Archive Page 53

12
Sep
14

PARRINDO : Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Logo PARRINDO

Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Suara Pembaca :

Amanat politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 Sila-4 butir-2 “Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain”.

Sementara itu Lingkaran Survei Indonesia melaporkan bahwa 81,2 % respondennya Pro Pilkada Langsung.

Sedangkan Agenda Sidang Paripurna DPRRI tentang RUU Pillkada Tidak Langsung konon dijadwalkan 25 September 2014.

Artinya kalaupun agenda tersebut terlaksana berarti sensitifitas legislator rendah sekali diukur terhadap amanat politik Pengamalan Pancasila tersebut diatas. Apalagi bilamana sampai terjadi diketok palu jadi UU Pilkada Tidak Langsung.

Sesungguhnya paradigma Pemilu Langsung Offline yang selama ini dilakukan disadari melibatkan kepanitiaan sangat besar di KPU TPS, KPU Kelurahan, KPU Kecamatan, KPU PemKot/PemKab, KPU Nasional, BaWasLu, PanWasLu, perangkat Saksi ParPol termasuk logistik kertas suara, kotak suara, tenda TPS, ruang kantor2 KPU yang semuanya jelas berkonsekuensi anggaran biaya negara dan daerah besar.

Kedepan paradigma Pemilu Langsung Online berbasis digital, eVoting, gadget diyakini mereduksi anggaran biaya sedemikian rupa banyaknya begitu pula kampanye online dan dialogis para calon akan banyak memotong ongkos selain lingkungan jadi bebas dari alat2 peraga offline.

Pilkada Langsung Online Serentak (LOS) paling tidak memberikan Panca Manfaat Layanan Publik yakni (1) Kedaulatan Rakyat atas Hak Politik lebih terjamin ditegakkan daripada melalui Perwakilan Rakyat yang notabene elite Partai Politik di lembaga legislatif nasional dan daerah propinsi/kota/kabupaten sesuai uraian di situs [ http://m.edisinews.com/berita-kerakyatan-permusyawaratanperwakilan.html ] , (2) Hemat tenaga manusia, biaya dan waktu, (3) Akuntabilitas Politik lebih terukur, (4) Hemat Ruang Arsip sehingga hemat akses penelitian pasca Pemilu/Pilkada, (5) Bebas Lingkungan Tercemar Alat2 Peraga.
Ke-5 (lima) Manfaat diatas ini diyakini akan mampu memperbesar tingkat kepuasan dan partisipasi aktif konstituen yang berdampak kepada akumulasi mutu demokrasi yang lebih baik menuju tahapan Indonesia Mulia 2015-2025.

Jakarta, 12 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo Garuda Merah Putih

http://sinarharapan.co/news/read/140911036/menguji-integritas-politikus-span-span-span-span

SH / dok

Pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi.

 

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi buah bibir setelah pada Rabu (10/9) mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Salah satu alasannya adalah kekecewaan terhadap sikap Gerindra yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD.Sikap Ahok ini jelas memancing kejengkelan di jajaran pemimpin Gerindra. Ahok dibilang tak tahu berterima kasih, seperti “kacang yang lupa kulit”.Ketua Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik, menyilakan Ahok mundur sambil menyebutkan, jika RUU Pilkada yang memasukkan mekanisme pilkada lewat DPRD disahkan, Ahok nantinya harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melenggang ke Istana Negara.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon bahkan menuding, Ahok tak beretika, tak berkontribusi untuk Gerindra, dan “kutu loncat.”Namun, bukan Ahok namanya kalau ia jeri dengan tudingan-tudingan tersebut. Baginya, pilkada lewat DPRD tidak menunjukkan perilaku demokratis karena kepala daerah nantinya tidak lagi sibuk mengurus rakyat, tapi malah sibuk melayani anggota DPRD. Ia menilai, pilkada lewat DPRD mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.Saat politikus Gerindra menuding sikap Ahok hanya mencari panggung agar bisa loncat ke partai lain, Ahok mengatakan kepada wartawan, ia tak akan berpindah partai, tapi bakal berkonsentrasi mengurus persoalan Jakarta. Ia juga tak peduli kalau tak akan terpilih lagi dalam periode selanjutnya.Sebagian orang menyayangkan sikap Ahok yang terlalu gegabah menanggapi kontroversi RUU Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR. Namun, tak sedikit pula yang mendukung.Di jaringan media sosial, gerakan #saveAhok digalang. Mereka melihat yang dilakukan Ahok menunjukkan integritasnya sebagai politikus dan wagub yang dipilih rakyat.

Ahok, tanpa memperhitungkan jabatannya yang mungkin hilang, menyampaikan kepada publik bahwa ia mengakui hak rakyat memilih kepala daerah yang baik. Ia tidak ingin publik dibuat bingung dengan permainan “para elite politik” yang mengatasnamakan demokrasi.

Ia adalah saksi dan contoh hidup bagaimana seorang warga negara dengan status minoritas di Indonesia—sebagai keturunan Tionghoa dan beragama Kristen—dipercaya rakyat memimpin Jakarta bersama Jokowi. Ia tak ingin menyangkal kepercayaan rakyat yang datang ke bilik suara dan memberikan suaranya untuknya dan Jokowi. Bukan DPRD yang memilih ia dan Jokowi, melainkan rakyat, satu orang satu suara.

Dalam konteks ini, kita mengapresiasi yang dilakukan Ahok. Hal yang dilakukan Ahok justru menjadi pemantik sekaligus “batu uji” bagi para politikus lain, apakah perdebatan mereka yang berbusa-busa tentang RUU Pilkada benar-benar dilandasi niat baik untuk membuat demokrasi Indonesia lebih baik atau sekadar manuver pascapemilihan presiden (pilpres)?

Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat adalah sah. Ahok, produk dari pilkada langsung, berhak menyampaikan pendapat dan menyatakan sikap politiknya karena ia mencoba bersikap konsisten. Sementara itu, para politikus Gerindra pun berhak menuding Ahok sebagai “Malin Kundang” karena sikapnya dianggap menikung partai.

Kita sebagai warga negara juga berhak menuntut integritas para politikus. Partisipasi publik yang cukup masif dalam Pilpres 2014 yang baru saja berlalu menunjukkan, rakyat bukan sekadar kerbau yang dicucuk hidung. Mereka juga bukan rimbunan rumput kering yang bisa disulut isu SARA. Mereka berjejaring, membuat komunitas, dan membangun kerja sama untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dan berbangsa.

Demokrasi, konsep yang kita bangun pelan-pelan sejak tumbangnya Orde Baru, telah membuahkan hasil. Bukan sekadar hiruk-pikuk—yang dikhawatirkan para pengkritiknya akan menyeret Indonesia pada chaos—tapi juga “orang-orang baik.”

Hanya dalam tempo 16 tahun setelah gerakan Reformasi bergulir, kita mampu mengganti kekuasaan dan transisi demokratik tanpa pertumpahan darah. Terakhir, pelaksanaan Pilpres 2014 yang menghadap-hadapkan Jokowi dan Prabowo Subianto juga berlangsung mulus, meski diwarnai hiruk-pikuk dari kubu koalisi parpol pendukung Prabowo.

Namun, kekhawatiran masyarakat dan dunia bahwa ketidakpuasan Prabowo atas kemenangan Jokowi memicu amuk seperti 1998, mengingat latar belakang Prabowo sebagai tentara dan mantan menantu Soeharto, tidak terjadi.

Hanya dalam rentang 16 tahun setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berhasil mereformasi diri sebagai negara yang demokratik, bahkan terdepan dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi rujukan keberagaman karena sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, negeri ini tidak berminat membangun khilafah Islam.

Bahwa ada yang mesti dibenahi dari sistem demokrasi , termasuk pelaksanaan pilkada langsung, tentu kita sepakat. Hal yang mesti dibenahi antara lain sikap para elite yang terkadang susah menerima kekalahan dan keributan di antara para pendukungnya, juga soal pemborosan anggaran pelaksanaan pilkada.

Namun, mendesakkan pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Ahok, wakil kepala daerah hasil pemilihan langsung, lantang mengatakan itu. Ia bukan jenis “kutu” yang “meloncat” dari suara rakyat yang memberinya amanah langsung.

Sumber : Sinar Harapan

 

http://www.suarapembaruan.com/home/icw-pilkada-oleh-dprd-bisa-tingkatkan-korupsi/64537

 

ICW: Pilkada Oleh DPRD Bisa Tingkatkan Korupsi

 

Kamis, 11 September 2014 | 18:55

[JAKARTA] Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa memicu peningkatan kasus korupsi.

“Bisa memicu kasus korupsi lebih tinggi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru,” kata Firdaus dalam diskusi Pemaparan Hasil Pemantauan Iklan Capres di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Firdaus, penyelenggaraan dan proses pilkada secara langsung memang memakan biaya lebih mahal akan tetapi dengan pilkada oleh DPRD justru melahirkan dampak yang lebih besar.

“Kalau bicara dampak tidak langsung dan tidak terlihat dengan melalui mekanisme DPRD bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru bahkan bisa menyandera DPRD selama lima tahun. Kepentingan politik tergadaikan, tidak diperhatikan,” jelasnya.

“Dan yang harus dikedepankan adalah bagaimana aspirasi dan substansi kedaulatan rakyat terakomodasi. Nilai substansi jauh lebih penting dibandingkan teknis. Sehingga pemilu harus representasi dari publik yakni dengan pemilu langsung skemanya,” kata Firdaus.

Ia menambahkan penekanan penyelenggaraan pemilu bisa ditekan lewat keputusan MK soal penyelenggaran pemilu serentak. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden 2019 dan seterus akan digelar serentak.

Menurut Firdaus, pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang disatukan, termasuk honor penyelenggara pemilu dan anggaran logistik.

“Kalau bicara soal penghematan biaya, kan sudah ada keputusan pemilu langsung dan serentak. Ini teknik penghematan biaya, artinya saat pemilu serentak kita sudah pilih semua dari presiden, anggota DPR dan kepala daerah,” ujar Firdaus.

Berdasarkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada, Selasa (9/9), semua partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tetap memegang teguh pada kesepakatan mereka agar pilkada dipilih oleh DPRD, kembali seperti pada Orde Baru.

Mereka menganggap model pilkada saat ini menyebabkan masalah dalam anggaran negara karena menelan biaya tinggi untuk penyelenggaraan dan proses pemilihan termasuk terjadi politik uang serta melahirkan konflik masyarakat.

“Bukan masyarakat yang melakukan politik uang tapi justru aktor atau partai politik itu sendiri yang melakukan baik dari tim sukses resmi dan tidak resmi maupun pendukung parpol,” ujar Firdaus.

“Ada satu kelompok yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mekanisme lewat DPRD. Dan jika RUU Pilkada benar disahkan, ini jadi track record buruk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu juga usulan dari pemerintah,” tambahnya. [Ant/L-8]

Logo NasPan45

Melawan Tirani Mayoritas

Ada tanda-tanda berbahaya dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat akan diganti dengan kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan upaya mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.
Presiden SBY dan partainya yang segera akan mengakhiri masa tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak agar pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY akan meninggalkan warisan (legacy) buruk berupa kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Benar bahwa pilkada langsung masih jauh dari sempurna dan perlu terus disemppurnakan, tetapi menghapus sistem itu dan memberikan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk menentukan kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada kenyataannya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah kepentingan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kita tidak membenarkan calon independen menjadi anggota DPR. Sistem Pileg kita juga bukan sistem distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, partailah yang berkuasa penuh menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif beserta nomor urutnya. Anggota DPR harus melaksanakan kebijakan partai. Pilihan dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar bisa dipecat. Dengan sedikit pengecualian, sebagian besar anggota DPR tidak berani melawan kehendak partainya walaupun bertentangan dengan hati nuraninya.
Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak mungkin mereka bahkan sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya akan buyar bila satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke kelompok partai pemerintah.
Inilah salah satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan kesempatan memilih sekali lima tahun. Partai politik bisa bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kita tidak boleh putus asa dengan menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih ada jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kita bila mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kita diam dan berpangku tangan.
Monitor terus dan catat posisi dan pemberian suara mereka dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” anda di DPR bila mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kita tidak akan memilih mereka atau partainya kembali bila mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan dengan keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan lakukan demonstrasi bila perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta media masa membantu menyebarkan opini anda. Manfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Semuanya ini tentunya harus dilakukan dengan jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.
Bila semua itu telah dilaksanakan tetapi DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional, masih ada jalan dengan mengambil langkah berikutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kita telah menjadikan diri kita warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak sempurna ini menjadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah upaya bersama dan sungguh-sungguh diluar lembaga demokrasi resmi pasti akan membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum mencoba mengambil langkah yang tidak menguntungkan masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kita menjadi lebih sehat.
Beramaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang juga terpilih sebagai presiden antara lain berkat dukungan luas jaringan relawan, harus memelihara terus hubungan dengan mereka dan tetap menjaga semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan rintangan yang menghadang jalannya pemerintahan.
Abdillah Toha

_._,_.___


Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

Logo PKP 17845 jpeg

SENATOR ANANG PRIHANTORO: JANGAN BONSAI DEMOKRASI!

ANANGSenator dari Propinsi Lampung yang biasa memakai caping gunung, Ir. Anang Prihantoro memberikan penilaian pada wacana pilkada di DPRD: “ Pemilihan di DPRD akan menjadi bonsai bagi demokrasi. Hak politik rakyat dikerdilkan. Jika DPRD yang memilih pemimpin untuk rakyat itu berarti hak rakyat dirampas!”
Pandangan Senator Anang Prihantoro merupakan bentuk dukungan bagi penyaluran aspirasi politik rakyat agar pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui pemilihan langsung. Pertimbangan efisiensi dan efektifitas tidak dapat menghindari penyimpangan dan resiko dari suatu pemilihan umum. Politik uang dapat terjadi dimana saja bahkan jika dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di DPRD, bisa saja nominalnya lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan pengakuan dari konstituen yang diberitakan menerima Rp 200.000,- atau Rp. 100.000,- maka tentunya anggota DPRD tidak pantas diberikan seharga itu. Begitupun sengketa ke Mahkamah Konstitusi-pun dapat terjadi, karena penyelesaian masalah pemilu bermuara di Mahkamah Konstitusi.

http://news.detik.com/read/2014/09/09/234039/2685838/10/tak-perlu-lewat-dprd-pilkada-serentak-sudah-hemat-biaya?9922022

LOGO SEPERAK

Selasa, 09/09/2014 23:40 WIB

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                                       Halaman 1 dari 2

Jakarta – Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD. Pilkada tak langsung itu dipandang lebih bisa menghemat biaya Pilkada. Namun koalisi pendukung Jokowi-JK plus pemerintah memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak yang akan dimulai pada 2015.

“Pilkada serentak itu sudah sangat menghemat anggaran. Bahwa ada biaya dari Pilkada langsung, itu wajar dalam demokrasi. Masa untuk menunjukkan kedaulatan rakyat saja tidak kita biayai? Kan aneh,” kata anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).‎

Wakil Ketua Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga menyatakan ‎Pilkada serentak bisa menghemat anggaran belanja kampanye, proses rekrutmen tenaga Pilkada, juga honor tenaga Pilkada.

Semua fraksi memang sepakat dengan Pilkada serentak 2015. Namun sesungguhnya, kata Arief, pada awalnya semua fraksi ingin Pilkada serentak beserta Pilkada langsung. Namun belakangan usai Pilpres 2014, koalisi merah putih berubah sikap menjadi pendorong Pilkada lewat DPRD.

“‎Dulu itu asumsinya Pilkada langsung dan Pilkada serentak. Kesepakatan itu diambil sejak awal,” kata Arief.

Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, menyatakan Pilkada langsung dan Pilkada serentak itu saling terkait.‎ PKB merupakan partai pendukung Jokowi-JK, alias sekubu dengan PDIP.

“Kita setuju sejak awal ikut Pilkada serentak karena putusan MK,” ucap Malik.Next

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan Pilkada serentak akan digelar pada 2015 untuk 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota. Dengan kata lain, ada 204 Pilkada yang akan digelar pada 2015‎.

“‎Kalau kita jadi Pilkada serentak dengan mekanisme secara langsung, sekitar 50 persen lebih anggaran akan kita hemat. Kalau kita lihat, Rp 70 triliun untuk Pilkada Gubernur, Kabupaten, dan Kota akan hemat sekitar Rp 35 triliun,” tutur Djohermansyah usai rapat dengan Panja RUU Pilkada.

Menurut Djohermansyah, Pilkada serentak akan ‎mengefisienkan pelaksanaan Pilkada langsung. Meski begitu, pastilah pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya. Namun itu dinilainya wajar.

“Demokrasi itu harus ada ongkosnya, tapi kita harus efisien, jadi nggak bisa demokrasi itu tanpa ongkos. Kita harus berani bayar untuk demokasi,” ujar Djohermansyah.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyatakan ‎Pilkada langsung bisa dibuat semakin efisien dengan jalan lain selain Pilkada lewat DPRD. Cara itu adalah Pilkada serempak bersama-sama dengan Pilpres dan Pileg. Namun demikian Priyo memandang cara Pemilu serempak ini mustahil, sehingga Pilkada lewat DPRD dinilai lebih masuk akal.

“‎Tapi susah saya bayangkan masyarakat kita nyoblos (jika Pemilu dan Pilkada serempak) sampai tujuh surat suara dari presiden dan wapres, DPR, DPRD I, DPRD II, Gubernur, Bupati, dan Walikota‎. Serempak atau nggak serempak itu masih sulit mengaturnya,” tutur Priyo yang juga politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR pada Jumat (5/9) lalu.

‎Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Pilkada tak langsung, alias lewat DPRD, ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

“‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun,” kata Martin pada Jumat (5/9) lalu.

‎Seperti diketahui, pendukung Pilkada lewat DPRD terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, ditambah Pemerintah.

11
Sep
14

PilKaDa : Kerakyatan, Permusyawaratan/Perwakilan

Logo PARRINDO

Kerakyatan, Permusyawaratan/Perwakilan

Suara Pembaca :

Sila-4 Pancasila mengamanatkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterjemahkan sebagai “Democracy” dalam Pidato Presiden Bung Karno To Build The World Anew, 30 September 1960 di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York.

Polemik Pillkada langsung coblosan rakyat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau tidak langsung coblosan wakil rakyat di lembaga legislatif seharusnya ditanggapi berdasarkan pranata kebijakan politik per-undang2an yang ada seperti Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998, dimana Sila-4 Pancasila itu dijabarkan dalam 10 (sepuluh) butir praktek lelakunya. Dan cukup mencerahkan bahwa Pro Pemilu Langsung serta merta penuhi jabaran butir-1 “Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama”, sedang untuk jabaran butir-10 “Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan”.bisa dimaknai terbalik yaitu bahwa ketika kepercayaan rakyat orang-perorang tidak bisa diberikan kepada wakil rakyat maka pemusyawaratan tidak dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat tapi dilakukan secara egaliter penuh kesetaraan di TPS yakni yang kini terbuka dapat dipahami juga sebagai Tempat Permusyawaratan/Perwakilan Suara. Permusyawaratan dilakukan bisa diluar dan/atau didalam ruang TPS, sedangkan Perwakilan dikiprahkan didalam Bilik Suara.

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa “Kerakyatan” itu unsur dominan di Sila-4 Pancasila, dibandingkan “Permusyawaratan/Perwakilan” seperti telah terurai di http://m.edisinews.com/berita-pro-demokrasi-kerakyatan-mantabkan-247-pilkada-2015.html

Akhirul kata, Teknologi Informasi kini telah tersedia melimpah sehingga semua Rakyat bisa Coblos Langsung, lalu kenapa harus Nyoblos lewat Wakil Rakyat yang elit ParPol ? Tempo doeloe memang belum terbayang peran Teknologi Informasi seperti sekarang ini, sehingga lupakanlah Pikiran2 Kuno itu, dan mulai sekarang hayo majulah bangsaku dalam ajang politik Demokrasi Kerakyatan di era Teknologi maju !

Jakarta, 11 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

10
Sep
14

Energi : Mafia MiGas dan Bandit Tambang

Mafia tak hanya di migas, ada juga bandit di sektor tambang

MERDEKA.COM. Keberadaan dan eksistensi pergerakan mafia migas di Indonesia makin santer terdengar. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia ikut angkat bicara soal keberadaan mafia migas. Dari penuturannya, mafia migas bergerak memanfaatkan celah pengelolaan migas yang salah urus.

Misalnya di sektor minyak, mafia bergerak memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang tinggi. Masyarakat tidak menduga bahwa kondisi yang dialami saat ini adalah buah dari permainan mafia migas.

“Diakibatkan disparitas harga jadi penyelundupan. Ini dikendalikan oleh organisasi kejahatan terorganisasi, mafia. Disparitas harga migas memicu penyelundupan,” ucap Hendra ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Tidak hanya sektor minyak, Hendra juga menyebut mafia bergerak di sektor pertambangan semisal batu bara. Indikatornya, perbedaan data ekspor batu bara Indonesia antara data statistik dengan data riil.

“Ada juga batu bara mineral. Buktinya ada perbedaan data ekspor kita dengan data statistik. Ini ditengarai tanpa izin atau ilegal. Pergerakan mafia migas,” tegasnya.

Pergerakan mafia juga membuat harga batu bara dunia anjlok. Sebab, kata dia, dunia mengalami kelebihan suplai batu bara karena derasnya ekspor secara ilegal dari Indonesia. “Harga masih murah dan ditengarai karena ini. Ilegal masih cukup tinggi,” tambahnya.

Namun, dia tidak menyebut pihak-pihak yang ditengarai sebagai mafia migas dan pertambangan di Indonesia.

Baca Berita Selanjutnya:
Origi pecahkan rekor Piala Dunia
Menang 2-0, Belanda raih hasil sempurna
Tragisnya bayi dibuang di kebun,masih hidup meski dirubung semut
Ini hasil pemeriksaan sementara 2 anak perwira TNI yang tewas
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

10
Sep
14

Kelautan : Sepertiga Perdagangan Dunia via Selat Malaka

Sepertiga Perdagangan Dunia Melalui Selat Malaka

Laporan Tribun Jateng, Galih P Asmoro

TRIBUNNEWS.COM, BATAM – “Sepertiga perdagangan dunia yang menggunakan sarana transportasi laut, melalui Selat Malaka. Alur Selat Malaka dilalui lebih dari 60 ribu kapal dalam satu tahun,” demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla), Laksdya TNI Desi Albert Mamahit, Rabu (10/9/2014).

Hal itu dikemukakan Mamahit dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penjaga Poros Maritim dengan Sistem Deteksi Dini di Hotel Harmoni, Batam.

Selain Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Sunda adalah perairan yang cukup padat arus lintas lautnya.

Selat Lombok, sambung Mamahit, lebih dari 3.000 kapal melintas setiap tahunnya. “Sedangkan Selat Sunda, dilintasi lebih dari 3.500 kapal berbagai jenis setiap tahun,” ujarnya.

Fakta tentang tingginya arus lalu lintas laut di Indonesia, menurut Mamahit, adalah tantangan untuk mewujudkan laut yang aman dari pelanggaran hukum dan ancaman.

Dalam FGD yang digelar Bakorkamla RI, juga dihadiri oleh mantan Kalakhar Laksdya (purn) Joko Sumaryono dan Laksdya (purn) Bambang Suwarto. (*)

Baca Juga:

Sepertiga Perdagangan Dunia Melalui Selat Malaka

Belum Ada Laporan Kerusakan Bangunan Akibat Gempa 6,2 SR di Boltim

Ahok Gubernur Tanpa Parpol Ramaikan Media Sosial

10
Sep
14

IpTek : Gas dan Listrik ex Sampah Tangerang

Tangerang telah mampu ubah sampah jadi gas dan listrik

MERDEKA.COM. Pemerintah Kota Tangerang, Banten, terus melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah dengan mengubahnya menjadi energi terbarukan, mulai dari gas metan hingga listrik.

“Saat ini, warga di sekitar TPA Rawa Kucing sudah menikmati aliran gas metan yang dihasilkan dalam pengelolaan sampah,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Rabu (10/09).

Seperti diberitakan Antara, bahkan aliran gas metan tersebut akan terus diperluas agar bisa dinikmati warga lainnya sebagai manfaat dari pengelolaan sampah.

Lalu, sejak 2003-2004, Bank Sampah yang dibangun Pemkot Tangerang di setiap RT/RW, telah menghasilkan kompos.

Kompos-kompos yang dihasilkan dari sampah itu, kemudian di jual ke pedagang bunga keliling dengan harga Rp 5 ribu per bungkus. “Jadi, sampah yang berasal dari warga dikelola warga dan bermanfaat untuk warga juga,” ujarnya.

Ada juga energi enzim dihasilkan dari proses air lindi dan berfungsi untuk bio aktivator. Enzim ini berfungsi untuk mereduksi limbah yang dihasilkan suatu tempat sebelum terbuang menjadi ampas dan tidak menimbulkan bahaya.

Sampah pun telah berhasil dikelola menjadi konblok yang dihasilkan dari reduksi pembakaran insinilator di TPA. “Saat ini, baru di TPA saja untuk pembuatan konblok ini,” paparnya.

Untuk yang terbaru, Kota Tangerang mulai mengoperasikan inovasi teknologi pengolahan sampah CGC Sapu Jagat yang bekerja sama dengan Lembaga Riset Muda Indonesia.

CGC Sapu Jagat memiliki manfaat yakni mampu mereduksi sampah dengan kapasitas minimal 30 ton sampai 100 ton sampah sehari untuk setiap unitnya.

Dengan suhu 1.000 hingga 8.000 celcius pada level 8, CGC mampu menghancurkan sampah dalam waktu satu jam. Alat ini mampu mendaur ulang sampah menjadi energi terbarukan seperti listrik dengan kapasitas 100 KWH hingga 1 MWH.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ivan Yulianto, mengatakan pihaknya telah membentuk ribuan Pemuda dari berbagai kalangan untuk melakukan Deklarasi Pemuda Peduli Sampah.

Pemkot Tangerang pun menyiapkan 13 becak motor (Bentor) kepada para petugas kebersihan untuk di setiap Kelurahan dalam menyisir wilayah di masing-masing kelurahan.

“Selain ada armada truk pengangkut sampah, nanti setiap kelurahan akan diberikan tambahan armada untuk optimalisasi pengangkutan,” tambah Ivan Yulianto.

Baca Berita Selanjutnya:
Mahasiswa UPI ciptakan kompor tanpa api
Karnaval kreativitas iptek digelar di Bandung
Kemenristek gandeng UGM kembangkan teknologi hibird
Jokowi: Jangan dipikir blusukan itu hanya main-main
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

10
Sep
14

IpTek : Kapal Selam

Jakarta – Saat bergerak di air Kapal Selam (KS) hanya mengandalkan propeller dan saat ini belum ada teknologi pendorong jet bagi KS. Kalau untuk kapal permukaan mungkin ada, tetapi bagi kS yang 90 persen kegiatannya berada dalam air, perlu penelitian yang lebih serius, untuk memiliki kemampuan itu.

AIP (air independent propulsion) memberikan kemampuan menyelam lebih lama bagi KS konvensionil bertenaga diesel, sebelum diharuskan snorkeling untuk mengisi kembali baterai penggerak motor elektrik saat menyelam.

Dalam pengoperasiannya, KS dapat menyelam pada beberapa macam kedalaman. KS bisa dikatakan menyelam pada kedalaman periskop, yaitu sekitar empat belas meter, dimana KS masih dapat menggunakan periskopnya untuk melaksanakan kegiatan pengamatan daerah operasi sekitar KS berada, dan juga masih dapat menggunakan alat alat angkatnya untuk bekerja (melakukan pengisian baterai dengan rezim RDP, atau mengirimkan / menerima berita dan lain-lain).

Biasanya KS akan berada pada kedalaman ini pada saat melakukan pengintaian di daerah lawan.

Kedalaman aman adalah kedalaman selam sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima meter sekurang-kurangnya, dimana KS dapat berlayar dengan aman, walaupun tidak dapat melihat lingkungan sekitarnya yang ada di atas air, karena pada kedalaman ini KS tidak akan mungkin tertabrak oleh kapal atas air (dengan asumsi, bahwa tidak akan ada kapal atas air yang demikian besarnya, sehingga sarat kapalnya mencapai tiga puluh meter).

KS dilarang keras menyelam lama pada kedalaman di antara dalam periskop dan dalam aman, karena ada kemungkinan akan tertabrak oleh kapal atas air.

Kedalaman operasi adalah kedalaman di atas atau lebih dalam dari kedalaman aman, dimana KS boleh beroperasi dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Kedalaman maksimal adalah suatu kedalaman, dimana kapal masih boleh menyelam, tetapi waktu untuk berada di daerah kedalaman ini dibatasi. Hal ini berkaitan dengan keselamatan badan tekan KS, dalam menerima tekanan kedalaman air tempatnya menyelam, yang akan bertambah besar 1 kg/cm2 setiap pertambahan kedalaman sepuluh meter.

Biasanya kedalaman ini dicapai saat KS harus melarikan diri dari kejaran musuh, masuk kekedalaman ini untuk mengambil keuntungan adanya layer dalam air yang memiliki kemampuan menghalangi propagasi pancaran sonar aktif kapal atas air musuh, atau menurunkan kemampuan deteksi sonar pasif kapal selam lawan. Lama berlayar pada kedalaman maximal harus senantiasa dicatat, karena ini akan mempengaruhi kekuatan badan tekan KS secara keseluruhannya.

KRI Nanggala 502 (photo: detik.com)

Kedalaman kehancuran atau collapse depth adalah kedalaman yang diperhitungkan secara teoritis, berdasarkan ketebalan badan tekan kapal akan dapat menghancurkan kapal. Bagi Changbogo class, collapse depth adalah sekitar empat ratus lima puluh meter sampai lima ratus meter, tetapi tergantung seberapa lama dan sering KS ini telah menjalani pelayarannya pada kedalaman maksimal pada masa masa sebelumnya. Makin lama KS pernah berada pada kedalaman maximal, makin rendah dalam arti makin kecil nilai collapse depth tersebut. ditiap kedalaman tersebut prosedur penanganan emergency yang berbeda-beda.

Secara prosedur yang dilarang itu adalah diantara kedalaman periskop dan kedalaman aman, alias di tengah-tengah. Sonar memang bisa aktif memantau tetapi bila kita bisa menghindar dari resiko, akan lebih baik. Saat KS memantau melalui periskop (kedalaman periskop) yang muncul di permukaan hanya periskopnya saja. Riak bisa timbul tergantung kecepatan KS saat itu. Saat KS mengintai biasanya berjalan lambat, lagipula periskop KS itu mempunyai jarak pantau yang jauh.

Kapal selam juga memiliki tipe dan jenis. Perbedaan KS Pemburu dan KS biasa, cukup banyak, mulai dari bentuk desain KS nya, propeller, persenjataan, elektronika, navigasi, sensor dan lain-lain. (by Pocong Syereem).

10
Sep
14

PusKesMas : Manfaat Buah Apel

Kesehatan

“Buah Terlarang” Yang Luar Biasa

“Sebutir apel sehari, menjauhkan Anda dari berurusan dengan dokter” – Tak mengherankan, karena luar biasanya manfaat buah ini. Berikut beberapa khasiat apel yang disebutkan dalam situs Best Heath dan Eating Well.

 “Buah Terlarang” Yang Luar Biasa

“Sebutir apel sehari, menjauhkan Anda dari berurusan dengan dokter” – Tak
mengherankan, karena luar biasanya manfaat buah ini. Berikut beberapa
khasiat apel yang disebutkan dalam situs Best Heath dan Eating Well.

Dapatkan gigi cemerlang, sehat dan kuat

Sebuah apel tidak akan menggantikan fungsi sikat gigi, tetapi dengan
menggigit dan mengunyah apel, maka akan merangsang produksi air liur dalam mulut , yang mengurangi kerusakan gigi dengan menurunkan tingkat bakteri.

Hindari Alzheimer dan Parkinson

Studi yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa minum jus apel bisa
mencegah Alzheimer dan melawan efek penuaan otak. Penelitian juga telah
menunjukkan orang yang mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti apel,
terlindung dari Parkinson, penyakit yang ditandai gangguan sel-sel saraf
otak. Ilmuwan telah menghubungkannya dengan kekuatan radikal bebas
antioksidan yang terkandung di dalamnya.

Mencegah segala macam kanker

Ilmuwan American Association for Cancer Research, setuju bahwa konsumsi
apel yang kaya flavonol mengurangi resiko kanker pankreas hingga 23%.
Peneliti Universtias Cornell mengidentifikasi senyawa dalam kulit apel
melawan pertumbuhan sel kanker hati, usus besar dan payudara. Sementara
National Cancer Institute di AS merekomendasikan asupan serat tinggi untuk
mengurangi risiko kanker kolorektal.

Penurunan risiko diabetes

Perempuan yang makan satu apel sehari, 28 persen lebih kecil kemungkinannya mengalami pengembangan diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak makan apel. Apel mengandung serat larut, yang merupakan kunci untuk menumpulkan gula darah.

Hindari kolesterol, dapatkan jantung sehat

Serat larut dalam apel menurunkan kadar kolesterol. Senyawa fenolik yang
ditemukan dalam kulit apel mencegah kolesterol dan memperkuat dinding
arteri. Di situs eatingwell tertera, peneliti Finlandia menyimpulkan
pemakan apel memiliki risiko lebih rendah menderita stroke dibandingkan
dengan yang tak makan apel. Senyawa antioksidan dalam apel, mencegah
kolesterol dan menghambat peradangan.

Mencegah batu empedu

Batu empedu terbentuk ketika terdapat banyak kolesterol dalam empedu, yang tadinya merupakan cairan. Lama-kelamaan mengeras. Untuk mencegah batu empedu, dokter menyarankan diet tinggi serat untuk membantu mengontrol kadar kolesterol dan berat badan.

Mengatasi diare dan sembelit

Apakah Anda kesulitan buang air, atau mengalami diare, serat dalam apel
dapat membantu. Serat menyerap kelebihan air dari usus agar tetap terjadi
pergerakan, atau menyerap kelebihan air dari kotoran Anda untuk
memperlambat dorongan diare. Selain mencegah diare dan sembelit, serat yang tinggi juga mencegah perut kembung.

Mengurangi derita wasir

Wasir adalah urat yang mengalami pembengkakan pembuluh darah balik di
bagian anus. Gangguan pada bagian ini bisa sangat menyakitkan. Penyakit ini
disebabkan oleh terlalu banyak tekanan di daerah panggul dan dubur. Serat
dapat mencegah upaya mengejan terlalu keras saat buang air, dan dengan
demikian membantu meringankan wasir.

Mengendalikan berat badan

Banyak masalah kesehatan yang berhubungan dengan kelebihan berat badan, diantaranya penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2
dan sulit tidur. Untuk mengontrol berat badan dan meningkatkan kesehatan
Anda secara keseluruhan, dokter menyarankan diet kaya serat, di antaranya
dengan makan apel.

Detoksifikasi

Tubuh kerap mengkonsumsi racun, baik dari minuman atau makanan. Organ hati membersihkan racun dari tubuh. Banyak dokter yang skeptis dari diet detoks, karena dianggap punya potensi berbahaya ketimbang memberi hasil yang baik.
Untungnya, salah satu yang terbaik-dan termudah – yang dapat dilakukan
secara alami membantu mendetoksifikasi hati adalah dengan mengonsumsi buah, seperti apel.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Apel merah mengandung antioksidan yang disebut quercetin. Penelitian telah
menemukan bahwa quercetin dapat membantu meningkatkan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, terutama ketika orang mengalami stres.

Mencegah katarak

Studi menunjukkan, bahwa orang-orang yang memiliki pola makan kaya
buah-buahan yang mengandung antioksidan-seperti apel, lebih kecil
kemungkinannya sekitar 10 sampai 15 persen terjangkit katarak.

Viagra perempuan

Studi yang diterbitkan Archives of Gynecology and Obstetrics menunjukkan
apel juga berkhasiat untuk meningkatkan fungsi seksual perempuan. Para
peneliti berhipotesa, apel dapat meningkatkan fungsi seksual karena –
seperti anggur merah – buah itu mengandung polifenol dan antioksidan yang
dapat merangsang aliran darah ke alat kelamin dan vagina, sehingga membantu meningkatkan gairah seksual.

Kulit cantik berseri

Apel mengandung Alpha Hidroxy Acid, yang mengatasi keriput dengan
mengangkat sel-sel kulit mati di kulit wajah. Masker dengan sari apel
membersihkan kulit dari bakteri dan minyak serta menyeimbangkan tingkat pH kulit. Jerawat pun tak rajin mampir di wajah. Masker apel juga membuat
kulit sehat dan kencang. Mother Nature Network menulis, makan apel tiap
hari juga menghindarkan penyakit kulit.

Baca juga

Diet Tapi Boleh Makan Sepuasnya 14.06.2013

Lupakan diet anti-karbohidrat atau detoksifikasi. Diet baru yang kini menyapu Inggris dan Amerika Serikat memperbolehkan pengikutnya makan sepuasnya – tapi hanya 5 hari dalam sepekan.




Blog Stats

  • 2,928,220 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers