Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



06
Feb
17

Kenegarawanan : Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia‎

PETISI : *Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia*‎

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth. Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia,‎
melengkapi Petisi *Politik K‎epemimpinan Pancasila Indonesia* [Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 3 Pebruari 2017], pemantapan harmonisasi terbaik penting dilakukan bagi tiap potensi dinamika kenegaraan per PILKADA Serentak 15 Pebruari 2017 yang mengadopsi sistim demokrasi *one man one vote* yang berpayungkan *UUD Reformasi 1999-2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006]* dan dirasa *perlu* diatasi sedemikian rupa berbasis Jiwa semangat nilai-nilai Kerukunan Pemangku Indonesia per *7 kata SEMANGAT Penjelasan UUD 1945* dengan saran2 sebagai berikut :‎

*REKOMENDASI-1* :‎
Seperti‎ diamanatkan oleh *Politik Pranata 7 Kepemimpinan Pancasila‎ [Penegak Konstitusi Proklamasi 1945, 3 Maret 2012]* :‎

*PERTAMA  : Strategi Kepemimpinan Pancasila*‎ yang diaktualisasi dalam 7 (tujuh) unsur yaitu 1. Falsafah Bangsa, 2. Jatidiri Bangsa, 3. Pandangan Hidup Bangsa, 4. Dasar Negara, 5. Ideologi Negara, 6. Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan terpikirkan pula sebagai 7. Mercusuar Dunia.‎

*KEDUA : Budaya Kepemimpinan Nusantara*‎ ‎yang mengenali pula semisal Hasta Brata yang merujuk kepada 8 (delapan) sifat dan perilaku alam yaitu 1. Bumi, 2. Air, 3. Angin, 4. Samudera, 5. Bulan, 6. Matahari, 7. Angin, 8. Gunung/Bintang.‎

*KETIGA : Budaya Kepemimpinan Pusaka Bangsa Indonesia*‎ yang tersusun atas 9 (Sembilan) Pusaka yakni : 1. Sang Saka Merah Putih, 2. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Sumpah Pemuda 281028, 4. Indonesia Raya, 5. Pancasila, 6. Proklamasi 170845, 7. UUD 1945, 8. Wawasan Nusantara131257‎, 9. Jiwa Semangat Nilai-nilai 45;

Dan dari ketiga corak Kepemimpinan itu pada gilirannya seharusnya dapat diyakini dapat memperkuat ‎*Strategi Budaya Indonesia Mulia*‎ [1 Maret 2012] yaitu :

*KEEMPAT : ‎Strategi 7 (tujuh) Sehat‎* [Pandji R Hadinoto], dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni 1. Sehat Bermasyarakat, 2. Sehat Berbangsa, 3. Sehat Bernegara, 4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu 5. Sehat Logika/Nalar, 6. Sehat Rohani/Jiwa, 7. Sehat Jasmani/Raga;‎

*KELIMA Strategi 7 (tujuh) Ketahanan Bangsa*‎ [alm HR Soeprapto] yaitu 1. Kehidupan Agama tidak Rawan, 2. Kehidupan Ideologi tidak Retak, 3. Kehidupan Politik tidak Resah, 4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, 5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, 6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, 7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang;‎

*KEENAM : Strategi‎ ‎7 (tujuh) Kemenangan Hidup*‎ [Gus Sholeh] yakni 1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas, 2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit, 3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar, 4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat, 5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya, 6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya, 7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya‎

*KETUJUH* : Sinergi Ketiga Pranata Kepemimpinan dan Ketiga Pranata Strategi diatas diyakini pula mengokohkan aktualisasi *‎Indonesia Negara Pancasila* ‎yang senantiasa dalam peredaran berkah kerahmatan dzat Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu titik pusat bagi lingkaran *7 (tujuh) unsur Manusia Pancasila*‎ yakni 1. Hayyu (Hidup), 2. Nur (Cahaya), 3. Sir (Rahsa), 4. Roh (Nyawa), 5. Nafsu (Angkara), 6. Akal (Budi), 7. Jasad (Badan) sebagaimana Serat Wirid Hidayat Jati [R. Ng. Ranggawarsita].‎

*REKOMENDASI-2* :‎
Namun secara struktural kenegaraan, akan *lebih mantap lagi* dengan  *refungsikan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959]* yang definitif adalah *Konstitusi Pro Pancasila* berikut Adendum2nya yang dibutuhkan bagi konteks kenegaraan kini dan esok agar lebih terjamin *Kerukunan Pemangku Indonesia* dapat senantiasa terselenggara dan terkendali optimal dalam rangka menggapai Indonesia Jaya 2045 yad.‎

*REKOMENDASI-3* :‎
‎Pembudayaan berkelanjutan bina *Persatuan Indonesia berKetuhanan Yang Maha Esa, berKemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan berKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* [Pembukaan UUD 1945]‎

Jakarta, 5 Pebruari 2017‎

*Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia*,‎
‎Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty Ismet, Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan‎

Publikator :‎
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com

Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia‎

Februari 6, 2017 12:45

pilkada-serentak-2017

Pilkada Serentak 2017

Kepada Yth. Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia,

Melengkapi Petisi Politik K‎epemimpinan Pancasila Indonesia, Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 3 Pebruari 2017, pemantapan harmonisasi terbaik penting dilakukan bagi tiap potensi dinamika kenegaraan per Pilkada Serentak 15 Pebruari 2017 yang mengadopsi sistim demokrasi *one man one vote* yang berpayungkan *UUD Reformasi 1999-2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006)* dan dirasa *perlu* diatasi sedemikian rupa berbasis Jiwa semangat nilai-nilai Kerukunan Pemangku Indonesia per *7 kata SEMANGAT Penjelasan UUD 1945* dengan saran2 sebagai berikut :‎

Rekomendasi 1 :‎
Seperti‎ diamanatkan oleh *Politik Pranata 7 Kepemimpinan Pancasila‎ (Penegak Konstitusi Proklamasi 1945, 3 Maret 2012)* :‎

Pertama : Strategi Kepemimpinan Pancasila*‎ yang diaktualisasi dalam 7 (tujuh) unsur yaitu 1. Falsafah Bangsa, 2. Jatidiri Bangsa, 3. Pandangan Hidup Bangsa, 4. Dasar Negara, 5. Ideologi Negara, 6. Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan terpikirkan pula sebagai 7. Mercusuar Dunia.‎

Kedua : Budaya Kepemimpinan Nusantara*‎ ‎yang mengenali pula semisal Hasta Brata yang merujuk kepada 8 (delapan) sifat dan perilaku alam yaitu 1. Bumi, 2. Air, 3. Angin, 4. Samudera, 5. Bulan, 6. Matahari, 7. Angin, 8. Gunung/Bintang.‎

Ketiga : Budaya Kepemimpinan Pusaka Bangsa Indonesia*‎ yang tersusun atas 9 (Sembilan) Pusaka yakni : 1. Sang Saka Merah Putih, 2. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Sumpah Pemuda 281028, 4. Indonesia Raya, 5. Pancasila, 6. Proklamasi 170845, 7. UUD 1945, 8. Wawasan Nusantara131257‎, 9. Jiwa Semangat Nilai-nilai 45;

Dan dari ketiga corak Kepemimpinan itu pada gilirannya seharusnya dapat diyakini dapat memperkuat ‎*Strategi Budaya Indonesia Mulia*‎ [1 Maret 2012] yaitu :

Keempat : ‎Strategi 7 (tujuh) Sehat‎* [Pandji R Hadinoto], dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni 1. Sehat Bermasyarakat, 2. Sehat Berbangsa, 3. Sehat Bernegara, 4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu 5. Sehat Logika/Nalar, 6. Sehat Rohani/Jiwa, 7. Sehat Jasmani/Raga;‎

Kelima : Strategi 7 (tujuh) Ketahanan Bangsa*‎ [alm HR Soeprapto] yaitu 1. Kehidupan Agama tidak Rawan, 2. Kehidupan Ideologi tidak Retak, 3. Kehidupan Politik tidak Resah, 4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, 5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, 6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, 7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang;‎

Keenam : Strategi‎ ‎7 (tujuh) Kemenangan Hidup*‎ [Gus Sholeh] yakni 1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas, 2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit, 3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar, 4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat, 5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya, 6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya, 7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya‎

Ketujuh : Sinergi Ketiga Pranata Kepemimpinan dan Ketiga Pranata Strategi diatas diyakini pula mengokohkan aktualisasi *‎Indonesia Negara Pancasila* ‎yang senantiasa dalam peredaran berkah kerahmatan dzat Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu titik pusat bagi lingkaran *7 (tujuh) unsur Manusia Pancasila*‎ yakni 1. Hayyu (Hidup), 2. Nur (Cahaya), 3. Sir (Rahsa), 4. Roh (Nyawa), 5. Nafsu (Angkara), 6. Akal (Budi), 7. Jasad (Badan) sebagaimana Serat Wirid Hidayat Jati [R. Ng. Ranggawarsita].‎

Rekomendasi 2:‎
Namun secara struktural kenegaraan, akan *lebih mantap lagi* dengan *refungsikan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959]* yang definitif adalah *Konstitusi Pro Pancasila* berikut Adendum2nya yang dibutuhkan bagi konteks kenegaraan kini dan esok agar lebih terjamin *Kerukunan Pemangku Indonesia* dapat senantiasa terselenggara dan terkendali optimal dalam rangka menggapai Indonesia Jaya 2045 yad.‎

*Rekomenadisi 3* :‎
‎Pembudayaan berkelanjutan bina *Persatuan Indonesia berKetuhanan Yang Maha Esa, berKemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan berKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* [Pembukaan UUD 1945]‎

Jakarta, 5 Pebruari 2017‎

*Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia*,‎

Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty Ismet, Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan‎

Publikator :‎

Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com

(Dedy Kusnaedi)

TERPOPULER

Ahok Lecehkan Kiai Ma’ruf Amin, PP Muhammadiyah: Ini Mengancam Seluruh Umat…

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ? | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Suara Pempaca

Translate this page

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila Presidium Koalisi Penyelamat IndonesiaPetisiSEPERAK : “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia“.

WIRA – Wisata Indonesia Raya | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Suara PempacaTranslate this page

May 20, 2014 – Bersama ini diberitahukan bahwa agenda WIRA (Wisata Indonesia Raya) bertempat … Dr Ir Pandji R Hadinoto MH … Presidium Koalisi Penyelamat IndonesiaPetisi SEPERAK : “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia“.

Pemilu NonJurDil Batal Demi Hukum | News.BeritaLima.com

fkpmkedungdoro.blogspot.com › Suara PempacaTranslate this page

May 2, 2014 – DR Ir Pandji R Hadinoto MH … Presidium Koalisi Penyelamat IndonesiaPetisiSEPERAK : “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia“.

Politik Indonesia – Pendapat > Bahaya Vacum of Power di 2014

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i…of…

Translate this page

Dec 26, 2013 – … serta Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014 bagi seluruh rakyat Indonesia. *KetuaPresidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Pandji R Hadinoto.

MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002 – Petisionline.net

https://www.petisionline.net/mosi_tidak_percaya_amandemen_uud…

Translate this page

Oct 18, 2016 – [ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ ] maka ternyata UUD 1945 versi 1999, 2000, 2001, 2002 … 9) Hans Suta Widhya, Presidium MKRRI … DR Ir Pandji RHadinoto MH Hubungi penulis petisi.

04
Feb
17

Petisi : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Politik

Petisi Politik Kepemimpinan Pancasila Untuk Pemangku Pilkada Serentak

02
Feb
17

Politik Energi : skema Gross Split

Ekonomi

Wujudkan Energi Berkeadilan Dengan Skema Gross Split

NUSANTARANEWS.CO – Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema Gross Split, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Skema Gross Split adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka.

Melalui skema Gross Split, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara. Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya.

Bagaimana perhitungan Skema Gross Split? Perhitungan gross split akan berbeda-beda setiap wilayah kerja. Perhitungan yang pasti, terdapat pada presentase Base Split. Untuk base split minyak, sebesar 57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian Negara sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%.

Disamping presentase base split, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Hal ini membuat skema Gross Split menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional yang memiliki tantangan lebih besar.

Lalu apa yang membedakan skema Gross Split dengan skema Cost Recovery yang selama ini berlaku? Tren cost recovery relatif meningkat tiap tahun. Cost recovery pada tahun 2010 sekitar US$ 11,7 miliar dan meningkat menjadi US$ 16,2 miliar pada tahun 2014.

Meskipun berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 (unaudited), besaran cost recovery sempat menurun menjadi US$ 13,7 miliar dan US$ 11,5 miliar akibat rendahnya harga minyak dunia. Pada tahun 2016, penerimaan migas bagian Pemerintah hanya sebesar US$ 9,9 miliar atau lebih rendah dibanding cost recovery yaitu sekitar US$ 11,4 miliar. Kondisi lebih besarnya cost recovery dibanding penerimaan bagian negara terjadi sejak tahun 2015.

Oleh karenanya, dengan skema gross split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema cost recovery, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor.

Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik. (hkk/kik)

02
Feb
17

Suara Warga : Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia

Suara Warga: Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia

Lukisan “Melahirkan Pancasila” (2011) karya V.A. Sudiro/Foto: Dok. Majalah Griya Asri

NUSANTARANEWS.CO – Badan Pembudayaan Kejoangan 45, Pandji R Hadinoto mengatakan bahwa, kemuliaan Pancasila diyakini tetap menjadi kunci bagi keberlangsungan NKRI‎. Implementasinya dapat dijalankan lewat kiprahkan politik kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017.

Politk kemuliaan Pancasila Indonesia juga mengindahkan strategi tujuh kesehatan, strategi tujuh ketahanan bangsa, dan strategi tujuh kemenangan.

“Strategi 7 (tujuh) kesehatan dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni (1) Sehat Bermasyarakat, (2) Sehat Berbangsa, (3) Sehat Bernegara, (4) Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu (5) Sehat Logika/Nalar, (6) Sehat Rohani/Jiwa, dan (7) Sehat Jasmani/Raga,” terang Pandji kepada nusantaranews, Selasa (31/1/2017).

Terkait dengan strategi 7 (tujuh) ketahanan bangsa sebagaiman dicetuskan HR Soeprapto (alm) yaitu (1) kehidupan Agama tidak Rawan, (2) kehidupan ideologi tidak retak, (3) kehidupan politik tidak resah, (4) kehidupan ekonomi tidak ganas, (5) kehidupan sosial budaya tidak pudar, (6) kehidupan HanKamNas tidak lengah, dan (7) kehidupan lingkungan tidak gersang.

“Strategi 7 (tujuh) kemenangan hidup seperti disebutkan Gus Sholeh yakni (1) yang tetap sejuk di tempat yang panas, (2) yang tetap manis di tempat yang pahit, (3) yang tetap merasa kecil walau telah menjadi besar, (4) yang tetap tenang di tengah badai yang dahsyat, (5) yang tetap bersyukur atas segala Karunia-Nya, (6) yang tetap istiqomah di jalan-Nya, dan (7) yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya,” urai Pandji.

Sesuai wacana yang digulirkan penegak Konstitusi Proklamasi 1945, tambah Pandji, bina kemuliaan pancasila, secara strategik dilakukan di tengah situasi dan kondisi kontraksi politik deglobalisasi.

“Bahkan, bisa saja berlanjut ke arah deneoliberalisasi pasca deklarasi politik America First 20 Januari 2017‎ oleh Presiden Amerika Serikat Ke-45, Donald J Trump, seperti terindikasi dari peristiwa-peristiwa sosial politik susulan,” katanya.

Apalagi, kata Pandji, disinyalir ‎telah terjadi bergesernya pemahaman ideologi Pancasila sebagaimana tersurat dalam rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan Pusat Studi Ketahanan Nasional dengan tema “Mencapai Mufakat Penyelamatan NKRI” di Universitas Nasional, Selasa (27/12/2016).

Pandji berharap, “politik kemuliaan Pancasila Indonesia” ini beriringan dengan “politik kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017” bisa turut mendorong lebih bersegera kembali ke Konstitusi Pro Pancasila, dan UUD 1945.

“Sehingga jatidiri bangsa Indonesia terkokohkan tepat waktu dan tepat manfaat menghadapi hantaman arus ketidakpastian dampak deglobalisasi/deneoliberalisasi pasca 20 Januari 2017,” pungkas Pandji. (Sule)

Suara Warga 31Jan17 :

POLITIK KEMULIAAN PANCASILA INDONESIA

*KEMULIAAN PANCASILA* diyakini tetap menjadi kunci bagi keberlangsungan NKRI‎ selain lewat kiprahkan *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017* per rilis
‎[www.jakarta45.wordpress.com] dan juga mengindahkan
Strategi 7 (tujuh) KESEHATAN [Pandji R Hadinoto], dalam konteks Tubuh Negara-Bangsa yakni 1. Sehat Bermasyarakat, 2. Sehat Berbangsa, 3. Sehat Bernegara, 4. Sehat Politik Hukum Perundang-undangan, dan dalam konteks Tubuh Manusia yaitu 5. Sehat Logika/Nalar, 6. Sehat Rohani/Jiwa, 7. Sehat Jasmani/Raga;
Strategi 7 (tujuh) KETAHANAN Bangsa [alm HR Soeprapto] yaitu 1. Kehidupan Agama tidak Rawan, 2. Kehidupan Ideologi tidak Retak, 3. Kehidupan Politik tidak Resah, 4. Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, 5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, 6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, 7. Kehidupan Lingkungan tidak Gersang;
Strategi 7 (tujuh) KEMENANGAN Hidup [Gus Sholeh] yakni 1. Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas, 2. Yang tetap Manis ditempat yang Pahit, 3. Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar, 4. Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat, 5. Yang tetap berSyukur atas segala Karunia-Nya, 6. Yang tetap Istiqomah di Jalan-Nya, 7. Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya
seperti diwacanakan *Penegak Konstitusi Proklamasi 1945*‎1 Maret 2012 [*Strategi Budaya Indonesia Mulia*, ‎http://www.jakarta45.wordpress.com]
Bina *Kemuliaan Pancasila* strategik dilakukan ditengah situasi dan kondisi kontraksi politik deglobalisasi bahkan bisa saja berlanjut kearah deneoliberalisasi pasca deklarasi politik *America First 20 Januari 2017‎ oleh Presiden Amerika Serikat Ke-45, Donald J Trump* seperti terindikasi dari peristiwa2 sosial politik susulan antara lain :
apalagi disinyalir ‎telah terjadi *Bergesernya pemahaman ideologi Pancasila* seperti pemberitaan *rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan Pusat Studi Ketahanan Nasional* dengan tema *Mencapai Mufakat Penyelamatan NKRI* pada Selasa (27/12) di *Universitas Nasional* per

 

Diharapkan *Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia* ini beriringan dengan *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia 29 Januari 2017* bisa turut mendorong lebih bersegera *Kembali Ke Konstitusi Pro Pancasila, UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959]* sehingga jatidiri bangsa Indonesia terkokohkan tepat waktu dan tepat manfaat menghadapi hantaman arus ketidakpastian dampak deglobalisasi/deneoliberalisasi pasca 20 Januari 2017 .
Jakarta, 31 Januari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Beruntung Kita Memiliki Etika Kehidupan Berbangsa

Minggu, 13 Desember 2015 19:21 WIB

Ditulis Oleh : Pandji R Hadinoto, KBP45 KelBes Pejoang45

gedung-mpr-dpr-dpd-nih2_20141101_161511

TRIBUNNERS – Bersyukur negara bangsa ini telah memiliki Ketetapan MPR RI nomor VI/MPRRI/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa.

Disana diatur tentang etika politik dan kewajiban bagai para penyelenggara pemerintah untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Lebih bersyukur lagi sekiranya semua pimpinan negara baik yang terpilih melalui Pemilu atau Pilkada maupun yang tertunjuk oleh pimpinan negara yang berkewenangan lebih tinggi mampu mengemban amanah Ketetapan MPR RI termaksud diatas.

Apalagi bilamana setiap pimpinan negara senantiasa siap kiprahkan amanah TRILOGI 17845 yaitu a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 sebagai Roh Indonesia Merdeka, b) 8 butir Kepemimpinan Hasta Brata, c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998, sehingga keutamaan selalu mencerminkan kemuliaan, kemartabatan dan kesejahteraan seutuhnya lahir batin.

Keutamaan ini sungguh diperlukan untuk dapat menjabarkan Wawasan Nusantara per-Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 yang berujung UNCLOS 1982 pertanda pengakuan Negara Kepulauan Republik Indonesia yang mendasari cita reposisi Politik Poros Maritim.

Keutamaan itu juga diakini dapat perkecil skala dan frekuensi kegaduhan politik seperti yang akhir-akhir ini terjadi sekaligus menawarkan Keteduhan di hati rakyat yang menginginkan kedamaian dan keamanan.

Home » Nasional » Suara Pempaca » Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Suara Pembaca :
Tajuk Rencana Harian Kompas 13 Pebruari 2014 “Bijak Memetik Bonus Demografi” sudah sepatutnya dibarengi sikap Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia agar bonus demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti Indeks Pembangunan Manusia yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggul.
Bonus demografi dimengerti sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan se-hari2 masyarakat negara bangsa Indonesia.
Pengamalan Pancasila seluruhnya 45 butir yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi Strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi Strategi Indonesia Bermartabat 2024-2034 dan Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045.
Pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir Pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar Sistim Kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan duplikasikannya ke jajaran dibawahnya, dan seterusnya ke lingkungan sosialnya.
Dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversi politik hukum Pemilu 2014 terkait pilihan Terpisah atau Serentak, Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu berwujud kebersamaan atau rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).
Jakarta Selatan, 14 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

– See more at: http://www.corongindonesia.com/2014/02/politik-kepemimpinan-pancasila-indonesia.html#sthash.R01E7hux.dpuf

 

30
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Kemantapan Pancasila Indonesia

dhn-451
Suara Warga 29 Januari 2017:

POLITIK KEMANTAPAN PANCASILA INDONESIA

Mencermati AMERICA FIRST 20 January 2017 antara lain ditindaklanjuti langkah2 nyata strategis taktis seperti‎
1. Politik Pembenahan Sektor Energi, 21 Januari 2017

http://internasional.metrotvnews.com/amerika/1bVYJnGN-trump-akan-membenahi-sektor-energi

2. Politik Militer Luar Negeri, 25 Januari 2017
Dan memperhatikan ‎ dengan seksama kecenderungan baru Kontraksi Politik DeGlobalisasi seperti dimaksudkan Fuad Bawazier: Dunia Menuju Deglobalisasi? – http://politik.rmol.co/read/2017/01/27/278315/Fuad-Bawazier:-Dunia-Menuju-Deglobalisasi-
Maka  *Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* January 25, 2017 sesuai [http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kepentingan-pertama-indonesia-indonesia-first/‎]‎ tidaklah cukup oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP BPIP) berwacana melalui ceramah2 dan penataran2‎ semata seperti kinerja almarhum BP7 tempo hari karena konteks kekiniannya yang memang lebih tinggi kompleksitasnya.
‎Langkah2 bijak yang berkarakter Kepemimpinan berprofil Kenegarawanan berjiwa Nasionalistik berlatar‎ 4 (empat) sifat Nabi Muhammad, yakni shiddiq (benar), amanah (bisa dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas) kiranya diharapkan mampu menggerakkan‎ aksi2 UKP BPIP berjabaran  nyata strategis taktis berorientasi *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia* seperti
1. PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia‎, 27 December 2016 ‎ ‎[https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=perppu+konstitusi+pancasila+indonesia‎]

2.POLITIK BENTENG PANCASILA 45, 23 ‎December 2016 [http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎]

3. Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia. 27 Januari 2017‎ [http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/]‎
termasuk review semua per-undang2an organik sektoral untuk diuji materikan ke MKRI sebagaimana opini hukum mantan Ketua MKRI Prof Dr Jimly Asshidiqie.
Menginat pula aspirasi seperti *Politik Kokohkan Performa Indonesia‎*, 1 Januari 2017

‎[http://sinarharapan.net/2017/01/politik-kokohkan-performa-indonesia/]

Kehadiran UKP BPIP tersebut wajar bagi publik sekiranya berharapan agar Pancasila terkiprahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara se-baik2nya..
Semoga Pengurus UKP BPIP itu bersedia kiranya turut mempertimbangkan dengan bijak *Politik Kemantapan Pancasila Indonesia* ini sebagai masukan bagi rencana aksi juga sekaligus siap berkolaborasi dengan masyarakat memastikan kePancasilaan terjiwkan mantap di kiprah 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya.:

http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/

Jakarta, 29 Januari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Indonesia Dalam Keadaan Krisis, Darurat Siaga 1

siaga-1
Jakarta – KBN – Terdapat setidaknya 5 permasalahan bangsa yang harus segera dianalisa, dicarikan solusi, dan diselesaikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Demikian yang tertuang dalam rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan Pusat Studi Ketahanan Nasional dengan tema “Mencapai Mufakat Penyelamatan NKRI” pada Selasa (27/12) di Universitas Nasional. Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, memaparkan 5 permasalahan itu adalah: 1. Potensi perkembangan dan kebangkitan komunis, 2. Invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk sumber daya manusia, 3. Potensi konflik antar etnis dan umat beragama, 4. Lemahnya kedaulatan dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, 5. Bergesernya pemahaman ideologi Pancasila.Acara yang dibuka oleh koordinator Kopertis wilayah III, Dr. Ir. Illah Sailah, Ms., itu juga merekomendasikan agar TNI harus bekerjasama dengan kaum agamawan, ilmuan, raja sultan pemangku adat, dan profesional dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

“Indonesia hari ini sudah dalam keadaan kritis, darurat siaga satu. Dan mulai saat inilah segenap komponen bangsa harus secara bersama-sama bertekad untuk kembali kepada ideologi Pancasila dan ikhlas melepaskan segala kepentingan pribadi dan kelompok demi menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”, demikian disampaikan oleh Iskandarsyah.

Sementara Laksamana (Purn) Slamet Subijanto dan Kolonel Inf Niko Fahrizal yang datang mewakili Pangkostrad sepakat bahwa kekuatan asing masuk mengacak-acak Indonesia melalui berbagai cara mulai dari perusakan sistem dan materi pendidikan sekolah hingga perang candu yang menyerang anak-anak sampai pejabat negara, disebabkan oleh begitu cantik dan potensialnya Indonesia sebagai sebuah negara. “Ada 3 orang presiden Amerika serikat yang mengisyaratkan bahwa menguasai Indonesia sama dengan menguasai seluruh dunia. Bush bahkan berani berkata bahwa Indonesia adalah sapi perah Amerika”, papar Slamet subijanto.

Kedua narasumber ini juga menekankan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa ini kecuali dengan kembali kepada tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.

Diakhir acara disepakati bahwa Musyawarah Nasional ini akan ditindak lanjuti dengan audiensi sambil mengantarkan rekomendasi hasil musyawarah kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden dan Panglima TNI. “Saya selaku utusan Pangkostrad berterima kasih atas terselenggaranya acara yang luar biasa ini dan akan membawa rekomendasi hasil musyawarah ini untuk ditindak lanjuti bersama pimpinan kami. Karena bagaimanapun harap dimengerti bahwa saya disini tidak dapat bicara atas nama pribadi, tapi saya harus taat hirarki sistem komando dalam institusi TNI. Meskipun demikian, sapta marga dan sumpah prajurit kami mengamanahkan bahwa TNI kuat bersama rakyat dan akan selalu bersama rakyat”, demikian penutup yang disampaikan Niko Fahrizal.

Acara yang berlangsung sekitar 3 jam ini juga dihadiri oleh perwakilan beberapa pesantren, rektor-rektor perguruan tinggi, Ketua LPPM Unas Prof. Dr. Ernawati Sinaga Ms.Apt, personil Marinir, Kopassus, dan Kostrad, Sultan Cirebon PRA Arief Natadiningrat, anggota Lemhanas, ketua SPSI, Pancasila Center, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, Ikatan Dokter Indonesia, dan 32 BEM dari penjuru Indonesia.

Red.

Kantor Berita Nasional ( KBN )

kantorberitanasional.com

kemantapan (indonesia) – Kamus SABDA

kamus.sabda.org/kamus/kemantapan

Translate this page

kemantapan (root: mantap). POS. : Kata Benda … mantap, memantapkan, pemantapan,kemantapan … Ini adalah program PEMANTAPAN ideologi Pancasila.

Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan:

Nurcholish Majid – 2008 – ‎Islam

Kemantapan itu tidak saja berimplikasi kebebasan dari rasa cemas yang tidak … itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA | intelektual alternatives

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA oleh : lukman hakim masalah yang … terhadap diri sendiri sebagai bangsa.memang pertumbuhan kemantapan itu …

Prosiding Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai …

Mohammad Jafar Hafsah, ‎Wuryadi, ‎Slamet Sutrisno – 2013 – ‎Nationalism

Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat … Tanpa kejelasan dankemantapan etos, pathos, logos dan telos perjuangan …

pancasila (kegagalan dalam pelaksanaan) | psikologiunity

Dec 26, 2010 – Dengan kemantapan dari orang – orang yang telah berjuang demi menegakkan nilai – nilai pancasila yang ada, maka bangsa ini dapat berdiri …

Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan stabilitas …

https://openlibrary.org/…/Pancasila_sebagai_ideologi_terbuka_men…

Translate this page

Aug 9, 2012 – Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan stabilitas yang dinamis by , 1994, Departemen Pertahanan Keamanan R.I., …

Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan … – WorldCat

http://www.worldcat.org/title/pancasilakemantapan…/38304140Translate this page

Get this from a library! Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin kemantapan stabilitas yang dinamis. [Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). Kursus …

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII Sutaryo, Wihana … ini pada gilirannya akan menyumbang pada kemantapan dan efektivitas usaha …

Sistem Politik Demokrasi Pancasila – Artikel Core

artikelcore1.blogspot.com › PKN › Umum

25 Agt 2014 – Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi …. 1945 demi terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, …

memantapnya pemahaman dan pengamalan ideologi pancasila …

https://pusatamalpancasila.wordpress.com/…/memantapnya-pemahaman-dan-pengama…
6 Agt 2012 – Potensi kekayaan interprestasi Pancasila dalam bingkai politik seharusnya tidak … Pancasila sebagai landasan idiil/ falsafah bangsa Indonesia yang bersifat … Pemantapan pemahaman dan pengamalan kembali ideologi …
Posts about Kemantapan suatu system politik dapat dicapai apabila system … Bangsa Indonesia berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham …
Pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan manusia Indonesia … demokrasi Pancasila; meningkatkan dan mengembangkan kesadaran politik ….. rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, …

Selamat Datang Di Suhara Sidabutar Blog’s: Politik Dan Strategi …

suharagolan.blogspot.com/2008/01/politik-dan-strategi-nasional.html
15 Jan 2008 – Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ,. b. …. rakyat Indonesia, serta terwujudnya budaya politik Pancasila dalam … pembangunan nasional dapat dicapai melalui pemantapan proses …

Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan:

Nurcholish Majid – 2008 – ‎Islam

Kemantapan itu tidak saja berimplikasi kebebasan dari rasa cemas yang tidak pada … sebagai sumber legitimasi politik tersebut, kemantapan dan keterbukaan itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. … Ia menghendaki kesediaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia untuk …

LETS WALKING AND RUNNING WITH GOD: IDEOLOGI PANCASILA …

fransiscasitumorang.blogspot.com/2010/06/ideologi-pancasila-dan-ideologi.html
25 Jun 2010 – Karena pancasila hanya dimiliki bangsa Indonesia saja. … Kemantapan suatu system politik dapat dicapai apabila system tersebut berakar …

Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Indonesia – informasi …

teknikarsitekturug.blogspot.com/2014/10/pancasila-dalam-konteks-sejarah_10.html
10 Okt 2014 – Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, … tertib hukum Indonesia didasarkan atas filsafat negara Pancasila, asas politik …. yaitu penciptaan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi.

Azalea’s blog: PERUMUSAN DAN PEMANTAPAN PANCASILA

anihwidia.blogspot.com/2014/10/perumusan-dan-pemantapanpancasila.html
23 Okt 2014 – Dalam rangka janji politik pembeian “kemerdekaan”, maka pada tanggal 29 April 1945 Pemerintah Militer Jepang di Indonesia telah …
28
Jan
17

PusKesMas : Hidup Sehat

TERKAIT
Begini Reaksi Tubuh saat Seseorang Patah Hati

Begini Reaksi Tubuh saat Seseorang Patah Hati

15 Tanda Hati Penuh Racun yang Buat Berat Badan Bertambah

15 Tanda Hati Penuh Racun yang Buat Berat Badan Bertambah

Bunuh Kanker Prostat Cukup dengan Satu Bahan Alami Ini

Bunuh Kanker Prostat Cukup dengan Satu Bahan Alami Ini

Waspadalah Jika Anda Merasa Tersentak saat Tidur

Waspadalah Jika Anda Merasa Tersentak saat Tidur

Sembuhkan Amandel Tanpa Operasi dengan Ramuan Alami Ini

Sembuhkan Amandel Tanpa Operasi dengan Ramuan Alami Ini

Jus Ini Detoksifikasi Ginjal, Hati, dan Jantung Anda

Jus Ini Detoksifikasi Ginjal, Hati, dan Jantung Anda

28
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia

Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Sdr/Sdri Pemangku Republik Indonesia

‎Seiring gelar paparan publik perdana Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila pada 9 Pebruari 2017 bertajuk *Pancasila : Ideologi Inklusif Bagi Kemajemukan Indonesia* maka relevan diikuti bersamaan dengan‎ pentingnya dukungan publik terhadap *Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia* yang adalah diyakini strategik diwujudkan dalam tempo se-singkat2nya,

Menimbang *Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* January 25, 2017 sesuai [http://sinarharapan.net/2017/01‎
/politik-kepentingan-pertama-indonesia-indonesia-first/‎]

Memperhatikan indikasi AHGT ancaman‎, hambatan, gangguan, tantangan terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2010 – 2025 seperti ‎

*SKENARIO NON KEKERASAN*‎

Politik Penghancuran melalui Strategi 7F :

1. FINANCE, melalui :‎
a. Kucurkan hutang dari Lembaga Keuangan Internasional
b. Keikutsertaan dalam Privatization, Free Trade, Globalization, dan lain-lain‎
c. Ciptakan program-program kemiskinan
d. Kuasai Aset Ekonominya
e. Kuasai Kekayaan Alamnya

2. FOODS, melaui pelemahan ketahanan pangan

3. FILMS, melalui :‎
a. Kuasai aset Informasinya
b. Hancurkan moral rakyatnya

4. FASHION, melalui mode (pakaian, gaya rambut, make-up)‎

5. FANTASY, melalui :
a. Industri/penyebaran narkoba/Miras/Rokok
b. Industri/pariwisata sex‎

6. FAITH, melalui :‎
a. Ciptakan revolusi sex (Freesex, Homosex, Lesbian)
b. Rusakkan keluarga (Domestic, Partner)
c. Buatkan aliran–aliran sesat
d. Promosikan sekularisme sebagai ‘agama’ baru
e. Hancurkan militansi rakyatnya‎
f. Suburkan Deislamisasi (Sekularisme, Liberalisme, Pluralisme)‎
g. Ramaikan Pemurtadan

7. FRICTION, melalui :
a. Konflik ideologi‎
b. Promosikan Multi Partai
c. Kuasai Sistem Politik dan Hukumnya
d. Ciptakan revolusi

*SKENARIO KEKERASAN ATAU PEPERANGAN*‎

Politik Penghancuran melalui skenario separatisme atau Strategi invasi/agresi dengan tahapan :
1. Terpurukkan ekonomi nasionalnya
2. Pertentangkan elit politiknya
3. Suburkan konflik horizontalnya
4. Pecah belah militernya
5. Datangkan “Pasukan Perdamaian“
6. Buat serbuan ‘Paradigmatis’
7. Buat sel-sel perlawanan
8. Invasi militer setelah diciptakan status ‘Legal Intervention’‎

Mengingat pula 17 (Tujuh Belas) Faktor Dominan Penurun Daya Saing Indonesia seperti :

01. Ketidakpastian Hukum Konstitusi ProPancasila
02. Tindak Pidana Korupsi
03. Inefisiensi Birokrasi Pemerintah
04. Keterbatasan Infrastruktur
05. Akses ke Pendanaan
06. Inflasi
07. Ketidakstabilan Kebijakan
08. Etos Kerja Buruh Buruk
09. Tingkat Pajak
10. Keterbatasan Tenaga Kerja Pintar
‎11. Kebijakan Pajak
12.Regulasi Valas
13.Ketidakstabilan Pemerintahan
14.Buruknya Kesehatan Publik
15.Kejahatan dan Pencurian
16.Keterbatasan Inovasi
17.Keketatan Peraturan Buruh

Maka kini mari bersama kita bisa mantapkan pula   *Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia* per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 selain PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia‎, 27 December 2016 ‎ ‎[https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=perppu+konstitusi+pancasila+indonesia]‎

Dan POLITIK BENTENG PANCASILA 45, 23 ‎December 2016 [http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎]

guna terus menerus dapat merawat Kehormatan, Kemartabatan dan Kemuliaan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 agar mampu Berkejayaan dan Berkebahagiaan Merata di tahun 2045 yad.

Jakarta, ‎27 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

  • Guru Besar UII, Mahfud MD. Foto/Istimewa

    Politik

    Soal UUD 1945, Mahfud MD: Mengandung Nilai-nilai Luhur

    NUSANTARANEWS.CO – Terkait gagasan ingin kembali ke UUD’45 yang asli, menurut Mahfud MD, gagasan itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Sebab, untuk kembali…

  • Mahfud MD/Foto: Dok. Tempo

    Berita Utama

    Mahfud MD Sebut 4 Alasan Tersulit untuk Kembali Ke UUD 1945 yang Asli

    NUSANTARANEWS.CO – Ide atau gagasan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli belakangan kian marak diserukan oleh sejumlah tokoh. Bahkan,…

  • Ketua Umum MKGR Letjend (Purn) TNI Soeyono di Ultah MKGR Ke 57, Selasa (3/1/2017)/Foto Hatiem/NUSANTARAnews

    Berita Utama

    Ketua MKGR: Generasi Muda Harus Perjuangkan UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menggelar acara ulang taahun yang ke 57 pendirian organisasinya di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan,…

  • UUD 1945/Ilustrasi Nusantaranews

    Hukum

    Perjalanan Kembali ke UUD 1945 Asli: Dasar Hukum Perubahan UUD

    NUSANTARANEWS.CO – Advokat M. Taufik Budiman dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Solidaritas Indonesia menyebutkan bahwa Amandemen UUD 1945 hanya berlaku untuk periode…

  • Kembali ke UUD 1945 yang Asli/Ilustrasi NUSANTARAnews

    Berita Utama

    Refleksi Akhir Tahun 2016: Perjalanan Kembali ke UUD 1945 Asli

    NUSANTARANEWS.CO – Advokat M. Taufik Budiman dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Solidaritas Indonesia menyebutkan bahwa Amandemen UUD 1945 hanya berlaku untuk periode…

  • Dgn menggunakan kursi roda, bu Rachmawati di bawa ke Mako (Brimob) dgn tuduhan makar/Foto: Istimewa (@bintangku206)

    Hukum

    Jelaskan Strategi Soft Landing Kembali ke UUD 1945 yang Asli, Rachmawati Tolak Status Tersangka Makar

    NUSANTARANEWS.CO – Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri  diperiksa polisi selama delapan jam di kediamannya Jalan Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (20/12). Pemeriksaan…

  • Reformasi 1998, Mahasiswa duduki gedung DPR/MPR/Foto: Dok. Merdeka

    Hukum

    Jelang 20 Tahun Reformasi, 171 Hukum Bertentangan dengan UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO –  Pengamat Hukum, Nastiti Dwi Arfuzza menyebutkan bahwa ada sekitar 171 hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 171 produk hukum…

  • Habil Marati/Foto cia bola

    Politik

    Habil Marati: Kembali Ke UUD 1945 Menjadi Keharusan

    NUSANTARANEWS.CO – Habil Marati, selaku panitia adhoc Amandemen UUD mengakui bahwa proses pengamandemenan UUD sarat dan penuh intervensi asing. “Saat saya menjadi…

  • Kembali ke UUD45/Ilustrasi via redaksiindonesia.com

    Opini

    Negara Dikuasai Pengaruh Jahat, Pengamat: Kembali ke UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Banyaknya kebijakan dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang belum memenuhi harapan dari rakyat membuat Pengamat politik dari Monash Institute, Muhammad…

  • Syahganda Nainggolan sedang memaparkan materi dalam diskusi "Nasionalisme Dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia"/Foto nusantaranews/Leman

    Hukum

    Kembalikan Pasal 6 UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Pasal 6 UUD 1945 harus dikembalikan kepada teks aslinya. Dimana syarat menjadi seorang presiden adalah orang Indonesia asli. Lalu, siapa…

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hukum

    Suharto: Kita Harus Kembali ke UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purn) Suharto, mengungkapkan agar seluruh masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali lagi kepada…

  • Menteri ESDM Archandra dan Fahri Hamzah/Ilustrasi Foto nusnataranews

    Hukum

    Sesuai UUD 1945, Seharusnya Presiden Pecat Archandra Tahar

    NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyebutkan bahwa di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tertulis bahwa bumi, air…

  • Ilustrasi

    Artikel

    Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

    Penulis: Sudaryanto NUSANTARANEWS.CO – Atas pertanyaan Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dokter K.R.T. Radjiman Wediodiningrat “Atas weltanschauung yang manakah…

  • Politisi dari Partai Gerindra, Anda/Foto: monitorday.com

    Berita Utama

    Paket Kebijakan Jokowi Gagal Implementasikan UUD 45, Politisi Gerindra: Sebaiknya Jokowi Mengundurkan Diri

    NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Gerindra, Anda, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mencapai target pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan…

  • Sekjen Kementerian Agama Nur Syam/Foto: Dok. Kemenag

    Berita Utama

    Aparatur Sipil Negara Agen Penegak Pancasila, UUD, NKRI dan Keberagaman

    NUSANTARANEWS.CO – Pada tanggal 1 Oktober mendatang bangsa Indonesia akan kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai dasar Negara. Sebagai dasar Negara Indonesia,…

  • Praktisi hukum MT Budiman saat kuliah kebangsaan dengan tema UUD 1945 versus UUD Amandemen yang diselenggarakan Satu Nusa Institute di Yogyakarta, Jumat (27/5/2016)/NUSANTARANEWS.CO/Aan Syetep

    Hukum

    Praktisi Hukum: UUD Amandemen Tahun 2002 Adalah Konstitusi Palsu

    NUSANTARANEWS.CO – Praktisi hukum MT Budiman menanggapi kritis UUD Amandemen Tahun 2002 yang sempat mengalami pro-kontra di kalangan masyarakat dan kalangan praktisi…

  • Kekuatan Militer AS vs Cina. Foto Ilustrasi/IST

    Terbaru

    Mewaspadai Perang Neocortex Amerika dan Cina

    NUSANTARANEWS.CO – Cara Perang Neocortex (Neocortical Warfare) adalah cara perang tanpa penggunaan kekerasan. Jadi menyimpang dari definisi perang yang diberikan Von Clausewitz,…

  • Lukisan "Melahirkan Pancasila" (2011) karya V.A. Sudiro/Foto: Dok. Majalah Griya Asri

    Berita Utama

    Budi Pekerti Pancasila Menangkal Negara Kekuasaan

    NUSANTARANEWS.CO – Situasi sosial-politik Indonesia tengah tidak kondusif. Pertikaian, perseteruan dan perkelahian seperti telah jadi pemandangan umum di setiap sudut negeri. Ini…

  • Sekjen FITRA Yenny Sucipto/Foto: Dok. Suara Pembaruan

    Berita Utama

    Inkonstitusional, FITRA: Presiden Harus Segera Batalkan PP 72 Tahun 2016

    NUSANTARANEWS.CO – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA), Yenny Sucipto, menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016…

  • Kementrian Badan Usaha Milik Negara. Foto Ist

    Hukum

    PP 72 Tahun 2016 Dinilai Menabrak Konstitusi dan Kejar Ambisi

    NUSANTARANEWS.CO – Tim Kajian Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa alasan Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah…

  • Ilustrasi: Emas kualitas terbaik dunia di daerah Papua dan Maluku/Foto: anisavitri.files.wordpress.com

    Berita Utama

    Inti Kebijakan Pemerintahan Jokowi, SD: Permudah Asing Keruk Harta Nusantara

    NUSANTARANEWS.CO – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta Salamuddin Daeng (SD) mengungkapkan bahwa, ketika publik sedang fokus pada isue dugaan penistaan…

     




Blog Stats

  • 3,147,379 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…