Archive Page 76

08
Aug
14

IpTek : Mengenali Arus Pembawa Ikan

Mengenali Arus Pembawa Ikan

Kamis, 7 Agustus 2014 | 08:00 WIB
Kompas Infografis: Mengenali Arus Pembawa Ikan
Oleh:
PENELITIAN untuk mencari daerah-daerah ”panen ikan” telah banyak dilakukan berbagai pihak. Salah satu caranya, mencari keterkaitan antara arus atau gelombang di dekat pantai dan tingkat kesuburan daerah tangkapan ikan. Dengan mengetahui keterkaitan itu, bisa diketahui pula di mana dan kapan ikan bakal berlimpah.Jika masyarakat nelayan punya informasi itu, diharapkan nelayan bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nilai ekonomi yang dinikmati pun akan meningkat.

Fadli Syamsudin, Peneliti Utama Bidang Oseanografi BPPT, menjelaskan korelasi berbagai arus di pantai selatan Jawa beberapa waktu lalu. ”Pulau Jawa amat penting karena di sana bertemu berbagai arus mainstream. Pada pertemuan arus itu banyak terdapat zat hara sehingga banyak ikan,” ujar dia.

Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa terdapat banyak arus dan gelombang yang melintas. Baik yang sifatnya musiman, tengah musiman, atau yang merupakan arus global. Di sana juga terdapat rezim gelombang Kelvin Samudra India (IOKW) yang memiliki karakter khusus.

”Di selatan Jawa, gelombang Kelvin merambat sepanjang pantai dari barat ke timur. Karakter gelombang ini, di belahan bumi selatan, garis pantai berada di sebelah kiri gelombang,” kata Fadli.

Arus selatan

Selain itu juga terdapat Arus Selatan Jawa (SJC) yang melintas sepanjang tahun. Arus SJC berganti-ganti dari timur ke barat atau sebaliknya sesuai angin musim. Arus SJC yang baru saja melintasi Laut Tiongkok Selatan dan Samudra India akan membawa banyak uap air sehingga banyak hujan di Indonesia.

Arus tersebut, tambah Fadli, terperangkap di pantai, di dalam Radius Rossby. Radius Rossby adalah jarak yang terkait dengan kecepatan dan panjang gelombang Rossby—gelombang yang terjadi karena pengaruh kemiringan pantai. Arus ini berada pada jarak 120 kilometer-160 kilometer.

Fadli mengatakan, ”Ukuran Radius Rossby berbeda-beda pada setiap perairan.” Di selatan Pulau Jawa, Radius Rossby jaraknya 180-200 kilometer dari pantai.

Pada saat musim barat, kata dia, tinggi paras laut lebih tinggi daripada muka air laut di daerah lepas pantai. Adapun perputaran arus global yang seperti ban berjalan mengelilingi bumi dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Atlantik, Samudra Indonesia, dan kembali ke Samudra Pasifik.

Selain itu, Indonesia juga dilalui Arus Lintas Indonesia (Arlindo atau Indonesian Throughflow/ITF) yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra India. Arus ini membawa massa air hangat dari Pasifik melalui Indonesia ke Samudra India.

Berdasarkan penelitian (Gordon, 1986), ITF berperan penting dalam sirkulasi termohalin. Massa air yang ada di kedalaman Laut Atlantik naik (upwelling) dan menjadi hangat di Pasifik, lalu berjalan kembali ke Atlantik.

Di selatan Pulau Jawa juga banyak fenomena akibat interaksi lautan-atmosfer. Fenomena musiman, antarmusim, dan fenomena dengan periode lebih panjang seperti El Nino (El Nino Southern Oscillation/ENSO) amat berdampak terhadap transportasi laut dan perikanan tangkap.
Proses fisik

Proses terjadinya arus dan gelombang demikian kompleks. Proses tersebut melibatkan dinamika atmosfer dan lautan yang amat bergantung pada faktor-faktor temperatur, interaksi laut-daratan, massa air laut, topografi dasar laut, dan angin.

Untuk melihat sebaran ikan, proses fisik menjadi sesuatu yang dominan. Ikan biasa berada di perairan yang hangat, banyak zat hara sebagai makanan mereka. Kedua hal tersebut muncul sejalan dengan beberapa fenomena oseanologi. ”Ikan amat sensitif terhadap perubahan iklim (tahunan),” ujar Fadli.

Penelitian yang dilakukan di Pasifik, mengamati terjadinya fenomena ENSO. Pada saat terjadi El Nino, kolam panas di utara Papua dari barat bergeser ke Laut Pasifik di timur. Kekosongan akibat pergeseran tersebut diisi oleh massa air dengan suhu lebih rendah, massa air dari bawah bergerak ke atas. Kedalaman massa air panas ini sekitar 300 meter.

Upwelling yang terjadi membawa lapisan termoklin—batas antara massa air hangat dan massa air dingin—naik. Pada lapisan tersebut banyak terdapat zat hara. ”Karena banyak zat hara, di sana banyak berkumpul ikan. Maka, saat terjadi El Nino banyak ikan,” kata Fadli.

Pada saat terjadi fenomena El Nino, di Samudra India terjadi Indian-Ocean Dipole (IOD) positif yang ditandai dengan berpindahnya massa air dari timur ke barat. Massa air ini membawa banyak ikan. Saat melewati selatan Jawa, ”Ada gelombang Kelvin yang membawanya dari barat ke timur,” ujar Fadli.

Gelombang Kelvin ditimbulkan angin pasat dari barat ke timur yang bertiup kuat, ”Gelombang Kelvin menyeret kolam panas yang diikuti upwelling yang membawa banyak ikan,” katanya.

Secara umum, ikan tidak menyukai suhu tinggi. Sebaliknya, ketika terjadi IOD negatif yang bersamaan dengan La Nina, ikan tidak banyak.

Penelitian tentang arus dan gelombang memang amat penting untuk perikanan tangkap, terutama bagi nelayan nontradisional. Namun, selain penelitian tentang fenomena ENSO- IOD dan pengaruhnya terhadap upwelling, beragam gelombang dan arus pembawa massa air, juga dibutuhkan penelitian lain. ”Penelitian akan perilaku ikan amat penting karena setiap jenis memiliki pola migrasi berbeda,” ujar Kunarso dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro pada sebuah diskusi.


08
Aug
14

PEMILU : KPU Tanya Hitungan PilPres Versi Prabowo

Logo Garuda Merah Putih

Di sidang MK, KPU pertanyakan penghitungan pilpres versi Prabowo

MERDEKA.COM. Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan seluruh bukti-bukti yang dijadikan dalil oleh pemohon untuk menggugat hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mereka, dalil-dalil yang digunakan tidak kuat.

“Tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan penghitungan suara,” kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan tanggapan atas materi gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sidang di MK, Jumat (8/8).

Dalam materi gugatan, kubu Prabowo-Hatta juga tidak melampirkan penghitungan suara secara berjenjang seperti yang dilakukan KPU yaitu mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Namun yang dilakukan oleh pemohon hanya melampirkan penghitungan lewat KPU provinsi.

KPU juga mempertanyakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon sehingga terjadi perbedaan antara yang dilakukan oleh KPU dengan pemohon. Seperti diketahui, hasil rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Hatta 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Jokowi-JK 70.997.85 suara (53,15 persen). Sedangkan versi penghitungan kubu pemohon; Prabowo-Hatta 67.139.153 suara (50,25%), sementara pasangan Jokowi-JK meraih 66.435.124 (49,74%).

“Penghitungan suara ini tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas rekapitulasinya,” ujarnya.

Karena itu, KPU meminta agar MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. “Mahkamah agar dalam putusannya tidak dapat menerima gugatan pemohon,” harapnya.

Berita Lainnya

Sejumlah advokat cegah Todung dkk masuk ranah gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi Penegak Advokat Indonesia menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Kedatangan mereka guna melawan kubu Todung Mulya Lubis yang menginginkan ikut serta sebagai pihak terkait, dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Kita ini merasa untuk menegakkan hukum, jadi kita semua ini dari aliansi penegak advokat Indonesia. Jadi kami ini datang ke sini karena kemarin membaca bahwa Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, mengaku sebagai pihak Independen. Kemudian dia membawa nama advokat, kami merasa bahwa advokat tidak ada kepentingannya dalam sidang MK ini. Kami merasa tercemar dengan kejadian ini,” kata perwakilan aliansi advokat Hendrik Jehaman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

Hendrik menjelaskan, di dalam aturan pemilu itu tidak ada komunitas advokat di dalamnya. Tetapi yang ada ialah hak konstitusi itu perorangan pribadi warga negara.

“Tapi dia (Todung) membawa nama advokat, kami merasa keberatan itu yang pertama dan siapapun dia kalau membawa nama advokat itu kami keberatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hendrik, Todung sudah dipecat sebagai advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 2008 silam. Maka itu, Todung sudah ilegal.

“Dia dipecat 16 Mei 2008 karena pelanggaran kode etik. Sebenarnya sudah ilegal menamakan dirinya tergabung dalam KAUD koalisi advokat untuk demokrasi. Dia menamakan diri advokat, padahal dia sudah dipecat dan ilegal karena terhitung dari 2008,” terangnya.

Sebelumnya, belasan pengacara yang mengatasnamakan koalisi advokat untuk demokrasi (KAUD) mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam PHPU kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari para advokat, konsultan dan sarjana hukum.

“Kami ini adalah sekumpulan advokat, warganegara Indonesia yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden tanggal 9 juli lalu,” ujar perwakila KAUD, Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8).

Todung menambahkan, tujuan KAUD mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2014, guna meminta MK menolak permohonan gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Sebab, pihaknya merasa aneh atas gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

“Kita rasional aja, enggak mungkin permohonan Prabowo-Hatta bisa dibuktikan. Mustahil 8 juta suara itu curang. 8 Juta suara itu di TPS yang mana? Siapa aja yang dianggap memilih dua kali?,” ujarnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan

Sumber: Merdeka.com

07
Aug
14

KEAMANAN : Kriteria Mobil Presiden RI-1

Logo Garuda Merah Putih

Ini syarat mutlak mobil kepresidenan untuk Jokowi

MERDEKA.COM. Joko Widodo, atau biasa dikenal Jokowi sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat menjabat nanti, mantan wali kota Solo ini nantinya akan mendapatkan mobil kepresidenan seperti para pendahulunya.

Saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2012 lalu, Jokowi lebih memilih Innova dibandingkan dengan Land Cruiser yang ditinggalkan Fauzi Bowo. Mobil itu pun dipakai oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Lalu, seperti apa mobil kepresidenan yang layak dipakai untuk Jokowi nanti?

Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan, sebuah mobil kepresidenan harus bersih dari alat-alat penyadapan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga wajib menjalani perombakan total, termasuk peralatan elektronik di dalamnya.

“Yang jelas clear dari penyadapan, dan ada kunci-kunci tertentu yang harus diubah, karena semua serba elektronik, harus ada kode-kode sandi di mobil itu. Harus diubah total, enggak boleh ada yang lalu-lalu kemudian dipakai lagi,” ujar Wawan saat berbicang dengan merdeka.com, Kamis (7/8).

Tak hanya sistem interior, perubahan juga wajib dilakukan di bagian eksterior kendaraan. Mulai dari pemasangan bodi anti peluru, hingga mesin kendaraan diganti sesuai standar pengamanan VVIP.

“Harus sesuai dengan VVIP yang mana sudah betul-betul sudah dalam kondisi cek and ricek, supaya tidak ada peluang untuk masukan, atau terjadi ledakan di samping, juga jaringan keamanan yang sudah terkontrol melalui sistem kamera yang tentu dapat membahayakan,” paparnya.

Soal bahaya ledakan yang dapat menyasar pada setiap presiden sudah pernah dialami oleh Presiden Pakistan Pervez Musharraf. Saat masih menjabat, dirinya pernah menghadapi sebuah ledakan bom ketika melintasi perlintasan kereta, namun ledakan baru terjadi hanya berselang lima menit setelah rombongannya melintas.

Atas alasan itu, Wawan memandang perlu adanya sistem jumper yang dapat mengacak sinyal guna menghindari ledakan saat rombongan kepresidenan melintas. “Harus ada sistem jumper dalam mobil. Musharraf dulu gitu, jumper yang terpasang di mobil,” tandasnya.

Tempat penyimpanan mobil pun tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Perlu ada pengawasan penuh dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), termasuk personel yang melakukan penjagaan harus merupakan orang-orang pilihan.

“Jangan sampai terjadi sesuatu tanpa kita ketahui. Siapa yang keluar masuk di dalam tempat mobil itu disimpan tentu harus terjaga oleh orang-orang khusus yang memang bertugas, dalam hal ini Paspampres harus pro-aktif cek sistem pengaman,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

 

Kantor Transisi Jokowi-JK Harus Bersifat Partisipatoris

Rabu, 6 Agustus 2014 09:22 WIB
Kantor Transisi Jokowi-JK Harus Bersifat Partisipatoris
Warta Kota/henry lopulalan
RUMAH TRANSISI – Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi – JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi – JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden terpilih Joko Widodo membuka Kantor Transisi dianggap, tradisi baru peralihan pemerintahan yang damai dan berkesinambungan.

Tradisi baru itu akan semakin baik ketika Kantor Transisi bersifat partisipatoris, yaitu melibatkan dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk para relawan, dalam merancang dan menyusun agenda-agenda rakyat yang akan dilaksanakan pemerintahan mendatang.

“Dengan menjalankan prinsip partisipatoris sejak masa transisi, maka demokrasi yang selama ini sangat struktural kenegaraan sehingga jauh dari rakyat, akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini dapat mengubah dominasi elit parlemen dan oligarki yang selama ini telah menyandera demokrasi Indonesia,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, Selasa (5/8/2014) dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com.

Selama masa pemenangan Jokowi-JK yang lalu, lanjut Martin, prinsip partisipatoris ini terlihat sangat jelas dari luasnya dukungan relawan yang bekerja secara mandiri dan gotong royong.

“Pak Jokowi tidak menjalankan kampanye yang sentralistis. Pak Jokowi memberikan ruang bagi seluruh masyarakat berpartisipasi dengan membentuk organisasi-organisasi relawan. Karakter Jokowi-JK yang partisipatoris itulah yang merebut hati masyarakat dan akhirnya memenangkan Jokowi-JK,” kata Martin Manurung.

Masih kata pria jebolan School of Development Studies, University of East Anglia, Inggris, ini, karakter Jokowi-JK yang partisipatoris hendaknya tercermin juga dalam mempersiapkan agenda-agenda revolusi mental yang akan dilaksanakan oleh pemerintah mendatang.

“Dengan melibatkan relawan dan masyarakat, Jokowi-JK tidak merasa sendirian dalam menyiapkan pemerintahan transisi yang akan melahirkan pemerintah yang kuat,” ujarnya.

“Para Relawan, juga sudah menyatakan dengan tegas akan terus teguh mengawal Jokowi-JK dari kepentingan-kepentingan yang dapat merongrong implementasi revolusi mental,” tandas Martin.

Editor: Rachmat Hidayat

Tim Transisi Jokowi Terlalu Eksklusif

Rabu, 6 Agustus 2014 18:35 WIB
Tim Transisi Jokowi Terlalu Eksklusif
Warta Kota/henry lopulalan
RUMAH TRANSISI – Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi – JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi – JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Tim transisi yang dibentuk Jokowi mengundang berbagai macam pro dan kontra.

Komposisi tim transisi yang terdiri dari tiga orang dari profesional yakni, Rini Mariani Soemarno, Andi Widjajanto, Anis Baswedan dan dua orang dari Partai Politik yakni, Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan) dan Akbar Faisal (Nasdem), dinilai terlalu eksklusif.

“Saya kira komposisinya terlalu eksklusif. Harusnya tim transisi diisi orang yang memberikan kontribusi kepada Jokowi, dan lebih beragam,” ujar Zaki Mubarok, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah kepada wartawan, Rabu (6/8/2014).

Dengan hanya terdiri dari 5 orang, dan ada dua perwakilan partai. Menurut Zaki, secara otomatis tiga perwakilan partai (PKB, Hanura dan PKPI) secara otomatis tidak terpakai dalam tim transisi.

“Mengapa golongan ini tidak dilibatkan? Pak Jokowi harus jelaskan itu agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi antar partai pendukung,” tutur Zaki.

Komposisi Tim Transisi ini, lanjutnya lagi, bisa menjadi arena konflik yang baru diantara partai pendukung Jokowi.

“Bisa menimbulkan kecemburuan, karena seharusnya pak Jokowi bisa merekrut tim yang beragam dan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, maksud Jokowi membentuk tim transisi ini sudah baik. Namun, pola perekrutan yang dilakukan masih kurang taktis.

“Harus ada penghargaan secara psikologis kepada partai pendukung, karena setiap partai pasti mempunyai ahli dibidang-bidang tertentu,” katanya.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Johnson Simanjuntak
07
Aug
14

PEMILU : Pernyataan Prabowo Kontraproduktif

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/06/21024231/pernyataan.prabowo.di.sidang.mk.dinilai.kontraproduktif

Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

Rabu, 6 Agustus 2014 | 21:02 WIB
altTRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo.

“Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif,” kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

“Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya,” ujarnya.

Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo.

“Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud.

Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

__._,_.___

Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


07
Aug
14

PEMILU : Permohonan Prabowo-Hatta Ke MKRI

Sidang MK: 7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Pada Mahkamah Konstitusi

Share:

Hari ini Rabu 6 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta.

Seperti kita ketahui pasangan nomor urut satu ini memang tak mengakui kemenangan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yang telah di umumkan secara resmi hasilnya oleh KPU melalui rapat rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli lalu.

Meski pasangan Prabowo-Hatta pada hari yang sama telah secara resmi mengumumkan penolakan mereka terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU tetap tak bergeming dan akhirnya menetapkan pasangan Jokowi-JK yang di usung oleh 5 partai politik ini sebagai pemenang Pilpres 2014 berkat keunggulan 53,15% suara berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo-Hatta.

Prabowo-Hatta yang tak terima dengan hasil keputusan KPU dan menuding terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014 secara masif, terstruktur dan sistematis akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini (6-8-2014), Mahkamah Konstitusi akhirnya memproses gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta dimana dalam sidang kali ini pihak Prabowo-Hatta yang di dampingi oleh tim Advokasi Merah Putih mengajukan 7 poin tuntutan utama mereka terhadap Mahkamah Konstitusi.

7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Kepada Mahkamah Konstitusi

  1. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang berada di Jawa Timur sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh kota serta kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
  2. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan di 287 TPS.
  3. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di provinsi Maluku Utada di dua TPS Desa Sosangaji, Kabupaten Halmaherah Timur.
  4. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta di 5.802 TPS.
  5. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Provinsi Bali.
  6. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kapupaten Yahukimo, Kapupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Panial, Kabupaten Intan Jaya, Kaupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
  7. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat.
06
Aug
14

PEMILU : ILUNI UI Minta Putusan Sela MKRI

ILUNI FHUI minta MK keluarkan putusan sela soal gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela menyangkut legal standing pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU). Demikian dikatakan oleh Ketua ILUNI FHUI Melli Darsa di Jakarta, pada Rabu (6/8).

Seperti telah diketahui, pada tanggal 25 Juli 2014 pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta telah mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2014 Capres Prabowo Subianto sendiri telah secara terbuka menyatakan kepada publik menarik diri dari proses Pilpres 2014 dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

Melli menyatakan bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Prabowo-Hatta, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya memeriksa dan memutus mengenai legal standing Prabowo-Hatta sehubungan dengan telah adanya penarikan diri dari proses Pilpres 2014 dan penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan sendiri oleh Capres Prabowo sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi harus tegas soal legal standing Prabowo-Hatta agar jelas status hukum aksi penarikan diri dari proses Pilpres 2014 dan penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan oleh Capres Prabowo agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat dan tidak ada preseden kurang baik tentang perilaku seorang capres mengingat sanksi hukum terkait terkait pengunduran diri mereka dari proses pemilu dari seorang capres berdasarkan Pasal 245 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya amat sangat berat tegas Melli dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (6/8).

Menurut Melli, putusan provisi perlu karena walaupun dapat dianggap bahwa tanggal 21 Agustus 2014 relatif bukan jangka waktu yang lama, namun hendaknya masalah sengketa Pilpres ini tidak menjadi berlarut-larut dan semakin menimbulkan potensi perpecahan di masyarakat.

ILUNI FHUI mencatat bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah 2 (dua) kali mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela. Pertama, yaitu dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diputus pada 19 Juli 2012. Kedua yaitu dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan dua pimpinan nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang diputus pada 29 Oktober 2009.

Selain itu menurut Melli, “Secara hukum di negara-negara demokratis yang maju, selisih marjin kemenangan yang relatif besar sebagaimana telah diraih kubu Jokowi-JK yaitu di atas 6% secara nasional bukan merupakan dasar bagi seorang calon presiden yang dinyatakan kalah untuk dapat memohonkan suatu penghitungan ulang dari lembaga yudikatif yang berwenang. Apalagi kalau untuk membawa hal itu ke ranah legislatif untuk diperiksa seperti yang disiratkan melalui gagasan adanya pansus pilpres. Itu benar-benar tidak dikenal dalam hukum pada umumnya” tegas Melli.

Senada dengan Melli, Sekretaris Umum ILUNI FHUI, Mohamad Kadri mengatakan, sebenarnya harusnya jelas dari PMHU, bahwa Prabowo-Hatta tidak punya ‘case’ yang kuat.

“Jangan sesatkan rakyat dengan pandangan seperti yang sempat dilontarkan BEM UI yaitu adalah seolah-olah “wajar” dalam suatu Pemilu hasilnya belum final sebelum sengketa di Mahkamah Konstitusi selesai. Hak pilih ratusan jutaan orang suatu negara demokratis harusnya hanya dalam keadaan genting sekali menjadi akhirnya diputuskan oleh segelintir manusia, sekalipun mereka adalah Hakim Konstitusi,” ucap Kadri.

Baca Berita Selanjutnya:
Pendukung Prabowo cabut gugatan UU Pilpres
Hubungan Mega-Prabowo retak setelah Pilgub DKI?
e-KTP diharapkan bisa atasi kisruh DPT pada Pilpres 2014
Unggul di polling Wall Street Journal, Prabowo disukai asing?
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

500 Simpatisan Prabowo-Hatta Siapkan Bukti Ke MK

Jakarta (Antara) – Magdir Ismail selaku anggota Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta menyatakan bahwa sekitar 500 simpatisan peserta pilpres nomor urut satu telah menyiapkan bukti untuk menguatkan dalil-dalil pemohon di Mahkamah Konstitusi.

“Sebanyak 500 orang telah menyiapkan bukti yang akan dibawa ke MK. Dengan bukti ini bisa menjawab bahwa permohonan kami bukan cerita fiksi saja,” kata Magdir, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bukti yang akan diajukan berupa formulir C1, formulir DA1, Formulir DB1 dan beberapa bukti lain yang mencapai ribuan jumlahnya.

Ada kemungkinan bukti yang diajukan itu lebih banyak daripada yang dimiliki KPU pusat sendiri, katanya.

Terkait saksi yang diajukan, Magdir berkeinginkan menghadirkan saksi dari 55.485 TPS bermasalah, namun susah merealisasikannya karena waktu yang diberikan MK sangat terbatas.

Dia juga menegaskan bahwa inti dari permohonannya adalah meminta MK untuk menetapkan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 67.139.153 suara (50,25 persen) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 66.435.124 suara (49,75 persen).

Jika mahkamah berpendapat lain, kata Magdir, maka tim kuasa hukum Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Indonesia atau paling tidak MK memerintahkan KPU untuk melakukan PSU 55.485 TPS bermasalah.

Menurut dia, kecurangan-kecurangan yang terjadi di 55.485 TPS telah memunculkan suara bermasalah sebesar 22.543.811.

“Hal itu terjadi di seluruh provinsi se-Indonesia ditambah adanya aktivitas membuka kotak suara untuk diambil formulir A5, dan C7 oleh KPU,” ungkap Magdir.

Pihak Prabowo menyatakan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan juga meyakini selisih 8.421.389 suara terjadi karena ada kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah.

Untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rekapitulasi suara, Maqdir mengungkapkan pihaknya siap menghadirkan bukti dokumen C1 di 52.000 TPS yang diperoleh sesuai aturan hukum dan etika berdemokrasi.

Tim Hukum Prabowo-Hatta ini juga menndalilkan adanya penggelembungan suara sebanyak 1,5 juta untuk pasangan nomor urut dua dan pengurangan 1,2 juta suara untuk pasangan nomor urut satu.

Magdir juga mengungkapkan kecurangan yang terstrukur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU terkait berubah-ubahnya keputusan KPU mengenai jumlah pemilih dalam DPT yang hingga tiga kali.(ma)

Berita Lainnya

Hasto Berharap Putusan MK Senafas dengan KPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan gugatan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK), adalah bagian dari proses demokrasi untuk menyelesaikan persoalan selisih suara.

Kepada wartawan di Rumah Transisi, jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014), mengatakan MK juga sebagai benteng demokrasi, harus memahami aspirasi rakyat Indonesia.

“Sehingga ada kesatuan nafas antara apa yang disuarakan rakyat pada 9 juli dan diputusakan MK nanti. Itu harapan kami,” katanya.

Pihak Jokowi – JK pun sudah mempersiapkan diri untuk dimintai keterangan, soal tuduhan kecurangan yang diajukan oleh pasangan Prabowo – Hatta. Kata Hasto sudah ada tim hukum yang terdiri dari para praktisi handal. Selain itu bukti-bukti untuk membantah tuduhan kecurangan juga sudah disiapkan.

“Sebagai pihak terkait kami buat dalil hukum membatah tudingan adanya kecurangan masif dan terstrukutur,” ujarnya.

Salah satu argumennya adalah koalisi partai pendukung Prabowo – Hatta lebih banyak memiliki kepala daerah, dan sebagian besar kecurangan terjadi di wilayah pendukung Prabowo – Hatta. Oleh karena itu tudingan kecurangan menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Walau pun demikian menurutnya gugatan Prabowo – Hatta bukan lah suatu hal yang sia-sia. Jika MK memenangkan Jokowi – JK, maka hal itu akan menambah legitimasi pasangan tersebut untuk memimpin Indonesia.

Hasto berharap gugatan Prabowo – Hatta, dapat dijadikan momentum bagi MK untuk kembali memperjuangkan nilai-nilai konstitusi, pascapenangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar karena kasus suap.

Baca Juga:

Sebut Prabowo Titisan Allah, Nurcahaya Caleg Gagal dari Gerindra

Hasto: Rumah Transisi Bukan Hanya Representasi Partai

Prabowo-Hatta Ingin Pemilu Mendatang Demokratis

06
Aug
14

PARRINDO : Kontingen Garuda Merah Putih

Logo PARRINDO

Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

Selasa, 05 Agustus 2014 – 12:10 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

Menyikapi ketidakpastian kehidupan damai umat sedunia terkini, maka Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, perlu juga memprakarsai gerakan semisal pembentukan Kontingen Garuda Merah Putih bermisi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia sesuai amanat Pembukaan UUD45 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” selain merujuk pula pidato Bung Karno “To Build The World A New, 30 September 1960, di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York”.

Langkah ini terhitung merupakan tanggung jawab mulia negara bangsa Indonesia kepada umat sedunia sekaligus langkah strategis penangkal berbagai aksi yang berpotensi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan bagi Indonesia buah prakarsa berbagai pihak/unsur transnasional.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif sungguh tepat melandasi misi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia termaksud di atas. (*)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Selasa, 05 Agustus 2014 21:39 WIB
Anggota DPR dari Nasdem Jadi Tersangka KPK
Selasa, 05 Agustus 2014 20:15 WIB
Tak Boleh Ada yang Titip Menteri ke Jokowi
Selasa, 05 Agustus 2014 19:03 WIB
Hamdan Tegaskan Hakim MK Netral
Selasa, 05 Agustus 2014 17:41 WIB
DPR akan Panggil Menkominfo Soal Video ISIS
Selasa, 05 Agustus 2014 15:34 WIB
PDIP Minta Masyarakat Tenang Hadapi Sidang MK
Selasa, 05 Agustus 2014 14:58 WIB
KPK Didesak Usut 20 Rekening Jokowi di Luar Negeri

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11755.00 11725.00
SGD 9426.68 9386.68
EUR 15734.06 15634.06
AUD 10974.05 10894.05
Prakiraan Cuaca

31°C

  • Jakarta
  • Mostly Cloudy
  • NE 22.53 km/h



Blog Stats

  • 3,246,044 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…