Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



19
Sep
09

Pertanian : Masuk Sektor Strategis

Pertanian Masuk Sektor Strategis

Sabtu, 19 September 2009 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Pertanian merupakan salah satu sektor sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Karena menjadi gantungan hidup lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.

Menurut guru besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, Jumat (18/9) di Bogor, Jawa Barat, selain menyerap lebih dari 44 persen total angkatan kerja, sektor pertanian juga penting dalam penyediaan pangan bangsa.

”Negara belum bisa dikatakan berdaulat kalau belum berdaulat atas pangan,” kata Hermanto.

Karena sifatnya yang strategis, sektor pertanian hendaknya ditangani profesional dan jauh dari kepentingan jangka pendek. Selain sektor pertanian, dalam bidang ekonomi sektor strategis lainnya adalah Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian sangat strategis meningkatkan nilai tambah produk.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan, selaku kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, ia tidak akan memilih tokoh dan orang di kalangan partai politik untuk menempati jabatan penting dan strategis dalam kabinet mendatang (Kompas, 18/9).

Harapan agar sektor pertanian ditangani serius juga datang dari Forum Pangan dan Pertanian Indonesia. Forum, antara lain, beranggotakan praktisi perunggasan, peternak sapi-kerbau, pengusaha hortikultura, petani kedelai, ataupun organisasi tani.

Menurut Ketua Perhimpunan Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, kabinet mendatang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kinerja kelembagaannya maupun perseorangan.

”Harus ada reevaluasi terkait berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pertanian dan apa capaiannya,” katanya. Swasembada sapi, misalnya. Semula ditargetkan 2010, tetapi kini mundur tahun 2014.

Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, dalam era otonomi sekarang menteri pertanian tidak punya tangan yang bisa menjangkau ke daerah. ”Kalau menterinya tidak profesional, akan lebih parah lagi,” katanya.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional yang juga Ketua Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini menyatakan, Presiden tidak bisa lagi main-main menentukan Menteri Pertanian mendatang. ”Menteri Pertanian harusnya memiliki kredibilitas tinggi, negarawan, dan mampu menjalankan apa yang sudah digariskan pemerintah,” katanya. (MAS)

19
Sep
09

Energi : Target Industri Sel Surya 50 MW

Target Industri Sel Surya 50 MW
Dikombinasikan Fuel Cell Jadi Tren ke Depan

Sabtu, 19 September 2009 | 03:04 WIB

Jakarta, Kompas – Setelah berlarut-larut merencanakan pembangunan industri sel surya dalam negeri, pemerintah pun mulai menargetkan produksi awal 50 megawatt per tahun. Badan usaha milik negara, PT LEN Persero, ditunjuk sebagai industri pelaksana produksi material sumber energi terbarukan ini.

”Cetak biru untuk kebijakan implementasi sel surya produksi dalam negeri, khususnya di perkotaan, sudah disiapkan dan akan dipaparkan kepada Presiden pada awal Oktober 2009,” kata Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Arya Rezavidi, Jumat (18/9) di Jakarta.

Menurut Arya, cetak biru tersebut berisi ketentuan penggunaan sel surya sebagai sumber energi listrik penerang jalan umum. Selain itu, ketentuan pembatasan penggunaan listrik PLN bagi gedung ataupun perumahan tertentu, agar selebihnya memanfaatkan sel surya.

Untuk memenuhi bauran energi pada 2025, pemerintah menargetkan pemanfaatan sel surya 800 megawatt. Kapasitas sel surya terpasang saat ini baru sekitar 10 megawatt sehingga peluang industri sel surya dalam negeri sebetulnya besar.

Menurut Arya, program pemanfaatan sel surya oleh pemerintah saat ini masih terpusat pada upaya menyuplai listrik di desa-desa yang memang terisolasi dan tak ada jaringan listrik. Investasi pengadaan sel surya impor pun masih cukup besar.

Dicontohkan, tahun 2008 dianggarkan pengadaan sel surya untuk daerah-daerah terpencil pada pos anggaran Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal besarnya Rp 180 miliar. Adapun di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral jumlahnya mencapai Rp 400 miliar.

Tren ke depan

Arya mengungkapkan, pemerintah harus mengoptimalkan produksi sel surya dalam negeri karena penggunaan sel surya tak terhindarkan, ini sesuai dengan tren ke depan. Pemenuhan energi terbarukan antara lain dengan mengombinasikan sel surya dengan teknologi fuel cell (sel bahan bakar hidrogen).

”Prinsip kedua sumber energi terbarukan tersebut bisa saling melengkapi,” kata Arya.

Sel surya dalam kapasitas besar bersifat statis, dapat menunjang produksi hidrogen melalui proses elektrolisis. Hidrogen yang dihasilkan kemudian diproses menjadi bahan bakar yang dapat didistribusikan, seperti bahan bakar kendaraan konvensional sekarang.

Menurut pakar sel bahan bakar BPPT, Eniya Listiyani Dewi, produksi teknologi untuk sel bahan bakar dalam negeri sudah dapat dikembangkan. Saat ini sudah dihasilkan prototipe untuk kapasitas produksi listrik 700 watt.

”Untuk kapasitas 1 kilowatt baru-baru ini telah diuji coba, tetapi terdapat kebocoran pada membran sebagai jantung sel bahan bakar ini,” kata Eniya.

Menurut Eniya, ketertarikan investor atau industri dalam negeri untuk mengembangkan aplikasi sel bahan bakar saat ini memang ada. Namun, hal itu belum didukung infrastruktur sumber hidrogen.

”Kalau pemerintah ingin mengembangkan infrastruktur industri hidrogen, sebaiknya mendekati lokasi-lokasi industri gas yang ada,” kata Eniya.

Industri gas juga mengandalkan distribusi hidrogen melalui pipa. Selain itu, industri tersebut bisa terintegrasi dengan industri lain yang butuh hidrogen, seperti industri pupuk kimia.

”Beberapa investor yang menghubungi saya sudah bersedia mewujudkan kota hidrogen. Namun, pemerintah masih perlu mempersiapkan infrastruktur sumber hidrogennya,” kata Eniya Listiyani Dewi.

Kota hidrogen merupakan istilah untuk suatu kawasan yang tertata infrastrukturnya dengan mengoptimalkan hidrogen sebagai sumber energi utama yang ramah lingkungan.

Pihak BPPT bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada saat ini mengembangkan riset mesin pengubah atau reformer gas menjadi hidrogen. Alat ini dapat digunakan untuk memproduksi gas hidrogen dari sumber energi gas lain, seperti elpiji atau biogas.

”Reformer ini menjadi salah satu teknologi utama untuk menghasilkan hidrogen. Sekarang tinggal menunggu uji coba,” kata Eniya. (NAW)

19
Sep
09

GASAKNAS : Terbitkan PerPPU, Presiden Dinilai Bela PolRI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Terbitkan Perppu, Presiden Dinilai Bela Polri
Sabtu, 19 September 2009 | 04:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Gagasan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebagai dasar penunjukan pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada polisi. Hal itu terutama pada langkah Polri menjadikan dua wakil ketua KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang.

Padahal, langkah polisi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak proporsional sehingga bisa dikategorikan sebagai upaya nyata melemahkan KPK.

Penilaian itu disampaikan advokat Alexander Lay, Taufik Basari, dan Abdul Haris, Jumat (18/9) di Jakarta. Ketiganya kini menjadi bagian dari tim penasihat hukum KPK.

Chandra dan Bibit menjadi tersangka sebab meminta pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Presiden berencana menerbitkan perppu sebagai dasar hukum menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK sebab komisi itu kini tinggal dipimpin M Jasin dan Haryono Umar. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu pemberantasan korupsi. Ketua KPK Antasari Azhar sebelumnya dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Alexander menilai, ide penerbitan perppu itu prematur sebab Presiden belum membicarakannya dengan dua unsur pimpinan KPK tersisa, terutama terkait dengan apakah ada kegentingan memaksa di komisi itu. Padahal, perppu hanya dapat dibuat jika ada kegentingan memaksa.

Abdul Haris menuturkan, yang seharusnya dilakukan Presiden adalah memastikan polisi bertindak profesional dan tidak melibatkan pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam proses hukum Chandra dan Bibit.

Langkah itu dibutuhkan sebab kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra seharusnya tidak diselesaikan lewat proses pidana, tetapi gugatan praperadilan. ”Yang menggugat juga yang merasa dirugikan, yaitu Anggoro dan Djoko,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK M Jasin menuturkan akan berbahaya bagi KPK jika perppu dipakai untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK yang bekerja sementara. Sebab, pejabat itu akan mengetahui rahasia KPK. ”Lagi pula dua unsur pimpinan KPK masih memenuhi sistem kolektif kolegial. KPK juga dibangun dengan sistem kerja yang profesional dan berintegritas,” katanya.

Jasin berharap perppu diterbitkan bila pimpinan KPK yang sekarang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Sebagai tersangka, jika tak terbukti, mereka bisa kembali ke KPK.

Secara terpisah, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Presiden berharap pemberantasan korupsi oleh KPK tetap berjalan efektif meski tiga dari lima unsur pimpinannya menjalani proses hukum. Perppu adalah dasar hukum untuk menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK.

Pejabat yang ditunjuk Presiden itu hanya menjalankan tugas sementara. (nwo/idr/inu)

Sumber : Kompas Cetak

KPK Akan Kesulitan Berfungsi
Kejaksaan Juga Berwenang Menyelidiki, Menyidik, dan Menuntut

Sabtu, 19 September 2009 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi akan kesulitan menjalankan fungsinya jika kewenangannya di bidang penuntutan dihilangkan. KPK juga bukan satu-satunya lembaga yang selama ini memiliki kewenangan menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi.

Demikian dikatakan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua di Jakarta, Jumat (18/9). Adanya kewenangan penuntutan, yang dilaksanakan jaksa yang diperbantukan di KPK, membuat KPK dapat mengoordinasikan pengusutan suatu kasus sejak awal sehingga pengungkapannya lebih komprehensif dan efektif.

”Kenapa kewenangan KPK dalam penuntutan dipertanyakan? Untuk kasus korupsi, kejaksaan juga punya wewenang penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Wewenang KPK sebenarnya sama dengan kejaksaan, bahkan lebih sedikit sebab KPK tak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan,” papar Abdullah.

Abdullah menuturkan, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa, ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang antara lain mengatur tentang penuntutan, adalah ketentuan khusus.

Alexader Lay, penasihat hukum KPK, menambahkan, komisi itu dibentuk karena kinerja polisi dan kejaksaan belum memuaskan. ”Jika wewenang KPK dalam penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, apakah kejaksaan sudah mampu melakukannya dengan baik?” tanya dia.

Pengajar Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menilai, lebih baik pemerintah dan DPR jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 29 atau 30 September. Ide penghapusan kewenangan penuntutan pada KPK juga muncul dalam pembahasan RUU ini.

Menurut dia, kunci dari RUU Pengadilan Tipikor ada di tangan Golkar. Elite Golkar harus menyadari, ada pertaruhan institusi juga terkait pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Keputusan Golkar akan menjadi sorotan masyarakat. Golkar akan dicatat apakah menjadi partai yang benar-benar ikut mendorong pemberantasan korupsi atau tidak.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik RUU Pengadilan Tipikor dari pembahasan di DPR karena menimbulkan kontroversi. Presiden harus bersikap sama, seperti saat memerintahkan penarikan RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR karena kontroversial.

Untuk tetap menjamin pemberantasan korupsi, Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pengadilan Tipikor. ”Perppu untuk memperkuat Pengadilan Tipikor dikeluarkan sebelum 19 Desember 2009, seperti batas waktu tiga tahun yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dari DPR dilaporkan, fraksi dari partai politik koalisi pendukung pencalonan Yudhoyono cenderung mendukung sikap Presiden, yaitu tak memasukkan materi yang bisa memangkas kewenangan KPK dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), F-Kebangkitan Bangsa, F-Partai Demokrat, F- Partai Keadilan Sejahtera, dan F-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan kecenderungan sikap yang sama.

”Kami berpendapat, KPK harus dipertahankan. Penyadapan tetap wewenang KPK, tetapi pelaksanaannya diatur. Kewenangan KPK yang lain tetap,” ungkap Ketua F-PAN Zulkifli Hasan.

Ketua F-PPP Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan, KPK sebaiknya tetap berwenang menuntut, yang dilakukan jaksa di KPK. (sut/nwo/har/edn)

PELAKSANA TUGAS KPK
Perppu Preseden Buruk

Sabtu, 19 September 2009 | 03:20 WIB

Jakarta, Kompas – Rencana Presiden Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menunjuk pejabat pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi preseden buruk pada masa mendatang. Presiden sebaiknya menerbitkan perppu percepatan seleksi pimpinan KPK untuk menggantikan Antasari Azhar.

Hal tersebut dikemukakan oleh pegiat antikorupsi Saldi Isra dari Universitas Andalas, Zaenal Arifin Mochtar dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, dan Dadang Trisasongko (Ketua Dewan Etik Indonesia Corruption Watch) secara terpisah, Jumat (18/9).

”Kalau kita ingin membangun sistem, kita mesti berpikir panjang. Ini bisa jadi preseden, suatu saat ketika Presiden tidak suka dengan pimpinan KPK atau lembaga tinggi negara lain, maka akan dibuat skenario mencari kesalahan. Perppu kemudian dikeluarkan lagi. Untuk jangka panjang, ini sangat tidak baik,” kata Saldi.

Saldi mengungkapkan adanya kekhawatiran terganggunya prinsip independensi KPK. ”Tidak bisa pimpinan KPK sebagai independent agency ditunjuk oleh eksekutif. Itu sama artinya menjadikan KPK sebagai executive agency,” kata dia.

Zaenal menambahkan, sebaiknya presiden mengeluarkan perppu untuk mempercepat panitia seleksi. Mengacu pada ketentuan 30 UU KPK, proses seleksi calon pimpinan KPK dapat memakan waktu enam hingga tujuh bulan. ”Buat saja menjadi satu setengah bulan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki. Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono sungguh-sungguh memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden mengeluarkan Perppu Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPK dan bukan Perppu tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KPK.

”Sebenarnya, tidak ada urgensinya memilih pimpinan KPK yang baru sebab meskipun tinggal dua orang saja pimpinan KPK secara kelembagaan KPK sudah cukup memadai. Akan tetapi, kalau dipaksakan, sebaiknya yang dikeluarkan Presiden adalah perppu proses seleksi atau Panitia Seleksi KPK yang dipercepat,” tandas Teten.

Langkah konstitusional

Sebaliknya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai langkah penerbitan perppu pengisian jabatan KPK sebagai langkah yang tepat dan konstitusional. Mahfud menyatakan, perppu pengangkatan PLT pimpinan KPK dapat menjadi jembatan sekaligus jalan keluar untuk mengatasi problem kemacetan.

Mahfud menilai, penerbitan perppu tersebut memenuhi syarat kegentingan memaksa. Syarat kegentingan memaksa mencakup dua hal, yaitu terjadi kekosongan hukum atas masalah serius dan jika UU tidak mengatur hal yang penting. Ternyata, kata Mahfud, UU KPK tidak mengatur klausul berhentinya pimpinan KPK secara darurat. Pasal 33 UU KPK hanya mengatur pemberhentian dalam keadaan normal.

Bagi Mahfud, yang paling penting jabatan PLT pimpinan KPK tersebut dibatasi. Khusus untuk pengganti Antasari, seleksi secara normal harus dilakukan.

Mengenai soal independensi, Irman menilai penunjukan oleh Presiden tidak serta-merta membuat orang yang ditunjuk tidak independen. ”Presiden bisa saja menunjuk Teten Masduki yang merupakan ikon pemberantasan korupsi. Itu bukan berarti Teten tidak independen. Terkadang, penunjukan langsung jauh lebih kredibel karena dalam proses itu Presiden secara personal mempertaruhkan citranya,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta mengatakan, Presiden akan segera menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK setelah perppu selesai disusun. Presiden, lanjutnya, mendengarkan aspirasi yang muncul terkait calon PLT yang paling sesuai. Namun, Presiden tidak akan membentuk tim kecil untuk menyerap aspirasi publik tersebut. (ANA/DAY/HAR)

REPUBLIKA, Sabtu, 19 September 2009 pukul 01:27:00

Pembonsaian KPK

Patra M Zen
(Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia)

Apakah KPK saat ini sedang didukung bahkan diperkuat semua pihak? Mari berpikir jernih. Jawabnya, gejala dan fakta menunjukkan sebaliknya, KPK saat ini sedang dibonsai. Gejala itu bisa ditangkap dengan panca indera dan bukan kekhawatiran yang mengada-ada.

Awalnya, pemerintah dan DPR mendukung keberadaan lembaga negara ini. Paling tidak dapat dilihat dengan diterbitkannya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sebuah undang-undang khusus di bidang pemberantasan korupsi. Namun, perlahan tapi pasti, lembaga ini hendak dikerdilkan.

Gejala paling baru adalah penetapan dua pimpinan KPK menjadi tersangka oleh Mabes Polri. Jika yang disangkakan kepada Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto adalah tindak pidana suap atau pemerasan, atau terkait dengan tindak pidana pembunuhan, akan lain ceritanya. Masyarakat tentu mendukung upaya pengusutan dan proses hukum terhadap keduanya. Selain itu, kita bisa menaruh harapan baru terhadap kinerja kepolisian. Pimpinan KPK saja oleh polisi diusut maka tidak ada hambatan bagi institusi Polri mengusut tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh mantan menteri, mantan gubernur, anggota DPR, atau bahkan besan presiden sekalipun, sebagaimana dicontohkan oleh KPK selama ini.

Kita mesti mendukung proses hukum terhadap siapa pun, tidak terkecuali pimpinan KPK. Namun hingga hari ini, keduanya bukanlah menjadi tersangka kasus suap, pemerasan, atau tindak pidana korupsi, melainkan menjadi tersangka yang disangka menyalahgunakan wewenang dalam melakukan pencekalan. Pasal yang dikenakan terhadap keduanya, yaitu Pasal 23 UU 31/1999 jo Pasal 20/2001 jo Pasal 421 KUHP mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak berbuat, atau membiarkan barang sesuatu atas penetapan keputusan bepergian ke luar negeri atas nama Djoko Chandra, dan penetapan keputusan pelarangan bepergian keluar negeri atas nama Anggoro Wijojo.

UU KPK jelas memberikan kewenangan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri sejak proses penyelidikan, pun sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka (vide Pasal 12 huruf b UU KPK). Pencekalan ini dapat dilakukan terhadap proses penyelidikan mana pun yang dilakukan KPK. Jika polisi dapat memidanakan kewenangan pencekalan ini, di lain waktu polisi dapat memidanakan kewenangan KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, dan memidanakan kewenangan-kewenangan KPK lainnya yang dijamin dalam UU KPK yang bersifat khusus ini. Celaka masa depan penegakan hukum di negeri ini jika hal ini dibiarkan.

Jika keberatan dengan pencekalan yang dilakukan, mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban pencekalan adalah praperadilan atau mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi (vide Pasal 63 UU KPK), bukan malah polisi memidanakan pimpinan KPK. Karenanya, sangat berdasar, jika polisi diminta menghentikan penyidikan.

Fakta pembonsaian KPK
KPK sejak pembentukannya, bertumbuh. Ibarat pohon, ia menjadi besar karena mendapat pupuk dukungan masyarakat serta kinerja yang baik. DPR pun sempat memuji kinerja KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat mengklaim kerja KPK sebagai prestasi pemberantasan korupsi di masa pemerintahannya. Namun, masa itu sudah berlalu. Pertumbuhan KPK hendak disetop dan dicegah menjadi pohon besar. KPK cukup menjadi tanaman pot. Pembonsaian KPK dapat dilihat dari sejumlah fakta, yaitu pengujian keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi di depan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memandatkan untuk menerbitkan UU Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya tiga tahun setelah putusan MK, yang mengubur pengadilan ini karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tidak cukup sampai di sini, alih-alih menaati putusan MK, Panja DPR yang membahas RUU Tipikor faktanya melampaui mandat putusan MK, termasuk mengobrak-abrik komposisi hakim dan menghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan. Padahal, sebelum sejumlah anggota DPR diusut KPK, DPR jugalah yang memberikan kewenangan penuntutan dalam UU 30/2002.

Masih kurang bukti perihal adanya upaya sistematis pembonsaian KPK? Bagaimana dengan penarikan penyidik perwira polisi dan auditor BPKP dari  KPK? Semestinya, polisi memberikan dukungan bukan malah menarik penyidik-penyidiknya. Tentu ada saja alasan kepentingan Mabes Polri untuk menarik penyidiknya dari KPK. Belakangan, patut disayangkan, sempat keluar pernyataan seloroh dari Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji, berani-beraninya cicak lawan buaya!

Bukti selanjutnya, pasca Ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan menjadi tersangka terkait tindak pidana pembunuhan, sejumlah anggota DPR sempat meminta KPK tidak melakukan tindakan hukum sebelum pimpinan KPK genap lima orang. Anggota Dewan juga menolak proposal anggaran KPK untuk membangun rumah tahanan selain seringkali mempermasalahkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Sebagai tambahan, tekanan paling berat sempat muncul dari mulut Presiden SBY, saat ia meminta KPK fokus pada pencegahan.

Permintaan ini jelas bertentangan dengan UU KPK karena tidaklah bisa KPK hanya fokus pada pencegahan, melainkan mesti fokus pada semua tugas KPK, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tanpa menunggu lama, Presiden pun hendak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunjuk langsung pengganti pimpinan KPK. Artinya, tanpa menunggu hasil penyidikan, pimpinan KPK nonaktif sudah diberhentikan oleh Presiden. Makna yang lain: Presiden menyetujui polisi memidanakan kewenangan KPK.

Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan pembonsaian KPK dilakukan setidaknya dengan lima cara. Pertama, penghapusan kewenangan KPK, seperti penyadapan dan penuntutan. Kedua, mengganti pimpinan KPK dengan sosok yang bisa diajak kompromi atau bahkan ‘tunduk’ pada tekanan anggota DPR dan Presiden. Ketiga, melalui penarikan sumber daya pendukung KPK, seperti penyidik, auditor. Keempat, menolak usulan anggaran KPK. Dan, yang terakhir, melalui beragam isu dan serangan-serangan wacana terhadap lembaga ini, seperti pernyataan pembubaran KPK oleh anggota Komisi III DPR dan wacana pemeriksaan KPK oleh BPKP, yang muaranya tidak lain mengganggu fokus dan kinerja KPK untuk memproses hukum kasus-kasus yang sedang ditanganinya dan/atau yang menarik perhatian masyarakat, seperti kasus Bank Century.

Sangat mudah untuk membantah kesimpulan di atas, dengan cara tentu saja mendukung penuh kerja KPK untuk memberantas korupsi. Toh, sebelumnya KPK baik-baik saja, sebelum ada serangan-serangan sebagaimana diuraikan di atas; sebelum sejumlah pemidanaan koruptor kakap.

Masyarakat pun menikmati semangat meminta lebih kepada KPK untuk terus memproses hukum para pejabat, yang sebelumnya dimimpikan pun tidak pernah. Dengan adanya KPK, semangat dan optimisme masyarakat akan adanya persamaan di muka hukum muncul. Masyarakat melihat, dengan adanya KPK dan Pengadian Tipikor, tidak ada seorang pejabat pun yang berada di atas hukum. Semangat dan optimisme masyarakat inilah yang hendak dihilangkan, dengan cara membonsai institusi KPK. Padahal, kepercayaan masyarakat terhadap polisi, kejaksaan, dan peradilan umum saat ini belum pulih benar. Kalau semuanya benar, mari kita temukan dalang pembonsaian KPK!

REPUBLIKA, Rabu, 16 September 2009 pukul 01:25:00

ManaPengadilanKami

Oce Madril
(Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM)

Selama hampir tiga tahun diabaikan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mulai serius membahas RUU Pengadilan Tipikor. Tenggat waktu yang tersisa begitu sempit, yakni hanya sampai 30 September 2009 saat DPR periode 2004-2009 berakhir. Banyak yang menyangsikan pembahasan RUU tersebut akan selesai atau walaupun selesai, kualitasnya akan sangat diragukan.

Secara substansi, RUU ini mengatur beberapa hal yang tidak diatur sebelumnya. Salah satunya berkaitan dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Tipikor. Di kemudian hari, Pengadilan Tipikor tidak hanya dapat menerima perkara dari KPK, namun juga perkara korupsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan karena Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum atau yang diajukan oleh penuntut pada KPK. Selain itu, pengadilan ini tidak hanya memeriksa kasus korupsi, tapi juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti money laundering. Untuk mengatasi banyak perkara korupsi yang akan diperiksa, RUU ini juga memerintahkan untuk membentuk Pengadilan Tipikor di setiap tingkat pengadilan negeri. Namun, pada permulaannya hanya akan dibentuk di 5 pengadilan negeri di Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan daerah hukum yang juga diperluas. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk mendirikan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi hukum acara, akan dikenal agenda sidang pendahuluan. Ini adalah proses saat majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dakwaan dan bukti-bukti yang dimiliki penuntut umum. Jika tidak lengkap, penuntut harus melengkapinya lebih dahulu. Selain agar penuntut lebih berhati-hati, juga untuk menghindari adanya proteksi terhadap seseorang yang disangka korupsi.

Komposisi Hakim
Salah satu yang mengundang perhatian dalam draf RUU Pengadilan Tipikor adalah mengenai hakim ad hoc. Dalam RUU dinyatakan bahwa majelis hakim terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc yang komposisinya ditentukan oleh ketua pengadilan atau ketua Mahkamah Agung (MA). Ketentuan tersebut tentunya membuka peluang bagi ketua pengadilan negeri dan/atau ketua MA melakukan intervensi terhadap proses peradilan. Modusnya adalah membalik komposisi keanggotaan majelis hakim yang menangani perkara hingga melemahkan suara hakim ad hoc. Lebih jauh, ketentuan ini dapat dibaca sebagai salah satu upaya untuk mengamputasi dan membunuh secara sistematis kekuatan dan keberhasilan Pengadilan Tipikor yang selama ini terbukti baik. Pengalaman kinerja Pengadilan Tipikor selama ini membuktikan bahwa kehadiran hakim ad hoc membuat Pengadilan Tipikor mampu bekerja secara efektif dan progresif melalui putusan-putusannya. Selain tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi, hal menarik lainnya adalah konsistensi setiap tingkatan Pengadilan Tipikor dalam putusannya.

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengadilan umum. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa tren putusan bebas untuk kasus korupsi 2005 hingga Juni 2008 di peradilan umum terus meningkat. Dari total 1.184 terdakwa kasus korupsi yang dapat dipantau ICW, 41 persen di antaranya divonis bebas dan sebagian lain dihukum relatif ringan. Potret vonis bebas kasus korupsi tersebut menambah kekecewaan publik terhadap kinerja dan komitmen hakim karier di pengadilan umum. Meskipun MA sudah melakukan pelatihan khusus terhadap hakim untuk menangani kasus korupsi sejak 2007, tetapi tren vonis bebas justru tetap meningkat di tahun tersebut. Gambaran ini dirasa terlalu kontras dan berbanding terbalik dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Fenomena hakim karier yang menjatuhkan vonis bebas ini juga harus diperhatikan ketika berbicara tentang RUU Pengadilan Tipikor. Di tengah kondisi Pengadilan Tipikor yang terancam mati, materi pasal krusial tentang komposisi hakim tidak boleh dibajak. Melihat fakta putusan-putusan hakim di pengadilan negeri, maka penghapusan hakim ad hoc jelas merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

Perppu?
Berlarut-larut dan lambannya pembahasan RUU pengadilan tipikor di DPR, membuat banyak pihak mendesak agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Secara konstitusional, perppu merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Eksistensinya dapat dibaca dalam Pasal 22 UUD 1945. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PUU) yang menjelaskan bahwa perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa materi muatan perppu sama dengan materi muatan UU.

Alasan yang dijadikan prima causa dikeluarkannya perppu adalah hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, dalam penjelasan menyangkut perppu yang terdapat dalam UU PUU tidak dijelaskan apa definisi atau prasyarat kegentingan yang memaksa. Sehingga pada praktiknya, penerapan alasan ‘kegentingan yang memaksa’ senantiasa mengalami perubahan berdasarkan subjektifikasi Presiden yang kemudian dapat diobjektifikasi oleh DPR melalui mekanisme persetujuan perppu menjadi UU.

Melihat keterbatasan waktu dan jika DPR tidak mampu menyelesaikan pembahasan RUU sampai masa akhir jabatannya, solusi penetapan perppu merupakan opsi terbaik bagi Pengadilan Tipikor. Perppu bukanlah sesuatu hal yang baru pada masa pemerintahan SBY. Tercatat, ada beberapa perppu yang telah ditetapkan di bidang ekonomi dan politik (pemilu), sehingga tidak ada alasan untuk menolak menetapkan perppu untuk Pengadilan Tipikor. Terkait alasan konstitusional, Presiden bisa menggunakan logika hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, kendatipun Pasal 53 UU KPK dibatalkan, tapi MK tidak membubarkan Pengadilan Tipikor. MK sadar bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan dan mengganggu kinerja pemberantasan korupsi. MK malah memperkuat keberadaan Pengadilan Tipikor dengan memerintahkan untuk membuat UU tersendiri dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan demikian, jika saat ini keberadaan Pengadilan Tipikor kembali terancam akibat kelalaian DPR, logika hukum MK tersebut dapat digunakan oleh Presiden. Bahwa demi menjaga eksistensi Pengadilan Tipikor, menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi dan demi menjalankan amanat MK, maka perlu dikeluarkan sebuah perppu. Tindakan tersebut diperlukan agar para ‘mafioso’ korupsi tidak kegirangan karena tandem KPK hilang.

REPUBLIKA, Senin, 14 September 2009 pukul 01:15:00

Century dan Krisis

BANK CENTURY DAN BERKAH KRISIS
Oleh: Fuad Bawazier
(Mantan menteri Keuangan)

Sebagai anggota staf ahli Dewan Moneter selama 5 tahun di era pemerintahan Orde Baru, penulis sedikit banyak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi perbankan kala itu di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi non-performing loan (NPL) yang tinggi, pelanggaran  legal lending limit (batas maksimum pemberian kredit), pemberian kredit fiktif alias penjarahan uang bank oleh manajemen dan pemiliknya sendiri, kekurangan modal, pembengkakan aset bank, penciutan kewajiban perbankan, dan berbagai  window dressings laporan keuangan bank. Penyimpangan dan penyelewengan tersebut meliputi pelanggaran administrasi sampai pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Kala itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan saja telah gagal menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perbankan, tetapi juga keliru dalam membuat  assessment dan kebijakan terhadap bank-bank bermasalah tersebut. Sebagian analis berpendapat bahwa kegagalan dan kekeliruan BI tersebut memang suatu kesengajaan karena faktor hubungan baik atau khusus petinggi BI alias KKN, dengan bank-bank yang diawasinya itu sehingga enggan atau  ewuh pekewuh untuk menindaknya. Sebagian dari petinggi BI ini juga sudah divonis bersalah di pengadilan.

Analis yang lain percaya karena kekeliruan petinggi BI yang berpikiran bahwa bila BI menindak tegas bank-bank atas pelanggaran-pelanggaran kronis yang dibuatnya, dapat menggoyahkan sistem perbankan. Oleh karena itu, apa yang sesungguhnya terjadi di era 1990-an adalah politik pembiaran oleh BI yang menimbulkan moral  hazard . Bank-bank yang merasa mendapat peluang atau ‘kekebalan’ itu semakin berani melanggar untuk mengeruk keuntungan haram yang sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan BI kala itu termasuk SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan SBPU-Khusus alias akal-akalan, dan penjaminan model  Blanket Guarantee . Keadaan perbankan Indonesia semakin memprihatinkan dan ironisnya bank-bank yang sakit dijadikan lahan bisnis yang diperebutkan, guna mendapatkan dana murah BI dengan dalih untuk menyelamatkan bank yang sakit itu.

Di tengah suasana pesta mabok panjang BLBI antara bank-bank nakal dan otoritas moneter yang seharusnya justru menindaknya, datanglah krisis moneter di Indonesia 1997/1998. Meski terjadi kepanikan di lingkungan pemerintah khususnya otoritas moneter, tetapi krisis moneter itu jelas dimanfaatkan sebagai berkah untuk mencari keuntungan dadakan dan menutupi pelanggaran dan borok-borok perbankan yang selama itu dibiarkan.

Penulis masih ingat ketika dalam kuartal IV 1997 BI menggelontorkan dana BLBI bersamaan dengan intervensi BI di pasar valas, yang menghabiskan lebih dari 11 miliar dolar AS cadangan devisa. Tentu saja intervensi itu gagal karena dolar yang diturunkan BI untuk menstabilkan gejolak di pasar valas diborong dengan dana BLBI, yang juga digelontorkan BI. Ibarat menyiram api dengan bensin.

Apakah kebijakan bodoh yang diambil BI itu semata-mata karena panik menghadapi krismon, atau sebuah konspirasi dengan para spekulan dan penjarah uang negara? Seorang penasihat moneter asing BI menilai, intervensi valas tadi sebagai kecerobohan karena tanpa kontrol yang memadai terhadap bank-bank yang menerima BLBI. Yang jelas uang negara baik rupiah (BLBI) maupun valas (cadangan devisa) telah melayang.  Thus , krismon 1997/98 telah dimanfaatkan untuk mengecoh dari  mismanagement dan kejahatan perbankan, menjadi seolah-olah karena  force majeure akibat krisis.

Pengecohan ini identik dengan alasan tidak ditegakkannya aturan perbankan, dengan dalih karena dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Singkat cerita, krismon 1997/98 dijadikan kambing hitam yang membawa berkah bagi penjahat-penjahat dalam dunia perbankan, karena dijadikan alasan mujarab untuk menguras perbankan lebih banyak lagi dengan mengorbankan APBN.

Kesuksesan menjalankan kejahatan dalam dunia perbankan melalui ‘berkah’ krismon 1997/98 itu, tampaknya ingin diulang lagi melalui krisis keuangan global 2008. Bank Century yang sebenarnya telah rusak jauh sebelum krisis global 2008 terjadi, bukannya ditindak tegas sesuai aturan hukum perbankan yang berlaku, tetapi justru ‘diselamatkan’ oleh BI dan Departemen Keuangan dengan dana LPS Rp 6,7 triliun. Kalau saja skandal Bank Century ini tidak segera terbongkar, tentu angka kerugiannya akan terus melambung. Dengan demikian, seolah-olah apa yang menimpa Bank Century adalah akibat krisis global bukan  mismanagement atau kejahatan perbankan, yang pelaku utamanya orang dalam bank sendiri.

Harus diakui bahwa bisnis perbankan memang penuh risiko sekaligus mudah disalah-manfaatkan untuk memperkaya diri, lebih-lebih bila dibantu oleh otoritas moneter. Sungguh tepat apa yang dikatakan Wapres JK bahwa yang terjadi di Bank Century adalah perampokan berjamaah. Lebih tepat lagi ketegasan JK yang menolak dihidupkannya kembali  blanket guarantee , suatu kesalahan fatal yang dibuat pemerintah dan BI di tahun 1998 yang telah ikut menguras APBN. Tetapi, yang paling tepat adalah sikap DPR yang menolak Perpu No 4/2008 tentang JPSK.

Mengapa? Sebab kalau saja penjaminan  blanket guarantee dan Perpu JPSK disetujui dan dilaksanakan, dapat dipastikan pesta penjarahan uang rakyat melalui perbankan dengan dalih untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis keuangan global, akan berlangsung masif dan sulit terbendung, sedangkan para pelakunya aman dari jerat hukum. Dengan dana penjarahan yang luar biasa besarnya itu, diperkirakan semua instansi yang menentang satu per satu akan dapat ditaklukkan. Persis seperti skandal BLBI jilid I yang dananya mampu meredam banyak rezim, melahirkan SKL dan SP3 dan akhirnya pelakunya lolos, dengan meninggalkan kerusakan sistemis terhadap APBN.

Harapan rakyat kini tertumpu pada kejujuran audit investigasi BPK terhadap Bank Century dan tindak lanjutnya. Ini perlu diingatkan kembali, mengingat ketika BPK melakukan audit investigasi BLBI jilid I dan mengungkapkan nama-nama pejabat BI yang paling bertanggung jawab, ternyata tidak ditindaklanjuti secara hukum. Akibatnya, pejabat BI yang sama itu berkesempatan melakukan kejahatan ulang atau sekurang-kurangnya kebohongan dan kesalahan yang sama, dengan modus operasi yang sama pula. Oleh karena itu, pejabat-pejabat yang diduga terlibat skandal Bank Century seharusnya mengundurkan diri atau dinonaktifkan terlebih dahulu, sampai jelas pertanggungjawabannya atau tuntasnya skandal. Kini, semua terpulang kepada Presiden SBY dan DPR.

19
Sep
09

Politik : JK dan Gusti Allah Ora Sare

KOLOM POLITIK – EKONOMI
JK dan Gusti Allah “Ora Sare”
Capres, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan capres, Jusuf Kalla saling memberi salam saat menghadiri Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (25/7).

Sabtu, 19 September 2009 | 05:53 WIB
Oleh Andi Suruji

KOMPAS.com – Tuhan tidak tidur. Bahkan, Dia tidak akan tidur. Dengan kemahakuasaan-Nya, Dia-lah yang mengatur dunia dan segala isinya, serta perputaran sistem tata kehidupan manusia. Karena ketidaktidurannya itulah Sang Khalik mengetahui pasti dan sangat detail apa saja yang telah dan akan terjadi.

Ini bukanlah cuplikan renungan puasa bulan Ramadhan. Bukan pula khotbah Idul Fitri. Ini hanya terinspirasi dari sebuah judul berita di harian ini tempo hari, ”JK: Gusti Allah ’Ora Sare’”.

Pernyataan ora sare (bahasa Jawa) Wakil Presiden itu menyentak. Selama ini, Jusuf Kalla (JK) tak pernah terdengar mengutip ungkapan Bugis walaupun ia seorang Bugis. Padahal, orang Bugis juga memiliki banyak ungkapan perumpamaan bernilai tinggi, sebagaimana bahasa Jawa, Melayu, Sunda, Batak, dan bahasa lainnya.

Ketika JK mengungkapkan sesuatu dengan bahasa ”orang lain”, bukan berarti JK sudah kehilangan jati dirinya sebagai orang Bugis, ”manusia sabrang” istilah Syafii Maarif bagi JK. Jangan pula salah! Seberapa pun kadarnya, ”kejawaan” setidaknya ada juga dalam kehidupan JK. Dua menantunya orang Jawa. Istrinya adalah orang Minang. Tidak heran jika banyak orang mencap JK sebagai nasionalis tulen.

Boleh jadi, ora sare-nya JK bermakna lain, untuk menegaskan apa yang ada di benaknya, yang tidak bisa tergambarkan dan dipahami kebanyakan orang jika diungkapkan dengan bahasa lain, seperti bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bugis.

Biarlah JK sendiri yang merasakan makna ungkapan Jawa itu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pembaca pun tak dilarang menafsirkan lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam makna di balik pernyataan JK tersebut. Apakah itu sekadar lucu-lucuan menjelang buka puasa, gurauan di antara pidato resmi, letupan kekecewaan, atau kekesalan.

Kalau pembaca tak keberatan, saya hanya coba menangkap yang dirasakan maupun yang disimpan rapat dalam hati JK sehingga lahir ucapan itu.

Pertama-tama, ungkapan itu diucapkan di hadapan tim sukses dan pendukungnya yang telah bekerja keras siang dan malam. Mereka memang sering tidak tidur, ora sare, untuk memenangkan pasangan JK-Wiranto dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009.

Seperti ungkapannya, dan saya saksikan sendiri karena beberapa kali bertemu di rumah jabatan selama masa kampanye pilpres, JK pun kadang memang seperti ora sare, tidak tidur. Sampai larut malam, bahkan dini hari, JK belum tidur dan terus menerima kedatangan tamu yang mengalirkan pernyataan kelompoknya mendukung penuh.

Kadang hingga dini hari, JK belum juga istirahat karena masih harus rapat, menyusun strategi, dan menghitung kekurangan dan kekuatan secara cermat. Padahal, pagi buta ia dan timnya masih harus berangkat lagi ke penjuru Nusantara yang dicita- citakannya senantiasa menyatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak tercabik-cabik konflik akibat ketidakadilan. Harmonis dalam taraf kesejahteraan rakyatnya. Berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.

Betapa lelah JK memperjuangkan misinya yang mulia dan terhormat itu. Bukan ambisi kekuasaannya, apalagi keserakahannya mengejar takhta dan harta. ”Eeh kalian harus tahu. Saya, walaupun tidak duduk di sini, di mana pun saya kelak, kalau bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, itu sudah sangat membahagiakan saya,” kata JK dalam suatu perbincangan di ruang kerjanya.

Ia sudah cukup kaya raya untuk hidup tenang pada masa tua. Selama 40 tahun lebih jadi pengusaha, sudah cukuplah uangnya untuk membiayai kegiatan apa saja yang hendak dilakukannya. ”Kita jalan-jalan saja, tanpa protokol, tanpa ajudan, dan pengawal serta pengamanan,” katanya kepada saya dalam suatu percakapan tengah malam di rumah jabatan ketika perhitungan perolehan suara JK dan rivalnya makin timpang. ”Baik, Pak. Nanti saya jadi ajudan Bapak,” kata saya, dan dia tertawa lebar.

Kubu JK-Wiranto bukan tak berduka. Mereka kalah telak. Sangat jauh melenceng dari kalkulasi semula. Tetapi JK tak larut dalam kesedihan berkepanjangan. Seorang putrinya menyatakan, ”Kami semua bersedih. Tetapi kami malu sama Bapak (JK) karena dia tidak pernah bersedih, selalu menampakkan ketegarannya menghadapi kenyataan ini.”

”Kita semua sudah bekerja keras. Allah yang Mahatahu. Allah yang mengatur dan menentukan semua ini,” kata JK.

JK memang ora sare. Tidurnya yang banyak justru ketika dalam penerbangan. Gusti Allah juga ora sare. Dia bersama JK, setiap saat, dalam penerbangan dan cuaca yang sangat buruk dan menakutkan sekalipun. Hasil kerja keras JK tidak sesuai harapannya. Dia terima semua itu sebagai takdir. Dia telah berjuang dan berupaya keras untuk menjemput takdirnya.

Sejauh yang teramati secara cermat, baru dalam pemilu kali ini terjadi semua ormas Islam bersatu padu mendukung satu orang, yakni JK. Namun, seperti dikatakan banyak orang, seolah ada pula tangan jahat turut campur sehingga hasilnya sangat mencengangkan. Ada yang mengatakan, perolehan suara JK-Wiranto tidak masuk akal. Ada pengkhianatan dan kecurangan.

Namun, biarlah, Gusti Allah pasti ora sare.

Kita berharap, dengan segala pengalaman bisnisnya, memimpin Golkar dan menjadi wakil presiden yang dinamis, penuh terobosan, nyaris tak tidur untuk bekerja keras dan tulus, tetap ora sare mengoreksi hal-hal yang salah, curang, dan berbagai ketidakadilan lainnya di negeri ini.

Sumber : Kompas Cetak

19
Sep
09

Bencana Alam : Gempa Bumi di Bali dan Maluku Utara

Bali Terguncang Gempa, Warga Panik
Ilustrasi Kulit Bumi Retak

Sabtu, 19 September 2009 | 06:54 WIB

BADUNG, KOMPAS.com – Sekitar pukul 07.05 Wita, warga Bali berhamburan keluar rumah karena adanya gempa. Mereka merasakan gempa dua kali dengan skala keras dibandingkan pada 2 September lalu.

Sejumlah warga memukul kentongan sebagai tanda waspada adanya gempa. Berdasarkan keterangan dari BMKG Denpasar, gempa berkekuatan 6,4 SR di 101 km tenggara Nusa Dua dengan kedalaman 34 km.

Namun, belum ada laporan adanya kerusakan materi. Hanya saja beberapa barang ringan di almari misalnya sempat jatuh. Anak sekolah berhamburan dan beberapa di antaranya diinfokan diliburkan.


AYS
Gempa 6,4 Skala Richter di Maluku Utara

Sabtu, 19 September 2009 | 06:27 WIB

BANDARLAMPUNG , KOMPAS.com – Gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR)terjadi di perairan Maluku Utara pada Sabtu, pukul 01.34 WIB, dan pusat gempa itu berada di 117 kilometer Barat Laut Ternate-Maluku Utara.

Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sabtu (19/9), menyebutkan, gempa yang berlokasi pada 1,80 Lintang Utara-127,10 Bujur Timur, dan kedalaman 91 kilometer itu, tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa juga berada pada 215 kilometer Timur Laut Bitung-Sulawesi Utara, 249 kilometer Tenggara Melonguane-Sulawesi Utara, 253 kilometer Timur Laut Manado-Sulawesi Utara, dan 269 kilometer Tenggara Tahuna-Sulawesi Utara.

Sumber : Antara

19
Sep
09

Nasionalisme : Kongres Gabungan Politik Indonesia (GAPI), 19-20 September 1939

Tekad GAPI (Gabungan Politik Indonesia)

Keputusan Kongres GAPI 19-20 September 1939, merupakan suatu usaha untuk mempercepat proses Indonesia Merdeka, sebagai berikut :

  1. Dianggap perlu adanya satu Parlemen yang anggota2nya dipilih oleh rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada Parlemen pilihan rakyat itu
  2. Djika tuntutan GAPI agar Indonesia ber-PARLEMEN diterima oleh Pemerintah Belanda, maka GAPI bersedia menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintah Belanda
  3. Anggota2 GAPI tidak diperkenankan untuk mengadakan pernyataan sendiri, tetapi harus mengeluarkan pandangannya dalam satu ikatan GAPI (semua pandangan politik harus diketahui oleh pimpinan GAPI)

Keputusan Kongres Rakyat Indonesia 23-25 Desember 1939 :

  1. Dalam menuntut Indonesia ber-PARLEMEN, diserahkan kepada pimpinan GAPI untuk mengurusnya
  2. Kongres menetapkan bahwa Bendera Persatuan adalah Merah Putih, lagu kebangsaan : Indonesia Raya, bahasa persatuan : adalah bahasa Indonesia
  3. Kongres Rakyat, sejak tanggal 24 Desember 1939 ditetapkan sebagai badan tetap dengan tujuan mencapai Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

Resolusi GAPI 10 Agustus 1940 :

  1. Mendesak pada Pemerintah Belanda agar segera metobah bentuk Volks Raad menjadi Parlemen. Parlemen itu harus dibentuk melalui pemilihan secara bebas oleh rakyat sehingga akan benar2 merupakan perwakilan semua golongan dalam masyarakat
  2. Agar jabatan Kepala2 Departemen dirobah menjadi Menteri, dan Menteri2 tersebut harus bertanggung jawab kepada Parlemen

Tokoh2 GAPI antara lain : AK Gani, Dr Sam Ratulangi, Amir Sjarifudin, Husni Thamrin, Abikusno, dlsb

Partai2 yang bergabung antara lain : PNI. PSII, Partindo, GERINDOM, Parpindo, dlsb

Sumber : Sejarah Pergerakan Pemuda Indonesia, Peter Tomasoa, 1972

18
Sep
09

Nasionalisme : Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945

Peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945

Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka ditunjuk sebagai menteri dalam 12 Kementerian. Pemerintahan ini juga memiliki 4 orang menteri negara dan 4 pimpinan lembaga lainnnya yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara negar. Daerah Jakarta Raya dizaman Jepang berbentuk daerah khusus kota besar (Tokobetsu) dan Soewiryo menjabat wakil walikota. Pada saat kemerdekaan tahun 1945 Soewirjo mengambil alih jabatan walikota tersebut kemudian menunjuk Mr Wilopo sebagai wakilnya. Meskipun Pak Wirjo begelar Walikota namun dia lebih dikenal sebagai Bapak Rakyat Jakarta. Sebagai orang yang berkecimpung lama dalam Pemerintahan Kota aktifitas beliau amat khusus. Kantornya dibalai kota jalan Merdeka selatan Jakarta sekarang. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipegangsaan timur 56, Pak Wiryo bertindak selaku ketua panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut. Ketua KNI Jakarta Raya adalah Mr Mohammad Roem. Setelah 17 Agustus 1945, berita Proklamasi dari Jakarta segera menyebar kseluruh tanah air melalui media elektronik (saat itu radio dan kontak-kontak telegrafis) dan cetak maupun dari mulut kemulut. Dengan sendirinya timbullah reaksi spontan yang amat bergelora. Akibatnya selama bulan Agustus dan September 1945 telah diadakan berbagai kegiatan massa seperti rapat-rapat regional wilayah maupun rapat-rapat lokal ditingkat kecamatan-kelurahan atau pada tempat-tempat berkumpul lainnya. Rapat wilayah kota Jakarta yang cukup besar terjadi pada ahir bulan Agustus 1945. Yaitu rapat rakyat dalam rangka menyambut berdirinya KNI yang bertempat dilapangan Ikada. Setelah rapat bubar, sebahagian massa mengadakan gerakan pawai berbaris mengelilingi kota dengan mengambil rute Ikada, Menteng Raya, Cikini dan Pegangsaan Timur. Dimuka rumah Pegangsaan Timur 56, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati serta sejumlah menteri menyambut.Kegiatan rakyat seperti ini menarik perhatian pihak Jepang dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dengan ketentuan penguasa Jepang sesuai instruksi sekutu. Maka pada tanggal 14 September 1945 dikeluarkan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Ditambah larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi yang memunculkan demonstrasi melawan penguasa Jepang. Padahal saat itu sedang dipersiapkan sebuah rapat yang lebih besar dan sudah bersifat rapat raksasa yaitu Rapat Raksasa Ikada. Ide pertama rencana tersebut, datangnya dari para pemuda dan mahasiswa dalam organisasi Commite van Actie yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta, untuk mengadakan peringatan 1 bulan Proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wirjo selaku walikota Jakarta Raya dan ketua KNI Jakarta Raya, Mr Mohammad Roem. Maka dengan serentak Pemuda-Mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan (saat itu bernama Jepang, Siku) maupun kelurahan. Akibatnya berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena Pemerintah Pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang seperti dikatakan diatas, sudah befungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan Pemerintah mau menyetujuinya. Menurut Pemuda-Mahasiswa Rapat Raksasa ini amat penting. Karena meskipun gaung Kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak Proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata ditanah air. Misalnya hak dan tanggung jawab Pemerintah belum nampak dalam aktifitas kenegaraan sehari-hari, apalagi kalau dikaitkan dengan amanat Proklamasi. Maka Rapat Rksasa amat perlu untuk menggambarkan bahwa NKRI memiliki legitimasi sosial-politik dengan cara mempertemukan langsung rakyat dan pemerintah. Dan dalam kesempatan ini diharapkan rakyat mendukung Pemerintah RI yang merdeka dan berdaulat. Mungkin Presidenpun akan memberikan komando-komandonya. Dalam perkembangan selanjutnya meskipun telah diadakan pertemuan antara panitia dan Pemerintah tetap tidak dicapai kata sepakat. Ahirnya pada tanggal 19 September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak subuh pagi hari berduyun-duyun mendatangi lapangan ikada dan berkumpul membentuk kesatuan massa yang amat besar. Untuk menenangkan massa rakyat ini, pihak Pemuda-Mahasiswa mengajak bernyanyi. Atas usaha panitia, telah siap sistim pengeras suara yang cukup memadai, ambulance kalau-kalau diperlukan ada yang membutuhka pertolongan medis, dokumentasi yang dilaksanakan oleh juru foto dari kelompok ikatan jurnailistik profesional maupun amatir serta camera man Berita Film Indonesia (BFI). Pihak penguasa Jepang yang melihat derasnya arus rakyat yang menuju Ikada dan telah berkumpulnya massa yang besar, memanggil para penaggung jawab daerah Jakarta. Pak Wiryo dan Mr Roem mendatangi kantor Kempetai dan berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari berkumpulnya rakyat di Ikada dan mengatakan gerakan spontan ini hanya bisa diatasi oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno sendiri. Tapi pihak Jepang tidak mau mengambil resiko dan mengirim satuan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Penjagaan segera dilaksanakan oleh pasukan bersenjata dengan sangkur terhunus dilengkapi peluru tajam. Sementara kabinet Pemerintah RI tetap menolak. Bahkan ada berita kalau Presiden dan kabinetnya kalau perlu akan bubar. Mahasiswa segera mengambil inisiatip. Mereka mendatangi Presiden Soekarno pagi subuh tanggal 19 September 1945. Dijelaskan bahhwa Jepang tidak mungkin akan bertindak keras karena sesuai dengan tugas`sekutu, amat berbahaya bagi keselamatan kaum internira. Selain itu tentara Jepang akibat kalah perang telah kehilangan semanngat. Nampaknya Presiden mau diajak kompromi dan berjanji akan membicarakannya dalam rapat kabinet pagi hari. Pada tanggal 19 September 1945 pagi hari memang berlangsung rapat kabinet untuk membicarakan antara lain akan dibentuknya Bank Negara Indonesia. Rapat yang sedang berlangsung digedung ex Jawa Hokokai tidak kunjung selesai juga sampai waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Para Pemuda-Mahasiswa mendesak terus agar Presiden segera berangkat ke Ikada. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab kalau masa berbuat sesuatu diluar kontrol, padahal rakyat hanya menginginkan kedatangan para pemimpinya untuk menyampaikan amanat sebagai kelanjutan Proklamasi. Sebagai jaminan Pemuda-Mahasiswa akan menjaga keselamatan para anggota kabinet tersebut. Ahirnya Presiden Sukarno mengambil keputusan akan ke Ikada. Bagi para anggota kabinet lainnya yang berkeberatan dipersilahkan untuk tidak ikut. Namun nyatanya semua yang hadir dalam gedung ex Jawa Hokokai dengan kendaraan masing-masing juga menuju Ikada. Presiden Sukarno dikawal Pemuda-Mahasiswa dengan menggunakan mobil menuju lapangan Ikada dengan lebih dahulu mampir di Asrama Prapatan 10 Jakarta karena akan bertukar pakaian. Ketika Presiden tiba rombongannya ditahan oleh sejumlah perwira Jepang utusan dari Jenderal Mayor Nishimura yaitu yang dipimpin oleh Let.Kol Myamoto. Jelas ini bukan Kempetai dan menggambarkan Jepang memakai kebijaksanaan lunak. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menjamin akan mampu mengendalikan massa meskipun nampaknya massa rakyat sudah siap bentrok fisisk. Hal ini dapat terlihat dimana rakyat yang mempersenjatai diri dengan bambu runcing, golok, tombak dan sebagainya. Ternyata Presiden hanya bebicara tidak lebih dari lima menit lamanya. Yang isinya : Percayalah rakyat kepada Pemerintah RI. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada Pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Setelah pidato Presiden selesai rakyat yang sudah bertahan di Ikada selama lebih dari 10 jam ahirnya bubar dengan teratur tampa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal kalau diperhitungkan massa yang besar tersebut sudah bersifat ancaman terjadinya konflik fisik yang mungkin dapat memunculkan pertumpahan darah yang tidak terkira. Nampaknya semua pihak puas. Rakyat puas atas kemunculan Presiden dan para menterinya. Demikian pula Pemerintah senang karena dapat memenuhi tuntutan pemuda mahasiswa. Lebih-lebih Jepang yang terhindar dari sikap serba salah. Rupanya mereka takut mendapat sangsi pihak sektu kalau tidak mampu mengatasi keadaan Jakarta dari keadaan yang teteram dan damai.

posted by Rushdy Hoesein

PERISTIWA IKADA 19 SEPTEMBER 1945 (STUDI TENTANG PERANAN COMITë VAN ACTIE PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN)

Oleh :
Heru Prayitno

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu

(1) apa yang melatar belakangi rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945? (2) Bagaimana peran Comitë van Actie dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945?

(3) Bagaimana pengaruh rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 terhadap gerakan para pemuda serta Pemerintah Republik Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah

(1) mengetahui latar belakang rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. (2) Menjelaskan peran Comitë van Actie dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

(3) Menjelaskan pengaruh rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 terhadap gerakan para pemuda serta terhadap Pemerintah Republik Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Informasi-informasi yang terkumpul dikritik sehingga menghasilkan fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dan kemudian ditulis dalam sebuah cerita sejarah/historiografi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal:

(1) latar belakang rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 adalah ketidak puasan Comitë van Actie terhadap kondisi dan struktur politik pada awal kemerdekaan. (2) Comitë van Actie sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada, memobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

(3) Rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 merupakan bukti dan perwujudan yang nyata bahwa Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia dibawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta betul-betul mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat Indonesia dan juga merupakan pembuktian kepada dunia internasional terutama Sekutu termasuk Belanda, bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu kenyataan, dan bukan ciptaan Jepang.

RAPAT RAKSASA LAPANGAN IKADA
19 SEPTEMBER 1945

Lapangan Ikada Lapangan Ikada merupakan lapangan luas di bagian pojok timur yang saat ini ditempati oleh kawasan Monas. Sejak jauh sebelum Senayan dibangun, Lapangan Ikada yang sebelumnya dikenal sebagai Lapangan Gambir, merupakan pusat kegiatan olahraga. Nama Lapangan Ikada baru muncul pada masa pendudukan Jepang tahun 1942.

Ikada sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Atletik Djakarta. Di sekitar kawasan tersebut terdapat sejumlah lapangan sepak bola milik klub sepak bola era 1940-an dan 1950-an seperti Hercules, VIOS (Voetbalbond Indische Omstreken Sport) dan BVC, yang merupakan kesebelasan papan atas kompetisi BVO (Batavia Vootball Organization). Setelah kemerdekaan, kesebelasan tersebut digantikan oleh Persija. Selain lapangan sepak bola, di sekitarnya terdapat pula lapangan hoki dan lapangan pacuan kuda untuk militer kavaleri.

Sebelum [Senayan|Stadion Gelora Bung Karno] selesai dibangun untuk menyambut Asian Games 1962 IV tahun 1962, Ikada merupakan tempat latihan dan pertandinggan PSSI. Pada acara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-2 tahun 1952, dibangun Stadion Ikada di sebelah selatan lapangan ini.

Lapangan ini pada awalnya oleh Gubernur-Jenderal Herman William Daendels (1818). Mula-mula bernama Champ de Mars karena bertepatan penaklukan Belanda oleh Napoleon Bonaparte. Ketika Belanda berhasil merebut kembali negerinya dari Perancis, namanya diubah menjadi Koningsplein (Lapangan Raja). Sementara rakyat lebih senang menyebutnya Lapangan Gambir, yang kini diabadikan untuk nama stasion kereta api di dekatnya.

Catatan
VIOS mempunyai lapangan sendiri bernama Viosveld (lapangan Vios), kini Stadion Menteng. Sekarang lapangan ini terletak di jalan HOS Cokroaminoto no.87, Jakarta

PERISTIWA SEJARAH LOKAL 19 SEPTEMBER 1945
Pada tgl 19 September 1945 mulai pukul 10.00 pagi bertempat digedung KNIP Lapangan Banteng Jakarta (Mahkamah Agung samping Dep.Keuangan sekarang) diadakan Rapat Kabinet yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Cukup banyak yang dibicarakan dalam rapat tersebut termasuk rencana pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI) oleh ayahnya Prof DR Soemitro Djojohadikusumo yaitu Margono. Tetapi ada agenda cukup penting yang rupanya dibicarakan secara khusus, yaitu berlangsungnya “Rapat Raksasa Ikada” yang penyelenggaraannya dipersiapkan dan dilaksanakan rakyat Jakarta dan sekitarnya yang dimotori Pemuda-Mahasiswa Jakarta.Rencana Rapat Akbar yang sejak awal tempatnya sudah ditetapkan yaitu Lapangan Ikada (sekarang pojok timur Monas), pada mulanya dimaksudkan untuk memeperingati satu bulan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi rencananya dilaksanakan pada tanggal 17 September 1945. Tapi rupanya rencana ini ditanggapi fihak Pemerintah Republik Indonesia secara maju mundur. Ada kesan Pemerintah sangat berhati-hati atau nyaris takut kepada kekuasaan Militer Jepang yang baru saja kalah perang. Untuk ini Kabinet sudah membahasnya dalam rapat tgl 17 September 1945. Kurang disetujuinya rencana rapat tersebut oleh Pemerintah, antara lain atas pertimbangan rakyat yang berkumpul cukup banyak , yang akan memancing kemarahan militer Jepang dan mungkin mengakibatkan bentrokan fisik dimana dikhawatirkan akan jatuhnya banyak korban sia-sia. Memang fihak militer Jepang jauh hari telah mengeluarkan larangan berkumpulnya massa lebih dari lima orang. Dan bukan hal yang tidak mungkin fihak Jepang yang sekarang telah menjadi alat sekutu, sudah menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh SEAC (South East Asia Command) yaitu untuk mempertahankan keadaan Status Quo.

Fihak panitia penyelenggara yang terdiri dari banyak Pemuda dan Mahasiswa yang menggunakan nama panitia “Komite aksi”, menganggap Pemerintah harus didesak dan dimotivasi terus agar sadar bahwa Rapat Raksasa ini penting untuk diselenggarakan guna menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Inilah perwujudan nyata dari proses demokrasi dan harus dikampanyekan kepada dunia. Bukankah Republik Indonesia secara defacto sudah ada melalui fakta adanya Rakyat, Wilayah dan Pemerintah. Dalam Rapat Ikada inilah khsusnya penduduk Jakarta dan sekitarnya akan membuktikan suatu legitimasi politik bahwa “Indonesia sekarang telah Merdeka” yang didukung rakyat. Karena tidak kunjung jawaban dari Pemerintah Republik Indonesia, ahirnya fihak penyelenggara memutuskan untuk mengundurkan rencana acara tgl 17 menjadi tanggal 19 September 1945. Sedangkan tempat masih tetap direncanakan dilapangan Ikada.Pada tanggal 18 Sptember 1945 jam 11.00 pagi, tiba-tiba Mr Achmad Subardjo selaku menteri Luar Negeri RI mengadakan konferensi Pers untuk menyampaikan keputusan Pemerintah yang isinya sepertinya menghilangkan harapan rakyat yaitu menolak rencana Rapat Raksasa Ikada. Beliau juga memerintahkan agar rencana pembatalannya diberitakan dalam Berita Indonesia (sebuah surat kabar pada saat itu). Reaksi para pemuda dan mahasiswa yang hadir dalam konferensi tersebut sudah bisa diperkirakan sejak semula. Mereka menyatakan sikap bahwa “Apapun yang akan terjadi Rapat Raksasa Ikada akan tetap diadakan pada esok pagi yaitu tgl 19 September 1945”.

Sikap ini sebenarnya bukan hanya luapan emosi semata, tapi beralasan antara lain karena persiapan Rapat Raksasa Ikada sudah berjalan cukup jauh, termasuk usaha untuk mengundang rakyat dari berbagai peloksok Ibu kota dan daerah sekitar Jakarta. Cara pemberitaan ini cukup sukses padahal alat komunikasi sangat terbatas. Pada umumnya penyampaian berita undangan dilakukan secara berantai melalui sistim pembagian wilayah pada zaman Jepang dan organisasi RT/RW saat itu (Tonarigumi).

Pemuda-mahasiswa protes kepada Pemerintah dan berusaha menjelaskan duduk perkaranya kepada Pemerintah dan meminta keputusan ditinjau kembali. Desakan para hadirin agar Pemerintah sekali lagi bersidang, ahirnya ditanggapai oleh Men.Lu Achmad Subardjo dan berjanji untuk menyampaikannya kepada Presiden Sukarno. Setelah bubaran, para pemuda-mahasiswa tidak langsung pulang kerumah tapi berkumpul ditempat kelompoknya masing-masing, untuk membicarakan tindakan selanjutnya. Sedikit gambaran Pasca Proklamasi, setidaknya ada 3 kelompok besar pemuda-mahasiwa yang berbeda dalam latar belakang politiknya. Yang pertama kelompok Prapatan 10 (asrama mahasiswa kedokteran Ikadaigakho) yang 100 % terdiri dari mahasiswa, kelompok Menteng 31 yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan kelompok BAPERPI (Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia) jl Cikini no.71. Terdiri dari campuran Mahasiswa dan Pelajar. Diluar itu ada juga kelompok yang tidak kalah partisipasinya dalam persiapan ini yaitu kelompok pelajar SMT (Sekolah menengah Tinggi) Jakarta. Dan dalam jumlah kecil ada juga para pemuda yang tergabung dalam asrama Indonesia merdeka dijalan Kebon Sirih no.80 Jakarta, dan pemuda dari Barisan Pelopor Jakarta. Mereka semua merupakan motor-motor persiapan Rapat Raksasa Ikada pada saat itu. Anehnya berbagai kelompok pemuda/mahasiswa ini yang pada zaman Jepang dan awal Revolusi berbeda faham, tapi kini menjelang Rapat Raksasa bisa bersatu dan saling bahu membahu bekerja sama.

Jangan dilupakan juga pada saat itu terdapat banyak para pemuda ex tentara PETA dan HEIHO yang sudah menceburkan dirinya dalam BKR (Barisan Keamanan Rakyat). Organisasi mereka juga punya peranan yang menentukan dalam persiapan pengamanan Rapat Raksasa Ikada. Komandan BKR Jakarta pada saat itu adalah mantan Shodanco Mufraini Mukmin yang belakangan akan menjadi Komandan Resimen Jakarta. Yang tidak kalah pentingnya Polisi ex Jepang (Polisi macan) yang sudah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia.

Merekalah satu-satunya kekuatan bersenjata yang ada difihak RI pada saat itu , termasuk untuk pengamanan keselamatan Presiden, Wakil Presiden dan para menteri kabinet.Untuk persiapan pendukung, telah siap pula anggota PMI (Palang Merah Indonesia), ibu-ibu penyelenggara Dapur Umum , dokter-dokter serta dokter-dokter muda CBZ (Centralle Burgerlijk Ziekenhuis) yang sejak zaman Jepang sudah berganti nama menjadi Roemah Sakit Pergoeroen Tinggi. Mereka mempersiapkan obat-obatan, dan alat-alat medis lainnya serta telah dipersiapkan pula beberapa buah Ambulance. Yang tidak kalah menentukan adalah wartawan dan dokumentator, Radio Republik Indonesia , Juru Foto IPPHOS, serta Cameraman dari Studio Multi Film atau bahasa Jepangnya “Nippon Eiga Sha” (ex perusaan film Propaganda Jepang yang belakangan menjadi PFN) yang akan mendokumentasikan peristiwa penting ini. Hasil dokumentasi mereka ini nantinya meru-pakan satu-satunya visualisasi seluloid tentang hal tersebut sampai sekarang.

Setelah menunggu beberapa saat rupanya Pemerintah menepati janjinya untuk mengadakan rapat kabinet kembali. Pada tgl 18 September 1945, jam 20.00 bertempat dikediaman Presiden Sukarno, jl Pegangsaan Timur 56, Men.Lu Achmad Subardjo melaporkan kepada Presiden tentang pertemuannya dengan pemuda-mahasiswa pada pagi hari dimana mereka pada dasarnya tetap bertekad untuk melaksanakan Rapat Raksasa Ikada. Meskipun Rapat sebagian anggota kabinet ini berlangsung sampai jam 4.00 pagi, tapi tidak menghasilkan apa-apa dan diputuskan akan dilanjutkan di kantor KNIP di Lapangan Banteng besok paginya tgl 19 September 1945 dalam rapat pleno dimana anggota kabinet lengkap. Kembali kepada penuturan awal diatas dimana sedang berlangsungnya Rapat Kabinet tgl 19 September 1945, nampaknya semua unsur mengalami kegelisahan yang cukup mencekam.. Disatu fihak pemuda-mahasiswa panitia penyelenggara dari Komite Aksi yang sejak pagi hari sudah menghadapi masa yang terus berbondong-bondong menuju Ikada yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.

Kepada panitia ini massa rakyat menuntut untuk menghadirkan segera para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Sukarno. Difihak yang lain Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta dan seluruh anggota Kabinet bersama anggota KNIP masih mengulur-ngulur waktu tampa tau harus berbuat apa. Nampaknya disini dibutuhkan seseorang tokoh sentral yang berani dan tegas untuk berkata ya atau tidak sama sekali. Sementara sekitar jam 12.00, kabinet sudah mengutus Mohammad Roem (Ketua KNIP Jakarta) dan Soewirjo (Walikota Jakarta) untuk menemui fihak militer Jepang untuk membicarakan hal-hal mengenai rapat raksasa tersebut. Dalam pembicaraan ini ada kesan bahwa fihak Jepang mulai kewalahan melihat pengumpulan masa yang makin lama makin besar tampa bisa berbuat sesuatu.

Mereka meminta Roem dan Suwirjo, membubarkan kumpulan massa rakyat tersebut. Hal ini dijawab Roem dan Soewirjo bahwa yang bisa membubarkan kumpulan massa itu hanya satu orang yaitu Presiden Sukarno. Kedua utusan Kabinet ini juga sempat menyaksikan keadaan dilapangan Ikada secara langsung, termasuk persiapan pasukan Tentara Jepang yang sudah sempat memobilisir sejumlah besar pasukan infantri bersenjata lengkap dengan sangkur terhunus yang didukung pasukan tank dan panser. Semua hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden Sukarno.

Ahirnya menjelang pukul 16.00 Presiden Sukarno tidak mungkin berpangku tangan lagi dan dengan tegas menyatakan “ Saudara-saudara menteri dengarkan keputusan saya. Saya akan pergi kelapangan Ikada untuk menentramkan rakyat yang sudah berjam-jam menunggu. Saya tidak akan memaksa saudara-saudara untuk ikut saya. Siapa yang mau tinggal dirumah boleh, terserah kepada saudara masing-masing”.

Dengan adanya keputusan tersebut maka berahirlah sidang kabinet, dan secara resmi Pemerintah menyetujui Rapat Raksasa Ikada dilangsungkan. Dan hampir semua hadirin dalam sidang digedung KNIP ini ternyata ikut menuju Lapangan Ikada mengikuti Presiden, menurut caranya masing-masing. Presiden Sukarno sendiri telah dijemput pemuda-mahasiswa dari panitia penyelenggara Komite Aksi.

Mobil yang dipergunakan mahasiswa tidak tanggung-tanggung sebuah mobil berwarna hijau militer Jepang (kuning hijau) bekas milik salah seorang pimpinan Kempetai. Kendaraan ini dikendarai oleh mahasiswa Sujono Joedodibroto (sekarang profesor ahli mata) dan dimuka dikawal dua buah motor indian yang dikendarai Subianto Djojohadikusumo (gugur sebagai letnan satu Polsi Tentara dalam peristiwa lengkong Tanggerang awal tahun 1946) dan Daan Yahya (mantan Panglima Divisi Siliwangi tahun 1948 dan gubernur militer Jakarta Raja tahun 1950).

Rupanya rombongan tidak langsung kelapangan Ikada tapi mampir di Asrama mahasiswa kedokteran jalan Prapatan no.10 Jakarta, karena Presiden Sukarno mau mengganti pakaian dahulu yang berwarna putih yang diambil dari rumah. Sekitar jam 16.00 tepat barulah rombongan Presiden yang dikawal mahasiswa ini yang kini sudah bertambah, termasuk mahasiswa Eri Sudewo, Sujono markas, Patiasina, Kamal dan sebagainya. Sebelum masuk kelapangan Ikada (kira-kira dimuka PLN sekarang), rombongan Presiden turun dari mobil yang langsung disambut rakyat.

Bersama rombongan besar rakyat inilah Presiden dan anggota kabinet berjalan bersama menuju tempat yang sudah disediakan. Nampak beberapa tokoh mendekati Presiden, antara lain Hatta, Adam Malik, Ali Sastroamidjojo, Mufraini Mukmin dan sebagainya. Tapi baru beberapa meter mereka berjalan tiba-tiba sudah dihadang beberapa perwira Jepang yang meminta agar Rapat dibubarkan. Salah seorang perwira Jepang ini adalah Let.Kol Myamoto yang ditugaskan pimpinan militernya untuk berunding.

Melalui penterjemah yang juga seorang mahasiswa, Presiden Sukarno kemudian menjelaskan bahwa dia harus menentramkan rakyat yang sejak pagi menanti kedatangannya. Kalau dia dihalangi maka bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menyulitkan tentara Jepang sendiri. Ahirnya rombongan diizinkan melanjutkan perjalanan menuju lautan manusia yang mengelu-elukan para pemimpin mereka. Lautan manusia ini dilengkapi ribuan bendera Merah Putih yang berkibar dengan megahnya yang tidak terbayangkan pada saat sebelumnya pada masa pendudukan Jepang. Tampak beberapa spanduk besar bertuliskan antara lain “ Kalaoe ada orang bertanya berapakah jumlah moe, maka jawablah kami satoe”.

Menunggu kesempatan baik, rombongan lebih dahulu menuju tribune utama. Dan pada saatnya sebagaimana harapan rakyat maka naiklah Presiden Sukarno keatas podium kayu setinggi kurang lebih 3 meter dikawal ajidan dan seorang anggota polisi. Ketika itulah terdengarlah teriakan Merdeka…Merdeka…Merdeka, yang sambung menyambung. Maka Presidenpun berpidato dimuka lautan rakyat yang mulai senyap tampa bersuara antara lain beliau berkata :

“ Kita sudah memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan, sepatahpun tidak kami cabut. Tetapi dalam pada itu, kami sudah menyusun suatu rancangan. Tenang, tentram, tetapi tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan. Kalau saudara-saudara percaya kepada Pemerintah Republik Indonesia yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu walaupun dada kami akan robek karenanya, maka berikanlah kepercayaan kepada kami dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dengan disiplin. Sanggupkah saudara-saudara “ dijawab dengan serentak oleh rakyat “Sanguuup”. Lalu Presiden melanjutkan “Perintah kami hari ini, marilah sekarang pulang semua dengan tenang dan tenteram, ikutilah perintah Presidenmu sendiri tetapi dengan tetap siap sedia sewaktu-waktu. Saya tutup dengan salam  nasional….. MERDEKA….” .
Maka terjadilah keajaiban tersebut. Kumpulan massa yang dianggap fihak Jepang akan sukar dikendalikan, ternyata mau menurut Presidennya dan pulang kerumah masing-masing dengan teratur.
Apakah arti peristiwa Rapat Raksasa Ikada ini ?. Bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya mudah disatukan dalam langkah dan geraknya oleh kekuatan dari sebuah figur kharismatik serta diarahkan dan dikendalikan untuk tujuan yang postif dengan syarat jangan mengecewakan mereka. Bung Karno sebagai Presiden memiliki itu semua yang harus menggambarkan antara lain bahwa, para pemimpin harus tegas dan lugas dan merupakan bagian dari mereka, dimana hal tersebut dimungkinkan kalau para pemimpinnya sendiri selalu turun kebawah. Para pimpinan rakyat khususnya pemuda dan mahasiswa amat menentukan dalam pembuatan kebijakan Nasional yang disepakati bersama, semua fihak dengan lebih dahulu dimusyawarahkan secara demokratis. Peristiwa sejarah lokal yang menyangkut masalah Demokrasi, yang terjadi setelah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 ini selalu menarik dikaji karena benar-benar diselenggarakan oleh rakyat, untuk kepentingan perjuangan Nasional dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya rakyat menyadari bahwa hal itu amat penting sekali terutama dalam mewujudkan utuhnya Kepemimpinan Nasional. Meskipun usaha ini dilakukan di Jakarta secara lokal, tapi maksud utamanya secara Nasional untuk melegitimasi Pemerintahan RI yang sah baik yang menyangkut lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Sesungguhnya hal ini penting mengingat gaung Proklamasi belum cukup merata kepeloksok tanah air. Selain itu belum terlihat tindakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan RI secara nyata sebagaimana diamanatkan dalam Naskah Proklamasi maupun UUD 1945. Dan yang lebih penting lagi timbulnya keraguan masyarakat akan kedaulatan NKRI padahal dengan mata telanjang sejak awal September 1945 rakyat Indonesia menyaksikan masih eksisnya balatentara Jepang, pasukan sekutu yang mulai berdatangan yang diyakini diboncengi pula pasukan Belanda, sementara Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak nampak berbuat banyak. Ada sebuah kekhawatiran lain dari fihak penguasa politik Bangsa pada waktu itu baik yang beraliran Nasionalis, Islam maupun Sosialis bahwa masa pendudukan Jepang berpengaruh sangat dalam dalam rencana pembangunan Bangsa dan Negara pasca Perang Dunia ke II. Konflik ini sangat mencuat mengingat baik Soekarno maupun Hatta adalah tokoh-tokoh yang erat bekerja sama dengan Jepang termasuk dalam mewujudkan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya beberapa gelintir tokoh politik yang benar-benar bersih dari kerja sama dengan Jepang, namun tidak dapat berbuat banyak karena nilai kepemimpinannya tidak dihargai rakyat sebegitu besar yang dimiliki Soekarno, atau penokohannya tidak dikenal.

Situasi inilah yang menggambarkan masa transisi dari pendudukan Jepang kepada zaman Kemerdekaan dalam tahun 1945. Berkaitan dengan hal diatas Soekarno sebagai Presiden dari kabinet Presidensiel pertama (sering disebut kabinet Buco) harus mampu menerima kritik maupun tuduhan-tuduhan politik yang belum tentu benar termasuk keabsahan dirinya sebagai pimpinan eksekutif yang diangkat rakyat.

Adalah Sjahrir dan Tan Malaka yang paling vokal menyebar luaskan berbagai kelemahan Soekarno selama masa pendudukan Jepang. Dan hal ini banyak ditelan bulat-bulat oleh sebagian kaum muda yang tergabung dalam kelompok pemuda-mahasiswa.

Buat Belanda yang memiliki badan NICA (Netherlands Indie Civil Administration) yang baru kemudian secara resmi tiba di Jakarta pada awal Oktober tiba di Jawa, isu politik ini amat menguntungkan dan mulai membina masyarakat Indonesia yang pro Belanda serta melakukan persiapan-persiapan akan kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda yang kabur ke Australia ketika Jepang secara resmi masuk ke Indonesia pada tgl 8 Maret 1942. Diantara tokoh NICA yang tiba lebih dahulu dengan tentara sekutu adalah Van der Plas. Usaha-usaha yang dilakukannya adalah mulai merehabiliter ex tentara KNIL baik yang bebas maupun yang baru lepas dari camp interniran Japang.

Agitasi dan provokasi Van der Plas cs, membuat Jakarta menjadi kurang aman karena dimana-mana timbul konflik bersenjata yang memakan korban tidak sedikit. Padahal kelompok pemuda-mahasiswa Jakarta sedang giat-giatnya melakukan pengambil alihan badan-badan Pemerintah ex Jepang untuk difungsikan dalam Pemerintah RI atau setidaknya Pemerintahan Daerah Jakarta Raya.

Slogan-slogan anti Kolonialisme dan Imperialisme bermunculan yang ditulis oleh pemuda-mahasiswa Jakarta pada dinding-dinding gedung, trem dan kereta api maupun dalam spanduk-spanduk yang dapat dibaca dipersimpangan jalan-jalan, Semua ini dengan harapan dapat dibaca siapa saja khususnya tentara sekutu bahwa “Indonesia sudah Merdeka dan berdaulat”.

Menanggapi tuntutan massa untuk berpidato dalam rapat raksasa Ikada, nampaknya Bung Karno melihat segi negatif dan positifnya usaha rakyat tersebut. Segi negatifnya kalau saja fihak-fihak terkait baik rakyat yang sudah menyemut yang diperkirakan berjumlah 300.000 orang, maupun fihak penguasa militer Jepang yang sudah harus bertanggung jawab kepada fihak sekutu sebagai pemenang perang dunia dan kini melakukan stelling tempur kearah rakyat. Keduanya bisa mengalami konflik fisik, yang dapat diperkirakan akan menimbulkan pertumpahan darah hebat. Segi positifnya adalah terbetuknya sosok Persatuan, Kesatuan Nasional serta munculnya nilai-nilai Demokrasi. Serta yang lebih pasti adalah legitimasi Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat dibawah Presiden Soekarno. Sebagaimana tertulis dalam sejarah, tidak banyak yang diucapkan dalam pidato tersingkat yang pernah disampaikan Soekarno. Namun apa yang tersirat dalam pidato tersebut sungguh sebuah monumen nasional yang tidak akan dilupakan orang. Semua fihak baik mengagung-agungkan dirinya, mencerca dirinya dan mengancamnya selama zaman Jepang dan disekitar Proklamasi, termasuk yang berpikiran naif tentang manusia bernama Soekarno ini, pada ahirnya mengakuinya bahwa Republik ini dalam mengusahakan perjuangan bangsa selanjutnya setelah Preoklamasi 17 Agustus 1945 membutuhkan seorang PEMIMPIN NASIONAL yang tidak pernah ada duanya dalam sejarah Indonesia.

Galery Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19 September 1945
RAPAT RAKSASA IKADA Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi hari bertempat dimuka rumah dijalan Pegangsaan Timur no.56 telah diadakan upacara PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA. Dalam peristiwa ini Ir Sukarno dihadapan rakyat Jakarta Raya membacakan teks Proklamasi yang berbunyi : Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan KEMERDEKAAN INDONESIA, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peristiwa ini dapat berlangsung berdasarkan musyawarah para pemuka rakyat dari seluruh Indonesia menjelang pagi hari dirumah Laksama Maeda jalan Imam Bonjol no.1[1] Jakarta, yang berpendapat bahwa telah tiba saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Mengingat lembaga dimana para pemuka rakyat Indonesia ini bergabung pada zaman Jepang bernama PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (disingkat PPKI) maka dapat dikatakan lembaga inilah yang kemudian bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut amanat PROKLAMASI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 bertempat digedung BP7 sekarang[2], Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan, mensahkan dan menetapkan UUD dasar negara Republik Indonesia. Isi UUD ini yang utama adalah membentuk Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan ditangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu PPKI melaksanakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dalam hal ini secara aklamasi disetujui Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai wakil Presiden. Selain itu ditetapkan pula bahwa untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional (KNI). Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan adanya 12 Kementerian dalam Pemerintahan NKRI dan pembagian daerah menjadi 8 Propinsi yang dikepalai seorang Gubernur. Setiap Propinsi dibagi dalam Kresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional daerah. PPKI berhubung dengan semangat baru dalam alam kemerdekaan, secara singkat kemudian disebut PANTIA KEMERDEKAAN (PK) [3]. Dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 PK membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat. Anggota KNI pusat (KNIP) dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Presiden Sukarno.bertempat digedung Kebudayaan (sebelumnya bernama gedung Komidi sekarang gedung Kesenian). Dalam sidang KNIP malam hari telah terpilih Mr Kasman Singodimedjo sebagai ketua, Sutardjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua I, Mr.J.Latuharhary sebagai wakil ketua II dan Adam Malik sebagai wakil ketua III. Pada tanggal 31 Agustus 1945, atas perintah Presiden dikeluarkan maklumat Pemerintah yang berisi, berhubung dengan pentingnya kedudukan dan arti KNI untuk memusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakyat maka gerakan dan persiapan PNI untuk sementara waktu ditunda dan aktivitasnya harus dicurahkan kedalam KNI. Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka ditunjuk sebagai menteri dalam 12 Kementerian yang disebut diatas. Pemerintahan ini juga memiliki 4 orang menteri negara dan 4 pimpinan lembaga lainnnya yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara negara.

IBUKOTA JAKARTA
Daerah Jakarta Raya dizaman Jepang berbentuk daerah khusus kota besar (Tokobetsu) dan Soewiryo menjabat wakil walikota. Pada saat kemerdekaan tahun 1945 Soewirjo mengambil alih jabatan walikota tersebut kemudian menunjuk Mr Wilopo sebagai wakilnya. Meskipun Pak Wirjo begelar Walikota namun dia lebih dikenal sebagai Bapak Rakyat Jakarta. Sebagai orang yang berkecimpung lama dalam Pemerintahan Kota aktifitas beliau amat khusus. Kantornya dibalai kota jalan Merdeka selatan Jakarta sekarang. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipegangsaan timur 56, Pak Wiryo bertindak selaku ketua panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut. Ketua KNI Jakarta Raya adalah Mr Mohammad Roem. Pengurus pusat Komite Nasional dan cabang kota Jakarta serta pengurus besar PNI berkantor dibekas gedung Jawa Hokokai (sekarang gedung Mahkaman Agung disamping Departemen Keuangan lapangan Banteng Jakarta). Gedung milik RI inipun dipergunakan sebagai tempat rapat-rapat kabinet yang pertama. Setelah 17 Agustus 1945, berita Proklamasi dari Jakarta segera menyebar kseluruh tanah air melalui media elektronik (saat itu radio dan kontak-kontak telegrafis) dan cetak maupun dari mulut kemulut. Dengan sendirinya timbullah reaksi spontan yang amat bergelora. Akibatnya selama bulan Agustus dan September 1945 telah diadakan berbagai kegiatan massa seperti rapat-rapat regional wilayah maupun rapat-rapat lokal ditingkat kecamatan-kelurahan atau pada tempat-tempat berkumpul lainnya. Rapat wilayah kota Jakarta yang cukup besar terjadi pada ahir bulan Agustus 1945. Yaitu rapat rakyat dalam rangka menyambut berdirinya KNI yang bertempat dilapangan Ikada. Setelah rapat bubar, sebahagian massa mengadakan gerakan pawai berbaris mengelilingi kota dengan mengambil rute Ikada, Menteng Raya, Cikini dan Pegangsaan Timur. Dimuka rumah Pegangsaan Timur 56, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati serta sejumlah menteri menyambut[4].

RAPAT RAKSASA IKADA
Kegiatan rakyat seperti ini menarik perhatian pihak Jepang dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dengan ketentuan penguasa Jepang sesuai instruksi sekutu [5]. Maka pada tanggal 14 September 1945 dikeluarkan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Ditambah larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi yang memunculkan demonstrasi melawan penguasa Jepang. Padahal saat itu sedang dipersiapkan sebuah rapat yang lebih besar dan sudah bersifat rapat raksasa yaitu Rapat Raksasa Ikada. Ide pertama rencana tersebut, datangnya dari para pemuda dan mahasiswa dalam organisasi Commite van Actie yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta[6], untuk mengadakan peringatan 1 bulan Proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wirjo selaku walikota Jakarta Raya dan ketua KNI Jakarta Raya, Mr Mohammad Roem. Maka dengan serentak Pemuda-Mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan (saat itu bernama Jepang, Siku) maupun kelurahan. Akibatnya berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena Pemerintah Pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang seperti dikatakan diatas, sudah befungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan Pemerintah mau menyetujuinya Menurut Pemuda-Mahasiswa Rapat Raksasa ini amat penting. Karena meskipun gaung Kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak Proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata ditanah air. Misalnya hak dan tanggung jawab Pemerintah belum nampak dalam aktifitas kenegaraan sehari-hari, apalagi kalau dikaitkan dengan amanat Proklamasi. Maka Rapat Rksasa amat perlu untuk menggambarkan bahwa NKRI memiliki legitimasi sosial-politik dengan cara mempertemukan langsung rakyat dan pemerintah.. Dan dalam kesempatan ini diharapkan rakyat mendukung Pemerintah RI yang merdeka dan berdaulat. Mungkin Presidenpun akan memberikan komando-komandonya. Dalam perkembangan selanjutnya meskipun telah diadakan pertemuan antara panitia dan Pemerintah tetap tidak dicapai kata sepakat. Ahirnya pada tanggal 19 September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak subuh pagi hari berduyun-duyun mendatangi lapangan ikada dan berkumpul membentuk kesatuan massa yang amat besar. Untuk menenangkan massa rakyat ini, pihak Pemuda-Mahasiswa mengajak bernyanyi. Atas usaha panitia, telah siap sistim pengeras suara yang cukup memadai, ambulance kalau-kalau diperlukan ada yang membutuhka pertolongan medis, dokumentasi yang dilaksanakan oleh juru foto dari kelompok ikatan jurnailistik profesional maupun amatir serta camera man Berita Film Indonesia (BFI). Pihak penguasa Jepang yang melihat derasnya arus rakyat yang menuju Ikada dan telah berkumpulnya massa yang besar, memanggil para penaggung jawab daerah Jakarta. Pak Wiryo dan Mr Roem mendatangi kantor Kempetai dan berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari berkumpulnya rakyat di Ikada dan mengatakan gerakan spontan ini hanya bisa diatasi oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno sendiri. Tapi pihak Jepang tidak mau mengambil resiko dan mengirim satuan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Penjagaan segera dilaksanakan oleh pasukan bersenjata dengan sangkur terhunus dilengkapi peluru tajam. Sementara kabinet Pemerintah RI tetap menolak. Bahkan ada berita kalau Presiden dan kabinetnya kalau perlu akan bubar. Mahasiswa segera mengambil inisiatip. Mereka mendatangi Presiden Soekarno pagi subuh tanggal 19 September 1945. Dijelaskan bahhwa Jepang tidak mungkin akan bertindak keras karena sesuai dengan tugas`sekutu, amat berbahaya bagi keselamatan kaum interniran [7]. Selain itu tentara Jepang akibat kalah perang telah kehilangan semanngat. Nampaknya Presiden mau diajak kompromi dan berjanji akan membicarakannya dalam rapat kabinet pagi hari.

RAPAT KABINET
Pada tanggal 19 September 1945 pagi hari memang berlangsung rapat kabinet untuk membicarakan antara lain akan dibentuknya Bank Negara Indonesia. Rapat yang sedang berlangsung digedung ex Jawa Hokokai [8] tidak kunjung selesai juga sampai waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Para Pemuda-Mahasiswa mendesak terus agar Presiden segera berangkat ke Ikada. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab kalau masa berbuat sesuatu diluar kontrol, padahal rakyat hanya menginginkan kedatangan para pemimpinya untuk menyampaikan amanat sebagai kelanjutan Proklamasi. Sebagai jaminan Pemuda-Mahasiswa akan menjaga keselamatan para anggota kabinet tersebut. Ahirnya Presiden Sukarno mengambil keputusan akan ke Ikada. Bagi para anggota kabinet lainnya yang berkeberatan dipersilahkan untuk tidak ikut. Namun nyatanya semua yang hadir dalam gedung ex Jawa Hokokai dengan kendaraan masing-masing juga menuju Ikada. Presiden Sukarno dikawal Pemuda-Mahasiswa dengan menggunakan mobil menuju lapangan Ikada dengan lebih dahulu mampir di Asrama Prapatan 10 Jakarta karena akan bertukar pakaian. Ketika Presiden tiba rombongannya ditahan oleh sejumlah perwira Jepang utusan dari Jenderal Mayor Nishimura yaitu yang dipimpin oleh Let.Kol Myamoto. Jelas ini bukan Kempetai dan menggambarkan Jepang memakai kebijaksanaan lunak. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menjamin akan mampu mengendalikan massa meskipun nampaknya massa rakyat sudah siap bentrok fisisk. Hal ini dapat terlihat dimana rakyat yang mempersenjatai diri dengan bambu runcing, golok, tombak dan sebagainya [9].

PIDATO 5 MENIT
Ternyata Presiden hanya bebicara tidak lebih dari lima menit lamanya. Yang isinya : Percayalah rakyat kepada Pemerintah RI. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada Pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Setelah pidato Presiden selesai rakyat yang sudah bertahan di Ikada selama lebih dari 10 jam ahirnya bubar dengan teratur tampa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal kalau diperhitungkan massa yang besar tersebut sudah bersifat ancaman (prediksi) terjadinya konflik fisik yang mungkin dapat memunculkan pertumpahan darah yang tidak terkira. Nampaknya semua pihak puas. Rakyat puas atas kemunculan Presiden dan para menterinya. Demikian pula Pemerintah senang karena dapat memenuhi tuntutan pemuda mahasiswa. Lebih-lebih Jepang yang terhindar dari sikap serba salah. Rupanya mereka takut mendapat sangsi pihak sektu kalau tidak mampu mengatasi keadaan Jakarta dari keadaan yang teteram dan damai.

ARTI DAN MAKNA RAPAT RAKSASA IKADA 19 SEPTEMBER 1945.

  1. Sebagai titik pangkal dukungan politik dan kesetiaan rakyat secara langsung atas telah berdirinya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai realisasi amanat Proklamasi, rakyat kemudian melakukan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang termasuk pengambil alihan semua fasilitas pemerintahan.
  2. Kesetiaan rakyat ini merupakan awal dari gerakan mempertahankan kemerdekaan selanjutnya. Tindakan yang segera dilakukan adalah pengambil alihan fasilitas militer dari Jepang. Dan setelah September 1945, muncullah perlawanan bersenjata rakyat terhadap kaum penjajah diberbagai daerah seperti, pertempuran Surabaya, disekitar Jakarta, Bandung lautan Api, pertempuran 5 hari di Semarang, di Magelang, Ambarawa, di Palembamg, di Medan dan masih banyak lagi.
  3. Pihak sekutu yang wakil-wakilnya sudah mulai berdatangan ke Indonesia, melihat bahwa informasi Pemerintah Hindia-Belanda dipengasingan tidak benar bahwa Pemerintah RI yang baru berdiri hanya semata-mata bikinan Jepang atau merupakan boneka Jepang. Pemerintah RI adalah Pemerintah sah yang legitimate yang didukung rakyat. Dan rakyat Indonesia tidak bersedia untuk dijajah kembali. Kekhawatiran pihak sekutu terutama pada keselamatan ratusan ribu kaum interniran yang berada dipedalaman. Mereka masih bertanya-tanya langkah apa yang terbaik yang harus dilakukan. Melihat kepatuhan rakyat dalam Rapat Raksasa Ikada ini kepada Soekarno, mereka mengambil sikap untuk mengajak kerja sama pemerintah RI dalam penyelesaian pengangkutan Jepang dan evakuasi para interniran dan mengumpulkannya di Jakarta. Panitia kerja sama Inggris-Indonesia ini dalam tahun 1946 resmi bernama PANITIA OEROESAN PENGANGKUTAN DJEPANG DAN APWI (POPDA)

FOOTNOTE

  1. Dizaman Jepang bernama jalan Myakodori
  2. Jalan Pejambon, disebelah gedung Pancasila sekarang.
  3. Osman Raliby, Documenta Historica, 1953, hal 15
  4. Berita Film Indonesia no.2 tahun 1945.
  5. Setelah Jepang takluk tanggal 15 Agustus 1945, resminya yang berkuasa adalah sekutu sebagai pemenang perang dunia ke 2. Tanggal 8 September 1945 mendarat di kemayoran dengan payung sejumlah perwira sekutu. Dan tanggal 16 September 1945, tiba di Tanjung Priok sejumlah kapal perang sekutu dipimpin Laksamana Peterson. Diatas kapal bendera Cumberland, ikut sejumlah pejabat sipil dan militer Belanda.
  6. Commite van Actie mula-mula bermarkas di Prapatan 10, kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 pindah ke Menteng 31.
  7. Tugas sekutu adalah melucuti Jepang dan mengevakuasi APWI (Allied Prisoner of War).
  8. Sekarang gedung Mahkamah Agung Lapangan Banteng Jakarta
  9. Sebenarnya rakyat Jakarta bukan sama sekali tidak terlindungi. Pada tanggal 22 Agustus 1945 telah terbentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat). Dalam badan ini bergabung tenaga professional ex PETA, HEIHO, kaum para militer seperti KEIBODAN, SEINENDAN, disamping pemuda-mahasiswa yang sudah terlatih dibidang militer dizaman Jepang. Selain itu sudah sempat dikumpulkan sejumlah senjata dan munisi kalau-kalau Jepang akan menggunakan kekuatan militernya. Pimpinan BKR Jakarta adalah ex`Shudancho Mufraini Mukmin.
Link :
  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan_Ikada
  2. http://id.wikipedia.org/wiki/Rapat_Raksasa_Lapangan_Ikada
  3. http://sejarahkita.blogspot.com/2006/06/peristiwa-sejarah-lokal-19-september.html
  4. http://sejarahkita.blogspot.com/2006/09/61-tahun-rapat-raksasa-ikada.html
  5. http://sejarahkita.blogspot.com/2007/09/peristiwa-rapat-raksasa-ikada-19.html



Blog Stats

  • 2,956,707 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers