh, Aceh di tahun 1904 akan diajukan ke Pengadilan Belanda.

Sabtu, 17 September 2011, 10:25 WIB

Elin Yunita Kristanti

VIVAnews – Putusan Pengadilan Den Haag bahwa Pemerintah Belanda bersalah dan harus memberi kompensasi pada korban pembantaian di Rawagede, menjadi preseden baik bagi korban kejahatan perang Belanda lainnya: bahwa kejahatan hak asasi manusia tidak terikat waktu.

Vonis Rawagede juga menginspirasi warga Aceh yang bermukim di Swedia. “Kawan-kawan di sini  merasa ini (kemenangan Rawagede) sebagai keuntungan bagi Aceh. Dan juga menambah semangat untuk menuntut keadilan,” kata aktivis sipil Aceh di Swedia, Asnawi Ali, seperti dimuat Radio Netherland Siaran Indonesia.

Salah satu kasus yang bisa diangkat adalah pembantaian Kuta Reh, Gayo di masa Perang Aceh. Saat itu, pada 14 Juni 1904, sebanyak 2.922 warga dibunuh, terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan.

Warga Aceh akan bekerja sama dengan mitranya di Belanda. Mereka optimistis, meski pembantaian tersebut terjadi jauh sebelum tragedi Rawagede. “Dan perlu digarisbawahi bahwa Aceh dulu berperang melawan Belanda. Dan Perang Aceh itu merupakan yang terpanjang. Meskipun sudah lama, anak cucu korban masih menuntut keadilan. Salah satunya adalah cucu Raja Aceh yang masih hidup.”

Selain itu, mereka juga yakin dengan keobyektifan penegak hukum, terutama pengadilan, di Belanda. “Selama ini banyak yang fobia untuk menutut keadilan baik di Belanda maupun negara-negara lain. Padahal di Belanda juga ada pengadilan internasional Den Haag. Jadi segi positifnya kita mulai menaruh kepercayaan dan lebih percaya diri bahwa HAM harus diperjuangkan bukan untuk dilupakan.”

Perjuangan menuntut keadilan membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai langkah konkrit, Asnawi Ali akan mengontak Komite Utang Kehormatan Belanda KUKB yang sekarang menjadi menggulirkan kasus Rawagede.

Tak hanya Belanda, pemerintah Indonesia juga menjadi sasaran orang-orang Aceh yang memilih tinggal di luar negeri itu. “Itu jelas. Tapi kita harus membagi-bagi fokus. Jadi kalau yang di Aceh lebih fokus kepada tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Sementara yang di luar negeri menuntut Belanda.”

• VIVAnews

12
Jun
11

Kenegarawanan : Indonesia Menggugat Belanda

INDONESIA MENGGUGAT BELANDA

Pandji R Hadinoto / Komite Nasionalis Pancasila

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Prof MR Liesbeth Zegveld, Advokat Keluarga Korban Kejahatan Perang Tentara Belanda di Rawagede, Karawang Bekasi, Jawa Barat, 9 Desember 1947, akan beracara Pledooi Administratie pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 jam 9.30 waktu setempat di Pengadilan Negeri Den Haag (de Rechtspraak, Rechtbank’s Gravenhage, sector Civiel Recht, addres : Palaeis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag).

Adapun rombongan keluarga korban yang bertindak sebagai saksi, berangkat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 dari Bandara Sukarno Hatta jam 19 dengan pesawat Garuda 88, didukung oleh Komisi I DPR RI atas upaya pengurus Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda di Jakarta antara lain Ray Sahetapy dan Irwan Lubis, SH.

Acara ini secara alamiah ternyata 1 (satu) hari menjelang peringatan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 2011, sang penggali dan pencetus Pancasila 1 Juni 1945 yang berkandungan prinsip Kemanusiaan sebagaimana kemudian dikenali sebagai jiwa Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 10 Desember 1948.

Oleh karena itulah, peristiwa hukum di Pengadilan Negeri Den Haag tersebut memiliki momentum yang sungguh penting pula sebagai penegasan atas pengakuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika oleh mantan Menteri Pertahanan Belanda Dr. Willem Frederik van Eekelen (80 tahun) dalam pidato pembukaan Pasar Malam Indonesia (PMI) 2011 di alun-alun Malieveld, Den Haag, Jumat petang (1/4/2011) waktu setempat. Lebih lanjut dikatakannya, “Kami masih harus menempuh jalan panjang, tetapi fakta bahwa kami sekarang memiliki Uni Eropa dengan 27 negara anggota itu sudah kontribusi luarbiasa untuk stabilitas dan kemakmuran Eropa,” dan menyinggung pergolakan yang saat ini terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, Van Eekelen mengatakan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila dapat menjadi model untuk perubahan yang bertanggung jawab “Karena mencakup ketuhanan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial,” tandas doktor ilmu hukum Universitas Utrecht ini. Eropa yang berbeda-beda bangsa dan agama serta sejarahnya diwarnai perpecahan dan peperangan mulai melihat perlunya persatuan dan perdamaian demi kemakmuran bersama. Seusai Perang Dunia II jalan menuju kesatuan-persatuan mulai dirintis, hingga terwujud Uni Eropa.

Pledooi berjudul Indonesia Klaagt Aan (Indonesia Menggugat) oleh Bung Karno di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Agustus 1930 yang dikenali kemudian menggegerkan Hindia Belanda, Negeri Belanda bahkan Dunia Barat, sangat boleh jadi dapat berulang lagi menggemparkan melalui Pledooi Prof MR Liesbeth Zegveld dalam konteks Indonesia Menggugat Belanda untuk dan atas nama keluarga korban kejahatan perang tentara Belanda di Rawagede itu di Pengadilan Negeri Den Haag.

Oleh karena itulah diserukan kepada masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk dapat menyimak persidangan 20 Juni 2011 itu, khususnya yang berdiam di lingkungan Uni Eropa untuk kiranya berkenan hadir.

Jakarta, 12 Juni 2011

Peringatan Hari Wafatnya Bung Karno

undefined

Tidak lama lagi, banyak orang akan memperingati Hari Wafatnya Bung Karno dengan berbagai cara masing-masing sebagai tanda penghormatan kepada satu-satunya pemimpin bangsa yang paling besar dalam sejarah Indonesia.

Wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 1970 merupakan satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yang patut diketahui oleh bangsa Indonesia dewasa ini, maupun oleh generasi-generasi yang akan datang.

Memperingati wafatnya Bung Karno 21 Juni 1970

Jasa Bung Karno


Ajaran-ajaran revolusionernya  patut dihayati oleh kita semua

 

Memperingati wafatnya Bung Karno  40 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 21 Juni 1970,  adalah hal yang penting  bagi kalangan atau golongan yang ingin meneruskan perjuangan besarnya demi revolusi rakyat Indonesia dan demi cita-cita bersama untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Wafatnya Bung Karno merupakan kehilangan yang besar sekali bagi bangsa Indonesia, terutama bagi yang mencintainya, menghormatinya, mengaguminya, sebagai bapak bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa yang paling agung sepanjang sejarah Indonesia..

Agaknya bagi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia tidak adalah  pemimpin yang bisa menyumbangkan  jasa-jasa sebesar jasa Bung Karno, atau yang bisa mencetuskan  gagasan-gagasan serevolusioner dan sebanyak dia.

Namun, ada orang atau kalangan yang berpendapat bahwa memperingati wafatnya Bung Karno, yang sudah terjadi 40 tahun yang lalu adalah sesuatu yang sudah kedaluwarsa,  atau sesuatu yang tidak perlu lagi « dikunyah-kunyah terus-menerus ». Ada juga yang mengatakan « biarkanlah masa yang lalu, jangan diutik-utik lagi, yang penting adalah masalah depan kita ».

Orang-orang atau golongan yang mengatakan seperti tersebut di atas,  sebaiknya diajak untuk secara serius merenungkan berbagai hal yang yang berkaitan erat dengan  sakitnya atau wafatnya Bung Karno. Sebab, masalah ini sama sekali bukanlah hal yang sudah kedaluwarsa, dan bukannya pula sesuatu yang tidak perlu dikunyah-kunyah terus-menerus atau tidak pelu diutik-utik lagi.

Berbagai akibat wafatnya Bung Karno

Wafatnya Bung Karno merupakan satu rentetan rantai yang tidak bisa dipisahkan dari penggulingannya  secara khianat oleh pimpinan Angkat Darat (waktu itu) di  bawah Suharto. Dan akibat yang menyedihkan dari penyerobotan kekuasaan Bung Karno itu adalah lumpuhnya  revolusi rakyat Indonesia dan rusaknya negara dan bangsa seperti yang kita saksikan dewasa ini. Jadi membicarakan sebab-sebab dan akibat-akibat wafatnya Bung Karno, justru ada hubungannya  yang erat sekali dengan berbagai hal masa kini.

Banyak soal di masa kini yang merupakan akibat  — secara langsung atau tidak langsung  —  dari berbagai persoalan yang menyebabkan wafatnya Bung Karno dalam tahun 1970 itu . Jelaslah bahwa masalah-masalah yang menyebabkan dan akibat wafatnya Bung Karno sama sekali bukanlah hal yang sudah kedalu warsa untuk diingat kembali atau ditelaah lagi untuk kepentingan masa kini dan untuk masa depan negara dan bangsa kita.

Wafatnya Bung Karno bukanlah seperti wafatnya pemimpin atau tokoh-tokoh Indonesia lainnya.
Peristiwa besar ini bukan saja menimbulkan dukacita yang dalam dan luas  bagi banyak orang, melainkan juga membangkitkan kemarahan, rasa brontak atau protes terhadap segala perlakuan  buruk sebelumnya, yang sunguh-sungguh biadab dan tidak manusiawi yang menyebabkan wafatnya

Mempunyai rasa duka terhadap wafatnya Bung Karno, meskipun sudah 40 tahun berlalu, adalah wajar dan bisa dimengerti, mengingat besarnya arti Bung Karno bagi bangsa Indonesia. Selain itu, bersikap marah besar atau gusar sekali terhadap perlakuan yang begitu ganas dan keji atas dirinya adalah sah, serta benar dan bahkan sudah seharusnya.

Mengutuk perlakuan biadab terhadap Bung Karno

Sebaliknya, tidak marah atau tidak mengutuk perlakuan yang keterlaluan biadabnya dari pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap Bung Karno adalah sikap yang salah, yang berdasarkan moral yang rendah atau akhlak yang rusak. Sedang mengutuk atau menghujat segala hal yang tidak manusiawi yang diperlakukan terhadap Bung Karno adalah benar, sah, adil, dan juga luhur.

Siapapun yang beradab, yang berhati-nurani, yang bernalar sehat, yang bermoral, akan tidak menyetujui siksaan fisik dan bathin yang sudah dikenakan terhadap Bung Karno. Dan siapapun yang  merasa gembira, atau yang menyetujui, atau yang membenarkan perlakuan tidak manusiawi pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap pemimpin besar bangsa kita adalah orang-orang yang patut diragukan kesehatan jiwanya atau kewarasan nalarnya.

(Untuk mendapat sedikit gambaran tentang betapa biadabnya perlakuan terhadap Bung Karno sebelum wafat, harap disimak kumpulan berbagai bahan yang sudah disajikan tersendiri melalui berbagai milis dan juga website)

Pendidikan politik dan moral yang penting

Peringatan tentang hari wafatnya Bung Karno tidak saja patut menjadi sumber pelajaran yang sangat berharga bagi para pendukungnya atau pencintanya yang jumlahnya besar sekali, melainkan juga bagi mereka yang pernah anti-Bung Karno, atau bagi mereka yang tidak begitu mengenal sejarahnya dan perjuangannya.

Peringatan sekitar peristiwa  ini  tidak saja bisa menjadi sumber pendidikan politik yang penting sekali bagi banyak orang, melainkan juga sebagai sumber pendidikan moral yang ideal sekali bagi rakyat luas, dan sekaligus juga menjadi sumber inspirasi perjuangan revolusioner bagi berbagai golongan, terutama bagi generasi muda bangsa.

Dengan  mendengar atau membaca kembali macam-macam bahan tentang wafatnya Bung Karno dalam keadaan yang tidak normal, maka orang banyak bisa menilai sendiri betapa besar kejahatan  pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) yang berupa cara-cara biadab yang tidak bisa dima’afkan oleh nalar yang sehat, atau tidak bisa diterima oleh hati-nurani yang bersih, atau juga tidak bisa dibenarkan  oleh iman yang benar.

Bulan Juni dijadikan « Bulan Bung Karno »

Mengingat itu semuanya, maka dicetuskannya  Pancasila oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan Hari Kelahirannya pada tanggal 6 Juni 1901 serta  Hari Wafatnya pada tanggal 21 Juni 1970 adalah tiga hari sangat bersejarah yang untuk selanjutnya di kemudian hari patut diperingati oleh bangsa kita secara selayaknya.

Tiga hari bersejarah ini membuat tiap bulan Juni sebagai « Bulan Bung Karno », yang dapat digunakan oleh berbagai golongan rakyat untuk mengenang kembali keagungan satu-satunya pemimpin besar bangsa yang telah berjuang dengan konsekwen selama seluruh hidupnya demi kepentingan rakyat.

Mengenang kembali Bung Karno berarti juga mengingat kembali berbagai ajaran-ajaran revolusionernya, yang sekarang ini terasa sekali dibutuhkan oleh banyak golongan sebagai pedoman atau sumber inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dari keadaan serba bejat akibat sistem pemerintahan Orde Baru dan  politik pro-neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca-Suharto sampai sekarang.

Sudah lama banyak orang melihat  — serta merasakan sendiri  — bahwa bangsa dan negara kita sedang menghadapi kekosongan pedoman besar dan pimpinan nasional yang kuat dan dicintai rakyat  dan berwibawa seperti Bung Karno, sejak Suharto memerintah dengan Orde Barunya.

Keagungan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno

Kita semua ingat bahwa kalau Bung Karno telah berjasa dengan banyak sumbangan-sumbangan besarnya untuk negara dan bangsa yang berupa berbagai  ajaran-ajaran revolusionernya, maka dari Suharto beserta para jenderalnya  —  atau tokoh-tokoh sipil pendukungnya  — sama sekali  tidak ada  (atau sedikit sekali, itu kalau pun ada !) pedoman atau ajaran yang berharga yang bisa jadi panutan bangsa.

Kalau kita perhatikan bersama, maka nyatalah bahwa selama Suharto bersama Orde Barunya berkuasa (bahkan juga sesudahnya) tidak ada dokuman atau karya yang mengandung pemikiran-pemikiran besar serta cemerlang yang sudah disajikan kepada bangsa, yang setingkat dengan kebesaran ajaran-ajaran Bung Karno, seperti, antara lain : Indonesia Menggugat, Lahirnya Pancasila, Manifesto Politik, Trisakti, Berdikari, pidato di Konferensi Bandung, Panca Azimat Revolusi, pidato di PBB « To build the world Anew » dll dll.

Dari pengamatan sesudah Bung Karno digulingkan secara khianat oleh Suharto beserta para jenderalnya, maka di Indonesia  hanya terdapat sosok-sosok yang kerdil, atau tokoh-tokoh politik yang « bonsai », yang jauh sekali perbedaannya dengan kebesaran sosok atau keagungan ketokohan revolusioner Bung Karno. Sampai sekarang !

Sosok-sosok yang kerdil atau « bonsai »

Padahal, seperti yang kita saksikan bersama dewasa ini, negara dan bangsa kita sedang menghadapi banyak persoalan-persoalan besar, yang berupa kerusakan moral yang sudah parah sekali, dan kebejatan akhlak atau pembusukan mental yang disebabkan oleh korupsi, dan situasi ekonomi dan sosial yang buruk akibat sistem politik yang busuk oleh kalangan-kalangan « atas » yang bersikap dekaden, dan berkolaborasi dengan kekuatan neoliberalisme.

Sebagian kecil dari kerusakan-kerusakan parah itu tercermin dalam kegaduhan sekitar peristiwa Bank Century, persoalan Bibid Chandra , kasus Gayus Tambunan, kasus pajak perusahaan-perusahaan Aburizal Bakri, hiruk-pikuk usul « dana aspirasi » Rp 15 miliar untuk tiap anggota DPR setahun, dan tersangkutnya para pembesar Polri, Kejaksaan, dan pengadilan dalam soal korupsi dan berbagai kejahatan dll dll dll )

Di tengah-tengah kerusakan-kerusakan berat dan parah di bidang moral dan politik itu semualah  sebagian dari masyarakat kita memperingati Hari Wafatnya Bung Karno tanggal 21 Juni. Dan kita semua tahu bahwa segala yang rusak parah  yang sedang terjjadi  dewasa ini, adalah hasil atau kelanjutan dari produk yang dibikin oleh sistem politik dan praktek-praktek rejim Orde Barunya Suharto beserta para jenderal pendukungnya.

Rejim Suharto adalah pengubur revolusi rakyat

Sekarang sudah terbukti, dengan jelas pula, bahwa rejim militer Orde Baru pada dasarnya telah merusak cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Makin terang juga bagi  banyak orang, bahwa pada hakekatnya Suharto (beserta para jenderal pendukungnya) adalah pengkhianat Pancasila. Sudah tidak bisa dibantah oleh siapa pun yang berhati jujur bahwa Suharto bukanlah penyelamat Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 melainkan, sebaliknya, malahan  merusaknya. Jelasnya, Suharto bersama para jenderal pendukungnya adalah pengubur revolusi rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno.

Dengan mengingat hal-hal itu semualah kita bisa menjadikan Hari Wafatnya Bung Karno sekarang ini sebagai kesempatan yang baik sekali untuk mengangkat kembali tinggi-tinggi sejarah perjuangannya serta ajaran-ajaran revolusionernya,

Hari wafatnya Bung Karno bisa kita jadikan bagian dari « Bulan Bung Karno » selama bulan Juni tiap tahun yang mencakup juga tanggal lahirnya Pancasila (            1 Juni) dan  hari lahirnya Bung Karno (6 Juni).
Dengan cara begini kita semua dapat bersama-sama mengisi setiap bulan Juni dengan berbagai kegiatan untuk memperingati tiga hari bersejarah yang berkaitan dengan Bung Karno.

Oleh karena dalam sejarah sudah dibuktikan dengan gamblang sekali bahwa perjuangan Bung Karno adalah untuk kepentingan semua golongan bangsa Indonesia, maka seyogianya « Bulan Bung Karno » ini juga menjadi urusan semua golongan yang mendukung berbagai gagasannya yang revolusioner untuk menyatukan bangsa dan meneruskan revolusi yang belum selesai.

Dengan mengisi « Bulan Bung Karno » dengan berbagai kegiatan  — dan melalui berbagai macam cara dan bentuk —  untuk mengangkat kembali ajaran-ajaran revolusioner dan gagasan-gagasan agung  Bung Karno, maka kita semua bisa menjadikan « Bulan Bung Karno » sebagai bulan pendidikan politik, dan  pendidikan moral,  atau pemupukan semangat pengabdian kepada rakyat.

Ajaran-ajaran Bung Karno perlu disebarluaskan

Karena sudah lebih dari 45 tahun ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno telah dilarang, atau disembunyikan, atau dibuang dengan berbagai cara oleh rejim Suharto (dan pemerintahan-pemerintahan penerusnya) maka segala macam kegiatan untuk menyebarkannya  kembali adalah penting sekali bagi kehidupan bangsa , termasuk bagi generasi muda dewasa ini dan anak cucu kita di kemudian hari.

Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno merupakan gagasan-gagasan  politik yang paling bisa mempersatukan bangsa, dan merupakan pedoman moral revolusioner, serta sumber inspirasi perjuangan bagi rakyat yang mau berjuang, teutama  bagi kaum buruh, tani, perempuan, kalangan muda, dan rakyat miskin pada umumnya.

Bangsa Indonesia patut merasa bangga mempunyai ajaran-ajaran revolusioner dan gagasan-gagasan  agung yang telah disumbangkan oleh Bung Karno. Oleh karena itu  ajaran-ajaran  atau gagasan-gagasan besarnya itu perlu disebarluaskan seluas-luasnya untuk dipelajari dan dihayati oleh sebanyak mungkin orang dari berbagai golongan yang mau berjuang.

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah senjata yang ampuh sekali bagi semua golongan yang mau berjuang melawan ketidakadilan , penindasan, dan penghisapan dari semua kalangan reaksioner di Indonesia, dan juga untuk melawan neo-liberalisme. Sari pati atau  inti jiwa revolusioner ajaran-ajaran revolusionernya itu dapat digali oleh siapa saja dalam berbagai bukunya, terutama dalam « Dibawah Bendera Revolusi » dan « Revolusi Belum Selesai ».

Dengan semangat untuk menjunjung tinggi-tinggi ajaran-ajaran revolusionernya  dan jasa-jasanya yang besar kepada bangsa Indonesia inilah kita peringati Hari Wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni ini.

Paris, 14 Juni 2010

  1. Umar Said

 

Wacana

SUARA MERDEKA, 13 Juni 2011
Tajuk Rencana

Pendidikan Karakter Butuh Keteladanan

Siapakah tidak mengelus dada melihat kekarutmarutan yang terjadi di negeri ini? Kita seperti telah kehilangan rasa saling menghormati, menghargai, dan mencintai. Hampir setiap hari berseliweran berita aksi kekerasan masif di ruang publik: mutilasi, pembunuhan terencana, korupsi, pembunuhan karakter, saling fitnah, mafia hukum-peradilan, saling hujat, dan aneka ulah barbar lainnya. Ketika masyarakat seperti makin permisif, negara seolah-olah tak berdaya, membiarkan api membara membakar semua.

Menyadari kondisi terpuruk itu, banyak pihak menyakini pendidikan karakter menjadi resep kebangkitan bangsa, tidak terkecuali Menteri Pendidikan Nasional yang tahun ini mengusung tema ”Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti”. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, agar anak manusia itu tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Namun belakangan, pendidikan justru kering dari nilai-nilai spiritualitas, bahkan mengarah ke dehumanisasi, keterkikisan nilai-nilai kemanusian.

Revitalisasi tentu bukan pekerjaan mudah, mengingat pendidikan kita telah terjebak terlalu dalam ke muatan intelektualisme. Seolah-olah dianggap selesai ketika anak-anak kita membawa pulang ijazah. Kita lupa amanah konstitusi bahwa pendidikan bukan hanya membentuk insan yang cerdas secara intelektual, melainkan cerdas secara emosional, berkepribadian, atau berkarakter nilai-nilai luhur dan agama. Pendidikan untuk membentuk pribadi anak secara utuh dalam pengetahuan, perasaan, dan tindakan.

Keberhasilan seseorang 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen kecerdasan otak (IQ). Kesuksesan tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi pada pengelolaan diri dan orang lain. Secara holistik, cerdas dalam ilmu pengetahuan sekaligus cinta Tuhan, mandiri dan bertanggung jawab, amanah, hormat dan santun, suka menolong dan berkerja sama, percaya diri dan pekerja keras, berjiwa kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleran.

Wacana pendidikan karakter relevan dengan 36 nilai dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila (P4) sebagai dasar bersikap dan berperilaku. Ketika hendak menyakiti sesamanya ingat prinsip ketuhanan yang tidak mengajarkan kekerasan. Ketika hendak curang ingat nilai-nilai kemanusiaan. Ketika terjangkiti primordialisme ingat nilai-nilai kesatuan. Ketika ingin menang-menangan, ingat nilai-nilai dasar demokrasi. Pun ketika hendak menilap uang negara, ingat prinsip keadilan.

Dehumanisasi menjadi tantangan serius pendidikan karakter. Para pengambil kebijakan harus memahami benar hakikat: bukan sekadar menguasai teknis, apalagi tukang. Masyarakat, orang tua, dan guru berkarakter merupakan kunci utama dengan teladan sikap dan perilaku. Kesungguhan elite penguasa juga diuji, jangan obor blarak, agar pendidikan kita tidak terpuruk terlalu dalam. Dibutuhkan tindakan nyata, bukan wacana dan pencitraan, jika ingin melihat anak-anak kita hebat dan sukses di masa datang.

Elit Dididik Pancasila

RepublikaRepublika
Para Elitlah yang Seharusnya Dididik Pancasila’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR (Pendidikan, Olahraga dan Kebudayaan) Rohmani menyatakan bahwa para elitelah yang justru patut mendapat pendidikan Pancasila, dan tidak pantas menyalahkan kepada anak didik. “Justru yang patut instrospeksi dan mendapat pendidikan Pancasila adalah para elite, mulai dari pemimpin tingkat nasional hingga level paling bawah. Karena pada semua level pimpinan di negeri ini, nilai-nilai Pancasila jauh dari pengamalan,” katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Senin (13/6).

Menurut dia, hampir di semua level pemerintahan korupsi terjadi dan ketidakadilan berlangsung begitu nyata di mata masyarakat. “Kemendiknas sebagai pemegang kendali utama pendidikan di Tanah Air justru menunjukkan contoh yang tidak baik. Kita tahu beberapa kasus korupsi pernah merebak di kementerian ini. Belum lagi kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Pancasila itu tidak berjalan di sekolah sementara para pejabat negara belum mencontohkan,” kata anggota DPR Fraksi PKS itu.

Ia mengharapkan hendaknya tidak menjadikan pendidikan Pancasila sebagai komoditas politik. “Perdebatan merosotnya nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja atau peserta didik sudah tidak sehat dan sudah tidak objektif,” katanya.

Menurut dia, saat ini opini publik mengarah pada wacana pendidikan Pancasila tidak berjalan di sekolah, di mana disebutkan anak-anak didik semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. “Pernyataan tersebut tidak bijaksana, dan tidak pantas menyalahkan anak didik tersebut,” katanya.

Rohmani tidak mempermasalahkan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, dan justru hal tersebut sangat baik dalam konteks internalisasi pada anak-anak muda. Namun ia tidak setuju bila pendidikan Pancasila hanya sekadar untuk kepentingan proyek dan dijadikan komoditas politik.

“Kita harus belajar dari masa lalu, ketika Orde Baru menerapkan berbagai cara untuk mengenalkan Pancasila kepada warga negara. Kita bisa lihat hari ini, mereka yang korupsi, penegak hukum yang tidak adil adalah mereka-mereka yang dulu ikut penataran P4 dan sudah lihat hasilnya. Kita tidak menginginkan hal itu terulang kembali,” katanya.

Ia mengatakan, jangan sampai pendidikan Pancasila yang banyak dibicarakan belakangan ini hanya sekedar komoditas politik. Menurut Rohmani perlu kajian mendalam tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, seperti metode yang tepat dalam internalisasi, dan jangan hanya sekadar membuat mata pelajaran.

Pihaknya juga berharap Pancasila itu bukan untuk dihafal, namun bagaimana terinternalisasi dalam perilaku dan perbuatan. “Pendidikan Pancasila hanya satu sisi dari penjiwaan Pancasila. Namun yang jauh lebih penting adalah teladan dari para guru dan para pemimpin nasional. Sekarang kita butuh contoh pemimpin yang benar-benar Pancasilais,” katanya.

Rohmani juga menyayangkan Kemendiknas dalam pengelolaan pendidikan nasional, yang dilihatnya tidak fokus dan konsisten dalam pengelolaannya. Beberapa waktu lalu Kemendiknas, Kemenpora dan Kemenbudpar telah menyusun pendidikan karakter bangsa, namun hal itu dinilainya belum itu diimplemetasikan dengan baik.

“Sekarang muncul ide pendidikan Pancasila. Padahal sudah ada mata pelajaran PPKn (Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) di sekolah,” katanya.

Indonesia Kembali Menggugat

Indonesia Kembali Menggugat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kiri) menjadi narasumber bersama Mantan Menteri Koperasi era Habibie Adi Sasono (kanan), dan anggota kelompok kerja petisi 50, Chris Siner Keytimu dalam diskusi Indonesia Kembali Menggugat di Megawati Institut, Jakarta, Rabu (15/6). Kegiatan ini terkait dengan perayaan bulan Bung Karno. (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan/Koz/ama/11).
Rabu, 15 Juni 2011 16:47 WIB

Indonesia Harus Kembali Menggugat
Jakarta
| 13:50 Wed, 15 Jun 2011
Wahyu Wening / Jurnal Nasional

undefined

Jurnas.com | MEGAWATI Institute menggelar seminar dan bedah buku di Jakarta, Rabu (15/6) siang ini. Seminar bertajuk “Indonesia Kembali Menggugat” ini akan menampilkan tiga narasumber yaitu Jimly Asshiddiqie, Adi Sasono dan Chris Siner Key Timu.

Menurut Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta, Bung Karno menyampaikan pembelaan di depan pengadilan Belanda di Bandung pada tahun 1930. Apa yang disampaikan Soekarno yang terkenal dengan Indonesia Menggugat, menurut Arif Budimanta, masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Masih banyaknya kasus yang menggugah rasa keadilan masyarakat hingga makin terasanya serbuan neo-imperialisme serta neo-kolonialisme dari luar yang menyebabkan adanya penjajahan ekonomi oleh asing makin menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat.

“Kami melihat sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah tidak Lagi buta dan malah berpihak pada kekuasaan,” kata Arif Budimanta.

Selain itu, Arif Budimanta juga menilai keadaan ekonomi kita makin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya jadi tamu di negara sendiri.

Menurutnya, Indonesia kehilangan sumber daya ekonominya melalui UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing sehingga kekayaan alamnya dapat dikuasai asing hingga kurun waktu 95 tahun. Masih banyak juga regulasi dan produk UU yang merugikan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negeri strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut.

“Perekonomian dibangum berdasarkan utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan ini utang negara mencapai angka Rp 1.678, 85 triliun Pada posisI Mei 2011,” katanya.

Penulis: Friederich Batari
Pidato Soekarno Masih Relevan Saat Ini
Ary Wibowo | Heru Margianto | Rabu, 15 Juni 2011 | 14:30 WIB
AFP Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Soekarno bertajuk “Indonesia Menggugat” di depan pengadilan Belanda di Bandung pada 1930 dinilai masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Tidak adanya keadilan dalam proses hukum dan masuknya neo-imperialisme serta neo-kolonialisme yang melahirkan bentuk-bentuk baru penjajahan ekonomi oleh asing semakin menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat kenyataan itu.

Demikian diungkapkan politikus PDI-P, Arif Budimanta, dalam seminar dan bedah buku bertajuk “Indonesia Kembali Menggugat” di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (15/6/2011). Menurut Arif, keadilan dalam bidang hukum dan keadilan ekonomi harus segera diperbaiki agar dapat menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik.

“Sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah buta dan malah berpihak pada kekuasaan. Selain itu, keadaan ekonomi kita semakin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya jadi tamu di negaranya sendiri,” ujar Arif yang juga menjabat anggota Komisi XI DPR ini.

Ia menuturkan, keterpurukan tersebut diperparah dengan beberapa regulasi serta produk undang-undang yang merugikan negara. Salah satunya adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, yang dapat membuat kekayaan alam Indonesia dapat dikuasai asing hingga kurun waktu 95 tahun.

“Padahal, Indonesia merupakan negeri strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam, baik darat maupun di laut,” ujarnya.

Dia menambahkan, perekonomian bangsa ini seperti dibangun berdasarkan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun tujuh tahun belakangan ini, sampai bulan Mei 2011 ini, utang negara mencapai angka Rp 1.676,85 triliun.

“Keadaan ini tidak bisa berlanjut, kita harus merenungkan relevansi pidato Bung Karno itu. Jadi, hukum di Indonesia harus tegas dan adil. Dan ekonomi kita harus berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang kaya,” katanya.

Kamis, 16 Juni 2011

Ketidakadilan

“Indonesia Kembali Menggugat”

Ketidakadilan hukum dan penjajahan ekonomi yang disampaikan Bung Karno 80 tahun lalu masih relevan dengan kondisi bangsa saat ini

Sumber: blogspot

Jakarta, PelitaOnline – TIDAK adanya keadilan dalam proses hukum, lalu semakin terasa masuknya neo-imperialisme serta neo-kolonialisme yang menyebabkan adanya penjajahan ekonomi oleh asing menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat.

Hal tersebut adalah bagian dari pidato yang disampaikan oleh Bung Karno di depan pengadilan Belanda di Bandung pada tahun 1930. Setelah sekitar 80 tahun berlalu, ternyata hal tersebut masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini.

Pidato Bung Karno mengenai hal itu menjadi permasalahan yang diangkat di dalam seminar dan bedah buku yang bertema “Indonesia Kembali Menggugat” di Megawati Institute, Jakarta, Rabu(15/6).

Menurut Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan, sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah tidak lagi buta dan malah berpihak pada kekuasaan.

“Selain itu keadaan ekonomi kita makin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya menjadi tamu di negara sendiri,” tambahnya.

Sekarang ini Indonesia telah kehilangan sumber daya ekonominya melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing sehingga mengakibatkan kekayaan alamnya dapat dikuasai oleh asing sampai kurun waktu 95 tahun atau hampir satu abad. Dan banyak lagi regulasi serta produk Undang-undang yang merugikan negara.

“Indonesia hanya menjadi tempat penanaman modal, bahan mentah, buruh murah, dan hanya tenpat pemesanan hasil industri dari negara maju,” tegas Adi Sasono, yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan.

Bahkan dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan ini hutang negara telah mencapai angka Rp 1676,85 triliun (hingga Mei 2011).

Jadi hukum di Indonesia harus lebih tegas dan adil. Kebijakan ekonomi kita harus berpihak pada seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya sekelompok orang kaya saja.

Dari sini diharapkan tersebar pesan mengenai keadaan Indonesia saat ini, terutama keadilan dalam bidang hukum dan keadilan ekonomi harus segera dievaluasi dan diperbaiki. (Wahyu Nugroho)

11
Jun
11

Hukum : Pancasila Di Pengadilan Negeri Den Haag 20 Juni 2011

undefined

PANCASILA Di Pengadilan Negeri Den Haag 20 Juni 2011 ?

Menyimak berita sebagai berikut :

Sabtu, 02/04/2011 14:31 WIB
Laporan dari Den Haag
Mantan Menhan Belanda: Bhinneka Tunggal Ika Dipakai Uni Eropa 
Eddi Santosa – detikNews

Eddi Santosa – detikNews Mantan Menhan Belanda: Bhinneka Tunggal Ika Dipakai Uni EropaDen Haag – Pendekatan Bhinneka Tunggal Ika itu juga menjadi semboyan Uni Eropa (UE), Unity in Diversity (kesatuan dalam keragaman, red).

Hal itu disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Belanda Dr. Willem Frederik van Eekelen (80 tahun) dalam pidato pembukaan Pasar Malam Indonesia (PMI) 2011 di alun-alun Malieveld, Den Haag, Jumat petang (1/4/2011) waktu setempat.

“Kami masih harus menempuh jalan panjang, tetapi fakta bahwa kami sekarang memiliki Uni Eropa dengan 27 negara anggota itu sudah kontribusi luarbiasa untuk stabilitas dan kemakmuran Eropa,” terang Van Eekelen.

Menyinggung pergolakan yang saat ini terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, Van Eekelen mengatakan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila dapat menjadi model untuk perubahan yang bertanggung jawab.

“Karena mencakup ketuhanan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial,” tandas doktor ilmu hukum Universitas Utrecht ini.

Eropa yang berbeda-beda bangsa dan agama serta sejarahnya diwarnai perpecahan dan peperangan mulai melihat perlunya persatuan dan perdamaian demi kemakmuran bersama. Seusai Perdang Dunia II jalan menuju kesatuan-persatuan mulai dirintis, hingga terwujud Uni Eropa.

Van Eekelen adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Lubbers II (1986-1988). Sebelumnya dia menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Van Agt (1978-1981).
(es/es)

Maka PANCASILA akan mewarnai pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari Pengacara Ibu Segveld bagi Janda2 Korban Kejahatan Perang Tentara Belanda 9 Desember 1947 terhadap 431 warga desa Rawagede, Bekasi, Jawa Barat, mengingat bahwa prinsip2 Kemanusiaan (Pidato Ir Soekarno, Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945) dan amanat Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945) telah mendahului Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 10 Desember 1948.

Oleh karena itulah diserukan kepada komunitas2 warganegara Indonesia di Eropa diharapkan dapat hadir di Pengadilan Negeri Den Haag jam 9.30 tanggal 20 Juni 2011.

Jakarta, 11 Juni 2011

Komite Nasionalis Pancasila,

DR Ir Pandji R Hadinoto, MH / DHD45 Jakarta

www.jakarta45.wordpress.com / eMail : komnaspan45@yahoo.com




Blog Stats

  • 2,573,101 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 142 other followers