Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



23
Sep
09

Kepolisian : Viva La Policia

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-09-23“Viva La Policia”

Budi Gunawan

Judul di atas merupakan kutipan dari ekspresi David Durk, sersan Polisi New York City, yang berhasil memulihkan kembali harkat institusinya dari pandangan negatif masyarakat. Durk, yang juga rekan Frank Serpico, yang kisahnya diangkat dalam film bertajuk Serpico telah berhasil mengibarkan kembali panji-panji kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang layak diandalkan. Untuk itulah Durk mengumandangkan Viva la Policia, Hidup Polisi!

Pekik yang sama juga pantas kita dengungkan kembali atas keberhasilan Polri membekuk buron nomor satu yang paling dicari di Asia Tenggara, Noordin M Top. Sekalipun kita tahu bahwa secara natural setiap petualangan selalu ada batasnya dan sebuah kisah ada akhirnya, namun apresiasi pantas diberikan terhadap prestasi dan kerja keras Polri. Setidaknya, kepolisian telah menjawab sejumlah keraguan serta pandangan miring yang selama ini dilekatkan pada institusi Polri.

Kegemilangan prestasi ini tentu sangat melegakan dan meningkatkan kepercayaan diri Polri. Namun, momen ini tentu tak membuat polisi terlena, karena keberhasilan memberangus Noordin bukanlah akhir dari pemberantasan terorisme, tetapi justru menjadi awal bagi operasi yang sebenarnya. Sebab, tewasnya pentolan teroris ini justru merupakan momentum yang paling krusial dalam upaya membasmi terorisme hingga ke akar-akarnya. Jika tekanan dikendurkan, justru akan memberikan ruang bagi jaringan teroris untuk melakukan konsolidasi dan bersemi kembali. Jadi, tuntutan akan kerja keras Polri memang belum usai.

Tewasnya Noordin M Top dan juga Dr Azahari memang merupakan milestone dalam pemberantasan terorisme di Tanah Air, namun doktrin serta idelogi kekerasan tak turut mati bersamanya. Seperti virus yang selalu bermutasi, sel-sel terorisme ini selalu menghadirkan prajurit-prajurit baru bagi kekerasan. Setidaknya pengalaman pascatewasnya Azahari pada 2005 telah menunjukkan kebenaran premis ini. Bahkan, mereka mampu merekrut pelaku teror dengan pola yang lebih efisien dan efektif.

Kader lama yang belum terbekuk serta orang baru inilah yang akan mengibarkan panji-panji teror. Tak tertutup kemungkinan daya ledak yang mereka hasilkan akan lebih dahsyat dan meluas. Pertama, sekian tahun kaderisasi yang telah dilakukan oleh gembong teroris tersebut tentunya telah menghasilkan sejumlah kader militan yang siap menjalankan peran masing-masing secara mandiri. Kedua, rekrutmen lebih mudah dilakukan dengan aksi lebih dahsyat, karena disulut oleh hasrat balas dendam akan tewasnya pentolan mereka. Ketiga, sasaran meluas karena mereka memandang pemerintah sebagai thogut alias kafir, karena membunuh pemimpin mereka. Jika pada era teroris Noordin dan Azahari sasaran lebih tertuju pada American flag, era teroris kali ini lebih cenderung menjadikan pemerintah sebagai hard target, baik karena alasan di atas maupun karena tingkat kesulitan yang rendah serta dana yang terbatas.

Inilah yang harus diantisipasi dan menjadi pekerjaan rumah kepolisian. Oleh karena itu, momentum ini benar-benar harus dimanfaatkan secara optimal untuk menuntaskan pembasmian jaringan terorisme di negeri ini. Namun, hal itu tentu tak dapat dilakukan polisi seorang diri. Sebab, nalar terorisme, baik doktrin maupun ideologi, juga harus diamputasi dan hal itu bukan merupakan domain kepolisian. Pendekatan harus simultan dan holistik.

Elemen Masyarakat

Ted Robert Gurr dalam The Foundation of Modern Terrorism (1997) menegaskan, penanggulangan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Gurr juga mengingatkan, lembaga negara dan pemerintah tidak akan pernah memadai untuk melawan terorisme. Oleh karena itulah penting peran serta elemen masyarakat dalam agenda penumpasan terorisme, terutama dalam mengamputasi nalar terorisme. Otoritas keagamaan memang harus memainkan peran yang lebih signifikan lagi dalam upaya deradikalisasi ini.

Strategi menempatkan aparat keamanan sebagai ujung tombak hanya bermanfaat dalam tataran represif atau penindakan, namun tidak dalam praksis preemtif dan preventif. Sebab, pertama, kalangan teroris justru menganggap polisi (aparat negara) sebagai monster sekuler atau thogut yang perlu dilawan. Kedua, pendekatan legal formal yang dilakukan kepolisian berlawanan dengan logika mereka. Hukum yang dimaksud untuk menjerakan, tak mempan terhadap mereka yang bertindak melampaui rasa takut itu sendiri. Tak heran bila setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka bergabung kembali dalam jaringan. Oleh karena itu, untuk menuntaskan terorisme diperlukan pendekatan lain di luar pendekatan legal formal dan represif. Tanpa program deradikalisasi dan reedukasi, ideologi mereka tidak akan berubah.

Kita pun perlu meredukasi diri kita sendiri untuk belajar memberikan apresiasi tidak hanya sebatas mencemooh terhadap kepolisian. Viva la Policia.

Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik

23
Sep
09

GASAKNAS : Kontroversi PerPPU Plt KPK Perlemah IPK

Kontroversi PerPPU Plt KPK Perlemah IPK

Tayangan MetroTV seputar jam 19 wib pada hari Selasa 22 September 2009 tentang Kontroversi PerPPU Plt KPK, menurut hemat kami, sungguh muatannya dirasakan memprihatinkan, karena dengan demikian malahan memperdalam kegalauan masyarakat tentang pemberantasan korupsi.

Padahal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kini di tahun 2009 ditandai menurun/melemah, dan dapat diduga keras akan lebih menajam penurunan/pelemahan tersebut pasca peristiwa hukum PerPPU Plt KPK tersebut.

Dampak penurunan/pelemahan IPK ini dapat dipastikan berkait dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang bahkan bisa beranting kearah pelemahan politika kenegaraan dan peradaban Indonesia. Artinya unjuk kerja pertumbuhan ekonomi positif Indonesia ditengah kegalauan politik dan ekonomi dunia kini dapat lebih terancam oleh IPK Indonesia yang berindikasi menurun/melemah, disamping tekanan yang “given” dari bencana2 alam yang akan datang sebagai konsekuensi kedudukan geografis Indonesia pada Ring of Fire.

Oleh karena itulah saatnya kini patut direvitalisasi GASAKNAS (Gerakan Anti Suap Anti Korupsi Nasional) yang pernah dideklarasikan pada bulan Agustus 2005 dengan bertitik berat kepada upaya2 preventif atau penangkalan oleh masyarakat madani, berdampingan dengan lembaga2 negara yang bertitik berat di upaya2 kuratif atau penindakan berdasarkan perundang-undangan yang ada. Istilahnya, extra ordinary crime atau tindak pidana luar biasa sepantasnya dikelola dengan extra ordinary agency and society, bersemangat perang rakyat semesta.

Melalui GASAKNAS inilah diharapkan dapat diperbaiki IPK karena paling tidak kontribusi dari kinerja lembaga2 negara tersebut akan mengalami penyesuaian kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kemuka bagi perkuatan IPK, bahkan bilamana cukup responsif, maka DPR RI 2009-2014 sangat diharapkan dapat membentuk UU GASAKNAS, sehingga pada gilirannya masyarakat madani dapat bergiat dengan payung hukum positif.

Jakarta Selatan 23 September 2009,

Pandji R Hadinoto / HP : 0817 983 4545 / gasaknas@yahoo.com

Proyeksi Indeks Persepsi Korupsi 2009 Capai 3,0
Pengacara kondang Todung Mulya Lubis saat memberikan keterangan pers terhadap pemecatan permanen dirinya sebagai pengacara oleh Sidang Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta, Jumat (16/5/2008).

KOMPAS, Selasa, 9 Desember 2008 | 19:03 WIB

DEPOK, SELASA- Proyeksi hasil survei Transparansi Internasional (TI) Indonesia yang menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia tahun 2009 mendatang diperkirakan akan lebih baik dengan indeks persepsi korupsi mencapai skor 3,0.

Hal tersebut disampaikan Pengacara Senior Todung Mulya Lubis, seusai diskusi tentang korupsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Potitik Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (9/12). “Saya kira kalau kita bisa berjalan seperti sekarang saya yakin kita bisa naik mungkin sampai 3,” kata Todung.

Todung yang juga Ketua Dewan Pengurus Transparency International (TI) Indonesia itu mengatakan, Indonesia pada tahun 2008 mengalami peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 2,3 pada 2007 menjadi 2,6 pada 2008. IPK merupakan gambaran tentang tingkat korupsi secara global yang terdapat di 180 negara, dengan skor yang diperoleh berdasarkan survei sejumlah lembaga independen.

Nilainya berkisar dari 10 (paling bersih) hingga 0 (paling korup). IPK dikeluarkan setiap tahun oleh LSM TI yang berpusat di Jerman dan memiliki cabang di 99 negara, termasuk Indonesia. Menurut dia, peningkatan skor IPK Indonesia itu menunjukkan pemerintah telah mendapat apresiasi yang tinggi dari para responden. Para responden, mulai melihat keseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

“Tapi sekali lagi jangan cepat puas, karena masyarakat semakin pintar dan saat ini banyak elemen bangsa akan lebih berkonsentrasi pada perhelatan Pemilu,” ujar Todung.
ANI

ttp://www.mediaind onesia.com/ read/2009/ 09/09/96795/ 70/13/Perppu- KPK-Obat- dan-Racun

Perppu KPK Obat dan Racun

Rabu, 23 September 2009 00:01 WIB     
KEPEMIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada dalam kondisi darurat. Hal itu karena tiga dari lima pimpinan komisi superbodi itu berurusan dengan penegak hukum lainnya.Ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan setelah yang bersangkutan disangkakan terlibat kasus pembunuhan. Dua Wakil Ketua KPK yaitu Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sudah pula ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang terkait dengan cekal dan pencabutan cekal atas nama Anggoro Wijaya dan Joko Tjandra. Dua orang yang dicekal itu adalah koruptor yang kini menjadi buron KPK.

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. Dengan demikian, tanggung jawab menjalankan roda kegiatan

KPK kini berada di atas pundak dua Wakil Ketua KPK yaitu Haryono Umar dan M Jasin.

Akan tetapi, undang-undang menggariskan secara eksplisit pimpinan KPK bekerja secara kolektif.

Agaknya dengan dasar itulah antara lain presiden kemudian memandang bahwa kondisi KPK telah memenuhi apa yang disebut konstitusi ‘dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa’ sehingga ‘presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’ (perppu).

Perppu itu sudah disusun, tinggal diumumkan. Perppu itu disebut-sebut hanya menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kurang lebih isinya berbunyi ‘Presiden memilih pelaksana tugas pimpinan KPK ketika terjadi kekosongan tiga orang pimpinan KPK atau lebih’. Perppu itulah yang kemudian menjadi payung hukum bagi penunjukan langsung pelaksana tugas pimpinan KPK oleh presiden.

Harus tegas kita katakan bahwa perppu itu adalah obat dan sekaligus racun. Ia obat bila memang maksud hati presiden untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi. Bukankah kinerja KPK yang baik dalam memberantas korupsi itu sudah dijadikan alat kampanye dalam Pemilihan Presiden 2009? Karena itulah, perppu itu bertujuan menyelamatkan nyawa KPK sehingga perppu menjadi obat penyambung nyawa.

Sebaliknya, meski bersifat sementara, penunjukan langsung pimpinan KPK oleh presiden jelas dapat memandulkan KPK. Perppu itu mengingkari hakikat keberadaan pimpinan KPK yang mestinya dipilih oleh DPR. Presiden hanya berhak mengusulkan calon, bukan menentukan. Dengan perppu itu, KPK sebagai lembaga independen yang lepas dari kekuasaan presiden selaku eksekutif berpeluang menjadi lembaga yang dapat dikooptasi oleh presiden.

Harus disadari bahwa pimpinan KPK yang ditunjuk langsung oleh presiden bukan mustahil berusaha untuk membalas budi sehingga melemahkan upaya memerangi korupsi. Inilah perppu yang menjadi racun.

Mestinya, presiden tidak mengeluarkan perppu untuk melegalkan penunjukan langsung pimpinan KPK. Yang diperlukan adalah perppu pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK dengan batas waktu kerja yang dipercepat sehingga misalnya dalam tempo sebulan DPR telah memilih tiga pelaksana tugas pimpinan KPK.

Selain itu, pemerintah harus menjelaskan kepada publik perihal pelanggaran wewenang yang dijadikan dasar oleh polisi dalam penetapan tersangka dua pimpinan KPK. Pelanggaran wewenang jelas masuk dalam domain administrasi negara. Bukan tindak pidana yang menjadi domain polisi.

Perppu jangan sampai hanya berfungsi untuk melegitimasi kriminalisasi kewenangan KPK. Jika itu yang terjadi, perppu hanyalah racun.

KOMPASIANA.COM , Kontroversi Perppu Plt KPK, Wajar Saja Sih

Oleh Prayitno Ramelan – 23 September 2009
Berita yang kini menarik di media massa adalah telah  ditandatanganinya Perppu Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden SBY sebelum bertolak ke AS untuk menghadiri   KTT G-20. Perppu diterbitkan oleh Presiden setelah  Irjen Pol (purn) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pencekalan bos PT Masaro Anggoro Wijoyo oleh pihak kepolisian. Saat ini Pimpinan KPK yang aktif hanya dua orang, yakni M Jasin dan Haryono Umar, dimana sebelumnya Ketua KPK Antasari Azhar telah dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus pembunuhan.Penerbitan Perppu tersebut telah menyulut silang pendapat baik para ahli hukum tata negara, ahli hukum lainnya, elit politik ataupun LSM. Mensesneg Hatta Rajasa di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (22/9) menyatakan perppu diterbitkan untuk menambah dua pasal dalam Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kedua pasal yang ditambahkan adalah Pasal 33A dan 33B,mengenai pengangkatan pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK, apabila pimpinan KPK kurang dari tiga orang.  Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Pemerintah sebaiknya tidak menerbitkan Perppu penunjukkan pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Lebih baik ikuti prosedur normal. Tidak timbulkan masalah, kecurigaan, dan kesalahpahaman,”  kata Jimly.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pengusutan polisi atas kasus penyalahgunaan kewenangan pimpinan KPK tetap menyalahi aturan. Mahfud menerangkan perppu ini merupakan antisipasi jika polisi terus menerus memaksa mempersangkakan pimpinan KPK. Hal ini bisa memakan waktu yang lama. “Lalu tak ada Perpu Plt, bisa-bisa KPK-nya mati.” Pengeluaran perppu penunjukan plt pimpinan KPK dianggapnya konstitusional. Ia menjelaskan, dalam UUD 1945, terdapat dua alasan penerbitan UU Darurat, pertama dalam pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan munculnya UU Darurat karena keadaan bahaya. Kedua, diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan karena keadaan darurat sipil.

Untuk menentukan keadaan, penerbitan UU darurat harus melalui alasan obyektif. Sedangkan untuk keadaan genting alasannya cukup berdasar pandangan subyektif presiden. Pandangan subyektif ini harus segera direview (political review) oleh DPR. “Jadi perppu tentang plt KPK itu sah,” ungkapnya, Selasa (22/9). Mahfud  menilai penerbitan perppu penunjukan pelaksana tugas (Plt) KPK akan menyelamatkan KPK. Karena tanpa Plt, KPK akan mengalami kelumpuhan. Ia menyatakan kelumpuhan KPK akan menimbulkan persoalan terhadap keabsahan kuorum dalam pengambilan keputusan di antara pimpinan KPK. Sehingga keabsahan kuorum kolegialitasnya akan dipertanyakan. “Empat saja ada yang mempersoalkan, apalagi dua orang,” ungkapnya. Ia khawatir tersisanya dua dari lima pimpinan KPK akan menimbulkan masalah hukum. “Bisa-bisa nanti di praperadilankan,” lanjutnya. Mahfud juga menjamin bahwa MK independen, jika perppu tersebut dipermasalahkan. Karena perppu tersebut tidak bisa diperkarakan ke MK. “Perppu itu hanya bisa diuji oleh DPR dengan political review,” ujarnya

Dilain sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) penunjukan pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK. Penerbitan perppu tersebut dinilai tidak tepat. Sebelumnya, tim kuasa hukum KPK mengirim surat kepada Presiden agar membatalkan penerbitan perppu. Karena, proses hukum kedua pimpinan KPK oleh kepolisian bukanlah saluran hukum yang tepat. KPK melalui kuasa hukumnya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum KPK, Taufik Basari mengungkapkan pihaknya memiliki tiga opsi pengajuan gugatan ke MK. Diantaranya Taufik akan mengajukan uji materi pasal 21 ayat 5 UU KPK mengenai kepemimpinan kolektif. “Kami minta agar MK menyatakan pasal ini konstitusional bersyarat. Agar ditafsirkan colective colegial tidak terbatas lima, tetapi dua pun bisa menjadi kepemimpinan kolektif,” katanya.

Nah, perppu yang sudah ditandatangani presiden telah memunculkan kontroversi, antara yang pro dan kontra. Intinya adanya kecurigaan serta penafsiran ada apa-apanya dibelakang perppu tersebut. Sebagai pemegang mandat rakyat, presiden  menurut Ketua MK, konstitusional dalam penerbitan perppu tersebut. Masalah pokoknya, presiden menilai  bahwa dengan tersisanya dua orang pimpinan KPK maka kondisinya sangat lemah khususnya dalam pengambilan keputusan. Tiga pimpinan KPK sudah menjadi tersangka, maka sesuai UU harus diberhentikan sementara, apabila nanti menjadi terdakwa baru akan diberhentikan secara tetap.   Proses hukum terhadap ketiganyapun berlangsung entah hingga kapan, sedang KPK harus tetap berjalan.

Selanjutnya presiden melihat substansi seleksi tetap mengacu pada pasal 29 dan 30 UU nomor 30/2002, dimana seleksi normal pemilihan pimpinan KPK akan memakan waktu enam bulan. Oleh karena itu sambil menunggu selesainya proses pengadilan para pimpinan KPK yang sudah menjadi tersangka, dipandang perlu menerbitkan Perppu penunjukan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK.

Jadi bagaimana dengan nasib institusi sangat penting yang dikonotasikan sebagai hewan kecil dan lemah, sang “cicak” itu? Kita memang heran, disatu sisi kita membutuhkan institusi yang khusus dan keras memberantas korupsi, sementara lain dilain sisi institusi ini justru dikecilkan atau dianggap demikian kecil. Nampaknya persaingan dan perseteruan tidak bisa dihindarkan. Pada waktu lalu penulis pernah  membuat artikel tentang KPK,  prayitnoramelan.kompasiana.com/arsip-antara-kpk-dan-kopkamtib/ . Sebagaimana kita tahu bahwa yang dihadapi KPK adalah sebuah kerusakan sistematis mental anak bangsa yang demikian mengakar dalam semua strata. Bahkan seperti dikatakan mantan Ketua KPK Taufikurrahman Ruki (ini teman seangkatan penulis di Akabri),  bahwa kita sebenarnya berpanu, hanya bedanya ada yang kelihatan dan ada yang tidak.

Penulis sejak awal pada artikel tersebut melihat, bahwa organisasi KPK kurang kuat, lemah,  sementara yang dihadapi adalah tindak korupsi yang sudah bukan budaya lagi tetapi sudah menjadi komoditas, bahkan beberapa sudah terorganisir. Nah, kalau mau serius memberantas korupsi, ya harus dibuat organisasi sekelas Kopkamtib. Dipimpin seseorang sekelas panglima, bersih, berwibawa dan tidak kenal takut. Kini kalau kita lihat, KPK itu justru memiliki kerawanan, tidak adanya perlindungan politis, bahkan nampaknya justru dimusuhi para politisi. Dalam RUU Tipikor, beberapa wewenang KPK, seperti wewenang penuntutan nampaknya juga akan dipangkas. Yah akhirnya kondisi akan “back to basic.” Maksudnya, ketakutan terhadap pemberantasan korupsi akan berkurang bagi mereka-mereka itu.

Maka, begitu ketuanya Antasari Azhar yang demikian disegani tergelincir, atau mungkin digelincirkan  diwilayah “killing ground,” beberapa pimpinan lain langsung ikut runtuh kredibilitasnya. Di era demokrasi masa kini, kalau kita memang benar-benar serius akan memberantas korupsi, beranikah kita membesarkan KPK, dibangun ulang institusi tersebut dengan pimpinan mirip Pang Kopkamtib, diberi kewenangan besar, personil yang memadai dari segi jumlah dan kualitas. Organisasi yang siap tempur…..Tetapi nampaknya akan sulit kan?.

Oleh karena itu, mari kita ikuti saja silang pendapat yang kini terjadi dengan sedikit senyum kecut. Nampaknya kita bisa merenungkan apa yang dikatakan Ketua MK. Menurut Mahfud, dua pendapat yang setuju ataupun tidak setuju dengan perppu penunjukan plt KPK memiliki itikad baik terhadap KPK. “Jadi, buktikan nanti, mana yang lebih tepat.” Inilah bukti penerapan demokrasi liberal itu, apapun keputusan presiden sebaik dan sebersih apapun, bisa dikritisi dan dipermasalahkan…wajar saja sih. Kita berdoa saja, semoga KPK benar-benar tidak menjadi cicak yang hanya bisa mengejar nyamuk dan kutu didinding. Kasihan ya….! Maksudnya yang kasihan ya bangsa Indonesia itu.

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana

Tim Lima Akan Bertemu Penolak Perppu
Tiga pemuda mengunakan topeng sambil membawa poster dan keranda mayat, dalam aksi Lawan Korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Rabu, 23 September 2009 | 18:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Lima yang bertugas untuk menyeleksi dan merekomendasikan sejumlah nama untuk menjadi pelaksana tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pembicaraan dengan elemen masyarakat yang menolak Perppu Plt KPK.

“Dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan LSM dan pihak-pihak yang menolak Perppu,” kata Adnan Buyung Nasution, salah satu anggota Tim Lima sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Adnan hal itu penting dilakukan untuk mendengar aspirasinya. Selain itu, Tim Lima juga akan melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK yang masih aktif, juga untuk mendengar aspirasi mereka. Saat ini pimpinan KPK yang masih ada adalah M Jasin dan Haryono Umar, Wakil Ketua KPK bidang pencegahan. Sedangkan 3 pimpinan KPK lainnya sudah berstatus tersangka. Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Direktur PT Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Sedangkan dua pimpinan KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditetapkan Polri sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang pencekalan Anggoro Widjaja dan pencabutan cekal Djoko S Tjandra.

Lebih lanjut, Adnan ingin meyakinkan bahwa Perppu Plt KPK dikeluarkan karena Presiden SBY berpikir bahwa penanganan korupsi akan sulit dilakukan jika KPK hanya diisi 2 pimpinan saja. Kinerja KPK akan pincang, maka perlu ditambah. “Dan tidak bisa melalui waktu 7 bulan sesuai mekanisme normal. Padahal pemberantasan korupsi harus secepatnya,” ujarnya.


ONE

TakBolehKontroversial

By Republika Newsroom
Rabu, 23 September 2009 pukul 18:11:00

Plt KPK tak Boleh Kontroversial

Plt KPK tak Boleh Kontroversial

JAKARTA–Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrrachman Ruki, sepakat jika calon yang akan diajukan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan tidak boleh memiliki latar belakang yang kontroversial, khususnya terkait penanganan korupsi.”Memang tidak ada manusia yang sempurna. Pro kontra itu pasti ada. Tapi, tentu saja dia tidak boleh memiliki latar belakang yang bisa diperdebatkan,” kata Ruki, ketika dihubungi, Rabu (23/9).

Ruki mengatakan, kredibilitas yang baik dan berintergritas merupakan syarat sebagai pimpinan KPK meski pelaksana tugas tersebut hanya bekerja sementara. Selain itu, Ruki melanjutkan, orang yang nantinya menjadi pimpinan KPK haruslah memiliki kemampuan di bidang manajerial.

Saat ini, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan Undang-undang KPK yang memungkinan penunjukan Plt pimpinan KPK oleh Presiden. Presiden juga sudah membentuk Tim 5 yang bertugas untuk memberikan rekomendasi calon Plt.

Lima orang yang sudah ditunjuk tersebut, yaitu Taufiequrrachman Ruki, Adnan Buyung Nasution, dan Todung Mulya Lubis. Serta, Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo As; dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Andi Matalata.

Mengenai adanya penolakan jika Plt dari unsur pejabat aktif polisi dan jaksa, Ruki meminta semua pihak untuk tidak menggeneralisir. “Belum tentu semua polisi atau jaksa itu buruk,” kata dia.

Ruki tidak melarang adanya elemen masyarakat yang mengkritisi proses pemilihan Plt Pimpinan KPK tersebut. Namun, masyarakat diminta untuk tidak bersikap apriori terhadap proses yang tengah berlangsung.”Jangan langsung disalahkanlah. Lihat dulu prosesnya dan tunggu hasilnya nanti bagaimana,” tandas dia. nap/kpo

23 September 2009

Foto Utama

BERI KETERANGAN PERS – Menko Polhukam Widodo AS (tengah) didampingi Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata (kiri) dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (23/9). Pemerintah melalui Perppu Plt mem- bentuk tim khusus untuk merekomendasikan tiga nama calon pelaksana tugas seme

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-09-23Presiden Bentuk Tim Pemilih Pimpinan KPK

Proses Penggantian Dinilai Menyalahi Aturan

SP/Ignatius Liliek

Menko Polhukam Widodo AS (tengah) didampingi Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata (kiri) dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (23/9). Pemerintah melalui Perppu Plt mem- bentuk tim khusus untuk merekomendasikan tiga nama calon pelaksana tugas sementara pimpinan KPK. Tim yang terdiri dari lima orang itu akan bekerja hingga tujuh hari ke depan.

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk lima orang menjadi tim perumus untuk memilih nama-nama yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim yang ditunjuk dengan keputusan presiden yang ditandatangani Rabu (23/9) pagi itu akan bekerja selama tujuh hari dan kemudian merekomendasikan tiga nama Plt sementara pimpinan KPK.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pagi tadi, sesaat melepas keberangkatan Presiden SBY ke Pittsburg, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT G-20, menjelaskan, Keppres itu sudah ditandatangani Presiden pagi tadi. Keppres itu mengangkat lima orang menjadi tim perumus nama-nama calon Plt piminan KPK. Mereka adalah adalah Widodo AS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, advokat Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Menurut Widodo, tim ini memulai rapat pertama, Kamis, guna menetapkan mekanisme pencarian calon Plt sementara pimpinan KPK.

Mengenai penunjukan itu, Todung mengaku baru kemarin diminta masuk sebagai anggota tim. Menurut dia, mekanisme penunjukan Plt pimpinan KPK tetap mengacu kepada UU KPK. “Tentu tidak akan menyimpang dari UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK karena intinya ingin menyelamatkan KPK,” katanya.

Di pihak lain, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, penujukan kelima orang tersebut bisa sarat kepentingan Presiden. Apa-lagi, dia menilai Perppu dikeluarkan secara tertutup dan sangat cepat. “Mereka yang dipilih diharapkan tidak menjadi boneka presiden, tidak jadi tameng kekuasaan eksekutif dan merusak KPK,” ucapnya.

Menyalahi Aturan

Menanggapi penunjukan tim perumus tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan, penerbitan peraturan pengganti undang undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK) kurang tepat. Apalagi sampai menunjuk nama orang menjadi pimpinan KPK, sangat menyalahi UU No. 30/2002 tentang KPK.

Dia mengingatkan, pengisian pimpinan KPK yang lowong mestinya melalui mekanisme seleksi dipercepat sesuai UU No. 30/2002 tentang KPK. Dan penentuan nama pimpinan KPK adalah kewenangan DPR melalui proses uji kepatutan dan kelayakan. “Saya kuatir dengan proses penggantian pimpinan KPK yang ditempuh Presiden SBY, itu menyalahi aturan,” ucapnya.

Nursyahbani Katjasungkana, juga anggota Komisi III menambahkan, Perppu pimpinan KPK terlalu prematur dan melanggar asas praduga tak bersalah.

“Politisasi masalah ini semakin menghancurkan mental orang-orang KPK dan KPK itu sendiri sebagai lembaga pemberantas korupsi,” tukasnya.

Secara terpisah pengamat hukum Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Muchtar mengemukakan, rencana penerbitan (Perppu) pimpinan KPK menjadi bukti pelemahan lembaga itu.

Dia mempertanyakan legalitas presiden menunjuk komisioner sebuah lembaga negara.

Selain itu, Perppu juga berarti membiarkan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Bahkan, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan jika Perppu pimpinan KPK dijalankan, nantinya sarat akan kepentingan tertentu. “Bisa saja orang yang ditunjuk ternyata seorang perampok. Perampok dalam hal apa? KPK ini kan menyimpan banyak data yang sangat confidential terkait kasus korupsi. Apalagi, saat ini KPK tengah mengusut kasus besar bank Century yang melibatkan banyak nama pejabat negara, termasuk wakil presiden terpilih 2009-2014 Boediono,” paparnya.

Begitu pula Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, perppu tentang pimpinan sementara KPKsama sekali tidak mendasar karena unsur genting dalam penerbitan Perppu, sama sekali tidak dapat dijelaskan. “Amat naif bila Perppu akhirnya dikeluarkan presiden karena dapat berakibat pada rusaknya definisi hal memaksa dan genting sebagai syarat lahirnya Perppu,” ujarnya.

Menurut dia, pada akhirnya Perppu hanya menjadi barang mainan Presiden dan makin memperkuat kebenaran asumsi ada upaya melemahkan KPK.

Juru bicara tim pembela KPK Bambang Widjojanto juga mempertanyakan sikap Presiden SBY yang memunculkan kesimpangsiuran terkait Perppu pimpinan KPK. Sampai saat ini, tuturnya, tidak ada kejelasan apakah Perppu tersebut sudah dikeluarkan oleh presiden atau belum.

“Perppu tidak jelas, orang dibuat tidak pasti. Katanya sudah ditandatangani tapi belum dimasukkan ke lembar negara. Simpang siur seperti ini menimbulkan spekulasi. Situasi seperti ini menentukan bahwa ada sesuatu,” tukasnya. [A-21/C-5/J-11/C-4/L-10]

Mensesneg: Pelantikan Pimpinan KPK Sementara Diharapkan 2 Oktober
Rabu, 23 September 2009 | 11:19 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa berharap pelantikan tiga pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilangsungkan tanggal 2 Oktober mendatang.

Pelantikan diharapkan berlangsung sehari setelah tim yang akan merekomendasikan tiga nama pimpinan KPK melaporkan pada Presiden tanggal 1 Oktober.

Hatta menyatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta setelah mengantar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat menuju AS, Rabu (23/9).

“Kalau tim yang memberikan rekomendasi melaporkan pada tanggal 1 Oktober, diharapkan pada tanggal 2 Oktober pelantikan bisa segera dilakukan. Hal itu untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Hatta.

Hatta tidak merinci di mana pelantikan pimpinan sementara KPK itu akan dilaksanakan. Namun dari kebiasaan protokoler negara, pelantikan pimpinan lembaga-lembaga negara atau komisi dilakukan di Istana Negara.

Teliti 3 Calon Pimpinan KPK, Presiden Bentuk Tim
Rabu, 23 September 2009 | 03:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah batal menandatangani Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Tiga Nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/9 ) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru akan membentuk tim yang akan meneliti tiga nama calon pimpinan sementara KPK.

Tim itu terdiri dari lima orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, advokat, mantan pimpinan KPK periode lama, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hal itu diungkapkan sumber di lingkungan Istana Kepresidenan, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Selasa (23/9) malam.

“Tim itu diberi waktu seminggu untuk meneliti tiga nama calon pimpinan KPK. Nanti, sepulangnya dari Amerika Serikat, tim tersebut harus melapor kepada Presiden dan selanjutnya Presiden yang akan memutuskan tiga nama pimpinan sementara KPK tersebut,” ujar sumber tersebut.

Ditanya siapa saja nama-nama tim peneliti calon pimpinan sementara KPK, sumber tersebut menolak. “Coba saja lihat. Kalau unsur pemerintah, bisa jadi Menhuk dan HAM Andi Mattalatta, unsure advokat Todung Mulya Lubis, unsure pimpinan KPK lama bisa jadi Taufiqurrahman Ruki, dan unsure Wantimpres mungkin saja Adnan Buyung Nasutiono,” papar sumber itu lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan Presiden Yudhoyono tidak mungkin terburu-buru menetapkan tiga nama pimpinan sementara KPK melalui Keppres Pengangkatan tiga nama pimpinan KPK tersebut. Sebab, Presiden harus mempertimbangkan dengan baik dan proses penentuannya.

Keppres 3 Nama Pimpinan KPK Disampaikan Pagi Ini
Rabu, 23 September 2009 | 03:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono batal menandatangani rancangan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Tiga Nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/9) malam. Pasalnya, Presiden Yudhoyono tidak mau terburu-buru memutuskan nama-nama untuk menjadi pejabat sementara pimpinan KPK.

“Karena ini menyangkut nama-nama, Presiden tidak mau terburu-buru. Presiden masih mempertimbangkan nama-nama dan proses penentuannya. Masih ada waktu, apalagi Presiden sekarang tengah mempersiapkan keberangkatan menuju KTT G-20 di Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Selasa malam, saat dihubungi Kompas.

Menurut Andi, perihal Keppres pengangkatan tiga nama pimpinan KPK, Rabu pagi akan disampaikan oleh pejabat terkait. “Kalau tidak oleh Pak Hatta, ya oleh Pak Widodo,” tandas Andi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi melapor ke Presiden di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam pukul 19.00 wib. Selain soal persiapan keberangkatan, dilaporkan juga mengenai rancangan Keppres tersebut.

Selasa sore di Gedung Setneg, Hatta sebelumnya memimpin rapat mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengangkatan pejabat sementara KPK berikut Keppres tentang pemberhentian pimpinan KPK.

Hatta mengakui Perppu sudah diteken Senin (21/9) lalu, berikut juga Keppres pemberhentian. Direncanakan, Selasa malam ini Keppres diteken Presiden, mengingat Presiden besok pagi akan berangkat ke AS. Menhuk dan HAM Andi Mattalatta pernah menyatakan, Perppu akan segera diteken sebelum Presiden Yudhoyono meninggalkan Tanah Air.
HAR

Rabu, 23/09/2009 06:50 WIB
Penerbitan Perpu Plt KPK Ibarat Sinetron Kejar Tayang
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Penerbitan Perpu penunjukan langsung pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sangat terburu-buru. Penerbitan Perpu ibarat sinetron yang kejar tayang.

“Selain itu tidak berlebihan jika kita ibaratkan Perpu dan Keppres ini seperti ’sinetron kejar tanyang’. Sinetron seperti ini tentu saja kualitasnya buruk, bisa merusak moral penontonnya, apalagi jika lembaga sensornya tunduk pada produser sinetron,” kata peneliti hukum ICW Febri Diansyah kepada detikcom, Rabu (23/9/2009).

Febri mengibaratkan KPK seperti lembaga sensor yang tunduk oleh produser(Presiden). Pagi ini, Presiden SBY dikabarkan akan mengumumkan penerbitan Perpu Plt disertai Keppres pengangkatan 3 orang Plt pimpinan KPK sebelum bertolak ke AS untuk menghadiri KTT G-20.

“Ini kan sama saja dengan makan cempedak, kasih getahnya ke orang lain,” ujarnya.

Febri menilai proses penerbitan Perpu dan Keppres Plt pimpinan KPK ini adalah hal yang tidak lazim. Selain prosesnya sangat cepat, pembuatan payung hukum tersebut dinilai tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang masih menjalani proses pemeriksaan di kepolisian.

“Pak Bibit dan Pak Chandra kan masih ada kemungkinan dihentikan penyidikannya. Ini agak berbanding terbalik dengan tren pengambilan keputusan strategis yang lama oleh pemerintah,” ujar Febri membandingkan dengan gaya SBY yang biasanya penuh pertimbangan dalam memutuskan sesuatu.

Febri menyayangkan sikap Presiden SBY yang terburu-buru menerbitkan Perpu. Padahal substansi Perpu masih banyak ditentang keras oleh sejumlah pihak, bahkan dinilai merusak tatanan independensi KPK.

“Karena itu Perpu ini memang harus ditolak. Dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, cara-cara seperti ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita,” tegasnya.

“Bayangkan jika tiba-tiba ada Presiden yang berpikir membubarkan KPK dengan Perpu, karena dia didukung parlemen yang kuat, maka perpu sangat mungkin lolos secara mudah,” imbuhnya.

Meskipun Perpu merupakan kewenangan Presiden, lanjutnya, namun Perpu tidak bersifat mutlak. Ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Perpu.

“Kecuali Indonesia adalah negara berbentuk kerajaan. SBY itu kan Presiden Indonesia, bukan Raja Indonesia. Kami minta hormatilah orde reformasi yang sudah diperjuangkan mahasiswa dan segenap rakyat Indonesia ini dengan darah dan air mata. Jangan sekali-sekali tegoda menjadi ‘Soeharto’ baru,” pungkasnya.

(lrn/lrn)

Rabu, 23/09/2009 07:31 WIB

Siapapun Plt Pimpinan KPK Hanya akan Jadi Tameng Presiden

Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Siapapun orang yang ditunjuk SBY sebagai pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK hanya akan menjadi tameng presiden yang turut membiarkan kriminalisasi kewenangan KPK. Tanpa seleksi ketat, siapapun yang dipilih nantinya sulit untuk diyakini integritas dan independensinya.Demikian dikatakan anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Wahyudi Djafar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/9/2009).”Siapapun orangnya, apakah aktivis antikorupsi atau eks pimpinan KPK yang diminta jadi Plt, hanya akan menjadi tameng presiden yang membiarkan tindakan kriminalisasi kewenangan KPK,” kata Wahyudi.Oleh karena itu, lanjutnya, apapun alasannya Perpu harus ditolak.Peneliti hukum ICW Febri Diansyah mengatakan, kalapun perpu jadi diterapkan, pimpinan KPK yang bukan Plt harus bertahan. Hal ini diperlukan untuk menjaga sistem dan aturan internal di KPK.”Jangan biarkan kuda troya mengobrak-abrik jantung pertahanan KPK,” pungkasnya.Lebih lanjut, Febri mengatakan sebaiknya KPK tidak hanya mengirimkan surat kepada Presiden untuk menolak penerbitan Perpu, tetapi juga kepada semua jaringan antikorupsi, baik LSM, mahasiswa ataupun kampus yang pernah kerja sama dengan KPK. “Agar masyarakat luas mengetahui mereka sedang dipimpin oleh ‘pesolek’ antikorupsi atau benar-benar oleh pendekar pemberantas korupsi. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat semakin sadar dengan ancaman yang nyata terhadap KPK,” tuturnya. (lrn/lrn)

4 Predikat Plt KPK

detikcom

detikcom – Rabu, September 23
4 Predikat yang Patut Dihindari dari Plt Pimpinan KPK

Pagi ini rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengumumkan penerbitan Perpu penunjukan Plt sementara pimpinan KPK sekaligus Keppres pengangkatan 3 org Plt. Siapa saja mereka? Masih rahasia.

Pengamat hukum yang juga mantan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK 2007, Mas Achmad Santosa, mengungkapkan 4 predikat yang patut dihindari dari seorang calon Plt.

“Ini semacam negative list,” kata Mas Achmad Santosa saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/9/2009).

Menurut Achmad, predikat pertama yang harus dihindari adalah orang berasal dari kepolisian atau kejaksaan. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat didirikannya KPK yakni menutupi ketidakmampuan kejaksaan dan Polri dalam memberantas korupsi.

“Kita tahu kan selama ini kejaksaan dan kepolisian tidak memadai dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Predikat kedua, lanjutnya, adalah politisi atau orang yang berasal dari partai politik tertentu.

“Politisi dan DPR kan justru jadi sasaran tembak KPK selama ini, jadi tidak mungkin,” jelasnya.

Ketiga, katanya, hendaknya Presiden tidak menunjuk seorang yang dipersepsikan masyarakat berada di lingkaran Presiden untuk menjabat Plt pimpinan KPK.

“Jangan kan ‘berada’, ‘dipersepsikan’ di lingkaran presiden pun jangan. Ini akan menggangu independensi Plt nantinya,” tegasnya.

Terakhir, kata Achmad, Plt tentunya bukan orang yang mempunyai rekam jejak kontroversial. “Apalagi kontroversial dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Malam Ini, Presiden Batal Teken Keppres Pengangkatan Pimpinan KPK
Selasa, 22 September 2009 | 23:16 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono batal menandatangani rancangan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Tiga Nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/9) malam ini. Pasalnya, Presiden Yudhoyono tidak mau terburu-buru memutuskan nama-nama untuk menjadi pejabat sementara pimpinan KPK.

Karena ini menyangkut nama-nama, Presiden tidak mau terburu-buru. Presiden masih mempertimbangkan nama-nama dan proses penentuannya. “Masih ada waktu, apalagi Presiden sekarang tengah mempersiapkan keberangkatan menuju KTT G-20 di Amerika Serikat, “ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Selasa malam ini, saat dihubungi Kompas.

Menurut Andi, perihal Keppres pengangkatan tiga nama pimpinan KPK, Rabu (23/9) pagi akan disampaikan oleh pejabat terkait. Kalau tidak oleh Pak Hatta, ya oleh Pak Widodo, tandas Andi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi melapor ke Presiden di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam pu kul 19.00 wib. Selain soal persiapan keberangkatan, dilaporkan juga mengenai rancangan Keppres tersebut.

Selasa sore di Gedung Setneg, Hatta sebelumnya memimpin rapat mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengangkatan pejabat sementara KPK berikut Keppres tentang pemberhentian pimpinan KPK.

Hatta mengakui Perppu sudah diteken Senin (21/9) lalu, berikut juga Keppres pemberhentian. Direncanakan, Selasa malam ini Keppres diteken Presiden, mengingat Presiden besok pagi akan berangkat ke AS. Menhuk dan HAM Andi Mattalatta pernah menyatakan, Perppu akan segera diteken sebelum Presiden Yudhoyono meninggalkan Tanah Air.

Presiden Berhentikan Bibit Samad dan Chandra Hamzah
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto (kiri) dan Chandra M Hamzah (tengah), tiba di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/9). Mereka kembali diperiksa sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang.

Selasa, 22 September 2009 | 17:31 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai Wakil Ketua KPK. Surat dengan identitas No. 74/P/2009 ini tertanggal 21 September 2009.

Demikian diungkapkan oleh sumber di KPK seusai konferensi pers tim pembela KPK, Selasa (22/9). Chandra dan Bibit ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dugaan kasus penerimaan suap dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemberian surat cekal bagi Direktur PT Masaro Anggoro Wijaya dalam kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu Dephut serta buronan cassie Bank Bali Joko Candra.

Bibit sendiri yang dihubungi wartawan melalui pesan singkat menanggapi keluarnya Keppres dengan tenang. “Saya terima dengan lapang dada. Ke depan saya akan penuhi wajib lapor dan fokus pada penyelesaian perkara yang disangkakan kepada saya. Tq,” tulisnya dalam pesan singkat.

Selasa, 22/09/2009 07:08 WIB
Perpu Plt KPK
Presiden Abaikan Mekanisme Ketat Seleksi Calon Pimpinan

Laurencius Simanjuntak – detikNews


Jakarta – Penunjukan langsung 3 pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK dinilai mengabaikan mekanisme seleksi calon pimpinan KPK yang ketat. Belum lagi, kategori ’sementara’ Plt juga tidak jelas.

“Pimpinan KPK sekarang kan untuk jabatan 2007 sampai 2011. Apakah ’sementara’ ini artinya juga sampai 2011?” kata anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Wahyudi Djafar saat dihubungi detikcom, Selasa (22/9/2009).

Pasal 30 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bagaimana ketatnya seleksi calon pimpinan KPK. Mulai dari panitia seleksi (pansel) yang dibentuk pemerintah, kemudian setelah mendapat tanggapan dari masyarakat pansel menyerahkan nama-nama calon kepada presiden.

Selanjutnya, presiden mengajukan nama 2 kali dari jumlah jabatan yang diperlukan KPK ke DPR, untuk kemudian lembaga perwakilan memilih yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

DPR Ditelikung

Jika presiden menerbitkan perpu penunjukan langsung plt pimpinan KPK, kata Wahyudi, presiden tidak hanya menerabas ketatnya mekanisme seleksi pimpinan KPK tersebut. Tetapi juga mengabaikan kewenangan DPR untuk ikut serta  dalam memilih calon pejabat publik.

“DPR juga seharusnya merasa ditelikung, karena setiap pemilihan pejabat publik DPR berperan besar menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Wahyudi menambahkan, rencana penerbitan perpu plt oleh Presiden juga tidak berdasar. Pertama, perpu seharusnya dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum, bukan kekosongan orang.

“Dasar hukum KPK masih ada kok UU 30 Tahun 2002,” ucapnya.

Belum lagi, ihwal ‘kegentingan memaksa’ yang disyaratkan UUD 1945 bagi penerbitan perpu juga belum terpenuhi.

“2 Pimpinan KPK yang tersisa saja tidak merasa genting kok. Mereka mengaku kinerjanya tidak akan terganggu,” pungkasnya. (lrn/lrn)

Baca juga :

Selasa, 22/09/2009 05:58 WIB
Perpu Plt Melegitimasi Kriminalisasi Kewenangan KPK
Laurencius Simanjuntak – detikNews


Jakarta – Penunjukan langsung pejabat pelaksana tugas sementara (plt) lewat sebuah perpu akan semakin melegitimasi kriminalisasi kewenangan KPK. Belum rampung kewenangan KPK dikriminalisasi oleh Polri, kini pemerintah akan mengusik independensi KPK lewat sebuah perpu.

Demikian dikatakan anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Wahyudi Djafar saat berbicang dengan detikcom, Selasa (22/9/2009).

“Penerbitan perpu penunjukan langsung semakin melegitimasi kriminalisasi kewenangan KPK,” tegas Wahyudi.

Menurut Wahyudi, ihwal ‘kegentingan memaksa’ yang menjadi syarat kondisi diterbitkannya perpu belum terpenuhi. Bahkan, 2 pimpinan KPK yang tersisa pun mengaku kinerjanya tidak terganggu oleh keadaan yang terjadi belakangan ini.

“Pemerintahan SBY masih bisa memberantas korupsi tanpa harus mengeluarkan perpu. Mengapa SBY begitu nafsu, ada apa?” cetusnya seraya menyesalkan sikap presiden yang ingin mengeluarkan perpu tanpa konsultasi dengan 2 pimpinan KPK tersisa.

Perpu penunjukan langsung pimpinan KPK, kata Wahyudi, juga tidak tapat. Sebabnya, KPK adalah lembaga independen yang lepas dari kekuasaan Presiden selaku eksekutif.
(lrn/lrn)

Plt Pimpinan KPK

detikcom

22 September 2009
SBY Sudah Tanda Tangan Perpu Plt Pimpinan KPK

Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipertentangkan. Namun ternyata Perpu tersebut telah siap terbit. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatanganinya, Senin 21 September kemarin.

“Sudah ditandatangani kemarin oleh Presiden,” kata Direktur Perundang-undangan Depkum HAM, Suharyono kepada detikcom, Selasa (22/9/2009).

Proses penandatanganan tersebut dilakukan setelah Rapat Polkam. Kini Lembaran Negara untuk aturan tersebut sudah jadi.

“Itu sudah sah dan sudah jadi Lembaran Negara,” ucapnya.

Lembaran Negara itu bernomor LN 132 TLN 5051 19 9 2009. Judulnya berbunyi ‘Telah diundangkan Perpu No 4 tentang Perubahan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi’.

Sebelumnya, sejumlah pihak mempermasalahkan penerbitan perpu ini. Sebab, pengganti pimpinan KPK sementara belum dirasa perlu. Dengan 2 pimpinan saja, KPK masih bisa berjalan. Selain itu, penunjukan langsung oleh presiden dianggap upaya sistematis pelemahan KPK.

Soal Perpu

Liputan 6

Liputan 6 – Selasa, September 22
Anggota Dewan Tanggapi Berbeda Soal Perpu

Liputan6.com, Jakarta: Anggota DPR menanggapi berbeda menyoal rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengisi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin di Jakarta, Senin (21/9), menilai Presiden tak perlu mengeluarkan perpu. Sementara anggota Komisi III lainnya, Gayus Lumbun berpendapat Presiden bisa mengeluarkan perpu namun tidak menunjuk langsung pimpinan KPK sementara.

Beredar kabar, hari ini Presiden akan memanggil sejumlah menteri membahas perpu sebelum SBY ke luar negeri, besok. Rencananya, Presiden segera menetapkan pelaksana tugas mengganti tiga pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dijadikan tersangka oleh polisi, pekan silam [baca: Chandra dan Bibit Diperiksa Sebagai Tersangka]. Sebelumnya, Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar juga sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana.(ZAQ)

Sabtu, 19/09/2009 13:45 WIB
Perpu Tak Konstitusional, SBY Bisa Dianggap Godfather Penghancur KPK
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews


Jakarta – Rencana pengeluaran Perpu untuk menunjuk pejabat sementara pelaksana tugas pimpinan KPK dinilai tidak konstitusional. Jika tetap dipaksakan, SBY akan dianggap sebagai Godfather di balik proses penghancuran KPK.

“Tidak ada alasan konstitusional bagi presiden untuk dapat mengeluarkan Perpu,” kata Sekjen Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Nizar Suhendra kepada detikcom, Sabtu (19/9/2009).

Menurut Suhendra, rencana pengeluaran Perpu itu sama ngawurnya dengan penentuan tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto oleh Mabes Polri. Keduanya sama-sama mengada-ada dan syarat dengan konflik kepentingan dan bermuatan politis.

Dengan penerbitan Perpu itu, imbuh Suhendra, makin lengkap indikasi adanya konspirasi besar dalam proses pelemahan KPK. Dan Presiden SBY akan dianggap oleh kalangan dalam negeri dan internasional sebagai aktor penting dalam proses tersebut.

“Jika lahirnya Perpu ini terus dipaksakan oleh SBY, jangan kaget jika masyarakat di dalam negeri maupun internasional mungkin akan menilai bahwa SBY adalah “godfather” dari proses penghancuran KPK,” tegas Suhendra.

(sho/ndr)

KOMPASIANA.COM , Sandiwara Misteri Pak Beye di KPK

Oleh arasydimas – 19 September 2009
Pada saat kampanye Pileg Pak beye dan PD sangat getol melakukan kampanye pemberantasan korupsi, keberhasilan KPK selama ini di dalam menyeret para koruptor diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan pak beye. Namun apa latah pak beye menjelang kampanye pilpres malah menuding KPK berlebihan, KPK lembaga superbody, KPK bagi pak beye di kesankan sebagai lembaga yang kebal hukum.Pembalikan sikap pak beye ini cukup mengejutkan, karena dilakukan pada saat menjelang Pilpres, menurut pengamat politik ini adalah blunder pertama yang dilakukan pak beye di tengah hangatnya pelaksanaan pemilu.Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ditetapkannya dua komisioner KPK sebagai tersangka telah minimbulkan kekecewaan terhadap Polri yang seakan memangkas peran KPK. Apalagi sikap pasif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. “Agak sulit berharap kepada presiden SBY untuk bisa memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena, apa sih yang telah dilakukan secara signifikan terutama jilid II pemerintahan beliau,” kata peneliti ICW Febri Diansyah.

Pihak kepolisian juga tidak bisa dipastikan melakukan penegakan secara profesional. Sebab, dalam perkara ini, bukti-bukti yang ditampilkan cenderung diragukan publik. Polri terkesan memangkas KPK dan membuat lembaga itu tidak berkerja secara maksimal. Penetapan tersangka atas Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rityanto, sama saja membuat KPK runtuh secara tidak langsung. Apalagi Polri tetap menggunakan pasal penyalahgunaan wewenang.

Ini bisa diartikan Presiden sebagai atasan Polri bisa mengontrol KPK. Ini peristiwa buruk. Ketika kita punya institusi independen tapi justru dibajak dengan beberapa cara. ICW meminta SBY untuk tidak pasif dalam pemberantasan korupsi. Sebab, saat kampanye di Pilpres 2009, SBY kerap mengklaim kinerja KPK dan bahkan hal tersebut diiklankan sebagai iklan partai Demokrat. Namun sekarang semangat SBY dalam pemberantas korupsi sudah tidak ada atau pasif.

Kegerahan pak beye atas sepak terjang KPK ini berawal saat KPK melakukan pemeriksaan terhadap sumbangan pernikahan HNW dan sumbangan pernikahan putri ketiga kesultanan Jogyakarka Sri Sultan yang bernilai ratusan juta rupiah yang terkait soal gratifikasi. Tindakan KPK ini dianggap berlebihan, tak kurang Amin Rais meminta kepada KPK agar juga memeriksa sumbangan pernikahan putra pertama pak beye yang bernilai milyaran rupiah.

Kegerahan pak beye ini berlanjut sejak pengusutan KPK terhadap kasus korupsi aulia pohan, hasil dari pemeriksaan kasus ini setelah aulia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, KPK menemukan atau mengendus kejanggalan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan istana negera dan sekertariat negara. pada bulan Juli di mana pak beye melontarakan tudingan KPK sebagai superbody, KPK sementara dalam proses pengumpulan bukti-bukti untuk mengusut kasus ini. Upaya ke arah ini kemudian mengalami jalan buntu karena ketua KPK Antasari menjadi tersangka kasus pembunuhan yang ditengarai karena cinta segi tiga.

Penahanan antasari ternyata tidak melemahkan semangat KPK untuk tetap mengusut kasus ini di dalam mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi dilingkungan istana, termasuk melakukan penyadapan telepon seluler kabeskrim kombes DS. Tindakan KPK ini adalah upaya mencari tahu kebenaran keberadaan kasus penahanan antasari, tetapi yang ditemukan adalah bukti percakapan Kombes DS atas kasus skandal century. Akhirnya masalah ini semakin melebar karena KPK sudah merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Kombes DS atas keterlibatannya dalam skandal century.

temuan KPK ini selain telah membuat gerah pak beye, KPK juga telah membuat gerah mabes Polri. Akhirnya tak ada mendung tak angin, hujan pun datang, antasari mengeluarkan testimoni menyerang para koleganya atau pimpinan KPK terlibat menerima suap atas beberapa kasus yang ditangani. karena testimoni ini bersifat laporan kepada kepolisian sehingga mabes Polri akhirnya punya alasan kuat untuk memanggil dan memeriksa empat orang komisiener KPK, hasilnya seperti yang sudah kita ketahui.

Penetapan 2 komisiener KPK sepertinya sudah mendapat restu pak beye, alih-alih membela kPK dan komitmennya di dalam pemberantasan korupsi, pak beye malah telah menyiapkan Perppu penggantian atau Plt para pimpinan KPK yang bermasalah tersebut, Perppu memungkinkan pak beye menunjuk langsung Plt tersebut. dari sini mungkin sandiwara misteri pak beye di KPK akan mulai terkuak ?

Anggota Komisi III FPDIP Eva Kusuma Sundari berpendapat jika pak beye mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunjuk pejabat sementara KPK. PDIP menganggap langkah presiden itu tidak solutif dan melanggar UU, karena UU KPK DPR lah yang menentukan pejabat KPK.

Eva mengatakan, seharunya Presiden SBY meminta DPR untuk melakukan uji kelayakan terhadap pejabat KPK selama status tiga pimpinan KPK nonaktif. Pemerintah hanya bisa mengusulkan nama calon pejabat KPK sementara, lalau DPR lah yang nanti akan melakukan fit and proper test. “Meski kondisinya emergency, tapi jangan sampai melanggar undang-undang. Saya tetap melihat pada sisi hukumnya. Misalnya bisa menarik pejabat pengganti itu dari list nama yang dulu nomor 6 dan 7 yang dibawahnya kan bisa dinaikkan,” tuturnya.

Seharusnya, lanjut Eva, meski dalam waktu yang mendesak, pemerintah harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Lebih baik merekrut anggota KPK yang baru, daripada Perppu yang menunjuk langsung pengganti sementara Chandra M Hamzah, Antasari Azhar, dan Bibit Samad Riyanto sampai diketahui kepastian hukum atas mereka.

Pendapat Eva ini semakin membuat sebuah tanda tanya besar, karena status hukum ketiga pimpinan KPK ini belum jelas sementara pak beye sudah akan menyiapkan Perppu untuk menunjuk tiga orang Plt pimpinan KPK.

Nah, akan kemana kebijakan pak beye terhadap masa depan KPK, apakah ini termasuk program 100 hari kabinet jilid II pak beye, yang jelas sikap pak beye terhadap KPK menjadi misteri bagi kita semua. jadi kita tunggu saja kelanjutan dari sandiwara yang penuh misteri ini. Dan KPK harus kembali melanjutkan puasanya, puasa karena tidak bisa bekerja segera mengusut kasus-kasus korupsi yang sementara ditangani.

http://dimasarasy.wordpress.com/

KOMPASIANA.COM , Kudeta “Koruptor Inc” terhadap Indonesia

Oleh ontohod – 17 September 2009
Hari Selasa saya baru menulis soal Bank Century vs Indonesia Inc. Hari ini saya dengan berat hati melihat bagaimana “Koruptor Inc” mengalahkan Indonesia Inc.Karena para pejabat yang seharusnya mewakili dan memimpin Indonesia Inc, Polri, Kejakgung, Kekuasaan Kehakiman dan KPK serta NGO anti koruptor semuanya merasa menjadi “Tuhan Allah” yang malah diadu domba oleh “abstraksi imajiner Koruptor Inc”. Padahal dalam tubuh masing masingkorps dan oknum memang ada arogansi dan absolutisme mirip Lucifer ketika merasa bisa jadi Tuhan Allah dan malah tersungkur jadi “iblis”.Ketika saya mengikuti test seleksi KPK pada tingkat 28 besar menuju 10 besar saya ditanya gebrakan apa yang akan saya buat sebagai pimpinan KPK.Saya katakan bahwa saya akan memobilisasi pendapat umum agar DPR mengeluarkan 3 UU:1. UU AMNESTI BERPENALTI Para Penyelenggara Negara diminta dengan sukarela memutihkan praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan selama berkuasa denganpembayaran denda pemutihan hasil KKN dengan tarip 25%Amnesti berlangsung setahun penuh.

2. UU Pembuktian Terbalik Asset Penyelenggara Negara, Setahunsetelah berlakunya UU amnesti berpenali, diberlakukan UU Pembuktian Terbalik Asset Penyelenggara Negara dengan hukuman sita50% assets yang ditemui pada penyelenggara negara yang dipastikan jauh berada diatas pendapatan sebagai pegawai negeri dan atau penyelenggara negara.

3. UU Anti KOnflik Kepentingan, Penyelenggara Negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, pimpinan dan anggota MPR< DPR< dan lembaga tinggi lainnya, harus menyerahkan pengelolaan asset bisnis yang dimiliki kepada blind trust management independen.

Inilah yang berlaku di AS baik presidenClinton maupun Bush menyerahkan pengelolaan assets bisnis dan saham Wall Street mereka kepada sebuah lembaga blind trust management independen. Dengan demikian, terhindar pencampur adukkan antara kepentingan Clinton dan Bush sebagaipengusaha dengan tanggung jawabnya sebagai penguasa politik Amerika Serikat.

Jawaban saya itu ditanggapi oleh Panitia Seleksi dengan humor: “Wah anda salah melamar, itu mahlamaran untuk menjadi Presiden dan bukan Ketua KPK. Karena itu anda tidak lulus.” Dan memang saya tidak masuk 10 besar. Walaupun jawaban itu telahsaya konsultasikan kepada orang orang yang mendorong saya melamar jadi Ketua KPK,yaitu NonoAnwar Makarim, Teten Masduki dan Sobary.

Sekarang melihat tragedi KPK saya merasa perlu mengungkap kembali resep yang saya usulkan.KPK harus cuma jadi sementara. Setelah Polri, Jaksa dan Hakim dibersihkan dari akar KKN dengan sistem Tri Legislasi yang saya usulkan maka KPK menjadi primus inter apres untuk mendorong Kepolisian, kejaksaan, Kehakiman berfungsi luhur dan kembali menjadipengawal Indonesia Inc. KPK tidak akan menangkap orang, melainkan tinggalmenelpon Kapolri dan Jakgung. Ini ada Tantular, Anggoro dan entah siapa lagi, tangkaplah, tuntutlah, adililah. KPK tidak perlu menangkapi koruptor kan kasus kelas camat. Memalukan bahwa angka angka yang disebut dalam kasus Anggoro hanya berjumlah Rp. 6 milyar, merupakan korupsi kelas camat tapi menjerat KPK.

Benar benar ini suatu kudeta oleh “Koruptor Inc” terhadap Indonesia Inc. Dan itu semua terjadi karena pejabat Indonesia Inc, merasa jadi malaikat bahkan Tuhan Allah, padahal gampang terjerat oleh”iblis koruptor”.

Gelar Komentar Christianto Wibisono –> Ahmad Zainul Ihsan Arif

Selasa, 22/09/2009 14:53 WIB
Bibit & Chandra Tersangka
KPK Jajaki Upaya Praperadilan
Rachmadin Ismail – detikNews


Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penetapan tersangka atas Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak berdasar hukum. Saat ini KPK sedang mempelajari kemungkinan untuk mengajukan gugatan praperadilan.

“Rapat tadi juga membahas soal praperadilan terhadap status tersangka kepada dua pimpinan, saat ini masih dijajaki,” ujar Penasehat KPK Abdullah Hehamahua usai rapim di gedung KPK, Jl Hr Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2009).

Menurut Abdullah, saat ini KPK masih mengkaji langkah-langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. “Pengacara pimpinan KPK mempersiapkan bahan-bahan terkait kewenangan polisi yang menetapkan kasus tersangka dua pimpinan,” ungkapnya.

Mengenai penetapan Perpu Plt Pimpinan KPK, lanjut Abdullah, KPK meminta agar Presiden mengkaji kembali isi Perpu tersebut. Jangan sampai Perpu bertentangan dengan UU KPK.

“Kalau Perpu itu dengan maksud untuk menunjuk Plt, seharusnya di dalam UU No 30/2002 tentang KPK sudah diatur mekanismenya,” kata Abdullah.
(ape/ken)

Selasa, 22/09/2009 15:36 WIB
Bibit & Chandra Tersangka
Polisi Jadi LSM Anggoro dan Joko Tjandra
Moksa Hutasoit – detikNews


Jakarta – Polisi dinilai menjadi LSM Anggoro Widjaya dan Joko S Tjandra. Bagaimana tidak, polisi telah menetapkan dua pimpinan KPK sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan wewenang pencekalan kepada Anggoro dan Joko.

“Polisi seolah menjadi LSM atau pengacara bagi Anggoro maupun Joko Tjandra yang menjadi korban,” kata Guru Besar Hukum UI, Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Selasa (22/9/2009).

Polisi menilai dua pimpinan KPK telah salah melakukan prosedur pencekalan terhadap Anggoro dan Joko. Anggoro dicekal dalam kasus SKRT, sedangkan Joko dicekal untuk kasus suap Arthalyta.

Alasan penetapan tersangka dua pimpinan KPK oleh polisi, lanjut Hikmahanto, sangat bisa dipertentangkan. Polisi terkesan memaksakan pasal penyalahgunaan wewenang yang digunakan untuk menjerat Bibit dan Chandra.

“Karena dasar sangkaan bukanlah penyalahgunaan wewenang yang berindikasi korupsi melainkan kesalahan prosedur dalam melaksanakan wewenang pencekalan yang dimiliki oleh KPK,” ujar Hikmahanto.

Menurut mantan anggota pansel Pimpinan KPK ini, salah prosedur dalam proses penegakan hukum memang terjadi. Jika seandainya terbukti, KPK bukanlah pihak pertama yang melakukannya.
(mok/ken)

Selasa, 22/09/2009 14:52 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
Penerbitan Perpu, Menkum HAM Tunggu Instruksi Presiden
Rachmadin Ismail – detikNews


Jakarta – Kabar bahwa Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terbit dibantah Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata. Meski telah siap, namun semuanya masih menunggu perintah langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sebenarnya belum (terbit). Kita lagi tunggu instruksi Presiden,” kata Andi saat dihubungi wartawan, Selasa (22/9/2009).

Andi mengatakan, perintah dari SBY itu bisa turun kapan saja. Karena itu, Andi telah meminta kepada anak buahnya untuk menyiapkan Perpu tersebut.

“Khawatir dibutuhkan, saya sudah perintahkan petugas saya untuk menyiapkan Perpu. Termasuk nanti akan dimasukan ke Lembaran Negara (LN) akan disiapkan,” jelas Andi.

Sebelumnya diberitakan, Perpu Plt Pimpinan KPK yang menjadi kontroversi tersebut telah ditandatangani SBY. Namun hal juga dibantah oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Rencana penerbitan Perpu ini memang mendapat penolakan. SBY dinilai tidak pro pemberantasan korupsi karena mengeluarkan Perpu.

Sejumlah pihak menilai, seharusnya SBY menyelamatkan KPK dengan meminta SP3 untuk kasus yang menjerat dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, bukan dengan menerbitkan Perpu.

Meski penolakan atas Perpu itu sangat kuat, namun jajaran di bawah presiden nampaknya tetap mempersiapkan Perpu itu. Hal itu terbukti dari sudah siapnya draft Perpu yang akan dijadikan payung hukum bagi SBY untuk menunjuk langsung pimpinan sementara KPK itu. (ken/ape)

Selasa, 22/09/2009 14:25 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
Kenapa Terbit Saat Dua Kasus Besar Ditangani KPK?
Aprizal Rahmatullah – detikNews


Jakarta – Penerbitan Perpu oleh Presiden untuk mengganti 3 pimpinan KPK memunculkan pertanyaan besar. Mengapa Perpu yang dinilai ‘dipaksakan’ ini akan keluar saat KPK sedang mengusut dua kasus besar.

“KPK saat ini ada pekerjaan yakni melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kerugian Bank Century dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPU,” kata Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen saat dihubungi detikcom , Selasa (22/9/2009).

Menurut Patra, penerbitan Perpu sangat tidak beralasan. Alasan kegentingan memaksa karena jumlah hanya tinggal dua pimpinan tidak rasional.

“Jangan sampai pergantian ini menganggu pengusutan kasus itu. Pimpinan itu masih bisa jalan, kalau kurang personel pasti mereka akan minta,” imbuhnya.

Hingga kini, siapa kandidat pengganti 3 pimpinan KPK masih belum jelas. Namun, kata Patra, kemungkinan besar SBY akan memilih orang yang penurut.

“Orang yang dipilih kemungkinan besar akan mengamankan pemerintahan SBY,” tandasnya.

(ape/ken)

Selasa, 22/09/2009 14:07 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
Masih Ada Opsi Selain Plt Sementara
Luhur Hertanto – detikNews


Jakarta – Rancangan perpu pelaksana tugas pimpinan sementara KPK sejauh ini belum ditandatangani Presiden SBY. Sebab ternyata masih ada opsi lain yang bisa Kepala Negara tempuh terkait dengan kekosongan kepemimpinan KPK.

“Ada dua opsi, dikeluarkan perpu atau membiarkan dulu jabatan (3 pimpinan) KPK kosong selama beberapa bulan,” jelas Menkum HAM Andi Mattalata pada wartawan yang menghubunginya melalui telepon, Selasa (22/9/2009).

Dia membenarkan bahwa Perpu Plt Pimpinan KPK sudah siap ditandatangani Presiden SBY. Namun sejauh ini jajaran Depkum HAM masih menunggu intruksi langsung dari Presiden SBY untuk penandatanganannya dan penyiapannya sebagai lembaran negara.

Bila opsi pertama menjadi pilihannya, maka Perpu ditandatangani Presiden SBY dan diterbitkan sebelumnya bertolak ke AS esok pagi. Setelah itu disusul dengan penerbitan kepres mengenai pengangkatan pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara pimpinan KPK.

“Khawatir dibutuhkan, saya sudah perintahkan petugas saya menyiapkan perpu termasuk nanti dimasukkan dalam lembaran negara. Tapi belum ada perintah,” ujarnya.

(lh/ken)

Sudi: Perppu KPK Sudah Keluar
Selasa, 22 September 2009 | 15:38 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi membenarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang penunjukan pejabat pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono pada Senin kemarin (21/9).

Namun Sudi tak mau bicara panjang lebar mengingat hal itu adalah kewenangan Menteri Sekretaris Negara. “Ya, (sudah) diteken. Akan tetapi itu otoritas Sekneg,” ujarnya Selasa (22/9) saat ditanya pers sebelum mengikuti rapat bersama Mensekneg Hatta Radjasa di Gedung Sekretariat Negara Jakarta.

Menurut Sudi, terkait perppu tersebut, pihaknya bersama Hatta Radjasa akan membahas lagi rancangan Keputusan Presiden. Saat ini, Sudi dan Hatta tengah membicarakan masalah rancangan keppres tersebut.

Sebelumnya, rapat dadakan terkait Perppu KPK sudah dilakukan sejak pukul 12.30 hari ini tanpa diketahui pers. Rapat diantaranya menghadirkan Sudi Silalahi, Hatta Radjasa, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Rapat kilat tersebut dilanjutkan lagi dengan rapat mengenai persiapan presiden berangkat menuju Pittsburg Amerika Serikat untuk mengikuti KTT G-20. Pada rapat ini hadir Menteri Keuangan yang juga plt Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.

Perppu Presiden

Liputan 6

22 September 2009
KPK RAPATKAN RENCANA PERPPU PRESIDEN

Liputan6.com, Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9) siang, menggelar rapat tertutup guna membahas rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) soal pelaksana tugas harian pimpinan KPK.

Sikap pimpinan KPK dan tim kuasa hukumnya ini sengaja diambil sebelum penerbitannya esok hari. Presiden Yudhoyono sendiri berencana mengumumkan perpu sebelum terbang ke Amerika Serikat. Hingga kini, belum diketahui siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan untuk sementara waktu.

Perpu tersebut akan dikeluarkan menyusul dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri [Bibit dan Chandra Jadi Tersangka].

Sementara anggota DPR menanggapi berbeda soal rencana presiden tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin di Jakarta menilai presiden tak perlu mengeluarkan perpu. Sementara anggota Komisi III lainnya, Gayus Lumbun berpendapat presiden bisa mengeluarkan perpu namun tidak menunjuk langsung pimpinan KPK sementara [baca: Anggota Dewan Tanggapi Berbeda Soal Perpu].

KPK sejatinya dibentuk karena tidak becusnya kejaksaan dan polisi dalam memberantas korupsi. Dengan adanya tarik ulur kepentingan di tubuh KPK, jangan sampai membuat penyelidikan kasus korupsi terhenti. Simak berita selengkapnya di video berikut.(OMI/AND)

YLBHI

detikcom

22 September 2009
YLBHI: Yang Dipilih Orang yang Tak Kritis Pada SBY

Perpu Plt Pimpinan KPK hampir pasti diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Siapa orang yang akan ditunjuk menjadi pimpinan sementara KPK? Belum jelas, namun sepertinya yang dipilih adalah sosok penurut.

“Kemungkinan besar dan patut diduga orang yang tidak kritis kepada pemerintahan SBY,” kata Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen kepada detikcom, Selasa (22/9/2009).

Menurut Patra, skenario penunjukan pimpinan KPK melalui Perpu tidak bisa lepas dari kepentingan penyelamatan Pemerintah SBY ke depan. Orang-orang yang dipilih nanti kemungkinan besar jadi tidak independen.

“Bisa jadi dari Timsesnya SBY,” jelasnya.

Patra menjelaskan, penerbitan Perpu Plt KPK tidak memiliki alasan rasional. DPR mesti menolak, karena Presiden telah melampaui kewenangan.

“Proses pencalonan dan pemilihan pimpinan KPK harus transparan supaya pimpinan KPK tidak dipilih karena conflict interest. Apalagi alasannya mengamankan pemerintahan ke depan,” imbuhnya.

Perppu SBY

detikcom

22 September 2009
Perpu Itu perubahan Radikal Integritas SBY Memerangi Korupsi

Rencana pemerintah menerbitkan Perpu Plt Pimpinan KPK nampaknya tak terbendung. Kelompok penentang payung hukum yang memberikan otoritas pada Presiden SBY untuk menunjuk langsung pimpinan sementara KPK itu pun mengingatkan kembali komitmen perang melawan tindak pidana korupsi.

Demikian komentar Bambang Widjojanto tentang rencana pengumuman terbitnya Perpu Plt Pimpinan KPK esok pagi. Dia adalah salah satu kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua pimpinan KPK yang berstatus tersangka dan akan diberhentikan sementara.

“Kalau sampai terjadi (penerbitan perpu), maka SBY mengingkari pernyataan dia semasa kampanye soal anti korupsi. Perpu ini sebenarnya antiklimaks dan perubahan radikal integritas serta kredibilitas SBY memerangi korupsi,” ujar Bambang pada detikcom, Selasa (22/9/2009).

Langkah Presiden SBY menunjuk pejabat pimpinan sementara untuk mengisi kekosongan KPK sebenarnya merupakan solusi hukum dan administrasi yang dapat dipahami. Namun sayangnya ada masalah mendasar yang menjadikan langkah tersebut justru kontraproduktif.

“Karena ini ada case, yaitu polisi terbukti menyalahgunakan kewenangan (mempermasalahkan proses hukum yang KPK terapkan). Jadi perpu ini justru legitimasi penyalahgunaan wewenang oleh polisi itu,” gugat praktisi hukum senior ini.

Hal lain yang menurut Bambang membuat Perpu Plt KPK layak ditentang adalah proses penyusunannya yang menurut dia diskriminatif. Kepala Negara tidak terlebih dahulu meminta pendapat dua pimpinan KPK tersisa atas keperluan mengisi kekosongan menyusul tiga rekannya yang sementara waktu non-aktif.

“Sebagai lembaga negara yang paling berkepentingan (dengan penunjukan Plt Pimpinan Sementara KPK) justru tidak diundang konsultasi,” paparnya.

PerPPU Plt Pimp KPK

Antara

Antara – Selasa, September 22
PRESIDEN KELUARKAN PERPPU PELAKSANA TUGAS PIMPINAN KPK
Presiden Keluarkan Perppu Pelaksana Tugas Pimpinan Kpk

Jakarta (ANTARA) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong.

Seorang sumber di Istana yang dekat dengan Presiden di Jakarta, Selasa mengatakan Perppu itu sudah ditandatangani Presiden Yudhoyono Senin (21/9) bersamaan dengan penandatanganan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang telah menjadi tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Menurut sumber itu, Perppu tersebut berisi dua pasal tambahan dalam pasal 33 UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 33 A dan pasal 33 B mengenai kekosongan pimpinan KPK, kewenangan dan masa kerja pelaksana tugas sementara pimpinan KPK.

Sebelumnya, Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan Perppu itu antara lain akan berbunyi “dalam keadaan di mana kekosongan dalam tanda petik kurang dari 3 orang pimpinannya maka presiden memilih pelaksana tugas”.

Pasal 33 UU itu hanya menyebutkan “Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI.”

Presiden Yudhoyono beberapa hari lalu mengatakan bahwa Perppu untuk penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK diperlukan karena pimpinan KPK yang aktif hanya tinggal dua orang setelah tiga orang lainnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dan telah diberhentikan sementara oleh Presiden.

Antasari Azhar, Ketua KPK nonaktif menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Sementara itu baru-baru ini, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang pencekalan bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjoyo, buron koruptor.

SINAR HARAPAN, 19 September 2009 11:16 Kompolnas Segera Klarifikasi Susno Duadji

PENETAPAN TERSANGKA PEMIMPIN KPK REDAM KASUS CENTURY

OLEH: VIDI VICI
Jakarta – Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji diduga sudah mengira bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan me­ngusut keterlibatan dirinya dalam kasus Bank Century.

Oleh karena itu, Susno bersikap tidak profesional demi mempercepat penetapan tersangka terhadap pejabat KPK. Tujuannya agar upaya pengusutan kasus Century tertunda sementara.
“Pak Susno sudah tahu dirinya akan diperiksa sehingga timbul konflik kepentingan yang menyebabkan perilaku tidak profesional,” kata Kuasa Hu­kum KPK Bambang Widjo­djanto, saat melaporkan Susno Duadji ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), di Ja­karta, Jumat (18/9).
Susno dilaporkan karena diduga bersikap tidak profesional dalam proses penyidikan yang menetapkan dua pejabat KPK sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang. KPK mensinyalir ketidakprofesionala n Kabareskrim ini ka­rena adanya konflik kepenti­ngan (conflic of interest).
Bambang menilai hal ini dapat terlihat dari inkonsistensi Kepolisian. Sebelumnya, Kepolisian berusaha mencari keterlibatan pemimpin KPK dalam kasus penyuapan. Na­mun, hal itu tidak berhasil membuktikan uang yang diserahkan Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo ke Ary Muladi sampai ke pemimpin KPK. Inkonsistensi juga terbukti dari surat panggilan yang berbeda-beda antara pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua.
“Pasal-pasal dakwaannya pun berbeda-beda,” katanya.
Kemudian pengusutan di­alihkan ke dugaan penyalahgunaan wewenang. KPK disang­kakan telah menyalahgunakan wewenang saat melakukan ce­kal dan pencabutan cekal ter­ha­dap Direktur PT Masaro Ang­goro Widjojo dan Direktur PT Era Giat Prima Djoko Tjandra.
“Dari perjumpaan dua kasus itu ada penggilan yang inkonsisten. Nah, setelah kami analisis memang ada konflik kepentingan. Tindakan itu menyebabkan unprofesional conduct. Jadi, bukti belum kuat lalu didorong dan target dia (Susno Duadji)  jadi tersangka supaya diberhentikan sementara. Itu Target Operasi ini,” kata Bambang.
Sementara itu, anggota Kom­polnas Adnan Pandu Praja menyatakan lembaganya  siap menindaklanjuti pengaduan tim kuasa hukum tersebut. Langkah awal yang dilakukan Kompolnas atas dugaan pe­langgaran kode etik itu adalah melakukan klarifikasi terhadap Komjen Susno Duadji.
“Akan kami tindaklanjuti dari berbagai data yang ada, tapi sifatnya hanya klarifikasi,” katanya.
Kompolnas, katanya, tidak memiliki wewenang memeriksa Susno terkait laporan ini. Oleh karena itu, ia menyarankan pada kuasa hukum KPK agar melanjutkan laporan ini ke Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri. “Kami hanya merekomendasikan,” tegasnya.
Sebaliknya, pihak Polri mengaku belum mengetahui pelaporan ini. Susno Duadji yang dihubungi melalui telepon genggamnya tidak menjawab. Namun, dalam pesan singkatnya, Susno mengatakan bahwa dirinya sedang rapat.
“Maaf, saya sedang rapat,” tulisnya lewat pesan singkat,  Jumat (18/9).
Sementara itu, Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui adanya laporan KPK tersebut. “Saya baru dengar adanya laporan ini, jadi tolong beri saya waktu untuk mena­nya­kannya,” katanya lagi.
(maya handhini)

KPK Sudah Terima Keppres Pemberhentian Bibit dan Chandra
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (dari kiri) Chandra M Hamzah, M Jasin, dan Bibit Samad Rianto.

Selasa, 22 September 2009 | 17:31 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai Wakil Ketua KPK. Surat dengan identitas No. 74/P/2009 ini tertanggal 21 September 2009.

Demikian diungkapkan oleh sumber di KPK usai konferensi pers tim pembela KPK, Selasa (22/9). Chandra dan Bibit ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan kasus penerimaan suap dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemberian surat cekal bagi Direktur PT Masaro Anggoro Wijaya dalam kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu Dephut serta buronan cassie Bank Bali Joko Candra.

Sementara itu, salah satu pimpinan KPK Bibit S Riyanto yang dihubungi wartawan melalui pesan singkat menanggapi keluarnya Keppres dengan tenang. “Saya terima dengan lapang dada ke depan. Saya akan penuhi wajib lapor dan fokus pada penyelesaian perkara yang disangkakan kepada saya. Tq,” tuturnya.

SBY Tunjuk 3 Orang Plt Sementara Pimpinan KPK
Selasa, 22 September 2009 | 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengisi seluruh posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong sebanyak tiga orang.

Usai rapat di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, dengan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Hatta tidak mau menyebutkan nama dan asal instansi tiga plt sementara pimpinan KPK yang ditunjuk langsung oleh Presiden tersebut.

“Ya, yang sisanya yang kosong,” ujar Hatta ketika ditanya jumlah plt sementara pimpinan KPK yang akan ditunjuk Presiden.

Menurut dia, tiga orang tersebut bisa berasal dari berbagai institusi asalkan memenuhi syarat kredibel di bidangnya serta dapat diterima oleh publik.

“Pokoknya berbagai macam ’source’( asal mereka, red), yang penting kredibel di bidangnya dan akseptabel,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, Presiden sedang mempertimbangkan berbagai masukan guna memilih tiga nama yang dapat diterima oleh publik secara luas. Ia mengaku tidak tahu apakah Presiden telah mengantungi tiga nama tersebut atau tidak .”Saya
tidak berani berspekulasi,” ujarnya singkat.

Presiden telah menandatangani Perppu tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Menurut Hatta, Perppu itu hanya menambahkan dua pasal dalam UU KPK yaitu tentang kewenangan Presiden untuk menunjuk langsung plt sementara pimpinan KPK apabila terjadi kekosongan yang mengakibatkan pimpinan KPK berjumlah kurang dari tiga orang. “Oleh sebab itu Perppu itu nanti diikuti dengan keppres pengangkatan,” ujarnya.

Namun, Hatta belum bersedia mengatakan kapan Presiden Yudhoyono akan menandatangani leppres pengangkatan tiga plt sementara pimpinan KPK yang ditunjuknya secara langsung.

Usai rapat, Hatta dan Sudi langsung meninggalkan Kantor Sekretariat Negara menuju kediaman Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor.

Namun, Hatta juga tidak mau mengatakan apakah kedatangannya ke Cikeas untuk menyerahkan draft keppres pengangkatan tiga plt sementara pimpinan KPK guna ditandatangani oleh Presiden.

“Saya tidak ingin mendahului Presiden, nanti dulu. Tunggu saja, kalau ada lanjut pasti saya sampaikan,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok dijadwalkan meninggalkan tanah air pada pukul 09.00 WIB dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma untuk memulai kunjungan kerja selama tujuh hari ke Amerika Serikat. Presiden Yudhoyono baru kembali ke tanah air pada 30 September 2009.


ABD
Sumber : ANTSelasa, 22/09/2009 20:51 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
Mensesneg Masih Rahasiakan Nama Pilihan SBY
Luhur Hertanto – detikNews


Jakarta – Teka-teki siapa yang akan ditunjuk Presiden SBY sebagai pelaksana tugas (PLt) sementara pimpinan KPK nampaknya masih menjadi misteri. Mensesneg Hatta Radjasa masih enggan mengungkap siapa pilihan SBY.“Saya tidak mau dahului Presiden. Pokoknya nanti dikasih tahu,” ujar Hatta.Hatta mengatakan itu usai rapat di Kantor Setneg, Jl Majapahit, Jakarta, Selasa (22/9/2009). Selain Hatta, Menseskab dan Jubir Presiden SBY, Andi Mallarangeng juga ikut hadir dalam rapat tersebut.

Hatta juga belum mau memberi bocoran latar belakang calon pimpinan sementara KPK. Hanya saja, ia memastikan, pilihan SBY dapat dipercaya oleh semua pihak.

“Nah untuk Keppres ini Presiden sedang betul-betul pertimbangkan orang-orang yang kredibel dan acceptable dengan pertimbangkan berbagai masukan,” imbuhnya.

Menurut Hatta, jumlah orang yang akan ditunjuk disesuaikan dengan kursi yang kosong. Tapi yang jelas, kata Hatta, nama-nama tersebut berasal dari berbagai instansi.

“Pokokny berbagai macam source yang penting acceptable dan kredibel di bidangnya,” ucapnya.

Saat ditanya apakah dari Polri dan Jaksa? Hatta enggan berkomentar banyak.
“Saya nggak mau berspekulasi sumbernya. Yang penting Presiden mendengarkan
masukan-masukan. Ingat ini pejabat sementara lho, sampai dengan semua proses itu,” tuturnya.

Apakah akan diputuskan malam ini? “Saya tidak mau mendahului Presiden. Pokoknya nanti dikasih tahu,” pungkasnya.

(ape/lrn)

Selasa, 22/09/2009 20:40 WIB
Agung Laksono Dukung Penerbitan Perpu Plt KPK
Muhammad Nur Hayid – detikNews


Jakarta – Ketua DPR Agung Laksono mendukung langkah Presiden SBY dalam penerbitan Perpu Plt KPK. Alasannya, kondisi KPK yang hanya dipimpin 2 pimpinan tidak mungkin dipertahankan.“Saya kira kalau itu adalah jalan keluar terbaik, kita mendukung,” kata Agung saat berbincang dengan detikcom via telepon, Selasa (22/9/2009).Mengenai pro kontra di media soal penerbitan perpu, Agung mengatakan, semua pembuatan produk hukum ada aturannya. Selama mengacu aturan yang ada, kata Agung, pembuatan produk hukum seperti perpu tidaklah masalah.

“Saya yakin betul Pak SBY punya niat baik dengan Perpu itu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan, Perpu akan disetujui atau ditolak DPR dalam masa persidangan berikutnya. Masa persidangan DPR berikutnya akan dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014.

Ditanya soal figur Plt yang tepat menggantikan 3 pimpinan KPK yang nonaktif, Agung memercayakan hal tersebut kepada Presiden.

“Saya kira Pak SBY lebih tahu siapa-siapa yang layak untuk menggantikan 3 pimpinan KPK yang saat ini dinonaktifkan,” ujarnya.
(lrn/lrn)

Selasa, 22/09/2009 20:30 WIB
Perpu Plt Dibarengi Keppres Pengangkatan Pimpinan KPK
Luhur Hertanto – detikNews


Jakarta – Presiden SBY sudah menandatangani Perpu Plt Pimpinan KPK. Perpu itu nantinya akan dibarengi dengan Keppres pengangkatan Pimpinan KPK sementara.

“Oleh sebab itu Perpu nanti diikuti dengan Keppres pengangkatan,” kata Mensesneg Hatta Radjasa.

Hatta mengatakan itu usai rapat di Kantor Setneg, Jl Majapahit, Jakarta, Selasa (22/9/2009). Selain Hatta, Menseskab dan Jubir Presiden SBY, Andi Mallarangeng juga ikut hadir dalam rapat tersebut.

Perpu tersebut, lanjut Hatta, diperlukan untuk mengisi kekosongan yang terjadi di KPK. Seperti diketahui, 3 pimpinan KPK, Antasari Azhar, Bibir Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah dinonaktifkan oleh presiden.

“Perpu tersebut menambahkan dua pasal, yakni 33A dan 33B (UU KPK),” pungkasnya.

Sebelumnya pihak Setneg membantah bahwa Perpu tersebut telah ditandatangani oleh SBY. Namun Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata membenarkan soal ‘kesiapan’ Perpu tersebut. Pihaknya sedang menunggu perintah langsung dari SBY.

Rencana penerbitan Perpu ini sendiri mendapat penolakan dari berbagai kalangan antikorupsi. SBY dinilai tidak pro pemberantasan korupsi karena mengeluarkan Perpu.

Sejumlah pihak menilai, seharusnya SBY menyelamatkan KPK dengan meminta SP3 untuk kasus yang menjerat dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, bukan dengan menerbitkan Perpu.

(mok/mad)

PenetapanTersangka

Selasa, 22 September 2009 19:30 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal |
Mahfud MD Menilai Penetapan Tersangka Pimpinan KPK Salah
Mahfud MD (ANTARA/Widodo S Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai langkah Polri menetapkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka merupakan tindakan salah.

“Penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, salah,” katanya kepada ANTARA melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan sebagai tersangka karena tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran surat cekal terhadap Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo, dan pemilik PT ERa Giat Prima, Djoko Tjandra.

Terkait akan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia menyatakan positif langkah tersebut.

Dia mengemukakan tidak masalah jika setelah Perppu terbit, Bibit dan Candra dibebaskan dari tuduhan.

“Karena langsung bisa tugas lagi menggantikan Plt. Mana yg tak logis?,” katanya.

Sebaliknya, kata dia, jika polisi terus menerus mengusut kasus Bibit dan Candra, “Lalu tak ada Perppu Plt, bisa-bisa KPK-nya mati,” katanya.

“Saya bilang Perppu sah, tapi sekaligus bilang bahwa penetapan Bibit dan Candra salah,” katanya.(*)

COPYRIGHT © 2009

Mahfud MD

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 20:33:00
Mahfud MD Menilai Penetapan Tersangka Pimpinan KPK Salah

JAKARTA–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai langkah Polri menetapkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka merupakan tindakan salah.”Penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, salah,” katanya kepada ANTARA melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan sebagai tersangka karena tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran surat cekal terhadap Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo, dan pemilik PT ERa Giat Prima, Djoko Tjandra.Terkait akan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia menyatakan positif langkah tersebut.

Dia mengemukakan tidak masalah jika setelah Perppu terbit, Bibit dan Candra dibebaskan dari tuduhan.”Karena langsung bisa tugas lagi menggantikan Plt. Mana yg tak logis?,” katanya.

Sebaliknya, kata dia, jika polisi terus menerus mengusut kasus Bibit dan Candra, “Lalu tak ada Perppu Plt, bisa-bisa KPK-nya mati,” katanya.”Saya bilang Perppu sah, tapi sekaligus bilang bahwa penetapan Bibit dan Candra salah,” katanya. ant/kpo

Perppu KPK Prematur

Selasa, 22 September 2009 19:24 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal |
Nursyahbani Nilai Penerbitan Perppu KPK Prematur
Nursyahbani Nilai Penerbitan Perppu KPK Prematur
Nursyahbani Katjasungkana (ANTARA/Prasetyo Utomo)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong, adalah prematur dan melanggar asas praduga tak bersalah.

“Dua pimpinan KPK yang kini diproses Polri masih berstatus sebagai tersangka, sehingga masih bisa berfungsi seperti biasa. Setelah dua pimpinan KPK tersebut berstatus sebagai terdakwa, baru bisa diberhentikan seperti halnya Antasari (Ketua KPK),” kata Nursyahbani ketika dihubungi ANTARA, Selasa.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKPB) DPR ini menegaskan, dengan diterbitkannya Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan KPK yang kosong, secara politis dan psikologis semakin menghancurkan mental orang-orang KPK serta KPK secara kelembagaan sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Jika Perppu tersebut harus dijalankan, kata dia, figur yang dipilih untuk mengisi jabatan pimpinan KPK hendaknya orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi, kredibel, serta memiliki rekam jejak yang baik.

“Saya mengusulkan dua orang yang dipilih utuk mengisi jabatan tersebut dari kalangan perempuan,” kata praktisi hukum dan aktivis perempuan ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, serta menandatangani Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong, di Jakarta, Senin (21/9).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa mengatakan, Perppu itu antara lain menyebutkan, “Dalam keadaan di mana kekosongan dalam tanda petik kurang dari 3 orang pimpinannya, maka Presiden memilih pelaksana tugas”.

Dalam UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 33 menyebutkan, “Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI.”

Tiga kursi pimpinan KPK yang lowong yakni Ketua KPK Antasari Azhar serta dua Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Antasari Azhar nonaktif setelah menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto diberhentikan sementara setelah menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang pencekalan “bos” PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjoyo, buron koruptor.(*)

COPYRIGHT © 2009

Nursyahbani

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 20:26:00
Nussyahbani Nilai Penerbitan Perppu KPK Prematur

JAKARTA–Anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong, adalah prematur dan melanggar asas praduga tak bersalah.“Dua pimpinan KPK yang kini diproses Polri masih berstatus sebagai tersangka, sehingga masih bisa berfungsi seperti biasa. Setelah dua pimpinan KPK tersebut berstatus sebagai terdakwa, baru bisa diberhentikan seperti halnya Antasari (Ketua KPK),” kata Nursyahbani ketika dihubungi ANTARA, Selasa.Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKPB) DPR ini menegaskan, dengan diterbitkannya Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan KPK yang kosong, secara politis dan psikologis semakin menghancurkan mental orang-orang KPK serta KPK secara kelembagaan sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Jika Perppu tersebut harus dijalankan, kata dia, figur yang dipilih untuk mengisi jabatan pimpinan KPK hendaknya orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi, kredibel, serta memiliki rekam jejak yang baik.”Saya mengusulkan dua orang yang dipilih utuk mengisi jabatan tersebut dari kalangan perempuan,” kata praktisi hukum dan aktivis perempuan ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, serta menandatangani Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong, di Jakarta, Senin (21/9).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa mengatakan, Perppu itu antara lain menyebutkan, “Dalam keadaan di mana kekosongan dalam tanda petik kurang dari 3 orang pimpinannya, maka Presiden memilih pelaksana tugas”.

Dalam UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 33 menyebutkan, “Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI.” Tiga kursi pimpinan KPK yang lowong yakni Ketua KPK Antasari Azhar serta dua Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Antasari Azhar nonaktif setelah menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto diberhentikan sementara setelah menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang pencekalan “bos” PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjoyo, buron koruptor. ant/kpo

KPK Tolak Perppu

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 20:23:00

KPK Tolak PerppuREFORMASIHUKUM.ORGKPK: KPK menyelamatkan Rp 400 miliar uang negara

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim pembelanya  menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK.Hal itu disampaikan oleh tim pembela KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa, setelah mengadakan rapat dengan jajaran pimpinan, deputi dan direktur KPK.Juru Bicara Tim Pembela KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya tidak tergesa-gesa menerbitkan Perppu.

Dia juga menyarankan Presiden untuk melihat reaksi publik terhadap rencana penerbitan Perppu itu.”SBY seyogyanya mendengarkan dari berbagai kalangan dan KPK, sehingga ada pertimbangan yang cukup untuk memutuskan apakah Perppu ini layak dikeluarkan,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, penerbitan Perppu bisa dianggap oleh publik sebagai keberpihakan Presiden terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap pimpinan KPK. Padahal, menurut dia, proses di Polri sarat konflik kepentingan dan tindakan tidak prosedural.

Anggota tim pembela KPK, Taufik Basari menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Presiden. Dalam surat itu, KPK menyampaikan keinginannya kepada Presiden agar mempertimbangkan berbagai hal terkait penerbitan Perppu.”Surat kita kirim kemarin,” kata Taufik.

Menurut dia, surat itu ditembuskan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution dan Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana.Taufik Basari menegaskan, tim pembela juga mengkaji kemungkinan menempuh upaya uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim akan meminta MK membuat penafsiran terhadap pasal 21 Undang Undang KPK yang terkait dengan penerbitan Perppu.Pasal itu menyatakan, keputusan pimpinan KPK bersifat kolektif dan kolegial. Berdasar pasal ini, Presiden berinisiatif mengeluarkan Perppu karena menganggap putusan yang hanya diambil oleh dua pimpinan KPK bisa bermasalah.

Selain menerbitkan Perppu, Presiden juga memutuskan untuk memberhentikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah untuk sementara dari jabatan wakil ketua KPK.Bibit menerima pemberhentian itu. Dia juga menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang telah menjeratnya sebagai tersangka.”Kita terima dengan lapang dada,” kata Bibit. ant/kpo

Mahfud, Perppu KPK

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 19:58:00
Mahfud : Perppu untuk Selamatkan KPK

Mahfud: Perppu untuk Selamatkan KPK
JAKARTA–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menyelamatkan KPK.“Saya termasuk yang melihat Perppu untuk menyelamatkan KPK, karena tanpa Plt sementara KPK bisa jadi lumpuh dan bisa dipersoalkan keabsahan korum kolegialitasnya,” katanya kepada ANTARA News melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Selasa.Sebelumnya, Sekkab Sudi Silalahi menyatakan pemerintah sedang menyusun draft Keputusan Presiden (Keppres) penunjukan plt sementara pimpinan KPK menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dikeluarkannya Keppres Plt Sementara Pimpinan KPK, terkait tiga pimpinan lembaga itu yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.Yang pertama adalah Ketua KPK nonaktif, Antasari Azhar, dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Selanjutnya, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan sebagai tersangka karena tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran surat cekal terhadap Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo, dan pemilik PT Era Giat Prima, Djoko Tjandra.

Ketua MK menyatakan pimpinan KPK yang menyisakan dua orang, nantinya dikhawatirkan bisa dipersoalkan seperti mempraperadilankan.”Memang korum itu bisa diperdebatkan, tapi perdebatan itulah masalahnya. Jadi yang pro maupun yg kontra sama-sama beritikad menyelamatkan KPK,” kata Mahfud lalu mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir tentang sikap MK atas Perppu, sebab dari sudut apa pun Perppu tak bisa diperkarakan ke MK.

Menurut Mahfud, Perppu hanya bisa diuji oleh DPR dengan political review. “Kalau Perppu ditolak DPR akibatnya sudah diatur oleh UU No. 10 Thn 2004. Kalau Perppu disetujui jadi UU berarti pilihan politik hukumnya sudah tepat,” katanya.”Kalau diuji juga ke MK akibat-akibat hukumnya juga sudah diatur oleh UU No. 23 Tahun 2003. Pokoknya jalan hukum itu selalu ada,” katanya.

Ia menegaskan alasan untuk dikeluarkannya Perppu itu, sah karena di dalam UUD 1945 ada dua produk UU darurat.”Karena keadaan bahaya seperti diatur Pasal 12 UUD 1945, kemudian karena keadaan genting seperti diatur Pasal 22,” katanya.

Ia menambahkan kalau menentukan keadaan bahaya, harus dengan alasan obyektif atau berdasarkan UU. “Sedangkan untuk keadaan genting alasannya cukup berdasar pandangan subyektif presiden,” katanya. ant/kpo

ICW, Perppu KPK

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 19:12:00
ICW Pertanyakan Penerbitan Perppu Mengenai KPK

JAKARTA–Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, mempertanyakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan KPK yang kosong.“Dakwaan polisi terhadap dua pimpinan KPK lemah. Dengan diterbitkannya Perppu oleh Presiden(Susilo Bambang Yudhoyono, red), saya khawatir menjadi pembenaran terhadap tindakan polisi,” kata Danang Widoyoko ketika dihubugi ANTARA, Selasa.Danang Widoyoko mengatakan polisi bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan KPK adalah lembaga independen.

Dakwaan polisi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, yakni penyalahgunaan wewenang dikhawatirkan hanya menjadi alasan untuk melemahkan peran dan fungsi KPK.

“Kalau dakwaannya penyalahgunaan wewenang, banyak pejabat lain yang menyalahgunakan wewenang kenapa tidak didakwa,” katanya. Menurut dia, Presiden hendaknya juga memberikan penilaian bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik.

Danang mensinyalir, penerbitan keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto serta penerbitan Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan KPK yang kosong, merupakan upaya terorganisasikan pelemahan peran dan fungsi KPK.

Pelemahan peran dan fungsi KPK lainnya, kata dia, dengan dihapuskannya kewenangan penuntutan oleh KPK dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia menduga ada kekhawatiran dari pemerintah pada KPK, karena pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sudah memasuki wilayah korupsi politik. Danang berharap, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa terus berjalan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, serta menandatangani Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan KP) yang kosong, di Jakarta, Senin (21/9). ant/pur

Perppu Contoh Jelek

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 18:39:00
Perppu Bisa Jadi Contoh Jelek

JAKARTA–Tim pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beranggapan, rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan KPK, berpotensi menimbulkan ‘jebakan-jebakan’ yang bisa menjadi contoh jelek di kemudian hari. “Perppu bisa dipersepsikan sebagai legitimasi terhadap proses yang dilakukan Mabes atau Bareskrim Polri,” ucap Bambang Wijayanto, anggota tim pembela, pada konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (22/9).

Menurut Bambang, KPK masih menghindari secara terbuka memperlihatkan ada begitu banyak masalah berkaitan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. “Kalau dibuka semuanya, akan ada goncangan-goncangan. Misalnya soal kasus Bank Century dan aliran dana ke sejumlah pejabat,” kata Bambang yang saat konferensi pers didampingi Alexander Lay dan Taufik Basari, anggota tim pembela KPK lainnya.

Alexander mengatakan, di KPK sudah dilakukan pengembangan kesisteman dengan struktur yang ada. “Jadi di KPK itu dari bawah memberikan opsi dan konsekuensi pada pimpinan, bukan bergantung pada keputusan pimpinan semata,”kata Alexander. c15/pur

KPK JudicialReviewMK

By Republika Newsroom
Selasa, 22 September 2009 pukul 18:29:00
KPK Berencana Ajukan Judicial Review ke KPK

JAKARTA–Bambang Widjojanto, anggota tim pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ), mengatakan, pihaknya akan melakukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permasalahan yang sedang dialami KPK saat ini. Saat memberikan konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (22/9), Bambang menjelaskan, pihaknya masih mengkaji alternatif-alternatif pilhan yang akan diuji materikan di MK.

“Alternatif yang akan di judicial review kan ada tiga: mengenai pasal 21 ayat lima UU nomor 30 tahun 2002 tentang kolegialitas, pasal 421 KUHP, atau sengketa kewenangan lembaga negara,” kara Bambang. Pimpinan dan tim pembela KPK mengadakan pertemuan membahas hal tersebut hari ini di Gedung KPK. Pertemuan diadakan menyikapi penetapan tersangka dua wakil ketua KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. c15/pur

Sayangkan Perppu

Selasa, 22 September 2009 19:46 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal |
Mantan Panitia Seleksi KPK Sayangkan Terbitnya Perppu
Jakarta (ANTARA News) Mantan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Hikmahanto Juwana menyayangkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)yang memungkinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK.Hikmahanto Juwana yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mengatakan di Jakarta, Selasa, Perppu itu  tidak berdampak pada penyelamatan terhadap KPK tetapi justru berpotensi mempermasalahkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam penerbitan Perppu.Guru Besar Ilmu Hukum tersebut  menyatakan paling tidak ada tiga alasan bahwa  penerbitan Perppu oleh Presiden patut disayangkan atau dipertanyakan.

“Pertama, bila penerbitan Perppu dilakukan untuk mengamandemen Pasal 33 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK), maka apakah saat ini telah terjadi kekosongan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 itu ,” katanya.

“Apakah Perppu melakukan amandemen atas kata ‘kekosongan’ dalam Pasal 33 ayat 1 sehingga menjadi ‘Dalam hal terjadi Pimpinan KPK tersisa dua anggota maka Presiden dapat menunjuk Pelaksana Tugas Pimpinan KPK tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 Undang-undang ini,” tanya Hikmahanto.

“Bila hal ini yang terjadi maka Perppu akan menciderai semangat dari UU 30/2002. Ini merupakan alasan kedua dimunculkannya Perppu. Padahal UU 30/2002 baik pada bagian konsiderans, batang tubuh maupun penjelasan secara tegas menghendaki independensi dari lembaga KPK,” katanya.

Hikmahanto mengatakan, independensi yang dikehendaki oleh UU mencakup struktur kelembagaan, fungsi dan perekrutan pimpinan KPK.

“Dalam perekrutan tidak hanya Presiden yang menentukan tetapi juga diawali oleh pemilihan di tingkat Pansel (panitia seleksi, kemudian diakhiri dengan penentuan oleh DPR. Komposisi pansel, secara tegas disebutkan oleh UU harus terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat,” katanya.

Guru besar ilmu hukum ini menyatakan independensi tersebut penting mengingat berbagai lembaga antikorupsi yang dibentuk pada masa lampau gagal karena independensinya terganggu.

Terakhir alasan menyayangkan diterbitkannya Perppu adalah sama sekali tidak memperhatikan proses hukum yang terjadi ditingkat kepolisian.

“Penetapan tersangka dua pimpinan KPK oleh polisi sangat bisa dipermasalahkan. Polisi terkesan memaksakan pasal yang digunakan untuk menyangka dua Pimpinan KPK,” kata Hikmahanto.

Menurut dia, penyalahgunaan wewenang yang digunakan oleh polisi untuk menyangka sangat lemah.

“Ini karena dasar sangkaan bukanlah penyalahgunaan wewenang yang berindikasi korupsi melainkan kesalahan prosedur dalam melaksanakan wewenang pencekalan yang dimiliki oleh KPK,” kata Hikmahanto.

Polisi dalam sejumlah kesempatan menyampaikan bahwa Chandra dan Bibit dianggap tidak memenuhi prosedur rapat dengan seluruh anggota KPK dalam penetapan pencekalan terhadap Anggoro dan Joko Chandra.

“Salah prosedur dalam proses penegakan hukum memang kerap terjadi. KPK, kalau memang demikian pendapat polisi, bukanlah satu-satunya dan pertama kali.Polisi, jaksa, hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya kerap dipermasalahkan dari segi salah prosedur,” katanya.

“Upaya hukum untuk mempermasalahkan tentu tersedia. Hanya saja upaya hukum bagi salah prosedur oleh aparat penegak hukum, kecuali penyiksaan, tidak dikenai sanksi pidana.Upaya hukum ini terbuka dan dilakukan oleh korban yang dirugikan dari salah prosedur,” kata Hikmahanto.

“Dalam konteks penetapan dua pimpinan KPK maka aneh jika Polisi yang mempermasalahkan. Aneh karena polisi seolah menjadi LSM atau pengacara bagi Anggoro maupun Joko Chandra yang menjadi korban. Lebih aneh lagi karena polisi telah menggunakan kewenangan kepolisiannya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh LSM maupun pengacara,” katanya.

Hikmahanto berpendapat agar tidak mempersulit DPR yang harus menyetujui atau menolak Peprpu itu, maka akan bijak bila Presiden segera mencabut Perppu tersebut.(*)

COPYRIGHT © 2009

ICW & Perppu KPK

Selasa, 22 September 2009 18:14 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal |
ICW Pertanyakan Penerbitan Perppu Mengenai KPK
Jakarta (ANTARA News) – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, mempertanyakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong.“Dakwaan polisi terhadap dua pimpinan KPK lemah. Dengan diterbitkannya Perppu oleh presiden saya khawatir menjadi pembenaran terhadap tindakan polisi,” kata Danang Widoyoko ketika dihubungi ANTARA, Selasa.Dikatakannya, polisi bertanggung jawab langsung kepada presiden, sedangkan KPK adalah lembaga independen.

Dakwaan polisi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, yakni penyalahgunaan wewenang dikhawatirkan hanya menjadi alasan untuk melemahkan peran dan fungsi KPK.

“Kalau dakwaannya penyalahgunaan wewenag, banyak pejabat lain yang menyalahgunakan wewenang kenapa tidak didakwa,” katanya.

Menurut dia, presiden hendaknya juga memberikan penilaian bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik.

Danang mensinyalir, penerbitan keputuan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto serta penerbitan Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong, merupakan upaya terorganisir pelemahan peran dan fungsi KPK.

Pelemahan peran dan fungsi KPK lainnya, kata dia, dengan dihapuskannya kewenangan penuntutan oleh KPK dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia menduga ada kekhawatiran dari pemerintah pada KPK, karena pembarantasan korupsi yang dilakukan KPK sudah memasuki wilayah korupsi politik.

Danang berharap, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa terus berjalan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, serta menandatangani Perppu mengenai pelaksana tugas untuk mengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong, di Jakarta, Senin (21/9).(*)

COPYRIGHT © 2009

MK Minta Pembebasan
Mahfud: Persoalan Kewenangan KPK Bukan Urusan Polri

Rabu, 23 September 2009 | 02:55 WIB

Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Surat Penghentian Penyidikan Perkara, untuk segera membebaskan unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, bila tidak ada dugaan tindak pidana yang kuat.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan hal itu, saat ditanya pers, di sela-sela acara open house di kediaman dinas Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Minggu (20/9). Sejauh ini, Mahfud mengaku tidak melihat adanya unsur tindak pidana pada kedua unsur pimpinan KPK tersebut.

”Saya melihat itu murni sengketa administrasi dalam hukum. Oleh sebab itu, menurut saya, perkara itu harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun begitu, saya katakan, apabila memang ada tindak pidananya, ya silakan itu dilanjutkan oleh Polri. Akan tetapi, jika tidak ada mestinya dikeluarkan SP3,” tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, Chandra dan Bibit dijadikan tersangka dengan indikasi tindak pidana yang tidak jelas. ”Katanya terima uang Rp 5,1 miliar. Namun, yang mengirimkan uang bilang uang itu tidak dikirimkan ke Bibit dan Chandra. Lalu, disebutkan lagi, KPK dinilai memaksa mengeluarkan surat pencekalan terhadap dua tersangka. Akan tetapi juga, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Departemen Hukum dan HAM tidak merasa dipaksa mengeluarkan surat tersebut. Pencekalan itu diakuinya sebuah prosedural. Jadi, tuduhannya apa?” tanyanya.

Dikatakan Mahfud, apabila tidak ada unsur tindak pidana, tapi perkara keduanya dipaksakan menjadi tindak pidana, hal itu dapat merusak sistem hukum Indonesia. ”Kalau tidak ada dan diambangkan (kasusnya), sistem hukum kita bisa rusak karena sekarang ini kita berada dalam momentum perbaikan penegakan hukum,” ujarnya.

Terpaksa bicara

Mahfud menyatakan, pihaknya menolak empat pengacara KPK yang merencanakan mengajukan gugatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri terhadap Chandra dan Bibit.

Dikatakan lagi oleh Mahfud, apabila kewenangan KPK akan dipersoalkan, maka gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ”Bukan ditangani oleh Polri soal kewenangannya itu. Polisi baru bisa menangani jika ada indikasi tindak pidana yang kuat,” demikian Mahfud.

Mahfud sendiri mengaku terpaksa berbicara soal perkara itu karena masalahnya dibiarkan terus-menerus, sementara indikasi tindak pidananya tidaklah kuat.

Sementara itu, Minggu (20/9) di Jakarta, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku soal dasar hukum yang bakal dikenakan terhadap kedua unsur pimpinan KPK merupakan bagian yang masih diperdebatkan. Ia menuntut Polri melakukan pemeriksaan secara transparan dan berdasarkan fakta hukum yang ada.

Menurut Hidayat Nur Wahid, kasus ini juga merupakan sebuah ujian untuk kredibilitas polisi. ”Kalau mereka main-main, saya yakin masyarakat Indonesia akan bersama-sama dengan KPK. Karenanya, itu akan menempatkan polisi pada konteks yang tidak bagus,” katanya. (HAR)

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Perwakilan pembela KPK, Taufik Basari (dari kiri), Bambang Widjojanto, dan Alexander, memberikan penjelasan seusai rapat tertutup dengan unsur pimpinan KPK di Jakarta, Selasa (22/9). Rapat membahas perkembangan terkini KPK, termasuk rencana akan dikeluarkannya perppu.

Bibit dan Chandra Berhenti Sementara

Rabu, 23 September 2009 | 02:54 WIB

jakarta, kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian sementara terhadap dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Pemberhentian sementara tersebut ditandatangani Presiden dan sekaligus berlaku sejak Senin (21/9) lalu.

Saat dikonfirmasi, Bibit mengaku sudah menerima keppres tersebut. Keppres diantar ke kantornya di Kuningan, Jakarta. ”Tidak apa-apa. Memang aturannya begitu. Kita terima saja,” ujar Bibit kemarin.

Mengenai pembelaan hukum, Bibit menyerahkan hal tersebut kepada tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk KPK. ”Biar pengacara saja yang memberi keterangan soal aspek hukum yang sedang berlangsung. Kami ini sudah bekerja dengan benar, kalau disalahin, ya biar saja,” ujar dia.

Salah satu tim kuasa hukum KPK, Taufik Basari, menjelaskan, penyidikan yang saat ini berlangsung tidak sesuai dengan logika penegakan hukum. Seharusnya, tindak pidana dilakukan terhadap obyek atau perbuatan. Dalam kasus Chandra dan Bibit ini, jelas Taufik Basari, yang ditargetkan adalah subyek, yaitu pimpinan KPK, kemudian dicari-cari obyeknya atau tindakan pidananya.

Terkait dengan proses tersebut, Taufik Basari menjelaskan, pihaknya akan mengadukan hal ini ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Inspektorat Jenderal Pengawasan Umum Kepolisian RI terkait dugaan konflik kepentingan Kepala Bagian Reserse dan Kriminal.

Selain itu, kuasa hukum KPK juga sudah menyiapkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. Taufik Basari menjelaskan, terdapat tiga opsi yang akan dibawa ke MK. Pertama, sengketa kewenangan lembaga negara antara KPK dan Kepolisian RI. Kedua, pengujian Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pasal penyalahgunaan kewenangan yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. Ketiga, pengujian Pasal 21 Ayat (5) UU KPK yang mengatur tentang sifat kolektif kolegial pimpinan KPK. (ana)

Waspadai Keppres yang Berpotensi Pasung KPK

Rabu, 23 September 2009 | 02:50 WIB

jakarta, kompas – Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, meminta semua pihak mewaspadai keputusan presiden mengenai penunjukan langsung pelaksana tugas pimpinan KPK. Keppres tersebut berpotensi mengandung klausul yang dapat mereduksi kewenangan pimpinan KPK.

”Lihat mandat yang diberikan Presiden kepada pelaksana tugas yang ditunjuk. Kalau tidak disebutkan apa-apa, berarti mandat yang diberikan kepada pejabat PLT itu penuh. Sesuai UU KPK. Tetapi, kalau disebut dengan mandat tertentu, itu berarti Presiden mereduksi UU KPK. Ini pelanggaran hukum. Dan kalau dilakukan, Presiden dapat dinilai telah melakukan tindakan inkonstitusional,” ujar Irman.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Harian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin meminta agar orang yang ditunjuk Presiden menjadi PLT pimpinan KPK menolak penunjukan itu.

”Siapa pun orangnya, apakah aktivis antikorupsi atau ekspimpinan KPK yang diminta menjadi PLT, hanya akan menjadi tameng presiden yang membiarkan tindakan kriminalisasi kewenangan KPK. Itu bentuk kezaliman dan preseden buruk,” ujar Firmansyah.

Firmansyah konsisten menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena hal tersebut menjadi preseden buruk di masa mendatang. Presiden dapat saja mencampuri lembaga negara lain dengan cara-cara yang sama, tanpa mengonsultasikan hal tersebut kepada lembaga yang bersangkutan.

Siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) yang diterima Kompas, Selasa (22/9), mengatakan, perppu yang akan dikeluarkan Presiden memiliki potensi membahayakan dan bisa mengancam kemandirian KPK.

Penerbitan perppu tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif. Artinya, kerja pimpinan tidak bergantung pada satu orang ketua atau wakil ketua.

Dengan demikian, kondisi kekosongan pimpinan KPK saat ini secara obyektif tidak dapat juga dikategorikan sebagai ”hal ikhwal kegentingan yang memaksa” yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 soal syarat Presiden berhak mengeluarkan perppu.

Febri Diansyah dari ICW dalam keterangan persnya kemarin menyatakan, penerbitan perppu selain tidak punya alasan prinsip yang kuat, juga bisa menimbulkan kekacauan hukum yang berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi.

Febri juga menegaskan, pimpinan KPK yang tersisa harus bisa membantah tudingan bahwa kinerja KPK melemah. (EDN/ANA/SUT)

23
Sep
09

Nasionalisme : Sabang Tersandera Masa Lalu

Kompas/Mahdi Muhammad
Teluk Sabang pernah menjadi salah satu pelabuhan paling ramai di wilayah Asia Tenggara pada awal tahun 1900-an. Kapal-kapal penumpang berukuran besar pernah singgah di Pelabuhan Sabang di teluk ini. Namun, kini pelabuhan ini tinggal kenangan tanpa kegiatan ekonomi yang memadai, seperti tampak pada awal Agustus lalu.

Sabang Tersandera Masa Lalu

KOMPAS, Rabu, 23 September 2009 | 02:51 WIB

Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.

Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.

Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.

Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.

Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.

Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.

Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.

Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.

Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.

Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.

Kapan hidup lagi?

Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.

Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.

Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Tugu Sabang-Merauke di Sabang, Aceh, mencatat posisi geografis. Gambar diambil Agustus lalu.

Tentang Jejak dan Janji

Kamis, 24 September 2009 | 02:55 WIB

Memasuki wilayah Lhokseumawe, ada yang berbeda dari tepian jalur utama Banda Aceh-Medan sejak awal 2008. Ada bagian jalan yang masih pengerasan, ada bagian yang sudah dipasang batangan besi. Awal Agustus silam, di Krueng Geukuh, ibu kota Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, berdiri bangunan yang disiapkan sebagai stasiun, lengkap dengan gerbong kereta yang belum beroperasi. Jalur Bireuen-Lhokseumawe adalah jalur pertama yang dibangun dalam program Trans Sumatera Railway Development ini.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jaringan rel diharapkan selesai akhir tahun 2021. Total anggaran bisa mencapai sekitar Rp 7,26 triliun hanya untuk kebutuhan pembangunan jaringan rel kereta api, belum termasuk anggaran untuk pembebasan tanah rakyat dan armada.

Pembangunan jalur kereta api Bireuen-Lhokseumawe seolah membangkitkan kenangan lama. Data PT Kereta Api menyebutkan, pada masa lalu jalur Atjeh Tram dibangun pertama kali oleh Belanda tahun 1875, berselang sembilan tahun dari pembangunan kereta api di tanah Jawa. Masa itu, kereta api Aceh digunakan untuk mendukung gerakan tentara Belanda menumpas perlawanan rakyat Aceh. Kepentingannya lebih untuk perang ketimbang ekonomi dan sosial.

Barulah setelah perlawanan rakyat Aceh surut dengan tertangkapnya Cut Nyak Dhien pada 1904, perkeretaapian di Aceh mulai diserahkan kepada pemerintahan sipil pada tahun 1917 dan resmi dikelola Staatspoorwegen. Sayang, tahun 1978, karena nilai ekonominya terus menurun dan suku cadangnya sulit, kereta api tak lagi beroperasi di Aceh. Lokomotif dan salah satu gerbong barang dari kereta api yang diletakkan di monumen di Jalan Sultan A Mahmudsyah, Banda Aceh, adalah pengingat kehadiran kereta api di Aceh.

Lebih dari sepuluh tahun silam, pascareformasi 1998, Presiden BJ Habibie sempat menjanjikan pembangunan kembali jalur kereta api. Pada 2002 sempat dibuat Rencana Umum Pengembangan Kereta Api Sumatera yang merupakan kesepakatan para gubernur seluruh Sumatera. Namun, pembangunan baru belakangan dimulai.

Pada 15 April 1999, Menteri Perhubungan Giri Suseno menyatakan, bakal dibangun fasilitas transportasi di Aceh yang meliputi perpanjangan landasan Bandara Sultan Iskandar Muda; pembangunan Pelabuhan Sabang, Lhokseumawe, dan Kuala Langsa; serta pembangunan kembali jaringan kereta api.

Sekalipun jalur kereta api nantinya rampung terbangun, Lhokseumawe telanjur tak sama lagi dengan era 1980-an, misalnya. Pada masa-masa keemasan itu, kota dihidupkan seiring dengan investasi besar yang masuk ke Aceh sejak 1970-an. Pada era Orde Baru, sejumlah perusahaan multinasional masuk ke Aceh menanam investasi.

Kini industri besar di Lhokseumawe satu demi satu berguguran. Operasi pabrik Kertas Kraft Aceh mandek. Pabrik Pupuk Iskandar Muda sulit mendapatkan pasokan gas alam yang stabil untuk menjaga kelangsungan industri. Aceh Asean Fertilizer sudah tutup. Praktis hanya ExxonMobil yang masih beroperasi sampai kini.

Sabang semakin sepi

Melengkapi gambaran lebih luas mengenai Aceh, tengok pula Kota Sabang saat ini. Suasana Pulau Weh di ujung barat wilayah Indonesia itu terasa semakin sepi, amat berbeda ketika Sabang dengan pelabuhan bebasnya sedang berada di masa jaya. Pada akhir 1970-an sampai awal 1980-an, lalu lintas perdagangan yang padat membuat orang ramai beraktivitas di Sabang. Saat itu, uang bisa diperoleh relatif gampang di Sabang.

Bukan semata-mata dari perdagangan, harga cengkeh, dan pinang sedang lumayan tinggi. Membeli emas puluhan mayam (satuan lokal untuk setiap tiga gram emas) bukan hal sulit buat warga Sabang. ”Sekarang ini tidak ada apa-apanya. Tapi sudahlah, yang lalu sudah tidak mungkin kembali, buat apa diingat-ingat,” kata Bang Jack, warga Gapang, Kota Sabang.

Masih terekam di ingatan: pada 6 Desember 2000, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan penancapan tiang pancang dermaga Pelabuhan Sabang. Perjalanan berikutnya, membangkitkan kembali Sabang terus menjadi obsesi. Misalnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memuat ketentuan yang memperkuat dan memperjelas status Sabang sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Status itu sebenarnya memungkinkan Sabang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah. Namun nyatanya kini, kejayaan Sabang belum kunjung kembali.

Mantan Pejabat Sementara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abubakar pernah mengatakan, sampai sekarang rakyat Aceh masih dibuai dengan berbagai dongeng dan cerita mengenai kejayaan masa lalu. Orang Aceh teramat bangga dengan heroisme dan kejayaan masa lalu. Yang selalu jadi rujukan, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh masa lalu menjadi salah satu kerajaan yang disegani di dunia.

Namun sepanjang perjalanan Aceh bersama Indonesia, ketegangan antara pusat dan daerah dengan diwarnai konflik dan kekerasan seolah menjadi lagu lama. Masa ”rekonsiliasi” juga telah memberikan kesempatan lebih terbuka bagi siapa pun untuk membangun Aceh. Setidaknya pada akhir 2006, Aceh menjadi pionir kehadiran calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah—salah satunya untuk mengakomodasi masuknya eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke panggung politik.

Terbukanya kesempatan bagi semua itu pula yang membuat tebaran janji untuk Aceh semakin menumpuk. Seiring waktu: ada janji, ada jejak yang bisa ditelusur suatu saat nanti. Sepanjang jejak itu pula tersebar janji. Berjalan bersama masa depan, rakyat Aceh pun (terus) menanti dan menagih bukti.

(Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

23
Sep
09

Politik : Menakar Keyakinan pada Anggota DPR yang Baru

Jajak Pendapat “Kompas”
Menakar Keyakinan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Baru

KOMPAS, Rabu, 23 September 2009 | 02:53 WIB

Suwardiman

Beban berat menanti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Tugas yang dipikul sebagai representasi rakyat di lembaga perwakilan kian berat di tengah citra buruk yang telanjur melekat pada lembaga legislatif itu. Keyakinan publik terhadap kiprah anggota Dewan yang baru pun cenderung lemah menjelang pelantikannya pekan depan.

Tingkat keyakinan publik yang rendah terhadap anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2009-2014 ini mencerminkan lemahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga itu. Berbagai sorotan atas sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR selama lima tahun terakhir tampaknya memberi dampak bernuansa pesimistis pada anggota DPR baru yang akan dilantik pada 1 Oktober 2009.

Lebih dari separuh responden yang dijajaki pendapatnya, 15-16 September lalu, menyatakan kegamangannya pada elite politik yang akan menduduki kursi di Senayan bulan depan. Sebagian besar responden meragukan anggota Dewan baru akan bekerja lebih baik daripada anggota sebelumnya.

Sikap apatis pada anggota DPR baru juga ditunjukkan lewat ketidakpedulian mereka pada latar belakang wakil rakyat yang terpilih untuk masa lima tahun ke depan itu. Tingkat pengenalan publik terhadap anggota legislatif yang baru cenderung rendah. Lebih dari 60 persen responden menyatakan tak tahu latar belakang anggota legislatif yang mereka kenal, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, atau organisasinya. Rendahnya pengenalan publik ini bisa jadi merupakan faktor yang menggiring rendahnya tingkat keyakinan publik terhadap mereka.

Respons pesimistis publik terhadap anggota Dewan periode mendatang sebenarnya tak jauh berbeda dengan respons yang diberikan publik lima tahun lalu saat anggota DPR periode 2004-2009 akan dilantik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan September 2004 menyimpulkan lemahnya tingkat keyakinan publik pada anggota DPR yang baru terpilih.

Lemahnya harapan publik saat itu terutama ditujukan pada aspek moral dan mentalitas anggota Dewan. Sebanyak 58 persen responden saat itu menyatakan ragu anggota DPR yang baru akan mampu menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Hanya 28 persen yang yakin anggota DPR yang baru akan mampu menahan diri dari korupsi.

Keraguan publik itu terbukti. Deretan panjang korupsi hingga skandal moral, seperti beredarnya video perselingkuhan yang melibatkan anggota Dewan, memperburuk citra DPR di mata publik. Publik pun menunjukkan sikap apatisnya dengan tak menaruh banyak harapan pada anggota Dewan.

Belum lagi soal kedisiplinan anggota parlemen dalam mengikuti sidang yang membahas masalah strategis di negeri ini. Seperti banyak disiarkan berbagai media, bangku kosong dalam sejumlah rapat di DPR sepanjang periode 2004-2009 kerap terjadi. Pada rapat sidang paripurna pertama pada awal tahun ini, 19 Januari lalu misalnya, pembukaan masa sidang setelah reses sebulan hanya dihadiri 351 orang. Ini berarti 199 orang tak hadir alias mangkir.

Di penghujung masa jabatannya, aksi mangkir anggota DPR pun semakin menjadi-jadi. Rapat paripurna dalam rangka ulang tahun ke-64 MPR/DPR akhir Agustus lalu jadi fakta paling mutakhir. Pada kesempatan itu, anggota DPR yang hadir sejak awal sidang hanya sekitar 160 orang atau kurang dari 30 persen dari total 550 anggota. Demikian juga saat digelar rapat panitia khusus yang membahas Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer, hanya 13 dari 50 anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU itu yang hadir.

Menjelang akhir masa jabatan bulan depan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR periode 2004-2009 justru mencapai titik paling rendah. Dalam jajak pendapat sebelumnya yang diselenggarakan pada 2-3 September 2009, sebanyak 70 persen responden menyatakan kekecewaannya pada kinerja DPR dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Sebanyak 63 persen mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja DPR dalam mengontrol kerja pemerintah. Sementara 60 persen juga menyatakan kekecewaan atas kinerja DPR dalam membuat dan mengesahkan UU.

Meskipun tetap menaruh harapan besar pada mereka, reaksi pesimistis lebih kuat mewarnai penilaian publik. Menyambut anggota Dewan yang akan segera dilantik, misalnya, sebanyak 55,9 persen responden meragukan perilaku anggota Dewan yang baru nanti akan semakin disiplin.

Makin pesimistis

Anggota Dewan yang baru dipaksa bekerja dalam situasi buruknya citra lembaga saat ini. Padahal, di antara anggota legislatif pilihan rakyat itu, mayoritas adalah wajah baru (74 persen). Anggota Dewan lama yang terpilih kembali untuk periode lima tahun ke depan sekitar 26 persen dari total 560 wakil rakyat itu.

Respons pesimistis publik menyambut lembaga legislatif periode 2009-2014 ini cenderung kuat. Padahal, kualifikasi anggota DPR periode yang baru ini lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Proporsi anggota Dewan berusia muda dan berpendidikan tinggi menguasai kursi DPR kali ini. Sebanyak 66 persen dari anggota Dewan periode mendatang adalah berusia kurang dari 50 tahun.

Latar belakang pendidikan mayoritas anggota Dewan periode 2009-2014 juga lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Anggota Dewan separuhnya (50 persen) berpendidikan sarjana (S-1), 41 persen lainnya berpendidikan pascasarjana (S-2/S-3). Hanya kurang dari 10 persen yang berpendidikan SLTA atau diploma.

Komposisi anggota Dewan berdasar latar belakang pendidikan dan usia itu tidak cukup untuk meyakinkan publik bahwa elite politik itu akan bekerja lebih baik dari pendahulunya.

Publik berpendapat, kualitas pendidikan anggota Dewan tak berbanding lurus dengan mentalitas mereka. Sebanyak 69,8 persen responden menganggap tingkat pendidikan anggota Dewan tidak akan menjamin semangat dalam menghindari suap dan korupsi. Demikian juga soal kejujuran dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat, menurut 63,7 persen responden tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden.

Meningkatnya penilaian negatif terhadap kiprah anggota Dewan selama ini adalah artikulasi dari kekecewaan publik terhadap elite politik yang kian hari seolah semakin meninggalkan rakyat. Sepak terjang sebagian anggota Dewan selama ini, yang seharusnya mampu menjadi representasi rakyat, justru sebaliknya, mempertontonkan kebobrokan elite di negeri ini.

Menggantang kinerja DPR sesungguhnya tidak hanya sebatas mengukur bekerjanya fungsi dalam setiap instrumen yang ada di lembaga itu. Lebih dari itu, apa yang dihasilkan dan dilakukan anggota DPR seharusnya adalah cerminan dari kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Sayangnya, harapan itu sudah dipupus dengan kemegahan rencana pelantikan wakil rakyat yang akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 11 miliar pekan depan. (LITBANG KOMPAS)

23
Sep
09

Politik : Demokrasi Krisis Kontemplasi

Demokrasi Krisis Kontemplasi

KOMPAS, Rabu, 23 September 2009 | 02:59 WIB

Boni Hargens

Di awal bukunya, Deepening Democracy in Indonesia? (2009), Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto mengajukan pertanyaan kritis, apakah pemilu langsung langkah menuju konsolidasi demokrasi? Apakah suara yang didapat langsung dalam pemilu menjamin demokrasi berkembang?

Keduanya juga mengutip skeptisisme Donald Emmerson (2001) terkait demokrasi di Asia, apakah kehendak mayoritas dalam pemilu mencerminkan demokrasi atau apakah ”aturan hukum” menentukan demokrasi.

Kesimpulan mereka, mekanisme pemilu langsung secara efektif tidak mendorong upaya konsolidasi demokratisasi, tetapi malah menambah kerumitan dalam pelaksanaan kekuasaan dari tingkat pusat hingga daerah. Legitimasi yang didapat langsung digunakan secara keliru. Maka, benar tesis Taylor (1996) tentang dua kemungkinan makna pemilu. Selain institusi esensial demokrasi, pemilu juga sebuah pertunjukan. Pemilu sebetulnya dimenangkan oleh para sponsor yang bermain di balik layar dan rakyat hanya penonton pasif. Poin terakhir Taylor sudah menjadi pandangan umum tentang demokrasi kita.

Ihwal koalisi

Kini banyak orang bingung mengapa konstelasi politik sesudah pilpres tidak menarik. Faksi-faksi politik yang bersaing tiba-tiba bersinergi dalam koalisi yang sulit dijelaskan bentuk dan orientasinya. Bahkan, PDI Perjuangan yang dipandang sebagai ikon oposisi (2004-2009) diduga mendapat kursi di kabinet SBY-Boediono (2009-2014). Gerindra tidak ketinggalan.

Dalam politik, berbagi kekuatan itu hal wajar. Namun, menjadi tidak wajar jika bagi-bagi kue kekuasaan tak mempertimbangkan etika. Demokrasi seolah hanya prosedur, yang paling utama bagaimana prosedur dipenuhi.

Padahal, demokrasi bukan sekadar struktur. Demokrasi mendapat makna substansial saat postulat moral tidak dicabut dari proses pelaksanaannya. Itulah roh demokrasi (Larry Diamond, 2008). Tanpa kejujuran, komitmen, dan semangat pengabdian, demokrasi adalah jasad mati. Dalam konteks inilah politik bisa berubah menjadi pasar. Yang ada hanya perdagangan kepentingan dan semua ”manusia politik” menjadi pragmatis.

Kita tak berkehendak mengabaikan maksud baik di balik koalisi besar. Betul, koalisi besar akan menjamin stabilitas sebuah pemerintahan. Presiden akan dengan mudah mengoptimalkan hak prerogratifnya, terutama dalam menentukan formasi kabinet dan mengukur kinerja pemerintahan ke depan. Namun, kita tak bisa menafikan fakta, ketika mayoritas kekuatan partai di parlemen bersatu, fungsi pengawasan akan mandul.

Kita sulit mengharap parlemen tampil sebagai kekuatan pengimbang. Mungkinkah demokrasi bekerja di parlemen dalam situasi macam ini? Persis skeptisisme ini yang mengganggu imajinasi kolektif masyarakat terkait wajah demokrasi Indonesia lima tahun ke depan.

Selain parlemen mandul, koalisi besar membuka peluang lahirnya otoritarianisme model baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat kontrol terhadap pemerintah melemah, ada kontingensi luas bagi pemerintah untuk menjadi otoriter yang diperhalus Asrul Sani, pemerintah dominan. Otoritarianisme tidak selalu telanjang seperti dalam gambaran klasik pemimpin berdiri dengan senjata, lalu memerintah, yang dengan mudah diterjemahkan sebagai ”hukum”. Sosok otorianisme juga bisa halus. Di permukaan, pemimpin tidak mengandalkan senjata atau mengatur pemerintahan secara monolitik. Kritik tetap berjalan selayaknya demokrasi normal. Akan tetapi, di balik kritik dan diskursus, diam-diam pemerintah dengan segala kekuatannya mengatur pemerintahan secara monolitik. Kritik dan kontrol hanya sistem panoptik yang mengelabui kesadaran publik. Bagaimanapun halus wajahnya, karakter kekuasaan macam ini tetap otoritarian.

Simalakama

Sepertinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada di tengah dilema simalakama. Di satu sisi, jika tak membentuk koalisi besar, ada peluang pemerintah tidak fokus bekerja karena harus menghadapi aneka tekanan politik, berapa pun skalanya. Bagi Partai Demokrat (PD), koalisi besar memudahkan upaya membangun kerja sama politik dengan partai-partai lain di parlemen dan pemerintahan. Ini model berpikir integralistik yang cenderung tidak percaya pada pertentangan sebagai proses menuju pematangan.

Di sisi lain, koalisi besar sebenarnya identik dengan memelihara macan. Bisa saja SBY diatur balik oleh elite partai yang bercokol dalam kabinet. Lalu Demokrat dikepung kekuatan-kekuatan politik di tubuh koalisi dalam Pemilu 2014. Sejarah berulang, menteri yang mundur di tengah jalan menjadi jawara di Pemilu 2014.

Krisis kontemplasi

Secara kasatmata, koalisi besar membingungkan masyarakat politik. Mengapa elite mudah berubah dalam sekejap? Berpolitik seolah hanya urusan mencari peluang. Lalu dengan gampang inkonsistensi dirasionalisasi dengan alasan ”politik adalah strategi”. Strategi untuk siapa? Motifnya apa? Jika strategi untuk sekadar berkuasa dan motifnya keuntungan parsial, maka itu bukan politik dalam makna asali (Arendt, 1948). Politik macam itu refleksi sebuah pragmatisme palsu. Saat itulah, dalam bahasa Diamond (2008), roh demokrasi mengalami kematian mutlak.

Umumnya demokrasi yang gagal secara substansial terkait elite politik yang tak mampu mentransendensi makna kekuasaan dari sekadar duduk di kursi dengan sejumlah kewenangan menjadi sesuatu yang mengandung pengabdian, komitmen, dan tanggung jawab. Tak mampu berkontemplasi, bermenung. Padahal, (jika sepakat) berkuasa bukan untuk bersenang-senang. Dibutuhkan permenungan agar bisa bekerja sebagai ”manusia politik” yang sebenarnya, bukan sebagai pemburu rente yang dalam situasi tertentu mengambil rupa sebagai ”leviathan”.

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia; Direktur Lembaga Pemilih Indonesia

23
Sep
09

Wisata Religius : Wihara Avalokitesvara, Serang, Banten

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA
Beberapa peziarah berada di depan Wihara Avalokitesvara di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Kamis (17/9). Wihara itu merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah yang dibangun di dekat pusat pemerintahan kerajaan Islam Banten pada tahun 1652.

Belajarlah kepada Sultan Banten

Rabu, 23 September 2009 | 03:42 WIB

Anita Yosihara

Matahari baru saja naik tepat di atas kepala. Aroma dupa dan lilin terbakar menyeruak dari dalam bangunan berwarna merah di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kasemen Kota Serang, Banten, Kamis (17/9).

Dari pintu masuk terlihat dua perempuan sedang bersembahyang di depan arca Dewi Kwan Im. Beberapa lelaki berdiri memegang hio atau dupa yang siap dibakar. Meski masih berpuasa, para lelaki itu tetap sibuk melayani peziarah yang akan bersembahyang di wihara tua itu.

Seorang juru parkir berjaga-jaga di depan pintu masuk wihara tua, mengawasi kendaraan para peziarah. Terik matahari tidak menyurutkan niatnya beribadah puasa di bulan Ramadhan.

Wihara tua itu bernama Avalokitesvara. Nama itu diambil dari sebutan Kwan Im Hut Cou atau Dewi Kwan Im dalam bahasa Sanskerta. Dewi welas asih itu diyakini sering menolong manusia saat dihadapkan pada berbagai kesulitan.

Kelenteng China itu berada di kawasan Banten Lama, sekitar 10 kilometer di utara Kota Serang. Berdiri di Kampung Pamarican, Desa Banten, yang dahulu menjadi pusat perdagangan lada antarnegara.

Lokasinya hanya 500 meter di sebelah utara Masjid Agung Banten Lama dan Keraton Surosowan, istana kerajaan Islam Banten. Dekat dengan Teluk Banten dan Benteng Spelwijk.

Tempat peribadatan itu dibangun tahun 1652 oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Wihara itu dibangun saat Syarif Hidayatullah menjadi Sultan Banten.

Asaji dari bagian Humas Wihara Avalokitesvara menceritakan, awalnya kelenteng dibangun di Desa Dermayon, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, lebih kurang 500 meter di selatan Masjid Agung Banten Lama.

Saat pertama kali dibangun, wihara China itu diberi nama Bantek Ie yang berarti sejuta kebajikan. Kelenteng itu kemudian dipindahkan ke Kampung Pamarican sekitar tahun 1774.

Syekh Syarif Hidayatullah membangun wihara itu setelah menikahi putri Tiongkok bernama Ong Tien Nio. Rombongan putri dari marga Ong itu tiba di Teluk Banten lantaran kehabisan bekal dalam perjalanan menuju Surabaya. Iring-iringan kapal putri Tiongkok itu kemudian berlabuh di Kali Kemiri, dekat Keraton Surosowan. Sultan Syarif Hidayatullah yang kebetulan berjalan-jalan melihat putri tersebut. Merasa tertarik, Sultan lalu menikahi sang putri.

Sang putri bersama sebagian pengikutnya memilih masuk Islam, sebagian lainnya tetap memeluk agama Buddha.

Para pemeluk Buddha terpaksa beribadah di tepi pantai karena belum ada tempat beribadah. Atas permintaan istrinya, Syarif Hidayatullah mendirikan kelenteng. Selain itu, Sultan juga membangun masjid untuk para pengikut putri yang masuk agama Islam.

Hingga kini, wihara tersebut kerap didatangi ribuan peziarah dari sejumlah negara, misalnya Belanda, Jerman, dan Thailand.

Wihara itu sering didatangi para peziarah karena terdapat altar Dewi Kwan Im. Di dalam wihara juga terdapat 15 altar lain, seperti altar Thian Kong yang berarti Tuhan Yang Maha Esa dan Sam Kai Kong atau penguasa tiga alam.

Ribuan peziarah datang terutama pada bulan keenam lunar kalender Imlek, peringatan Lak Gwe Cap Kau. Peringatan itu dilakukan saat Dewi Kwan Im mendapatkan kesempurnaan.

Kerukunan

Keberadaan tempat peribadatan umat Buddha di pusat pemerintahan kerajaan Islam Banten itu menunjukkan tingginya toleransi antarumat beragama pada masa itu. Meski berbeda agama dan keyakinan, lebih dari tiga abad warga hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Tak sedikit warga sekitar yang mayoritas beragama Islam membantu mengelola wihara. Asaji menuturkan, hampir 80 persen dari 32 pekerja wihara itu beragama Islam. Mereka terutama warga Kampung Pamarican.

Upah pekerja sekitar Rp 150.000 per bulan. ”Ditambah tip dari peziarah,” tutur Jupri, petugas parkir Wihara Avalokitesvara. Pada perayaan besar seperti Lak Gwe Cap Kau, semua warga Pamarican bergotong-royong membantu persiapan di wihara. Mereka pulalah yang membantu pada saat perayaan sekaligus membenahi setelah perayaan usai.

Warga juga memanfaatkan lahan sekitar wihara untuk berjualan penganan khas Banten, seperti emping, gula kelapa, dan sate bandeng, sebagai buah tangan. Selain mendirikan pusat kesehatan bertarif murah, pihak wihara juga meminjamkan kursi dan tenda kepada warga yang menggelar pesta. Toleransi itu masih terpelihara hingga sekarang.

23
Sep
09

Wisata Sejarah : Kerangka Sejoli Berusia 3.200 Tahun

Kerangka Sejoli Berusia 3.200 Tahun Zaman Perang Trojan Ditemukan
Reruntuhan kota tua Troya

Rabu, 23 September 2009 | 09:51 WIB

ANKARA, KOMPAS.com — Beberapa ahli arkeologi di kota tua Troya di Turki telah menemukan kerangka sepasang pria dan wanita yang diduga meninggal pada 1.200 SM, saat terjadinya perang legendaris yang diceritakan Homer, seorang filsuf yang menuliskan cerita perang Troya dalam kitab Iliad.

Ernst Pernicka, profesor arkeometri di University of Tubingen, mengatakan, kedua kerangka itu ditemukan di dekat satu jalur pertahanan di dalam kota tersebut, yang dibangun pada pengujung Zaman Perunggu. Pernicka memimpin penggalian di bagian barat-laut Turki.

Temuan itu dapat menambah bukti bahwa daerah dataran rendah Troya (atau disebut Troy) berukuran lebih luas dibandingkan perkiraan sebelumnya sehingga mengubah pendapat para ilmuwan mengenai kota yang dilukiskan dalam kitab Iliad.

“Jika kerangka tersebut betul berasal dari masa 1.200 SM, maka bertepatan dengan masa perang Trojan. Kedua orang ini dikuburkan di dekat perabuan. Kami sedang melakukan pemeriksaan radiokarbon, tapi temuan itu mengejutkan,” kata Pernicka dalam wawancara telepon.

Troya kuno, yang terletak di sebelah barat laut Turki di mulut Dardanelles, tak jauh dari selatan Istanbul, digali pada 1870-an oleh Heinrich Schliemann, pengusaha Jerman dan ahli arkeologi. Ia memelopori penggalian dan menemukan kota yang berliku dan curam seperti yang digambarkan Homer.

Pernicka mengatakan, barang tembikar yang ditemukan di dekat kedua mayat yang bagian bawah tubuh mereka hilang itu, dikonfirmasi berasal dari masa 1.200 SM. Namun ia menambahkan bahwa pasangan tersebut boleh jadi dikuburkan 400 tahun kemudian di pekuburan yang oleh para ahli arkeologi disebut Troy VI atau Troy VII, lapisan reruntuhan yang berbeda di Troy.

Puluhan ribu pengunjung setiap tahun mendatangi reruntuhan Troy, tempat replika sangat besar patung kuda dari kayu, berdiri bersama deretan reruntuhan penggalian.
BNJ
Sumber : Reuters




Blog Stats

  • 3,145,727 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…