Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



05
Oct
09

Anti Korupsi : KPK vs PolRI, Cicak vs Buaya

Bibit & Chandra

detikcom – Senin, Oktober 5
Bibit Lanjutkan Pemeriksaan, Chandra Penuhi Wajib Lapor

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah hari ini direncanakan akan kembali mendatangi Mabes Polri. Keduanya datang untuk tujuan yang berbeda.

“Besok Pak Bibit akan kembali menjalani pemeriksaan, sedangkan Pak Chandra hanya datang sebentar saja,” kata salah satu penasihat hukum KPK Ahmad Rifai saat dihubungi detikcom, Minggu (4/10/2009) malam.

Menurut Rifai, kedatangan Bibit untuk memberikan kesaksian melanjutkan keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Bibit sendiri direncanakan akan datang pukul 10.00 WIB untuk menemui penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan Chandra, datang hanya untuk membubuhi tandatangan wajib lapor setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

“Chandra hanya perlu wajib lapor saja,” jelasnya.

Keduanya diketahui saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan atas dugaan keterlibatan dalam kasus PT Masaro Radiokom. Dua pimpinan KPK lainnya M Jasin dan Haryono Umar juga pernah dimintai keterangannya terkait pemeriksaan Bibit dan Chandra.

Senin, 05/10/2009 09:41 WIB
Ancaman Kriminalisasi Terhadap KPK Dilaporkan ke Mabes Polri
Novia Chandra Dewi
– detikNews

 

Jakarta – Tim penasihat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadukan 3 hal ke Mabes Polri. Laporan antara lain ancaman kriminalisasi terhadap tim penyidik KPK.

“Pertama, kita ingin melaporkan tentang adanya SMS dengan nada ancaman kepada tim KPK di Surabaya,” kata salah seorang penasihat hukum KPK, Ahmad Rifai, saat dihubungi detikcom, Minggu (5/10/2009).

Laporan kedua, mengenai pertemuan bos PT Masaro Radiokom yang dicekal KPK, Anggoro Widjojo, dengan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji di Singapura. Jika pertemuan antara keduanya betul terjadi, maka Susno telah menyalahgunakan kewenangannya.

KPK sendiri, kata Rifai, sebelumnya pernah mengirim surat DPO atas Anggoro Widjojo ke Kabareskrim maupun ke seluruh Kapolda se-Indonesia. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Anggoro, KPK minta agar yang bersangkutan segera ditangkap.

“Sudah jelas ada surat itu, tetapi kok ini malah ditemui di Singapura,” ungkapnya.

Laporan ketiga yakni mengenai surat cekal Anggoro Widjojo. Dijelaskan KPK tidak pernah mencabut cekal Anggoro. Untuk itu, laporan ini dimaksudkan agar polisi bisa menyidik mengenai kebenaran hal tersebut.

“Kenapa sampai sekarang Kapolri tidak pernah menyelidiki itu. Bahkan adiknya (Anggodo Widjojo) datang dengan santai saja dan tidak ditanyai. Bagaimanapun orang itu kan sudah DPO, kan bisa diambil keterangan dari adiknya,” tegasnya.

“Selain ke Kapolri, rencananya kami juga akan melapor ke presiden mengenai hal ini besok,” pungkasnya.

(nov/iy)

ICW soal Plt KPK

detikcom – Senin, Oktober 5
ICW: Plt KPK Tidak Boleh Bocorkan Rahasia

3 nama pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan diserahkan hari ini, Senin (5/10/2009) kepada Presiden SBY. Jika disetujui, ketiganya diminta untuk tetap menjaga kerahasiaan kasus yang ditangani KPK guna penegakan pemberantasan korupsi.

“Bagi 3 Plt yang nanti terpilih kita minta agar jangan coba-coba membocorkan rahasia negara,” kata Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah saat dihubungi detikcom, Minggu (4/10/2009) malam.

Masuknya 3 Plt KPK, kata Febri, sempat dikhawatirkan akan dijadikan alat untuk memangkas pemberantasan korupsi. Untuk itu, selain menjaga rahasia, ketiganya diharapkan tidak bersikap kompromis dan tetap bisa mempertahankan kredibilitasnya dalam pemberantasan korupsi.

“Kita wanti-wanti, mereka supaya tidak boleh jadi boneka. Mereka tidak boleh jadi ompong di KPK dan hal ini bisa mereka buktikan nanti setelah ditunjuk sebagai Plt KPK,” jelas Febri.

Lebih lanjut, dikatakan dia, rahasia KPK tidak akan bocor bila yang terpilih nanti merupakan mantan anggota KPK atau anggota KPK yang masih aktif. Meski demikian pihaknya tetap akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan pengesahan Perpu Plt KPK.

Sebelumnya, tim 5 dikatakan akan menyampaikan 3 nama plt KPK kepada Presiden SBY setelah acara peringatan HUT TNI di Cilangkap. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Menkum HAM Andi Mattalatta.

“Iya Insya Allah besok. Tapi jadwal pastinya kapan saya belum tahu,” kata Andi saat dikonfirmasi.

Sempat beredar kabar, 3 nama yang akan mengisi posisi Plt KPK yakni mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Deputi Pencegahan KPK Waluyo, serta ahli hukum Mas Ahmad Santosa.

Nonaktifkan Susno

detikcom – Senin, Oktober 5
Jika Cinta Korps, Kapolri Harus Tegas Nonaktifkan Susno

Kapolri Bambang Hendarso Danuri terus didesak untuk bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Ketegasan Kapolri diharapkan untuk melindungi Polri dari kepentingan pihak tertentu.

“Apapun juga kalau polisi sudah mereformasi institusinya, Kapolri harusnya bisa tegas terhadap anak buahnya yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Itu kalau memang cinta sama korpsnya,” kata salah satu penasihat hukum KPK Ahmad Rifai saat dihubungi detikcom, Minggu (4/10/2009) malam.

Sebagai bentuk citra dan profesionalisme, Polri harus menghindari anggapan telah melindungi kepentingan tertentu.

Terkait Kapolri yang enggan menonaktifkan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, menurut Rifai, hal tersebut bukanlah bentuk kepercayaan diri Kapolri. Hal ini menurutnya menunjukkan Kapolri kurang tegas dalam menindak anak buahnya.

“Padahal masih banyak polisi-polisi baik dan berhati nurani untuk melakukan tugasnya. Polisi seperti itu yang harusnya diberi tempat,” jelasnya.

Hal lainnya, Kapolri juga diminta memiliki konstruksi hukum yang jelas dalam menangani kasus terkait pimpinan KPK. Penyidik Psolri didesak segera menyerahkan bukti atas keterlibatan pimpinan KPK.

“Pasal suap katanya tidak bisa dibuktikan, berarti polisi tidak punya konstruksi hukum yang jelas. Kalau bicara bukti, ya kasih tahu, jangan justru memberi keterangan yang tidak betul,” pungkasnya.

Jawa Pos 
Rabu, 30 September 2009 ]
 
 
Memperalat Penegakan Hukum
Oleh: Adnan Topan Husodo
POLITIK dan hukum memang selalu tidak dapat dipisahkan. Keduanya berada pada aras yang saling memengaruhi. Bedanya, lingkungan politik yang sehat akan mendukung hukum untuk bekerja dengan prinsip objektivitas dan imparsialitas. Sementara lingkungan politik yang kotor sangat mungkin menempatkan hukum sebagai alat kepentingan elite belaka.
 
Masalahnya, dalam situasi yang di dalamnya korupsi sudah sedemikian akut, merajalela, dan sistemik, menyelesaikan korupsi dengan penegakan hukum kerap terbentur berbagai macam resistensi yang tidak bisa dianggap sederhana. Korupsi yang sudah membentuk kartel, kolusi yang mengakar antara kekuasaan politik, kalangan bisnis dan aparatur penegak hukum bukanlah soal yang bisa dirumuskan penyelesaiannya dengan mudah. Dan, KPK hadir dalam situasi yang kurang lebih demikian.Karena itu, tak heran jika agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terasa menjadi ganjalan besar bagi kemapanan para elite korup. Apalagi, jangkauan KPK mulai masuk ke ranah kekuasaan yang selama ini sudah dicap kebal hukum semisal DPR, besan presiden, pejabat Bank Sentral, raja kecil di daerah (kepala daerah), dan sebagainya.

Demikian pula, KPK sebagai lembaga penegak hukum mesti berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum lain untuk membereskan masalah korupsi. Tertangkapnya seorang jaksa dan diprosesnya mantan Kapolri karena terlibat korupsi menjadi catatan tersendiri bahwa aparat penegak hukum di Indonesia memang perlu dibersihkan.

Perselingkuhan Kepentingan

Kesan bahwa KPK bekerja sendirian dalam memberantas korupsi memang tak berlebihan. Ironisnya, proteksi politik yang sangat dibutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan lebih efektif harus berhadapan dengan kepentingan politik yang kerap terganggu oleh gebrakan KPK. Untuk saat ini, harus diakui bandul kekuasaan politik lebih mengarah pada upaya melemahkan KPK dibandingkan kemauan memperkuat posisi KPK.

Alih-alih menambah amunisi wewenang bagi KPK dalam rangka meningkatkan kinerjanya, kekuasaan pada wilayah parlemen dan eksekutif justru membangun perselingkuhan untuk mengebiri KPK. Benar sebagaimana dikatakan Pasuk Phongpaichit, seorang peneliti korupsi dari Thailand, dalam kondisi di mana kekuasaan politik menjadi sumber atau pusat korupsi, mustahil berharap dukungan politik dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, satu-satunya jalan adalah dengan tuntutan yang kuat dari kalangan masyarakat sipil. Pendek kata, pemberantasan korupsi pada negara yang sistem politiknya korup hanya dapat dilakukan secara bottom-up, tidak top-down. Koalisi CICAK yang didorong oleh berbagai elemen masyarakat sipil memang sedikit banyak terbukti dapat mengerem upaya kekuasaan politik untuk mengamputasi otoritas KPK. Tampaknya, hanya dengan kontrol yang ketat dari publik luas, elite politik tidak dapat dengan mudah mengutak-atik eksistensi KPK.

Celakanya, instrumen untuk melumpuhkan KPK bukan hanya melalui regulasi. Celahnya terbuka lebar melalui penegakan hukum. UU KPK memang didesain dengan standar tinggi. Dengan demikian, ketika unsur pimpinan KPK menjadi tersangka suatu tindakan pidana, yang bersangkutan harus dinonaktifkan oleh presiden.

Oleh karena itu, sangkaan terhadap unsur pimpinan KPK harus benar-benar dilandasi fakta yuridis yang dapat dipertanggungjawabk an secara hukum. Soalnya, begitu mudah melumpuhkan KPK jika penegakan hukum atas pimpinan KPK telah dirasuki kepentingan berbagai pihak.

Jika disebut-sebut penetapan tersangka oleh Mabes Polri atas dua pimpinan KPK merupakan buah pertemuan kepolisian dengan Komisi III DPR, bukankah ini juga mengindikasikan perselingkuhan kekuasaan politik dan elite penegak hukum? Pasalnya, pada saat yang bersamaan, Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji telah terlebih dulu masuk dalam radar pantauan KPK terkait kasus Bank Century.

Pertaruhan Besar

Pertaruhan besar kini berada pada kepolisian. Kredibilitasnya sebagai penegak hukum sangat mungkin hancur jika upaya hukum terhadap pimpinan KPK ternyata ditunggangi berbagai kepentingan untuk melemahkan KPK. Posisi Kapolri menjadi sangat rawan andaikata polisi tidak dapat membuktikan tuduhan suap yang dialamatkan kepada Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, dua pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kecenderungan yang kini bisa dilihat, polisi justru semakin menunjukkan kebimbangannya. Sangkaan kepada pimpinan KPK terus berubah, sementara ketika masuk pada isu suap, mereka sepertinya tak memiliki alat bukti yang cukup. Bahkan, untuk data mendasar yang berhubungan dengan alibi, polisi ternyata tidak memiliki informasi akurat.

Perkembangan penyidikan di kepolisian atas pimpinan KPK semestinya menjadi rujukan presiden untuk meninjau ulang Perppu Plt Pimpinan KPK. Jika tetap melanjutkan agenda perppu, Presiden SBY sebagai atasan langsung kepolisian dapat dianggap turut merestui penzaliman terhadap pimpinan KPK. Sebab, nyatanya proses itu tidak dilandasi bukti yuridis yang kuat. Atau dalam bahasa lain, SBY dapat dikategorikan terlibat dalam skenario untuk melemahkan KPK.

Sudah bukan waktunya lagi SBY berdalih bahwa posisinya sebagai presiden tidak dapat mencampuri atau mengintervensi proses hukum oleh kepolisian terhadap pimpinan KPK. Barangkali selama ini SBY keliru menerapkan manajemen informasi sehingga banyak keterangan sampah yang masuk dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Saat ini masa depan pemberantasan korupsi terancam dengan berbagai macam usaha sistematis untuk menghancurkan KPK. Sudah semestinya SBY memikul tanggung jawab besar untuk memulihkannya. (*)

*). Adnan Topan Husodo , Wakil Koordinator ICW

   

Komak “Goyang” KPK
 
 

 
Puluhan massa yang berasal dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (Komak) menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Riau, Rusli Zaenal. Aksi mereka disemarakan dengan alunan lagu dangdut.
 
 
 

 
 
 
Artikel Terkait:
     
 

Senin, 5 Oktober 2009 | 14:16 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Rosdianah Dewi

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan ini semakin banyak pihak yang berusaha menggoyang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti yang dilakukan Komunitas Masyarakat Antikorupsi (Komak), Senin (5/10) siang.

Puluhan anggota Komak mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk ‘menggoyang’ KPK. Cara Komak menggoyang KPK bukan melalui cara-cara politis atau kekerasan, melainkan dengan alunan lagu dangdut. 

Awalnya, puluhan anggota Komak berdemonstrasi agar KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zaenal. Dalam aksinya, para demonstran menuding Rusli telah melakukan korupsi sebesar Rp 439 miliar. “Rusli telah korupsi Rp 439 miliar dalam proyek Multiyear dari APBD 2001-2009 sebesar Rp 1,7 triliun,” ujar Ucok Saragih di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin. 

Selain itu, menurut dia, Rusli Zaenal juga tidak dapat mempertanggungjawabkan dana Rp 8 miliar dalam pembukuan dan penyusunan anggarannya. “Kasus illegal logging sangat merugikan dan tidak tercatat dalam APBD Provinsi Riau nilainya sangat besar,” kata dia.

Namun ternyata aksi yang dilakukan di tengah-tengah gerimis ini diselingi alunan lagu dangdut. Mendengar lagu tersebut, kontan petugas keamanan dan wartawan tertawa, bahkan beberapa dari mereka spontan bergoyang. 

Para demonstran pun tidak mau kalah, sebagian dari mereka bergoyang di depan Gedung KPK. “Sekian lama, aku menunggu, kedatanganmu…” terdengar lantunan syair lagu Menunggu ciptaan Rhoma Irama yang dipopulerkan kembali oleh Ridho Irama, mendayu-dayu.

Tak hanya bergoyang, para demonstran pun sempat melompat-lompat kecil. Setelah selesai bergoyang dan menyampaikan aspirasinya, massa pun membubarkan diri secara tertib. “Kami mendukung KPK agar terus melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Riau. Saya yakin KPK dapat mengusut tuntas semua kasus korupsi,” kata Ucok Saragih, seiring  dengan berhentinya alunan lagu Menunggu dari pengeras suara.

 
LAMPUNG POST, Kamis, 1 Oktober 2009
BURAS

Ketakutan pada Rezim ‘Macht-Staat’ !

H. Bambang Eka Wijaya “RUSAKNYA sistem hukum ditabrak perppu plt. (pelaksana tugas) pimpinan KPK justru dikatakan penasihat presiden, Adnan Buyung Nasution, saat diwawancara Metro TV soal kesediaannya menjadi tim seleksi plt.!” ujar Umar. “Buyung menyebut kesiapannya itu, to reduce the damages–untuk mengurangi kerusakan! Ia mengaku baru diajak bicara setelah perppu keluar, sehingga cuma bisa memberi saran untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan perppu!”“Dari pernyataan lanjutan Buyung yang berujung desakan agar Kabareskrim Mabes Polri Susno Duaji dinonaktifkan, tersimpul Buyung sendiri menilai dasar perppu tak kuat, hanya berdasar penetapan status tersangka dua pimpinan KPK atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, karena kewenangan instansi lain itu di luar domain polisi!” sambut Amir. “Lebih lagi kalau motif pemaksaan status tersangka itu hanya untuk menghentikan penyelidikan KPK terhadap Susno Duaji dalam skandal Bank Century! Menyadari kelemahan penetapan status tersangka atas dua pimpinan KPK itu, Polri manuver dengan mengubah kasus suap sebagai kesalahan pimpinan KPK! Sedihnya, pernyataan Kapolri terkait kasus suap itu dibantah ’saksi mahkota’, Ary Muladi, bahwa dia tak pernah bertemu langsung dengan pimpinan KPK–Bibit, Chandra, dan Antasari–seperti disebut Kapolri!”“Jadi semakin jelas, tindakan Polri terhadap dua pimpinan KPK–Bibit dan Chandra–nyata- nyata kriminalisasi, menjerat tersangka dengan hukum yang bisa molor ditarik-tarik untuk dicolokkan kian kemari! Hukum diberi sifat baru–relativitas, bisa disesuaikan untuk kebutuhan apa saja!” tegas Umar.“Celakanya, relativitas hukum itu kemudian digunakan sebagai dasar perppu! Sehingga, secara simultan semua tahap prosesnya tampak lebih menonjolkan kepentingan kekuasaan ketimbang kebenaran dasar hukumnya! Tentu hal itu sangat disayangkan, karena konstelasinya akan terus meluas dengan DPR yang didominasi koalisi penguasa pasti cepat menyetujui perppu, hingga memaksa lahirnya rezim macht-staat–segala sesuatu dijalankan dan diorientasikan semata demi kepentingan penguasa!”

“Itu membuat wajar jika pimpinan komisi-komisi negara independen seperti Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional, PPATK, Komnas Perempuan, KPI, dan lainya menjadi ketakutan terhadap kriminalisasi, karena tugasnya sering menyangkut investigasi di kubu-kubu kekuasaan, yang telah tergugus dalam rezim macht-staat–seperti dialami KPK, saat melaksanakan tugas dengan mudah dibalik jadi tersangka lewat rubber law system yang bisa molor, dicolokkan ke mana saja!” tukas Amir. “Siapa tak takut hukum bisa berubah kapan saja, tergantung selera rezim!” n

 

Suara Pembaruan

2009-10-05 Susno Duadji Diperiksa Irwasum

[JAKARTA] Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji sesuai jadwal dimintai keterangan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri di gedung Irwasum, Senin (5/10) pagi. Susno Duadji diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemeriksaan dua wakil ketua KPK.

Menurut Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, untuk melengkapi atau mengklarifikasi sehubungan pengaduan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menuduh Kabareskrim tidak profesional dan pengaduan Tim Pengacara dua wakil ketua KPK.

Kabareskrim disebut-sebut telah datang ke Irwasum guna menjelaskan masalah proses penanganan kasus Bibit dan Chandra, termasuk penjelasan seputar penanganan kasus Masaro asal mula tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Pemeriksaan Susno terkait pengaduan dua wakil ketua KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Di pihak lain, Taufik Basari pengacara Bibit dan Chandra datang ke Mabes Polri untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso agar segera menghentikan penyidikan terhadap Bibit dan Chandra. Pasalnya, tuduhan kedua wakil ketua KPK itu terlibat pelanggaran kewenangan adalah ironis.

“Jangan sampai penanganan kasus Bibit dan Chandra sepihak. Sebab selama pemeriksaan, kedua wakil KPK itu termasuk staf lainnya tidak ada bukti akurat adanya tindak pidana korupsi,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, melihat kondisi pemeriksaan kliennya yang berlarut-larut dan sepihak hari ini Senin (5/10) dia (Taufik Basari) pukul 11.00 WIB diterima Kapolri untuk menanyakan kasus kliennya.

Dua Wakil Ketua KPK Bibit Samat Rianto dan Chandra Hamzah kembali memenuhi panggilan Mabes Polri yang ketiga kalinya Senin (5/10) pagi.

Kehadiran kedua petinggi KPK itu dalam rangka wajib lapor sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Bibit dan Chandra didampingi pengacara Ahmad Rifai tiba di Gedung Bareskrim pukul 10.45 WIB. Saat ditanya wartawan, kedua wakil ketua KPK itu membenarkan kedatangan untuk wajib lapor. [G-5]

Memulihkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Senin, 5 Oktober 2009 | 02:47 WIB

 

Oleh BENNY K HARMAN

Reformasi diawali dengan semangat tinggi untuk memberantas korupsi. Semangat ini dapat dirujuk dengan Ketetapan MPR Nomor XI/1998 sehingga diharapkan segera memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan semangat ini pula dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan kemudian terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Restrukturisasi pimpinan

Namun, semangat itu selalu menghadapi rintangan, baik dari luar maupun dari dalam KPK. Rintangan itu datang dari berbagai penjuru. Selain sejumlah pejabat pemerintah, polisi, kejaksaan, dan anggota DPR yang tersandung korupsi, Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar pun ditahan terkait dengan pembunuhan. Bahkan, kini dua unsur pimpinan KPK juga nonaktif—Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto—disangka melakukan penyalahgunaan wewenang pada 15 September.

Di tengah ketegangan KPK dan Mabes Polri—karena Polri menetapkan dua unsur pimpinan KPK sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK pada 23 September.

Upaya mengatasi merosotnya integritas KPK dengan segera, ditunjukkan dengan langkah terobosan Presiden. Langkah ini amat diharapkan dapat memulihkan pemberantasan korupsi. Banyak yang berharap agar KPK tidak diperlemah dan terus menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi.

Pimpinan KPK tinggal dua orang, yaitu M Jasin dan Haryono Umar, sehingga dibutuhkan tiga unsur pimpinan sementara untuk mengisi atau mengganti mereka yang menjadi tersangka.

Janji

Presiden telah membentuk atau memberi mandat kepada lima orang sebagai Tim Rekomendasi Pimpinan Sementara KPK, terdiri dari Adnan Buyung Nasution, Andi Mattalatta, Taufiqurachman Ruki, Todung Mulya Lubis, dan Widodo AS. Tim ini juga disebut Tim Lima.

Dalam tempo singkat, Tim Lima diberi tugas merestrukturisasi pimpinan KPK. Kepada publik, mereka berjanji akan bekerja secara independen, tanpa diintervensi kepentingan politik mana pun, meski mandat mereka dari Presiden. Mereka akan menyeleksi siapa pun yang dinilai layak karena kompetensi dan integritasnya diakui publik untuk menjadi pimpinan sementara.

Dengan bertugas dalam tempo singkat, tim juga menegaskan hanya akan memilih tiga orang yang direkomendasi untuk diajukan kepada Presiden. Selanjutnya Presiden yang memutuskan tiga orang itu.

Prosedur kerja tim bisa dikatakan penting sekaligus genting. Tim harus menemukan orang yang bakal memimpin KPK. Tidak ada kesempatan untuk menimbang banyak nama untuk diseleksi atau penitipan nama dari suatu kelompok kepentingan, kecuali apa yang terbayangkan dalam benak mereka.

Meski mereka yang duduk dalam Tim Lima dikenal integritasnya dan berharap pilihan jatuh pada pilihan terbaik, tetapi karena singkatnya waktu, mungkin mereka memilih secara subyektif untuk direkomendasikan kepada Presiden.

Kemunculan KPK merupakan langkah alternatif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemerintah dan DPR hasil reformasi telah menunjukkan komitmen untuk membentuk KPK berdasarkan mandat UU No 30/2002. Namun, dalam perjalanan periode kedua lima tahunan, pimpinan KPK mulai tersandung dugaan tindak pidana.

Pemulihan

Merosotnya integritas pimpinan dan masalah yang dihadapi KPK harus segera dipulihkan bagi pemberantasan korupsi.

Pertama, meski banyak kalangan menilai perppu yang dikeluarkan itu tergolong kontroversial, tetapi dengan dibentuknya Tim Lima—orang-orang yang memiliki integritas moral dan kredibel—diharapkan dapat memastikan tiga orang terbaik yang terseleksi sehingga mengatasi kekuranglengkapan pimpinan KPK.

Kedua, segera setelah diputuskan mengenai tiga unsur pimpinan sementara, KPK harus melakukan konsolidasi untuk menggerakkan kembali pemberantasan korupsi. Konsolidasi yang terarah sesuai wewenang, fungsi, dan tugasnya dapat memulihkan kepercayaan publik atas manfaat keberadaan KPK.

Ketiga, struktur kekuasaan, kewenangan, dan fungsi KPK tak akan efektif tanpa dukungan pemerintah. Meski dibutuhkan dukungan politik, pemerintah harus tetap menghormati kewenangan dan fungsi KPK tanpa mencampurinya dalam menyeret mereka yang diduga melakukan korupsi.

Keempat, dukungan politik tak hanya dibutuhkan dari pemerintah, tetapi juga DPR 2009-2014. Untuk memulihkan keberadaan KPK dalam memberantas korupsi, dibutuhkan mandat yang kokoh berdasar undang-undang. RUU Tindak Pidana Korupsi harus didukung untuk memperkuat KPK, termasuk independensinya.

Kelima, yang juga penting diingatkan adalah partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kiranya sulit mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik sebagai masa depan politik hukum yang lebih baik.

BENNY K HARMAN Anggota DPR Terpilih 2009-2014 

Ujian Berat Anggota Sementara
KPK Akan Sandang Beban Berat

Senin, 5 Oktober 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Anggota sementara Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengemban beban berat. Mereka harus bisa membuktikan bukan bagian dari pihak yang ingin menggembosi penindakan korupsi di Indonesia dengan membuka simpul perkara besar, seperti kasus Bank Century dan Agus Condro.

Dua kasus itu dinilai sebagai bagian dari skenario yang melatarbelakangi munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar Minggu (4/10).

”Saya dari awal menolak perppu itu karena akar yuridisnya lemah. Tetapi, setidaknya berharap anggota sementara yang terpilih bisa berguna dalam pemberantasan korupsi dan secara sosiologis diterima masyarakat,” kata Zainal.

Ia menambahkan, jika ketiga anggota baru tidak mampu menggerakkan KPK untuk membongkar perkara besar, hal itu akan menguatkan dugaan di masyarakat bahwa mereka hanyalah titipan dari kelompok yang ingin menjegal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kinerja KPK yang akhir-akhir ini mandek, menurut Zainal, lebih disebabkan tenaga para pejabatnya telah habis untuk melawan pihak yang menyerang mereka.

”Kita lihat apakah kedatangan anggota baru ini bisa membawa perubahan. Walaupun reputasi tiga anggota baru cukup baik, tetapi jika kedatangan mereka tak berguna untuk menggerakkan KPK, lalu untuk apa?” kata Zainal.

Preseden buruk

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki menyangsikan ketiga pejabat baru di KPK akan mampu membawa perubahan dengan membongkar kasus korupsi di Bank Century ataupun Agus Condro.

”Kriminalisasi dua anggota KPK sebelumnya menjadi preseden buruk,” katanya.

Menurut Teten, meskipun fakta-fakta hukum dalam penetapan tersangka dua pejabat KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, sangat lemah, kepolisian masih memaksakan untuk melanjutkan kasusnya.

”Ini membuat siapa pun anggota KPK yang terpilih nantinya akan ragu dan takut karena pihak kepolisian dan kejaksaan terus mengincar mereka,” kata Teten.

Selain preseden buruk tersebut, keraguan Teten juga didasarkan pada riwayat KPK selama ini yang belum berani menyentuh kasus-kasus korupsi yang terkait politik.

”Kasus Bank Century dan Agus Condro lekat dengan masalah politik. Kita tunggu apakah KPK ke depan bisa membuat terobosan,” kata Teten.(AIK)

 

Advertisements
05
Oct
09

Perubahan Iklim : Indonesia Harap Alih Teknologi Konkret

PERUBAHAN IKLIM
Indonesia Harap Alih Teknologi Konkret

KOMPAS, Senin, 5 Oktober 2009 | 03:19 WIB

Bangkok, Sabtu – Delegasi Indonesia dalam negosiasi iklim di Bangkok, Thailand, mendesak negara-negara maju mengonkretkan komitmen bantuan pengembangan kapasitas, termasuk alih teknologi. Nyatanya, pembahasan alih teknologi diliputi perdebatan panjang di ruang negosiasi.

”Negara berkembang menilai hak kekayaan intelektual (HKI) menghambat implementasi alih teknologi,” kata anggota delegasi Indonesia, yang juga anggota Kelompok Produksi Bersih Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widiatmini Sih Winanti, di Bangkok, Sabtu (3/10). Konsekuensi HKI, di antaranya, membuat alih teknologi ke negara berkembang menjadi mahal yang berujung pada beban finansial.

Sementara itu, negara maju tetap bersikukuh bahwa penerapan HKI pada proses alih teknologi mengatasi perubahan iklim. Alasannya, HKI mendorong inovasi teknologi.

Serangkaian negosiasi iklim di bawah Protokol Kyoto menegaskan bahwa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya bagi negara miskin dan berkembang, mutlak membutuhkan bantuan pendanaan dan alih teknologi dari negara maju. Tanpa itu, perubahan iklim akan berdampak sangat buruk bagi negara-negara miskin dan berkembang.

Perdebatan HKI dalam isu alih teknologi sudah bergulir sejak dua tahun lalu. Belum adanya kesepakatan membuat pembicaraan mengenai alih teknologi tidak dapat terfokus.

Oleh karena itu, Indonesia juga mengusulkan agar persoalan HKI dibahas terpisah secara paralel. ”Kami juga menginginkan adanya mekanisme bantuan alih teknologi yang jelas disesuaikan kebutuhan serta prioritas negara berkembang,” kata anggota delegasi RI yang lain, Sidik Boedoyo.

Tersisa 10 hari

Secara terbuka, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan, terhitung sejak Sabtu itu negosiasi iklim menyisakan sepuluh hari negosiasi, yakni enam hari pada pertemuan Bangkok, yang akan berakhir 9 Oktober 2009, dan pertemuan terakhir di Barcelona, Spanyol, 2-6 November 2009.

Selanjutnya adalah Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-15 di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009 mendatang. Di sana secara khusus akan dibahas masa depan penanganan perubahan iklim di bawah protokol baru, setelah masa berlaku Protokol Kyoto habis pada tahun 2012.

”Dalam 10 hari itu, apa yang harus dikerjakan demi masa depan harus sudah diputuskan,” kata Ki-moon dalam pidatonya di Universitas Kopenhagen, Minggu. Secara khusus, ia meminta agar semua negara tidak hanya memandang kepentingan negara masing-masing, tetapi kepentingan global yang terancam.

Berkaca pada alotnya negosiasi di Bangkok, ia memperkirakan pembahasan proposal terkait pembiayaan dan persetujuan penanganan iklim lainnya akan sangat berat di Barcelona. ”Namun, semua harus menunggu dulu apa yang dapat dicapai di Bangkok.”

Sebelumnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia, yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Rachmat Witoelar mengatakan, mengingat negosiasi iklim yang alot, Major Economic Forum (MEF) yang terdiri atas belasan negara maju dan berkembang menjadwalkan pertemuan baru pada 17-18 September 2009 di London, Inggris.

Rencana pertemuan tersebut digagas mendadak sebagai forum tambahan demi persiapan pembahasan pasca-Protokol Kyoto yang lebih baik.(*/Antara/Reuters/GSA)

LINGKUNGAN ALAM
Kepunahan Massal Semakin Dekat

KOMPAS, Senin, 5 Oktober 2009 | 04:08 WIB

Yogyakarta, Kompas – Para ahli biologi memperkirakan dunia tengah menghadapi ancaman kepunahan keanekaragaman hayati secara massal. Dugaan ini muncul dari krisis keanekaragaman hayati yang semakin parah. Diperkirakan, saat ini sebanyak 50-150 spesies bumi punah setiap harinya.

Perkiraan ini berdasarkan atas proyeksi laju kepunahan yang terjadi saat ini. Proyeksi tersebut menyebutkan, sekitar 50 persen dari sekitar 10 juta spesies yang ada saat ini diprediksi akan punah dalam kurun waktu 100 tahun ke depan. ”Laju kepunahan beragam spesies saat ini mencapai 40-400 kali lipat dari laju kepunahan 500 tahun yang lalu,” kata Ign Pramana Yuda, peneliti Teknobiologi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam pidato ilmiah Dies Natalis Ke-44 universitas tersebut di Yogyakarta, Jumat (2/10).

Laju kepunahan burung dan binatang menyusui antara tahun 1600 dan 1975, misalnya, telah diperkirakan mencapai 5-50 kali lipat dari laju kepunahan sebelumnya. Tidak hanya spesies, kepunahan juga mengancam gen dan ekosistem tempat spesies tersebut tinggal.

Menurut Pramana, Indonesia adalah salah satu kawasan yang memiliki ancaman kepunahan terbesar. Ekosistem hutan tropis berkurang 10 juta-20 juta hektar setiap tahunnya. Sebanyak 70 persen terumbu karang di Indonesia juga mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kerusakan juga terjadi di sejumlah ekosistem khas di Indonesia lainnya, seperti hutan bakau, sungai, danau, dan kawasan pertanian.

Pramana mengatakan bahwa kepunahan massal kali ini terjadi dalam skala yang jauh lebih luas dan lebih cepat lajunya dibandingkan dengan lima kepunahan massal yang pernah terjadi di Bumi sebelumnya. Kepunahan massal terbaru terjadi sekitar 65 juta tahun lalu.

Luasnya skala kepunahan massal kali ini bisa dilihat dari banyaknya spesies yang punah dan makin pendeknya usia kelestarian satu spesies. Saat ini usia spesies kurang dari 35.000 tahun, padahal jutaan tahun yang lalu satu spesies bisa berusia 10 juta tahun.

Solidaritas lintas spesies

Besarnya skala kepunahan ini perlu diredam karena bisa berakibat berdampak buruk pada kelangsungan kehidupan di Bumi. Salah satu upaya peredaman itu adalah dengan menumbuhkan solidaritas lintas spesies yang saat ini masih sangat minim. Selama ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Menurut Pramana, sektor pendidikan berperan sangat penting dalam hal ini. Komunitas akademis perlu mulai mengembangkan program dan kurikulum pendidikan serta pelestarian yang mengacu pada konservasi keanekaragaman hayati.

Peneliti Keanekaragaman Hayati dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Djoko Raharjo, berpendapat, kepunahan yang terjadi saat ini tidak bisa disebut alami karena dipicu oleh berbagai sebab buatan, antara lain polusi, eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam, dan industrialisasi.

”Meskipun sudah sangat parah, sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk meredamnya pada laju yang alami,” ujarnya.

Berbagai penemuan di bidang konservasi memberikan harapan baru di bidang pelestarian alam. Masyarakat juga bisa berkontribusi dengan menekan penggunaan energi dari bahan tambang serta mengurangi konsumsi yang bisa menyebabkan polusi serta eksploitasi alam berlebihan. (IRE)

 

05
Oct
09

Kepemimpinan : Figur SBY dan Generasi Baru TNI

 
Figur SBY dan Generasi Baru TNI

Senin, 05 Oktober 2009 00:00 WIB     

SAAT Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden untuk periode kedua, pada 20 Oktober nanti, bisa dipastikan ajudan (ADC) yang akan mendampingi SBY merupakan wajah baru. Ajudan yang lama, yaitu Kolonel Inf M Munir, sebagaimana tradisi ADC presiden sebelumnya, akan segera dipromosikan pada pos pati (dengan pangkat brigjen), begitu periode penugasannya mendampingi presiden selesai. Promosi itu juga akan berlaku bagi ADC wapres, yaitu Kolonel Inf Meris Wiryadi, karena Kolonel Meris juga tidak akan mendampingi lagi wapres (terpilih) Boediono.

Baik Kolonel Munir maupun Kolonel Meris sama-sama lulusan Akmil 1983, sebuah generasi yang sedang menanti ‘lokomotif’ untuk segera dipromosikan. Mungkinkah kedua mantan pendamping presiden dan wapres tersebut dapat berperan sebagai lokomotif sesuai dengan harapan kolega seangkatannya? Promosi bagi angkatan 1983 seolah ‘terkunci’ karena harus menunggu selesainya penugasan Kolonel Munir dan Kolonel Meris sebagai ajudan. Kabar terakhir menyebutkan, keduanya disiapkan untuk menempati posisi, masing-masing sebagai Kasdiv 1 Kostrad dan Kasdiv 2 Kostrad, yang memang pos untuk brigjen.

Sejak ketentuan usia pensiun bagi perwira diperpanjang dari usia 55 tahun menjadi 58 tahun, promosi bagi (khususnya) generasi 1980-an memang sedikit tersendat. Pada Angkatan 1982, misalnya, sejak Brigjen TNI Gatot Nurmantyo masuk posisi pati sebagai Kasdiv 2 Kostrad, sejak awal 2008, tidak ada lagi teman sekelasnya yang sudah menyusulnya sebagai pati. Memang sempat santer terdengar nama Kolonel Inf Erwin Syafitri (mantan Danrem Lhok Seumawe, lulusan terbaik Akmil 1982) dan Kolonel Inf Tory Johar (mantan Danrem Ternate) yang akan segera menyusul, tapi tanpa alasan yang jelas, promosi bagi keduanya belum terlaksana.

Fenomena menarik justru terjadi pada angkatan berikutnya, yaitu lulusan Akmil 1984. Dari generasi ini sebenarnya sudah ada yang menduduki posisi pati, atas nama Kolonel Arm Ediwan Prabowo (lulusan terbaik Angkatan 1984), yang sudah menjabat sekretaris pribadi presiden, sejak setahun lalu. Memang jabatan tersebut di luar struktur Mabes TNI, mengingat atasan langsung seorang sekretaris pribadi presiden adalah Mensesneg, bukan Panglima TNI. Namun begitu, penempatan Kolonel Arm Ediwan Prabowo dalam posisi itu jelas merupakan peristiwa penting, walaupun di luar struktur TNI, dari segi kepangkatan setara brigjen, jadi bisa disebut promosi juga, meski pangkatnya belum disesuaikan (tetap kolonel).

Brigif 17 dan lulusan terbaik

Bila kita perhatikan, perwira-perwira yang disebut-sebut dalam tulisan ini adalah perwira yang sehari-harinya bertugas membantu SBY selaku presiden. Dengan begitu, bisakah dikatakan SBY turut berperan dalam menentukan promosi seorang perwira, bahkan promosi sebuah generasi? Bisa jadi memang iya, meski tidak secara langsung, mungkin istilah yang lebih tepat adalah mewarnai ketimbang berperan. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, tentu dia memiliki privilese untuk menentukan pembantu-pembantuny a, termasuk bila SBY ingin merekrut staf yang berasal dari TNI.

Bagi SBY, mungkin lebih mudah mengambil SDM dari TNI karena tidak ada beban politisnya. Beda bila merekrut tenaga dari unsur parpol, dengan tarik-menarik kepentingan politiknya sudah menguras energi sendiri, dan hanya buang-buang waktu. Sebagai mantan petinggi TNI, tentu SBY sudah paham kualifikasi perwira seperti apa bila harus merekrut personel dari TNI.

Ada kriteria yang menonjol pada perwira-perwira yang terpilih membantu tugas-tugas kepresidenan, umumnya berasal dari Brigif 17/Kujang I Kostrad atau lulusan terbaik Akabri (khususnya Akmil). Dua unsur itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang SBY sendiri. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, saat masih aktif sebagai tentara, SBY lama bertugas di Brigif 17, bahkan sempat menjadi komandan satuan legendaris tersebut pada 1992-1993. Kemudian saat lulus dari Akmil (1973), SBY menjadi lulusan terbaik. Salah satu perwira yang berasal Brigif 17 adalah Kolonel Munir, yang sudah disebut-sebut sebelumnya, yang kebetulan juga pernah menjadi Komandan Brigif 17, sebelum ditarik ke istana.

Dua kriteria itu juga berlaku pada tingkat jabatan di bawahnya, semisal pos Komandan Detasemen Kawal Pribadi (Dandenwalpri) , jabatan di bawah Paspampres yang secara khusus menjaga langsung presiden secara fisik. Baru saja ada pergantian pada posisi tersebut, dengan komandan lama maupun yang baru sama-sama lulusan terbaik di Akmil. Komandan yang lama adalah Letkol Inf Tri Yuniarto (lulusan terbaik Akmil 1989, kini Kepala Staf Brigif 1/Jaya Sakti), sedangkan komandan yang baru adalah Letkol Inf Bambang Trisnohadi, lulusan terbaik Akmil 1993.

Empati pada rakyat

Sebagai presiden, SBY memang menjadi Panglima Tertinggi TNI, itu yang bisa dijadikan pembenaran bagi SBY bila dia ingin merekrut SDM dari institusi TNI. Posisi selaku Pangti sebenarnya lebih sebagai jabatan simbolis, yang semestinya tidak bisa untuk mengakses langsung perwira-perwira yang akan dijadikan stafnya. Bila SBY bisa melakukannya, itu karena masih begitu kuatnya figur SBY selaku mantan petinggi TNI, yang pengaruhnya masih terasa di jajaran TNI. Meski telah pensiun sejak 10
tahun yang lalu, SBY tak ubahnya masih seorang jenderal aktif.

Masih demikian kuatnya figur SBY di mata TNI mungkin merupakan sinyal bahwa pada saat-saat sekarang, dari TNI belum lahir figur pimpinan yang benar-benar kuat. Tentu kita tidak terlalu berharap akan tampil figur sekuat Jenderal Benny Moerdani seperti dulu, bisa mendekati figur Jenderal Benny saja, rasanya sudah cukup. Seperti yang pernah terjadi pada Jenderal Endriartono Sutarto, saat masih menjabat KSAD (2000-2002), bisa mengimbangi figur presiden saat itu (Gus Dur).

Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, itu sebabnya senantiasa dibutuhkan figur yang betul-betul kuat untuk memandu TNI mengarungi pusaran waktu. Tantangan zaman sekarang terbilang kompleks, antara lain masalah rendahnya kesejahteraan prajurit yang seolah tidak ada solusinya, kronisnya soal alutsista, provokasi negara tetangga, terorisme global dan seterusnya. Tentu akan lebih baik bila masalah-masalah seperti itu bisa diatasi pimpinan TNI sendiri, tidak perlu tergantung pihak eksekutif (baca: presiden).

Figur kuat identik dengan karisma. Tidak setiap jenderal memiliki karisma. Setiap perwira bisa mencapai derajat pati, tapi bukan berarti karisma bisa secara otomatis dia peroleh. Mungkin lebih baik bila fenomena ini dijelaskan dengan mengambil contoh. Dalam sejarah mutakhir TNI, setidaknya ada tiga figur TNI yang secara meyakinkan memang karismatik. Selain Jenderal Benny yang sudah disebut, dua lainnya adalah Jenderal M Yusuf dan Letjen Dading Kalbuadi. Orang awam pun bisa merasakan bahwa ketiga jenderal tersebut memang berbeda jika dibandingkan dengan yang lain.

Apa yang dikatakan Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu, dalam acara buka puasa bersama di Yonif Linud 305/Tengkorak (Karawang), awal September lalu, bisa dijadikan bahan renungan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Ryamizard kembali mengingatkan jati diri TNI, yang selalu dekat dengan rakyat. Mantan KSAD tersebut juga mengingatkan, agar anggota TNI berempati pada rakyat, terlebih di masa sulit seperti sekarang. Benar apa yang diingatkan Jenderal Ryamizard tersebut soal empati pada rakyat merupakan hal yang fundamental dalam membentuk figur yang karismatik. Bila seorang pemimpin jauh dari rakyatnya, setidaknya anak buahnya bila di lingkungan TNI, rakyat (atau anak buahnya) pada gilirannya juga menafikan keberadaan pemimpin tersebut.

Oleh Aris Santoso, Pengamat TNI

05
Oct
09

Politik : Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia

Kiprah Spion Melayu: dari Brani hingga BIN

Judul buku      : Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen  Indonesia

Penulis             : Ken Conboy

Penerbit           : Pustaka Primatama

Tebal               : xiv + 294 halaman

 Banyak sudah  buku tentang kiprah   badan intelijen top seperti   CIA,   KGB,  Mossad, dan MI6. Namun   sangat sedikit  buku tentang kiprah badan intelijen dari negara berkembang. Entah  karena reputasinya dianggap “kurang mumpuni”, atau  karena minimnya sumber-sumber, baik lisan maupun tertulis,  tentang kiprah lembaga-lembaga tersebut. Faktanya,  tak banyak   buku yang ditulis  khusus mengenai intelijen   dari negara berkembang. 

Buku  yang ditulis Ken Conboy, seorang konsultan keamanan dari Risk Management Advisory,  ini bisa   menjawab   keingintahuan  pembaca mengenai   badan intelijen Indonesia.  Di dalam buku ini Ken  memaparkan dua hal penting, yakni sejarah   badan intelijen Indonesia dan operasi-operasi   intelijen yang dilakukan selama ini.  Dalam istilah Ken, dia  mencoba    membuat kronik   secara  mendalam dan obyektif   atas kisah lengkap   tentang Badan Intelijen Negara (BIN)   dan badan-badan pendahulunya. (hal x).  Dia juga menegaskan  bahwa buku ini  adalah sejarah  tak resmi   dan tidak berarti   mencerminkan  pendapat-pendapat  dari dalam tubuh BIN (hal xi).

 

Ken memulai buku ini  dengan paparan  tentang sejarah  berdirinya BRANI (Badan Rahasia  Negara Indonesia), yang  didirikan Zulkifli Lubis pada 7 Mei 1946, dan menjadi cikal bakal   badan intelijen Indonesia.   Usia BRANI  tidak berumur panjang karena   Zulikifli Lubis sendiri   terlibat   rivalitas     dengan petinggi-petinggi   militer.  BRANI sempat berganti nama menjadi Biro  Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).   Dua belas tahun kemudian, tepatnya   5 Desember  1958,    rezim Sukarno   membentuk    organisasi   intelijen baru bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI). Nama BKI  kemudian berganti   menjadi  BPI (Badan Pusat Intelijen) pada 10 November 1959.

 

BPI,  yang   dipimpin  Menteri Luar Negeri Dr Subandrio,  bertindak sebagai   badan koordinasi   yang bertugas  menampung semua   informasi intelijen   sukarela, yang didapat  dari jaringan yang telah ada dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut,  Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

 

Dalam kiprahnya,    BPI  melakukan beberapa operasi intelijen  dengan sasaran negara tetangga yang terlibat konfrontasi   dengan Indonesia, serta  infiltrasi  ke Irian Barat (Papua),  Kalimantan Utara, dan Timor Portugis / Timor Timur (sekarang Timor Leste). Jadi, niat   “mencaplok”  Timor Timur  sudah  ada sejak jaman orde lama.  Menurut Ken,   pada pertengahan 1963,   Subandrio    mengizinkan  BPI memulai  suatu proyek rahasia  untuk membawa  seluruh Timor   ke dalam kekuasaan Jakarta (hal 30).  Namun operasi   intelijen di Timor Timur  ini tidak berlangsung lama karena BPI memutuskan  membatalkan  “proyek Timor”  dan membuka pos BPI  di Kamboja.

 

Dalam sejarahnya,  badan intelijen Indonesia  mengalami  pasang surut  seiring   dengan perubahan rezim.  Runtuhnya rezim orde lama  berdampak pula  pada BPI.  Perubahan rezim    ke orde baru  menamatkan   riwayat BPI. Rezim baru  mulai menata   badan intelijen, dan melakukan  sejumlah pembersihan.  Pada 22 Agustus 1966,  Suharto   membentuk suatu   badan intelijen strategis  yang disebut Komando Intelijen Negara (KIN). 

 

Meski sudah ada   KIN,   namun Suharto  tetap mempertahankan   unit Operasi Khusus (Opsus)  yang dipimpin Ali Moertopo. Opsus sudah berkiprah sejak  masa konfrontasi  dengan Malaysia pada dekade 60-an, dan Suharto  puas dengan   kinerjanya  karena  banyak penugasan yang berhasil. Kelak riwayat Opsus pudar  setelah Ali Moertopo tidak lagi menjadi Wakil Kepala Bakin, dan diangkat  menjadi Menteri Penerangan pada 1978.

 

 Ada satu hal  menarik dari  kiprah Opsus.   Ternyata intelijen Indonesia  sudah memanfaatkan flag carrier   Garuda Indonesia  untuk operasi intelijen sejak dekade 60-an lalu, atau  empat dekade  sebelum  terbunuhnya  aktivis HAM Munir  dalam penerbangan Garuda Jakarta – Amsterdam pada 2004, yang  konon melibatkan  tangan-tangan   intelijen.   Ceritanya, ketika itu  agen-agen Opsus  menyamar sebagai  eksekutif   Garuda  yang bertugas  di Bangkok dan Hong Kong. Tujuan operasi ini   adalah untuk  menyerang Malaysia  dari arah  tak terduga, walau kemudian  setelah mencoba   selama lebih dari satu tahun operasi  ini tidak   menunjukkan hasil (hal 44).

 

Nama KIN  berganti menjadi  Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) pada 22 Mei 1967. Badan tersebut   dipimpin  Mayor Jenderal Soedirgo, yang bertanggung jawab  langsung ke  Suharto.

 

 Selama 32 tahun berkuasa, Suharto beberapa kali mengganti  Kepala Bakin.  Soedirgo hanya   berkuasa  satu tahun.  Pada 21 November 1968,   dia dicopot    dengan tuduhan bersimpati pada    Sukarno.  Pengganti Soedirgo adalah Mayor Jenderal  Sutopo Juwono.  Pada era Sutopo,  Bakin  melakukan beberapa   operasi intelijen   dengan sasaran   kedutaan besar negara-negara   komunis di Jakarta.

 

Setelah peristiwa Malari pada Januari 1974,  Suharto  kembali mengganti   Kepala Bakin. Kali ini   yang ditunjuk   adalah    Mayor Jenderal Yoga Sugama .  Di masa Yoga, operasi intelijen terhadap kedutaan besar negara-negara komunis  tetap berlangsung. Bahkan pada 1982 Bakin   berhasil membongkar   jaringan mata-mata Uni Soviet     yang memperalat  seorang perwira menengah TNI Angkatan Laut.

 

Yoga Sugama dan Bakin tak kuasa  menghadapi berbagai  perubahan.   Naiknya Benny Moerdani   sebagai Panglima ABRI   pada 1983 sedikit banyak   berpengaruh  pada pamor Bakin. Benny lebih   banyak memberi  perhatian pada   intelijen  militer, Badan Intelijen Strategis (BAIS).

 

Sesudah lebih dari  15 tahun berkuasa, Yoga  harus lengser  pada 2 Juni  1989.   Dia digantikan  oleh Mayor Jenderal   Sudibyo.  Kedekatan hubungan Sudibyo   dengan para petinggi  di BAIS,  dapat meredam persaingan    di antara kedua  badan intelijen tersebut (hal 197).

 Estafet kepemimpinan terjadi lagi pada  April 1996.   Setelah memimpin selama   tujuh tahun,    Sudibyo  menyerahkan tampuk   kepemimpinan   Bakin kepada  Letnan Jenderal Moetojib.

 

Tumbangnya  Suharto membuat   Moetojib   tumbang pula.    Presiden baru, BJ Habibie,  mempercayakan Bakin dipimpin  oleh ZA Maulani.  Maulani juga    tidak bertahan lama karena setelah Abdurrahman Wahid  (Gus Dur)  naik jadi  presiden pada 1999, pria asal  Kalimantan Selatan itu  diganti   Arie Kumaat. Di masa Arie Kumaat inilah  Bakin   berganti nama menjadi Badan Intelijen Negara (BIN).

 

BIN  harus menghadapi tugas-tugas berat dalam membongkar  jaringan terorisme  di Indonesia, yang melakukan berbagai aksi  peledakan. Perang melawan terorisme ini terus diemban  para pengganti Arie, yakni Hendro Priyono dan Syamsir Siregar.  Namun  dalam buku ini   hanya kiprah   Hendro  saja yang  ditulis. Mungkin karena  Syamsir masih menjabat,   banyak rahasia intelijen yang belum bisa diungkap, sehingga kiprah BIN selama dia pimpin tidak ditulis.

 

Bagi mereka yang suka kisah-kisah spionase/intelijen,   perlu membaca buku ini. Operasi intelijen yang ditulis Ken Conboy   bersumber   dari sumber-sumber   tertulis   dan wawancara lisan  dengan para pelaku di lapangan. Jadi   bukanlah  kisah spionase fiktif   seperti dalam  novel-novel detektif.

 

  Namun pembaca yang  ingin tahu lebih banyak   kiprah intelijen  memburu  duo teroris  Malaysia, Dr Azahari dan Noordin M Top, tidak   akan mendapatkannya dalam buku ini.  Mungkin karena tugas intel belum tuntas mengingat  Noordin belum tertangkap, atau bisa jadi    karena pertimbangan  keamanan  penulisnya sendiri. 

 

Alasan terakhir  ini cukup masuk akal   karena  Ken Conboy sendiri  merahasiakan   nama tertentu   dengan alasan keamanan pribadi. Contohnya,   dia tidak ragu  menyebut    nama / identitas orang Indonesia yang direkrut CIA sebagai agen, atau nama dua   Kedutaan Besar  negara Timur Tengah yang jadi    sasaran operasi intelijen  di Indonesia, yakni Iran dan Libya.   

 

Iran jadi sasaran   operasi  intelijen karena kekhawatiran pemerintah   terhadap ekspor revolusi   Islam Iran.  Sedangkan  Libya dibidik  karena  selama dekade 70-an  negara tersebut   banyak  memberi pelatihan   kepada  pemuda-pemuda Indonesia, khususnya yang berasal  dari Aceh. Sesudah   mendapatkan konfirmasi   bahwa pelatihan   tersebut bersifat paramiliter, pemerintah   memerintahkan  penutupan kedutaan Libya di Jakarta pada 1975 (hal 151).

 

Namun ada satu  negara   Timur Tengah lainnya, yang juga dibidik Bakin,  yang   dirahasiakan   Ken Conboy.  Dia menggambarkan  negara tersebut  sebagai rezim   paling radikal di Timur Tengah, dan demi keselamatan  dirinya  dia tidak menyebut nama negara tersebut.  

 

Pada 1987  Bakin menugaskan   seorang pejabatnya  untuk membuka pos baru   di kedutaan Indonesia di  ibukota   negara tersebut.  Kiprah  agen tersebut cukup memuaskan. Dia  berhasil memperoleh beberapa dokumen rahasia. Salah satunya adalah   laporan  panjang bertanggal  Desember 1988  yang dibuat kedutaan negara tersebut  di Jakarta, yang  menggarisbawahi   persepsi  umum bahwa Indonesia   secara diam-diam   bekerjasama dengan  Israel (hal 206).

 

Walhasil,   membaca buku ini   akan  membuka wawasan pembaca  tentang  dunia intelijen Indonesia. Beberapa istilah  yang  berhubungan erat dengan intelijen,   seperti Opsus, Komando Jihad,    al Qaeda, dan Jemaah Islamiyah,  sudah tidak asing  lagi bagi masyarakat. Namun bagaimana   kiprah Opsus menyusup    ke Komando Jihad – untuk   kemudian menggulungnya – atau bagaimana kisah perburuan terhadap operator al Qaeda  dan Jemaah Islamiyah,  yang dilakukan BIN dengan bantuan informasi dari intelijen asing, itu yang belum  banyak diketahui   masyarakat. Inilah  arti penting  kehadiran buku ini  dalam membuka  tabir   intelijen Indonesia.

 

                                                                                               

Oleh: Rudy Adhary

November 2, 2007

04
Oct
09

Environmental : GreenWorld means GreenLife + GreenHeart

IndoGreen45

Dear Netters who concern with GreenWorld,

IndoGreen45 is established in 2006 to promote GreenLife (Environmentality & Agriculturality) and GreenHeart (Spirituality & Civility)  in dual harmonized way, better and better, say as the GreenPolitics.

It’s my knowledge that Indonesia itself has the potential resources in the GreenLife and the GreenHeart for centuries already, say as the GreenCivility.

Therefore, once the mission of the GreenWorld is promoted, there is the confidence to mix them into a set of local activities under the framework of Anti Global Warming Policy, since the undersigned was personally exposed by Environmental Issues in 1999 to 2004 while  appointing as the Division Head of Environmental Law for the Indo Chambers of Commerce.

It’s my knowhow also that Environmentally Degradation in Indonesia is exposed that big in GreenLife sense by i.e. illegal lodging, shortage of land supply for plantation, huge of population, natural disaster, humanity disaster, etc, which is in contrary with GreenHeart sense, considering Arts & Culture of Indonesia is that strong in building the nationality and the identity of the Indonesian that great.

However, this strong point is the advantage to increase sense in repairing the GreenLife, considering that the GreenWorld Issues will enrich the promotion for better GreenLife of Indonesia in sustainable manner.

Under this understanding, it is strongly suggested to ask any global support (especially in materiality and immateriality matters) in generating a lot of community development programs through community college type activity in cooperation with the county officers, so called as GreenCamps by GreenCivility.

Additionally, it would be happy to accommodate any advertorial matters of any GreenWorld Issue into weblog : www.jakarta45.wordpress.com that having a rating of above a thousand hits a day since second quarter of 2009 up to now, and linkaged to any GreenWorld weblog.

Priority Recommendation : GreenWorld means GreenLife & GreenHeart, that’s IndoGreen45

South Jakarta, 30 September 2009

Your Partner in Progress,

Pandji R Hadinoto / HP : 62218179834545

Home Base : greencounsel@yahoo.com , indogreen45@yahoo.com , Fax : 62217692992

Rame-Rame Bangun Mal Berwawasan Lingkungan
Senin, 5 Oktober 2009 | 07:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – TAK cuma pemukiman yang mengusung konsep kawasan berwawasan lingkungan hijau alias green property. Mal atau pusat perbelanjaan pun mulai menerapkan konsep serupa. Sebab, mereka yakin, cara ini merupakan salah satu strategi pemasaran untuk memikat calon konsumen.

Manajer Divisi Pelayanan Riset Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan, pengembang memang harus bisa menawarkan konsep mal yang berbeda. Misalnya, dengan mengusung konsep hijau. “Green mall bisa juga menarik perhatian pasar,” katanya.

Contoh pusat perbelanjaan yang menerapkan konsep tersebut adalah Orchard Walk Mall yang berada di Bogor Nirwana Residence. Kenapa? “Sebab, letak mal di bawah kaki Gunung Salak yang memang daerahnya masih hijau,” ujar Manajer Pemasaran Bogor Nirwana Residence, Atang Wiharna.

Mengaku bulan lantaran latah memakai konsep green mall, Atang bilang, pihaknya menggunakan konsep hijau pada Orchard Walk Mall yang berdiri di atas lahan seluas 2,3 hektare untuk menyesuaikan dengan lokasi sekitar.

Karena itu, Orchard Walk Mall merupakan pusat perbelanjaan yang punya bangunan terbuka atau beken dengan sebutan eco mall. Sebab, tidak menggunakan penyejuk udara atau air conditioner (AC) seperti mal pada umumnya. “Kami menyediakan banyak ruang terbuka untuk sirkulasi udara,” kata Atang.

Di timur Jakarta, siap berdiri Indonesia Green Mall yang juga mengusung konsep berwawasan lingkungan. Pusat perbelanjaan ini akan hadir di Sentra Niaga TMII. Rencananya, mal tersebut akan dibangun di atas lahan dengan luas 6,7 hektare.

Hanya 20% dari area itu yang akan berupa bangunan, sisanya merupakan kawasan hijau yang ditumbuhi aneka pohon dan tumbuhan. Indonesia Green Mall bakal memakai konsep terbuka. Tak semua fasilitas ada di dalam gedung.

PT Alam Sutera Realty Tbk juga berencana membangun pusat belanja dengan konsep green mall bernama Alam Sutera Mall. Lokasinya, di tengah-tengah perumahan Alam Sutera yang berada di Serpong, Tangerang. “Mal maupun perumahan kami punya konsep green property,” ujar Hendra Kurniawan, Sekretaris Perusahaan Alam Sutera.

Alam Sutera Mall terintegrasi dengan taman bertema (theme park). Mal tersebut digadang bakal menjadi mal pertama di daerah Tangerang yang memadukan kawasan perbelanjaan dengan hiburan sekaligus, dalam maupun luar ruangan. Luas bangunan mal dirancang sekitar 7 hektare. Sedangkan tamannya seluas 15,75 hektare. Pembangunannya bakal melahap biaya sebanyak Rp 450 miliar. (KONTAN/Hans Henricus Benedictus/Lamgiat Siringoringo)

 

Green School, Apa itu?

Green School, mengajak masyarakat cinta lingkungan

Minggu, 4 Oktober 2009 | 19:23 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika meninjau lokasi sekolah berwawasan lingkungan atau green school di Banjar Saren, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Minggu (4/10).

Siaran pers Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali menyebutkan, gubernur melakukan kunjungan tersebut untuk melihat langsung penerapan konsep ramah lingkungan di sekolah yang diresmikan oleh Pastika pada Mei 2009.

Sekolah itu didirikan John Hardy, pengusaha perak asal Kanada, yang juga pendiri Yayasan Kulkul. Hardy bersama stafnya menyambut gubernur dan memberikan beberapa penjelasan.

John Hardy menjelaskan, ide dasar pembangunan sekolah di atas areal seluas delapan hektare itu untuk menerapkan ajaran Trihita Karana atau tiga keseimbangan yang diyakini masyarakat Hindu di Bali. Tiga keseimbangan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan makhluk lain dan dengan alam.

“Oleh karena itu, tidak ada bahan buatan pabrik atau zat kimia yang dipergunakan di sekolah ini. Merokok pun tidak diperkenankan,” katanya.

Bahan-bahan bangunan untuk sekolah itu dipilih hampir seluruhnya dari bambu. Meja, kursi, rak dan lemari tempat menyimpan buku yang digunakan sehari-hari oleh anak didik semuanya terbuat dari bambu. Untuk atap bangunan dibuat dari ilalang.

Jalan setapak yang menghubungkan bangunan satu dengan lainnya juga dibiarkan tidak diaspal. Batu kali dan cadas dibiarkan apa adanya.

Demikian juga ruang kelas, didesain sedemikian rupa sehingga anak didik menikmati pelajaran seperti belajar di alam terbuka. Tidak ada sekat atau dinding beton seperti kebanyakan sekolah saat ini, sehingga udara segar bebas mengalir.

Halaman sekolah sangat luas, juga dimanfaatkan untuk bercocok tanam secara organik. Tidak ada traktor dan mereka tidak menggunakan pupuk kimia, apalagi pestisida. Pengolahan lahan di sekitar sekolah itu dikerjakan dengan bajak tangan, sama seperti petani Bali tempo dulu.

Tanaman yang dibudidayakan juga dipilih jenis asli atau lokal seperti singkong, ketela rambat, pisang, talas, kelapa, padi, dan sebagainya. Hasil bercocok tanam itu dipanen untuk dinikmati bersama oleh murid, guru dan pengelola sekolah.

“Sisanya dijual di kantin sekolah sebagai makanan ringan organik. Teh dan kopi yang dijual di kantin juga tidak menggunakan gula putih, melainkan gula merah dari nira kelapa,” kata Hardy.

John Hadry menuturkan, sekolah yang dibuka 1 September 2008 itu saat ini memiliki 130 siswa dari kapasitas 700 orang. Jenjang pendidikan mulai taman bermain, TK, SD hingga SLTP. Kurikulum pendidikan dirancang berstandar internasional dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Tenaga pengajar berasal dari luar dan dalam negeri dengan guru utama ekspatriat. Waktu belajar pukul 08.30 – 15.00 dan hari Sabtu libur.

“Dari 130 siswa saat ini, 18 orang di antaranya siswa lokal. Siswa lokal ini dipilih dari anak-anak yang memiliki keterampilan khusus seperti menari, melukis atau lainnya. Mereka dibiayai dengan beasiswa yang sponsornya dicarikan pihak yayasan,” katanya.

Pihaknya berharap, gubernur membantu menyosialisasikan sekolah ini sehingga putra Bali yang memiliki kemampuan tidak perlu lagi bersekolah ke luar negeri.

Gubernur Made Mangku Pastika mengaku sangat terkesan dengan sekolah tersebut. Menurutnya, inilah sekolah pertama dan satu-satunya yang menerapkan konsep Trihita Karana secara utuh.

Karenanya, ia menyatakan keinginannya untuk mengkaji lebih jauh mengenai sekolah itu dengan mengirim staf terkait. Apabila memungkinkan, Pemprov Bali akan mengembangkan model sekolah serupa di beberapa daerah kering, sehingga bisa sekaligus dihijaukan melalui konsep pendidikan.

“Menurut saya ini ide yang luar biasa sehingga perlu didorong. Idenya cocok dengan filosofi Trihita Karana dan cita-cita mengembangkan Bali sebagai Pulau Organik. Karena itu, kami akan coba menerapkan dengan terlebih dahulu mempelajarinya,” kata Gubernur Pastika.
BNJ
Sumber : ANT

04
Oct
09

Bencana Alam : Donasi Korban Gempa SumBar

October 2, 2009 at 4:33 pm

Padang Terluka, Indonesia Berduka

Tags: , ,

Foto: AFP

Negara kita kembali terkena bencana alam. Setelah beberapa tahun lalu Yogjakarta mengalami gempa yang cukup dahsyat, lalu disusul Jawa Barat, kini Sumatra bagian Barat mengalami bencana gempa yang tak kalau dahsyatnya. Gempa yang episentrumnya terletak 53km sebelah barat pantai pesisir Padang dengan kekuatan 7.6 SR. Dengan dekatnya pusat gempa dan juga kekuatan gempa yang sedemikian besar maka sudah bisa diduga apa yang terjadi. Beberapa kota di Sumatra Barat luluh lantak. Kota Padang porak-poranda, dan korban mulai berjatuhan.

Berita yang kami dapatkan dari PBB menyebutkan bahwa sedikitnya 1.100 orang tewas dan kemungkinan akan terus bertambah, karena masih banyak yang masih terjebak di reruntuhan rumah dan gedung.

Tentunya bagi kita yang melihat saudara sebangsa dan setanah air mengalami bencana seperti di Padang banyak yang ingin membantu. Kami mencoba mengumpulkan sumber-sumber dimana kita semua bisa membantu. Silahkan lihat list dibawah ini dan langsung salurkan bantuan anda melalui mereka. List ini akan terus kita perbaharui sehingga akan bisa membantu kemudahan kita semua yang ingin membantu.

Donasi untuk korban Gempa:

  • Palang Merah Indonesia
    Mandiri KCU Jakarta Krakatau Steel
    Rek 070-00-0011601-7
    AN Palang Merah Indonesia.
  • Flexi Users, salurkan donasi ke Sumatra Barat dengan SMS Flexi. Kirim teks “PEDULI” ke nomor 5000. Rp 5000/SMS.
04
Oct
09

Anti Korupsi : Presiden Terima 3 Nama Plt Pimpinan KPK Senin

3 Plt Pimpinan KPK

detikcom – Minggu, Oktober 4
Presiden Terima 3 Nama Plt Pimpinan KPK Senin

Tim 5 telah mengantongi 3 nama pelaksana tugas (plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama itu akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (5/10) besok.

“Pada hari Senin, Presiden akan menerima Tim 5 secara resmi di kantor Presiden. Karena tim ini ditugaskan secara resmi, maka akan diterima secara resmi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng kepada detikcom, Sabtu (3/10/2009).

Andi mengatakan, SBY akan menerima Tim 5 beserta hasil pembahasan mereka mengenai plt KPK itu setelah mengikuti peringatan HUT TNI di Cilangkap. Namun, apakah pejabat plt tersebut akan dilantik pada hari yang sama, Andi belum dapat memastikan.

“Yang pasti, setelah disampaikan, maka tentunya akan diumumkan nama-namanya,” lanjut Andi.

Andi mengakui terjadi perubahan jadwal laporan Tim 5 berikut pelantikan plt KPK, yang semula akan dilakukan pada 1 dan 2 Oktober. Setibanya di tanah dari lawatannya ke Amerika Serikat (AS), SBY langsung ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar), untuk meninjau korban gempa bumi.

Sepanjang akhir pekan ini, SBY tetap memantau proses tanggap darurat di Sumbar. Usai menghadiri rapat paripurna pemilihan ketua MPR pada Sabtu malam pun, SBY masih menerima laporan dari Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi.

“Setelah dari acara MPR, beliau menerima laporan lagi dari Gubernur Gamawan Fauzi tentang perkembangan situasi terbaru di sana, baik mengenai suplai, makanan, BBM, listrik, dan sebagainya,” pungkas Andi.

3 Nama yang akan mengisi posisi plt KPK masih simpang siur. Namun sempat beredar, nama-nama tersebut yaitu mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Deputi Pencegahan KPK, Waluyo, serta ahli hukum Mas Ahmad Santosa.

Nama Plt KPK

detikcom – Senin, Oktober 5
Nama Plt KPK Dikhawatirkan Sesuai Pesanan Presiden

Tim 5 yang dibentuk oleh Presiden untuk menyaring Pelaksana Tugas (Plt) KPK dinilai tidak transparan dalam menjaring para kandidat. Hal ini dianggap nama Plt KPK bisa sesuai dengan keinginan Presiden.

“Kami khawatir tiga nama yang disodorkan kepada presiden, kemudian presiden menolak, diminta diganti terus mereka ganti,” ujar Wakil Koordinator ICW, Emerson Juntho di kantornya, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (4/10/2009).

Menurut Emerson, seharusnya tim 5 menyampaikan tiga pejabat yang akan disodorkan ke presiden untuk menjadi KPK kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat bisa memberikan masukan nama-nama kandidat.

“Barangkali diantara tiga nama tersebut ada yang punya cacat-cacat yang kita tidak ketahui atau bisa jadi tidak punya cacat namun punya masalah kepemimpinan,” terang pria berkacamata itu.

Selain itu Emerson mengatakan, para Plt KPK ke depan harus mampu membuktikan mereka bukanlah boneka presiden. Oleh karena itu, ketiga Plt KPK diminta untuk memprioritaskan kasus-kasus yang dianggap sebagai upaya melemahkan KPK.

“Mereka harus memprioritaskan kasus-kasus yang merupakan upaya melemahkan KPK. Seperti kasus Bank Century dan aliran dana BI ke anggota DPR. Kalau tidak dilakukan berarti mereka boneka presiden,” pungkasnya.




Blog Stats

  • 3,594,279 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements