Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



17
Sep
09

Seni Budaya : Album The Beatles Kembali Laris di Amerika Serikat

Album The Beatles Kembali Laris di AS

KOMPAS, Kamis, 17 September 2009 | 03:21 WIB

Los Angeles, Rabu – The Beatles, kelompok pemusik asal Inggris yang sudah lama bubar, kembali meraih penjualan terbaik musik pop di AS pada hari Rabu (16/9). Para penggemarnya beramai-ramai membeli album lama The Beatles yang dikeluarkan kembali (remastered).

Secara keseluruhan, sejumlah 626.000 album Beatles terjual selama satu pekan yang berakhir tanggal 13 September, sebagaimana dikatakan Nielsen SoundScan, penelusur album laris. Padahal sampai pekan lalu, baru sejumlah 635.000 album Beatles yang terjual. Jumlah ini termasuk rendah untuk standar kelompok itu, yang merajai pasaran musik di AS tahun 1960-an.

Tampaknya para pembeli menahan diri, menanti sampai dikeluarkannya album-album Beatles yang telah di-remaster secara digital pada tanggal 9 September. Sejumlah 13 album mereka dikeluarkan lagi dalam CD individual dan dalam dua kotak set, sebuah stereo dan sebuah mono.

”Abbey Road” terlaris

Album mereka yang paling laris pekan lalu adalah Abbey Road, yang aslinya dikeluarkan tahun 1969. Dengan penjualan sebanyak 89.000 buah, membuatnya menjadi album nomor tiga terpopuler di AS.

Album Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band dari tahun 1967, yang kerap menduduki tempat teratas dalam daftar album terbesar sepanjang masa, pekan lalu terjual sebanyak 74.000 buah.

Pada daftar album top Billboard, Beatles menduduki 15 dari 18 tempat teratas dengan 13 album studio mereka, termasuk kompilasi Past Masters dan kompilasi 1 mereka dari tahun 2000.

Di belakang Abbey Road dan Sgt. Pepper’s ada album The Beatles yang terjual sebanyak 60.000 buah, Rubber Soul terjual sebanyak 58.000, dan Revolver terjual sebanyak 46.000 buah. Semua album itu ada di antara 10 album terbesar di AS sekarang ini. Album keluaran kembali mereka yang paling kurang populer adalah Yellow Submarine yang terjual 14.000 buah selama satu pekan lalu.

Akan kembali melanda

The Beatles berhasil memasukkan dua entri baru dalam Billboard 200 dengan satu set kotak berisi semua album mereka. Kemasan baru dari kotak ini, yang berisi semua album mereka, ditawarkan dalam bentuk stereo dan mono. BBC memperkirakan Beatlemania akan kembali melanda.

Semua album itu diluncurkan pada tanggal 9/9/2009. Tidak hanya album-album Beatles yang telah di-remaster, tetapi juga sebuah video game The Beatles: Rock Band.

Permainan ini menampilkan 45 lagu, dengan sebuah lagu bonus, ”All You Need is Love”. Game ini memungkinkan para pemain mengikuti The Beatles melalui karier mereka dalam lingkungan seperti The Cavern Club dan Shea Stadium. (Reuters/DI)

17
Sep
09

Anti Korupsi : KPK Tidak Akan Mundur

KPK Tidak Akan Mundur
Polisi Akui Belum Punya Bukti Soal Suap

Kamis, 17 September 2009 | 04:10 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengakui, dia dan Haryono Umar tidak akan mengundurkan diri dari kepemimpinan KPK. Semua keputusan komisi itu juga tetap sah meskipun hanya diambil oleh dua unsur pimpinan yang tersisa.

”Wacana itu dari luar dan tak harus ditanggapi. Kami tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar Jasin, Rabu (16/9) di Jakarta.

Seperti diberitakan, Polri menetapkan dua wakil ketua KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang, Selasa. Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Sebelumnya, Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar ditahan polisi karena disangka terlibat pembunuhan berencana atas Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Jasin menuturkan, pembagian tugas antara ia dan Haryono akan dilakukan secara internal. ”KPK secara garis besar terdiri dari penindakan dan pencegahan. Sekarang dibagi dua lagi,” katanya.

Meski hanya diambil dua unsur pimpinan, kata Jasin, keputusan yang diambil KPK tetap sah. UU KPK tidak menyebutkan jumlah minimal pimpinan yang menyetujui agar putusan dapat dinilai sah.

Namun, Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, Rabu di Jakarta, menyatakan akan muncul kevakuman di tubuh KPK kalau hanya dua unsur pimpinan yang aktif. Komisi III DPR akan melihat sisi hukum dari kepemimpinan kolektif kolegial di KPK. ”Secara hukum hanya dengan dua pimpinan, tak mungkin KPK berjalan,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan meminta Polri segera menuntaskan penyidikan terhadap dua wakil ketua KPK itu sehingga ada kepastian hukum. Jika memang bukti yang dimiliki Polri kurang kuat, Bibit dan Chandra harus dibebaskan.

Polisi belum punya bukti

Di Jakarta, Rabu, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dikdik Mulyana Arif mengatakan, pemeriksaan terhadap Chandra dan Bibit berawal dari laporan Antasari tertanggal 6 Juni 2009. Isi laporan itu adalah dugaan suap atau pemerasan terhadap PT Masaro Radiocom terkait pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan.

Dalam penyidikan, Dikdik menuturkan, polisi menjumpai fakta Anggoro Widjojo adalah bekas pemegang saham PT Masaro Radiocom yang pada Juli 2008 diduga terlibat penyuapan pejabat di Dephut dan anggota Komisi IV DPR. KPK pun mengajukan pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Anggoro pada 22 Agustus 2008. ”Anggoro berupaya menyelesaikan persoalan itu melalui adiknya, Anggodo Widjojo. Anggodo menyerahkan uang melalui Ary Muladi untuk diserahkan kepada pimpinan KPK,” katanya.

Namun, Dikdik mengakui, polisi belum menemukan bukti dugaan penyuapan dan pemerasan itu, termasuk bukti uang itu mengalir ke pejabat KPK.

Dikdik dan Direktur III Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Yovianes Mahar mengatakan, dalam perjalanan penyelidikan dan penyidikan kasus suap itu, Polri menemukan dugaan tindak pidana lain, yaitu dugaan penyalahgunaan kewenangan.

”Yang kemudian dipersoalkan, seakan-akan Polri mengada-ada, laporannya suap kok jadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam pelaksanaannya memang bagian tindak pidana ini tidak umum. Selama republik ini berdiri, baru dicoba ditegakkan pasal ini,” ujar Dikdik. KPK mencegah Anggoro, padahal ia tak termasuk subyek perkara yang disidik KPK.

Anggota tim kuasa hukum Bibit dan Chandra, Luhut MP Pangaribuan, menjelaskan, pertanyaan penyidik Polri kepada keduanya terkait kewenangan KPK, terutama soal proses pengeluaran surat pencegahan terhadap Anggoro serta pengeluaran dan pencabutan surat pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Sejauh ini, pemeriksaan selesai dan belum ada panggilan lanjutan. Bibit dan Chandra pada 28 September dikenai wajib lapor ke polisi.

Teten Masduki, Sekjen Transparency International Indonesia, menambahkan, jika memang benar ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta proses pengajuan pencegahan terhadap seseorang, seharusnya pihak yang dirugikan yang mengajukan gugatan. Bukan Polri yang mempersoalkannya. ”Apakah polisi merepresentasikan Anggoro dan Djoko Tjandra?” tanyanya.

Perppu disiapkan

Sebaliknya, Rabu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali, ia tidak dapat mencampuri proses hukum yang dijalani pimpinan KPK saat ini. Namun, Presiden menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) supaya tak terjadi kekosongan dalam kepemimpinan KPK yang berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

”Saya tidak boleh mencampuri Polri, kejaksaan, atau KPK manakala ada proses hukum. Jika saya mencampuri, berarti tebang pilih, pandang bulu. Saya hanya berpesan, andaikata polisi dengan bukti permulaan yang cukup mengatakan ada sangkaan terhadap anggota KPK, harus diyakinkan itu kuat. Proses hukumnya juga harus transparan, bisa diikuti publik,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden prihatin karena pelaksanaan tugas KPK tentu terganggu dengan hanya tertinggal dua pimpinan yang dapat bekerja saat ini. Karena itu, pemerintah akan mengupayakan adanya konstruksi hukum dan administrasi agar tak terjadi kevakuman kepemimpinan yang relatif panjang di KPK melalui perppu.

Menurut undang-undang, pemilihan baru dilakukan kalau anggota KPK diberhentikan.(NWO/DAY/IDR/EDN/SF/TRA)

Serangan pada KPK

By Republika Newsroom
Kamis, 17 September 2009 pukul 19:59:00
Serangan pada KPK Terus Tuai Kecurigaan

JAKARTA–Serangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terus menuai kecurigaan. Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, berujar kami tengah mengkaji gesekan yang terjadi antara kepolisian dan kejaksaan dengan KPK. “Apakah ini murni terjadi antartiga lembaga, atau ketiganya sengaja diadu domba oleh mastermind di luar sana?” tanya Abdullah menganalisis, Kamis (17/9).

Abdullah mengungkapkan, dengan tindakannya saat ini, tak menutup kemungkinan polisi juga mempermasalahkan kewenangan kejaksaan. Polisi, ingatnya, harus membuktikan apa yang disangkakannya pada dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah.

Ketua Dewan Etik Indonesia Corruption Watch (ICW), Dadang Trisasongko, berpendapat substansi tuduhan polisi telah merangsek ke wilayah kewenangan KPK. Dadang menilai apa yang dipermasalahkan polisi bukanlah aspek prosedural. Sehingga ia mengusulkan masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Atau (Presiden) SBY yang harus memerintahkan polisi mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” ujar Dadang kemarin (16/9).

MK, timbangnya, dapat menjadi penengah soal tafsir kewenangan penindakan KPK. Dadang menegaskan bila polisi seharusnya tidak membawa masalah kewenangan pada kasus pidana penyalahgunaan kekuasaan. Dadang melanjutkan pelaksana kewenangan baru bisa dipidanakan bila terbukti terjadi suap.

Sementara itu di tempat terpisah, Kamis (17/9), tim kuasa hukum dua pimpinan KPK menggelar jumpa pers. Anggota Tim Kuasa Hukum, Eri Hertiawan, memaparkan tengah menyusun langkah hukum. “Setelah polisi mengatakan belum punya bukti, saat itu pula harusnya polisi menghentikan penyidikan,” imbuh Anggota Tim Kuasa Hukum, Alexander Lay. Namun mereka enggan mengungkapkan detil langkah yang akan ditempuh.

Menyusul peningkatan status dua pimpinan KPK menjadi tersangka, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data, Mochammad Jasin, berujar siap melaksanakan amanah publik. Selasa (15/9), para pimpinan menggelar rapat. “Kita solidkan KPK dari mulai pejabat, pimpinan, hingga pegawai agar tetap laksanakan tugas. Kita berharap dua pimpinan yang ada meningkatkan koordinasi dengan baik,” ujar Abdullah. c87/ahi

KPK dan Penguatan Lembaga Hukum

Kamis, 17 September 2009 | 03:10 WIB

Oleh ACHMAD ALI

Kita amat sering mendengar ucapan para pengamat dan aktivis tentang asas keadilan yang sama di bawah hukum dan kedudukan yang sama di hadapan proses hukum.

Ketika pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa anggota DPR, polisi, jaksa, atau hakim, sebagian besar pengamat dan aktivis bersuara lantang meneriakkan kedua asas itu.

Namun, aneh bin ajaib, saat kepolisian memanggil dan memeriksa komisioner KPK—termasuk mantan Ketua KPK AA, bahkan prosesnya akan berlanjut ke pengadilan—mereka yang bersuara lantang itu ramai-ramai menunjukkan sikap tidak konsisten dengan ”melarang pihak kepolisian memanggil dan memeriksa para komisioner itu”.

Paradigma transisional

Fenomena ”lucu” itu bukan hanya muncul saat beberapa komisioner KPK dipanggil untuk diperiksa. Fenomena lebih ”aneh” saat Ketua KPK nonaktif dinyatakan sebagai tersangka, muncul penciptaan opini seolah AA mustahil bersalah. Dan upaya menangkap AA ”dinilai” sekadar upaya untuk melumpuhkan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lama-kelamaan, satu per satu, ”pembela apriori” itu menghilang setelah polisi berhasil membeberkan bukti-bukti yang dimiliki. Tentu saja kita tidak bisa melanggar asas praduga tak bersalah. Namun, kita juga tidak bisa menganut asas praduga bersalah. Dan harus diingat, di negara hukum Republik Indonesia tidak seorang pun kebal hukum.

Hendaknya kita tidak terus hidup dalam paradigma transisional yang senantiasa memunculkan euforia kebablasan. Sudah lebih dari 10 tahun bangsa ini menjadi ”bangsa transisi”. Kini saatnya Presiden Yudhoyono (yang akan menjadi presiden periode kedua, 2009-2014) tidak terlalu terpengaruh opini publik yang seolah ingin membiarkan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, di negeri ini dalam wujudnya yang transisional terus.

Presiden Yudhoyono, DPR, dan Mahkamah Agung terus menggalakkan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Namun, selaras dengan itu juga memperkuat upaya penegakan hukum yang universal, yaitu di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Tinggalkan apriori

Undang-Undang Tipikor yang baru tidak boleh mengandung pasal yang menghilangkan eksistensi KPK, sebaliknya juga tidak boleh mengandung pasal yang terus-menerus menampakkan tidak ada upaya untuk memperkuatkan institusi hukum yang universal dan permanen.

KPK tetap diberi kewenangan ”luar biasa” di tingkat penyelidikan dalam bidang pemberantasan korupsi (sama dengan kewenangan Kompas HAM dalam bidang HAM), tetapi kepolisian dan kejaksaan juga dikembalikan kewenangannya sesuai asas-asas universal tentang ”sistem peradilan pidana” yang permanen.

Penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian dan penuntutan tunggal merupakan kewenangan kejaksaan. Pengadilan Tipikor (untuk sementara selain diisi hakim karier, juga hakim-hakim ad hoc) juga harus tetap dipertahankan eksistensinya, tetapi dengan tidak melanggar ”sistem peradilan standar di Indonesia”. Puncak peradilan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tipikor bernaung di dalam pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Sudah saatnya cara-cara berpikir transisional apriori primitif (”sepotong-sepotong”), seolah semua polisi, jaksa, dan hakim ”kotor”, kita tinggalkan karena ternyata unsur KPK juga tidak semua ”bersih”.

Saya yakin, tidak ada pakar hukum yang tidak pernah membaca delapan prinsip hukum modern dan universal menurut Lon L Fuller.

Pertama, tidak berdasarkan putusan untuk hal-hal tertentu. Kedua, peraturan diumumkan kepada publik. Ketiga, tidak berlaku surut. Keempat, dibuat dalam rumusan yang mudah dipahami umum. Kelima, tidak boleh kontradiksi dengan asas-asas hukum. Keenam, setiap institusi hukum diberi kewenangan yang permanen. Ketujuh, tidak boleh bersifat ad hoc. Kedelapan, harus diupayakan tidak ada jurang antara ”apa yang seharusnya” dan ”fakta yang ada”.

ACHMAD ALI Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Kamis, 17/09/2009 21:50 WIB
Bibit & Chandra Tersangka
Pengacara Siapkan Kejutan Hadapi Polisi
Aprizal Rahmatullah – detikNews


Jakarta – Meski belum menentukan langkah hukum, tim kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sedang menyiapkan kejutan untuk polisi. Apa itu? Masih rahasia.

“Kita tunggu saja dulu perkembangan, intinya kejutan,” kata Kuasa Hukum Bibit dan Chandra, Taufik Basari, saat jumpa pers di Menara Imperium, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2009).

Pria yang sering dipanggil Tobas ini menjelaskan, tim kuasa hukum masih ingin melihat terlebih dahulu arah penyidikan polisi. Apabila waktunya sudah tepat maka kejutan itu akan dibuka.

“Tidak usah terburu-buru, ini kan bagian dari strategi,” imbuhnya.

Menurut Tobas, selain mengambil langkah hukum pihaknya juga akan menggunakan jalur politis. Seperti, meminta dukungan semua pihak agar kasus ini diselesaikan secara transparan dan profesional.

“Presiden juga tidak perlu disurati untuk mengambil tindakan kan hal ini,” tandasnya.

(ape/irw)

17
Sep
09

Legislasi : Paradigma MenHan dan Komisi I Masih Otoriter [Dewan Pers]

Dewan Pers: Paradigma Menhan dan Komisi I Masih Otoriter
Kamis, 17 September 2009 | 16:04 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski menyambut gembira keputusan pemerintah untuk menarik draf RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR RI, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Sirait mengatakan Dewan Pers juga “sedih”.

Pasalnya, keputusan itu muncul karena campur tangan Presiden. “Perbaikan (draf, inisiatif) tak datang dari Menhan dan DPR. Bukan kesadaran mereka, tapi karena campur tangan Presiden,” tutur Leo di sela-sela peluncuran buku Camden Principles on Freedom of Expression and Equality di Hotel Mulia, Kamis (17/9).

Menurut Leo, sejak 1,5 bulan silam sejumlah ahli dan perwakilan publik sudah berdiskusi dengan Menhan dan Komisi I soal poin-poin yang dinilai tidak berparadigma demokratis, tidak konstitusional dan bertentangan dengan kebebasan pers, seperti sanksi pidana dan denda terhadap pelanggaran rahasia negara serta kewenangan untuk menetapkan perusahaan pers tertentu sebagai organisasi terlarang.

Meski hingga beberapa hari sebelum penundaan ada perubahan, Leo mengatakan tidak ada semangat perubahan dalam menjunjung nilai konstitusional, demokrasi, dan kebebasan pers. Sanksi pidana dan denda hanya dikurangi saja kuantitasnya.

“Ternyata, semua anggota DPR itu dan Menhan masih berparadigma otoriter,” tandas Leo. Untungnya, protes yang disampaikan Leo beserta sekitar 100 rekannya didengarkan Presiden hingga penarikan draf pun dilakukan.

LEGISLASI
Dihentikan, Pembahasan RUU Rahasia Negara

Kamis, 17 September 2009 | 04:12 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara untuk kemudian dilaporkan dan dikembalikan kepada Badan Musyawarah DPR.

Kesimpulan itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar, yang kemudian disetujui semua anggota komisi yang hadir. Penghentian pembahasan itu dilakukan menyusul penarikan RUU tersebut oleh pemerintah, Rabu (16/9), yang diwakili Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

”Kami hargai sikap bijak pemerintah yang menangkap aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Bahkan, presiden sendiri mengakui perlu ada perbaikan. Hal itu sangat bijak dan dapat kami terima,” ujar Sidharto Danusubroto mewakili pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sikap pemerintah itu, menurut Sidharto, sesuai dengan fraksinya. Namun, perlu diingat pula, semua negara demokrasi membutuhkan peraturan tentang kerahasiaan negara di samping aturan soal keterbukaan informasi publik. Fraksi PDI-P juga mengajukan sejumlah catatan kepada pemerintah untuk penyusunan pada masa mendatang.

Constant M Ponggawa dari Fraksi Partai Damai Sejahtera menilai, perkembangan dalam pembahasan RUU Rahasia Negara menjadi pengalaman berharga bagi semua pihak, terutama pemerintah. Pengalaman seperti itu terbilang mahal dan menghabiskan banyak waktu.

”Kami apresiasi keberanian pemerintah. Saya nilai hal itu merupakan kejelian pemerintah kalau RUU tadi sebenarnya bermasalah. Cuma persoalannya, kenapa setelah berjalan sekian tahun baru diputuskan begitu?” kata Constant.

Sementara itu, kubu yang menyayangkan penarikan RUU Rahasia Negara berpendapat, pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyia-nyiakan pencapaian pembahasan.

”Dari rapat-rapat pembahasan yang saya ikuti, mulai di tingkat rapat kerja, panitia kerja, sampai tim perumus dan sinkronisasi, saya berani jamin sebetulnya sudah banyak perbaikan. Bahkan, sampai 70 persen lebih baik dari draf yang sebelumnya diajukan pemerintah,” ujar Slamet Effendi Yusuf dari Fraksi Partai Golkar.

Insiden ricuh

Penyampaian pandangan fraksi-fraksi sempat dinodai kericuhan yang nyaris berujung aksi baku hantam antara Ali Mochtar Ngabalin dari Partai Bulan Bintang dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan.

Ngabalin dengan panjang lebar mengkritik pemerintah, terutama Presiden Yudhoyono, yang dinilainya plin-plan dalam bersikap dan membuat kebijakan terkait RUU itu.

Saat diberikan kesempatan memberikan pendapat, Syarif Hasan mengaku tidak terima dengan pernyataan Ngabalin yang, menurut dia, disampaikan dengan tidak sopan.

Sekonyong-konyong Ngabalin berteriak-teriak meminta pimpinan sidang menghentikan pernyataan Syarif. Ngabalin juga secara demonstratif berteriak-teriak dan berjalan ke arah tempat duduk Syarif sambil menunjuk-nunjuk.

Hampir terjadi baku pukul di antara keduanya, tetapi sejumlah anggota Komisi I DPR berhasil memisahkan mereka. Pemimpin sidang saat itu, Theo, membentak Ngabalin untuk diam atau akan diusir ke luar ruangan sidang Komisi I DPR. Sejumlah pengunjung dari kalangan lembaga swadaya masyarakat menyoraki insiden itu dari balkon.

Hapus pasal karet

Presiden Yudhoyono menyatakan, substansi, isi materi, dan tata bahasa RUU Rahasia Negara perlu dikonsolidasikan lagi agar dicapai keseimbangan antara prinsip keamanan pertahanan dan hak kebebasan masyarakat. Pemerintah juga menjanjikan ditiadakannya pasal-pasal karet dalam RUU Rahasia Negara.

Presiden menyampaikan hal itu kepada pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu. Ia mengingatkan agar RUU Rahasia Negara tidak dipaksakan dengan alasan sempitnya waktu, padahal masih terdapat persoalan yang harus dibereskan. ”Harus ada titik temu yang baik antara kepentingan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara dengan kepentingan menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, serta kebebasan/kemerdekaan untuk mendapatkan informasi. Tidak boleh dua-duanya dikorbankan,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan pentingnya pasal-pasal karet dalam RUU Rahasia Negara dihapus. ”Jangan yang tidak perlu masuk, atau tidak perlu dikategorikan sebagai rahasia negara, dikategorikan sebagai rahasia negara. Pastikan betul jenis, ragam, atau kriteria yang disebut rahasia negara. Jangan pasalnya bersifat karet kemudian melebar ke sana kemari,” kata Presiden.

Pada kesempatan terpisah, Juwono menjelaskan, Presiden meminta ia membangun komunikasi dengan 70 tokoh penanda tangan petisi yang menolak pengesahan RUU Rahasia Negara pada akhir September ini.

Karena masih perlu pembenahan substansi itu, penyelesaian RUU Rahasia Negara tak mungkin dilakukan pemerintah dan DPR pada masa bakti periode 2004-2009 yang berakhir 30 September mendatang.(DWA/ABK/INU/DAY)

17
Sep
09

Terorisme : Kepala PolRI Pastikan Noordin Tewas

Kepala Polri Pastikan Noordin Tewas
Kamis, 17 September 2009 | 15:10 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Wisnu Nugroho A

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri memastikan, satu dari empat korban tewas dalam penggerebekan oleh Tim Densus 88 di Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/9), adalah gembong teroris yang selama ini dicari, Noordin M Top.

Kepastian ini disampaikan Kapolri seusai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kamis sore ini. “Ya-ya-ya,” ujar Kapolri sambil mengacungkan dua jempolnya dan tersenyum saat ditanya wartawan, apakah benar Noordin tewas dalam penggerebekan itu.

Ditanya Kompas dari mana kepastian itu diperoleh, apakah melalui identifikasi DNA atau sidik jari, dia menjawab, “Nanti, penjelasannya di Mabes Polri sore ini.”

Kedatangan Kapolri ke Istana pun di luar jadwal, tetapi hal ini biasa dilakukannya tiap kali berlangsung operasi terorisme. Hal serupa dilakukan Kapolri seusai melakukan operasi penggerebekan di Jatiasih, Bekasi, dan Temanggung, Jawa Tengah.

Empat Mayat Teroris Tiba di RS Polri
Kamis, 17 September 2009 | 13:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rombongan pembawa empat mayat teroris yang tewas dalam penggerebekan Densus 88 di Solo tiba di RS Polri Sukanto, Jakarta Timur, Kamis (17/9) pukul 12.45.

Empat mayat dibawa dengan empat unit ambulan. Begitu tiba, mayat dikeluarkan satu per satu, kemudian dimasukkan ke dalam ruang jenazah dengan pengawalan ketat puluhan petugas kepolisian. Masing-masing mayat berada di dalam peti yang ditutup dengan kain putih.

Tampak empat anggota Tim Densus 88 mengawal ketat, lengkap dengan senjata api. Setelah semua jasad masuk ke dalam ruang jenazah, dua anggota Tim Densus 88 berjaga tepat di pintu masuk ruang tersebut. Hingga saat ini puluhan petugas masih berjaga-jaga di sekitar ruang jenazah.

Sementara itu sekitar pukul 13.15, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri beserta jajarannya meninjau Rumah Sakit Polri Sukanto. Tampak ikut hadir Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Staf humas Mabes Polri Kombes Pol I Ketut Untung Yoga, dan beberapa pejabat tinggi TNI AL.


C8-09

Korban, DPO Teroris

By Republika Newsroom
Kamis, 17 September 2009 pukul 16:44:00

Seluruh Korban Tewas Adalah DPO TerorisPRIMAONLINEKadiv Humas Polri, Irjen Pol Drs Nanan Sukarna memperlihatkan empat wajah dalam Daftar Pencarian Orang.

JAKARTA — Seluruh korban tewas dalam penggeberekan di Solo adalah buronan kelas kakap Mabes Polri. Terutama dalam bom JW Marriott dan Ritz Carlton.

Dalam jumpa pers Kamis (17/9), Kapolri Jenderal Bambang H Danuri, mengatakan keempat korban tewas adalah Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Hadi Susilo, Aryo Sudarso, dan terakhir Noordin M Top.

Urwah adalah pelaku pengeboman Kedubes Australia 2003 yang sudah divonis tujuh tahun. Ia dibebaskan bersyarat empat tahun. Tapi bermain lagi mennyiapkan bom di Jatiasih. Urwah adalah ahli pembuat bom.

Kedua adalah Hadi Susilo, yang menyewa rumah. Ketiga, Kapolri menyebutnya dengan tegas, ”Ini betul-betul kita cari dan dapat karena dia murid Dr Azahari. Ahli pembuat bom, Aryo Sudarso alias Aji,” katanya.

Korban terakhir, adalah Noordin M Top. Bagaimana cara korban meninggal? Kapolri tidak memberikan keterangan rinci. ”Terjadi tembak menembak, mereka berhasil kita lumpuhkan jadi meninggalnya ada tindakan tegas, mereka menyerang tidak mau serahkan diri, bahkan terus menembak, dengan teriakan heroik,” katanya.

Kapolri menyebut, ada granat yang sudah siap diledakkan, ”Kuncinya sudah ditarik. Ini berbahaya, dan ada juga bom tangan,” katanya. Kedua bahan peledak ini sudah diamankan oleh polisi di tempat kejadian. evy/itz

Kapolri: 14 Titik Sidik Jari Buktikan Itu Noordin M Top
Kamis, 17 September 2009 | 16:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memastikan salah satu korban tewas dalam penggerebekan tim Detasemen Khusus 88 di Kampung Kepuh Sari RT 3 RW 11, Kelurahan Mojo Songo, Kecamatan Jebres, Solo, adalah Noordin M Top.

“Berdasar sidik jari, terdapat kesamaan pada 14 titik, baik jari kiri maupun kanan identik dengan DPO yang sembilan tahun kita jadikan target untuk kita tangkap. Dan dia adalah Noordin M Top,” ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9). Pernyataan Kapolri itu langsung disambut tepuk tangan semua yang hadir di sana.

Menurut Kapolri, keberhasilan Densus 88 melumpuhkan empat teroris dalam penggerebekan Kamis pagi itu merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. “Ini adalah berkah di bulan Ramadhan bagi seluruh bangsa Indonesia.”

Dikatakan Kapolri, selain Noordin, korban yang tewas adalah Bagus Budi Pranoto alias Urwah, pelaku pengeboman Kedubes Australia tahun 2003, lalu Susilo alias Abid (24), yang menghuni rumah di Jebres, Ario Sudarso alias Aji alias Suparjo Dwi Anggoro alias Dayat alias Mistam Husamudin. Sementara korban luka adalah Putri Munawaroh yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, istri Susilo.


BOB

GB
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menunjukkan sidik jari buronan paling dicari, Noordin M Top.
Kamis 17/09/2009 17:49 WIB

Foto News

Noordin M T Tewas

Fotografer – Dikhy Sasra

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memastikan gembong teroris Noordin M Top tewas dalam penggerebekan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/9). Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Mabes Polri.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
Kalla: Setelah NMT Tewas, Giliran Ulama yang Turun Tangan
Kamis, 17 September 2009 | 16:55 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan, setelah tewasnya Noordin M Top, saatnya bagi tokoh-tokoh ulama ataupun organisasi massa Islam turun tangan memulihkan dan mengingatkan kembali ajaran Islam yang benar, kepada sisa-sisa pengikut dan jaringan NMT. Tujuannya agar benih-benih terorisme dan radikalisme, sebagaimana yang ditinggalkan NMT, tidak ada lagi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangan pers seusai kepastian tewasnya NMT di Istana Wapres Jakarta Kamis (17/9). “Saya kira sekarang setelah polisi berhasil menewaskan Noordin M Top, saatnya bagi ulama maupun ormas Islam untuk segera mengembalikan ajaran Islam yang benar kepada mereka yang pernah diajarkan Noordin M Top dan jaringannya,” tandas Kalla.

Dikatakan Kalla, ideologi radikalisme dan terorisme harus dihilangkan dari bumi Indonesia. Para pengikut NMT juga harus dikembalikan pada ajaran Islam yang benar.

Dalam kesempatan itu, secara khusus Wapres Kalla menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Polri, khususnya Densus 88, yang tidak kenal lelah mengejar dan akhirnya menewaskan NMT. “Keberhasilan ini akan mengembalikan dan memulihkan citra Polri, yang sebelumnya sempat mendapat sorotan saat kasus penyerbuan Temanggung,” demikian Kalla.

Kamis, 17/09/2009 18:53 WIB
9 Tahun Buron, Pelarian Noordin Berakhir di Kamar Mandi
Ken Yunita – detikNews


Jakarta – 9 Tahun, Noordin M Top menjadi buronan polisi. Akhirnya, gembong teroris asal Malaysia itu dapat dibekuk setelah bersembunyi di kamar mandi sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah yang digerebek Densus 88.

“Rumah terbakar karena ada motor yang terkena tembakan dan terbakar. Untuk menghindari api, 5 orang itu berlari ke kamar mandi untuk berlindung,” kata Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Hal itu disampaikan BHD dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (17/9/2009).

Di kamar mandi inilah, nyawa Noordin akhirnya melayang. Pria yang konon memiliki banyak istri itu tewas setelah terkena ledakan. Namun BHD memastikan, Noordin tidak meledakkan bom bunuh diri.

“Dia terkena senjata kita bukan bom bunuh diri,” kata BHD.

Tewasnya Noordin hampir mirip dengan rekannya sesama alumnus Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Dr Azahari. Azahari yang ahli merakit bom itu tewas dalam sebuah penggerebekan di Malang, Jawa Timur, pada 9 November 2005.

Bersama Azahari, teroris yang dihargai Rp 1 miliar itu ditengarai menjadi otak serangkaian pengeboman di Indonesia yang menewaskan ratusan korban. Keduanya mendalangi aksi Bom Bali I (2002), bom Hotel JW Marriott, Jakarta (2003), bom Kedutaan Australia (2004), dan Bom Bali II (2005).

Noordin (40) merupakan warga negara Malaysia yang lahir di Kluang Johor, pada 11 Agustus 1968. Noordin tercatat pernah bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) dan memegang bagian pendanaan.

Namun, menurut Direktur International Crisis Group (ICG), Sidney Jones, JI mengalami perpecahan internal pada tahun 2003. Sejak itu pula, Noordin memimpin kelompok sempalan yang tidak tunduk kepada JI pusat dan merasa menjadi wakil Al Qaeda di Indonesia dan Asia Tenggara.

“Penting untuk dibedakan antara Noordin dan JI. Dia memang anggota JI, tapi selama 5 tahun belakangan ini sudah menjadi ketua kelompok sempalan, di mana ada beberapa anggota JI tapi mereka tidak tunduk kepada JI sebagai organisasi,” kata Sidney beberapa waktu lalu.

Sepeninggal Azahari, Noordin terus merekrut kader-kader yang bersedia diajak untuk melakukan ‘jihad’ dengan aksi pengeboman yang menetapkan orang asing sebagai sasaran. Noordin memang dikenal piawai untuk mempengaruhi dan membujuk pengikutnya.

Kepiawaian Noordin tidak hanya dalam hal merekrut ‘pengantin’, sebutan bagi mujahid yang melakukan bom bunuh diri. Noordin juga licin bak belut alias pandai menghindari kejaran polisi. Noordin diketahui selalu berpindah-pindah. Dia sempat tinggal di Riau, namun belakangan lebih senang berkeliaran di Jawa Tengah.

Menurut mantan investigator bom Bali I Hermawan Sulistyo, Noordin bisa secepat ‘kilat’ menghilang apabila diendus oleh polisi. Terhitung, 9 tahun sudah Noordin berada dalam pelariannya.

“Saat di Semarang saja Noordin sudah berpapasan sama polisinya. Habis itu dikejar dalam hitungan 2 menit hilang di depan publik,” jelas Kiki, panggilan akrab Hermawan.

Namun kini pelarian Noordin telah berhenti. Gembong teroris itu tewas bersama 3 rekannya, Bagus Budi Santoso alias Urwah, Aryo Sudarso alias Aji, dan Hadi Susilo alias Adib.
(ken/iy)

Kamis, 17/09/2009 19:05 WIB
Noordin Tewas dengan Brewok Panjang
Didit Tri Kertapati – detikNews


Jakarta – Gembong teroris Noordin M Top selalu berubah-ubah penampilannya. Saat ditembak mati di Solo, Jawa Tengah, pria asal Malaysia tersebut tewas dengan kondisi memiliki brewok panjang.

“Brewoknya yang panjang,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (17/9/2009)/

Nanan enggan menjelaskan lebih jauh kondisi fisik Noordin saat tewas. Ia hanya memastikan hasil identifikasi 14 persamaan titik sidik jari jenazah itu dengan Noordin.

Terkait kabar Noordin yang memiliki istri di Pandeglang, Nanan memastikan itu tidak benar. Kapolda Banten mengaku sudah menelusuri hal tersebut, tapi tidak ada hasilnya.

“Ternyata Pandeglang nggak ditemukan. Kapolda sudah telusuri tidak ada nama itu,” tegasnya. (mad/sho)

Kamis, 17/09/2009 19:11 WIB
Penggerebekan di Solo
Sibuk Mengajar & Pelihara Sapi, Susilo Tak Aktif di Luar Pesantren
Muchus Budi R. – detikNews


Dok Detikcom

Jakarta – Tidak ada aktivitas mencurigakan yang ditunjukkan Hadi Susilo alias Adib. Karena sibuk mengajar dan memelihara hewan ternak di pesantren Al Kahfi, Susilo (24) hampir tidak punya kegiatan di luar pesantren.

“Karena tugas yang sangat sibuk itu, sebetulnya Susilo tidak pernah bepergian jauh atau izin lama, karena bertangung jawab terhadap sapi-sapi itu,” kata Ketua Yayasan Al Kahfi, Sunoto Ahmad.

Hal itu dikatakan dia saat ditemui di pesantrennya di Mojosongo, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2009).

Sunoto membenarkan Susilo merupakan bekas murid di Al Kahfi. Dia masuk tahun 2002 dan lulus pada 2005. Setelah lulus, Susilo diangkat sebagai pengajar di pesantren tersebut.

Mulai Februari 2008-sekarang, Susilo diberi tugas baru, yaitu menjadi pengawas dan pemelihara ternak sapi yang dimiliki pesantren.

Susilo tewas dalam penggerebekan teroris di rumah kontrakannya di Desa Kepuhsari, Mojosongo. Polisi juga berhasil menembak mati gembong teroris Noordin M Top dan dua buronan lainnya, Bagus Budi Pranoto alias Urwah dan Ario Sudarso alias Aji.

(irw/sho)

KepalaBelakangHancur

By Republika Newsroom
Kamis, 17 September 2009 pukul 16:51:00
KEPALA BAGIAN BELAKANG NOORDIN HANCUR

Kepala Bagian Belakang Noordin Hancur

JAKARTA–Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan memastikan salah satu jasad yang ada di RS Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur adalah Noordin M. Top. Noordin tewas dengan luka di sekujur tubuhnya dan kepala bagian belakangnya hancur.

Usai melihat langsung ke empat jenazah di Instalasi Forensik RS Polri, Kamis (17/9) sekitar pukul 15.30, Trimedya langsung menggelar jumpa pers. “Sudah dipastikan di dalam itu Noordin M. Top. Kalau ditangkap hidup-hidup akan lebih baik lagi, tapi ini telah mati,” tukas Trimedya.

Trimedya menjelaskan, jasad Noodin dalam keadaan utuh, namun terdapat luka-luka luka di sekujur tubuhnya dan kepala di bagian belakang hancur. Sayangnya, Trimedya tidak menjelaskan apa penyebab hancurnya kepala bagian belakang Noordin.

Salah satu jenazah, kata Trimedya, mengalami patah tulang di kedua lengannya. Sedangkan dua jasad lain di bagian kepalanya tidak ditutup kain kafan, sehingga salah satu kepala jenazah terlihat hancur.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sidarto Danu Subroto, mengatakan secara fisik jasad Noordin M. Top bisa diidentifikasi dari tanda-tanda yang ada di hidungnya. Menurut Sidarto, ada tahi lalat besar di bagian kiri hidungnya. “Gigi gingsulnya punya dia dan mukanya punya dia,” tukas Sidarto.

Pada kesempatan itu, Sidarto mengucapkan selamat atas nama pribadi dan seluruh anggota DPR kepada Kepolisian Republik Indonesia terutama Tim Densus 88 anti teror yang tidak pernah lelah melakukan pengintaian terus menerus. “Ini bulan puasa bulan, yang harus dihormati dan Tuhan meridhoi,” tandasnya. c14/itz

Akhir Aksi Teroris

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, September 18
Akhir Aksi Sang Penebar Teror

Liputan6.com, Jakarta: Bersama Doktor Azahari, Noordin M. Top, menebar teror di Tanah Air. Setelah sembilan tahun diburu dan kerap lolos dalam sejumlah penyergapan, teroris asal Malaysia ini tewas dalam penyergapan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/9) pagi [baca: Kapolri: Noordin M. Top Tewas].

Lahir di Malaysia 41 tahun lalu, Noordin belajar dan mengajar di Madrasah Lukmanul Hakim yang didirikan Abdullah Sungkar. Di sinilah, Noordin mengenal Azahari. Dari sekolah ini pula muncul nama-nama Ali Ghufron, Amrozi, dan Imam Samudra, pelaku bom Bali pertama.

Saat pemerintah Malaysia memburu pentolan Jamaah Islamiyah, Noordin dan Azahari lari ke Indonesia melalui Riau. Jika Azahari mahir merakit bom, Noordin dikenal piawai merekrut calon pelaku bom bunuh diri. Noordin juga melatih kelompok binaannya Thaifah Muqotilah atau pasukan tempur.

Setelah perburuan panjang, Azahari tewas dalam pengepungan oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di Malang, Jawa Timur, empat tahun lalu. Setahun kemudian, Noordin pun nyaris masuk dalam genggaman polisi ketika penyergapan besar-besaran di Wonosobo.

Dalam penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah, bulan lalu, Noordin diyakini tewas meskipun belakangan tidak terbukti. Dan dalam penyergapan pagi tadi di Solo, Noordin bersama tiga orang lain dipastikan tewas. Ketiganya adalah Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Susilo, dan Aryo Sudarso. Simak video berikut.(JUM/LUC)

Pistol Noordin

detikcom

detikcom – Jumat, September 18
Sama Dengan Azahari, Noordin Tak Pernah Lepas dari Pistol

Duo teroris asal Malaysia kini tamat. Noordin M Top dipastikan tewas, menyusul sekondannya yang tewas lebih dahulu Dr Azahari. Tapi dari pasangan teroris asal negeri jiran ini ternyata memiliki ciri yang sama. Keduanya selalu memegang pistol.

“Noordin sama dengan Azahari, senjata api jenis Baretta tidak pernah lepas dari badannya,” kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (17/9/2009).

Bukan hanya itu saja, keduanya juga menyiapkan pertahanan yang sama, mereka menyimpan peluru yang banyak di saku jaketnya. “Demikian juga pelurunya dimasukkan ke bajunya,” terang Kapolri.

Hidup dalam buruan, membuat Noordin selalu waspada. Selain itu bersama kelompoknya dia juga memegang senjata jenis lain. “Ada M 16 dan granat serta bom tangan yang siap ditarik pemicunya,” jelas Kapolri.

Untuk melumpuhkan Noordin dan temannya Hadi Susilo, Bagus Budi Pranoto alias Urwah, dan Aji alias Ario Sudarso polisi menggunakan alat penghancur tembok.

WaspadaiSisaIdeologi

detikcom

detikcom – Jumat, September 18
JK: Waspadai Sisa-sisa Ideologi Noordin

Polri menyatakan buronan teroris paling dicari di Indonesia, Noordin M Top, tewas dalam penggerebekan di Solo, Jawa Tengah. Atas hal ini Wapres Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamatnya kepada Mabes Polri dan Densus 88. Namun JK mengingatkan agar sisa ideologi teroris tetap diwaspadai.

“Selamat pada Mabes Polri yang telah berhasil menangkap Noordin M Top. Ini merupakan prestasi besar polisi. Selamat juga pada Densus 88 yang tak pernah lelah dalam mengatasi keamanan bangsa,” ujar Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2009).

Dikatakan JK, keberhasilan ini merupakan usaha terus menerus yang dilakukan oleh Polri selama 7 tahun terakhir. Dan, lanjut JK, prestasi ini perlu dijaga agar nantinya aksi terorisme di Indonesia bisa semakin berkurang.

Namun, JK menekankan masih adanya sisa-sisa ideologi yang dibawa oleh mantan teroris maupun anak buah Noordin. Ideologi yang memahami bahwa bom bunuh diri itu adalah jihad.

“Ini harus diwaspadai. Ulama harus mengarahkan ke paham yang benar,” tutur JK.

Terhadap hal ini, JK meminta pimpinan ormas Islam untuk melakukan re-edukasi atau dakwah ulang untuk mengembalikan ideologi mereka. Selain itu, tambah JK, diperlukan juga adanya sosialisasi kepada napi-napi pelaku teroris.

17
Sep
09

Anti Korupsi : Koruptor Demo Kantor ICW

Ledek DPR
“Koruptor” Demo Kantor ICW
Aliansi Koruptor bersatu, gabungan dari Konglomerat Sejati, Konglomerat Hitam, Politikus Busuk dan Advokat Hitam. Mereka menuntut pembubaran KPK dan Pengadilan Tipikor.

Kamis, 17 September 2009 | 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Indonesia Corruption Watch yang biasanya sepi, Kamis (17/9) siang ini tiba-tiba menjadi ramai. Kantor yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, didemonstrasi sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Koruptor Bersatu.

Aliansi Koruptor bersatu adalah gabungan dari Konglomerat Sejati, Konglomerat Hitam, Politikus Busuk, dan Advokat Hitam. Mereka menuntut pembubaran KPK dan Pengadilan Tipikor. Keberadaan KPK dan Pengadilan Tipikor dinilai membatasi ruang gerak mereka dalam merampok uang negara. Bagi Advokat Hitam, keberadaan KPK dan Pengadilan Tipikor membuat pendapatan mereka turun karena tidak ada kasus yang sukses.

Adapun Politikus Busuk dan Konglomerat Hitam merasa KPK dan Pengadilan Tipikor membuat mereka kehilangan banyak proyek. Mereka memilih kantor ICW sebagai tempat berdemonstrasi karena ICW selalu mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka. Mereka pun meneriakkan agar KPK dan Pengadilan Tipikor dibubarkan. Aksi tersebut diakhiri dengan pengusiran oleh para aktivis ICW.

Namun, ternyata aksi tersebut merupakan aksi teatrikal yang dilakukan para aktivis ICW sendiri. Aksi tersebut dilakukan untuk “meledek” anggota DPR yang selama ini terkesan ingin melemahkan kewenangan KPK.

Menurut Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW, permintaan pembubaran KPK dan Pengadilan Tipikor hanya berasal dari Konglomerat Sejati, Konglomerat Hitam, Politikus Busuk, dan Advokat Hitam. “Masih banyak unsur yang mendukung (KPK),” kata dia.

Ia mengharapkan aksi tersebut dapat menyadarkan DPR sehingga mengurungkan niatnya untuk membubarkan KPK dan Pengadilan Tipikor.


RDI

Pangkas Kewenangan KPK, Bukti Kemunduran DPR
Pengamat hukum Margareto Kamis (kedua dari kiri) meminta DPR RI tidak membatasi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam diskusi di DPD RI, Rabu (16/9). Hadir pula, Ketua Panitia Kerja RUU Tipikor Arbab Paproeka (paling kiri), M. Ichsan Loulembah dari DPD RI dan Adnan Topan Husodo dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

Kamis, 17 September 2009 | 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sepakat untuk meniadakan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu bentuk kemunduran DPR. Bukan tidak mungkin hal tersebut disebabkan dendam politik terhadap KPK karena mengganggu transaksi koruptif di Gedung Dewan.

Demikian dikatakan koordinator peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, di Kantor ICW, Kamis (17/9). “Pengebirian kewenangan penuntutan KPK dari aspek hukum jelas menyesatkan,” kata dia.

ICW juga menduga, usaha pelemahan kewenangan KPK ini dilakukan oleh sekelompok orang yang antipemberantasan korupsi. Usulan tersebut justru dapat membawa dampak buruk bagi negara.

ICW juga mengecam Panitia Kerja DPR, yang terlihat bersikap anti-KPK dan antipemberantasan korupsi. ICW juga menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor yang dilakukan Panitia Kerja DPR. Selain itu, ICW mendesak presiden untuk segera mengambil tindakan, dengan mengeluarkan perppu untuk menyelamatkan KPK dan Pengadilan Tipikor. “Presiden harus mengeluarkan perppu yang isinya tidak sama dengan RUU Pengadilan Tipikor yang sangat bermasalah,” tegasnya.


RDI

17
Sep
09

Perbankan : Dana Century di Luar Negeri Akan Ditarik

Dana Century di Luar Negeri Akan Ditarik
Kamis, 17 September 2009 | 14:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung memastikan bakal melakukan segala upaya untuk bisa menarik kembali dana Bank Century yang diparkir di luar negeri yang dilarikan oleh pemegang saham.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Hongkong untuk membantu membekukan dana senilai Rp 11 triliun yang diparkir di luar negeri. Hongkong dan Eropa, menurut Hendarman, merupakan dua dari sejumlah lokasi parkir tersebut.

“Kenapa sampai ada uang Rp 11 triliun di Hongkong. Kalau UU Perbankan dikenakan, tentunya ada follow up crime, saya baca temuan di luar negeri sekarang dana tersebut sudah diblokir oleh FIS atau Financial Intelligence Service,” ujar Hendarman, Kamis (17/9).

Hendarman mengaku, Kejaksaan Agung tengah mengkaji berbagai konstruksi hukum agar dana yang diparkir tersebut kemudian secara perlahan bisa ditarik, yang nantinya bisa digunakan lagi untuk menalangi dana nasabah yang dirugikan atas tindakan penipuan para pemegang saham Bank Century. (Epung Saepudin/Kontan)

Pimpinan KPK Tersangka
Kasus Bank Century Bakal Mandeg?
Kamis, 17 September 2009 | 12:40 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Polri dikhawatirkan penyidikan terhadap kasus Bank Century akan mandeg. Saat ini Badan Pemerksa Keuangan (BPK) atas permintaan KPK, sedang menjalankan audit investigasi terhadap dana bail out sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Kekhawatiran itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla, saat berdiskusi dengan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umum M Izzul Muslimin saat bertemu di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (17/9).

“Jika audit tersebut menemukan persoalan-persoalan, BPK tentu akan melaporkan salah satu hasilnya kepada KPK. akan tetapi bagaimana dengan kondisi KPK sekarang ini?” tanya Izzul.

Kalla, sebagaimana diakui Izzul, menyatakan saat ini KPK tengah menghadapi persoalan, sehingga diperkirakan sulit untuk bisa menindaklanjuti laporan hasil audit BPK. “Jika KPK tidak bisa bekerja, tindak lanjut penyidikan terhadap kasus Bank Century bisa mandeg. Jika mandeg ini akan menimbulkan persoalan-persoalan bagi bangsa,” kata Wapres seperti dikutip Izzul.

Sementara terkait dengan kondisi KPK sekarang ini, Izzul menambahkan, Wapres berharap, KPK akan tetap berjalan, melakukan fungsi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Meskipun pimpinan KPK sekarang hanya tinggal dua orang, KPK harus tetap berjalan, dan jangan sampai KPK mati,” ujar Wapres lagi.

Lebih jauh, agar pemberantasan korupsi terus berjalan, KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya tetap diberi ruang untuk menjalankan tugas ini memberantas korupsi.

Dalam 7 x 24 Jam, Sri Mulyani Dituntut Mundur
Selasa, 15 September 2009 | 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sri Mulyani Indrawati kembali dituntut untuk mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menko Perekonomian terkait kasus talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun karena dianggap bertanggung jawab.

Jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) mengancam akan mengerahkan massa besar-besaran bila tuntutannya tidak dipenuhi hingga pekan depan. “Pesan moral kita, kalau sampai 7 x 24 jam atau hingga habis Lebaran ini tuntutan kita tidak dipenuhi maka kita akan menggalang kekuatan massa pro demokrasi besar-besaran di seluruh Indonesia,” kata Sekjen ProDem Andrianto, di sela-sela jumpa pers usut tuntas skandal Bank Century, di Jakarta, Selasa (15/9).

Andrianto menjelaskan, terdapat banyak keganjilan dalam kasus Bank Century. Menurutnya, Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus ini karena menggelontorkan dana talangan untuk melindungi perampokan dana dengan modus kejahatan perbankan tanpa persetujuan Presiden.

Selain itu, ProDem juga menuntut agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap skandal Bank Century. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dituntut untuk segera mengusut kasus ini serta memeriksa Sri Mulyani; Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI); keluarga pemilik Bank Century, Robert Tantular; serta menangkap pemilik saham Bank Century, Hesyam Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi. ProDem juga mendesak agar PPATK segera menelusuri semua rekening pihak-pihak yang terlibat dan diduga menerima dana tersebut.
ANI

17
Sep
09

Konstitusi : Pertanda Amandemen UUD 1945 [2002] GAGAL ?

Pertanda Amandemen UUD 1945 [2002] GAGAL ?

Bilamana dicermati, berita Republika Newsroom yaitu “Presiden : saya tak bisa campuri KPK-Polri” [16 Sep 2009 pukul 17:14:00] dan “Kasus KPK-Polri dilaporkan ke PBB” [16 Sep 2009 pukul 17:16:00], maka kedua peristiwa hukum itu membuktikan bahwa dalam praktek kenegaraan ternyata konflik kepentingan antar lembaga penyelenggara Negara masih ada yang tidak dapat menemukan sendiri saluran  intermediasi yang mencukupi guna solusi win-win, walaupun dikenali keberadaan daripada peran Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Padahal bilamana dicermati dokumen Pendjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959] ditemukan amanat “Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidup Negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipun Undang-undang Dasar tidak sempurna akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, Undang-undang itu tentu tidak akan merintangi djalannja Negara. Djadi jang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamis.” Pengulangan kata “semangat” sebanyak 7 (tujuh) kali itu seharusnya memberikan arti yang istimewa bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan oleh karena itu sepantasnyalah kehadiran misalnya rumusan Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45 (JSN45) oleh Badan Pembudayaan Kejuangan 45 dapat berperan penting sebagai perangkat Nation & Character Building atau sebut saja sebagai pengolah jiwa juang bagi pengisian kemerdekaan demi kedigdayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ketika berupaya menemukan modus dan solusi bagi konflik internal kenegaraan.

Artinya, singkat kata bahwa UUD 1945 [1959] yang memang belum pernah dicabut keberlakuannya itu adalah layak digunakan sebagai payung praktek kenegaraan, mengingat pula bahwa sesungguhnya kedudukan hukum UUD 1945 [1959] lebih tinggi daripada UUD 1945 [Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini], sehingga patut dan layak digunakan sebagai haluan bernegara ketika terjadi situasi dan kondisi ketidakpastian terjadi akibat dampak sosial politik disebabkan paparan pertentangan antar penyelenggara Negara seperti dimaksud diatas.

Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwasanya UUD 1945 [2002] sesungguhnya dalam praktek telah gagal menjalankan perannya dengan bermartabat, dan oleh karena itulah kini diperlukan satu sikap Politik Pelurusan Konstitusi Republik Indonesia (PPKRI) sebagaimana telah diluncurkan oleh www.jakarta45.wordpress.com sejak tanggal 2 September 2009 yang baru lalu.

Pelurusan memang jadi kebutuhan strategik karena ada yang perlu diluruskan terutama berkait dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dalam konteks kasus konflik internal Kenegaraan diatas, adalah pemanfaatan amanat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya, musyawarah untuk mufakat seharusnya dapat menjadi pilihan yang ditempuh diantara para pihak yang berkonflik, tentunya para pihak dapat menentukan terlebih dahulu mediator yang terbaik untuk keperluan mediasi dan kalaupun pihak Kepala Pemerintahan tidak berkenan, maka pilihan mediator terpilih oleh kedua mediator para pihak dapat saja pihak PBB sebagaimana dimaksudkan oleh tindak pelaporan oleh pihak Sekjen Transparency Internastional Indonesia, berdasarkan bahwa Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang antikorupsi melalui UU Nomor 7 tahun 2006.

Namun bagaimanapun juga, mengingat amanat sila ke-4 Pancasila, alangkah eloknya bilamana masih dapat ditemukan mediator dalam negeri daripada eks luar negeri, guna melindungi aib kepemimpinan dalam negeri di mata khalayak luar negeri, bukan ?

Dan bagaimanapun, kasus tersebut diatas diharapkan mendorong kita bersegera menggelar Politik Pelurusan Konstitusi Republik Indonesia (PPKRI) demi harmonisasi terbaik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jakarta Selatan, 17 September 2009

Ir Pandji R Hadinoto, MH

Penasehat Hukum, Koran INTEGRITAS / HP : 0817 983 4545 / eMail : counsellor45@yahoo.com




Blog Stats

  • 2,770,649 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 143 other followers