Archive Page 76

29
Aug
14

Kenegarawanan : Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Logo REPINDO

Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika pada tahun 1933, KH. M. Hasjim Asy’ari Tebuireng (Jombang) memerintahkan putra beliau KH. Wahid Hasjim yang baru pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk mempersiapkan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Borneo Selatan), pertanyaan tentang kebangsaan lalu muncul. Dijawab oleh beliau, bahwa kita memerlukan pembahasan terus-menerus antara ajaran agama Islam dan paham kebangsaan/nasionalisme tersebut. Lalu menjadi jelaslah, bahwa di negeri ini ajaran agama Islam tidak bisa lepas dari faktor kebangsaan tersebut.

Kalau hal ini dilupakan, maka ‘perjuangan Islam’ di negeri ini hanya akan diikuti oleh jumlah kecil dari para anak bangsa. Mayoritas anak bangsa itu tidak biasa berjuang terlepas dari faham kebangsaan/ nasionalisme, karena hal itu memang sudah lama dilakukan di negeri ini. Wangsa Syailendra dari kaum Buddhis di Pulau Sumatera sudah merasakan masalah tersebut sejak abad ke-6 Masehi. Penjelajah Buddhis dari daratan Tiongkok, bernama Fa-Hien pada abad ke-6 Masehi mendapati bahwa dinasti Sriwijaya di sebelah Selatan Sumatera menyimpan semangat kebangsaan dalam kehidupan mereka.

Ketika orang-orang Sriwijaya menyerbu pulau Jawa melalui Pekalongan sekarang ini, kemudian melewati Kerajaan Hindu Kalingga di Wonosobo sekarang ini, mendirikan Candi Borobudur di daerah Muntilan (Magelang sekarang), dua abad kemudian, mereka harus menerima kenyataan akan pembangunan Candi Prambanan (Lara Jonggrang) yang bercorak Hindu Buddha. Ketika kemudian dari kalangan Hindu dan Buddha secara terpisah menunjukkan reaksi atas ‘agama campuran’ tersebut, maka rakyat Prambanan pada abad ke-10 Masehi berpindah secara besar-besaran ke wilayah Kediri.

Agama Hindu-Budha itu, disebut juga agama Bhairawa, kemudian meneruskan perjalanan dan menjadi agama resmi Kerajaan Daha di kawasan Kediri. Kemudian, mereka berpindah ke Singasari, sebelum pada akhirnya menjadi agama yang hidup di Kerajaan Majapahit. Ditempat baru itu, ‘agama campuran’ itu harus menerima kehadiran gerakan Islam di Desa Terik (terjemahan kata Tarikat di tepian sungai Brantas) yang berada dibawah perlindungan angkatan laut Tiongkok yang beragama Islam, waktu itu.

Jadi pluralitas dalam bentuk dialog terbuka itu, sudah lama dijalani bangsa Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang kerajaan Buddha di Pakuan (sering juga dinamai Tarumanegara) dekat Bogor. Sekarang juga orang-orang ‘beragama asli’ seperti Sunda Wiwitan di kalangan orang-orang Badui dan sebagainya di Jawa Barat.

Ketika kemudian Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit ‘mengatur’ terbunuhnya Putri Dyah Pitaloka di Bubat (sebelah utara Jawa Timur dekat Gresik sekarang), motifnya tidak lain adalah ketakutan akan munculnya aliansi politik militer antara kerajaan Hindu di Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk (Brawijaya IV) yang beragama Hindu Budha dan Prabu Siliwangi dari Pajajaran, yang beragama Hindu. Kalau itu terjadi, Gajah Mada takut aliansi politik militer itu akan mengucilkan masyarakat santri di Majapahit.

Ketika Hayam Wuruk marah, Mahapatih Gajah Mada melarikan diri melalui kawasan Banten Selatan dan naik perahu dari Balaraja ke Krui di Lampung Barat sekarang. Ketika kemudian ia menyadari, bahwa rencana perkawinan tersebut tidak mengandung kemungkinan munculnya aliansi Majapahit-Pajajaran, maka ia pun mengirimkan pesan kepada Hayam Wuruk bahwa motifnya melakukan hal itu, adalah karena takut timbulnya aliansi tersebut. Hayam Wuruk mengirimkan pesan, bahwa ia menginginkan Gajah Mada datang sendiri menghadap ke Kraton di Majapahit, guna menyampaikan hal itu. Sesampai di Majapahit (di kawasan dekat Jombang sekarang) selama berbulan-bulan, Sebelum ia dapat menghadap Hayam Wuruk, ia pun meninggal dunia karena sakit.

Dari gambaran di atas, bahwa baik Gajah Mada maupun Hayam Wuruk ingin menghindari aliansi-aliansi politik dan militer antara Majapahit dan lain-lainnya. Ini karena sudah sejak seabad sebelum itu, hutang perang (war loan) Majapahit sudah membengkak, menjadi tanggungan Majapahit yang sangat berat. Di samping itu, apabila aliansi politik militer itu berlangsung maka kandaslah apa yang dicita-citakan Mpu Tantular sejak dua abad sebelumnya, yaitu terkenal dengan adagium Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, namun tetap satu jua). Adagium inilah yang kemudian oleh Bung Karno diberi nama Pancasila pada tahun 1945.

Dalam kerangka dialogis agama Islam dan kebangsaan itu lah tokoh-tokoh eksponennya, seperti H.O.S Tjokroaminoto, KH. M. Hasjim Asy’ari, Bung Karno dan Djojosugito bergerak dan berkiprah. Perjuangan ini berujung pada Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin pada tahun 1935, yang memutuskan NU tidak akan mendirikan negara Islam. Kalau hal ini kita lupakan sekarang dan kita mengikuti ‘garis perjuangan’ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) atau Front Pembela Islam (FPI) yang ingin mendirikan negara Islam, maka kita akan menyalahi keputusan Muktamar tersebut.

Maukah mayoritas bangsa ini menjaga dialog Islam dan kebangsaan itu? Sebelum kita dapat melakukan hal itu, sebaiknya kita tetap pada keputusan Muktamar di atas saja, bukan?

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran Sindo, 18 Januari 2008


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___
________________________________________
Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

Advertisements
26
Aug
14

SEPERAK : Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia

LOGO SEPERAK

Petisi SEPERAK : Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia

Senin, 25 Agustus 2014 – 15:03 WIB

Suara Pembaca:
Petisi SEPERAK: “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia”

Serikat Pemimpin Rakyat (SEPERAK) yang berpaham Pemimpin itu Khalifah diprakarsai tanggal 23 Agustus 2014 yaitu di tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan yang dikenal sebagai cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) lalu Tentara Republik Indonesia (TRI) kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI).

SEPERAK bertekad melakukan pembinaan budaya “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia” yaitu Kepemimpinan 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia (1) Bendera Kebangsaan Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Sumpah Pemuda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (5) Ideologi Pancasila 1945, (6) Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, (7) Konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945, (8) Wawasan Nusantara 1957, (9) Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka.

Dalam konteks transisi kepemimpinan pemerintahan dan negara sekarang ini, maka SEPERAK berbagi kiprah bina Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia tersebut diatas terutama kepada para Pemimpin Nasional dan Daerah agar supaya transisi dapat berjalan dengan aman dan damai serta lancar adanya.

Demikianlah Petisi SEPERAK “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia” ini dipublikasikan bagi kepentingan umum (pro bonum publicum) terbaik demi menapak Indonesia Mulia (2015-2025) kearah tahapan Indonesia Bermartabat (2025-2035) dan Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) serta Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Jakarta, 25 Agustus 2014

BaMus SEPERAK,

(1) Pandji R Hadinoto, (2) Pudwianto Arisanto, (3) Yayan Ramlan Arif, (4) Yunda Ilham, (5) John Pakasi, (6) Dharmo Larsono Mertaperwira, (7) Jimmu Goh

Dipublikasi oleh:

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-petisi-seperak-politik-kepemimpinan-pemangku-indonesia.html#ixzz3BTLxrKBJ

Fachry Ali: Jokowi-JK Tak Akan Alami Bulan Madu

Senin, 25 Agustus 2014 – 22:13 WIB


Fachry Ali

 Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid Ciputat Jakarta, Fachry Ali mengakui jika dalam menjalankan pemerintahan setahun pertamanya Jokowi-JK akan mengalami kesulitan, akibat APBN 2015 yang sebesar 80 % hanya akan habis untuk pembayaran gaji, utang luar negeri, transper dana ke daerah dan subsidi. Sehingga APBN itu hanya tinggal 20 % dan tentu pemerintah tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali memotong subsidi BBM dan atau listrik.

“Jadi, pemerrintahan Jokowi-JK ini tak akan mengalami bulan madu, karena harus langsung bekerja keras dengan APBN yang tentu cukup sulit. Memang, Jokowi didukung oleh rakyat sama halnya dengan SBY tahun 2009, tapi Jokowi kan rakyat biasa, sebaliknya SBY elit dan ksatria. Tapi, justru Jokowi ingin merontokkan struktur elit itu untuk wong cilik, maka dia selalu tampil sederhana dengan kesegaran pikirannya,” tegas Fachry Ali dalam dialog kebangsaan ‘Pemerintah pasca putusan MK’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dan Wasekjen Ahmad Basyarah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).

Namun demikian apakah Jokowi akan mulus menjalankan hak prerogatifnya, karena Fachry khawatir kehendak Jokowi berbeda dengan kehendak PDIP. Mengapa? Menurutnya, selama ini terlihat kalau Jokowi itu ingin independen dan tak mau diintervensi oleh siapapun termasuk pimpinan partai politik. “Untuk itu dia menegaskan menteri dari parpol harus lepas jabatan partai,” ujarnya.

Ahmad Basyarah pun menegaskan jika Jokowi itu kader PDIP yang sudah matang dengan ideologi dan Trisakti Bung Karno. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti sama dengan kehendak PDIP. “Jadi, tidak ada perbedaan dari apa yang menjadi komitmen Jokowi dengan PDIP,” tambahnya.

Tapi, kalau sama lanjut Fachry, berarti Jokowi dan Mega memang muak melihat politik transaksional selama ini termasuk subsidi BBM yang dinikmati oleh orang kaya. Karena itu, Jokowi-JK harus berusaha keras untuk merealisasikan janji-janjinya seperti kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat lainnya. “Maka yang harus diperkuat adalah Kementerian PDT, kementerian infrastruktur, dan luar negeri yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan pasar ekonomi kreatif ,” pungkasnya.(sor)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Selasa, 26 Agustus 2014 11:03 WIB
4.956 Personel Amankan Konferensi UNAOC 2014
Senin, 25 Agustus 2014 23:05 WIB
Pemain Terbunuh, Liga Aljazair Dibekukan
Senin, 25 Agustus 2014 22:13 WIB
Fachry Ali: Jokowi-JK Tak Akan Alami Bulan Madu
Senin, 25 Agustus 2014 21:42 WIB
PDIP Tunggu Keputusan Presiden SBY dan PPP
Senin, 25 Agustus 2014 20:56 WIB
Demokrat Masih Solid Bersama Koalisi Merah Putih
Senin, 25 Agustus 2014 20:29 WIB
DPD Rekomendasikan 25 Calon Anggota BPK ke DPR
Senin, 25 Agustus 2014 17:43 WIB
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatasan BBM
25
Aug
14

Kepemimpinan : Legawa

Logo Garuda Merah Putih

“Legawa”

Oleh: Arswendo Atmowiloto

 

Dalam pemilu, terutama Pilpres kali ini, ada kata yang menjadi popular. Bunyinya legawa, dituliskan sebagai legowo. Mungkin karena berasal dari bahasa Jawa, dituliskan memakai o. Padahal dalam tata cara penulisan Jawa, penulisan yang benar adalah legawa. Artinya ikhlas. Atau dalam gaya Maduraan, ikhlas klas-klas. Dengan kata lain, legawa atau ikhlas adalah tulus hati, dengan hati yang bersih, jujur. Dalam bahasa Jawa, kata legawa digandengkan dengan lila, menjadi lila-legawa, atau rela dan ikhlas, terkait pada penyerahan, pemberian kepada orang lain.

 

Mestinya Menteri Luar Negeri kita, Marty Natalegawa, mempunyai orang tua yang mengenal makna kata itu, dan atau nama keluarga dan mengetahui makna di balik kata itu. Tapi kali ini, saya bukan membicarakan menlu, atau sejenis itu, yang bisa baru bisa perpanjangan setelah Oktober nanti.

 

Melainkan popularnya penggunaan kata legawa yang dikaitkan dengan pilpres. Dikaitkan dengan capres nomor urut satu, Prabowo. Ini diakui sendiri oleh yang bersangkutan dengan, kurang lebih mengatakan, “Saya disebut tidak legawa tidak masalah, tapi bagaimana tanggung jawab saya….” Prabowo Subianto sedikit banyak mengetahui makna kata legawa dalam komentar ketika berada di Bandung, Selasa kemarin (19/8). Hal senada dilakukan tim koalisi merah-putih yang bisa menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, namun akan melanjutkan upaya hukum ke PTUN, dan atau membuat Pansus Pilpres di Senayan.

 

Legawa adalah kerelaan tanpa embel-embel, tanpa reserve, tanpa transaksi. Barangkali bisa diartikan demikian, dan karenanya dianggap sikap yang baik, ksatria. Misalnya, kalau saja Prabowo-Hatta segera memberi ucapan selamat kepada Jokowi-Kalla, dan atau mengakui kemenangan lawan. Karena biasanya itu yang terjadi, dan sering dicontohkan bagaimana John McCain yang dikalahkan Barrack Obama dalam Pilpres Amerika, tahun 2008 lalu.

 

Sikap McCain yang legawa – padahal bukan orang Jawa, dianggap hebat dan bagus. Terutama karena dengan demikian ketegangan yang ada, permusuhan yang terjadi, perbedaan yang tercipta selama kampanye, terjembatani oleh saling pengertian. Legawa adalah jembatan bagi perbedaan, bridge our differences, yang terjadi karena satu dan lain hal. Itu yang segera terasakan di pilpres kita kali ini. Bukan hanya media mana memihak siapa, melainkan juga masyarakat yang tadinya menjagoi Prabowo dan atau Jokowi.

 

Perbedaan yang terjadi perlu dijembatani sehingga komunikasi lancar, tercipta dialog — bukan monolog. Jembatan itu bisa tercipta kalau ada sikap legawa, dari kedua pihak. Kalau tidak, perbedaan makin melebar dan membuat jarak. Yang pada gilirannya hanya akan merugikan dan memperlemah ke-Indonesia-an kita secara keseluruhan.

 

Kalau tercipta dua kekuatan yang saling berlawanan, betapa sia-sia pesta demokrasi yang kita lakukan dengan susah payah. Kalau perbedaan itu masih terus dikibarkan, pada akhirnya lebih menakutkan. Selalu dalam pengertian, menang-kalah, selalu menganggap yang lain jahat. Demikian juga ketika masalah besar negeri ini, semisal kasus korupsi, pun akan dianggap bagian dari kalah-menang. Kok koruptor yang ditangkap dan dibuktikan dari kelompok itu, bukan ini. Permusuhan makin menebal, dan sungguh ngeri kalau akhirnya ada perpecahan permanen.

 

Saya kira ketika kata legawa diciptakan, justru untuk memberi wadah, memberi ruang, memaknai suatu kerelaan, kejujuran, pengakuan. Dan kata itu menjadi pengingat manakala kita melupakan sementara. Tak mungkin selamanya. Kata itu tercipta tidak untuk menjadi sia-sia. []

 

KORAN JAKARTA, 23 Agustus 2014

Arswendo Atmowiloto ; Budayawan

25
Aug
14

Peradaban : Revolusi Mental Trilogi 17845

Revolusi Mental Trilogi 17845

Minggu, 24 Agustus 2014 – 18:46 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Revolusi Mental Trilogi 17845

Tahap Transisi Pemerintahan dari Presiden RI No.6 ke Presiden RI No.7 seyogjanya dijalani bangsa Indonesia bersemangatkan Revolusi Mental TRILOGI 17845 guna mendasari tekad Politik TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian)

Sejarah mencatat bahwa 23 Agustus 2014 adalah tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan sebenarnya bisa dimaknai sebagai faktor (1) wujud daripada kelembagaan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka terbukti kemudian beriwayat cikal bakal kelahiran ber-turut2 Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) lalu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Spirit BKR itu kemudian juga mendorong faktor (2) spontanitas rakyat mendukung Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dengan berrapat raksasa seperti di lapangan Tambaksari Surabaya pada 18 September 1945 dan di lapangan IKADA, Gambir Jakarta (sekarang lapangan MoNas) pada 19 September 1945.

Dalam konteks proses transisi Presidensiil sekarang ini, maka kedua peristiwa rapat raksasa itu relevan dirujuk sebagai faktor (3) penguat persatuan dan kesatuan warga Indonesia mendukung “kepemimpinan” pemerintahan dan negara saat itu sekaligus faktor ekspresi sikap kegotongroyongan Pancasila warga saat gebyar hajatan rapat raksasa dibawah tekanan ketidakpastian.

Oleh karena itu maka kebersamaan Presiden No. 6 dan Presiden No. 7 peringati peristiwa Tambaksari Surabaya 18 September 1945 dan IKADA Jakarta 19 September 1945 itu adalah momentum penting bagi penguatan transisi pemerintahan terkini dan sekaligus dimaknai sebagai wakili faktor-faktor budaya TRILOGI 17845.

Kini budaya TRILOGI 17845 itu dipahami juga sebagai kumpulan ke-17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + ke-8 butir Kepemimpinan Hastabrata + ke-45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Semoga 19 September 2014 yang akan datang bisa jadi tonggak sejarah Revolusi Mental TRILOGI 17845 dan diserukan serta dipublikasikan bagi kepentingan umum.

Jakarta, 24 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Inilah Kejanggalan Hakim MK yang Punya Waktu Hanya 14 Hari

Minggu, 24 Agustus 2014 – 16:37 WIB

Jakarta – Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi, Petrus Selestinus, mempertanyakan kejanggalan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memiliki waktu dalam 14 hari tetapi wajib memeriksa semua bukti dalam gugatan Prabowo-Hatta yang jumlahnya segudang lebih.

 

“Waktu sidang yang terbatas hanya 14 hari membuat majelis hakim MK menjadi terbelenggu, tersandera, bahkan hilang kebebasannya dalam memutuskan perkara hasil Pilpres 2014. Ditambah lagi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersisa kurang dari dua bulan,” ungkap Petrus dalam keterangan persnya, Minggu (24/8/2014).

Seperti diketahui, Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam permohonan tertulisnya ke MK menggugat keputusan KPU RI yang memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, karena ditemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Petrus, selama 10 hari bersidang, hakim-hakim konstitusi hanya berputar pada persoalan mendengarkan pembacaan permohonan/gugatan, perbaikan gugatan, menerima jawaban Termohon dan Pihak Terkait, kemudian mendengarkan keterangan Saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, yang jumlahnya ratusan orang dari ribuan saksi yang disiapkan, termasuk menerima foto copy bukti-bukti tertulis yang jumlahnya ribuan dokumen.

“Pertanyaannya kapan hakim-hakim MK membaca, mencermati, memverifikasi bukti-bukti yang jumlahnya ribuah foto copy antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,” bebernya.

Apabila melihat ke belakang tentang sejarah peradilan untuk sengketa politik, khususnya ketika era Orde Baru seiring dengan dilahirkannya UU Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986, urai dia, maka di dalam salah satu pasal dari UU itu mengecualikan enam Keputusan PTUN yang tidak boleh digugat, termasuk Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu.

“Tradisi hukum yang bersifat otoriter sebagai realisasi dari kekuasaan otoriter Orde Baru itu terjelma juga di dalam rumusan UU yang seharusnya melindungi hak-hak politk rakyat,” ungkapnya pula.

Sementara, lanjut dia, dari Pemilu ke Pemilu terdapat fakta sosial dan fakta hukum bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu tidak jujur, curang dan terdapat sikap serta perilaku tidak adil dari KPU terhadap peserta Pemilu/Partai Politik (Golkar, PDI dan PPP).

Hegemoni Golkar di era Orba yang tanpa batas telah runtuh dengan lahirnya era reformasi kemudian lahirlah Mahkamah Konstiusi yang salah satu fungsi dasarnya adalah mengadili sengketa Pemilu. Ternyata, fungsi Lembaga Peradilan MK terkait sengketa Pemilu inipun beda-beda tipis dengan kekuasan PTUN yang secara tegas melarang Keputusan KPU digugat ke Peradilan TUN.

“Mengapa beda-beda tipis? karena meskipun MK membukakan pintu untuk menggugat Keputusan KPU tentang hasil Pemilu ke MK, akan tetapi dengan jarak waktu yang hanya 14 hari sidang, kapan hakim MK memiliki keleluasaan, kebebasan dan kesungguhan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” paparnya mempertanyakan.

“Bukankah 14 hari sidang itu sebetulnya hanya untuk dua kali beracara yaitu membaca gugatan dan memperbaiki gugatan bagi persidangan sengketa bidang lain di MK maupun di lembaga peradilan lainnya,” tambahnya.(ram)

BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-inilah-kejanggalan-hakim-mk-yang-punya-waktu-hanya-14-hari.html#ixzz3BOFUbNeI

 

2014-08-23 18:07 GMT+02:00 Adi Hidayat <adihidayat375@yahoo.com>:

Jokowi Tidak Boleh Dilantik, Berdasar UU Prabowo Harus Dilantik Sebagai Presiden RI

https://i0.wp.com/assets.kompasiana.com/statics/files/14025633181859464179.jpg

Jokowi tidak bisa dilantik jadi Presiden RI, jika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Pengunduran diri itu harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna DPRD DKI. Hal ini berdasar pasal 29 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerntahan daerah,

Jika pengunduran dirinya ditolak oleh DPRD DKI, maka otomatis Jokowi harus di-diskualifikasi sebagai Calon Presiden RI. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenangkan Jokowi, akan tetapi karena pengunduran diri Jokowi ditolak oleh DPRD DKI, sedangkan bedasar UU, Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai Gubernur,  maka Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden RI.

Hal ini dmungkinkan, karena DPRD DKI yang baru, yang akan dilantik pada 25 Agustus 2014, jumlah anggota DPRD DKI dari koalisi “kurus” pendukung Jokowi hanya mempunyai 50 kursi. Sedangkan untu mendapat persetujuan dari DPRD DKI, dibutuhkan minimal 63 kursi anggota DPRD DKI.

Maka koalisi permanen “merah putih” sebagaimana dikemukakan oleh Prabowo adalah koalisi yang kompak mulai dari pusat sampai di daerah, maka sebagai koalisi yang menjaga kedaulatan NKRI, tentu akan menolak pengunduran diri Jokowi dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Saat pengunduran diri Jokowi sudah ditolak oleh sidang paripurna DPRD DKI, maka berdasar UU Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden, meskipun mendapat suara terbanyak pada pilpres 2014, Dan harus di-diskualifikasi. Otomatis Presiden terpilih adalah peserta pilpres 2014 yang mendapat suara terbanyak berikutnya, yakni pasangan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.

Maka sangat tepat langkah dari tim hukum pasangan Prabowo – Hatta yang mengadukan permasalahan hukum sekitar pilpres 2014 pada DPR RI. Dan hal ini disambut baik oleh rakyat yang dalam hal ini dilakukan oleh para anggota DPR RI yang akan membentuk Pansus berkaitan dengan Pilpres 2014.Selain itu, tim  Prabowo – Hatta, juga mengadukan & menggugat persoalan sengketa pilpres ke POLRI, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri di Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh tim koalisi merah putih, dalam pilpres 2014 ini bukan soal kalah atau menang. Selain untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada, juga perlu dipertimbangkan siapa yang pantas & layak memimpin RI sebagai Presiden. Saat ini yang pantas menjadi Presiden hanyalah Prabowo Subianto, karena merupakan sosok yang berwibawa.

PARODI – Pendukung Prabowo Untuk Daulat Indonesia
D. Koesoema Poetra


Sumber: http://wartajawatimur.blogspot.com/2014/08/jokowi-tidak-boleh-dilantik-berdasar-uu.html

Jokowi Siapkan Pengadilan HAM Adhoc

 Senin, 25 Agustus 2014

alt

JAKARTA- Masyarakat dari para keluarga korban pelanggaran Hak Azasi Manusia tidak perlu ragu dengan komitmen Joko Widodo (Jokowi) –Jusuf Kalla. Khususnya yang menyangkut Hendropriyono.
 Hal ini disampaikan  anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (25/8) menjawab berbagai pertanyaan soal keterlibatan Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional itu dalam dugaan kasus-kasus HAM berat.
“Ada atau tidak Hendropriyono, soal penyelesaian kasus-kasus HAM sudah ada dalam visi-misi dan misi Jokowi-JK. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Sudah ada sejak paparan depat capres awal,” ujarnya.
Bahkan menurut Eva Sundari, pengadilan HAM Adhoc tersebut sudah ada dalam program strategis dan rencana aksi pemerintahan Jokowi yang akan datang.
Baca Lanjut:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/063601821/Jokowi-Mau-Buat-Pengadilan-HAM-Ad-Hoc-Komnas-HAM-Ini-yang-Kami-Tunggu

Minggu, 24 Agustus 2014 | 06:45 WIB

Jokowi Mau Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu

Jokowi Mau           Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu            

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Senin (10/11). IKOHI menuntut pemerintah membentuk pengadilan Ad Hoc untuk penghilangan paksa 1997/1998 dan menuntaskan kasus pelanggaran ham di Indonesia. TEMPO/Puspa

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo yang akan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, mengatakan ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan pemerintah.

“Ini yang sudah lama kami tunggu,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014. Hingga kini, kata Roichatul, Komnas HAM belum dihubungi tim Jokowi terkait dengan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hak asasi manusia, khususnya membentuk pengadilan HAM ad hoc itu.

Ketujuh kasus yang telah diselidiki Komnas HAM antara lain kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 1998, kasus Talangsari, kasus penghilangan orang secara paksa 1998-1999, kasus pembunuhan misterius, Tragedi 1965, dan kasus Wasior di Wamena. Menurut Roichatul, secara prosedural, yang paling siap untuk diperiksa di pengadilan HAM ad hoc adalah kasus penghilangan orang secara paksa.

Alasannya, panitia khusus DPR pada 2009 lalu sudah merekomendasikan kasus tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diperiksa di depan pengadilan HAM ad hoc. “Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penghilangan orang secara paksa indikasi pelakunya satuan Kopassus,” ujar Roichatul.

Dia enggan membeberkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Roichatul beralasan terganjal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. “Kami sudah ada nama-namanya. Kejaksaan Agung yang berhak menetapkan sebagai tersangka. Kami tunduk kepada hasil penyidikan Kejagung,” ujarnya.

Roichatul mengklaim berkas penyelidikan ketujuh kasus tersebut sudah lengkap. Hanya, pada Juni lalu, dikembalikan oleh Kejagung lantaran ada perbedaan persepsi soal kewenangan masing-masing. Karena itu, Roichatul dan tim akan membahas lagi tujuh kasus yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada pekan ini. “Bagaimana Komnas dan Kejagung akan mencari titik temu. Kami berjanji usai pemilihan presiden untuk menyelesaikannya,” katanya.

Tujuh kasus itu, menurut Roichatul, tak semuanya diselesaikan dengan pengadilan HAM ad hoc. Untuk kasus Wasior, ujar dia, karena terjadi di atas tahun 2000 maka diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen. Sedangkan untuk Tragedi 1965, Komnas HAM merekomendasikan dua cara, yakni dengan pengadilan HAM ad hoc atau penyelesaian non-yudisial.

LINDA TRIANITA

Ketua Bawaslu: Sebaiknya Satu Lembaga Peradilan Pemilu

Jakarta (Antara) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan perlu penyatuan lembaga peradilan tentang pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih dan multitafsir.

“Banyak lembaga peradilan yang memutus perkara pemilu sehingga dimungkinkan adanya multitafsir,” kata Muhammad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu” oleh Pusat Studi Hukum Publik di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan di Indonesia banyak lembaga yang diberi kewenangan memutus perkara pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dia mencontohkan kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU dalam Pemilu Presiden terjadi dua putusan berbeda antara MK dan DKPP.

“MK justru mengapresiasi pembukaan suara itu, sedangkan DKPP memberikan peringatan keras terhadap komisioner KPU,” kata Muhammad.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya berharap perlu ada satu lembaga peradilan yang khusus memutus perkara pemilu.

Sementara pembicara lainnya, untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu tidak cukup memperbaiki peraturan peraturan pemilu, namun perlu ada penyatuan enam UU yang mengatur pemilu.

Didik mengungkapkan enam UU yang mengatur pemilu ini justru membuat kekosongan hukum dan tumpang tindih serta memunculkan putusan berbeda dalam pelaksanaan pemilu.

Keenam UU yang mengatur pemilu itu adalah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada, UU Nomor 8 tahun 2008 tentang Perubahan UU Pemda, UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemda, UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Hanya dengan cara itu (penyatuan UU Pemilu) kita lebih komprehensif mengatur pemilu,” kata Didik.

Dia juga lebih menekankan penyatuan UU tentang pemilu adalah UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres karena putusan MK yang menyatukan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pilpres.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner KPU Yuri Ardyantoro yang menyatakan beberapa peraturan yang multitafsir sehingga membuat komisioner harus memilih.

“Jadi penyelenggara pemilu harus betul-betul tidak hanya menguasai hal teknis, tetapi juga harus paham `orinal intens` (dari peraturan yang ada),” kata Yuri.

Dia mengatakan bahwa pihaknya harus memahami banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dimana satu pasal dengan pasal lain yang bertabrakan.(rr)

23
Aug
14

PusKesMas : Hindari 12 Makanan Tidak Sehat

Mulai Hindari 12 Makanan Paling Tidak Sehat di Dunia Ini Yuk!

DREAMERSRADIO.COM -Selama ini, makanan yang kita anggap sehat belum tentu benar-benar sehat. Bahkan makanan sehat ketika dikonsumsi dengan cara yang salah dapat membawa efek yang tidak diinginkan pada tubuh manusia.

Akibatnya, hal itu bisa membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Seperti yang dilansir dari Boldsky.com, berikut adalah 12 makanan yang dinilai paling tidak sehat di dunia.

1. Makanan beku/frozen meals

Sekarang makanan beku atau frozen meals sudah banyak dijual dengan menjamin kualitas makanan. Namun kenyataannya, makanan beku masuk ke dalam makanan yang tidak sehat di dunia. Makanan beku mengandung zat yang berpotensi tinggi menyebabkan kanker.

 

2. Makanan yang digoreng

Jika kita menggoreng sendiri makanannya, mungkin kesehatannya akan lebih terjamin. Namun jika membeli, lebih baik berhati-hati. Bisa jadi minyak yang digunakan tidak sehat.

 

3. Keripik kemasan

Keripik kemasan mengandung MSG (monosodium glutamate). Komposisi berbahay ini bisa meningkatkan resiko kanker dan termasuk ke dalam karsinogen. Jadi lebih baik kurangi jumlah konsumsi keripik kemasan.

 

4. Minuman bersoda

Minuman bersoda mengandung kadar gula yang tinggi. Sel kanker mudah berkembang di dalam makanan yang mengandung gula. Hal inilah yang membuat minuman bersoda masuk ke dalam makanan paling tidak sehat di dunia.

 

5. Makanan olahan

Makanan lain yang harus diperhatikan adalah makanan olahan. Daging olahan, khususnya yang mengandung zat aditif dan pengawet secara substansial dapat meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti kanker.

 

6. Whipped cream

Whipped cream mengandung sirup jagung fruktosa yang membuatnya menjadi makanan yang harus diwaspadai. Selain kanker, kandungan sirup jagung fruktosa yang tinggi bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2.

 

7. Burger

Sebagian besar burger mengandung bahan yang berbahay bagi tubuh. Burger mengandung kandungan garam yang tinggi dan sausnya mengandung lemak jenuh yang berbahaya bagi tubuh.

 

8. Kentang goreng

Salah satu makanan yang paling berbahaya, terutama saat sedang menurunkan berat badan, adalah kentang goreng. Makanan ini mengandung garam dan lemak jenuh dalam jumlah besar.

 

9. Microwave popcorn

Popcorn yang dipanggang dalam microwave juga masuk ke dalam daftar makanan tidak sehat. Kandungan garam dan minyak yang digunakan dapat meningkatkan resiko kanker.

 

10. Cemilan berbumbu

Cemilan berbumbu mengandung garam yang berbahaya untuk tubuh. Jika sedang berusaha melawan obesitas, maka lebih baik jangan mengkonsumsi cemilan berbumbu.

 

11. Pemanis buatan

Seperti yang kita tau, pemanis buatan mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh. Mengkonsumsi pemanis buatan dalam jumlah berlebih dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit mematikan.

 

12. Nasi putih

Nasi putih ternyata juga masuk ke dalam makanan tidak sehat. Kandungan karbohidrat dan patinya dapat berbahaya bagi tubuh.

Berita Lainnya :

3 Hal yang Membuat Pria Lebih Cepat Kurus Dibanding Wanita

Wah, Berkeringat Ternyata Ada Manfaatnya Lho!

23
Aug
14

Politik : Ancaman Konflik Laut China Selatan

Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 23 Juni 2014 14:15
Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Laut China Selatan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Politisi Partai Hanura Susaningtyas Kertopati mendukung pernyataan calon presiden (capres) Joko Widodo yang dilontarkan dalam debat capres semalam, terkait tema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional.

Susaningtyas mengatakan, personel dan alutsista TNI utamanya yang menjaga wilayah maritim Indonesia perlu diperkuat. Hal ini didasari oleh potensi meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang muncul dari wilayah perairan Indonesia.

Ancaman tersebut, menurut Susaningtyas, datang dari memanasnya hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang berlokasi di Laut China Selatan.

“Saya rasa penguatan personel/alutsista TNI AL perlu ditingkatkan mengingat eskalasi ancaman juga ada peningkatan. Ancaman dan tantangan keamanan terbesar yang ada di wilayah Asia
Tenggara saat ini adalah memanasnya konflik Laut China Selatan, di mana melibatkan beberapa negara di kawasan Asean seperti Filiphina, Malaysia, Thailand,Vietnam dll,” jelas Susaningtyas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Hal ini, menurut Susaningtyas, perlu diwaspadai lantaran wilayah Laut China Selatan merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. “Selain digunakan oleh sejumlah besar negara di dalam wilayah, jalur tersebut juga digunakan oleh negara di luar wilayah,” imbuh Susaningtyas.

Masalah keamanan lain yang perlu ditangani bersama, lanjut Susaningtyas, adalah mengatasi kejahatan lintas Negara (transnational crime) dan isu-isu keamanan perbatasan lainnya. “Wilayah perbatasan yang jauh dari pengawasan sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai gerbang kegiatan ilegal, misalnya perompakan/pembajakan, penyelundupan, penangkapan lkan secara ilegal, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan dan pelintasan batas ilegal,” lanjut Susaningtyas.

Dari sisi anggaran, Susaningtyas mendukung langkah yang akan diambil Jokowi apabila terpilih sebagai Presiden RI berikutnya dengan memperkuat anggaran guna pengamanan di wilayah maritim.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa sebagai negara maritim kita harus memberi penguatan terhadap politik anggaran kemaritiman diperbesar, hal itu mengingat meningkatnya eskalasi ancaman kewilayahan yang ada. Kita mayoritas perairan justru itu armada laut yang dibesarkan agar kita juga bisa lakukan pengawasan critical border,” tutup Susaningtyas.

Baca juga:
Andalkan kekuatan budaya, seniman di Yogyakarta dukung Jokowi
Pertanyaan Prabowo dan jawaban Jokowi, cermin harapan rakyat
Bila Tabloid Obor Rakyat disanksi, Facebook-Twitter juga harus
Nurul Arifin: Jokowi tak paham wilayah perbatasan Indonesia
Ralat: Menurut Ki Kusumo, siapa presiden Indonesia 2014?

23
Aug
14

Pelabuhan Laut : Dilema Cilamaya

Logo PARRINDO

Dilema Cilamaya, Rugi Rp 100 Triliun atau Untung Rp 700 Triliun?

Pemerintah menyatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya penuh dengan dilema. Pasalnya pemerintah harus dihadapkan dengan dua pilihan sulit, antara menanggung kerugian PT Pertamina (Persero) atau mereguk untung ratusan triliun dengan syarat tanpa pemindahan lokasi.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengatakan, lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat diusulkan pindah karena alasan bentrok dengan pipa migas Blok ONWJ Pertamina.

“Pindahnya 2 kilometer (KM) sampai 3 KM dari lokasi semua, tapi tetap di daerah Cilamaya. Minta pindah karena ada pipa-pipa migas Pertamina di sana,” ungkap dia saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Pertamina, sambung Dedy, telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan untuk investor Jepang tersebut.

“Pertama, pemerintah harus ganti rugi konstruksi senilai Rp 2 triliun guna melindungi pipa-pipa Pertamina karena sudah dibangun sesuai alur laut. Kalau ini sih nggak masalah,” terangnya.

Namun yang menjadi masalah, lanjut dia, terkait ganti rugi yang diminta Pertamina akibat penghentian operasi pengeboran migas selama pelabuhan dibangun.

“Pertamina sudah menghitung kalau pelabuhan dibangun, kegiatan usaha terhenti dan mereka akan kehilangan pendapatan dengan total Rp 100 triliun. Nah ini pemerintah siap ganti nggak? Ini butuh keputusan Presiden,” jelas dia.

Di sisi lain, Dedy menambahkan, jika pelabuhan tetap dibangun di lokasi tersebut, maka keuntungan yang bakal diperoleh negara mencapai Rp 700 triliun.

“Nett profit setelah 25 tahun pelabuhan Cilamaya ditaksir Rp 700 triliun. Jadi pilih yang mana menanggung kerugian Rp 100 triliun atau mau untung Rp 700 triliun. Ini pun harus diputuskan Presiden,” pungkas dia. (FIk/Nrm)




Blog Stats

  • 3,305,542 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…