Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



13
Sep
09

Cakrawala : Teknologi Tradisional Mendesak Dipatenkan

Teknologi Tradisional Mendesak Dipatenkan

Jumat, 11 September 2009 | 20:26 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Irene Sarwindaningrum

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Perjanjian dagang internasional Trade Related Intellectual Property Rights atau Trips tidak menjamin perlindungan hukum terhadap pengetahuan maupun teknologi tradisional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu segera melakukan perlindungan untuk menghindari pencurian terhadap kekayaan budaya bangsa itu.

“Salah satunya adalah dengan meningkatkan dana dan penelitian untuk proses pengajuan paten atas pengetahuan maupun teknologi tradisional. Metode memperbanyak paten ini telah dilakukan oleh Thailand dan Singapura. Sejak Trips disepakati, kedua negara itu sangat giat meneliti untuk pengajuan paten,” tutur Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) M Hawin dalam Seminar Trips Agreement: Kontroversi, Peluang, dan Tantangan yang diselenggarakan Pusat Studi Perdagangan Dunia dan Laboratorium Studi Globalisasi UGM, Jumat (11/9).

Menurut Hawin, dari sisi kualitas maupun kuantitas, Indonesia masih jauh tertinggal dari kedua negara tetangga itu. Singapura, misalnya, saat ini telah mempunyai setidaknya 2.500 paten, sementara Indonesia baru mempunyai 200 paten. Secara kualitas, teknologi yang dipatenkan di Indonesia pun masih dalam taraf yang sederhana.

Pengajuan paten ini, kata Hawin, sangat penting di tengah lemahnya perlindungan hukum dagang internasional terhadap pengetahuan tradisional. Tanpa perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia terancam dipatenkan dan diperdagangkan di negara asing. Masyarakat pemilik pengetahuan bahkan bisa dituntut bila menjual barang atau jasa di negara tempat pengetahuan itu dipatenkan.

“Orang Bali, misalnya, bisa dituntut bila memperdagangkan patung khas buatannya di Amerika, kalau ternyata teknik pembuatan patung itu sudah dipatenkan di sana,” ujarnya memberi gambaran.

Lemahnya perlindungan tercermin dalam satu pasal Trips Agreement yang berlaku mulai tahun 2000. Di pasal itu hanya disebutkan pematenan atas pengetahuan tradisional bisa dikecualikan, namun tidak diwajibkan. Tidak tegasnya pasal ini memberi celah pencurian pengetahuan tradisional negara berkembang oleh negara maju.

Pencurian ini, kata Hawin, telah terjadi berulangkali. Hanya sebagian kecil negara berkembang saja yang mampu menggagalkannya, salah satunya India.

Dari bidang pertanian, Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Kasumbogo Untung berpendapat, pemerintah Indonesia juga perlu mencontoh India yang telah memberikan perlindungan pada petani dengan menetapkan Farmers Rights. “Selama ini, kita belum pernah berpikir sampai ke sana,” tuturnya.

Sementara itu, Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM Poppy S Winanti mengatakan, Trips Agreement sejak semula telah mengundang kontroversi. Perjanjian ini dibuat atas desakan sejumlah perusahaan mul tinasional yang merasa terancam oleh kebangkitan industri di sejumlah negara berkembang.

“Trips bisa dibilang sebuah kemenangan manis perusahaan multinasional dalam membendung kompetisi perdagangan,” ujarnya.

13
Sep
09

Cakrawala : Adaptasi Islam dan Jawa Terus Berlangsung

Adaptasi Islam dan Jawa Terus Berlangsung

Jumat, 11 September 2009 | 19:34 WIB

SOLO, KOMPAS.com – Pertemuan antara agama Islam dengan kebudayaan setempat, yakni Jawa, taruhlah sejak awal abad ke-13, nampaknya telah menghasilkan satu sintesa corak keberagamaan yang khas. Ini bisa kita lihat dari bentuk-bentuk seni budaya Islami yang muncul dan berkembang di masa lalu, dan nampaknya proses adaptasi itu terus berlangsung hingga dalam pergaulan kontemporer sekarang ini.

Festival Seni Budaya Islam di Balai Soedjatmoko, Solo, 10-13 September 2009, yang menampilkan delapan kelompok dengan bentuk sajian atau genre masing-masing, menggugah kesadaran kita akan keberagaman seni budaya Islami yang ada di Tanah Air.

Ada Suluk Sewelasan dari Ampel, Boyolali menampilkan gaya membaca Al Quran, Al Hadist, dan Al Barzanji secara tradisional dalam gaya tembang; Macapatan dan Santiswaran dalam bahasa Jawa oleh Kelompok Wening Ati serta Kelompok Wireng Santi Guna; Shalawatan Hadrah oleh Kelompok Ittihad Sedahromo Lor, Kartasura, Rodat Lesung dari Sragen; hingga nasyid, musik kontemporer oleh Kelompok Zukhruf dan Nasuha keduanya dari Solo.

Yunanto Sutyastomo, Panitia Festival Seni Budaya Islam Balai Soedjatmoko menjelaskan masih banyak ekspresi seni budaya yang pernah berkembang di masyarakat Jawa, baik di masa lalu maupun sekarang, yang belum terakomodasi dalam kegiatan festival menyambut Malam Lailatul Qadar ini. Keberagaman pertunjukan menunjukkan bahwa semangat untuk mengaktualisasi diri itu bersifat universal, baik di masyarakat Islam tradisi hingga yang modern sekarang ini.

Kegiatan ini merefleksikan bahwa keberagamaan di masyarakat Jawa masa lalu relatif lebih kondusif dibanding sekarang. Menilik ekspresinya lewat isi syair-syairnya, semangat serta pilihan gayanya memperlihatkan kemerdekaan untuk menunjukkan identitas mereka.

Max Baihaqi (39), pegiat seni asal Magelang yang kini bermukim di Solo, mengatakan, keberadaan seni budaya Islam di masa lalu mencerminkan satu proses adaptasi dan asimiliasi antara Islam dengan budaya setempat.

“Islam di Jawa pada masa lalu agaknya bersifat adaptatif, sedangkan sekarang terasa lebih adoptif. Dahulu, Islam lebih beradaptasi dengan budaya Jawa, namun sekarang yang muncul cenderung bersifat adoptif, atau mengambil langsung bentuk-bentuk dari A rab, dan menjadikannya semacam diorama di sini,” paparnya.

Zuly Qodir, pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Diskusi Ramadhan Jawa, Islam, dan Transformasi Sosial di Balai Soedjatmoko, Senin (7/9) menyebutkan bentuk-bentuk seni budaya Islami yang dikenal di masyarakat Jawa masa lalu dan kini mulai langka, seperti Santiswaran, Barzanjen, Shalawatan, Wiridan, dan sebagainya sesungguhnya tidak dikenal dalam Islam yang ada di Arab.

Budayawan Solo MT Arifin menambahkan, secara faktual Islam yang berkembang di Jawa cenderung bersifat sufi. “Bentuk-bentuk ekspresi seni budaya Islam yang kita kenal di Jawa itu ekspresi sufisme. Itu memang tidak dikenal di Arab, karena sufisme lebih berkembang di Persia, Turki, Mesir dan Lembah Hindus,” katanya.

Ramadhan Isnain, manajer Kelompok Zukhruf, mengaku, dalam mengeksplorasi musik nasyid, dia dan kawan-kawannya cenderung pada upaya memperkuat basis kultur setempat. “Kami perlu mengangkat kultur setempat, tetapi ritual-ritual Jawa harus disinkronkan, sedang moralnya tetap Al Quan dan Hadist,” ujar Isnain. (ASA/SON/EKI)

12
Sep
09

Politik : Gagalnya Reformasi Perfilman

Gagalnya Reformasi Perfilman

KOMPAS, Sabtu, 12 September 2009 | 04:33 WIB

Amin Shabana

Dalam forum diskusi yang digelar beberapa saat lalu, para tokoh lintas sektor seperti Garin Nugroho, Moeslim Abdurrahman, Romo Benny Susetyo, dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa reformasi seni dan budaya bukanlah termasuk agenda pemerintahan SBY ke depan.

Pemerintah dinilai tidak memiliki program yang kuat dalam mengelola dan mengembangkan aset budaya yang dimiliki. Tampaknya pemikiran para tokoh ini cukup beralasan. Mengapa? Contoh paling mutakhir adalah disetujuinya UU Perfilman baru sebagai pengganti UU No 8/1992 oleh anggota Dewan Komisi X.

Memasuki masa sidangnya yang terakhir, tampaknya anggota Komisi X DPR tidak ingin kehilangan set dengan rekan-rekannya di komisi lain yang sedang mengejar target mengesahkan UU lainnya, seperti UU Rahasia Negara dan UU Tipikor. Akibat dikejar deadline tersebut, sangat sulit berharap para anggota Dewan yang terhormat akan mendengar masukan dari stakeholder (pemangku kepentingan) terhadap materi UU yang disahkan.

Bermasalah

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada April 2008, DPR membuat RUU inisiatif di bidang perfilman. Namun, sayangnya, produk perundang-undangan ini diragukan dapat menjawab permasalahan industri perfilman itu sendiri. Bahkan, sebagian besar pemangku kepentingan khawatir UU ini dapat mengancam perkembangan industri film di Tanah Air.

Kelemahan RUU Perfilman ini dapat terlihat dari sejumlah pasal yang termaktub di dalamnya. Pasal-pasal yang ada hanya menawarkan aspek regulasi komersial atas tumbuh-kembangnya industri perfilman Tanah Air oleh negara. Sementara kewajiban utama negara sebagai penyedia infrastruktur, pendidik, dan fasilitator sangat minim dimasukkan. Lebih parahnya lagi, RUU ini sarat dengan pasal yang mengungkung kebebasan pembuat film dalam berkreasi.

Lihat saja bagaimana bunyi Pasal 6 yang memuat enam ayat yang berisi larangan dalam suatu karya film yang ingin diproduksi. Larangan-larangan tersebut antara lain (a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (b) menonjolkan pornografi; dan (f) merendahkan harkat martabat manusia. Selain bersifat debatable, semua larangan yang diatur dalam RUU ini secara langsung akan membatasi ide cerita dan kreativitas gambar yang akan dibuat pembuat film. Padahal, bukan berarti adegan-adegan suatu karya film yang menampilkan ketiga hal di atas dimaksudkan untuk memberikan dampak negatif tontonan kepada publik.

Akibat minimnya aspek pendidikan tersebut, Pasal 15, 18, dan 49 dalam UU ini mensyaratkan setiap jenis usaha perfilman dan pelakunya memiliki izin usaha dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh menteri atau otoritas terkait lainnya. Tentu saja aturan birokrasi ini sarat dengan peluang korupsi dan kolusi di dalamnya. Belum lagi, seharusnya pemerintah berkaca diri berapa banyak institusi pendidikan yang telah dibangun sebagai penyokong kompetensi para pembuat dan penggiat film di republik ini.

Membaca ketiga pasal di atas, secara jelas RUU ini melalaikan peran strategis berbagai kine klub dan komunitas film yang mendorong perkembangan industri film Tanah Air. Dengan adanya dua pasal ini, negara seakan tidak memberikan ruang berkreasi dan berapresiasi bagi generasi new wave perfilman yang hadir sejak akhir era 1990-an ini. Padahal, mereka inilah yang merupakan front liners yang tiada bosan berkarya dan menggelar sejumlah kegiatan ”advokasi” perfilman yang secara langsung menyapa publik di tingkat bawah, mulai dari skala desa, kampus, hingga provinsi. Hasilnya, ribuan karya film (independen) diproduksi. Dampak lainnya adalah denyut kegiatan perfilman saat ini sudah tidak bersifat Jakarta-sentris lagi.

Bila mengingat kontribusi ini, sepatutnya negara berterima kasih kepada pelaku perfilman di akar rumput ini. Selain tidak pusing memikirkan kapan break event point dan margin keuntungan yang akan diperoleh, kehadiran mereka memberikan warna bagi wajah perfilman Tanah Air itu sendiri.

Sensor film

Pasal lain yang juga digugat oleh para pemangku kepentingan perfilman Tanah Air adalah dimasukkannya delapan pasal tentang sensor film. Padahal, dalam rekomendasi skema pengembangan perfilman Indonesia, para pekerja film Indonesia telah menawarkan solusi alternatif sebagai pengganti sensor film. Solusi yang lebih adaptif terhadap selera zaman itu adalah melalui lembaga klasifikasi film.

Bukan hanya mempertahankan institusi ini, UU Perfilman yang terbaru juga memungkinkan terbentuknya lembaga sensor di tingkat provinsi. Bisa dibayangkan dengan perbedaan nilai sosial dan budaya yang dimiliki setiap provinsi, wajah industri perfilman Indonesia ke depannya hanya akan diisi dengan konflik antara pelaku perfilman, lembaga sensor, dan bahkan masyarakat.

Belum lagi RUU ini tidak mensyaratkan kualifikasi detail persyaratan siapa yang cocok duduk di dalam badan publik milik negara ini. Hal ini karena Pasal 58 Ayat 5c hanya memuat persyaratan teknis seorang anggota LSF sebagai berikut: ”memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran”. Bagaimana indikator menilai seseorang yang cakap dan berwawasan apabila mereka minim pengetahuan (bahkan tidak mengerti sama sekali) terhadap proses lahirnya suatu karya?

Pasal lain yang tak kalah menakutkan adalah tentang sanksi administratif (Pasal 72) dan ketentuan pidana (Pasal 74) yang menegaskan kuatnya posisi pemerintah sebagai regulator daripada fasilitator industri perfilman. Dengan disahkannya UU ini, bukan hanya rumah produksi dan bioskop mapan yang akan terancam, tetapi UU ini akan menjadi kuburan massal bagi komunitas film dan penggiat film nonkomersial lainnya.

Apabila pemerintah mau belajar dari sejarah industri film Tanah Air, seharusnya Komisi X mau mendengarkan masukan para pemangku kepentingan. Ini agar geliat industri film di Tanah Air tidak langsung terhenti akibat regulasi yang tidak kondusif.

Kalau mau berkaca, industri film di Tanah Air sudah mengalami dua kali krisis besar. Pertama, pada tahun 1957 ketika Usmar Ismail menutup studio film miliknya. Terakhir pada tahun 1992 hingga akhir tahun 1990-an ketika jumlah karya dan kualitas film yang dihasilkan dalam setahun sangat memprihatinkan. Salah satu penyebab krisis adalah tidak terjadinya regenerasi estafet dunia film yang dibangun oleh negara. Kini, setelah geliat itu baru saja terjadi, apakah akan kembali padam, hanya karena UU perfilman yang materinya bagaikan monster bagi industri film itu sendiri?

Pemerintah seharusnya mau berkaca dari negara lain dalam memperlakukan industri film di negaranya. Di sejumlah negara yang secara konkret memberikan subsidi kepada industrinya saja, saat ini terpaksa mengurangi subsidinya karena terjerat utang atau krisis ekonomi. Namun, setidaknya mereka masih berusaha melindungi industri film mereka melalui kebijakan yang tidak menghambat ruang gerak para insan perfilman mereka. Sementara di Indonesia?

Mungkin benar apa yang dikatakan Deddy Mizwar dalam konferensi pers pemangku kepentingan bidang perfilman, 26 Agustus 2009, bahwa yang menyelamatkan industri perfilman di Tanah Air bukanlah negara, tetapi Tuhan lewat generasi kreatif yang ada saat ini. Kini kita tinggal berharap agar Tuhan mau menyelamatkan industri perfilman Indonesia agar tidak cepat mati oleh tirani penguasa di rumahnya sendiri.

Amin Shabana Ketua Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa

12
Sep
09

Perbankan : JK Tak Puas dengan Vonis Robert Tantular

Kasus Bank Century
JK Tak Puas dengan Vonis Robert Tantular
Sabtu, 12 September 2009 | 20:58 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com –  Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, vonis empat tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Direktur Utama PT Century Mega Investama (Bank Century) Robert Tantular, dinilai tak sebanding dengan beberapa vonis kasus korupsi yang telah diputus pengadilan beberapa waktu lalu.

Sebut saja, kasus korupsi yang menimpa mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokmin Dahuri. Jumlah uang negara yang dirugikan dinilai relatif kecil sekitar Rp 14,6 miliar hingga Rp 100 miliar, akan tetapi jumlah hukumannya relatif tinggi. Bahkan, jumlah pelakunya cukup banyak yang ditangkap dibandingkan dengan Kasus Bank Century yang hanya saru orang.

Hal itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla menjawab pers seusai acara buka puasa bersama dengan masyarakat Minang yang ada di Jakarta, Sabtu (11/9) malam di Istana Wapres, Jakarta.

“Keadilan itu ada dua masalahnya. Dari sisi masalahnya dan jika dibandingkan dengan kasus lainnya. Dari sisi masalahnya, tentu, soal keadilan hakim yang paling mengetahuinya. Sebab, hakimlah yang mengetahui masalah hukum, pertimbangannya dan pelanggarannya. Akan tetapi, kita semua masyarakat mengatahui kasus itu karena menyangkut dana yang besar punya negara,” tandas Kalla.

Namun, tambah Wapres, jika dibandingkan dengan kasus lain seperti kasus yang menimpa Burhanuddin Abdullah dan kasus yang menimpa Rokhmin Dahuri, tentu berbeda. Kasus Burhanuddin Abdullah yang hanya merugikan negara Rp 100 miliar dari dana yang ditarik, akan tetapi vonis hukumannya 5 tahun dan enam bulan. Dan, yang ditangkap pun lima orang.

Sementara, lanjut Kalla, kasus Rokhmin Dahuri yang dinilai merugikan negara sampai sekitar 14,6 miliar, hukumannya sampai tujuh tahun. “Kalau ini (Robert) hanya 4 tahun, tentu, secara perbandingan bagaimana? Apalagi jaksanya akan naik banding,” kata Wapres.

Aset harus lebih tinggi

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 50 miliar subsider lima bulan kurungan kepada Robert Tantular. Robert Tantular dinilai majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar prinsip kehati-hatian bank dalam kaitannya dengan penyelesaian surat-surat berharga valas bermasalah.

Hukuman tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Robert dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Mendengar putusan tersebut, Robert Tantular langsung mengajukan banding. Kepada pers, ia mengaku hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus Bank Century.

Oleh sebab itu, dengan hukuman sebesar itu, pengembalian uang negara dari aset yang harus dikejar harus lebih tinggi dari nilai uang negara yang dikeluarkan. “Karena, bisa saja aset tidak sebanding dengan nilainya. Apalagi ini (kasus) perampokan (bank) besar,” ujar Kalla.

Wapres berharap pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (MA) melihat kasus ini dengan jernih. “Tentu mereka yang akan menentukan, mengujinya kembali,” harap Wapres.

Di tempat terpisah, mantan Kepala Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta Lukman Bachmid menyatakan, pihaknya akan mendukung dan mengawal apa yang pernah disampaikan Jaksa Agung bahwa Kejaksaan Agung bisa meningkatkan kembali kasus Bank Century menjadi kasus dugaan korupsi mengingat adanya potensi kerugian uang negara.

“Sebagaimana disampaikan Jaksa Agung atas kasus Bank Century, yang akan dilihat kembali kemungkinanya dengan peningkatan menjadi kasus korupsi karena adanya uang negara yang dirugikan, tentu itu kita tunggu realisasinya. Dengan demikian, akan terlihat kemungkinan tersangka lain dan bukan hanya Robert Tantular saja, serta keadilannya,” ujar Lukman.

12
Sep
09

Kesejarahan : Makam Tan Malaka Dibongkar

GB
Untuk membuktikan apakah jasad itu Tan Malaka atau bukan, akan dilakukan tes DNA oleh tim dokter dari RSCM Jakarta. Syamsul Hadi/detiksurabaya.
Sabtu 12/09/2009 14:57 WIB

Foto Surabaya

Makam Tan Malaka

Fotografer – Pool

Sebuah makam di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kediri yang diyakini makam Tan Malaka dibongkar keluarga. Pembongkaran ini untuk membuktikan apakah jasad di dalam tanah itu Tan Malaka atau bukan.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
EDISI MINGGU KORAN JAKARTA, 13 September 2009
12
Sep
09

Ruang Angkasa : Discovery Mendarat Mulus

Sabtu, 12/09/2009 18:13 WIB
Misi 2 Minggu Tuntas, Pesawat Ulang Alik Discovery Mendarat Mulus
Anwar Khumaini – detikNews


Florida – Pesawat ulang alik Discovery akhirnya kembali mendarat ke bumi setelah sebelumnya dikhawatirkan tidak akan mendarat dengan mulus akibat cuaca di landasan Kennedy Space Center Florida, Amerika Serikat buruk.

Dalam beberapa hari terakhir, badai hebat mengguncang pesawat ulang alik yang ditumpangi oleh 7 astronot dari NASA tersebut. Karena cuaca buruk, dibutuhkan beberapa hari tambahan untuk mencapai orbit.

“Selamat datang kembali, pesawat ulang alik,” kata komandan pengontrol di stasun bumi, C.J Rick Sturckow saat mengucapkan selamat atas mendaratnya pesawat ulang alik dengan selamat seperti dilansir AFP, Sabtu (12/9/2009).

“Pesawat Ulang Alik ini didorong menggunakan jet Boeing 747 dan dibawa kembali ke bumi agak telat sebagai dampak dari cuaca buruk di Florida,” kata Mike Moses, yang menjadi kepala manajemen NASA. Biaya untuk melakukan misi ini mencapai US$ 1,8 juta.

Dalam misi penerbangan antariksa ini, sedikitnya telah dihabiskan 18,000 Pounds, digunakan untuk pengadaan onderdil, peralatan lab, termasuk alat treadmill, serta perlengkapan para ilmuwan.

“Kita senang, tubuh kita jadi gendut, terimakasih banyak,” canda salah seorang astronot, Mike Barrant. ‘KIta saat ini dalam kondisi yang lebih baik lagi untuk bekerja,” imbuhnya.

Salah seorang anggota astronot lain, Tim Kopra yang pernah melakukan perjalanan angkasa selama 58 hari di luar angkasa juga termasuk dalam tim ini.

“Ini adalah pengalaman yang melampaui apa pun dari yang saya bayangkan. Saya sangat terharu,” ujarnya sembari menambahkan bahwa menurutnya perjalanan kali ini adalah perjalanan fenomenal. (anw/asy)

Discovery Mendarat

Sabtu, 12 September 2009 20:50 WIB | Iptek | Sains |
Pesawat Ulang-Alik Discovery Mendarat di California
Los Angeles (ANTARA News/Xinhua-OANA) – Pesawat ulang-alik AS Discovery mendarat dengan selamat di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California, Jumat waktu setempat, setelah misi pemasokan-kembali selama dua pekan ke stasiun antariksa internasional.

Tempat pendaratan dipindahkan ke Pangkalan Edwards setelah kondisi cuaca memaksa pengawas penerbangan membatalkan izin pendaratan di Pusat Antariksa Kennedy di Florida selama dua hari berturut-turut.

Discovery, dengan tujuh astronot, menyentuh landasan pacu pukul 20:53 waktu setempat, Jumat, (07:53 WIB, Sabtu), sebelum matahari terbenam.

Karena cuaca buruk di Florida, pengawas penerbangan membatalkan pendaratan pesawat ulang-alik tersebut di tempat keberangkatannya pada Kamis dan Jumat, dan memberitahu awak agar menuju Pangkalan Angkatan Udara Edwards, tempat pendaratan pendukung kalau kondisi yang memungkinkan pesawat ulang-alik tersebut mendarat di Florida.

Itu adalah pendaratan ke-54 pesawat ulang-alik itu di Edwards, kata NASA.

NASA akan mengeluarkan 1,7 juta dolar AS untuk mengangkut pesawat ulang-alik tersebut kembali ke tempat peluncurannya dengan menggunakan satu pesawat jet jumbo yang telah diubah.

Discovery, yang diluncurkan pada 28 Agustus, mengirim beberapa ton pasokan dan peralatan ke Stasiun Antariksa Internasional, termasuk rak pendukung kehidupan dan rak ilmu pengetahuan.

Pesawat ulang-alik itu membawa pulang tujuh astronot, termasuk Timothy Kopra, yang melewati hampir dua bulan di pos terdepan tersebut.

Yang juga ikut pulang ialah “Buzz Light year”. Benda sebesar 12 inci itu telah mengorbit selama 15 bulan sejak pertengahan 2008 sebagai bagian dari satu program pendidikan. Boneka tersebut akan dikembalikan ke Walt Disney World untuk pameran pada awal Oktoebr.

Awak Discovery melakukan tiga kali perjalanan di antariksa di stasiun itu, untuk memasang satu tangki baru pendingin ammonia, beberapa antena baru dan pemasangan kabel untuk Tranquality, bagian kehidupan yang dijadwalkan tiba awal tahun depan.

Namun awak Discovery menghadapi masalah ketika mereka gagal mengaitkan satu penghubung kabel. NASA sedang memikirkan perbaikan buat pengunjungan selanjutnya pesawat ulang-alik pada November.

Itu adalah misi ke-37 Discovery ke antariksa dan misi ke-30 satu pesawat ulang-alik yang didedikasikan untuk perakitan dan pemeliharaan Stasiun Antariksa Internasional.(*)

COPYRIGHT © 2009

12
Sep
09

Refleksi : Hasthabrata

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-09-12“Hasthabrata”
Refleksi

Andar Ismail

Baginda Rama Wijaya berdiri dengan penuh wibawa di panggung yang anggun. Inilah detik-detik bersejarah di mana baginda akan menyerahkan takhta Kerajaan Alengka kepada Gunawan Wibisana. Lalu, dengan mantap dan khidmat, Baginda Rama memberikan petuah kepada raja yang baru, berupa delapan butir kata sebagai delapan pegangan untuk menjalankan kepemimpinan.

Pertama, Kadya Surya (Serupa Matahari). Artinya: menerangi, memberi kehangatan, menghidupkan, dan menumbuhkan.

Kedua, Kadya Chandra (Serupa Rembulan). Artinya: menciptakan suasana teduh, damai, cinta, sabar, dan indah.

Ketiga, Kadya Kartika (Serupa Bintang). Artinya: memberi arah atau menjadi teladan.

Keempat, Kadya Samirana (Serupa Angin). Artinya: tanpa menampakkan diri, namun bisa mengisi kekosongan, memberi napas kehidupan, dan memasuki lembah yang paling bawah sekalipun.

Kelima, Kadya Tirta (Serupa Air). Artinya: mengalir atau berorientasi ke bawah, berpermukaan rata atau adil dan jujur, luwes dan bisa menyesuaikan bentuk, bisa masuk ke celah yang paling kecil sekalipun, dan bersifat membersihkan.

Keenam, Kadya Dahana (Serupa Api). Artinya: tegas dan mampu menghanguskan siapa pun yang keliru tanpa pandang bulu.

Ketujuh, Kadya Samodra (Serupa Laut). Artinya: berwawasan luas dan berpikiran dalam, bisa menampung masukan dari mana pun dan bersifat dinamis.

Kedelapan, Kadya Bantala (Serupa Bumi). Artinya: menjadi tempat berpijak semua orang dan menyediakan tempat hidup serta ruang gerak untuk semua orang.

Itulah delapan butir kata yang keluar dari bibir Baginda Rama Wijaya yang tidak lain adalah titisan Dewa Wisnu. Itulah sepotong adegan pendek dari epik atau wiracarita Ramayana yang sudah dikenal sekian puluh abad. Epik ini datang dari budaya Hindu di kaki pegunungan Himalaya ke Pulau Jawa lalu berkembang menjadi bagian dari budaya Jawa melalui media wayang.

Delapan butir petuah itu disebut Hasthabrata atau Delapan Tindakan (dalam agama Hindu, brata adalah konsep tindakan pengendalian diri). Perhatikan bahwa kedelapan tindakan, sikap atau gaya hidup itu mengacu pada delapan unsur alam.

Perhatikan pula kesamaan fungsi kedelapan unsur alam itu, yakni memberi faedah atau mendatangkan manfaat kepada orang lain. Perhatikan pula bahwa dalam menjalankan perannya, kedelapan unsur alam itu sama sekali tidak bersikap diskriminatif: matahari bukan hanya menghangatkan bangsa-bangsa tertentu, rembulan bukan hanya menyejukkan agama tertentu, dan begitu seterusnya.

Hasthabrata memberikan pegangan kepada tiap orang yang menjalankan kepemimpinan entah dalam keluarga, lingkungan warga, dunia kerja sampai ke tingkat negara dan bangsa untuk mengacu pada delapan sifat luhur unsur alam itu: bersikap seperti matahari, bergaya hidup seperti bintang dan seterusnya. Hasthabrata mengajar semua orang untuk menjadi serupa matahari, serupa rembulan, serupa bintang, dan seterusnya. Kadya atau menjadi serupa, itulah inti ajaran Hasthabrata.

Menjadi Serupa

Rasul Paulus juga memberikan pengajaran yang sedikit banyak sejajar dengan kadya dan brata. Ia menulis, “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara” (Rm. 8:29). Simak ungkapan “untuk menjadi serupa” (Yun. Summorphous), yaitu menjadi serupa dengan gambar atau citra Kristus.

Pada surat lain, Paulus menulis, “…kita diubah menjadi serupa (Yun. Metamorphoumeta) dengan gambar-Nya…” (2 Kor.3:18).

Perhatikan ajaran Paulus mengenai menjadi serupa atau kadya. Dalam kedua ayat itu tampak bahwa proses perubahan menjadi serupa bukanlah semata-mata perbuatan kita, melainkan perbuatan Allah.

Inilah keunikan Injil atau Kabar Baik tentang anugerah Kristus yang disampaikan Paulus. Ia bukan menasihati kita untuk menjadi serupa, untuk kadya, melainkan mengundang kita menerima tawaran Allah berupa proses perubahan menjadi serupa atau kadya, yaitu menjadi serupa atau kadya Kristus.

Menjadi serupa atau kadya Kristus berarti mengacu pada kadya Kristus, yaitu hidup yang mengacu pada tindakan, perilaku, dan gaya hidup Kristus.

Penulis adalah pengarang buku-buku renungan Seri Selamat BPK Gunung Mulia




Blog Stats

  • 2,523,578 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 140 other followers