Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



05
Jun
17

Kenegarawananan : KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berpangkal keutamaan Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017, sebagaimana

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

 

RAJAWALI NEWS,maka dalam rangka turut memeriahkan Pekan PANCASILA‎ 2017, ‎dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, keriwayatan ini dipersembahkan Keriwayatan Dasar Negara Republik Indonesia, dengan tetap terbuka untuk penyempurnaan dimana perlu, terutama data2 di masa PRA 29 Mei 1945 sebagaimana Pernyataan Bung Karno sendiri bahwa beliau penggali nilai2 jatidiri bangsa Indonesia itu dari bumi persada Indonesia sendiri.

PRA 29 MEI 1945 :

1) Di Al Qur’an (abad 7-8M)

Sila-1 seperti Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (Qs al ikhlash:1)

Sila-2 seperti Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah (Qs. An Nisa:135)

Sila-3 seperti Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Qs. Al Hujurot:13)

Sila-4 seperti sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; (Qs. Asy Syuro:38)

Sila-5 seperti Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, (Qs. An Nahl:90)
2) Di Bangunan Utama Kerajaan Sunda (1345M), Prabu Susuk Tunggal

Sila-1‎ seperti Bima Resi / Sadewa (pengaturan Tatacara & Pelaksanaan Keagamaan)
Sila-2‎ seperti Narayana / Sri Kresna (pengaturan tegaknya Peri Kemanusiaan)
Sila-3 seperti‎ Punta Dewa / Bratasena (pengaturan Persatuan & Kesatuan Rakyat)
Sila-4‎ seperti Madura / Kakak Sri Kresna (pengaturan hak2 Kerakyatan)
Sila-5‎ seperti Suradipati / Hastina (pengaturan Keamanan, Kesejahteraan, Keadilan)

3) Di Ajaran Utama Kerajaan Galuh Pakuan (1545M), Prabu Liman Senjaya Kusumah

Sila-1‎ seperti Sadewa (cerminan Ketuhanan)
Sila-2‎ seperti Semiaji (cerminan Kemanusiaan)
Sila-3‎ seperti Bratasena (cerminan Persatuan)
Sila-4‎ seperti Nakula (cerminan Kerakyatan)
Sila-5‎ seperti Harjuna (cerminan Keadilan)

4) Di Falsafah Kesultanan BUTON karya Sultan LA Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M), Sultan BUTON ke-4

Sila-1 seperti‎ Taat pada ajaran Agama (Islam)
Sila-2‎ seperti Tegakkan pemerintahan (SARA) yang adil
Sila-3‎ seperti Negara (LIPU) yang utuh dan bersatu
Sila-4‎ seperti Diri/Pribadi Rakyat (KARO) yang bijak
Sila-5‎ seperti Harta Benda (ARATAA) harus dilindungi dan berguna bagi kepentingan umum

PASCA 29 MEI 1945 :

1) Rumusan MR Muh. Yamin (Sidang BPUPKI, 29 Mei 1945)

  1. Peri Kebangsaan,
  2. Peri Kemanusiaan,
  3. Peri Ketuhanan,
  4. Peri Kerakyatan, dan
  5. Kesejahteraan Rakyat

    2) Rumusan MR Soepomo (Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945)
  6. Persatuan
  7. Kekeluargaan
  8. Keseimbangan lahir dan batin
  9. Musyawarah
  10. Keadilan rakyat

3) Rumusan Ir Sukarno (Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)

  1. Kebangsaan Indonesia,
  2. Internasionalisme,atau peri-kemanusiaan,
  3. Mufakat atau demokrasi,
  4. Kesejahteraan sosial,
  5. KeTuhanan yang Maha Esa

    Sukarno mengatakan lima dasar itu sebagai PANCASILA. Lima Sila itu dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
  6. Sosio nasionalisme
  7. Sosio demokrasi
  8. Ketuhanan
    Tiga sila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu: Gotong Royong.

4) Rumusan Piagam Jakarta (Rapat Panitia Sembilan BPUPKI, 22 Juni 1945)

Panitia Sembilan BPUPKI yang terdiri dari:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. MR. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. MR. Ahmad Subardjo
9. MR. Muh. Yamin

Melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan Hukum Dasar Negara dengan Preambule-nya. Rumusan Hukum Dasar Negara ini oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta.

Rumusan PANCASILA di dalam Piagam Jakarta adalah:

Sila-1 Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya
Sila-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila-3 Persatuan Indonesia
Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

5) PANCASILA seperti tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat

Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-‎2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
‎Sila-3 Persatuan Indonesia
‎Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan Pembukaan UUD 1945 adalah konsepsi oleh Panitia Sembilan BPUPKI yang sudah dikompromikan dengan perwakilan orang Bagian Timur pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Sam Ratulangi, Latuharary, dan I Gusti Ketut Puja.

6) Rumusan seperti tertuang dalam UUD RIS 1949

Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-2 Perikemanusiaan
Sila-3 Kebangsaan
Sila-4 Kerakyatan
Sila-5 Keadilan Sosial

7) Rumusan seperti tertuang dalam UUD Sementara 1950

Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-2 Perikemanusiaan
Sila-3 Kebangsaan
Sila-4 Kerakyatan
Sila-5 Keadilan Sosial

8) Rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945.

Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
‎Sila-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
‎Sila-3 Persatuan Indonesia
‎Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

9) PANCASILA di Pidato Presiden Sukarno, To Build The World A New, United Nations, New York 30 September 1960

Sila-1 Believe in God
Sila-2 Humanity
Sila-3 Nationalism
Sila-4 Democracy
Sila-5 Social Justice

Catatan :

1) Esensi sama walau ungkapan beda dan oleh karena itu tidak untuk diperdebatkan.

2) Makna Pancasila (IKAL 46) :

Sila-1 Percayalah pada DIA yg mencipta segalanya;
Sila-2 Menjunjung tinggi harkat & martabat manusia;
Sila-3 Berikhtiar untuk mempersatukan perbedaan;
Silai4 Menemukan jalan keluar melalui musyawarah;
Sila-5 Berjuang bersama untuk sejahtera bersama.
‎‎
Demikianlah disampaikan, dengan harapan ‎bermanfaat bagi bina kedamaian, kerukunan dan kebersamaan bernegarabangsa Indonesia.

Jakarta Selatan, 3 Juni 2017

Saya Indonesia, Saya Pancasila,

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 oleh Ketua DHD 45 Jakarta

DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 oleh Ketua DHD 45 Jakarta

Jakarta (Facta-news.com)

DHD 45Kepada Yth
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mengadili Perkara Nomor 125/PDT.G/2016/PN.SMN Pada Tingkat Banding
Jalan Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal : DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA

Dengan Hormat,

Menyambut baik kehadiran Peraturan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan

Menimbang pentingnya penegakan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II no 7, 15 Febroeari 1946] jo tanggal 5 Juli 1959 [Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959 / Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945];

Mengingat amanat Mukadimah Keputusan Presiden No 50 Tahun 1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”;

Memperhatikan Pidato Presiden Soekarno “To Build The World A New” di Sidang Umum Perhimpunan Bangsa Bangsa, New York, 30 September 1960 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2003 tentang 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila;

Mencermati PRIMER 45 (Piagam Roh Indonesia Merdeka 45) tanggal 17 Mei 2016, Pidato Ketua Umum ILUNI UI tanggal 20 Mei 2016 tentang Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli dan aspirasi PETA (Pembela Tanah Air) tanggal 20 Mei 2016 tentang Amanah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3 UUD 45, serta aspirasi Aliansi Gelora Bung Karno tentang Kembalikan Pancasila Dan UUD 1945 Asli;

Menyimak catatan Dibalik Amandemen UUD 1945 oleh John Helmi Mempi [Direktur Eksekutif CEDSOS];

Maka sebagai bentuk tanggung jawab kenegarabangsaan, kami eksponen-eksponen Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan kaum Nasionalis Indonesia lainnya selaku Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia dan Warga Negara Indonesia, bersama ini menyatakan DUKUNGAN SEPENUHNYA kepada PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA dalam MENEGAKKAN HUKUM demi terwujudnya KEADILAN dengan menerima dan mengabulkan permohonan / gugatan baik dalam Prepatoir dan Provisi maupun pokok perkara, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Smn tanggal 12 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Kelas IB Sleman, Jalan Merapi Beran, Sleman 55511.

Demikianlah Deklarasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua Pihak-pihak Pemangku Kepentingan.

Jakarta, 26 Mei 2016

Hormat kami,

Pendukung Deklarasi DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA

1. Pandji R Hadinoto, 2. Djoenarsono Bardosono, 3. Hari Setiawan, 4. Darmawan, 5. Dayan L Allo, 6. Gatot Marsono, 7. Ngadi Prawiro Putro, 8, Sadjarwo, 9. Greg Wisnu Rosariastoko, 10. Anoniman Suyatman, 11. Papank TR, 12. Tedjo Panitro, 13. Anthenk Hunter, 14. Henky Sutanto, 15. Irawan Sumantoro, 16. Indrato Sumantoro, 17. Sucipto Harimurti, 18. Nanang RI Iskandar, 19. H Jailani, 20. Gus Sholeh Mz, 21. Abdilah Karyadi, 22. Rafeldi Raffles Rauf, 23. RM Mustadjab Latip, 24. Setiyo Wibowo, 25. Rasminto, 26. Bob Novandy, 27. Rudy, 28. Syahrul K Mahulauw, 29. Ali Hamzah, 30. Nanang Qosim, 31. Teuku Muda Yusuf, 32. Free Hearty, 33. Doddy Aswin Soerjadi, 34. Lasman Siahaan, 35. Surya Chandra Salim. 36. Chatarina Etty, 37. Mukhlis Pane, 38. Bambang Budianto, 39. Iqbal Daut Hutapea, 40. Harry Sorongan, 41. Aldi Putu Veraldi, 42. A Nasser Ras, 43. Andi Hakim, 44.Maizal Alfian, 45. Didiek Poernomo, 46. Dodi Ilham, 47. M Diennaldo, 48. Andi Hakim, 49. M Taufik Budiman, 50. Dhia Prekasha Yoedha, 51. Royono R Murad, 52. Muslim Arbi, 53. Rodhial Huda, 54, Andre Lukman, 55. Raden Hazairin, 56. Yudi Cahyadi, 57. Riduan Rajaguguk, 58. Guntur M Aritonang, 59. H Jaedi, 60. Urip S Widodo, 61. Kemal A Surianegara, 62. Budiawan, 63. Eben Bennie Fatah, 64. Surya Hajar, 65. Suryadi, 66. Mochtar Soeroso

Tembusan Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Badan Pembudayaan Kejoangan 45
4. Legiun Veteran Republik Indonesia
5. Advokat Syarifuddin Simbolon SH
6. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia
7. Komunitas-komunitas :
701 KelBes Pejoang 45
702 Kerabat 45
703 Front Nasionalis 45
704 Kongres PEMUDA Indonesia
705 FGD Garuda Merah Putih
706 Liga Gerakan Budaya Pancasila
707 Patriot Garuda Pancasila
708 Masyarakat Adat Pancasila
709 Majelis Kehormatan Rakyat
710 Komite Indonesia Bangkit
711 Partisan Indonesianis
712 Indonesia Bergerak
713 PSB SuryaNusa
714 Komunitas Pakar
715 Majelis Pandu Indonesia
716 FORPINDO Forum Pemuda Indonesia
717 GeraKNusa Gerakan Kebudayaan Nusantara
718 PPM Pemuda Panca Marga
719 Front Pancasila
720 Barisan Garuda Pancasila
721 KelBes PKPI
722 KTP Komunitas Tugu Proklamasi
723 Human Studies institute
724 LSS Budaya Nusantara
725 Garda PETA
726 Pusat Studi Pancasila UGM
727 FORKUM Forum Komunikasi Ulama & Masyarakat
728 Himpunan Mahasiswa Indonesia, Bandung
729 LESBUMI PBNU

Sumber : Pandji R Hadinoto, Ketua DHD 45 Jkt dan KBP45 KelBes Pejoang 45

03
Jun
17

Ideologi : KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

kartunama GP45
*KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

maka dalam rangka turut memeriahkan Pekan PANCASILA‎ 2017, ‎dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, bersama ini dipersembahkan Keriwayatan Dasar Negara Republik Indonesia, dengan tetap terbuka untuk penyempurnaan dimana perlu, terutama data2 di masa PRA 29 Mei 1945 sebagaimana Pernyataan Bung Karno sendiri bahwa beliau penggali nilai2 jatidiri bangsa Indonesia itu dari bumi persada Indonesia sendiri.
*PRA 29 MEI 1945* :

*1) Di Al Qur’an (abad 7-8M)*

*Sila-1 seperti Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (Qs al ikhlash:1)*

*Sila-2 seperti Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah (Qs. An Nisa:135)*

*Sila-3 seperti Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Qs. Al Hujurot:13)*

*Sila-4 seperti sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; (Qs. Asy Syuro:38)*

*Sila-5 seperti Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, (Qs. An Nahl:90)*

*2) Di Bangunan Utama Kerajaan Sunda (1345M), Prabu Susuk Tunggal*

Sila-1‎ seperti Bima Resi / Sadewa (pengaturan Tatacara & Pelaksanaan Keagamaan)
Sila-2‎ seperti Narayana / Sri Kresna (pengaturan tegaknya Peri Kemanusiaan)
Sila-3 seperti‎ Punta Dewa / Bratasena (pengaturan Persatuan & Kesatuan Rakyat)
Sila-4‎ seperti Madura / Kakak Sri Kresna (pengaturan hak2 Kerakyatan)
Sila-5‎ seperti Suradipati / Hastina (pengaturan Keamanan, Kesejahteraan, Keadilan)
*3) Di Ajaran Utama Kerajaan Galuh Pakuan (1545M), Prabu Liman Senjaya Kusumah*
Sila-1‎ seperti Sadewa (cerminan Ketuhanan)
Sila-2‎ seperti Semiaji (cerminan Kemanusiaan)
Sila-3‎ seperti Bratasena (cerminan Persatuan)
Sila-4‎ seperti Nakula (cerminan Kerakyatan)
Sila-5‎ seperti Harjuna (cerminan Keadilan)
*4) Di Falsafah Kesultanan BUTON* karya Sultan LA Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M), Sultan BUTON ke-4
Sila-1 seperti‎ Taat pada ajaran Agama (Islam)
Sila-2‎ seperti Tegakkan pemerintahan (SARA) yang adil
Sila-3‎ seperti Negara (LIPU) yang utuh dan bersatu
Sila-4‎ seperti Diri/Pribadi Rakyat (KARO) yang bijak
Sila-5‎ seperti Harta Benda (ARATAA) harus dilindungi dan berguna bagi kepentingan umum
*PASCA 29 MEI 1945* :
*1) Rumusan MR Muh. Yamin (Sidang BPUPKI, 29 Mei 1945)*
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

*2) Rumusan MR Soepomo (Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945)*
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat*3) Rumusan Ir Sukarno (Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)*

1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme,atau peri-kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. KeTuhanan yang Maha Esa

Sukarno mengatakan lima dasar itu sebagai PANCASILA. Lima Sila itu dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Tiga sila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu: Gotong Royong.*4) Rumusan Piagam Jakarta (Rapat Panitia Sembilan BPUPKI, 22 Juni 1945)*

Panitia Sembilan BPUPKI yang terdiri dari:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. MR. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. MR. Ahmad Subardjo
9. MR. Muh. Yamin
Melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan Hukum Dasar Negara dengan Preambule-nya. Rumusan Hukum Dasar Negara ini oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta.
Rumusan PANCASILA di dalam Piagam Jakarta adalah:
Sila-1 Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya
Sila-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila-3 Persatuan Indonesia
Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*5) PANCASILA seperti tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat*
Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-‎2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
‎Sila-3 Persatuan Indonesia
‎Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan Pembukaan UUD 1945 adalah konsepsi oleh Panitia Sembilan BPUPKI yang sudah dikompromikan dengan perwakilan orang Bagian Timur pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Sam Ratulangi, Latuharary, dan I Gusti Ketut Puja.

*6) Rumusan seperti tertuang dalam UUD RIS 1949*
Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-2 Perikemanusiaan
Sila-3 Kebangsaan
Sila-4 Kerakyatan
Sila-5 Keadilan Sosial

*7) Rumusan seperti tertuang dalam UUD Sementara 1950*
Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-2 Perikemanusiaan
Sila-3 Kebangsaan
Sila-4 Kerakyatan
Sila-5 Keadilan Sosial

*8) Rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959*
Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945.Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
‎Sila-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
‎Sila-3 Persatuan Indonesia
‎Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*9) PANCASILA di Pidato Presiden Sukarno, To Build The World A New, United Nations, New York 30 September 1960*
Sila-1   Believe in God
Sila-2   Humanity
Sila-3   Nationalism
Sila-4   Democracy
Sila-5   Social Justice
Catatan :
1) Esensi sama walau ungkapan beda dan oleh karena itu tidak untuk diperdebatkan.
2)  Makna Pancasila (IKAL 46) :
Sila-1 Percayalah pada DIA yg mencipta segalanya;
Sila-2 Menjunjung tinggi harkat & martabat manusia;
Sila-3 Berikhtiar untuk mempersatukan perbedaan;
Silai4 Menemukan jalan keluar melalui musyawarah;
Sila-5 Berjuang bersama untuk sejahtera bersama.
       ‎‎
Demikianlah disampaikan, dengan harapan ‎bermanfaat bagi bina kedamaian, kerukunan dan kebersamaan bernegarabangsa Indonesia.
Jakarta Selatan, 3 Juni 2017
*Saya Indonesia, Saya Pancasila*,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Kamis, 04 Desember 2014

SEJARAH BPUPKI KOMPLIT (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda[1], terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Pada tahun 1944 Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Demikian halnya dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Dengan demikian seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak. Selanjutnya Jepang mengalami serangan udara di kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya. Bahkan pasukan Sekutu telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan.

Dalam situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua (Kaico). Sedangkan yang duduk sebagai Ketua Muda (Fuku Kaico) pertama dijabat oleh seorang Jepang, Shucokan Cirebon yang bernama Icibangase. R.P. Suroso diangkat sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

  1. SIDANG-SIDANG BPUPKI

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan bertempat di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta. Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat Jepang, yaitu : Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Keenambelas yang baru). Pada kesempatan itu dikibarkan  bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa itu membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sidang BPUPKI

Persidangan BPUPKI untuk merumuskan Undang-undang Dasar diawali dengan pembahasan mengenai persoalan “dasar” bagi Negara Indonesia Merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar Negara Indonesia merdeka tersebut. Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Mr. Muh. Yamin. Pada hari pertama persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengemukakan lima “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut :

  1. Peri Kebangsaan;
  2. Peri Kemanusiaan;
  3. Peri Ke-Tuhanan;
  4. Peri Kerakyatan;
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut :

  1. persatuan
  2. kekeluargaan
  3. keseimbangan
  4. musyawarah
  5. keadilan sosial

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir. Sukarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan pidato Ir. Sukarno adalah selain berisi pandangan mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka, juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu : Pancasila, Trisila, atau Ekasila. “Selanjutnya sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Sukarno adalah sebagai berikut :

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial;
  5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Persidangan pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan akhir mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya diadakan masa “reses” selama satu bulan lebih.

Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh karena itu panitia ini juga disebut sebagai Panitia Sembilan. Anggota-anggota Panitia Sembilan ini adalah sebagai berikut :

  1. Ir. Sukarno
  2. Drs. Moh. Hatta
  3. Muh. Yamin
  4. Mr. Ahmad Subardjo
  5. Mr. A.A. Maramis
  6. Abdulkadir Muzakkir
  7. K.H. Wachid Hasyim
  8. K.H. Agus Salim
  9. Abikusno Tjokrosujoso.

Musyawarah dari Panitia Sembilan ini kemudian menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Oleh Muh.Yamin rumusan itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan draft dasar negara Indonesia Merdeka itu adalah :

  1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
  2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
  5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas Rencana Undang-undang Dasar, termasuk soal pembukaan atau preambule-nya oleh sebuah Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan beranggotakan 21 orang. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambule (pembukaan) yang diambil dari Piagam Jakarta.

Selanjutnya panitia tersebut membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim dan Supomo.

Persidangan kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Ir. Sukarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu :

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka;
  2. Pembukaan Undang-undang Dasar;
  3. Undang-undang Dasar (batang tubuh

Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).

Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

Sidang resmi pertama

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei1 Juni 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung “Chuo Sangi In“, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga “Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda” di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.
Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI“), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

  1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
  2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka“, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
  3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Pancasila“, yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila“, masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka “satu-kesatuan“, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan “Panitia Sembilan” dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua

Naskah Asli “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” yang dihasilkan oleh “Panitia Sembilan” pada tanggal 22 Juni 1945

Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah “Panitia Sembilan” tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” ini adalah sebagai berikut :

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis“) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak “Islam“), maka pada tanggal 22 Juni 1945Panitia Sembilan” kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter“, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement“. Setelah itu sebagai ketua “Panitia Sembilan“, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan “Pembukaan (bahasa Belanda: “Preambule“) Undang-Undang Dasar 1945“, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli17 Juli 1945).

Sidang resmi kedua

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli14 Juli 1945

Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 14 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

  1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945“, yang isinya meliputi :

Profil singkat BPUPKI & PPKI

BPUPKI – Pada tahun 1944 Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik, sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang ini, maka Perdana Menteri Jepang, Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1944. Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di bentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepangnya Dokoritzu Djunbi Coosakai.

Latar Belakang Dibentuknya 
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk. Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.

Struktur Anggota BPUPKI 
Ketua: Dr.Radjiman Wedyodningrat
Wakil: Ichibangase dan Soeroso
Sekretaris: A.G Pringgodigdo

Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR bentukan Belanda. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara.

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) : 1. peri kebangsaan 2. peri ke Tuhanan 3. kesejahteraan rakyat 4. peri kemanusiaan 5. peri kerakyatan
Prof. Dr. Mr. Soepomo (31 Mei 1945) : 1. persatuan 2. mufakat dan demokrasi 3. keadilan sosial 4. kekeluargaan 5. musyawarah
Ir. Soekarno (1 Juni 1945) : 1. kebangsaan Indonesia 2. internasionalisme dan peri kemanusiaan 3. mufakat atau demokrasi 4. kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu: a. Sosionasionalisme b. Sosiodemokrasi c. Ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi Ekasila yaitu sila Gotong Royong.

Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menerima berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan.

Anggota Panitia 9
Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Sidang Kedua BPUPKI • Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran.
Dalam rapat itu dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu: 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota) 2. Mr. Wongsonegoro 3. Mr. Achmad Soebardjo 4. Mr. A.A. Maramis 5. Mr. R.P. Singgih 6. H. Agus Salim 7. Dr. Soekiman

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD,batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

PPKI – Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). 1. Ir. Soekarno (Ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

Persidangan • Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Keputusan PPKI – Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain: 1. mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI, 3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan : 1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden. 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan: Membentuk Badan Kemanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanggal 7 Juni 1947.

Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain: 1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan. 2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

02
Jun
17

Kenegarawanan : 9 Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia

bela-pancasila-300x350
Syiar Budaya Joang45

*9 RUMUSAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

*1) Rumusan Pancasila oleh Muhammad Yamin (Sidang BPUPKI, 29 Mei 1945)*
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

*2) Rumusan Mr. Soepomo (Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945)*
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

*3) Rumusan Sukarno (Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)*
1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme,atau peri-kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. KeTuhanan yang Maha Esa

Sukarno mengatakan lima dasar itu sebagai Pancasila. Lima Sila itu dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Tiga sila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu: Gotong Royong.

*4) Rumusan Piagam Jakarta (Rapat Panitia Sembilan BPUPKI, 22 Juni 1945)*
Panitia Sembilan BPUPKI yang terdiri dari:
1. Ir. Soekarn0
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin

Melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan Hukum Dasar Negara dengan Preambule-nya. Rumusan Hukum Dasar Negara ini oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila di dalam Piagam Jakarta adalah:

1. Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*5) Pancasila seperti tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat*
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan Pembukaan UUD 1945 adalah konsep yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan BPUPKI yang sudah dikompromikan dengan perwakilan orang Bagian Timur pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Sam Ratulangi, Latuharary, dan I Gusti Ketut Puja.

*6) Rumusan seperti tertuang dalam UUD RIS 1949*
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

*7) Rumusan seperti tertuang dalam UUD Sementara 1950*
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

*8) Dekrit Presiden 5 Juli 1959*
Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945.

*9) Pidato Presiden Sukarno, To Build The World A New, United Nations, New York 30 September 1960*

1.   Believe in God
2.   Humanity
3.   Nationalism
4.   Democracy
5.   Social Justice
Catatan :
Esensi sama walau ungkapan beda dan oleh karena itu tidak untuk diperdebatkan.
Jakarta Selatan, 2 Juni 2017
*Saya Indonesia, Saya Pancasila*,
Pandji R Hadinoto
PosKo45 GOR Bulungan

Kebayoran Baru Blok M

02
Jun
17

Korps Indonesia : Waspadailah OTB – Operator Tebar Bom

Waspadailah OTB – Operator Tebar Bom

Ist

SHNet – Peristiwa ledakan Bom di Terminal Kampung Melayu

http://m.tribunnews.com/nasional/2017/05/24/bom-meledak-dua-kali-di-sekitar-terminal-kampung-melayu

sungguh pertanda penting agar tingkatkan kewaspadaan bersama atas aksi2 Operator Tebar Bom sebagai tindakan teror destruktif terhadap 7 faktor2 Strategi Ketahanan Bangsa seperti dimaksudkan oleh Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 sebagai berikut :

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

Dan paling tidak ada 7 (Tujuh) OTB – Organisasi Tanpa Bentuk lain yang juga penting diwaspadai sebagai basis aksi2 Operator Tebar Bom diatas yang mengancam NKRI dan jadi musuh bersama Bangsa Indonesia yaitu :

1. OTB Komunis
2. OTB Orang Orang tidak Beragama
3. OTB LGBT
4. OTB Para Pengkhianat Bangsa
5. OTB Para Munafikin
6. OTB Anti Pancasila 18 Agustus 1945.
7. OTB Para Oligarki Ekonomi

‎Serta produk Bom2 itu bisa variatif berwujud Konflik2 Horizontal dan Vertikal di semua dimensi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan baik sektoral maupun multi sektoral.

Oleh karena itulah langkah2 strategis dan taktis penting dibangun bersama berkait program2 dan aksi2 Kontra Operasi Rekayasa Perang Semesta (KORPS) oleh semua anak2 bangsa Indonesia yang peduli keutuhan NKRI.

Jakarta Selatan, 25 Mei 2017

KelBes Pejoang45,
Pandji R Hadinoto
KTA DHD45 Jakarta No CB.04.05.01866
PosKo45 GOR Bulungan, Kebayoran Baru
http://www.jakarta45.wordpress.com

TB Hasanuddin: Bom Kampung Melayu dan ISIS di Filiphina ada Korelasi

Foto: Ilustrasi (ist)

SHNet, Jakarta-Teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/05/2017) malam, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dan dua orang yang diduga pelaku juga tewas diperkirakan ada korelasinya dari dampak darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin, kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5/2017) malam telah menyebabkan ruang gerak kelompok militan ISIS tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya, mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di sini.

“Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” ujar Hasanuddin dalam rilis yang diterima Redaksi, Kamis (25/5/2017).

Selain itu, lanjut Hasanuddin, kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.

“Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam,” ungkap Hasanuddin.

Untuk itu, Hasanuddin menghimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS. Pertama, lanjut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.

“Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air,” ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer ini.

Kedua, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.

“Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan,” tutur Hasanuddin.

Kemudian, yang ketiga, sambung Hasanuddin, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.

“Lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak,” kata Hasanuddin.

Keempat, imbuh Hasanuddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengintruksikan semua unsur intelejen untuk melakukan operasi intelijen khusus untuk mengejar dan menangkap aktor-aktornya.

“Presiden harus memberikan intruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus,” pungkas Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memberlakukan darurat militer di Pulau Mindanao, Filipina selatan, menyusul pertempuran antara pasukan militer dan kelompok ISIS di Kota Marawi, Lanao del Sur, Filipina pada Selasa (23/5/2017).

Dalam pertempuran itu, Pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, tampak diantara 15 milisi pendukung ISIS saat baku tembak terjadi dengan pasukan militer Filipina.

Pada bentrokan bersenjata sebelumnya, tepatnya April 2017 silam, militer Filipina berhasil menewaskan puluhan simpatisan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) tewas, dalam serangan besar-besaran di Pulau Mindanao. Diantara para korban, terdapat tiga warga Negara Indonesia, dan seorang warga Malaysia.

“Kami menewaskan 37 militan, 14 orang telah diidentifikasi dan 23 masih belum diketahui. Ada tiga warga Indonesia dan satu warga Malaysia,” kata Kepala Militer Nasional Jenderal Eduardo Ano di Manila, Selasa (25/4/2017).

Di Indonesia, aksi teror ‘bom bunuh diri’ kemudian terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (24/05/2017) malam, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dan dua orang yang diduga pelaku tewas. Insiden berdarah itu terjadi sehari setelah Presiden Filipina menyatakan darurat militer di Pulau Mindanao. (Pri)

Filipina Memanas, TNI AD Tingkatkan Penjagaan di Wilayah Perbatasan Indonesia

Foto: Ilustrasi (ist)

SHNEt, Jakarta- TNI AD meningkatkan penjagaan celah-celah perbatasan Indonesia, menyusul memanasnya situasi di Filipina belakangan ini.

TNI AD mewaspadai dampak dari konflik kelompok militan terkait ISIS dan militer Filipina di Marawi, Filipina, agar efeknya tidak sampai mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita waspada, harus siap siaga. Terlebih masuknya jaringan teror melalui celah-celah wilayah perbatasan NKRI,” ungkap KSAD Jenderal TNI Mulyono, di Markas Besar TNI AD di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

KSAD tidak menjelaskan berapa kesatuan dan jumlah Personil yang disiagakan di wilayah perbatasan NKRI, namun pimpinan tertinggi Angkatan Darat ini menegaskan, terkait situasi pertahanan dan keamanan tidak dapat dipungkiri bahwa aksi teroris muncul kapan saja dan di mana saj, TNI siap ikut mencegah munculnya jaringan kelompok teror baru.

“Antisipasi itu di manapun kita berada, karena kita tahu teroris akan muncul. Semua jajaran TNI AD harus waspada dan siap siaga untuk deteksi dini,” ujar dia, dikutip antaranews.

Berkaitan dengan peran TNI dalam penanggulangan terorisme, Mulyono menilai, prajurit TNI AD siap digerakkan. “Kalau TNI AD dilibatkan, ikut saja. Teroris di mana? Di hutan boleh. Tentara kan kalau di hutan makan saja. Tentara kalau di hutan itu seger kaya hari Raya Idul Fitri,” kata dia.

Hingga kini, militer dan aparat kepolisian Filipina baku tembak dengan sekelompok orang terkait ISIS di wilayah Marawi, Filipina. Bentrokan terjadi pada Selasa (23/5) waktu setempat, saat tentara Filipina melakukan penggerebekan terhadap kelompok militan Maute yang mengaitkan diri dengan kelompok radikal ISIS.

Militan Maute yang menguasai Kota Marawi dilaporkan berhasil mengambil alih sejumlah gedung dan membakar sekolah, gereja, juga fasilitas penahanan setempat. Militer Filipina masih berupaya membebaskan kota tersebut dari kepungan Maute.

Dalam wawancara dengan Radio DZMM, kemarin, Kolonel Edgar Arevalo dari militer Filipina mengatakan setelah tujuh hari berperang, jumlah korban meninggal dunia adalah 61 orang dari milisi Maute, 20 tentara pemerintah dan 19 warga sipil.

Arevalo menekankan bahwa rehabilitasi korban bukan prioritas militer karena militer fokus kepada melindungi penduduk dan membendung ancaman teror.

Sementara itu di kota Iligan, sekitar 38 km dari Marawi, penjagaan diperketat setelah muncul laporan bahwa milisi Maute menyamar sebagai penduduk biasa dengan berpura-pura menjadi pengungsi. (Pri)

 

02
Jun
17

Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila

Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila

ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu

SHNet – Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana ‎

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

 

maka Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 yang esensinya sama dengan Pancasila Konstitusional 18 Agustus 1945 sebagaimana ‎teramanatkan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959) adalah patut disambut baik sebagai tindak penyegaran tekad dan sikap pelurusan bernegarabangsa Pancasila.

Oleh karena itulah sungguh mengejutkan ketika ditemui fakta eksplisit bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak terberkas dalam satu kesatuan dengan Daftar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor urut 17, 18, 19, 20 sebagaimana dapat dilihat dari kepustakaan digital

LEMBARAN NEGARA TAHUN 2006

http://ngada.org/ln/2006‎

17.UUD-Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11, 13-02-2006

18.UUD-Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12,‎ 13-02-2006

19.UUD-Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,13,‎ 13-02-2006

20.UUD-Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,14‎, 13-02-2006

Keterkejutan itu juga ditunjukkan data ICOR‎ (Incremental Capital Output Ratio, indikator efisiensi produksi nasional) tahun 2011-2016 seperti angka-angka 5.02/2011, 5.27/2012. 5.89/2013, 6.50/2014, 6.64/2015, 6.46/2016 (era Konstitusi Reformasi 1999-2002) padahal ICOR max 3 di era pra Konstitusi Reformasi / era Konstitusi Proklamasi 1945 seperti diungkap ‎juga di

http://www.teropongsenayan.com/63471-icor-darurat-itu-yang-harus-digebuk-mister-presiden‎

Dan Pusat Data Bisnis Indonesia sudah menelusuri sejarah politik ekonomi bisnis Indonesia dan menemukan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana menekan ICOR yang 6,4 menjadi 2 atau 3, sebagaimana dinyatakan di
http://nusantaranews.co/meneropong-kualitas-indonesia-tahun-2045-bag-4/‎

Begitu juga secara keseharian dirasakan merebaknya ketidakpastian akibat dampak meningkatnya derajat AHGT (Ancaman Hambatan Gangguan Tantangan) daripada faktor2 Trans5 (Trans ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang bergerak aktif di Indonesia.

Adalah menjadi harapan yang wajar bahwa langkah2 pelurusan patut menjadi pilihan berangkat dari 1 Juni 2017 ini menuju ke tegaknya Pancasila Konstitusional pada 18 Agustus 2017 yang akan datang.

Semoga Politik Konstitusi Pro Pancasila yang dideklarasi Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) pada tanggal 1 Juni 2016 yang lalu dapat mendorong lebih lanjut upaya2 Tegakkan Konstitusi Pro Pancasila sepenuhnya untuk memperkecil ketidakpastian dan memperbesar kepastian bernegarabangsa sesuai pandangan hidup negarabangsa yaitu Pancasila termasuk menurunkan angka ICOR termaksud  diatas.

‎Jakarta, 1 Juni 2017

Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pandji R Hadinoto
Ketua‎ GPA45/DHD45 Jakarta
‎www.jakarta45.wordpress.com

Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara

Oleh: Cahyo Gani Saputro*

SHNet, JAKARTA – Sebelum mengulas lebih lanjut, ijinkan saya perlu mengutip pidato Bung Karno  tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai“ mengenai ” Weltanschauung ” tentang Pancasila sebagai dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak.

Berikut adalah petikan pidato Bung Karno:

“Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, – macam-macam -, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophischegronslag, mencari satu ” Weltanschauung ” yang kita semua setuju.

Saya katakan lagi s e t u j u ! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu?

Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya : Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak ! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”.” 

Baiklah, berdasarkan pidato Bung Karno tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama, Pancasila merupakan dasar yang terbuka dan tidak ada pertentangan dengan pemikiran yang disampaikan oleh para pendiri bangsa lainnya. Kedua, Pancasila merupakan manifestasi semangat sumpah pemuda yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dua Catatan di atas tentunya berkaitan erat dengan prasyarat berdirinya sebuah negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat (unsur konstitutif) dan Pengakuan dari negara lainnya (unsur deklaratif).

Pancasila digali oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa dengan melihat unsur geopolitik, latar belakang Indonesia yang beragam suku, adat, bahasa, agama dan keyakinan serta sejarah Indonesia yang sangat beragam baik culture maupun nature-nya. Bung Karno juga menggalinya dari berbagai pemikiran yang berkembang di seluruh dunia beserta sejarahnya yang kemudian disesuaikan dengan culture dan nature Indonesia.

Belakangan muncul issue SARA, intoleransi bahkan issue PKI dan/atau Komunisme menjadi menjadi babak baru bagi bangsa sehingga melahirkan sebuah phobi. Adegium lama Agama Islamophobi dan Komunistophobi muncul kembali. Ironinya banyak pihak yang ikut menyebarkan adegium ini lewat media sosial sehingga menimbulkan aura ketakutan baru di masyarakat.

Padahal Pancasila sebagai Dasar Negara telah masuk ranah moral individual melalui sebuah pelembagaan yang bersifat massif pada era Orde Baru melalui penataran P4. Ketika era itu, kita Mengenal istilah P4, yang kepanjangannya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Drs. Suwarno dalam tulisannya Pelurusan Pancasila Jilid I mengatakan:

“Sementara itu pada bulan Maret 1978, dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 telah dicetuskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang dinyatakan tidak merupakan tafsir Pancasila Dasar Negara, dan juga tidak dimaksudkan untuk menafsirkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun batang tubuh dan penjelasannya.

Saat itu juga kita sangat familiar dengan adanya Penataran P4, dimana rumusan Pancasila kemudian dijabarkan tiap silanya dan diberikan uraian baru yang tidak jelas sambung-kaitannya dengan Pancasila ajaran Bung Karno. Berpangkal dari sila-sila itu pula kemudian disusun butir-butir Pancasila sebanyak 36, dan terakhir dikembangkan menjadi 45, yang senantiasa harus menjadi hafalan semua siswa kita dan para peserta penataran P4.

Meskipun rumusan-rumusannya sendiri tidak jelek, namun akhirnya menjadi kumpulan kata-kata baik yang kosong belaka, sebab diputuskan hubungan benang merah dengan rochnya ajaran Pancasila sebagaimana disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan tidak sesuainya dengan praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilaksanakannya.”

Intinya moral individual itu cukup diajarkan lewat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan kepercayaan/keyakinan dan sikap/ilmu Budi Pekerti di dunia pendidikan bukan lewat butir-butir P4 yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pancasila 1 Juni 1945 yang sifatnya doktrin dan hanya normatif.

Kembali pada tulisan Bung Karno agar Pancasila menjadi realita:

“Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, – janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak!”

Baru saja Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 54/2017 tentang UKP-PIP yang dalam pertimbangannya memuat: a) bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara; b) bahwa program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu.

Dengan dasar itu, sudah tepatlah bila pembinaan Pancasila dilakukan kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tertulis dalam pembukaan UUD 1945, khususnya menyoal keadilan dan kesejahteraan rakyat atau menyangkut kebutuhan dasar rakyat sehari-hari.

Pembinaan sebaiknya bukan menyasar pada individual masyarakat sipil maupun ormas sehingga cara berfikir Pancasila sebagai azas tunggal ala Orde Baru tidak berulang dan metode penataran P4 lebih membumi dan mampu membangunan karakter dan nasionalisme.

Membumikan Pancasila yang senyatanya telah dilakukan oleh para pegiat sosial dengan mendampingi petani dari pemiskinan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nya untuk hidup layak, para pejuang buruh yang duduk bersama pengusaha dan pembuat kebijakan agar upah yang diterima sesuai dengan standar hidup layak, para pejuang yang mendampingi nelayan agar mendapatkan nilai tukar nelayan yang memenuhi standar hidup layak.

Para pejuang guru honorer agar guru honorer mendapat penghasilan yang layak, para pendamping Usaha Mikro Kecil agar para pedagang tersebut menghasilkan omzet dan pendapatan yang layak dan para civitas akademika yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian di masyarakat, serta para pegiat pemikiran pendiri bangsa yang mengadakan diskursus-diskursus tentang Pancasila.

Membumikan Pancasila seharusnya menjadi tugas penyelenggaraan negara, namun dalam kenyataanya justru dilakukan para pegiat sosial kemanusiaan secara sukarela. Selain itu urgensi dari penyelenggara UKP-PIP harus melibatkan semua unsur pemikiran sebagaimana pidato Bung Karno “Semua untuk Semua” terutama kalangan yang bergulat dengan pemikiran Bung Karno dan studi tentang Pancasila.

Keterlibatan semua elemen bangsa dalam membumikan Pancasila ini adalah bentuk peran serta aktif masyarakat dalam mensukseskan Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK khususnya bidang Ideologi Bangsa.(*SR)

 

*Penulis adalah pegiat Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI)

Saya Indonesia, Saya Pancasila, Rayakan Keberagaman!

SHNet, JAKARTA – Semangat Pancasila kembali digaungkan di tengah sejumlah konflik sosial dan menguatnya politik identitas bangsa. Khazanah kebhinekaan bangsa Indonesia perlu diteguhkan kembali untuk merajut keberagaman kita yang nyaris terkoyak.

Melihat situasi yang berkembang akhir-akhir ini, berbagai kalangan menyerukan pentingnya kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Indah Indra Razak, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang baru saja dilantik menyampaikan, “Saat ini, ditengah situasi banyaknya problem yang dialami bangsa, sebenarnya ada dua kekuatan (musuh) sekaligus yang memiliki andil besar mengoyak keutuhan NKRI kita.”

Pertama, populisme kanan yang selalu getol menebarkan politik isu SARA yang juga memunculkan kelompok yang menginginkan perubahan terhadap dasar negara.

“Saya kira ini akan sangat membahayakan karena akan melemahkan semangat persatuan kita,” lanjut Indah.

Kedua, sistem neoliberal yang semakin menggurita. Sistem ini selalu berhasil menyelinap disetiap paket kebijakan politik ekonomi kita sehingga memunculkan ketimpangan dan kemiskinan yang tidak berkesudahan.

“Untuk menghadapi dua kekuatan ini, tidak ada alternatif lain. Kita harus kembali pada landasan kenegaraan kita, yaitu PANCASILA,” tegasnya.

Setelah melalui perjalanan sejarah panjang dan kajian mendalam, akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat pada tanggal 1 Juni 2016.

Presiden Joko Widodo menyampaikan melalui video yang diunggah bahwa tema peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun 2017 adalah: Saya Indonesia, Saya Pancasila!

Peringatan Hari Pancasila tahun ini akan disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dirangkum sebagai ‘Pekan Pancasila’ yang akan digelar mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai 4 Juni 2017.

Menurut Bey Mahmudin, Kepala Biro Pres, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Pekan Pancasila ini bertujuan untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila. Selain itu untuk menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila, sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (31/5/2017).

Dalam Pekan Pancasila ini, pemerintah akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengkampanyekan program tersebut. Kerja sama tersebut antara lain berupa penayangan iklan layanan masyarakat di stasiun-stasiun televisi dan bioskop, program talkshow dan musik di berbagai stasiun radio, penerbitan dan pendistribusian buku, serta program lainnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 dipusatkan di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jl. Pejambon, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo akan menjadi Inspektur Upacara. Selain itu, penyelengaraan Upacara Bendera juga dilaksanakan di setiap kantor instansi pemerintah baik pusat, daerah, maupun kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pekan Pancasila juga dimaksimalkan di berbagai jejaring sosial dengan pendistribuan tanda pagar ( tagar) dan logo untuk media sosial bisa menggunakan #PekanPancasila, #SayaPancasila, #PancasilaReborn, #KenalPancasila #PancasilaPunyaKita,#PancasilaSatu,#Pancasila2017. (*SR)

 

 

 

22
May
17

Syiar Budaya Joang45 : Keunggulan Indonesia

Syiar Budaya Joang45

ilustrasi / ist

SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana terjabarkan pada

ilustrasi / idpelago.com

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

maka perlu penyadaran ‎keunggulan2 Indonesia seperti :

1. *+/- 17.504 Pulau: Negara Kepulauan Terbesar di Dunia*

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni)_.
Disini ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu: _*Kalimantan*_ _(pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km²)_, _*Sumatera*_ _(473.606 km²)_ dan _*Papua*_ _(421.981 km²)_.

2. *740 Suku Bangsa: Suku Bangsa Terbanyak di Dunia.*

Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis di negeri ini, dimana di Papua saja terdapat 270 suku. Tiap suku itu memiliki corak budaya masing-masing yang itu juga merupakan kekayaan budaya tersendiri masing-masingnya.

3. *721 Bahasa Daerah: Bahasa Daerah Terbanyak di Dunia*

Indonesia memiliki lebih dari 721 bahasa daerah. Di antara ratusan bahasa daerah tersebut, yang paling banyak sebarannya adalah di Papua dan Kalimantan.
Sedangkan yang paling sedikit adalah di Pulau Jawa.

Menurut jumlah penuturnya, bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia berturut-turut adalah:
Jawa (80 juta penutur), Melayu-Indonesia, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Aceh, Bali, dan Banjar.

4. *+ 5.849 Motif Batik: Warisan Pusaka Dunia dari Indonesia*

Batik telah menjadi warisan pusaka dunia dari Indonesia. Adalah Bandung Fe Institute dan Sobat Budaya yang melakukan pendataan budaya selama 9 tahun terakhir.
Pendataan ini dilakukan melalui situs http://www.budaya-indonesia-org, dan hasilnya terdokumentasikan sedikitnya ada 5.849 motif batik.

Batik ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua.
Sebanyak 5.849 motif batik itu bisa Anda lihat di aplikasi Map of Batik atau Peta Batik Indonesia.

5. *Komodo: Binatang Purba yang Hanya Ada di Indonesia*

Komodo kini dilindungi di bawah peraturan Pemerintah Indonesia di Taman Nasional Komodo. Hewan ini hanya ada di Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Habitat asli Komodo hanya bisa ditemukan di kepulauan Indonesia ini dan tidak ada di belahan dunia lain. Taman nasional Komodo sejak dua puluh tahun lalu telah ditetapkan oleh UNESCO World Heritage Committee masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia (The World Heritage Sites).

6. _*Raflesia Arnoldi: Bunga Terbesar di Dunia ini Milik di Indonesia.*_

Nama lainnya adalah “Padma Raksasa”.
Ini adalah bunga terbesar di dunia. Penamaan bunga raksasa ini tidak terlepas oleh sejarah penemuannya pertama kali pada 1818 di hutan tropis Bengkulu (Sumatera) di suatu tempat dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sehingga Bengkulu dikenal di dunia sebagai _The Land of Rafflesia_ atau _Bumi Rafflesia_.
Seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang menemukan bunga raksasa ini pertama kali.

Dr. Joseph Arnold sendiri saat itu tengah mengikuti ekspedisi yang dipimpin olehThomas Stamford Raffles. Jadi, penamaan bunga Rafflesia arnoldii didasarkan dari gabungan nama Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.

Berbekal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845* itulah mari kita pelihara dan kawal *Keunggulan Indonesia* termasuk menjaga *Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia* dari tindakan2 melawan hukum pihak2 Kontra Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta Selatan, 19 Mei 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua DHC45 Jakarta Selatan
www‎.jakarta45.wordpress.com
PosKo45 GOR Bulungan, Kebayoran Baru

Syiar Budaya Joang45

Berbudaya *Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908* dan
Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana terjabarkan pada


http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

maka perlu kesadaran hadirnya 2‎‎ (Dua) Skenario Perang Semesta penghancuran Indonesia melalui metoda :
(1) perang asimetris (nirmiliter) dan
(2) perang simetris (pengerahan militer).

#SKENARIO_PERANG_ASIMETRIS

Rusak dan hancurkan dengan 7-F:

1. FINANCE:
a. Kucurkan utang dari lembaga keuangan
internasional
b. Arahkan melakukan privatisasi, libatkan
dalam perdagangan bebas dan
globalisasi ekonomi
c. Ciptakan program-program kemiskinan
d. Kuasai aset ekonominya
e. Kuasai kekayaan alamnya2. FOODS: lemahkan ketahanan pangannya.

3. FILMS:
a. Kuasai aset informasinya
b. Hancurkan moral rakyatnya

4. FASHION: bangun tren mode (pakaian, gaya
rambut, dan make-up)

5. FANTASY:
a. Sebarkan narkoba dan miras
b. Hidupkan industri pariwisata dan seks

6. FAITH:
a. Ciptakan revolusi seks
b. Rusak keluarga
c. Buat aliran-aliran sesat
d. Promosikan sekularisme sebagai ‘agama’
baru
e. Hancurkan militansi rakyat melalui tokohnya
f. Suburkan deislamisasi
g. Ramaikan pemurtadan

7. FRICTION:
a. Ciptakan konflik ideologi
b. Promosikan mulltipartai
c. Kuasai sistem politik dan hukumnya
d. Ciptakan revolusi

#SKENARIO_PERANG_SIMETRIS

Hidupkan separatisme dan lakukan invasi/agresi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Terpurukkan ekonomi nasionalnya
2. Pertentangkan elite politiknya
3. Suburkan konflik horizontalnya
4. Pecah belah militernya
5. Datangkan pasukan perdamaian
6. Buat serbuan paradigmatis
7. Buat sel-sel perlawanan
8. Tetapkan status “legal intervention” dan
lakukan invasi militerBaik skenario pertama maupun kedua dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan penyebabnya, sehingga seolah-olah berjalan wajar sebagai konsekuensi dunia modern, tuntutan era global.

Berbekal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845* termaksud diatas, mari dibangun bersama *Kontra Rekayasa Perang Semesta Indonesia (KORPS Indonesia)*

Jakarta, 20 Mei 2017
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
PosKo45 Kompleks GOR Bulungan Blok C
Kebayoran Baru Blok M

 

05
May
17

PosKo45 : PRIMER45 PERKUAT HARDIKNAS 2017

kartunama GP45
Surat Edaran :
MERDEKA!
PRIMER45 PERKUAT HARDIKNAS 2017
Kepada Yth Patriot Kaum Pancasilais Indonesia
Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017 ini adalah saat yang tepat ‎ diperkuat oleh Patriotisme Roh Indonesia Merdeka 45 (PRIMER45) dengan alasan-alasan sbb :
Menimbang‎ kehadiran DEKLARASI ACEH oleh Forum Pimpinan PTKIN, PIONIR VIII 2017, UIN Ar Raniri Aceh, Banda Aceh 26 April 2017;
Mengingat‎ bahwa PANCASILA melekat pada Al Qur’an
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
[QS : Al Ikhlas – 1]
2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
‎[QS : An Nisa – 135]
3) Persatuan Indonesia
[QS : Al Hujurat – 13]
4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
[QS : Asy Syuro – 38]
5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
[QS : An Nahl 90]
Memperhatikan kesejarahan PRIMER45 oleh BRIGADE 17 TNI yang gabungan TP (Tentara Pelajar), TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TGP (Tentara Geni Pelajar), CM (Corps Mahasiswa) yang beriwayat Kejoangan 45 yang terbangun sejak April 1943 (Seinendan/Seinental), Medio 1945 (Gakutotai), pasca 17 Agustus1945 (Gabungan Sekolah Menengah seperti AMRI, BPI, Barisan Banteng dll), Juli 1946 (Laskar Perjoangan Indonesia Bagian Pertahanan dan Markas Pertahanan Pelajar), September 1946 (Tentara Pelajar, Resimen A TRIP JaTim, Resimen  TP JaTeng, Resimen C‎ TP JaBar, Resimen TGP Malang), Mei 1948 Kesatuan Reserve Umum “W” (Yon-I JaBar, Yon-2 JaTeng, Yon-III JaTim), Nopember 1948 TNI BRIGADE 17 (Detasemen I JaTim, Detasemen II Solo, Detasemen III Yogya, Detasemen IV JaBar, Detasemen TGP Madiun, CM CORPS MAHASISWA Yogya, Depo Batalyon Manggarai), Demobilisasi 1 April 1951 (Komando Penyelesaian ex BRIGADE 17 (Masuk ABRI, KUDP Sekolah, Ke Masyarakat Bekerja);
Maka keberlanjutan bina PRIMER45 bagi siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi  dalam rangka mengisi Indonesia Merdeka adalah bijak senantiasa perlu terbekali oleh bina Pembudayaan Kejoangan 45 sebagai berikut :
PATRIOTISME ROH INDONESIA MERDEKA 45 (PRIMER45)

‎Berporoskan Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/


Mengingat Jakarta adalah salah satu lokus perjoangan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan berdasarkan Mukadimah KepPres No 50/1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”.

Maka kami Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45)  [Bab V Pasal 9 (2) Anggaran Dasar MuNas XII/2006] perlu menduplikasikan PRIMER45 berpijak Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yakni :

Tatanilai Dasar :

1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila,
2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya.‎

Tatanilai Operasional :

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Jiwa dan Semangat Merdeka,
3. Nasionalisme,‎
4. Patriotisme,‎
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka,
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah,
7. Persatuan dan Kesatuan,
8. Anti penjajah dan penjajahan,
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri,
10.Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya,‎
11,Idealisme kejuangan yang tinggi,
12.Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara,
13.Kepahlawanan,
14.Sepi ing pamrih rame ing gawe,
15.Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.‎
16.Disiplin yang tinggi,
17.Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Adapun JSN45 tersebut diatas adalah satu kesatuan paham yang terpadu dengan Sejarah Perkembangan JSN45, Rumusan JSN45, Metode Pelestarian JSN45, Pola Pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian JSN45 [1995].

Keyakinan kami, PRIMER45 ini akan dapat lebih mampu membekali segenap anak bangsa Indonesia untuk tingkatkan ketahanan diri dan kolektif menghadapi dampak dari krisis multi dimensional terkini akibat peningkatan Ancaman, Hambatan, Gangguan, Tantangan nirmiliter menggapai Indonesia Berjaya 2045,

Demikianlah disampaikan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab ‎, kiranya dapat menjadi manfaat bersama bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Tetap MERDEKA!

Jakarta, 2 Mei 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,

‎Pandji R Hadinoto

Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎

Inilah Isi Deklarasi Aceh yang Dibacakan Pimpinan Kampus Islam se Indonesia

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Lima puluh lima pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia bersepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI.

Kesepakatan ini tertuang dalam Deklarasi Aceh yang dibacakan Ketua Forum Pimpinan PTKIN se-Indonesia, Dede Rosyada. Pembacaan deklarasi dilakukan di UIN Ar Raniry Banda Aceh. Rabu 26 April 2017.

Dede Rosyada atas nama Pimpinan PTKIN mengatakan, kalangan PTKIN khawatir melihat perkembangan terakhir terkait maraknya kelompok-kelompok yang kurang menghormati kebhinekaan, anti Pancasila dan anti NKRI.

“Pimpinan PTKIN berjanji untuk melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN,” lanjut Dede.

Adapun bunyi naskah Deklarasi Aceh selengkapnya adalah sebagai berikut:

Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan:

1. Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.

3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan dan realitas budaya dan bangsa.

4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.

5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Deklarasi Aceh dibacakan di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, 3.500 mahasiswa, serta ratusan masyarakat yang hadir.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI Nizar Ali mengatakan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI harus diaktualkan kembali kepada generasi muda.

Deklarasi Aceh menurut Direktur yang juga Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini sangat penting. Selain bentuk keprihatinan, penegasan ini sekaligus menjadi komitmen bersama untuk melawan dan menolak paham dan gerakan yang melemahkan sendi-sendi nasionalisme.

“Islam rahmatan lilalamin telah menjaga harmonisasi masyarakat Indonesia. Islam tampil dengan wajahnya yang ramah bukan marah, menjadi nilai sekaligus penuntun bagaimana menjadi warga bangsa yang baik,” tegas Nizar.

Nizar berharap Deklarasi Aceh akan menjadi panduan efektif bagi kalangan PTKIN menolak kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Semua civitas akademika menjadi yakin bahwa kelompok anti Pancasila dan NKRI harus dihadapi bersama-sama sebelum terlanjur beranak pinak berkembang di bumi nusantara.

Selasa , 02 May 2017, 06:00 WIB

Deklarasi PTKIN di UIN Ar Raniry 2017 (Lonceng Tanda Bahaya)

Red: Maman Sudiaman
Republika/Daan

Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26 April 2017 di kampus UIN Ar Raniry, Banda Aceh, telah membuat sebuah deklarasi yang berani dan tepat waktu tentang situasi politik keagamaan di Indonesia terkini.

Bagi saya, deklarasi ini sangat strategis disuarakan oleh perguruan tinggi Islam negeri yang berkumpul di Tanah Rencong pada tanggal di atas. Karena pentingnya isi Deklarasi Aceh itu, Resonansi ini perlu mengutip seluruhnya, kemudian diberi ulasan untuk penguatan.

Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan:

1. Bertekad bulat menjadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.

3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa.

4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.

5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Deklarasi ini dibacakan di depan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dihadiri oleh 3.500 mahasiswa dan ratusan anggota masyarakat setempat. Mengapa deklarasi ini bernilai strategis dan tepat waktu? Tidak sukar untuk menjawabnya.

Gara-gara isu penistaan agama dalam proses Pilkada DKI yang bergulir sejak September 2016 sampai hari ini, masyarakat Indonesia terbelah, baik secara terbuka atau secara tertutup. Panasnya terasa sampai ke akar rumput.

Keadaan semacam ini pasti berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Rupanya Deklarasi PTKIN di Aceh ini menyadari benar akan bahaya itu, maka perlu disumbat dengan sebuah deklarasi yang berani.

Kesadaran yang berasal dari PTKIN ini sungguh patut dipuji di tengah-tengah perguruan tinggi yang lain sedang membisu dan tiarap, seakan-akan negeri ini aman-aman saja. Publik juga dikejutkan oleh sebuah Deklarasi Khilafah oleh HTI di kampus IPB baru-baru ini. Kebetulan saya belum lama ini bertemu dengan rektor IPB, sahabat lama saya, di Bandara Soekarno-Hatta. Sewaktu saya tanyakan masalah ini, hanya dijawab: masih di bawah kontrol. Saya kira tidak sesederhana itu.

Sebuah gerakan transnasional yang dilarang di seluruh negara Arab, di Indonesia malah mendapatkan status badan hukum di masa rezim yang lalu, sebuah rezim yang memang mau berdamai dengan semua jenis gerakan, tidak peduli siapa di belakangnya dan apa tujuannya. Jika sebuah kampus terkenal telah dijadikan sarang gerakan transnasional ini, bukankah itu itu berarti negara telah membiarkan dirinya mulai digerogoti oleh virus ganas yang bisa membawa keruntuhan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945?

Gerakan radikal lain dalam berbagai corak tumbuh sangat subur di berbagai kampus perguruan tinggi Indonesia, bahkan di tingkat pelajar, sejak beberapa tahun terakhir. Pertanyaan saya: apakah gerakan-gerakan yang berasal dari peradaban Arab yang sedang bangkrut ini malah diboyong ke Indonesia? Apa-apaan ini? Pakailah otak, jangan emosi buta. Ironisnya, gerakan-gerakan radikal ini juga sedang dimanfaatkan oleh politisi sumbu pendek untuk kepentingan politik sesaat.

Saya harapkan Deklarasi Aceh itu dipelajari dan dikembangkan lebih jauh oleh semua perguruan tinggi di negeri ini. Sikap apatis dan berlagak pilon sama artinya dengan sengaja membunuh kesadaran nasional kita yang telah dengan susah payah dibangun dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak permulaan abad yang lalu.

Negeri ini milik semua, bukan hanya milik golongan tertentu! Cara berpikir sektarianisme harus dilawan, jangan dibiarkan membinasakan hari depan kita semua. Deklarasi PTKIN di Aceh harus dibaca sebagai lonceng tanda bahaya bagi kelangsungan Negara Proklamasi Republik Indonesia. Jangan lengah!

Sekjen Apresiasi Pimpinan PTKIN Keluarkan Deklarasi Aceh – Kemenag

Kamis, 4 Mei 2017, 07:32 … rektor PTKIN yang pada 26 April lalu berkumpul di Aceh dan mengeluarkan Deklarasi Aceh,” terang Nur Syam pada live talkshow …

16 hours ago – Semua ini tertuang dalam Deklarasi Aceh pada 26 April 2017 lalu. “Deklarasinya juga mesti ditindaklanjuti dengan langkah konkrit agar …

3 days ago – BANDA ACEH, SENAYANPOST.com – Di Tanah Rencong, tepatnya di kampus UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 26 April 2017, 50 pimpinan …

3 days ago – Kesepakatan itu dituangkan dalam Deklarasi Aceh yang dibacakan Ketua … Negeri (UIN) Ar Raniri Aceh, Rabu, 26 April 2017, di Banda Aceh.

Apr 27, 2017 – Komitmen dituangkan dalam Deklarasi Aceh yang dibacakan Ketua Forum … VIII 2017 di UIN Ar Raniri Aceh, Banda Aceh, Rabu (26/4/2017).

5 hours ago – … mengapresiasi Deklarasi Aceh yang disampaikan pimpinan PTKIN pada 26 April … di kampus,” terang Menag di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

3 days ago – Dalam artikelnya yang terbaru di kolom republika.co.id (2/5/2017) Buya … (PTKIN) pada 26 April 2017 di kampus UIN Ar Raniry, Banda Aceh, telah … Bagi saya, deklarasi ini sangat strategis disuarakan oleh perguruan tinggi …




Blog Stats

  • 3,213,320 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…