Archive Page 53

14
Feb
14

Kenegarawanan : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

https://i1.wp.com/www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Tajuk Rencana Harian Kompas 13 Pebruari 2014 “Bijak Memetik Bonus Demografi” sudah sepatutnya dibarengi sikap Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia agar bonus demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti Indeks Pembangunan Manusia yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggul.
Bonus demografi dimengerti sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan se-hari2 masyarakat negara bangsa Indonesia.
Pengamalan Pancasila seluruhnya 45 butir yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi Strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi Strategi Indonesia Bermartabat 2024-2034 dan Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045.
Pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir Pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur  penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar Sistim Kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan duplikasikannya ke jajaran dibawahnya, dan seterusnya ke lingkungan sosialnya.
Dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversi politik hukum Pemilu 2014 terkait pilihan Terpisah atau Serentak, Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu berwujud kebersamaan atau rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).
Jakarta Selatan, 14 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Rabu, 29/01/2014 20:29 WIB

Tuntut Konsistensi MK, Wakil Ketua MPR: Putuskan Pemilu Serentak 2014!

Danu Damarjati – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menuntut konsistensi MK dalam memutus UU Pilpres. Jika memang Pemilu serentak adalah Pemilu yang konstitusional, maka seharusnya Pemilu serentak bukan hanya diterapkan untuk 2019 saja.

“MK harus konsisten! Sekali MK memutuskan Pileg dan Pilpres yang tidak serentak sebagai inkonstitusional maka harus konsisten. Bukan menentukan Pemilu tidak serentak adalah inkonstitusional tetapi menyuruh melaksanakannya juga di 2014,” tuntut Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (29/1/2014).

Sebenarnya, Hajriyanto lebih sependapat dengan Hakim MK Maria Farida yang menunjukkan sikap <i>dissenting opinion</i> terkait uji materi UU Pilpres yang mengamanatkan Pemilu serentak. Namun karena sudah kadung diputus bahwa Pemilu serentaklah yang konstitusional, bukan Pileg dan Pilpres terpisah, maka Hajriyanto kini menuntut sikap konsisten dari MK.

“Bukan soal setuju atau tidak setuju (Pemilu serentak atau terpisah), tapi ini soal konstitusionalitas suati UU. Karena satu-satunya yang berwenang menentukan konstitusionalitas suatu UU itu hanyalah MK maka kita harus mengikuti putusan MK,” ujarnya.

Hajriyanto memandang, MK telah membuat regulasi baru dengan ikut-ikutan menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu, yaitu Pemilu serentak dijadwalkan untuk 2019. Padahal, pembuatan regulasi baru bukanlah kewenangan MK. Tugas MK hanyalah menetapkan konstitusionalitas suatu perkara.

Agar MK tidak terkesan bertindak di luar kewenangannya, maka MK harus menunjukkan bahwa putusannya tentang Pemilu serentak bukan hanya untuk 2019, melainkan berlaku untuk semua Pemilu, termasuk 2014.

“Maka kalau memang Pemilu serentak yang konstitusional ya harus dilaksanakan (untuk 2014 juga -red),” tegas Hajriyanto.

Simak informasi terbaru seputar Gunung Kelud meletus dalam program “Reportase Khusus” Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(dnu/rvk)

Baca Juga

 

Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut

Minggu, 26 Januari 2014 | 14:08 WIB
LUCKY PRANSISKAHakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pelaksanaan pemilihan umum secara serempak yang mulai berlaku pada Pemilu 2019. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan.

Pengacara dan pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK untuk membawanya ke Majelis Etik MK. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh klarifikasi alasanketerlambatan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Agar Dewan Etik (MK) bisa mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab di balik keterlambatan putusan tersebut,” kata Refly seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Menurut Refly, sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada 2014 jika putusan MK dibacakan pada 27 Maret 2013, bukan 23 Januari 2014. Sebelumnya, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengaku bahwa rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil putusan pada Maret 2013 atau sebelum Mahfud pensiun sebagai hakim konstitusi.

Refly menduga putusan baru dibacakan agar pemilu serentak tidak bisa dilakukan pada tahun 2014, tetapi pada 2019. Hal tersebut tentu menuai kecurigaan mengenai terjadinya jual beli untuk kepentingan pihak tertentu sebelum diputuskan MK.

“Dugaan saya, keputusan ini dalam tanda petik perlu dijual yahkarena, dengan pemilu serentak itu, presidential threshold (PT) itu ditiadakan. Menurut saya, tidak ada halangan apa pun untuk hapus PT pada Pemilu 2014. Menurut saya, tak penting lagi mempertahankan PT di dalam sistem presidensial Indonesia karena logikanya sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Dengan keputusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Sandro Gatra
Sumber Tribunnews.com

 

 

14
Feb
14

Politik : Indonesia Negeri Partai

Indonesia Negeri Partai

Orang Indonesia (baca: para politikus) sepertinya punya kegemaran membikin partai.

Sepanjang sejarah Indonesia modern — jika 1912 saat Indische Partij berdiri dijadikan patok– sudah lebih dari 200 partai berdiri di Indonesia. Katakanlah kita pakai angka aman 200 partai, berarti rata-rata hampir 2 partai berdiri setiap tahunnya.

Buku “Almanak Abad Partai Indonesia”, yang disusun dan diterbitkan oleh lembaga riset Indonesia Buku, menderetkan biografi pendek sekitar 180an partai. Buku itu tidak memuat semua partai yang pernah lahir di Indonesia. Mayoritas daftarnya diisi oleh partrai-partai yang didirikan pasca-1998.

Puluhan partai yang berdiri di masa revolusi, dari yang berskala nasional maupun lokal, kurang terwakili dalam almanak itu.

Itu bisa dimengerti karena banyak partai yang tumbuh di masa revolusi itu kecepatan tumbuhnya sama dengan kecepatan matinya. Di masa itu, berbagai macam jenis organisasi, partai dan laskar-laskar bermunculan bak cendawan di musim hujan. Banyak organisasi yang tidak menggunakan nama “partai” tapi kiprah dan cara berorganisasinya mirip dengan organisasi yang secara terbuka mendaku sebagai “partai”.

Jika membaca kembali biografi ratusan partai-partai yang pernah berdiri di Indonesia, terhampar jelas pemandangan sejarah politik yang luar biasa kaya.
Berbagai macam aliran ideologi punya partainya sendiri-sendiri, kadang bahkan lebih dari satu partai. Belum jika berbicara tentang partai-partai yang mewakili klasifikasi sosial tertentu, mewakili daerah tertentu, profesi tertentu, agama tertentu sampai yang mewakili tarekat/sekte yang merupakan sub-varian dari suatu agama yang sudah ada partainya.

Organisasi pertama di negeri ini yang menggunakan kata  “partai”, Indische Partij, mulanya lahir dari segmentasi yang tipikal: dari orang Belanda-Eropa yang lahir di Hindia Belanda. Cikal bakalnya bisa dilacak dari Indische Bond (Perhimpunan Orang-orang Indis). Indische atau Indis adalah sebutan untuk orang-orang Belanda-Eropa yang lahir dan besar di tanah jajahan Hindia Belanda.

Kendati dua tokoh utama pergerakan bumiputera di dekade awal abad 20, Dr. Tjiptomangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat, ikut bergabung dengan Indische Partij, tetap saja mayoritas anggotanya adalah orang-orang Indis ini. Kendati gagasannya sangat radikal, Hindia untuk orang Hindia (Indie vor Inders), Indische Partij hanya mewakili sedikit kaum bumiputera. Dalam istilahnya Harry J. Benda & Ruth McVey, Indische Partij belum mewakili apa yang disebutnya sebagai “Indonesian nationalism proper”.

Jika orang-orang Indis (kita lazim menyebutnya Indo) diwakili oleh Indische Partij, orang-orang dari ras lainnya juga punya partai. Peranakan Arab di Indonesia pernah mendirikan Partai Arab Indonesia pada 1934 dengan dipelopori oleh Abdul Rasyid Baswedan (kakek Anies Baswedan). Peranakan Tionghoa sejak 1950 sudah mendirikan Partai Demokrat Tionghoa Indonesia yang kelak akan diikuti oleh beberapa variannya lagi (misalnya: Baperki).

Begitu juga klasifikasi etnik. Boedi Oetomo, sampai agak lama sejak pendiriannya, keukeuh untuk tetap mewakili aspirasi dan semangat oang-orang Jawa (priyayi). Ini yang membuat Dr. Tjipto akhirnya bergabung dengan Indische Partij. Sementara dari tanah Pasundan, Soeriakartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) pada 1946 yang kelak tak bisa dipisahkan dari berdirinya Negara Pasundan di masa revolusi. Orang Minahasa sudah punya partai sejak 1927 saat tokoh brilian, Sam Ratulangie, mendirikan Partai Persatuan Minahasa. Belum jika menyebut nama baru seperti Partai Demokrat Minahasa.

Klasifikasi jenis kelamin juga ada. Pada 1946, sudah berdiri Partai Wanita Rakyat didirikan oleh perempuan-perempuan aktivis yang sudah berkiprah sejak era pergerakan, seperti Nyi Mangunsarkoro.  Kelak pada 29 Mei 1998, kembali berdiri Partai Perempuan Indonesia.

Lalu bagaimana dengan partai berbasis agama? Wah, ini lebih panjang lagi daftarnya. Dari mulai Partai Sarekat Islam, Partai Masyumi, sampai Partai Persatuan Pembangunan. Belum termasuk partai-partai yang mengambil segmentasi tertentu, seperti Partai NU di masa Orde Lama ampai awal Orde Baru, PKB, PAN, PKNU, bahkan partai yang mewakili jemaat tarekat pun ada: Partai Pengamal Tarekat Indonesia dan Partai Cinta Damai (yang merupakan kelanjutan Majelis Tarikatullah).

Ini belum bicara partai yang mewakili agama Kristen dan Katolik. Dalam sejarah Indonesia, terdapat nama-nama seperti: Partai Kristen Indonesia (18 November 1945), Partai Katolik (12 Desember 1949, setelah reformasi muncul lagi dengan partai dengan nama yang sama), Partai Katolik Demokrat, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia, Partai Kristen Demokrat, sampai Partai Kristen Demokrat Sejahtera.

Umat Budha juga sempat mendirikan Partai Budhis Demokrasi Indonesia pada 16 Februari 1999. Sementara kalangan umat Hindu ada juga yang mendirikan Partai Kebangkitan Dharma Indonesia pada 22 Desember 2002 di Tugu Proklamasi Indonesia.

Bagaimana dengan klasifikasi profesi? Jangan khawatir, sejarah politik Indonesia juga memberikan namanya. Dari mulai Golongan Karya yang mulanya jadi wadah kelompok fungsional, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia. Mestikah diherankan jika para pelawak pun bahkan sempat mendirikan Partai Seni dan Dagelan Indonesia?

Jumlah partai di Indonesia semakin membiak jika kita memasukkan partai-partai yang didirikan di atas azas ideologi sekuler: dari mulai sosialisme, komunisme, nasionalisme sampai marhaenisme. Jari saya bisa pegal bukan main jika harus menderetkan daftar nama-nama partai berbasis ideologi itu, apalagi jika harus juga menderetkan partai-partai yang merupakan varian dari masing-masing ideologi itu. Jumlahnya bisa mencapai 100an partai.

Perlu juga diketahui, bahkan perorangan pun bisa ikut pemilu. Perorangan ini bukan ikut pemilihan calon anggota legislatif, tapi perorangan yang mendaftarkan dirinya sebagai partai dan memang ikut berkompetisi dengan partai.

Pada Pemilu 1955, salah satu partai peserta Pemilu adalah nama perorangan yaitu Raden Soedjono Prawiroseodarso. Lelaki kelahiran Madiun yang berusia 75 tahun saat Pemilu 1955 berlangsung ini meraup 53.306 suara untuk pemilu legislatif dan 38.356 suara untuk pemilihan dewan konstituante.

Jadi jangan heran juga jika ada partai-partai yang di belakangnya disemati nama orang. Partai Indonesia Raya, misalnya, ikut Pemilu 1955 dengan dua nama: Partai Indonesia Raya Hazairin dan Partai Indonesia Raya Wongsonegoro.

Partai yang mendasarkan dirinya pada ideologi nasionalisme marhaenis, yang ditubuhkan ideologinya oleh Soekarno, juga menyumbang banyak sebutan nama partai yang diikuti nama orang ke dalam khasanah sejarah politik Indonesia.

Jika di era reformasi sempat berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) Supeni, di masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru juga sempat dikenal PNI ASU (Ali Sastroamidjodjo-Surachman) yang dianggap Soekarnois dan PNI Osa-Usep (Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja).

Agar kekayaan khasanah sejarah politik Indonesia semakin kaya, tak ada salahnya menunggu berdirinya Partai Atlet Indonesia, Partai Twitter Indonesia, Partai Facebook Indonesia, atau jika perlu dirikan saja Partai Anti-Partai Indonesia.

14
Feb
14

IpTek : Blackberry Teranyar

Ponsel BlackBerry dengan Processor Octacore 64 Bit dan RAM 4GB Akan Dirilis Bulan September

Konten Terkait

TeknoUp.com

Kabar bahwa BlackBerry tengah mempersiapkan System on Chip (SoC) MSM8994 untuk perangkat kelas atas mereka telah beredar pada awal bulan kemarin. Kabarnya, chip ini dibangun dengan pemrosesan 20nm dan terdiri dari CPU octacore 64 bit dengan clock 2,5GHz, RAM 4GB, GPU Adreno 430 dan 4G LTE yang terintegrasi.

Kabar sebelumnya menyatakan bahwa perangkat tersebut baru akan dirilis pada tahun 2015. Namun, menurut kabar terbaru yang beredar baru-baru ini, perangkat BlackBerry dengan processor octacore 64 bit ini sudah dalam tahap pengembangan.

Jika hasil pengembangannya sesuai target, maka perangkat ini kabarnya akan siap untuk dirilis oleh BlackBerry pada bulan September 2014 mendatang untuk menantang flagship-flagship dari Android, iOS, dan juga Windows Phone.

via techradar

Berita Lainnya

Ini Dia Spesifikasi BlackBerry Jakarta Menurut Geekbench

TeknoUp 

TeknoUp.com

Teknokerz tentu sudah mengetahui BlackBerry telah mengumumkan tahun lalu bahwa mereka akan bekerjasama dengan Foxconn lima tahun kedepan untuk membuat perangkat yang ditujukan ke pasar berkembang. Salah satu perangkat yang sudah diketahui bernamakan ibu kota Indonesia, Jakarta. Bahkan berita mengenai pembangunan pabrik Foxconn di kawasan Marunda sudah santer terdengar beberapa waktu lalu. Perangkat Jakarta ini diperkirakan akan diumumkan saat MWC 2014.

Sebelumnya informasi spesifikasi perangkat ini masih belum diketahui, yang jelas akan mengusung keyboard QWERTY fisik dimana menjadi ciri khas perangkat BlackBerry sejak dulu. Kini berdasarkan laporan yang diperoleh dari Geekbench, BlackBerry Jakarta dikatakan menggunakan prosesor dual-core Qualcomm Snapdragon Plus 1.19GHz, GPU Adreno 305, dan RAM 1.5GB. Jakarta juga akan berjalan dengan BlackBerry OS 10.2.1 yang belum lama ini dirilis. Spesifikasi tersebut memang tidak istimewa karena tujuan perilisan Jakarta memang untuk pengguna menengah kebawah. Kita tunggu saja informasi selanjutnya di acara MWC 2014 tanggal 24 Februari nanti.

via ubergizmo

Berita Lainnya

BBM 2.0 untuk Android dan iOS Dirilis, Hadirkan BBM Channels, BBM Voice, dan 100 Emoticon Baru

Sarankan

TeknoUp.com

BlackBerry Messenger (BBM) untuk Android dan iOS diperbarui ke versi 2.0. Di versi terbarunya, pengguna Android dan iOS bisa menikmati fitur BBM Voice, BBM Channel, berbagi lokasi dengan Glympse, integrasi dengan Dropbox, dan 100 emoticon baru.

“BBM terus menghadirkan fungsi baru sebagai platform messaging utama yang menyediakan cara sederhana dan efektif untuk tetap terhubung. Pengumuman hari ini memberikan pelanggan Android dan iPhone pengalaman lebih luas dari layanan BBM Voice dan BBM Channel – dua cara yang bagus untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan, untuk membangun komunitas yang punya minat sama, dan mengikuti orang serta brand yang difavoritkan,” kata John Sims, President, Global Enterprise Solutions BlackBerry melalui pernyataan resminya.

“BBM terus berkembang pesat sebagai platform sosial mobile bagi konsumen maupun pelanggan korporasi melalui fitur inovatif yang memberikan cara-cara baru untuk terhubung dan berbgai satu sama lainnya,” kata Sims.

BBM Channels & BBM Voice

BBM Channels dan BBM Voice merupakan fitur baru yang sebenarnya sudah lebih dulu ada di perangkat BlackBerry. BBM Channels memungkinkan pengguna berinteraksi dengan pengguna lain yang memiliki minat pembicaraan sama, seperti tentang sebuah produk, hobi, olahraga, fashion, otomotif, dan lainnya. Channels bisa dibuat oleh pemilik brand, para pebisnis, dan pengguna BBM biasa.

Sementara BBM Voice merupakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara melalui koneksi WiFi atau seluler. Jika kontak BBM (lawan bicara) sudah mendukung BBM Voice, pengguna akan melihat icon berwana hijau di kanan atas pada jendela chat. Untuk melakukan panggilan, cukup tekan icon tersebut.

 

Dua Berita Buruk Besar Bagi BlackBerry

blackberry device

Saya ingat pada lima hingga tujuh tahun lalu perangkat BlackBerry saat itu sangat menjamur di tengah-tengah pasar pengguna Indonesia. Mulai dari kalangan profesional, ibu rumah tangga, hingga kalangan remaja tak luput dari kepopuleran perangkat yang kala itu masih di bawah nama perusahaan Research In Motion (RIM). Namun kini semuanya telah berubah, nama besar BlackBerry telah memudar dan baru-baru ini sebuah riset menyatakan BlackBerry tidak lagi populer di pasar Indonesia.

Seperti yang dilansir oleh The Jakarta Globe hari ini, pasar Indonesia yang sempat menjadi pasar terbesar bagi perangkat BlackBerry kini telah sepenuhnya berubah haluan. Siapa lagi penyebabnya kalau bukan dari perangkat Android dan juga iOS yang diwakili oleh iPhone dkk. Walau sempat “menyelamatkan diri” dengan melepas aplikasi pesan instan andalannya BlackBerry Messenger (BBM) ke platform lain, namun pesona dari BlackBerry tetap memudar.

Hal tersebut dapat dilihat pada laporan yang dilansir oleh International Data Corporation (IDC) melalui pemberitaan The Jakarta Globe mengenai laporan data pengapalan smartphone ke Indonesia. Dalam laporan itu, BlackBerry hanya mampu mengisi sebesar 14% dari 11 juta smartphone yang masuk ke pasar Indonesia pada tahun lalu. Kondisi ini membuat BlackBerry berada di balik bayang-bayang besar produsen smartphone lain seperti Samsung, Apple, Sony, dan bahkan Smartfren yang notabene bukan sebagai produsen smartphone. Perlu diingat, persentase pengapalan tidak berbanding sama dengan jumlah penjualan.

Pamornya yang menurun juga secara otomatis berimbas pada penjualannya yang menurun. The Jakarta Globe juga mengungkapkan, penjualan handset BlackBerry telah menurun drastis dan berbanding jauh dengan smartphone merek lainnya di beberapa ritel, walau begitu ditemukan juga beberapa pengguna yang kembali menggunakan BlackBerry karena tidak nyaman menggunakan aplikasi BBM di platform lain namun itu tidak terlalu banyak.

Menurut IDC, hilangnya pamor BlackBerry di Indonesia – seperti yang mungkin sudah diketahui oleh pembaca – salah satunya disebabkan oleh BlackBerry yang dikenal “miskin” aplikasi-aplikasi mobile yang populer. “BlackBerry telah kehilangan traksi pasar yang cukup besar dari pasar pengguna aplikasi yang jauh lebih memilih ke sistem operasi lain yang lebih memiliki banyak pilihan,” ungkap Darwin Lie salah satu analis dari IDC seperti yang tertera dalam pemberitaan The Jakarta Globe.

Tidak populernya BlackBerry di Indonesia tentu juga mengakar di berbagai segmen pasarnya, seperti pada laporan Intermedia beberapa waktu lalu, BlackBerry yang awalnya dirancang bagi kalangan pebisnis, akhir-akhir ini posisinya tergeser oleh perangkat iOS. Perangkat berlogo buah apel tersebut dinyatakan sebagai perangkat yang jauh lebih diminati bagi kalangan pebisnis. Kondisi itu tentu menggeser fungsi awal BlackBerry yang dikhususkan untuk pebisnis yang akhirnya harus menyerah oleh platform yang menawarkan fungsi multi-purpose.

Bagaimana dengan segmen pasar pengguna lain? Sepertinya kondisi yang ditemukan akan kurang lebih sama. Entah apa yang harus dilakukan oleh BlackBerry dalam waktu-waktu ke depan untuk mengembalikan pamornya, terlebih setelah Andrew Bocking, Executive Vice President dan penggagas BBM, meninggalkan BlackBerry. Dengan dileburnya divisi BBM ke divisi Global Enterprise Solutions, langkah BlackBerry jelas akan semakin berat.

14
Feb
14

Konstitusi : MK Kabulkan Uji Materi UU MK

Berita Terkini

Kamis, 13-02-2014 21:23

MK Kabulkan Uji Materi UU MK


Keputusan MK soal UU tentang MK diawali dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi. (bbc)

Keputusan MK soal UU tentang MK diawali dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi. (bbc)

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU Nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 tahun 2013 menyangkut persyaratan dan pengawasan hakim konstitusi.

“Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam amar putusan di gedung MK, Kamis (13/2/2014), seperti dilansir BBC.

Dengan demikian, menurut amar putusan MK, yang berlaku kembali adalah UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang sebelumnya telah digantikan UU Nomor 4 tahun 2014.

Keputusan ini menyebabkan Undang-Undang “penyelamatan” MK yang dibuat berdasarkan Perppu yang ditandatangani Presiden SBY pada pertengahan Oktober 2013 menjadi tidak berlaku.

Perppu tentang MK ini ditandatangani Presiden SBY tidak lama setelah Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus korupsi dalam sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Emas, Kalteng, dan Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam Perppu itu disebutkan tiga substansi penting, yaitu hakim konstitusi dengan latar belakang parpol harus terlebih dulu non aktif selama minimal tujuh tahun dari partainya.

Proses seleksi hakim konstitusi, menurut Perppu, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli.

Perppu juga mengatur tentang pengawasan hakim konstitusi, dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MKHK, yang bersifat permanen.

MKHK yang akan terdiri lima orang dibentuk Komisi Yudisial bersama MK dengan sekretariat di Komisi Yudisial.

Alasan Penolakan
Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan pengabulan uji materi yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan sejumlah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember.

Majelis MK menyatakan, alasan Presiden SBY mengeluarkan Perppu “penyelamatan” MK tidak memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa” seperti disyaratkan dalam UUD 1945.

Tentang persyaratan menjadi hakim konstitusi dari latar belakang parpol yang diharuskan terlebih dulu non aktif minimal tujuh tahun dari partainya, MK juga menolaknya, karena dianggap sebagai “generalisasi yang berlebihan.”

“Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut, padahal haknya diatur dalam UUD 1945″ kata majelis hakim, seraya mencontohkan kasus Akil Muchtar tidak bisa dijadikan alasan “pembatasan” anggota partai menjadi hakim konstitusi.

Dalam persidangan, majelis hakim konstitusi juga menyetujui keberatan para pemohon tentang kehadiran Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MKHK, yang berfungsi sebagai pengawas MK, seperti dikehendaki Perppu.

“Pelibatan Komisi Yudisial (dalam MKHK) adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum,” kata majelis. Mereka kemudian merujuk keputusan uji materi MK pada 2006 yang menyatakan hakim konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial.

Pro dan Kontra
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, dia menyayangkan keputusan MK yang “membatalkan” semua isi UU nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu MK, utamanya tentang kehadiran MKHK sebagai “pengawas” MK.

Menurutnya, MK tidak perlu membatalkan semua materi dalam UU tersebut, seperti kehadiran MKHK.

Selama ini, menurutnya, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif di MK. “Kalau pengawasan di MK berjalan baik, tidak akan terjadi kasus Akil Muchtar,” kata Refly.

Dia kemudian khawatir putusan MK ini akan menambah opini buruk terhadap MK.

Sementara, salah-seorang pemohon uji materi, Muhammad Andi M Asrul menyambut positif putusan MK yang disebutnya telah menjaga “marwah MK dan tegaknya konstitusi.”

Ditanya tentang kekhawatiran putusan ini melemahkan fungsi pengawasan terhadap MK, Asrul tidak sependapat. Menurutnya, selama ini pengawasan sudah berjalan di MK.

Dia kemudian mencontohkan sejumlah “kasus” di MK yang terungkap karena adanya pengawasan internal. “Ketika ada kasus Pak Akhil, begitu cepat direspon,’ kata Asrul. [*]

Sumber: BBC Indonesia

Editor : Arief Sofiyanto

14
Feb
14

Kepemimpinan : Syarat Islami Calon Legislatif

Mau Nyaleg? Begini Syaratnya dalam Islam (Bagian 1)

Kamis, 13 Februari 2014, 08:19 WIB
Poster caleg di angkutan umum, (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Hannan Putra, Wartawan Republika

Begitu banyak calon legislatif (caleg) yang berniat maju mengikuti pemilu tahun ini. Tak ketinggalan, seorang yang terkategori ‘orang awam’ pun tak segan-segan menyalonkan dirinya sebagai caleg.

Lantas bagaimanakah sebenarnya tuntunan Islam dan persyaratan yang ditetapkan syariat Islam bagi seorang yang ingin ‘nyaleg’? Imam al-Mawardi dalam bukunya, Al-Ahkam As- Sultaniyyah mengatakan, setidaknya ada tiga syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap wakil rakyat.

Syarat tersebut yakni, sifat adil terhadap siapa saja dan senantiasa memelihara wibawa dan nama baik (muruah), pengetahuan yang memadai tentang seluk-beluk negara dan ketatanegaraan) sehingga mampu menentukan pilihan dengan membedakan siapa yang paling berhak untuk diangkat menjadi imam (kepala negara) dengan berbagai ketentuan, dan wawasan luas dan kebijaksanaan.

Sehingga, mampu menilai berbagai altematif serta memilih yang terbaik untuk umat sesuai dengan kemaslahatannya dan menjauhkan yang dapat membahayakannya.

Di samping hal tersebut di atas, Imam Mawardi juga mensyaratkan bahwa seorang anggota legislatif juga harus senantiasa memperhatikan tradisi yang sudah mapan di masyarakat. Ketiga syarat di atas mutlak diperlukan karena dengan demikian diharapkan para wakil rakyat tersebut akan dapat mewakili kemauan dan kehendak rakyat yang diwakilinya.

Imam al-Mawardi menyamakan ahl al-hall wa al-‘aqd dengan ahl al-ikhtiyar, yaitu orang yang berhak memilih. Menurut Dr Abdul Karim Zaidan, ahli fikih dari Irak, ahl al-hall wa al-‘aqd adalah orang- orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena keikhlasan, kekonsekuenan, ketakwaan, keadilan, kecemerlangan pikiran, dan kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menurut Imam an-Nawawi, ahl al-hall wa al- ‘aqd adalah ulama, para kepala negara, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Muhammad Abduh menyamakan ahl al- hall wa al- ‘aqd dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surah an-Nisa ’ (4) ayat 59 yang mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.” Ia menafsirkan ulil amri atau ahl al-hall wa al- ‘aqd sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Mereka terdiri atas para amir, hakim, ulama, militer, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Muhammad Basyid Rida, murid Muhammad Abduh, juga menyamakan ahl al-hall wa al- ‘aqd dengan ulil amri. la menyatakan bahawa ulil amri dan ahl al-hall wa al ‘agd adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri atas ulama, pemimpin militer, dan pemimpin pekerja untuk kemaslahatan umum.

13
Feb
14

Kenegarawanan : Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?

Berita Terkini
Rabu, 12-02-2014 23:24

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?

Oleh: Dr Ir Padji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Belum juga seminggu Gugatan Class Action No. 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 6 Pebruari 2014 ajuan Advokat Taufik Budiman SH berada di Lembaga Peradilan yang dibawahi Lembaga Tinggi Negara yang bernama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Pebruari 2014 menyatakan bahwa “Tahapan Siap, Pemilu Tetap 9 April”.

Sedangkan Lembaga Tinggi Negara bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru bersidang ke-1 tangani Permohonan Uji Material tentang Pemilu 2014 Serentak ajuan Advokat Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH.

Menarik untuk diamati publik, betapa ternyata ada Lembaga Negara yang dapat bersikap operatif ketika 2 (dua) Lembaga Tinggi Negara sedang bekerja dan belum memberikan Putusan Hukum untuk obyek hukum yang sama yaitu Pemilu 2014.

Hal ini bisa jadi preseden ketidakpastian praktek Politik Hukum Demokrasi khususnya Pemilu 2014 yang patut dipertanyakan untuk dapat segera diluruskan per Kepemimpinan Pancasila demi kenyamanan terbaik bagi para konstituen dan segenap kontestan.

Pemuliaan Pemilu 2014 adalah diyakini jadi prasyarat bagi unjuk kemartabatan bangsa Indonesia mengurus sendiri musyawarah kerakyatan untuk mufakat kenegaraan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Jumat, 24-01-2014 17:39

KPU Didesak Coret Kader Demokrat dari Peserta Pemilu 2014


Andar Situmorang

Andar Situmorang

JAKARTA, PESATNEWS – Seorang kader Partai Demokrat dengan nomor urut 555, Andar Situmorang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dia menyerahkan sejumlah berkas dari  pengadilan.

Kedatangan Andar tersebut mendesak KPU untuk  tidak mengikutsertakan Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu 2014. terkait gugatannya pada 29 Juli 2005 yang silam. Saat itu, dia menggugat panitia kongres I di Bali, yang dinilainya tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan peraturan Tata Tertib Kongres. Sehingga, akibatnya, hasil kongres Partai Demokrat saat itu cacat hukum.

Andar mengatakan, ternyata gugatan tersebut hingga saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi dan belum mempunyai kepastian hukum (Inkracht).

“Secara tegas kami minta pada pimpinan KPU untuk turut menghormati hukum resmi menyatakan menetapkan Partai Demokrat masih dalam status quo dan dinyatakan tidak turut menjadi peserta pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 demi tegaknya hukum,” ujar Andar di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Menurut dia, kalau memang KPU sebagai panitia penyelenggara Pemilu, KPU harus menjalankan hukum tang telah ada dan harus tunduk pula terhadap hukum yang berlaku.

“Maka seandainya Negara Kesatuan Republik Indonesia masih negara hukum ya tunduk kepada hukum,”ungkapnya.

Saat mengajukan gugatan itu, Andar tak sendiri. Dia bersama Akbar Faizal, yang kini sebagai politikus Partai Nasdem dan saat itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukum pihak tergugat.

“Amir Syamsuddin dan anaknya, itu mereka masuk ke Partai demokrat ini hadiah jadi pengacaranya Partai Demokrat,” pungkasnya. (Cipung)

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 12-02-2014 22:38

Pemilu Serantak Ditunda, Caleg Gugat Presiden dan KPU

Hasan Basri

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

JAKARTA, PESATNEWS – Beberapa Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI  dan DPRD NTB, Rabu (12/2/2014), mendesak Presiden RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu 2014 serentak. Desakan ini dikarenakan caleg merasa khawatir atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda pelaksanaan Pemilu serentak pada 2019 akan menghilangkan keabsahan secara yuridis formal hasil pemilu 2014.

Caleg-caleg yang melakukan somasi dan menggugat Presiden dan KPU tersebut diantaranya adalah M. Ihsanul Wathony (Caleg DPR RI – PBB), Lalu Wirasakti (Caleg DPRD NTB – Nasdem), dan Muhammad F. Hafiz (Caleg DPRD Kota Mataram – PPP).

Somasi dan gugatan telah dilayangkan oleh mereka kepada Presiden RI, KPU Pusat, KPUD Propinsi NTB dan KPUD Kota Mataram pada Rabu (12/2/2014), dengan didampingi Advokat Munzirin SH dari LBH Solidaritas Indonesia Cabang Mataram. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Jumat, 24-01-2014 16:45

Harusnya Putusan MK Berlaku Sejak Diputuskan

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili uji materi UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK. Putusan MK berdasarkan Pasal 47 memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

“Pada kontek uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan putusan mengabulkan pemohon tapi Pemilu serentak pada 2019, maka Pemilu 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres No 42 Tahun 2008, berarti Presidential Treshould 20% tetap berlaku,” tegas Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), Muslim Arbi, Jumat (24/1/2014).

“Ini jelas blunder karena putusan MK seharusnya berlaku sejak diputuskan. Jika terdapat penundaan pelaksanaan putusan, maka akan menyebabkan kevakuman hukum. Soal bakal ada gugatan atas legitimasi Pemilu 2014 pasca pelaksanaan, bisa saja terjadi,” tambahnya.

Muslim menilai hal tersebut memang kekeliruan fatal putusan MK, meski pihaknya mensyukuri putusan pemilu serentak 2019 atas pertimbangan demi kepentingan bangsa. Tapi putusan mengabulkan pemohon, frasa itu dari awal tidak diharapkan GarpU, karena meminta MK untuk menolaknya.

Artinya, jelas dia, kesalahan mendasar adalah putusan mengabulkan pengajuan pemohon. GarpU himbau agar masyarakat fokus dulu untuk menyukseskan tahapan demi tahapan Pemilu 2014 yang dipisahkan antara Pileg dan Pilpres. Sebab perkara serentak dan terpisah tidak ada kata itu dalam UUD 1945.  “GarpU ingin rezim ini harus diganti demi perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan, lain tidak,” tandas Mantan Eksponen 66 ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Senin, 27-01-2014 10:12

Pemilu 2014 Terancam Ilegal dan Negara Bakal Kacau


Haris Rusly

Haris Rusly

Pemilu 2014 Terancam Ilegal dan Negara Bakal Kacau
Oleh: Haris Rusly (Petisi 28)

Menurut informasi yg kami terima dari sumber internal KPK RI, setidaknya terdapat 30 hingga 40 Kepala Daerah ditengarai ilegal, karena proses pemenangan Pilkada disertai suap melalui pengadilan di Mahkamah Konstitusi yg dipimpin Akil Mokhtar.

Proses ilegalitas kehidupan bernegara telah disempurnakan oleh MK melalui putusan politik (bukan putusan hukum), yaitu mengabulkan permohonan terkait uji materi UU Pilpres, yg intinya seluruh pasal UU Pilpres dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Namun, MK melakukan subversi konstitusi, yaitu membenarkan pelaksanaan uu pilpres yg bertentangan dengan uud untuk tetap dilaksanakan pada pemilu 2014.

Hakim MK telah bertindak sebagai penjahat konstitusi yg melegitimasi sebuah kejahatan dijalankan. moral hakim MK tak jauh berbeda dengan moralnya para perampok & pemerkosa.

Proses ilegalitas bernegara sebelumnya dilakukan melalui empat kali amandemen UUD 1945, yg mengubah batang tubuh UUD 1945 menjadi bertentangan dengan filosofi dasar yg terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Bila Pemilu 2014 tak dihentikan & dibiarkan dilaksanakan, maka pasca Pemilu 2014, bangsa & negara Indonesia akan dipimpin oleh Presiden, Anggota DPR-RI & DPRD ilegal.

Otomatis seluruh produk politik & hukum dari Presiden & Parlemen dapat dinyatakan ilegal. UUD ilegal, UU ilegal, Kepres & Perpres ilegal, Kepmen ilegal, Para Menteri & Kepala Daerah ilegal.

Bagaimana sikap parpol, caleg dan capres? Nafsu berkuasa untuk tujuan merampok telah membutakan mata mereka untuk meneguk racun pembunuh. Mereka tahu Pemilu 2014 ilegal akan menjadi racun yg membunuh bangsa, negara, rakyat & diri mereka, namun mereka tetap membutakan mata untuk meneguk racun tersebut.

Sidang Istimewa MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah cara dan jalan darurat untuk selamatkan bangsa yang telah ambruk. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan Pemilu Legislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

13
Feb
14

Kebudayaan : Napak Tilas Kepanduan Indonesia

IPINDO download

IKATAN PANDU INDONESIA (IPINDO)

Napak Tilas Kepanduan Indonesia

Jauh sebelum nama Pramuka (Praja Muda Karana) kita kenal sekarang. Gerakan Pramuka khususnya di Indonesia, dahulu lebih dikenal dengan kepanduan. Diawali dengan adanya cabang gerakan kepanduan, pada jaman Hindia Belanda pada tahun 1912, Nederlandse Padvinders Organisatie” (NPO) kemudian berganti nama menjadi “Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging” (NIPV) pada tahun 1916. Saat terjadinya Perang Dunia I yang memiliki kwartir besar sendiri.

Sementara organisasi kepanduan yang didirikan oleh orang pribumi atas inisiatif S.P. Mangkunegara VII bernama Javaanse Padvinders Organisatie (JPO) pada tahun 1916 juga. Sebelumnya, organisasi pandu ini telah merambah ke seluruh dunia dan bertujuan untuk melatih fisik, mental dan spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat, yang kita kenal sekarang dengan nama Jambore Nasional.

Sebelum kita napak tilas kembali kegiatan Pramuka di Indonesia?

Mari kita tengok asal mula kegiatan kepanduan ini. Seabad lalu, sejak didirikan oleh Bapak Pandu Dunia Robert Baden-Powell, seorang pensiunan Tentara Britania, pada 1907 di Inggris. Nama lengkap Baden-Powell adalah Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell.

Berdirinya Boy Scouts (Pramuka) secara tidak sengaja dari kumpulan anak-anak remaja yang di sebut Scout Troops. Gerakan pramuka berkembang seiring dengan Boys’ Brigade. Pendiri Boys’ Brigade, Sir William Alexander Smith adalah sahabat Baden-Powell.

Semasa di ketentaraan Inggris Baden-Powell menulis sebuah buku Aids to Scouting berisi ringkasan ceramah yang dia berikan mengenai peninjau ketentaraan, untuk membantu melatih perekrutan tentara baru.

Dengan buku panduan ini ditambah kaidah lain, ia melatih mereka untuk berpikir sendiri, menggunakan daya usaha sendiri, dan untuk bertahan hidup dalam hutan. Setelah kembali dari tugasnya, Baden-Powell mendapati buku panduan ketentaraannya “Aids to Scouting” telah menjadi buku terlaris, dan telah digunakan oleh para guru dan organisasi pemuda.

Akhirnya, Baden-Powell memutuskan untuk menulis kembali Aids to Scouting agar sesuai dengan pembaca remaja, dan pada tahun 1907 membuat satu perkemahan di pulau Brownsea bersama dengan 22 anak lelaki yang berlatar belakang berbeda, untuk menguji sebagian dari idenya. Buku “Scouting for Boys” kemudian diterbitkan pada tahun 1908 dalam 6 jilid. Nah itulah asal mula gerakan Pramuka.

Di Indonesia sendiri, bapak pandu ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum lahirnya gerakan Pramuka pada tahun 1961. Tidak dapat kita pungkiri perjalanan sejarah kepramukaan di bumi pertiwi melibatkan peran aktif pemuda Indonesia. Sebab sebelum tahun 1960-an bermunculan gerakan kepanduan, seperti Padvinder Muhammadiyah yang pada 1920 yang kemudian oleh Budi Utomo dirubah namanya menjadi Hisbul Wathon” (HW); Nationale Padvinderij.

Sementara itu, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij. Lalu berubah nama menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu. Namun lebih dikenal dengan SIAP. Sedangkan Jong Islamieten Bond (JIB) mendirikan Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ), dan Pemuda Indonesia membentuk Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO).

Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu “Persaudaraan Antara Pandu Indonesia” merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.

Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan “All Indonesian Jamboree”. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Pada tanggal 27-29 Desember 1945 panitia kerja mengadakan Konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Konggres tersebut menghasilkan keputusan membentuk Pandu Rakyat Indonesia, yang didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Lalu Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950. Salah satu isi keputusannya adalah andu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951. Sehingga peraturan sebelumnya, tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 16 September 1951 berdirilah Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi hasil dari konferensi wakil-wakil kepramukaan yang diadakan di Jakarta, dan pada tahun 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia.

Pada Dirgahayu RI ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta. Presiden/Mandataris MPRS Dr. Ir. Soekarno, menyampaikan pidato agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat, Hari Kamis (9 Maret 1961). Presiden menyatakan hal itu dihadapan para tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sehingga tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari Pramuka.




Blog Stats

  • 2,483,454 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 139 other followers