Archive Page 76

28
Feb
14

Konstitusi : Hebatnya Vonis MK

GEDUNG-MKRI-JAKARTA1

Hebatnya Vonis MK

Oleh: Moh Mahfud MD

Baik melalui pertanyaan langsung saat bertemu maupun melalui SMS dan Twitter, saya kerap mendapat pertanyaan, ”Bagaimana jika vonis MK salah?

Bagaimana jika vonis MK dibuat karena penyuapan atau korupsi?” Jumat pagi (14-2-14) kemarin saya mendapat pernyataan dan pertanyaan dari seorang aktivis kondang yang menyatakan bahwa vonis MK tentang UU/ Perppu MK yang diketuk Kamis (13-2-14) terasa janggal dan melanggar etika.

Vonis itu, kata sang aktivis, tidak transparan dan tidak etis, karena saat menguji UU tentang Pemilu Presiden agar diserentakkan dengan Pemilu Legislatif memakan waktu sampai setahun lebih. Tetapi saat menguji UU/Perppu MK hanya diperlukan waktu 37 hari. Kesannya, MK meletakkan kepentingan diri hakim-hakimnya di atas kepentingan segalanya, termasuk kepentingan konstitusional rakyat tentang perlunya pemilu serentak. ”Bisakah MK dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu?” tanyanya.

Sebenarnya ada banyak konteks yang harus dipahami untuk menyikapi putusan MK, antara lain konteks konsekuensi hukum dan konteks konsekuensi etis. Secara konstitusional setiap putusan MK mempunyai konsekuensi mengikat, harus diikuti, tak bisa dibatalkan dengan jalan hukum apa pun. Menurut Pasal 24C UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Jika telah diketukkan palu putusan di depan sidang terbuka untuk umum, vonis MK mengikat dan harus dilaksanakan, meski salah sekali pun. Vonis yang salah dan dibuat dengan penyuapan atau korupsi harus diikuti juga? Ya, itulah hebatnya vonis MK. Pokoknya kalau sudah diketukkan palu vonis maka vonis itu langsung berlaku dan mengikat. Kalau ditanya, ”Mengapa begitu? Kok tidak dibuka ruang untuk meninjau, kalau-kalau, ada kesalahan dalam pembuatan vonis itu?”

Secara sederhana dan innocence, hakim-hakim MK tentu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ”Tak tahulah kami, ketentuan UUD 1945 yang mengatur begitu; hakim-hakim MK tak pernah membuat sendiri ketentuan seperti itu; kami hanya melaksanakan”. Kalau mau mempersoalkan, ya, persoalkanlah kepada MPR yang membuat isi UUD seperti itu. Tetapi secara yuridis-konstitusional kita pun tahu, MPR membuat ketentuan seperti itu karena alasan yang masuk akal.

Asumsi dasarnya, vonis-vonis MK terkait dengan agenda ketatanegaraan yang kerap harus dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan jadwal periodisasi jabatan publik, tak bisa diulur-ulur. Misalnya menyangkut jadwal pelantikan anggota DPR, presiden, atau gubernur dan bupati. Kalau vonis MK masih bisa dilawan dengan upaya hukum lagi, akan banyak jabatan publik yang terkatung- katung tanpa kepastian hukum sampai habis penggalan periodenya.

Itulah alasan MPR mengatur ”final dan mengikatnya” vonis MK dalam sekali ketuk palu. Maka itu, MPR pun menentukan syarat, yang boleh menjadi hakim MK haruslah ”negarawan” yang paham konstitusi. Negarawan, tentulah selalu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri atau kelompoknya, diyakini tidak akan ceroboh atau suka menjual belikan perkara.

Bagaimana kalau hakim-hakim yang semula dianggap negarawan itu ternyata ”bandit” yang membuat vonis secara kolutif dan koruptif. Kalau terpaksa terjadi begitu, vonisnya tetap berlaku dan tak bisa dibatalkan dengan cara hukum apa pun, tetapi hakimnya bisa diproses melalui hukum pidana untuk dijatuhi hukuman pidana.

Sang hakim maupun counter part korupsinya bisa dipidanakan, tanpa harus membatalkan vonis MK yang sudah keluar. Saya sendiri, sebagai warga negara yang cinta MK, merasa tidak puas dan kecewa atas vonis MK tentang UU/Perppu MK yang palunya diketukkan dua hari yang lalu. Tetapi saya pun harus mengatakan, ”tak ada efek hukum apa pun kalau kita mempersoalkan lagi vonis MK itu”. Kalau sudah diketukkan palu untuk itu, ya harus diikuti sebagai vonis hukum yang mengikat, suka atau tidak suka.

Saat memimpin MK dulu saya sering mengatakan, terhadap putusan MK selalu ada yang suka atau tak suka dan ada yang puas atau tak puas. Yang menang memuji, yang kalah memaki. Tetapi apa pun sikap orang luar, MK harus tetap independen, MK harus terus berjalan dengan tegak dan yakin akan kebenaran vonis-vonisnya.

MK tidak boleh takut pada opini dan tekanan publik. Independen bukan berarti hanya bebas dari intervensi penguasa tetapi juga harus berani menghadapi opini pers dan tekanan publik. Sikap seperti itulah yang dulu saya tegakkan. Sekarang pun harus saya katakan bahwa MK dan hakim-hakimnya harus bersikap seperti itu. Kalau memang putusan dianggap salah secara hukum setiap hakim MK harus siap menghadapi proses hukum.

Akan halnya pelanggaran etis, dapat dikatakan, dalam profesi apa pun ada kode etik dan dewan atau majelis etik yang bisa menegakkannya. Cuma, saat ini pembentukan majelis kehormatan hakim MK memang tergantung sepenuhnya pada hakim-hakim MK sendiri. Publik tak bisa berharap terlalu banyak untuk bisa mengawalnya.

Tetapi setiap penodaan terhadap tanggung jawab moral dan etik, meski bisa disembunyikan dan disamarkan dari publik atas nama kewenangan, pastilah hati nurani memberontak, hidup pun akan resah dan gelisah. Dosa-dosa akan terus menghantui. []

KORAN SINDO, 15 Februari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Soal Pemilu Serentak, Akil Nilai Mahfud Tidak Konsisten

Jumat, 31 Januari 2014 | 06:40 WIB
Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai pendahulunya, Mahfud MD, tidak konsisten terkait putusan pemilu serentak pada 2019.Menurut Akil, sebelumnya Mahfud pernah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu.

“Mahfud enggak konsisten. Kan dulu dia nolak, sekarangngabulin,” kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014). Akil mengaku mengabulkan permohonan uji materi itu sejak pertama kali diajukan ke MK. Dia mengaku mengabulkan permohonan pemilu serentak digelar mulai 2014.

“Kalau dari pertama saya ngabulkan. Artinya, sejak diuji pertama dulu sudah saya kabulkan itu,” kata Akil. Sementara itu, mengenai putusan yang baru belakangan dibacakan, menurut Akil, bukan hal yang baru terjadi di MK.

Sebelumnya diberitakan, persidangan uji materi atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu telah selesai sejak 14 Maret 2013 dan para hakim konstitusi telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim. Namun, putusannya baru dibacakan pada 23 Januari 2014. “Iya bisa. Ada yang lebih dari setahun, kok,” terang Akil.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Permohonan uji materi atas Pasal 9 tidak dikabulkan.

Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Uji materi itu diputus oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Dian Maharani
Editor : Palupi Annisa Auliani

Berita Pilihan

Personalisasi
  • images

    Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

  • images

    Jokowi Merasa “Haters”-nya Semakin Banyak

  • images

    “Raja Bertopeng” Bawa Heat Menang atas Knicks

  • images

    Sony Nasihati Apple soal iPhone

  • images

    Bedah Plastik Pengencangan Bokong Makin Diminati

 

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan PemiluLegislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

 

28
Feb
14

JAPRI : Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu

Berita Terkini
Kamis, 27-02-2014 21:38

JAPRI, Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

TERKAIT

JAPRI, Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Kata PANDU cakupi pengertian: penunjuk, penuntun, perintis, pencerah, pendamping, penyuluh, pembimbing  jalan lurus. Sebagaimana juga profesi Pemandu seperti Pemandu Wisata, Pemandu Kapal, dan lain sebagainya.

Jalur pembelajaran kenegarawanan PANDU sesungguhnya dapat ditempa antara lain melalui pemahaman pranata terkait budi pekerti di luar sekolah atau ekstra kurikuler seperti kepanduan sejak anak didik di usia Pemula 6-12 tahun.

Pemahaman pranata itu diawali Janji Pemula Pandu Rakyat Indonesia 28 Desember 1945 yaitu “Aku berjanji akan bersungguh-sungguh (1) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Tanah Airku  (2) Menurut Undang Undang Pemula dan setiap hari berbuat kebaikan, dilengkapi Undang Undang Pemula yakni (3) Pemula itu menurut Abundanya (ayah bundanya) dan (4) Pemula itu berani dan tidak putus asa”.

Dalam praktek pendewasaan, sikap Manusia Merdeka yang mendasari sikap Negarawan Mandiri, Berani dan Teguh dapat bertumbuh baik dari penanaman pranata sebagaimana Pemula Pandu Rakyat Indonesia tersebut diatas.

Dan dalam proses pematangan sikap Manusia Merdeka dapat dimantapkan oleh Janji Pandu yakni “Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh (5) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Tanah Airku dan Undang Undang Negara, (6) Menolong sesama hidup setiap waktu, (7) Menepati Undang Undang Pandu ialah (8) Kehormatan Pandu itu dapat dipercaya, (9) Pandu itu setia, (10) Pandu itu siap menolong dan wajib berjasa, (11) Pandu itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pandu, (12) Pandu itu sopan dan perwira, (13) Pandu itu penyayang sesama makhluk, (14) Pandu itu sanggup menjalankan perintah dengan tidak membantah, (15) Pandu itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran, (16) Pandu itu hemat dan cermat, (17) Pandu itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Praktek Kepanduan yang berproses 12 (dua belas) tahun sejak dibangku Sekolah Dasar, lanjut di Sekolah Lanjutan Pertama dan di Sekolah Lanjutan Atas berdasarkan ke-17 butir Pranata tersebut diatas, akan membentuk karakter penunjuk jalan lurus yang mantap.

Dan yang bila ditambah di kegiatan ekstra kurikuler saat di perguruan tinggi dan di organisasi masyarakat/profesi saat berkiprah sebagai sarjana, maka yang bersangkutan lebih mantab mengusung sikap Pribadi Kenegarawanan Pandu Indonesia dan lebih siap sebagai Pejabat Publik atau Pemangku Kenegaraan yang boleh disebut juga Pemandu Kemasyarakatan, Pemandu Kebangsaan, Pemandu Kenegaraan seperti juga profesi Pemandu Wisata, Pemandu Kapal dan lain sebagainya.

Dalam pengertian menuju jalan lurus inilah maka kini tersedia wadah kebersamaan bina karakter Kenegarawanan PANDU yakni JAPRI atau Jaringan Asosiasi Pandu Republik Indonesia. (*)

Editor : zafira

27
Feb
14

Kenegarawanan : Nusantara bukan Indonesia

Kalau tak ganti nama jadi Nusantara, Indonesia bisa hancur

Merdeka.comMerdeka.com 

MERDEKA.COM. Mencuatnya usulan mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara kian marak. Arkand Bodhana Zeshaprajna, pria yang belasan tahun mempelajari metafisika ini satu di antaranya.

Doktor lulusan University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat ini optimistis hal itu dapat terwujud. Alasannya, bila nama Indonesia tetap dipertahankan bakal menghasilkan sebuah kehancuran di negeri ini.

“Sangat optimis. Kalau kita tidak memperbaikinya, bubar kita. Kalau kita memperbaikinya, luar biasa. Optimisnya seberapa besar? ya sebesar besarnya,” kata Arkand kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (26/2).

Dia menambahkan, nama Nusantara sebenarnya sudah mendarah daging bagi negara ini. Selain itu, kata tersebut juga merupakan simbol semangat mempersatukan Indonesia yang besar.

“Nusantara itu tidak pernah jadi negara maupun nama kerajaan. Nusantara itu masih dalam tahap semangat. Semangat mempersatukan wilayah yg besar itu (Indonesia),” jelasnya.

Selain itu, pria bernama asli Emmanuel Alexander ini menjelaskan, dalam pencarian sebuah nama setidaknya harus disetujui semua pihak. Sedangkan nama Nusantara sendiri, kata itu paling berpotensi sebagai pengganti nama Indonesia.

“Karena kalau kita mau memperbaiki negara kita ini, kita harus mencari satu nama yang disetujui Oleh semua pihak. Bukannya nama nusantara ini sudah disetujui ya, tapi nama nusantara ini paling berpotensi disetujui,” ungkapnya.

Sementara itu, seniman asal Yogyakarta, Butet Kertaradjasa, juga menyatakan setuju terhadap pergantian nama tersebut.

“Ya saya setuju. Saya percaya sama dia,” ujar Butet.

Seperti diketahui, Arkand yang juga doktor University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat itu tetap bersikukuh jika nama Nusantara adalah nama terbaik untuk pengganti nama Indonesia.

Sebab, menurutnya, dalam struktur nama Nusantara tak mempunyai angka merah dan bisa membuat kehidupan yang semakin baik untuk orang-orang yang berada di dalamnya kelak.

Analisa Arkand juga bukan tanpa alasan, dia sudah membuat piranti lunak atau software untuk menganalisa hitungan-hitungan struktur nama yang baik.

Baca juga:
Pakar metafisika sebut tahun 2020 puncak kehancuran Indonesia
Nama Republik Indonesia cocok diganti Viranegari Nusantara
Ubah nama biar tak dicap kere, Indonesia perlu tiru Kazakhstan?

Topik pilihan: Jokowi ahok | Indonesia Ganti Nama | Top List | Wanita merdeka | Smartphone

Sumber: Merdeka.com

27
Feb
14

Pertanian : Teknologi Kesuburan Tanah

Berita Terkini
Kamis, 27-02-2014 15:20

Unsoed Temukan Teknologi Pertanian Kesuburan Tanah


Ali Zum Mashar

Ali Zum Mashar

PESATNEWS – Teknologi ini dilindungi  International dan Nasional Patent sebagai karya besar dari seorang penemu muda Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr.Ir.Ali Zum Mashar,M.A,M.S.,ID dalam membuat trobosan dalam mengatasi permasalahan “levelling off” produktivitas hasil pertanian pangan dan penurunan kesuburan lahan dengan cara hayati yang terbukti spektakuler hasilnya.

Berkat ketekunannya dalam menciptakan dan menerapkan karya penemuan yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pertanian tersebut, dan atas keberhasilannya mengimplementasikan ke dalam industri Bioteknologi modern seperti dalam menghasilkan pupuk hayati, Probiotik Agent, Biopestisida, dan Bioregulator  of Soil untuk pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan penemu mendapatkan anugerah yang diberikan dari Presiden R.I. yaitu KALYANAKRETYA yaitu sebagai Ilmuwan nasional yang unggul dan berjasa besar bagi Negara di bidang teknologi pertanian dan agro industri atas karyanya yang bermanfaat, terbukti dan terterapkan.

Penemuan teknologi ini berhubungan dengan proses teknologi hayati dan fingger printing mikroorganisme yang “di-mutan-kan” dan dikonsorsiumkan dari 18 strain mikroba unggul bermanfaat.  Disain industri Bioteknologi yang diciptakan, teknik, proses, dan komposisinya yang sedemikian rupa  mampu “men-sinergi-kan” mikroorganisme unggul berguna dari alam ke dalam larutan inhibitor sehingga mikroba mati suri di dalam kemasan yang mudah diaktifkan kembali hanya dengan menambahkan gula dan urea untuk digunakan.

Dengan demikian, sangat efektif dan cepat dalam mengatasi pencemaran, netralisir dan peningkatan kesuburan tanah, kualitas air dan lingkungan, memacu petumbuhan dan produksi tanaman pangan dan ternak.  Produk ramu dari penemuan ini  telah di komersialisasi  untuk tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan yang dikenal dengan merek pupuk hayati Bio P 2000 Z dan turunan-turunannya.

Aplikasi pupuk hayati Bio P 2000 Z ini untuk pertanian telah terbukti efektif meningkatkan pH air dan tanah  secara alamiah tanpa penambahan kapur maupun dolomit seperti pada tanah gambut dan sulfat masam dari pH 3,1 menjadi pH 5,5 sampai pH 6,5 dalam waktu 45 hari sampai 120 hari setelah aplikasi disaping mampu meredam racun tanah dan merubah tanah tersebut menjadi sesuai untuk pertanian produktif.

Pupuk Bio P 2000 Z signifikan pula dalam meningkatkan kesuburan tanah marginal dalam waktu yang relatif singkat seperti pada tanah gambut, pasir (kuarsa), PMK, sulfat masam dan tanah berbatu kapur di pegunungan kapur sehingga menjadi gembur dan subur untuk usaha pertanian.

?????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengaktifkan proses keseimbangan mikrobiologi, yang akan terjadi  pada tanah adalah mikroba dari pupuk ini membentuk bahan organik yang hidup, dinamis, dan berkesetimbangan di dalam tanah untuk memperkaya/meningkat bahan organik mikro yang komplek.  Oleh jenis mikroba  khusus yang lain menghasilkan sekresi bahan bio aktif  dan mineral aktif seperti bio phosfat, kalium aktif dan mineral penting lain, melakukan penguraian kembali  secara gradual bahan organik komplek seperti lignin dan selulosa menjadi nutrisi dan energi bagi tanaman dan mikroba.

Kecanggihan dalam formulasi konsorsium  mikroba ini mampu membuat perimbangan di dalam setiap satu ml terdapat 2 – 5 x 1010 sel mikroba, termasuk mutan mikroba unggul yang mampu melakukan fiksasi N secara simbiotik maupun bebas, berfotosintesis untuk menghasilkan energi bagi mikroba lainnya dan sinergi yang saling menguntungkan bagi tanaman, tanah dan mikroba.

Kesetaraan manfaat  pupuk mikroba hayati ini jika telah diaktifkan di dalam tanah setiap satu liternya akan setara dengan manfaat fisik pemberian  pupuk kimia 150 – 200 kg pupuk Urea, 40 – 50 kg pupuk phosfat alam dan 30 – 40 pupuk Kalium disamping akan memperkaya tanah dengan bahan organik dan unsur hara mikro lain  yang juga disintesisnya.

Sifat  dan cara kerja ramuan mikroba hasil penemuan ini  adalah  mengatur keseimbangan  mikro-ekologi di sekeliling tanaman budidaya, membuat biofabrikasi hara di tanah dan permukaan tanaman, menghasilkan zat Bio Aktif  yang  memacu terjadinya “perforasi” pada sel/jaringan  tanaman sebagai proses untuk menyederhanakan penyerapan nutrisi dan energi sehingga  memacu pertumbuhan dan produksi maksimal tanaman atau ternak budidaya.

Manfaat untuk budidaya pada tanaman pangan  seperti pada kedelai mampu meningkatkan produksi rata-rata sampai 300 %; di tingkat lapangan (petani) yaitu 3,5 – 4,5 ton/ha dari rata-rata 1,2 ton/ha (di Indonesia).

Dalam laboratorium telah dibuktikan bahwa pemacuan dengan penyemprotan yang intensif dengan mikroba-mikroba ini menghasilkan tanaman kedelai lokal nasional, introduksi (seperti edamame yang berbiji besar) menjadi tertinggi mencapai  2,85 meter – 4,50 meter dengan kelebatan buah polong normal 2.300 – 2.800 polong  per tanaman;  bahkan dalam percobaan yang terakhir menghasilkan polong sebanyak 3.027 polong per tanaman.

Dibanding dengan normal tanaman kedelai umumnya yang hanya tinggi 70 cm dengan  40- 80 polong per tanaman, maka secara matematis bisa di taksir potensi produksi atas peningkatan  produksi yang terjadi adalah 20 sampai  30 kali lipat hasil panen kedelai normal atau setara dengan 20 – 45,5 ton/ha ose biji kedelai kering.

Untuk mencapai hasil maksimal tersebut cara aplikasi  Bio P 2000 Z di dalam riset adalah dengan mengaplikasikan  secara rutin  dengan cara penyemprotan dan penyiraman 3 (tiga) hari sekali, cukup air (tanah lembab) dan tanaman betul-betul di jaga agar  bebas dari gangguan serangan hama dan penyakit penghambat pertumbuhan.

Atas manfaat yang luar biasa dari pupuk penemuan baru ini, oleh DPR R.I. diputuskan sebagai produk unggulan Nasional yang saat ini mulai dimanfaatkan oleh Departemen Pertanian R.I. untuk upaya-upaya meningkatkan produktivitas dalam mencapai kemandirian pangan.

Dibuktikan pula bahwa Peningkatan yang signifikan terjadi juga pada tanaman pangan lain seperti pada jagung di lapangan mampu meningkat sampai 18 ton/ha dari normal 8 ton/ha, padi hibrida long ping  dapat panen 14 ton/ha dan juga pada kacang-tanah, tanaman buah seperti jeruk, durian, sawit, dan lainya sehingga dianjurkan dan direkomendasikan untuk pertanian organik.

Cara menggunakannya sangat mudah yaitu dengan cara mengencerkan di dalam larutan air yang diberi gula sukrosa dan urea, lalu disemprotkan/disiramkan ke tanah dan seluruh bagian tanaman. Mengaktifkan bahan microbial di atas dengan cara fermentasi juga dengan menambahkan sukrosa dan urea sebagai aktivatornya dalam media air 100 – 200 kali dari larutan murni Bio P 2000 Z yang dipakai.

Disamping cara fermentasi yang umum dipakai petani sekarang dengan pemberian Pro Bio N maupun SUPER JET  sebagai nutrisi instan mikroba  Bio P 2000 Z yang dapat digunakan untuk cara aplikasi langsung tanpa  fermentasi.  Kandungan bahan  aktif pupuk hayati Bio P 2000 Z adalah: Bio Agent, Bio Aktif dan Bio Plus yang bisa aktif di permukaan tanaman dan di dalam tanah yang lembab.

Produk teknologi Bio P 2000 Z ini telah dikomersialisasikan  sejak tahun  2000.  Industri pupuk ini telah dibangun dalam skala besar sebagai Industri Bioteknologi yang terbesar di Asia.  Kapasitas terpasang pabrik adalah 10.000 liter per hari dalam bentuk konsentrat  sel  mikroba  yang dipatenkan.  Kapasitas ini dapat memberikan manfaat di lapangan setera dengan 2.000 ton produksi Urea per hari atau 40.000 ton produksi Urea per bulan  atau 480.000 ton per tahun bila diaplikasikan untuk  pertanian.

Sebagai teknologi hasil penemuan unggulan peneliti bidang Bioteknologi hayati Indonesia patut dijadikan kebanggaan nasional.  Apalagi  penemunya adalah peneliti muda selalu berusaha memberikan karya-karya terbaiknya untuk kemajuan masyarakat dan Negara.  Penemu menyampaikan masih banyak karya-karyanya yang hendak diwujudkan dalam industri nasional setelah  dipatenkan.

Beberapa penemuan barunya dibidang mikrobiologi adalah Strain mikroba pemecah limbah minyak bumi dan untuk bio pertisida yang sudah diteliti sampai DNA analyzer akan segera dipatenkan;  galur-galur kedelai mutasi dan persilangan yang memiliki potensi unggul produktivitas  sebanyak lebih dari 30 galur baru kedelai calon varietas  unggul produksi, tahan kekeringan, dan berumur relative pendek  yang sedang dalam proses multiplikasi dan seleksi.  Langkah-langkah penemuan lain yang hampir selesai. (gun)

Foto 2

Editor : zafira

27
Feb
14

Kenegarawanan : Pandu Indonesia Raya 1928

Berita Terkini
Senin, 24-02-2014 09:32

WR SOEPRATMAN

Pandu Indonesia Raya 1928


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Pandu Indonesia Raya 1928
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

WRS 3

 

 

 

 

 

 

WR Supratman yang bermakam di Surabaya seharusnya didapuk juga sebagai Bapak Pandu Indonesia, pasalnya kata-kata Pandu disebut 2 (dua) kali dalam lagu ciptaannya Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kali saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu di kuplet-1 “Jadi Pandu Ibuku” dan di kuplet-3 “Majulah Pandunya”.

Kedua kata Pandu itu inspiratif bagi pemuda pemudi yang tergabung dalam Pandu Rakyat Indonesia yang terbentuk pada tanggal 28 Desember 1945, untuk memperingati Hari Baden Powell pada tanggal 22 Pebruari 2014 yang baru lalu. Inspiratif karena 5 (lima) alasan yakni (1) Pandu untaian kata terkait Indonesia Raya, (2) lekat pekat di setiap Pandu Indonesia, (3) ujud amanah pejuang kemerdekaan Indonesia, (4) terjabar dalam perilaku setiap Pandu Indonesia dan (5) amalan menuju Indonesia Jaya 2045.

Ke 5 (lima) alasan ini diyakini fundamental mendukung strategi bina ketahanan sumber daya manusia 2045 [Lembaga Ketahanan Nusantara 28 Januari 2014] selain telah terbukti turut  menginspirasi angkatan 45 saat proklamirkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Faktor-faktor fundamental itu dipandang penting bagi upaya-upaya menggapai Indonesia Mulia (2014-2024), Indonesia Bermartabat (2024-2034) dan Indonesia Sejahtera Lahir dan Bathin (2034-2044) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 dst. Pelembagaan aspirasi kedua kata Pandu berasal usul lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tiada lain adalah terwujudnya jiwa semangat nilai-nilai Pandu Indonesia Raya 1928 di setiap gerak langkah pemuda pemudi Indonesia saat bergiat membangun negarabangsanya.

Bagaimanapun disadari bahwa legitimasi pembudayaan kepanduan pemuda(I) Indonesia adalah Indonesia Raya 1928 itu, yang juga telah didapuk sebagai salah satu Pusaka Bangsa Indonesia, selain budaya “demi kehormatanku” warisan Baden Powell 1907. (*)

Editor : zafira

WRS 2

WRS 1

21
Feb
14

Perekonomian : Utang Indonesia Sudah Lampu Merah

Ekonom UGM: Utang Indonesia Sudah ‘Lampu Merah’

Arnold Sirait – Jum’at, 21-02-2014 13:51

Ekonom UGM: Utang Indonesia Sudah 'Lampu Merah' : aktual.co

Indonesia Tercekik Utang (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)
Jakarta, Aktual.co —  Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih menganggap kemampuan bayar utang Indonesia atau debt service ratio (DSR) dalam kondisi tidak aman. Dengan angka DSR sebesar 52,7 persen pada triwulan IV  menunjukkan lampu merah bagi perekonomian

“Itu dalam situasi tidak aman. Yang aman itu 20 persen, maksimum 30 persen,” katanya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Oleh karena itu, dia menghimbau kepada otoritas ekonomi untuk mewaspadai kondisi tersebut. Jangan sampai, hal tersebut menimbulkan goncangan bagi perekonomian Indonesia.

“Otoritas harus mewaspadai. Ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi,” ungkapnya.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk menegosiasikan utang jangka pendeknya. Selain itu pemerintah juga harus membantu swasta untuk memediasi mengenai utangnya.

“Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meyakinkan pasar,” ucapnya.

Ismed Eka Kusuma –

DSR Meningkat, Kemampuan Pembangunan Menipis

Arnold Sirait – Jum’at, 21-02-2014 14:17

DSR Meningkat, Kemampuan Pembangunan Menipis : aktual.co

Utang Indonesia (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada Paul Sutaryono mengatakan resiko utang Indonesia semakin tinggi seiring meningkatnya debt service ratio (DSR). 

“Makin tinggi ya DSR-nya, ya makin berisiko,” ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Menurutnya, dengan DSR yang mencapai 52,7 persen pada triwulan IV tahun 2013 membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin tidak berkualitas. Nantinya APBN, hanya akan digunakan untuk membayar utang.

“Potensi risikonya APBN makin terserap untuk membayar utang sehingga kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan menipis,” ucapnya.

Namun dia mengatakan utang tersebut masih aman. Itu jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tapi ini mestinya juga dikaitkan dengan rasio utang terhadap PDB yang kini 30 persen. Masih aman. Bandingkan dengan rasio ukuran negara-negara Eropa maksimal 60 persen,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada tahun IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen.

DSR tersebut terdiri dari DSR pemerintah 4,1 persen, dan DSR swasta sebesar 48,6 persen yang berasal dari pembayaran ULN sektor swasta sebesar USD27,9 miliar. Sektor swasta sendiri disumbang dari pembayaran fasilitas ULN yang posisinya nol sebesar 19,9 persen dan 28,8 persen dari yang memiliki posisi.

+++++

Pengamat: Kemampuan Bayar Utang Indonesia Membahayakan

Arnold Sirait – Jum’at, 21-02-2014 13:20

Pengamat: Kemampuan Bayar Utang Indonesia Membahayakan : aktual.co

Mata Uang Rupiah (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Profesor Ahmad Erani Yustika menganggap debt service ratio (DSR) yang mencapai 52,7 persen sudah dalam kondisi yang membahayakan. Ini karena sudah berada diatas  batas aman.

“Bahaya sekali, karena seharusnya di bawah 30 persen,” katanya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).
Dia menganggap DSR yang tinggi itu akibat dari merosotnya ekspor dan makin besarnya jumlah cicilan utang. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ada dua cara, yakni  naikkan ekspor dan kurangi utang.
“Fokus saja menaikkan ekspor, syukur-syukur ditambahi dengan penurunan impor. Sekurangnya akhir tahun bisa jadi 30 persen sudah bagus,” ucapnya.
Namun hal tersebut kata dia juga tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. “Dalam jangka pendek nampaknya ini tidak bisa dilakukan, setidaknya butuh setahun,” jelasnya.
Sukardjito
Ismed Eka Kusuma –
++++

Bank Pakai Debt Collector Banyak Dilaporkan ke BI

Arnold Sirait – Jum’at, 21-02-2014 13:10

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia mencatat jumlah pengaduan masyarakat sejak Agustus 2013 sampai Januari 2013  sebanyak 551  pengaduan. Dari jumlah tersebut pengaduan terbanyak mengenai kartu kredit.

Menurut Direktur Eksekutif Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rosmaya Hadi dari 551 pengaduan, 86 persennya adalah mengenai kartu kredit. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah mengenai penagihan kartu kredit seperti menggunakan penagih utang / debt collector.
“Masyarakat banyak mengeluhkan penagihan yang tidak sesuai dengan etika penagihan. Padahal sudah ada aturannya seperti menagih harus sesuai etika dan  tidak menagih sesudah jam 8 malam,” katanya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/2).
Selain itu ada juga yang mengeluhkan tentang penghitungan bunga kredit. Penghitungan bunga yang dilakukan oleh bank sering kali tidak sesuai dengan aturan. Dimana keuntungan bunga yang belum terbayar tidak bisa jadi komponen bunga selanjutnya.
“Istilahnya tidak boleh bunga berbunga. Kalau itu dilakukan kita akan panggil, konfirmasi, dan jika melanggar bisa dikenakan sanksi berupa teguran sampai pencabutan ijin,” ucapnya.
Sukardjito –
+++++

Utang Tidak Produktif, Lonceng Kematian Bangsa Indonesia

Arnold Sirait – Jum’at, 21-02-2014 10:31

Jakarta, Aktual.co — Utang yang dilakukan pemerintah selama ini sangat tidak produktif. Inilah yang membuat Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Terlebih di tengah kondisi keseimbangan primer yang selama tahun 2013 mencapai Rp96 triliun. Demikian dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.

“Ini kan alarm kematian. Utang Indonesia tidak produktif karena digunakan hanya untuk membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Selain itu, dia juga memperingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mewaspadai tingginya debt service ratio (DSR) yang pada triwulan IV tahun 2013 angkanya menembus 52,7 persen. Dengan angka sebesar itu, menurutnya sangat rentan terhadap nilai tukar.

“Jika ada fluktuasi nilai tukar sangat berbahaya. Terlebih nilai tukar masih fluktuatif karena masih adanya defisit neraca perdagangan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada triwulan IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen.

Ismed Eka Kusuma –
21
Feb
14

Politik Hukum : UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934.

Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada zaman kolonial? Dan apakah UU Perdagangan dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang sudah kadung dirugikan dan gulung tikar sebagai akibat pelaksanaan perjanjian perdagangan lalu?

Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional. Bentuknya berupa Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan bab investasi dan Free Trade Agreement. Setidaknya ada 63 BIT (Juni 2012) dan 45 dari 63 BIT sudah dilaksanakan. Selain itu juga terdapat 20 Free Trade Agreement (FTA) dengan bab investasi sampai dengan Januari 2013 yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga :
Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-pengesahan-ruu.html?m=0

Noorsy : RUU Perdagangan Sangat NeoLiberal ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-menunggu-aksi-jenderal.html?m=0

Panglima TNI : Tolak paham NeoLiberalisme di Indonesia !!! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-panglima-tni-tolak-paham.html?m=1

UU Perdagangan yang ada sekarang ini lebih memperlihatkan pengharmonisasian terhadap substansi FTA dengan substansi dari hukum atau undang-undang terkait yang sudah ada di Indonesia. Sementara itu, di dalam FTA, poin umum yang disepakati seperti penurunan tariff, liberalisasi layanan dibidang jasa, aturan dalam pengadaan barang-barang pemerintah (government procurement) dan penerapan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) menjadi semakin ketat dibandingkan yang tertuang didalam aturan yang lebih tinggi diatasnya seperti TRIP dan WTO. Provisi atau persyaratan yang diajukan dalam FTA tujuannya lebih memberikan atau melindungi investor yang seringkali dipersyaratkan didalam perjanjian.

Contoh FTA Indonesia dengan China yang diimplementasikan pada 2010. ACFTA telah merugikan Indonesia karena di dalam perjanjian tersebut China dapat mengekspor raw materials seperti mineral dan minyak dari Indonesia dengan berbagai kemudahan. Selain itu, pelaksanaan zero tariff pada 2010 secara keseluruhan untuk produk pertanian telah mengakibatkan membanjirnya produk impor di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, nilai impor dari Jakarta pada semester I/2010 mencapai US$31,41 juta atau naik 49% dibandingkan dengan periode sebelum implementasi ACFTA. Produk impor ini telah membanjiri pusat perbelanjaan dan ritel di DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Disamping banjirnya produk impor di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, pedagang tradisional juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya UU Perdagangan ini. Masuknya investor dengan dalih revitalisasi pasar telah mengakibatkan matinya pedagang tradisional yang umumnya lemah terhadap manajemen pengelolaan pasar. Sebanyak 78% Pasar Rakyat yang ada di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2007 (IKAPPI). Selain itu menjamurnya pasar modern telah mematikan pedagang pasar dan juga pedagang kecil di wilayah yang berdekatan dengan pasar termasuk usaha usaha kecil di dalam kampung.

Perdagangan bebas seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith di dalam The Wealth of Nations (1776) membutuhkan spesialisasi ekonomi antar dua negara dan antara barang yang berbeda sehingga mendapatkan nilai lebih. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perdagangan bebaspun, apabila memang Indonesia sudah kadung terjerat di dalam liberalisasi perdagangan, membutuhkan peran negara sebagai pengatur administrasi keadilan melalui hukum dan undang-undang. UU Perdagangan yang ada pada saat sekarang ini ternyata belum mampu memberikan jawaban terhadap hal itu




Blog Stats

  • 2,770,953 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 143 other followers