Archive Page 76

02
May
14

PusKesMas : Hindari Kebiasaan Makan Buruk

Inilah Kebiasaan Saat Makan yang Harus Dihindari

DREAMERSRADIO.COM – Setiap orang memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda. Namun ada beberapa kebiasaan umum yang kerap dilakukan oleh kita semua saat sedang makan. Parahnya lagi, kebiasaan tersebut padahal tidak baik untuk kesehatan kita. Dikutip dari ourvanity, ada beberapa kebiasaan makan yang buruk yang harus dihindari agar kita memiliki pola makan yang baik dan tubuh yang sehat.

1.  Makan terlalu cepat

Makan terlalu cepat merupakan kebiasaan makan yang buruk pertama yang harus dihindari. Dengan makan cepat, kita tidak mengunyah makanan kita dengan baik, sehingga akan menambah berat pekerjaan sistem pencernaan kita.

2.  Makan sambil melakukan pekerjaan lain

Hindari makan sambil melakukan aktivitas lain seperti menyetir, berbelanja, atau menonton televisi. Kita cenderung akan berkonsentrasi pada aktivitas lain yang kita lakukan dibanding aktivitas makan kita. Hal ini akan membuat kita makan terlalu banyak.

3.  Makan terlalu banyak gula

Makan terlalu banyak makanan yang banyak mengandung gula juga tidak baik bagi tubuh karena hanya akan membuat kita mendapat sedikit nutrisi yang kita butuhkan.

4. Jangan biarkan pola makan kita diatur oleh mood

Perasaan frustasi atau bad mood dapat menyebabkan kita mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebih. Alihkan keinginan untuk makan terlalu banyak dengan melakukan aktivitas lain seperti berjalan atau menonton film.

5. Hindari langsung tidur setelah makan

Jarak waktu makan dan tidur yang terlalu dekat tidak baik karena dapat mengurangi panjang dan kualitas tidur kita. Selain itu, sistem pencernaan kita tidka memiliki cukup waktu untuk mencerna makanan kita.

Berita Lainnya :

Inilah 3 Langkah Mencuci Rambut Yang Benar

Inilah Pengaruh Dengarkan Musik Bagi Kesehatan Tubuh

02
May
14

Kenegarawanan : Pemilu NonJurDil Batal Demi Hukum

Rabu, 30-04-2014 22:57

PKPI Usulkan PARK dan PIN Terkait Pemilu

Penulis :

Suara Pembaca:
PKPI Usulkan PARK dan PIN Terkait Pemilu

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau biasa dikenali bersingkatan PKPI (peserta Pemilu Legislatif Nomor 15), berdasarkan pengalaman empiris pada hajatan demokrasi 9 April 2014 yang baru lalu, tampaknya cukup bijak kedepan perlu penyegaran materi berkampanye dengan singkatan PARK & PIN supaya selain akan lebih mudah diingat publik dibawah pengaruh situasi dan kondisi merebaknya teknologi informatika dalam kehidupan generasi pemilih pemula, juga PARK & PIN sendiri dapat dimaknai sebagai model tatacara “saat Parkir (sign in) ingatlah Pin-nya”.

Sementara itu disadari pula bahwa virus Neolib kini telah merasuki budaya politik demokrasi khususnya di medan laga Pemilu Legislatif 2014. Selain berdampak makin buruknya perilaku disorientatif sikapi tatanilai Jujur & Adil, juga sikap distortif makin parah terjadi semisal pada laku pengenalan identitas partai politik oleh publik konstituen yaitu singkatan nama partai politik dikerdilkan jadi serupa merk produk/komoditas niaga semata, dalam hal konteks Pemilu dipahami layaknya produk/komoditas politik itu setara saja dengan produk/komoditas niaga. Apalagi kegencaran jam tayang di media TV ternyata berkorelasi berbanding lurus bahkan eksponensial terhadap perolehan suara di hajatan Pemilu.

Persepsi distortif konstituen terbukti pada banyaknya coblosan bagi merk/logo partai politik beriklan gencar di media TV dan radio sehingga berhasil menyandang peringkat papan atas dan papan tengah. Sayangnya kebijaksanaan barisan konstituen berujung ketiadaan partai politik yang lolos ambang batas kemandirian untuk jagokan CaPresnya ke ronde berikutnya (PilPres 9 Juli 2014 yang akan datang).

Bagaimanapun, Pemilu Legislatif 2014 telah berkontribusi pembuktian telah terjadinya pergeseran persepsi masyarakat khususnya konstituen dan kontestan akan praktek2 periklanan “commercial heavily driven” yang berdampak penggerusan langsung yang merugikan terhadap tatanilai kemuliaan politik kenegaraan.

Oleh karena itulah, PARK & PIN yang berlogo Garuda Merah Putih tetap berkeyakinan mampu dan layak terus berperan sebagai Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia bersama rakyat khususnya kaum pekerja yang peringati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 yang peduli budaya politik TRILOGI 17-8-45 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998).

Jakarta, 1 Mei 2014
DR Ir Pandji R Hadinoto MH
Dewan Pakar PKPI, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

Editor : zafira

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

Pemilu NonJurDil Batal Demi Hukum !

MERDEKA !
Pemilu Legislatif 9 April 2014 faktanya kini dicederai secara masif selain Politik Uang Pra Coblosan juga Rekapitulasi Manipulatif Pasca Coblosan.
Mekanisme Rekapitulasi Berjenjang oleh KPU membuktikan KPU mengulangi kelemahan tatacara teknis administrasi perhitungan suara Pemilu 2009. Seharusnya dengan anggaran Rp 18 Triliun itu dapat diintrodusir mekanisme berbasis teknologi informasi yang lebih intensif, misalnya rekapitulasi nasional langsung dari data2 TPS, sekaligus mengeliminasi survei2 Quick Count yang bisa menyesatkan publik.
Fakta2 NonJurDil berbasis Politik Uang dan Manipulasi tersebut diatas, secara kasat mata sudah cukup kuat menjadi dasar bagi keputusan publik yaitu Pemilu 9Apr14 Batal Demi Hukum.
Dengan demikian KPU sudah bisa bersiap menuju ke Pemilu Serentak 9Jul14 atau bisa ditunda sampai dengan 9Aug14 dengan mengintrodusir mekanisme rekapitulasi nasional langsung dari data TPS pada hari yang sama dengan hari coblosan.
Kepada para penyelenggara teknis Pemilu saatnya kini juga menghayati kembali 7 (tujuh) kata SEMANGAT yang dipesankan oleh para Bapak Bangsa pada Penjelasan UUD45, berdasarkan pada logika hukum konstitusi UUD45.2002 jo UUD45.1959 jo UUD45.1945.
Tetap MERDEKA !

Jakarta Selatan, 2 Mei 2014

DR Ir Pandji R Hadinoto MH
Dewan Pakar PKPI, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

30
Apr
14

Politik : Koalisi Untuk Kepentingan Siapa ?

Koalisi untuk Kepentingan Siapa?
ANDI IRAWAN (DOSEN UNIVERSITAS BENGKULU)
Koalisi untuk Kepentingan Siapa?
Koalisi. Tema ini merupakan isu sentral dalam banyak pembicaraan publik selepas pemilu legislatif 9 April yang lalu. Berkaitan dengan pembicaraan tentang koalisi ini, menurut saya, hal ini tidak boleh dibiarkan hanya menjadi kepentingan elite. Koalisi harus ditempatkan pada wacana publik dan untuk kepentingan publik.
Artinya, dalam konteks ini, publik harus mencermati dan menilai bagaimana para elite itu bermanuver dalam pembentukan koalisi politik mereka, yang dilakukan untuk menentukan pasangan kandidat pemimpin tertinggi eksekutif di negara ini. Kalangan masyarakat madani perlu mengawal agar tujuan pembentukan koalisi tetap dalam lingkup public interest, bukan elite interest. Saya kira penting bagi media cetak ataupun elektronik, para aktivis media sosial, intelektual, mahasiswa, dan para pengamat untuk bersikap kritis terhadap pembentukan koalisi dari sejumlah kekuatan politik. Diduga kuat mereka akan tampil dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Jadi, yang perlu dipertanyakan, apakah hal itu berorientasi publik atau tidak?
Isu utama koalisi tidak boleh dibiarkan berkisar tentang siapa yang harus dipasangkan dengan calon presiden tertentu. Tidak pula boleh dibiarkan hal ini hanya berbicara tentang partai apa bergabung kepada partai apa, lalu, berapa poros yang akan hadir dalam konstestasi calon wakil presiden dan calon presiden 9 Juli nanti. Sebab, ketika hanya berbicara masalah itu, tidak akan ada titik temunya dengan kepentingan publik.
Kita harus mengupayakan bahwa koalisi yang terbentuk akan memberi ekspektasi positif tentang Indonesia selama 2014-2019. Sebagai contoh, apa kontribusi koalisi yang terbentuk terhadap masalah kesejahteraan rakyat, khususnya dalam aspek kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat dan penurunan angka kemiskinan yang subtansial? Perlu disadari, garis kemiskinan yang kita pakai sebagai dasar perhitungan angka kemiskinan tidak mencerminkan kesepakatan pandangan dunia tentang kemiskinan yang sesungguhnya.
Garis kemiskinan yang disepakati oleh dunia internasional adalah penghasilan US$ 2 per hari per kapita, sedangkan kita menggunakan angka sekitar US$ 1 per hari per kapita. Parameter internasional harusnya berani ditetapkan sebagai garis kemiskinan nasional guna menentukan angka kemiskinan. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan yang terjadi benar-benar keberhasilan subtansial yang diakui dunia, bukan keberhasilan yang bersifat pencitraan. Pemerintah selama ini bias pada pertumbuhan ekonomi dan abai terhadap masalah keadilan ekonomi.
Kita memang telah termasuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah-atas dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 3.542,9. Tapi hal itu menjadi tidak bermakna ketika kita memahami bahwa yang menikmati kue pembangunan Indonesia itu sebenarnya tidak proporsional. Ada 10 persen penduduk, jika merujuk pada Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia pada 2013, yang memiliki 65,4 persen dari aset total nasional. Dalam hal ini, Indonesia berada di peringkat 17 negara yang kesenjangan ekonominya paling tinggi dari 150 negara yang disurvei.
Tidak mengherankan jika kemudian angka indeks Gini juga semakin melebar dari 0,329 pada 2002 menjadi 0,413 pada 2011, apalagi kalau dibandingkan pada era Orde Baru yang sebesar 0,3. Hal itu menunjukkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin di era Reformasi ini semakin melebar.
Ketimpangan (kesenjangan) ekonomi, ditambah dengan semakin sulitnya akses rakyat miskin terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, adalah bahaya laten yang bukan saja bisa menimbulkan goncangan sosial. Seperti yang dikemukakan Stiglitz, dalam bukunya, The Price of Inequality (2012), hal ini menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri. Pemerintah di masa mendatang harus berani mengambil sikap politik yang impelementatif dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dan menurunkan angka kemiskinan yang subtansial.
Untuk itu, DPR dan pemerintah periode 2014–2019 (hasil koalisi yang terbentuk) harus berani menjadikan angka penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi paremeter penting pembangunan, yakni dengan cara memasukkan parameter-parameter tersebut menjadi asumsi dasar dan target penting dalam APBN. Belum ada satu pemerintah pun pada era Reformasi ini yang berani menjadikan penurunan kesenjangan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan signifikan sebagai kemauan politik (political will) dalam APBN yang mereka susun.
Masyarakat madani perlu mengedukasi para pemilih untuk memaksa para politikus yang bermanuver tentang koalisi calon presiden agar tidak sekadar berbicara tentang siapa mendukung siapa dan mendapat apa, tapi bagaimana koalisi itu memberi ekspektasi tentang Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan, sebaliknya, kekuatan-kekuatan politik yang hanya mempertontonkan koalisi yang sarat dengan kepentingan elite layak dihukum. Caranya adalah dengan tidak memilih kekuatan koalisi tersebut dalam pemilihan presiden 9 Juli nanti.

30
Apr
14

Keuangan : Waspadai Kartu Kredit

Hal-Hal Berbahaya Tentang Kartu Kredit dan Bagaimana Menghindarinya

Credit card atau kartu kredit memang terkenal dengan nama kartu sakti, namun saat ini kartu kredit telah menjadi alat yang lumrah untuk dimiliki. But it’s like they said: “With great power comes great responsibility”, maka Anda harus memiliki strategi tersendiri agar bisa mengontrol kekuatan kartu kredit.

Berikut TalkMen ulas beberapa masalah umum yang sering terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang tidak banyak diperhatikan:

Anda akan menghabiskan uang dengan mudah

Kartu kredit seringkali disalahartikan sebagai sebuah bayangan luas dari pendapatan Anda, dan adanya credit limit bukan berarti Anda dapat menggunakan kartu kredit dengan seenaknya.

Tidak mudah untuk mengontrol hal ini, karena pada awalnya kartu kredit terlihat bagai seorang teman setia. Anda dapat menggunakan uang dengan mudah, di mana pun dan kapan pun tanpa berpikir panjang. Semuanya akan mulai rumit ketika tagihan tiba, jika Anda tidak berhati-hati.

Cara paling masuk akal untuk menghindari hal ini adalah, tinggalkan kartu kredit Anda di rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Biasakan berbelanja dengan debit card, atau cash untuk mempermudah. Gunakan kartu kredit untuk kebutuhan seperti membeli tiket pesawat online dan hal-hal seperti itu, belajarlah untuk berhemat.

Mengikuti tren yang dianut orang lain

Saat ini, kartu kredit telah menjadi hal biasa yang digunakan banyak orang dari seluruh dunia. Di Amerika Serikat, penggunaan kartu kredit dimulai pada era 1980an. Saat ini sekitar 72% rakyat negeri tersebut menggunakan paling tidak satu kartu kredit. Bukan tidak mungkin Indonesia (terutama kota-kota besar) akan mencapai persentase tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Jika teman Anda terlihat sering menggunakan kartu kredit-nya namun tidak panik saat tagihan tiba, ada dua kemungkinan: ia seorang millionaire atau ia pintar mengatur pendapatan dan pengeluarannya. Jika ternyata ia cermat dengan masalah finansial, belajarlah pada teman Anda tersebut. Jangan melihat dari luar dan tergoda untuk melakukan pemborosan tanpa melakukan observasi, seakan Anda tidak mau kalah.

Hati-hati terhadap suku bunga yang tinggi

Sudah banyak orang yang terjebak dengan hal yang satu ini. Contohnya adalah ketika Anda membeli sebuah barang yang memang Anda butuhkan dengan kartu kredit Anda. Saat membeli Anda berjanji untuk memiliki uangnya ketika tagihan tiba. Namun saat tagihan tiba dan Anda tidak memiliki uang seharga barang tersebut sepenuhnya, Anda hanya bisa membayar setengah harga. Ini membuat Anda terjebak dan harus membayar denda yang cukup tinggi, terkadang hingga 15% atau 20%.

Untuk menghindari hal seperti ini, Anda bisa meminta credit card company Anda untuk menurunkan suku bunga yang ada. Mereka mungkin tidak selalu mengabulkan permintaan ini, namun tidak sedikit yang akhirnya berhasil. Tidak ada salahnya untuk bertanya terlebih dahulu.

Tujuan ke depan Anda seakan banyak yang terhambat

Anda terkadang tidak sadar ketika menghabiskan beberapa ratus ribu atau beberapa juta disana-sini. Walaupun Anda membayar bill tepat waktu dan selalu berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit, selalu ada aspek-aspek lain yang merepotkan seperti denda keterlambatan dan sejenisnya. Hal ini bisa membuat financial plan Anda menjadi kacau, sehingga usaha Anda untuk mengontrol keuangan berubah menjadi mengejar uang untuk menutupi cacat yang ada.

Sekali lagi, batasilah penggunaan kartu kredituntuk sesuatu yang penting saja. Ubah jalan pikiran Anda pada credit card yang selama ini menjadi alat pembayaran utama. Be smart dan tidak ada salahnya untuk belajar berhemat.

30
Apr
14

Kenegarawanan : Tukang Survei

merah putih

Tukang Survei

Oleh: Moh Mahfud MD

 

Kekeliruan, bahkan kesalahan, berbagai hasil survei politik kembali terjadi secara mengejutkan ketika pada 9 April 2014, sekitar jam 17.00 WIB, hasil quick count (hitung cepat) pemungutan suara untuk pemilu legislatif (pileg) diumumkan.

 

Ternyata, kembali terjadi perbedaan yang tajam antara hasil-hasil survei sebelumnya dengan hasil hitung cepat seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta pada 2012. Pada Pilgub DKI Jakarta, sampai hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, hampir semua hasil survei menyebut Foke-Nara sebagai pemenang signifikan. Tetapi, hasil pilgub membuktikan kesalahan berbagai survei karena yang menang ternyata Jokowi-Ahok, pasangan calon yang sebelumnya diremehkan berbagai survei. Pada Pileg 2014 kesalahan-kesalahan hasil survei tampak mencolok juga.

 

Partai-partai berbasis massa Islam yang semula diduga akan terkubur karena merosotnya kepercayaan masyarakat ternyata meningkat secara mengejutkan dengan kumulasi perolehan sampai sekitar 31%. Partai Golkar yang semula diunggulkan dengan kisaran suara 19% ternyata hanya meraih 15%. Perolehan PDIP terpaut signifikan dari hasil survei maupun targetnya. Kejutan perlawanan hasil hitung cepat terhadap hasil-hasil survei sebelumnya tampak jelas pula pada beberapa partai.

 

Partai NasDem yang oleh banyak survei dilihat secara pesimistis karena untuk mendapat 3,5% saja dianggap susah ternyata mendapat hampir 7%, menyamai partai lama, Partai Persatuan Pembangunan yang juga mengalami kenaikan sedikit. PKS yang karena terpaan isu korupsi hanya akan bertahan pas-pasan di dekat parliamentary threshold, ternyata mampu bertahan di posisinya pada kisaran 7%. PKB pun meroket secara mengejutkan dari perolehan Pileg 2009 sebesar 4,8% menjadi sekitar 9,1%.

 

Padahal sebelum pileg banyak survei yang selalu meletakkan PKB pada perolehan sekitar 4%, bahkan ada yang tega meletakkan di bawah parliamentary threshold 3,5%. Ada juga yang memang mendekati hasil survei yakni fakta bahwa PBB dan PKPI benar-benar tidak masuk ke parliamentary threshold. Begitu pula, meski angkanya kurang akurat, hasil survei menyatakan bahwa Partai Demokrat akan terjun bebas sesuai hasil pileg karena terjun dari 20% ke kisaran 9%. Hasil-hasil survei politik belakangan ini memang banyak yang meleset sehingga tak lagi bisa dijadikan pegangan sebagai produk kerja ilmiah yang logis dan predictable.

 

Hasil survei dan hasil pemilihan yang sesungguhnya kerapkali berbeda secara mengejutkan. Kalau metodologinya benar, mestinya hasil-hasil survei lebih banyak benarnya daripada salahnya, bahkan tingkat kesalahannya sudah bisa diukur sebelumnya oleh metode dan hasil survei itu sendiri yang dibatasi dengan margin tertentu. Ketika itu ditanyakan kepada pembuat survei, jawaban yang sama selalu dikemukakan bahwa hasil survei hanya memotret pada saat dilakukan survei dan bisa berubah pada saat-saat akhir.Ya, juga sih.

 

Survei memang potret saat dilakukan wawancara. Tetapi, tentu itu bukan jawaban yang tepat. Kalau jawabannya hanya begitu, ya tak perlu survei-surveian segala. Mestinya ada metode agar perbedaan itu tak terjadi dengan sangat mencolok. Mungkin benar yang dikatakan Dradjad Wibowo, banyak intelektual dan lembaga survei yang belakangan ini melacurkan diri, tidak melakukan survei dengan cara-cara profesional-ilmiah sehingga survei lebih banyak melesetnya atau malah dipelesetkan asal mendapat uang. Sekarang ini banyak lembaga survei yang mengerjakan survei sudah didahului dengan tendensi politis tertentu.

 

Bahkan ada penyurvei yang membawa lembaganya untuk menjadi tim sukses atau konsultan salah satu kontestan dalam sebuah kontestasi politik. Berusaha seobjektif apa pun, kalau sudah menjadi tim sukses atau konsultan suatu kontestan, akan menyebabkan hasil survei tak lagi akurat karena akan diarahkan membentuk dan menggiring opini untuk menguntungkan kliennya. Waktu saya masih ketua MK, ada pimpinan lembaga survei yang mengurus perkara kliennya yang diperkarakan di MK. Luar biasa. Dalam kenyataan kita sering dikagetkan oleh munculnya satu lembaga survei secara tiba-tiba yang kiprahnya belum pernah terdengar.

 

Tiba-tiba lembaga ini memasukkan nama orang yang tadinya ada di luar pusaran tokoh-tokoh populer menjadi bagian dari tiga atau lima besar. Kemasan metodologinya okey juga, tetapi substansinya tak masuk akal. Kemasan yang dipergunakan misalnya menyebut melibatkan 1500 orang di 33 provinsi yang diwawancarai secara langsung dengan toleransi kesalahan 2% dan berbagai tetek bengek kemasan lainnya. Dari kemasan yang seakanakan ilmiah itu dimunculkanlah orang yang sebenarnya tidak masuk dalam survei atau tidak pernah disurvei.

 

Itulah sebabnya banyak hasil survei yang tak sesuai hasil pemilihan yang sesungguhnya. Membaca fakta maraknya penyurvei yang instan dan tak jelas belakangan ini saya teringat pernyataan Gus Dur pada awal 1990-an bahwa di Indonesia banyak sekali ilmuwan tukang yakni ilmuwan yang menggunakan kepandaiannya untuk menukangi temuan ilmiah sesuai pesanan.

 

Sekarang pun banyak penyurvei dan lembaga survei yang tidak bekerja pada prinsip objektivitas-ilmiah, tapi bekerja sesuai pesanan. Mereka menukangi rencana dan hasil survei agar sesuai keinginannya sendiri atau pesanan klien sehingga lebih tepat disebut sebagai tukang survei atau ahli menukangi survei. []

 

KORAN SINDO, 12 April 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

Al Faqir Ilmi MENGUNGKAP KECURANGAN PEMILU 9 APRIL 2014 (???)

BY @TrioMacan2000

MENGUNGKAP KECURANGAN PEMILU 9 APRIL 2014 (???)

 
BY @TrioMacan2000
 
Eng ing eeng .. Kemarin sore kami diundang seorang ketua partai politik utk mendiskusikan kecurangan – kecurangan pemilu 2014. Kebetulan pada saat yang sama, PDIP melalui Hasto Kristianto dan Timses Jokowi (Andi Widjajanto cs) juga membahas kecurangan pemilu.
 
Diskusi kami dengan ketua partai itu dimulai dgn satu pernyataan pembuka : apa pun hasil pemilu & pilpres, semua tergantung maunya istana. Kami sdh pernah bahas bahwa pemenang pemilu 2014 ini sebenarnya adalah SBY. Bukan PDIP, Golkar, Gerindra dst. Hasil pemilu sdh diatur. Hasil pemilu sdh direkayasa. Sdh diatur sedemikian rupa sesuai maunya SBY, Sudi Silalahi, KPU dan KPUD. Hasilnya sesuai rencana mereka. Tidak usah bicara Pilpres jika hasil pemilu tdk dieksaminasi. Tdk ada guna, krna siapa pun pemenang pilpres ditentukan oleh Istana & KPU. Istana dan KPU merekayasa agar PDIP dapat suara hanya 18%, Golkar 16%, Gerindra 12%, P Demokrat 10%, dan seterusnya. Mau buktinya?
 
Bukti 1. Formulir C-1 tidak mau diserahkan PPS kepada caleg atau saksi caleg atau pemantau pemilu. Siapa yg kuasai? KPUD, Polres, Kodim
 
Bukti 2 : KPU mengapus atau meniadakan layar monitor TABULASI perhitungan sementara yang pada pemilu2 sebelumnya PASTI ADA.
 
Tanpa ada Layar Monitor Tabulasi Suara Sementara, rakyat tidak punya akses untuk mengetahui perhitungan suara yang sebenarnya. Layar Monitor Tabulasi Suara Sementara adalah sarana bagi rakyat utk mengetahu update perhitungan suara ril. Dari detik ke detik dst. Meski begitu, pada pemilu 2009, terbukti IT Tabulasi Suara direkayasa, dibuat “hang” selama beberapa jam, diganti dgn yg sdh direkayasa. Pada Monitor Tabulasi Suara Pemilu 2009 di Hotel Borodudur, awalnya ditampilkan adalah Tabulasi milik KPUD DKI berlambang Monas. Setelah “hang” 9 jam, diganti dgn Layar Monitor KPU yang sebenarnya namun sdh diprogram menampilkan hasil sesuai rekayasa KPU. Namun, untuk pemilu 2014 ini, TIDAK diketahui alasannya, KPU menghapus / meniadakan Penayangan Tabulasi Suara Sementara. Gila ! Anehnya, TIDAK ADA satu pihak pun yang mempertanyakan keputusan KPU yang sangat mencurigakan itu. Partai2 diam semua. Kenapa?. Karena sebagian partai yaitu : PKS, PPP, PKB, PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar sdh sepakati koalisi sejak awal : “Koalisi Cikeas”. Hasil pemilu 2014 sdh direkayasa. PAN, PKS, PPP, PKB (partai sekoci cikeas) diatur mendapatkan jumlah kursi relatif sama di DPR
 
Bukti 3 : perolehan suara PKS, PKB, PPP, PAN, PPP terbukti beda jauh sekali dgn hasil survey electabilitas sebelum pemilu
 
Sebelum pemilu, electabilitas partai2 itu hancur : PAN (1.7%), PKS (2.6%), PPP (3.1%), PKB (3.4%), Demokrat (4.1%), Gerindra (6.3%). Namun hasil pemilu 2014 (setelah direkayasa/diatur) : PKS 7%, PKB 9%, Demokrat 11%, PPP 7%, PAN 7.4%, Gerindra 12%. Semua naik > 100%. PAN, PKB, PPP, PKS dan PPP kami juluki sebagai Partai SEKOCI CIKEAS. Mereka dapat bantuan Cikeas dan KPU utk manipulasi hasil pemilu. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Formulir C-1 diutak atik sebelum direkapitulasi KPUD dan disahkan dlm rapat pleno KPUD. Tdk ada kontrol
 
Bukti 4 : program E KTP yang sengaja digagalkan jadi back up rekayasa hasil pemilu 2014. Berapa puluh juta suara fiktif bisa ditambahkan
 
Bukti 5 : KPU terbitkan peraturan KPU bahwa siapa saja yg belum terdaftar di DPT dapat memilih asal bisa tunjukan KTP asli. Faktanya?
 
Faktanya : Peraturan KPU itu tdk dilaksanakan jika ada WNI yg mau daftar susulan. Peraturan itu hanya back up manipulasi suara Pemilu. Melalui peraturan tsb, KPUD, Polres dan Kodim atau oknum2 tertentu bisa mengubah C-1 dan rekapitulasi suara sesuka hati. Tidak ada satu caleg pun atau satu partai pun yang memiliki saksi di semua TPS di satu dapil. Tdk 1 partai pun punya 517.000 saksi. Pihak yang punya kontrol terhadap C-1 hanya TNI dan Polri. Kodim2 dan Polres seluruh Indonesia dgn koramil dan polsek sbg ujung tombak
 
Bukti 6: semua pelaksana Quick Count yg melakukan laporan / input data Quick Count mengalami kemacetan proses data rata2 30-45 menit
 
JSI milik PDIP mengaku macet proses input data bahkan hampir 1 jam. Kenapa? Ada apa ? Kok bisa ?. Hasilnya, semua QC menunjukan prosentase perolehan suara partai peserta pemilu yang relatif sama. Seragam. Kok bisa? Aneh ! Di mana anehnya ?
 
1. Mustahil hasil seluruh pelaksana QC bisa relatif sama dgn margin 0.5-1% saja pdhl sample TPS hnya 2000 = 0.0003%
 
2. Dari 49 pelaksana Quick Count Pemilu tedaftar di KPU kenapa hanya 10-12 pelaksana QC yg melaporkan hasil surveynya? Mana 37 yg lain?. Mustahil dari 49 pelaksana QC yang terdaftar di KPU, 37 diantaranya BATAL melakukan QC Pemilu. Apa dibalik misteri ini? Misteri apa ini?
 
Apa hubungannya 49 lembaga QC terdaftar di KPU dgn Lembaga Sandi Negara yg pernah melakukan kerjasama dgn KPU meski dibatalkan kemudian. Data apa saja yang sdh diserahkan KPU kepada Lembaga Sandi Negara? Apakah termasuk data dari lembaga pelaksana QC pemilu? Bingo !
 
Bukti 7: kenapa SK KPU tentang pihak penanggungjawab IT KPU beda antara de fakto dgn nama penanggung jawab IT KPU yg tercantum di SK KPU
 
Bukti 8: Perhatikan hasil pemilu di dapil2 tertentu, muncul nama baru caleg DPR terpilih dgn suara terbanyak tapi orangnya tdk dikenal
 
Untuk menggeser atau membatalkan kemenangan caleg dari partai tertentu, rekap C-1 mudah dimanipulasi. Ditambahkan suara ke caleg lain. Partai2 yg dirugikan seperti PDIP, Hanura dan Nasdem dapat mendorong tim audit KPU sebelum hasil Pemilu disahkan rapat Pleno KPU. Dapat dipastikan perolehan suara partai Demokrat (dari 4% jadi 11%), PAN (1.7% menjadi 7.4%), Gerindra (6% jadi 12%), dst = PALSU
 
Tidak ada guna partai2 sibuk pikirkan strategi dan habiskan uang serta energi utk pilpres 2014 jika hasil pemilu 2014 tdk dieksaminasi. Kunci/ faktor utama yg menentukan hasil pilpres adalah audit thdp hasil pemilu. Jika tidak, percuma saja pilpres krna yg menang Cikeas. Jangan terkecoh hingar bingar manuver partai2 yg sibuk bentuk koalisi. Itu tipuan belaka. Termasuk ribut2 di PPP. Hanya pengalihan isu. Fokuslah pada audit dan pemeriksaan hasil pemilu yg dilaporkan KPUD dan yg disahkan KPU. Itulah kunci utk mengetahui manipulasi pemilu. Jika KPU tidak menyediakan akses bagi partai utk menganalisa hasil perolehan suara dgn basis rekap per TPS, dipastikan ada kecurangan. Jika KPU tdk sediakan akses IT multiscreen yg bisa sajikan tampilan rekap bbrp TPS sekaligus yg jadi objek audit = pasti ada kecurangan
 
Pemilu 2014 adalah pemilu teraneh dlm sejarah pemilu Indonesia. Tdk ada sosialisasi intensif &masif melalui media. Sengaja disenyapkan. Tidak ada pidato dan ajakan utk sukseskan pemilu oleh presiden, menteri2, gubernur, bupati, wakilota, KPU/KPUD. Senyap. Disengaja. Dan yang teraneh : tidak ada penayangan monitor hasil tabulasi suara pemilu sementara yg up date. Kok bisa ya? Tdk ada yg tanya kenapa. Hasil pemilu & caleg yang diloloskan dan yang tidak diloloskan tergantung pada TR (telegram rahasia) dari mabes ke mapolres/makodim hehe
 
Tidak ada partai atau pihak yg mempertanyakan korupsi dan mark up jumlah EKTP yg dicetak. Tdk ada yg kaitkan dgn manipulasi hasil pemilu. Jika KPK sekarang pura2 sibuk usut korupsi EKTP, Itu hanya utk membentuk opini dan persepsi : sdh ada pihak yg mengusut korupsi EKTP. Padahal substansi masalahnya bukan pada korupsi EKTP tetapi pada mark up jumlah EKTP dan kaitannya dgn hasil pemilu yg sdh dimanipulasi
 
Akibatnya kecurangan pemilu ini > pemenang pemilu bersedih, yang kalah malah bersuka cita hehe >> http://t.co/5lNC92K3sj . Itulah sebab kami berani menyimpulkan : pemenang pemilu 2014 adalah SBY dan Partai Demokrat. Telak ! > 70% hehe http://t.co/VY1ewZl24o . Statistik TIDAK PERNAH BOHONG. Maka hasil pemilu 2014 lah yang sesungguhnya sdh dimanipulasi atau bohongi rakyat http://t.co/DPEs2pdWKY. . Sebagai referensi, kami ungkap sebagian Modus Pencurangan Pemilu 2009. Silahkan Baca ! http://t.co/cOV4n4Y4nF l
 
Modus pencurangan pemilu 2014 lebih sederhana, simple dan efektif. Anehnya : tidak ada yg peduli. Kenapa ya ? Kayak disirep semuanya. Hasil pilpres akan sama dgn hasil pemilu. Terserah sang Dalang. Dia hny butuh justifikasi /legitimasi OPINI saja utk wujudkan rencananya
26
Apr
14

Freeport Menang Voting Indonesia Gagal Tarik Dividen

Freeport Menang Voting, Indonesia Gagal Menarik Dividen

Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mengakui perwakilan pemerintah memang kalah voting dalam RUPS saat menentukan pembagian dividen (laba) PT Freeport Indonesia. Alhasil, Indonesia gagal mendapatkan hak dividen.

Perwakilan dari Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia, menurut Dahlan, ternyata sudah meminta dividen. Namun saat voting, ternyata pihak Indonesia kalah suara. Sehingga, gagal mengantongi dividen.

“Mereka bisa mengambil keputusan tanpa kita, Karena saham pemerintah yang hanya 9,36 persen. Saat RUPS, Kementerian BUMN minta dividen. Tapi dia bilang tidak bisa, karena, ada keperluan. Lalu voting, Mereka yang menang,” jelas Dahlan Iskan.

Dengan dalih untuk belanja investasi proyek baru tambang bawah tanah, maka RUPS PT Freeport Indonesia itu memutuskan tidak bisa membagikan dividen. Karena laba itu akan ditahan, untuk mendanai investasi proyek baru. Apalagi proyek yang juga berada di kawasan Papua, pulau Irian tersebut membutuhkan biaya besar, US$ 1 miliar per tahun.

Mengingat Pemerintah RI merupakan salah satu pemegang saham, Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengusulkan sudah selayaknya Pemerintah menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, .

Sehingga direksi yang mewakili Pemerintah RI. nanti bisa memantau apa saja yang sesungguhnya terjadi di Freeport. Bagaimana kinerjanya. Termasuk, apa rencana bisnisnya. “Sudah saatnya ada perwakilan pemerintah, supaya bisa dipantau dan tidak kejut-kejutan,” ujar Dede Ida Suhendra.

Baru-baru ini, khalayak Indonesia ini dikejutkan oleh sikap Freeport. Mereka menikmati dividen di Amerika Serikat (AS), namun menolak menyetor dividen ke Indonesia selama dua tahun berturut-turut. (Baca: Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah). Freeport McMoran membagikan dividen total sebanyak US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) atau sekitar 84 persen dari labanya buat para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York.

Pembagian Itu merupakan nominal terbesar pembayaran dividen Freeport dalam tiga tahun terakhir. Uniknya, pembagian dividen itu terjadi justru saat pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Padahal, hanya pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia yang naik.

Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu.

Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. Pemerintah Indonesia hanya memperoleh sisa 9,36 persen saham Padahal sesuai amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba), semestinya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang.

Kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Freeport McMoran hingga saat terakhir terlihat pada saat renegoisasi kontrak karya (KK). Pemerintah Indonesia ternyata hanya menawarkan opsi divestasi 30 persen saham saja (bukan 51 persen). Namun opsi Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Freeport. Penambang asing ini hanya mau melepas maksimal 20 persen saham. 

Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah

di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.

Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).

Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.

Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.

Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.

Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.

Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.

Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. “Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami,” kata Rozik kepada Kontan.

Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili.

“Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan,” kata MS Hidayat.

Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.

26
Apr
14

Analisa Politik : Membaca Arah Koalisi PilPres

Membaca Arah Koalisi PilPres

Jum’at,  25 April 2014  −  17:26 WIB

Membaca arah koalisi pilpres

Heri Budianto (Dok. Koran Sindo)

PASCA Pemilihan Legislatif  9 April 2014 dan hitung cepat suara hasil pemilu sudah tergambar arah koalisi partai-partai politik yang akan mengusung calon presiden presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Mengacu hal tersebut, ada tiga kekuatan poros  (saya sebut cluster) partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Joko Widodo. Kemudian Partai Golkar yang akan mengusung Aburizal Bakrie, lalu Partai Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto.

Ketiga poros ini diprediksi banyak pihak akan maju mengusung masing-masing pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).  Namun berdasarkan hasil hitung cepat, tidak ada satu pun partai yang bisa mengajukan capresnya tanpa berkoalisi dengan partai lain. PDIP saat ini diprediksi mendapatkan 19 persen suara, Golkar 14 persen, dan Gerindra maksimal 12 persen.

Kenyataan ini membuat elite partai politik berjuang keras melakukan komunikasi politik. Langkah tersebut untuk meyakinkan partai lain untuk bersama-sama masuk dalam kluster politik guna mendukung capres mereka.

Saat ini setidaknya Partai NasDem yang sudah menyatakan diri bergabung dengan PDIP, lalu PPP (kemungkinan ada evaluasi pasca islah kubu Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi) dengan partai Gerindra.

Namun partai-partai lain baru sinyalemen belum secara resmi menyatakan masuk pada salah satu kluster. Partai Hanura misalnya diberitakan akan memilih kluster Golkar.

Sementara itu PKS dan PAN juga masih disebut-sebut mengarah kepada kluster Gerindra dan PDIP, namun belum secara resmi menyatakan masuk pada kluster tersebut.

Potensi kluster keempat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat memiliki bargaining position yang lebih tinggi ketika dilirik oleh ketiga kluster, baik itu PDIP, Golkar maupun Gerindra. Sebab perolehan suara 9-10 persen membuat dua partai ini sangat diinginkan oleh masing-masing kluster.

Saat ini hanya PKB yang intens membangun komunikasi politik dengan beberapa kluster. Sementara itu Partai Demokrat masih belum terlihat aksi komunikasi dalam merapat ke kluster yang mana.

Sebagai partai yang berada pada posisi papan tengah dengan perolehan suara yang cukup signifikan, PKB dan Partai Demokrat berpeluang membangun kluster baru dengan mengusung capres dan cawapres sendiri.

PKB saat masa kampanye megusung tiga capres yakni Rhoma Irama, Mahfud MD dan Jusuf Kalla, saat ini  mulai memainkan skenario politik baru.

Melihat realitas politik dengan  perolehan suara 9 persen dan berada pada posisi kelima, tawaran cawapres ideal bagi PKB jika dibandingkan dengan mengusung capres.

Beberapa petinggi PKB kemudian mengusulkan Muhaimin Iskandar  yang coba diusung sebagai cawapres. Tentu pergerakan PKB ini tidak mudah, sebab kluster PDIP, Golkar, dan Gerindra sudah pasti memiliki kalkulasi politik untuk menerima tawaran cawapres PKB ini Jika tawaran PKB ini tidak terealisasi, tentu PKB akan memainkan skenario baru.

SBY membaca situasi politik

Saat ini Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menunggu pergerakan partai-partai yang akan melakukan koalisi. Partai berlambang bintang mercy ini belum bergerak dan ini menimbulkan pertanyaan bagi semua pihak.

Sebagai presiden yang masih memiliki tingkat pengaruh, SBY berpeluang untuk memainkan peran membuka kluster baru. Jika SBY membangun komunikasi politik dan mengajak PKB untuk bersama-sama, maka peluang kluster keempat semakin kuat terbentuk.

Kekuatan kedua partai ini kemungkinan besar akan diperkuat oleh PAN dan PKS. Keduanya memiliki chemistry dengan Partai Demokrat. Apalagi Partai Demokrat, PKB,PAN, dan PKS sudah bersama-sama dalam satu koalisi di pemerintahan saat ini.

Jika kluster ini terwujud maka situasi peta pilpres akan masuk pada skenario pilpres dua putaran dengan asumsi bahwa Partai Hanura tidak meninggalkan Golkar? dan PPP tidak meninggalkan Gerindra?  Tantangannya adalah Gerindra masih harus berjuang keras meyakinkan partai lain lagi dan itu bisa saja PBB dan PKPI.

Dr. Heri Budianto,M.Si
Direktur Eksekutif Political Communication Intitute (PolcoMM)
Dosen Pengajar Komunikasi Politik di Universitas Mercu Buana Jakarta

 

(dam)




Blog Stats

  • 3,093,154 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…