Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



02
Jan
16

Kepariwisataan : Dankdutkan Tujuan Wisata

Dankdutkan Tujuan Wisata

Keberhasilan IndoSiar menduniakan genre musik lokal Dankdut melalui Asia Academy patut diacungi jempol.

Kepeloporan seniman musik lokal Oma Irama di bidang genre lagu-lagu Dankdut itu terhitung fenomenal karena kini mencuat jadi komoditas ekspor berpotensi devisa negara di era MEA Masyarakat Ekonomi Asean.

Keberhasilan kreatifitas anak bangsa ini celah bagi kreasikan lagu2 bertema tujuan2 wisata bergenre Dankdut guna promosi tingkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Aksi-aksi Pariwisata Nasional itu kini bisa dijadikan andalan bagi pendapatan negara non MiGas di tengah situasi dan kondisi harga minyak mentah dunia yang menurun tajam dan perang mata uang dunia memuncak, sekaligus memelihara ketahanan gerak ekonomi kesejahteraan rakyat (ekokesra).

Jakarta, 2 Januari 2016

Pandji R Hadinoto, KelBes Pejoang45
PARTINDO – Partisan Indonesianis
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

26
Dec
15

Peradaban : Bersih Transparan Profesional

Suara Pembaca :

KBP45

BERSIH TRANSPARAN PROFESIONAL (BTP)

Menapaktilas penegakan Kedaulatan Indonesia Merdeka 27 Desember 1949 dan memasuki tahun baru 2016 yang diprediksi berindikasi perekonomian Indonesia semakin kurang berkepastian cukup menggembirakan seperti hadirnya http://harianterbit.com/m/ekonomi/read/2015/12/23/51232/0/21/Urusan-Utang-Jokowi-Kalahkan-SBY-dan-Soeharto

Maka salah satu antisipasi internal struktural adalah perbaikan modus operandi seperti oleh birokrasi Pemerintahan agar dapat lebih berperilaku Bersih Transparan Profesional (BTP) ketika bekerja Pelayanan Publik demi Pro Revolusi Mental dan Pro Bela Negara serta Pro Penegakan Kedaulatan Indonesia Merdeka baik formal maupun substansiil dan materiil.

BTP dilakukan dengan jiwa, semangat, nilai-nilai B – BerKetuhanan Yang Maha Esa, T – Tegakkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, P – Perkokoh (Persatuan Indonesia, Musyawarah untuk Mufakat, Keadilan Sosial).

BTP juga diyakini dapat perkuat indikator-indikator kenegaraan seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kompetitifitas, dlsb.

Langkah-langkah komputerisasi/digitalisasi berbagai penyelenggaraan birokrasi seperti eRecruitment, eRegistration, eProcurement, eTender, ePayment bahkan eVoting dlsb adalah upaya-upaya taktis bijaksana BTP demi strategi seperti TriCita (Indonesia Mulia 2015-2025, Indonesia Bermartabat 2025-2035, Indonesia Sejahtera 2035-2045).

Program BTP sendiri sudah dikiprahkan sejak tahun 2006 berbasis fasilitasi Kantor MenPan oleh aliansi Tiga Pilar Kemitraan prakarsa beberapa fungsionaris KADIN Indonesia.

Dan anugerah BTP pernah diberikan kepada Bupati Bangka Belitung pada tahun 2007 yang kebetulan bersingkatan nama BTP juga yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang kini dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dengan demikian, kini perlu kembali langkah taktis strategis berupa reaktivasi “lembaga fungsional skala nasional” BTP difasilitasi struktural fungsional oleh lembaga negara,

Jakarta, 26 Desember 2015

Pandji R Hadinoto, KelBes Pejoang45
PARTINDO – Partisan Indonesianis
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Studiku

Prinsip Gerakan Moral Bersih, Transparan, dan Profesional dalam Implementasi GCG (Good Corporate Governance Principles)

In Artikel on September 24, 2008 at 4:49 am

Studiku

Prinsip Gerakan Moral Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP) Sebagai Implementasi GCG (Good Corporate Governance Princip) mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Konsep BTP

 

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam  menerapkan Good Corporate Governance (GCG), adalah melalui Gerakan Moral Bersih Transparan dan Profesional (BTP).  Gerakan Moral BTP di Perusahaan perlu dilakukan dengan kesadaran dan konsisten, sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan perusahaan dengan langkah terpenuhinya etika bisnis. Nilai dasar (basic value) yang terkandung dalam istilah Bersih-Transparan-Profesional, yaitu:

  • Bersih (Clean), terkandung nilai integritas (integrity), kredibilitas (credibility), jujur (honest), anti Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Segenap jajaran perusahaan diharapkan berperilaku jujur, menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas, serta mempunyai sikap anti KKN.
  • Transparan (transparency), terkandung nilai akuntabilitas (accountability), bertanggungjawab (responsibility), keterbukaan serta auditable. Segenap jajaran perusahaan diharapkan dapat berperilaku penuh rasa tanggung jawab, terbuka, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak berwenang.
  • Profesional (Professionalism), terkandung nilai kepatuhan (compliance), kapabilitas (capability), dan kemampuan (competency). Segenap jajaran perusahaan diharapkan dapat bekerja dengan trampil, teliti, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga perlu memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) serta berani mengambil risiko untuk mencapai keunggulan kompetitif (competitive advantage). Hal yang tidak kalah penting, adalah adanya kepatuhan seluruh pelaku dalam perusahaan terhadap segala peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Tujuan Gerakan BTP

 

Gerakan moral BTP di perusahaan dilakukan dengan tujuan agar:

  • Terwujudnya Good Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan.
  • Terbentuknya budaya baru perusahaan (new corporate culture) yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
  • Terbangunnya citra perusahaan (corporate image) yang baik, di mata stakeholders, masyarakat, dan pihak luar perusahaan lainnya.
  • Terhindarnya praktik-praktek KKN yang sangat merugikan perusahaan.

Pedoman Perilaku

 

Dalam pedoman Perilaku Etika Perusahaan (code of corporate conduct/Ethics), yang ditetapkan oleh Direksi, terkandung nilai-nilai etika/moral yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang terkait dengan Gerakan Moral BTP:

Gerakan Moral “Bersih”.

  • Tidak melakukan suatu perbuatan tercela. Segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat  perbuatan-perbuatan yang melanggar etika / moral, hukum, ketentuan-ketentuan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Tidak melakukan praktek Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Korupsi berarti menyelewengkan atau menggelapkan asset perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain dan merugikan perusahaan / negara.   Kolusi berarti bekerja sama dengan pihak lain, baik secara pribadi atau bersama-sama, untuk mengambil keuntungan dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nepotisme berarti perbuatan yang hanya memberikan keuntungan pada keluarga, teman-teman, kerabat dan seterusnya, yang dapat merugikan perusahaan.
  • Tidak menerima pemberian apapun. Tidak menerima uang, hadiah dan atau pemberian dalam bentuk apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu  bersangkutan  atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang dapat menyebabkan penyimpangan pelaksanaan tugas dan/atau pengambilan keputusan.
  • Selalu bersikap Jujur.Jujur berarti tindakan yang dilakukan sesuai dengan perkataan dan hati nuraninya atau satunya kata dan tindakan (tidak munafik).

Gerakan Moral “Transparan”.

 

Transparan berarti segala kegiatan yang dilaksanakan,  informasi yang dimiliki, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu  hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) dan tidak ada yang dirahasiakan. Transparan sangat menuntut kejelasan siapa dan berbuat apa serta  bagaimana melaksanakannya.

Gerakan Moral “Profesional”.

 

Bersikap profesional berarti memiliki tekad bekerja secara sungguh-sungguh untuk memberikan hasil kerja (kinerja) terbaik dengan mengerahkan segenap kompetensi yang dimiliki secara optimal, yaitu:

  • Memberikan hasil (output)  yang  terbaik. Bekerja secara profesional ditunjukkan dengan  ketekunan, ketelitian, kerja keras, disiplin tinggi, serta berusaha memberikan hasil (output) yang terbaik bagi perusahaan.
  • Memiliki visi yang jelas dan kompetensi yang memadai. Profesionalisme menuntut segenap karyawan dan pimpinan perusahaan memiliki visi yang jelas dan kompetensi yang memadai.  Visi yang jelas akan lebih fokus terhadap apa yang dicita-citakan dan kompetensi yang memadai akan mengoptimalkan pekerjaan sehingga dapat memberikan hasil terbaik kepada perusahaan serta dapat  memacu kinerjanya.
  • Dapat bekerjasama dalam kelompok (teamwork). Kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kesuksesan individual  melainkan  lebih ditentukan oleh hasil kerja kelompok.
  • Memiliki sikap Kreatif dan Inovatif. Profesionalisme dapat berkembang secara optimal pada individu yang memiliki sikap kreatif dan inovatif. Yaitu terletak pada mereka yang selalu berusaha mencari cara baru dalam mengatasi berbagai masalah dalam perusahaan (problem solving).

Sebenarnya cukup banyak perusahaan yang telah mempraktekkan bersih Transparan dan Profesional (BTP), hanya saja belum diformalkan dalam suatu keputusan manajemen perusahaan. Beberapa waktu yang lalu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bekerjasama dengan pihak-pihak terkait telah mencanangkan program Gerakan Moral Bersih Transparan dan Profesional  di kalangan perusahaan yang bergabung dengan KADIN. Selain itu KADIN juga telah menyusun Modul Gerakan Moral Bersih Transparan dan Profesional (BTP) dan modul Good Coorporate Governance (GCG) serta modul Kampanye Nasional Anti Suap. Semoga semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya Gerakan BTP tersebut sebagai salah satu implementasi GCG di perusahaan.

studiku

Jokowi-Ahok : Apa itu Bersih, Transparan dan Profesional 20 Februari 2014 19:42:10 Diperbarui: 24 Juni 2015 01:38:16 Dibaca : 914 Komentar : 14 Nilai : 9

Duo Gubernur dan Wakilnya Jokowi Ahok ini gemar benar menggelembungkan APBD DKI dengan menggenjot pajak, mulai dari 50 triliun mau jadi 75 triliun, lalu 100 triliun, kini sudah bicara 135 triliun. Maklum, perekonomian Jakarta yang pesat dan daya beli yang makin kuat mendukung. Berlainan dengan masa Sutiyoso dan masa awal Foke yang sulit dan miskin sehingga harus meminjam, menerbitkan obligasi dan lain-lain, Pemprov periode ini punya dana berlimpah untuk dibelanjakan. Belum lagi bicara CSR yang katanya berlimpah. Ya, berlimpah, karena Ahok akui sendiri tidak memungkiri pemberian CSR itu quid pro quo yaitu Pengusaha minta diperlancar usahanya dengan mempermudah izin usaha dan pendirian bangunan. Mengizinkan pengembang untuk memperkosa pantura Jakarta dan menyumbat muara sungai dan Banjir Kanal Barat dengan pulau-pulau buatan tentunya menghasilkan CSR yang super moncer! Herannya, dengan CSR sebesar itu tetap saja rakyat DKI yang sudah memenuhi target pajak Jokowi Ahok masih hidup dalam nestapa. Setelah tahun 2013 siklus banjir 5 tahunan terulang dalam setahun, kini di bulan Januari 2014 dan dua minggu pertama Februari 2014 terjadi banjir beruntun 6x. Setelah 1,5 tahun ribut bahwa obat banjir adalah Waduk Pluit, baru disadari masalahnya ada di hulu. Ternyata Jokowi Ahok tak pernah berkoordinasi dengan walikota tetangga soal aliran sungai. Normalisasi Waduk Pluit ternyata hanya 20%, dan itupun akhir November 2013 sudah terhenti. Normalisasi sungai katanya terus dilakukan, tapi sungai yang mana…? Mengapa hasilnya tidak ada…? Herannya, apabila DPRD telat mengesahkan APBD 1-2 bulan, Jokowi-Ahok selalu memblow-up ke media massa. Sementara mereka punya waktu setahun untuk bekerja untuk merealisasikan APBD itu tapi sedikit sekali yang dilakukan, sampai pertengahan Desember 2013 realisasi hanya 60%an, sehingga dikebut supaya bisa 80% dengan shopping-shopping yang hasilnya mulai terlihat saat ini. Kalau dikritik, alasannya selalu klise yaitu ‘kami baru setahun, satu setengah tahun’, ‘ya tidak bisa cepat-cepat’…! Yang lebih lucu lagi adalah soal pembelian busway dan bus wisata yang menghasilkan barang rongsokan dari China. Istri GTS saja lebih pinter belanjanya, DVD dan rice cooker buatan China di rumah sudah 5 tahun belum rusak-rusak juga, kok bus seharga Rp 3,7 miliar sudah mogok dalam sebulan…? Perlu dipertanyakan bagaimana sih prosedur administrasi, proses realisasi pembelian barang dan proyek di balai kota…? Logikanya kalau pembelian barang, penunjukan vendor dan penekenan kontrak senilai puluhan sampai ratusan miliar, apakah cukup si Kadis yang tahu? Gubernur dan Wakil Gubernur tak pernah dilapori, ditanyai, ikut neken kontrak, ikut neken persetujuan pembayaran…? Kita bicara bukan 1-2 rim HVS, tapi bus seharga Rp 3,7 miliar per unit, yang pemesanannya ke si China, Zhongtong, Ankai, Weichai dst sampai ribuan unit yang nilainya triliunan Rupiah…? Kok bisa ada atasan yang ajaib seperti Ahok, yang cukup ngomong ‘saya suruh beli bis berkualitas, belinya yang jelek. Saya suruh beli Mercedez Benz, belinya China’. Ahok sedang menyuruh istrinya belanja sayur hari ini atau sebagai Wagub mensupervisi Kadis anak buahnya..? Instruksinya apakah dituangkan di atas kertas atau hanya ngomong saja tanpa hitam di atas putih…? Setelah instruksi diberikan apa dilakukan review, kontrol…? Saat kontrak dibikin apakah dilapori, apakah tidak perlu ikut neken…? Kok diam saja tak ada masalah, bahkan sampai saat bus China itu sudah datang dan diresmikan. Baru setelah knalpot bus itu meledakkan asap hitam, tiba-tiba menyalahkan Kadis…? Apanya yang ‘Bersih, Transparan dan Profesional’ di sini…? Sampai hari ini Ahok masih berperilaku seperti tamu di balai kota, berkomentar seperti pengamat dan politikus, bukan bagian dari pemerintahan. Komunikasi dan marah-marah kepada anak buahnya bukan di ruang rapat internal, tapi diumbar ke media massa. Tentunya beliau ini pernah belajar manajamen kan, jadi mengerti : POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Nah, pembelian barang dan realisasi proyek itu sudah diplan kan di APBD, sudah diorganisir ke masing2 Kadis untuk dijalankan, si Kadis sudah jalankan. Masalahnya, P-O-A di atas sudah berisi instruksi Ahok hitam di atas putih belum, sudah diparaf dan diperiksa Ahok belum sebagai bukti C alias CONTROL…? Apabila si Ahok ini anak buah pengusaha seperti JK, CT, HT atau ARB, dengan cara kerja dagelan seperti ini pasti sudah lama diPHK. Tapi atasannya Mendagri juga sudah malas komentari dia atau alamat dimaki-maki seperti Marzuki Alie oleh penggemarnya yang sudah tidak punya pikiran logis lagi. Tahun 2014 ini APBD DKI ditargetkan Rp 70 triliun. Dari mana lagi kalau bukan memeras pajak rakyat DKI. Dengan NJOP yang dinaikkan, PBB pasti naik banyak. Subsidi silang yang dibuat Foke untuk masyarakat lemah dengan NJOP rendah kini terhapus oleh kenaikan NJOP sampai 200% yang dibuat Ahok. Pajak reklame naik, memanfaatkan tahun Pemilu dimana caleg dan capres perlu pasang billboard. Pajak hiburan dan restoran naik. Pajak progresif untuk kendaraan digenjot. Jalanpun mau dipajakin dengan ERP apabila berhasil. Tak henti-hentinya ditambahkan seperti seperti tengkulak menghitung rente. Tapi bagaimana kalau hasil pajak itu dibelanjakan dengan cara sembrono begini, beli barang rongsokan lalu bilang ngga tahu dan salahkan bawahan. Realisasi proyek pada mangkrak menghasilkan SILPA yang besar untuk gedein APBD tahun berikutnya. 76 waduk dan situ seluas 700 ha yang sudah ada di Jakarta bukannya dinormalisasi dan dibenahi dulu, malah sibuk mau bikin waduk di wilayah orang lain. Bikin ide beli ruko lalu dijadikan baskom, ide yang barusan dilontarkan lalu dianulir lagi. Bagaimana pertanggung-jawabannya terhadap rakyat pembayar pajak ? Mana yang disebut : Bersih, Transparan dan Profesional…? GTS69

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/gts69/jokowi-ahok-apa-itu-bersih-transparan-dan-profesional_54f85629a33311fa7d8b4697

Megapolitan

Ahok: Inisial Saya Berarti Bersih, Transparan, Profesional

Kamis, 6 Maret 2014 | 13:53 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan inisial namanya, BTP, merupakan kepanjangan dari “bersih, transparan, profesional”. Hal itu juga yang dia ingin terapkan saat memegang amanah sebagai pejabat publik.

Basuki menyampaikan hal itu ketika memberi sambutan dalam acara pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta periode 2013- 2018, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Kamis (6/3/2014).

“Saya kurang berpengalaman berorganisasi, tapi saya kebetulan dikasih nama yang kebetulan sama dengan slogan Kadin. Istilah BTP itu artinya bersih, transparan, dan profesional,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Basuki mengakui baru menyadari korelasi inisial namanya dan slogan itu pada 2006, ketika dia menerima penghargaan piagam antikorupsi dari Mitra Award.

“Di situ, saya baru sadar singkatan nama saya BTP. Sebelumnya, saya selalu tulis nama saya Basuki Tjahaja Purnama, dalam kurung Ahok. Kayak tukang kwetiau ya,” ucapnya.

“Terus ketika saya tahu BTP, wah menarik ini. Saya baru tahu ‘Tjahaja’ di nama saya itu kalau disingkat pakai T,” katanya lagi.

Kadin DKI Jakarta sendiri dipimpin oleh Eddy Kuntadi sebagai Ketua Umum, Aip Syarifudin sebagai Ketua Dewan Penasihat, dan Dhaniswara Harjono sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Alsadad Rudi
Editor : Kistyarini
24
Dec
15

Sejarah : Kerajaan Pajajaran

Pajajaran

Benarkah Sunda Pajajaran Adalah Kerajaan Hindu?

Pajajaran, sebuah kerajaan yang pernah eksis di tatar Sunda, dikenal oleh khalayak sebagai kerajaan Hindu. Bila merujuk pada buku-buku pelajaran Sejarah yang digunakan di sekolah maupun instansi pendidikan umumnya, maka Pajajaran akan diletakkan dalam kategori kerajaan Hindu-Budha yang pernah berjaya di bumi nusantara. Mungkin tidak terpikir oleh kita bahwa sejarah resmi yang diyakini oleh mainstream masyarakat tersebut sebenarnya masih menjadi perdebatan hingga kini.

Sebagian masyarakat Sunda yang menganut agama Sunda Wiwitan (agama asli Sunda) justru meyakini bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Sunda Pajajaran maupun Galuh (kerajaan yang ada sebelum Pajajaran muncul) adalah agama Sunda Wiwitan, bukan agama Hindu. Beberapa sejarawan dan budayawan Sunda pun berpendapat sama, yakni ada kesalahan interpretasi sejarah dengan menyebut Pajajaran sebagai kerajaan Hindu. Pendapat yang tentunya disertai argumentasi rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pajajaran dan Agama Sunda

Sumber-sumber sejarah yang penulis ketahui memang menunjukkan adanya kepercayaan asli Sunda yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat Sunda pra maupun pasca Pajajaran terbentuk.[1] Naskah Carita Parahyangan, misalnya, mendeskripsikan adanya kaum pendeta Sunda yang menganut agama asli Sunda (nu ngawakan Jati Sunda). Mereka juga disebut mempunyai semacam tempat suci yang bernama kabuyutan parahyangan, suatu hal yang tidak dikenal dalam agama Hindu.

Naskah Carita Parahyangan juga menceritakan mengenai kepercayaan umum raja-raja Sunda-Galuh adalah sewabakti ring batara upati dan berorientasi kepada kepercayaan asli Sunda.[2] Selain naskah Carita Parahyangan, keberadaan agama asli Sunda pada masa lampau juga diperkuat oleh karya sastra Pantun Bogor versi Aki Buyut Baju Rambeng episode “Curug Si Pada Weruh.” Dalam pantun tersebut diberitakan begini:

Saacan urang Hindi ngaraton di Kadu Hejo ogeh, karuhun urang mah geus baroga agama, anu disarebut agama Sunda tea..”

Artinya : “Sebelum orang Hindi (Hindu-India) bertahta di Kadu Hejo pun, leluhur kita telah memiliki agama, yakni yang disebut agama Sunda.”

Yang dimaksud dengan “urang Hindi” dalam pantun tersebut adalah orang Hindu dari India yang kemudian bertahta di tanah Sunda (Kadu Hejo). Bila kita menelusuri sejarah Sunda hingga masa ratusan tahun sebelum Kerajaan Sunda-Galuh ataupun Pajajaran berdiri, maka akan dijumpai Kerajaan pertama di tatar Sunda yang bernama Salakanagara. Kerajaan inilah yang dimaksud dengan Kadu Hejo dalam pantun Bogor tersebut. Naskah Wangsakerta mencatat kerajaan ini sebagai kota tertua di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara.

Konon, kota yang kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan ini terletak di daerah Pandeglang, Banten. Kerajaan Salakanagara yang pusat pemerintahannya terletak di Rajatapura telah ada sejak abad 2 Masehi. Aki Tirem merupakan penguasa pertama daerah ini. Penguasa Salakanagara berikutnya adalah Dewawarman, imigran sekaligus pedagang dari India yang kemudian menjadi menantu Aki Tirem.[3] Dewawarman inilah yang dimaksud sebagai “urang Hindi” oleh Pantun Aki Buyut Baju Rambeng. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum kedatangan Dewawarman dan rombongannya ke Salakanagara, penduduk Rajatapura telah memiliki agama sendiri, yakni agama Sunda. Dewawarman sendiri bertahta di Salakanagara dari tahun 130-168 M. Sedangkan dinastinya tetap berkuasa hingga akhirnya pusat kekuasaan dipindahkan ke Tarumanagara pada tahun 362 M oleh Jayasingawarman, keturunan ke-10 Dewawarman.[4]

Masih menurut naskah Pustaka Wangsakerta, agama Sunda pada masa Sunda kuno memiliki kitab suci yang menjadi pedoman umatnya, yaitu Sambawa, Sambada dan Winasa. Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa ketiga kitab suci tersebut baru ditulis pada masa pemerintahan Rakean Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu, yang berkuasa di tatar Sunda pada periode 1175-1297 M.[5] Menarik untuk disimak, bahwa agama Sunda yang telah berumur sekitar 1000 tahun atau 1 Milenium, baru mempunyai kitab suci tertulis pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Wisnu. Penulis berasumsi, mungkin selama era sebelum Prabu Sanghyang Wisnu berkuasa, kehidupan beragama di tanah Sunda belum mendapat perhatian yang serius dari penguasa kerajaan. Setelah masa Prabu Sanghyang Wisnu pulalah agama Sunda menjadi agama resmi kerajaan.

Beberapa bukti sejarah itu menunjukkan keberadaan agama Sunda asli atau Sunda Wiwitan sebagai sebuah agama yang dianut oleh masyarakat maupun penguasa Sunda kuno adalah fakta tak terbantahkan. Lalu bagaimanakah kedudukan agama Hindu di era Sunda kuno atau Sunda Pajajaran? Bukankah cikal bakal kerajaan Sunda kuno berasal dari orang-orang India yang notabene beragama Hindu? Bagaimana pula perbedaan mendasar antara agama Hindu dan agama Sunda Wiwitan?

Perbedaan Hindu dan Sunda Wiwitan

Konsepsi teologis Sunda Wiwitan berbasiskan pada faham Monoteisme atau percaya akan adanya satu Tuhan yang dikenal sebagai Sanghyang Keresa atau biasa juga disebut Batara Tunggal. Dalam menjalankan “tugasnya” mengatur semesta alam, Sanghyang Keresa dibantu oleh para Sang Hyang lainnya seperti Sanghyang Guru Bumi, Sanghyang Kala, Sanghyang Ambu Jati, Sunan Ambu, dan lainnya.

Agama Sunda Wiwitan juga mengenal klasifikasi semesta alam menjadi tiga bagian, yakni Buana Nyungcung (tempat bersemayamnya Sanghyang Keresa), Buana Panca Tengah (tempat hidup manusia dan mahluk hidupnya) dan Buana Larang (neraka). Selain itu, dalam ajaran Sunda Wiwitan juga dikenal adanya proses kehidupan manusia yang harus melalui sembilan mandala di dunia fana dan alam baka. Kesembilan mandala yang harus dilalui manusia tersebut adalah (secara vertikal): Mandala Kasungka, Mandala Parmana, Mandala Karna, Mandala Rasa, Mandala Seba, Mandala Suda, Jati Mandala, Mandala Samar dan Mandala Agung.

Bila kita merujuk pada ajaran Hindu, akan ditemukan perbedaan mendasar dengan ajaran agama Sunda terutama menyangkut konsep teologis. Hindu merupakan agama yang memiliki karakteristik Politeisme atau meyakini adanya lebih dari satu Tuhan atau Dewa. Dalam agama Hindu dikenal banyak dewa, diantaranya tiga dewa yang paling utama (Trimurti) yakni dewa Wisnu (pelindung), Brahma (pencipta) dan Siwa (perusak). Tidak dikenal istilah Sanghyang Keresa dalam ajaran Hindu.

Perbedaan lainnya adalah mengenai sarana peribadatan dari kedua agama. Pada era Sunda Pajajaran, agama Sunda Wiwitan mengenal beberapa tempat suci yang juga dijadikan sarana peribadatan seperti Balay Pamunjungan, Babalayan Pamujan serta Saung Sajen. Hampir semua tempat ibadah tersebut berbentuk punden berundak yang terdiri dari kumpulan batu-batu besar dan arca.[6] Sementara pada masa kejayaan Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sarana peribadatan yang banyak didirikan justru candi yang hingga kini masih dapat kita temui peninggalannya. Bahkan candi juga terkait dengan simbol kekuasaan penguasa tertentu.

Sedangkan budaya keberagamaan masyarakat Sunda yang menganut Sunda Wiwitan pada masa Sunda kuno sungguh berbeda. Mereka tidak mendirikan candi untuk beribadah, melainkan memusatkan kegiatan keagamaannya pada beberapa punden berundak yang dikenal sebagai kabuyutan. Di punden berundak inilah ritual atau prosesi keagamaan khas Sunda Wiwitan dilakukan oleh masyarakat Sunda. Beberapa peninggalan tempat ibadah era Pajajaran yang masih dapat kita temukan kini adalah kabuyutan Sindang Barang (kini menjadi kampung budaya Sindang Barang, Bogor) dan Mandala Parakan Jati di kaki Gunung Salak.

Hal inilah yang juga dapat menjawab pertanyaan sebagian orang mengenai “kelangkaan” candi di tatar Sunda. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa masyarakat penganut Sunda Wiwitan memang tidak membutuhkan candi sebagai sarana peribadatan, melainkan kabuyutan yang masih kental tradisi megalitiknya. Jadi sedikitnya candi di tanah Sunda bukan karena “kemiskinan” peradaban Sunda di masa lampau, melainkan kondisi sosio-religiusnya yang berbeda dengan masyarakat Jawa-Hindu.

Bukti lainnya yang juga menunjukkan kelemahan klaim sejarah yang berhubungan dengan ke-Hindu-an kerajaan Sunda Pajajaran adalah tidak ditemukannya stratifikasi sosial khas masyarakat Hindu atau kasta pada masyarakat Sunda Kuno. Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian serta sumber-sumber sejarah lainnya tidak menunjukkan adanya strata sosial yang didalamnya terdapat kasta Waisya, brahmana atau Sudra sebagaimana masyarakat Hindu di Jawa dan Bali. Disamping itu, tidak ditemukan pula konsep raja adalah titisan Tuhan atau Dewa (God-King) pada sistem pemerintahan Sunda Pajajaran atau Galuh sebagaimana dijumpai dalam sistem kerajaan Hindu-Budha di Jawa Tengah dan Timur.

Tidak tertutup kemungkinan memang, terjadi akulturasi antara agama Sunda Wiwitan dengan agama Hindu, mengingat leluhur keluarga kerajaan Sunda kuno sebagian berasal dari India. Namun akulturasi tersebut tidak terjadi dalam aspek sistem nilai. Bila merujuk pada konsep kebudayaan menurut Koentjaraningrat, terdapat tiga jenis budaya dalam satu unsur kebudayaan, yakni sistem nilai, perilaku dan kebendaan (artefak). Akulturasi dalam kasus ini hanya terjadi dalam aspek kebendaan dan perilaku, itupun tidak seluruhnya. Hal ini dapat terlihat dari nama-nama raja dan beberapa istilah dalam agama Sunda Wiwitan seperti Batara dan Resi. Namun untuk substansi ajaran, tidak tampak adanya akulturasi yang menjurus pada sinkretisme.

Sunda Wiwitan di Masa Kini

Sudah jelaslah kini bila kategorisasi kerajaan Sunda Pajajaran ataupun Galuh sebagai kerajaan Hindu merupakah hal yang perlu dikoreksi. Bukti-bukti sejarah justru menunjukkan bahwa masyarakat Sunda kuno telah menganut suatu agama lokal yang mapan dan relatif mandiri dari pengaruh teologis Hindu-Budha, yakni agama Sunda Wiwitan.

Pada masa kini, Sunda Wiwitan masih dianut oleh sebagian etnis Sunda terutama kalangan suku Baduy di desa Kanekes, Banten. Selain  itu, penganut Sunda Wiwitan juga terdapat di Ciparay Bandung (terkenal dengan nama aliran Perjalanan Budi Daya), Cigugur Kuningan (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang), dan kampung adat Cireundeu Cimahi. Masing-masing komunitas memiliki penjabaran dan karakteristik ajarannya sendiri namun tetap berbasiskan inti ajaran agama yang sama, Sunda Wiwitan.

Namun nasib mereka tidak seberuntung penganut agama lainnya di negeri ini, karena agama Sunda Wiwitan bukanlah agama yang secara resmi diakui keberadaannya oleh negara.[7] Akibatnya berbagai perlakuan diskriminatif dari aparatur negara kerap mereka terima, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Alangkah lucunya negeri ini, ketika kekuasaan politik berhak menentukan mana yang termasuk kriteria agama dan mana yang bukan. Yang pasti diskriminasi terhadap penganut Sunda Wiwitan masih terus langgeng hingga detik ini. Jangan-jangan, penulisan buku sejarah resmi yang masih memasukkan Pajajaran sebagai kerajaan Hindu juga bernuansa diskriminatif, yang orientasinya ingin menghapukan jejak kebudayaan Sunda Wiwitan dalam sejarah? Wallahualam

HISKI DARMAYANA, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang dan alumni Antropologi FISIP Universitas Padjajaran.

 


[1] Nama Pajajaran sendiri resmi digunakan pada masa pemerintahan Prabu Jayadewata (1482-1521), yang juga bergelar Prabu Siliwangi dan Sri Baduga Maharaja. Pusat pemerintahannya terletak di Pakuan, daerah Batutulis Bogor sekarang. Sementara sebelum nama Pajajaran muncul, kerajaan yang ada di tatar Sunda dikenal dengan nama Sunda-Galuh, yang berdiri  sejak runtuhnya Tarumanagara dan berkuasanya Tarusbawa di tahun 669 M.

[2] Hal ini pernah dipublikasikan dalam tulisan Antropolog Nanang Saptono yang berjudul Di Jateng Ada Candi, Di Jabar Ada Kabuyutan. Tulisan beliau pernah dimuat di harian Kompas edisi 3 September 2001.

[3] Sejarah Salakanagara atau Rajatapura diuraikan secara rinci dalam naskah Wangsakerta Cirebon, Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara.

[4] Jayasingawarman juga merupakan pendiri kerajaan Tarumanagara yang berkuasa hingga tahun 382 M.

[5] Dalam beberapa cerita Pantun, beliau  dijuluki Prabu  Resi Wisnu Brata. Julukan ini diberikan karena beliaulah raja Sunda yang gencar menyiarkan agama Sunda di kalangan penduduk Sunda dan yang pertama kali membuat kitab suci Sunda dalam bentuk tertulis.

[6] Ulasan tentang sarana ibadah agama Sunda Wiwitan pada masa Pajajaran terdapat dalam tulisan budayawan Sunda, Anis Djatisunda yang berjudul Fenomena Keagamaan Masa Sunda Kuno Menurut Berita Pantun & Babad.

[7] Melalui UU No.1/1965 beserta aturan turunannya, Negara hanya mengakui 6 agama yang berhak hidup di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu ,Budha dan KongHuChu.

24
Dec
15

Kejoangan : Amir Sjarifoeddin, Pejuang Yang Dilupakan

LOGO PARTINDO

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
1949-1959

Mr. Raden Mas Sartono (lahir di Slogohimo, Wonogiri, 5 Agustus 1900 – meninggal di Jakarta, 15 Oktober 1968 pada umur 68 tahun) adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia. Tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partindo ini juga pernah menjabat ketua parlemen sementara (DPRS) pada Republik Indonesia Serikat (1949) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat antara tahun 1950 sampai 1959, dan pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Menjelang Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ia termasuk yang memberi sponsor terlaksana Kongres II bersama temannya Mr. Soenario.

Dilahirkan sebagai keturunan bangsawan Jawa, Sartono berturut-turut mengikuti pendidikan di HIS, MULO, AMS, dan RHS yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten pada tahun 1926.

Partai Indonesia atau disingkat Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat ketua PNI-Iama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo.

Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI-Lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalan kan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI-Lama, di antaranya Hatta dan Sutan Sjahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Partindo dan PNI-Baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat.[1]

17 Juni 2013

Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Masa Partindo (Partai Indonesia)

Oleh: Inggrid Selviana dan Sri Wahyu Ningsih

Latar Belakang

Partindo merupakan organisasi kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Sartono yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PNI-lama menggantikan Soekarno yang di tangkap pemerintah belanda tahun 1929. organisasi ini berdiri pada 30 april 1931 dengan harapan PNI akan bergabung dengan dengan partindo. Tujuan dari partindo adalah untuk mencapai satu Negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka dan kemerdekaan akan tercapai apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang diusung Ir.Soekarno diterima sebagai cita-cita dari partai ini. Karakteristik perjuangan partai ini adalah non kooperatif. Pada awalnya keputusan Sartono banyak mendapat kecaman dari anggota PNI-lama serta dari golongan yang tidak menyetujui pembubaran PNI. Namu sartono terus bejuang untuk memajukan organisasi partindo ini.

 

Partindo (Partai Indonesia)

Partindo salah satu organisasi yang banyak diminati pada masanya, hal ini di karenakan adanya Soekarno dalam organisasi ini yang memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Awalnya setelah Soekarno di bebaskan dari penjara suka miskin tahun 1932, ia bertekad menyatukan kembali PNI-baru dengan partindo, tetapi usahanya mengalami kegagalan, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk memilih partindo karena organisasi tersebut lebih sesuai dengan pribadinya dan menawarkan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan agitasinya. Dia mengumumkan keputusannya tersebut pada tanggal 1 agustus 1932.

Setelah Ir.Soekarno bergabung dalam partai ini membuat partindo perkembangan meningkat pesat. Ir.Soekarno yang menjabat sebagai kepala cabang Bandung melakukan aksi-aksi yang memukau rakyat Indonesia. Dengan pidato-pidatonya yang menyihir membuat propaganda-propaganda partindo tersalurkan dan memikat rakyat Indonesia untuk masuk kedalam partai ini. Terbukti dengan jumlah keanggotaan yang meningkat dari 226 pada bulan agustus 1932 menjadi 3762 pada tahun 1933.

Pada kongres partindo juli 1933 Ir.Soekarno menjelaskan konsep marhaenisme kepada yang menentang analisa kelas dari PNI pendidikan dan lebih menyukai pejuangan membela rakyat kecil. Pada kongres ini juga Ir.Soekarno sukses menyampaikan konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokratisnya. Kongres-kongres yang selalu dipenuhi peminat ini membuat pemerintah melakukan wanti-wanti dengan melarang pegawai negeri untuk ikut bergabung dengan partai ini dan puncak aksi pengawasan pemerintah ini dengan dibuangnya tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan partai ini yaitu Ir.Soekarno ke Ende, Flores.

Tujuan Pembentukan Partindo

  • Menumpuk semangat mandiri.
  • Perbaikan hubungan dalam masyarakat (social, ekonomi, dll).
  • Pembentukan pemerintah rakyat berdasarkan demokrasi.
  • Mewujudkan Indonesia merdeka melauli hak-hak politik.
  • Untuk mencapai Indonesia merdeka yang mandiri tanpa campur tangan Negara penjajah.

Kegiatan Partindo

Dalam perkembangannya partindo melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta membangkitkan rasa Nasionalisme bangsa. Kegiatan itu diantaranya adalah

  • Meliputi kegiatan social dan ekonomi sebagai pusat.
  • Mempersiapkan Indonesia merdeka.
  • Mengadakan rapat dan kongres.

Kemunduran Partindo

Ada beberapa factor yang menyebabkan partindo mengalami kemunduran

  • Partindo dianggap terlalu radikal oleh pemerintah penjajah.
  • Ditangkapnya kembali Ir.Soekarno pada 1 agustus 1934.
  • Pada tanggal 18 november 1939 Sartono membubarkan partindo meski tanpa dukungan penuh dari anggotanya.

Penyebab Pembubaran Partindo

Partindo dibubarkan pada tahun 1939 oleh sartono tanpa ada dukungan penuh oleh anggotanya, mereka menganggap sartono membubarkan partindo tanpa ada alas an yang jelas. Namun menurut sartono ada beberapa penyebab yang mengharuskan partindo untuk dibubarkan yaitu:

  • PPKI melarang partindo untuk mengadakan rapat yang kemudian menyebabkan partindo keluar dari PPKI.
  • Kegiatan-kegiatan organisasi bersifat Radikal yang menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat.
  • Partindo tidak bisa berkembang seperti pada umumnya.

Tokoh-Tokoh Partindo

  • Ir.Soekarno.
  • Sartono.
  • Anwari.
  • Adam Malik.
  • S. K. Trimurti.
  • Oei Tjoe Tat.
  • Moh. Hatta.
  • Gatot Mangkoeprodjo.
  • Assaat.
  • Siauw Giok Thjan.
  • Wikana.
  • Suwiryo.
  • Amir Sjarifoedin.
  • Yap Thiam Hien.

Kesimpulan

Partindo merupakan organisasi kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Sartono yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PNI-lama menggantikan Soekarno yang di tangkap pemerintah belanda tahun 1929. organisasi ini berdiri pada 30 april 1931 dengan harapan PNI akan bergabung dengan dengan partindo. Tujuan dari partindo adalah untuk mencapai satu Negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka dan kemerdekaan akan tercapai apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang diusung Ir.Soekarno diterima sebagai cita-cita dari partai ini.

Tujuan pembentukan Partindo:

  • Menumpuk semangat mandiri.
  • Perbaikan hubungan dalam masyarakat (social, ekonomi, dll).
  • Pembentukan pemerintah rakyat berdasarkan demokrasi.
  • Mewujudkan Indonesia merdeka melauli hak-hak politik.
  • Untuk mencapai Indonesia merdeka yang mandiri tanpa campur tangan Negara penjajah.

Partindo dibubarkan pada tahun 1939 oleh sartono tanpa ada dukungan penuh oleh anggotanya, mereka menganggap sartono membubarkan partindo tanpa ada alas an yang jelas. Namun menurut sartono ada beberapa penyebab yang mengharuskan partindo untuk dibubarkan yaitu:

  • PPKI melarang partindo untuk mengadakan rapat yang kemudian menyebabkan partindo keluar dari PPKI.
  • Kegiatan-kegiatan organisasi bersifat Radikal yang menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat.

Daftar Pustaka

Suhartono.1994. Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908- 

  1. Yogyakarta: pustaka pelajar (anggota IKAPI).

Diposkan oleh Chaerol Riezal

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

Sejarah Nasional Indonesia IV “PARTINDO”

11.07 |

Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia “ PARTINDO ”

Latar Belakang Terbentuknya PARTINDO

PARTINDO adalah suatu organisasi kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Sartono yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PNI yang lama menggantikan Soekarno yang ditangkap oleh pemerintahan Belanda tahun 1929. organisasi ini berdiri pada 30 april 1931 dengan harapan PNI akan bergabung dengan partindo. Tujuan dari partindo adalah untuk mencapai satu Negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka dan kemerdekaan akan tercapai apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Konsep sosio – nasionalisme dan sosio – demokrasi yang diusung Ir.Soekarno diterima sebagai cita-cita dari partai ini. Karakteristik perjuangan partai ini adalah non kooperatif. Pada awalnya keputusan Sartono banyak mendapat kecaman dari anggota PNI-lama serta dari golongan yang tidak menyetujui pembubaran PNI. Namun sartono terus bejuang untuk memajukan organisasi partindo ini.

PARTINDO ( PARTAI INDONESIA )

Partindo adalah salah satu Organisasi paling diminati pada masa itu, dikarenakan adanya daya tarik tersendiri dari Soekarno di dalam Organisasi terhadap masyarakat. Awalnya pada saat Soekarno dilepaskan dari penjara pada tahun 1932, ia bertekad menyatukan kembali PNI baru dengan partindo tetapi usahanya tidak menuiakan hasil yang diinginkan, sehingga ia memutuskan untuk lebih memilih partindo karena organisasi tersebut lebih sesuai dengan dirinya sendiri dan menawarkan kebebasan untuk meningkatkan agitasinya. Beliau memutuskan hal tersebut pada 1 Agustus 1932. Setelah Ir.Soekarno bergabung dalam partai ini membuat partindo perkembangan meningkat pesat. Ir.Soekarno yang menjabat sebagai kepala cabang Bandung melakukan aksi-aksi yang memukau rakyat Indonesia. Dengan pidato – pidatonya yang menyihir membuat propaganda-propaganda partindo tersalurkan dan memikat rakyat Indonesia untuk masuk kedalam partai ini. Terbukti dengan jumlah keanggotaan yang meningkat dari 226 pada bulan agustus 1932 menjadi 3762 pada tahun 1933.

Pada kongres Partindo yang dilaksanakan pada Juli tahun 1933 Soekarno menjelaskan sebuah konsep kepada yang menentang dari kelas PNI pendidikan dan lebih menyukai berjuangan membela rakyat kecil. Pada kongres ini juga Ir. Soekarno juga berhasil menyampaikan konsep sosio – nasionalisme dan sosio – demokratisnya. Kongres yang selalu diminati ini membuat pemerintahan melakukan wanti – wanti dengan melarang pegawai negeri untuk bergabung dengan partai ini dan puncak aksi pengawasan pemerintahan ini dengan dibuangnya tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan partai ini yaitu Ir. Soekarno ke Ende, Flores.

Tujuan Pembentukan PARTINDO

Adapun Tujuan yang dimiliki oleh partindo ini adalah ;

  1. Menumpuk semangat mandiri.
  2. Perbaikan hubungan dalam masyarakat.
  3. Pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi.
  4. Mewujudkan Indonesia merdeka melalui hak – hak politik.
  5. Untuk mencapai Indonesia merdeka yang mandiri tanpa campur tangan dari tangan penjajah.

Kegiatan PARTINDO

Dalam perkeembangannya Partindo melakukan kegiatan yang rutin dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta membangkitkan rasa Nasionalisme bangsa. Kegiatan itu diantaranya adalah :

  1. Meliputi kegiatan sosial dan ekonomi sebagai pusat.
  2. Mempersiapkan Indonesia merdeka.
  3. Mengadakan rapat dan kongres.

Kemunduran PARTINDO

Ada beberapa faktor Partindo mengalami kemunduran ;

  1. Partindo dianggap terlalu radikal oleh pemerintah penjajah.
  2. Ditangkapnya kembali Ir. Soekarno pada 1 Agustus 1934.
  3. Pada tanggal 18 November 1939 Sartono membubarkan partindo meski tidak mendapatkan dukungan penuh dari anggota – anggotanya.

Penyebab Kemunduran PARTINDO

Partindo dibubarkan Sartono pada tahun 1939 tanpa dukungan penuh dari anggota – anggotanya. Mereka menganggap Sartono membubarkan Partindo tanpa adanya alasan yang jelas. Namun, menurut Sartono sendiri ada beberapa alasan yang membuat Partindo itu diharuskan untuk bubar, yaitu :

  1. PPKI melarang Partindo mengadakan rapat yang kemudian menyebabkan Partindo keluar dari PPKI.
  2. Kegiatan – kegiatan yang bersifat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat.
  3. Partindo tidak bisa berkembang pada umumnya.

Tokoh – Tokoh PARTINDO

  • Ir. Soekarno
  • Sartono
  • Anwari
  • Adam Malik
  • S. K. Trimurti
  • Oei Tjoe Tat
  • Moh Hatta
  • Gatot Mangkoeprodjo
  • Assaat
  • Siauw Giok Thjan
  • Wikana
  • Suwiryo
  • Amir Sjarifoedin

Yap Thiam Hien

PARTAI INDONESIA

Disingkat Partindo, didirikan di Jakarta tanggal 30 April 1931. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat ketua PNI-Iama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI-lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalan kan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI-lama, di antaranya Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru). Partindo dan PNI-baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat.

Setelah Soekarno dibebaskan dari penjara Suka miskin tahun 1932, bertekad menyatukan kembali PNI-baru dengan Partindo, tetapi usahanya mengalami kegagalan, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk memilih Partindo karena organisasi tersebut lebih sesuai dengan pribadinya dan menawarkan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan agitasinya. Dia mengumumkan keputusannya tersebut tanggal 1 Agustus 1932.

Jumlah anggota Partindo tahun 1932 meningkat cukup pesat karena daya tarik Soekarno. Akan tetapi kewibawaannya telah menurun dibandingkan saat ia memimpin PNI lama, pendapat-pendapatnya seringkali ditentang oleh pengurus Partindo lainnya dan peranannya lebih terbatas di Partindo cabang Bandung. Meskipun demikian, usul Soekarno untuk mengganti nama Partindo menjadi PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapat dukungan dari banyak anggota. Meskipun mendapat banyak dukungan, usul tersebut menemui kegagalan, tetapi konsepnya tentang Marhaenisme dan sosio-ekonomi diterima partai.

Sejak Soekarno memilih Partindo, maka PNI-baru berjuang sekuat tenaga untuk menarik simpati rakyat. Antara kedua organisasi ini kadang terjadi saling ejek-mengejek. Pemimpin Partindo seperti Sartono dan Sujudi, dinilai sebagai kaum borjuis nasionalis yang menentang kapitalisme Barat tetapi mendukung kapitalisme Indonesia. Gerakan Swadesi Partindo juga mendapat kritikan. Menurut Hatta dan Sjahrir, kaum nasionalis harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Aktivitas Partindo juga dihambat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun mendapat pembatasan-pembatasan dan pelarangan, tokoh-tokoh Partindo tidak pernah menggubrisnya. Lewat majalah Pikiran Rakjat dan Soeloeh Indonesia Moeda, mereka melancarkan kritik pedas tentang situasi ekonomi, sosial, dan mengejek tindakan imperialisme Belanda. Melihat hal itu, Gubernur de Jonge menjalankan kewenangan Gubernur Jendral, yaitu exorbitante rechten, membuang aktivis pergerakan yang dianggap membahayakan ketenteraman negara. Soekarno kemudian dibuang ke Ende (Flores).

Penangkapan Soekarno dan larangan mengadakan rapat oleh pemerintah memberikan pengaruh kepada partai ini dan tahun 1936 pengurus Partindo mengumumkan pembubaran dirinya. Pembubaran ini atas ide Sartono yang menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Ketua. Golongan yang tidak setuju kemudian mendirikan Komite Pertahanan Partindo di Semarang dan Yogyakarta untuk menghambat pembubaran itu, tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya tahun 1937 partai tersebut benar-benar bubar dan sebagian besar anggotanya masuk dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo sedikit berbeda dengan Partindo, yaitu menjunjung asas kooperasi terhadap Belanda.

Partai Indonesia (Partindo), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Partai Indonesia (Partindo)
Partai Indonesia (Partindo) didirikan oleh Sartono. Partindo mempunyai tujuan perjuangan sama dengan PNI, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Dasar perjuangan Partindo adalah nonkooperatif, tidak menggantungkan diri pada orang lain, serta aktif menentang penjajahan. Tujuan itu akan tercapai dengan cara memperluas hak-hak politik menuju pemerintahan yang demokratis dan perbaikan ekonomi rakyat. Partindo dalam hal agama bersikap netral. Partindo memperjuangkan kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, mengusahakan perkumpulan-perkumpulan tani, dan pemberantasan buta huruf. Kedudukan Partindo makin kuat setelah Ir. Sukarno membantu memimpin Partindo.

Karena Partindo bersifat radikal, pemerintah Belanda melakukan tindakan pengawasan serupa dengan PNI. Mulai tahun 1931 pemerintah kolonial Belanda memperketat pengawasannya terhadap Partindo. Pemerintah kolonial Belanda melarang persidangan Partindo di seluruh Tanah Air dan melarang para pegawai negeri masuk menjadi anggotanya.

Pemerintah Belanda kembali menangkap Ir. Sukarno dan mengasingkannya ke Flores pada tahun 1934. Pada tahun 1938 Ir. Sukarno dipindahkan ke Bengkulu dan pada bulan Februari dipindahkan ke Padang. Ir. Sukarno baru bebas pada zaman Jepang (tahun 1942). Partindo tidak dapat berkembang karena mendapat tekanan keras dari pemerintah Belanda dan para pemimpinnya ditangkap. Pada tahun 1936 Partindo dibubarkan oleh Sartono.

Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru)

Pendukung PNI yang menyebut dirinya Gerakan Merdeka dan tidak menyetujui politik Sartono, mendirikan organisasi baru yang disebut Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). PNI Baru lahir pada tahun 1931. PNI Baru berhaluan nasionalis dan demokrasi. Dari PNI Baru muncul tokoh Sutan Syahrir (20 tahun) yang pada waktu itu masih menjadi mahasiswa di Amsterdam. Ia pulang ke Tanah Air atas permintaan Moh. Hatta untuk menjadi ketua partai. Walaupun cita-cita dan haluan kedua partai itu sama, yaitu kemerdekaan dan nonkooperatif, strategi perjuangannya berbeda. PNI Baru lebih menekankan pada pentingnya pendidikan kader, sedangkan Partindo lebih menekankan aksi massa untuk mencapai kemerdekaan.

Sifat perjuangan PNI Baru adalah nonkooperatif. Oleh karena itu, pemerintah Belanda pun melakukan tindakan serupa dengan Partindo. Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir ditahan selama 11 bulan. Pada awalnya, kedua tokoh tersebut diasingkan ke Boven, Digul, kemudian dipindahkan ke Sukabumi. Mereka dibebaskan pada saat pendudukan Jepang.Karena pemerintah Belanda mengadakan penekanan dan menangkap para pemimpinnya, perjuangan PNI Baru tidak banyak membawa hasil. Akibat tindakan keras Gubernur Jenderal de Jonge, PNI Baru pada tahun 1936 tidak berdaya dan mengalami kelumpuhan.

Partai Indonesia Raya (Parindra)

Dokter Sutomo pendiri Budi Utomo pada tahun 1931 mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) sebagai kelanjutan dari Indonesische Studie Club yang didirikan pada tahun 1924. Dokter Sutomo bermaksud menempuh jalan kooperasi dalam satu wadah partai besar. Untuk menyatukan partai-partai kecil agar memperoleh kekuatan besar, pada tanggal 24–26 Desember 1935 di Surakarta diadakan kongres fusi Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indo- nesia. Hasil fusi menghasilkan partai baru yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra). Sebagai ketua terpilih dr. Sutomo. Kantor pusat Parindra ditetapkan di Surabaya. Selain Budi Utomo dan PBI, Serikat Sumatera dan Serikat Celebes bergabung pula ke dalam Parindra. Tujuan partai tersebut tercantum dalam namanya, yaitu Indonesia Raya. Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan usaha sebagai berikut:

  1. memperkukuh semangat persatuan kebangsaan Indonesia,
  2. menjalankan aksi politik sehingga diperoleh pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, dan
  3. meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik di bidang ekonomi maupun sosial dengan bekerja keras.

Dalam kongresnya yang pertama di Batavia pada tanggal 15–18 Mei 1937, Parindra mengambil sikap kooperatif. Dengan sikap yang moderat, Parindra dapat mendudukkan wakilnya dalam Volksraad. Parindra berjuang untuk me- masukkan wakil sebanyak-banyaknya dalam Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat memengaruhi politik pemerintah. Parindra banyak bergerak dalam bidang pemberantasan buta huruf dan perbaikan pelajaran. Untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi Rukun Tani, membentuk serikat-serikat pekerja, menganjurkan swadesi ekonomi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia.

Kongres kedua Parindra diselenggarakan di Bandung pada tanggal 24–27 Desember 1938. Karena pada saat itu dr. Sutomo sudah meninggal, kongres memilih K.R.M.H. Wuryaningrat menjadi Ketua Parindra. Kongres itu meng- ambil keputusan, antara lain sebagai berikut:

  1. berusaha keras mengurangi pengangguran;
  2. tidak menerima orang-orang Belanda peranakan menjadi anggota;
  3. meningkatkan transmigrasi guna memperbaiki kesejahteraan.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Pada tahun 1936 Partindo dibubarkan oleh Sartono. Para mantan pemimpin Partindo pada tanggal 24 Mei 1937 mendirikan partai baru yang disebut Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Pimpinan Gerindo, antara lain Sartono, Muh. Yamin, dan Amir Syarifudin.

Sesuai dengan situasi pada saat itu, Gerindo melakukan taktik perjuangan kooperatif dengan pemerintah kolonial. Dengan demikian, Gerindo mengizinkan anggotanya duduk dalam Volksraad. Tujuannya adalah mencapai pemerintahan negara yang berdasarkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam kongres keduanya di Palembang, Gerindo memutuskan bahwa peranakan Eropa, Tionghoa, dan Arab dapat diterima menjadi anggota partai.

Karena kedudukan Muh. Yamin sebagai anggota Volksraad atas tunjukan partai lain, ia dipecat dari keanggotaan Gerindo. Muh. Yamin kemudian mendirikan partai baru yang disebut Partai Persatuan Indonesia (Parpindo). Partai tersebut bersifat kooperatif dan bertujuan mencapai kemajuan masyarakat dan negara berdasarkan keinginan rakyat.

http://www.berdikarionline.com/amir-sjarifuddin-pejuang-yang-dilupakan/

Amir Sjarifoeddin, Pejuang Yang Dilupakan

Amir Sjarifoeddin adalah seorang yang sangat mencintai manusia yang mendamba Indonesia merdeka dalam arti sepenuh-penuhnya dan mencurahkan pikiran dan tenaga, kemudian berakhir hidupnya karena kecintaannya kepada Negara yang diperjuangkannya. Ia seorang yang kompleks dalam arti positif bagi pengagumnya; namun juga dalam arti negatif bagi yang tidak sepakat dengan tindakan dan pandangan politiknya. Kompleksitas Amir inilah yang yang membuatnya tidak turut dalam urutan nama-nama yang harus dihapal dalam jajaran pahlawan nasional, juga yang membuat perjuangan-perjuangannya tidak tertoreh dengan tinta emas dalam sejarah nasional.

Lahir pada tanggal 27 April 1907 di Medan, dari Ayah bernama Soripada Harahap dengan Basunu br Siregar, yang keduanya berbeda agama. Soripada sendiri adalah anak dari Ephraim Harahap, seorang pemeluk kristen pada masa-masa awal misi zending di Parausorat, Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Sedangkan ibunya, Basunu Siregar, besar di Medan dan telah membaur dengan masyarakat Melayu-Deli dan memeluk agama islam. Karena perkawinan ini pula Soripada memeluk agama islam.

Beragam kesulitan dialami oleh keluarga ini dalam kehidupan sehari-harinya, baik karena sikap temperamen Soripada maupun kesulitan ekonomi. Soripada yang berprofesi sebagai hoofjaksa tidak mencapai karier yang cerah dalam pekerjaannya karena dijatuhi hukuman tidak boleh menjadi pegawai negeri setelah memukul seorang tahanan. Basunu sendiri mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri pada tahun 1931.

Sekalipun memeluk agama islam, hubungan keluarga Amir dari pihak ayah tetap terjalin dengan baik, yang terlihat dari usaha sepupunya, Gunung Mulia Harahap, untuk membantu Amir dalam pendidikan. Atas usaha Mulia, Amir melanjutkan pendidikannya di Kota Leiden, Belanda, sejak tahun 1911 hingga tingkat dua di Gymnasium di Haarlem pada tahun 1927. Pada tahun tersebut, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga. Namun atas saran dan desakan teman-temannya, Amir kemudian melanjutkan pendidikannya di Batavia mengambil jurusan hukum.

Ia kembali dibantu oleh sepupunya Mulia yang telah kembali ke Batavia dan menjabat direktur pendidikan guru di Jatinegara. Hubungannya dengan aktivis pejuang kemerdekaan semakin intens, yang telah dimulai sejak dari negeri Belanda, ketika ia pindah ke asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106, menumpang pada Muhammad Yamin. Dalam Kongres Pemuda Kedua, yang dianggap sebagai batu penjuru bagi perjuangan menuju negara Indonesia merdeka dengan dirumuskannya Sumpah Pemuda, Amir turut sebagai peserta mewakili Jong Batak dimana ia duduk sebagai bendahara.

Dalam pandangan Amir, elemen-elemen yang penting dalam perjuangan adalah komunikasi dan pendidikan politik, bahasa, pers dan kantor berita, sekolah serta pendidikan rakyat. Ketertarikan ini pula yang mendorong ia giat hingga duduk sebagai pemimpin redaksi Indonesia Raja yang didirikan oleh Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI).  Ketika ia aktif di Partindo (Partai Indonesia), dimana ia menjadi salah satu pengurusnya, ia duduk di bagian propaganda dan penerbitan. Bidang komunikasi ini pula yang mengenalkannya dengan penjara karena ia sebagai pemimpin redaksi majalah Banteng menerbitkan karangan anonim berjudul “Massa Actie” yang sebenarnya adalah karangan Muhammad Yamin. Karangan ini dianggap pemerintahan kolonial berbahaya karena berisi petunjuk untuk melakukan perjuangan secara rasional dan terstruktur untuk menumbangkan kekuasaan kolonial.

Bagi penguasa, tidak ada pilihan buat Amir selain penjara karena dalam dirinya terkandung potensi yang sedemikian dahsyat. Seperti dituliskan oleh Gubernur Jawa Barat dalam suratnya tertanggal 10 November 1933, “Amir adalah seorang ekstremis dengan sepenuh hati, tegas, yakin dan mantap.” Hal ini terlihat dalam proses verbal yang dilakukan terhadap dirinya, tidak ada keraguan akan apa yang dilakukannya. Ia tidak mau membocorkan siapa yang menulis “Massa Actie”, walau siapapun yang paham atau akrab dengan dunia pergerakan, tentu saja termasuk intel-intel kolonial, mengetahui penulisnya. Namun menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengakuan itu dari mulut Amir sendiri sebagai bentuk demoralisasi dan menebar perpecahan dikalangan kaum pergerakan. Hal itu sia-sia saja karena Amir terlahir, besar, dan selalu berada dalam situasi yang rumit serta berbeda-beda yang tidak banyak orang mengalaminya dan mampu melaluinya.

Ia adalah seorang pengurus Partindo yang lebih condong pada pandangan-pandangan kiri tapi sekaligus juga aktif dalam diskusi-diskusi kristen sejak tahun 1931 di Christelijte Studenten Vreeninging op Java (CSV op Java) yang mendekatkan dirinya dengan tokoh-tokoh pergerakan yang beragama kristen seperti J. Leimena, W. P. Tambunan, dll. Tak salah bila para missionaris menyukainya karena karakternya yang selalu bersemangat – tak kenal putus asa, tulus, tak mementingkan diri sendiri, dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Bahkan para missionaris menyatakan kristen akan berkembang pesat di Hindia Belanda seandainya lembaga zending memiliki beberapa orang missionaris seperti dia.

Bukanlah hal yang sangat mengejutkan bila T.B Simatupang, seorang arsitek militer modern Indonesia yang kemudian mengundurkan diri dari dunia kemiliteran dan mengaktifkan diri pada kegiatan gerejawi, dalam bukunya “Laporan dari Banaran” memberi ruang untuk Amir. Perjumpaan T.B Simatupang dengan Amir tidaklah intens karena T.B Simatupang lebih sering berada di sekitar Soekarno atau Jenderal Sudirman pada masa-masa awal kemerdekaan yang harus menghadapi aksi polisional Belanda melalui Agresi. Memang Amir selalu duduk dalam kabinet, bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tapi itu tidak membuat mereka sering berjumpa mengingat kondisi negara saat itu. Kekaguman ini lahir dari kharisma, keteguhan, catatan perjuangan, dan tentu saja yang kerelijiusan Amir berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Simatupang dari pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain.

Bila T.B Simatupang kagum pada Amir atas karakternya itu pada masa-masa Indonesia merdeka, maka penguasa kolonial telah lebih dulu kagum (sekaligus risau) pada masa Indonesia belum merdeka seperti tertulis dalam surat Gubernur Jawa Barat itu. Untuk orang yang keras hati akan prinsip dan tak kenal takut seperti ini tentu tempat yang paling cocok menurut penjajah adalah penjara. Selama delapan belas bulan ia berada dibalik jeruji, diantaranya enam bulan di Penjara Salemba dan satu tahun di Penjara Sukamiskin Bandung.

Keteguhan hati dan tak kenal takut Amir yang melegenda tak hanya sekali memukau Belanda, Dalam dokumen NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service), jawatan rahasia Kolonial Belanda, tertanggal 9 Juni 1947, dituliskan bagaimana ia tertawa ketika para penyidik Jepang tahun 1943 menyiksanya saat interogasi terkait keterlibatannya dalam gerakan bawah tanah menentang pendudukan Jepang. Ia tertawa bahkan ketika ia digantung dengan kaki diatas. Apa yang tertulis di dokumen tersebut pastilah akurat karena pada saat itu banyak tahanan Belanda ataupun anteknya yang juga ditahan ditempat yang sama.

Kegiatan bawah tanah yang menghantarkannya dalam tahanan Jepang dan dijatuhi hukuman mati merupakan salah satu resiko peranan yang dipilih oleh Amir. Walau samar-samar dan belum ada sejarawan yang menjadikan sebagai objek khusus penelitian sejarah, semua mahfum bahwa ada dua aras dalam memandang pendudukan Jepang.  Politik koperasi yang diwakili oleh figur Soekarno dan Hatta, dan politik non koperasi yang tokoh utamanya adalah Amir.

Amir Sjarifoeddin, meminjam istilah Nietsczhe, adalah Übermensch. Manusia super. Manusia yang berhasil merumuskan nilainya sendiri dan tiada takut untuk menghadapi resiko akibatnya. Dalam pergulatan menemukan nilai itu, ia telah melampaui nilai-nilai yang diyakini umum. Ia lahir dari keluarga islam dan kemudian menjadi kristen, tapi tidak pernah tercatat menunjukkan kecurigaan dan antipati terhadap islam. Ia seorang kristen, tapi ia juga seorang yang akrab dan menyatakan dirinya sebagai komunis tanpa pernah menjadi momok bagi golongan kristen-bahkan salah satu yang dihormati. Semua tahu bahwa kaum agamais menolak komunis karena salah mengartikan religio est opium. Ia terlahir sebagai Suku Batak, tapi ia adalah pendamba dan penganut sejati paham Indonesia yang mengayomi semua suku bangsa yang lahir dan besar di bumi pertiwi ini. Berteman akrab dengan keturunan Tionghoa yang dilematis posisinya di Indonesia. Seorang Batak yang selalu menjaga hubungan kekerabatan, tapi dengan berani menikah dengan Djaenah yang satu marga dengannya.

Tokoh sekompleks ini bagi orang kebanyakan, atau malah untuk orang sekaliber Hatta pun, sangat susah dipahami. Hatta dalam bukunya “Bung Hatta Menjawab” tahun 1978 menggambarkan Amir sebagai seorang ambisius yang mentah, tidak berwatak, tidak berkeyakinan, yang gampang berganti pikiran seperti berganti baju dan seorang yang berangasan. Bila keterlibatannya dengan setan komunis, seperti dalam disertasi Pendeta Frederiek Djara Wellem, adalah karena kecintaannya kepada manusia, maka bagi Hatta bukanlah demikian. Hatta tidak percaya bahwa ia telah diperdaya setan karena sedikit banyak Amir adalah setan.

Bisa jadi Hatta benar, bisa juga Hatta salah. Bila Hatta benar, maka tepatlah reaksi Amir Sjarifoeddin yang sangat tenang ketika menghadapi saat-saat terakhir hidupnya. Mungkin bagi orang kebanyakan, hanya setan yang tidak takut berhadapan dengan kematian dan bisa tertawa ketika disiksa. Tapi bagaimana kalau Hatta salah? Manusia seperti apakah yang mampu menerima kenyataan dan dengan tenang menghadapi hukum mati oleh prajurit yang pernah dipimpinnya dan akan berakhir hidupnya oleh peluru negara yang kemerdekaannya diperjuangkannya dengan sepenuh jiwa? Menerima eksekusi tanpa pernah dijatuhi vonis bersalah?

Jawaban atas pertanyaan ini secara simbolik ada pada permintaan terakhirnya sebelum eksekusi dilakukan. Ia meminta agar diberi waktu menuliskan surat untuk keluarga, diberi kesempatan menyanyikan Internasionale  – Mars gerakan Komunis sedunia – dan Indonesia Raya. Ketika peluru itu menembus tengkorak kepalanya, Kitab injil berada di kantung bajunya.

Ia, Amir Sjarifoeddin, yang telah menyadari absurditas kehidupan dan gagah menghadapinya. Kehidupan yang tidak linear, penuh liku, penuh onak, kadang menanjak dan seketika curam, penuh kontradiksi, perbuatan baik tidak selalu berbalas kebaikan. Kehidupan yang bisa membuat seorang penghianat jadi pahlawan, juga bisa membuat pahlawan menjadi penghianat.

Tanggal 19 Desember 1948, Ia pergi menjadi orang yang terlupakan, dilupakan, dan dihilangkan dari catatan sejarah sebuah bangsa.

Benny Sitorus, Aktivis dan bekerja formal di bidang keuangan
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/amir-sjarifuddin-pejuang-yang-dilupakan/#ixzz3vCbIChIu
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

__._,_.___

24
Dec
15

Kenegaraan : Masih Bersama Ekonomi Utang

 

http://www.sinarharapan.co/news/read/151217057/masih-bersama-ekonomi-utang

KBP45

Masih Bersama Ekonomi Utang

Rasio pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang serta pembayaran bunga atas utang jangka pendek atau debt service ratio (DSR) triwulan naik

17 Desember 2015 18:12 Ronny P Sasmita OPINI dibaca: 646

inShare

Ist / Foto

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III tahun ini tampaknya semakin berisiko. Pasalnya, rasio pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang serta pembayaran bunga atas utang jangka pendek atau debt service ratio (DSR) triwulan naik menjadi 60,40 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan DSR triwulan II/2015 yang tercatat 59,90 persen. Sementara itu, DSR tahunan pada triwulan III/2015 tercatat 57,47; naik dari posisinya di triwulan sebelumnya yang terhitung 53,42 persen.

 

Menurut sebagian besar analis, kondisi utang saat ini memang menggambarkan kemampuan membayar utang RI yang kian melemah. Pasalnya, rasio beban utang yang ditanggung Indonesia ternyata dua kali lipat dari batas wajar yang ditentukan International Monetary Fund (IMF). Batas wajar DSR yang ditentukan IMF berkisar 30-33 persen.

 

Mau tak mau, tekanan depresiasi rupiah dan kinerja ekspor yang kian melemah akan menjadi double hit pressure atas pembayaran ULN. Kenaikan DSR hingga 60,45 persen memiliki arti, penerimaan ekspor barang, jasa, dan transfer pendapatan akan  habis untuk membayar ULN. Jika ekspor terus melambat, ini tentu membahayakan.

 

Bahayanya lagi, dalam kondisi yang bersamaan, realisasi penerimaan pajak  masih sangat rendah. Tentu kedua hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah dalam mencari pinjaman guna menutup defisit fiskal hingga akhir tahun. Pasalnya, membesarnya DSR akan memberikan sentimen negatif bagi investor.

 

Kekhawatiran atas default hutang dan ketakutan atas semakin memburuknya ekonomi domestik tentu menjadi pertimbangan utama investor dalam memutar uangnya di dalam negeri. Ditambah pula, instabilitas mata uang rupiah akan memperparah tingkat bahaya ekonomi domestik karena akan langsung menekan industri yang berbasiskan barang impor beserta harga-harganya.

 

Jika diselisik secara detail, berdasarkan laporan statistik ULN Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia triwulan III/2015 turun US$ 2,1 miliar menjadi US$ 302,4 miliar dibandingkan utang luar negeri kuartal II/2015. Pelambatan pergerakan utang ini didorong menurunya ULN swasta senilai US$ 1,7 miliar, terutama ULN dari sektor bank. Sementara itu, ULN sektor publik juga tercatat turun US$ 0,4 miliar, terutama ULN dari pemerintah.

 

Pada triwulan III/2015, pangsa ULN sektor swasta masih lebih tinggi dibandingkan sektor publik. ULN swasta tercatat 55,6 persen atau sebanyak US$ 168,2 miliar. Sementara itu, pangsa ULN sektor publik mencapai 44,4 persen atau US$ 134,2 miliar. Pada triwulan III, BI juga melaporkan perlambatan pertumbuhan utang RI dibandingkan triwulan sebelumnya; dari 6,2 persen (yoy) menjadi 2,7 persen (yoy).

 

Tak bisa dimungkiri, perlambatan ULN Indonesia, terutama dari pihak swasta, merupakan imbas depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup dalam selama September 2015. Meski ekonomi mulai membaik pada kuartal III, swasta masih menahan posisi ULN.

 

Selain faktor depresiasi mata uang, perlambatan ULN swasta terjadi seiring pelonggaran moneter BI yang menurunkan giro wajib minimum (GWM) dari 8 persen menjadi 7,5 persen. Kebijakan ini diperkirakan membuat swasta melakukan pinjaman di dalam negeri karena likuiditas perbankan mulai meningkat.

 

Jika dicermati dari sisi BI, perkembangan ULN pada triwulan III/2015 dianggap masih cukup sehat. Setidaknya demikian yang pernah disampaikan  Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, beberapa waktu lalu. Namun demikian, sebagaimana yang juga dikhawatirkan Tirta Segara, meningkatnya risiko ULN terhadap perekonomian (produk domestik bruto/PDB) layak diwaspadai jika rupiah semakin tak terkendali.

 

Optimisme

Dari sisi mata uang rupiah, ternyata belum ada kepastian karena masih terombang-ambing berbagai faktor yang berkaitan satu sama lain. Selain faktor ancaman melandainya harga komoditas global akibat terseok-seoknya harga minyak dunia, membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang dirilis awal bulan November lalu benar-benar menjadi ujian bagi rupiah menjelang Desember ini.

 

Pasalnya, gembar-gembor rencana kebijakan kenaikan suku bunga kredit AS terus berhmbus. Optimisme bukan saja terlontar dari para petinggi The Fed yang masuk dalam komite pengambil kebijakan, melainkan juga oleh para ekonom dan pelaku pasar. Mereka mewanti-wanti ancaman ekonomi domestik AS yang akan mengalami overheating jika suku bunga tidak juga dinaikan.

 

Jadi, penguatan sementara mata uang rupiah sejak akhir September lebih disebabkan sentimen teknikal yang juga bersifat sementara. Karena jika dilihat dari persepktif yang lebih luas, rupiah justru sedang berada di bawah bayang-bayang yang mengkhawatirkan, yakni kenaikan suku bunga The Fed, perlambatan ekonomi Tiongkok yang kian mencemaskan, dan tertekannya harga komoditas ekspor andalan Indonesia akibat melandainya harga minyak dunia.

 

Ketiga bayang-bayang gelap ini berjalin kelindan satu sama lain. Kebijakan pengetatan moneter AS akan menambah otot dolar terhadap semua mata uang rivalnya dan menekan harga minyak dunia. Nah, harga minyak dunia yang kian melantai akan menekan harga komoditas ekspor andalan Indonesia. Ini serta-merta memangkas pemasukan negara dari sisi pajak komoditas nonmigas.

 

Demikian pula dengan perlambatan ekonomi Tiongkok, mau tak mau ini mengancam stabilitas neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok karena memburuknya prospek permintaan atas komoditas nonmigas dari Negeri Tirai Bambu. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Tiongkok adalah negara mitra dagang kedua terbesar Indonesia untuk komoditas nonmigas, setelah AS. Kondisi ini serta-merta meregangkan otot rupiah, menjulangkan nilai mata uang Negeri Paman Sam, dan mempertebal ancaman capital outflow yang pada ujungnya meningkatkan level risiko ULN terhadap PDB (depth ratio to PDB).

 

Penulis adalah analis ekonomi-politik internasional Financeroll Indonesia.

__._,_.___

23
Dec
15

Sejarah : Kolonialisme Belanda dan Kekerasan Budaya Pasca 1926-1927

Logo PEMUDA Indonesia

Kolonialisme Belanda dan Kekerasan Budaya Pasca 1926-1927

Oleh: K. Ng. H. Agus Sunyoto

Analisis wacana yang digunakan Wijaya Herlambang (alm.) dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 adalah langkah baru dalam membaca secara bebas-obyektif-faktual peristiwa-peristiwa sejarah yang acapkali diikat dengan hegemoni paradigmatik untuk kepentingan-kepentingan di luar konteks sejarah.

Pendekatan semacam ini, tidak saja membutuhkan penguasaan holistik atas peristiwa-peristiwa sejarah yang menunjang rekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, melainkan membutuhkan pula ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk mengungkapkan temuan-temuan baru atas peristiwa-peristiwa yang sering bertentangan dengan wacana mainstream yang sudah dibangun lama.

Pendekatan analisis yang digunakan Wijaya Herlambang, digunakan pula sebagai salah satu bagian dari pendekatan emic berlandaskan verstehen yang holistik, terhadap rekonstruksi peristiwa kekerasan budaya yang terjadi pada bulan November 1926 dan bulan Januari 1927, yang oleh pihak rezim kolonial Belanda disebut Pemberontakan PKI 1926, yaitu peristiwa kekerasan budaya yang sudah dijalankan jauh sebelum peristiwa serupa dijalankan pasca 30 September 1965.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru, yang diasumsikan mengikuti kebijakan rezim Kolonial Belanda dalam menumpas gerakan yang disebut komunis, telah menimbulkan kesulitan yang tidak kecil bagi usaha-usaha obyektif meneliti peristiwa-peristiwa sejarah yang bersinggungan dengan stigma buruk tentang komunisme, dengan akibat meningkatnya subyektivitas dalam memaknai sejarah. Bahkan akibat buruk dari pandangan stigmatik yang diwarisi dari rezim Kolonial Belanda — yang secara sistematis diwariskan melalui sekolah-sekolah — adalah terjadinya hegemoni atas wacana pemaknaan sejarah yang Colonial Centris, di mana sejarawan pribumi bermental inlander sepanjang masa hanya diposisikan sebagai agen penyalur dari hasil rekonstruksi sejarah para sejarawan kulit putih.

Lepas dari usaha hegemoni warisan kolonial dengan berbagai atribut yang diliputi kengerian jika tidak disebut phobia setiap kali membaca dan memaknai peristiwa sejarah terkait gerakan komunisme, usaha membaca ulang dan memberi makna dalam rangka merekonstruksi peristiwa pemberontakan rakyat pada 12 November 1926 dan 1 Januari 1927 yang disebut Pemberontakan PKI dilakukan dengan berbagai hambatan dan rintangan yang tidak kecil, terutama karena komunisme dianggap tabu untuk sekedar dijadikan pembicaraan.

***

Berdasarkan pembacaan awal dari peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan PKI 1926, terlihat sekali bagaimana sebenarnya telah terjadi praktek-praktek ketidakadilan, penindasan kultural, kejahatan struktural, dan kebijakan-kebijakan co-ersive yang diterapkan rezim Kolonial Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat kecil berstatus inlander yang distigmatisasi sebagai kawanan makhluk setengah manusia (seperti ab-origin di Australia) yang berkedudukan paling rendah di daerah koloni, yaitu penduduk yang wajib bersikap ngawula, pasrah, nrima, sabar, permisif, yang ikhlas menerima apa pun yang dilakukan bangsa asing yang memerintah. Jika golongan rendah ini melakukan usaha memperbaiki nasib dengan melakukan suatu aksi yang dianggap menentang rezim, maka serta-merta dihabisi tanpa ampun. Dan fakta sejarah menunjuk, warga koloni yang rajin melakukan perlawanan terhqadap rezim Kolonial Belanda adalah warga yang digolongkan sebagai Pribumi Muslim.

Dengan membaca ulang dokumen sejarah yang dicatat rezim Kolonial Belanda yang digolongkan sebagai Koloniaal Archive, kita akan menemukan betapa heroik perlawanan Pribumi Muslim yang dipimpin Guru Tarikat dan Kyai dari Pesantren, yang sepanjang tahun 1800 – 1900 rajin menyelenggarakan tradisi tahunan mengangkat senjata melawan bangsa kulit putih yang dianggapnya golongan kafir. Bayangkan betapa hebat perlawanan yang tidak mampu diatasi oleh rezim koloniaal ini, sampai Snouck Hurgronje, Brumund, R.A.Kern beranggapan bahwa gerakan berlatar agama Islam hanya dapat dihadapi dengan cara membawa pemeluknya ke tingkat yang lebih tinggi, karena semua peraturan Islam merupakan rintangan paling besar bagi kemajuan.

Gagasan pemikiran yang disebut asosiasi kebudayaan itu — setelah didukung Van Deventer dan disetujui Ratu Belanda — diwujudkan dalam bentuk Politik Etis, yaitu disebar-luaskannya sistem persekolahan di Hindia Belanda agar dimasuki anak-anak Pribumi Muslim. Semenjak awal dasawarsa 1900 sekolah-sekolah didirikan untuk bisa diikuti anak-anak Pribumi Muslim dengan fasilitas pekerjaan yang baik di pemerintahan, tradisi perlawanan yang dilakukan golongan santri — dimotori guru tarikat dan kyai pesantren — frekuensinya menurun. Anak-anak Pribumi Muslim yang sekolah, tidak ada lagi yang mengangkat senjata melawan rezim kolonial yang menjajah bangsanya. Sebaliknya, Pribumi Muslim yang mengirim anak-anaknya untuk belajar di pesantren, secara periodik cenderung mengangkat senjata, bahkan pada bulan Mei 1926 — beberapa bulan sebelum PKI berontak — kyai pesantren dan haji di Desa Bedewang di Banyuwangi mengangkat senjata melawan rezim kolonial.

***

Tindakan rezim kolonial Belanda dalam menangani pemberontakan PKI 1926 dan 1927 dengan cara ultra-coersive, dapat dipandang sebagai sebagai sebuah kebijakan tangan besi dalam mengatasi kebiasaan Pribumi Muslim berlatar pesantren yang mentradisikan perlawanan sebagai bagian dari resistensi terhadap kolonialisme. Maksudnya, penanganan terhadap pemberontakan yang mentradisi itu harus dijalankan dengan cara-cara represif, ultra coersive, terror, dan stigmatisasi yang meninggalkan jejak traumatik bagi mereka yang melanjutkan tradisi perlawanan Pribumi Muslim tersebut.

Rezim Kolonial Belanda sangat mengetahui bahwa Muso dan Alimin — tokoh utama di balik aksi pemberontakan tahun 1926 dan 1927 — adalah kader Sarikat Islam yang aktif di ISDV semenjak Sarikat Islam “babak belur” akibat aksi-aksi kader sosialis di tubuh Sarikat Islam yang disebut Sarikat Islam Merah, yang menentang rezim dengan mengatas-namakan Sarikat Islam.

Muso dan Alimin yang mengajarkan kepada masyarakat bahwa komunis adalah Perang Sabil melawan Belanda, dengan pahlawan-pahlawan mulia seperti Pangeran Diponegoro, Sentot Prawirodirjo, Kyai Mojo, berhasil menggalang kekuatan masyarakat muslim pribumi termasuk kalangan pesantren, meletupkan aksi kekerasan bersifat lokal dengan hasil akhir kegagalan. Meski aksi perlawanan yang dilakukan Pribumi Muslim dengan menggunakan label PKI tetapi dengan aksi perlawanan khas pedesaan di mana sekumpulan penduduk dengan bersenjata pedang, keris, panah, tombak, pentungan, dan satu-dua senapan, melakukan aksi pembalasan membunuh dan menganiaya pegawai pemerintah kolonial yang dikenal kejam terhadap masyarakat.

Tindakan represif dan ultra coersive yang diambil rezim kolonial Belanda melalu cara kejam melewati batas-batas kemanusiaan — menghukum gantung sampai mati, memenjarakan dan menghukum buang para terdakwa ke pengasingan Boven Digul — telah menimbulkan tekanan traumatik bukan hanya kepada para terhukum, melainkan pula terhadap keluarganya. Tindakan yang digolongkan represif dan ultra coersive dalam konteks ini bukan sekedar tindakan menghukum tubuh fisik para terhukum, melainkan yang tidak kalah mengerikan adalah melalui berita-berita dan artikel-artikel di media massa yang menggambarkan bagaimana mengerikan kehidupan para tawanan di Boven Digul, yang selain menghadapi kerasnya alam sekitar yang menghasilkan malaria dan tekanan jiwa — mulai tawanan yang ditembak petugas karena berusaha lari, tawanan yang dimangsa buaya, tawanan yang dibunuh kawan satu sel, sampai tawanan yang gila karena tidak kuat menahan penderitaan di pembuangan — yang sangat memukul keluarga. Bahkan gambaran mengerikan tentang Boven Dig
ul, tempat para penentang rezim akan dibuang, menteror para aktivis pergerakan untuk berani menentang bahkan sekedar mengkritik rezim. Aktivis pergerakan sekelas Soekarno pun, sempat memohon ampun dan tidak mengulangi lagi perbuatannya mengkritik keras rezim berkuasa asal tidak dibuang ke Boven Digul

Kebijakan rezim Kolonial Belanda yang represif dan ultra-coersive ini memiliki peran penting terhadap usaha rezim melanggengkan kekuasaan dengan merekonstruksi ideologi anti-komunis, yang sejatinya anti-Islam tradisional melalui penanaman dogma-dogma dan doktrin-doktrin penindasan yang masif dan hegemoni, yaitu kebijakan yang menyebabkan Tan Malaka berkesimpulan bahwa akibat tindakan avonturisme Muso dan Alimin, satu generasi komunis telah tertumpas.

***
Dengan memahami secara emic peristiwa kekerasan budaya pasca 1926 – 1927 — aksi perlawanan Pribumi Muslim yang di-PKI-kan — dapat disimpulkan bahwa kekerasan Budaya Pasca 1965 yang dijalankan pemerintah Orde Baru terhadap pelaku dan keluarga pelaku gerakan makar yang disebut Gestapu pada 30 September 1965 sebagaimana ditulis Wijaya Herlambang, adalah peniruan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh rezim Kolonial Belanda terhadap pemberontak yang berlabel komunis. Itu artinya, membaca sejarah dari suatu rangkaian peristiwa tidak dapat dilakukan secara sepenggal-sepenggal, dengan kajian bersifat parsial, apalagi dengan subyektivitas tinggi dalam memaknai peristiwa demi peristiwa dengan balutan kepentingan-kepentingan tertentu.

Memulai bacaan sejarah secara emic sebenarnya mudah saja, karena kita dihadapkan pada fakta tentu dari peristiwa-peristiwa masa lampau tentang leluhur, nenek moyang, kerabat, keluarga, orang-orang sebangsa sendiri dalam berbagai tindakan yang layak disebut peristiwa sejarah. Namun usaha membaca itu menjadi sangat rumit dan berbelit-belit ketika kita dihadapkan pada masalah bagaimana membaca sejarah secara benar menurut pandangan orang lain, terutama menurut orang-orang yang pernah menjajah dan menanamkanide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, pandangan -pandangan, dan nilai-nilai mereka ke dalam pikiran dan jiwa kita. Sedikitnya, dibutuhkan teori pemikiran Post Colonial-nya Edward W. Said, Homi Bhabha dan Gayatri Spivak, pemikiran Post Structuralisme-nya Jean Jacques Derrida, Michael Foucault dan Gilles Deleuze, Eksistensialisme-nya Nietzsche, Sartre, Kierkegaard; ditambah Fenomenologisme-nya Edmund Husserl, Konstruksionisme-Nya Weber, dan pemikiran James Petras, Noam Chomsky, Baudrillard, Soekarno, Ronggo

Warsito, Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar untuk sekedar membuka cakrawala kesadaran kita sebagai bangsa merdeka yang terbebas dari stigma inlander yang permisif, minderwardig, kuper, katrok, ewuh-pakewuh, dan tidak memiliki kepercayaan diri karena selalu berada pada posisi koordinat dari bangsa lain. []

K. Ng. H. Agus Sunyoto adalah Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PBNU

Tulisan ini dipresentasikan pada diskusi “Kolonial Belanda dan Kekerasan Budaya Pasca-1926-1927” di auditorium lantai 8 PBNU, Jakarta, pada Kamis (17/12).



23
Dec
15

Peradaban : Menduniakan Islam Indonesia

LOGO PARTINDO

Menduniakan Islam Indonesia

Oleh: Masykuri Abdillah

Posisi geografis Indonesia di Asia Tenggara yang jauh dari pusat Islam di Jazirah Arab menimbulkan asumsi bahwa Islam di Asia Tenggara adalah pinggiran (periferal). Namun, sebenarnya ekspresi Islam di wilayah ini memiliki karakteristik dinamis yang tidak sama dengan di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan.

Karakteristik Islam di Asia Tenggara, terutama Indonesia, pada dasarnya adalah Islam yang ramah (damai), moderat, dan toleran. Sementara, banyak negara Muslim di luar wilayah ini diwarnai oleh sistem pemerintahan yang otokratis/otoriter serta terjadinya kekerasan, konflik, dan perang, terutama yang dilakukan ISIS dan Alqaidah. Hal ini terjadi karena ekspresi keagamaan tidak terlepas dari pemahaman doktrin serta karakter, tradisi, dan budaya penganutnya.

Kini Indonesia bahkan dinilai sebagai negara Muslim paling toleran dan paling demokratis di dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Indonesia dijadikan sebagai model negara Muslim modern yang demokratis. Karenanya, diperlukan upaya pengembangannya secara aktif sehingga bangsa Indonesia tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek globalisasi.

Di samping kondisi yang sangat positif ini, diakui juga bahwa di era reformasi ini muncul pula gejala menguatnya aliran atau gerakan Islam dari luar Indonesia, sejalan dengan proses globalisasi yang secara umum tidak bisa dielakkan. Sebagian dari aliran atau gerakan itu, terutama kelompok puritan, radikal, dan ekstremis telah merusak karakterisitk Indonesia yang damai, moderat, dan toleran, yang berujung pada terjadinya kasus terorisme, kekerasan, dan intoleransi beragama.

Bahkan, konflik di Timur Tengah pada saat ini, terutama di Irak, Suriah, dan Yaman yang notabene melibatkan salafi/wahabi di satu pihak dan syiah di pihak lain, ikut berpengaruh tehadap munculnya ketegangan tertentu di negara ini.

Untuk merespons perkembangan tersebut, sejumlah tokoh dan organisasi Islam telah melakukan upaya penguatan pemahaman Islam yang moderat dan wawasan kebangsaan. Salah satu ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU), bahkan menegaskan kembali perlunya mempertahankan karakteristik Islam di negara ini dengan istilah “Islam Nusantara”, meski istilah ini bukanlah istilah baru. Hal ini karena Islam di Nusantara selama ini telah menunjukkan Islam yang ramah, moderat, dan toleran.

Namun demikian, agar karakterisasi Islam itu bisa diterima oleh Muslim di luar Indonesia, diperlukan istilah yang bersifat universial dan berasal dari Alquran. Dalam hal ini saya cenderung menggunakan istilah “Islam Rahmah-Wasathiyyah”. Kata rahmah (berarti kasih sayang atau ramah) yang berasal dari kata rahmatan li al-‘alimin, merupakan karakteristik agama Islam, sebagaimana terdapat dalam QS al-Anbiya [21]: 107. Kata ini dijadikan sebagai karakteristik Islam yang telah dikumandangkan ke penjuru dunia oleh International Conference of Islamic Scholars (ICIS) sejak 2004.

Sedangkan, wasathiyyah (berarti moderasi) merupakan karakteristik umat Islam, sebagaimana terdapat dalam QS al-Baqarah [2]: 143. Istilah “Islam wasathiyyah” ini dijadikan sebagai tema Munas ke-9 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2015 di Surabaya sebagai karakteristik Islam yang harus dijaga dan dikembangkan di Indonesia. Sebelumnya, Muktamar ke-33 NU dan Muktamar ke-47 Muhammadiyah tahun ini juga menegaskan perlunya menjaga dan mempromosikan Islam moderat.

Secara empiris, karakteristik Islam yang damai dan moderat ini dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di wilayah ini sangat toleran terhadap kelompok lain. Kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideologi negara dan sistem demokrasi. Ketiga, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan.

Banyak pemimpin Muslim di berbagai negara, para pemimpin politik dari negara-negara Barat, dan pengamat internasional (terutama Indonesianis) menyarankan kepada negara-negara Muslim di dunia akan pentingnya belajar dari Islam Indonesia. Pemerintah dan sejumlah tokoh organisasi Islam di Indonesia menyadari akan hal ini, dengan berbagi pengalaman dengan para tokoh umat di negara lain.

Dalam konteks ini, pemerintah (Kementerian Luar Negeri dan Kementeriaan Agama) telah menginisiasi penyelenggaraan dialog antaragama (interfaith dialogue) baik tingkat internasional maupun regional, multilateral, maupun bilateral.

Dialog dengan tema “the First ASEM Interfaith Dialogue” yang awalnya diselenggarakan di Bali pada 2005 itu kini sudah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Pemerintah bahkan menjadikan dialog ini sebagai program unggulan dalam diplomasi publik yang merupakan second track diplomacy, dengan melibatkan para intelektual dan tokoh berbagai organisasi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Mereka bisa menjelaskan dan memberikan testimoni tentang kondisi objektif dan pengalaman kehidupan beragama di Indonesia yang damai dan toleran.

Di samping itu, sejumlah tokoh dan organisasi Islam, terutama NU dan Muhammadiyah, juga telah menyelenggarakan forum-forum internasional dengan berbagai tema, baik terkait dengan perlunya pemahaman Islam yang damai dan moderat maupun terkait upaya memajukan umat dan mengatasi persoalan yang dihadapi mereka. Forum seminar internasional tentang hal ini juga dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi Islam di negara ini.

Pertemuan internasional dengan mengundang ulama dan tokoh Islam dunia itu memberikan pemahaman yang benar tentang Islam di Indonesia. Semula banyak yang menganggap Islam di Indonesia sebagai Islam sinkretis, yang bercampur dengan syirik, bid’ah, dan khurafat. Namun, kini mereka memahami Islam di Indonesia dalam hal akidah dan ibadah sama dengan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam di dunia.

Yang agak berbeda adalah ekspresi keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang notabene lebih damai dan toleran daripada di umumnya negara-negara Muslim. Ekspresi yang demikian ini menimbulkan keinginan banyak dari mereka untuk mempelajari dan mencontoh.

Hal tersebut juga mendorong keinginan banyak pemuda Muslim di seluruh dunia, baik dari negara-negara mayoritas Muslim maupun negara minoritas Muslim, untuk belajar Islam di negara ini. Saat ini sudah ada sejumlah mahasiswa asing yang belajar Islam di Indonesia, baik yang mendapatkan beasiswa dari Kemenag maupun yang mandiri.

Namun, jumlah mereka masih sedikit karena nilainya pun sangat terbatas. Padahal ada negara yang pendapatan per kapita rakyatnya sebenarnya lebih rendah dari Indonesia, tetapi memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa internasional (asing). Beasiswa ini merupakan bagian dari diplomasi publik yang dilakukan mayoritas negara.

Ke depan, upaya menduniakan Islam Indonesia itu akan semakin berhasil jika didukung juga anggaran biaya mencukupi. Anggaran biaya ini diperlukan untuk meningkatkan program diplomasi people to people yang melibatkan para tokoh dan organisasi keagamaan.

Dana ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan standar internasional, termasuk kualitas penelitian serta publikasi buku dan jurnal dalam bahasa dunia, di samping untuk beasiswa (program S-2 dan S-3) bagi mahasiswa asing dan rekrutmen dosen internasional. Untuk merealisasikan ini, tidak diperlukan lagi pendirian universitas baru, tetapi cukup memperkuat mandat dan dana yang memadahi bagi universitas yang sudah ada. []

REPUBLIKA, 18 Desember 2015

Masykuri Abdillah | Guru Besar, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Rais Syuriah PBNU

 

Sejujurnya kalau kita mau bicara tentang perubahan atau revolusi mental di negara ini, yang paling mendesak untuk berubah dan perlu melakukan revolusi mental adalah para pejabatnya, para petinggi pemerintahannya. Bukan rakyat kecil seperti kita. Mengapa? Karena rakyat masih melihat tokoh-tokoh publik bicara sesuka hati, jalannya mau didahulukan, kalau terlibat hukum bukannya mengakui salah malah mengadili pelapor yang menjadi korban atau yang membukakan aib, mau terbang ke luar negeri tapi tak mau beli tiket.

salam,
ananto
=====

Perubahan dan Revolusi Mental

Oleh: Rhenald Kasali

Saya sering menyaksikan banyak organisasi yang ingin berubah karena lingkungannya yang sudah berubah. Di dunia bisnis misalnya, populasi berubah, teknologi anyar dan kota-kota baru bermunculan, kompetitor semakin banyak, konsumen cepat bosan, regulasi gampang berubah, dan masih banyak lagi. Bahkan kita menyebutnya inilah era disruption : era kekacauan, sesuatu yang mengakibatkan tren yang lama terputus, bergeser. Jadi, jika perusahaan itu tidak berubah, bisnisnya pasti terancam. Bisa gulung tikar.

Kenyataannya, meski banyak perusahaan tahu harus berubah, banyak yang gagal melakukan perubahan. Atau, kalaupun berubah, hasilnya tak sesuai dengan harapan mereka. Perubahannya terlalu inkremental, terlalu kecil ketimbang tuntutan perubahan lingkungan bisnisnya. Akhirnya pendapatan perusahaan tak kunjung meningkat, sementara biaya terusbertambah.

Akibatnya setiap tahun perusahaan hanya sibuk melakukan pemangkasan biaya dan tak tahu bagaimana lagi cara menggenjot penerimaan. Perubahan memang tidak mudah. Stephen Covey menegaskan, ”Perubahan itu menyakitkan.” Itu sebabnya banyak orang, juga perusahaan atau organisasi lainnya, enggan berubah. Mengapa banyak perubahan yang gagal? Ada banyak faktor.

Namun yang paling sering saya jumpai adalah karena kita kerap kali terperangkap oleh cara berpikir lama, keberhasilan di masa lalu, dan terlalu menyederhanakan perubahan. Kita tidak memandang perubahan sebagai proses, tetapi peristiwa. Kita menganggap perubahan bakal berlangsung dengan sendirinya setelah melakukan kick off atau menetapkan kapan tanggal go live – nya.

Padahal, perubahan tidak akan pernah terjadi secara instan hanya karena kita sudah melakukan rangkaian seremoni. Setiap orang tidak akan langsung berubah hanya lantaran sudah menerima e-mail tentang perubahan, terbentuknya agen-agen perubahan, membaca brosur, mendengarkan pidato, mengetahui sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan prosesnya. Seseorang juga tidak akan langsung berubah meski dia sudah mengikuti berbagai program pelatihan. Salah satu faktor yang membuat perubahan kian sulit adalah karena kita mesti beranjak dari kondisi lama ke kondisi baru. Kondisi lama sudah kita ketahui.

Sementara kondisi baru bagi sebagian orang masih gelap gulita. Untuk sampai ke sana, kita kerap harus menjalani proses yang tidak mudah. Menyakitkan, seperti kata Covey tadi. Kalau benar seperti itu, lalu mengapa belakangan kita begitu gencar mengampanyekan pentingnya perubahan? Atau dalam bahasa yang lain kita kenal dengan ungkapan revolusi mental?

Contoh yang Mengesalkan

”People don’t resist change. They resist of being changed ,” kata Peter Senge, pendiri Society for Organizational Learning yang juga pengajar di MIT Sloan School of Management. Kita tidak menolak perubahan, tetapi kita tidak ingin diubah. Anda bisa dengan mudah melihat buktinya di mana-mana. Di berbagai kantor pemerintahan kita melihat tempat parkir utama disediakan untuk pejabat-pejabat tinggi, kepala, pimpinan, menteri. Beda sekali dengan di Citibank yang mengutamakan gold customer yang boleh parkir persis di depan pintu.

Menjadi pejabat itu esensinya ya melayani masyarakatnya, bukan malah membuat repot. Baiklah, saya ambil satu contoh lagi. Ini contoh yang betulbetul membuat saya kesal. Kalau Anda sempat nonton TV atau mendengarkan siaran radio, di sana belakangan kerap ditayangkan iklan tentang perubahan dan revolusi mental.

Bagi saya, isinya membingungkan karena memakai bahasa langit. ”…menggembleng manusia Indonesia untuk menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala….” Ada lagi iklan yang dikemas dalam bentuk testimonial. Topiknya ada dua, yakni apa itu revolusi mental menurut Anda serta siapa dan apa yang mesti berubah. Saya tidak mempersoalkan isinya. Semuanya saya setuju.

Misalnya, revolusi mental artinya berubah dari yang jelek menuju yang baik. Lalu, siapa yang mesti berubah? Kita sendiri atau mulai dari rumah para tetua partai terlebih dahulu. Juga soal apa yang mesti berubah? Mulai dari jangan membuang sampah sembarangan, sikap jujur, disiplin, saling menghormati satu sama lain, toleransi. Tapi, catatan saya, bintang iklan itu semuanya rakyat kecil.

Ada atlet, pemahat, ibu rumah tangga, anak sekolah, pengemudi kendaraan umum, atau pedagang pasar. Lalu, mana pejabatnya? Kok tidak ada yang memberikan testimoni? Apakah pejabat kita sudah merevolusi mentalnya?

Revolusi Mental Pejabatnya

Bagi saya, iklan tadi mengonfirmasi pernyataan dari Peter Senge. Juga Peter Drucker yang begini bunyinya, ”Everybody has accepted by now that change is unavoidable. But that still implies that change is like death and taxes–it should be postponed as long as possible and no change would be vastly preferable. But in a period of upheaval, such as the one we are living in, change is the norm.” Semua orang mengakui bahwa perubahan itu tak terhindarkan, tapi kalau bisa pelaksanaannya ditunda selama mungkin.

Sejujurnya kalau kita mau bicara tentang perubahan atau revolusi mental di negara ini, yang paling mendesak untuk berubah dan perlu melakukan revolusi mental adalah para pejabatnya, para petinggi pemerintahannya. Bukan rakyat kecil seperti kita. Mengapa? Karena rakyat masih melihat tokoh-tokoh publik bicara sesuka hati, jalannya mau didahulukan, kalau terlibat hukum bukannya mengakui salah malah mengadili pelapor yang menjadi korban atau yang membukakan aib, mau terbang ke luar negeri tapi tak mau beli tiket.

Mentang-mentang biasa dilayani, maunya tiba di bandara langsung bisa terbang naik pesawat yang dikelola negara tanpa harus mengurus tiket jauh-jauh hari. Empatinya tidak pernah muncul. Kita ingin rakyat punya rasa malu kalau melanggar hukum, kalau tidak disiplin di jalan raya, malu kalau mencuri. Bagaimana bisa kalau petinggi negaranya justru tidak punya rasa malu? Sudah terbukti menjadi calo, masih tidak mau mundur juga. Sekarang malah mengadukan perkaranya ke polisi.

Perubahan membutuhkan peran pemimpin dan kepemimpinan. Bicara soal ini, Anda mungkin pernah mendengar ungkapan tentang roda dengan as atau sumbunya. Roda adalah rakyat, kita semua, sementara pemimpin menjadi as atau sumbunya. Sebagai as, kalau pemimpin bergerak sedikit saja, rakyatnya akan bergerak jauh lebih banyak. Seperti itulah mestinya peran pemimpin perubahan. Beri saja sedikit contoh yang baik, maka rakyat akan menirunya jauh lebih banyak.

Begitu pula sebaliknya, kalau pemimpin memberi sedikit saja contoh buruk, rakyat akan meniru lebih banyak lagi. Persis seperti di jalan raya. Ketika si petinggi negara membelah jalan dengan kawalan voorijder atau mobil polisi, setelah dia lewat, di belakangnya puluhan mobil segera membuntuti. Jadi, siapa yang mestinya direvolusi mentalnya? []

KORAN SINDO, 10 Desember 2015

Rhenald Kasali ; Pendiri Rumah Perubahan

Menyakinkan Perbedaan Adalah Sunnatullah

 

Oleh: Nasaruddin Umar

DIANTARA faktor penyebab terjadinya konflik keagamaan ialah adanya ketidak relaan masing-masing kelompok menerima perbedaan. Be­sarnya semangat untuk me­lihat orang lain sekeyakinan dirinya dengan melancarkan misi dan dakwah, termasuk dengan kekerasan. Memak­sakan kekerasan atas dasar dan tujuan apap­un tidak bisa diterima akal sehat dan ajaran agama. Allah Swt sendiri menegaskan di dalam Al-Qur’an: Tidak ada paksaan untuk (memasu­ki) agama (Islam). (Q.S. al-Baqarah/2:256).
Kita perlu meyakinkan kepada segenap umat beragama bahwa perbedaan itu adalah sun­natullah (Divine order), sebagaimana ditegas­kan dalam Al-Qur’an: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apak­ah kalian (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman se­muanya? (Q.S. Yunus/10:99). Perhatikan ayat ini menggunakan kata lau (wa lau sya’ Rab­buka), yang dalam kebiasaan Al-Qur’an jika di­gunakan kata lau, bukannya in atau idza yang memiliki arti yang sama, yaitu “jika”. Kekhusu­san penggunaan lau adalah isyarat sebuah pengandaian yang tidak akan pernah mungkin terjadi atau terwujud. Kata idza mengisyaratkan makna kepastian akan terjadinya sesuatu, se­dangkan kata in mengisyaratkan kemungkinan kedua-duanya, bisa terjadi atau bisa tidak ter­jadi.
Ayat tersebut juga dipertegas potongan ayat berikutnya yang menggunakan kalimat bertan­ya (shigat istifhamiyyah): Apakah kalian (hen­dak) memaksa manusia supaya mereka menja­di orang-orang yang beriman semuanya? Dalam ilmu Balaghah, salahsatu cabang ilmu bahasa Arab, shigat istifhamiyyah tersebut menegaskan ketidakmungkinannya hal yang dipertanyakan.
Menyampaikan misi dakwah dan petunjuk adalah sebuah keniscayaan setiap orang, apal­agi tokoh agama, namun untuk menerima atau menolak petunjuk itu hak progregatif Allah Swt, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an: Se­sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Qashash/28:56).
Banyak ayat lain yang mendukung bahwa per­bedaan dan pluralitas di dalam masyarakat sudah merupakan ketentuan Allah Swt, seperti yang din­yatakan di dalam ayat: Di dalam ayat lain Allah Swt lebih tegas menekankan bahwa perbedaan setiap umat sudah dirancang sedemikian rupa: “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami beri­kan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Al­lah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”. (Q.S. al- Maidah/5:48). Dalam ayat lain Allah Swt member­ikan suatu pernyataan indah: “Janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang ber­lain-lain”. (Q.S. Yusuf/12:67).
Kita tidak perlu mempertanyakan mengapa Allah Swt menciptakan hambanya tidak serag­am. Dalam perspektif tasawuf dijelaskan bahwa semuanya itu sesungguhnya sebagai perwuju­dan nama-nama-Nya (al-asma’ al-husna’) yang bermacam-macam. Setiap nama-nama terse­but menuntut pengejahwentahan di dalam rea­lis alam raya. ***




Blog Stats

  • 2,893,976 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers