Posts Tagged ‘Capital City

23
Nov
12

Ibukota : Stiker Warna Batasi Lalulintas Mobil Pribadi

Paguyuban Kaum Pancasilais Indonesia

Pengalaman empiris pasca hujan lebat sore hari Kamis 22 Nopember 2012 di Jakarta Selatan yang memacetkan lalulintas ke/dari Pasar Jumat dari/ke Pondok Indah, padahal berjarak pendek saja, kurang dari 5 km, memicu ide pembatasan gerak mobil pribadi guna menurunkan jumlah harian lalulintas kendaraan.
Pembatasan itu dengan mewajibkan mobil pribadi berstiker warna menyolok dan berukuran besar, terpasang dikaca depan dan belakang. Ada 2 opsi yaitu sistim 2 warna atau sistim 3 warna. Sistim 2 warna berlaku untuk 3x bergerak per minggu dan sistim 3 warna untuk 2x bergerak per minggu. Sistim 2 warna itu diberlakukan untuk hari2 Senin-Rabu-Jumat dan Selasa- Kamis-Saptu dengan catatan hari Minggu bebas. Sedangkan sistim 3 warna diberlakukan pada hari2 Senin-Kamis, Selasa-Jumat dan Rabu-Saptu. Alhasil sistim 2 warna bisa kurangi minimal 50% lalulintas mobil pribadi dan sistim 3 warna dapat kurangi 67% lalulintas mobil pribadi.
Pola Stiker Berwarna ini layak dengan pertimbangan hanya sedikit pemilik 3 mobil pribadi. Adapun pengaturan teknisnya diperlukan SK Gubernur saja, dikendalikan oleh Dinas Perhubungan PemDa DKI Jakarta bersama PolDa DKI Jakarta.
Pola Stiker Berwarna ini akan memberikan kenyamanan berkendaraan,  penurunan polusi, dan kompatibel dengan Pola Kamar Tiidur Kapsul bagi minimal 50% penghuni gedung2 tinggi perkantoran di lahan2 parkiran indoor gedung2 itu di jalan2 protokol yang sekaligus pengurangan lahan parkiran indoor yang berarti juga pengurangan mobil berparkir di gedung2 itu.
Semoga dengan kombinasi kedua pola ini tercapailah penurunan tingkat kemacetan lalulintas ibukota disertai  pengurangan konsumsi bahan bakar minyak yang berdampak kepada penghematan mata anggaran subsidi di APBN.
Setelah Kartu Sehat, Kampoeng2 Kota dan soal pengendalian banjir, maka kini layaklah bapak Gubernur Jokowi fokus ke upaya2 penurunan jumlah lalulintas harian di ibukota seiring dengan upaya2 penambahan/perbaikan prasarana & sarana transportasi ibukota.
Jakarta Selatan, 22-11-2012
Pandji R Hadinoto
Dewan Pakar PKPI

Advertisements
23
Oct
10

Keibukotaan : Kemacetan, Pindah Ibukota, Tata Pusat Pemerintahan

Suara Pembaruan

ZOOM2010-10-22Kemacetan, Pemindahan Ibu Kota, dan Penataan Pusat Pemerintahan

Oleh : Tommy Firman

Kemacetan dan penumpukan di Jakarta telah menampilkan opsi pemindahan ibukota serta penataan pusat pemerintahan sebagai suatu solusi. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada kota Jakarta 15 -20 tahun mendatang, bila tidak ada tindakan yang konsepsional untuk menanggulangi masalah ini.
Pertanyaannya, sejauh mana opsi tersebut dapat membantu memecahkan masalah dalam perspektif jangka panjang. Diharapkan perannya signifikan, namun pertama-tama harus dilihat secara mendalam, apa sebenarnya yang menjadi sumber utama terjadinya kemacetan tersebut. Apakah kegiatan pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga internasional dan ASEAN, perwakilan negara asing, pemerintah pusat, dan Pemprov DKI. Ataukah kegiatan bisnis, keuangan dan jasa, pusat perbelanjaan (mal), properti, industri manufaktur, pelabuhan dll?
Sesungguhnya, pemindahan ibukota negara maupun penataan pusat kegiatan pemerintahan, dapat dilakukan tanpa harus selalu dikaitkan dengan isu kemacetan dan penumpukan, bila masyarakat, legislatif maupun pemerintah memandang ada suatu tujuan besar, serta kepentingan bersama secara nasional (national interest) jangka panjang, yang tentu saja bukan kepentingan golongan atau sekelompok individu.
Suatu contoh, salah satu pertimbangan bagi Jerman memindahkan ibukotanya dari Bonn ke Berlin, adalah karena Berlin dapat menjadi image “persatuan” (reunifikasi) eks Jerman Timur dan Jerman Barat, yang kini telah bersatu kembali setelah sekian lama tercerai. Kita ketahui, Berlin sendiri di masa yang lalu dipisah dua oleh Tembok Berlin, yang bersejarah. Aspek historis dan kepentingan nasional menghendaki relokasi tersebut.

Ekonomi Penggerak Pertumbuhan
Pertanyaan lain adalah bagaimana peran masing-masing sektor terhadap struktur perekonomian Jakarta, serta bagaimana sektor-sektor tersebut menjadi pembangkit pergerakan lalu lintas (traffic generator). Sudah pasti data itu sukar didapat atau bahkan tidak ada. Sebagai penggantinya, untuk gambaran kasar dapat dilihat struktur PDRB (produk domestik regional bruto) DKI Jakarta. Tercatat bahwa PDRB DKI Jakarta tahun 2009 menurut lapangan usaha (harga berlaku) sebesar Rp 753.938 milliar (tanpa migas), dengan kontibutor utamanya sektor keuangan, real estat 28,56 persen; perdagangan, hotel dan restoran 20,68 persen; industri pengolahan 15,73 persen, dan konstruksi 11,29 persen. Laju pertumbuhannya pada kurun 2008-2009 mencapai 5,04 persen (BPS Provinsi DKI, Feb 2010). Sayang, peran sektor pemerintahan tidak dapat dilihat secara spesifik.
Berapa tenaga kerja (employment) yang terserap dalam masing-masing sektor? Walaupun data akurat tidak tersedia, namun dapat diduga bahwa jumlah tenaga kerja juga didominansi oleh sektor tersebut. Berapa luas penggunaan ruang (space) yang dipakai oleh sektor-sektor tersebut? Data akurat juga mungkin tidak ada, namun secara garis besar penggunaan ruang pun didominasi oleh ketiga sektor ekonomi tersebut. Sementara itu, penggunaan ruang oleh kegiatan pusat pemerintahan relatif lebih kecil.
Mudah diduga, sektor-sektor itulah merupakan salah satu penggerak utama lalu lintas orang dan barang di Jakarta, di samping kegiatan harian penduduk, seperti ke sekolah atau ke tempat belanja, sementara sektor pemerintahan berada di bawahnya. Dengan demikian, bila diinginkan cara relokasi kegiatan sosial-ekonomi sebagai upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta, maka yang harus “dipindah” adalah kegiatan industri, perdagangan, pelabuhan dan jasa-jasa, bukan kegiatan pemerintahan yang diutamakan.
Terlampau menumpuknya kegiatan ekonomi di Jakarta adalah produk kebijakan pembangunan yang telah berjalan selama empat dasawarsa, sejak tahun 1970an, yang terlampau menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran, dan juga bersifat bias perkotaan (urban biased) khususnya Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Dominasi Jakarta dapat diindikasikan dari kontribusi PDRB-nya kepada PDRB nasional, yaitu sebesar 18 persen atau kontribusi PDRB Jabodetabek sebesar 25,1 persen pada pertengahan tahun 2000an. Sementara itu Surabaya (Gerbangkertasusila) sebagai kota terbesar kedua, kontribusinya hanya 7,1 persen saja (Dowal, 2010). Hal ini adalah cermin ketimpangan (disparitas) pengembangan wilayah dan kota di Indonesia.
Tentu saja, perkembangan kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya merupakan magnit yang menyedot penduduk dari daerah lain untuk mengadu nasib di kota-kota tersebut, yang sesungguhnya tidak dapat dibendung oleh pemerintah DKI Jakarta secara sendiri. Pada gilirannya hal ini berdampak pada semakin beratnya masalah yang dihadapi oleh Jakarta dan sekitarnya, terutama yang menyangkut layanan publik, infrastruktur, permukiman, estetika dan lainnya. Selama tidak ada perubahan (reformasi) yang mendasar dalam kebijakan pembangunan wilayah secara nasional serta komitmen serta konsistensi implementasinya, masalah ini tidak akan beranjak menghinggapi Kota Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota
Bila opsi pemindahan ibu kota atau penataan pusat pemerintahan ditempuh, sebenarnya dikhawatirkan bahwa sasaran untuk mengurangi kemacetan di Jakarta akan kurang efektif, karena sumber permasalahan tersebut berada pada penumpukan kegiatan ekonomi, khususnya jasa, perdagangan, keuangan, dan industri, bukan pada keberadaan kegiatan pemerintahan semata. Secara lebih tegas lagi, dapat dikatakan bahwa upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta serta keinginan untuk memindahkan ibukota dan penataan pusat pemerintahan adalah dua hal (issues) yang sangat berbeda. Hal yang terakhir tidak perlu “diiming-imingi” atau diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan secara signifikan di Kota Jakarta. Ibukota atau pusat kegiatan pemerintahan bisa direlokasi, namun kegiatan perekonomian akan terus berkembang dan tetap menumpuk di Jakarta dan sekitarnya.
Seandainya ada tujuan serta komitmen nasional untuk pemindahan ibukota atau relokasi dan penataan pusat pemerintahan dari Kota Jakarta, maka hal tersebut dapat saja dilakukan dengan berbagai implikasi dalam pelaksanaannya, khususnya dalam aspek pembiayaan. Memang, hal ini harus dilakukan dengan partisipasi swasta (public-private partnership) tidak mengandalkan APBN saja, namun yang jelas akan banyak anggaran publik yang tersedot kepada hal ini.
Perlu pula dicatat, bahwa seandainya dilaksanakan, maka program pemindahan ibukota ataupun penataan pusat pemerintahan dapat merupakan program yang potensial akan menyerap banyak kesempatan kerja dalam kurun waktu 10-15 tahun kedepan, khususnya di sektor konstruksi, seperti pembangunan gedung, jalan, infrastruktur listrik, telekomunikasi, serta industri yang terkait, khususnya yang memakai bahan baku lokal. Pada gilirannya hal ini juga dapat ikut serta mendorong perekonomian nasional maupun lokal.

Konsensus Bersama
Pemindahan ibukota ataupun penataan pusat pemerintahan dapat dilakukan, bila ada suatu tujuan nasional yang jelas, dan merupakan konsensus bersama, bukan merupakan keinginan sekelompok elite, yang mungkin saja memiliki kepentingan tertentu. Namun demikian, hal ini tidak terkait langsung dengan upaya menanggulangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta, karena pemindahan ibukota saja kemungkinan tidak akan berdampak cukup signifikan pada pemecahan masalah tersebut, selama kegiatan ekonomi sangat terpusat di sana. Bila itu yang menjadi obsesi, tampaknya kita akan memasuki fenomena “memanjat pohon yang salah” (climbing a wrong tree).
Upaya untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan berbagai kegiatan ekonomi di Jakarta harus dilakukan secara sistematis dengan “relokasi” kegiatan tersebut, yaitu dengan memberikan peluang, kemudahan, maupun insentif serta disinsentif, untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di kota-kota lain, khususnya di luar Jawa. Pada gilirannya upaya ini dapat mengurangi dominansi perkembangan Kota Jakarta secara nasional, dan memacu pertumbuhan wilayah di luar Jawa, tentu dalam suatu periode yang panjang dan bertahap, tidak mungkin dilakukan secara instan.
Bila konsensus nasional menghendaki pemindahan ibukota negara atau penataan pusat pemerintahan dari Jakarta, maka hal tersebut harus dipandang sebagai dua tepi yang berbeda dari satu keping mata uang yang sama dengan kebijakan “relokasi” kegiatan industri, jasa dan lain-lain, sebagai strategi jangka panjang mengurangi kemacetan dan penumpukan di Kota Jakarta.

Penulis adalah Gurubesar pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

Suara Pembaruan

ZOOM2010-10-22Kemacetan di Jakarta 20% Akibat Perilaku Pengguna Jalan

“Salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan menumbuhkan
kesadaran berlalu lintas para pengendara kendaraan bermotor.

[JAKARTA] Kemacetan di ruas-ruas jalan di Jakarta selain akibat pertambahan kendaraan bermotor yang tiada henti dan minimnya pertambahan ruas jalan, juga disebabkan perilaku pengguna jalan, terutama awak angkutan umum yang mengabaikan ketertiban lalu lintas.
Perilaku pengguna kendaraan bermotor, termasuk pengemudi angkutan umum yang tidak tertib lalu lintas menambah kemacetan sekitar 20 persen, kata Sekjen Studi Transportasi (Instran) Izul Waro.
Menurut dia, Jumat (22/10), di Jakarta, perilaku sopir angkutan umum di ibukota sudah sangat memprihatinkan, seperti berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Hal itu membuat pengendara lainnya terpaksa mengurangi laju kendaraan yang berimbas pada makin parahnya kemacetan. Para pengendara lain bahkan takut berdekatan dengan angkutan umum.
“Menurut hasil penelitian, kemacetan yang diakibatkan ketidaktertiban lalu lintas angkutan umum diperkirakan mencapai 20 persen. Angkutan umum juga seringkali berjalan berganti-ganti lajur yang membuat lalu lintas tidak lancar,” tuturnya.
Kondisi ini diperparah lagi akibat tidak adanya ketegasan dari aparat kepolisian. Seharusnya, awak angkutan yang ugal-ugalan dan berhenti di sembarang tempat dikenakan sanksi tegas. “Ketidaktegasan aparat kepolisian itu membuat para sopir angkutan umum berjalan sesuka hati,” ucapnya.
Direktur Instran Darmaningtyas menambahkan, pengabaian angkutan umum dengan sendirinya memiliki konsekuensi logis terus memburuknya kemacetan di Jakarta. Sebab, dengan diabaikannya angkutan massal, berarti diperlukan jumlah kendaraan pribadi lebih banyak untuk melayani arus penumpang yang sama.
Dia mengakui, permasalahan angkutan umum di Jakarta tidak hanya mengangkut soal keterbatasan armada dan kualitas pelayanan yang rendah tetapi juga dominasi kepemilikan swasta.
“Citra perusahaan swasta bekerja seefisien mungkin guna mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya dalam hal efisiensi, justru mengabaikan faktor kualitas pelayanan yang seharusnya menjadi nilai jual dari angkutan umum itu sendiri,” tukasnya.
Dia menyebutkan, sekitar 20 persen dari 9,6 juta penduduk Jakarta menggantungkan hidupnya dari sektor transportasi. Mereka didominasi warga miskin kota yang kebanyakan bekerja sebagai pengemudi, kernet, kondek-tur angkutan umum, ojek sepeda motor, calo, timer, pedagang asongan dan bahkan preman.
Sementara itu peneliti transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengemukakan, angkutan umum di Jakarta harus dibenahi secara menyeluruh. Pemprov DKI seharusnya tidak lagi mengandalkan pendapatan asli daerah dari sektor angkutan umum.

Dapat Subsidi
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia itu, angkutan umum itu harus mendapat subsidi agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Tujuannya agar para awak angkutan umum tidak ugal-ugalan di jalanan hanya untuk mencari penumpang. Kalau ada insentif dengan sendirinya para pengemudi tidak lagi kejar setoran,” ucapnya.
Para pengusaha angkutan umum, seperti Metromini, Kopaja dan Mikrolet harus diajak bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan. Peremajaan angkutan umum di Jakarta sudah mendesak agar mampu memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat.
“Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Jakarta harus dibuat dalam suatu konsorsium. Artinya, angkutan umum yang beredar di Jakarta harus dapat dikontrol oleh pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Reza Hasyim mengaku sangat sulit merealisasikan hal itu. Selain angkutan umum dimiliki banyak orang, pemilik kendaraan juga sulit diajak bekerjasama.
“Bagaimana mau memberikan subsidi bila internal di perusahaan angkutan umum itu saja saling gontok-gontokan. Ini yang menjadi kendala kami dalam merevitalisasi angkutan umum,” jelasnya.
Dia mengemukakan, Dishub tidak berwewenang menindak awak angkutan umum yang mengabaikan aturan berlalu lintas. Sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berwenang menindak awak angkutan yang nakal dan berhenti di sembarang tempat adalah polisi. “Halte berfungsi sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang. Kalau ada angkutan umum yang ngetem di halte seharusnya sudah ditindak aparat kepolisian,” ujarnya.
Djoko menilai, Pemprov DKI tidak serius membenahi transportasi. Selama ini Pemprov DKI memiliki banyak program mengatasi kemacetan namun hasilnya nihil.
“DKI hanya memiliki program penanggulangan kemacetan namun tidak ada kemajuan,” ucapnya.
Darmaningtyas juga mengkritisi penataan tata ruang di ibukota. Tata ruang yang tidak tertata dengan baik memiliki andil besar dalam menambah kemacetan. “Pembenahan transportasi kota harus menyentuh akar permasalahan. Transportasi Jakarta bukan hanya sekedar persoalan teknis tetapi juga perlu ada manajemen yang baik,” tandasnya.
Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar menambahkan, sekitar 530 lampu pengatur arus lalu lintas (traffic light) tersebar di Jakarta, sedangkan jumlah persimpangan jalan mencapai 3.000 titik.
“Tidak semua persimpangan harus dipasangi traffic light. Bergantung pada situasi lalu lintas di lokasi persimpangan itu,” jelasnya.
Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penutupan putaran balik merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas untuk mengurangi masalah kemacetan akibat naiknya jumlah kendaraan di Ibu Kota.
Penutupan lokasi putaran balik atau u turn dilakukan terutama pada pemutaran yang memotong jalur bus Transjakarta. Idealnya, menurut dia, setiap ruas jalan yang memiliki panjang lebih dari tiga kilometer mempunyai tiga putaran saja. Dua putaran ada di setiap ujung dan satu di tengah ruas jalan.
Sebelum melakukan penutupan tempat pemutaran, Dishub telah menganalisis terlebih dahulu dampak ekonominya, termasuk mengobservasi volume kendaraan yang melintas dan jarak jalan tersebut.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Polda Metro Jaya terdapat 51 titik lokasi u-turn yang dinilai dapat memperlambat kelancaran arus lalu lintas.
Anggota DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim dari Fraksi Partai Demokrat meminta penanganan serius dan profesional dalam menangani kemacetan. Penanganan konvesional yang berorientasi pada aspek fisik, seperti penambahan panjang atau lebar jalan tidak layak lagi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah kemacetan.
“Salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan menumbuhkan kesadaran berlalu lintas para pengendara kendaraan bermotor. Tanpa adanya disiplin dan kemauan untuk tertib, mustahil rasanya untuk berharap penanganan masalah lalu lintas dapat berhasil,” paparnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andyka mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah berencana membangun jalan layang yang menghubungkan ruas tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Jadi nanti truk-truk besar diberikan akses langsung dari tol ke pelabuhan sehingga mereka tidak perlu melewati jalan reguler yang akan menambah kemacetan jalan raya,” katanya. [H-14/Y-6]

08
Oct
10

Ibukota Pancasila, Amanat Indonesia Raya (AIR) dan Kenegarawanan

Ibukota Pancasila, Amanat Indonesia Raya (AIR)

Pandji R Hadinoto, GAPI (*)

Wilayah geografis Indonesia dikenali berkomposisi tanah 30% dan air 70% yang senada saja dengan kandungan cairan tubuh manusia yang 70%, sehingga tidak mengherankan jika para leluhur secara bijaksana memaknai air sedemikian pentingnya bagi kehidupan. Dalam pengertian inilah paham AIR bisa dimaknai lanjut sebagai pesan Amanat Indonesia Raya.

Gaya Kepemimpinan Air

Gerakan air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, bermakna praktek kepemimpinan akan menjadi sempurna melalui laku silahturahmi dan tanggung jawab kepada bawahannya karena kehidupan itu seperti air yang mengalir dan selalu berkandungan ajaran etika sopan santun, kearifan dan kehalusan budi. Namun bilamana kebenaran lalu dinodai, prinsip dan harga diri bangsa dikoyak dan diganggu, maka air jernih tersebut lalu dapat berubah menjadi air bah yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan merusak semua penghalang dan pengganggunya.

Peranan air sejak awal kehidupan senantiasa memperoleh kedudukan yang istimewa seperti yang dikenali dengan air ketuban. Artinya, keberadaan air yang dikelola, dimanfaatkan dan dimuliakan dengan baik akan terbukti membawa kemashalatan bagi umat. Simaklah, air yang mengalir jernih dan sehat akan menyuburkan tanah, menumbuhkan ragam tanaman pangan, sayuran dan buah2an sedemikian melimpah sehingga pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan. Dan sebenarnya, air mengajarkan manusia agar senantiasa berupaya saling berbagi manfaat, melayani masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebaliknya, mutu air dapat pula menjadi ukuran bagi mutu kondisi sosial budaya setempat.

Permukaan air selalu rata di atas beragam bidang apapun, hal ini mengajarkan pentingnya persamaan hak dan kewajiban, oleh karena itulah berbagi saling hormat menghormati dalam kerendahan diri menjadi keharusan.

Air secara alami memiliki wujud dan sifat yang bersih dan jernih. Dari sumber mata air yang tiada henti mengalir, lalu terbentuk anak2 sungai dan selanjutnya sungai2 yang seringkali bermanfaat bagi prasarana transportasi umum, perdagangan, pertahanan, rekreasi, lalulintas sosial budaya, dlsb. Sifat bersih dan jernih air melambangkan kebeningan hati, kejujuran yang berkeadilan, sedangkan arus aliran air melambangkan kekuatan suatu persatuan. Hal ini menguatkan motivasi hidup berbangsa dan mebangsa yang harus saling bekerjasama, bersatu dalam kegotongroyongan guna menggapai tujuan bersama yaitu kehidupan berkeadilan, berkebenaran dan berkesejahteraan.

Aliran air itu dinamis, ber-ubah2 tidak selalu tetap. Kenyataan ini mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang dinamis diperlukan kreatifitas, inovasi, luwes, mudah beradaptasi, dan tidak mudah berputus asa walau banyak ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan ibarat aliran air yang menemui banyak kelokan, bebatuan dan akar2 tumbuhan. Sebaliknya air yang diam tidak mengalir justru berpotensi jadi busuk dan penyebab kehidupan tidak sehat. Artinya manusia perlu senantiasa melakukan upaya2 perbaikan tatkala terjadi pemburukan mutu kehidupan.

Air  yang mengalir juga seringkali menampung kotoran, namun kotoran itu secara proses alami akan melarut dan dapat ternetralisir. Artinya, kepemimpinan juga disyaratkan akomodatif terhadap saran maupun kritik dan mampu menahan diri di segala situasi yang dirasakan pahit sekalipun disertai mampu bersikap tenang, tegas dan obyektif.

Gemericik aliran air terdengar unik dan alami, dirasakan sebagai gelombang pereda hati yang rusuh menjadi tenang. Fakta ini mengajarkan akan pentingnya memelihara komunikasi sesama umat selaras komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepemimpinan Ibukota Nusantara

Rekam sejarah mencatat situs2 Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi, ber-turut2 mantan ibukota negara2 Majapahit, Sriwijaya, dan Melayu Kuno, memiliki tatakota yang serupa yakni terdiri dari jaringan kanal air dengan pulau di-tengah2 sebagai pusat kota. Tatakota ini konon mengikuti paham kota sebagai mandala yakni replika jagad raya di dunia yang menjadi wilayah kekuasaan para dewa dengan pengertian dewa tertinggi sebagai pencipta alam semesta termasuk bumi dan peri kehidupan di dalamnya. Paham ini menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara kedudukan raja dengan kerajaan yakni raja sebagai kepala pemerintahan sebenarnya adalah “wali dewa” untuk melaksanakan tugas pengaturan di dunia. Oleh sebab itulah, kota raja tersebut harus diberi tanda2 tertentu sebagai cerminan keistimewaannya, seperti sistim simbol hingga keseluruhan tatakota sebagai kedudukan raja. Diantaranya yang paling penting adalah lokasi istana pada titik tengah mandala. Titik ini melambangkan pusat kesucian jagad raya yang hanya dapat diperuntukkan bagi orang2 yang memerintah atas nama dewa, bukan sembarang orang tanpa legalitas.

Peranan air sedemikian pentingnya dalam pembentukan ibukota Negara2 yang pernah mengelola nusantara (sekarang wilayah Indonesia) itu tentunya dapat dimaknai juga sebagai mempunyai hubungan erat dengan ciri tanah air nusantara itu sendiri yakni Negara kepulauan yang 70% bagiannya berwujud air.

Demikian pula pola kepemerintahan negara2 penguasa nusantara itu sangat boleh jadi lekat dengan gaya kepemimpinan air termaksud diatas, terbukti negara2 itu berusia ratusan tahun (Majapahit 1293 sd 1525, Sriwijaya 392 sd 1406).

Dalam konteks kekinian, mungkin kehendak memindah ibukota NKRI dari Jakarta ke tempat lain dapat merujuk kepada riwayat Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi tersebut.

Artinya, ibukota yang akan datang perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kelola tata airnya kelak terkendali baik. Jakarta awalnya adalah kota pelabuhan Nusakelapa, lalu Sundakelapa dan Jayakarta, kemudian kota dagang Batavia. Sangat boleh jadi penataan kelola air yang kini kurang baik menjadikan Jakarta kurang nyaman didiami, termasuk peranan alami diapit 2 (dua) sungai besar yang kini sudah bermasalah banjir kiriman bagi Jakarta, karena hulunya memang tidak lagi cukup berkemampuan menyerap air hujan besar, disamping curah hujan lokal yang terpengaruh perubahan iklim global.

Kehadiran tata air dan tata kepemimpinan air rupanya melekat erat pada peran ibukota negara kepulauan terbesar di dunia ini, sehingga opsi pemindahan ibukota seharusnya mempertimbangkan pula riwayat nusantara masa lalu, artinya pemilihan lokasi sebaiknya memungkinkan tata air kota yang terkendali atau memanfaatkan saja lokasi ibukota nusantara seperti Trowulan, sehingga kehendak menjadikan museum Majapahit dapat disinergikan sekaligus dengan kehendak pemindahan pusat pemerintahan NKRI.

Kasat mata, tampaknya lahan di Trowulan yang berlokasi di selatan kota Mojokerto itu sebenarnya memungkinkan dirancang sebagai pusat pemerintahan NKRI, sekaligus menjemput kembali kejayaan nusantara yang tidak terlepas dari pesan AIR adalah Amanat Indonesia Raya.

Untuk lebih sempurnanya hajatan nasional ini maka tidaklah berkelebihan, semoga ibukota NKRI yang akan datang, dimanapun lokasinya, dapat diberi nama ibukota Pancasila demi harmonisasi bhinneka tunggal ika yang terbaik bagi aspek2 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jakarta Selatan, 8 Oktober 2010

(*) HP : 0818284545, eMail : repindo45@yahoo.com

Berita Terkait

08/09/2010SBY: Jakarta Sudah Tidak Ideal Jadi Ibukota

07/09/2010Pemindahan Ibukota Perlu Kajian Holistic

06/09/2010Jakarta ‘Sakit’ Komplikasi, Ibukota Harus Dipindah

06/09/2010Jakarta Cocok Untuk Bisnis, Bukan Pusat Pemerintahan

03/09/2010SBY Dukung Pemindahan Ibukota

01/09/20109 Unjukrasa Warnai Ibukota

17/08/2010Semangat 17 Agustus Ternoda Pemahaman Otda yang Sempit

05/08/2010Konsep NKRI Dipahami, Konsep Federal Diterapkan, SBY Bohong?

04/08/2010Di Bawah SBY, Indonesia Kian Rapuh

02/08/2010Ibukota Pindah, Foke Serahkan

Rabu, 13/10/2010 17:09 WIB
DPR Siapkan RUU Pemindahan Ibukota
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


Jakarta – DPR bersemangat memindahkan Ibukota dari Jakarta. Anggota DPR mulai mempersiapkan RUU untuk mengurus aturan pemindahan Ibukota.

“Sekarang kita siapkan kaukus pemindahan Ibukota yang anggotanya lintas fraksi. Kalau lancar kita akan menyiapkan naskah akademis UU Pemindahan Ibukota selesai tahun 2011,” ujar sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno, usai rapat fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/10/2010).

Menurut Teguh, hampir semua fraksi di DPR sudah sepakat mendorong pemindahan Ibukota. Setgab koalisi, menurut Teguh, juga memberi lampu hijau terhadap rencana ini.

“Pemindahan Ibukota bukanlah mimpi di siang bolong. Prinsipnya kita akan menggelindingkan wacana tersebut, apalagi Setgab tidak masalah karena SBY sudah menuturkan mendorong pemindahan Ibukota,” terang Teguh.

Rencanya, menurut Teguh, Ibukota akan dipindahkan ke luar Jawa. Belum dipastikan dimana lokasi Ibukota baru yang akan didorong DPR.

“Ke luar Jawa, mengacu pendekatan geospasial pilihannya Kalimtan pesisir barat bagian selatan  atau Sumatera pesisir timur,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY beberapa kali membahas rencana pemindahan Ibukota dalam rapat kabinet. Presiden SBY pun pernah berhitung pemindahan Ibukota butuh waktu 12 tahun.

(van/anw) 

Pancasilais

Minggu, 10 Oktober 2010 22:40 WIB | Artikel | Spektrum |

H. Ilham Bintang *)

Pancasilais

Auckland (ANTARA News) – Jumat (8/19) itu kami seharian berjalan kaki di Auckland, ibukota Selandia Baru, mengurus beberapa keperluan berkait rencana putra tercinta, Fikar Rizky Mohammad alias Ikang, sekolah di sini. Mengunjungi kampusnya dan memeriksa beberapa apartemen bakal tempat dia tinggal.

Semua pasti tahu bagaimana kasih Ibu sepanjang masa, dan itu pula yang dilakukan Mamanya Ikang yang sangat perlu memastikan soal kenyamanan dan keamanan puteranya mau sekolah jauh dari rumah di Jakarta.

Akumulasi jarak yang kami tempuh mungkin sekitar 15 kilometer berjalan kaki, namun nyaman sekali. Hanya terasa berat kalau menempuh jalan berbukit. Waduh, nafas seperti mau putus.

Hal paling berat saat itu, kami kehilangan shalat Jumat, pertama kalinya dalam puluhan tahun belakangan ini. Martinus, sahabat yang juga memandu, tidak tahu lokasi masjid tepatnya di mana. Mungkin itulah satu di antara sedikit hal yang luput dari perhatian Martinus.

Dia bilang, “Mana orang Auckland perduli agama Pak! Lihat saja gereja hanya ada berapa biji di sini. Satu yang kita lihat tadi itu dipelihara dan dipertahankan lebih karena bangunannya bernilai sejarah, dibangun ratusan tahun lalu.”

Saya terperangah. Lalu dari mana masyarakat memperoleh ajaran sampai perilakunya sehari-hari amat Pancasilais, jujur, adil, menghormati hak asasi manusia (HAM), yang merefleksikan  masyarakat taat pada  nilai-nilai agama, moral, dan kemanusia? Kepedulian pemerintah terhadap warganya juga amat tinggi.

Di negeri berdekatan dengan Kutub Selatan itu, jika ada penduduknya tidak memiliki pekerjaan atau penghasilannya kurang, maka per orang mendapat santunan 200 dolar Selandia Baru (New Zealand Dollar/NZD) per minggu. Bayangkan kalau saja anggota keluarganya lima orang seluruhnya, maka santunannya 200 NZD dikalikan lima pula.

Wanita yang baru melahirkan, dan karenanya dia terpaksa berhenti bekerja untuk memenuhi harapan mengurus anaknya secara baik, termasuk tentu supaya dapat menyusui bayinya selama dua tahun, dapat santunan dobel. Pertama, santunan karena tidak bekerja. Kedua, santunan (mungkin lebih tepat namanya imbalan) karena mengurus anaknya.

Kalau sampai nanti hidupnya masih payah, dan anaknya sudah berusia lima tahun, maka negara akan menjemput anak yang sudah usia sekolah itu untuk disekolahkan. Wajib sekolah yang puluhan tahun telah dicetuskan pemerintah Indonesia jika seperti itu praktiknya, maka niscaya dalam 30 tahun kita bisa menyelesaikan bengkalai bangsa Indonesia. Saya membatin, kayaknya bangsa Indonesia lebih butuh tinggal di Auckland dan pemerintah seperti itu deh.

Martinus Lay (51) memutuskan ke Auckland pada waktu tabungan dolarnya untuk sekolah anak menyusut akibat depresiasi rupiah pada tahun 1998. Ia pernah kuliah di kota ini, maka dia memiliki informasi lengkap.

Dia pun mengajukan tempat tinggal tetap (Permanent Recidence/PR) melalui Internet. Tiga bulan kemudian permohonannya disetujui. Dua anaknya, satu usia sekolah menengah umum (SMU), satu lagi usia mahasiswa bisa mengenyam pendidikan gratis di sekolah negeri/pemerintah Selandia Baru.

Cerita Martinus, mula-mula anaknya berontak, minta pulang karena “nggak” betah tidak punya kawan. Tetapi, belakangan kedua anaknya berterima kasih, dan meminta maaf lantaran dulu mengira dibuang sama Bapaknya jauh ke negeri orang.

Anak-anaknya kini penuh percaya diri menjadi warga dunia, teman bergaulnya berbagai ras yang sering dijuluki unggul, yakni Inggris, Australia (Aussie), Jepang (Nippon) dan China. Mereka tidak mau lagi memanfaatkan waktu liburnya mudik ke tanah air.

Ketika makan malam bersama, saya memperhatikan mereka cas cis cus dengan dua anak saya, Ikang dan Nona. Mereka pergi ke berbagai sudut kampus Universitas Auckland membuktikan gembar-gembor mengenai keunggulan perguruan tinggi tersebut. Pulang-pulang saya juga yang repot, karena Nona –sang adik Ikang– juga berharap tiga tahun mendatang bisa berkuliah juga di Aukland.

Martinus tinggal di Volt Apartement di pusat kota. Dia membeli apartemen tersebut dengan harga sangat murah untuk ukuran negeri tersebut. Apartemen itu waktu diluncurkan (lauching) pada 2006 harganya per unit untuk luas 45 meter persegi (m2) senilai 450 ribu NZD. Dia membeli pada waktu di Selandia Baru tengah terjadi resesi ekonomi beberapa tahun lalu, dengan harga tinggal 25 persen atau hitungannya tidak sampai Rp1 miliar.

Membeli apartemen di Selandia Baru seperti kita berasosiasi dalam koperasi. Pemilik apartemen setiap tahun mengembalikan kelebihan “hasil usaha” menjual listrik kepada penghuni. Namun dipastikan, hanya sekitar sepuluh sampai duapuluh persen saja yang mau menerima. Sisanya, dalam jumlah besar tidak mengambil.

Adakah itu berarti pemilik apartemen akan mengantongi hasil usaha tersebut? Ternyata, tidak. Mereka juga merasa tak pantas terlalu banyak mengantongi keuntungan. Maka, disalurkan lah sisa usaha itu ke lembaga sosial. Dari situlah tampaknya, antara lain sumber dana santunan yang disalurkan kepada warga yang tak mampu.

Saya kemarin mendatangi kantor pelayanan sosial yang dibawahi oleh Bagian Departemen Bina Sosial di Selandia Baru. Kantor itu tampang lengang, hanya sedikit orang yang datang ke situ. Menurut Martinus memang tidak sebanyak orang yang kita bayangkan memanfaatkan dana tersebut. Ada yang karena gengsi, tetapi tentu lebih banyak karena golongan tidak mampunya memang sedikit.

Padahal, iklan program itu disebar ke mana-mana, dicetak amat luks. Kayaknya nggak efektif ya? Maaf, lagi-lagi saya membatin, lembaga itu lebih tepat di Indonesia. Seluruh orang Indonesia pasti amat  butuh negeri dan pemerintah seperti yang ada di Selandia Baru.

Saya di Auckland sampai Senin (11/10) untuk menuntaskan pengenalan terhadap kota ini. Beruntung saya dapat pesawat Airbus A-380-800 milik Emirates ke Sydney. Pesawat baru berbadan lebar dan bertubuh tambun ini saya juga pernah coba waktu ke Jepang dua tahun lalu. Menakjubkan, dengan tubuh sebesar apartemen Senayan City itu bisa terbang amat lembut, dan membuat kita serasa di dalam rumah saja tahu-tahu sampai di negeri orang.

Singapore Airlines (SQ) pengguna pertama pesawat itu. Waktu SQ melakukan penerbangan perdana ke Sydney, Australia, tiketnya dijual puluhan juta per kursi (seat). Peristiwa itu diberitakan luas oleh media massa dunia.

Harga tiket Auckland- Sydney, 260 NZD. Sekitar Rp1,6 juta. Hampir sama dengan harga tiket Jakarta- Makassar. Bahkan, lebih murah dari tiket Qantas dengan pesawat B737-800 seharga Rp2,2 juta. Apalagi, kalau dibandingkan dengan penerbangan Emirates dengan pesawat sama sehari sebelumnya, hari Minggu, jurusan yang sama, mencapai 990 NZD atau sekitar Rp6 juta.

Ini lagi, Pancasilais saya temui di negeri orang. Mungkin kita ingat Pancasila hanya dua kali, 1 Juni yang disebut hari lahirnya dan 1 Oktober hari kesaktiannya. Sedangkan, orang seperti di Auckland, Selandia Baru, kok malah menerapkannya setiap hari ya?

*) H. Ilham Bintang (ilhambintangmail@yahoo.co.id, ilhambintang@cekricek.co.id, twitter: @ilham_bintang) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek (C&R).

Suara Pembaruan

ZOOM2010-10-07Ibu Kota Harus Pindah ke Kalimantan
dok sp
Andrinof Chaniago

[JAKARTA] Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dinilai sebagai opsi paling ideal, tidak hanya dalam konteks beban Jakarta yang begitu kompleks, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pembangunan nasional.
Demikian pandangan sejumlah kalangan, di antaranya pakar permukiman dan perkotaan ITB Jehansyah Siregar, Koordinator Tim Visi Indonesia 2033 Andrinof Chaniago, pakar ekonomi dan kebijakan publik Tata Mustasya, serta tokoh masyarakat Kalimantan Oesman Sapta Odang, secara terpisah, Kamis (7/10). Mereka juga mengkritik keberatan yang disuarakan sejumlah pengusaha nasional jika ibu kota negara dipindah ke lokasi yang jauh dari Jakarta.
Menurut Jehansyah, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukanlah semata untuk kepentingan bisnis namun untuk pembangunan nusantara. “Pembangunan nasional adalah pembangunan nusantara. Sehingga, perlu dipahami ini tidak saja agar pertumbuhan ekonomi baik tetapi juga pola pertumbuhan ekonominya. Karena itu, pemerataan pembangunan wilayah memegang peranan penting,” katanya.
Dia menerangkan, pemindahan ibu kota merupakan keniscayaan, untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. “Implementasi kebijakan belum menemukan strategi efektif tumbuhnya ekonomi baru di luar Jawa. Sejak 1977, belum terwujud,” katanya.
Menurutnya, respons daerah terhadap pemindahan ibu kota sangat antusias. Ini seharusnya disikapi secara positif oleh pemerintah pusat. “Aspirasi yang muncul dari daerah adalah pembangunan nasional tidak merata ke daerah. Jika demikian, maka ini bisa menjadi energi yang sangat kuat sehingga daerah-daerah mau membangun dengan suatu ketertarikan. Daerah lebih giat menarik investasi,” ujarnya.
Jehansyah melanjutkan, pemindahan ibu kota menguntungkan pembangunan wilayah.
“Penolakan sebagian kalangan mengenai pemindahan ibu kota ini karena mereka belum melihat kesungguhan pemerintah sebagai sektor publik yang kuat. Pengusaha ingin kepastian itu. Untuk itu, pemerintah harus segera menyusun rencana untuk merumuskan kerangka kebijakan, dalam rangka memberi kepastian,” jelasnya.
Untuk menyusun rencana tersebut, dia mengusulkan, pemerintah perlu membentuk tim untuk mengkaji. Baru kemudian membentuk badan otorita secara nasional sebelum diserahkan ke daerah. “Kita bisa belajar dari perbadanan Putrajaya di Malaysia, Urban Redevelopment Authority di Singapura, Urban Renaissance Agency di Jepang. Bahkan, Tiongkok belajar di Singapura saat membangun Shenzhen,” ungkapnya.
Sementara itu, Andrinof Chaniago menduga ada upaya melobi agar pemindahan ibu kota tidak ke luar Jawa, tetapi ke Jonggol atau sekitarnya. “Kalau benar terjadi, ini jelas merupakan tindakan membunuh masa depan Indonesia,” katanya,
Andrinof melanjutkan, kebijakan publik memang tidak bisa dikeluarkan dari proses politik. “Tetapi proses kebijakan yang baik adalah proses yang mendahulukan kajian akademik dan mendengarkan dengan saksama hasil kajian akademik, sebelum menjadi keputusan politik,” katanya.
Karena itu, Andrinof menyatakan, Tim Visi Indonesia 2033 siap melayani perdebatan para pengusaha, atau pihak mana pun, yang menentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. “Penolakan sejumlah pengusaha terhadap usul pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah sikap yang sangat mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan peningkatan kualitas pembangunan,” jelasnya.
Andrinof juga menegaskan, timnya belum pernah merekomendasikan pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya. “Kami hanya mengusulkan ke Kalimantan karena sudah melalui berbagai penelitian akademik,” katanya.
Terkait hal itu, Tata Mustasya menerangkan bahwa yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan dan sektor publik, yang seluruhnya itu dikuasai oleh pemerintah. Jadi bukan model yang memaksakan sektor bisnis untuk ikut pindah.
“Pada intinya, yang dipindahkan sebetulnya adalah pusat pemerintahan. Bukan model yang memaksa sektor bisnis untuk ikut pindah. Nantinya, secara bertahap ada insentif untuk mengembangkan,” ujarnya.
Dikatakan, dalam konsep yang diajukan Tim Visi Indonesia 2033, tidak ada pemaksaan bagi sektor bisnis untuk ikut pindah. Pemerintah perlu menyediakan pola insentif bagi sektor bisnis.
Dari sisi bisnis, lanjut Tata, tetap bisa memusatkan kegiatannya di Pulau Jawa dan Indonesia bagian Barat. Diibaratkan situasi, ada gula, ada semut. Gula atau daya tariknya dipindahkan terlebih dulu. “Ini berbeda dengan konsep yang sudah ada selama ini, seperti transmigrasi yang memaksa pindah, tapi daya tariknya tidak ada di sana,” tutur Tata.
Sementara terkait dengan lokasi pemindahan, diutarakan bahwa sejauh ini pilihannya adalah di wilayah tengah Indonesia, yang salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Meski demikian, Tim Visi Indonesia 2033 masih melihat beberapa lokasi, namun belum bisa memaparkan secara terbuka.
Diutarakan, alasan pemindahan sudah cukup jelas, selain karena beban Jakarta, juga untuk kepentingan pemerataan pembangunan. Di sisi lain, secara politis dapat memperkuat integrasi kebangsaan.
“Mengenai keberatan dari kalangan pengusaha, saya kira perlu didiskusikan lagi. Dari konsep tim, Jakarta dan Jawa akan lebih difokuskan pada industri jasa dan pertanian, sedangkan di tempat di mana ibu kota dipindahkan, harapannya akan diikuti perpindahan industri manufaktur,” papar Tata.

Sangat Siap
Secara terpisah, Oesman Sapta sangat setuju jika ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Dari sisi geografis dan sumber daya alam, Kalimantan sangat siap untuk menggantikan Jakarta. “Sebagai putra Kalimantan, saya sangat setuju terhadap usulan itu. Tentunya, jika itu terwujud, akan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan,” ujar Oesman di Malang, Kamis pagi.
Pengusaha asal Kalbar ini menilai pemerataan pembangunan semakin terwujud. Jadi, pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. “Pemerataan pembangunan seperti itu juga akan memberi kontribusi yang positif bagi program-program pemerintah, terutama pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,” jelasnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai Kalimantan termasuk daerah yang strategis untuk dijadikan ibu kota negara yang baru. Diakui, hal itu perlu biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur dan pusat pemerintahan. “Inilah kajian-kajian yang harus dicari solusinya bersama”, kata Pramono. [W-12/J-11/D-12/O-1]

Tak Dipercaya

Liputan 6

Liputan 6
Pemerintah Mulai Tak Dipercaya Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk memperhatikan kehidupan masyarakat saat ini yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Ini terungkap dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh nasional di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (8/10).

“Kalau pemerintah bisa mendapatkannya maka jalannya pemerintahan akan nyaman,” kata mantan Wakil Presien Jusuf Kalla dalam acara Silaturahmi Tokoh Nasional ini, Acara ini untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa termasuk penanganan bencana hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Selain Jusuf Kalla, hadir juga dalam acara Silaturahmi Tokoh Nasional adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas, dan Ketua MK Mahfud MD. Tokoh lainnya adalah mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, Wiranto, dan Sutrisno Bachir.(JUM)

Pilih Timur Pradopo Kapolri, SBY Panik? 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 05/10/2010 | 07:17 WIB Pilih Timur Pradopo Kapolri, SBY Panik?Jakarta – Dipilihnya Timur Pradopo sebagai calon Kapolri yang terkesan mendadak adalah menunjukkan Presiden SBY agak panik setelah berjanji akan menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR RI pada deadline Senin (4/10/2010) sore. Selain terdesak deadline penyerahan nama calon Kapolri yang dikejar-kejar oleh kalangan DPR, SBY dianggap sempat ‘goyah’ ketika memunculkan nama calon Imam Sudjarwo saat itu ternyata diterpa isu kedekatan calon Kapolri ini dengan Aulia Pohan yang juga besan SBY.

“Jadi, saya menduga SBY agak kebingungan dan panik dengan cercaan publik terkait calon Kapolri diintervensi penguasa, di satu sisi SBY sudah berjanji segera menyerahkan nama calon kepada DPR pada Senin sore. Ini akibat SBY itu sosok yang bimbang dan peragu, gampang dipengaruhi oleh protes publik dan bisikan lingkaran Istana,” ujar pengamat Universitas Naisonal (Unas) Tubagus Januar Soemawinata, Selasa (5/10/2010).

Sebagaimana diberitakan, Presiden SBY secara resmi telah mengajukan Kabaharkam Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Surat bernomor R.83/PRES/10/2010 yang dikirim kepada pimpinan DPR, Senin (4/10) sore. Ini sekaligus kenaikan pangkat mendadak Timur Pradopo yang sebelumnya sebagai Kapolda Metro Jaya dinaikkan pangkatnya dari jenderal bintang dua (Irjen Pol) ke bintang tiga (Komjen Pol).

Januar menilai, proses rekrutmen Kapolri terkesan sangat tertutup untuk mengamankan kepentingan penguasa. Seharusnya, calon Kapolri diseleksi secara alamiah berdasar prestasi dan kemampuan dalam memimpin korps baret coklat. “Tidak perlu Presiden mengatrol-ngatrol calon dengan menaikkan pangkat dadakan dari jenderal bintang dua ke bintang tiga. Ini terkesan kenaikan pangkat di Polri kurang alamiah,” tutur mantan aktivis ini.

Apalagi, lanjut Januar, di saat Timur Pradopo menjadi Kapolda Metro Jaya sempat terjadi kerusuhan bantrok amuk massa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diakui bahwa intelijen polisi lemah. “Kalau di Jakarta saja intelijen polisi lemah, maka apa yang akan bisa dilakukan Kapolri untuk memberdayakan intelijen di tingkat nasional?” tanyanya.

Ia pun meminta apabila benar Timur Pradopo yang abru saja dinaikkan pangkatnya dari Irjen Pol (bintang dua) ke Komjen Pol (bintang tiga) harus benar-benar mau dan mampu melaksanakan tuntutan public yang hingga kini belum dikerjakan oleh Kapolri Jenderal ol Bambdang Hendarso Danuri. Yakni, antara lain pengusutan rekening gendut sejumlah jedneral Polri, skandal Bank Century, maraknya kejahatan dengan kekerasan yang mengusik rasa aman masyarakat.

Januar melihat, jago Presiden dalam pencalonan Kapolri kali ini sangat kental diwarnai kepentingan politik kekuasaan. “Ini semua akan bisa dimaklumi oleh public apabila Kapolri yang baru nanti benar-benar bisa menunjukkan profesional dan meningkatkan kredibilitas Polri, serta memberantas mafia kasus (markus) di tubuh Polri. Jika kinerja Timur Pradopo bagus, publik akan tidak mempermasalahkan dia menjadi Kapolri,. Tapi sebaliknya, jika kinerjanya tidak lebih baik dari Bambang Hendarso Danuari, maka kiamatlah institusi Polri di mata publik,” tuturnya.

Menurut Januar, memang pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri tereksan kental dengan muatan politik, karena baru saja dilantik menjadi Kabarhakam Polri, langsung dipasang sebagai calon Kapolri. “Ini terkesan mendadak menaikkan pangkat dan dadakan dalam pencalonan Kapolri. Nampaknya, SBY kurang terbuka dalam hal ini. Tiba-tiba dalam hitungan jam, Timur Pradopo disodorkan jadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden. Prosesnya ini mengejutkan, sehingga jabatan di kepolisiian tidak sakral lagi dan terkesan hanya sebagai batu loncatan,” tandas paranormal asal Banten ini.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa nama Imam Sudjarwo mengalahkan Nanan Soekarna sebagai calon Kapolri. Setelah itu, Ito Sumardi disebut-sebut sebagai calon Kapolri pilihan Presiden, tapi kemudian mendadak tenggelam dengan munculnya nama Komjen Timur Pradopo sekarang ini. Nampaknya, Timur Pradopo perlu memperkuat intelijen Polri yang profesional (bukan intel melayu) agar tidak kecolongan lagi seperti kasus bentrok berdarah di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? (jpc)

20
Sep
10

Kenegarawanan : Politik Ibukota Baru dan Agenda Global

Perencanaan Kota Wajib Libatkan Warga

lokasi: Home / Berita / Ibu Kota / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 20/09/2010 | 03:32 WIB

Jakarta – Wacana pemindahan pusat pemerintahan dari ibukota sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta terus mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Banyak kalangan yang setuju dengan wacana tersebut. Namun, tak sedikit pula kalangan yang kontra atas digulirkannya wacana tersebut.

Terlepas dari pro dan kontra itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, Djan Faridz, menyatakan, apapun perencanaan terkait kota Jakarta, sebaiknya melibatkan partisipasi warga. “Berbagai usulan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kota tentu saja harus didukung. Perspektif perencanaan boleh saja berbeda-beda. Tetapi yang penting untuk menjadi perhatian adalah mengapa perencanaan-perencanaan sebelumnya tidak maksimal dan belum secara penuh mendapat dukungan warga dalam tahap implemetansinya,“ ujar Djan Faridz, Minggu (19/9).

Warga adalah stakeholder utama kota. Pembangunan kota berorientasi kepada kepentingan warga kota. Sumber daya alam juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga kota. Akan tetapi, pembangunan dan sumber daya alam tersebut memiliki keterbatasan. Karena kota adalah untuk warga dan segala kekurangannya akan menjadi beban warga, maka sudah sewajarnya warga dilibatkan dalam perencanaan kota.

“Pada kenyataannya sumber daya alam dan pembangunan di kota-kota tidak akan pernah memuaskan semua warga kota. Segala keterbatasan dari ketersediaan sumber daya alam, misalnya lahan untuk perumahan maupun penyediaan air bersih oleh pemerintah daerah, sarana transportasi, infrastruktur dan hal lainnya, akan menjadi beban warga kota. Sebagai pihak yang menanggung beban tersebut mereka seharusnya dilibatkkan dalam perencanaan kota, “ ungkap Djan Faridz.

Djan Faridz mengemukakan, warga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dari tingkat yang paling bawah yakni rukun tetangga (RT). Selama ini hal itu juga telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski begitu, pelaksanaannya tentu harus diperbaiki dan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ajakan masyarakat untuk terlibat perlu dilakukan melalui publikasi di media massa dengan rentang waktu yang memadai. Jika proses ini dijalankan diharapkan berbagai kebijakan yang memiliki konsekuensi menjadi mudah untuk dinegosiasikan.

“Jika pemerintah pusat serius menjalankan berbagai pilihan terkait penyelesaian masalah kota Jakarta sebaiknya suara warga secara sungguh-sungguh didengarkan. Pemerintah pusat perlu berdialog dengan seluruh stakeholder kota, membuka saluran komunikasi langsung untuk warga dan kalau diperlukan melakukan survei untuk mengetahui lebih detail aspirasi warga Jakarta,” tandasnya. (Beritajakarta.com)

Jangan Terlalu Manut & Mengekor Agenda Globallokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]Senin, 20/09/2010 | 08:13 WIB

Kegagalan Pasar Uang, Kembali ke Sektor Riil
Oleh: Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle/SMC)

KITA seringkali percaya begitu saja bahwa globalisasi akan menguntungkan kita. Hal ini mendorong pemerintah (dan DPR) membuat banyak kunjungan-kunjungan dan pertemuan-pertemuan internasional. Padahal, kita harus berhati-hati bahwa hal itu akan menyita perhatian yang sesungguhnya mungkin kurang begitu penting. Kita hendkanya mengubah cara berpikir dan harus insyaf. Kalau sebelumnya kita berpikir negara ini bisa dikelola dengan mekanisme pasar bebas dan global, dengan hancurnya (ekonomi ) Amerika dan sekarang negara-negara Eropa dalam krisis global, harusnya dapat dijadikan contoh, betapa sistem ekonomi yang mereka bangga-banggakan selama berabad-abad bisa seketika runtuh.

Dalam tataran interaksi global, tidak boleh kendali permainan diserahkan sepenuhnya kepada pasar global (pasar bebas). Apalagi mekanisme pasar tidak lepas dari kepentingan pemain-pemainnya, termasuk secondary market yang hanya menjual kertas. Sebuah hubungan ekonomi, yang meminjam Stiglitz (Free Fall, 2010), tidak jelas siapa berhadapan dengan siapa. Bila pasar uang (money market) terus dibiarkan berkembang tanpa batas, lambat laun akan semakin sedikit pemilik modal yang menanamkan modlanya dalam bentuk pabrik. Logika berpikir, kenapa mesti bersusah payah membuat sepatu dengan margin keuntungan kecil dan selalu berhadapan dengan tuntutan buruh, bila Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat utang negara (SUN) dan sejenisnya memberikan bunga yang menggiurkan?

Dalam hal ini, peran negara harus mampu mengendalikan. Negara tidak boleh dikontrol orang-orang seperti itu. Karena memang pemilik uang lebih suka membungakan uangnya dan kenapa harus capek-capek kerja. Di sini peran negara mengatur, bagaimana pemilik uang mau menginvestasikan uangnya ke sektor riil. Maka perlu dibuat sejumlah aturan, misal seperti di negara-negara Skandinavia diberlakukan pajak progresif bagi pemilik tabungan dengan jumlah tertentu. Ini agar uang menjadi produktif. Tidak terus-terusan beranak di buku tabungan.

Di sisi lain, kahancuran Lehman Brother’s, perusahaan investasi ternama di Amerika Serikat, mestinya menyadarkan para pemburu rente, tidak selamanya uang mereka aman dengan melakukan investasi sektor finansial. Begitu juga dengan hancurnya harga-harga saham sejumlah perusahaan pada 2008 yang memiskinkan ribuan pemegang sahamnya. Dengan contoh itu mestinya membangkitkan kesadaran di kalangan pemilik uang, tidak sepenuhnya uangnya aman bila ditukar berlembar-lembar kertas saham atau obligasi.

Catatan lain adalah negara Islandia. Pemberian suku bunga tinggi, mirip SUN terjadi di Islandia. Kini negara itu mengalami krisis keuangan karena gagal bayar terhadap obligasi yang jatuh tempo. Artinya, para penanam uang dalam obligasi yang dikeluarkan pemerintah Islandia (yang kebanyakan orang Inggris dan Belanda) tidak mendapatkan kembali uangnya. Sedangkan negara Eropa lainnya, seperti Yunani, harus meratapi nasibnya seiring dengan besarnya utang mereka kepada pihak asing, seperti Goldman Sachs. Negara tersebut sudah bangkrut.

Demikian gambaran di atas cukup menjelaskan, betapa perilaku para pemburu rente, seperti menjadi kebiasaan sebagian pemilik uang kita, telah memicu terjadinya krisis berefek multiflier di Amerika dan Eropa. Sebuah krisis berkepanjangan di Amerika.  Dalam hal ini, sudah selayaknya pula pemerintah Indonesia meninjau ulang kebijakan pemberian suku bunga tinggi di SUN maupun BI (Bank Indonesia) untuk SBI. Sebab bila suatu saat terjadi gagal bayar, nasib bangsa ini sungguh-sungguh dipertaruhkan. Sebaliknya, pemerintah juga perlu membuat aturan yang menggairahkan bergeraknya sektor riil. Misal dengan mendorong otoritas Bank Sentral menurunkan suku bunga dan mendorong perbankan menyalurkan uangnya pada masyarakat.

Dalam hal usaha kecil menengah, pemerintah perlu memikirkan skema pembiayaan tertentu selain sungguh-sungguh mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR). Janganlah KUR hanya ‘proyek’ pemilu, yang diusung bersama BLT (Bantuan Langsung Tunai). Kalau habis pemilu programnya tersendat-sendat tanpa arah. Soal KUR, barangkali saja pemerintah meragukan kesanggupan bayar penerima kredit. Kalau itu soal keraguan, maka di fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan. Namun perlu diingat, dalam sejarahnya, pengusaha kecil lebih taat mengembalikan utang-utangnya dibandingkan pengusaha besar.

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan, bunga pinjaman antara sektor yang satu dengan sektor lainnya perlu dibnedakan. Misal bunga pinjaman antara industri keramik dan dagang bakso. Sebab, break event point dan margin keuntungan berbeda-beda. Industri harus berbunga lebih murah. Dengan begitu akan lebih banyak pengusaha yang semula berdagang tergerak masuk ke sektor industri. Dengan industri berkembang akan menampung ratusan higga ribuan tenaga kerja. Bagi saya, bila semua pengusaha bergerak di sektor perdagangan itu adalah bahaya. Logikanya, kalau semua jadi pedagang, sektor industri yang menampung ribuan tenaga kerja mati, siapa pula yang membeli dagangannya? Sebaliknya, dengan bergairahnya sektor industri semakin banyak orang yang memiliki pendapatan, dengan sendirinya pula daya beli masyarakat meningkat dan sektor perdagangan pun bergairah.

Kesimpulannya, dengan terus bergeraknya krisis finasial global mestinya menyadarkan kita agar tidak membabi buta mematuhi agenda global seperti free trade agreement, bahkan isu-isu climate change yang mungkin merugikan pengusaha kelapa sawit kita misalnya, dan pengelolaan kebijakan ekonomi yang bertumpu sektor finansial semata. Sudah saatnya pemerintah merangkul dan memberikan kebijakan yang pro pengusaha dan buruh serta pengrajin dan pelaku usaha menengah kecil, untuk menggerakkan kembali era industrialisasi yang belakangan ini dilumpuhkan oleh kebijakan pasar bebas, khususnya pasar uang. (*)




Blog Stats

  • 3,906,376 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements