Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



06
Jan
15

Maritim : 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur

Pencurian Ikan

Menteri Susi: 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur dari RI

Hanna Azarya SamosirCNN Indonesia
Senin, 05/01/2015 19:15 WIB
Menteri Susi: 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur dari RIMenko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Antara/Fanny Octavianus)
JakartaCNN Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kementeriannya telah berhasil mengusir 90 persen kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. 

“Kami ngancam nenggelamin tujuh kapal, ribuan kapal pergi. Enggak perlu satu-persatu ditembakin,” kata Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (5/1).

Berdasarkan data KKP, jumlah kapal asing yang ada di perairan Indonesia pada awal 2014 tercatat 1.128 unit. Kemudian pada akhir Desember 2014, jumlah tersebut turun menjadi 164 unit. 

Jumlah kapal asing tersebut terdeteksi oleh sinyal Vessel Monitoring System (VMS) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang pemantauan Sistem Kapal Perikanan.

Menurut Susi, kapal asing ilegal kabur dari perairan Indonesia karena pemerintah dengan tegas mengancam akan menenggelamkan mereka.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Sudirman Saad, menyatakan sejauh ini pihaknya telah menenggelamkan lima unit kapal asing, yakni tiga asal Vietnam di Laut Natuna dan dua kapal Papua Nugini di Laut Arafura sejak pertengahan 2014. 

Untuk menunjukkan keseriusannya, pemerintah lantas menggandeng TNI Angkatan Laut untuk menenggelamkan tujuh kapal asing yang tersebar di Pontianak dan Batam. 

Selain itu, KKP sedang membidik delapan kapal Tiongkok yang terbukti mencuri ikan di Laut Arafura. Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. 
(utd/agk)


__._,_.___

05
Jan
15

MiGas : SBPU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

SPBU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

Minggu, 04 Januari 2015 – 16:58 WIB

Pandji R Hadinoto. (kiri)

Jakarta – Meski pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga BBM premium sebesar Rp900 sehingga harga per liter menjadi Rp7.600 dari semula Rp8.500, namun tetap saja dinilai memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Pasalnya, Pada 1 Januari 2015 pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik sekaligus menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg.

Apalagi,  harga BBM di Malaysia ternyata masih jauh lebih murah daripada harga BBM di Indonesia. Seperti ditulis dalam sosial media, harga Pertamax di Malaysia termurah Rp6.765 per liter. Sedangkan di  Indonesia harga Pertamax Rp9.650 per liter dan Premium Rp7.600 per liter.

Seperti Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2”

Menanggapi hal ini, Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (Parrindo) Dr Ir Pandji R Hadinoto menyatakan, kalau benar RON95 di Malaysia terjual Rp6.765 per liter maka SBPU Petronas di Indonesia seharusnya siap menjual RON92 per liter di bawah Rp6.765 dan SBPU Pertamina sedia RON92 per liter lebih murah daripada SBPU Petronas.

Menurut Pandji, adalah tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri untuk bisa merekonstruksi tatakelola niaga impor pengadaan RON92 berujung harga jual di bawah SBPU Petronas itu untuk mobil berkapasitas 2000 cc ke atas.

“Sedangkan bagi mobil bermesin 2000 cc ke bawah dan mesin-mesin pacu motor 2tak maka mutu RON88 diproduksi kilang-kilang dalam negeri berbasis minyak mentah dalam negeri mengingat RON76 pun tempo doeloe sudah memadai dilahap mesin motor 2tak,” tandas Pandji, Minggu (4/1/2015). (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-spbu-indonesia-harus-jual-pertamax-lebih-murah-dari-harga-di-malaysia.html#ixzz3NwIjTS8z

Oil Lifting

Harga Elpiji Naik, Pemerintah Lakukan Pemerasan

Minggu, 04 Januari 2015 – 18:27 WIB

Jakarta – Pertamina telah menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg pada 1 Januari 2015, yang semula harganya Rp 115 ribu naik menjadi sekitar Rp133 ribu hingga Rp135 ribu. Tentu saja memicu harga-harga produk lainnya yang menggunakan gas Elpiji untuk ikut naik. Kehidupan ekonomi rakyat pun semakin terbenani sehingga memancing pro kontra di kalangan publik.

Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi, menilai kenaikan harga Elpiji sebagai kado pahit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia menyambut tahun baru bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

“Ini siasat pemerintah Jokowi untuk `memeras` kelas menengah ke atas dengan cara menaikkan harga Elpiji. Pemerintah tahu, dengan menaikan harga Elpiji, kelas menengah ke atas, tidak akan melakukan apa-apa alias pasrah saja,” ungkap Uchok di Jakarta, Minggu (4/1/2015).

“Pemerintah Jokowi tidak perduli, dengan kenaikan Elpiji ini, akan berdampak pada kenaikan pada harga harga lain, yang menyulitkan pada orang yang tidak punya duit atau penghasilan yang pas-pasan alias miskin,” tambahnya.

Padahal, menurut Uchok, kenaikan Elpiji tidak usah terjadi bila jual beli gas atau Elpiji tidak berpokok pada harga international. Selain itu, jual beli gas atau elpiji ini masih dikuasai mafia sehingga harga sangat tinggi. “Dan pemerintah membiarkan para mafia mengusai pasar karena ini karena sangat menguntungkan sekali,” paparnya.

Lebih lanjut terkait harga BBM yang jauh lebih murah di Malaysia,  Uchok meragukan komitmen dan konsistensi pemerintah Jokowi terhadap kepentingan rakyat. Ia pun meminta Jokowi jangan hanya melakukan pencitraan dan pengingkaran janji kampanye.

“Ingin melihat siapa jokowi, jangan melihat wajah atau tampangnya, yang bila dinilai memang merakyat. Dan juga, jangan melihat kemana blusukan Si Jokowi. Tapi yang harus dilihat adalah kebijakan Jokowinya. Apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pengusaha migas,” tutur Uchok.

Ia menilai dengan harga BBM yang lebih murah di Malaysia daripada Indonesia, menandakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilih dia dalam Pilpres 2014 kemarin. “Apalagi ditambah dengan kenaikan gas Elpiji,” tandas uchok.

Mahalnya harga BBM di Indonesia disbanding dengan harga BBM di Malaysia juga disindir di sosial media.  Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2” (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

Penghapusan Subsidi Premium Dinilai `Jebakan Batman`

Minggu, 04 Januari 2015 – 15:36 WIB

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Sedangkan BBM jenis RON 88 tidak lagi disubsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pemerintah seperti memberikan jebakan kepada masyarakat. Pasalnya jika harga minyak dunia naik, masyarakat tidak akan diuntungkan karena tidak mendapat subsidi, dan harga jual BBM Ron 88 akan semakin mahal.

“Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti `jebakan Batman` yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik,” ujar Sofyano, Jumat (2/1/2015).

Menurut Sofyano, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan. Pasalnya beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya.

Selain itu Sofyano menilai, penetapan solar sebagai salah satu jenis BBM yang disubsidi tidak efektif. Pasalnya akan ada banyak masyarakat yang iri terhadap subsidi yang diberikan kendaraan umum. “Pada dasarnya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” ucap Sofyano.

Angkutan umum seperti angkutan pedesaan, menurut Sofyano memang dipergunakan oleh masyarakat kecil. Namun keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh pemerintah. “Ini berpotensi menimbulkan protes dan menjadi bahan polemik,” papar Sofyano. (IRIB/Kompas)

05
Jan
15

AIRASIA : Perlu Pengadilan Penerbangan AdHoc

Perlu Dibentuk Pengadilan Penerbangan AdHoc

ilustrasi. (ist)

Jakarta – Pengamat Politik Hukum, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, menilai peristiwa hukum AirAsia QZ8501 dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Teluk Kumai dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, bisa menjadi tonggak sejarah penerbangan tropis yang penting bagi dunia penerbangan nasional dan internasional pada khususnya.

Beberapa perkara prinsip muncul seperti: pertama, opini perlunya kelengkapan perangkat pengenal pesawat elektronis yang terus menerus memancar, tidak saja bekerja pasca kecelakaan pesawat saja, yang ternyata tidak bekerja di AirAsia QZ8501 sehingga search & rescue kehilangan 3 hari pertamanya.

Kedua, begitu juga muncul perkara pengabaian taklimat cuaca pra take off. Ketiga, ada isu ketidakserasian antara ijin trayek regulator 6 (enam) bulanan dengan ijin terbang operasional yang kini sedang dalam proses investigasi Kementerian Perhubungan. “Kedua perkara terakhir di atas dapat terkait hubungan kausal sebab akibat dengan ujung perkara,” tandasnya, Senin (5/1).

Keempat, lanjut dia, resiko penghilangan nyawa manusia yang dapat pula dituduhkan sebagai dilakukan sengaja dan terencana. Kelima, good corporate governance dikesampingkan secara sengaja dan kontras

“Atas kelima perkara di atas, sebenarnya sanksi regulatif semata terasa belum cukup beri efek jera memadai, dibutuhkan sanksi-sanssi pidana dan perdata guna law enforcement yang tepat manfaat ditengah kuatnya arus regionalisasi MEA 2015 dan globalisasi neolib yang sulit terbendung,” tegas Pandji.

“Dan itu berarti perlu lembaga Pengadilan Penerbangan setidaknya AdHoc dibentuk guna menjaga martabat dan wibawa kenegaraan Indonesia dipergaulan dunia penerbangan, kini dan esok,” tandas Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia).

Pangkalan Bun adalah tempat terdekat dari lokasi penemuan benda-benda diduga bagian dari pesawat AirAsia QZ8051 rute Surabaya – Singapura yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi. Tim SAR menemukan beberapa serpihan benda-benda yang diduga bagian pesawat tepatnya di kawasan Selat Karimata.  (Pur)

Pandji: Tangkap Pesawat Terbang Asing Ilegal !

Minggu, 04 Januari 2015 – 01:02 WIB

Pandji R Hadinoto (kanan)

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat (2/1/2015), membekukan sementara ijin rute penerbangan Surabaya-Singapura pp yang dikantongi PT Air Asia Indonesia karena telah melanggar persetujuan terbang yang diberikan.

Yakni, berdasarkan Surat Ditjen Perhubungan Udara No: AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tertanggal 24 Oktober 2014 perihal Ijin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015, bahwa rute Surabaya-Singapura pp yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah sesuai dengan jadwal penerbangan pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

“Namun, pada pelaksanaannya penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura pp dilaksanakan di luar ijin yang diberikan, yaitu antara lain pada hari Minggu. Dan pihak Indonesia AirAsia tidak mengajukan permohonan perubahan hari operasi kepada Ditjen Perhubungan Udara,” jelas Kepala Komunikasi Publik Kemenhub, JA Barata, sepeti dilansir berbagai media.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengungkapkan, Kemenhub mendapatkan fakta baru sebelum pesawat AirAsia QZ 8501 hilang kontak. Ternyata, AirAsia tidak mengambil data cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum pesawat terbang. “Berdasar laporan Kepala BMKG kepada Menteri Perhubungan, memang AirAsia tidak mengambil data cuaca sebelum terbang,” bebernya.

Ia ungkapkan pula, AirAsia tidak mengambil data cuaca sebelum pesawat QZ8501 take off pukul 05.36 WIB. Padahal, data cuaca tersebut sangat berguna bagi pilot saat menerbangkan pesawatnya. Anehnya, AirAsia baru mengambil data cuaca pada pukul 07.00 WIB, yakni 42 menit setelah pesawat QZ8501 hilang dari radar ATC pukul 06.18 WIB. Diduga, AirAsia baru mengambil data cuaca pada pukul 07.00 WIB karena adanya tekanan psikologis setelah pesawatnya hilang dari radar ATC.

Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan pesawat asing ilegal yang masuk wilayah udara Indonesia yang berarti tidak mengantongi ijin dari Kemenhub dan bahkan tidak mengambil data cuaca dari BMKG. Oleh karena itu, menurut Pengamat Politik Hukum Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, bijaklah bahwa Kapal Ikan asing Ilegal ditangkap bahkan dibom, maka Pesawat Terbang Asing Ilegal harus segera ditangkap kalau perlu diledakkan pula.

Namun, kita dikejutkan lagi dengan adanya berita Pesawat Terbang Ilegal seperti Sabtu 3 Januari 2015 terberitakan di layar kaca TV. “Pembekuan ijin trayek terbang saja tidaklah cukup, karena ilegalitas terkait kedaulatan negara,” tegas Pandji R Hadinoto di Jakarta, Sabtu malam (3/1/2015).

Pandji menilai, khazanah perkara kriminalitas kini menjadi lebih kaya yaitu Illegal Flight disamping Illegal Fishing, Illegal Logging, Illegal Trading dan lain sebagianya, Illegalitas lainnya.

Menurut Pandji, negara harus berperan melenyapkan semua Illegalitas yang merugikan masyarakat dan negara, baik material maupun immaterial apalagi nyawa.

“Sehingga saatnya Pengadilan Penerbangan juga perlu dibentuk menyusul pembentukan Pengadilan Perikanan,” tutur Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia). (ari)

BERITA LAINNYA

Izin Terbang Ilegal, Kemenhub Duga Tak Hanya AirAsia

Minggu, 04 Januari 2015 – 07:08 WIB

Jakarta – Sejak Sabtu (3/1), Kementerian Perhubungan meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terkait izin terbang ilegal maskapai AirAsia rute Surabaya-Singapura. Dari beberapa keterangan diduga izin ilegal banyak digunakan sejumlah maskapai.

”Kami telah meminta keterangan beberapa pihak yang mengeluarkan izin terbang AirAsia itu, termasuk internal Kemenhub. Saya menyatakan itu izin ilegal karena tak pernah ada persetujuan dari Kemenhub. Saya menduga hal seperti ini juga dilakukan maskapai lain,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Kompas, terkait jadwal terbang AirAsia yang ilegal, kemarin Menhub meminta keterangan direksi PT Angkasa Pura I yang membawahi pengelolaan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Lembaga AirNav Cabang Juanda yang mengelola navigasi penerbangan di bandara itu, dan koordinator slot penerbangan internasional.

”Pemeriksa dari Kemenhub juga akan turun ke lapangan. Mereka akan memeriksa semua pihak terkait. Untuk AirAsia diketahui penggunaan jadwal itu sejak 28 Oktober. Kami akan periksa sampai ketemu semua yang bertanggung jawab mengeluarkan izin itu,” kata Jonan.

Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko menyatakan akan ada tahapan evaluasi setelah izin penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura dibekukan. Selama tahapan evaluasi belum tuntas, AirAsia tidak akan banyak berkomentar.

”Kami akan sepenuhnya bekerja sama dalam tahapan evaluasi tersebut,” kata Sunu di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya.

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Toos Sanitioso, mengatakan, pelanggaran yang berujung pembekuan rute itu bukan fokus KNKT. Namun, laporan bahwa AirAsia tidak mengambil laporan cuaca sebelum terbang menjadi bahan untuk diinvestigasi. (*)

Pemilik AirAsia: Ini Mimpi Terburuk Saya

Minggu, 28 Desember 2014 – 21:25 WIB

Tony Fernandes

Jakarta – CEO Air Asia Group Dato Anthony Francis “Tony” Fernandes dalam akun twitter resminya, menyatakan bagaimana menghilangnya pesawat Air Asia QZ8501 jurusan Surabaya Singapura sebagai mimpi buruk terburuknya.

Namun Tony menegaskan bahwa Air Asia tidak akan berhenti begitu saja. Ia mengaku tersentuh dengan dukungan yang terus mengalir dari para pengusaha penerbangan lainnya.

“I am touched by the massive show of support especially from my fellow airlines. This is my worse nightmare. But there is no stopping,” tulis dia. (Saya tersentuh dengan pertunjukan besar dukungan terutama dari sesama penerbangan saya. Ini adalah mimpi saya lebih buruk. Tetapi tidak ada berhenti)

Tony juga menyebutkan, sebagai CEO dirinya akan bersama-sama dengan seluruh karyawan dan penumpang untuk menghadapi masa sulit ini.

Taipan pesawat pemilik klub sepakbola Queens Park Rangers ini juga menambahkan prioritas utama Air Asia saat ini adalah menjaga dan memberi perhatian semampu mungkin terhadap keluarga dari kru dan penumpang pesawat ini.

“We will do whatever we can. We continue to pass information aa it comes,” sebutnya.

Tony meminta seluruh staf Air Asia untuk tetap kuat tabah menghadapi musibah ini dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. “Pray hard. Continue to do your best for all our guest,” ujarnya. (sor)

 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-pemilik-airasia-ini-mimpi-terburuk-saya.html#ixzz3NwC38FQY

Apakah Air Asia QZ8501 Pesawat Hantu?

Sabtu, 03 Januari 2015, 18:15 WIB

Komentar : 88
 Jusman Syafii Jamal

Jusman Syafii Jamal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan menteri perhubungan Jusman Syafii Djamal menyebut mengenai pesawat hantu (ghost airplane) ketika membahas jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Istilah itu ia gunakan untuk menyebut pesawat yang terbang tanpa izin resmi.

Jusman menyoroti sanksi sementara berupa penutupan rute Surabaya-Singapura yang dikeluarkan kementerian perhubungan terhadap Air Asia. Karena, maskapai penerbangan itu dianggap melanggar persetujuan rute.

Air Asia disebut tak memiliki izin untuk terbang dengan rute Surabaya-Singapura pada Ahad. Izin diberikan hanya untuk empat hari, yakni Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Jusman pun meminta agar tata cara pemberian sanksi itu diperiksa dengan seksama. Apakah memang telah melalui penyelidikan yang mendalam.

Apa Direktur Operasi Maskapai telah diperiksa ? Apa Kepala Bandara Juanda telah diperiksa ? Apa otoritas Bandara telah diperiksa ? Apa Slot Coordinator telah diperiksa ? Apa Direktur pemberi ijin rute juga telah diperiksa,” ujarnya melalui akun facebook seperti ditulis laman unilubis.com.

Menurutnya, proses itu merupakan sebuah mata rantai. Sehingga, tak mungkin ada pilot yang berani terbang jika tidak ada izin rute yang resmi.

Tak mungkin pula counter check in dan gate dibuka oleh manajer Bandara Juanda jika tidak ada izin slot yang resmi. Apalagi jika tidak ada clearance kelaikan udara dan clearance manifest dari otoritas penerbangan.

ATC tak mungkin melayani adanya permintaan ijin take off dan landing pesawat tanpa ijin. Apalagi bandara yang dituju adalah Changi Singapura yang terkenal sangat ketat. Tak mungkin mereka mau menerima “pesawat hantu” yang angkut penumpang bertiket kalau tak berijin resmi,” tulisnya.

Ia menyatakan, sulit untuk percaya kalau Bandara Changi mau menerima pesawat hantu mendarat di landas pacunya. Apalagi menyediakan gate dan membuka counter imigrasi jika pesawat Air Asia mendarat nantinya.

Terlebih, lanjutnya, Air Asia merupakan perusahaan publik yang terdaftar di pasar saham dengan GCG baku. Bahkan, perusahaan itu dikenal sebagai tempat kumpulan entrepreneur hebat berintegritas.

Sehingga, ujar dia, sulit untuk dipercaya akan melakukan tindakan ilegal seperti itu. Dengan risiko, akan mengorbankan citra Air Asia yang menyandang nama negara Malaysia hanya untuk satu keuntungan kecil yang tak seberapa.

Saya agak heran dan terus terang geleng kepala tak habis fikir. Apa benar begitu ? Apa tak terburu buru menjatuhkan sanksi pembekuan rute ? Kalau benar itu yang terjadi , ini disebut fenomena “Ghost Airplane”, pesawat terbang komersial yang diijinkan menjual tiket untuk terbang pada jadwal dihari minggu dan berhasil terbang tanpa kendala pada jam 5.30 wib, dengan didampingi oleh dokumen resmi, manifest, dan ijin penggunaan slot serta gate check dan counter di Bandara tentu sangat tidak lazim.”

KRI Bung Tomo Bawa Tiga Mayat Korban AirAsia

Selasa, 30 Desember 2014 – 20:41 WIB

Jakarta – Tiga jasad korban jatuhnya AirAsia bernomor penerbangan QZ8501 berhasil dievakuasi di Selat Kalimata, lebih kurang 10 km dari Pangakalan Bun.

Ketua Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Bambang Sulistyo mengatakan ketiga jenazah terdiri dari dua wanita, satu laki-laki. “Saat ini ada di KRI Bung Tomo,” kata Bambang kepada media di Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Ketiga jenazah dievakuasi tim pada pukul 16.50 sore tadi. Bambang mengatakan saat evakuasi berlangsung gelombang laut setinggi 2-3 meter. Tim mengalami kesulitan namun tetap berusaha mengevakuasi korban maupun serpihan pesawat.

Pencarian di daerah evakuasi dilakukan oleh KRI Bung Tomo, KRI Yos Sudarso dan kapal Basarnas. Tengah merapat ke daerah evakuasi untuk menambah kekuatan tim nanti malam yakni KRI Bandca Aceh, tiga kapal dari Singapura, KRI Pulau Remang, dan KRI Pulau Rengas.

“Kapal-kapal ini akan tiba di lokasi dan kalau dimungkinkan akan melakukan evakuasi sampai pagi hari,” jelas Bambang. (*/rmol)

 

Forward Laks Widodo Asp
(Panglima Koarmabar)
—-

YTH BPK PANGLIMA… SELAMAT SORE MHN IZIN MELAPORKAN KRONOLOGIS KEJADIAN DITEMUKANNYA SERPIHAN PESAWAT AIRASIA QS 8501 SBB:

1. SELASA, 30 DES 14 PUKUL 12.40 WIB POS 03°54`48″ D – 110°31`04″ T  PSWT HERCULES C-130 MENEMUKAN BENDA TERAPUNG YG DIDUGA SERPIHAN PSWT & TERLIHAT DIKEDALAMAN LAUT 25-30 M SEPERTI PSWT TERBALIK

2. AKSI YG DILAKS MENGERAHKAN UNSUR TERDEKAT YAITU KRI TOM & YOS

3. PKL 13.15 WIB KRI TOM MELAKS EVAKUASI PINTU EMERGENSI EXIT DIDUGA SERPIHAN PSWT AIRASIA QS 8501 DI POS 03°52` S – 110°27` T.

4. PKL 13.25 WIB KRI TOM MELAKS PENERBANGAN HELY BO NV-412 UTK MEMANTAU DIDUGA PSWT TERBALIK DI KEDLMAN LAUT SEKALIGUS MEMANTAU KEADAAN DISEKITARNYA.

5. PKL 13.30 WIB KRI TOM MELAKS EVAKUASI PINTU EMERGENSI EXIT.

6. PKL 14.00 WIB KRI TOM BERHASIL MENGANGKAT SERPIHAN PINTU EMERG EXIT EQUIPMENT (TERTULIS UTK 40 PERS) BERWARNA ABU2 PERAK BESERTA TABUNG OKSIGEN & SERPIHAN BAGASI KABIN PENUMPANG

7. PKL 15.20 HELY BO MEMBAWA SERPIHAN KE LANUD ISKANDAR PANGKALAN BUN, KALTENG

Dmkn bpk sbg laporan
@ Asops GPBA/Ltk M.Nursid sbg LO TNI AL Posko IDMCC BASARNAS

 

Dicurigai Ada Oknum Atur Perubahan Jadwal Penerbangan AirAsia

Air-Asia-

Jakarta – Kementerian Perhubungan mencurigai adanya oknum dari pihak bandara yang bekerja sama dengan perusahaan pesawat AirAsia terkait adanya pelanggaran jadwal penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya ke Singapure yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014).

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Djoko Muriatmodjo mengatakan, pihaknya telah mengi‎rimkan tim investigasi ke Bandara Juada Surabaya untuk melakukan kajian mengenai dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pesawat AirAsia. Bahkan Kemenhub sudah mengintruksikan memindahkan personil terkait dengan adanya insiden kecalakan AirAsia.

“Itu yang sedang kita selidiki, bahkan kita sudah memindahkan personil yang diduga terkait dengan pengaturan jadwal penerbangan AirAsia,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Djoko sendiri mengaku, Kemenhub tidak memberikan izin penerbangan kepada AirAsia pada hari Minggu, lantaran pada Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 tercatat bahwa izin penerbangan rute Surabaya Singapure PP yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah sesuai jadwal perbankan yakni Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

“Ini kan berarti antara aturan dan pelaksananya beda,” terangnya.

Karena itu, Kemenhub sementara mengambil keputusan untuk membekukan penerbangan AirAsia rute Surabaya Singapure begitu juga sebaliknya, sampai menunggu hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kemenhub. Menurutnya, jika pada investigasi itu ditemukan juga pelanggaran jadwal penerbangan di maskapai lain, maka Kemenhub juga akan melakukan pembekuan.

“Kalau memang ada yang salah, rute yang terjadi pelanggaran maka akan kita suspend juga,” jelasnya. (Abn)

Kemenhub Ancam Bekukan Izin Terbang Ilegal

Kemenhub

Jakarta – Maskapai penerbangan PT Indonesia AirAsia tujuan atau rute Surabaya-Singapura untuk sementara dibekukan sampai proses investigasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai AirAsia telah melanggar jadwal terbang yang sudah ditetapkan.

Plt Dirjen Perhubungan Udara, Djoko Murdiatmojo menegaskan tak akan ada diskriminasi dan akan menindak tegas setiap maskapai yang melanggar aturan main penerbangan yang telah ditetapkan.

“Tidak ada kita diskriminatif, kita akan perlakuan sama,” ujar Djoko dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (5/1/2014).

Hal itu berlaku untuk perusahaan maskapai penerbangan mana saja. Oleh karena itu, saat ini Kemenhub sedang mencocokkan izin rute dengan realiasi jadwal penerbangan. Kalau ada yang tidak cocok dan terjadi pelanggaran Kemenhub akan melakukan pembekuan juga, seperti yang dilakukan oleh PT Indonesia AirAsia.

“Sebagaimana kita perlakukan pada PT Indonesia AirAsia,” jelasnya.

Seperti diketahui, PT Indonesia AirAsia rute Surabaya-Singapura dibekuan izin terbangnya, berlaku hingga evaluasi dan investigasi kecelakaan pesawat AirAsia Indonesia QZ 8501 selesai dilakukan. Pembekuan Sementara ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU. 008/1/1/DRJU-DAU-2015 tanggal 2 Januari 2015.

Pada Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015, bahwa rute Surabaya-Singapura PP yang diberikan kepada maskapai adalah sesuai dengan jadwal penerbangan pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Tapi, penerbangannya dilakukan di luar izin yang diberikan, antara lain, hari Minggu dan pihak AirAsia Indonesia tidak mengajukan permohonan hari operasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Hal ini merupakan pelanggaran atas persetujuan rute yang telah diberikan. (Pur)

Tidak Ada Korelasi, Kecelakaan AirAsia dengan Pelanggaran Jadwal Penerbangan

 

AirAsia

Jakarta – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Djoko Muriatmodjo menegaskan tidak ada hubungannya kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 dengan kesalahan jadwal penerbangan yang dilakukan AirAsia rute Surabaya ke Singapure pada hari Minggu (28/12/2015).

“Jadi kecelakaan pesawat AirAsia dengan kesalahan jadwal penerbangan itu dua hal yang berbeda,” ujarnya di Kantor Kemenhub, Senin (5/1/2015).

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan pihak AirAsia dengan melakukan jam terbang pada hari Minggu adalah kesalahan administrasi. Adapun mengenai kecelakaan jatuhnya AirAsia itu belum bisa dipastikan ‎penyebabnya karena apa. Bisa jadi kata Djoko, ada penyebab lain di luar itu. “Ini yang sedang diselidiki, jadi belum bisa disimpulkan,” tuturnya.

Penyebab lain yang dimaksud Djoko, bisa karena mesin, cuaca atau hal-hal lain di luar dugaan. Semua itu katanya, perlu penyelidikan yang mendalam dengan mempelajari data yang tersimpan dari kotak hitam yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan.

Hanya saja kata Djoko, pihak Kemenhub perlu melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa orang yang bertanggung jawab mengeluarkan izin ilegal kepada AirAsia QZ8501 pada hari Minggu. Meski tidak hubungannya dengan insiden yang terjadi. Namun menurutnya, sekecil apapun aturan jika tidak ditaati bisa jadi akan menimbulkan masalah yang besar.

Karena itu, Kemenhub terpaksa membekukan‎ jadwal penerbangan AirAsia rute Surabaya Singapure begitu juga sebaliknya, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015, sampai menunggu ada hasil investigasi dan evaluasi berjalan tuntas. Djoko juga menegaskan, jika dalam hasil investigasi itu ternyata banyak kesalahan yang dilakukan oleh maskapai lain, maka Kemenhub juga tidak segan-segan untuk mencabut izin penerbanganya.

‎Diketahui, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. (Abn)

Berbeda, Jadwal Penerbangan Pesawat di Bandara dengan Milik Pemerintah

Jadwal penerbangan

Jakarta – Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Udara Djoko  Muriatmodjo mengakui banyak maskapai yang memiliki jadwal penerbangan yang berbeda dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, seperti kesalahan penerbangan yang dilakukan oleh AirAsia QZ8501 rute Surabaya ke Singapure.

‎”Memang kadang data penerbangan yang ada di bandara berbeda dengan yang dimiliki Kemenhub,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Karena itu kata Djoko, Kemenhub telah mengirimkan tim investigasi dengan meminta keterangan kepada para pihak, untuk mengatahui siapa orang yang paling bertanggung jawab terkait izin ilegal maskpai AirAsia. Dari berbagai keterangan kesalahan jadwal penerbangan juga diduga dilakukan oleh maskapai lain.

“Kami akan periksa, siapa orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran izin itu,” katanya.

Sementara pesawat AirAsia rute Surabaya ke Singapure telah dibekukan oleh Kemenhub begitu juga sebaliknya. Djoko meminta selama hasil evaluasi dan investigasi belum tuntas, pihak AirAsia tidak boleh banyak memberikan komentar. Pasalnya, AirAsia juga melakukan kesalahan lain karena tidak mengambil berita cuaca dari BMKG sebelum lepas landas.

Diketahui, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 tercatat bahwa izin penerbangan rute Surabaya Singapure PP yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah sesuai jadwal penerbangan yakni Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

‎Namun, pihak AirAsia justru meminta izin penerbangan pada Minggu 28 Desember 2014. “Ini kan berarti antara aturan dan pelaksananya beda,”‎jelasnya.

Djoko menegaskan, jika pada hasil investigasi nanti ternyata ditemukan pelanggaran oleh maskpai lain. Maka kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenhub tidak segan mencabut izin penerbangan bagi semua maskapai yang dinyatakan bersalah karena tidak mematuhi aturan yang ada. (Abn)

 

http://www.antaranews.com/berita/472104/25-penyelam-rusia-siap-cari-jenazah-korban-airasia

25 penyelam Rusia siap cari jenazah korban AirAsia

Sabtu, 3 Januari 2015 15:57 WIB |

Pewarta: Dewanto Samodro

Pencarian Menyisir Sungai Co Pilot heli Bolkow BO-105 TNI AL, Lettu laut (P) Fetaro Hia menyisir untuk mencari mayat hasil informasi warga, di sepanjang Sungai Cabang, Tanjung Puting Kalteng, Jumat (2/1). Heli Bolkow BO-105 milik TNI AL melakukan pencarian dengan menyisir Sungai Cabang Tanjung Puting Kalteng, atas informasi warga tentang keberadaan jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. (ANTARA FOTO/HO-Kapten laut (P) Erich Yuliontirta) ()

Pangkalan Bun (ANTARA News) – KP Balam milik Mabes Polri akan mengantarkan 25 penyelam dari Rusia ke muara Teluk Kumai untuk ditransfer ke KRI Pattimura pada Sabtu.

Sebanyak 25 penyelam dari Rusia tersebut akan membantu proses pencarian dan evakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Selat Karimata.

Hingga pukul 15.30 WIB anak buah kapal KP Balam masih menunggu kedatangan KRI Pattimura ke muara dan 25 penyelam Rusia itu di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kalimantan Tengah.

Sebelumnya Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo mengatakan dua pesawat dari Rusia untuk membantu pencarian korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 telah tiba.

Dia mengatakan pada hari ketujuh pesawat Rusia akan bergabung melakukan pencarian di Selat Karimata dan sedang dalam perjalanan ke wilayah pencarian.

Salah satu pesawat, menurut dia, dapat mendarat di air sehingga memudahkan evakuasi. “Tapi dengan catatan tinggi gelombang terbatas,” ujarnya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan objek di dasar laut yang diduga bangkai pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, sejak Kamis (1/1).

“Peralatan kami mendeteksi objek di dalam laut yang tampaknya bukan objek alam. Harapan optimis kami itu adalah bangkai pesawat yang jatuh,” tuturnya.

Ridwan mengatakan posisi terduga bangkai pesawat terdeteksi di koordinat 3 derajat 52 menit 9.44 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 35 menit 11.06 detik Bujur Timur di kedalaman 29 meter hingga 30 meter. Objek yang terdeteksi memiliki ketinggian sekitar tiga meter..

Pesawat AirAsia Indonesia QZ8501 rute Surabaya-Singapura dilaporkan hilang kontak dari pusat pengendali lalu lintas udara pada Minggu (28/12).

Pesawat QZ8501 berjenis Airbus A320-200 dengan registrasi PK-AXC membawa 155 penumpang terdiri dari 137 orang dewasa, 17 anak-anak, dan satu bayi. Selain itu, juga terdapat dua pilot, empat awak kabin dan satu teknisi.

Tim gabungan pencarian dan penyelamatan mulai mendapatkan titik terang setelah menemukan serpihan pesawat dan jenazah sejak Selasa (31/12).

Badan SAR Nasional telah mengonfirmasi bahwa yang ditemukan adalah serpihan pesawat AirAsia dan jenazah penumpangnya.

Editor: AA Ariwibowo

Minggu, 04 Januari 2015 , 05:58:00

Anggota Basarnas Kerja Keras, Berapa Tunjangan Bulanannya?
Langsung Terdiam jika Anak Sudah Tanya Kapan Pulang

 

SELALU SIGAP: Tim Basarnas menurunkan dua jenazah penumpang AirAsia dari helikopter Dolphin di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Jumat (2/1). Kiprah anggota Basarnas cukup menonjol dalam upaya pencarian korban. Foto: Guslan Gumilang/Jawa Pos
SELALU SIGAP: Tim Basarnas menurunkan dua jenazah penumpang AirAsia dari helikopter Dolphin di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Jumat (2/1). Kiprah anggota Basarnas cukup menonjol dalam upaya pencarian korban. Foto: Guslan Gumilang/Jawa Pos

APA yang tampak di muka, belum tentu seindah di punggung. Perumpamaan itu terjadi pada personel Basarnas. Keberhasilan menjadi tim SAR terbaik di Asia sayangnya tak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang mumpuni.

 

Berdasar pada pola penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji yang diterima oleh pegawai Basarnas per bulannya ditentukan oleh golongan mereka di PNS. Golongan ini mengacu pada lama kerja kerja menjadi PNS.

Tentu jumlah tersebut pun terasa kurang pas dibanding dengan resiko besar yang harus mereka terima. Terlebih bagi mereka yang masuk dalam tim rescuer, yang notabene memiliki resiko cedera bahkan kehilangan nyawa.

”Karenanya, kita ada yang namanya tunjangan resiko tinggi,” ujar Kasubag Humas dan Media, Basarnas, Yusuf Latif.

Agar lebih adil, besaran tunjangan resiko tinggi ini disesuaikan pos masing-masing anggota Basarnas. Semakin tingggi resiko yang harus ditempuh, maka semakin besar tunjangan yang akan diberikan.

Sejauh ini, besaran tunjangan resiko tinggi  paling besar berjumlah Rp 1 juta per bulan. ”Tentu tim rescuer yang memiliki tunjangan resiko paling tinggi. Kalau besarannya, tergantung. Macam-macam,” ungkap pria kelahiran Ujung Pandang itu.

Untuk mendapatkan tunjangan bulanan itu pun tidak mudah. Tunjangan bisa didapat jika anggota Basarnas telah lulus ujian SAR Dasar. Proses ujian akan dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan.

Dalam ujian tersebut, para anggota SAR wajib belajar teknik-teknik penyelamatan dasar baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, mereka akan digembleng secara fisik dan mental.

Tak jarang, uji fisik dilakukan dengan kegiatan outbound seperti naik gunung atau tower. Ujian ini berlaku untuk seluruh anggota Basarnas, baik petugas lapangan maupun petugas di kantor. “Kalau gagal, mereka harus ulangi lagi tahun depan,” katanya.

Lalu bagaimana dengan tunjangan saat seorang sedang melaksanakan tugas berhari-hari? Seperti dalam proses pencarian AirAsia QZ8501 misalnya? PNS golongan 3B itu mengaku, remunerasi merupakan hal yang tidak pasti. Terkadang, ada tambahan yang bisa dibawa pulang. Namun tak jarang pula mereka pulang hanya dengan membawa banyak pakaian kotor.

Kendati demikian, diakui Yusuf, besarnya gaji tidak menjadi prioritas utama. Baginya, dapat menyelamatkan korban dalam keadaan selamat adalah kepuasan terbesar.

”Saat bertugas, bagi kami melaksanakan tugas adalah tujuan utama. Untuk urusan itu (remunerasi), urusan nanti,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh sang istri Mei Rita Janis. Bagi perempuan 35 tahun itu, kepulangan suaminya dalam kondisi sehat merupakan hal terpenting. Sebab, diakui Rita, tak jarang sang suami pulang dalam kondisi cedera. Apalagi saat Yusuf masuk menjadi tim rescuer selama 10 tahun, sejak tahun 1993.

Meski hidup dalam bayang-bayang rasa cemas, Rita mengaku telah siap sepenuhnya sejak awal. Karena, sebelumnya ia telah mendapat penjelasan terkait pekerjaan Yusuf sebelum menikah dengannya. Penjelasan itu pun dilakukan langsung oleh perwakilan pihak Basarnas.

Perlakuan itu bukan hanya padanya, namun pada seluruh calon istri dari anggota Basarnas. ”Ini kan memang resiko. Tentu harus siap. Banyak-banyak berdoa saja,” tuturnya.

Yusuf sendiri sempat merasa was-was jika sang istri akan kabur mendengar penjelasan yang diberikan oleh kepala Basarnas tempatnya bekerja saat itu. ”Karena uda terlanjur cinta kali ya. Jadi ya menikah juga akhirnya,” ujarnya kemudian tertawa.

Dalam menjalankan tugasnya, ada satu kelemahan yang kadang membuat dia ingin segera pulang. Yakni bila sang anak M. Fathullah Fitroh Yusuf (11) sudah mulai bertanya kapan ia akan pulang.

Setelah dijawab oleh Yusuf, siswa kelas 5 SD itu akan menandai hari kepulangan sang ayah. Bila tak kunjung sampai rumah, ia akan kembali bertanya kapan sang ayah akan pulang. ”Dia sih nanyanya selalu, papa kapan pulang. Udah kalau itu cuma bisa diam aja,”  tuturnya.

Dengan segala masalah yang ia hadapi, Yusuf mengaku tidak pernah menyesal masuk menjadi tim penyelamat. Ia justru bangga bisa mengabdi pada negara dan membantu sesama.

Meski tak jarang pula, atas kerja keras yang ia dan tim lakukan, mereka tak pernah menjadi sorotan. Ia percaya, Tuhan tahu siapa yang telah bekerja keras untuk melakukan penyelamatan.  Ia justru memilki harapan-harapan tinggi untuk Basarnas.

Pria yang telah mengabdi selama 21 tahun itu berharap seluruh sarana dan prasarana Basarnas dalam dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih. Sehingga ke depan, seluruh proses SAR dapat sepenuhnya dilakukan oleh Basarnas tanpa bergantung pada sistem lembaga lain.

“Sederhananya saja, misal untuk boat. Saat ini kan kapal masih fiber. Mungkin nanti bisa diganti dengan yang lebih canggih. Karena kan kita perlu melakukan update,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut meluruskan dugaan masyrakat yang menyebut pihaknya hanya bekerja pada saat terjadi bencana besar. Ia menegaskan, bahwa hal itu salah. ”Setiap hari ada sekitar 20 file aktif penyelamatan yang dilakukan oleh Basarnas di seluruh Indonesia. bahkan tidak pernah ada jeda kosong,” jelasnya.

Selain tetap melakukan pertolongan SAR, peningkatan kekuatan dan kualitas juga terus diasah setiap harinya. Mulai dari kekuatan fisik, latihan pola pikir, hingga kekuatan teknik SAR paling baru.

“Kita nggak sama dengan penjual peti mati. Saat ada yang meninggal kita untung. Justru, kita harus siap terus. Karena kita selalu berperinsip, kejadian musibah kapan pun dimana pun bisa terjadi. Sehingga harus selalu siap,” pungkasnya.

Cerita Mahdi berbeda lagi, PNS golongan 2A ini sudah 4 tahun menjadi petugas SAR. Dia rekrutmen Basarnas Banjarmasin. Selama operasi pencarian AirAsia 8501 ini, Mahdi banyak bertugas berjaga di Posko di Pangkalan Bun. Namun bukan berarti dia tak terlibat misi penyelamatan.

’’Hari pertama dan kedua, saya berada di Kapal Rib, namun karena ombak tidak bersahabat, tim saya gagal mencapai lokasi sasaran,’’ ujar pria asal Sampit itu. Menurut dia, penugasan di posko sering dirotasi. Personel yang bertugas di titik sasaran apabila kelelahan akan digantikan di posko.

Belakangan ini Mahdi banyak menangani evakuasi jenazah, dari helikopter ke ambulans. Meski belum banyak pengalaman terlibat kejadian besar, tak jarang Mahdi harus meninggalkan keluarga saat liburan.

’’Terakhir saya terlibat SAR saat ada speed boat yang tenggelam di Sampit. Pada hari ketiga operasi saat itu lebaran haji. Tapi bagaimana lagi namanya resiko pekerjaan, gak ada libur juga,’’ paparnya.

M. Iqbal anggota Basarnas asal Jakarta punya cerita berbeda. Dia sudah tidak pulang sejak kejadian longsor Banjarnegara.

’’Setelah kejadian Banjarnegara kan dilanjut banjir di Bandung. Setelah banjir teratasi kita sempat mengira akan off, ternyata ada kejadian AirAsia ini,’’ paparnya. Di Pangkalan Bun Iqbal bertugas sebagai koordinator pengisian perbekalan, salah satunya BBM helicopter Dolphin milik Basarnas dan heli lain milik TNI. (mia/gun/kim)

Senin, 05 Januari 2015 , 05:20:00

” Sukhoi Saja Mau Bayar Rp 1,25 Miliar”

 

Keluarga korban AirAsia QZ8501. Foto: Jawa Pos/dok.JPNN
Keluarga korban AirAsia QZ8501. Foto: Jawa Pos/dok.JPNN

JAKARTA - Asosiasi maskapai penerbangan nasional (Indonesia National Air Carrier Association/Inaca) menegaskan bahwa ahli waris korban kecelakaan pesawat AirAsia tidak akan mendapat santunan Jasa Raharja. Pasalnya, kecelakaan itu terjadi dalam penerbangan rute internasional.

“Dalam aturannya, santunan Jasa Raharja tidak untuk penerbangan internasional, jadi ahli waris korban tidak akan dapat yang Rp 50 juta itu karena rute Surabaya ke Singapura itu penerbangan internasional. Beda kalau itu terjadi dalam penerbangan domestik, misalkan Surabaya ke Jakarta,” ujar Sekretaris Jenderal Inaca, Tengku Burhanudin kepada Jawa Pos kemarin (4/1).

Namun begitu, Tengku meminta keluarga korban tidak kecewa karena Pemerintah sudah memiliki payung hukum dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 yang mengatur soal ganti rugi kecelakaan pesawat.

Dalam aturan itu ahli waris korban meninggal berhak mendapatkan ganti rugi Rp 1,25 miliar per orang. “Di luar negeri malah dibawah itu,” kata Tengku.

Meskipun dalam Konvensi Montreal disebutkan bahwa ahli waris korban meninggal kecelakaan pesawat berhak mendapat USD 165.000 (sekitar Rp 2 miliar) per penumpang, namun kata Tengku, belum banyak yang meratifikasi itu.

“Umumnya di negara lain USD 40-70.000 (sekitar Rp 500-875 juta), tapi Indonesia sudah USD 100.000. Angka itu sudah sangat besar,” lanjutnya.

Dalam kasus kecelakaan yang merenggut 162 nyawa ini, Inaca mendesak AirAsia untuk mengikuti aturan main di Indonesia. Sebab maskapai yang digunakan memakai maskapai penerbangan dalam negeri, memakai brand Indonesia.

Selain itu para penumpangnya juga mayoritas orang Indonesia. “Sukhoi yang bukan maskapai Indonesia saja mau bayar Rp 1,25 miliar,” tukasnya.

Seperti diketahui pesawat Sukhoi SSJ-100 yang sedang sedang melakukan joy flight promotion ke salah satu maskapai nasional jatuh di Gunung Salak Bogor pada 9 Mei 2012.

Dalam kecelakaan itu korbannya mencapai 45 orang. Tragedi itu menjadi ujian pertama bagi Permenhub 77 tahun 2011. Nyatanya, Sukhoi mentransfer Rp 1,25 miliar ke rekening ahli waris korban 6-7 bulan setelah kejadian.

Tengku menambahkan, para korban kecelakaan pesawat AirAsia bisa jadi juga memiliki asuransi optional yang biasanya ditawarkan pada saat pembelian tiket pesawat. Mengenai hal itu, Inaca yakin AirAsia memiliki catatannya.

“Pihak keluarga korban bisa menanyakan langsung ke AirAsia, saya kira AirAsia tidak akan menutup-nutupi karena itu hak orang lain. Etika bisnis pasti dijaga,” ungkapnya.

Demikian juga asuransi-asuransi lain kemungkinan dimiliki oleh penumpang secara pribadi. Dalam kasus Kementerian Perhubungan yang menyatakan penerbangan AirAsia di hari minggu (28/12/2014) pada saat terjadi kecelakaan tidak memiliki ijin, Tengku enggan menjawab.

“Itu harus diteliti benar-benar, sepertinya kok nggak mungkin terbang tanpa izin” kata dia.

Menurut Tengku, kasus izin itu tidak bisa dijadikan alasan oleh perusahaan asuransi manapun untuk tidak membayarkan kewajibannya. Sebab perusahaan asuransi itu tidak memiliki wewenang untuk menentukan suatu penerbangan ilegal atau tidak ilegal.

“Begitu orang meninggal ya harus bayar. Kecuali kalau mati bunuh diri. Ini kan jelas kecelakaan. Jangan sampai nanti dituntut ahli waris,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Hendrisman Rahim mengatakan, mengenai kewajiban santunan dalam kecelakaan pesawat akan diurusi oleh asuransi umum yang menjadi mitra AirAsia.

“Kami di industri asuransi jiwa itu menangani penumpang yang beli polis kita sebelum terbang sama AirAsia. Jadi kami tidak ikut-ikutan yang Rp 1,25 miliar itu,” sebutnya.

Hendrisman mengaku beberapa perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI sudah melaporkan kepadanya secara lisan mengenai penumpang yang memiliki polis. Namun jumlah totalnya belum bisa ditentukan karena masih harus menunggu laporan dari masing-masing perusahaan.”Itu tersebar di banyak perusahaan, jadi saat ini belum bisa kami sebutkan,” tukasnya.

Dalam pertemuan dengan anggota AAJI, Hendrisman mengaku semua sepakat untuk membayar pertanggungan kepada ahli waris. Untuk itu pihak keluarga diminta untuk menyiapkan syarat-syaratnya.

“Ya seperti biasalah, surat kematian dan lain-lain. Pokoknya kalau proses identifikasi selesai, itu betul orangnya kita segera bayar. Tidak akan dipersulit karena ini jelas kecelakaan,” tegasnya.

“Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Julian Noor mengatakan klaim asuransi umumnya baru diproses oleh ahli waris korban setelah proses evakuasi, identifikasi dan pemakaman selesai dilakukan.

“Untuk yang sesuai aturan Permenhub Rp 1,25 miliar itu prosesnya pembayarannya bisa langsung oleh pihak asuransi atau lewat maskapai,” tuturnya.

“Sementara pihak AirAsia juga tidak akan mengalami kerugian materi karena asuransi akan mengganti pesawat yang rusak akibat kecelakaan dengan harga yang sesuai. Dalam kasus AirAsia, pesawat Airbus A320-200 harganya dikisaran Rp 1 triliun per unit.

“Ganti rugi sebesar itu tidak akan membuat perusahaan asuransi kolaps karena mereka sudah memiliki sistem resiko yang disetting bagus,” jelasnya. (wir)

Sabtu, 03 Januari 2015 , 06:04:00

AirAsia Dapat Ganti Rugi Pesawat Rp 1 Triliun

AirAsia Dapat Ganti Rugi Pesawat Rp 1 Triliun. Foto Jawa Pos/JPNN.com

AirAsia Dapat Ganti Rugi Pesawat Rp 1 Triliun. Foto Jawa Pos/JPNN.com

JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai pihak maskapai AirAsia sama sekali tidak mengalami kerugian finansial akibat kecelakaan pesawat yang menewaskan 162 penumpang itu. Pasalnya, perusahaan asuransi-lah yang menanggung semua kewajiban dan kerusakan.

“AirAsia hanya rugi dalam hal imej saja, urusan finansial semua yang menanggung adalah pihak asuransi, mulai dari asuransi pesawat hingga asuransi untuk penumpang,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Julian Noor kepada Jawa Pos (Induk JPNN.com), Jumat (2/1).

Dari sisi kerugian pesawat, AirAsia akan langsung mendapatkan penggantian senilai harga pesawat yang jatuh di perairan dekat Pangkalan Bun. Nilainya disesuaikan dengan harga pesawat sejenis dipotong biaya penyusutan.”Itu seperti asuransi mobil aja, kalau tabrakan total loss bakal dapat ganti senilai harga mobil. Untuk pesawat AirAsia itu bisa Rp 1 triliun,” tandasnya.

Data dari situs airliners.net, pesawat itu Airbus A320-200 itu dikirimkan dari pabrikannya di Perancis, Oktober 2008. Harga pesawat sejenis pada tahun itu berada pada kisaran USD 73,2 juta (sekitar Rp 915 miliar) hingga USD 80,6 juta (sekitar Rp 1 triliun).

“Itu nanti ada appraisal internasional yang khusus menghitung harga pesawat dikurangi biaya penyusutannya,” terangnya.

Julian mengaku mendapat informasi bahwa penanggung jawab asuransi pesawat AirAsia di Indonesia adalah PT Jasindo yang mendapat backup dari lead insurance Allianz.

“Soal asuransi untuk penumpangnya saya belum dapat informasi. Bisa jadi gabung di Jasindo, bisa juga di perusahaan lain,” sebutnya.

Namun begitu, dia menegaskan bahwa sesuai aturan internasional berdasar Konvensi Montreal seharusnya ganti rugi untuk kecelakaan pesawat bisa lebih Rp 2 miliar per penumpang. Namun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Montreal.”Indonesia punya Permenhub 77/2011 yang ganti ruginya Rp 1,25 miliar per penumpang,” lanjutnya.

Menurut dia, angka tersebut sudah sangat baik karena mendekati yang diamanatkan di dunia internasional. Besaran di tiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat ekonomi masing-masing.”Selain dapat Rp 1,25 miliar, juga dapat santunan dari Jasa Raharja Rp 50 juta per penumpang,” jelasnya.  (wir/gun)

Senin, 05 Januari 2015 , 05:29:00

Dugaan Kepala Basarnas Marsekal Madya F.H.B. Soelistyo
Bangkai Pesawat Tertutup Lumpur

 

TERJANG OMBAK: Tim penyelam dari Basarnas Special Group dengan kapal karet menerjang ombak untuk bergabung dengan para penyelam dari TNI-AL di KRI Banda Aceh, Minggu (4/1). Foto: Jawa Pos
TERJANG OMBAK: Tim penyelam dari Basarnas Special Group dengan kapal karet menerjang ombak untuk bergabung dengan para penyelam dari TNI-AL di KRI Banda Aceh, Minggu (4/1). Foto: Jawa Pos

JAKARTA – Pada hari kedelapan upaya pencarian pesawat AirAsia QZ8501 dan jenazah penumpang, muncul kendala baru. Selain faktor cuaca buruk, gelombang, serta arus bawah laut, tim SAR menemukan kondisi dasar laut di lokasi yang diduga tempat badan pesawat sangat keruh.

 

Kepala Basarnas Marsekal Madya F.H.B. Soelistyo menyatakan, 89 penyelam dari TNI dan Basarnas Special Group (BSG) belum bisa melakukan penyelaman kemarin (4/1).

Penyebabnya adalah arus laut yang kencang mencapai 2 knot serta kondisi air laut yang berlumpur.

”Hanya dua penyelam terpilih yang akhirnya menyelam. Itu pun tidak mendapatkan hasil,” paparnya dalam konferensi pers kemarin.

Mendengar laporan hasil penyelaman tidak maksimal, Soelistyo menginstruksi lima kapal yang punya alat remotely operated vehicle (ROV) –yang mampu mendeteksi benda di bawah laut– untuk mendekat ke lokasi pencarian.

Yakni KM Jayabaya yang mengangkut petugas KNKT, kapal RSS Supreme Singapura, RSS Swift Singapura, kapal Crest Onyx Rusia, dan kapal Baruna Jaya. ”Namun, karena arus laut terlalu kencang, ROV tidak bisa dioperasikan,” jelasnya.

Lumpur itu diprediksi mengganggu sinyal yang dikirimkan pinger atau alat pengirim sinyal yang menempel di bodi pesawat. Pinger itu akan berfungsi jika terkena air. ”Mungkin rangka pesawat tertutup lumpur sehingga sinyal pinger tidak bisa ditangkap radar,” duga Soelistyo.

Menanggapi hal itu, mantan penerbang pesawat tempur Hawk MK-53 tersebut menjelaskan, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sebab, sampai kini tim gabungan belum menerima sinyal dari pinger AirAsia.

Kemungkinan yang lain adalah radar yang dimiliki lima kapal tersebut belum menjangkau posisi pesawat. ”Kan alat juga punya jarak jangkaunya. Mungkin belum terjangkau,” tambah dia.

Keruhnya kondisi air juga berpotensi memperlambat pencarian kotak hitam (black box). Ditambah derasnya arus laut, sangat mungkin peranti perekam suara di dalam pesawat itu bisa terseret jauh ke timur mendekati Laut Jawa.  (aph/mia/gun/byu/c9/kim)

 

Senin, 05 Januari 2015 , 15:11:00

Kemenhub Bantah Sengaja Incar Kesalahan AirAsia

 

ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Plt Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Djoko Murdiatmojo menegaskan bahwa pihaknya tidak pilih kasih dalam melakukan pengecekan terkait izin rute mengudara maskapai di Indonesia.

Pernyataan Djoko ini menindaklanjuti kabar yang menyebutkan bahwa pihaknya sengaja mengincar atau mencari kesalahan AirAsia, yang dikabarkan telah melanggar izin terbang rute Surabaya-Singapura. Yang berdampak pada dibekukannya rute Surabaya-Singapura.

Ia menjelaskan bahwa semua airline di Indonesia tengah dicek izin rutenya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau nanti ada yang melanggar ketentuan, pihaknya tak segan akan membekukan rute tersebut.

“Kami sekarang sedang mencocokkan semua izin rute airline di Indonesia, kalau ada pelanggaran akan kita bekukan juga seperti rute AirAsia,” ujar Djoko saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin (5/1).

Di Indonesia kata Djoko tidak ada standar ganda dalam memberikan izin terbang. “Audit ini dilaksanakan kepada seluruh airline, tidak ada diskriminasi. Standar ganda itu tidak ada,” tegasnya. (chi/jpnn)

Senin, 05 Januari 2015 , 15:55:00

Hari Kesembilan, Sudah 37 Korban AirAsia Ditemukan

Hari Kesembilan, Sudah 37 Korban AirAsia Ditemukan. Foto JPNN.com
Hari Kesembilan, Sudah 37 Korban AirAsia Ditemukan. Foto JPNN.com

PANGKALANBUN - Pencarian korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, Kotawaringin Barat, Kalimantah Tengah terus dilkukan oleh Tim SAR. Hingga memasuki hari kesembilan sejak Minggu, 28 Desember 2014 dinyatakan pesawat AirAsia hilang, pencarian korban yang dikoordinir oleh Basarnas sudah menemukan 37 jenazah, Senin (5/1).

Total 37 jenazah ini setelah tiga korban hari ini, Senin (5/1) ditemukan. Korban ditemukan oleh kapal Malaysia yang ikut melakukan pencarian di perairan Selat Karimata. Jenazah sudah dibawa ke Pangkalanbun, Kotawaringin Barat.

Minggu (4/1), Kepala Basarnas, Marsdya F Henry Bambang Sulistyo memastikan total adal 34 yang sudah ditemukan. 9 di antranya yang berhasil diidentifikasi Tim DVI Polda Jatim dan sudah diserahkan ke keluarganya. [Lihat: Inilah Data Jenazah Telah Dievakuasi dan Proses Identifikasi]

Itu berarti, masih ada 25 jenazah yang belum dikenali. Perinciannya, 13 jenazah masih menjalani pemeriksaan final dan 12 jasad sudah masuk tahap rekonsiliasi. (awa/jpnn)

01
Jan
15

Kepresidenan : Kepala Staf, Luhut Panjaitan

Luhut Panjaitan: Kasih Waktu Beberapa Hari

Wednesday, 31 December 2014, 15:03 WIB

Antara/Andika Wahyu
Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan, Rabu (31/12). Kepala staf kepresidenan merupakan jabatan baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.

Luhut dilantik langsung oleh Jokowi di Istana Negara dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era presiden Gus Dur tersebut diangkat sebagai kepala staf kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 148 P Tahun 2014.

Atas jabatan barunya itu, Luhut akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan menteri. Luhut, yang ditemui usai pelantikan, mengaku belum mengetahui bentuk detail lembaga baru yang dipimpinnya tersebut. Termasuk soal berapa anggota Unit Kerja Staf Kepresidenan.

“Kasih waktu beberapa hari, nanti saya bisa komentar lebih banyak. Yang penting sebagai pembantu presiden saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mempercepat penterjemahan kenginan presiden,” ucap mantan dewan penasihat Tim Transisi Jokowi-JK tersebut.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, sebagai kepala staf kepresidenan, Luhut bertugas memberikan informasi strategis serta membantu presiden merancang komunikasi politik, baik komunikasi antar lembaga maupun komunikasi publik.

Selain itu, kepala staf kepresidenan juga bertugas membantu presiden untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di masyarakat. “Nanti di dalamnya akan ada pejabat setingkat eselon dua, bisa terkait politik, isu strategis, dan ada juga yang akan membantu presiden melihat pencapaian, dan hasil pembangunan ke depan,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan, Unit Kerja Staf Kepresidenan berbeda dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan (UKP4). Menurut dia, tak ada lagi UKP4. Sebab, beberapa fungsi UKP4 kini telah dilakukan Seskab dan kepala staf kepresidenan.

“Jadi ini bukan pengganti UKP4,” ujar mantan deputi Tim Transisi tersebut.

Sementara itu, lanjut Andi, ada beberapa bagian dari UKP4 yang dilebur ke lembaga lain, di antaranya Sistem Informasi Perizinan (SIP) akan dilebur menjadi National One Stop Service mulai Januari 2015. Adapun fungsi pengawasan dan evaluasi yang selama ini dilakukan UKP4 akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

01
Jan
15

AIRASIA : Sonar KRI Bung Tomo Tangkap Badan Pesawat Dikedalaman 30 meter

Pesawat AirAsia QZ8501.
Rabu, 31/12/2014 16:51 WIB

Sonar KRI Bung Tomo Tangkap Badan Pesawat AirAsia di Kedalaman 30 Meter

Nur Khafifah – detikNews

Jakarta – Sonar KRI Bung Tomo menangkap badan pesawat AirAsia. Sonar itu berada di kedalaman air 30 meter. Lokasinya tak jauh berada di sekitar jenazah dan serpihan AirAsia yang mengambang di sekitar perairan Pangkalan Bun.

Seperti disampaikan Komandan Gugus Keamanan Laut Barat (Danguskamlabar) yang bertugas sebagai Komandan SAR Laut, Laksma Abdul Rasyid di atas KRI Banda Aceh kepada wartawan, Rabu (31/12/2014). Pada Selasa (30/12) pukul 20.35 WIB, KRI Bung Tomo menemukan kontak sonar.

“Diduga bangkai kapal AirAsia, di lokasi dekat dengan penemuan mayat,” jelas Abdul Rasyid.

KRI Banda Aceh juga sempat merapat ke sekitar lokasi, namun karena cuaca tak memungkinkan hanya melakukan pemantauan. Kini di lokasi di sekitar benda diduga bangkai kapal, KRI Banda Aceh lego jangkar.

“Berjarak sekitar 2 mile dari sini,” ujar dia.

Baca Juga

 

 

Tokoh Adat Dilibatkan Cari Air Asia di Alam Gaib

Selasa, 30 Desember 2014, 16:28 WIB

Komentar : 41
Theepochtimes
Pesawat AirAsia QZ8501.

Pesawat AirAsia QZ8501.

REPUBLIKA.CO.ID, MANGGAR — Sebelum Air Asia ditemukan, upaya pencarian dilakukan juga dengan melibatkan puluhan tokoh.

“Kami diundang untuk membantu melihat secara gaib keberadaan pesawat tersebut dan hasil penglihatan kami bahwa pesawat itu tenggelam di antara Pulau Long dan Nangka,” kata Ketua Adat Belitung Timur Mohammad Sai di Manggar, Selasa (30/12).

Pantauan Antara di Manggar, pada Senin (29/12), puluhan petinggi adat dari sejumlah desa dikumpulkan di rumah dinas Bupati Belitung Timur untuk melihat secara gaib keberadaan pesawat yang hilang kontak tersebut. Para tokoh adat itu berasal dari berbagai elemen dan unsur yaitu unsur air, angin, api, laut dan darat melakukan ritual dan doa bersama untuk mendapatkan petunjuk dari sang pencipta.

“Hasil penglihatan saya bahwa pesawat tersebut disambar induk kilat dan petir, pesawat itu hancur dan tenggelam di laut,” pendapatnya.

Dia menyatakan, untuk melihat keberadaan pesawat itu hanya meminta petunjuk dari Allah SWT bukan bersekutu dengan jin dan setan. “Kami berkumpul bukan melakukan ritual yang mengarah kepada sirik, tetapi hanya memadukan kemampuan tokoh adat secara gaib dengan kekuatan doa bersama agar diberi petunjuk keberadaan pesawat itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, upaya tersebut hanya bentuk bantuan kepada Tim SAR yang mungkin bisa dijadikan informasi untuk mencari titik hilangnya pesawat AirAsia. “Berbagai upaya dilakukan untuk mencari titik hilang kontak pesawat dan cara kami adalah dengan melakukan doa bersama untuk mendapatkan petunjuk dari penguasa langit dan bumi terkait keberadaan pesawat itu,” ujarnya.

TOP LIMA
Terpopuler

Kamis, 01 Januari 2015 , 06:55:00

Pengakuan Pilot: Peralatan Usang, Andalkan Laporan Radio

 

Pengakuan Pilot: Peralatan Usang, Andalkan Laporan Radio. Tampak Tim Pencarian AirAsia QZ8501. Foto Jawa Pos/JPNN.com
Pengakuan Pilot: Peralatan Usang, Andalkan Laporan Radio. Tampak Tim Pencarian AirAsia QZ8501. Foto Jawa Pos/JPNN.com

Demi mempertahankan pesawat tetap menerbangi koridor penerbangan pada jarak yang aman satu sama lain, ATC di Indonesia memberlakukan pemisahan prosedur dengan memanfaatkan laporan radio dari para pilot untuk menghitung posisi satu pesawat relatif terhadap posisi pesawat lainnya.

Prosedur itu menghabiskan waktu lebih lama ketimbang menggunakan radar canggih yang dioperasikan Singapura dan di mana pun di dunia, yang memungkinkan petugas ATC bisa dengan cepat memanfaatkan data radar yang dikirim balik dari semua pesawat yang berada di area terbang.

Kurangnya perlengkapan terkini dan kondisi cuaca yang tidak stabil ini pernah dikeluhkan para pilot dan pakar penerbangan ketika Boeing 737 Lion Air jatuh pada 2013 di Bali. Saat itu pilot melaporkan bahwa pesawatnya telah ditarik angin ke bawah ke laut yang jaraknya beberapa meter dari landas pacu.

Itu dianggap contoh klasik dari geseran angin yang adalah perubahan tiba-tiba pada kecepatan dan arah angin. Bandara-bandara di pulau-pulau terkenal di Asia Tenggara seperti Bali, Koh Samui, Langkawi dan Cebu, tidak memiliki perangkat pendeteksi geseran angin di darat yang sebenarnya membantu pilot saat mendarat dan tinggal landas.

Para pilot mengaku keputusan-keputusan sulit kerap muncul dari pengalaman.

“Menurut saya, jika saya tak mendapatkan izin (mengubah arah terbang) dan saat bersamaan ada cuaca buruk di depan, saya akan menyampingkan saja pesawat itu, baru setelahnya berurusan dengan pihak berwenang,” kata seorang mantan pilot SIA lainnya yang kini menjadi pilot pada maskapai Gulf. (indopos/reuters/jpnn)

01
Jan
15

MiGas : Rekomendasi Keberadaan PETRAL dan Harga BBM Bersubsidi

Lifting 1

Tim Reformasi Tata Kelola Migas: Rekomendasi Keberadaan PETRAL

 

1. Latar Belakang Pembentukan Petral

Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Petra Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan Bahama yang berkantor di Hong Kong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.
Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, atas persetujuan pemegang saham, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing armPertamina di pasar internasional.
Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang dibebani tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.
Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembentukan dan operasional Petra Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk mendapatkan rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Petra Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak bumi dari Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Petra Group.
Produksi yang terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam menyebabkan sejak 2003 konsumsi melebihi produksi dengan jurang yang kian menganga, yang harus ditutup dengan impor (Peraga 1). Sebelum 2003, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) masih dapat ditutupi oleh surplus perdagangan minyak mentah. Namun, setelah itu, defisit BBM tidak lagi dapat ditutupi oleh surplus minyak mentah, sehingga Indonesia mengalami defisit minyak total (minyak mentah dan BBM). Bahkan, sejak 2013, transaksi perdagangan minyak mentah mulai mengalami defisit (Peraga 2).
peraga 1peraga 2

2. Operasional Petral Dewasa Ini

Perubahan status Indonesia dari eksportir netto menjadi importir netto ternyata tidak mengubah peran Petra Group. Petra Group yang kemudian diubah namanya menjadi Petral dengan PES sebagai anak perusahaannya tetap hanya sebagai trading arms dengan tambahan fungsi sebagai “agen pengadaan” minyak bumi dan BBM. Mengingat kebutuhan BBM Indonesia yang relatif sangat besar dan Petral merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk sebagai penjual dan pembeli minyak mentah dan BBM, volume usaha Petral semakin membesar.
Petral berperan hanya sebagai “administrator tender”, tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan trading (tradingcompany). Petral tidak pernah bertransaksi di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura) karena tidak memiliki fisik barang. Oleh karena itu, Petral tidak memilikiprofessional trader dan sepenuhnya menjadi price taker.
Petral praktis tidak kunjung beranjak menjadi trading company. Petral tidak memilikiblending facilities sendiri, hanya menyewa dari pihak lain (Trafigura) di Tanjung Langsat Terminal, Malaysia. Karenanya Petral tidak mempunyai blending specialists, padahal punya kesempatan belajar dari kerja sama dengan Trafigura.
Pelaksanaan fungsi sebagai market intelligence oleh Petral tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari national oil companies(NOCs) atau major oil companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban Petral.

3. Tuntutan Perubahan Menghadapi Tantangan ke Depan

Berikut adalah berbagai perkembangan yang menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
  1. Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, khususnya dalam pengadaan BBM yang dari waktu ke waktu semakin meningkat cukup tajam;
  3. Peran Petral selama ini dipandang belum dapat memenuhi tuntutan efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. Petral dianggap cukup hanya berperan sebagaitrading arms atau buying agent Pertamina dan tidak perlu berkembang menjaditrading company karena dianggap akan membahayakan keamanan pasokan minyak (supply security).
  4. Indonesia merupakan konsumen minyak mentah dan BBM terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan telah menjadi importir BBM terbesar di dunia. Kehadiran Petral di Singapura lewat anak perusahaannya, PES, sejatinya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai konsumen besar. Perannya yang sebatas administrator tender membuat efisiensi pengadaan minyak tak membaik. Sebagai contoh, untuk produk RON 88 yang mana Indonesia sebagai satu-satunya pembeli (monopsony), Petral tersudut di pasar Singapura sebagai price taker.

4. Temuan dan Penilaian Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim) telah memperoleh berbagai temuan terkait dengan praktik usaha Petral.
  1. Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melaluinational oil companies (NOCs), bahkan sekarang sudah sepenuhnya dari NOC (Presentasi Petral di hadapan Tim). Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain. Praktik demikian dimungkinkan berdasarkan Persetujuan Direksi No. RRD-54/C00000/2012-SO Tanggal 4 Juni 2012 Huruf B nomor 1: “Pola pengadaan Minyak Mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai armlength Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui: a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen Minyak Mentah sebagaimajor share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM.” Tim menyimpulkan tidak banyak perubahan dalam praktik pengadaan minyak. Mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti.
  2. Tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satunya adalah Maldives NOC LTD (tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral). Berdasarkan Informasi yang diperoleh Tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
  3. Hingga rekomendasi ini disusun, Tim belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke Data yang diperoleh dari Petral masih sebatas pemenang tender resmi yang mensyaratkan NOC. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC itu. Tim sudah meminta Petral memberikan data pemasok akhir pada pertemuan Tim dengan Pertamina dan Petral tanggal 17 Desember 2014.
  4. Tim menemukan pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakanfronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Padahal PV Oil tidak memiliki equity di blok minyak Escravos atau lainnya di Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafigura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria. Dengan demikian, mata rantai pengadaan minyak mentah dari Nigeria itu menjadi panjang walaupun menggunakan NOC.
  5. PTT (NOC Thailand) digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Muncul pertanyaan mengapa Petral tidak melakukan kontrak langsung dengan SOCAR Trading Singapore PTE LTD yang merupakan NOC Azerbaijan atau setidaknya mendalami mengapa NOC Azerbaijan itu tidak mengikuti tender pengadaan minyak mentah Azeri atau mengikuti tender tetapi kalah. Semakin dipertanyakan karena dalam pengadaan minyak mentah Azeri PTT kerap menang.
  6. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited, perusahaan trading milik NOC Petronas digunakan dalam pengadaan High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan HinLeongTrading (PTE) LTD atas nama Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  7. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan SK Energy Co., LTD atas nama SK Energy International PTE LTD.
  8. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC pengadaan Jet/Kerosene yang pengapalannya dilakukan AVTTI atas nama Vitol Asia Pte Ltd.
  9. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dilakukan oleh HinLeongTrading (PTE) LTD.
  10. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dikirimkan oleh HinLeong Trading (PTE) LTD atas order Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  11. Pada 2014, Petral melakukan beberapa pengadaan Gasoline 88 RON menggunakan kapal Akrotiri oleh Vopak atas pesanan Phillips 56 International Trading PTE LTD.
  12. Berdasarkan temuan Tim, beberapa pelaku di pasar minyak Singapura tidak melakukan penawaran langsung ke Petral karena spesifikasi produk (minyak mentah dan BBM) yang ditenderkan tidak lazim dalam usaha perminyakan, proses berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader.
  13. Tim menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk danowner estimate sebelum tender berlangsung.
  14. Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

5. Rekomendasi

Memerhatikan kondisi obyektif industri perminyakan dan kebutuhan BBM di dalam negeri, serta pentingnya perombakan kelembagaan dan personalia untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas badan usaha milik negara, Tim merekomendasikan agar dilaksanakan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan keberadaan Petral sebagai berikut:
  1. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina:
    • Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC;
    • Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC;
    • Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC;
    • Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
  3. Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.
  4. Menyusun roadmap menuju “world class oil trading company” oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
  5. Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

 Lifting 2

Rekomendasi Transparansi dan Penentuan Harga BBM Bersubsidi

Oleh: Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Latar Belakang

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro-kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar dunia, muncul pertanyaan apakah benar pemerintah saat ini masih memberikan subsidi dalam harga BBM.
Walaupun tidak dipublikasikan secara terbuka, informasi mengenai formula perhitungan harga patokan dalam menentukan subsidi BBM tertentu sebenarnya dapat diketahui masyarakat. Untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah, perlu dibuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan tersebut.
Dengan formula yang lebih sederhana, penentuan besaran subsidi BBM diharapkan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Selain itu, masyarakat dapat membandingkan harga keekonomian BBM, termasuk untuk BBM non-subsidi. Di tengah keterbukaan dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat pula dapat membandingkan harga BBM tertentu di dalam dan di luar negeri.
Selain soal perhitungan harga patokan, perubahan kebijakan subsidi BBM harus pula memerhatikan pentingnya efisiensi alokasi anggaran pemerintah dan pengembangan industri pengolahan minyak bumi di dalam negeri. Kebijakan subsidi BBM ke depan seyogyanya dapat menciptakan insentif bagi penghematan BBM oleh masyarakat dan peningkatan investasi pada industri pengilangan minyak di dalam negeri.

Penentuan Harga Patokan

Penentuan Harga Patokan BBM jenis tertentu sangat penting karena besaran subsidi BBM tergantung pada volume penggunaan BBM bersubsidi dan selisih antara harga patokan dengan harga jual sebelum pajak,
perhitungan_subsidi_bbm
yang mana, i terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah.
Harga Patokan (HP) dihitung berdasarkan rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin,
HPi = HIPi + αi
HIP mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura (MoPS).
Sebagian besar kilang BBM di dalam negeri hanya dapat memproduksi Bensin Premium (RON 88), Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%) dan Minyak Tanah. Subsidi harga diberikan untuk BBM jenis tersebut. Karena itu, penentuan Harga Patokan untuk menghitung subsidi mengacu pada BBM jenis tersebut.
Mengingat di Bursa Singapura tidak tersedia kutipan harga untuk BBM jenis Bensin Premium (RON 88) dan Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%), HIP untuk kedua jenis BBM tersebut dihitung berdasarkan harga MOPS untuk jenis BBM yang spesifikasinya paling mendekati. Mengacu pada Kepmen ESDM No. 0219 K/12/MEM/2010 jo Kepmen ESDM No. 3784 K/12/MEM/2014, HIP untuk Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah masing-masing adalah
HIPBensin Premium = 0,9842 X MOPSMogas 92 
HIPMinyak Solar = 0,9967 X MOPSGasoil 0.25 sulfur 
HIPMinyak Tanah = MOPSJet kerosene 
Formula Harga Indeks Pasar di atas digunakan untuk perhitungan Harga Patokan baik bagi BBM yang diproduksi di kilang dalam negeri maupun yang berasal dari impor.[1]
Cacatan mengenai formula Harga Indeks Pasar:
  • Faktor pengali dalam formula perhitungan HIP berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Faktor pengali untuk memperoleh HIP Bensin Premium dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 dengan asumsi HPRon 88 = (0,8707 X MOPSMogas 92 + 0,1293 X MOPSNaphta ) + (US$0,5 X 0,36),yang mana, US$0,5 adalah blending cost per barrel dan 0,36 adalah porsi impor premium RON 88 dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007.  Faktor pengali 0,9842 untuk Bensin Premium adalah nisbah antara Harga Patokan Bensin Premium (RON 88) dengan MOPS Mogas 92 pada formula di atas, dengan mengacu pada harga rerata MOPS Mogas 92 dan MOPS Naphta selama kurun waktu Januari 2004 – Desember 2006, yaitu asing-masing sebesar US$59,86 dan US$51.16.
  • Secara implisit, ada keharusan mem-blending bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan bensin premium (RON 88). Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi (misalnya Mogas 92) sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. Pada kondisi tertentu, blending untuk mendapatkan bensin RON88 dapat lebih mahal dari harga bensin dengan kualitas lebih tinggi. Pada keadaan seperti itu, importir akan menghindari blending, sehingga terjadi kasus product giveaways yakni tatkala penjual memasok bensin dengan kualitas lebih tinggi ketimbang spesifikasi yang dipesan pembeli. Kemungkinan ini juga bisa terjadi karena pencampuran tidak menggunakan RON 92 melainkan yang lebih rendah oktannya. Bagi pihak pencampur, jenis RON apa pun akan dijadikan campuran asalkan menghasilkan spesifikasi RON 88 sesuai pesanan.
  • Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias. Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi Mogas 92 di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MOPS untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark harga bensin RON 88. Volume transaksi Mogas 92 di bursa Singapura relatif kecil—satu parcel kargo di Platts window sebesar 50 ribu atau 100 ribu barrel dan kadang-kadang hanya terjadi satu transaksi dalam satu hari. Peserta tender Mogas 92 di bursa Singapura adalah Trading companyrefiners atau National Oil Company yang memiliki kepentingan untuk ‘memasok’ bensin RON 88 ke Indonesia (Petral). Sementara itu, Petral sendiri tidak terlibat di pasar Mogas 92. Kondisi tersebut menyebabkan Petral hanya sebagai price taker dalam impor bensin RON 88 dan memungkinkan terjadinya kartel dalam proses pembentukan harga Mogas 92.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan formula perhitungan harga patokan dan kebijakan subsidi BBM:
  • Menyediakan pilihan lebih baik bagi rakyat yang niscaya terbaik pula bagi perekonomian dalam bentuk eksternalitas positif sehingga bisa mengkalibrasi kenaikan ongkos pengadaan dan impor BBM tertentu akibat peningkatan kualitas BBM.
  • Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Dengan begitu, perhitungan harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi (riil), bersifat transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dan pemburuan rente;
  • Perubahan formula harga patokan seyogyanya tidak menambah beban rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung;
  • Formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan proses importasi BBM tidak memerlukan proses pencampuran (blending);
  • Kebijakan subsidi—termasuk perhitungan harga patokan BBM dan harga eceran (tidak termasuk pajak)—seyogyanya dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah BBM yang lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan;
  • Perubahan kebijakan dapat diterapkan pada kondisi kapasitas dan kualitas infrastruktur kilang BBM yang ada di dalam negeri.

Kondisi Pendukung

Lingkungan strategis saat ini sangat mendukung bagi dilakukannya perubahan pada kebijakan subsidi BBM. Harga minyak mentah di pasar dunia sedang merosot tajam sehingga harga patokan untuk bensin premium sudah mendekati atau bahkan lebih tinggi dari harga eceran tanpa pajak. Momentum emas tersebut memberi peluang besar bagi dilakukannya reformasi kebijakan subsidi BBM. Perlu dipertimbangkan, misalnya, penerapan subsidi yang bersifat tetap sehingga mengurangi fluktuasi besaran APBN dan memberikan sumbangsih berarti bagi kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi

Berikut adalah kebijakan yang direkomendasikan terkait dengan kebijakan subsidi dan perhitungan harga patokan BBM.
(1) Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur.
(2) Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur.
(3) Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92.
Dengan kebijakan di atas, formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana, yakni
Harga MOPSMogas92 + α untuk bensin dengan RON 92, dan
Harga MoPSGasoil 0,25% sulfur + α untuk miyak solar;
Benchmark yang digunakan dalam menghitung HIP menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar;
Dalam jangka pendek, impor Mogas 92 akan meningkat namun disertai penurunan impor RON 88. Dampak keseluruhannya, terutama dalam jangka panjang, diperkirakan bakal positif.
(4) Besaran subsidi bensin (RON 92) bersifat tetap, misalnya Rp 500 per liter
(5) Memerhatikan kebutuhan minyak solar untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat tetap menggunakan pola penetapan harga.
(6) Pilihan kebijakan terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin RON 92:
  • Dilakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi Bensin RON 88 dapat digantikan dengan Bensin RON 92, dengan masa transisi selama waktu tertentu.
  • Pengelolaan fasilitas kilang TPPI diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat dilakukan maksimal.
  • Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina;
  • Besaran subsidi per liter untuk RON 88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas92;
  • Fasilitasi pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
  • Harga patokan Bensin RON 88 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.
[1]  Ada tambahan Rp 20 per liter untuk harga patokan Bensin Premium dan Minyak Solar yang diproduksi kilang di dalam negeri.
Oil Gas

Harga Premium Ikuti Mekanisme Pasar, Pemerintah Dituding Langgar Konstitusi

Wednesday, 31 December 2014, 18:24 WIB
Republika/Yasin Habibi
Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tak lagi memberi subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai 1 Januari 2015. Meskipun, pencabutan subsidi itu tidak serta merta membuat harga BBM naik.

Justru harga BBM yang baru lebih rendah dibanding sebelumnya. Karena harga minyak mentah dunia saat ini turun di level 53 dolar AS per barel.

Dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah, maka harga BBM yang sebelumnya disubsidi kini akan mengikuti mekanisme pasar. Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mengatakan, tindakan pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

Sebab, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut beberapa pasal dalam UU Minyak dan Gas yang mengaitkan harga BBM dengan mekanisme pasar. “Pemerintah akan melanggar undang-undang dan konstitusi jika melepas harga BBM pada mekanisme pasar,” kata Kardaya pada Republika, Rabu (31/12).

Kalau pemerintah keras kepala ingin melepas harga BBM pada mekanisme pasar, imbuh Kardaya, sebaiknya bertanya pada MK terlebih dahulu. Karena keputusan MK ini sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar.

Menurutnya, MK memang berkewajiban menjaga dan mengawal konstitusi tetap ditegakkan. Karenanya, dengan melepas pada mekanisme pasar, menunjukkan pemerintah belum melakukan kajian mendalam pada kebijakan harga BBM.

“Mungkin pemerintah lupa kalau ada keputusan MK itu atau ada yang tahu tapi bukan selevel menteri sehingga tidak berani menginformasikan,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Kalau tetap bersikeras melepas harga BBM pada mekanisme pasar, maka pemerintah akan berhadapan dengan undang-undang. “Ini akan membuat kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla anjlok,” tegas Kardaya.

01
Jan
15

PANDU INDONESIA : Kejuangan 45 Pandu Rakyat Indonesia 28 Desember 1945

Logo Pandu IndonesiaKejuangan 45 Pandu Rakyat Indonesia

Rabu, 31 Desember 2014 – 10:12 WIB

Suara Pembaca:
Kejuangan 45 Pandu Rakyat Indonesia

Menyusul seruan Piagam Karakter Pandu Indonesia 27 Desember 2014 [http://m.edisinews.com/berita-piagam-karakter-pandu-indonesia.html], maka pada 28 Desember 2014 yang lalu, alumni-alumni Pandu Rakyat Indonesia merayakan hari lahirnya yang ke 69 tahun di Ruang Serba Guna Rumah Sakit Jakarta, sekaligus mengajak rakyat Indonesia bertahun baru 2015 dengan menyegarkan kembali semangat kerakyatan dan kebangsaan Indonesia.

Pembentukan Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945 itu dengan atribut kerakyatan dan kebangsaan itu tampaknya senada saja dengan semangat kerakyatan dan kebangsaan seperti Badan Keamanan Rakyat yang terbentuk pada 23 Agustus 1945 dan kemudian menjadi Tentara Rakyat Indonesia, lalu Tentara Republik Indonesia selanjutnya Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang.

Terpilihnya tanggal 28 Desember 1945 itu diyakini terkait dengan tanggal 28 Oktober 1928 merujuk syair “Pandoe Iboekoe” pada lagu kebangsaan “Indonesia Raja” ciptaan komponis WR Soepratman yang kini telah didapuk sebagai Pahlawan Nasional dan bermakam di Kenjeran, Surabaya.

Pembentukan Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945 itu bertepatan dengan pasca the battle of Soerabaja Oktober 1945 sampai dengan Desember 1945, bersuasana batin Jiwa Semangat Nilai-nilai 45, diyakini berkerangka ketahanan bangsa, bela negara dan kawal Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 serta kokohkan kiprah  konstitusi Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945.

Pembentukan itu ditandai “Janji Ikatan Sakti” yakni 1) Melebur segenap Perkumpulan Kepanduan Indonesia dan dijadikan satu organisasi Kepanduan : Pandu Rakyat Indonesia, 2) Tidak akan menghidupkan lagi kepanduan yang lama, 3) Tanggal 28 Desember diakui sebagai Hari Pandu bagi seluruh Indonesia, 4) Mengganti setangan leher yang beraneka warna dengan warna Hitam.

Sejarah kemudian membuktikan bahwa berselang 5 (lima) tahun pertama, kinerja Pandu Rakyat Indonesia dikenali sebagai Pandu Pancasilais dimana menginduk dan bernaung banyak organisasi-organisasi kepanduan lokal.

Keterlibatan anggota-anggota Pandu Rakyat Indonesia dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949 ditandai signifikan seperti dalam bina teritorial misal peringatan 17 Agustus 1948 di Pegangsaan 56 Jakarta yang mengundang aksi Polisi Militer Belanda dan berdampak korban Pandu Indonesia tewas yaitu Soeprapto, serta sumber daya manusia Kejuangan 45.

Oleh karena itulah Pandu Rakyat Indonesia layak berkehormatan juga sebagai pelaku proaktif Kejuangan 45.

Jakarta, 1 Januari 2015
Pandji R Hadinoto
Anggota Badan Pembudayaan Kejuangan 45 dan eks anggota Pandu Rakyat Indonesia

Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Kamis, 01 Januari 2015 18:39 WIB
Ekspor Non Migas Iran Melonjak
Kamis, 01 Januari 2015 17:48 WIB
Enam Bulan, Jokowi Harus Evaluasi Kinerja Menteri
Kamis, 01 Januari 2015 16:05 WIB
Harga BBM Turun, Kok Tarif Bus Ogah Ikutan Turun
Kamis, 01 Januari 2015 15:26 WIB
Fosil `Kingkong Jawa` Ditemukan di Tegal
Kamis, 01 Januari 2015 14:53 WIB
Alat Batu di Turki Ungkap Migrasi Manusia Purba
Rabu, 31 Desember 2014 23:14 WIB
Wagerup Klarifikasi Rumor Zlatan Ibrahimovic
Rabu, 31 Desember 2014 22:06 WIB
Harga Baru BBM, YLKI Minta Harga Dievaluasi
Rabu, 31 Desember 2014 21:27 WIB
Gareth Bale Tak Akan Hengkang dari Real Madrid

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

http://edisinews.com/berita-kejuangan-45-pandu-rakyat-indonesia.html#ixzz3NZjXzQeT

Logo Pandu Indonesia

Piagam Karakter Pandu Indonesia

Jumat, 26 Desember 2014 – 13:49 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Piagam Karakter Pandu Indonesia

Kini saat 65 tahun pengukuhan kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949, semakin disadari akan pentingnya kiprah Peradaban Kepulauan ber Wawasan Nusantara per Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan kesepahaman bahwa syair lagu kebangsaan “Indonesia Raja 28 Oktober 1928″ khususnya “Pandoe Iboekoe” melekat cita patriotisme dan tafsir-tafsir harfiah sebagai berikut :

1) “Pandoe” yang sebenarnya bermakna Pemula (Pengerak Mula), Perintis/Pelopor, dan Penuntun/Penyuluh yang intinya adalah Penunjuk/Penggembala Jalan Lurus bagi anak bangsa;

2) “Iboekoe” yang sebetulnya bermakna Tanah Air dalam konteks Ibu Pertiwi;
dimana kedua tafsir itu diyakini telah turut serta “menghantarkan” ke Proklamasi Indonesia Merdeka 17845, maka Piagam Karakter Pandu Indonesia ini ditujukan bagi perkuatan bina bangsa dan karakter ke-Indonesia-an guna ikut “menghantarkan” ke Indonesia Jaya 2045 (di saat 100 tahun Indonesia Merdeka 17845) berstrategi tatanilai “Tri Politika Indonesia Jaya 2045″ :

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kelautan/Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

Dan selaku Pandu Indonesia baik nalariah maupun nuraniah, berhak dan berkewajiban budayakan selalu politik harmonisasi TRISTRATEGI bagi Bina Mental Kearifan Negarawan Kerakyatan yakni :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,
(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta
(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Praktek2 Hukum Negara, kerja lembaga2 tinggi negara dan lembaga2 negara/daerah prakarsa dan kiprah Pandu-pandu Indonesia Sejati oleh karenanya perlu senantiasa lakukan Tri Politika Indonesia Jaya 2045 dan Politik TriStrategi agar senantiasa berdaya guna optimal dalam praktek2 kenegaraan bagi kemashalatan masyarakat dan ketahanan bangsa.

Sejarah bangsa mencatat bahwa istilah Pandu lahir berlatar nasionalisme digagas KH Agus Salim tahun 1928 saat Kongres SIAP (Serikat Islam Afdeling Padvinderij 1926) di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah, saat pemerintah kolonialis Hindia Belanda batasi gerak Padvinder Nasionalistik, dan riwayat kiprah lembaga kepanduan Indonesia antara lain :

1) Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) terbentuk 23 Mei 1928;

2) Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) terbentuk 13 September 1930 pasca dikumandangkannya lagu kebangsaan “Indonesia Raja 28 Oktober 1928″

3) Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) terbentuk April 1938 yang berkinerja Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum (PERKINO), Jogjakarta 19-23 Juli 1941;

4) Pandu Rakyat Indonesia (PRI) terbentuk pada 28 Desember 1945 saat Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia, Surakarta, 27-29 Desember 1945, dalam suasana batin Jiwa Semangat Nilai-nilai 45, dikuatkan “Janji Ikatan Sakti” dan dikukuhkan SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 93/Bag.A, 1 Pebruari 1947;

5) Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) berdiri 12 September 1951, penyelenggara Jambore Nasional, Ragunan, Pasar Minggu, 20 Agustus 1955;

6) Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI) dan Perhimpunan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO) terbentuk 1954, berkinerja perkemahan Desa Semanggi, Ciputat, 1959;

7) Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO), wadah federatif organisasi2 kepanduan;

8) Gerakan Praja Muda Karana (PRAMUKA) terbentuk per KepPres RI No 238/1961, 20 Mei 1961, peresmian 14 Agustus 1961.

Karakter Pandu Indonesia yang telah teruji ikut bekali pergerakan nasional dan bela negara ini adalah tatanilai kearifan lokal dan jatidiri kejuangan bangsa yang bijak terus dikobarkan guna pembangunan Indonesia Merdeka 17845 kiprahkan Pembukaan UUD 1945, sekaligus perkuat peta jalan Revolusi Mental Kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu kini saat strategis mantapkan kedaulatan Karakter Pandu Indonesia ditengah arus kuat regionalisasi (MEA 2015) bahkan globalisasi.

Jakarta, 27 Desember 2014
PokJa/Tim7 Pandu Indonesia (PanIndo):
1.Pandji R Hadinoto [PRI 1959-1961, Pramuka 1961-1967]
2.Ine Regina Murweni Oesman [PRI 1950-1960]
3.Royono Murad [Pramuka 1961-1967]
4.Pudjiono [KBI 1951-1961]
5.Sri Chandra Yasmina [Pramuka 1963-1966]
6.Driarbaningsih Soeleiman [PRI 1954-1960]
7.Bambang Soesijanto [Pramuka 1963-1968]
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA



Blog Stats

  • 2,412,700 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers