Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



08
Jun
16

Politik : Ada Peran Komunis dan IMF dalam Tumbangnya Soeharto

Ada Peran Komunis dan IMF dalam Tumbangnya Soeharto

Ada Peran Komunis dan IMF dalam Tumbangnya Soeharto
Fadli Zon.

Jakarta, Obsessionnews Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membenarkan ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto di masa reformasi. Salah satunya adalah kelompok komunis dan International Monetary Fund (IMF).

Peran komunis diakui ada dalam peristiwa 1988, di mana kelompok ini sejak awal tidak cocok dengan gaya kepemimpinan yang dipakai Soeharto. Namun, pengaruhnya tidak begitu besar.

“Memang ada kelompok kiri (komunis) yang berusaha seperti itu tapi pengaruhnya tidak besar,” katanya di DPR, Kamis (2/6/2016).

Sementara peran IMF berdasarkan pengakuan Managing Direktur IMF. Menurutnya, pada saat krisis moneter melanda sebagian wilayah Asia, IMF memang menolong negara-negara berkembang, namun tidak untuk Indonesia.

“Diciptakan krisis makin parah dan kita tidak ditolong. Indonesia diminta menaikkan harga BBM yang akhirnya memicu kerusuhan di beberapa kota,” ucap dia.

Selain dua alasan dia atas, Fadli juga menyebut kejatuhan Soeharto juga disebabkan oleh kuatnya gerakan mahasiswa dan juga masyarakat. Mereka sudah tidak menginginkan lagi Soeharto menjadi Presiden, karena pemerintahan yang korup.

Dalam Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016), anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung,  sempat menyebut tumbangnya Soeharto karena ada pengaruh dari kelompok komunis. ‎ (Albar, @aal_albar)

Serangan 1Mar49

Selamat pagi !
Info Buku.

Telah terbit buku:
“SERANGAN UMUM 1 MARET 1949”
Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat.

306 + xxx halaman.

Penulis: Batara R. Hutagalung.
Penerbit: Matapadi, Yogyakarta
Tersedia di Toko Buku GRAMEDIA
Harga Rp. 65.000,-

=========

Sejak tahun 70-an hingga sekarang, terus menjadi kontroversi, siapa penggagas dan pemberi perintah rperistiwa yang dinamakan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Di era Orde Baru, hanya dikenal bahwa penggagas, pemberi perintah dan pemegang kendali operasi militer tersebut adalah Letkol Suharto, Komandan Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta.

Setelah Presiden Suharto lengser, muncul versi kedua, bahwa penggagas, dsb. adalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Di versi ketiga ini, tidak ada aktor tunggal dalam operasi militer RI terbesar di masa Perang Gerilya selama agresi militer belanda ke II.

Ini adalah operasi militer dengan garis komando dari mulai Panglima Besar Sudirman, yang melibatkan pimpinan sipil yang ikut bergerilya dan dukungan logistik dari rakyat.

Latar belakang dan Tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949:

Pada 28 Januari 1949 PBB mengeluarkan Resolusi yang isinya  a.l. menyerukan kepada Belanda agar membebaskan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan oleh Belanda, dan kembali ke meja perundingan.

Belanda menolak dengan menyatakan, bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, demikian juga tidak ada lagi kekuatan bersenjata pendukung RI.

Belanda tidak mau menyebut TNI.

Dewan Keamanan PBB rencananya akan bersidang lagi pada bulan Maret 1949 untuk membahas “The Indonesian Question”.

Penolakan Belanda dan rencana Sidang Dewan Keamanan PBB dapat didengar oleh pimpinan Republik Indonesia, baik militer maupun sipil, yang sedang melakukan Perang Gerilya.

Kepada Panglima Besar Sudirman yang waktu itu berada di dekat Pacitan, masuk berbagai informasi mengenai hal ini, yang dapat didengar melalui “Radio Rimbu”

Diputuskan untuk mengadakan serangan secara besar-besaran di wilayah Divisi I, II dan III, yang tidak dapat ditutup-tutupi oleh Belanda, dan harus diketahui oleh dunia internasional.

Operasi militer ini harus dilaksanakan sebelum Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Placid, USA.

Hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat posisi delegasi Indonesia, dibawah pimpinan Lambertus Nicodemus Palar, dalam Sidang Dewan Keamanan PBB bulan Maret.

Serangan Umum adalah serangan yang dilakukan serentak di seluruh wilayah suatu Divisi, dan perintah diberikan oleh Panglima Divisi.

Divisi I, Jawa Timur dibawah Panglima Divisi Kol. Sungkono, Divisi II, Jawa Tengah Bagian Timur dibawah Panglima Divisi Kol. Gatot Subroto dan Divisi III, Jawa Tengah Bagian Barat dibawah Panglima Divisi Kol. Bambang Sugeng.

Pada 18 Februari 1949, di Markas Divisi III di lereng Gunung Sumbing digagas Serangan Umum di seluruh wilayah Divisi III, dengan suatu SERANGAN SPEKTAKULER terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang diduduki oleh Belanda ketika melancarkan agresi militernya tanggal 19 Desember 1949.

Operasi militer terbesar selama Perang Gerilya melibatkan seluruh jajaran pimpinan militer dan sipil yang ikut bergerilya.

Unit medis dan paramedis melibatkan Palang Merah Indonesia.

Logistik (makanan dan minuman) selama berlangsungnya Perang Gerilya, disediakan oleh rakyat.

Pemerintah Darurat RI di Bukittinggi juga selalu mengeluarkan siaran yang menunjukkan eksistensi dari Pemerintah Indonesia di pengasingan (Government in exile).

Siaran-siaran dari Jawa, secara estafet diteruskan melalui pemancar di Playen Jawa Tengah, Banten, Bukittinggi, Kota Raja (sekarang banda Aceh) sampai ke Singapura dan New Delhi … kemudian sampai ke PBB di Lake Placid, USA.

Operasi militer dengan garis komando yang ketat, dan dukungan pemerintah sipil serta peran para diplomat RI di PBB berhasil meyakinkan dunia internasional, bahwa Republik Indonesia masih ada, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sanggup melancarkan serangan besar, dan bahkan menduduki Ibukota Yogyakarta selama beberapa jam.

MERDEKA!

Misteri Kelahiran dan Kematian Soeharto

 

Pengantar


Tentu kita sudah banyak mengetahui tentang informasi inti dari sebuah materi hidup, dalam hal ini , peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik  artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme.

Pada dunia nyata cetak biru sebuah kejadian dapat ditemukan dengan mencari bentuk dasar dari kejadian tsb, untuk kemudian diberikan sebuah operasi yang mudah agar ditemukan maksud dari kejadian tsb. Hal ini disebut sebagai DNA kejadian. Berikut ini sebagai contoh DNA kejadian yang dibahas pada diri SOEHARTO untuk mengetahui makna dan maksud dari sebuah kejadian (baca juga Misteri Kelahiran dan Kematian Soekarno)

Soeharto


Perhatikan 2 gambar berikut ini yang memuat 121 (sama dengan Soekarno yang juga memuat 121, baca Misteri Kelahiran dan Kematian Soekarno)

misteri_kelahiran_soeharto

misteri_kematian_soeharto_sama_dengan_kelahiran_soekarno

Semua orang di indonesia, bahkan luar negeri, tentu mengenal Soeharto d, mengutip wikipedia, Soekarto, Jend. Besar TNI Purn. Haji Muhammad Soeharto, (ER, EYD: Suharto) (lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kedua (1967-1998), menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer “The Smiling General” (bahasa Indonesia: “Sang Jenderal yang Tersenyum”) karena raut mukanya yang selalu tersenyum.

Misteri Kelahiran Soeharto


DNA kejadian dapat diperoleh dari nama Soeharto dan kelahiran beliau, Perhatikan arti nama Soeharto dan tanggal lahirnya yang membentuk sebuah memori ingatan yang nantinya akan terjadi pada kelahiran  Soekarno dan kematian beliau sendiri.  Mengutip wikipedia,

Pada 8 Juni 1921, Sukirah melahirkan bayi laki-laki di rumahnya yang sederhana di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun bersalin bernama Mbah Kromodiryo yang juga adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Oleh ayahnya, Kertoredjo alias Wagiyo alias Panjang alias Kertosudiro bayi laki-laki itu diberi nama Soeharto. Dia adalah anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda. Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra kedua, Probosutedjo.

Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke rumah Mbah Kromo karena ibunya sakit dan tidak bisa menyusui. Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering, Mbah Kromo menggendong Soeharto kecil di punggung ketika sedang membajak sawah. Kenangan itu tidak pernah dilupakan Soeharto. Terlebih ketika kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah. Karena dari situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin. Soeharto juga suka bermain air, mandi lumpur atau mencari belut.

misteri_kelahiran_soeharto
Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.

Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di sanggar bersama teman-temannya. Belajar mengaji bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono. Pak Hardjowijono adalah teman ayahnya yang pensiunan pegawai kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu.

Karena sering diajak, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki (sepatu).

Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana ke mari, namun gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia minta berhenti.

Suatu hari pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier militernya dimulai.

Sekali lagi perhatikan ilustrasi gambar berikut ini, dimana kelahiran dan kematian beliau memuat sebuah simbol 121 yang teratur, tiada lain sebuah 121 yang merupakan sebuah pesan universal, di-ingat oleh banyak manusia sebagai pengemban amanah,

makna_121_asmaul_husna_dan_kitab_suciIngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata:  “Mengapa Engkau hendak menjadikan  di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:  “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS 2 ayat 30)

misteri_kelahiran_seharto_222Sebuah simbol 222 yang tentunya mengacu pada Soeharto adalah Presiden ke 2, dimana nama Beliau membentuk 101, yang merupakan sebuah manifestasi kepercayaan tuhan kepada soeharto untuk memimpin negeri, 99 sebagai Asmaul Hsuna + 2 =101 sebagai nama Soeharto. Sebuah 222 yang lain merupakan memori ingatan akan wahyu (Wahyu Diturunkan 22 tahun 2 bulan dan 22 hari),

Misteri G 30 S PKI


DNA kejadian dapat diperoleh dari sebuah peristiwa yang memunculkan tokoh Soeharto.  Mengutip wikipedia,

misteri_g_30_s_membentuk_33

Pada 8 Juni 1921, Sukirah melahirkan bayi laki-laki di rumahnya yang sederhana di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun bersalin bernama Mbah Kromodiryo yang juga adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Oleh ayahnya, Kertoredjo alias Wagiyo alias Panjang alias Kertosudiro bayi laki-laki itu diberi nama Soeharto. Dia adalah anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda. Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra kedua, Probosutedjo.

Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke rumah Mbah Kromo karena ibunya sakit dan tidak bisa menyusui. Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering, Mbah Kromo menggendong Soeharto kecil di punggung ketika sedang membajak sawah. Kenangan itu tidak pernah dilupakan Soeharto. Terlebih ketika kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah. Karena dari situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin. Soeharto juga suka bermain air, mandi lumpur atau mencari belut.

Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.

Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di sanggar bersama teman-temannya. Belajar mengaji bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono. Pak Hardjowijono adalah teman ayahnya yang pensiunan pegawai kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu.

Karena sering diajak, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki (sepatu).

Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana ke mari, namun gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia minta berhenti.

Suatu hari pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier miPada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah enam bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945.

Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel.

Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komadan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL.

Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yangberhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada.

Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infenteri 15 dengan pangkat letnan kolonel (1 Maret 1953). Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.

Lembaran hitam juga sempat mewarnai lembaran kemiliterannya. Ia dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 tersebut akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani[butuh rujukan]. Atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus C SSKAD (Sekolah Staf dan Komando AD) di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada 1 Januari 1960. Kemudian, dia diangkat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun.

Pada 1 Oktober 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD) yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD). Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris (Perancis), dan Bonn (Jerman). Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal (1 Januari 1962) dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965.

Sekitar setahun kemudian, tepatnya, 2 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Setelah diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1 Mei 1963, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengimbangi G-30-S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Dua hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G-30-S/PKI.iternya dimulai.

Perhatikanlah bahwa peristiwa G 30 S PKI membentuk sebuan DNA kejadian berupa 33, sebuah peristiwa titik tolak dari Soeharto dan titik balik dari Soekarno, lihatlah titik balik Soekarno terhadap cita-cita negeri yang mulya terumuskan dalam PANCASILA

kelahiran_soekarno_23_dan_pancasila_76_membentuk_99Ketika G 30 S PKI dengan kode DNA kejadian 33, maka cita-cita negeri yang tertuang sebagai nilai 99 agar senantiasa dekat padaNya, terkoyak akibat G 30 S PKI yang membentuk 33, hingga untuk melengkapinya diperlukan sebuah 66 yang akan diemban oleh Soeharto (penjelasan dibawah akan melukiskan bagaimana Soeharto mengemban 66 ini)

Misteri Super Semar


soeharto_dan_angka27Titik tolak Soeharto dimulai dengan G 30 S PKI dan diterimanya SUPERSEMAR,mengutip wikipedia,

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada “Hari ABRI”, 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu “tersangka komunis”, kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar “operasi komunis” Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: “Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat.” Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department’s Bureau of Intelligence and Research di 1965: “Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya.”1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.

Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat 11 Maret 1966, dia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpangad Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan “Rencana Pembangunan Lima Tahun” I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.

DNA kejadian, kelahiran, serangan umum 1 maret 1949, super semar 11 maret 1966 dan kematian beliau semua mengandung 27, ada apakah 27 ini yang begitu penting bagi Soeharto ?,

  1.  Kelahiran 8-juni-1921 (8+6+1+9+2+1=27)
  2. Serangan Umum 1 Maret 1949 (1+3+1+9+4+9=27)
  3. SuperSemar 11-maret-1966 (1+1+3+1+9+6+6=27)
  4. Kematian 27-januari-2008 (2+7+1+2+0+0+8=20)
  5. Sebuah kode unik, 27+27+27+20 =101, Nama Soeharto membentuk susunan abjad, S=19,O=15,E=5,H=8,A=1,R=18,T=20 dan O=15, kesemuanya berjumlah 19+15+5+ 8+1+18+20+15=101

Soeharto & Golkar


Perhatikan gambar ini sebagai titik tolak pak Harto, yang memuat simbol DNA kejadian 33 dibawah ini

misteri_g_30_s_membentuk_33

Mengutipwikipedia,

Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar.

Perhatikanlah nama pak Harto dan Golkar membentuk sebuah nilai 66 dari pasangan 33 pada DNA kejadian G 30 S PKI., perhatikan gambar dibawah ini,

SOEHARTO & GOLKAR

Sebuah hal yang sempurna ketika G 30 S PKI yang memunculkan DNA kejadian sebagai 33 akan berpasangan dengan GOLKAR yang membentuk DNA kejadian 66 dengan Soeharto, hingga membentuk 99 sebagai ingatan agar dekat kepadaNya. Kesemuanya ini mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negeri yang (baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda  di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. : “Makanlah olehmu dari rezki yang  Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.  adalah negeri yang baik dan  adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. (baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur).’ (As-Saba’ 15)

Kejatuhan Soeharto


Seiring perjalanan waktu Soeharto dan GOLKAR yang terus menerus diberi amanah untuk memimpin negeri, sebuah peristiwa kelam yang kembali terulang, mengutip wikipedia,

Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang keenam pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada 28 April 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Ia menerima penganugerahan Bintang Lima atau Pangkat Jenderal Besar saat berusia 76 tahun (39 September 1997).

Pada 25 Juli 1996, Presiden Soeharto menerima PDI pimpinan Soerjadi dan menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua hari kemudian terjadi peristiwa 27 Juli berdarah.

Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997).

Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter.

Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri.

Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya.

Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisakti, Jakarta mengelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan artileri serta berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti.

Sehari kemudian, tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibukota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15).

Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsure pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Meninggalnya Soeharto


misteri_kematian_soeharto_sama_dengan_kelahiran_soekarnoSeiring berjalan waktu

Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri.

Jaksa Agung AM Ghalib dan Menko Wasbang/PAN Hartarto menemuinya di Jalan Cendana (Jakarta) untuk mengklarifikasi penyataan tersebut (21 September 1998). Pada 21 November 1998, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai US$15 miliar (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS.

Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[9]

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Sebuah perjalanan panjang pengemban amanah Tuhan untuk memimpin negeri, akhirnya meninggal sama persis dengan ketika beliau lahir (baca [Misteri Kematian Soeharto] Mengapa Tepat pkl 01.10 PM ?) yang memuat 222 sebagaimana simbol misteri_kelahiran_seharto_222Dan setahun sebelum beliau meninggal dunia, maka bencana demi bencana terjadi tahun 2007 yang membentuk 222, sebagai berikut ini

Perhatikan pak Harto meninggal tgl 27 januari 2008, yang beliau lahir 8 Juni 1921, artinya belum genap 133 hari (selang 27 januari 2008 ke 8 juni 2008 adalah 133 hari dari 87 tahun usia pak Harto), Sebuah simbol 133=1+3+3=7 dan 87=8+7=15, sekali lagi 7+15=22, sebuah simbol 22 pada kelahiran dan kematian pak Harto.,,

[Update … 22 ini muncul dan terbukti sebagai peristiwa besar dunia,  lihat film ini,

Sebuah siklus yang telah dituliskan untuk waspada bencana, terbukti tulisan yang dapat mencegah bencana besar, salah satunya

bila_kah_22Akhirnya sesuai dengan yang  dituliskan bahwa indonesia menangis dan berbela sungkawa sebagai HARI BERKABUNG, URUT DENGAN LONGSOR NTT 3-3-2007, GEMPA SUMBAR 6-3-2007 DAN PESAWAT GARUDA JATUH DAN TERBAKAR 7-3-2007, Saat 2007 lalu sikembar waspada telah memberikan arti 1-1-2007 adam air jatuh, 2-2-2007 Banjir Besar Jakarta, dan akhirnya munculah siklus 22 sebagai “HARI BERKABUNG, dimulai longsor, gempa dan pesawat”.

Artikel Bacalah Fenomena 22 posted Feb 26, 2007 11:18 pm sebulan lalu , dan sangat mencengankan setelah dimana tgl 22-2-2007 memang hari berduka sebagai mana di lansir oleh artikel Bilakah 22-2-2007 ? posted Feb 19, 2007 10:10 am , salah satu kutipannya adalah :

Bacalah 22/2/2005, jangan lupakan, Secara tegas dapat diambil kesimpulan 22.02.2005 atau 2 tahun lalu merupakan hari berkabung, dengan didahului, longsor, gempa meningkat, masalah pesawat

Dan benar terjadi sebagai hari berkabungan

Longsor : NTT (3.3.2007)
Gempa Meningkat : SUMBAR (6.3.2007)
Pesawat : Garuda – Yogya (7.3.2007)

waspada_terhadap_kembar_terbukti_2007

Setahun Sebelum Meninggalnya Soeharto


Sebuah tanda alam ketika Soeharto akan meninggal dunia, setahun sebelumnya, terjadi bencana di mana-mana (baca Inilah Kejadian Bencana Besar 2007: Pesawat Adam Air Jatuh, Jakarta Banjir Besar, Longsor NTT, Gempa Sumbar, Pesawat Garuda Terbakar dan Gempa Bengkulu

bencana_tahun_2007_peringatan_mengapa_

Perhatikan 222 diatas pada diri pak Harto dan 27 pada peristiwa penting yang ad pada Soeharto, maka tserbutlah 222 diatas menjelma menjadi sebuah memori tahun 2007, setahun sebelum pak Harto meninggal, tiada lain 2, 22 ataupun 222 ini merupakan sebuah memori tujuan mulya sebelumnya, dari Soekarno sampai Soeharto

kelahiran_soekarno_23_dan_pancasila_76_membentuk_99SOEHARTO & GOLKARUntuk mewujudkan negeri yang (baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda  di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. : “Makanlah olehmu dari rezki yang  Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.  adalah negeri yang baik dan  adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. (baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur).’ (As-Saba’ 15)

Hingga sebuah ayat lanjutan “Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar  dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi  yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr .”

Dengan munculnya Lumpur Lapindo yang ganas (baca Kejadian Aneh-Aneh Jelang Lumpur Lapindo Meledak) , mengeringkan semua pepohonan dan kehidupan sebagai gambaran negeri yang sebenarnya dapat tumbuh subur berkah rahmah Allah swt, simbol jika berpaling dari Allah swt, gambaran pada ayat ““Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar  dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi  yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr .”

ledakan_lumpur_lapindo_22_11_2006_membentuk_99Setelah ledakan Lapindo, Adam Air Jatuh dan Banjir besar terjadi di Jakarta tepat tgl 2-2-2007, dalam skala maksimum dan berulang terus

Adam Air Jatuh Membentuk 99


Peringatan Demi Peringatan Atas Negeri Setelah Ledakan Lumpur Lapindo 22-11-2006


Perhatikan  GEMPA YOGYA 2006 & GEMPA TASIKMALAYA 2009Kebetulankah_22_gempa_yogya_27_mei_2006_dan_gempa_tasikmalaya_2_9_2009_Gempa Yogya 27 mei 2006 dan Gempa TasikMalaya,  kemiripan 22 yang Nyata,

GUNUNG MERAPI 2010 & GUNUNG KELUD 2014


gunung_merapi_dan_gunung_kelud_meletus_22_kebetulankah_Gunung Merapi Meletus dan Gunung Kelud Meletus sebuah kenyataan tentang bukti 22,

MENGAPA MERAPI, TSUNAMI JEPANG, KELUD , MH 370 Hilang MEMBENTUK POLA YANG SAMA (22) ?


  1. Sebuah ajakan  sebagai ingatan 22 itu yakni untuk kembali kepada ajaran suci yaitu al-qur’an dengan ingatan bahwa, Wahyu Diturunkan 22 tahun 2 bulan dan 22 hari
  2. Sebuah memori ingatan akan lafal Allah swt yang terekam dalam sebuah foto tepat tgl 22-11-2006, dimana lumpur lapindo meledak Lafal Allah dalam Ledakan Pertamina di Lumpur Lapindo Sidoarjo
  3. Sebuah doa 22 yang dipanjatkan untuk mengingatkan bangsa agar memurnikan ajaran tauhid agar selamat di dunia dan akhirat, Sebuah inspirasi muncul yang disebabkan keprihatinan masalah ini, berikut doa tersebut, perhatikan posting yang tidak dapat diubah (http://groups.yahoo.com/neo/groups/the_untold_stories/files) jika ingin cek harus login dengan email yahoo yang tercatat 9 desember 2006 doa_22doa_22Gempa Yogya 27-5-2006 yang membentuk simbol 22, 2+7+5+2+0+0+6=22, juga berulang ketika gempa tasikmalaya, 2-9-2009 yang membentuk simbol 2+9+2+0+0+9=22.

Kebetulankah_22_gempa_yogya_27_mei_2006_dan_gempa_tasikmalaya_2_9_2009_

Lihat gambar diatas ini, koq sama ya gempa yogya dan tasikmalaya ? pasti ada yang mengaturNya,

Gempa Yogya 27-5-2006 yang membentuk simbol 22, 2+7+5+2+0+0+6=22, juga berulang ketika gempa tasikmalaya, 2-9-2009 yang membentuk simbol 2+9+2+0+0+9=22.  (baca Kejadian Aneh-Aneh Jelang Gempa Yogya 27-mei-2006),  (baca Kejadian Aneh-Aneh Jelang Gempa Tasikmalaya). Dengan doa 22 diatas, seharusnya sebuah gempa atau peristiwa besar dapat dicegah baik korban jiwa maupun lainnya dengan cara mendekatkan diri padaNya. Sebagaimana bencana besar lainnya, senantiasa, situs ini memberikan sebuah warning akan terjadinya sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri padaNya.

[Update] Tragedi Beruntun Mina-Mekkah ter-rekam dalam film ini, ,  Tepat 24/3/2015 terjadi Pesawat German Jatuh dan sebelas (11) hari  terjadi Blood Moon di tanggal kembar 4/4/2015  Terbukti Dari film  diatas yang menunjukkan ALPEN hingga itulah gempa dahsyat nepal terjadi, Apakah yang terjadi setelah Blood Moon yang ke tiga ? di tanggal kembar  4/4/2015 ?, sebuah peristiwa alam dua puluh (20) hari setelahnya dunia  di kejutkan dengan gempa dahsyat raksasa tgl 25-4-2015 di Nepal, [Update … 22 ini muncul dan terbukti sebagai peristiwa besar dunia,  lihat film ini, [Update … 99+99+88 hari setelah Longsor BanjarNegara di tanggal  kembar, terjadilah Tragedi Mina 24-9-2015,

08
Jun
16

Konstitusi : Disfungsikan Amandemen UUD 2002 Segera

Disfungsikan Amandemen UUD 2002 Segera

Disfungsikan Amandemen UUD 2002 Segera
Pandji R Hadinoto.

Jakarta – Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen UUD 1945, di antaranya Amien Rais dan Fuad Bawazier. “Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” ungkap Try dalam simposium Waspada PKI di Jakarta, Rabu (1/62016) lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua DHD45 DKI Jakarta, Dr IR Pandji R Hadinoto menilai, hal itu seolah memperkuat data-data kesenjangan antar wilayah besar pada September 2014 berdasarkan prosentase penduduk miskin per provinsi (Sumber BPS 2015, terendah di bawah 5%, tertinggi di antara 25-30%.kemudian, persentase nasional 14,55%) dan Gini Ratio (0.31 / 2004 menjadi 0.41 / 2011) walau terekam Poverty Rate (16.7 %/ tahun 2004 menjadi 12.5 %/ 2011) adalah erat terkorelasi situasi dan kondisi pasca pemberlakuan politik hukum Amandemen UUD2002.

“Dalam pengertian itulah adalah wajar kebijakan presidensial Nawacita dan Trisakti ke depan diberlakukan sepenuhnya, bahkan 1.000 persen ibaratnya dan lebih daripada itu disfungsikan politik hukum amandemen UUD 2002 segera,” papar mantan aktivis ITB ini. (Red)

pancasila mercusuar dunia_01

Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002

11 Februari 2012 08:01:53 Diperbarui: 25 Juni 2015 19:47:34 Dibaca : 14,297 Komentar : 0 Nilai : 0
JAKARTA-GEMPOL, Banyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa Negara Republik Indonesia telah mengadakan perubahan Amandemen UUD 1945 sebanyak beberapa kali. Pada acara Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen dan Masa depan Bangsa di Jakarta, 30 Januari- 4 Februari 2012, beberapa orang peserta banyak yang tidak mengerti perubahan UUD 1945 dan ada pula yang belum membacanya. Berikut ini adalah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. sebagai ketua MPR RI, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002. Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,”; (c) Mengubah penomeran pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menajdi Pasal 25A; (d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agund dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara; (e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A (4). Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Pasal 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 24 (3) Badan-badang lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33 (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hokum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) pada tanggal 10 Agustus 2002. Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/rachmadgempol/perubahan-keempat-uud-1945-pada-tahun-2002_550db983813311c925b1e419

Logo Bulat GPA45
02
Jun
16

Politik : Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila

Foto GPA45 1Jun16

DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 oleh Ketua DHD 45 Jakarta

Jakarta (Facta-news.com)

DHD 45Kepada Yth
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mengadili Perkara Nomor 125/PDT.G/2016/PN.SMN Pada Tingkat Banding
Jalan Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal : DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA

Dengan Hormat,

Menyambut baik kehadiran Peraturan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan

Menimbang pentingnya penegakan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II no 7, 15 Febroeari 1946] jo tanggal 5 Juli 1959 [Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959 / Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945];

Mengingat amanat Mukadimah Keputusan Presiden No 50 Tahun 1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”;

Memperhatikan Pidato Presiden Soekarno “To Build The World A New” di Sidang Umum Perhimpunan Bangsa Bangsa, New York, 30 September 1960 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2003 tentang 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila;

Mencermati PRIMER 45 (Piagam Roh Indonesia Merdeka 45) tanggal 17 Mei 2016, Pidato Ketua Umum ILUNI UI tanggal 20 Mei 2016 tentang Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli dan aspirasi PETA (Pembela Tanah Air) tanggal 20 Mei 2016 tentang Amanah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3 UUD 45, serta aspirasi Aliansi Gelora Bung Karno tentang Kembalikan Pancasila Dan UUD 1945 Asli;

Menyimak catatan Dibalik Amandemen UUD 1945 oleh John Helmi Mempi [Direktur Eksekutif CEDSOS];

Maka sebagai bentuk tanggung jawab kenegarabangsaan, kami eksponen-eksponen Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan kaum Nasionalis Indonesia lainnya selaku Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia dan Warga Negara Indonesia, bersama ini menyatakan DUKUNGAN SEPENUHNYA kepada PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA dalam MENEGAKKAN HUKUM demi terwujudnya KEADILAN dengan menerima dan mengabulkan permohonan / gugatan baik dalam Prepatoir dan Provisi maupun pokok perkara, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Smn tanggal 12 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Kelas IB Sleman, Jalan Merapi Beran, Sleman 55511.

Demikianlah Deklarasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua Pihak-pihak Pemangku Kepentingan.

Jakarta, 26 Mei 2016

Hormat kami,

Pendukung Deklarasi DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA

1. Pandji R Hadinoto, 2. Djoenarsono Bardosono, 3. Hari Setiawan, 4. Darmawan, 5. Dayan L Allo, 6. Gatot Marsono, 7. Ngadi Prawiro Putro, 8, Sadjarwo, 9. Greg Wisnu Rosariastoko, 10. Anoniman Suyatman, 11. Papank TR, 12. Tedjo Panitro, 13. Anthenk Hunter, 14. Henky Sutanto, 15. Irawan Sumantoro, 16. Indrato Sumantoro, 17. Sucipto Harimurti, 18. Nanang RI Iskandar, 19. H Jailani, 20. Gus Sholeh Mz, 21. Abdilah Karyadi, 22. Rafeldi Raffles Rauf, 23. RM Mustadjab Latip, 24. Setiyo Wibowo, 25. Rasminto, 26. Bob Novandy, 27. Rudy, 28. Syahrul K Mahulauw, 29. Ali Hamzah, 30. Nanang Qosim, 31. Teuku Muda Yusuf, 32. Free Hearty, 33. Doddy Aswin Soerjadi, 34. Lasman Siahaan, 35. Surya Chandra Salim. 36. Chatarina Etty, 37. Mukhlis Pane, 38. Bambang Budianto, 39. Iqbal Daut Hutapea, 40. Harry Sorongan, 41. Aldi Putu Veraldi, 42. A Nasser Ras, 43. Andi Hakim, 44.Maizal Alfian, 45. Didiek Poernomo, 46. Dodi Ilham, 47. M Diennaldo, 48. Andi Hakim, 49. M Taufik Budiman, 50. Dhia Prekasha Yoedha, 51. Royono R Murad, 52. Muslim Arbi, 53. Rodhial Huda, 54, Andre Lukman, 55. Raden Hazairin, 56. Yudi Cahyadi, 57. Riduan Rajaguguk, 58. Guntur M Aritonang, 59. H Jaedi, 60. Urip S Widodo, 61. Kemal A Surianegara, 62. Budiawan, 63. Eben Bennie Fatah, 64. Surya Hajar, 65. Suryadi, 66. Mochtar Soeroso

Tembusan Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Badan Pembudayaan Kejoangan 45
4. Legiun Veteran Republik Indonesia
5. Advokat Syarifuddin Simbolon SH
6. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia
7. Komunitas-komunitas :
701 KelBes Pejoang 45
702 Kerabat 45
703 Front Nasionalis 45
704 Kongres PEMUDA Indonesia
705 FGD Garuda Merah Putih
706 Liga Gerakan Budaya Pancasila
707 Patriot Garuda Pancasila
708 Masyarakat Adat Pancasila
709 Majelis Kehormatan Rakyat
710 Komite Indonesia Bangkit
711 Partisan Indonesianis
712 Indonesia Bergerak
713 PSB SuryaNusa
714 Komunitas Pakar
715 Majelis Pandu Indonesia
716 FORPINDO Forum Pemuda Indonesia
717 GeraKNusa Gerakan Kebudayaan Nusantara
718 PPM Pemuda Panca Marga
719 Front Pancasila
720 Barisan Garuda Pancasila
721 KelBes PKPI
722 KTP Komunitas Tugu Proklamasi
723 Human Studies institute
724 LSS Budaya Nusantara
725 Garda PETA
726 Pusat Studi Pancasila UGM
727 FORKUM Forum Komunikasi Ulama & Masyarakat
728 Himpunan Mahasiswa Indonesia, Bandung
729 LESBUMI PBNU

Perpres Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 Disambut Baik

Perpres Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 Disambut Baik
Pandji R Hadinoto

Jakarta – Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila yang dijadwalkan digelar pada Rabu (1/6/2016) pukul 13.00 WIB, di DHD45 Gedung Joang Jl. Menteng Raya 31 Jakarta Pusat, menyambut baik kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.

Menurut Ketua DHD45 Jakarta Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, acara ini dikemas sebagai Temu Deklarator Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan Nasionalis Indonesia serta Publik Kenegarabangsaan Pembela Indonesia lainnya.

Menurut mantan Aktivis ITB ini, deklarasi tersebut didasarkan dengan: Menimbang pentingnya penegakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanggal 18 Agustus 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II no 7, 15 Febroeari 1946] jo tanggal 5 Juli 1959 [Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959 / Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945];

Mengingat amanat Mukadimah Keputusan Presiden No 50 Tahun 1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”;

Memperhatikan Pidato Presiden Soekarno “To Build The World A New” di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, 30 September 1960 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2003 tentang 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila;

Mencermati PRIMER45 (Piagam Roh Indonesia Merdeka 45) tanggal 17 Mei 2016, Pidato Ketua Umum ILUNI UI tanggal 20 Mei 2016 tentang Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli dan aspirasi PETA (Pembela Tanah Air) tanggal 20 Mei 2016 tentang Amanah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3 UUD 45, serta aspirasi Aliansi Gelora Bung Karno tentang Kembalikan Pancasila Dan UUD 1945 Asli;

Menyimak catatan Dibalik Amandemen UUD 1945 oleh John Helmi Mempi [Direktur Eksekutif CEDSOS];

Maka, jelas Pandji, sebagai bentuk tanggung jawab kenegarabangsaan, kami eksponen-eksponen Generasi Penerus Angkatan 45 dan kawan-kawan kaum Nasionalis Indonesia serta Publik Kenegarabangsaan Pembela Indonesia lainnya selaku Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia dan Warga Negara Indonesia, bersama ini menyatakan DUKUNGAN SEPENUHNYA kepada PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA dalam MENEGAKKAN HUKUM demi terwujudnya KEADILAN dengan menerima dan mengabulkan permohonan / gugatan baik dalam Prepatoir dan Provisi maupun pokok perkara, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Smn tanggal 12 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Kelas IB Sleman, Jalan Merapi Beran, Sleman 55511.

Adapun Deklarasi tersebut didukung oleh: 1. Pandji R Hadinoto, 2. Djoenarsono Bardosono, 3. Hari Setiawan, 4. Darmawan, 5. Dayan L Allo, 6. Gatot Marsono, 7. Ngadi Prawiro Putro, 8, Sadjarwo, 9. Greg Wisnu Rosariastoko, 10. Anoniman Suyatman, 11. Papank TR, 12. Tedjo Panitro, 13. Anthenk Hunter, 14. Henky Sutanto, 15. Irawan Sumantoro, 16. Indrato Sumantoro, 17. Sucipto Harimurti, 18. Nanang RI Iskandar, 19. H Jailani, 20. Gus Sholeh Mz, 21. Abdilah Karyadi, 22. Rafeldi Raffles Rauf, 23. RM Mustadjab Latip, 24. Setiyo Wibowo, 25. Rasminto, 26. Bob Novandy, 27. Rudy, 28. Syahrul K Mahulauw, 29. Ali Hamzah, 30. Nanang Qosim, 31. Teuku Muda Yusuf, 32. Free Hearty, 33. Doddy Aswin Soerjadi, 34. Lasman Siahaan, 35. Surya Chandra Salim. 36. Chatarina Etty, 37. Mukhlis Pane, 38. Bambang Budianto, 39. Iqbal Daut Hutapea, 40. Harry Sorongan, 41. Aldi Putu Veraldi, 42. A Nasser Ras, 43. Andi Hakim, 44.Maizal Alfian, 45. Didiek Poernomo, 46. Dodi Ilham, 47. M Diennaldo, 48. Firman Abadi, 49. M Taufik Budiman, 50. Dhia Prekasha Yoedha, 51. Royono R Murad, 52. Muslim Arbi, 53. Rodhial Huda, 54, Andre Lukman, 55. Raden Hazairin, 56. Yudi Cahyadi, 57. Riduan Rajaguguk, 58. Guntur M Aritonang, 59. H Jaedi, 60. Urip S Widodo, 61. Kemal A Surianegara, 62. Budiawan, 63. Eben Bennie Fatah, 64. Surya Hajar, 65. Suryadi, 66. Mochtar Soeroso, 67. Fatony, 68. Irwan Lubis, 69. Ribawanto Suyoso, 70 Farhad Syamsudin. (Red)

Rabu 01 Jun 2016, 11:37 WIB

Di Simposium Amankan Pancasila, Try Sutrisno Singgung Tokoh Reformasi yang Minta Maaf

Ahmad Masaul Khoiri – detikNews
Di Simposium Amankan Pancasila, Try Sutrisno Singgung Tokoh Reformasi yang Minta MaafFoto: Ari Saputra

Jakarta – Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen Undang-undang Dasar 1945. Mereka yang disebut mendatangi rumah Try antara lain Amien Rais dan Fuad Bawazier.

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” kata Try saat memberikan sambutan di acara simposium Waspada PKI di Balai Kartini, jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Memang, kata Try di Tap MPR nomor 1 tahun 2003 tentang amandemen UUD 1945 pertama naskah pembukaan masih ada. Namun di bagian batang isi banyak yang bertentangan. Misalnya soal sistem ketatanegaraan yang tak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi.

Amandeman UUD 1945 juga menghapuskan utusan daerah dan utusan golongan di MPR dan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah yang menurut Try mencontoh konsep negara federal di Amerika Serikat. “Sistem bernegara, rakyat berdaulat, bukan MPR lembaga tertinggi, diturunkan gradenya. urusan daerah bukan perwakilan, itu niru federal niru Amerika,” kata Try.

“Amien bilang, waktu amandemen I, NKRI, preambule, presidensiil, batang tubuh, Pak Try ini dilakukan secara adendum. UUDnya utuh, aslinya ada, nyatanya setelah jadi tidak ada,” tambah Try menceritakan pengakuan Amien Rais.

Try yang mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI ini berharap MPR segera bangkit untuk kembali menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. “Tidak tertutup amandemen, tapi secara administrasi di adendum, itu yang kita inginkan. Amandemen pertama sampai empat itu keliru, ini dikaji ulang,” kata Try.
(erd/faj)

Logo Segilima GPA45

Amien Rais Minta Maaf Soal Amandemen UUD 1945 yg Merusak Negara

Berita Ringan : Di Simposium Waspada PKI, Try Sutrisno Singgung Tokoh Reformasi yang Minta Maaf

detik

Quote:Jakarta – Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengaku didatangi sejumlah tokoh reformasi yang ingin meminta maaf telah mempelopori amandemen Undang-undang Dasar 1945. Mereka yang disebut mendatangi rumah Try antara lain Amien Rais dan Fuad Bawazier.

“Setelah 16 tahun reformasi banyak tokoh kita yang tobat. Amien Rais, Fuad Bawazier yang amandemen UUD 1945, datang ke rumah saya dan minta maaf,” kata Try saat memberikan sambutan di acara simposium Waspada PKI di Balai Kartini, jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Memang, kata Try di Tap MPR nomor 1 tahun 2003 tentang amandemen UUD 1945 pertama naskah pembukaan masih ada. Namun di bagian batang isi banyak yang bertentangan. Misalnya soal sistem ketatanegaraan yang tak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi.

Amandeman UUD 1945 juga menghapuskan utusan daerah dan utusan golongan di MPR dan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah yang menurut Try mencontoh konsep negara federal di Amerika Serikat. “Sistem bernegara, rakyat berdaulat, bukan MPR lembaga tertinggi, diturunkan gradenya. urusan daerah bukan perwakilan, itu niru federal niru Amerika,” kata Try.

“Amien bilang, waktu amandemen I, NKRI, preambule, presidensiil, batang tubuh, Pak Try ini dilakukan secara adendum. UUDnya utuh, aslinya ada, nyatanya setelah jadi tidak ada,” tambah Try menceritakan pengakuan Amien Rais.

Try yang mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI ini berharap MPR segera bangkit untuk kembali menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. “Tidak tertutup amandemen, tapi secara administrasi di adendum, itu yang kita inginkan. Amandemen pertama sampai empat itu keliru, ini dikaji ulang,” kata Try.
(erd/faj)

Glosarium dr Wiki
Quote:Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Quote:A preamble is an introductory and expressionary statement in a document that explains the document’s purpose and underlying philosophy. When applied to the opening paragraphs of a statute, it may recite historical facts pertinent to the subject of the statute. It is distinct from the long title or enacting formula of a law. PEMBUKAAN / MUKADDIMAH

Rabu 01 Jun 2016, 11:24 WIB

Jokowi: 1 Juni Libur, Ditetapkan Sebagai Peringatan Hari Lahir Pancasila

Avitia Nurmatari – detikNews
Jokowi: 1 Juni Libur, Ditetapkan Sebagai Peringatan Hari Lahir PancasilaFoto: Presiden Jokowi (Cahyo/Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden (Keppres) diteken hari ini.

Pengumuman itu disampaikan Jokowi dalam pentupan pidato peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/6/2016) sekitar pukul 11.10 WIB.

“Dengan mengucap bismillah, tanggal 1 Juni ditetapkan diliburkan dan diperingati sebangai Hari Lahir Pancasila,” kata Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang di atas mimbar.

Keputusan Jokowi itu disambut tepuk tangan riuh dari seluruh tamu undangan yang memadati gedung. Jokowi kemudian meneken Keppres soal keputusan tersebut. Hari libur 1 Juni akan berlaku mulai tahun depan.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta Pancasila harus terus diamalkan oleh segenap rakyat Indonesia. Dia juga mengutip pesan Presiden Sukarno agar rakyat Indonesia senantiasa bergotong-royong demi memajukan bangsa.

Dalam acara itu hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menko PMK Puan Maharani, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, MenPANRB Yuddy Chrisnandi, Ketua DPR Ade Komarudin, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan lainnya.
(hri/nrl)

Baca Juga
Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila

Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila

Mega dan Tjahjo Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi

Mega dan Tjahjo Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi

Cerita Bung Karno Soal Asal Mula Nama Pancasila

Cerita Bung Karno Soal Asal Mula Nama Pancasila

Cerita Yudha yang Berpenampilan Bak Sukarno di Acara Hari Lahir Pancasila

Cerita Yudha yang Berpenampilan Bak Sukarno di Acara Hari Lahir Pancasila

Keppres Hari Lahir Pancasila Tonggak Baru Sejarah Bangsa Indonesia

Keppres Hari Lahir Pancasila Tonggak Baru Sejarah Bangsa Indonesia

Momen Jokowi di Banceuy

Momen Jokowi di Banceuy

Ini Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang Jadi Cikal Bakal Lahirnya Pancasila

Ini Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang Jadi Cikal Bakal Lahirnya Pancasila

Ridwan Kamil Bakal Bikin Games dan Aplikasi Pancasila

Ridwan Kamil Bakal Bikin Games dan Aplikasi Pancasila

Jokowi: Pancasila benteng melawan radikalisme dan ekstremisme

  • 1 Juni 2016

 
Image copyright Laliy Biro pers setpres
Image caption Presiden saat memberikan pidato sambutan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di gedung Merdeka, Bandung.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional.

Dalam bagian lain pidatonya, Jokowi mengatakan mensyukuri Indonesia memiliki Pancasila, dan membandingkan kondisi di sejumlah negara yang disebutnya tengah gelisah oleh radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Namun Jokowi tak menyinggung kenyataan, bahwa selama beberapa waktu, Indonesia juga dilanda berbagai masalah terkait terorisme, radikalisme, dan intoleransi agama dan ideologi.

Presiden Jokowi mengumumkan penetapan ahri libur dan Hari lahir Pancasila di gedung Merdeka, Bandung, Rabu (01/06) pagi.

“Dengan keputusan Presiden, tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan peserta acara.

Acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dihadiri antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, mantan Presiden Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan wapres Boediono serta para menteri kabinet.

Kelahiran Pancasila 1 Juni dikaitkan dengan pidato Sukarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam perkembangannya, materi pidato itu kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian disepakati sebagai dasar negara dalam rumusan final tanggal 18 agustus 1945.

Penetapan hari lahir Pancasila itu dituangkan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani 1 Juni 2016.

Bersyukur memiliki Pancasila

Dalam bagian lain pidatonya, Jokowi mengatakan mensyukuri Indonesia memiliki Pancasila. Dia kemudian membandingkan kondisi di sejumlah negara yang disebutnya tengah gelisah.

“Termasuk negara maju, saat ini sedang gelisah, saat ini mereka sedang galau, resah. Toleransi mereka terkoyak, solidaritas mereka terbelah, ketertiban sosial mereka terganggu,” kata Presiden.

Image copyright Laily Biro Pers Setpres
Image caption Penetapan hari lahir Pancasila itu dituangkan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani 1 Juni 2016.

Dia menyebut negara-negara itu ‘terganggu terorisme, ekstrimisme dan radikalisme.’

“Mereka juga goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan. Mereka sedang mencari referensi dalam menghadapi tantangan itu,” papar Presiden.

Di tengah kegelisahan negara-negara dalam menghadapi tantangan dan tantangan baru, demikian presiden, “kita beruntung mempunyai Indonesia, Indonesia yang berbhineka tunggal ika, Indonesia yang beragam, tapi bisa menjaga toleransi dan kebhinekaan”.

Dia lantas menekankan: “Indonesia yang bisa menjadi referensi negara lain. Dan itu bisa terjadi karena kita mempunyai Pancasila.” Tepuk tangan kemudian membahana di ruangan.

Jokowi tak menyinggung kenyataan, bahwa selama beberapa waktu, Indonesia juga dilanda berbagai masalah terkait terorisme, radikalisme, dan intoleransi agama dan ideologi.

“Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja. Pancasila harus dijaga kelanggengannya,” ujar Presiden lebih lanjut.

MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DAN KONSTITUSI PERTAMA

Posted by Komunitas Guru PKn on Wednesday, May 4, 2011

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dicapai melalui beberapa tahapan. Tahap pertama pertumbuhan kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dikenal sebagai masa kebangkitan pertama bangsa Indonesia. Lahirnya Budi Utomo merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia karena masa sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia lebih bersifat kedaerahan. Oleh karena itu, angkatan ini sering disebut sebagai angkatan perintis perjuangan bangsa Indonesia, dan setiap tanggal 20 Mei oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional.

Tahapan selanjutnya yang sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang intinya berikrar kami bangsa Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia, Berbangsa yang satu bangsa Indonesia; dan menjungjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Oleh ikrarnya tersebut, angkatan ini sering disebut angkatan penegas.
Setelah kurang lebih tiga setengah abad bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, mulai 1942 bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang setelah Belanda mengalami kekalahan perang dari Jepang. Oleh karena kekalahannya tersebut, Belanda menyerakan daerah bekas jajahannya (Indonesia) kepada Jepang.
Pada tahun 1945, angkatan perang Jepang banyak menderita kekalahan dalam perang melawan Sekutu. Untuk kepentingan perang Jepang dan melihat pula pengalamannnya di Filipina di mana penduduknya bersikap bermusuhan terhadap Jepang maka pemerintahan di Tokyo berpendapat janji perdana mentri Koiso pada tanggal 7 September 1944 yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia segera dilaksanakan. Sejak itu pemerintah militer di Jawa mengadakan persiapan ke arah itu. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang anggotanya sebanyak 62 dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyadiningrat dan Ketua Muda R.P Soeroso (Pada sidang II tanggal 10-17 Juli 1945, anggota BPUPKI ditambah jumlahnya menjadi 68 orang). Pada tanggal 28 Mei 1945 anggota BPUPKI dilantik oleh Pembesar Tertinggi Bala Tentara Jepang di Jawa. BPUPKI mengadakan dua kali persidangan yakni tanggal 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 – 17 Juli 1945.
Sela waktu antara sidang pertama dan kedua digunakan oleh Cou Sangi In (semacam badan penasehat yang dibentuk oleh pemerintah Jepang) untuk membentuk suatu panitia yang disebut panitia sembilan. Panitia ini terdiri dari: Ir. Soekarno; Drs. Muh. Hatta; Mr. A.A. Maramis; Abikusno Tjokrosoejoso; Abdoel Kahar Muzakkir; Haji Agus Salim; Mr. Achmad Soebardjo; K.H. Wachid Hasjim dan Mr. Muh. Yamin.
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil mencapai pemufakatan bersama yang tertuang dalam ”Piagam Jakarta” yang perkembangan selanjutnya menjadi mukadimah atau Pembukaan UUD 1945. Perbedaan dengan dengan pembukaan UUD 1945 terletak pada kata ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; menjadi ”Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab …”
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI beranggotakan 21 orang dengan Ir. Seokarno ditunjuk sebagai ketua dan Muh. Hatta sebagai wakil ketua.
Ketika kedudukan Jepang makin terdesak maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta dan Dr. Rajiman Widiodiningrat dipanggil ke Dalat dekat Saigon untuk menghadap Marsekal Terauci. Penglima Komando tertinggi daerah pendudukan Jepang di wilayah laut selatan. Pada tanggal 11 Agustus 1945, pada pertemuan antara Marsekal Terauci dengan ketiga tokoh Indonesia tersebut diamanatkan tiga hal yaitu:
1) Kepada Indonesia akan dianugrahkan kemerdekaan
2) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil ketua
3) Cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia sepenuhnya terletak ditangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Setibanya mereka di Jakarta ternyata sudah tersiar berita bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Hirosima dan Nagasaki di bom atom. Namun berita tersebut belum meyakinkan karena tidak ada berita resmi. Dalam ketidakjelasan tentang menyerahnya Jepang maka terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno – Hatta dengan tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu di antaranya Chairul Saleh, Sukarni, Adam Malik, Wikana, Pandu Kartawiguna, Jusuf kunto, Singgih dan B.M. Diah. Para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan terlepas dari ikatan-ikatan yang ada hubungannya dengan Jepang. Sebaliknya Soekarno – Hatta tidak bersedia memproklamasikan kemrdekaan tanpa ikut sertanya PPKI yang dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena alasan tersebut dan kekhawatiran pemuda bahwa kedua tokoh tersebut akan diculik oleh penguasa Militer Jepang maka Soekarno dan Hatta diamakan di Rengasdengklok dekat Karawang. Pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945, Mr. Subardjo berhasil bertemu muka dengan Soekarno – Hatta dan beberapa tokoh pemuda. Pada kesempatan itu disepakati bahwa Soekarno dan Hatta akan kembali ke Jakarta disertai oleh beberapa pemuda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setibanya di Jakarta malam itu diadakan pertemuan dan sidang PPKI yang diselenggarakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda seorang anggota angkatan laut Jepang yang bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia, di Nassau Boulevard no.1 (sekarang bernama Jalan Imam Bonjol). Selain anggota PPKI yang terdiri dari 21 orang dan badan perancang yang diketaui oleh Bung Hatta dalam sidang malam itu dihadiri pula tokoh-tokoh pemuda. Pada malam itu tiga pemimpin bangsa; yakni Bung Karno; Bung Hatta dan Achmad Subarjo merumuskan teks proklamasi, mereka sepakat untuk membuat teks proklamasi dengan singkat. Bung Karno bertindak sebagi penulis dari ide yang telah mereka sepakati bersama dengan Bung Hatta dan Achmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Atas usul Sukani, teks proklamasi di tandatangani oleh Ir Soekarno dan Muh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan redaksional, seperti kata “tempoh” diubah menjadi “tempo”, kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia” diubah menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan perubahan penulisan tanggal menjadi Djakarta, Hari 17 boelan 8 tahun 05”. Sebagai bentuk persiapan lainnya Ibu Fatmawati Soekarno telah membuat bendera Merah Putih yang akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelumnya, menjelang rapat PPKI malam itu Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menemui pimpinan pemerintah Bala Tentara Jepang dan diberitahu bahwa PPKI dilarang mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan Indonesia karena Jepang mendapat perintah dari Sekutu untuk mempertahankan status quo. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa sejak tanggal 16 Agustus 1945 malam, semua janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia telah dicabutnya. Pada saat terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan Sekutu sendiri belum mengambilalih kekuasaan di Indonesia, rakyat Indonesia memproklamasi kemerdekaan bangsanya sendiri.
Teks proklamasi sebenarnya akan dibacakan dihadapan rakyat dalam suatu rapat raksasa dilapangan Ikada (Gambir) tetapi karena lapangan tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang maka pembacaan teks proklamasi diselenggarakan ditempat kediaman Bung Karno, jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pada jam 10.00 pagi. Pengibaran bendera dilakukan oleh pemuda Suhud dan Latief Hendraningrat setelah pembacaan teks selesai. Disusul dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh para hadirin secara spontan.
Bunyi teks proklamasi tersebut adalah sebagai berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno – Hatta
Berdasarkan uraian di atas Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri yang didorong oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan bukanlah hadiah atau pemberian dari negara lain.
Lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum berhenti atau sudah selesai karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang dan rela berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan.
Proklamasi berarti juga bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan sekaligus membangun suatu rumah tangga baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Dengan proklamasi itu berarti bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, dapat memulai mengatur rumah tangga bangsa dan negaranya sendiri tanpa campur dari negara lain.
Proklamasi kemedekaan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban moral atas kemerdekaan itu, dan mengisinya dengan pembangunan di segala bidang kehidupan.
Berdasarkan uraian di atas, proklamsi kemerdekaan mengandung makna:
a. Secara yuridis (hukum) proklamasi merupakan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial
b. Secara politis dan sosiologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka negara kesatuan Repbulik Indonesia.
Latihan Uji Kompetensi
1. Menguraikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
2. Menunjukkan pentingnya pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan
3. Jelaskan secara singkat tentang persitiwa-perisitiwa penting yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan!
4. Jelaskan makna pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia !
5. Mengapa pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan itu sangat penting bagi generasi muda ?
2.2 Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama
Indikator : 1. Membedakan pengertian Konstitusi dan UUD
2. Mendeskripsikan suasana Kebatinan Konstutisi RI yang pertama
Setiap organisasi yang tumbuh dan berkembang secara terus menerus memerlukan keteraturan. Ia memerlukan aturan-aturan untuk menentukan dan melaksanakan kehendaknya, menetapkan tujuannya, kewenangannya, dan mengatur tata hubungan secara timbal balik antara dirinya dan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, negara sebagai suatu organisasi memerlukan aturan dalam bentuk konstitusi. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahnya.
Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar, hukum dasar tersebut dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis
Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-undang dasar merupakan sumber hukum bagi hukum yang lebih rendah. Setiap produk hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan juga peraturan daerah karena kedudukannya lebih rendah dari pada Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentang dengan Undang-undang Dasar.
Dalam kerangka tata urutan perundang-undangan RI, Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kaitan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan UUD1945.
Untuk menyelidiki hukum dasar tertulis suatu negara atau Undang-Undang Dasar tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktek dan bagaimana suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar itu.
Sebagaimana terungkap dalam naskah penjelasan UUD 1945 (walaupun menurut hasil amaanden UUD 1945, penjelasan tidak termasuk dalam bagian UUD 1945), suasana kebatinan UUD 1945 merupakan aliran pikiran yang menjadi landasan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Aliran pikiran itu terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yakni:
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, yakni negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Ini berarti juga negara hendak mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan.
Rumusan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Meskipun setiap suku bangsa Indonesia mempunyai corak masing-masing, keseluruhannya secara garis besar dan dalam pokok dasarnya mengandung persamaan. Dengan demikian negara Indonesia yang didirikan atas aliran pengertian persatuan Indonesia itu mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara Indonesia yang didirikan sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakatnya menghendaki negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya karena negara Indonesia merupakan masyarkat yang integral yang diliputi semangat satu bangsa, semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan usaha bersama.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial itu. Namun, negara juga berkewajiban menciptakan keadilan sosial tersebut.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang hendak terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa kedaulatan dalam negara Republik Indonesia berada ditangan rakyat Indonesia. Perwujudan kedaulatan rakyat itu dilakukan berdasarkan kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Paham ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang monoteisme, yakni bangsa mengakui bahwa Tuhan itu satu (esa). Perwujudan paham ini mengehdnaki pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur.
Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu adalah Pancasila itu sendiri. Oleh karena, pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 itu meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan pokok-pokok pikiran UUD 1945 itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 adalah Pancasila.
Latihan Uji Kompetensi
1. Apa yang dimaksud konstitusi?
2. Apa yang dimaksud UUD?
3. Jelaskan perbedaan Konstitusi dan UUD?
4. Jelaskan yang dimaksud suasana kebatinan UUD 1945?
5. Tuliskan 4 pokok pikiran UUD 1945 yang mengungkap suasana kebatinan UUD 1945
2.3. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan RI dan UUD 1945
Indikator:
Menjelaskan hubungan proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945
Sebagaiman telah diuraikan di atas, makna proklamasi kemerdekaan RI secara yuridis (hukum) merupakan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tangal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi tersebut menandai mulai dihapuskannya sistem hukum kolonial dan sekaligus dimulai era hukum nasional. Oleh karena itu, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang yang menghasilkan keputusan:
a. Menetapkan dan mengesahakan UUD 1945
b. Memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden
c. Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesisa Pusat.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu sendiri telah terbentuk sejak tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Muh. Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI yang mula-mula memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik (BPUPKI), tetapi menurut sejarah kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting sekali, yakni:
1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
2. Sebagai badan pembentuk negara (yang menyusun negara Republik Indonesia setelah Prokalamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945)
3. Menurut teori hukum, badan seperti ini memiliki wewenang untuk meletakan dasar negara (pokok kaidah yang fundamental)
Rancangan Undang-Undang dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan ditetapkan dan disahkan oleh PPKi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa perubahan yang terjadi pada Rancangan UUD 1945 tersebut antara lain:
a. Hukum dasar diganti dengan Undang-undang dasar
b. Kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ….’ diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
c. Menambahan Rancangan UUD 1945. Tambahan tersebut adalah:
1) Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD
2) Aturan Peralihan pasal I – IV
3) Aturan Tambahan ayat 1 dan 2
Berdasarkan kenyataan tersebut Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat. Proklamasi Kemerdekaan merupakan awal berlakunya hukum nasional dan berakhirnya hukum kolonial, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri merupakan salah satu hukum nasional, yakni sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan salah satu pelengkap guna mewujudkan tujuan proklamasi itu sendiri, yakni mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat.
Tahukah kamu bahwa syarat mendirikan negara secara de fakto atau berdasarkan fakta minimal ada tiga? Syarat-syarat tersebut adalah:
a) adanya wilayah atau daerah
b) adanya penduduk atau rakyat yang mendiami daerah tersebut
c) adanya pemerintahan yang berdaulat.
Berdasarkan ketiga syarat tersebut Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan syarat yang ketiga, yakni adanya pemerintahan yang berdaulat. Dalam kaitan ini, UUD harus dijadikan rel dimana pemerintahan harus berjalan. Siapa saja yang keluar dari rel tersebut akan mengalami bahaya. Tidak bedanya dengan kereta api yang keluar dari relnya.
Latihan Uji Kompetensi
1. Tuliskan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945!
2. Tuliskan 3 kedudukan dan fungsi yang diemban PPKI!
3. Jelaskan makna yuridis proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia!
4. Jelaskan hubungan Proklamasi Kemerdekaan RI dengan UUD 1945!
5. Tuliskan 3 syarat de facto (nyata) berdirinya suatu negara!
2.4 Sikap positif terhadap makna proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi yang Pertama
Indikator :
“Memberikan contoh sikap positif warga negara Indonesia terhadap makna proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi yang Pertama”
Agar kita dapat memberikan contoh sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan RI terlebih dahulu kita harus dapat menggali nilai-nilai perjuangan yang telah dipraktekan oleh para pahlawan bangsa. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya terlebih dahulu kamu buat karangan dengan tema “nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang perlu dilestarikan”
Para pejuang yang termasuk dalam masa proklamasi kemerdekaan dalam fakta sejarah termasuk angkatan 45. Adapun hakekat dan nilai angkatan 1945 adalah sebagai berikut:
1) Sifat dan Jiwa Angkatan 45
a) “Pro Patria” dan “Primus Patrialis” yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
b) Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan sosial dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan
c) Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan
d) Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
e) Jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.
2) Semangat 45
a) Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk, terutama penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain.
b) Semngat pengorbanan seperti pengorbanan benda, jiwa dan raga
c) Semangat tahan derita dan tahan uji
d) Semangat kepahlawanan
e) Semangat persatuan dan kesatuan
f) Perpacaya pada diri sendiri.
Sifat, Jiwa dan semangat 45 itulah yang harus dijadikan contoh sikap postip generasi muda terhadap makna proklamasi dan suasana kebatinan konstitusi yang pertama. Selain sifat, jiwa dan semangat 45 di atas yang harus kita jadikan contoh terdapa pula pula ekses negatif angkatan 45 yang perlu kita hindari, yakni:
a) Kolabortor dan koperator dalam arti kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan;
b) Persaingan tidak sehat antar golongan
c) Separatisme, yaitu pemisahan dari negara kesatuan
d) Oportunitas, yaitu paham yang ingin menguntungkan diri sendiri dipihak manapun ia berdiri.
Terdapat banyak cara untuk menunjukan sikap postif kita terhadap proklamasi kemerdekaan, salah satunya dengan mempertahankan kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itulah sifat, jiwa dan semangat 45 perlu kita teladani, dan ekses negatif yang disebutkan di atas perlu kita hindari.
Bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri? Tentu banyak cara yang dapat dilakukan. Seorang petani misalnya, dia harus giat bekerja untuk mendapat hasil yang lebih baik, seorang dokter harus bekerja secara baik agar mendapatkan hasil yang optimal, begitu pula seorang siswa harus belajar dengan baik untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang datang, dan banyak contoh lainnya.
Lalu bagaimana sikap positif kita terhadap suasana kebatinan konstitusi yang pertama (UUD 1945)? Sebagaimana telah kita bahas pada bagian terdahulu bahwa inti suasana kebatinan konstitusi yang pertama (UUD 1945) adalah Pancasila. Oleh karena itu, sikap positip yang harus ditampilkan terhadap suasana kebatinan UUD 1945 adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:
a) Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita wajib percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b) Berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dalam pergaulan kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, suku bangsa, golongan, pangkat, kdedukan dan hal lainnya yang merendahkan harkat dan martabat orang lain.
c) Berdasarkan sila Persatuan Indonesia; kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menempatakan persatuan dan kesatuan, dan lainnya.
d) Berdasarkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, kita harus menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dengan penuh rasa tanggung jawab.
e) Berdasarkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib menghargai hasi karya orang lain, mau melaksanakan gotong royong, dan kegiatan kerjabakti.
Latihan Uji Kompetensi
I. Jawablah Pertanyaan di Bawah ini
1. Berikan contoh sikap positip yang harus dimiliki warga negara dalam mengisi kemerdekaan?
2. Berikan contoh sikap postif warga negara terhadap suasana kebatinan konstitusi RI yang pertama (UUD 1945)?
II. Berilah tanda (v) pada kolam SS apabila kamu Sangat Setuju, S apabila kamu Setuju, TS apabila kamu tidak setuju dan STS apabila kamu Sangat Tidak Setuuu
NO
PERNYATAAN SS S TS STS
1 Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dan sebagai titik modal bangsa Indonesi untuk memajukan bangsanya
2 Di negara yang merdeka setiap warga negara bebas melakukan apa saja
3 Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17-8-1945 bangsa Indonesia belum mempunyai presiden
4 Mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab apartur pemerintahan
5 Nilai-nilai Pancasial sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diadakan perubahan.
Uji Kompetensi
1. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di indonesia yang perjuangan lebih bersifat nasionalis dibandingkan organisasi-organiasi perjuangan sebelumnya yang lebih bersifat kedaerahan. Pada tanggal berapa Budi Utomo itu didirikan ……
a. 2 Mei 1908
b. 20 Mei 1928
c. 20 Mei 1908
d. 2 Mei 1928
2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada tanggal ….
a. 26 April 1945
b. 27 April 1945
c. 28 April 1945
d. 29 April 1945
3. Yang bukan merupakan isi Sumpah Pemuda adalah …
a. Satu tanah air, tanah air Indonesia
b. Satu bendera, bendera merah putih
c. Satu bangsa, bangsa Indonesia
d. Menjungjung bahasa persatuan bahasa Indonesia
4. Yang menjadi ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah
a. Dr. Radjiman Wedyadiningrat
b. Ir. Soekarno
c. Moh. Hatta
d. Chairul Saleh
5. Panitia sembilan pada tangal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kesepakatan penting yang akhirnya dijadikan pembukaan UUD 1945 setelah mengalami beberapa perubahan. Kepekatan tersebut dikenal dengan nama …
a. Pembukaan UUD 1945
b. Piagam Jakarta
c. Deklarasi Jakarta
d. Deklarasi Juanda
6. Secara hukum (yuridis) makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah …
a. saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial
b. saat bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing
c. saat bangsa Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka negara kesatuan Repbulik Indonesia
d. saat bangsa Indonesia dapat hidup lebih maju
7. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia, artinya …
a. Sebagai titik akhir perjuangan bangsa indonesia
b. Sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia
c. Sebagai akhir segala bentuk penjajah di Indonesia
d. Sebaga awal bangsa Indonesia memiliki kedaulatan sendiri
8. Yang bukan termasuk pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah
a. Indonesia adalah negara hukum
b. Indonesia negara yang melindung segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia
c. Indonesia negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial
d. Indonesia negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Makna yang terkandung dalam proklamsi kemerdekaan RI adalah
a. Proklamasi semata-mata merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia
b. Proklamasi kemerdekaan RI merupakan wujud janji pemerinatahan kolonial Jepang
c. Proklamasi merupakan ahkir dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia
d. Proklamasi merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia yang didorong oleh rahmat Tuhan YME.
10. Panitia Persiapan Kemerdekaan Inbonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal …
a. 7 Agustus 1945
b. 8 Agustus 1945
c. 9 Agustus 1945
d. 10 Agistus 1945
11. Yang menjadi ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Inbonesia (PPKI) adalah
a. Dr. Radjiman Wedyadiningrat
b. Ir. Soekarno
c. Moh. Hatta
d. Chairul Saleh
12. Undang-undang Dasar merupakan sumber hukum bagi hukum yang lebih rendah. Ini berarti ….
a. Undang-Undang sebagai hukum yang berada di bawah UUD dapat bertentang dengan UUD
b. Peraturan Daerah sebagai hukum yang berada di bawah UUD dapat menyimpang dari UUD selama untuk kepentingan rakyat
c. Peraturan perundang-undang di bawah UUD tidak boleh menyimpang dari UUD 1945
d. Peraturan perundang-undang di bawah UUD boleh menyimpang dari UUD 1945 asal sesuai dengan aspirasi rakyat.
13. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa negara kita merupakan negara …
a. persatuan
b. keadilan sosial
c. republik
d. serikat
16. Yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 adalah ….
a. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
b. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
c. Panitia Sembilan
d. Ir Seokarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Inbonesia
17. Naskah UUD 1945 sebelum diamanden terdiri dari
a. XVI Bab; 37 Pasal, 4 aturan peralihan dan 2 Aturan Tambahan
b. XV Bab; 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 2 Aturan Tambahan
c. XVI Bab; 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 2 Aturan Tambahan
d. XVI Bab; 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 4 Aturan Tambahan
18. Salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke tiga adalah …
a. Selalu bekerja keras dan pantang menyerah
b. Berpartisipasi aktip dalam pemilihan umum
c. Menggunakan produksi dalam negeri
d. Membantu korban bencana alam
19. Yang bukan menjadi salah satu syarat berdiri negara secara de fakto adalah
a. adanya wilayah
b. adanya penduduk/rakyat yang mendiami suatu wilayah
c. adanya pemerintah yang berdaulat
d. adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain
20. Pada tahu 1945, sebelum terbetuk MPR pekerjaan sehari-hari presiden dibantu oleh ….
a. Komite Nasional Indonesisa Pusat.
b. Komite Nasional Pemuda Indonesia
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Majelis Pertimbangan Rakyat
21. “Pro Patria” dan “Primus Patrialis” mengandung arti ….
a. selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
b. Selalu mementingakan dirinya sendiri dan golongannya
c. Tenggang rasa terhadap sesama pemeluk agama yang berbeda-beda
d. Memiliki semangat menentang segala bentuk penjajahan
22. Salah satu contoh sikap seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah ..
a. bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang optimal
b. belajar dengan sebaik-baiknya
c. selalu rajin menolong sesama teman yang membutuhkan
d. berdo’a terus menerus sampai suskses dapat diraih
23. Bentuk penghargaan terhadap para pahlawan bangsa diwujudkan dengan cara ….
a. diteruskan cita-citanya untuk kepentingan bangsa dan negara
b. dibuat monumen atau patung pahlawan yang megah
c. dijadikan nama tempat yang bersejarah
d. diperingati setiap tahun secara meriah.
24. Separtisme merupakan salah satu sikap yang perlu dihindari dalam mengamalkan nilai-nilai proklamasi. Yang dimaksud separatisme adalah …
a. kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan;
b. Persaingan tidak sehat antar golongan
c. pemisahan dari negara kesatuan
d. paham yang ingin menguntungkan diri sendiri dipihak manapun ia berdiri.
25. Sikap positif yang perlu diwujudkan dalam rangka mengisi dan mempertahkan proklamasi Kemerdekaan RI adalah
a. Semangat menantang dominasi asing dalam segala bentuk
b. Semangat tahan derita dan tahan uji
c. Semangat persatuan dan kesatuan
d. Semangat opportunitasi yang selalu mementingkan diri sendiri.

BACA INFORMASI PENTING LAINNYA

24
May
16

Ideologi : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

pancasila mercusuar dunia_01

Penghayatan Dan Pengamalan Butir-Butir Pancasila


Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila seperti tercantum pada paragraf ke–4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima Sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penghayatan Dan Pengamalan Butir-Butir PancasilaPancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial.

Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentiangannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman kepada butir butir Pancasila yang terdapat dalam:
  • Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa memuat 36 butir Pancasila
  • Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 memuat 45 butir Pancasila
36 BUTIR–BUTIR PANCASILA

(TAP MPR NO. II/MPR/1978)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
  3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
  1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
  2. Saling mencintai sesama manusia.
  3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila Persatuan Indonesia
  1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
  4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
  5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
  5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
  6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
  2. Bersikap adil.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak-hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
  6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak bersifat boros.
  8. Tidak bergaya hidup mewah.
  9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
  10. Suka bekerja keras.
  11. Menghargai hasil karya orang lain.
  12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
45 BUTIRBUTIR PANCASILA
(TAP MPR NO. I/MPR/2003)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila Persatuan Indonesia
  1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Perlu diketahui bahwa TAP MPR No. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila ini tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.
Penetapan rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi termuat dalam beberapa dokumen, yaitu:
  • Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945
  • Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945
  • Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
  • Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
  • Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Sumber wikipedia

17
May
16

PRIMER45 : Politik Roh Indonesia Merdeka 45

Garuda Pancasila Islami

Terkuak! Ternyata Asal Muasal Pancasila Adalah Syahadat dan Rukun Islam!
Pada catatan sejarah, Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh presiden Soekarno.Bung Karno dan Sultan Hamid II
Lambang Kerajaan Samudera Pasai berisi KALIMAT TAUHID dan RUKUN ISLAM. Kepala burung bermakna Basmallah, sayap dan kakinya merupakan ucapan dua kalimat Syahadat. Badan burung itu merupakan Rukun Islam.

Tahukah Anda jauh-jauh hari sebelum lambang itu dipakai sebagai lambang Negara Republik Indonesia, lambang tersebut sudah lebih dahulu digunakan sebagai lambang Kerajaan Samudera Pasai???

Seperti yang kita ketahui, bahwa Kerajaan Samudera Pasai adalah sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Sultan Malikussaleh (Meurah Silu) pada abad ke 13 atau pada tahun 1267.
Kerajaan Samudera Pasai pada saat itu dikenal sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara, hal ini dikemukakan oleh seorang petualang bernama Ibnu Battutah dalam bukunya Tuhfat al-Nazha. Lambang kerajaan Islam Samudera Pasai ini dirancang oleh seorang Sultan Samudera Pasai yaitu Sultan Zainal Abidin. Lambang burung tersebut memiliki makna yaitu SYIAR ISLAM YANG KUAT.

R Indra S Attahashi menjelaskan bahwa lambang negara Samudera Pasai berisi kalimat Tauhid dan Rukun Islam. Rinciannya, kepala burung itu bermakna Basmallah, sayap dan kakinya merupakan ucapan dua kalimat Syahadat. Terakhir, badan burung itu merupakan Rukun Islam.

Indra melanjutkan penjelasannya bahwa lambang itu disalin ulang oleh Teuku Raja Muluk Attahashi bin Teuku Cik Ismail Siddik Attahashi yang merupakan Sultan Muda Aceh yang diangkat pasca peristiwa Perang Cumbok pada 1945. Pada saat itu di Aceh Tamiang ada kerajaan sendiri bernama Kerajaan Sungai Iyu.

Indra menjelaskan, lambang Kerajaan Samudera Pasai itu sudah ada dalam silsilah keluarganya lebih dari 100 tahun lalu. Dari kakek atau nenek, lambang itu diwariskan dari generasi ke generasi yang selalu dikisahkan bahwa itu lambang Kerajaan Samudera Pasai.

Lambang itu dilukis oleh Teuku Raja Muluk Attahashi, keturunan dari panglima Turki Utsmani yang ke Aceh ketika Sultan Iskandar Muda menghadapi Portugis, pimpinan dari Panglima Tujuh Syarif Attahashi.

Lambang Garuda Pancasila ini ternyata terinspirasi dari lambang kerajaan Samudera Pasai, namun terlepas dari itu semua sejarawan LIPI, Aswi Warman Adam menegaskan kalau klaim itu menunjukkan kecintaan bangsa Indonesia.

Jadi, jangan beri ruang mereka yang berani menghina Pancalisa, sebab itu sebenarnya menghina Syahadat dan Rukun Islam. Mohon dibagikan ini agar semua orang tahu, semoga bermanfaat.

Suara Warga :

Politik Roh Indonesia Merdeka 45 (PRIMER45)

Mukadimah KepPres No 50/1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”.

Oleh karena itulah kepada Yang Terhormat Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45 [Bab V Pasal 9 (2) Anggaran Dasar MuNas XII/2006] menghimbau kiranya Tatanilai Mental Revolusi diperkuat dengan PRIMER45 berpijak Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) sebagai berikut :

Tatanilai Dasar :

1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila,
2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya.

Tatanilai Operasional :

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Jiwa dan Semangat Merdeka,
3. Nasionalisme,
4. Patriotisme,
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka,
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah,
7. Persatuan dan Kesatuan,
8. Anti penjajah dan penjajahan,
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri,
10.Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya,
11,Idealisme kejuangan yang tinggi,
12.Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara,
13.Kepahlawanan,
14.Sepi ing pamrih rame ing gawe,
15.Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.
16.Disiplin yang tinggi,
17.Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

JSN45 tersebut diatas adalah satu kesatuan paham yang tidak terpisahkan dengan Sejarah Perkembangan JSN45, Rumusan JSN45, Metode Pelestarian JSN45, Pola Pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian JSN45 [1995].

Keyakinan kami, PRIMER45 ini akan dapat lebih mampu membekali Kebangkitan Generasi Penerus Angkatan 45 pada khususnya dan segenap anak bangsa Indonesia baik ketahanan diri dan kolektif guna penghayatan Mental Revolusi Indonesia Merdeka dan Bina Karakter Kejoangan serta Pemantapan Roh Negara Bangsa indonesia sekaligus manfaat terapi turut kurangi dampak krisis multi dimensional terkini akibat peningkatan Ancaman, Hambatan, Gangguan, Tantangan mengantisipasi pelemahan mesin-mesin kemasyarakatan, kenegarabangsaan dan kepemerintahan NKRI,

Jakarta, 17 Mei 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

MEMPERINGATI 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA TANPA ROH ????

17 Agustus 2015 ini kita memperingati kemerdekaan RI yang ke 70 tahun , kita sebagai bangsa wajib merenungkan perjalanan bangsa ini apalagi sejak reformasi yang telah mengamandemen UUD 1945 , amandemen bukan hanya sekedar merubah pasala-pasala didalam batang tubuh UUD1945 tetapi amandemen telah merubah aliran pemikiran yang selama ini menjadi alat perjuangan the founding fathers , merubah aliran pemikiran pada UUD 1945 berarti meniadakan Pancasila , meniadakan Preambul UUD 1945 bahkan meniadakan negara Proklamasi mengapa ?

Sebab bung Karno mengatakan dalam pidato 17 Agustus1961 :Proklamasi dan Undang-Undang Dasar ’45 adalah satu “pengéjawantahan” daripada kita punya isi-jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung daripada kita punja deepest inner self. 

Dengarkan sekali lagi bunyi Naskah Proklamasi itu:

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan  cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Dan dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

 

Dan perjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak-kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukiskan kita punya Pandangan-Hidup sebagai bangsa, kita punya Tujuan-Hidup, kita punya Falsafah-Hidup, kita punya Rahasia-Hidup, kita punya Pegangan-Hidup!

Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar ’45 adalah satu “pengéjawantahan” daripada kita punya isi-jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung daripada kita punja deepest inner self………………..”

Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad daripada perjoangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kerahtotal daripada semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah – physik dan moril, materiil dan spirituil.

Declaration of Independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan ke Negaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara-batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita.

Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari Declaration of Independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar ’45 dengan Pembukaannya itu.

“Proklamasi” tanpa “Declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai Dasar Penghidupan Nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’être,” tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pratiwi.

Sebaliknya, “Declaration” tanpa “Proklarnasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar-dan-tujuan, segala prinsip, segala “isme”, akan merupakan khayalan belaka,- angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya……..”Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan 4 kali ternyata tidak lagi menjadikan Preambule UUD 1945 sebagai pedoman-pedoman ,tidak lagi menjadi tujuan melaksanakan negara kita , untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu nya rakyat kita .

Tanpa kita sadari Amandemen UUD 1945 terutama pasal 1 ayat 2 telah merubah aliran pemikiran dari sistem Kolektivisme , kebersamaan , gotongroyong dengan sistem MPR diganti dengan Individualisme , Liberalisme, Kapitalisme dengan sistem Presidensiel

Kita perlu mengingatkan kembali pada para pemimpin di negeri ini tentang makna dana arti dari Proklamasi dan Preambule UUD 1945 agar ketersesatan yang terjadi saat ini bisa menyadarkan kita semua seperti apa yang di katakan Bung Karno dalam pidato nya ………..”

Saudara-saudara sekalian!

Dengan sengaja saya pada hari keramat ini membeberkan kembali di muka saudara-saudara semangat dan arti yang dalam daripada Proklamasi 17 Agustus ’45. Buat apa? Oleh karena saya ingin, supaya saudara-saudara semuanya terutama sekali para pemimpin, – baik pemimpin-pemimpin kecil maupun pemimpin-pemimpin yang berkaliber gembong, pemimpin-pemimpin di daerah maupun pemimpin-pemimpin di ibu-kota, pemimpin-pemimpin partai, organisasi karya, Angkatan Bersenjata, pemimpin-pemimpin pemuda dan pemudi, pemimpin-pemimpin wanita, ya pemimpin-pemimpin yang bertingkat Menteri sekalipun, – supaya semuanya menyadari semangat dan arti Proklamasi……….”Perjuangan untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 naskah asli memang bukan sesuatu yang gampang , bukan sesuatu yang mudah , sebab hampir semua pemimpin negeri ini lupa bawah aliran pemikiran yang di perjuangkan oleh bapak bangsa selama puluhan tahun untuk mencapai Indonesia merdeka itu adalah aliran anti Penjajahan , Penjajahan itu lahir dari Kolonialisme , Kapitalisme , Liberalisme , yang berakar dari Individualisme , amandemen UUD 1945 telah merontokan aliran pemikiran yang puluhan tahun telah menjadi alat perjuangan ,tidak saja menganti aliran pemikiran Amandemen UUD 1945 juga melahirkan 72 UU yang sangat liberal dan sama arti nya kita melegalkan kolonialisme , bukan nya ini sebuah pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa negara ini ?

Peringatan Bung Karno masih sangat relevan di hari peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka . …………………” Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45:

Kemerdekaan untuk “bersatu”;

kemerdekaan untuk “berdaulat”;

kemerdekaan untuk “adil dan makmur”;

kemerdekaan untuk “memajukan kesejahteraan umum”;

kemerdekaan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”;

kemerdekaan untuk “ketertiban dunia”;

kemerdekaan untuk “perdamaian abadi”; kemerdekaan untuk “keadilan sosial”;

kemerdekaan yang “berkedaulatan rakyat”;

kemerdekaan yang “berke-Tuhanan Yang Maha-Esa”;

kemerdekaan yang “berkemanusiaan yang adil dan beradab”;

kemerdekaan yang berdasarkan “persatuan Indonesia”;

kemerdekaan yang berdasar “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”; kemerdekaan yang “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; –

semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45, anak-kandung atau saudara-kembar daripada Proklamasi 17 Agustus ’45.

Setelah 70 tahun kemerdekaan dan diamandemen UUD 1945 , dicabut nya aliran pemikiran nya , apakah kita pantas memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ? ataukah kita membiarkan Indonesia tanpa roh nya , mari kita berjuang mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 naskah asli nya , sesungguh nya kita mengembalikan Roh Indonesia yang sesungguh nya .

 

Aliansi Kebangsaan Bersama Eks Tiga Menteri Cari Solusi GBHN

Aliansi Kebangsaan Bersama Eks Tiga Menteri Cari Solusi GBHN

Jakarta, Obsessionnews – Dua Menteri era Orde Baru (orba) Presiden Soeharto, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Daoed Joesoef, mantan Menteri Koperasi Indonesia Subiakto Tjakrawerdjaja, beserta eks Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara pemerintahan Abdurrahman Wahid, Ryaas Rasyid berdiskusi mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Kamis (19/5/2016) di aula SD Kupu-Kupu, Mampang, Jakarta Selatan.

Ketiga eks Menteri tersebut, bersama Aliansi Kebangsaan pimpinan Pontjo Sutowo ini mengungkapkan keprihatinan mereka soal GBHN sebagai kebijakan dasar negara, kini ditiadakan, bersamaan dengan perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara.

“GBHN itu penting di gaungkan kembali agar pembangunan bangsa dan negara berjalan dengan relnya, harus disempurnakan,” ujar Daoed Joesof dalam diskusi Aliansi Kebangsaan, dengan tema mengangkat tema ‘Urgensi Haluan Negara’.

Bagaimana mungkin kita mengultuskan ide GBHN, lanjut Daoed, bila pembangunan yang mengecewakan itu bersumber pada keterbatasan pengertian GBHN itu sendiri. Pengertiannya, tidak mencakup, mengabaikan, satu faktor penting yang juga memerlukan panduan bagi perkembangnya yang ideal.

 

Pengabaian yang tidak disadari oleh perumus awalnya, siapapun dia, membuat pengertian GBHN misleading begitu rupa, hingga menjadi salah kaprah. Ini sesuatu kekeliruan mencetuskan kekeliruan yang lain dan seterusnya.

Menurut Daoed, anomaly inilah yang kiranya hendak diingatkan Aristoteles yang mengatakan, bahwa kesalahan kecil menjadi besar bila dibiarkan berlarut larut.

Sementara Subiakto Tjakrawerdjaja memaparkan, seperti kata bung Hatta pada 1932, yakni menyebutkan, didalam menyusun perencanaan ekonomi nasional haruslah diputuskan secara mufakat oleh rakyat itu sendiri

“Semua pengaturan pemerintahan, harus diputuskan oleh rakyat, bukan demokrasi politik, tapi demokrasi ekonomi,” kata Subiakto.

“Sekarang Undang undang, hanya diputuskan oleh presiden, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harus kembali ke GBHN sebagai lembaga tertinggi gbhn, karena ini ciri khas negara pancasila,” tambahnya.

Sementara Ryaas Rasyid juga setuju bahwa GBHN dihidupkan kembali, karena ia menilai tidak adanya lembaga tertinggi negara sebagai pemantau jalannya regulasi sebuah negara.

“Dulu setiap 5 tahun, lembaga-lembaga itu sampaikan laporannya kepada MPR, sekarang tidak, karena sederajat dengan DPR, BPK dan lain lain,” pungkasnya.

Acara diskusi ini juga dihadiri oleh Ekonom Indonesia Dawam Rahardjo dan pengamat politik Yudi Latif. (Popi Rahim)

01
May
16

Politik : Keppreskan Roh Indonesia Merdeka 45

Jokowi Diminta Keppreskan Roh Indonesia Merdeka 45

Jokowi Diminta Keppreskan Roh Indonesia Merdeka 45
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Jakarta, Obsessionnews – Memperingati 1 Mei 2016 sebagai Hari Buruh Internasional dan Hari Bersatunya Irian Barat (kini Papua), Ketua DHD45 Jakarta, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengirimkan surat kepada Presiden RI Ir H Jokowi Widodo (Jokowi), agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Roh Indonesia Merdeka 45 untuk memperkuat tata nilai Revolusi Mental.

“Keputusan Presiden ini akan dapat lebih mampu membekali baik ketahanan diri dan ketahanan kolektif masyarakat luas guna penghayatan Revolusi Mental Indonesia Merdeka untuk Bina Karakter Kejoangan dan Pemantapan Roh Negara Bangsa Indonesia sekaligus manfaat turut kurangi dampak krisis multi dimensional yang bisa melemahkan mesin birokrasi pemerintahan,” demikian Pandji dalam suratnya, Kamis (28/4/2016).

Seperti legislasi perUndangUndangan yang menyimpangi roh Pembukaan UUD 1945, kebijakan-kebijakan eksekutif yang menjauhi kepentingan daulat rakyat dan hajat hidup orang banyak, praktik-praktik ketatanegaraan yang terasa kurang mengindahkan daulat dan pandangan hidup negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dan lain sebagainya,” tandas mantan Aktivis ITB ini.

Berikut ini Surat dari Pandji R Hadinoto kepada Presiden RI Joko Widodo:

Yang Terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dalam rangka peringati tanggal 1 Mei 2016 yang bermakna Hari Buruh Internasional dan Hari Bersatunya Irian Barat (kini Papua) bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami himbau kiranya Tatanilai Revolusi Mental diperkuat dengan Keputusan Presiden tentang Roh Indonesia Merdeka 45.

Menurut hemat kami, Tatanilai Roh Indonesia Merdeka 45 itu setepatnya adalah Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) sebagai berikut :

Tatanilai Dasar :
1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila,
2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya.

Tatanilai Operasional :
1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Jiwa dan Semangat Merdeka,
3. Nasionalisme,
4. Patriotisme,
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka,
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah,
7. Persatuan dan Kesatuan,
8. Anti penjajah dan penjajahan,
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri,
10.Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya,
11,Idealisme kejuangan yang tinggi,
12.Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara,
13.Kepahlawanan,
14.Sepi ing pamrih rame ing gawe,
15.Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.
16.Disiplin yang tinggi,
17.Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Rumusan JSN45 tersebut diatas adalah satu kesatuan paham yang tidak terpisahkan dengan Sejarah Perkembangan jSN45, Rumusan JSN45, Metode Pelestarian JSN45, Pola Pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian JSN45 [1995].

Keyakinan kami, Keputusan Presiden ini akan dapat lebih mampu membekali baik ketahanan diri dan ketahanan kolektif masyarakat luas guna penghayatan Revolusi Mental Indonesia Merdeka untuk Bina Karakter Kejoangan dan Pemantapan Roh Negara Bangsa indonesia sekaligus manfaat turut kurangi dampak krisis multi dimensional yang bisa melemahkan mesin birokrasi pemerintahan, seperti legislasi perUndangUndangan yang menyimpangi roh Pembukaan UUD 1945, kebijakan-kebijakan eksekutif yang menjauhi kepentingan daulat rakyat dan hajat hidup orang banyak, praktik-praktik ketatanegaraan yang terasa kurang mengindahkan daulat dan pandangan hidup negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dan lain sebagainya.

Jakarta, 28 April 2016

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

DHD45 Minta Jokowi Keppreskan Roh Indonesia Merdeka 45

Share on Facebook
Tweet on Twitter

Radarpolitik.com, Jakarta – Ketua DHD45 Jakarta Pandji R Hadinoto meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memperkuat tatanilai Revolusi Mental dengan Keputusan Presiden tentang Roh Indonesia Merdeka 45. Hal itu terkait dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada1 Mei 2016.

Menurutnya, selain bermakna Hari Buruh Internasional juga bersamaan dengan Hari Bersatunya Irian Barat (kini Papua) bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Hemat kami, Tatanilai Roh Indonesia Merdeka 45 itu setepatnya adalah Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yang di paparkan melalui, tata nilai dasar dan tata nilai operasional,” jelasnya kepada Halloapakabar.com, di Jakarta, Kamis (28/4)

Tata nilai dasar itu kata Panji, adalah semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila dan semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta semua nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya.

“Sedangkan tata nilai operasional meliputi, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jiwa dan Semangat Merdeka, Nasionalisme, Patriotisme serta rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka,” ungkapnya.

Panji mengatakan, tata nilai operasional juga pantang mundur dan tidak kenal menyerah dan harus di landasi semangat persatuan dan kesatuan, Anti penjajah dan penjajahan serta percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri.

“Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, merupakan Idealisme kejuangan yang tinggi dan harus berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Jiwa kepahlawanan harus tumbuh, Sepi ing pamrih rame ing gawe fan tetsp menjungjunh tinggi Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan,” jelasnya.

Selain itu, kata Panji, Disiplin yang tinggi, Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Harus masuk dalam Rumusan JSN45. Karena hal itu adalah kesatuan paham yang tidak terpisahkan dengan Sejarah Perkembangan jSN45, Rumusan JSN45, Metode Pelestarian JSN45 dan Pola Pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian JSN45 (1995).

“Keyakinan kami, Keputusan Presiden ini akan dapat lebih mampu membekali baik ketahanan diri dan ketahanan kolektif masyarakat luas guna penghayatan Revolusi Mental Indonesia Merdeka untuk Bina Karakter Kejoangan dan Pemantapan Roh Negara Bangsa indonesia sekaligus manfaat turut kurangi dampak krisis multi dimensional yang bisa melemahkan mesin birokrasi pemerintahan,” bebernya.

Legislasi perUndang-Undangan yang menyimpangi roh Pembukaan UUD 1945 dan berbagai kebijakan eksekutif yang menjauhi kepentingan daulat rakyat dan hajat hidup orang banyak, kata Panji adalah praktek- praktek ketatanegaraan yang terasa kurang mengindahkan daulat dan pandangan hidup negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila. (roy/rdp)

Umumkan Nama yang Bersalah Terlibat Panama Papers !

Umumkan Nama yang Bersalah Terlibat Panama Papers!
Dr Ir Pandji R Hadinoto

Jakarta, Obsessionnews – Ketua DHD 45 Jakarta, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Selasa (26/4/2016), menegaskan gaduh wabah Panama Papers yang kini bermuara kontroversi Politik Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) seharusnya dapat dihindari demi penciptaan rasa nyaman dan damai bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, langkah penghindaran itu dapat dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden tentang Daftar Warganegara Indonesia Kontra Roh Indonesia Merdeka 45 setelah kepada yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kesempatan klarifikasi namun kemudian ditolak pemerintah pusat karena misalnya tidak cukup beralasan meyakinkan merujuk butir-butir operasional daripada Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 seperti :

1. Nasionalisme, 2. Patriotisme, 3. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 4. Persatuan dan Kesatuan, 5. Idealisme kejuangan yang tinggi, 6. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, 7. Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.

“Politik Kontra Roh Indonesia Merdeka 45 ini berwujud Keputusan Presiden diatas diyakini effektif, produkif dan konstruktif sekaligus pembumian Revolusi Mental melalui Nation & Character Building menuju kearah Indonesia Jaya 2045 yang akan datang,” tandas mantan Aktivis ITB ini. (Red)

Jejak Korupsi Global dari Panama

Jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak.

SEBUAH kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa mengungkapkan bagaimana 12 kepala negara (mantan dan yang masih menjabat) memiliki perusahaan di yuridiksi bebas pajak (offshore) yang dirahasiakan. Dokumen yang sama membongkar bagaimana orang-orang yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatur transfer dana sebesar US$ 2 miliar lewat berbagai bank dan perusahaan bayangan.

Setidaknya ada 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. Mereka terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax havens).

Total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen. Keberadaan semua data ini memberikan petunjuk bagaimana firma hukum bekerjasama dengan bank untuk menjajakan kerahasiaan finansial pada politikus, penipu, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas dan bintang olahraga kelas dunia.

Temuan itu merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists, sebuah koran dari Jerman SüddeutscheZeitung dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek investigasi ini adalah Tempo.

Dokumen yang diperoleh konsorsium jurnalis global ini mengungkapkan keberadaan perusahaan di kawasan surga pajak (offshore companies) yang dikendalikan perdana menteri dari Islandia dan Pakistan, Raja Arab Saudi, dan anak-anak Presiden Azerbaijan.

Ada juga perusahaan gelap yang dikendalikan sedikitnya 33 orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat karena hubungan sebagian dari mereka dengan kartel narkoba Meksiko, organisasi teroris seperti Hezbollah atau terkoneksi dengan negara yang pernah mendapat sanksi internasional seperti Korea Utara dan Iran.

Satu dari perusahaan itu bahkan menyediakan bahan bakar untuk pesawat jet yang digunakan pemerintah Suriah untuk mengebom dan menewaskan ribuan warga negaranya sendiri. Demikian ditegaskan seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat.

“Temuan ini menunjukkan bagaimana dalamnya praktek yang merugikan dan kejahatan di perusahaan-perusahaan yang sengaja didirikan di yuridiksi asing (offshore),” kata Gabriel Zucman, ekonomis dari University of California, Berkeley, AS dan penulis buku ‘The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens’.

Zucman yang mengetahui proses investigasi kebocoran dokumen ini menegaskan bahwa publikasi atas dokumen rahasia ini seharusnya mendorong pemerintah untuk bekerjasama memberikan sanksi tegas pada yurisdiksi dan institusi yang terlibat dalam jejaring kerahasiaan finansial di dunia offshore.

Presiden China Xi Jinping. AP Photo/Ted S. Warren

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/?lang=en#69Sejumlah nama kepala negara yang dikenal mendukung gerakan anti-korupsi juga muncul dalam dokumen ini. Beberapa dokumen menunjukkan ada hubungan antara beberapa perusahaan offshore dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang pernah bersumpah akan melawan para koruptor. Ada juga nama Presiden Ukraina Petro Poroshenko, yang selama ini selalu sesumbar dirinya adalah tokoh bersih di negaranya yang penuh skandal korupsi.

Bahkan, dokumen ini juga berisi detail mengenai sejumlah perjanjian bisnis yang melibatkan perusahaan offshore yang dilakukan ayah dari Perdana Menteri Inggris David Cameron. Belum lama ini, Cameron mendesak pemerintahnya untuk membersihkan wilayah surga bebas pajak di Inggris.

Data yang bocor berisi informasi sejak 40 tahun lalu, sejak 1977 sampai awal 2015. Keberadaan dokumen ini memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia offshore bekerja, bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global secara rahasia, mendorong lahirnya banyak modus kriminalitas dan merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan.

Kebanyakkan jasa yang ditawarkan perusahaan offshore tidak melanggar hukum, jika digunakan oleh warga negara yang taat hukum. Namun dokumen ini menunjukkan bagaimana bank, kantor pengacara dan pelaku dunia usaha kerap tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan klien mereka tidak terlibat korupsi, pelarian pajak atau kegiatan kriminal lainnya.

Bahkan, dalam beberapa kasus, ada perantara yang mencoba melindungi diri sendiri dan klien mereka dengan sengaja menyembunyikan transaksi mencurigakan atau memanipulasi catatan.

Jutaan dokumen ini menunjukkan bahwa bank-bank besar adalah motor utama di balik pendirian perusahaan-perusahaan di British Virgin Islands, Panama, dan surga bebas pajak lain, yang sulit dilacak penegak hukum. Ada daftar sekitar 15.600 perusahaan papan nama (paper companies) yang dibuatkan oleh bank untuk klien mereka yang ingin keuangan mereka tersembunyi. Di antara bank tersebut adalah UBS dan HSBC.

Pada satu bagian dari catatan yang bocor ini, terungkap bagaimana bank, perusahaan dan sejumlah orang yang terkait dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin, bermanuver secara tertutup untuk memindahkan uang dalam jumlah besar. Pada satu transaksi, fulus yang digerakkan mencapai US$ 200 juta.

Orang-orang Putin ini mencoba menyamarkan pembayaran, memundurkan tanggal dokumen ke masa lalu (backdated) dan dengan demikian, memupuk kekuasaan dan pengaruh di dalam industri media dan otomotif di Rusia.

Sayangnya, juru bicara Kremlin menolak berkomentar atas informasi ini. Pada 28 Maret 2016 lalu, juru bicara Kremlin menyerang konsorsium jurnalis ICIJ dan menuduh kelompok ini tengah mempersiapkan sebuah ‘serangan informasi’ pada Putih dan mereka yang dekat dengan tokoh ini.

Vladimir Putin. SPUTNIK/ DMITRY ASTAJOV

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/?lang=en#42Dokumen bocor ini — diperiksa beramai-ramai oleh sebuah tim yang terdiri dari 370 jurnalis dari 76 negara– diketahui berasal dari sebuah firma hukum kecil namun amat berpengaruh di Panama yang bernama Mossack Fonseca. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami dan 35 kota lain di seluruh dunia.

Firma ini adalah salahsatu pembuat perusahaan cangkang (shell companies) terbaik di dunia. Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di dokumen yang bocor ini. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari 200 negara. ICIJ akan mempublikasikan seluruh nama perusahaan ini pada awal Mei 2016.

Data ini mencakup email, tabel keuangan, pasport dan catatan pendirian perusahaan, yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah/yuridiksi offshore, mulai dari Nevada, Singapura sampai British Virgin Islands.

Jejak Mossack Fonseca bisa terlacak di perdagangan berlian di Afrika, pasar lukisan dan barang seni lain berskala internasional, dan bisnis lain yang kerap bergerak di kegelapan. Firma ini juga melayani banyak keluarga kerajaan dan emir di Timur Tengah. Mereka membantu dua raja: Raja Mohammed VI dari Maroko dan Raja Salman dari Saudi Arabia. Di Islandia, dokumen yang bocor ini menunjukkan bagaimana Perdana Menteri Sigmundur David Gunnlaugsson dan istrinya secara rahasia memiliki firma offshore yang merupakan pemegang surat utang sebuah bank di negara ini yang bernilai miliaran dolar, pada saat Islandia dilanda krisis ekonomi.

Dokumen yang ada juga berisikan keterangan mengenai seorang terpidana pencucian uang yang mengaku memberikan kontribusi sebesar US$ 50 ribu yang dipakai membayar perampok dalam skandal Watergate. Ada juga nama 29 miliuner yang termasuk daftar 500 orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Tak ketinggalan ada pula nama Jackie Chan, bintang film ternama asal Cina, yang punya sedikitnya enam perusahaan di bawah pengelolaan Mossack Fonseca.

Di Indonesia, nama-nama para miliarder ternama yang setiap tahun masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia juga bertebaran dalam dokumen Mossack Fonseca. Mereka membuat belasan perusahaan offshore untuk keperluan bisnisnya. Salahsatunya adalah Sandiaga Uno, pebisnis terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

Ditanya soal ini, Sandiaga mempersilakan media mempublikasikan nama-nama perusahaan offshore miliknya. “Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” katanya pada reporter Tempo, akhir Maret 2016 lalu.

Seperti banyak klien Mossack Fonseca lain, tidak ada bukti bahwa Jackie Chan atau Sandiaga Uno, menggunakan perusahaannya untuk tujuan tak terpuji. Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.

Namun, dokumen Mossack Fonseca mengindikasikan bahwa klien dari firma itu meliputi penipu skema ponzi, mafia narkoba, penggelap pajak, dan setidaknya satu terpidana kasus pelecehan seks yang sedang dipenjara. Catatan menunjukkan bahwa ada satu pengusaha asal Amerika yang ditangkap setelah bepergian ke Rusia untuk berhubungan seks dengan anak-anak yatim piatu, sempat meneken sebuah dokumen untuk perusahaan offshore-nya, ketika dia sedang dipenjara di New Jersey.

Di Indonesia, dua nama yang kerap dicari penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, yakni Muhammad Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra, juga tercantum dalam dokumen yang bocor ini.

Djoko S. Tjandra dalam resepsi pernikahan anaknya di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat, 27 Juni 2008. (FOTO: TEMPO/ Tony Hartawan)

Tak hanya itu. Dokumen ini juga berisi detail baru mengenai skandal-skandal besar, mulai dari kisah perampokan emas legendaris di Inggris sampai skandal suap di organisasi sepakbola dunia, FIFA. Ada catatan yang mengungkap bahwa firma hukum milik Juan Pedro Damani, anggota Komisi Etik FIFA, memiliki relasi bisnis dengan tiga orang yang sudah didakwa terlibat dalam skandal suap FIFA: mantan Wakil Presiden FIFA Eugenio Figueredo dan ayah-anak Hugo dan Mariano Jinkis, yang dituduh menyuap FIFA untuk memenangkan hak siar semua pertandingan sepakbola di Amerika Latin.

Kantor Damiani di Uruguay tercatat mewakili satu perusahaan offshore yang terkait keluarga Jinkis dan tujuh perusahaan yang terkait dengan Figueredo. Ketika dimintai konfirmasi, Komisi Etik FIFA merespon dengan mengadakan penyelidikan awal atas hubungan Damiani dan Figueredo.

Juru bicara komisi ini menjelaskan bahwa Damiani memberitahu mereka soal hubungan bisnisnya dengan Figueredo pada 18 Maret 2016. Itu tepat satu hari setelah reporter mengirimkan pertanyaan pada Damiani mengenai hubungan antara kantor pengacaranya dan perusahaan yang terkait dengan mantan Wakil Presiden FIFA.

Nama pesepakbola terbaik dunia, Lione Messi, juga ada dalam dokumen ini. Catatan menunjukkan Messi dan ayahnya merupakan pemilik sebuah perusahaan di Panama: Mega Star Enterprises Inc. Perusahaan ini menambah daftar perusahaan cangkang milik Messi yang sedang diselidiki di Spanyol atas tuduhan penggelapan pajak.

Lionel Messi. AP/Fernando Vergara

Ada indikasi bahwa Mossack Fonseca memang bekerja keras untuk melindungi rahasia kliennya, tak peduli klien mereka orang terkenal atau tidak. Di Nevada, satu negara bagian di Amerika Serikat, firma ini mencoba melindungi diri dan kliennya dari dampak upaya hukum di pengadilan distrik Amerika Serikat, dengan memindahkan semua berkas dokumen perusahaan itu dari kantornya dan meminta bantuan ahli teknologi untuk membersihkan jejak elektronik dari komunikasi mereka di semua komputer dan telepon kantor.

Dokumen yang bocor ini juga menunjukkan bagaimana Mossak secara teratur menawarkan klien mereka untuk membuatkan dokumen dengan tanggal mundur (backdated documents) untuk membantu klien mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai perjanjian bisnis mereka. Jasa semacam itu amat biasa ditawarkan hingga pada sebuah komunikasi email pada 2007, para karyawan Mossack membicarakan struktur harga khusus untuk para klien yang minta tanggal dokumen mereka dimundurkan. Setiap satu bulan ke belakang dalam penetapan tanggal dokumen perusahaan mereka, klien harus membayar US$ 8,75 pada Mossack.

Ketika dikonfirmasi, Mossack Fonseca menegaskan bahwa perusahaan mereka, “tidak melindungi atau mendukung aktivitas ilegal apapun. Tuduhan Anda bahwa kami menyediakan struktur yang sengaja didesain untuk menyembunyikan identitas pemilik aslinya sama sekali tidak berdasar dan keliru.”

Firma ini juga menegaskan bahwa praktek membuat tanggal mundur dari sebuah dokumen merupakan “praktek yang punya dasar kuat dan diterima dalam industri kami dan tujuannya bukan untuk menutupi atau menyembunyikan kegiatan yang melanggar hukum.” Selain itu, Mossack juga menolak berkomentar atas klien mereka secara spesifik karena mereka wajib menjaga kerahasiaan kliennya.

Salahsatu pendiri Mossack, Ramon Fonseca, dalam sebuah wawancara di televisi Panama belum lama ini menegaskan bahwa perusahaannya tidak punya tanggungjawab atas apapun yang dilakukan kliennya menggunakan perusahaan offshore yang dijual oleh Mossack. Dia membandingkan Mossack dengan sebuah pabrik mobil yang batas tanggungjawab hukumnya (liability) selesai ketika mobil keluar dari pabrik itu.

Menyalahkan Mossack Fonseca atas semua perilaku pemilik perusahaan yang dibantu Mossack, menurut Ramon, sama saja dengan menyalahkan pabrik mobil ketika mobil yang mereka produksi, dipakai untuk merampok.

MULAI DIBIDIK
Sampai belum lama ini, Mossack Fonseca memang hampir selalu beroperasi dalam bayangan. Baru belakangan ada tanda-tanda munculnya upaya pengawasan atas perusahaan ini. Perubahan positif ini terjadi setelah sejumlah pemerintahan mendapatkan bocoran dokumen tentang praktek yang terjadi di dalam Mossack. Otoritas di Jerman dan Brasil misalnya, sudah mulai bergerak menyelidiki beberapa praktek bisnis Mossack di negara mereka.

Pada Februari 2015, koran Jerman SüddeutscheZeitung memberitakan bahwa penegak hukum di sana menggeledah kantor bank terbesar Jerman, Commerzbank, dalam kasus penggelapan pajak yang menurut otoritas Jerman bisa berujung pada penetapan sejumlah karyawan Mossack Fonseca jadi tersangka kasus kriminal.

Kantor Mossack Fonseca di British Virgin Islands. (FOTO: Centro de Periodismo Investigativo)

Di Brasil, Mossack Fonseca sedang diincar dalam kasus penyuapan dan pencucian uang dalam sebuah operasi yang dikenal dengan nama operasi ‘Car Wash’ atau ‘Lava Jato’ dalam bahasa Portugis. Operasi ini sudah menjerat sejumlah politikus ternama di Brasil dan kini mengarah pada mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Bahkan, skandal ini disebut-sebut mengancam posisi Presiden Brasil saat ini, Dilma Rousseff.

Pada Januari 2016, jaksa Brasil menyebut Mossack Fonseca sebagai perusahaan ‘pencucian uang besar’ dan mengumumkan bahwa kejaksaan telah menetapkan lima pegawai kantor Mossack di Brasil sebagai tersangka atas peran mereka dalam skandal ini. Mossack sendiri membantah mereka terlibat pelanggaran hukum di sana.

Informasi yang terkuak dari kebocoran dokumen ini memperluas secara dramatis semua proyek investigasi yang pernah dikerjakan ICIJ mengenai perusahaan offshore selama empat tahun terakhir. Dalam sebuah kolaborasi jurnalisme global terbesar yang pernah ada, jurnalis yang bekerja dalam 25 bahasa berbeda, menggali semua data Mossack dan melacak jejak transaksi rahasia firma ini dengan klien-kliennya di seluruh dunia. Para jurnalis saling berbagi informasi dan memburu petunjuk yang disediakan oleh dokumen bocor ini dengan menggunakan database korporasi, catatan properti, laporan keuangan, berkas perkara pengadilan dan wawancara dengan penegak hukum.

Adalah para reporter di SüddeutscheZeitung yang pertama kali memperoleh jutaan data ini dan membaginya dengan ICIJ dan semua media dalam kolaborasi ini. Tak ada media yang diminta membayar untuk memperoleh dokumen ini.

Sebelum SüddeutscheZeitung memperoleh dokumen ini, aparat pajak di Jerman sebenarnya sudah membeli sebagian kecil dokumen serupa dari seorang pembocor. Dokumen itu kemudian berujung pada sejumlah operasi penggeledahan di Jerman pada awal 2015. Dokumen ini kemudian ditawarkan pada otoritas pajak di Inggris, Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Demikian diungkapkan seorang sumber yang mengetahui ihwal perkara ini.

Dokumen yang menjadi sumber laporan ini menawarkan lebih dari sekadar potongan informasi mengenai cara kerja sebuah firma hukum, atau katalog dari klien mereka. Informasi dari dokumen ini membuat publik bisa memahami sebuah industri yang selama ini berusaha keras menutupi semua praktek bisnisnya.

Data ini juga memberi petunjuk mengapa berbagai usaha untuk mereformasi sistem keuangan semacam ini, selalu gagal. Kisah mengenai Mossack Fonseca ini adalah kisah mengenai seluruh sistem offshore itu sendiri.

KEJAHATAN ABAD INI
Sebelum fajar menyingsing pada 26 November 1983, enam perampok menyelinap masuk ke gudang milik Brink’s-Mat di Bandara Heathrow, London, Inggris. Mereka mengikat penjaga keamanan, menyiram mereka dengan bensin dan menyalakan korek api lalu mengancam akan membakar mereka semua kecuali mereka membukakan pintu almari besi di sana. Di sana, para perampok menemukan hampir 7 ribu batang emas, berlian dan uang tunai. “Terimakasih banyak atas bantuannya. Selamat Natal,” kata salahsatu perampok ketika mereka pergi.

Media di Inggris ketika itu menyebut perampokan ini sebagai kejahatan abad ini: ‘Crime of the Century’. Apalagi belakangan sebagian besar hasil rampokan ini, termasuk hasil penjualan emas yang dicairkan, tak pernah ditemukan sampai sekarang. Kemana uang hasil rampokan itu mengalir adalah misteri yang terus menarik perhatian pemerhati dunia kejahatan di Inggris.

Sekarang dokumen Mossack Fonseca menunjukkan bahwa firma ini dan pendirinya, Jürgen Mossack, amat mungkin terlibat melindungi kekayaan hasil kejahatan fenomenal ini, dengan menyembunyikan sebuah perusahaan yang terkait dengan Gordon Parry, seorang makelar di London yang bertugas mencuci uang dari komplotan perampok Brink’s-Mat.

Enambelas bulan setelah perampokan itu, catatan menunjukkan Mossack Fonseca mendirikan sebuah perusahaan cangkang di Panama bernama Feberion Inc. Jürgen Mossack adalah satu dari tiga direktur ‘nominee’ perusahaan itu. Nominee adalah istilah di dunia bisnis gelap untuk menyebut orang yang namanya dipakai di dokumen perusahaan seolah sebagai pemilik namun sebenarnya tidak punya kendali atas operasional perusahaan itu.

Sebuah memo internal yang ditulis Jurgen Mossack menunjukkan bahwa baru pada 1986, dia sadar bahwa klien itu “tampaknya terlibat dalam pengelolaan dana dari hasil perampokan Brink’s-Mat di London. Perusahaan itu sendiri tidak melakukan sesuatu yang ilegal, namun bisa saja perusahaan itu menginvestasikan uang lewat rekening bank dan properti yang diperoleh secara tak sah.”

Setahun kemudian, pada 1987, catatan Mossack Fonseca menunjukkan dengan jelas bahwa ada kaitan antara Gordon Parry dan Feberion. Namun, bukannya membantu penegak hukum untuk memeriksa aset Feberion, Mossack malah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan aset dan mencegah polisi mengendalikan perusahaan itu.

Misalnya, ketika polisi berhasil menguasai dua sertifikat kepemilikan Feberion, Mossack malah menerbitkan 98 saham baru, sebuah langkah yang secara efektif mencegah penyidik masuk ke dalam perusahaan itu dan menggagalkan upaya penegakan hukum. Baru pada 1995, tiga tahun setelah Parry dikirim ke penjara atas keterlibatannya dalam perampokan emas, Mossack memutus hubungan dengan Feberion.

Juru bicara Mossack membantah tudingan bahwa perusahaan mereka membentengi dana hasil perampokan Brink’s-Mat. Mereka menegaskan bahwa Jurgen Mossack tidak pernah terlibat dengan urusan bisnis apapun dengan Parry, dan tidak pernah dihubungi polisi soal kasus ini. Pembelaan Mossack Fonseca ini menunjukkan bagaimana pelaku bisnis offshore siap melakukan apapun untuk melayani pelanggan mereka.

Kantor Mossack Fonseca di Panama. (FOTO: Mathieu Tourliere, Revista Proceso)

Sistem offshore mengandalkan jejaring industri global dari para bankir, pengacara, akuntan dan para perantara yang bekerjasama untuk melindungi rahasia klien mereka. Para pakar kerahasiaan ini menggunakan perusahaan anonim, majelis wali amanat (trust), dan entitas papan nama (paper entities) lain untuk menciptakan sebuah struktur kompleks yang bisa dipakai untuk menyamarkan asal usul dana haram.

“Mereka (perusahaan seperti Mossak Fonseca–) adalah bensin yang menjalankan mesin ini,” kata Robert Mazur, mantan agen anti narkotika Amerika Serikat dan penulis buku ‘The Infiltrator: My Secret Life Inside the Dirty Banks Behind Pablo Escobar’s Medellín Cartel’. Menurut Mazur, “Mereka adalah bagian yang amat penting untuk suksesnya sebuah organisasi kriminal.”

Mossack Fonseca membantah tudingan itu. Mereka menegaskan bahwa mereka mengikuti “huruf demi huruf peraturan hukum dan juga spiritnya. Karena itulah, selama 40 tahun kami beroperasi, kami tidak pernah didakwa melanggar hukum.”

Para pria yang mendirikan Mossack Fonseca berpuluh tahun lalu, dan berlanjut hingga kini sebagai mitra utama perusahaan ini, adalah figur-figur yang amat dikenal di dunia politik dan publik Panama. Jürgen Mossack adalah seorang imigran asal Jerman yang semenjak kecil pindah ke Panama bersama keluarganya.

Ayahnya mencari kehidupan baru di Panama, setelah menjadi tentara Waffen-SS di era Hitler pada perang Dunia II. Ramon Fonseca adalah novelis yang kerap mendapat penghargaan, yang belakangan menjadi penasehat untuk Presiden Panama. Dia mengambil cuti dari pekerjaannya menjadi penasehat Presiden pada Maret 2016, setelah Mossack dikaitkan dengan skandal di Brasil dan setelah media mulai mempertanyakan cara kerja firma itu.

Dari basisnya di Panama, yang sudah lama dikenal sebagai zona rahasia finansial dunia, Mossack Fonseca melahirkan perusahaan-perusahaan anonim di Panama, British Virgin Islands dan surga finansial lainnya. Firma ini telah bekerja berdampingan dengan bank besar dan kantor pengacara ternama di tempat seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss, membantu klien memindahkan uang atau memotong tagihan pajak mereka.

Analisa ICIJ atas dokumen yang bocor ini menemukan bahwa ada lebih dari 500 bank, cabang dan rekanan, yang pernah bekerja dengan Mossack Fonseca sejak 1970an untuk membantu klien mengelola perusahaan offshore.

UBS membantu mempersiapkan 1.100 perusahaan offshore lewat Mossack Fonseca. Sementara HSBC dan afiliasinya menciptakan lebih dari 2.300 perusahaan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa ada indikasi Mossack bekerjasama dengan lebih dari 14 ribu bank, kantor pengacara, dan perantara lain untuk mendirikan perusahaan, yayasan, majelis wali amanat (trust), untuk pelanggan.

Mossack Fonseca menegaskan bahwa para perantara inilah yang sejatinya merupakan klien mereka, bukan para pelanggan yang menggunakan perusahaan offshore yang mereka ciptakan. Firma ini mengatakan bahwa para perantara ini justru menyediakan satu lapisan tambahan untuk memeriksa keabsahan klien mereka. Soal prosedur mereka, Mossack Fonseca berani menegaskan bahwa mereka “mengikuti dan bahkan melebihi ketentuan dan standar yang mengikat mereka.”

Dalam upayanya melindungi Feberion Inc., perusahaan cangkang yang terkait dengan perampokan emas di Brink’s-Mat, Mossack Fonseca menggunakan sebuah firma yang berbasis di Panama, Chartered Management Company, yang dikendalikan oleh Gilbert R.J. Straub, seorang ekspatriat asal Amerika yang pernah terlibat dalam skandal Watergate.

Pada 1987, ketika polisi Inggris memeriksa perusahaan cangkang itu, Jürgen Mossack dan satu direktur lain di Feberion mundur, dengan syarat mereka akan diganti oleh direktur baru yang ditunjuk perusahaan Straub, Chartered Management. Belakangan, Straub ditangkap oleh Badan Anti Narkotika Amerika Serikat, dalam sebuah kasus yang tidak langsung berkaitan dengan kasus Brink’s-Mat. Ini diungkapkan Mazur, bekas agen Badan Anti Narkotika Amerika Serikat.

Mazur-lah yang mengumpulkan keping demi keping bukti sampai Straub mengaku bersalah terlibat dalam kasus pencucian uang pada 1995. Kepada Mazur, Straub pernah mengaku terlibat dalam penyaluran dana ilegal untuk kampanye pemilihan kembali Presiden AS Richard Nixon pada 1972.

KORBAN KONSPIRASI RAHASIA
Ayah Nick Kgopa meninggal ketika dia baru berumur 14 tahun. Rekan sekerja ayahnya di sebuah tambang emas di utara Afrika Selatan mengatakan ayah Nick meninggal akibat paparan zat kimia di dalam tambang.

Nick dan adiknya yang tuna rungu, bisa bertahan hidup tanpa ayah mereka berkat kiriman uang bulanan dari sebuah dana sosial yang dirancang untuk membantu janda dan anak yatim dari pekerja tambang di Afrika Selatan.

Sayangnya, suatu hari kiriman uang mendadak berhenti. Laporan media memaparkan kalau keluarga Nick adalah satu dari sekian keluarga yang jadi korban tak langsung sebuah skandal penipuan masif senilai US$ 60 juta yang dilakukan sekelompok pengusaha Afrika Selatan. Menurut dakwaan jaksa, beberapa orang yang terkait perusahaan manajemen aset, Fidentia, berkomplot untuk merampok dana investasi, yang selama ini sebagian hasilnya dipakai untuk mendukung kehidupan anak yatim seperti Nick Kgopa. Total ada 46 ribu orang janda dan anak yatim yang kehilangan tunjangan bulanannya akibat penipuan ini.

Dokumen Mossack Fonseca yang bocor menunjukkan bagaimana setidaknya dua orang yang terlibat dalam penipuan ini menggunakan firma hukum asal Panama itu untuk menciptakan perusahaan offshore. Dokumen juga menunjukkan bagaimana Mossack terus menerus melindungi para penipu dan uang hasil penipuan mereka, meski otoritas Afrika Selatan sudah mengumumkan keterlibatan mereka dalam skandal ini.

Para penipu skema ponzi dan jejaringnya kerap menggunakan struktur perusahaan offshore untuk mendukung skema mereka dan menyembunyikan prosesnya. Kasus Fidentia misalnya bukanlah satu-satunya penipuan besar yang muncul dalam daftar klien Mossack Fonseca.

Di Indonesia, sejumlah investor menuding sebuah perusahaan yang didirikan Mossack Fonseca di British Virgin Islands terlibat dalam skema penipuan yang merugikan sedikitnya 3.500 orang dengan nilai lebih dari US$ 150 juta. “Kami amat membutuhkan dana untuk pendidikan anak kami pada bulan April ini,” kata seorang investor Indonesia dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah dalam emailnya pada Mossack Fonseca yang dikirim pada April 2007. “Tolong beri saran, apa yang bisa kami lakukan,” tulisnya lagi. Nama Mossack dan alamat emainya tercantum dalam leaflet perusahaan investasi itu.

Dalam kasus Fidentia, catatan Mossack menunjukkan bagaimana satu dari kelompok penipu yang belakangan dipenjara di Afrika Selatan, Graham Maddock, membayar US$ 59 ribu pada 2005 dan 2006 untuk menciptakan dua perusahaan offshore, termasuk satu yang bernama Fidentia North America. Catatan Mossack menunjukkan bahwa mereka memberikan pelayanan VIP pada Maddock.

Mossack juga menciptakan struktur perusahaan offshore untuk Steven Goodwin, pria yang belakangan disebut jaksa di Afsel berperan penting dalam penipuan Fidentia. Setelah skandal ini terbongkar pada 2007, Goodwin terbang ke Australia, kemudian ke Amerika Serikat, dimana pengacara Mossack menemuinya di sebuah hotel mewah di Manhattan, New York, untuk mendiskusikan keadaan perusahaan offshore-nya.

Karyawan Mossack menulis dalam catatan internal perusahaannya kalau dia dan Goodwin “berbicara dengan mendalam” mengenai skandal Fidentia dan dia “meyakinkan Goodwin untuk lebih melindungi” perusahaan offshore miliknya jika Goodwin melimpahkannya pada pihak ketiga. Dalam memo itu, karyawan Mossack menulis bahwa Goodwin tidak terlibat dalam skandal itu “dalam kapasitas apapun” dan dia “hanya korban dari keadaan.”

Pada April 2008, FBI menangkap Goodwin di Los Angeles dan mendeportasi dia kembali ke Afrika Selatan. Di sana, Goodwin mengaku bersalah dalam kasus penipuan dan pencucian uang. Dia kemudian divonis 10 tahun penjara.

Sebulan setelah Goodwin divonis, seorang karyawan Mossack menulis email yang berisi rencana mereka membuat frustasi penegak hukum di Afrika Selatan yang sedang berusaha merebut kembali aset Goodwin yang disembunyikan di perusahaan offshore, Hamlyn Property LLP. Perusahaan itu memang sengaja dibuat Goodwin untuk menguasai industri real estate di Afrika Selatan.

Karyawan ini menyarankan agar ada seorang akuntan yang diminta “mempersiapkan” audit untuk tahun fiskal 2006 dan 2007, dalam upaya “mencegah jaksa mengambil tindakan apapun atas badan hukum di belakang Hamlyn.” Dia menggunakan tanda kutip di kata “mempersiapkan”.

Tak jelas apakah saran itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Mossack Fonseca tidak menjawab pertanyaan soal relasinya dengan Goodwin. Kuasa dari Goodwin menjelaskan pada ICIJ bahwa kliennya “tidak memiliki hubungan apapun” dengan skandal Fidentia, dan “tidak terlibat langsung maupun tak langsung dengan 46 ribu janda dan anak yatim.”

JEJARING POLITIKUS
Pada 10 Februari 2011, sebuah perusahaan tak dikenal di British Virgin Islands bernama Sandalwood Continental Ltd. meminjamkan US$ 200 juta ke sebuah perusahaan gelap lain yang berbasis di Siprus dengan nama Horwich Trading Ltd. Pada keesokan harinya, Sandalwood menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu –termasuk bunga– pada Ove Financial Corp., sebuah perusahaan misterius di British Virgin Islands. Untuk memperoleh hak itu, Ove membayar US$ 1 saja.

Jejak uang ini tak berhenti di sana. Pada hari yang sama, Ove menyerahkan hak untuk menagih pembayaran atas pinjaman itu pada sebuah perusahaan Panama bernama International Media Overseas. Perusahaan ini juga membayar hanya US$ 1 saja.

Dalam jangka waktu 24 jam saja, pinjaman itu, setidaknya di atas kertas, sudah berpindah ke tiga negara, dua bank dan empat perusahaan, membuat uang itu menjadi nyaris mustahil dilacak.

Ada banyak alasan mengapa orang-orang di belakang transaksi ini ingin perpindahan uang ini tersamarkan. Belakangan terungkap bahwa fulus jumbo ini berasal dari lingkaran terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebuah bank berbasis di St Petersburg, Bank Rossiya, yang pemilik dan komisaris utamanya dikenal sebagai ‘juru bayar Putin’ adalah lembaga yang membentuk Sandalwood Continental dan mengarahkan aliran uang ini.

Sementara International Media Overseas, yang mendapat hak tagih atas dana US$ 200 juta, dikendalikan di atas kertas oleh kawan lama Putin, Sergey Roldugin, seorang pemain cello klasik yang menjadi ayah baptis untuk anak perempuan tertua Putin.

Pinjaman US$ 200 juta ini adalah satu dari belasan transaksi dengan total nilai US$ 2 miliar yang bisa ditemukan dalam dokumen Mossack Fonseca, yang berisi nama orang dan perusahaan yang terkait dengan Putin. Mereka adalah pengendali utama Bank Rossiya yang menguasai mayoritas saham di perusahaan pembuat truk terbesar di Rusia dan punya sejumlah saham rahasia di aset-aset penting industri media di negara itu.

Pembayaran mencurigakan dari kroni Putin ini bisa jadi didesain sebagai setoran, kemungkinan sebagai imbalan atas kontrak atau bantuan dari pemerintah Rusia. Dokumen rahasia yang bocor ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman uang dalam transaksi ini bersumber dari sebuah bank di Siprus yang pada saat itu dimiliki oleh Bank VTB, yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia.

Pada sebuah konferensi pers akhir Maret 2016, juru bicara Putin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemerintah Rusia tidak akan menjawab pertanyaan dari ICIJ atau media mitranya, karena pertanyaan yang diajukan “sudah disampaikan beratus kali dan dijawab beratus-ratus kali.” Peskov menambahkan bahwa Rusia sudah meyiapkan “semua amunisi legal yang mungkin di arena nasional dan internasional, untuk melindungi kehormatan dan martabat presiden kami.”

***

DI bawah perjanjian nasional dan internasional, firma seperti Mossack Fonseca yang membantu membuat perusahaan dan rekening bank seharusnya selalu mencari kemungkinan klien mereka terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, atau pelanggaran lain. Secara hukum, mereka diminta untuk memperhatikan orang-orang yang secara politik terkait (politically exposed persons) – yakni pejabat pemerintah, anggota keluarga mereka atau orang dekat. Jika seseorang masuk dalam kategori itu maka perantara yang membuatkan dokumen perusahaan untuk mereka diharapkan meninjau kembali seluruh kegiatan yang bersangkutan untuk memastikan mereka tak tersangkut kasus korupsi.

Mossack Fonseca memberitahu ICIJ kalau mereka “sudah menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus dimana individu yang terlibat merupakan kategori politically exposed persons.”

Namun, seringkali, Mossack Fonseca seolah tak paham siapa sebenarnya klien mereka. Sebuah laporan audit pada 2015 menemukan bahwa Mossack hanya tahu identitas asli dari pemilik 204 perusahaan, dari total 14.086 perusahaan yang mereka dirikan di Seychelles, sebuah kawasan surga bebas pajak di Samudera India.

Otoritas di British Virgin Islands bahkan pernah mendenda Mossack Fonseca sebesar US$ 37.500 karena firma ini melanggar aturan anti pencucian uang ketika membuatkan perusahaan untuk anak mantan Presiden Mesir Husni Mubarak dan tidak menjelaskan siapa klien mereka meski Mubarak dan anaknya telah didakwa melakukan korupsi di Mesir. Review internal di Mossack Fonseca sendiri menyimpulkan bahwa ‘formula penilaian risiko (risk assesment) kita amat lemah.”

Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. (FOTO: AP)

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/?lang=en#20Analisa ICIJ sendiri atas dokumen Mossack yang bocor menemukan ada setidaknya 58 anggota keluarga dan orang dekat perdana menteri, presiden dan raja-raja yang jadi klien firma ini. Catatan menunjukkan, sebagai contoh, bahwa keluarga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menggunakan yayasan dan perusahaan di Panama untuk menguasai saham rahasia di tambang emas dan sebuah real estate di London.

Anak-anak dari Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif juga memiliki sebuah real estate di London, lewat sebuah perusahaan yang dibuatkan oleh Mossack Fonseca.

Di Cina, anggota keluarga dari setidaknya delapan mantan maupun pejabat aktif Komite Pusat Politbiro Partai Komunis Cina, organ utama pemerintahan negeri itu, memiliki perusahaan offshore yang didirikan via Mossack Fonseca. Bahkan saudara ipar Presiden Xi Jinping termasuk yang mendirikan dua perusahaan di British Virgin Islands pada 2009.

Juru bicara pemerintahan Azerbaijan, Cina dan Pakistan tidak menjawab permohonan konfirmasi untuk informasi ini.

Daftar pemimpin dunia yang menggunakan Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan offshore termasuk Presiden Argentina Mauricio Macri, yang pernah menjabat Direktur dan Wakil Presiden sebuah perusahaan berbasis di Panama, yang dikelola Mossack Fonseca, ketika Macri menjadi pengusaha dan kemudian Wali Kota Buenos Aires, Ibu Kota Argentina. Juru bicara pemerintah Argentina menegaskan bahwa Macri tak pernah memiliki saham perusahaan itu secara personal, karena perusahaan itu adalah bagian dari bisnis keluarga.

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/?lang=en#27

Ketika Rusia menginvasi wilayah Ukraina, Donbas, pada 2014, catatan menunjukkan bagaimana wakil dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko berusaha mencari salinan rekening air dan listrik pribadi untuk Poroshenko sebagai kelengkapan dokumen pendirian perusahaannya di British Virgin Islands. Juru bicara Poroshenko menegaskan bahwa pendirian perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa politik atau militer apapun di Ukraina.

Penasehat keuangan Poroshenko menjelaskan bahwa Presiden tidak memasukkan perusahaan BVI itu dalam laporan kekayaannya karena perusahaan itu dan anak perusahaannya di Belanda dan Siprus tidak memiliki aset apapun. Perusahaan itu didirikan sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi di bisnis Poroshenko.

Ketika Sigmundur David Gunnlaugsson menjadi Perdana Menteri Islandia pada 2013, dia juga menyembunyikan satu rahasia yang bisa mengganggu karir politiknya. Pada 2009, ketika dia terpilih menjadi anggota parlemen, Gunnlaugsson dan istrinya bersama-sama memiliki sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands. Beberapa bulan kemudian, dia menjual saham bagiannya ke istrinya dengan nilai US$ 1.

Perusahaan itu memegang surat utang yang semula bernilai jutaan dolar di tiga bank raksasa di Islandia. Ketiga bank itu rontok pada puncak krisis ekonomi dunia pada 2008 dan membuat perusahaan Gunnlaugsson otomatis menjadi kreditor dalam proses pailit ketiga bank itu.

Tahun lalu, pemerintah Islandia bernegosiasi dengan semua kreditor bank-bank yang tutup di sana. Namun Gunnlaugsson tetap tidak melaporkan keterlibatannya sebagai pemilik salahsatu perusahaan kreditor yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan finansial dari negosiasi itu.

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/?lang=en#49

Pekan lalu Gunnlaugsson membantah kalau kepentingan bisnis keluarganya memiliki pengaruh atas posisi pemerintahannya dalam negosiasi dengan kreditor. Catatan Mossack Fonseca yang bocor tidak menjelaskan dengan detail apakah posisi politik Gunnlaugsson merugikan atau menguntungkan nilai surat utang yang dia pegang melalui perusahaan offshore itu.

Dalam sebuah wawancara dengan mitra ICIJ, Reykjavik Media, Gunnlaugsson membantah menyembunyikan asetnya. Ketika nama perusahaan offshore yang terkait dirinya, Wintris Inc. disebut, Perdana Menteri itu berujar, “Saya merasa tak nyaman dengan pertanyaan ini, karena seolah Anda menuduh saya sesuatu.” Dia kemudian menghentikan wawancara.

Empat hari kemudian, istrinya mempublikasikan isu ini melalui Facebook. Dalam catatan yang ditulis istri Gunnlaugsson di media sosial itu, dia menegaskan bahwa dialah yang memiliki perusahaan offshore itu, dan bukan suaminya. Dia juga menegaskan bahwa semua pajak perusahaan itu sudah dibayar. Penjelasan istri Gunnlaugsson membuat sejumlah anggota parlemen Islandia makin mempertanyakan mengapa Perdana Menteri tidak membuat penjelasan itu sebelumnya. Satu anggota parlemen bahkan sudah mendesak Gunnlaugsson untuk mundur dari posisinya.

Kini Perdana Menteri Islandia melawan dan merilis sebuah penjelasan sepanjang 8 halaman untuk menegaskan bahwa “tidak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan saya membuka informasi ini karena perusahaan itu milik istri saya dan perusahaan itu hanya perusahaan induk (holding company) yang tak terlibat dalam bisnis komersial apapun.”

MENUTUPI OFFSHORE
Pada 2005, sebuah kapal wisata bernama Ethan Allen tenggelam di Danau George, New York, AS, menewaskan 20 turis lanjut usia di atas kapal itu. Setelah korban kapal itu mengajukan tuntutan, terungkap bahwa perusahaan wisata pemilik kapal itu tak punya asuransi sama sekali karena mereka ditipu oleh gerombolan pemalsu polis asuransi.

Malchus Irvin Boncamper, seorang akuntan di St Kitts, di kepulauan Karibia, mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat, atas perbuatannya membantu para penipu memuluskan upaya pemalsuan asuransi itu.

Belakangan kasus ini menjadi masalah untuk Mossack Fonseca karena Boncamper rupanya sudah lama punya pekerjaan sambilan menjadi “frontman” atau “nominee” atau nama bayangan untuk lebih dari 30 perusahaan yang dibuat Mossack.

Setelah vonis untuk Boncamper diketahui, Mossack bertindak cepat. Perusahaan ini mengganti nama Boncamper di semua perusahaan yang pernah melibatkan namanya, dan memundurkan tanggal dokumen agar tampak bahwa penggantian ini sudah dilakukan setidaknya satu dekade sebelumnya.

Kasus Boncamper ini menunjukkan bagaimana firma hukum kerap menggunakan taktik yang tak terpuji untuk menyembunyikan metode mereka atau perilaku klien mereka dari endusan penegak hukum.

Pada Operasi Car Wash di Brasil, jaksa menuding karyawan Mossack Fonseca menghancurkan dan menyembunyikan dokumen untuk menutupi keterlibatan mereka dalam kasus pencucian uang di sana. Dokumen polisi menunjukkan bahwa satu ketika seorang karyawan Mossack di kantor cabang mereka di Brasil mengirim email pada rekan sekerjanya, meminta rekannya itu untuk menyembunyikan dokumen seorang klien yang sedang diincar dalam penyidikan polisi: “Jangan tinggalkan apapun. Aku akan simpan semuanya di mobil atau rumahku.”

Di Nevada, AS, dokumen menunjukkan bagaimana karyawan Mossack Fonseca bekerja keras pada 2014 untuk mengaburkan kaitan antara kantor firma itu di Las Vegas dan kantor pusat mereka di Panama, untuk mengantisipasi perintah pengadilan AS yang akan memaksa mereka membuka informasi soal 123 perusahaan yang mereka dirikan di sana.

Informasi mengenai kaitan perusahaan di Nevada dan Panama penting karena para jaksa di Argentina sedang mencari kaitan sebuah perusahaan yang dibuat Mossack dan berbasis di Nevada itu dengan penyidikan skandal megakorupsi yang melibatkan bekas Presiden Néstor Kirchner dan Cristina Fernández de Kirchner.

Untuk lepas dari jerat hukum Amerika, Mossack menyatakan bahwa kantor cabangnya di Las Vegas yang bernama MF Nevada, bukanlah kantor cabang sama sekali. Markas utama Mossack di Panama tidak punya kewenangan apapun di kantor itu. Nah, dokumen internal yang bocor menunjukkan sebaliknya: Mossack di Panama memang mengendalikan rekening bank MF Nevada. Seorang pendiri dan seorang karyawan Mossack merupakan pemegang 100 persen saham MF Nevada.

Untuk menutupi kaitan ini, Mossack memindahkan semua dokumen dari kantor mereka di Nevada dan menghapus semua file di komputer mereka yang bisa mengaitkan Panama dan Nevada. Demikian terungkap dari percakapan email karyawan Mossack. Kekhawatiran utama mereka, satu email menjelaskan, adalah manajer kantor Nevada mungkin terlalu takut untuk berbuat apapun, sehingga “penyidik justru bisa menemukan kalau kita berusaha menyembunyikan sesuatu.”

Mossack Fonseca menolak menjawab pertanyaan soal insiden Brasil dan Nevada, namun membantah semua tuduhan bahwa mereka terlibat dalam upaya menghambat penegakan hukum dan menyembunyikan kegiatan ilegal. “Menyembunyikan dan menghancurkan dokumen yang mungkin dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, bukanlah kebijakan kami,” demikian jawaban dari firma ini.

MEREFORMASI DUNIA GELAP
Pada 2013, Perdana Menteri Inggris David Cameron mendesak kawasan bebas pajak di negaranya –termasuk British Virgin Islands– untuk bekerjasama “membersihkan rumah kita sendiri” dan bergabung dalam gerakan bersama melawan pelarian pajak dan kerahasiaan dunia offshore. Cameron sebenarnya tak perlu memulai jauh-jauh. Dia tinggal melihat apa yang dilakukan ayahnya untuk tahu seberapa besar potensi tantangan dari upaya semacam itu.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron. (FOTO: REUTERS/Matthew Lloyd/Pool)

Ayah David Cameron, Ian Cameron, adalah seorang pialang saham dan miliarder dari Inggris, yang menggunakan Mossack Fonseca agar perusahaan dana investasinya, Blairmore Holdings, Inc., tidak harus membayar pajak di Inggris. Nama perusahaan itu diambil dari nama rumah keluarga Cameron di wilayah pedesaan Inggris.

Mossack kemudian mendaftarkan perusahaan investasi itu di Panama, meski banyak pemegang sahamnya berkewarganegaraan Inggris. Ian Cameron mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan ini sejak pendiriannya pada 1982 sampai dia meninggal pada 2010.

Sebuah dokumen prospektus untuk investor Blairmore mencantumkan pengakuan bahwa perusahaan itu “sebaiknya dikelola dan diatur agar tidak menjadi bagian dari sistem di Inggris dan menjadi wajib pajak di Inggris.”

Perusahaan ini mencapai tujuan itu dengan menggunakan sertikat kepemilikan yang mustahil dilacak, yang biasa disebut ‘saham atas nama’ (bearer shares) dan mempekerjakan direksi ‘nominee’ di Bahama. Sejarah Ian Cameron menghindari pajak merupakan contoh bagaimana dunia offshore berjalin berkelindan dengan nama-nama elite politik dan bisnis di seluruh dunia. Tak hanya itu, keberadaan sistem rahasia ini kerap menjadi sumber pemasukan untuk banyak negara. Konflik kepentingan yang begitu dalam ini membuat semua upaya untuk mereformasi sistem finansial ini menjadi amat sulit.

Di Amerika Serikat saja, negara bagian seperti Delaware dan Nevada –yang memang memperbolehkan perusahaan didaftarkan secara anonym– terus melawan semua upaya reformasi untuk memaksa mereka jadi lebih terbuka. Negara asal Mossack Fonseca, Panama, juga menolak untuk terlibat dalam rencana global untuk saling bertukar informasi mengenai rekening bank nasabah, karena mereka takut industri offshore di negara mereka jadi tidak kompetitif lagi. Pejabat Panama mengaku siap bertukar informasi, namun dalam skala yang lebih kecil.

Kondisi ini mempersulit para penegak hukum yang harus membongkar dan menghentikan kejahatan yang semua transaksinya disembunyikan di balik lapisan kerahasiaan. Satu alat yang efektif untuk membongkar jejaring gelap ini adalah pembocoran berbagai dokumen offshore yang bisa menyeret semua transaksi gelap ini ke tempat yang lebih terbuka.

Kepada Tempo, Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengantongi data mengenai ribuan perusahaan offshore dan perusahaan cangkang milik orang Indonesia di luar negeri. “Nilainya ribuan triliun rupiah,” kata Bambang. UU Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu.

Bambang Brodjonegoro. (FOTO: TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo)

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa berbagai kebocoran dokumen yang diungkap oleh ICIJ dan media mitranya, cukup efektif untuk mendorong adanya legislasi baru dan dimulainya penyidikan di belasan negara. Laporan semacam ini juga membuat para klien offshore ketakutan suatu saat rahasia mereka bakal terbongkar.

Pada April 2013, setelah ICIJ pertama kali mempublikasikan laporan berjudul “Offshore Leaks” mengenai kebocoran dokumen rahasia di British Virgin Islands dan Singapura, sejumlah klien Mossack Fonseca menulis email, meminta jaminan dari perusahaan itu bahwa rahasia mereka bakal aman dari kebocoran.

Sebagai jawaban, Mossack Fonseca meminta klien mereka agar tak usah khawatir. Mereka menegaskan bahwa komitmen mereka untuk menjaga privasi klien “adalah prioritas utama kami. Semua informasi rahasia Anda tersimpan dalam pusat data kami yang amat canggih dan semua komunikasi Anda dengan jejaring global kami dilakukan lewat saluran yang terenkripsi dengan algoritma berstandar dunia.”

***

Laporan ini ditulis dan disiapkan oleh : Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego,Marcos García Rey, Delphine Reuter,Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

Di Indonesia, tim Tempo yang terlibat adalah Wahyu Dhyatmika, Philipus Parera, Agoeng Widjaya dan Mustafa Silalahi. (*)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro:
Mereka Orang Terkaya
dan Terkenal
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
Mossack Fonseca. (FOTO: REUTERS/Carlos Jasso)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro:

Mereka Orang Terkaya dan Terkenal

Pemerintah mengklaim sudah memiliki data yang cukup lengkap mengenai orang-orang kaya dan terkemuka yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri. Nilai kekayaan orang Indonesia yang tersembunyi di negara-negara tax haven, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, lebih dari Product Domestic Bruto Indonesia yang sekarang sekitar Rp 11.000 triliun. “Kami punya data intelijen tentang mereka,” ujarnya dalam perbincangan dengan Tempo di ruang kerjanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 1 April lalu.

Bambang mengatakan, tempat favorit orang Indonsia untuk mendirikan mendirikan shell company atau perusahaan cangkang adalah British Virgin Islands, Cook Island dekat Selandia Baru dan Singapura.

Belum lama ini Anda mengatakan ada perusahaan modal asing (PMA) yang diduga menghindari pajak. Bagaimana bentuknya?
Waktu itu datanya sekitar 2.000 PMA tidak membayar pajak dalam 10 tahun, bahkan lebih. Kalau orang pribadi bayar pajak karena ada income. Perusahaan bayar pajak kalau untung. Jadi kesimpulannya dia selalu mengaku rugi. Logikanya jika rugi mereka tutup dengan mengurangi operasi. Tapi ini tidak, perusahaan jalan normal. Gaji dibayar tepat waktu dan tidak ada isu pemutusan hubungan kerja. Kesimpulan, mereka menghindari pajak.

Bagaimana modus mereka menghindari pajak?
Sejak tahun lalu, kami melakukan pemeriksaan khusus terhadap PMA-PMA ini. Beberapa bisa kami lacak. Umumnya mereka menjual produk ke perusahaan terafiliasi di luar negeri. Ada juga perusahaan sengaja menjual produknya dengan margin rendah, mungkin dua persen, sehingga mengeluh rugi. Tapi perusahaan itu tidak tutup, malah 20 tahun dia ada di indonesia. Ternyata alasannya karena perusahaan itu mengolah bahan tambang rare earth, metal langka yang dibutuhkan industri elektronik. Perusahaan itu bangun smelter di Indonesia untuk mengamankan pasokan metal langka itu ke luar negeri. Sehingga mau di sini rugi tidak masalah, yang penting suplai datang ke sana. Nanti setelah jadi barang elektronik dapat untung gede. Ini jadinya semacam memindahkan keuntungan ke luar negeri. Modus lainnya, utang. Utang itu ada bunga. Bunga menjadi biaya. Biaya itu mengurangi penerimaan. Akhirnya pajak mengecil karena utangnya besar. Padahal utangnya pun tidak benar-benar utang. Modus ini tak hanya mengurangi pajak dari sisi penghasilan perusahaan, tapi juga pajak atas dividen. Karena mereka mengaku rugi, tidak ada dividen. Padahal dividennya ya pembayaran bunga utang tadi.

Lalu apa yang Anda lakukan terhadap mereka?
Yang bisa kami lakukan adalah pemeriksaan sementara. Ada pemikiran ke depan, kami bisa menerapkan semacam alternatif minimum tax payment dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi katakanlah kalau sudah lewat tujuh tahun masih rugi, anda harus bayar pajak minimum. Mulai tahun ini kami juga menerapkan aturan debt to equity ratio. Utang yang kami akui dalam perhitungan pajak maksimum 4 kali dari modal. Sebelum ada ini, shareholder loan bisa 10 kali lipat dari modal.

Dari negara mana saja modal asing dalam perusahaan-perusahaan tersebut?
Kalau kami lihat data PMA paling besar itu dari Singapura, meski tidak bisa dibilang yang 2.000 perusahaan tadi banyak perusahaan dari negara itu. Yang jelas ada dari Jepang, Korea, Hongkong dan negara-negara tax haven lain. Bentuknya special purpose vehicle.

Sektor usaha apa yang paling banyak mereka geluti?
Manufaktur.

Data Panama Papers menunjukkan banyak orang pribadi, konglomerat hingga politisi, memiliki perusahaan di Panama, British Virgin Islands, Jersey dan tax haven countries lainnya. Apakah Direktorat Jenderal Pajak memantau mereka?
Kami punya data intelijen tentang mereka. Mungkin tidak meng-cover seluruhnya, tapi sudah menggambarkan kira-kira potensi uang orang Indonesia di luar negeri. Tempat favorit ada di British Virgin Islands. Kedua di Cook Island dekat Selandia Baru. Dan ketiga, Singapura. Tapi ada lagi di Mauritius, Jersey di Inggris, dan Cayman Islands. SPV-SPV itu sangat mungkin berinvestasi di indonesia.

Apakah ada di antara mereka yang terbukti melanggar peraturan?
Selama ini kami terkendala di data. Meskipun, kami tetap melakukan operasi intelijen untuk mendapatkan data perpajakan, dan itu valid, persoalannya data yang bisa digunakan untuk menindak mereka (di pengadilan misalnya –red) harus data resmi. (Solusinya –) nanti (akan ada–) pertukaran data secara internasional pada 2018. Sebenarnya kami bisa tukar-menukar informasi dengan rekan treaty (negara tetangga yang menandatangani kesepakatan pajak dengan Indonesia–). Tapi untuk sekarang belum bisa. Kita bisa minta data dia, tapi dia tidak bisa minta data ke kita. Siapa yang mau tukar kalau tidak ada timbal balik? Jadi exchange of information tidak jalan. Sekarang G20 bikin automatic exchange of information, paling cepat pada 2017.

Apa yang menghambat Indonesia belum bisa melakukan pertukaran data tersebut?
Kita harus mengamandemen Undang-Undang Perbankan. Kita harus displin dengan aturan global, tahun depan paling lambat undang-undang itu harus sudah direvisi. Bukan menghilangkan kerahasiaan, tapi membuka akses terhadap pajak, terhadap rekening simpanan yang selama ini tidak bisa diakses. Selain itu yang juga agak menyulitkan kami adalah Undang-Undang tentang lalu lintas devisa bebas yang mungkin membuat uang hasil ekspor kita, tidak ada di indonesia.

Dari data intelijen itu berapa banyak warganegara Indonesia yang diduga menempatkan hartanya di luar negeri?
Kami sudah mempunyai data daftar nama SPV, nama orang, dan akunnya di bank. Tapi kami tidak bisa mengaksesnya. Jumlah rekening luar negeri yang baru kami punya 6.000-an individu. Jangan membayangkan ini terpisah-pisah. Kadang-kadang misalnya Mr. X, nanti di bawahnya Ms. X, dan di bawahnya lagi X junior. Jadi bapak, istri, anak, atau nanti ada keponakan, dan kakaknya.

Berapa perkiraan nilainya duit dan aset mereka itu di luar negeri terutama tax haven countries?
Lebih dari product domestic bruto kita. PDB Indonesia itu sekitar Rp 11 ribu triliun. Ini lebih.

Apakah di antara mereka ada menjadi wajib pajak di kantor pajak besar (large tax office/LTO)?
Ada matching antara daftar nama itu dengan yang di LTO, ada individu dan perusahaan. Yang pasti mereka paling besar. Mereka paling kaya. Tidak mungkin yang dominan itu orang tidak kaya.

Siapa yang nilainya terbesar?
Yang paling besar itu justru nama-nama yang kita kenal. Orangnya di sini, baik-baik saja. Yang buron tidak banyak.

Apakah karena fakta tersebut pemerintah mendorong terbitnya Undang-Undang Pengampunan Pajak sejak tahun lalu?
Kalau ada program tax amnesty lebih jelas. Definisinya, kami meminta wajib pajak melaporkan aset yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Selama ini wajib pajak kalau punya akun bank di luar negeri, berapa pun jumlahnya, pasti belum terlaporkan. Mereka hanya lapor soal kepemilikan rumah, mobil, dan akun bank di Indonesia. Kami berharap semua dilaporkan, dan ini dilakukan negara lain.

Contohnya Italia. Saya pernah bertanya kepada Menteri Keuangan Italia, bagaimana kamu menjaring data pajak? Mereka tahu uang warganegara Italia banyak di luar negeri. Mereka dulu pakai tax amnesty, tapi sekarang sudah tidak lagi, digantikan voluntary declaration karena sudah pada masuk uangnya. Mereka tidak mengejar deklarasi ini di banyak tempat, tapi hanya empat tempat yang mereka yakini banyak uang orang Italia di sana. Kebetulan Italia punya perjanjian pajak dengan empat tempat yang dianggap tax haven itu, yakni Swiss, San Marino, Monaco, dan Vatikan.

Sedangkan kita tidak bisa seperti mereka, karena tidak bisa menebak, apakah di Swiss, Singapura, Hongkong atau lainnya. Ini kelemahan selama ini.

Namun banyak kritikan terhadap tax amnesty, termasuk masyarakat internasional, yang menganggap fasilitas ini tidak adil karena mengampuni para pengemplang pajak…
Kami hanya mengampuni dia dari kesalahan pajak. Misalnya aset, itu kan ada asal-muasal, tidak mungkin mendadak punya aset di luar negeri, pasti ada income tapi duit tidak pernah masuk ke Indonesia. Berarti tidak pernah dilaporkan secara pajak. Sebenarnya dari segi pajak ini pelanggaran karena tidak melaporkan pendapatannya secara benar. Kesalahan itu diampuni. Pengampunan itu yang penting melaporkan atau repatriasi. Supaya basis pajak dan penerimaan Indonesia pada tahun-tahun mendatang semakin besar. Dan secara ekonomi makro kalau ada repatriasi, likuiditas masuk. Kemudian nilai tukar bisa membaik, investasi naik, ekonomi makro baik. Jadi banyak efek samping yang malah lebih penting dari pajak itu sendiri.

Mana yang lebih menguntungkan, menunggu pertukaran pajak itu berlaku atau pengampunan pajak?
Kesepakatan pertukaran data otomatis itu paling cepat 2017. Ini kesepakatan global, bukan bilateral. Memang tinggal dua tahun lagi terekspos semua pelanggar pajak ini. Kalau mau untung tunggu dua tahun lagi. Tapi pemerintahan ini sampai kapan? Cuma sampai 2019. Sedangkan itu uang, kalau 2018 pertukaran pajak berlaku, baru masuk 2019. Memang besar karena bayarnya 48 persen. Tapi itu kan nanti. Kita butuh perbaikan ekonomi dan anggarannya sekarang. Dengan tax amnesty itu, Presiden ingin mengajak orang Indonesia pemilik uang di luar negeri itu, sama-sama membangun negeri. Bagi Presiden itu definisi pengampunan pajak hanya satu, repatriasi. Kalau untuk saya, bisa repatriasi atau pajak. Karena presiden sudah gemes melihat Indonesia kok begini-begini saja.

Undang-undang tax amnesty ini terdengar hanya jalan pintas saja untuk keluar dari masalah penerimaan…
Bukan.

Bagaimana jika ada anggapan pengampunan pajak akan memfasilitasi mereka yang menempatkan harta di luar negeri dari ancaman pemeriksaan pajak hasil pertukaran data 2018?
Kami kasih kesempatan itu untuk sekarang. Negara lain juga melakukan tax amnesty dan voluntary declaration.

Bagaimana jika harta warganegara di Indonesia di luar negeri itu dahulu berasal dari kasus pidana seperti korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia?
Kami tidak mempermasalahkan dari mana uangnya. Pajak itu tidak peduli dari mana uang, yang penting laporkan dan bayar pajaknya. Mau uangnya haram, setengah haram, halal, pokoknya laporkan pendapatan kamu dan kami akan kenai pajak. Kalau mau mempersoalkan asal-usul ya penegak hukum yang berwenang. Tax amnesty hanya membebaskan dari masalah pajak. Kalau kasus pidana tetap jalan terus. Jangan disalahartikan. Dulu ada ide pengampunan nasional, bukan (itu berbeda–). Ini benar-benar pengampunan pajak. Yang diampuni hanya kesalahan di pajak. Ini tidak menghapus pidana. Tidak akan ada surat tentang bebas dari pidana yang telah dilakukan.

Apakah laporan harta wajib pajak yang diperbarui berkat peraturan tax amnesty nanti, bisa dipakai untuk mengusut dugaan pidana mereka sebelumnya?
Salah satu poin di Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah kerahasiaan. Ini tidak boleh menjadi data untuk penyelidikan awal sampai ke pengadilan. Jadi kalau mau buktikan ada korupsi, cari bukti lain, jangan menggunakan data tax amnesty.

Apakah ada pengusaha Indonesia yang selama ini menempatkan asetnya di luar negeri, yang sudah menyatakan akan menarik pulang hartanya jika amnesti berlaku?
Sepertinya begitu. Ada yang ke Presiden langsung, ada yang ke saya dan Direktur Jenderal Pajak. Tak hanya dari luar, tapi juga dalam negeri. Karena di dalam negeri banyak orang yang belum bayar pajak dengan benar. Mereka masih menunggu. Mereka membutuhkan kepastian undang-undang ini. Ada yang mengakui, ada juga yang masih berusaha mengelak kalau punya akun bank. Tapi saya tidak mau kejar-kejar, bukan begitu caranya.

Kepastian apa yang mereka tunggu?
Mereka butuh kepastian bahwa kalau ikut tax amnesty, uang mereka jadi putih, untuk dipakai investasi. Uang yang tadinya hitam atau abu-abu, jadi putih semua. Mau investasi silahkan, toh sudah dilaporkan semua uangnya.

Jika UU pengampunan pajak jadi berlaku tahun ini berapa target tambahan penerimaan negara yang bisa kita peroleh?
Pokoknya besarlah.

Rp 100 triliun?
Lebihlah. Saya bilang, nanti akan terlihat di APBN Perubahan, berapa sebenarnya target yang kami harapkan. Pengampunan pajak itu paling tidak bisa menyelamatkan penerimaan pajak di tahun ini. Karena menutup kekurangan dari minyak dan gas susah. Paling tidak untuk pajak sendiri ini yang menolong.

Bagaimana jika Undang-Undang tax amnesty batal berlaku?
Kalau misalnya amnesti tidak berhasil, ya kami kejar. Tapi, kembali lagi, ini kan tidak gampang karena kita tidak punya basis data formal. Kita tidak bisa melakukan pertukaran data (dengan negara lain–) karena ada kerahasiaan bank. Kami jauh lebih senang kalau mereka melakukan secara voluntary daripada kami paksa. Nanti kalau dipaksa malah ribut, kenapa orang pajak galak. Sekarang kami kasih kesempatan kamu untuk minta ampun.

Jejaring Sang Mafia Minyak
Kilang Minyak. (Foto: Spencer Platt/Getty Images) Riza Chalid. (foto:twitter.com)
Johnny G. Plate. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jejaring Sang Mafia Minyak

Dokumen The Panama Papers mengungkap bagaimana Muhammad Riza Chalid, orang kuat di balik transaksi minyak Zatapi yang merugikan Pertamina sebesar Rp 65, 5 miliar pada 2008 silam, membangun jejaring perusahaan offshore di British Virgin Islands. Dari data pemilik saham perusahaan inilah, terungkap siapa yang menangguk untung ratusan triliun rupiah dari impor minyak via Petral selama bertahun-tahun.

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menutup bibirnya rapat-rapat. Sambil menggelengkan kepala, dia mengaku belum mau berkomentar. “Saya pelajari dulu,” katanya. Sudirman sedang berada di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, awal April 2016 lalu, ketika reporter Tempo bertanya soal apa tindakan pemerintah menghadapi sejumlah perusahaan energi yang membuat struktur perusahaan offshore di kawasan suaka pajak. “Saya belum mau berkomentar, saya pelajari dulu,” katanya menegaskan.

Keberadaan sejumlah perusahaan energi Indonesia di kawasan bebas pajak seperti British Virgin Islands terungkap dalam bocoran dokumen internal firma hukum Mossack Fonseca. Dokumen yang kini dikenal dengan nama The Panama Papers itu dipublikasikan serentak di seluruh dunia pada awal April 2016 oleh lebih dari 100 media. Penggagas kolaborasi global ini adalah The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Tempo adalah satu-satunya media dari Indonesia yang tergabung dalam konsorsium ini.

Dokumen The Panama Papers pertama kali diperoleh koran Jerman Suddeutsche Zeitung pada awal 2015. Data yang dikirimkan bertahap sampai mencapai 11,5 juta files ini mencakup nama lebih dari 200 ribu perusahaan offshore di 21 kawasan suaka pajak. Ada hampir 900 individu dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia dalam daftar itu.

Sebuah nama yang sudah dikenal malang melintang di dunia perminyakan Indonesia tercantum jelas dalam dokumen The Panama Papers. Dia adalah Muhammad Riza Chalid.

Nama tokoh misterius yang lebih suka menghindari media ini memang kerap muncul dalam sejumlah isu nasional yang kontroversial. Majalah Tempo yang pertama kali mengungkap keterlibatannya dalam skandal impor minyak Zatapi di Pertamina, pada Maret 2008.

Belakangan, nama Riza Chalid muncul dalam skandal korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri, skandal mafia impor minyak Petral sampai kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kisruh perpanjangan kontrak Freeport di Papua.

***

PADA dokumen Panama Papers, nama Riza muncul sejak 1998 silam. Penelusuran Tempo menemukan sebuah sertifikat kepemilikan untuk perusahaan offshore bernama Epcots International Ltd yang ditandatangani oleh dua orang pendirinya yakni: Riza Chalid dan pengusaha Rosano Barack. Perusahaan offshore itu didirikan pada 2 Juli 1998, dua bulan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Rosano Barack dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan Bambang Trihatmodjo, salahsatu anak Soeharto. Mereka bersama-sama mendirikan PT Bimantara Citra pada 1981. Sampai sekarang, Rosano adalah Komisaris Utama PT Global Mediacom dan PT Media Nusantara Citra (MNC), konglomerasi media yang dikendalikan pebisnis Harry Tanoesoedibjo. Kelompok usaha itu memang mengakuisisi Bimantara pada 2007 silam.

Yang menarik, Riza Chalid dan Rosano Barack bukanlah pemilik semua saham Epcots International. Ada 10 nama lain yang disembunyikan dan hanya disebut sebagai ‘The Bearer’. Mereka semua menggunakan alamat yang sama, yakni Chartwells Management Services di Singapura. Itulah kelebihan yang ditawarkan firma hukum seperti Mossack Fonseca. Mereka bisa membuat struktur korporasi dengan kerahasiaan berlapis, yang membuat kepemilikan asli atau beneficial owner dari sebuah perusahaan, nyaris tak bisa dilacak.

http://linkurious.icij.org/widget/618542c6Gainsford – Trio Riza-Nat-Johnny on Linkurious.

Jejak terakhir Epcots terbaca pada Februari 2010 lalu. Kala itu, dua karyawan Mossack Fonseca bertukar e-mail, memastikan bahwa perusahaan offshore itu masih aktif beroperasi. Mereka juga menegaskan bahwa Epcots masih dikelola oleh Rosano dan Riza, dan bahwa perusahaan ini memiliki 50 ribu saham yang harga selembarnya hanya US$ 1,- saja. Yang menarik, dari total jumlah saham itu, Rosano dan Riza masing-masing hanya memiliki lima lembar saham.

***

MAJALAH Tempo edisi 24 Maret 2008 menulis sebuah laporan investigasi berjudul ‘Ada Tapi di Zatapi’. Liputan khusus yang dikerjakan selama lebih dari enam bulan itu dengan gamblang mengungkap persekongkolan sejumlah pengusaha minyak dengan oknum pejabat di Pertamina dalam jual beli minyak mentah campuran berkode ‘Zatapi’. Kongkalikong ini diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 65,5 miliar.

Impor 600 ribu barel minyak Zatapi senilai US$ 58,6 juta (Rp 545,9 miliar pada kurs waktu itu) diatur secara lihai. Agar bisa lolos mengikuti tender di Pertamina, setiap pemasok harus mengirim crude oil assay atau uji kimia minyak mentah — data yang biasa dipakai untuk memperkirakan nilai ekonomisnya. Data tersebut kemudian diuji oleh sebuah program komputer bernama Generalized Refining Transportation Marketing Planning System (GRTMPS). Hanya jenis minyak yang lolos GRTMPS yang diperbolehkan bersaing dalam lelang.

Pada Desember 2007, sebuah proses lelang impor minyak sudah dijadwalkan. Tapi menjelang tenggat, data Zatapi belum juga diterima oleh Unit Optimalisasi Pertamina untuk dimasukkan ke komputer. Unit inilah yang berwenang meng-input data minyak peserta tender.

Alih-alih didiskualifikasi, Zatapi malah melenggang ikut lelang. Adalah Chrisna Damayanto, ketika itu Vice President Perencanaan dan Pengelolaan Direktorat Pengolahan Pertamina, yang meng-input data crude oil assay yang dia klaim sebagai milik Zatapi ke GRTMPS. Berkat campur tangan Chrisna, jenis minyak mentah campuran itu bisa ikut tender dan bahkan menang.

Menurut Chrisna, dia melakukan terobosan yang menguntungkan Pertamina. “Kalau keputusan ini tidak tepat, resikonya saya tanggung,” ujarnya ketika itu. Berbeda dengan perhitungan Tempo yang menghitung harga Zatapi kemahalan US$ 11,72 per barel, Chrisna mengklaim Pertamina meraup profit karena mendapat potongan US$ 2,28 per barel dari harga Tapis.

Pasca laporan investigasi itu terbit, Maskas Besar Kepolisian RI sempat menetapkan lima orang tersangka dari Pertamina maupun perusahaan pemasok Zatapi. Belakangan kasus mereka dihentikan lantaran audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus impor Zatapi.

Siapakah orang-orang di balik impor Zatapi? Pembelian minyak campuran itu dikendalikan oleh sebuah perusahaan bernama Gold Manor International Ltd. Perusahaan itu dikelola oleh Muhamad Riza Chalid, Johnny Gerard Plate, Irawan Prakoso dan Schiller Marganda Napitupulu. Selain menggunakan bendera Gold Manor, mereka juga beroperasi dengan nama Global Energy Resources Pte. Ltd. Di Singapura, alamat Gold Manor sama dengan Global Energy, yakni di 1 Kim Seng Road, #15-01, East Tower, Great World City.

Selama bertahun-tahun, Global Energy adalah pemasok utama minyak ke tanah air. Laporan Kajian Restrukturisasi Pertamina pada 16 Juli 2007 mengungkapkan bahwa Global Energy merupakan pemasok terbesar (33,3 persen) minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. (PES) di Singapura. Pertamina Energy Services (PES) adalah anak usaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Semua impor minyak ke Indonesia memang waktu itu diatur oleh Petral.

Siapa pemilik Gold Manor dan Global Energy? Sulit diendus jejaknya. Pasalnya, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan offshore yang didaftarkan di British Virgin Islands. Tempo hanya bisa melacak pemilik Global Energy sampai lapis kedua yakni sebuah perusahaan cangkang lain bernama Orion Oil Limited. Tapi siapa di balik Orion Oil tetap jadi misteri. Nama perusahaan-perusahaan ini tak ada di Panama Papers.

***

SETELAH skandal Zatapi terkuak, rupanya peruntungan Riza Chalid tak serta merta terpuruk. Dia tetap mengendalikan impor minyak Pertamina, lewat Global Energy Resources. Hal ini baru terungkap pada November 2015 lalu, ketika Menteri Energi Sudirman Said menyewa jasa sebuah kantor auditor internasional untuk memeriksa Petral.

KordaMentha adalah nama auditor yang disewa pemerintah. Mereka berkantor di Australia. Setelah menelisik ribuan dokumen dan mewawancarai sejumlah tokoh kunci, KordaMentha menyimpulkan bahwa impor minyak Indonesia lewat PES dan Petral, merugikan negara lebih dari Rp 100 triliun.

Modus para mafia minyak itu kini terungkap jelas. Dalam laporan audit KordaMentha yang tebalnya mencapai 370 halaman, auditor mengungkapkan bagaimana Global Energy dan sebuah perusahaan lain bernama Veritaoil– selalu bertindak curang dalam tender-tender Petral sejak 2012.

Sejak awal, sebelum tender dibuka, kedua perusahaan ini sudah mendapatkan semua data rahasia proses pengadaan, termasuk harga perkiraan sendiri untuk tender minyak yang akan berlangsung.

Data rahasia tersebut bocor dengan bantuan orang dalam Pertamina, melalui sebuah grup e-mail bernama trading88@ymail.com. Auditor mencurigai lima staf PES terlibat persekongkolan untuk membocorkan informasi tersebut. Berdasarkan informasi itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pertamina menutup Petral.

***

PENELUSURAN Tempo atas nama Gold Manor, Global Energy Resources dan Orion Oil di Panama Papers memang berakhir buntu. Tak ada informasi soal ketiga perusahaan offshore ini di dokumen bocor Mossack Fonseca. Amat mungkin pendirian ketiga perusahaan itu tidak menggunakan jasa Mossfon.

Akan tetapi, pelacakan atas jejak pebisnis minyak yang mengelola tiga perusahaan itu membuahkan hasil. Nama Muhamad Riza Chalid, Johnny Gerard Plate, dan Irawan Prakoso, bertebaran di dokumen Panama Papers. Hanya nama Direktur Utama Gold Manor, Schiller Napitupulu, yang absen.

Irawan Prakoso adalah Direktur Global Energy Resources. Di Panama Papers, terungkap kalau dia juga punya saham di sebuah perusahaan offshore bernama Twinn International Ltd yang juga berkedudukan di BVI. Perusahaan satu dolar AS milik Irawan ini berdiri pada 1 Juni 2007.

Sedangkan pelacakan atas nama Riza Chalid dan Johnny Gerard Plate, menemukan sebuah perusahaan offshore bernama Gainsford Capital Ltd. Di dalam perusahaan yang berkantor di British Virgin Islands tersebut, ada orang ketiga yang kerap disebut dalam percakapan internal.

Namanya Nai Song Kiat, seorang warga Singapura. Mengacu pada dokumen audit KordaMentha, Nai Song Kiat merupakan Direktur Veritaoil Pte Ltd. Perusahaan Nai termasuk yang dituduh menjarah Petral selama bertahun-tahun.

Foto kartu tanda penduduk Nai Song Kiat.

Gainsford didirikan di British Virgin Island pada 2001. Modal dasar perusahaan ini US$ 50 ribu, yang dipecah dalam 50 ribu lembar saham biasa. Tujuh tahun kemudian, pada 8 April 2008, Riza Chalid dan Johnny Plate memutuskan untuk mengalihkan saham mereka, masing-masing 75 dan 25 lembar, kepada Nai Song Kiat.

Tak hanya menyerahkan saham pada Nai Song, pada April 2008 itu, para pemegang saham juga menunjuk seorang direktur baru, menggantikan pejabat lama, Fernandez Patrick Charles. Direktur baru ini hanya punya satu nama: Eddie. Yang jelas, jika direktur lama adalah warga Singapura, maka penggantinya adalah orang Indonesia kelahiran Medan, Sumatera Utara.

http://linkurious.icij.org/widget/128b6f8bRiza Chalid – Rosanno Barack on Linkurious.

Selain memiliki Gainsford Ltd, Johnny Plate juga tercatat sebagai pemilik Serenity Capital Ltd, sebuah perusahaan offshore yang beralamat di British Virgin Island. Tapi soal ini, Johnny Plate membantah. “Kenal aja enggak. Enggak ada aset. Urusan apa kita,” kata Johnny.

Yang sepak terjangnya paling lincah memang Riza Chalid sendiri. Menurut dokumen Panama Papers, dia memiliki beberapa perusahaan di kawasan suaka pajak. Selain Gainsford, dia tercatat menjadi pemegang saham pada Tanc Pasific Ltd. Perusahaan ini dia miliki bersama sepuluh pemegang saham lain yang hanya ditandai dengan istilah “bearer”. Artinya, pemilik asli perusahaan itu keberatan jika namanya disebut.

Nama Riza Chalid juga muncul sebagai pemilik atau pemegang saham perusahaan cangkang lain seperti Sunrich Capital Ltd dan Cresswell International Ltd. Di perusahaan yang disebut terakhir, Riza berbagi saham dengan anaknya: Muhammad Kerry Adrianto.

Ihwal kepemilikan saham putra Riza terungkap pada November 2007, ketika Mossack Fonseca mengirim email pada Riza Chalid. Isinya adalah penegasan bahwa pada tanggal itulah, Muhammad Kerry Adrianto, putra sulung Riza Chalid, resmi mendapat pengalihan saham Cresswell. Dia hanya perlu membayar US$ 490 untuk 490 lembar saham, karena harga selembar saham perusahaan itu memang hanya US$ 1,-. Meski begitu, Riza mempertahankan posisi strategis sebagai pemegang saham terbesar dengan 510 lembar.

http://linkurious.icij.org/widget/abbb9e04Riza Chalid family on Linkurious.

Sayangnya upaya mengkonfirmasi data Panama Papers ini kepada Riza Chalid tidak membuahkan hasil. Riza menghilang sejak Kejaksaan Agung memanggilnya dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo. Surat ke alamatnya, juga tidak dibalas.

Kepemilikan seseorang atas perusahaan offshore memang tidak serta merta bisa disebut pelanggaran hukum. Namun, tabir kerahasiaan dan perlindungan kawasan suaka pajak memungkinkan perusahaan offshore digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dan kejahatan. Tanpa dokumen bocor The Panama Papers, sepak terjang orang-orang yang ditengarai melanggar hukum di daftar klien Mossack Fonseca bisa jadi tak akan pernah terungkap selamanya. (*)

Pesta Rahasia
Para Buronan
Nama buronan Indonesia muncul bersama 11,5 juta dokumen lain dalam Panama Papers. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Joko Soegiarto Tjandra dan Agus Anwar selama pelariannya aktif menghidupkan perusahaan cangkang mereka. (FOTO: KORAN TEMPO/AMATUL RAYYANI)

Pesta Rahasia Para Buronan

Nama dua buronan penegak hukum Indonesia muncul bersama 11,5 juta dokumen lain dalam The Panama Papers. Lenyap dari Indonesia, dua pengusaha yang sudah divonis dalam kasus korupsi, Joko Soegiarto Tjandra dan Agus Anwar, terlacak aktif berbisnis lewat perusahaan cangkang (shell companies) yang dilindungi tabir kerahasiaan di kawasan suaka pajak. Bisa jadi petunjuk baru membuka skandal BLBI.

SEORANG staf senior Kejaksaan Agung mendadak menyela penjelasan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah. Menatap atasannya dengan penuh arti, dia berbisik, “Off the record.” Arminsyah terdiam sebentar. Dia sedang menjawab pertanyaan reporter Tempo soal apa saja yang sudah dilakukan aparatur penegak hukum untuk melacak harta kekayaan pengusaha buron Joko Soegiarto Tjandra, pada Kamis siang, 7 April 2016 itu, ketika bawahannya mengingatkan. “Soal itu, kami tidak bisa menjawab,” kata Arminsyah kemudian.

Jajaran Kejaksaan Agung memang pantas bersikap ekstra hati-hati. Kegagalan mereka membawa pulang dua buron kelas kakap, Joko Tjandra dan Agus Anwar, sejak kabur bertahun-tahun lalu, sedang jadi sorotan lagi. Pasalnya, dua nama pebisnis yang sudah divonis dalam kasus korupsi ini, belakangan tercantum dalam dokumen bocoran firma hukum Panama, Mossack Fonseca. Informasi tentang dua buron ini terselip dalam data sebesar 2,6 terabyte dalam The Panama Papers. Data yang pertama kali bocor pada koran Jerman Suddeutsche Zeitung ini dipublikasikan serentak oleh 100 media di seluruh dunia di bawah koordinasi The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Tempo adalah satu-satunya media di Indonesia yang memperoleh data bocoran ini.

Kepada Tempo, Arminsyah mengaku para jaksa masih memantau aktivitas Joko Tjandra selama di pelarian. Joker, begitu aparatur penegak hukum menjuluki pengusaha ini, kini berdomisili di Papua Nugini dan kerap pergi ke Singapura, Hongkong, Australia hingga Cina. Kalau sudah tahu, mengapa tidak ditangkap?

“Dia tahu kalau sedang diincar, jadi sudah mempersiapkan segalanya sebelum berkunjung,” kata Arminsyah. Pergi ke manapun, kata dia, Joko selalu dikawal ketat orang-orang dekatnya. Selain itu, kata Arminsyah, anggaran Kejaksaan amat terbatas. Dua faktor itu membuat pengejaran para buron kakap ini jadi tersendat.

Joko Tjandra, 66 tahun, adalah buronan Kejaksaan Agung untuk kasus cessie (hak tagih) Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Kasus itu terjadi pada 1999 lalu. Joko kabur dari bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat carteran pada 9 Juni 2009 menuju Papua Nugini. Itu persis sehari sebelum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bapak empat anak itu dilarang bepergian ke luar negeri. Kedekatan jarak antara waktu pelarian Joko dan penerbitan perintah cekal membuat banyak orang mencium bau amis kongkalikong.

Sementara Agus Anwar, 60 tahun, adalah mantan Direktur Bank Pelita dan Istimarat yang menikmati Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di puncak krisis ekonomi Indonesia pada 1998 silam. Setelah menolak membayar dana talangan negara sebesar Rp 550 miliar, Agus menghilang. Konon dia kabur ke Singapura. Kejaksaan mengatakan baru 70 persen dari uang itu yang dibayarkan Agus pada negara.

Pada 18 September 2012, Menteri Keuangan (waktu itu) Agus Martowardojo mengatakan Agus Anwar masih belum membayar utangnya, dan karena itu statusnya sebagai buron tak berubah. Perintah cegah ke luar negeri (cekal) untuk dia juga masih aktif. Artinya pemerintah masih mengira Agus Anwar berstatus WNI.

Belakangan, beredar kabar kalau Agus Anwar sudah menjadi warga negara Singapura sejak 2004. Paspornya bernomor E0887983B, dan beralamat di 15 Ardmore Park, #04-03 Singapore, 259959.

Tempo menemukan nama dua buron ini di dokumen Panama Papers dan menelusuri sepak terjang mereka selama di pelarian. Berbagai aktivitas bisnis mereka yang terungkap dari bocoran data Mossak Fonseca, seolah menunjukkan kalau mereka tengah berpesta di negeri orang, dengan uang yang seharusnya mereka kembalikan pada negara.

***
SETELAH kabur dari Indonesia, Joko langsung dikenal sebagai pebisnis terkemuka di Papua Nugini. Tiga tahun setelah lolos dari jerat hukum, sang Joker resmi menjadi warga negara itu. Namanya pun berubah menjadi Joe Chan.

Dengan paspor Papua Nugini, Joe alias Joko bisa bebas keluar masuk negara lain. Saking seringnya keluar negeri, pada Mei 2014 lalu pemerintah PNG bahkan harus membuat paspor baru untuk Joe Chan. Buku paspornya sudah dipenuhi stempel keimigrasian dari manca negara. “Halaman paspornya sudah habis,” kata Kepala Imigrasi PNG kala itu, Mataio Rabura, seperti dikutip dari Post Courier.

Joko Tjandra memang disambut luar biasa hangat di Papua Nugini. Pada awal April 2016, tak kurang dari Perdana Menteri PNG Peter O’Neill yang terang-terangan berterimakasih atas kiprah Joe Chan alias Joko Tandjra membantu perekonomian negaranya dengan berbagai proyek pembangunan. Di sana, Joko Tjandra membangun bisnis properti, salah satunya di pusat pemerintahan PNG di Waigani senilai US$ 44,4 juta.

Ketika ditanya soal status hukum Joko yang jadi buron di Indonesia, O’Neill mengaku tak tahu menahu. “Kami tak pernah menerima permintaan pemulangan Joe Chan dari Pemerintah Indonesia,” kata O’Neill.

Dokumen Panama Papers dengan gamblang mengungkap luasnya skala bisnis Joko Tjandra. Ada sekitar 27 files yang berisi nama Joko Tjandra di data bocoran ini. Dokumen paling tua berasal dari 1986.

Pada tahun itu, Joko Tjandra dan dua saudaranya: Eka Tjandranegara dan Gunawan Tjandra, membentuk C+P Holdings Limited. Tanggal yang tertera pada dokumen adalah 3 November 1986. Tak ada keterangan mengenai apa bidang usaha perusahaan ini. Yang jelas, ada satu nama lagi dalam sertifikat pendirian C+P Holdings: konglomerat ternama Prayogo Pangestu.

Prayogo bukanlah nama sembarangan dalam jajaran pengusaha terkemuka di tanah air. Dengan bendera Barito Pacific, dia merupakan salahsatu taipan yang besar dari bisnis kayu dan penguasaan hutan di era Orde Baru. Belakangan dia mendirikan PT Chandra Asri, yang bergerak di bisnis petrochemical.

Dari dokumen Panama Papers, terungkap kalau Prayogo dan Joko Tjandra punya relasi bisnis yang cukup dekat. C+P Holdings yang didirikan Joko Tjandra bersaudara dan Prayogo memiliki modal awal US$ 50 ribu, dengan nilai US$ 1 persaham. Prayogo menguasai 22.500 saham, dan Joko menguasai 14 ribu saham. Mereka berkantor di Citco Building, P.O. Box 662, Tortola, BVI. [embedded code dari Linkurious untuk Prayogo Pangestu, masuk ke sini]

Prajogo Pangestu, pemilik perusahaan Barito Group setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pinjaman kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/ BPUI di Kejaksaan Agung Jakarta, 28 September 2001. (FOTO: TEMPO/ Arif Ariadi)

http://linkurious.icij.org/widget/2dfddc0dPrajogo Pangestu on Linkurious.

Kongsi ini bertahan sampai dua dekade. Pada 2006, Joko menjual 4.000 lembar sahamnya kepada Prayogo. Dengan transaksi itu, alamat perusahaan juga ikut berubah. C+P kini berkantor di Akara Building, kantor yang sama dengan Mossack Fonseca di sana.

Pada awal April 2016 lalu, ketika dikonfirmasi soal kepemilikan perusahaan C+P, pengacara Hotman Paris Hutapea yang kerap menjadi kuasa hukum Prayogo, tak kunjung merespon pertanyaan Tempo. Dalam sejumlah kasus, Hotman Paris juga pernah menjadi pengacara untuk saudara Joko Tjandra, Gunawan Tjandra.

***

JEJAK lain Joko Tjandra tercium pada sebuah dokumen lain bertanggal 11 Mei 2001. Di sana tercantum permintaan Joko pada Mossack Fonseca, untuk mendirikan sebuah perusahaan offshore bernama Shinc Holdings Limited di kawasan suaka pajak.

Shinc tercatat beralamat di Akara Building, Tortola, BVI, yang juga alamat kantor Mossack Fonseca dan C+P Holdings di British Virgin Islands. Sertifikat Shinc mencantumkan modal awal perusahaan sebesar US$ 50 ribu, dengan harga US$ 1 persaham. Di sertifikat itu, Joker menggunakan alamat rumahnya di Jalan Simprug Golf 1 Kavling 89, Jakarta Selatan. Di awal pendirian Shinc, Joko adalah pemilik tunggal sekaligus menjabat direktur perusahaan.

Sepuluh tahun kemudian, pada Agustus 2012, atau tiga tahun setelah Joko Tjandra dinyatakan buron di Indonesia, ada email dari sebuah perusahaan investasi pada Mossack Fonseca. Mengklaim mewakili Joko, perusahaan itu meminta Mossack mengubah komposisi saham Shinc yang dikuasai Joko Tjandra.

Dokumen Panama Papers menunjukkan bahwa Mossack Fonseca kemudian mengurus administrasi penyerahan kepemilikkan Shinc dari Joko kepada kedua putrinya, Joanne Soegiarto Tjandranegara dan Jocelyne Soegiarto Tjandra alias Jocy. Pada sertifikat perusahaan itu, kedua putrinya juga menggunakan alamat rumah yang sama dengan Joko Tjandra, di Simprug Golf, Jakarta Selatan.

http://linkurious.icij.org/widget/c78d636f

Joko Tjandra on Linkurious.

Yang menarik, nama Joko tak dihapus dari sertifikat kepemilikan baru Shinc. Dia disebut sebagai anggota perusahaan. Sementara Jocy dan Joanne sama-sama menjabat direktur. Tidak ada yang menjabat komisaris. Yang juga tak kalah menarik, Joko minta agar perubahan kepemilikan ini dibuat bertanggal mundur (backdated). Meski perubahan terjadi pada 22 Agustus 2012, Joko minta dokumen yang ada mencantumkan tanggal 10 Januari 2012.

Jocelyne dan Joanne, dua anak kandung Joko Tjandra, tak bisa diwawancara. Penjaga rumah mereka di Jalan Simprug Golf 1, Jakarta Selatan, tak mau menerima surat permohonan wawancara yang disodorkan, Rabu, 6 April 2016. Ia beralasan majikannya berada di luar negeri.

Di hari yang sama Tempo mengantarkan surat permohonan wawancara itu ke kantor mereka di lantai 53 Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Namun petugas di kantor itu juga menolak menerima surat wawancara itu.

***
KABUR ke Singapura dan menjadi warga negara di sana, rupanya tak membuat perangai Agus Anwar berubah. Dia tetap terbelit utang, dan menolak membayar cicilan pembayaran. Agus akhirnya dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Singapura setelah gagal membayar utangnya sebesar Sin$ 103,3 juta, atau senilai Rp 1,3 triliun. Kabar ini dilansir sebuah koran Singapura pada 4 Maret 2011.

Untuk mengembalikan utangnya, pengadilan menyita saham milik Agus Anwar di beberapa bank swasta di Singapura. Tak ada informasi soal berapa nilai saham itu dan apakah semuanya sudah menutup triliunan utang Agus Anwar.

Yang jelas, besar kemungkinan, harta Agus Anwar tak hanya itu saja. Pasalnya, dokumen Panama Papers mengungkapkan bagaimana lihainya Agus membuat struktur perusahaan offshore di kawasan suaka pajak. Skema macam itu kerap digunakan orang atau perusahaan yang ingin menghindari pembayaran pajak atau kewajiban lain di negaranya. Terlebih Mossack Fonseca adalah salahsatu firma hukum paling top, yang biasa menyamarkan kepemilikan sebuah perusahaan di suaka pajak, sampai nyaris tak terlacak.

Dari penelusuran Tempo, Agus memiliki setidaknya lima perusahaan cangkang. Perusahaan itu adalah Quants Global Limited, Gem City Capital Limited, Oakwell Pacific Limited, Oregon Holdings Group Limited, dan Viscorp International Group Limited. Umumnya dia pemilik tunggal perusahaan dan juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut. Semua perusahaan itu rata-rata berdiri pada 2006 dan 2008, dengan menggunakan identitas Agus sebagai warga Singapura.

http://linkurious.icij.org/widget/062c71d4Agus Anwar on Linkurious.

***ARMINSYAH tampak tak kaget ketika diberitahu ada nama Joko Tjandra dan Agus Anwar dalam dokumen Panama Papers. Ia juga menyebutkan masih banyak pengusaha lain yang memiliki perusahaan di BVI. Namun ia menolak berkomentar soal jumlah dan siapa saja mereka. Menurut dia, persoalan aset dan kekayaan para pengusaha yang disembunyikan di luar negeri, lebih tepat diurus instansi lain. “Kami hanya mengurus perkara hukumnya,” katanya.

Saat ditanya soal apa yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung untuk mengejar aset dan kekayaan para buron itulah, staf Arminsyah menyela dan memberi isyarat pada atasannya, “Itu off the record,” katanya kemudian.

MUSTAFA SILALAHI | INGE KLARA | ANGELINA ANJAR

 

24
Apr
16

Infrastruktur : Kontroversi Reklamasi Pantai Jakarta

Guru Besar IPB: Reklamasi Teluk Jakarta Sudah Telanjur

Sabtu, 23 April 2016 | 14:38 WIB
KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS Warga berbaris di gunungan pasir Pulau G, saat melakukan aksi penyegelan pulau, Minggu (17/4/2016). Aksi yang diikuti ratusan warga pesisir Jakarta ini merupakan bentuk penolakan reklamasi Teluk Jakarta yang tengah berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menilai, reklamasi Teluk Jakarta boleh saja dilanjutkan. Namun, ia menyarankan agar semua aturan dan kaidah hukum mengenai reklamasi ditinjau ulang.

Rokhmin mengemukakan hal itu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).

Menurut dia, reklamasi Teluk Jakarta sudah telanjur.

“Jadi, sekali lagi karena sudah kadung atau telanjur, untuk reklamasi Jakarta saja, ya silakan diteruskan, tetapi harus satu kata dengan pemerintah, untuk me-review dulu secara menyeluruh dan melihat lingkungan sosial, ekonomi, terutama nelayan,” kata Rokhmin.

Rokhmin menyatakan, di negara maju, reklamasi harus dilakukan dengan kaidah hukum yang benar. Hanya, di Teluk Jakarta, reklamasi menurut dia tidak mengikuti aturan, khususnya soal analisis mengenai dampak lingkungannya (amdal).

“(Di Teluk Jakarta) amdalnya per proyek, harusnya kawasan terpadu, seluruhnya. Tapi, ini parsial, yang membuat segala sesuatunya jadi kacau-balau,” ujar Rokhmin.

Di sisi lain, Rokhmin sebenarnya setuju reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. Namun, ada implikasi bagi Jakarta kalau megaproyek itu dihentikan.

“Konsekuensinya kita harus mengurangi jumlah penduduk sampai 7 juta,” ujar Rokhmin.

Ia menyadari kebutuhan ruang di DKI Jakarta memang hanya punya opsi meningkatkan bangunan ke atas, atau melihat lautan sebagai kawasan untuk memperluas daratan.

“Kalau ke selatan tidak bisa lagi karena bisa merusak kawasan hutan,” ujar Rokhmin.

Ia pun berharap reklamasi Teluk Jakarta jadi yang terakhir di Pulau Jawa.

“Catatan saya, sudah, jangan ada lagi reklamasi. Ini the last reclamation project in java island. Seluruh stake holder harus duduk bersama dan jangan arogan,” ujarnya.

Hadir dalam diskusi itu Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Laksmi Wijayanti, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali, Dewan Daerah Walhi Jakarta Moestaqiem Dahlan, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.

Penulis : Robertus Belarminus
Editor : Egidius Patnistik



Blog Stats

  • 2,958,005 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers