Posts Tagged ‘Anti Corruption



01
Dec
10

Pemberantasan Korupsi : Demo Bendera di KPK

Rabu, 01/12/2010 21:03 WIB
Demo 7 Jam, ‘Bendera’ Akhirnya Tinggalkan Gedung KPK
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) melakukan demonstrasi hampir tujuh jam lamanya di depan Kantor KPK. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah dua kali diajak negosiasi oleh aparat Kepolisian.

Rombongan Bendera yang berjumlah sekitar 30 orang ini datang ke kantor KPK sekitar pukul 12.00 WIB tadi. Mereka menuntut pimpinan KPK terpilih, Busyro Muqqodas untuk menandatangani pernyataan sikap untuk mengusut tuntas skandal Century di atas materai Rp 6.000,.

“Skandal Century sudah terhitung satu tahun lebih menjadi tontonan masyarakat yang hanya menjadi pepesan kosong,” kata Mustar Bona Ventura salah seorang aktivis Bendera saat berorasi di depan kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2010).

Awalnya semua berjalan lancar-lancar saja. Namun sampai hari menginjak petang, rombongan pendemo masih saja ‘keukeuh’ bertahan di pintu masuk KPK sebelah selatan, sembari tetap melancarkan orasi.

Pihak kepolisian mencoba membubarkan dengan paksa karena aksi telah melewati aturan batas waktu berunjuk rasa yang berakhir pada pukul 18.00 WIB. Namun massa Bendera menolak beranjak meski energi mereka sudah tidak sebesar ketika siang hari.

Setelah mendapat himbauan kedua, akhirnya rombongan pendemo dari LSM Bendera mau membubarkan diri sekitar pukul 18.50 WIB. Mereka masuk ke sebuah bis yang telah disiapkan oleh Polres Jakarta Selatan.

Sebelum membubarkan diri mereka mengatakan besok akan kembali lagi dan menginap sebelum Busyro Muqqodas menandatangani surat pernyataan untuk
Menanggapi niatan mereka untuk kembali berdemo esok, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edi yang ada di lokasi, mengatakan pihaknya siap saja.

“Sepanjang itu dilakukan dengan baik kita akan melayani, tapi kalau mereka akan menginap nanti kita akan ingatkan kalau unjuk rasa itu ada batas waktunya,” kata Kombes Gatot Edy kepada wartawan.

(fjr/ape)

Baca Juga :

Rabu, 01/12/2010 18:27 WIB
KPK Apresiasi Whistle Blower System di Instansi Publik
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Enam instansi publik hari ini memaparkan penerapan whistle blower system masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilainya hal itu berguna untuk pencegahan tindak pidana korupsi.

“Ya kami sangat mengapresiasi. Tadi sudah dipaparkan, dan sistemnya cukup bagus,” ujar Pimpinan KPK, M Jasin, seusai gelaran Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Instansi publik yang hari ini memaparkan penerapan whistle blower system, adalah Lembaga Peradilan Saksi dan Korban (LPSK), Pertamina, Ditjen Pajak, Bea Cukai Kementerian Pertanian dan PLN. Dari keenam intansi tersebut sistem pengaduan yang dipakai semuanya terkoneksi ke KPK, kecuali Pertamina.

Alasan Pertamina tidak menghubungkan whistle blower system-nya ke KPK, karena mereka ingin melakukan pengawasan internal. Sebagai instansi di bidang jika ada laporan yang belum jelas kebenarannya tapi sudah tiba di pihak lain, dapat langsung merusak reputasi Pertamina.

“Tidak masalah. Kita hormati itu. Tapi Pertamina tetap memperbolehkan pelapor dari internal untuk melaporkan ke penegak hukum,” terang Jasin.

Dalam kesempatan ini Jasin juga memaparkan kinerja KPK’s Whistle Blower System yang sudah aktif sejak tahun 2009. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan ini, kemampuan sistem tersebut merahasiakan identitas pelapor sudah cukup baik.

“Identitas pelapor sangat dilindungi. Namun pihak KPK tetap melakukan klarifikasi supaya tidak terjadi fitnah,” pungkasnya.

(fw/lh)

Baca Juga :

Rabu, 01/12/2010 18:14 WIB
Jampidsus Lantik 113 Anggota Satuan Khusus Penanganan Korupsi
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews


Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) M Amari melantik 113 anggota anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK). Satuan khusus ini bertugas untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 113 anggota Satuan Khusus PPTPK ini dilakukan di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2010). Mereka dilantik langsung oleh Jampidsus Amari.

Satuan khusus ini terdiri dari 23 orang anggota Khusus Divisi Penyelidikan, 60 orang anggota Khusus Divisi Penyidikan, dan 30 orang anggota Khusus Divisi Penuntutan. Para jaksa yang tergabung dalam satuan khusus ini direkrut dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

“Jaksa-jaksa yang ditempatkan di satuan khusus ini diharap mampu meningkatkan profesionalisme dengan memahami dan menguasai kasus yang ditangani, serta memahami Perundang-Undangan,” tutur Amari dalam sambutannya.

Amari mencontohkan, bagi Satuan Khusus bidang perbankan diharapkan supaya menguasai Undang-Undang Perbankan, kemudian bagi Satuan Khusus bidang IT (Informasi Teknologi) diharapkan supaya menguasai bidang IT.

Selain itu, demi semakin meningkatkan profesionalisme para anggota Satuan Khusus, Amari memerintahkan Direktur Penyidikan pada Jampidsus
untuk menggelar pelatihan singkat dengan mengundang para ahli di
masing-masing bidang.

Terakhir, Amari berpesan agar para anggota Satuan Khusus mampu untuk menata hati dalam menjalankan setiap tugas mereka. Anggota Satuan Khusus diimbau untuk tidak melakukan penyimpangan dalam tugasnya.

“Pimpinan di jajaran Kejaksaan mengharapkan agar anggota menata hati untuk tidak memeras, tidak melakukan pungli (pungutan liar-red) dan tidak
menerima suap,” tandas mantan Jaksa Agung Muda Intelijen ini.

(nvc/ape)

Baca Juga :

 

Rabu, 01/12/2010 18:03 WIB
Korupsi Harus Dibongkar dan Dicegah, Bukan untuk Ditutupi
Moksa Hutasoit – detikNews


Jakarta – Korupsi bukanlah penyakit baru. Sudah sejak lama musuh masyarakat ini hingga di Indonesia. Berbagai taktik sudah dilakukan untuk mencegahnya, tapi kenapa masih ada?

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Pertamina, Waluyo punya jawabannya. Menurut Waluyo, tidak ada sebuah organisasi atau lembaga yang bersih dari perilaku korupsi.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa organisasi itu bebas sama sekali (dari korupsi),” tegas Waluyo usai Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Meski begitu, mantan Plt KPK ini berharap agar dugaan korupsi jangan lantas jadi ditutupi. Jika ada perilaku korupsi atau perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, organisasi itu justru harus bertindak sesuai prosedur yang ada.

“Umpamanya dalam kasus Gayus misalnya, jangan lantas dibilang reformasi birokrasinya tidak tepat,” ujar Waluyo memberi perumpamaan.

“Respon organisasi itu apa? apakah langsung menindak? Itu proses yang harus dilihat,” tambahnya lagi.

Waluyo mencontohkan, lembaga sekelas KPK pun pernah terseret kasus korupsi. Namun KPK bertindak cepat dengan memproses pegawainya itu dan menyerahkan ke pengadilan.

“Jika ada, harus diungkap, jangan ditutupi, pencegahannya bagaimana, itu yang terpenting,” tegasnya.

(mok/ndr)

25
Nov
10

Pemberantasan Korupsi : Bambang Widjojanto Berpendapat

antara

Ini Dia, 3 Hal yang  Dilakukan Bambang Bila Jadi Pimpinan KPK

Bambang Widjojanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di hadapan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Calon pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Kamis (25/11) dinihari, usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI mengatakan, bila ia terpilih menjadi pimpinan KPK, akan menyelesaikan tiga kasus besar. Yaitu, kasus Gayus, kasus Century, dan kasus IPO Krakatau Steel.

“Tiga kasus itu sangat meresahkan, masyarakat ingin supaya kasus itu bisa diselesaikan,” kata Bambang.

Terkait kasus Gayus, Bambang mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dugaan konspirasi pada instansi penegak hukum, dugaan keterlibatan dirjen pajak, dan buruknya pengawasan pada lembaga pemasyarakatan yang bisa seenaknya membuat Gayus keluar masuk penjara.

Bambang merupakan satu dari dua orang calon pimpinan KPK yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, sejak Rabu (24/11). Selain Bambang, calon pimpinan KPK lainnya adalah Busyro Muqoddas.

Sesuai jadwal, Bambang menjalani uji kelayakan dan kepatutan itu pada pukul 19.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Sedangkan Busro telah lebih dulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB

Red: Endro Yuwanto
Rep: Muhammad Hafil

Busyro Akan ‘Habis’ Jika Plintat-Plintut
lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 25/11/2010 | 23:13 WIB Busyro Akan 'Habis' Jika Plintat-Plintut

Jakarta – Pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata mengingatkan agar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih, Busyro Muqoddas agar benar-benar menjalankan amanat pemberantasan korupsi sesuai yang diharapkan publik. Jangan terkooptasi penguasa, takut dengan tekanan pihak-pihak tertentu, dan tebang pilih dalam melakukan tugasnya di lembaga anti korupsi.

“Kalau Busyro Muqoddas ternyata mencla-mencle dan tidak tegas memberantas korupsi, dan tidak seusai dengan janjinya dalam fit and proper test di DPR yang sanggup memberantas kasus-kasus besar seperti skandal Century dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dia akan dihabisi oleh publik yang sekarang ini sudah geram dengan maraknya korupsi di Indonesia dan bejatnya moral aparat hukum,” tutur Januar di kampus Unas, Kamis (25/11/2010).

“Jika ternyata Busyro nanti tidak konsisten dan tak konsekuen dalam pemberantasan korupsi, maka dia bakal diserbu oleh para demonstran dan posternya akan diinjak-injak. Nasibnya tidak berbeda seperti Boediono yang diteriaki maling oleh demo di DPR. Bahkan, nasib Busyro bisa lebih buruk mirip Ariel Peterpan yang semula terhormat tapi akhirnya terhina,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Januar, Busyro mestinya tidak usah menajdi pimpinan KPK yang akan mendapat sorotan publik terus menerus. Kalau Busyro selama ini namanya harus sebagai dosen UII dan Ketua Komisi Yudisial (KY), lanjutnya, kini kredibilitasnya bisa jatuh mendadak jika misalnya taktu mengsuut skandal Century dan kasus Gayus. “Ini sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya,” seru mantan aktivis ini.

Jadi, tegas Januar, kalau memang Busyro setengah hati menjadi pimpinan KPK, seharusnya dulu tidak usah maju saja. “Boleh saja Busyro sementara ini dikenal sebagai figur yang bersih, jujur dan tak tercela. Tapi nanti begitu sekali saja tak tegas terhadap kasus besar korupsi, maka publik akan berbalik mengecam, membenci dan mencaci-maki dia,” tegas pakar paranormal asal Banten ini.

Januar menambahkan, sebaiknya Busyro tidak cukup berbekal dengan sikapnya yang kalem atau santun seperti SBY. Karena sebagai sosok pemimpin lembaga hukum anti korupsi, Busyro harus memiliki sikap yang tegas dan berani mati dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Makanya begitu terpilih jadi pimpinan KPK, Busyro harus berucap inalillahi, bukan alhamdulillah. Kalau pimpinan KPK takut dikriminalisasi, sebaiknya mundur saja, karena masih banyak figur penggantinya yang mumpuni,” tegas pengamat Unas.

Ia pun menambahkan agar Busyro Muqoddas jangan mau ditekan penguasa ataupun elit partai politik untuk menutup-nutupi atau ‘menghilangkan’ kasus-kasus mereka. “Asal Busyro bersikap jujur dan konsisten, pasti rakyat akan berada di belakang dia untuk membela dirinya dari serangan/tekanan rezim penguasa maupun oknum-oknum politisi,” tegasnya. (ira)

Jumat, 26/11/2010 07:20 WIB
Busyro Dituntut Segera Ungkap Kasus Korupsi Besar
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Harapan besar ada di pundak Ketua KPK yang baru Busyro Muqoddas. Sebagai bukti komitmennya untuk pemberantasan korupsi, Busyro harus segera mengungkap kasus besar.

“Oleh karena itu, KPK di bawah Busyro agar memberi fokus lebih pada kasus-kasus menarik perhatian publik yang kini kesannya lamban tersebut,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor, Edy Suandi Hamid dalam siaran pers, Jumat (26/11/2010).

Dia menjelaskan terpilihnya Busyro diharapkan menjadi era baru bagi bangsa ini dalam pemberantasan korupsi.

“Harapan tersebut bisa dilihat antara lain dari indikator bagaimana KPK menyelesaikan kasus besar yang ada, seperti persoalan cek perjalanan pemilihan deputi senior BI, Bank Century, juga kasus Gayus,” terangnya.

Forum Rektor Indonesia yang ikut mengajukan Busyro tentu berharap banyak agar Busyro betul-betul bisa memenuhi harapan publik.

“Walau kesempatan hanya setahun, masyarakat yang sudah terlanjur punya harapan sangat tinggi pada Busyro, sehingga jangan sampai dikecewakan. Busyro harus bergerak cepat dalam memberantas korupsi untuk menjawab harapan publik yang sangat tinggi pada sosoknya,” jelasnya.

Busyro pada Kamis (25/11) terpilih sebagai pimpinan KPK dengan mengalahkan Bambang Widjojanto dalam voting di Komisi III DPR. Busyro kemudian dipilih menjadi Ketua KPK melalui voting, dengan memenangi suara atas 4 pimpinan KPK yang lain.

(ndr/rdf)

Baca Juga :

 

Kamis, 25 November 2010 | 16:07 WIB
Busyro Muqoddas Ketua KPK

Kompas Images/Dhoni Setiawan

Senayan, Warta Kota

Busyro Muqoddas terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mekanisme voting dalam rapat pleno Komisi III DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tersebut, Busyro meraih 34 suara dari 55 anggota Komisi III yang hadir, sedangkan Bambang Widjojanto meraih 20 suara serta satu suara abstain.

Rapat pleno Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny K Harman dan didamping ketiga wakilnya yakni Azis Syamsuddin, Fahri Hamzah, dan Tjatur Sapto Edy.

Benny K Harman yang memimpin rapat memberikan tawaran kepada anggota komisi untuk memilih salah satu dari dua calon pimpinan KPK melalui mekanisme voting, yakni satu anggota memiliki satu suara.

Dari pemilihan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Ketua Komisi Yudisial non-aktif Busyro Muqqodas terpilih sebagai pimpinan KPK, setelah memperoleh suara lebih banyak dari calon lainnya Bambang Widjojanto.

Busyro akan menjadi pimpinan KPK hingga Oktober 2010 melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang digantikanya, Antasari Azhar.

Menurut Benny, berdasarkan surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan DPR bahwa calon pimpinan KPK yang akan dipilih untuk menggantikan Antasari Azhar sebagai pimpinan KPK.

Karena itu, Busyro Muqqodas yang baru terpilih akan melanjutkan masa jabatan Antasari Azhar yang tersisa hingga Oktober 2011.

Namun, sebelum dilakukan pemilihan melalui mekanisme voting, sejumlah anggota Komisi III masih mempertanyakan masa jabatan pimpinan KPK.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, meminta agar pimpinan rapat menegaskan, jabatan pimpinan KPK yang terpilih apakah satu tahun atau empat tahun.

Forum rapat pleno Komisi III akhirnya menyepakati masa jabatan pimpinan KPK terpilih selama satu tahun, dengan pertimbangan calon pimpinan KPK yang akan dipilih menggantikan Antasari Azhar yang berhalangan tetap. (luc/Ant)

19
Nov
10

Anti Korupsi : KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan

KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 17:39 WIB KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta – Sebagai lembaga yang juga turut ‘menyumbangkan’ tahanan dan narapidana korupsi paling banyak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju jika pelaku korupsi dimiskinkan.

“Setuju. Tahapan itu bahkan sudah lama kita upayakan bahkan saat masih menjadi tersangka,” sebut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Menurut dia, upaya pemiskinan itu bisa diterapkan bagi pelaku korupsi salah satunya sebagai efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa.

KPK pun, lanjut dia, sudah melakukan upaya tersebut bahkan ketika kasus berada dalam proses hukum masih penyidikan atau si pelaku masih menjadi tersangka. Salah satunya yaitu penyitaan seluruh aset pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

“Karenanya sejak masih menjadi tersangka, KPK yaitu tim penelusuran aset sudah mulai bekerja menelusuri dan mencari bukti-bukti terhadap kekayaan yang dimilikinya. Bila terbukti hasil korupsi, akan langsung disita,” beber dia.

Wacana memiskinkan koruptor kembali mengemuka. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan sejumlah penggiat anti korupsi setuju jika para pelaku korupsi selain diberi hukuman berat juga dimiskinkan. Menkumham patrialis juga mengaku setuju pemiskinan koruptor karena ada dalam Undang-Undang.

Hal itu menyusul fakta adanya perilaku suap-menyuap yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan dari balik jeruji besi kepada petugas jaga rumah tahanan Mako Brimob untuk mendapatkan fasilitas keluar rutan setiap akhir pekan.

Fakta itu menunjukkan bahwa pelaku korupsi bahkan masih memiliki banyak pundi-pundi kekayaan untuk melakukan lagi korupsi yang dengan menyuap sejumlah pihak. (Inilah.com)

Menkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 17/11/2010 | 22:07 WIB Menkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta – Pemerintah segera melakukan pembahasan terkait wacana hukuman memiskinkan koruptor. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar menyatakan, hukuman pemiskinan koruptor diberlakukan dapat memberi efek jera kepada para koruptor.

“Saya dari awal sama pikirannya, memang lebih baik dimiskinkan, karena korupsi berkaitan dengan harta. Saya sangat setuju. Biar kapok,” tegasnya kepada wartawan dalam kegiatan pelepasan Tim Bantuan Korban Bencana Merapi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (17/11).

Menurut Patrialis, sanksi pemiskinan itu dapat dilakukan melalui tuntutan jaksa dan vonis majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Kita tidak hanya bicara Gayus, tetapi semua perkara korupsi sebaiknya putusannya memiskinkan yang bersangkutan. Untuk teknisnya melalui putusan hakim yang memutus berdasar tuntutan dari Kejaksaan. Kejaksaan bisa langsung. Bisa juga dari KPK atau Kepolisian. Karena hakim lebih tahu hartanya (koruptor) di mana,” paparnya.

Harta yang disita adalah seluruh harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. “Kalau memang itu harta negara, kita tidak punya alasan untut tidak mengambil harta itu. Semua harta yang berasal dari korupsi dikikis habis, diambil untuk negara,” tegasnya. (Media Indonesia)

Penyidik Harus Bongkar Keterlibatan Grup Bakrie  

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 19:42 WIB Penyidik Harus Bongkar Keterlibatan Grup Bakrie

Jakarta – Pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mengatakan, penyidik harus segera membongkar keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus mafia perpajakan di tanah air. Meski belum tentu Aburizal Bakrie (Ical) adalah pelakunya, tetapi tidak mustahil terjadi permainan pajak dari perusahaan-perusahaan Grup Bakrie. “Yang ada di berkas dan seharusnya dibuka adalah perkara Bakrie. Itu harus dibuka,” kata Buyung kepada wartawan di kantornya, Kamis (18/11/2010).

Menurut Buyung, orang yang saat ini diduga paling mengetahui sejauh mana keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus mafia pajak adalah Denny Adrian, perwakilan perusahaan. Sebab, Imam Cahyo Maliki, pemain kunci yang menjadi penghubung antara Gayus dengan perusahaan Grup Bakrie, sekarang telah dihilangkan dan dijadikan DPO (daftar pencarian orang). “Kalau ini tidak dilanjutkan, sama seperti kasus KPK, terputus di tengah,” ujarnya.

Buyung mengatakan, sejak semula mendeklarasikan diri membela Gayus dan mempelajari berkasnya, ia mengetahui perkara Gayus sudah dibonsai, diperkecil sedemikian rupa. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Golongan IIIA, Gayus tidak mungkin memiliki duit Rp 25 miliar. “Dari mana uang Gayus itu? Seharusnya pemeriksaan diarahkan ke sana terlebih dulu,” kata dia.

Penyidik, lanjutnya, juga perlu memeriksa sejauh mana permainan pajak yang dilakukan oleh Gayus dan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Tetapi dari berpuluh perusahaan yang diduga terlibat, hanya PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang dimasukkan dakwaan. “Padahal tidak ada satu sen pun uang dari SAT masuk ke dalam rekening Rp 25 miliar milik Gayus. Perusahaan-perusahaan yang besar tidak dibuka,” tegasnya.

Buyung menilai tersangkutnya PT SAT hanya perkara yang dicari-cari sekadar untuk membuktikan ada permainan pajak dalam kasus Gayus. Banyak sekali hal-hal yang janggal, aneh, dan misterius lainnya dalam perkara Gayus ini. “Ada berapa Gayus dalam Direktorat Pajak kita? Bukan saja kantor pajak di Jakarta, tapi juga di daerah. Satgas tahu itu,” kata dia.

Polri Tak Akan Periksa Ical
Pihak Polri menegaskan tidak akan memeriksa Aburizal Bakrie (Ical). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, menyatakan Polri tak memiliki barang bukti yang kuat untuk memeriksa bos Gurp Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Saya tegaskan, penyidik tak bisa bekerja tanpa didukung fakta-fakta pembuktian. Segala masukan dari masyarakat yang terkesan ada ini, ada itu, semua tentunya dilakukan oleh penyidik,” ujarnya kemarin.

Yoga menyatakan sampai saat ini Polri baru akan memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan oleh sembilan orang penjaga Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ia menambahkan pertemuan Gayus dengan siapa pun di Bali tidak berkaitan dengan kasus ini.

“Permasalahannya, dia kabur itu merupakan penyimpangan dari prosedur, siapa yg terlibat, itu dicari fakta hukumnya. Kalau ketemu orang di hotel, tentu tidak seluruhnya terlibat dalam masalah ini,” kilah dia.

Mengenai motifasi Gayus pergi ke Bali, Yoga mengatakan tidak bisa membukanya ke publik. “Yang pasti sudah ditanyakan penyidik,” kilahnya pula.

Di Bali, Gayus diduga bertemu dengan salah seorang pengusaha terkaya di Indonesia ini. Indikasi pertemuan antara keduanya menguat lantaran Gayus dan Ical terlihat berada di pertandingan tenis Internasional yang diadakan di Nusa Dua, Bali.

Keterkaitan antara Ical dan Gayus bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Gayus sempat menyebutkan tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, terkait dengan kasus mafia pajak. Gayus mengaku menerima uang sekitar US$ 3 juta dari kelompok Bakrie pada 2008 untuk membantu perkara tiga perusahaan itu.

Besan SBY Juga Keluar Tahanan
Adnan Buyung Nasution mengungkapkan, hampir semua tahanan di Mako Brimob pernah keluar tahanan, termasuk Aulia Pohan yang juga besan Presiden SBY. “Mengapa hanya Gayus yang diperiksa. Padahal hampir semua tahanan pernah keluar, termasuk Susno Duadji dan Aulia Pohan,” protes Buyung dalam keterangan persnya, Kamis (18/11/2010).
Pengacara senior ini meminta agar pemeriksaan berlangsung secara fair. Semua tahanan yang keluar harus diminta keterangannya. “Memang saya tidak mengatakan jika semuanya menyuap. Ada yang keluar karena koneksi atau pertimbangan kemanusiaan. Tapi demi keadilan, semua harus diperiksa,” tandas Buyung. (*/TEMPO)

Benarkah Presiden Tak Bisa ‘Intervensi’ Soal Hukum? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 15:34 WIB

Benarkah Presiden Tak Bisa Campur Tangan Soal Hukum?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

PASCA reformasi sekarang ini memang rakyat bebas melontarkan kritik. Tapi sayangnya, para pemimpin dan elit pejabat kita juga semakin ndableg dan budeg terhadap kritik. Akibatnya, penegakan hukum tetap saja memble bercampur carut marut dan lumpuh, meski sudah banyak kecaman publik dan berita media massa yang menyoroti gagalnya penegakan hukum dan bobroknya aparat hukum di era rezim sekarang ini. Penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan ‘menghalalkan’ segala cara, para elit politik hanya mencari harta kekayaan melalui kekuasaan seakan-akan negara mau bubar, pengusaha ‘hitam’ melakukan kolusi dengan pejabat negara untuk mencari kekayaan dengan mengorbankan sendi-sendi dan aturan negara, aparat hukum sudah mati rasa terhadap kebenaran dan keadilan. Ini pun masih dikangkangi penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Maka, kiamatlah harapan rakyat terhadap perwujudan negara Indonesia yang adil dan makmur seperti diamanatkan konstitusi kita.

Sudah banyak berita yang mengungkapkan oknum hakim gampang disuap. Polisi teler ketika menghadapi duit mafia pajak Gayus Tambunan. Jaksa terbius uang suap miliaran rupiah oleh Artalyta Suryani dan sejumlah tersangka koruptor lainnya. Kalangan pengacara ‘hitam’ membela yang bayar, bukan membela substansi kebenaran yang ada dalam perkara klien yang ditanganinya. Jual beli hukum diduga marak terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan di Mahkamah Agung (MA). Bahkan, ada oknum anggota Komisi Yudisial (KY) yang mestinya mengawasi para hakim, malah dia sendiri menjadi tersangka kasus korupsi. Kini, harapan rakyat tinggal tertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski lembaga anti korupsi ini sudah ‘dipatahkan’ kakinya dan ‘disandera’ kepalanya.

Wakil rakyat di perlemen pun ternyata tidak maksimal memperjuangkan apsirasi rakyat sesuai harapan rakyat yang diwakilinya. Bahkan, terdengar kabar ada anggota DPR yang menjadi makelar jabatan. Yakni, merasa kenal dekat dengan menteri, oknum DPR dari partai politik itu menjadi calo jabatan karena bisa dengan mudah menempatkan orang-orang pilihannya untuk duduk di kursi jabatan di pusat maupun di daerah-daerah. Mudah-mudahan tidak semua anggota DPR berbuat demikian. Pasalnya, bila tugas DPR yang sudah digaji tinggi oleh uang rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa, malah melakukan pekerjasaan ‘sampingan’ sebagai makelar jabatan. Maka jelaslah dia tidak akan serius dalam bersidang soal kepentingan rakyat dan mengkritisi kebobrokan pihak penguasa dan pejabat negara lainnya. Bahkan, untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang pun, DPR ketinggalan. Mungkin waktunya dihabiskan untuk menjadi makelar jabatan? Di sinilah, rakyat yang memberi amanat kepada DPR berhak menegur dan menjewernya.

Kalau rezim pemerintahan yang lalu disorot ketika menjual perusahaan BUMN, penguasa sekarang pun dikabarkan getol melakukan privatisasi dan penjualan aset negara kepada pihak asing sehingga membuat negara terancam tidak mandiri. Setelah geger skandal Cantury menyusul kasus BLBI yang merugian uang negara, kini ramai berita media massa yang menyoroti penjualan saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS) kepada pihak asing. Bahkan, kabarnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan diprivatisasi juga. Nampaknya, pemimpin kita hanya pandai menjual sumberdaya alam dan aset negara, bukan mengelolanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Adanya kasus Gayus Tambunan yang bisa dengan mudah keluar masuk penjara dan bahkan leluasa ‘plesiran’ ke Bali setelah mengantongi ijin terus menerus dari Rutan Brimob, membuat muka Kapolri terasa ditampar. Banyaknya skandal korupsi di Indonesia juga membuat Presiden SBY mengaku malu. Sayangnya, SBY hanya bilang kecewa terhadap banyaknya kasus korupsi dan kolusi. Mestinya, Presiden bukan menyatakan kecewa, melainkan harus meminta maaf kepada rakyat. Apalagi, dalam janjinya SBY mengatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Nyatanya? Korupsi masih menggila dan menggurita di negeri ini, dan bahkan diduga ada yang ikut melibatkan lingkaran Istana. Kalau SBY bilang kecewa, lantas kemana lagi rakyat harus mengeluh dan berharap kepada Presidennya.

Kontroversi lagi, SBY mengatakan bahwa Presiden tidak bisa intervensi (campur tangan) dalam wilayah pelaksanaan hukum. Kalau Presiden minta agar hukuman Gayus dikurangi dari lima tahun menjadi satu tahun, ini jelas campur tangan. Tapi kalau Presiden menginstruksikan agar aparat hukum bertindak tegas melakukan penegakan hukum, itu bukanlah intervensi. Pasalnya, yang memilih dan mengangkat pejabat lembaga hukum adalah Presiden. Jadi, Presiden harus mengancam kepada Jaksa Agung dan Kapolri misalnya, kalau tidak bisa menuntaskan kasus Gayus atau suatu kasus lainnya dalam waktu satu bulan mislanya, maka akan mencopot pejabat lembaga penegak hukum tersebut. Ini bukan intervensi, melainkan mendorong penegakan hukum berjalan serius dan benar-benar adil. Artinya, kunci dari berjalannya penegakan hukum ada di tangan Presiden. Kapolri dan Jaksa Agung tidak akan berani bertentangan dengan arahan dan perintah Presiden. Kalau Jaksa Agung dan Kapolri dinilai lambat, sebenarnya Presiden bisa langsung mencopot dan menggantinya dengan yang baru.

Dengan demikian, untuk menuntaskan pengusutan kasus Gayus Tambunan, kuncinya ada pada Presiden. Kasus ‘plesiran’ Gayus dan mafia pajak, tidak selesai hanya menyeret Kompol Iwan Siswanto dan Kompol Arafat. Tapi usutlah subtansi mendasar dan persoalan yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Kalau memang ada jenderal dan orang kuat serta pengusaha kakap yang terlibat di belakangnya, maka segera seretlah mereka ke pengadilan. Maka, ketika publik kaget dengan terbongkarnya kasus Gayus dan terungkap di depan mata kebobrokan aparat hukum, SBY tidak perlu lagi mengelak dengan berkilah bahwa Presiden tidak bisa mencampuri urusan hukum. Tapi ternyata, di balik itu malah melakukan politik tebang pilih dalam penegakan hukum. Terlebih lagi pemberantasan korupsi hanya sekedar pencitraan dan janji kampanye. Sesungguhnya, rakyat sudah bosan dan muak dengan keadaan demikian, namun tak mampu berbuat apa-apa.

Selama ini publik menilai penegakan hukum terkesan maju mundur. Jaksa Agung  definitif pun hingga kini belum ditetapkan Presiden. Padahal, fungsi Jaksa Agung definitif sangat penting dalam menetapkan kebijakan strategis dan menyeret kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ’bedebah’ ini. Janganlah penegakan hukum dilakukan dengan tipu muslihat dan lip service belaka untuk memuaskan sesaat desakan publik. Jangan mencla-mencle mengakali penegakan hukum, dengan menjadikan politik sebagai panglima di atas penegakan hukum. Kalau selagi berkuasa suatu rezim hanya menangkapi dan menyeret lawan-lawan atau musuh politiknya, maka tunggulah pembalasannya kalau sang rezim penguasa sudah lengser. Akan terjadi pembalasan oleh rezim baru yang berkuasa. Akibatnya, balas dendam terus berlanjut dalam penegakan hukum di negeri ini seperti cerita Ken Arok, sehingga tidak ada lagi kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara ini. (*)

Agenda Gayus di Bali

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 19 November
Ini Agenda Gayus Selama di Bali

Liputan6.com, Jakarta: Agenda plesiran mafia pajak Gayus Tambunan ke Bali kian terkuak. Polisi menyebut, Gayus menginap di kamar 5122 Hotel Westin yang bertarif Rp 5 juta per malam bersama anak dan istrinya.

Tak hanya menginap selama dua hari di Ocean Kids Club, sumber SCTV di kepolisian, Kamis (17/11), juga mengungkapkan, Gayus bertemu dengan seorang politisi partai terkemuka selama di sana. Mereka bertemu di sebuah restoran ikan di pinggir pantai.

Menurut Kapolda Bali Inspektur Jenderal Hadiatmoko, Gayus diketahui menginap tanpa pengawalan orang lain. “Iya, menginap dua malam. Bersama istri dan anaknya,” ujar Hadiatmoko.

Siapa politisi yang dimaksud Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut-sebut sebagai orang yang bertemu dengan Gayus di Bali. Isu ini terkait dengan pernyataan Gayus di pengadilan bahwa Bakrie Grup adalah penyumbang rekening Gayus senilai Rp 100 miliar.

Namun, kepada wartawan, Aburizal Bakrie membantah bertemu Gayus di Pulau Dewata. Namun, dia mengaku berada di Bali untuk menonton pertandingan tenis. “Isu itu. Ini jelas merupakan intrik politik,” kata Aburizal Bakrie.

Ical, panggilan Aburizal Bakrie, boleh saja membantah. Masyarakat pun silakan saja berprasangka bahwa Gayus dan Ical memang bertemu di Bali. Satu hal yang pasti, masyarakat harus tetap menjaga konsistensi polisi dalam mengusut kasus tersebut agar tak dipengaruhi kepentingan politik mana pun.

Berikut informasi yang diperoleh SCTV terkait agenda Gayus selama di Bali:

Rabu, 3 November

Usai sidang, Gayus kembali ke Rutan Brimob Kelapa Dua Depok

Sorenya, dia jemput sopir dan pulang ke rumahnya di Kelapa Gading Park View, Jakarta Utara

Kamis, 4 November

Gayus memulai petualangannya ke Bali. Dia memakai nama palsu Sonny Laksono. Bersama istri dan anaknya, SL naik pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin, kamar 5122.

Malam harinya, Gayus disebut-sebut makan malam dengan seorang pengusaha kaya yang juga politisi di restoran ikan, 200 meter dari kamar Gayus, persis di tepi pantai. Lokasi restoran ini tak terjangkau kamera CCTV.

Jumat, 5 November

Menonton tenis

Sabtu, 6 November, pukul 14.11-15.30 WIB

Gayus kembali menonton tenis, semifinal antara Ana Ivanovic dan Kimiko Date Krumm

Karutan Brimob Kompol Iwan Siswanto berulang kali menelpon Gayus, namun tak tersambung. Sopirnya bilang, Gayus pergi ke acara undangan di Tanjungpriok, Jakarta Utara

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengetahui Gayus tak berada di rutan. Dia memerintahkan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menangkap Gayus.

Minggu, 7 November

Gayus pulang ke rumahnya di Kelapa Gading Park View, Jakut

Tim Densus 88 menjemput Gayus dan kembali membawanya ke Rutan Brimob.(ULF)

Gayus ke Bali Ketemu Ical, Atau Rekayasa ‘Orangnya’ SBY?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 20/11/2010 | 09:44 WIB Gayus ke Bali Ketemu Ical, Atau Rekayasa 'Orangnya' SBY?Jakarta – Selama ini rezim pemerintahan sekarang ini, penegakan hukum terkesan banyak tipu muslihat. Setiap terjadi kecaman terhadap kasus besar yang melibatkan penguasa atau elit politik, maka dialihkan dengan isu lainnya yang ada gunanya bagi rakyat. Bahkan, kasus-kasus hukum cenderung diselesaikan dengan cara politik.

“Ini cara-cara tengik dan pembohongan publik. Terakhir kasus Gayus ke Bali tidak jelas muaranya, apakah benar kasus ke Bali untuk menemui Aburizal Bakrie (Ical) Selaku bos perusahaan Group Bakrie, atau direkayasa oleh ‘orangnya’ SBY/Partai Demokrat dengan melepasnya dari Rutan Brimob sehingga jadi berita besar untuk  mengalihkan isu IPO Krakatau Steel,” papar pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata, Sabtu (20/11/2010).

Januar mengingatkan, agar kasus Gayus ini harus cepat diungkap secara jujur dan transparan, apabila tidak ingin publik muak dan apatis dengan penegakan hukum di Indonesia. “Antara penguasa dan elit politik jangan main cara-cara busuk pat gulipat dan kongkalikong, dan menukar kasus-kasus hukum dengan cara bargaining atau dagang sapi. Harus cepat diusut tuntas apakah benar kasus ke Bali dibayar pihak tertentu bertemu Ical, atau Gayus ke Bali diberangkatkan ‘orangnya’ rezim kekuasaan SBY untuk menggulirkan isu kolusi Gayus-Bakrie,” seru mantan aktivis ini.

Jadi, tegas Januar, kasus Ini harus cepat diungkap dan jawabannya segera diumumkan ke publik: Apakah Gayus ke Bali untuk ketemu Ical untuk bicara dugaan pengemplangan pajak perusahaan Group Bakrie, atau Gayus ke Bali direkayasa pihak SBY untuk ‘memojokkan’ Ical dengan harapan agar Golkar berhenti mengkritisi kasus IPO Krakatau Steel (KS). “Bisa jadi trik ini untuk membungkam mulut politisi Golkar agar tidak nyanyap atau ngoceh lagi soal IPO KS,” tandas pengamat Unas.

Jika tidak segera dituntaskan, lanjutnya, maka masyarakat tidak percaya lagi pada penegakan hukum yang diselesaikan dengan cara politik, yakni politik menjadi panglima di atas hukum. “Kalau modus ini diterus-teruskan, kita ganti paksa saja rezim dengan cara revolisi people power. Karena partai politik sudah mati rasa dan elit-elitnya cari kekayaan sendiri melalui kekuasaan, sehingga tumpul dan mandul untuk mengritisi rezim pemerintah yang berkuasa. Apalagi, politisi parpol banyak yang terlibat dugaan suap dan korupsi, sehingga bisa dipakai kartu trup oleh penguasa untuk barter kasus,” ungkap Januar.

Di sisi lain, duga Januar, rezim penguasa berambisi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan ‘menghalalkan’ segala cara. Ia mengambil contoh, akibat Misbakhun menjadi inisiator hak angket kasus Century, maka politisi PKS ini diduga dikriminalisasi dengan kasus yang dicari-cari sehingga dijebloskan ke penjara. Hasilnya, sejak Misbakhun ditahan, PKS pun agak hati-hati mengkritisi penguasa dan bahkan terkesan melempem akibat menjadi ‘sandera’ politik,” bebernya.

Demikian juga dengan para kader dan politik parpol lainnya juga tersandera secara politik akibat dicari-cari dugaan kasus korupsinya. Misalnya,  politisi PDIP diseret dalam kasus suap anggota DPR dalam pemilihan DGS BI Miranda Goeltom. Alhasil, parpol takut korupsinya diungkap sehingga tidak berani mengkritisi pemerintah yang berkuasa. Demikian juga dugaan kasus-kasus yang menimpa politisi PPP, PAN, Golkar dan partai lainnya. “Rakyat sendiri sudah muak dengan cara-cara penguasa yang memanfaatkan wilayah hukum untuk bargaining politik. Ini bahaya untuk kelangsungan masa depan bangsa kita ke depan,” tuturnya. (jpc)

25
Oct
10

Anti Korupsi : Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji

Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 24/10/2010 | 14:05 WIB Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji

Jakarta – Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Kecuali, jika janji-janji tersebut memang untuk dilaksanakan secara serius.
Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

“SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur, soal pemberantasan korupsi,” ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan, mendukung pemberantasan korupsi.

“21 persen biasa saja dan 29 persen menghawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena menganggu pmerintahan daerah,” ujar peneliti ICW, Donal Fariz dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut, hanya 24 persen yang terealiasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. “Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis,” kata Donal.

Karena itulah ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. “Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap (kesenjangan) antara pernyataan politik dan realisasinya,” tambah Febridiansyah.

Inilah Rekomendasi ICW untuk SBY
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan sebelas butir rekomendasi untuk perbaikan pemerintahan terkait pemberantasan korupsi terkait setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah mengatakan, poin pertama, SBY harus memiliki peta strategi nasional pemberantasan korupsi yang terukur. “Harus punya roadmap yang terukur dan bisa dilaksanakan empat tahun ke depan,” katanya dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (24/10/2010).

Kemudian pemerintah kata Febridiansyah, harus memprioritaskan program pemberantasan korupsi di tiga institusi yakni kepolisian, kejaksaan, dan Ditjen Pajak. “Harus fokus di sektor penegak hukum dan penerimaan negara,” katanya.

Selain itu, ICW merekomendasikan agar presiden mengurangi pidato dan janjinya mengenai pemberantasan korupsi kecuali memang untuk dilaksanakan secara serius. Karena menurut penelitian ICW, sekitar 76 persen dari pernyataan Presiden yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

Febridiansyah juga menyampaikan agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah skandal besar yang diduga mengandung tindak pidana korupsi. “Harus memimpin pengungkapan skandal besar seperti rekening gendut, mendorong tim kepolisian untuk fokus di kasus rekening gendut, penganiayaan Tama, serangan terhadap Tempo, Gayus, Bank Century,” paparnya.

“SBY juga harus mengungkap otak pelaku kriminalisasi pimpinan KPK,” tambah Febri.
Selanjutnya ICW meminta Presiden untuk keras, tidak kompromi terhadap kader partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, merevisi aturan pemberian remisi bagi koruptor, serta merevisi aturan izin pemeriksaan kepala daerah. “Karena izin ini rentan menjadi komiditas politik,” imbuhnya.

Kemudian SBY diminta untuk memastikan Kapolri yang baru memberantas korupsi dengan membersihkan internal kepolisian dan bekerjasama dengan KPK. “Juga segera memilih jaksa Agung yang antikorupsi dan bisa bekerjasama dengan KPK,” pungkas Febri. (*/Kompas)

Minggu, 24/10/2010 19:41 WIB
Koalisi Kurang Solid, SBY Tersandera Politik Akomodasi
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang leluasa bergerak dalam pemerintahan. SBY masih tersandera politik akomodasi yang salah satunya bersumber pada kurang solidnya koalisi.

“Ya saya menilai SBY itu tersandera oleh politik akomodasi,” kata anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Stratregi Nasional, Enam Tahun Pemerintahan SBY dan Wajah Hukum Negeriku, yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Mubarok menerangkan bahwa, politik akomodasi itu pemicunya adalah banyaknya
kekurangan dalam sistem presidensiil di Indonesia. Menurutnya terdapat sistem yang tumpang tindih dan malah tidak tepat saaran.

“Persepsi tersandera oleh politik akomodasi karena sekarang sistem presidensilnya setengah hati,” tandasnya.

Menurut Munarok, salah satu penyebab kuat dari tidak berjalannya sistem presidensiil di Indonesia adalah karena banyaknya partai politik yang ada. Ini sedikit banyak mempengaruhi kekompakan koalisi dari partai-partai yang berkuasa.

“Jadi, sistemnya tumpang tindih, partai terlalu banyak, ideologi partai tidak kuat, koalisinya tidak solid. Karena itu siapa pun presidennya, presiden tidak bisa menghindar dari politik akomodasi.”

Mubarok mengakui bahwa start kabinet yang dipimpin oleh SBY-Boediono sekarang kalah greget dibanding periode sebelumnya ketika SBY berduet dengan Jusuf Kalla. Menurutnya hal itu terjadi karena peristiwa yang kebetulan terjadi dan menyita agenda.

“Kabinet SBY-JK agak lancar karena saat masuk gigi satu dan dua aman. Sekarang ini baru mau start sudah muncul kasus Century yang membuat berita pemerintah menghilang selama berbulan-bulan.”

Mubarok juga mengkritik sikap partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Menurut dia, kepentingan bangsa seharusnya tetap menjadi prioritas.

“Partai itu sekarang kepentingannya hanya kepentingan jabatan. Karena itu terkadang kepentingan  bangsa tersandera untuk  kepentingan partai,” tuntasnya.
(fjr/mad)

Selasa, 26/10/2010 19:33 WIB
KPK Nilai Faktor Ekonomi dan Politik Persulit Pemberantasan Korupsi
Lia Harahap – detikNews


Jakarta – Hasil penelitian yang dilakukan TII, menjelaskan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2010 ini masih stagnan di angka 2,8 dan peringkat 110 sama seperti tahun 2009. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada beberapa faktor yang menyebakan nilai tersebut belum berubah.

“Salah faktornya, saya kira kalau kita melihat dari studi ini, yang paling memberatkan kita lihat adalah Political and Economic Risk Consultacy 2009, dan juga yang dilakukan Hongkong, ujar Wakil Ketua KPK M Yasin.

Hal itu dia katakan  usai diskusi di Kantor Transparancy International Indonesia Jl Senayan Bawah, Jakarta, Selasa (27/10/2010).

Selain faktor tersebut, faktor yang membuat Indonesia belum bisab berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi adalah adanya resiko dan sistem politik. Menurut Yasin, risiko politik saat ini tidak memiliki kepastian hukum.

“Sedangkan dalam sistem politik kita juga masih korup. Anggota DPR, DPRD, kemudian dalam proses Pilkada harus umbar duit. Nah ini yg ditangkap peneliti internasional,” lanjutnya.

Selain itu lanjut Yasin, dari segi ekonomi terutama dalam menangani resiko bisnis juga masih terlihat sangat buruk. Dimana banyak tarik menarik antar pemilik modal dan pengusaha.

“Karena high cost ekonomi, jadi banyak tarikan-tarikan. Dan hal yang memberatkan di sektor perizinan investasi. Sistem politik yang tidak menentu, ketidakpastian hukum, serta masalah perizinan yang lama dan mahal,” jelasnya.

“Dan itu menjadi penilaian juga,” tambahnya.

Dalam lima tahun ini menurut Yasin baru tiga lembaga yang akan dijadikan pionir dalam penerapan reformasi birokrasi, seperti MA, Kemenkeu dan BPK. Dan untuk di KPK sendiri, Yasin mengatakan akan memperketat dibidang pencegahan.

“Kita berharap bagaimana pencegahan penegakan hukum berjalan kedepannya. Kalau pencegahan grand design-nya sudah ada, tapi belum disahkan oleh presiden. Tapi kita juga berharap ada perbaikan dari sisi administrasi negara di lembaga negara maupun di lembaga pemerintah,” harapnya.

Dengan hasil indeks korupsi oleh TII itu, meskipun tidak menunjukan sesuatu yang positif, Yasin tetap mengapresiasinya. Bahkan menurut Yasin, KPK juga tiap tahunnya melakukan studi persepsi yang sama.

“Kami apresiasi itu akan menjadi referensi. KPK juga melakukan studi persepsi tentang korupsi tiap tahun atau studi integritas publik. Dan untuk yang tahun ini nanti tanggal 1 November akan diumumkan,” ujar pria berpeci ini.

Yasin hanya bisa berharap seandai Indonesia ingin bergerak dari angka tersebut, semua ujung tombak yangada dinegara ini harus berani melakukan perubahan. Kalau tidak, harapan Presiden SBY agar IPK Indonesia 5,0 akan sangat berat terwujud.

“Kalau tidak saya bersama-sama, saya rasa nggak mungkin 5,0 paling cuma 3,1 di 2014,” tandasnya.

(lia/ndr)

Selasa, 26/10/2010 16:29 WIB
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jalan di Tempat
Lia Harahap – detikNews


Todung Mulya Lubis (dok detikcom)

Jakarta – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2010 di Indonesia tidak berubah dari tahun lalu, yaitu 2,8. Pencapaian ini berada di bawah beberapa negeri tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

“IPK Indonesia tidak berubah dari tahun lalu, yaitu 2,8. Ini artinya, pemberantasan korupsi tidak ada kemajuan, jalan di tempat dan stagnan,” ujar Ketua Transparency International (TI), Todung Mulya Lubis dalam acara Peluncuran CPI 2010 di Kantor TI, Jl Senayan Bawah, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Capaian Indonesia berada di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura 9,3, Malaysia 4,4, Thailand 3,5. Indonesia setara dengan sejumlah negara terbelakang seperti Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Solomon Island. Posisi Indonesia hanya unggul dari Vietnam 2,7, Filipina 2,4, Kamboja 2,1, Laos 2,1, dan Myanmar 1,4.

Todung menduga, IPK Indonesia jalan di tempat karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir. Sejumlah kasus yang menunjukkan itu antara lain pelemahan KPK dan kasus Gayus Tambunan.

“Pada kasus Gayus, betapa menunjukkan pengadilan dan pertanggungjawaban pidana hanya pada orang yang korup dan tidak punya kekuasaan. Sedangkan yang ada di sekelilingnya mempunyai kekebalan hukum. Ini contoh sempurna dari kasus korupsi yang sistematik,” jelas pengacara senior ini.

CPI adalah pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi negara-negara di dunia. Korupsi yang diukur adalah sektor publik, yaitu korupsi yang berkaitan dengan pejabat publik, pegawai negeri dan politikus.

CPI adalah indeks gabungan dari beberapa hasil survei yang dilakukan beberapa organisasi yang menggabungkan data berkaitan dengan korupsi. Untuk CPI tahun 2010, data yang digabungkan berasal dari 13 survei yang dilakukan oleh 10 organisasi. Organisasi ini antara lain; Africa Development Bank, Asian Development Bank, World Bank, World Economic Forum, Global Insight, Freedom House, Economic Intelijen Unit, Bertelsmann Foundation Institute for Management Development, serta Political and Economic Risk Consultancy Hongkong.

CPI mengukur tingkat korupsi di 178 negara. CPI menggunakan persepsi karena korupsi dilakukan sembunyi-sembunyi sehingga data susah terukur secara empirik.

(gun/vit)

22
Sep
10

Kenegarawanan : Dilema Korupsi dan Koruptor vs Orang Besar

Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 21/09/2010 | 16:19 WIB Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

SECARA implisit pengacara kondang Adnan Buyung Nasution menuding di era rezim kekuasaan Presiden SBY sekarang ini, orang-orang besar atau pejabat tidak diseret menjadi tersangka. Hanya orang-orang ‘kecil’ yang dijadikan tersangka seperti Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (dua penyidik Bareskrim Polri) dalam kasus Gayus Tambunan. Padahal, ungkap Adnan Buyung selaku pengacara Gayus, kliennnya sudah menyebutkan ke mana saja aliran dana puluhan miliar tersebut mengalir termasuk yang diterima para pejabat di Bareskrim Polri.

“Ternyata yang dijadikan terdakwa hanya orang kecil seperti Arafat dan Sri Sumartini yang notabene hanya menerima sebagian kecil dari arus aliran uang itu. Orang-orang besar lainnya tidak pernah diperiksa apalagi dijadikan tersangka,” lontar Buyung saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/9/2010), seperti dilansir berbagai media massa. Demikian juga terkait aliran dana yang Gayus terima dari berbagai perusahaan, menurut Buyung, Gayus telah membeberkan semua hal yang dia ketahui tentang keganjilan dalam beberapa perkara pajak di Direktorat Jenderal Pajak. “Entah mengapa penyidik hanya berani menyidik perkara permohonan keberatan PT Surya Alam Tunggal. Padahal itu hanya perusahaan kecil dibanding perusahaan lain yang telah diuraikan terdakwa,” tegasnya sembari meminta pajak di sejumlah perusahaan grup Aburizal Bakrie diseret karena disebut Gayus juga.

Satu lagi yang dipermasalahkan publik adalah grasi yang diberikan Presiden kepada terpidana kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dan remisi kepada ipar SBY, terpidana koruptor Aulia Pohan selaku mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Yang aneh, grasi diberikan ke Syaukani dengan alasan kemanusiaan bahwa karena yang bersangkutan sakit ‘berat’ yang tidak bisa disembuhkan.  Padahal, orang ‘terkaya’ di Kaltim itu ternyata kini kesehatannya semakin membaik setelah mendapatkan grasi dari pemerintah. Ini menimbulkan tanda Tanya?

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hal itu memperkuat dugaan ada yang tak beres dalam pemberian grasi tersebut. ”Itu bukti orang yang diberi grasi tidak tepat,” protes Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo seperti dilansir inilah,com, Selasa (21/9). Menurut ICW, pemberian grasi yang tidak tepat menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang digembar-gemborkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan. ”Itu menunjukkan kelemahan pemerintah dalam penegakan hukum kasus korupsi” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Syaukani yang dibebaskan dari penjara karena sakit parah ternyata sudah sehat. Hal itu terungkap saat Ketua DPRD Kaltim Soehartono Soetjipto menjenguk Syaukani di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). “Pak Kaning (sapaan akrab Syaukani) masih ingat saya kan? Soehartono Pak, yang dulu bersama-sama Bapak membesarkan Golkar,” bisik Soehartono di telinga Kaning. “Oh Soehartono, ingat aku leh”. Aku sekarang ada dimana?” jawab Kaning yang baru terbangun dari tidurnya sekitar pukul 11.00 Wita, Senin (20/9). Soehartono pun kembali bertanya. “Bapak masih ingat kan, bagaimana Bapak meneriakkan hidup Golkar?”. Syaukani pun langsung menirukan perkataan Soehartono. “Hidup Golkar,” kata Syaukani sambil berusaha menggerakkan tanggannya.

Terkait kasus pajak ‘orang besar’ Aburizal Bakrie, sudah dipermasalahkan dalam sidang kasus Gayus Tambunan di persidangan. Tiga perusahaan besar Grup Bakrie sebagai salah satu sumber uang Gayus senilai Rp 28 miliar diungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/9/2010). Pihak Gayus membentang layar proyektor di dalam ruang PN Jaksel, memaparkan dua bagan aliran dana yang masuk kepada Gayus dan aliran dana yang keluar ke petugas hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa dan hakim. “Dana Bakrie Group dari PT Kaltim 500 ribu dollar AS terkait pengurusan Surat Ketetapan Pajak PT KPC dari tahun 2001-2005 (minus 2004), dari PT Bumi Resources 500 ribu dollar AS, terkait banding untuk keberatan pajak 2005, dan dari PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal,” ujar pengacara Gayus, Indra Nathan Kurniadi di ruang sidang.

Lantas, ia pun membeberkan aliran ke Gayus berasal dari pihak ketiga seperti Roberto Santonius, Bakrie Group dan PT Megah Jaya. Katanya, seharusnya, karena perkara besar ini adalah soal pajak, maka perlu yang diajukan dalam dakwaan. Tetapi dakwaan jaksa penuntut umum hanya menyebutkan perkara Gayus terkait PT Surya Alam Tunggal. Sebelumnya, jaksa penuntut umum keberatan dan meminta ketua majelis hakim Albertina Ho untuk tidak mengizinkan kuasa hukum menjelaskan bagan aliran dana. “Maaf yang mulia menurut kami ini tidak relevan,” kilah jaksa penuntut umum. Sebelumnya, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution menjelaskan, ada dua bagian dalam eksepsi Gayus. Pertama terkait keseluruhan perkara mengenai pemblokiran Rp 24 miliar oleh penyidik, mengenai aliran dana yang mengalir ke penyidik dan penegak hukum lainnya, dan mengenai keberadaan perkara PT Surya Alam Tunggal.

Kini, pertanyaannya mengapa di era SBY sekarang sulit sekali menyeret ‘orang besar’ yang terlibat kasus korupsi ataupun kasus-kasus hukum lainnya. Apakah sudah terjadi ‘dagang sapi’ atau barter kasus antar para elit atas? Rakyat semakin gregetan dengan perilaku elit  penguasa yang memainkan hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik menjadi penglima hukum. Inilah yang harus diperbaiki dan dilakukan perubahan serius dalam penegakan hukum (law enforcement) sekarang ini. Awas, rakyat sudah bertambah tingkat kepintarannya dan daya kritisnya, sulit dibohongi lagi! Lakukan pembenahan terhadap lingkungan aparat penegak hukum yang tidak amanat dan sudahi tebang pilih. Pilihlah Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri yang mampu mengemban amanat konstitusi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Cepat dan bertobatlah! Sebab, hanya ada satu kata: “Lakukan perubahan atau rezim penguasa yang terancam dirubah”. (Ani)

25
Aug
10

Keadilan Sosial : Remisi Hambat Budaya Anti Korupsi

Remisi vs Anti Korupsi

Antara

Antara
Remisi Hambat Pengembangan Budaya Anti Korupsi

Yogyakarta (ANTARA) – Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Suharman mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang akan menghambat pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat.

“Pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang kontradiktif dalam pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat,” katanya di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

“Pemberian remisi akan memperlemah upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penegak hukum lainnya,” katanya.

Menurut Suharman pemerintah tidak perlu membebaskan para koruptor meskipun dia sedang sakit karena di dalam rumah tahanan sangat memungkinkan diberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan memadai.

“Kalau dengan alasan sakit seharusnya tetap ditahan tetapi dengan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai,” katanya.

Suharman mengatakan jika pemerintah tidak punya komitmen tegas dalam menindak para koruptor, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika pemerintah tidak benar-benar menerapkan sanksi hukum secara tegas, akan banyak koruptor yang berpura-pura sakit atau mengaku sakit agar dapat dibebaskan,” katanya.

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-65, sejumlah narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi antara lain mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, Arthalyta Suryani alias Ayin, mantan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais.

04
Aug
10

Anti Korupsi : Jaringan Istana Penuh Borok Besar

“Jaringan Istana Penuh Borok Besar”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 03/08/2010 | 13:41 WIB "Jaringan Istana Penuh Borok Besar"

Jakarta – Banyak kalangan menilai mundurnya Irjen Herman Effendy dari Satgas menunjukkan pada publik bahwa terjadi gap di lingkaran Istana. Mundurnya Irjen Herman bukan konflik pribadi tetapi keretakan antara lembaga kepresidenan dengan Polri itu sendiri. Lebih jauh, banyak kalangan yang menilai bahwa kelompok yang saat ini berada di sekeliling presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menampakkan konflik dan kerapuhannya.

Direktur Pusat Stusi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia, Fachrurozi misalnya menilai, konflik dan keretakan lingkaran Istana inilah yang akhirnya membuat SBY tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi, SBY tidak bisa berbuat banyak karena semuanya terkait dengan orang-orang di sekelilingnya.

“Ke depan, proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi akan macet. Hal tersebut karena Istana dilingkari oleh orang-orang yang bermasalah tetapi mempunyai kontribusi besar kepada SBY. Misalnya, SBY tidak bisa menindak mafia kasus di Polisi karena SBY juga nampaknya berkepentingan dengan Polisi terutama soal skandal Century. Sebab itulah saat ini SBY hanya bisa diam,” tegasnya kepada Jakartapress.com, Selasa (3/8/2010).

Lebih jauh ia menduga, yang terjadi saat ini adalah bagaimana SBY menjaga kepentingan di lingkaran Istana dan tidak mengusik satu sama lain. Ketika satu pihak diusik, maka hal tersebut akan menjadi bumerang karena akan mengusik balik. Sebab itu, SBY akan mengambil langkah aman dan membiarkan semua bobrok yang terjadi di kalangan internalnya.

Sebelumnya, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis juga menyatakan bahwa mundurnya Irjen Herman Effendy dari Satgas, menunjukkan pada publik bahwa satuan yang dibentuk oleh SBY ini punya borok yang cukup besar. Kasus tersebut memberik sinyal kepada publik bahwa mereka tak lagi memandang lembaga kepresidenan, yang saat ini direpresentasikan oleh Denny Indrayana.

Ia pun pesimis pengusutan rekening polri akan tuntas. “Ya sekarang polisi sendiri sudah mengambil sikap seperti itu. Bukan hanya kasus rekening gendut, saya khawatir berbagai kasus juga bisa-bisa tidak tuntas,” tandas Fachrurozi. (boy)

Cegah Korupsi Mulai dari Bangku Sekolah

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/07/2010 | 16:13 WIB Cegah Korupsi Mulai dari Bangku Sekolah

Jakarta – Korupsi merupakan momok yang sangat menakutkan bagi masa depan Indonesia. Banyak pengamat yang menilai korupsi merupakan biang kerok mengapa sampai saat ini Indonesia masih terjerumus dalam kemiskinan yang sangat dalam. Bagaimana cara menanggulangi korupsi tersebut?

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswe menyatakan bahwa salah satu pencegahan korupsi mesti dimulai dari bangku sekolah. Sebab itu menurutnya, pendidikan antikorupsi penting diberikan untuk memangkas suplai koruptor. Di Universitas Paramadina sendiri yang kini dipimpinnya, pendidikan anti korupsi telah menjadi mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh para mahasiswanya.

Anies menjelaskan, kurikulum  antikorupsi adalah salah satu usaha untuk memperbaiki bangsa ini. Sebab, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat dan pendidik. “Pemberantasan dan pencegahan korupsi mesti dimulai dari awal, dari bangku kuliah,” ujar Anies dalam sambutannya di acara bertajuk “Dampak Pendidikan dan Agama Terhadap Moral Masyarakat” di Gedung Energi, Kawasan SCBD, Kamis (29/7/2010). “Di Paramadina, kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa tanpa terkecuali semua jurusan wajib mengambil mata kuliah anti korupsi,” ujarnya menambahkan.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Parmadina M. Subhi Ibrahim menambahkan bahwa pencegahan korupsi mesti dimulai dari bagaimana mahasiswa berorganisasi. Ia melihat organisasi mahasiswa yang kini berkembang seringkali dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik dan politik uang. Organisasi mahasiswa seringkali hanya menjadi wadah bagi tersedianya politik transaksi yang bersifat pragmatis dan jauh dari sifat idealis.

‘Pencegahan korupsi mesti dimulai dari bagaimana mahasiswa atau kader-kader muda berorganisasi. Kini seringkali kita lihat para mahasiswa tidak lagi ideologis. Mereka seringkali dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Hal ini sangat penting mengingat mahasiswa adalah penerus estapet kepemimpinan. Bila sejak mahasiswa dan saat berorganisasi ia seringkali dimuati oleh kepentingan politik dan pragmatis, hal tersebut akan terbawa ketika ia nanti menjadi pemimpin. Sebab itu Subhi pun menyerukan agar mahasiswa memiliki idealisme yang tinggi dan mampu menjaga jarak dari kepentingan sesaat. (boy)





Blog Stats

  • 2,519,471 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 140 other followers