Archive Page 76

01
Sep
14

PusKesMas : 8 Buah Wajib Untuk Kesehatan

8 Buah Ini Wajib Dimakan Untuk Kesehatan Tubuh!

DREAMERSRADIO.COM – Seperti yang kita tahu, buah sangat bagus untuk kesehatan. Banyak sekali jenis buah yang ditawarkan oleh alam dan kita bisa menikmatinya secara langsung atau diolah terlebih dahulu. Namun ada beberapa buah yang menjadi buah wajib untuk dikonsumsi karena kaya nutrisi dan manfaat lainnya. Seperti yang dilansir dari Stylecraze.com, berikut 8 buah wajib tersebut.

1. Pisang

Pisang kaya akan nutrisi dan memiliki kandungan potasium yang sangat tinggi. Kandungan tersebut berguna untuk menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah sehingga terhindar dari penyakit jantung dan kardiovaskuler lainnya.

 

2. Apel

Apel juga kaya akan nutrisi dan antioksidan. Apel juga baik untuk mengontrol diabetes dan mengurangi gejala asma. Ketika mengkonsumsi apel, lebih baik kulitnya jangan dikupas karena kulit apel mengandung lebih banyak vitamin esensial.

 

3. Pepaya

Pepaya mengandung vitamin C, A dan asam folat yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Kandungan vitamin dan mineral lainnya juga mampu menjaga kesehatan tubuh. Tidak hanya itu, kandungan enzim papainnya baik untuk mengatasi masalah pencernaan.

 

4. Mangga

Buah manis ini mengandung vitamin A, E dan serat. Antioksidannya bisa memperbaiki fungsi mata dan mengurangi resiko penyakit mata pada orang dewasa dan lanjut usia.

 

5. Jeruk

Jeruk bagus untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut karena mengandung vitamin C dan potasium. Jeruk juga kaya akan senyawa phytochemicals yang disebut hesperidin yang bisa menurunkan kadar kolesterol.

 

6. Alpukat

Buah ini kaya akan asam folat dan bagus untuk menurunkan kolesterol dan kesehatan jantung. Bagi yang sedang diet, alpukat juga bisa dijadikan cemilan karena mengandung lemak yang sehat.

 

7. Anggur

Kandungan antioksidannya baik untuk penderita diabetes. Anggur memiliki sifat anti-kanker yang menjadi kelebihannya dan juga bisa menurunkan kolesterol dan juga tekanan darah tinggi.

 

8. Kiwi

Meski buah ini terbilang mahal, namun nutrisinya sangat penting. Kandungan vitamin C, E, dan kalsiumnya mampu menjaga kesehatan dan kepadatan tulang dan gigi.

Berita Lainnya :

5 Tips Untuk Makan Sehat Saat Liburan

Ini Dia Manfaat Berenang Bagi Kesehatan!

Advertisements
01
Sep
14

Kepemimpinan : Masalah Mudah Dibikin Rumit

On 08/30/2014 08:03 PM, Awind wrote:

http://www.suarapembaruan.com/home/jokowi-di-indonesia-ini-masalah-mudah-sering-dibikin-rumit/63418


Jokowi: Di Indonesia Ini Masalah Mudah Sering Dibikin
Rumit

 

Sabtu, 30 Agustus 2014 | 21:31

[JAKARTA] Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, di Indonesia ini banyak hal yang sesungguhnya mudah justru dipersulit. “Karena banyak persoalan di negeri ini sebetulnya mudah namun dibuat rumit. Jadinya rumit betulan,” katanya pada saat pidato di depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8).

Jokowi menyebut revolusi mental sebenarnyalah revolusi akhlak, perbaikan moralitas bangsa. “Dan itu memang harus kita kerjakan. Harus kita mulai,” tegasnya.

Ia mencontohkan Malaysia. Di Malaysia, menurutnya, memiliki program pemerintah yang disebut Nasional Servis. Yaitu program di mana pemuda yang baru lulus sekolah Menengah Atas di masukkan ke sebuah pulau untuk digodok selama dua tahun dalam ilmu kebangsaan. “Setelah ke luar (visi mereka tentang kebangsaan) sama semua,” imbuhnya.

Namun, Jokowi menyayangkan hal yang serupa tidak terjadi di Indonesia. Di Indonesia menurutnya, nilai baik dan benar saja masih banyak yang tidak sepaham. Sehingga bangsa Indonesia tidak memiliki wawasan kebangsaan yang sama untuk sama-sama bergerak ke depan.

“Agar kita mempunyai wawasan yang sama bahwa negara ini mau dibawa kemana itu jelas. Kalau tidak, akan sulit membangun kayak gini. Ada yang ngomong jelek, ada yang ngomong bagus. Jelek dan bagus itu kok setiap orang bisa berbeda-beda,” kata Jokowi. [HIZ/L-8]

01
Sep
14

MiGas : BBM dan Politik Ekonomi Kerakyatan

http://sinarharapan.co/news/read/140828031/bbm-dan-politik-ekonomi-kerakyatan

Antara / dok

BBM menghidupi hajat hidup orang banyak.

Geger kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi membuat gejolak masyarakat. Fakta antrean panjang di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat terjadi akhir pekan lalu.

Ini jelas merisaukan masyarakat, apalagi usai drama pemilu presiden yang dipenuhi sensasi politik. Kini, rakyat kembali berjibaku melawan sistem yang sudah berlangsung lama tanpa memihak kepentingan rakyat kecil.

Di tengah kondisi demikian, rakyat risau dengan nalar politik yang selama ini menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Doktrin Trisakti yang digelorakan Jokowi harus segera direalisasikan.

Ini karena kemandirian ekonomi di ambang keretakan, kedaulatan politik diringkus kepentingan pragmatis, dan kebudayaan yang berkepribadian hanya tinggal slogan. Ke mana rakyat harus mengadu? Sementara elite politik sibuk dengan agenda koalisi dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Politik Ekonomi Kerakyatan
Hadirnya pemimpin baru bagi Indonesia adalah saat yang tepat untuk menegakkan kembali etos politik kerakyatan yang sudah melekat dan mengakar kuat dalam budaya Nusantara.

Ketika fakta politik ekonomi melahirkan berbagai persoalan, khususnya terkait kesenjangan sosial ekonomi, negara ini sejatinya telah keluar dari prinsip dan falsafah kenegaraan kita. Ketika bangsa ini mengagung-agungkan modernitas dengan segala globalismenya, bangsa ini sedang kehilangan nilai luhur yang sudah terbukti ampuh dan kuat dan menjaga kedaulatan NKRI.

Nilai luhur itu salah satunya adalah jangan sampai kesenjangan sosial ekonomi berkembang di masyarakat. Prof Mubyarto menggulirkan ide yang namanya Ekonomi Pancasila, atau dikenal dengan manifesto ekonomi kerakyatan. Arus Reformasi bukannya mengakhiri rezim pembangunanisme, tetapi menjebak bangsa ini menuju tatanan kapitalistik-liberal. Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang.

Bagi Mubyarto, Indonesia tidak antisistem global. Masuknya sistem global yang kapitalistik itu hendaknya tidak menghancurkan sistem nasional yang merujuk nilai-nilai Pancasila.

Di sinilah pentingnya ketahanan diri, Indonesia tidak harus takluk kepada kepentingan-kepentingan kaptalistik. Ketahanan diri itu bisa ditempuh lewat pengembangan Ekonomi Pancasila, yang berpihak kepada rakyat kecil. Ada lima ciri pokok konsep Ekonomi Pancasila, yakni dikembangkannya koperasi, adanya komitmen pemerataan, lahirnya kebijakan ekonomi nasionalis, perencanaan terpusat, dan pelaksanaannya secara desentralisasi.

Tampak sekali sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal, yang belakangan justru menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Hanvitra Dananjaya (2012) melihat rezim SBY-Boediono lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Pemerintahaan ini sesungguhnya masih menggunakan paradigma ekonomi ala Orde Baru. Indonesia masih dilanda kemiskinan cukup akut.

Di beberapa daerah, konflik sosial yang didasari faktor-faktor ekonomi terus terjadi, seperti konflik pertambangan atau konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan rakyat setempat. Konflik-konflik ini menandakan ada yang tidak beres dengan kebijakan ekonomi politik rezim SBY-Boediono. Pemerintah mengimpor beras dari luar negeri sementara di beberapa daerah justru terjadi surplus produksi padi. Ada apa ini?

Jokowi harus berani hadir menjadikan wajah baru Indonesia. Politik ekonomi kerakyatan yang selalu ia katakana dalam diktum Trisaksi Bung Karno harus berani direalisasikan. Jokowi harus melihat dengan cermat gagasan Mubyarto, sebagai begawan ekonomi Pancasila yang menggali dari rumusan Bung Karno dan Bung Hatta. Manusia Indonesia selama ini tidak dididik menjadi manusia seutuhnya, tetapi sebagai homo economicus atau manusia ekonomi.

Sistem pendidikan ini melahirkan generasi yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya bukan kepada kemaslahatan bersama. Prof Mubyarto mengusulkan mengganti istilah “ekonomi” menjadi “sosionomi”. Jika, pada istilah ekonomi masih mengandung unsur keserakahan dan egoisme, pada istilah sosionomi manusia dididik untuk peduli kepada sesama.

Gagasan Prof Mubyarto mungkin terasa agak berlebihan pada era liberasi perdagangan ini. Namun, Jokowi harus berani bergerak. Prof Mubyarto mengajarkan kepada bangsa ini untuk selalu waspada terhadap gagasan dari pihak asing yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Arus Keseimbangan
Gejolak harga BBM terkait erat dengan realisasi politik ekonomi kerakyatan, yang harus didasari arus keseimbangan masyarakat, baik di desa maupun kota. Dikarenakan merasa di desa tidak mendapatkan pendapatan yang layak dan hidup dalam dunia sempit, iring-iringan mobil saat mudik lalu menjadi pemantik bahwa hidup yang mewah, kaya, dan modern bisa didapatkan di kota. Mobil dan perkakas teknologi modern menjadi juru bicara sangat fasih yang mengabarkan sukses dan simbol kesuksesan kepada masyarakat desa.

Keseimbangan ekonomi desa dan kota, bagi King dan Colledge (1978), bisa dilihat dalam empat proses utama keruangan (four major spatial processes). Pertama, adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan, serta sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan hubungan kota dengan daerah sekitarnya. Kedua, adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan wilayah di sekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap arus bolak-balik kota-desa.

Ketiga, difusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di kota akan dapat meluas di kota-kota yang lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana desa menjadi suasana kota. Keempat, migrasi dan permukiman baru dapat terjadi bila pengaruh kota terus-menerus masuk ke daerah pedesaan. Perubahan pola ekonomi dan perubahan pandangan penduduk desa mendorong mereka memperbaiki keadaan sosial ekonomi.

Politik ekonomi kerakyatan harus hadir dalam membangun keseimbangan, sehingga masyarakat bisa selalu tegak dengan berbagai gejolak ekonomi yang terjadi, termasuk terkait harga BBM.

*Penulis adalah analis Program Pascasarjana UIN Yogyakarta.

Sumber : Sinar Harapan

30
Aug
14

MiGas : Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Logo PKP 17845 jpeg

Alumni ITB Minta Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Saatnya kini Ir Jero Wacik SE yang Menteri ESDM dan Ir Susilo Siswoutomo yang Wakil Menteri ESDM, keduanya sesama Alumni ITB segera secara ber-sama2 terbuka paparkan rincian komponen harga jual BBM kepada khalayak publik pemangku kepentingan BBM sehingga transparansi ini mengundang pemahaman publik terbaik atas situasi dan kondisi terburuk pasokan BBM yang kini berkembang.

Hal ini penting mengingat telaah rekan Nur Lapong SH, deklarator PARRINDO, bahwa kenaikan BBM dilema bagi si Miskin dan si Kaya.

Gila! APBN Indonesia 400 triliun atau seperlimanya ternyata dihabiskan untuk mengisi tangki2 mobil pribadi. Dan habis Begitu saja, DIBAKAR. IJka anggaran tersebut di share maka kira2 menghidupkan 4000 pengusaha; 4 juta keluarga; atau 16 juta orang Indonesia/thn.

Gila! Disisi lain ada 97 juta rakyat Indonesia hidup dengan uang dikantong hanya dengan Rp 15.000 /hari.

Jika BBM dinaikkan si Kaya pada sebahagian tidak terasa dan pada yang lainnya harus mengerutu karena harus irit. Tapi bagi si Miskin dampak kenaikan BBM, yang terpikir jangankan biaya sekolah atau biaya kesehatan yang sudah lama hilang dalam ingatan mereka, untuk makan se-hari2pun bisa jadi sekedar makan apa nggak bagi mereka ?

Anehnya hasil Survei LSI kemaren ada sekitar 73% tidak setuju BBM dinaikkan, artinya baik si kaya dan si miskin kompak tidak setuju BBM dinaikkan. Karena yang satu tidak setuju kenyamanannya berkurang dan yg satu mereka pikir apa masih makan apa nggak ya ?

Hasil survei LSI itu juga membuktikan bahwa benar bahwa BBM itu “hajat hidup orang banyak” sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 sebagai jaminan bagi politik TRISAKTI dapat dikiprahkan yang terbaik demi capaian Kesejahteraan Sosial per Bab XIV UUD 1945.

Jakarta, 30 Agustus 2014

Alumni ITB,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sah! RUU Panas Bumi Diketok

  • Print
  • Email
Created on Friday, 29 August 2014 19:25

Jakarta, GATRAnews – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Jakarta, Selasa, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

 “Panas bumi akan berkembang lebih besar dan cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin sidang itu. Panas bumi ini akan menjamin kemandirian energi. Kita makin optimis karena ini adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan BBM, sehingga energi makin mandiri,” katanya.

 Ia menambahkan, keberadaan undang-undang itu akan mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, rancangan undang-undang yang baru memuat setidaknya empat hal yang berbeda dari Undang-Undang 27/2003 tentang Panas Bumi.

 Dalam rancangan undang-undang itu, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi tidak masuk dalam ketegori kegiatan pertambangan. Selama ini, pengategorian sebagai bagian dari pertambangan menjadi kendala pengembangan panas bumi.

 Sebagian besar potensi energi masa depan tersebut berada di hutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi panas bumi 29.000 MW namun baru termanfaatkan sekitar 1.300 MW. “Dengan tidak lagi masuk kategori pertambangan, panas bumi bisa dioptimalisasi di wilayah konservasi,” kata Rida.

Perbedaan lainnya, menurut regulasi yang baru pelelangan pengelolaan wilayah kerja panas bumi dikembalikan ke pusat, tidak lagi dilakukan oleh daerah seperti sebelumnya. Pertimbangannya selama ini daerah terkendala mengeluarkan perizinan dan sering kali mesti berkoordinasi dengan pusat terlebih dahulu.

Selain itu, menurut rancangan regulasi yang baru pengembang panas bumi memberikan bonus produksi secara langsung kepada pemerintah daerah dan pemanfaatan langsung panas bumi untuk nonlistrik diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

Rancangan undang-undang yang baru juga memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat. Menurut Rida, RUU Panas Bumi mengamanatkan pembuatan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yakni pemanfaatan langsung, pemanfaatan tidak langsung, dan bonus produksi. Pembuatan ketiga PP itu diharapkan selesai dalam dua tahun setelah UU diundangkan. “Paling tidak PP tentang bonus produksi selesai akhir tahun ini,” katanya.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga mengatakan, persetujuan RUU akan membuat panas bumi makin berkembang. “Karena kegiatan eksplorasi yang semula terlarang, menjadi boleh,” ujarnya. Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR Nazarudin Kiemas mengatakan DPR telah melakukan kunjungan kerja ke dalam maupun luar negeri untuk mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut.

 “Dengan persetujuan RUU ini akan memberikan kepastian hukum dan peningkatan investasi panas bumi menuju ketahanan energi,” katanya. RUU tentang Panas Bumi merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 13 Agustus 2013.


Penulis: JNR

Editor: Nur Hidayat

30
Aug
14

Kepemerintahan : Lima Opsi Arsitektur Kabinet

Logo Garuda Merah Putih
http://www.antaranews.com/berita/450886/lima-opsi-kabinet-diserahkan-pada-jokowi

Lima opsi kabinet diserahkan pada Jokowi

Jumat, 29 Agustus 2014 15:12 WIB | 2.412 Views
Pewarta: Ida Nurcahyani
Lima opsi             kabinet diserahkan pada Jokowi

Andi Widjajanto (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) – Tim Transisi telah menyerahkan lima opsi kelembagaan pemerintahan mendatang kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Transisi Andi Wijayanto sesaat sebelum menemui Jokowi di kantornya di Balaikota, Jumat.

“Lima opsi itu sekarang tinggal tergantung Pak Jokowi-JK akan memberikan arahan lebih lanjut seperti apa, apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi untuk jadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan struktur kabinet ke depan yang diinginkan,” kata Andi.

Andi menjelaskan, struktur kabinet yang diserahkannya bervariasi sesuai dengan segala konsekuensi anggaran dan menghindari tumpang tindih kebijakan yang ada.

Lima opsi kabinet itu, pertama status quo dengan 34 Kementerian, opsi dua 27 Kementerian, opsi 3A 20 kementerian dan 3B 20 kementerian, opsi empat 27 Kementerian serta opsi kelima menggabungkan opsi pertama dan opsi keempat.

Kelima opsi itu, selain hasil rapat Tim Transisi, juga merupakan masukan dari berbagai organisasi, kelompok masyarakat dan akademisi seperti tim Universitas Andalas, Universitas Airlangga, UGM, LIPI, Komnas Permenpuan, Relawan, Walhi dan Komnas HAM beri masukan soal kriteria HAM.

Laporan lima opsi kabinet itu sudah termasuk opsi perampingan dan pembentukan kementerian baru termasuk pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Maritim.

“Yang saya ingat itu yang menonjol, selalu hampir muncul di semua opsi adalah keinginan untuk memunculkan kementerian kedaulatan pangan, kementerian ekonomi kreatif, maritim, dan hal-hal yang langsung terkait dengan program revolusi mental. Apakah dia nanti mengerucut pada kementerian kebudayaan. Ada beberapa hal menonjol lainnya misalnya usulan tentang penguatan fungsi pengawasan kantor kepresidenan atau badan pemerintahan negara yang menggabungkan pajak dan cukai,” katanya.

Teknis peleburan kementerian, menurut Andi, akan sama seperti teknis pembentukan daerah baru hasil pemekaran suatu wilayah.

“Logika sederhananya, mirip-mirip kalau kita membentuk kabupaten aau provinsi baru hasil pemekaran. Di masa SBY kementerian di 2009 tidak sama plek dg kementerian 2004,” katanya.

Dengan penyerahan lima opsi kabinet, tugas Tim Transisi usai sudah. Saatnya bagi Jokowi menentukan menggunakan opsi yang paling baik yang disarankan.

“Saya pikir sudah prerogatif Pak Jokowi untuk menentukan opsi mana yang ingin digunakan,” kata Andi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2014

29
Aug
14

Kebangsaan : Berita-berita Tanah Papua d/h Irian Jaya

merah-putihBerita dan Foto

Terlama Terbaru

 

Jumat, 29 Agustus 2014 11:48:04

Aparat berupaya mengejar pelaku pembunuhan rekan mereka hanya bermodal semangat.

Rabu, 27 Agustus 2014 13:01:56

Pendekatan yang dilakukan pun harus dengan pendekatan kebudayaan yang khusus.

Rabu, 27 Agustus 2014 11:05:45

Pemerintah diduga menutupi sesuatu karena membatasi akses bagi wartawan asing ke Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:44:29

“Banyak informan perusahaan di Papua,” Viktor Mambor, wartawan asli Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:25:31

Media lokal dan nasional masih belum menyoroti akar persoalan di bumi Papua.

Selasa, 12 Agustus 2014 14:19:05

Tersangka Zeth Demotokai dikenakan pasal UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kamis, 7 Agustus 2014 14:12:27

Dokumen kelompok menamakan dirinya tentara pembebasan nasional (TPN) organisasi papua merdeka (OPM) juga disita.

Rabu, 16 Juli 2014 16:18:10

Menurut Pudjo, mereka juga menembaki sopir di sekitar Kampung Danggobak Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Rabu, 9 Juli 2014 05:00:00

Gejolak itu nanti menjadi pekerjaan rumah presiden yang akan datang.

Kamis, 3 Juli 2014 14:35:44

“Senpi dan amunisi dari berbagai jenis itu untuk memperkuat kelompok bersenjata di Paniai,” kata Tito.

Selasa, 1 Juli 2014 15:52:47

Kata Rontini, “Lihat Papua Nugini (PNG) yang berada di bawah ketiak Australia. Selama ini apa yang dia dapatkan?”

Selasa, 1 Juli 2014 12:25:49

“Kami ingin memperingati proklamasi kemerdekaan Papua Barat ke 47 dan meminta pengakuan kemerdekaan kami,” kata Agus.

Jumat, 27 Juni 2014 09:38:06

“Ke depan kami akan mengusulkan adanya metal detektor dan scanner di kantor perbatasan,” kata Tito.

Jumat, 20 Juni 2014 13:24:25

Dengan ditutup kembali pagar di perbatasan kedua negara maka praktis pelayanan imigrasi dialihkan ke Hamadi, Jayapura.

Senin, 16 Juni 2014 17:01:49

“Saat ini kami menahan mereka sehubungan kasus senjata tajam,” kata Tito.

Kamis, 27 Maret 2014 06:14:00

Rata-rata menyerukan hak pemerintah itu harus ditagih, tapi oleh Kemenkeu.

Selasa, 4 Maret 2014 13:44:49

Tuntutan ini disampaikan oleh warga Papua melalui aksi unjuk rasa di Bundaran HI.

Jumat, 5 Juli 2013 18:46:52

Pemerintah dinilai lepas tangan soal pengembangan pendidikan, jaminan kesehatan hingga kesejahteraan.

Jumat, 5 Juli 2013 16:57:28

Dalam pertemuan dengan Kevin Rudd, SBY juga membahas 2 isu lainnya, yakni penyelundupan manusia dan perdagangan.

Jumat, 5 Juli 2013 15:22:38

SBY menyesalkan pemberitaan media internasional yang membesar-besarkan kekerasan yang dilakukan polisi dan TNI di Papua.

Senin, 1 Juli 2013 14:28:24

Selama 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, mereka merasa hanya kekerasan yang dirasakan rakyat.

Minggu, 23 Juni 2013 19:56:52

Melalui petisi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menyadari akan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.

Jumat, 14 Juni 2013 14:22:00

Papua bisa mengirim putra putri terbaiknya untuk mengambil gelar S-2 dan S-3 di Universitas Hawai dengan biaya murah.

Rabu, 12 Juni 2013 13:44:37

Tabuni giat memperjuangkan agar Papua Barat meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan Melanesia Spearhead Group.

Senin, 10 Juni 2013 13:11:22

Dalam aksinya, mereka juga mengusung spanduk besar bertuliskan ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi Demokrasi’.

Senin, 10 Juni 2013 11:15:56

“Papua, merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Bapak bukan merah putih, Bapak bintang kejora !!!!” teriak Frans.

Senin, 20 Mei 2013 21:39:21

Rapat tertutup dihadiri Gubernur Papua, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri & Jaksa Agung membahas permasalahan Papua.

Kamis, 16 Mei 2013 19:24:15

Sejumlah masyarakat Papua yang bergabung dengan KontraS ini meminta pembebasan sejumlah aktivis di depan Istana Negara.

Rabu, 8 Mei 2013 11:40:12

Aktivis dari Suara Anak Papua ini menuntut keras pemerintah Inggris untuk menutup tempat yang dijadikan markas OPM.

Selasa, 7 Mei 2013 15:31:29

Mereka menuntut pemerintah Inggris untuk membubarkan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

Selasa, 7 Mei 2013 11:45:23

Dia pernah menjadi tahanan militer Indonesia kemudian kabur ke Inggris. Dari sana dia terus berkampanye Papua Merdeka.

Senin, 6 Mei 2013 17:12:18

“Ini menunjukkan banyak negara sahabat kita yang bermain dua kaki,” kata Tantowi Yahya.

Senin, 6 Mei 2013 12:34:35

“Pemerintah Indonesia harus melakukan protes resmi segera kepada Perdana Menteri Inggris,” kata Priyo Budi Santoso.

Jumat, 3 Mei 2013 19:03:00

Mereka akan menggantikan pasukan dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kamis, 2 Mei 2013 10:21:48

Saat Tim mendekati lokasi, sekelompok warga tersebut kemudian menyerang mobil yang digunakan patroli.

Selasa, 30 April 2013 22:25:56

Malam renungan yang bertema “Save Our Papua” itu juga untuk mengenang 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Jumat, 1 Maret 2013 13:56:29

Kekerasan di Papua tidak terkait pemilu presiden.

Jumat, 1 Maret 2013 13:39:12

Pemerintah harus segera berdialog dengan perwakilan masyarakat Papua.

Jumat, 1 Maret 2013 13:21:01

Solusi konflik Papua masih belum menyeluruh.

Selasa, 18 Desember 2012 13:01:06

Warga Papua menuding wakapolres Jayawijaya dalang pembakaran kantor dewan adat di Lani Pago Balim.

Rabu, 4 Juli 2012 11:06:01

Perlu ada perlakuan khusus buat Papua di semua sektor hingga mereka setara dengan daerah lain.

Rabu, 4 Juli 2012 08:00:00

“Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Rabu, 4 Juli 2012 07:29:00

Salah satu tokoh Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengaku sampai saat ini masih dimata-matai aparat keamanan.

Rabu, 4 Juli 2012 07:00:00

“Tentara memaksa saya minum air kencing,” kata korban bersandi SRG002 kepada tim dari ELSHAM Papua dan ICTJ.

 1  2  3  4  5  
29
Aug
14

PARRINDO : Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun [Akademisi FISIP UI]

Logo PARRINDO

Akademisi Perkirakan Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun

Jakarta (Antara) – Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana memperkirakan kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.

“Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki,” kata Panji Anugrah Permana pada diskusi “Wajah Baru Parlemen” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.

Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.

Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau kepokakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.

“Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).

Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.

“Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi,” katanya.(ma)

Berita Lainnya

Para Senator Terpilih Harus Ikuti Orientasi Tiga Hari

Kamis, 28 Agustus 2014 – 16:08 WIB

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan dua tahap orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara), yakni tanggal 29 Agustus–1 September 2014 dan tanggal 23–26 September 2014. Para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, mengikuti kegiatan itu sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

“Orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dua tahap,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (25/8), di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggungnya setelah pengambilan keputusan DPD atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Kamis (14/8) dan Selasa (8/7), Irman juga mengingatkan kegiatan itu.

Periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti orientasi tahap kesatu di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014. Pukul 19.30 WIB, panitia pengarah (steering committee/SC) dan panitia pelaksana (organizing committee/OC) memberikan pengantar.

Senator asal Sumatera Barat yang kembali lolos untuk periode 2014-2019 ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, serta harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewajiban para senator.

Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) Pemilu 9 April 2014 di Sumatera Barat ini menambahkan, pihaknya membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah diketuai oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana diketuai oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

Selaku penanggung jawab panitia, Ketua DPD yang membuka dan menutup orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengapa orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi se-Indonesia (minus Kalimantan Utara)? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya. (rus)

BERITA LAINNYA



Blog Stats

  • 3,373,338 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…