Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



02
Jul
17

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959 pada Rabu 22 Juni 2016 di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat

Jakarta (facta-news.com) MAKLUMAT

Kepada Yth
Saudara-saudaraku Anak Bangsa Indonesia

Hal : Refungsikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Dalam rangka perkuatan arah pembangunan Indonesia 2045 Berjaya bertumpu amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, kami anak bangsa Indonesia mengajak segenap anak bangsa indonesia untuk bersama-sama Aliansi Nasional PATRIOT INDONESIA dan kawan-kawan mantapkan pembudayaan PETISI Generasi Penerus Angkatan 45 tanggal 12 Juni 2016 agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat terfungsikan sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termaksud diatas.

Hari / Tanggal / Jam : Rabu / 22 Juni 2016 / Jam 12-14 wib
Bertempat di : Gedung Joang45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat

PETISI selengkapnya sebagai berikut :

PETISI KEMBALI KE DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

Petisi Kembali Ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, menurut pendapat kami sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015 [http://suarakawan.com/100-pemuda-prakasai-lahirnya-maklumat-pemuda-indonesia-2015-2/];

Mengingat bahwa Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2016

Atas nama Anak-anak Bangsa Indonesia, Generasi Penerus Angkatan 45, 1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi

Penasehat :

DR Drs Parasian Simanungkalit SH, MH Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 20 Juni 2016

Hormat Kami,

Publikator :
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45

Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Jakarta – Generasi Penerus Angkatan 45 menilai, Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959 [Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 / Lembaran-Negara Republik Indonesia No 75, 1959] ini oleh segenap komponen pembaharuan anak-anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia, sesungguhnya penting saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/];

“Menimbang bahwa Bangsa Indonesia adalah sesungguhnya pemilik Tanah Air Indonesia, sebagaimana dapat dimaknai dari Resolusi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928, dan Maklumat Pemuda Indonesia 28 Oktober 2015,” tegas Koordinator Generasi Penerus Angkatan 45, Dr Ir Pandji R Hadinoto di Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Hal ini, jelasnya, mengingat bahwa Amien Rais sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada 10 Agustus 2002, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37  UUD 1945, MPR RI: (a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR [Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 10 Agustus 2002];

Kemudian, memperhatikan bahwa Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

Selanjutnya, menyimak pendapat Amien Rais bahwa Indonesia Lebih Sakit Dibanding Sebelum
Reformasi [http://kabarin.co/amien-rais-indonesia-lebih-sakit-dibanding-reformasi/] dan Hasil Riset Focus Economics bahwa Seluruh Indikator Ekonomi Indonesia Melemah [http://soksinews.com/id-4705-read-hasil-riset-focus-economics-seluruh-indikator-ekonomi-indonesia-melemah]

Mencermati Disfungsikan Amandemen Undang Undang Dasar 2002, 7 Juni 2016 [https://obsessionnews.com/disfungsikan-amandemen-uud-2002-segera/]

“Demikianlah Petisi ini diterbitkan bertepatan dengan hari ke-7 Ramadhan 1437H untuk dapat dipergunakan oleh semua pemangku kepentingan yang senantiasa mengawal amanat Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan iktikad baik, tulus dan ikhlas guna pelurusan politik hukum Indonesia,” tandas Pandji yang juga Ketua DHD45 Jakarta. (Red)

Jokowi: 1 Juni Libur, Ditetapkan Sebagai Peringatan Hari Lahir …

Home · Berita · Daerah · Internasional · Fokus · Kolom · Wawancara · Pro Kontra · Infografis · Foto · Video · Indeks … Rabu 01 Juni 2016, 11:24 WIB … “Dengan mengucap bismillah, tanggal 1 Juni ditetapkan diliburkan dan … Dalam pidatonya, Jokowi meminta Pancasila harus terus diamalkan oleh segenap rakyat Indonesia.

May 26, 2016 – DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI … Peraturan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan … Tanah Air) tanggal 20 Mei 2016 tentang Amanah Pasal 33 Ayat 1, 2, …

May 21, 2016 – DEKLARASI PRO KONSTITUSI PANCASILA PADA 1 Juni 2016 … Memperhatikan peringatan Hari Kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1945.

May 31, 2016 – Jakarta – Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila yang dijadwalkan digelar pada Rabu (1/6/2016) pukul 13.00 WIB, di DHD45 Gedung Joang Jl.

Jun 12, 2016 – … saat peringati 57 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang …

… Juli 1959 tersebut sekaligus menegaslanjuti Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila …

Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila 1 Juni 2016 yang lalu [https://obsessionnews.com/perpres-hari-lahir-pancasila-1-juni-1945-disambut-baik/]; Menimbang …

May 26, 2017 – Sedangkan isi dari Pancasila sendiri mengalami beberapa kali … 24 Tahun 2016. … Temuan Ananda B.Kusuma menyimpulkan bahwa 1 Juni 1945 baru sekadar dicetuskannya ide-ide tentang prinsip dasar bernegara.

 
02
Jul
17

Ideologi : ISLAM PANCASILA DAN ALQURAN DI INDONESIA

ISLAM PANCASILA DAN ALQURAN DI INDONESIA

May 15, 2017

 

ISLAM PANCASILA DAN ALQURAN DI INDONESIA

 Jakarta (facta-news.com) Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945, dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan.

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut.

  1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama.
  2. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syariat Islam.
  3. Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam.

Selain hal-hal di atas, keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam, akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

  1. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan, dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min Allah, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 163.

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم(163

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(QS. 2:163)

Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia, yang disembah.

  1. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min al-nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah ayat 8-9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. 5:8)

secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang orang yang beriman, supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah.

  1. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiah(persatuan sesama umat Islam) dan ukhuwah Insaniah (persatuan sesama umat manusia). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 103.

واَعْتصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيْعًا وَلاَ تَفَـرَّقوُا وَاذْ كـُرُو نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إٍذْكُنْتُمْ أَعْـدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلـُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلىَ شَفاَ خُـفْرَةٍ مِنَ النَّاِر فَأَنْقـَدَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَبِّنُ اللهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلـَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ’{ال عـمران 103

Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”

(Q.S. Ali Imron ayat 103)

KITAB ALLAH ITU ADALAH TALI ALLAH YANG DI ULURKAN DARI LANGIT KE BUMI

Islam, Al Qur’an dan Pancasila di Indonesia

Abu Ja’far Ath-Thobari meriwayatkan hadits ‘Athiyyah bin Abi Sa’id, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda:

“كَتَبَ اللهُ هُوَ حَبْلُ اللهُ المَمْدُودُ مِنَ السَّـمَاءِ اِلَى الآَرْضِ”

(“Kitab Allah itu adalah tali Allah yang di ulurkan dari langit ke bumi “) Tafsir Ibnu Katsir I/388-389.

Menurut Ibnu Mas’ud, yang dimaksud “tali Allah” adalah Al-Jama’ah, Al-Qurthubi menyatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya bersatu padu dan melarang berpecah belah, karena perpecahan itu adalah kerusakan dan persatuan (Al-Jama’ah) itu adalah keselamatan. (Tafsir Qurthubi IV/159)

  1. Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmad kebijaksanaan.

Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah (perbedaan pendapat) dan syura (musyawarah). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. 3:159)

  1. Sila kelima berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bermakna bahwa Negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(QS. 16:90)

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945, dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan.

Dengan demikian sudah semestinya tercipta kebersamaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam di bumi pertiwi ini.

Sumbermedsos

 

 

28
Jun
17

Kenegarawanan : Politik Konstitusional Pancasila Indonesia

Advokasi Kejoangan45 :

Politik Konstitusional Pancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – MERDEKA!

Kepada Yth Penyelenggara Negara Trias Politika Indonesia
Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana


http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

maka Kongres Diaspora Indonesia ke-4 tanggal 1 – 4 Juli 2017 di Jakarta bertema Bersinergi Bangun Negeri itu sejatinya beramanat *Pembukaan UUD 1945* ‎ itu adalah menunjukkan *Politik Konstitusional Pancasila Indonesia‎* dikiprahkan.
Sayangnya diketahui bahwa ‎*Konstitusi Reformasi 1999 – 2002* yang kini diberlakukan terbukti eksplisit adalah Non Pembukaan UUD 1945 sehingga nihil Sila-sila Pancasila atau Konstitusi Non Pancasila (LNRI No 11-14 / 2006, sebagaimana http://ngada.org/ln/2006 )
Maka oleh karena itu kami Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45), DHD45 Jakarta, selaku pihak turut mengemban Mukadimah Keputusan Presiden No 50/1984 dan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 serta Tap MPR No 1/MPRRI/2003, menegaskan siap pastikan Pengakuan Konstitusi Pancasila Indonesia yaitu‎ Konstitusi Proklamasi UUD45 (BRI Th II No 7, 1959 jo LNRI No 75/1959) adalah sebagai *Politik Konstitusional Pancasila Indonesia* pada tanggal 5 Juli 2017 yang akan datang.
Pengakuan ini penting mengingat alasan2 prinsipiil lain sebagai berikut :
1) Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 23 Juni 2017


http://sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusi-pancasila-indonesia/

 2) Perubahan UUD 1945 Tahun 1999 – 2002 Makar Terhadap Negara, oleh Giat

3) Konstitusi UUD Hasil Amandemen Tahun 2002 PALSU
Oleh : M Taufik Budiman, SH (ADVOKAT), 15 Maret 2016
4) Amandemen UUD 1945 Tidak Sah dan Batal‎, 3 April 17
Oleh. Adv Syafruddin Simbolon SH
Dan selanjutnya adalah layak kiranya bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 yad dapat diharapkan *Pemberlakuan‎ Konstitusi Pancasila Indonesia terhadap UUD 1945 (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959)* dan sekaligus setiap tanggal 18 Agustus adalah *Hari Konstitusi Pancasila*
Besar harapan kami Penyelenggara Negara Trias Politika Indonesia sepenuhnya bersama unsur2 Penyelenggara Negara lain turut berkenan mendukung Pengakuan dan Pemberlakuan *Politik Konstitusional Pancasila Indonesia* dimaksud diatas guna terpeliharanya Strategi Ketahanan Bangsa menuju kearah Indonesia Jaya 2045.
Jakarta, ‎27 Juni 2017
Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Pajak Bumi dan Bangunan – Kompas.Id

Pajak Bumi dan Bangunan. DAOED JOESOEF. 28 Juni 2017. Bersamaan dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila, ramai dibahas kepancasilaan sikap dan …

Pajak Bumi dan Bangunan – Kompas Print

print.kompas.com/2017/06/28/Pajak-Bumi-dan-Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan. DAOED JOESOEF. 28 Juni 2017 Ikon komentar 0 komentar. Bersamaan dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila, ramai …

PressReader – Kompas: 2017-06-28 – Pajak Bumi dan Bangunan

Kompas – 2017-06-28 – OPINI – Oleh DAOED JOESOEF DAOED JOESOEF … benar-benar luput dari pembahasan tadi adalah soal Pajak Bumi dan Bangunan.

KRITIK BAGI PEMIMPIN: Multiperan Agama (KOMARUDDIN HIDAYAT)

doa-bagirajatega.blogspot.com/…/multiperan-agama-komaruddin-h…

Jun 3, 2017 – Agama langit dan agama bumi. … sehingga di mana pun akan dijumpai bangunan ibadah semacam masjid atau gereja. … Ddi harian Kompas (9 Januari 2017), Daoed Joesoef mengajukan argumentasi … Menghapus Pekerja Anak (ISWADI) · Keadilan dan Kepatuhan Pajak (A TONY PRASETIANTONO.

KRITIK BAGI PEMIMPIN: TAJUK RENCANA: Yang Abadi Hanyalah …

doa-bagirajatega.blogspot.com/…/tajuk-rencana-yang-abadi-hanyal…

1 day ago – TAJUK RENCANA: Yang Abadi Hanyalah Kepentingan (kompas) …. (R YANDO ZAKARIA) · Pajak Bumi dan Bangunan (DAOED JOESOEF) …

TAJUK RENCANA: Trump Tidak Dipercayai Dunia – kritik bagi pemimpin

doa-bagirajatega.blogspot.com/…/tajuk-rencana-trump-tidak-diperc…

2 days ago – Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juni 2017, … (R YANDO ZAKARIA) · Pajak Bumi dan Bangunan (DAOED JOESOEF) …

[PDF]BAB III Bagaimana Pajak dalam Konteks Indonesia.pdf – Direktorat …

pajak.go.id/…/BAB%20III%20Bagaimana%20Pajak%20dalam%20…

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. …… Daoed Joesoef (1987) mengatakan bahwa rasa mencintai tanah air ada. 3 (tiga) jenis …

Perlu Standarisasi Perda Pungutan Jakarta, Kompa… – Politik

klikpolitik.blogspot.com/…/perlu-standarisasi-perda-pungutan.htmlTranslate this page

May 23, 2007 – Jakarta, Kompas – Pemerintah perlu membuat standarisasi peraturan daerah … untuk memberikan seluruh hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke daerah. … Pengamalan Ilmu Pengetahuan Daoed Joesoef Ada .

Politik Konstitusi Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusi-pancasila-indonesia/

4 days ago – Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7 itu diharapkan juga mendorong unsur-unsur …

ADVOKASI KEPADA PEYELENGGARA NEGARA SERUAN 1711 / Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 1945 MERDEKA ! Berpijak pula pada Maklumat Nawa …

Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan …

Politik Resurgensi Pancasila – Kompas.com

nasional.kompas.com/read/2017/02/…/politik.resurgensi.pancasila

Feb 24, 2017 – Resurgensi Pancasila menjadi isu penting di tengah menguatnya ancaman … ini telah menegaskan fungsi konstitusional Pancasila sebagai dasar … denominator) dalam mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang terdiri …

LANDASAN IDIIL, KONSTITUSIONAL DAN OPERASIONAL POLITIK …

sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/…/landasan-idiil-…

Apr 3, 2017 – Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat lima sila, yang didalamnya terkandung semua aspek …

Nov 19, 2016 – ADVOKASI KEPADA PEYELENGGARA NEGARA SERUAN 1711 / Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 1945 MERDEKA ! Berpijak pula pada …

4 days ago – Advokasi Kejoangan45 : Politik Konstitusi Pancasila Indonesia June 23, 2017 Ilustrasi / ist SHNet – MERDEKA! Kepada Yth Bapak Presiden …

Feb 26, 2017 – Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia February 26, 2017 ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu SHNet – Tegakkan Politik Konstitusi …

Apa pengertian konstitusional dan non konstitusional ? – Brainly.co.id

https://brainly.co.id › Sekolah Menengah Atas › Ppkn

Konstitusional : negara yang berdasarkan hukum tertinggi, contohnya : Indonesia … Non Konstitusional : Negara yang tidang berdasarkan konstitusi atau dasar …

Dalam Wikipedia disebutkan: Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang …

Jul 21, 2010 – Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik adalah bermacam2 kegiatan dari …

Politik dan Ekonomi – Kompasiana

m.kompasiana.com/atiffariz/politik-dan-ekonomi_54f93a0ea3331100448b4e4a
Nov 16, 2014 – POLITIK DAN EKONOMI Dalam zaman ini kita tidak asing lagi … Maka non konstitusional adalah langkah politik diluar aturan hukum atau tidak …

sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara – biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis – Dalam kasus bentukan …

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan … maka perspektif HAM menjadi sah sebagai argumen hukum dan politik.

Dwi Saputro: sistem konstitusi dan sistem politik dan ketatanegaraan …

dwisaputro3006.blogspot.com/…/sistem-konstitusi-dan-sistem-politi…

Apr 11, 2012 – sistem konstitusi dan sistem politik dan ketatanegaraan indonesia …. system Negara hukum dan system konstitusional diciptakan system …

politik itu seni dan ilmu dalam meraih kekuasaan – tiger asia blog

blogmacanasia.blogspot.com/…/politik-itu-seni-dan-ilmu-dalam-me…

May 16, 2009 – Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik …

Politik adalah pengertian Politik adalah definisi Politik adalah – Politik …

asepkazama1.info.over-blog.com/…/politik-adalah-pengertian-polit…

Apr 12, 2014 – Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik …

K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum …

Jump to Pengertian konstitusiKonstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah … para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus …

Konstitusional : negara yang berdasarkan hukum tertinggi, contohnya : Indonesia … Non Konstitusional : Negara yang tidang berdasarkan konstitusi atau dasar …

Inkonstutional adalah melanggar undang undang dasar konstutional adalah adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan …

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum …

Sistem Politik Indonesia: Pemerintahan Konstitusional

wina2asistempolitik.blogspot.com/…/pemerintahan-konstitusional.h…

Jun 14, 2011 – Pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan berdasarkan UUD.Konstitusi adalah dokumen hukum,suatu bukti tertulis hitam diatas putih …

Jul 10, 2015 – Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan …

Nov 16, 2014 – Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non …

Pengertian konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang … Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum …

 

24
Jun
17

Kenegarawanan : Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Advokasi Kejoangan45 :

Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Ilustrasi / ist

SHNet – MERDEKA!

‎Kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia Ke-7 selaku pendeklarasi *Saya Pancasila 1 Juni 2017* dan Pembentuk Peraturan  Presiden No 54/2017 tentang *Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila*, maka dengan rasa penuh tanggung jawab dan iktikad baik bersama ini disampaikan Advokasi Kejoangan45 ini agar berkenan mengakui keberadaan Konstitusi Proklamasi Undang Undang Dasar 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75/1959 sebagai *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia*.

Rekomendasi ini diajukan menimbang ketiadaan daripada Sila-sila Pancasila secara eksplisit didalam Konstitusi Reformasi per Lembaran Negara Republik Indonesia No 11, 12, 13, 14 Tahun 2006 dan mengingat Mukadimah Keputusan Presiden‎ No 50/1984 serta Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 berikut Advokasi Kejoangan45 *Pancasila Pengkokoh Konstitusi Indonesia (PPKI) 21 Juni 2017* [www.sinarharapannews.com] bertepatan dengan HUT Ke-56 Bapak Presiden Republik Indonesia Ke-7 sendiri.

Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7 itu diharapkan juga mendorong unsur-unsur penyelenggara negara lain turut mengakuinya bersama para Pemangku Kebangsaan Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 untuk *Taat Hukum Pancasila*.

Lebih lanjut, *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini semoga dapat jadi *Pedoman Ketatalaksanaan Proyek Indonesia* bagi Peraturan Presiden No 58/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertambahkan 55 proyek infrastruktur dan 1 program industri pesawat terbang sehingga kini total 248 PSN yang terbuka bagi pelibatan non anggaran pemerintah.

Dengan demikian, maka manfaat Proyek-proyek Strategis Nasional itu pada gilirannya akan dapat diharapkan se-besar2nya bagi *Kesejahteraan Sosial*, tidak semata bagi Perekonomian Nasional dan sekaligus perbaiki iklim penyelenggaraan negara bagi perbaikan indikator2 kenegaraan seperti ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), Gini Ratio, IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia), IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia) yang terindikasi memburuk semasa siklus hidup rezim Konstitusi Reformasi.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Jakarta,‎ 23 Juni 2017

Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

 

Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/02/tegakkan-politik-konstitusi-pancasila-indonesia/
26 Feb 2017 – SHNet – Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia ini berarti. Refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pancasila [BRI Th II, 1946 jo LNRI …
ADVOKASI KEPADA PEYELENGGARA NEGARA SERUAN 1711 / Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 1945 MERDEKA ! Berpijak pula pada Maklumat Nawa …
31 Mei 2017 – Pancasila, Piagam Madinah, dan Politik Indonesia … Montgomery Watt dan lainnya mengakuinya sebagai konstitusi pertama di dunia dan …
Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan …

Politik Resurgensi Pancasila – Kompas.com

nasional.kompas.com/read/2017/02/24/23045311/politik.resurgensi.pancasila
24 Feb 2017 – Resurgensi Pancasila menjadi isu penting di tengah menguatnya ancaman … ini telah menegaskan fungsi konstitusional Pancasila sebagai dasar … denominator) dalam mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang terdiri …

LANDASAN IDIIL, KONSTITUSIONAL DAN OPERASIONAL POLITIK …

sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/…/landasan-idiil-konstitusional-dan…
3 Apr 2017 – Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat lima sila, yang didalamnya terkandung semua aspek …
26 Feb 2017 – Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia February 26, 2017 ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu SHNet – Tegakkan Politik Konstitusi …
19 Nov 2016 – ADVOKASI KEPADA PEYELENGGARA NEGARA SERUAN 1711 / Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 1945 MERDEKA ! Berpijak pula pada …
23
Jun
17

Kenegarawanan : UUD dan Perbandingan Konstitusi

UUD dan PERBANDINGAN KONSTITUSI

RESUME PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG

SEJARAH PENYUSUNAN 3 UUD

(UUD 1945, KONSTITUSI RIS, DAN UUD 1950)

  1. Sejarah Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945

Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang, yaitu di dalam sidang-sidang penyelidik. Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia disebut badan penyelidik yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang ketika Jepang mendekati kekalahannya melawan sekutu pada perang Dunia II. Pembentukan penyelidik juga merupakan realisasi janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia di kemudian hari.

Badan penyelidik didirikan secara resmi pada tanggal 29 April 1945 tetapi pelantikannya baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945. Badan penyelidik itu mengadakan masa sidang dua kali, yaitu:

  1. Masa sidang pertama pada tanggal 29 mei-1 juni 1945
  2. Masa sidang kedua pada tanggal 10-16 juli 1945

Pada tanggal 16 agustus 1945 beberapa orang anggota PPKI mengadakan rapat di rumah Laksamana Muda Jepang Maeda, Jalan Imam Bonjol No 1, Jakarta. Selain anggota PPKI, hadir pula beberapa golongan muda dan golongan tua. Rapat berakhir pukul 04:00 pagi dengan tersusunnya Teks Proklamasi. Teks aslinya ditulis dengan memakai pensil dan kemudian di ketik oleh Sajuti Melik, Proklamasi itu ditanda tangani oleh Soekarno dan Moh. Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari jum’at pukul 10:00 bertempat di Pegagasan Timur 56, Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pada tanggal 18 agustus 1945, PPKI mengadakan sidang setelah anggotanya ditambah 6 orang sehingga jumlahnya menjadi 27orang. Dalam sidang itu diputuskan hal-hal berikut:

  1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
  2. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bahan-bahannya di ambil dari rancangan UUD yang di hasilkan oleh panitia perancang UUD, yang diajukan pada tanggal 16 juli 1945 di dalam sidang Pleno Badan Penyelidikan dan telah disetujui dengan beberapa perubahan.

Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
  2. Presiden orang Indonesia asli dan beragama islam. Kata-kata beragama Islam dicoret.
  3. Memilih ketua PPKI (Ir. Soekarno) sebagai Presisen dan Wakil Ketua PPKI (Drs. Moh. Hatta) sebagai wakil Presiden.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Konstitusi Indonesia sebagai suatu “Revolusi Grondwet” telah di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan undang-undang dasar republik Indonesia, yang terdiri dari:

  1. Pembukaan UUD 1945, yang terdiri dari 4 alenia. Pada alenia keempat terdapat Pancasila sebagai Dasar Negara
  2. Batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
  3. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh Prof. Mr. Dr. Supomo, yang merupakan penjelasan resmi UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simpel karena hanya hal-hal dan aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.

Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak Proklamasi Kemerdekaan dengan UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara tidak lapang jalannya. Sejak pertama kali kita menyatakan bernegara Republik Indonesia, kita sudah memulai dengan tidak menjalankan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Yang kita gunakan adalah pasal-pasal perlihan. Presiden dan Wakil presiden yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ternyata dipilih oleh Panitia Presiapan Kemerdekaan Indonesia, Menurut pasal III aturan peralihan. Namun hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah sesuatu yang pertama kali di dalam kepada adanya suatu Negara. Letak keabsahan lembaga ini bukan pada saat pembentukan dan pada waktu bekerjanya, tetapi adalah diterimanya hasil-hasil karyanya oleh seluruh rakyat Indonesia.

  1. Sejarah Penyusunan Konstitusi RIS

Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi republik Indonesia dan delegasi Bijeenkoms voor Federal Overleg (BFO) ke konferensi meja bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah UUD tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS. Naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Pada tanggal 27 desember 1949, kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Serikat. Pada saat itu berdirilah pula Negara bagian Republik Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Jaya, yang masih merupakan daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda.

Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian sebagai berikut:

  1. Mukadimah, yang terdiri dari empat alenia. Pada alenia ke empat terdapat rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, yaitu:
  2. Pengakuan ketuhanan yang Maha Esa
  3. Perikemanusiaan
  4. Kebangsaan
  5. Kerakyatan, dan
  6. Keadilan sosial
  7. Batang tubuh, yang terdiri dari:
  8. 6 bab
  9. 196 pasal

Wilayah RIS yaitu wilayah bersama dari:

  1. Negara Republik Indonesia (dengan daerah status quo renville); Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo asahan Selatan dan labuhan batu berhubungan dengan NST, tetap berlaku Negara Sumatera Selatan.
  2. Satuan-satuan kenegaraan yang tidak sendiri. Jawa Tenga, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (daerah istimewah) Dayak besar, Daerah Banjar, Kalimantan tenggara dan Kalimantan Timur
  3. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah dari bagian yaitu Suapraja kota Waringin daerah sabang, Daerah Padang yang diperintah oleh alat kelengkapan RIS.

Jadi wilayah RIS terdiri atas wilayah bersama:

  1. Daerah-daerah bagian dan
  2. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian.

Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS ialah Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri yang pertama. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kebinet ini antara lain dari pihak republik ; Sri Sultan HB IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr.Supomo, Dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Loah, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide anak Anak Agung Gde Agung, anggota-anggotanya kebinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya dua orrang yang mendukung sistem federal, yaitu Sultan Hamid II dan Ide anak Agung Gde Agung. Dengan demikian, gerakan untuk membubarkan Negara Federal dan dan membentuk Negara kesatuan semakin kuat. Lebih-lebih karena pembentukan Negara Federal itu bermula pada usaha Belanda untuk menghancurkan RI hasil Proklamasi 17 agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, ternyata di dalam lingkungan Negara-negara bikinan Belanda pun terdapat gerakan Republiken yang kuat berhasrat menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  1. Sejarah Penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara (UUD 1950)

Setelah selesai rancangan naskah undang-undang dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 agustus 1950, dan oleh DPR dan Senat RIS pada tanggal 14 agustus 1950. Setelah Persiden membacakan hasil persetujuan bersama RI dan RIS, kemudian pada tanggal 15 agustus 1950 sebagai Presiden RI, membacakan pernyataan telah terbentuknya Negara Kesatuan di depan sidang istimewah Komite Nasional Indonesia Pusat di kota Yogyakarta. Pernyataan-pernyataan itu dilakukan setelah sebelumnya badan pekerja KNIP menerima mosi Wondoamiseno cs, agar BP KNIP menerima rancangan UUDS RI dan kelak saja diadakan perubahan-perubahan, demikian pula pada tanggal 14 agustus 1950 DPR RIS maupun senat RIS telah menerima rancangan itu.

Penerimaan BP KNIP itu tidak lain merupakan dukungan terhadap program pertama kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia pasal 1: “Meneruskan perjuangan untuk mencapai Negara Kesatuan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia yang dimaksud dalam Proklamasi 17 agustus 1950.”

Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 yang sesungguhnya merupakan UU Republik Indonesia Serikat No. 7, tertanggal 15 agustus 1950, termuat dalam lembaran Negara No. 50-56 yang terdiri atas dua pasal, yakni pasal 1, tentang perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI, dan pasal II, menyatakan kapan mulai berlaku dan pernyataan berlaku surut terhadap badan atau lembaga-lembaga itu ternyata memang untuk menjalakan UUDS ini.

Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap konstitusi RIS 1949, tetapi menggatikan naskah konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara . Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengaharuskan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah segara menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dengan Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang berisi dua pasal. Pertama, berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Kedua, berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 1956.

BENTUK DAN TATA URUTAN TIGA UUD

(UUD 1945, KONSTITUSI RIS, DAN UUD 1950)

MENURUT TAP MPRS XX TAHUN 1966

Tentang memorandum DPR gotong-royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urut RepubliK Indonesia :

  1. UUD 1945
  2. KETETAPAN MPR
  3. UU / PERPU
  4. PERATURAN PEMERINTAH
  5. KEPUTUSAN PRESIDEN
  6. PERATURAN MENTRI
  7. INSTRUKSI MENTRI

Berdasarkan TAP MPR RepubliK Indonesia no III tahun 2000

  1. UUD 1945
  2. KETETAPAN MPR
  3. UU
  4. PERPU
  5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
  6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
  7. PERATURAN DAERAH (PERDA)

Berdasarkan UU no 10 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan :

  1. UUD 1945
  2. UU
  3. PERPU : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU
  4. PERATURAN PEMERINTAH
  5. PERATURAN DAERAH
  6. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh DPRD propinsi bersama dengan gubernur
  7. Peraturan daerak kabuten / kota dibuat oleh DPRD kabuten / kota bersama bupati / wali kota
  8. Peraturan desa / peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama.

SYARAT – SYARAT BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG

  1. Syarat Berlakunya Undang-Undang :
  • Di undangkan dalam Lembaran Negara;

Pada jaman Hindia Belanda LN disebut Staatsblad (Stb atau S), adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1)

  • Berlakunya undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri;
  • Jika tidak disebutkan dalam undang-undang itu, maka mulai berlaku 30 hari setelah di undangkan dalam Lembaran Negara untuk daerah kepulauan Jawa dan Madura, sedangkan untuk  yang lainnya baru berlaku 100 hari setelah di undangkan dalam Lembaran Negara.

Setelah semua syarat terpenuhi, maka berlakulah suatu fictie hukum, yaitu setiap orang dianggap telah  tahu tentang   adanya suatu undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk membela diri jika melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut dengan mengatakan ketidak tahuan tentang adanya sebuah  aturan.

  1. Kekuatan berlakunya undang-undang :
  • UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU.
  • Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU secara operasional.
  • Agar UU mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan yaitu :

1). Kekuatan berlaku yuridis,

2). Kekuatan berlaku sosiologis dan,

3). Kekuatan berlaku fiolosofis.

Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui UU tersebut (fictie=setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu UU = iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin).

Konsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.

  1. Dasar Kekuatan Berlaku Yuridis:

Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukan:

  1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
  2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
  3. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundaangan atau penggumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
  4. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan perraturan peerundang-undangn yang lebih tinggi tingkatannya.
    1. Dasar Kekuatan berlaku sosiologis

Dasr kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teorotis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum diddasarkan pada teori yaitu:

  1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
  2. Teori pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.
    1. Dasar Kekuatan Filosofis

Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangn mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

  1. Asas hukum tentang berlakunya UU, yaitu :
  2. UU tidak berlaku surut (Tapi Ada UU tertentu yang berlaku surut)
  3. Asas lex superior derogat legi inferiori, (UU Yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula)
  4. Asas lex posteriori derogat legi priori, (UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu (bila engatur hak tertentu yang sama)
  5. Asas lex specialis derogat legi generali (UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum) artinya:asas hukum yang menyatakan  peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum. kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.

Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara. Dulu oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004).

LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA

  1. Lembaran Negara

Pada zaman Hindia-Belanda Lembaran Negara disebut Staatsblaad. Setelah UU diundangkan dalam L.N, ia kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televisi dan melalui surat kabar.

Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI saat periode kolonial disebut Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau periode transisi disebut Het Staatsblad van Indonesie dengan penyebutan singkat Staatsblad merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumunan, Ordonantie dan Reglement.

Pada periode kemerdekaan pernah dikenal sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat , akan tetapi, setelah Dekrit Presiden, kembali disebut Lembaran Negara Republik Indonesia adalah sebuah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan mengenai berbagai informasi berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumunan, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Masa kolonial

Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht – kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata]

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Stb. 1849-63 tentang Reglement Op De Rechtsvordering [Reglemen Acara Perdata]

Masa kemerdekaan

LNRI Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan LNRI Nomor 3039(Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial )

LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 (UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP )

LNRI Tahun 1983 No 36 (Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).

  1. Berita Negara

Pada zaman Hindia-Belanda, Berita Negara disebut De Javasche Courant dan di zaman Jepang disebut Kan PoBerita Negara (Bahasa Inggris: official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya.

Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (supplement to gazette). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Berita Negara sudah dimulai sejak tahun 1810 yang pada waktu itu namanya Bataviasche Koloniale Courant. Berita Negara sudah mengalami kurang lebih 8 kali perubahan nama hingga sekarang:

  • Bataviasche Koloniale Courant (1810)
  • Java Gov Gazette (1813)
  • Javasche Courant (1815)
  • Kanpo (1943)
  • Berita Republik Indonesia (1946)
  • Javase Courant (1948)
  • Berita Negara RIS (1950)
  • Berita Negara (sejak 1950 hingga sekarang)

Seperti halnya negara-negara lain maka penerbitan Berita Negara pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan pemerintah atau di Indonesia oleh Perum Percetakan Negara RI di Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560. Organisasi dunia yang anggotanya adalah penanggung jawab “Official Gazette” adalah IGPPA (International Government Printing and Publishing Association). Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa membentuk Forum European of Gazette yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keandalan penerbitan Gazette negara-negara EU.

Berita Negara di Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 1810 dan sudah dicetak oleh Perum Percetakan Negara (dahulu nama nya Lands Drukkerij). Ketentuan penerbitan Berita Negara di Indonesia pada era setelah kemerdekaan secara resmi baru dimulai ketika Indonesia baru saja lepas dari agresi penjajahan yang termuat dalam:

Berita Negara RIS No. 1, Selasa 31 Djanuari, Tahun 1950

PENGUMUMAN

Berhubung dengan penerbitan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat, maka dalam semua berita-berita resmi sebagai misalnja pengumuman peraturan-peraturan djawatan-djawatan, akta-akta notaris, iklan-iklan resmi, akta-akta perseroan d.l.s., jang biasa dimuat dalam ”Javase Courant” dan sekarang hendak disiarkan dalam Berita Negara R.I.S., harus dipergunakan Bahasa Indonesia (pasal 4 dari Konstitusi). Bahwa masih ada dimuat berita-berita dalam bahasa lain dari pada Bahasa Indonesia, hal ini dianggap sebagai suatu tindakan peralihan karena berita-berita itu tidak dapat dimuat lagi dalam ”Javase Courant”. Djawatan-djawatan atau perusahaan-perusahaan jang hendak memuatkan berita-berita dalam Berita Negara R.I.S., harus berhubungan langsung dengan djawatan Pertjetakan Negara R.I.S. (dahulu Landsdrukkerij) di Djakarta.

Djakarta, tg. 30 Djanuari 1950 MENTERI KEHAKIMAN Untuk Beliau : Sekretaris Djenderal Mr. Besar.

Pada saat ini Berita Negara isinya antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Politik, Pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iklan-iklan resmi, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tambahan Berita Negara yang berisi pengumuman akta perusahaan (UU no 1 tahun 1995).

Sejak diterbitkanya Berita Negara pada tahun 1810, pada dasarnya bentuk format nya tetap sama yaitu sebagai sarana penyebarluasan peraturan perundang-undangan dari pemerintah agar masyarakat mengtahuinya. Hal ini dapat terlihat melalui index/isi yang dimuat dalam setiap nomor terbitan, yaitu memuat:

– Lembaran – Lembaran Negara

– Halaman Pembetulan Lembaran Negara

– Tambahan Lembaran-Lembaran Negara

– Halaman Pembetulan Tambahan Lembaran Negara

– Putusan-Putusan Presiden RI

– Berbagai-bagai Pemberitahuan Departemen-Departemen:

– Iklan-Iklan Resmi

– Tambahan-Tambahan (Berita Negara)

Dalam kenyataannya sekarang, perudangan-undangan dan kebijakan pemerintah seperti Putusan-Putusan Presiden RI, Lembaran Negara, Halaman Pembetulan Lembaran negara, Tambahan Lembaran Negara, dan Halaman Pembetulan Tambahan Lembaran Negara, yang seharusnya ada dalam Berita Negara tidak ada/belum terisi lagi.

Sebagai gambaran, dapat dibedakan di sini bahwa Berita Negara berbeda dengan Lembaran Negara. Berita Negara seperti yang telah diuraikan di atas adalah sarana tempat mengumumkan sesuatu produk perundang-undangan. Sementara, Lembaran Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh Negara sebagai tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan tertentu.

State Gazsette (Berita Negare)dinegara Asean yang dikerjakan oleh Govermement Printing Office (GPO) atau Percetakan Negara nya antara lain : – Brunei Darussalam, dikenal dengan sebutan Jabatan Percetakan Kerajaan (JPK) yang telah didirikan sejak Tahun 1974. – Malaysia, memiliki badan percetakan negara yang disebut dengan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) yang merupakan percetakan terbesar di Malaysia didirikan sejak zaman pendudukan Inggris. PNMB mempunyai tugas untuk mencetak State Gazette, dukumen kependudukan, penerbitan pemerintah, dokumen sekurity negara dsb. – Philipina, badan percetakan di negara ini, yaitu The National Printing Office (NPO) pada awalnya bernama Buraue of Printing yang kemudian diubah menjadi Government Printing Office dan pada Tahun 1901 diubah menjadi Buraue of Public Printing. – Singapore National Printers Pte Ltd, Yang didirikan sejak tahun 1867 dengan tugas pertama adalah untuk menyelenggarankan Gazettes dan publikasi penerbitan pemerintah lainnya.

Di Negara-negara lainnya: – Inggris, ada Her Majesty’s Stationary Office. – Sedangkan di Amerika Serikat, badan percetakannya dikenal dengan nama The US Government Printing Office (GPO), – Canada, mempunyai Queen Printer yang berperan sebagai Gov Printrer.

Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara adalah :

  1. Lembaran Negara ialah suatu Lembaran(kertas) tempat mengundangkan(mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman(sekarang Sekretariat Negara), yang disebut dengan tahun penerbitannya dan Nomor berurut. Misal : L.N. tahun 1962 No.1 (L.N. 1962/1)

Contoh: L.N 1950 No. 56 isinya : Undang Undang Dasar Sementara (1950)

  1. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman(sekretariat negara) yang memuat hal hal yang berhubungan dengan peraturan-praturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti : akta pendirian P.T, Firma, Koperasi, dll.

Catatan : Tempat pengundangan Peraturan-peraturan Daerah/Kotapraja ialah : Lembaran Daerah/Lembaran Kotapraja.

PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT

UUD 1945,KONSTITUSI RIS,UUDS 1950

  • Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen)
  • Kekuasaan pemerintah negara indonesi menurut UUD 1945, sebagai berikut!
  • Kekuasaan eksekutif
  1. MPR, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
  2. Presiden ,penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi dibawah majelis
  • Sementara itu menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

(2) Presiden

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(6) Mahkmah Agung (MA)

(7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan.

Dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta hubungan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada, yaitu;

  1. Sebelum Perubahan
  2. MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD
  3. Presiden, yang berkedudukan dibawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan kedalam beberapa jenis:
    1. Kekuasaan penyelenggaran pemerintahan;
    2. Kekuasaan didalam bidang perundang undangan, menetapakn PP, Perpu;
    3. Kekuasaan dalam bidang yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
    4. Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta dan konsul.
  4. DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama Presiden dan mengawasi tindakan presiden.
  5. DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasehat Presiden, berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah
  6. BPK, sebagai “counterpart” terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
  7. MA, sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang didalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.
  8. Setelah Perubahan
  9. MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
  10. DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
  11. DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
  12. BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
  13. Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
  14. Mahkmah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
  15. Mahkamah Konstitusi, Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution), Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Atas dasar itu, UUD 1945 meletakan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan (kekuasaan) diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubungan –hubungan itu adakalanya bersifat timbal balik dan ada kalanya tidak bersifat timbal balik hanya sepihak atau searah saja.

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT TIGA UUD

UUD 1945, KONSTITUSI RIS ,UUDS 1950

  1. UUD 1945

Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 point yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka ketujuh kunci pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil dari amandemen :

  1. INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM
    Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.
  2. SISTEM KONVENSIONAL

Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolute (mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem konvensional ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya. Sehingga sistem konstitusional ini merupakan penegasan dari sistem hukum yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas.

  1. KEKUASAAN NEGARA TERTINGGI ADA DI TANGAN RAKYAT
    Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2002, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Dimana MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat. Namun setelah dilakukan amandemen, kekuasaan negara tertinggi beralih ke tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2.
  2. PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA NEGARA YANG TERTINGGI di SAMPING MPR dan DPR

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi menurut UUD 1945, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian Presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat.

  1. PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR
    DPR

Mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden. Sehingga Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan APBN. Oleh karena itu Presiden harus bekerjasama dengan dewan. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Ini berarti bahwa kedudukan Presiden tidak tergantung pada dewan.

  1. MENTERI NEGARA ADALAH PEMBANTU PRESIDEN, MENTERI NEGARA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUD 1945. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan Menteri Negara juga tidak tergantung kepada DPR.

  1. KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS

Hasil Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. namun apabila Presiden terbukti melanggar Undang-Undang maupun UUD 1945, maka MPR dapat melakukan IMPEACHMANT (pemberhentian).

  1. KONSTITUSI RIS

Dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem parlementer yaitu kabinet yang bertanggung jawab kepada parlementer (DPR). Dengan demikian DPR dapat membubarkan kabinet.

Pokok-pokok sistem pemerintahan masa RIS adalah sebagai berikut :

  • Presiden dengan kuasa dari perwakilan negara bagian menunjuk tiga pembentuk kabinet (pasal 74 ayat (1) KRIS )
  • Presiden mengangkat salah seorang pembentuk kabinet tersebut sebagai perdana mentri (pasal 74 (3) KRIS)
  • Mentri-mentri dalam bersidang dipimpin perdana mentri (pasal 76 (1) KRIS)
  • Presiden bersama Mentri merupakan pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan (pasal 68 (1) KRIS)
  • Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat (pasal 69 (1) dan 118 (1) KRIS
  • Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksa mentri meletakkan jabatannya (pasala 112 KRIS)
  • Mentri-Mentri bertanggungjawab baik secara sendiri dan bersama-sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 118 (2) KRIS)
  1. UUDS 1950

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Kabinet dipimpin oleh perdana mentri yang bertanggungjawab kepada parlement.

Pokok-pokok sistem pemerintahan UUDS 14950 adalah :

  1. Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara yang dibantu oleh seorang wakil Presiden (pasal 45 (1) UUDS).
  2. Presiden dan wakil Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet (pasal 51 (1) dan (2) UUDS).
  3. Presiden dan wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 (1) UUDS).
  4. Mentri-Mentri, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR (pasal 84 (1) UUDS).
  5. Presiden berhak membubarkan DPR (pasal 84 (1) UUDS).

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

UUD Sebelum amandemen selalu otoriter

Adalah kenyataan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen telah menimbulkan otoriterisme kekuasaan ,Ini dapat dilihat dari preodisasi berlakunya UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode sejarah politik dari ketatanegaraan di Indonesia ,yaitu pertama periode 1945-1949 ,kedua periode 1959-1966 ,ketiga periode 1966-1998.

Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia perkembangan demokrasi dalam otoriterisme tercatat sebagai berikut :

  1. Periode 1945-1959 ,demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah system parlementer .Pada periode ini sempat berlaku tiga konstitusi atau UUD yakni UUD 1945 ,Konstitusi RIS dan UUDS 1950 .Dari ukuran-ukuran umum tentang bekerjanya demokrasi (misalnya diukur dari peran parlemen ,kebebasan pers ,peran parpol dan netralitas pemerintah pada periode demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga UUD yang berbeda.
  2. Periode 1959-1966 ,demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi terpimpin pemerintah tampil secara sangat otoriter yang ditandai dengan pembuatan Penpres di bidang hukum ,pembubaran lembaga perwakilan rakyat ,pembredelan secara besar-besaran ,penangkapan tokoh-tokoh politik tanap prosedur hukum ,dan sebagainya .Pada periode ini berlaku UUD 1945 berdasarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang dituangkan di dalam Kepres No.150 dan ditempatkan didalam lembaran Negara No.75 tahun 1959.
  3. Periode 1966-1998 ,demokrasi juga tidak hidup dengan wajar karena yang dikembangkan adalah demokrasi procedural semata-mata ,yakni demokrasi yang dibataso dan diukur dengan UU tapi isi UU itu melanggar substansi demokrasi .Akibatnya tidak ada control yang kuat terhadap pemerintah ,pemeran utama politik nasional adalah militer dengan sutradara utamanya presiden soeharto ,dan KKN merajalela sampai menjerumuskan indonesia ke dalam krisis multidimensi yang sulit diatasi.

UUD 1945 setelah perubahan

Setelah UUD 1945 diubah tampak jelas epada kita bahwa kehidupan demorasi tumbuh semakin baik .Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi kita sebab pada masa lalu jika ada gagasan untuk mengubah UUD 1945 sangat ditabukan .Sekarang setelah UUD 1945 diubah siapapun boleh mempersoalkan UUD tanpa harus takut ditangkao .Ini adalah kemajuan besar di dalam demokrasi kita .Sekarang orang boleh saja menyampaikan usul agar UUD 1945 diubah lagi, boleh juga mengatakan bahwa yang ada sekarang sudah baik dan tak perlu diubah lagi dulu, bahkan boleh juga menyatakan bahwa kita harus kembali ke UUD 1945 yang asli.

22
Jun
17

Kenegarawanan : Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila

Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila

Advokasi Kejoangan45 :

Ilustrasi / Ist

SHNet – MERDEKA!

Mendampingi ‎strategi tentang Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI)‎, June 17, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/‎

Maka *Pancasila Pengkokoh Konstitusi Indonesia (PPKI)* adalah sikap politik negara taktis seperti juga kiprah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 7 – 22 Agustus 1945) yang dikala kekuasaan vakum sejak 15 Agustus 1945 yang turut berkiprah Kejoangan45 mengantarkan Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan pengesahan Konstitusi Proklamasi (UUD 1945) 18 Agustus 1945 serta pembentukan2 Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat.

Kini PPKI 2017 diharapkan bisa jadi wahana kebersamaan dari/untuk/oleh  segenap anak bangsa Patriot Keutamaan Pancasila Indonesia yang berkesadaran dan berkeyakinan cukup mengakui Konstitusi Proklamasi (BRI Tahoen II No. 7, 18 Febroeari 1946 jo LNRI No. 75,1959) sebagai Konstitusi Pro Pancasila, seperti juga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (KepPres No.150 Tahun1959), mengingat bahwa kepentingan perbaikan beberapa indikator kenegaraan strategis penting segera dibenahi seperti ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), Gini Ratio, IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), IPKI (Indeks Persepsi Korupsi  Indonesia), IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia) dlsb yang memburuk semasa siklus hidup rezim Konstitusi Reformasi (LNRI 11-14/2006 sesuai
http://ngada.org/ln/2006 )

Kebersamaan dan keserentakan Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia baik di jajaran penyelenggara negara maupun di masyarakat peduli pro bonum publicum sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi ditunda-tunda, memperhatikan pula bahwa paham Kebangsaan Indonesia yang dideklarasi 28 Oktober 1928 perlu terpelihara baik. Adapun mekanisme semisal Badan Musyawarah Nasional PPKI sebetulnya dapat menjadi solusi bijak kelembagaan guna mengusung satu kesepakatan bersama Bangsa Indonesia memutuskan reaktivasi Konstitusi Proklamasi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) berdasar* *Sila-4 Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

‎Memperhatikan pula bahwa LNRI 14/2006 selain eksplisit Tanpa Pembukaan UUD 1945 juga tekstual mengandung pernyataan bertafsiran yang berketidakpastian seperti :

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diiubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan ‎ secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat*.

2) Pasal 8 Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal*.

Demikianlah selaku ikut mengemban Mukadimah KepPres 50/1984, Advokasi Kejoangan45 ini dirilis bertepatan pada HUT ke-56 Presiden Republik Indonesia ke-7 dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta beriktikad baik,  dipersembahkan dan direkomendasikan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus dalam kesempatan yang baik di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini diucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438H dan Mohon Maaf Lahir Batin.

Jakarta Selatan, 21 Juni 2017

Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Perjuangan ANTARA Menyiarkan Proklamasi

Jakarta (ANTARA News) – Okupasi penjajah Jepang, termasuk mengubah Kantor Berita Antara menjadi Domei Indonesia, masih meregang meski Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom tentara Sekutu pada 9 dan 14 Agustus 1945. Tetapi itulah pertanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Para pejuang Indonesia pun tak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan terlebih janji manis Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) bikinan Jepang pada 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito hanya isapan jempol.

Soekarno dan Hatta selaku pimpinan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Iinkai) serta mantan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat yang baru datang dari Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi pada 14 Agustus 1945 didesak Sutan Syahrir dan para pejuang muda lain seperti Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Syahrir dan para pejuang lain meyakinkan Soekarno bahwa pertemuan di Dalat dan janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945 hanya tipu muslihat Jepang.

Para pemuda pejuang itu sempat menculik Soekarno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur, serta Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.

Malam harinya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan Angkatan Darat Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda (Gunseikan) Letjen Moichiro Yamamoto di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Nomor 1.

Dari pertemuan dengan Yamamoto, Soekarno dan Hatta kian yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada tentara Sekutu pimpinan Amerika Serikat dan tidak berwenang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Malam itu pula Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Soekarni, dan Sajuti Melik rapat merumuskan teks proklamasi. Sajuti menyalin dan mengetik teks proklamasi.Esok paginya pukul 10:00 WIB bertepatan dengan hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah atau 17 Agustus 2605 Tahun Jepang, bertempat di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur 56 Cikini Jakarta Pusat, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI.

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45. Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno – Hatta”.

Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia, pemimpin Domei Indonesia Adam Malik dari tempat persembunyiannya di Bungur Besar menelepon Asa Bafagih dan mendiktekan bunyi teks proklamasi.

Adam Malik minta agar berita tersebut diteruskan kepada Pangulu Lubis untuk segera disiarkan tanpa izin Hodohan (sensor Jepang) sebagaimana biasanya.

Perintah Adam Malik itu dilaksanakan Pangulu Lubis dengan menyelipkan berita proklamasi diantara berita-berita yang telah disetujui Hodohan yang kemudian disiarkan melalui kawat (morce cast) oleh teknisi Indonesia, Markonis Wua, dengan diawasi Markonis Soegiarin.

Berita tersebut segera menyebar, dapat ditangkap di San Fransisco (AS) maupun di Australia.Pemerintah pendudukan Jepang gempar setelah mengetahui tersiarnya berita kemerdekaan RI.

Semua pagawai Jepang di Domei dimintai pertanggungjawaban. Domei segera membuat berita bantahan proklamasi dengan menyebutnya “salah”.

Mereka yang ditugaskan membuat bantahan adalah Sjamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi dibantu seorang Jepang bernama Tanabe. Dua orang Indonesia itu karena ditentang teman-temannya tidak bersedia membuat berita bantahan sehingga hanya Tanabe sendiri yang membuatnya dan Markonis Wau menyiarkan melalui kawat.

Berita proklamasi kemerdekaan itu kemudian diteruskan ke Radio Republik Indonesia (RRI) yang ketika itu juga dikuasai Jepang dengan nama Hoso Kyoku.

Jumat petang 17 Agustus 1945 seorang dari Domei masuk ke RRI dengan cara meloncat dari tembok belakang – karena di depan dijaga ketat oleh serdadu Jepang Kempetai. Ia memberikan secarik kertas dari Adam Malik kepada penyiar Jusuf Ronodipuro.

Secarik kertas itu berisi tulisan tangan Adam Malik dan tertulis “Harap berita terlampir disiarkan.” Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno pada pukul 10 pagi.

Jusuf Ronodipuro menyiarkan teks proklamasi itu pada pukul 19:00 WIB dari studio siaran luar negeri yang tidak dijaga Kempetai.

Sama seperti di Antara, berita tersebut diselundupkan tanpa sepengetahuan Jepang disiarkan sehingga berita kemerdekaan tersebut semakin meluas jangkauannya, terbukti kemudian berita itu menjadi bahan percakapan dari mulut ke mulut.

Ihwal tersiarnya berita itu di RRI bermula dari inisiatif Syahrudin, seorang wartawan muda Antara di Domei yang menyampaikan berita itu kepada petugas radio Kartidjo Hardjomoeljo alias Tjepot yang lalu menghubungi Soendoro di kantor berita Domei karena ragu untuk menyiarkannya.

Setelah mendapat penjelasan dari Soendoro, maka berita proklamasi tersebut disiarkan.Berita itu membuat kaget penguasa Jepang. Setelah diselidiki diketahui bahwa asal berita tersebut adalah dari Domei.

Di Surabaya, berita kemerdekaan dari Domei Jakarta diterima Markonis Jacub dan diberikan kepada Raden Mas Bintarti dan wartawan Soetomo (Bung Tomo).Juga diteruskan kepada surat kabar Soeara Asia namun ketika hendak disiarkan datang berita bantahan yang dibuat Tanabe sehingga redaksi Soeara Asia bimbang.

Setelah mengecek situasi yang sebenarnya ke Jakarta melalui telepon redaksi Soeara Asia memutuskan tetap menurunkan berita tersebut. Mereka malah membuat selebaran-selebaran berita proklamasi serta menempelkan berita-berita itu dengan huruf-huruf besar di depan kantor Soeara Asia.

Merasa sudah merdeka, orang-orang Indonesia di Domei Surabaya menguasai peralatan Domei untuk memantau berita-berita, disamping untuk menyiarkan buletin Siaran Kilat tanpa mencantumkan nama Domei.

Kantor Domei Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang melepaskan diri dari ikatan Domei Pusat Jakarta.Di Semarang, berita proklamasi dari Domei Jakarta diteruskan kepada penguasa tertinggi Indonesia di sana, Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat Fuku Shuchookan (Wakil Residen Semarang). Berita itu dibacakan Wongsonegoro dalam sidang pleno dan mendapat tanggapan meriah lalu disebarluaskan kepada masyarakat sampai ada berita bantahan dari Domei.

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat orang-orang Jepang di Domei Semarang kehilangan gairah kerja. Sebaliknya orang-orang Indonesia sangat bergairah bahkan mengambil alih dan menguasai kantor berita Domei.

Ketika berita Proklamasi sampai di Bandung melalui “morse cast” dari Domei Jakarta, wartawan dan markonis Domei Bandung yang nasionalis terjegal saat akan menyebarkan berita gembira tersebut.

Jepang melarang penyebarannya karena berita tersebut dikirim dari Jakarta tanpa melalui izin Sendenbucho atau Kepala Barisan Propaganda Jepang.

Meski Jepang lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penyebaran berita tersebut, berita proklamasi tetap dapat sampai ke meja redaksi surat kabar dan radio Jepang Bandung Hoso Kyoku atau Radio Nirom pada zaman Belanda, Harian Tjahaja dan Soeara Merdeka.

Kejadian serupa juga terjadi di Yogyakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Semua merupakan perjuangan Antara dalam menyiarkan teks proklamasi.

Kantor Berita Antara sempat diganti oleh penjajah Jepang dengan nama Yashima (Semesta) pada 29 Mei 1942 tetapi nama itu hanya bertahan tiga bulan dan kemudian berganti nama lagi menjadi Domei Indonesia.

Nama Domei bertahan hingga 3 September 1945 dan sejak tanggal itu berganti nama kembali menjadi Antara.Berikut cuplikan beritanya.

“KANTOR BERITA INDONESIA ANTARA”

Mendjelma kembali ditengah-tengah masjarakat Republik Indonesia Merdeka.

Djakarta, Semendjak hari Senen tanggal 3 September mulai berkerdjalah kembali Kantor Berita Indonesia Antara, sementara untuk menjiarkan berita-berita dalam negeri kepada surat-surat kabar di Djawa.

Diharap tidak lama lagi kantor berita tersebut akan menjiarkan pula berita-berita luar negeri jang ditangkapnja dari berbagai kantor berita internasional.

Kantor berita ini berpusat di Djakarta dan mempunjai kantor-kantor tjabang di Bandung, Surabaja, Djogja, Semarang, sedangkan di tiap-tiap Kabupaten ada seorang Djuruwartanja.

Perhubungan dengan kepulauan Indonesia luar Djawa sedang diuasahakan setjepat mungkin.

Untuk sementara waktu alamat kantor pusatnja ialah: Kantor Berita Antara, Djalan Surja Timur I, Djakarta Raja.”

Manajemen Antara kemudian mengambil alih gedung Domei di Jalan Pos Utara yang masih dikuasai Jepang. Melalui perundingan yang alot, Jepang menyerahkan gedung tersebut untuk menghindari bentrokan karena massa yang sudah banyak berkumpul di luar gedung. Jepang kala itu tak lagi berdaya.(*)

Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI) – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/
4 hari yang lalu – Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI) … *Bina Pancasila Untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)*, June 15, 2017.

Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-ketahanan-pancasila-indonesia/
12 Apr 2017 – Petisi *Poilitik Kepemimpinan Pancasila Indonesia* ini penting guna merawat *Persatuan … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] 9.10. … Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila.

– SHNet

sinarharapan.net/
Tradisi Idul Fitri di Indonesia: Pukul Manyapu (1). June 21, 2017 … Indonesia di Jalan Kalahkan Thailand. June 17 … Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila.

Saya Indonesia, Saya Pancasila, Rayakan Keberagaman! – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/saya-indonesia-saya-pancasila-rayakan-keberagaman/
1 Jun 2017 – SHNet, JAKARTA – Semangat Pancasila kembali digaungkan di tengah sejumlah konflik sosial dan … pentingnya kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila. … Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila.
Loncat ke Rumusan VII: Konstitusi RISPendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak.
8 Sep 2016 – MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945 … Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang No. … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan …

Benarkah Indonesia Terpuruk Akibat Perpolitikan Rusak Pengkokoh …

bukunurarifinms.blogspot.com/2015/06/benarkah-indonesia-terpuruk-akibat.html
4 Jun 2015 – Konstitusi RIS ( Repubik Indonesia Serikat) menentukan bentuk negara serikat (federal) … Pancasila dan UUD 1945 adalah “Pseudo Ideologi”.
5 Mei 2017 – PATRIOTISME ROH INDONESIA MERDEKA 45 (PRIMER45) … Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 ….. pengkokoh kiprah Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia April 13, 2017 …

24 Apr 2017 – Apr 12, 2017 – Politik Ketahanan Pancasila Indonesia. … dipastikan pengkokoh kiprah Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia April 13, … bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).

 

18
Jun
17

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA

http://dederuska.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-dan-silsilah-kemaharajaan-sunda.html

(Bagian-1 : Periode Sebelum Masehi s/d awal berdirinya Kerajaan Pajajaran)

Menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, runtutan para Buyut dan Rumuhun (Karuhun/Leluhur/Nenek Moyang) perjalanan bangsa Sunda di awali dari daerah Su-Mata-Ra. Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandala Hyang (Mandailing) daerah Ba-Ta-Ka-Ra sampai ke daerah Pa-Da-Hyang (Padang) pada periode 100.000 – 74.000 Sebelum Masehi. Pada masa tersebut para Karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama “Su-Ra-Yana” atau ajaran Surya. Hingga satu masa Gunung Batara Guru meletus hingga habis, dan meninggalkan sisa Kaldera yang sekarang menjadi danau (Toba) yang sangat luas (100 Km2). Diberitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan akibat meletusnya gunung tersebut.

Masa berganti cerita berubah, pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan mandala Hyang bergeser ke arah Selatan ke gunung Sunda, yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau (Ka-Ra-Ka-Twa). Pada saat itu belum dikenal konsep Negara, tapi lebih kepada konsep Wangsa (bangsa). Wilayah Mandala Hyang pada masa itu dikenal dengan sebutan “Buana Nyungcung” karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara Maya Pa-Da (Jagat Raya) dikenal dengan sebutan Buana Agung/Ageung/Gede dan Buana Alit (Jagat Alit), kata buana di jaman yang berbeda mengalami metaformosis kata menjadi “Banua” atau “Benua”. Puncak Pertala di Buana Nyungcung Gunung Sunda dijadikan Mandala Hyang, begitu juga dengan gelar Ba-Ta-Ra Guru yang menggantikan petilasan/tempat yang sudah hilang-menghilang. Pada masa ini kehidupan wangsa menunjukan kemajuan yang luar biasa, perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa, dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan laut. Daerah ini terkenal dengan sebutan “Buana A-ta” (Buana yang kokoh dan tidak bergeming). Oleh bangsa luar dikenal dengan sebutan “Atalan”(mungkin maksudnya Ata-Land).

Kembali kemajuan disegala bidang tersebut terhenti kembali ketika Gunung Sunda meletus (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa), daratan terbagi menjadi dua (Sumatra dan Jawa), dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 15.000 SM. Semua bukti kemajuan jaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Paska peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya hingga menurut cerita dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindhu (Sang Hyang Tamblegmeneng, putra Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya) yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana (Sindu Sandi Sunda). Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia. 

Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat ajarannya diberi nama Shinto, ajaran Surya (matahari), bahkan ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa. Perjalanan penyebaran ajaran tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah yang nantinya dikenal dengan Lembah Sungai Sindu (Barat mengenalnya dengan nama Lembah sungai Hindus), tepatnya di daerah Jambudwipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi “Mohenjodaro dan Harapa” yang memiliki kemiripan nama dengan “Maharaja-Sunda-Ra dan Pa-Ra-Ha/Hu persis dengan sebuah tempat di wilayah Parahyangan sekarang. Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya disebut agama Hindu asalnya merupakan ajaran Surayana-Sundayana, yang hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara ada di daerah Bali sekarang, serta agama Sunda Wiwitan yang isinya sama menjadikan Matahari serta Alam sebagai panutan hidup, dan bila dikaji lebih mendalam ajaran ini merupakan ajaran ”Monotheism” atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebudayaan bangsa Sunda yang berlokasi di sekitar Gunung Sunda (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa), dibuktikan dengan ditemukannya fakta sejarah, dan penemuan arkeologis yang ada daerah Sumatera bagian Tengah dan Jawa bagian Barat, sebagai berikut:
1. Kota Barus di pesisir Barat Sumaetara
Merupakan satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Siriah, Armenia, Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa. Berita tentang kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemaus, seorang gubernur dari Kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad ke-2. Di peta itu disebutkan, di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai (Barus) yang menghasilkan wewangian dari kapur barus. Diceritakan, kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari Barousai itu merupakan salah satu bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi.

2.. Kerajaan Melayu Tua di Jambi

Meliputi : kerajaan Kandis yang terletak di Koto Alang, wilayah Lubuk Jambi, Kuantan, Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada periode 1 Sebelum Masehi. Di samping itu, di daerah Jambi terdapat tiga kerajaan Melayu tua yaitu: Koying, Tupo, dan Kantoli. Kerajaan Koying terdapat dalam catatan Cina yang dibuat oleh K’ang-tai dan Wan-chen dari wangsa Wu (222-208) tentang adanya negeri Koying. Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi T’ung-tien yang ditulis oleh Tu-yu (375-812) dan disalin oleh Ma-tu-an-lin dalam ensiklopedi Wen-hsien-t’ung-k’ao. Diterangkan bahwa di kerajaan Koying terdapat gunung api dan kedudukannya 5.000 li di timur Chu-po (Jambi). Di utara Koying ada gunung api dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu ada pulau bernama P’u-lei atau Pulau.

3. Kerajaan Salakanagara. 

Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berkedudukan di Teluk Lada Pandeglang namun ada juga yang menyatakan kerajaan ini berkedudukan di sebelah Barat Kota Bogor di kaki gunung Salak, konon nama gunung Salak diambil dari kata Salaka. Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan Salakanagara, namun berdasarkan catatan sejarah India, para cendekiawan India telah menulis tentang nama Dwipantara atau kerajaan Jawa Dwipa di pulau Jawa sekitar 200 SM, yang tidak lain adalah Salakanagara. Naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa sejak ± tahun 130 Masehi pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Salakanagara di Jawa Barat. Salakanagara (kota Perak) pernah pula disebutkan dalam catatan yang disebut sebagai ARGYRE oleh Ptolemeus pada tahun 150 M. Kerajaan Salaka Nagara, memiliki raja bernama Dewawarman (I – VIII), yang menjadi asal muasal kemaharajaan Sunda Nusantara.

4. Situs Gunung Padang, Cianjur.

Merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunungpadang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks “bangunan” kurang lebih 900 m², terletak pada ketinggian 885 m dpl, dan areal situs ini sekitar 3 ha, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut legenda dan cerita para leluhur, Situs Gunungpadang merupakan tempat pertemuan berkala (kemungkinan tahunan) semua ketua adat dari masyarakat Sunda Kuna. Dan ada juga yang mengatakan bahwa situs ini merupakan tempat penobatan para raja yang ada di dalam wilayah kemaharajaan Sunda Nusantara. Saat ini situs ini juga masih dipakai oleh kelompok penganut agama asli Sunda (Sunda Wiwitan) untuk melakukan upacara. Berdasarkan Naskah Bujangga Manik dari abad ke-16 menyebutkan adanya suatu tempat “kabuyutan” (tempat leluhur yang dihormati oleh orang Sunda) di hulu Ci Sokan, yang tidak lain adalah situs ini.

Diduga situs gunung padang sesungguhnya bukanlah gunung, melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam situs gunung padang dipercaya memiliki ruang didalamnya yang kini telah tertimbun tanah. Dalam situs gunung padang ditemukan alat musik yang berupa batu persegi panjang yang bergelombang pada bagian atasnya. Jika setiap gelombang dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi yang berbeda antar gelombang satu dengan yang lain. dan alat musik dari batu itu dapat dimainkan dengan benar. 

Laboratorium Beta Analytic Miami, Florida, Amerika Serikat merilis usia bangunan bawah permukaan dari Situs Gunung Padang, sebagai berikut: 1). Pada lapisan tanah urug di kedalaman 4 meter (diduga man made stuctures /struktur yang dibuat oleh manusia) dengan ruang yang diisi pasir (di kedalaman 8-10 meter) di bawah Teras 5 pada Bor-2, adalah sekitar 7.600-7.800 SM. Fantastis!! Usia bangunan ini jauh lebih tua dibandingkan dari Piramida Giza di Mesir yang berumur 2.560 SM. 2). Sedangkan umur dari lapisan dari kedalaman sekitar 5 meter sampai 12 meter, adalah sekitar 14.500–25.000 SM. Ini sangat mengejutkan!! Artinya situs gunung padang ini telah ada sebelum peristiwa banjir besar (berakhirnya zaman es). Kontroversi merebak setelah Tim Katastropik Purba merilis ada sejenis piramida di bawah Gunung Padang. “Apa pun nama dan bentuknya, yang jelas di bawah itu ada ruang-ruang,”. “Selintas tak seperti gunung, seperti manmade.” Kecurigaan ini berawal dari bentuk Gunung Padang yang hampir segitiga sama kaki jika dilihat dari Utara

SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA

KERAJAAN SALAKANAGARA

1. Dewawarman I
2. Dewawarman II
3. Dewawarman III
4. Dewawarman IV
5. Dewawarman V
6. Dewawarman VI
7. Dewawarman VII
8. Dewawarman VIII

KERAJAAN TARUMANAGARA

1. Jayasingawarman (358 – 382) dia adalah menantu dari Dewawarman VIII
2. Dharmayawarman (382 – 395)
3. Purnawarman (395 – 434)
4. Wisnuwarman (434 – 455)
5. Indrawarman (455 – 515)
6. Candrawarman (515 – 535)
7. Suryawarman (535 – 561)
Tahun 526 menantu Suryawarman yang bernama Manikmaya mendirikan kerajaan baru di wilayah Timur (dekat Nagreg Garut) yang kemudian cicit dari Manikmaya yang bernama Wretikandayun mendirikan kerajaan baru tahun 612 yang kemudian dikenal dengan nama kerajaan Galuh.
8. Kertawarman (561 – 628)
9. Sudhawarman (628 – 639)
10. Hariwangsawarman (639 – 640)
11. Nagajayawarman (640 – 666)
12. Linggawarman (666 – 669)
Anak Linggawarman yang bernama Sobakancana menikah dengan Daputahyang Srijayanasa yang kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya. Anaknya yang bernama Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kemudian melanjutkan kerajaan Tarumanagara dengan nama kerajaan Sunda. Karena Tarusbawa merubah nama kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda maka Wretikandayun pada tahun 612 menyatakan kerajaan Galuh adalah sebagai kerajaan yang berdiri sendiri bukan dibawah kekuasaan kerajaan Sunda walaupun sebenarnya kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh garis keturunan yang sama hanya ibukotanya saja yang berpindah-pindah (Sunda, Pakuan, Galuh, Kawali, Saunggalah).

KERAJAAN SUNDA/GALUH/SAUNGGALAH/PAKUAN

1. Tarusbawa (670 – 723)
2. Sanjaya/Harisdarma/Rakeyan Jamri (723 –732) ibu dari Sanjaya adalah putri Sanaha dari Kalingga sedangkan ayahnya adalah Bratasenawa (raja ke 3 kerajaan Galuh) Sanjaya adalah cicit dari Wretikandayun (kerajaan Galuh) Sanjaya kemudian menikah dengan anak perempuan Tarusbawa yang bernama Tejakancana.
3. Rakeyan Panabaran/Tamperan Barmawijaya (732 – 739) adalah anak Sanjaya dari istrinya Tejakancana. Sanjaya sendiri sebagai penerus ke 2 kerajaan Sunda kemudian memilih berkedudukan di Kalingga yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram Kuno dan wangsa Sanjaya (mulai 732)
4. Rakeyan Banga (739 – 766)
5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 – 783)
6. Prabu Gilingwesi (783 – 795)
7. Pucukbumi Darmeswara (795 – 819)
8. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus (819 – 891)
9. Prabu Darmaraksa (891 – 895)
10. Windusakti Prabu Dewageng (895 – 913)
11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi (913 – 916)
12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa (916 – 942)
13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa (942 – 954)
14. Limbur Kancana (954 – 964)
15. Prabu Munding Ganawirya (964 – 973)
16. Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung (973 – 989)
17. Prabu Brajawisesa (989 – 1012)
18. Prabu Dewa Sanghyang (1012 – 1019)
19. Prabu Sanghyang Ageng (1019 – 1030)
20. Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati (1030 – 1042) Ayah Sri Jayabupati (Sanghyang Ageng) menikah dengan putri dari Sriwijaya (ibu dari Sri Jayabupati) sedangkan Sri Jayabupati sendiri menikah dengan putri Dharmawangsa (adik Dewi Laksmi istri dari Airlangga)
21. Raja Sunda XXI
22. Raja Sunda XXII
23. Raja Sunda XXIII
24. Raja Sunda XXIV
25. Prabu Guru Dharmasiksa
26. Rakeyan Jayadarma, istri Rakeyan Jayadarma adalah Dyah Singamurti/Dyah Lembu Tal anak dari Mahesa Campaka, Mahesa Campaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng, Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dan Ken Dedes dari kerajaan Singasari.
27. Anak Rakeyan Jayadarma dengan Dyah Singamurti bernama Sang Nararya Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya. Karena Jayadarma meninggal di usia muda dan Dyah Singamurti tidak mau tinggal lebih lama di Pakuan maka pindahlah Dyah Singamurti dan anaknya Raden Wijaya ke Jawa Timur yang kemudian Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama.
28. Prabu Ragasuci (1297 – 1303) dia adalah adik dari Rakeyan Jayadarma. Istri Ragasuci bernama Dara Puspa seorang putri dari Kerajaan Melayu. Dara Puspa adalah adik Dara Kencana (yang menikah dengan Kertanegara dari Singasari).
29. Prabu Citraganda (1303 – 1311)
30. Prabu Lingga Dewata (1311 – 1333)
31. Prabu Ajigunawisesa (1333 – 1340) menantu Prabu Lingga Dewata
32. Prabu Maharaja Lingga Buana (1340 – 1357), dijuluki Prabu Wangi yang gugur di Perang Bubat.
33. Prabu Mangkubumi Suradipati/Prabu Bunisora (1357 – 1371) adik Lingga Buana
34. Prabu Raja Wastu/Niskala Wastu Kancana (1371 – 1475) anak dari Prabu Lingga Buana (Prabu Wangi). Istri pertamanya bernama Larasarkati dari Lampung memiliki anak bernama Sang Haliwungan setelah menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuktunggal. Permaisuri keduanya adalah Mayangsari putri sulung Prabu Mangkubumi Suradipati/Bunisora memiliki anak yang bernama Ningrat Kancana setelah menjadi Raja Galuh bergelar Prabu Dewaniskala.

Setelah Prabu Raja Wastu meninggal dunia kerajaan dipecah menjadi 2 dengan hak serta wewenang yang sama, Prabu Susuktunggal menjadi raja di kerajaan Sunda sedangkan Prabu Dewaniskala menjadi raja di kerajaan Galuh. Putra Prabu Dewaniskala bernama Jayadewata, mula-mula menikah dengan Ambetkasih putri dari Ki Gedeng Sindangkasih, kemudian menikah lagi dengan Subanglarang (putri Ki Gedeng Tapa yang menjadi raja Singapura) setelah itu ia menikah lagi dengan Kentringmanik Mayang Sunda, putri Prabu Susuktunggal.

Pada tahun 1482 Prabu Dewaniskala menyerahkan kekuasaan kerajaan Galuh kepada puteranya (Jayadewata), demikian pula dengan Prabu Susuktunggal, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada menantunya (Jayadewata), maka jadilah Jayadewata sebagai penguasa kerajaan Galuh dan Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan nama Prabu Siliwangi.

PENUTUP:

Kami berharap kisah/cerita/fakta sejarah dapat diungkap dengan proporsional karena selama ini saya dan juga bangsa Indonesia lainnya merasa telah “tertipu” oleh politik yang menyembunyikan fakta sejarah yang sebenarnya. Mengapa tidak pernah disebutkan bahwa Sanjaya pendiri Mataram Kuno adalah seorang putra Sunda? Mengapa tidak pernah disebutkan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya seorang putera Sunda? Demikian pula dengan sejarah Majapahit, kenapa tidak pernah pula disebutkan bahwa Raden Wijaya raja pertama Majapahit adalah seorang putera Sunda? 

Mudah-mudahan kejadian “penipuan sejarah” tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, terlepas dari keuntungan politik yang akan diperoleh, walau bagaimananpun juga masyarakat tentu akan lebih menghargai informasi yang jujur.

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA (Bagian-2)

Sejarah Kerajaan Pajajaran

SEJARAH KERAJAAN PAKUAN PAJAJARAN

Nama-nama Raja Pajajaran:

1. Jayadewata/Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi (1474 – 1513)
Pada masa inilah kerajaan Pajajaran mengalami kemajuan serta kemakmuran.
2. Surawisesa (1513 – 1535)
3. Ratu Dewata (1535 – 1543)
4. Ratu Sakti (1543 – 1551)
5.Raga Mulya (1551 – 1579)

1. Jayadewata/Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi (1474 – 1513).

Kerajaan Pakuan Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri Baduga Maharaja (Ratu Jayadewata) yang memerintah selama 39 tahun (1474 – 1513). Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti Batutulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima Tahta Galuh dari ayahnya (Prabu Dewa Niskala) yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewapranata. Yang kedua ketika ia menerima Tahta Kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuktunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda-Galuh dan dinobatkan dengar gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. 

Di Jawa Barat Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam kropak 630 sebagai lakon pantun. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana (kakeknya). Waktu mudanya Sri Baduga terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura (Amuk Murugul) waktu bersaing memperbutkan Subanglarang (istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam). 

Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya (Prabu Maharaja Lingga Buana) yang gugur di perang Bubat dan digelari Prabu Wangi. Tentang hal ini, Pustaka Raja-raja Bhumi Nusantara II/2 mengungkapkan cerita kebesaran dari Prabu Maharaja Lingga Buana, sebagai berikut:

“Di medan perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh sang Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat”. Kemashurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemashuran Sang Prabu Maharaja Linggabuana membangkitkan (rasa bangga kepada) keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu nama Prabu Maharaja Lingga Buana mewangi. Selanjutnya ia di sebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda”.

Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya (Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja):

“Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibukota di Jayagiri dan ibukota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan “dasa”, “calagra”, “kapas timbang”, dan “pare dongdang”.

Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran agama. Dengan tegas di sini disebut “dayeuhan” (ibukota) di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu “dasa” (pajak tenaga perorangan), “calagra” (pajak tenaga kolektif), “kapas timbang” (kapas 10 pikul) dan “pare dondang” (padi 1 gotongan). Dalam kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, “upeti”, “panggeureus reuma”.

Dalam kropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi (sekarang Bungbulang, Garut) harus membawa “kapas sapuluh carangka” (10 carangka = 10 pikul = 1 timbang atau menurut Coolsma, 1 caeng timbang) sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk “dasa” dan “calagra” (Di Majapahit disebut “walaghara = pasukan kerja bakti). Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya : menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air (ngikis), bekerja di ladang atau di “serang ageung” (ladang kerajaan yang hasil padinya di peruntukkan bagi upacara resmi).

Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa “piteket” karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas “kabuyutan” di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai “lurah kwikuan” yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak. Untuk kesejahteraan rakyatnya yang sebagian besar bertani dan juga untuk menghalangi serangan pihak musuh maka pada masa itu dibuat sebuat sodetan sungai yang sekarang dikenal dengan nama kali Cidepit dan Cipakancilan. Sungai Cidepit dan Cipakancilan adalah sungai buatan yang sumber airnya berasal dari sungai Cisadane. Sama seperti kerajaan sebelumnya, kerajaan Pajajaran sendiri pada masa kejayaannya sudah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah serta Eropa. Pelabuhan lautnya ada di Sunda Kalapa yang kemudian berubah nama menjadi Batavia dan kemudian berubah lagi menjadi Jakarta yang sekarang.

Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai jaman kesejahteraan (Carita Parahiyangan). Tome Pires ikut mencatat kemajuan jaman Sri Baduga dengan komentar “The Kingdom of Sunda is justly governed; they are true men” (Kerajaan Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-orang jujur). Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke kepulauan Maladewa (Maladiven). Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar (1 bahar = 3 pikul) setahun, bahkan hasil tammarin (asem) dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal.

Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab-pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan (kemakmuran Pakuan) sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam jaman Pajajaran.

Prabu Siliwangi memiliki beberapa orang anak dari beberapa orang isteri. Dari istrinya yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda (beragama islam, puteri Prabu Susuktunggal, raja kerajaan Sunda) keturunan-keturunannya pergi mengembara serta membangun wilayah pesisir Utara di wilayah Karawang. Dari istrinya yang bernama Subang Larang (juga beragama Islam, puteri Ki Gedeng Tapa, menjadi raja Singapura), memiliki 3 orang anak yaitu: Kian Santang, Cakrabuana, dan Rara Santang. 

Kian Santang adalah anaknya yang paling sakti serta memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pada usia 22 tahun, Kiansantang diangkat menjadi dalem Bogor ke 2 yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi panglima besar Pajajaran. Kian Santang muda tertarik untuk mengikuti agama ibunya (Subang Larang), hingga untuk itu beliau belajar agama islam ke Timur Tengah dan tanah suci Mekkah. Sementara adiknya Cakrabuana mengembara ke sekitar wilayah Cirebon. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana dari mertuanya (Ki Danusela), sedangkan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa (Ayah Subanglarang). Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Menurut cerita versi Pajajaran beliau yang mendirikan kota Cirebon. Adapun Rara Santang mengembara hingga ke Sumatera untuk belajar agama Islam, hingga sampai ke Timur Tengah dan MENIKAH DENGAN SYARIEF ABDULLAH AL MISRI (RAJA MESIR) keturunan RASULULLAH MUHAMMAD SAW yang ke XXII. Rara Santang dikenal juga sebagai Ibu Syarifah Mudaif, ibu dari Syarief Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Wali Sanga), Raja Cirebon. 

Sekembalinya dari tanah suci, Kian Santang mulai menyebarkan agama Islam di bumi Pajajaran, termasuk di lingkungan istana Pajajaran. Pada suatu ketika, Kian Santang berniat mengajak ayahnya Prabu Siliwangi untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi kaget mendengar niat anaknya tersebut, walaupun beliau tidak membenci agama Islam (istrinya Subang Larang beragama islam), namun beliau lebih menyukai agama leluhur (Sunda Wiwitan), dan menolak terhadap ajakan anaknya tersebut. Kian Santang kecewa, namun beliau tak dapat memaksa ayahnya, dan terus menyebarkan agama Islam di bumi Pajajaran. 

Dalam naskah Pustaka Nagara Kretabhumi parwa I sarga 2, diceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka (1479 M), Syarief Hidayatullah menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya di bawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) adalah cucu Sri Baduga dari putrinya Rara Santang, yang dijadikan raja (penguasa) Cirebon oleh uanya, Pangeran Cakrabuana. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita (pendeta tertinggi) keraton Ki Purwa Galih. Karena Syarif Hidayatullah juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh Sri Baduga. Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu ketegangan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah peperangan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap Kerajaan Cirebon. 

Seiring perjalanan waktu, semakin banyak rakyat Pajajaran yang memeluk agama Islam. Perkembangan ini menimbulkan ketegangan antara Kian Santang dengan ayahnya (Prabu Siliwangi), hingga pada suatu ketika terdengar berita oleh Sri Baduga bahwa Kian Santang hendak menyerang kerajaan dan memaksa ayahnnya untuk memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi tidak ingin berperang melawan putranya Kian Santang, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan istana kerajaan. Mendengar kepergian ayahnya, Kiansantang bersedih dan bermaksud untuk mengejar ayahnya untuk diajak kembali ke istana. Dengan kesaktiannya, Kian Santang dapat mengejar ayahnya hingga ke daerah Garut Selatan. Namun Prabu Siliwangi tidak ingin menemui putranya, dan beliau beserta pengikutnya memilih untuk moksha di daerah Garut Selatan (Legenda menceritakan bahwa Prabu Siliwangi dan para pengikutnya berubah menjadi harimau).

Kiansantang kembali ke istana Pajajaran, dan selanjutnya diangkat menjadi Raja Pajajaran. Namun Prabu Kiansantang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ketempat yang sepi. Dalam uzlah itu beliau berniat bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam rangka mahabah dan mencapai kema’rifatan. Sebelum uzlah Prabu Kiansantang menyerahkan tahta kerajaan kepada Surawisesa (saudara seayah, dari istri Prabu Sliwangi, Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuktunggal).

2. Surawisesa (1513 – 1535)

Setelah Sri Baduga tiada, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon adalah Syarief Hidayatullah, tetapi dibelakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana (dikenal juga sebagai Haji Abdullah Iman). Pengganti Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa, beliau dipuji dalam Carita Parahiyangan dengan sebutan “kasuran” (perwira), “kadiran” (perkasa) dan “kuwanen” (pemberani). Selama memerintah ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis Carita Parahiyangan memang berkaitan dengan hal ini.

Untuk memajukan perdagangan dan memperkuat pertahanan kerajaan, Surawisesa melakukan perjanjian dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak dua “costumodos” (kurang lebih 351 kuintal). Perjanjian ini ditandatangani tanggal 21 Agustus 1522, ketika Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme berkunjung ke Ibukota Pakuan. Ten Dam menganggap bahwa perjanjian itu hanya lisan. Namun, sumber Portugis yang kemudian dikutip Hageman menyebutkan “Van deze overeenkomst werd een geschrift opgemaakt in dubbel, waarvan elke partij een behield”.

Perjanjian Pajajaran – Portugis sangat mencemaskan Trenggana, Sultan Demak III. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi Senapati Demak. Fadillah Khan adalah menantu Raden Patah sekaligus menantu Syarief Hidayatullah (Fadillah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda Sabrang Lor /Sultan Demak II. Selain itu Fadillah masih terhitung cucu Sunan Ampel (Ali Rakhmatullah) sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar ayah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah (Sultan Demak I). Carita Parahiyangan menyebut Fadillah dengan Arya Burah.

Pasukan Fadillah yang merupakan gabungan pasukan Demak-Cirebon menyerang Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Maulana Hasanudin, putra Syarief Hidayatullah dan para pengikutnya. Serangan pasukan Fadillah menyebabkan pasukan Pakuan Pajajaran di Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke Ibukota Pakuan. Pangeran Hasanudin kemudian diangkat oleh ayahnya (Syarief Hidayatullah), menjadi Bupati Banten (1526), bagian dari Kesultanan Cirebon. Setahun kemudian, Fadillah bersama pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadillah terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran.

Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sa yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi Gubernur Goa di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki De Sa dan berisi peralatan untuk membangun benteng terpaksa ditinggalkan karena armada ini diterpa badai di Teluk Benggala. De Sa tiba di Malaka tahun 1527. Ekspedsi ke Sunda bertolak dari Malaka, mula-mula menuju Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanudin, perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, De Sa memancangkan padrao pada tanggal 30 Juni 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane “Rio de Sa Jorge”. Kemudian galiun De sa memisahkan diri. Hanya kapal brigantin (dipimpin Duarte Coelho) yang langsung ke Pelabuhan Kalapa. Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadillah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. 

Demikianlah, pada masa pemerintahan Surawisela, wilayah Banten dan Sunda Kalapa dikuasai oleh Cirebon-Demak. Meskipun, Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah. Akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi mantap. Perang Cirebon – Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran Cirebon dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan Pasukan meriam Demak tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi “panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas”. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. Dua tahun kemudian jatuh pula Kerajaan Talaga, benteng terakhir Kerajaan Galuh.

Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober 1530. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Syarief Hidayatullah. Buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren pertama di Cirebon. Ia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasih, Pucuk Umum (Unun?) Sumedang. Secara tidak resmi Sumedang menjadi daerah Cirebon. Dengan kedudukan yang mantap di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan ke Pakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan masing-masing. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dan Syarief Hidayatullah. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. 

Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakkan, ia berkesempatan menerawang untuk mengenang kebesaran ayahandanya. Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya, beliau membuat sasakala (tanda peringatan) buat ayahnya. Itulah Prasasati Batutulis yang diletakkannya di Kabuyutan tempat tanda kekuasaan Sri Baduga yang berupa lingga batu ditanamkan, dan memuat tulisan:

“Semoga selamat, ini adalah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewataprana dinobatkan dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran. Sri sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan, dia putra Rahiyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Gunatiga, cucu Rahiyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, undakan untuk hutan Samida dan Sahiyang Talaga Rena Mahawijaya. Dibuat dalam saka 1455.”

Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan dua buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi padatala ukiran jejak kaki. Mungkin pemasangan batutulis itu bertepatan dengan upacara srada yaitu “penyempurnaan sukma” yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi.

Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. Permaisurinya, Kinawati, berasal dari Kerajaan Tanjung Barat yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati adalah puteri Mental Buana, cicit Munding Kawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. Dua tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia wafat dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja jaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babad maupun pantun. Babad Pajajaran atau Babad Pakuan, misalnya, semata mengisahkan “petualangan” Surawisesa (Guru Gantangan) dengan cerita Panji.

(Bersambung…..)

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA
(Bagian-3)
3. Ratu Dewata (1535 – 1534)
Surawisesa digantikan oleh puteranya, Ratu Dewata. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perwira, perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan (adat khitan pra-Islam) dan melakukan tapa pwah-susu, hanya makan buah-buahan dan minum susu. Menurut istilah sekarang ”vegetarian”.
Menurut Carita Parahiyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini terjadi serangan mendadak ke Ibukota Pakuan dan musuh “tambuh sangkane” (tidak dikenal asal-usulnya). Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, para perwira ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga menyebabkan serangan kilat ini tidak mampu menembus gerbang Pakuan, tetapi dua orang senapati Pajajaran gugur, yaitu Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet. Kokohnya benteng Pakuan merupakan jasa Rakeyan Banga yang pada tahun 739 M menjadi raja di Pakuan. Beliau berhasil setelah berjuang selama 20 tahun dan keberhasilannya itu di awali dengan pembuatan parit pertahanan kota. Kemudian keadaan Pakuan ini diperluas pada jaman Sri Baduga, seperti yang diceritakan pada Pustaka Nagara Kretabhuni I/2 sebagai berikut (artinya saja):
“Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibukota Pakuan dan jalan ke Wanagiri, memperteguh kedatuan, memberikan desa (perdikan) kepada semua pendeta dan pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren (tempat isteri-isteri-nya), kesatrian (asrama prajurit), satuan-satuan tempat (pageralaran), tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala desa dan menyusun Undang-undang Kerajaan Pajajaran”
Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu ini dengan cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri yang dalam jaman Sri Baduga merupakan desa kawikuan yang dilindungi oleh negara.
Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa, menurut norma kehidupan jaman itu tidak tepat karena raja harus “memerintah dengan baik”. Tapa-brata seperti yang dilakukannya itu hanya boleh dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan manurajasuniya seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kancana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita Parahiyangan dengan sindiran (kepada para pembaca)
“Nya iyatna-yatna sang kawuri, haywa ta sira kabalik pupuasaan”
 (Maka berhati-hatilan yang kemudian, janganlah engkau berpura-pura rajin puasa).
Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu melihat bahwa kealiman Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek “Samangkana ta precinta” (begitulah jaman susah).
4. Ratu Sakti (1543 – 1551)
Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata yang bertindak serba alim, ia bersikap keras bahkan akhirnya kejam dan lalim. Dengan pendek Carita Parahiyangan melukiskan raja ini. ”Banyak rakyat dihukum mati tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama sekali”.
Kemudian raja ini melakukan pelanggaran, yaitu mengawini “estri larangan ti kaluaran” (wanita pengungsi yang sudah bertunangan). Masih ditambah lagi dengan berbuat skandal terhadap ibu tirinya yaitu bekas para selir ayahnya. Karena itu ia diturunkan dari tahta kerajaan.
5. Ratu Nilakendra (1551 – 1567)
Nilakendra atau Tohaan di Majaya naik tahta sebagai penguasa Pajajaran yang kelima. Pada saat itu situasi kenegaraan sudah tidak menentu dan rasa frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. Carita Parahiyangan memberitakan sikap petani “Wong huma darpa mamangan, tan igar yan tan pepelakan” (Petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu). Ini merupakan berita tidak langsung, bahwa kelaparan telah berjangkit.
Prabu Nilakendra tidak perduli pada situasi ini, dia lebih suka berfoya-foya dan dan mengadakan pesta pora makanan enak, seperti diceritakan dalam Carita Parahyangan:
“Lawasnya ratu kampa kalayan pangan, tatan agama gyan kewaliya mamangan sadrasa nu surup ka sangkan beunghar”
(Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang disenanginya kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan tingkat kekayaan).
Prabu Nilakendra juga tidak perduli untuk membangun pertahanan kerajaannya, malah memperindah keraton, membangun taman dengan jalur-jalur berbatu (“dibalay”) mengapit gerbang larangan. Kemudian membangun “rumah keramat” (bale bobot) sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah dengan emas. Beliau beserta para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran ini mengutamakan mantera-mantera yang terus menerus diucapkan sampai kadang-kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Mengenai musuh yang harus dihadapinya, ia membuat sebuah “bendera keramat” (“ngibuda Sanghiyang Panji”). Bendera inilah yang diandalkannya menolak musuh.
Kondisi kerajaan yang tak menentu dan melihat penderitaan rakyat Pajajaran, menyebabkan penguasa Banten ketika itu, Sultan Maulana Hasanuddin (putra Syarief Hidayatullah atau masih buyut dari Sri Baduga Prabu Siliwangi) memutuskan untuk mengambil alih kerajaan Pajajaran.Serangan Banten terjadi melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf. Akhirnya nasib Nilakendra dikisahkan “alah prangrang, maka tan nitih ring kadatwan” (kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton).
Peristiwa kekalahan Nilakendra ini terjadi ketika Syarief Hidayatullah masih hidup. Demikianlah, sejak saat itu ibukota Pakuan telah ditinggalkan oleh raja dan dikuasai oleh kesultanan Banten.
6. Raga Mulya (1567 – 1579)
Raja Pajajaran yang terakhir adalah Nusya Mulya (menurut Carita Parahiyangan). Dalam naskah-naskah Wangsakerta ia disebut Raga Mulya alias Prabu Suryakancana. Raja ini tidak berkedudukan di Pakuan, tetapi di Pulasari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia disebut Pucuk Umun (=Panembahan) Pulasari. Walaupun hanya menguasai wilayah kecil saja, namun prabu Raga Mulya masih dapat bertahan selama 12 tahun di wilayah sekitar Pandeglang, sebelum akhirnya diserang kembali oleh kesultanan Banten pimpinan Sultan Maulana Yusuf.
Sejarah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan dalam pupuh Kinanti (artinya saja):
“Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharam tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya satu lima kosong satu”.
Walaupun tahun Alief baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 M, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu, tanggal satu Muharam tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu.
Menurut Pustaka Nusantara III/1 dan Kretabhumi I/2 :
“Pajajaran sirna ing ekadaca cuklapaksa Weshakamasa sewu limang atus punjul siki ikang Cakakala” .
(Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka). Kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 M. Sisa-sisa pengawal istana Pakuan selanjutnya menjadi cikal bakal penduduk Baduy Dalam dan Baduy Luar.
Naskah Banten memberitakan, bahwa benteng Pakuan baru dapat dibobol setelah terjadi “penghianatan”. Komandan kawal benteng Pakuan merasa sakit hati karena “tidak memperoleh kenaikan pangkat”. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu.
Dan berakhirlah jaman Pajajaran (1482 – 1579). Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa di boyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu “mengharuskan” demikian. Pertama, dengan diboyongnya Palangka tersebut, maka resmilah Sultan Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Pajajaran yang “sah”, karena beliau juga adalah cicit dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi.
KESULTANAN BANTEN DAN SUNDA NUSANTARA
Setelah Kerajaan Pajajaran berakhir, maka selanjutnya Kesultanan Banten dibawah Sultan Maulana Yusuf memegang tampuk kekuasaan di wilayah Banten, dan Pajajaran. Pada awalnya Banten merupakan wilayah bawahan Kesultanan Cirebon. Namun setelah wafatnya Syarief Hidayatullah (1568 M), Banten memisahkan diri dari Cirebon. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Yusuf resmi dinobatkan sebagai Sultan Banten menggantikan ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin, dan Banten resmi menjadi kerajaan merdeka bertepatan dengan wafatnya Fadillah Khan (Fatahillah), Sultan Cirebon pengganti Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).
Kesultanan Banten merupakan pewaris ”sah” dari Kerajaan Sunda Nusantara, penerus dari Maharaja Purnawarman, raja Tarumanagara, yang wilayah kekuasaannya mendunia.  
Berikut adalah silsilah raja-raja di Kesultanan Banten
1.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLAH AL MISRI (SUNAN GUNUNG JATI/JATI PURBA) (1513-1552). Beliau adalah raja kesultanan Cirebon yang melepaskan diri (merdeka) dari kerajaan Pakuan Pajajaran setelah Sri Baduga Prabu Siliwangi wafat tahun 1513. Beliau adalah CUCU SRI BADUGA MAHARAJA PRABU SILIWANGI, dari putrinya, NYAI RATU RARA SANTANG, setelah menikah dengan RAJA MESIR SYARIEF ABDULAH AL-MISRI (Keturunan RASULULLAH SAW ke-22). MENIKAH DENGAN KANJENG GUSTI RATU PREMBAYUN (PUTERI TERTUA MAHARAJA KESULTANAN DEMAK, SULTAN FATAH/ PUTERA TERTUA dari RAJA MAJAPAHIT, PRABU BRAWIJAYA V). Wilayah kekuasaanya mencakup wilayah Cirebon, serta Banten dan Sunda Kalapa, setelah kedua wilayah tersebut direbut dari kerajaan Pakuan Pajajaran.
2.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA HASANUDIN AL MISRI/ MAULANA SABA KIN-KING (1552-1570). Pada masa pemerintahan beliau, Ibu kota dipindahkan dari Charuban(Cirebon) ke Taruma Nagara (Sunda Kelapa).
3.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA YUSUF AL MISRI (1570-1580). Pada tahun 1579, beliau menjadi penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran yang sah, ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Istana Surasowan di Banten.
4.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA MUHAMMAD AL MISRI (1580-1596) –
5.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN ABUL MAFACHIR RACHMATULLAH AL MISRI (1596-1640)
6.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN ABUL MA’ALI ACHMAD RACHMATULLAH AL MISRI/ KYAI AGENG TIRTAYASA (1640-1651)
7.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA KANJENG SULTAN AGUNG ABUL TATGHI ABDUL FATAH AL MISRI/ SULTAN WANGI AGENG TIRTAYASA (1651-1675). Pada masa pemerintahannya, kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat. Beliau memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda (VOC), dan  menolak perjanjian monopoli. Oleh karena itu beliau menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional
8.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUN NAZAR ABDUL KAHAR AL MISRI (1675-1687)
9.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABU FADHL MOEHAMMAD YAHYA (1687 – 1690)
10.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ZAINUL ABIDIN AL MISRI (1690-1733).
11.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUL FATAH MUHAMMAD SYAFEI ZAINUL ARIFIN AL MISRI (1733-1747)
12.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUN NASAR MOEHAMMAD ZAINUL ASIKIN AL MISRI (1753-1776). Beliau beristrikan Kanjeng Ratu Sepuh, putri dari Susuhunan Mataram bergelar Prince Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puger Susuhunan Paku Buwono I. Dengan adanya pertalian melalui pernikahan tsb., maka pada dasarnya kekuasaan Kerajaan Maha Raja Sunda, Benua Sunda, Sunda Nusantara mencakup wilayah kekuasaan dari Daratan Sunda Malaka (Melayu dan Singapura) dan dari Jawa Barat sampai ke wilayah Kendal, Banyumas, Jepara dan seluruh Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Siam, Siak, Indrapura, dan Indragiri (Pulau Sunda Besar Andalas) serta Pulau Sunda Besar Borneo
13.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUL MAFACHIR MOEHAMMAD ALI’OEDDIN AL MISRI (1776-1810). Pada tanggal 4 Juli 1776 Amerika Serikat mendapat kemerdekaannya dari Kanjeng Sultan Abul Mafachir Moehammad Alioeddin I, bukan dari Kerajaan Inggris. Mundurnya Inggris bukan lantaran menangnya tentara Amerika, tetapi karena desakan Sultan Alioeddin kepada administratur benua Amerika yaitu Kerajaan Inggris dalam upaya Sultan ingin menggembalikan pemerintahan Bangsa Malay-Indian (nama sebenarnya Bangsa Indian). Bantuan Sultan Alioeddin kepada pemerintah Amerika Serikat diawal berdirinya (4 Juli 1776) dengan memberikan pinjaman keuangan/ koleteral (ribuan ton emas). Sultan Alioeddin juga merupakan Raja pertama yang memberi pengakuan kepada George Washington (presiden pertama AS), serta membuatkan gedung pemerintahan White House yg serupa dibangun di Kebon Raja Bogor (Istana Bogor). Peristiwa ini menyulut tragedi Banda.
14.  SERI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ACHMAD AL MISRI (1802-1810-1811). Berkedudukan di Istana Merdeka, Istana Cipanas, Istana Bogor, dan Istana Serosowan Bantan. Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem Daendeles. Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) Gubernur Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan H.W Daendeles dipenjarakannya.
Untuk merayakan kemenangannya, Sultan Achmad mengundang sahabatnya sewaktu beliau belajar di Kerajaan Inggris, Thomas Stamford Raffles (1810-1816), untuk berkunjung dan jalan-jalan ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil). Beliau mengira bahwa kerajaan Inggris adalah seteru dari kerajaan Perancis yang menjajah Belanda (H.W Daendels ketika itu mewakili kerajaan Perancis). Namun T.S. Raffles menghianati maksud baik Sultan Achmad, karena dia ternyata mengemban misi rahasia dari raja Inggris, George IV yang dendam terhadap Sultan Moehammad Alioedin I (ayah Sultan Achmad) yang telah memberi kemerdekaan kepada Amerika Serikat, untuk menagkap Sultan Achmad dan membebaskan H.W. Daendels, yang merupakan keluarha bangsawan De’Orange, sepupu keluarga Buckingham.
Sultan Achmad yang ketika itu hanya dikawal sedikit prajuritnya ditangkap oleh T.S. Raffles yang telah siap dengan pasukannya di P. Banda, kemudian diikat dan  tinggalkan begitu saja (tragedi P. Banda). Selanjutnya pemerintahan Sunda Nusantara diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka-Singapura. Untuk melicinkan kepentingan politiknya, T.S. Raffles menghilangkan bukti sejarah lainnya dengan menghancurkan Istana Surosowan Banten. Kemudian pada tahun 1816, T.S. Raffles menyerahkan pendudukan (Annexation) administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara kepada Kerajaan Belanda (sahabat kerajaan Inggris) yang diwakili oleh Herman William Daendels di Semarang.
Ribuan ton emas dijarah sejak saat itu, yg digunakan untuk modernisasi England & pembangunan persemakmuran negara jajahannya (Kanada, Australia, Singapura, Hongkong, Afrika Selatan dst). Keluarga kerajaan-kerajaan di Nusantara dibantai dan dirampok. Arsip (bukti-bukti) pemerintahan dimusnahkan dan diambil untuk dihilangkan. Sebagian besar arsip yang menuliskan sejarah bumi dan pemerintahan masih disimpan di Mahkamah Internasional di Den Haag dan Universitas Leiden, Amsterdam. Inilah sebabnya Mahkamah Internasional berada di Belanda, karena sejarah aset dunia tersimpan disana beserta literatur pendukungnya.
Dari rangkaian peristiwa diatas (kasus Pulau Banda dan Semarang), dimulailah proses manipulasi Sejarah Kebangsaan Bangsa Sunda Nusantara dan pemalsuan sejarah dunia berlanjut terus sampai diperkenalkannya nama “Indonesia” hingga saat ini.
15.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABDULAH AL MISRI.  Berkedudukan di Istana Cipanas, Bogor. Wafat 1860.
16.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA PANGERAN GUNAWAN MARTAKUSUMAH AL MISRI.
17.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA PANGERAN ABDULLAH HALIM PRAWITA PURNAMA AL MISRI.
18.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUL MAFACHIR MOEHAMMAD HEROENINGRAT SILIWANGI AL MISRI. WAFAT DI BOGOR 12 NOVEMBER 1989.
19.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA  KANJENG GUSTI PANGERAN  HADIPATI HARYA RACHMATULLAH HEROENINGRAT SILIWANGI AL MISRI II/  HIS IMPERIAL MAJESTY SERI PADUKA YANG MAHA MULYA  BAGINDA MAHARAJA MAJESTY KAISER KANGJENG MAHA PAGUSTEN EMPEROR SULTAN AGUNG MAHA PRABU SYARIEF ABUL MAFACHIR  MOEHAMMAD HEROENINGRAT SILIWANGI AL MISRI II. Lahir di Jakarta 30 september 1963 (Legal Crown of THE Monarchies of the Sovereign Emperor of the Sovereign Empire of Sunda-Sunda Maindland-The Sunda-Archipelago or the Sunda-Nusantara-Pasific-a Greater part of the Pasific-the Mountain-Pasific in the part of-the Pasific Sunda-Malay-Asia-Minor. The Empire Parlementer was Manual Democratie, Basically the Religons and Humanity.
PENUTUP
Pada tahun 1976, pemerintah Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara mengajukan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (MI), yang menyampaikan penjelasan eksistensi Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara. Selanjutnya PBB dan Dunia Internasional ternyata masih mengakui keberadaan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara dan pemerintahan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara masih berlanjut. Pengakuan PBB dan Dunia Internasional tersebut masing-masing tahun ; 1970, 1976, 1985, 1991, 1992, 1993, 1995, 2001. . . . . dst 2005, 2006, 2007, dan sampai saat ini pun pengakuan Dunia Internasional bukan hanya kepada wilayah territorial (Territorial Integrity) milik Kerajaaan Maha Raja Sunda Nusantara tapi juga kepada pemerintahan dan Bangsa Sunda Nusantara, yang sampai saat ini tampuk Kekaisaran di pegang oleh Seri Baginda Abul Mafachir Moehammad Heroeningrat Siliwangi Al – Misri II.
Keberadaan Al Misri II di jaman Order Baru sangat di takuti keberadaannya. Kerena itu tidak heran jika beberapa anggota keluarga Al Misri II pernah mendekap di sel karena di curigai akan berbuat makar. Namun keberadaan mereka diakui dunia Internasional, maka penahanannya tidak lebih dari 2 hari. Di tempat yang sama Al Misri II melalui sekretaris pribadinya, menunjukkan CD (Corps Diplomatics). Dengan kartu CD yang isinya Simbol, bendera, keterangan, cap kerajaan, dan tanda tangan kaisar dapat dengan mudah dalam urusannya ke luar negeri. Karenanya, kata beliau, CD telah diuji kebenarannya saat dirinya membuat paspor Ke Brunei Darussalam. Diakuinya, hanya dalam waktu 3 jam semuanya telah selesai. Hal itu tak lain dari pengakuan hukum-hukum internasional yang mengakui keberadaan kekaisaran Sunda Nusantara.
Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara didaratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan di 93 Negara dalam bentuk assat-asset :
• Collaterals in federal reserve certificate of the united states America
• Bound Guarantee Redland Merchant Bank of Switzerland
• Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank International
• Certificate of Swiss Bank Corporation
• Obligation treasure Bound National Bank of England Bank de Netherlands City Bank New Yorkand United Overseas Bank Singapore
Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja di seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara Bangsa Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan Sunda Besar-Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang sebesar 4000 triliun poundsterling yang tersimpan di Negara Inggris. Dapat dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa Sunda Nusantara yang hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang di sebut the making of a super power danSunda Nusantara Dollar Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan Bangsa Sunda Nusantara.



Blog Stats

  • 3,242,724 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…