Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



16
Mar
17

Kenegarawanan : Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

ilustrasi / idpelago.com

SHNet – ‎Gagasan Revolusi Mental muncul ketika \’JokoWi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan\’ [Tempo, 19 Agustus 2014] yaitu ikhwal ciri-ciri manusia yang disampaikan Mochtar Lubis saat berpidato di Taman Ismail Marzuki16 April 1977 berjudul \’Manusia Indonesia\’. yakni 1) munafik atau hiporkrit, 2) enggan dan segan bertanggung jawab, 3) bersikap dan berperilaku feodal, 4) percaya tahayul, 5) artistik (berbakat seni), dan 6) lemah watak atau karakter;‎

S‎ungguh bijaksana sekiranya Revolusi Mental itu

1) terutama bertumpu pada amanat Pembukaan UUD 1945 yang tersusun dalam 4 (empat) alinea, yang sebenarnya dapat dijabarkan dalam 7 (tujuh) bagian yang bisa disebut sebagai 7 (Tujuh) Cita *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia* yakni :‎

(1.1) ‎Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan; ‎

(1.2) ‎Kemerdekaan Negara Indonesia ‎yang ‎Merdeka, Bersatu, Berdaulat,‎ ‎Adil dan Makmur;Pemerintahan Negara Indonesia yang

(1.3) ‎Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

(1.4) ‎Memajukan kesejahteraan umum‎;

(1.5) ‎Mencerdaskan kehidupan bangsa,

(1.6) Ikut melaksanakan ‎Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan sosial;

(1.7) ‎Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.‎

2) oleh sebab itu layak berketeguhan pada Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila‎ Indonesia 26Peb17 :
http://sinarharapan.net/2017/02/tegakkan-politik-konstitusi-pancasila-indonesia/‎

3) selain berkerangka 7 (tujuh) Strategi Ketahanan Bangsa Indonesia sebagai ‎penguat taktis operasional dalam pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni (3.1) Keagamaan Tidak Rawan, (3.2) Ideologi Tidak Retak, (3.3) Sosial Politik Tidak Resah, (3.4) Sosial Ekonomi Tidak Ganas, (3.5) Sosial Budaya Tidak Pudar, (3.6) HanKamNas Tidak Lengah, (3.7) Ekologi (Lingkungan) Tidak Gersang,‎

‎4) dan berkeseharian selalu pekikkan MERDEKA [1Sep45] serta budayakan SALAM 17845 cerminan : (a) tanggal akumulasi kesejarahan Perjuangan Indonesia Merdeka sejak awal abad-20, (b) pemaknaan utama tentang 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998 [PRH 2013]

5) berikut senantiasa berkesesuaian dengan 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia [PRH 2004]  :

(5.1) Sang Saka Merah Putih‎
(5.2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
(5.3) Sumpah Pemuda 1928
(5.4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928
(5.5) Pancasila 1945
(5.6) Proklamasi Indonesia Merdeka 17845
(5.7) Undang Undang Dasar 1945
(5.8) Wawasan Nusantara 1957
(5.9) Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka
*Revolusi Mental Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845* adalah kemutlakan yang tidak dapat di-tawar2 lagi bagi arah menuju NKRI Jaya 2045 yad.‎

‎Jakarta, 17 Maret 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto

Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

10 Fakta Unik Seputar Proklamasi 17 Agustus 1945 | 8Share Indonesia

blog.8share.com/id/10-fakta-unik-seputar-proklamasi-17-agustus-1945/
14 Agt 2014 – Soekarno Sedang Sakit Saat Proklamirkan Kemerdekaan. Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00 …
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat …
14 Agt 2015 – Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845 …. sesuai dengan perhitungan politiknya, berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa …

SURYA NUSA: Misteri 17.8.45

suryanusa.blogspot.com/p/misteri-17845.html
Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah ….. merdeka karena esensinya masih terjajah baik ekonomi, sosial – budaya, politik dan agama!

2 hari yang lalu – “Saya sampai tak bisa tidur karena takut terlambat menjemput (sang) proklamator,” kata Ali … yakni jenis Buick dengan nomor polisi B-17845 dan mobil dinas “Indonesia 2″. … Batang Yoyok Tak Hafal Nama-nama Partai Politik Pendukungnya … Berbagai Sisi Taman yang Jadi Saksi Bisu Kemerdekaan RI …

Sama-sama Bermimpi Besar – Kampung Gusdurian

17 Agt 2016 – Lengkaplah sudah kepergian para proklamator kemerdekaan kita. … Mobil bernomor B-17845 menjadi penghias halaman masjid Matraman … Hatta: Indonesia Merdeka – di saat belum ada tanda-tanda kemerdekaan sedikitpun. … Kehidupan politik serba bersih dan wajar – di saat korupsi masih menjadi …

Sisi Lain Islam Di Nusantara

Menulis Sejarah Islam Berdasarkan Fakta & Data, Semua tulisan bersifat rasional, terbuka, ilmiah dan bisa diperdebatkan Cp 08179803186, FB : Iwan Mahmoed Al Fattah

Habib Rizieq: Indonesia Negara Musyawarah, Bukan Negara …

Feb 24, 2013 – Jakarta (SI ONLINE) – Benarkah Indonesia Negara Demokrasi? … Disepakati pula saat proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta ini …. Perbaiki Sistem Politik, Wahdah Islamiyah Usulkan Konsep Demokrasi Wasathiyah … Sudah tepat saat 17845 dibacakan deklarasi kemerdekaan, bukan piagam Jakarta.

Senin, 07 Maret 2016

BUNG HATTA “DIGUGAT”

(Sebuah Jawaban Dan Klarifikasi Terhadap Tokoh Besar Nusantara)

Bung Hatta…..

Siapapun insan di negeri ini pasti mengetahui sosok besar dan berjasa ini. Kapasitas dan keberadaannya sebagai tokoh bangsa tidak perlu  diragukan lagi. Konsistensi dan ketegarannya akan prinsip hidup patut kita contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak banyak tokoh besar seperti beliau yang mampu bertahan secara konsisten dalam mempertahankan prinsip hidup ditengah gempuran-gempuran rezim yang datang silih berganti, dari mulai era Sebelum Kemerdekan, Masa Pendudukan Jepang,  Masa Kemerdekaan, Masa Negara Federal, Era Negara Kesatuan,  Masa Demokrasi Terpimpin, Orde Lama sampai kepada masa Orde Baru, sikapnya tidak berubah,  tetap kritis dan tegar dalam menghadapi “kezaliman” penguasa politik yang ada. Sekalipun dirinya “dikungkung” oleh berbagai rezim yang ada, namun perlawanannya terhadap ketidak adilan terus berkibar sekalipun nanti yang dihadapinya adalah sahabatnya sendiri. Ini yang akhirnya nanti banyak membuat kagum banyak fihak kawan dan lawan.

Bung Hatta adalah satu diantara tokoh-tokoh yang sampai saat ini sangat harum namanya. Sebagai bentuk pengakuan rakyat, pada saat wafatnya saja ratusan ribu orang banyak menghadiri pemakamannya, hal yang sama juga pernah terjadi pada saat KH Wahid Hasyim dan Gus Dur wafat.  Begitu cintanya rakyat akan sosok ini bahkan seorang Iwan Fals saja telah membuat lagu khusus pasca wafatnya. Para sejarawanpun telah banyak banyak yang menulis sosok yang bersahaja ini, mulai dari masa kecilnya, pemikirannya, sampai kepada kisah asmaranya. Tentu dengan banyak ditulisnya sejarah beliau, menandakan jika beliau adalah tokoh besar yang tak lekang dengan masa.

Kami sendiri termasuk orang yang sangat kagum dengan sosok Bung Hatta. Diantara sekian tokoh politik yang ada bagi kami Bung Hatta dapat dijadikan motivasi dan inspirasi dalam kehidupan. Kesederhanaan dirinya bahkan telah membuat kami kagum bukan kepalang, padahal jabatan yang diembannya pada waktu masanya  adalah Wakil Presiden dan juga Perdana Menteri. Sebuah jabatan yang cukup mentereng dan menggoda untuk ukuran saat ini. Tapi Bung Hatta tetaplah Bung Hatta, Sekalipun pada masa itu kondisi  negara dalam keadaan susah tapi Bung Hatta tidak pernah mengambil kesempatan yang ada. Gaya  hidupnya masih tetap sederhana dan apa adanya.

Sekalipun demikian, tentu tidak ada gading yang tak retak, sebagai manusia biasa tentu Bung Hatta dulunya bisa saja mempunyai beberapa “kesalahan” atau “dosa” di dalam kehidupannya seperti yang pernah kami ketahui dari ungkapan beberapa orang yang membicarakan sosok besar ini. Kami sendiri sebenarnya enggan untuk menanggapi “kesalahan” dan “dosa” yang pernah dilakukan tokoh bangsa yang sangat religius ini. Membicarakan “kejelekan” seorang tokoh sekelas Bung Hatta bagi kami bukanlah hal yang bijak mengingat sepak terjangnya yang begitu besar pada bangsa ini. Kalaupun nanti ingin membuka “sisi lain” seorang Bung Hatta sudah tentu harus disertai dengan landasan etika dan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terus terang saat kami membaca beberapa pendapat yang “miring” tentang Bung Hatta, hati kami begitu tergetar dan tidak habis fikir, benarkah gambaran mereka itu ? kalaupun memang “miring” seberapa besar sih tingkat “kemiringan” pribadi dan sepak terjang seorang Bung Hatta. Kami sendiri tidak menafikkan seorang Bung Hatta pernah melakukan kesalahan, namanya juga manusia biasa dan juga bukan malaikat. Toh Kami sendiri sangat menghargai orang yang bersikap kritis dalam melakukan interpretasi sejarah. Tapi terus terang kalau tokoh sekelas Bung Hatta “diobrak-abrik” kami kok merasa kurang berkenan ya. Oleh karena itu demi untuk menjawab semua kegelisahan tersebut kami akan mencoba memberikan “jawaban” yang mudah-mudahan bisa membuka mata hati orang yang memberikan sefihak tentang Bung Hatta ini.

Diantara beberapa pendapat yang “tidak mengenakkan” tentang Bung Hatta yang kami peroleh dari beberapa akun Facebook yang telah kami amati adalah sebagai berikut:

  1. 1.    Pada Tahun 1930an pada saat pertama kali datang ke Jakarta, Bung Hatta tidak  mau sowan dan dianggap mau membuat mesjid tandingan di Kwitang Jakarta untuk menyaingi masjid Kwitang yang didirikan Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi.
  2. 2.  Bung Hatta dituduh sebagai antek antek Wahabi (pengikut aliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab).
  3. 3.       Bung Hatta dituduh anti Kyai.
  4. 4.       Bung Hatta dituduh anti tradisi.
  5. 5.      Bung Hatta dituduh telah memerintahkan Jenderal Sudirman  untuk membunuh tahanan politik.
  6. 6.       Bung Hatta dituduh memecat semua Tentara  yang tidak punya ijazah dalam program Re Ra.

Jawaban kami :

  1. Kami tidak tahu darimana sumber yang mengatakan bahwa Bung Hatta mau membuat masjid tandingan di Kwitang Jakarta (atau mungkin kami yang bodoh karena kurang tahu informasi ini ? ). Tapi seumur-umur kami mengaji di Kwitang, tidak pernah kami mendengar hal yang satu ini. Kami mengaji di Kwitang sejak tahun 1989 dan sampai sekarang (2016) sama sekali tidak pernah mendengar berita kalau Bung Hatta mau membuat masjid di Kwitang apalagi untuk sebuah persaingan (aneh…..), Sejak masa Habib Muhammad Al Habsyi dan anaknya Habib Abdurrahman Al Habsyi  bahkan hingga yang sekarang yaitu Habib Ali Al Habsyi kami tidak pernah mendengar riwayat ini. Begitupun dari Habib-habib yang lain seperti Al Marhum Habib Muhammad Al Baqir Al Attas dari Kebun Nanas, Al Marhum Habib Fuad Al Habsyi, Al Marhum Habib Novel bin Salim bin Jindan, Al Marhum Habib Abdullah bin Husein Syami Al Attas, para Kyai seperti Al Marhum KH Abdullah Syafi’i, Al Marhum KH Thohir Rohili, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Habib Husein bin Ali Al Attas, dan yang lain-lain sama sekali kami belum pernah  mendengar cerita yang satu ini. Orangtua kami yang pernah lama tinggal di tanah tinggi saja tidak pernah menceritakan hal yang satu ini, kebetulan orangtua kami adalah orang yang faham sejarah tentang daerah seputar Kwitang, Kenari, Senen, Tanah Tinggi, Cikini, dan sekitarnya.

Kalau dikatakan Bung Hatta pertama kali datang ke Jakarta lantas mau membuat Masjid Tandingan, lha ini malah lebih aneh, sebab Bung Hatta itu datang ke Jakarta tahun 1932  dan  pada tahun ini pula beliau kemudian di penjara, kemudian pada bulan Desember ditahun yang sama Hatta lebih banyak sibuk berpolemik dengan Bung Karno. Pada bulan Februari tahun 1933 Hatta justru berangkat ke Jepang dan di sana Hatta mendapat julukan “Gandi Of Java”. Pada bulan Mei 1933 Hatta ditangkap bersama dengan pamannya yang bernama Mak Etek Ayub Rais (Zulkifli, dkk, 2015 : 25 – 26). Pada tahun 1934, selama tujuh bulan Hatta juga pernah ditangkap dan  dipenjara  di Glodok karena dianggap makar oleh Belanda (Zulkfili, dkk, 2015 : 76) sehingga nyaris kehidupan dan aktifitasnya lebih banyak berjuang dan pindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Selanjutnya pada tahun 1935 – 1942 Hatta kemudian dibuang atau diasingkan ke Digul (kini menjadi Tanah Merah Papua) dan Banda Naira (Lihat di Pengantar Taufik Abdullah, 1998 : xxvii). Jelaslah antara tahun 1932 s/d 1942 Bung Hatta lebih banyak berada di Penjara ketimbang diluar. Sudah jelas konsentrasi beliau lebih banyak ke perjuangan politik dan pergerakan. Adanya fakta ini mementahkan tuduhan kalau Bung Hatta  ingin membuat masjid di Kwitang, karena bagaimana mungkin mau menyaingi masjid Kwitang,  masjid Kwitang atau Masjid Arriyad saja saja baru didirikan pada tahun 1356 Hijriah atau tahun 1938 Masehi saat Bung Hatta sudah berada di Banda Naira. Sedangkan pada tahun 1932 M saat Bung Hatta datang ke Jakarta,  masjid tersebut belum ada sama sekali !  yang ada adalah Madrasah Unwanul Falah yang memang sudah eksis dalam bidang pendidikan sejak tahun 1920. (lihat di Mauladawilah, Abdul Qodir Umar, 2011 : 150 – 157).

Tuduhan bahwa Bung Hatta mau membangun masjid untuk menyaingi masjid Kwitang jelas sangat tidak sesuai dengan kronologis tahun yang ada. Sumber  data yang mendeskriditkan Bung Hatta ini patutlah dipertanyakan dari mana asalnya, kalau sumber tersebut asalnya dari Belanda, sudah jelas validitasnya wajib dipertanyakan karena seperti biasa Belanda ini sangat senang melakukan pembunuhan karakter tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mengancam kedudukannya. De vide Et Impera selalu mereka gunakan termasuk penyelewengan informasi. Kalau  misalnya data tersebut berasal dari kalangan kiri, wah itu juga  kami pertanyakan lagi kualitas datanya, kalau dari fihak keluarga Habib Ali Kwitang sendiri, mohon maaf kami sangat meragukannya mengingat Keluarga Besar Habib Ali Kwitang dakwahnya terkenal sangat santun dan mengedepankan akhlak dalam melakukan dakwah dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik saat itu, jadi tidak mungkin keluarga besar beliau mengumbar umbar cerita yang seperti ini. Kalau ada tuduhan Bung Hatta tidak mau sowan ke Habib Ali Kwitang, lha bagaimana mau sowan, kalau belum apa-apa sudah ditangkap dan dipenjara, bagaimana mau sowan kalau setiap gerak geriknya selalu diawasi secara ketat oleh Belanda. Tidak sowannya Bung Hatta ke Habib Ali Kwitang itu bukan karena tidak hormat sama ulama, tapi itu semata karena keadaan yang tidak memungkinkan. Habib Ali Kwitang juga tentu sudah mengetahui bagaimana kondisi Bung Hatta yang memang selalu sulit untuk bergerak kesana kemari, apalagi Habib Ali juga terkenal sangat peduli terhadap perjuangan pemuda pejuang seperti Bung Hatta ini, jadi jangan buru-buru menuduh kalau tidak Sowannya Bung Hatta lantaran sombong atau tidak punya adab kepada Habib Ali Al Habsyi, terlalu picik kalau ada anggapan seperti ini. Bung Hatta adalah keturunan dari  beberapa ulama yang juga mursyid dan Waliyullah, dan beliau juga  mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat, jadi sangat tidak mungkin beliau bertindak gegabah seperti itu. Sekalipun beliau 11 tahun belajar di Belanda, namun sejarah membuktikan Bung Hatta tetaplah Bung Hatta, keimananannya tidak luntur walaupun belajar di negeri orang kafir Belanda.

  1.    2.. Bung Hatta dituduh sebagai antek Wahabi. Menurut kami ini adalah tuduhan yang cukup kasar dan tidak sopan. Kami tidak ingin masuk dalam perdebatan tentang Wahabi, karena perdebatan tentang ini sudah banyak terjadi. Yang ingin kami luruskan disini adalah pernyataan tersebut.

Setahu kami Bung Hatta tidaklah seperti yang digambarkan tersebut, bagaimana mungkin beliau seorang Wahabi jika dalam hidupnya saja dia sering berziarah ke makam leluhurnya. Semasa menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta sering berziarah sambil berdoa di sisi makam ayahnya  (Zulkifli, dkk, 2015 : 16), bahkan semasa masih menjadi Wakil Presiden dan pensiunpun kebiasaan berziarah beliau masih sering dilakukan terutama pada saat ke makam pamannya (Zulkifli, dkk, 2015 : 25 – 26). Ini saja sudah menggugurkan pendapat kalau beliau seorang Wahabi, karena seperti yang kita ketahui bahwa Ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat melarang keras yang namanya ziarah kubur. Kalau Hatta seorang Wahabi tulen tentu beliau akan memerintahkan orang-orang bawahannya menghancurkan makam para leluhurnya yang dibangun secara permanen bahkan dibuat dengan memakai gubah, sebuah hal yang sangat tabu bagi penganut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makam Bung Hatta sendiri sampai sekarang dibangun dengan cara permanen.

Dalam faham keagamaan sepertinya adanya anggapan bahwa beliau seorang Wahabi patut dipertanyakan, karena keluarga Bung Hatta adalah keluarga yang menganut ajaran Thoriqoh, terutama Thoriqoh Naqsabandiyah. Bung Hatta adalah keturunan dari ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Jamil bin Syekh Batuhampar (Alam, Wawan Tunggul, 2003 : 4) . Syekh Batuhampar pada masanya dikenal sebagai ulama besar di Sumatra Barat. Siapapun mereka yang berasal dari Sumatra Barat terutama mereka yang menggeluti dunia Thoriqoh pasti mengenal dari kakek Bung Hatta ini. Kakek Bung Hatta adalah ulama Karismatik sekelas dengan Mbah Kholil Bangkalan, Kyai Hasyim Asy’ari, Syekh Arsyad Al Banjari, Syekh Junaid Al-Batawi, Habib Ali Kwitang, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Tremas, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Wahab Rokan dan beberapa ulama karismatik Nusantara lainnya.

Menurut Bung Hatta salah satu ajaran dari kakeknya yang masih diingat adalah bahwa bahwa beliau memperingatkan bahwa bagi mereka yang ingin masuk ke jalan tarekat harus dari mereka yang yang sudah cukup pengetahuan agamanya. Ajaran  tarekat adalah pengunci didikan agama. Jalan Tarekat adalah bertangga naik, tidak dapat dilalui dengan meloncat-loncat. Untuk masuk ke dalam Tarekat, orang harus Insyaf benar bahwa dalam agama tidak ada paksaan (La Ikraha Fiddin). Jalan ke Tuhan ialah meyakinkan orang lain dan dimulai dengan meyakinkan diri sendiri. Menurut Bung Hatta begitu besar pengaruh kakeknya, beliau dapat mendamaikan apa yang selalu terasa bertentangan di Minangkabau antara hukum Islam dan hukum adat, terutama yang mengenai harta pusaka.Syekh Abdurrahman inilah yang mampu melaksanakan apa yang menjadi pepatah di Minangkabau : “adat bersendi syara, syara bersendi adat” (Hatta, Muhammad, 2011 : 21).

Jika dilihat guru-guru agama  Bung Hatta sendiri memang harus diakui sebagian mereka telah mendapat pengaruh pemikiran modern, tapi jika disangkut pautkan dengan gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab rasa-rasanya tidak seluruhnya benar, karena guru agama Hatta sendiri lebih banyak bergurunya kepada Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi yang jelas-jelas merupakan Guru Besar Mazhab Syafi’I di Masjidl Haram pada waktu itu. Kedua Guru Hatta yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambek dan DR. Abdullah Ahmad adalah lulusan Mekkah sebelum masuknya era Ibnu Saud di tahun 1924. Syekh Muhammad Jamil Djambek bahkan terkenal sebagai ahli falak dan beliau masih sering merayakan maulid Nabi sekalipun nanti syairnya dirubah dengan bahasa melayu. DR. Abdullah Ahmad adalah pendiri sekolah Adabiah, sekolah yang berbasiskan modern. Sebelum tahun ini seperti diketahui Mekkah banyak bertaburan mazhab-mazhab, dan sebagian besar Mahasiswa Indonesia lebih banyak memilih guru yang berasal dari Indonesia seperti Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi. Kedua guru Hatta ini terkenal sebagai  pembaharu dalam bidang pendidikan dan pemikiran, dan mereka lebih banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkembang di Mesir, oleh sebab itu sangatlah tidak relevan jika Hatta dianggap sebagai pengikut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.

  1.   3. Bung Hatta dituduh anti Kyai. Lho Kyai yang mana ? aneh…setahu kami Hatta adalah tipikal sosok yang sangat terbuka dan ramah pada semua golongan, kalau dengan golongan kiri saja dia masih membina hubungan politik yang baik apalagi kepada golongan kanan. Bung Hatta lahir dari keluarga ulama dan dididik dengan modal keagamaan yang baik, apa mungkin dia menjadi seorang pembenci Kyai ? Kalau dia membenci kyai tidak mungkin beliau bias berhubungan baik dengan KH Wahid Hasyim.

Untuk memperkuat jika hubungan Bung Hatta dengan kyai baik, ini pernah terjadi pada keluarga KH Wahid Hasyim. Rumah keluarga KH Wahid Hasyim yang ada di Matraman sejak dahulu sering didatangi para Kyai NU dan Kyai-kyai lain dan disitu juga terdapat keberadaan Bung Hatta.  Dalam lintasan sejarah, pada tahun 1944  Gus Dur yang merupakan putra sulung KH Wahid Hasyim,  diajak ayahnya ke Jakarta, pada masa itu mereka tinggal di Menteng, Jakarta Pusat yang saat itu merupakan daerah yang diminati oleh pengusaha terkemuka, para profesional, dan politikus. Dengan berdiam di daerah Menteng, KH Wahid Hasyim dan putranya ini berada di pusat kegiatan. Misalnya ketika mereka melaksanakan ibadah sholat di Masjid Matraman yang letaknya tidak begitu jauh, mereka secara teratur dapat bertemu dengan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Muhammad Hatta (Lihat di Barton, Greg,  2006 : 37).

KH Wahid Hasyim adalah ulama karismatik NU pada waktu itu, sangat tidak mungkin Bung Hatta tidak menjadikan beliau sebagai rekan perjuangan. Disamping itu sangat tidak masuk akal Hatta benci kepada Kyai, sedangkan Bung Hatta adalah penasehat Masjid Matraman yang sejak dulu terkenal sebagai gudangnya para Kyai yang ada di Jakarta. Sepengetahuan kami, nama Bung Hatta cukup harum di mata Kyai-kyai Jakarta. Begitu juga hubungan dengan Kyai luar Jakarta, komunikasinya Hatta juga cukup baik. Kami sangat mengetahui betul bagaimana seorang Bung Hatta di lingkungan Masjid Matraman, karena kebetulan kami lahir dan besar di lingkungan masjid ini, jadi kami tahu betul bagaiimana akhlak seorang Bung Hatta ini.

  1. 4. Bung Hatta dituduh anti Tradisi ? Tradisi yang mana ? Setahu kami Bung Hatta justru sangat mendukung tradisi keislaman yang ada. Ini perlu saya tegaskan karena beliau ini merupakan penasehat Masjid Jami Matraman yang terkenal akan wajah Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah. Siapapun mereka yang pernah dating ke masjid akan merasakan benar wajah Islam yang penuh dengan tradisi. Di Masjid ini sering diadakan Maulid Nabi sejak masa  Bung Hatta menjadi Wakil Presiden dan pensiun. Selain Maulid, ada juga Isra’ Mi’raj, Yassinan, 1 Muharram, peringatan Nuzulul Qur’an. Tata cara sholat Jumat pun jelas-jelas merupakan cara yang identik dengan faham Ahlussunnah Wal Jama’ah. Mengenai tuduhan kalau Bung Hatta anti tradisi dan wajah keislamannya yang digambarkan beku, telah dibantah  Gus Dur, Gu Dur bahkan menulis, bawah tokoh Bung Hatta ini dulunya agak disalahpahami oleh gerakan keagamaan islam karena penolakannya yang tegas terhadap gagasan negara teokratis. Bung Hatta bukan bagian dari perjuangan kita, begitulah kira-kira jalan pikiran berbagai macam gerakan itu. Akan tetapi di akhir hayatnya, Bung Hatta justru menjadi contoh dari seorang muslim tulen. Setiap jumat selalu datang terdahulu, langsung menuju tempat yang sama di baris pertama. Mobil bernomor B-17845 menjadi penghias halaman masjid Matraman Jakarta secara tetap selama tigapuluh tahun. Kesantrianan Bung Hatta yang penuh dengan jadwal waktu tetap untuk beribadat kepada Allah dijadikan contoh yang ditularkan dari mulut kemulut, dari guru kemurid. Tidak peduli besarnya perbedaan jalan pikiran masyarakat yang memenuhi masjid itu dengan jalan pikiran Bung Hatta sendiri. Kalau ada yang tidak setuju dengan kerasnya pengeras suara yang mengumandangkan suara adzandari masjid tersebut, mungkin Bung Hattalah orang yang pertama akan bersikap demikian. Tetapi sikapnya untuk berdiam diri di hadapan kenyataan seperti itu justru dihargai orang di lingkungan itu; pinter ngemong, kata orang jawa. Kearifan orang yang telah menemukan hubungannya sendiri dengan Tuhannya, tidak terganggu dengan manisfestasike hidupan beragama orang banyak di sekitar (Lihat di Wahid, Abdurrahman, 1999 : 119 – 120). Bagi yang meragukan hal ini sekali-kali datanglah ke Masjid Jami’ Matraman, lihatlah wajah keislaman yang dijalankan pada masjid ini agar nanti pandangan anda kepada Bung Hatta tidak salah.

Dimata cucu Syekh Muhammad Jamil Djambek, Hatta bahkan dikenal sebagai sosok yang sangat religius, bahkan dalam sebuah pidato kebudayaan di Jakarta tahun 2002, penampilan Bung Hatta digambarkan oleh Nurcholis Madjid sebagai sosok seorang sufi, memiliki ketulus ikhlasan, semua ini tidak lepas dari latar belakang keluarganya, dia adalah putra seorang guru mursyid  sebuah gerakan sufi di Sumatra Barat (Zulkifli, Arif, dkk, 2015 : 16 – 18). Begitu sangat terjaganya “akidahnya” Bung Hatta bahkan pernah menolal menjadi anggota Theosofi di Batavia (Organisasi Kebatinan Yang Didirkan Ningrat Berdarah Rusia (Helena Petrova Blavostsy)

  1.   5.. Bung Hatta dituduh telah memerintahkan Jenderal  Sudirman  untuk membunuh tahanan politik ? Benarkah Bung Hatta yang kita kenal sangat religiuus telah memerintahkan  Pak Dirman untuk membunuh tawanan politik yang tidak sefaham dengan pemerintah ? siapa yang dimaksud ? Tan Malaka atau Amir Syarifuddin ? kalau kedua tokoh yang dimaksud, ketahuilah bahwa kedua tokoh “kiri” ini mengalami kematiannya karena situasi lapangan yang saat itu  memang kondisinya sulit untuk dikontrol, apalagi ditengah kondisi bangsa yang sedang berkecamuk. Kematian kedua tokoh tersebut sampai sekarang bahkan masih menjadi tanda tanya, apakah karena “inisiatif” dari eksekutor lapangan atau memang perintah dari “atas”.

Kita perlu tahu, bahwa Bung Hatta adalah sosok yang sangat membenci kekerasan dan darah (Zulkifli, Arif, dkk, 2015 : 51), jadi kalau beliau memerintahkan Pak Dirman untuk membunuh tawanan politik ini adalah hal yang aneh, sekalipun jabatan beliau saat itu sangat mendukung.

  1. Bung Hatta dituduh memecat semua Tentara  yang tidak punya ijazah dalam program Re Ra?  Program yang satu ini sering memberikan kesan yang multi tafsir.  Dan untuk memberikan jawaban yang jernih tentu kita membutuhkan sebuah sumber yang merasakan dan mengikuti hal tersebut. Mengenai Re Ra atau REKONSTRUKSI DAN RASIONALISASI militer pada saat itu Jenderal Abdul Haris Nasution menulis, masalah ini adalah sebuah masalah yang cukup gawat (rawan) karena menjadi sering dipolitisir, masalah ini sebenarnya telah dimulai sejak  sebelum ditandatanganinya “Perjanjian Renvile”. Demikianlah hal itu dilakukan pada bulan Desember 1947 dan Januari 1948 oleh BPKNIP di Jogyakarta  yang telah menerima suatu mosi mengenai susunan Pertahanan Negara atau Angkatan Perang RI. Kemudian mosi itu terkenal setelah ditetapkan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1948. Adapun pokok dari mosi yang diterima BKNIP tersebut antara lain : “Bahwa ditempatkannya Angkatan Perang dibawah kekuasaan Menteri Pertahanan dan ditetapkan bertanggung jawab penuh juga dibidang organisasi, administrasi, perlengkapan persenjataan, kwalitas seluruh Angkatan Perang Politik Pertahanan dan siasat militer Angkatan Perang dan pimpinan Menteri Pertahanan atas kementerian pertahahan serta angkatan perang selalku suatu kesatuan yang erat”.

Perlu diketahui, menurut Jenderal Nasution mosi Rasionalisasi dan Rekonstruksi TNI muncul dari Baharuddin yang merupakan golongan kiri yang kemudian diterima oleh Pemerintah dan Menteri Pertahanan, Aruji Kartawinata,dan menurut Bung Karno dengan Rasionalisasi dan Rekonstruksi haruslah diciptkan satu kesatuan tentara dibawah satu komando, Pertahanan harus pertahanan rakyat, bukan pertahanan partai.

Betapapun demikian menurut Nasution banyak muncul pendapat masyarakat mengenai Re Ra ini yang “seolah-olah” akan memecah pimpinan Angkatan Perang RI. Dan dengan demikian timbul pula pendapat yang mengatakan “ada dua garis Komando”, akan timbul bermacam macam organisasi pasukan, bahkan sampai pada anggapan bahwa konsepsi tersebut akan memecah dan melemahkan potensi Angkatan Perang RI, bahkan sampai ada yang menghubungkan dengan konsepsi yang dihubungkan dengan konsep Pemerintah Belanda yaitu konsepsi Tentara Federal.

Adanya berbagai pendapat tersebut menurut Nasution  karena masyarakat saat itu tidak kompak, masing-masing  orang, golongan, partai menafsirkan setiap kejadian atau peristiwa sesuai dengan kemauan dan kebutuhan kepentingannya sendiri atau kepentingan golongannya sendiri.

Demikianlah mereka (orang/golongan/partai) menafsirkannya untuk menempatkan /meletakkan kepentingannya diatas kepentingan orang banyak (Negara). Dan mereka lupa atau tidak mengindahkan bahwa  “kepentingan orang banyak atau Negarta adalah diatas segala galanya”. (Lihat semuanya di Djenderal Nasution, 1966 : 122 – 123).

Jelaslah adanya tuduhan kepada Bung Hatta yang memecat tentara karena tidak punya ijazah tidak benar ! ini jelas kekeliruan dalam penafsiran peristiwa seperti yang diuraikan oleh Djenderal Abdul  Nasution, lagipula menurut kami sangatlah wajar jika diadakan RE RA, mengingat garis komando saat itu belum merata, bisa dibayangkan sebuah pasukan tidak memiliki garis komando yang jelas. Adanya Re Ra juga demi untuk menciptakan militer yang lebih professional dan tangguh, selama ini harus diakui profesionalitas militer masih “merangkak” dibandingkan dengan militer dari Negara lain. Kalaupun saat itu banyak Tentara yang tereliminir itu adalah seleksi alam, bukan karena Bung Hatta. Harus juga difahami mereka yang banyak bertempur pada masa kemerdekaan itu banyak yang berasal dari kalangan sipil, mereka ikut berperang karena panggilan jiwa dan bangsa, contohnya Hizbullah. Diantara pasukan yang terleminir memang Hizbullah inilah yang terbanyak, tapi sakit hatikah mereka ? kami rasa tidak ! buktinya para pemimpinnya setelah pasca perang banyak yang kembali kepada kehidupannya yang semula seperti KH Noer Ali yang kemudian membuka Pondok Pesantren At Takwa, KH Raden Abdullah Bin Nuh yang kemudian mendirikan majelis Al Ihya, KH Yusuf Hasyim yang lebih memilih mengelola Pesantren Tebu Ireng, KH Soetalaksana, KH Pardjaman, KH Sholeh Iskandar,  KH Rusad Nurdin, KH Syam’oen, KH Ahmad Chatib. Para Pejuang Perang kembali kedunianya tanpa menuntut  tanda jasa, kembali berjuang membina pesantrennya atau lembaga pendidikan lainnya (Suryanagara, 2014 : 295). Seharusnya semua faham siapa yang  awalnya punya “misi khusus” dan ngotot terhadap Re Ra ini, justru yang kemudian berhasil menyapu bersih pengaruh “kiri” di Angkatan Perang adalah Bung Hatta. Kalangan “kiri” inilah yang berkeinginan kuat untuk merongrong kedudukan Panglima Besar Sudirman atau memperlemah Tentara dengan cara apapun. Sedangkan Bung Hatta justru mampu membuat militer berkembang lebih baik. Kalau memang tidak baik, sudah tentu Jenderal Nasution pasti sudah menulisnya.

Kalau kita mau membaca isi Pidato Bung Hatta tentang Re Ra ini maka kita akan mengetahui bagaimana cerdasnya Bung Hatta dalam menangani kasus yang satu ini. Tidak mudah untuk mengatur militer apalagi dalam kondisi yang serba rumit pada saat itu. Kecerdasan dan kebijaksanaan Hatta terlihat pada pidato yang tertulis, “bahwa Pemerintah saat itu tetap menghargai para pemuda  yang  telah ikut dalam perjuangan tentara, tidak melupakan apa yang telah mereka korbankan untuk mempertahankan Negara dan tanah air. Hanya saja pemerintah mau menegaskan bahwa jasa pemuda yang begitu bersemangat, tidak hanya terletak pada pertempuran semata, tetapi juga dalam upaya untuk membangun Negara”. Bung Hatta seperti sangat khawatir akan kesalahan persepsi para pemuda akibat Re Ra ini, apalagi gerakan anti Re Ra pada saat itu banyak bermunculan dan kondisi ini tentu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang mempunyai pemahaman yang salah akan Negara saat itu (Muhammad Hatta, 1981 : 206 – 208). Bagi kami terlalu dangkal tuduhan yang mengatakan “dipecatnya” para tentara karena tidak punya ijazah, karena terbukti banyak yang pendidikannya rendah bisa juga menjadi anggota TNI. Cobalah pula lihat bagaimana keadaan kondisi kas Negara yang pada waktu itu yang memang cukup sulit untuk membiayai Angkatan Perang yang memang jumlahnya cukup banyak. Sudah jelas langkah Re Ra adalah sebuah solusi yang harus segera dilakukan. Jelas Bung Hatta malah kami anggap berjasa dan cerdas karena telah berhasil mereformasi kekuatan militer yang lebih efektif dan efesien.

Pengakuan akan jasa Bung Hatta terhadap TNI bahkan ditegaskan oleh Pak Nas, disamping Presiden Soekarno, Panglima Besar Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo. Bung Hatta bersama 3 tokoh tersebut  adalah yang pertama-tama menanamkan politik dan idiologi tentara. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tahun 1948 Bung Hatta telah memberikan pegangan pada para Panglima Divisi, Komandan Brigade, Komandan Resimen yang dikumpulkan oleh Panglima Besar Sudirman beretmpat di Rindam Magelang, kepada para Pimpinan TNI waktu itu Bung Hatta secara terperinci dan gambling mengingatkan tentang mukadimah UUD 45 yang harus  selalu menjiwai TNI. Kalau Bung Karno menanamkan Pancasila dan UUD 45 sebagai politik tentara, Panglima Besar menanamkan jiwa Tentara yang tak kenal menyerah, Jenderal Urip mengingatkan rakyat keseluruhan sebagai kekuatan tentara, maka Bung Hatta meresapkan  kepada kita mukadimah  UUD 45 (Yayasan Idayu, 1980 : 238 – 239).

Demikianlah jawaban yang bisa kami berikan terhadap beberapa pandangan “miring’ yang dilontarkan kepada sosok Proklamator yang sederhana dan merakyat ini. Kami tidak menyalahkan kepada mereka mereka yang mempunyai tafsir lain mengenai Bung Hatta, tapi paling tidak sebelum kita memberikan sebuah interpretasi sejarah, ada baiknya kita mempelajari secara utuh dan seimbang mengenai seluk beluk seorang tokoh….Bung Hatta adalah tokoh besar yang sudah berjasa pada negeri ini, sepak terjangnya, kesetiannya, kedisplinanannya, perjuangannya sangat pantas kita hormati. Tidak pantas rasanya kita yang telah merasakan hasil kemerdekaan ini, tiba-tiba mencari kesalahan beliau hanya karena interpretasi yang terburu-buru.

Wallahu A’lam bisshowab…

Daftar Pustaka :

Alam, Wawan Tunggul. Pertentangan Soekarno Hatta, Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Media, 2003.

Barton, Greg. Biografi Gus Dur (The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid), Yogyakarta : LKIS, Cet 8, 2006,.

Hatta, Muhammad. Bukit Tinggi – Roterdam Lewat Betawi, Sebuah Otobiografi, Jakarta : Kompas, Cet IV, 2011.

Hatta, Muhammad. Kumpulan Pidato Muhammad Hatta, Jakarta : Yayasan Idayu, 1981.

LP3ES, Karya Lengkap Bung Hatta, Jakarta : LP3ES,  Cet 1, 1998.

Mauladawilah, Abdul Qodir Umar. 17 Habaib Berpengaruh di Indonesia, Malang : Pustaka  Bayan, Cet VIII, 2011.

Nasution, AH, DR. Sedjarah Perjuangan Nasional Di Bidang Bersenjata, Djakarta : Mega Bookstore.

Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah 2, Bandung : Salamadani, 2014.

Wahid, Abdurrahman. Tuhan Tidak Perlu Dibela, Yogyakarta :  LKIS, 1999.

Yayasan Idayu, Bung Hatta Kita Dalam Pandangan Masyarakat, Jakarta : Yayasan Idayu, 1980.

Zulkifli, Arif, dkk. Hatta, Jejak Yang Melampaui Zaman, Jakarta : KPG, Cet Ke IV, 2015.

 

Diposkan oleh ikrafaalfattah di 19.23

05
Mar
17

ATSI ITB 1968 : Politik Kemakmuran Persada Indonesia

Politik

Suara Warga: Politik Kemakmuran Persada Indonesia

Pandji R Hadinoto/Foto nusantaranews (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Alumni Sipil Institut Teknologi Bandung Angkatan 1968 (ALSI-ITB 1968), Pandji R Hadinoto‎, menilai idealitas kemakmuran persada/bumi Indonesia dapat diketahui dari kearifan lokal. Sebagaimana sebuah ungkapan “Mamuyu Hayuning Bawono” yang artinya mengelola, menjaga dan melestarikan alam semesta untuk kepentingan kesejahteraan seluruh penghuni alam semesta termasuk manusia.

Adapun Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Huud (11) : 61 berfirman “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya”. Juga dalam QS Asy-Syura (26) : 183 “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”, serta QS Al-A’raf (7) : 56* ‘Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya”.

“Oleh karena itulah, sebagaimana diungkap oleh kolega kami dari ALSI-ITB 1968, Jalan Ganesha No 10 Bandung) tentang rekaman video ikhwal apungan sampah/limbah ulah manusia yang banyak, masif dan panjang terus menerus mengalir di anak sungai yang bertemu ke sungai Citarum, menggugah kami memberikan Advokasi Sosial Teknik (AdSosTek) kepada masayarakat,” kata Pandji di Jakarta, Sabtu (4/3/2017).

AdSosTek tersebut, tambah Pandji, sebagai amalan anak bangsa kepada negarabangsa dalam rangka Home Coming 50 Tahun ALSI-ITB 1968 pada tahun 2018 yang akan datang, sebagai berikut:

Pertama, bahwa Gerakan Rakyat Pedesaan Daerah Aliran Sungai (GeRakDesa DAS) penting didayagunakan berbasis swakarsa seoptimal mungkin dalam turut serta peduli lingkungan hidup terkendali baik dari udik ke hilir sungai bagi kepentingan Kemakmuran Persada/Bumi setempat

Kedua bahwa langkah taktis GeRakDesa DAS adalah pengoperasian jaring2 sekat terkonstruksi sedemikian rupa sebagai penghambat/penangkal apungan sampah2 sungai ulah manusia itu sekaligus berperan sebagai sumber pengepul sampah2 bernilai ekonomis‎ (peran ganda).

Ketiga, bahwa peran pembinaan/pendampingan kelembagaan kewirausahaan pedesaan oleh PemDes/PemKab/PemKot/PemDa melalui BUMDes adalah strategis bagi pendayagunaan sumber2 ekonomis pedesaan DAS dalam hal ini pemanfaatan sampah2 terpilih/terpilah organik non organik termasuk pengorganisasian pemasaran ke pusat2 pengelolaan limbah ulah manusia‎ termaksud.

“Besar harapan kami, AdSosTek di atas dapat jadi jembatan solusi multi manfaat bagi idewalitas versus realitas dan kiranya disambut baik oleh para pemangku kepentingan ‎Kemakmuran Persada/Bumi di Indonesia mengingat bahwa perihal keterpeliharaan lingkungan hidup juga pada gilirannya merupakan nilai tambah kekayaan non migas NKRI bagi pertambahan sumber-sumber pemasukan devisa nasional, berdasarkan Gotong Royong Pancasila per Pembukaan UUD 1945 dan Bab XIV Kesejahteraan Sosial Batang Tubuh UUD 1945 (BRI Th II, 1946 jo LNRI No 75 Th 1959),” harap Pandji. (rep)

Editor: Sulaiman

pancasila-mercusuar-dunia_01

Politik Kemakmuran Persada Indonesia

ilustrasi / warkopanime.com

SHNet – IDEALITA Kemakmuran Persada/Bumi dikenali dari kearifan lokal sebagai ungkapan “Mamuyu Hayuning Bawono” yang artinya mengelola, menjaga dan melestarikan alam semesta untuk kepentingan kesejahteraan seluruh penghuni alam semesta termasuk manusia.

Adapun Allah SWT memfirmankan *QS Huud (11) : 61* “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya”, *QS Asy-Syura (26) : 183* “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan” dan *QS Al-Ar\’fat (7) : 56* ‘Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya”.

Oleh karena itulah, REALITA sebagaimana diungkap oleh kolega kami dari ALSI-ITB 1968 (Alumni Sipil Institut Teknologi Bandung Angkatan 1968, Jalan Ganesha No 10 Bandung) tentang rekaman video ikhwal apungan sampah/limbah ulah manusia yang banyak, masif dan panjang terus menerus mengalir di anak sungai yang bertemu ke sungai Citarum, menggugah kami memberikan *Advokasi Sosial Teknik (AdSosTek)* ini sebagai amalan anak bangsa kepada negarabangsa dalam rangka Home Coming 50 Tahun ALSI-ITB 1968 pada tahun 2018 yang akan datang, sebagai berikut :

PERTAMA bahwa Gerakan Rakyat Pedesaan Daerah Aliran Sungai (GeRakDesa DAS) penting didayagunakan berbasis swakarsa seoptimal mungkin dalam turut serta peduli lingkungan hidup terkendali baik dari udik ke hilir sungai bagi kepentingan Kemakmuran Persada/Bumi setempat

KEDUA bahwa langkah taktis GeRakDesa DAS adalah pengoperasian jaring2 sekat terkonstruksi sedemikian rupa sebagai penghambat/penangkal apungan sampah2 sungai ulah manusia itu sekaligus berperan sebagai sumber pengepul sampah2 bernilai ekonomis‎ (peran ganda).

KETIGA bahwa peran pembinaan/pendampingan kelembagaan kewirausahaan pedesaan oleh PemDes/PemKab/PemKot/PemDa melalui BUMDes adalah strategis bagi pendayagunaan sumber2 ekonomis pedesaan DAS dalam hal ini pemanfaatan sampah2 terpilih/terpilah organik non organik termasuk pengorganisasian pemasaran ke pusat2 pengelolaan limbah ulah manusia‎ termaksud.

Besar harapan kami  bahwa *AdSosTek* diatas dapat jadi *jembatan solusi multi manfaat* bagi IDEALITA versus REALITA dan kiranya disambut baik oleh para pemangku kepentingan ‎Kemakmuran Persada/Bumi di Indonesia mengingat bahwa perihal keterpeliharaan lingkungan hidup juga pada gilirannya merupakan nilai tambah kekayaan non migas NKRI bagi pertambahan sumber2 pemasukan devisa nasional, berdasarkan Gotong Royong Pancasila per Pembukaan UUD 1945 dan Bab XIV Kesejahteraan Sosial Batang Tubuh UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI No 75 Th 1959]

Jakarta, 5 Maret 2017

ALSI-ITB 1968,
Pandji R Hadinoto‎, AdSosTek
http://www.jakarta45.wordpress.com

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi …

obsessionnews.com › NasionalTranslate this page

Nov 29, 2015 – Jakarta, Obsessionnews – Demi Kehormatan Rakyat Indonesia kini saatnya … di bumi persada Indonesia yang de jure adalah milik rakyat Indonesia … oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. … Kehormatan Rakyat Republik Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, … Politik …

Dec 1, 2015 – Jakarta, Obsessionnews – Demi Kehormatan Rakyat Indonesia kini … bumi persada Indonesia yang de jure adalah milik rakyat Indonesia… … negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. … Kehormatan Rakyat Republik Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Minggu (29/11/2015).

Misi Lebih Besar – Pandji Pragiwaksono

pandji.com/misi-lebih-besar/

Apr 13, 2014 – Mimpi besar kami utk ubah politik Indonesia bisa dibaca di sini. Anies Baswedan & TurunTangan ikut konvensi karena konvensi adalah …

[PDF]intervensi kekuatan politik dan ekonomi dalam pelaksanaan hukum …

download.portalgaruda.org/article.php?article=114715&val…
by DANEDPH DAN – ‎Related articles

migas di Indonesia, globalisasi dan intervensi politik dan ekonomi dalam pembentukan hukum dan ….. persatuan dan keadilan (Panji R Hadinoto, 2005).

Mar 2, 2010 – Indonesia Digdaya Pandji R. Hadinoto, DHN45 (*) sumber … Jakarta, 1908) yang berlanjut menjadi Politik Kebangsaan Indonesia melalui Soempah …. daripada kemewahan tersebab semakin meratanya kemakmuran), dan … tempur kolonialis Portugis, Spanyol dan VOC di bumi persada Nusantara, dlsb.

[PDF]Daftar Isi – Jurnal Konstitusi – Mahkamah Konstitusi

Jun 16, 2011 – Negara Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak … memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi …… daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ….. Grafindo Persada, Jakarta, 1994. …… Pertamina selaku Pemohon V, dan Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE,.

Feb 1, 2010 – Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi. Hukumnya) ….. duduk PerkArA. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang …… bangsa), SP KEP-FSPSI pertamina, Dr.Ir.Pandji R Hadinoto,PE.,MH., …. dipergunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran bersama.
27
Feb
17

Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu

SHNet – Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia ini berarti
Refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pancasila [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959] dan serta merta Disfungsikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 [LNRI 11-14/2006] yang berupa Batang Tubuh UUD Reformasi  mengingat

PERTAMA bahwa secara kualitatif, *Presiden Joko Widodo menilai Praktik Demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya Ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Penegakan hukum yang tegas akan menjaga demokrasi dan identitas Indonesia yang majemuk* [Politik & Hukum, Kompas 23 Pebruari 2017, halaman 2]

‎KEDUA bahwa penilaian Presiden diatas ditegaskan secara kuantitatif oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berkecenderungan menurun dari tahun 2014 ke 2015 yaitu dari 73,04 ke 72,82 [Kompas 12 Januari 2016]

KETIGA bahwa Kebangkitan (Resurgensi) Pancasila kini menjadi isu penting ditengah menguatnya ancaman terhadap sendi Ideologis dan kebangsaan kita [Opini, Politik Resurgensi Pancasila, Kompas 24 Pebruari 2017]

Oleh karena itulah aksi2 terkait dengan penegakan hukum tentang Politik‎ Pancasila Indonesia seperti

‎*PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia*
December 27, 2016
http://sinarharapan.net/2016/12/perppu-politik-kedaulatan-pancasila-indonesia/‎

*Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45*
December 23, 2016‎
http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎

‎PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*
February 7, 2017

indonesia-satu2-300x160

*Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia*
January 27, 2017
http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/‎

adalah strategik bagi Indonesia Berjaya 2045 seiringan dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia*, 28 Desember 2016 sebagaimana teraspirasi di

rakyat-indonesia-600x300

 

Apalagi urgensi kebutuhannya kini semakin meninggi mengingat ekspose Ketimpangan Masih Lebar, rasio gini 10 propinsi rendah (0.288 s/d 0.346 / 2016 dari 0.275 s/d 0.334 / 2015) dan 10 propinsi tinggi (0.388 s/d 0.425 / 2016 dari 0.386 s/d 0.428 / 2015) di Indonesia dan Korporasi Dikte Perekonomian [Kompas 24 Pebruari 2017] selain laporan studi A.A. Yusuf, Center for Economics and Development Studies yaitu bahwa antara lain Nilai Koefisien Gini Urban 0.35/1999 menaik ke 0.43/2013 dan Nilai Koefisien Gini Rural 0.25/1999 menaik ke 0.32/2013 serta Nilai Koefisien Gini Komposit 0.33/1999 menaik ke 0.41/2013.

Penaikan tingkat kesenjangan sosial itu secara empiris paralel dengan periode bekerjanya Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD Reformasi 1999-2002 [LNRI 11-14/2006]

Selengkapnya, Kamis 23 Pebruari, Budi Prasetyo‎ menulis
‎bahwa *Masalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi di Indonesia semakin serius* per laporan ekonomi terbaru yang dirilis Oxfam pada Kamis 23 Februari 2017 yaitu
*Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan sebanyak 100 juta penduduk termiskin di negara itu* dan
*Indonesia mendapatkan sorotan Oxfam, karena masuk kategori salah satu negara yang paling tidak setara di dunia* tersebab di Indonesia,*jumlah miliuner telah meningkat 20 kali lipat dalam 14 tahun, sejak 2002 hingga 2016 (*).

Jakarta, 27 Pebruari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Suara Warga 27Peb17 :

TEGAKKAN  POLITIK KONSTITUSI PANCASILA INDONESIA

Kepada Yth Pemangku Penyelenggara NKRI
Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia ini berarti
Refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pancasila [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959] dan serta merta Disfungsikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 [LNRI 11-14/2006] yang berupa Batang Tubuh UUD Reformasi  mengingat
PERTAMA bahwa secara kualitatif, *Presiden Joko Widodo menilai Praktik Demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya Ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Penegakan hukum yang tegas akan menjaga demokrasi dan identitas Indonesia yang majemuk* [Politik & Hukum, Kompas 23 Pebruari 2017, halaman 2]
‎KEDUA bahwa penilaian Presiden diatas ditegaskan secara kuantitatif oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berkecenderungan menurun dari tahun 2014 ke 2015 yaitu dari 73,04 ke 72,82 [Kompas 12 Januari 2016]
KETIGA bahwa Kebangkitan (Resurgensi) Pancasila kini menjadi isu penting ditengah menguatnya ancaman terhadap sendi Ideologis dan kebangsaan kita [Opini, Politik Resurgensi Pancasila, Kompas 24 Pebruari 2017]
Oleh karena itulah aksi2 terkait dengan penegakan hukum tentang Politik‎ Pancasila Indonesia seperti
‎*PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia*

December 27, 2016
http://sinarharapan.net/2016/12/perppu-politik-kedaulatan-pancasila-indonesia/

*Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45*
December 23, 2016‎
http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/

‎PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*
February 7, 2017
http://sinarharapan.net/2017/02/petisi-politik-kebangsaan-pancasila-indonesia/

*Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia*
January 27, 2017
http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/

adalah strategik bagi Indonesia Berjaya 2045 seiringan dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia*, 28 Desember 2016 sebagaimana teraspirasi di
Apalagi urgensi kebutuhannya kini semakin meninggi mengingat ekspose Ketimpangan Masih Lebar, rasio gini 10 propinsi rendah (0.288 s/d 0.346 / 2016 dari 0.275 s/d 0.334 / 2015) dan 10 propinsi tinggi (0.388 s/d 0.425 / 2016 dari 0.386 s/d 0.428 / 2015) di Indonesia dan Korporasi Dikte Perekonomian [Kompas 24 Pebruari 2017] selain laporan studi A.A. Yusuf, Center for Economics and Development Studies yaitu bahwa antara lain Nilai Koefisien Gini Urban 0.35/1999 menaik ke 0.43/2013 dan Nilai Koefisien Gini Rural 0.25/1999 menaik ke 0.32/2013 serta Nilai Koefisien Gini Komposit 0.33/1999 menaik ke 0.41/2013.
Penaikan tingkat kesenjangan sosial itu secara empiris paralel dengan periode bekerjanya Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD Reformasi 1999-2002 [LNRI 11-14/2006]

Selengkapnya, Kamis 23 Pebruari, Budi Prasetyo‎ menulis
‎bahwa *Masalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi di Indonesia semakin serius* per laporan ekonomi terbaru yang dirilis Oxfam pada Kamis 23 Februari 2017 yaitu
*Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan sebanyak 100 juta penduduk termiskin di negara itu* dan
*Indonesia mendapatkan sorotan Oxfam, karena masuk kategori salah satu negara yang paling tidak setara di dunia* tersebab di Indonesia,*jumlah miliuner telah meningkat 20 kali lipat dalam 14 tahun, sejak 2002 hingga 2016*.

Rekomendasi kami agar supaya Pemangku Penyelenggara NKRI tidak ragu2 segera bersikap dan bertindak Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia termaksud diatas.
Jakarta, 27 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.

KONVERSI SUARA MENJADI KURSI – SHNet

sinarharapan.net/2016/10/konversi-suara-menjadi-kursi/
8 Okt 2016 – Padahal sistem kepartaian dari pola interaksi antar partai politik yang dipengaruhi oleh …. Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia.
13 Feb 2017 – dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut …. Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia. February 26, 2017.
6 Jan 2017 – http://www.postmetro.co – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD … dari Pancasila itu digariskan bahwa sistem negara Indonesia adalah …
28 Des 2008 – Tegakkan 7 Cita Politik Indonesia … (5) MA (Mahkamah Agung), (6) MK (Mahkamah Konstitusi), (7) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). …. Kenegarawanan : POLITIK KENEGARABANGSAAN PANCASILA INDONESIA …

Tyasno: Tegakkan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 – RMOL.co

politik.rmol.co/read/…/Tyasno:-Tegakkan-NKRI-Berdasarkan-Pancasila-dan-UUD-45…
Tyasno: Tegakkan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Politik KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 , 21:10:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES … dan Konstitusi Proklamasi UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional‘ di … Lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini, pembangunan Indonesia sekarang ini bukan lagi …

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia …

nusantaranews.co/suara-warga-resolusi-1912-politik-konstitusi-pancasila-indonesia/
19 Des 2016 – NUSANTARANEWS.CO – Pada hari ini, Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, memahami …
13 Apr 2013 – Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan … politik tertinggi dalam hierarki TNI, berani menegakkan Konstitusi … dan tetap berlandaskan pada Pancasila, Konstitusi, dan negara hukum.
29 Apr 2011 – Setelah empat kali penyelenggaraan, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM kembali … Sarasehan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Tegakkan Konstitusi … penyelenggaraan negara dan kehidupan politik di Indonesia.
23
Feb
17

PemDa DKI Jakarta : Penonaktifan Gubernur ?

Kamis , 23 February 2017, 08:55 WIB

Dewan Pakar ICMI: Alasan tak Memberhentikan Ahok Mengada-ada

Rep: C62/ Red: Ilham
Republika

Anton Tabah Digdoyo.

Anton Tabah Digdoyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, menurut Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah malalui presiden bisa memberhentikan sementara Gubernur atau Wagub yang berstatus terdakwa. Namun, pemerintah dinilai masih mempertahankan pendapatnya untuk tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI.

“Dan (Pasal 83) itu sudah berjalan sejak UU diundangkan, tak satupun gubernur dan wagub yang berstatus terdakwa lolos dari pasal tersebut,” katanya kepada Republika.co.id, Kamis (23/2).

Menurut mantan petinggi Polri yang juga pernah berkali-kali menangani kasus penistaan agama di Indonesia, perintah UU-nya, kepala daerah yang sudah menjadi terdakwa bisa langsung diberhentikan sementara sampai ada kekuatan hukum tetap. “Namun terhadap Ahok presiden bersikap lain, selalu menunda-nunda sejak status tersangka yang mestinya ditahan pun tidak ditahan,” ujarnya.

Anton menilai, alasan yang disampaikan pemerintah tidak memberhentikan Ahok mengada-ngada, salah satunya menunggu fatwa MA. Tapi, kata Anton, begitu fatwa MA turun, pemerintah, baik presiden dan juga menterinya seakan menutup-nutupi dengan tidak menyampaikan bahwa MA tidak mengeluarkan fatwa kerena sidang Ahok sedang berlangsung.

“Lalu Mendagri pasang badan tidak memberhentikan sementara Ahok, siap mengundurkan diri dari Mendagri,” katanya.

Menurut Anton, kasus Ahok ini sangat mudah dan sangat sederhana jika melihat kasus serupa yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Dengan adanya UU penodaan/penistaan agama semua pelakunya dihukum berat, ditahan, diproses, dan dipenjara.

“Kenapa kasus Ahok jadi aneh? Kerena dibela mati-matian oleh penguasa. Kenapa penguasa membela? Tanya saja pada mereka,” katanya.

Anton menuturkan, kasus Ahok tidak perlu meminta fatwa baru MA. Sebab, sudah ada fatwa MA tahu 1984 agar semua pelaku penista agama dihukum seberat-beratnya, karena termasuk kejahatan yang derajat keresahan masyarakat sangat tinggi.

“Maka Arswendo dan lain-lai pun dihukum maksimal 5 tahun penjara. Kenapa Ahok diistimewakan padahal azas hukum itu kesamaan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga harus wajib dijaga ditegakkan,” katanya.

Anton mengatakan, pemberhetian sementara Ahok memang menjadi tugas dan wewenang presiden, bukan tugas dan wewenang Mendagri. Karena itu, ia memepertanyakan Mendagri yang pasang badan dan siap dicopot jika salah putusan.

“Ya jelas salah, wong bukan wewenang dia kok putuskan. Dan ya tak mungkin dicopot, yang nyopot menteri kan presiden, saya sebagai mantan pejabat tahulah psikobirokrasi. Mendagri pasang badan itu pasti sudah kongkalikong dengan presiden dan presiden tak akan nyopot Mendagri. Anak balita saja tahulah,” katanya.

Menurut Anton, rakyat sekarang bukan minta pemberhentian Ahok lagi, tapi menuntut pemberhentian Ahok secepatnya dan nunutut agar presiden Jokowi taat aturan dan taat hukum. “Jangan ngakali aturan, jangan mlintir hukum. Ingat, kekuasaan ini cuma sebentar. Kalau rakyat sudah nuntut, itu kesabarannya sudah di tapal batas, kalau batas itu jebol, tak ada kekuatan apapun yang bisa membendungnya,” katanya.

Selasa , 14 February 2017, 04:55 WIB

ACTA Gugat Jokowi ke PTUN Soal Status Gubernur Ahok

Rep: Muhyiddin/ Red: Hazliansyah
Republika/Prayogi

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berdiskusi udai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Senin (13/2).

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berdiskusi udai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Senin (13/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pemerintah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.

Gugatan yang sudah terdaftar tersebut diketahui bernomor 36/G/2017/PTUN dengan penggugat atas nama pembina ACTA Habiburokhman. Sementarauntuk tergugat sendiri, yaitu Presiden RI Joko Widodo.

Wakil Sekjen ACTA Yustian Dewi Widiastuti mengatakan, pihaknya mempunyai alasan kuat mendaftarkan gugatan tersebut. Yaitu berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara, dengan status terdakwa kasus penistaan agama, pemerintah tidak kunjung memberhentikan sementara Ahok.

“Kebetulan Kemendagri sampai sekarang belum menerbitkan SK. SK pemberhentian sementara. Padahal jelas-jelas yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa,” ujar Dewi kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/2).

Ketua ACTA Kris Ibnu cukup optimistis gugatan yang dilayangkan pihaknya dapat dimenangkan. Pasalnya, dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 telah disebutkan secara jelas bahwa “Kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kami yakin menang. Bahwa kan UU mengenai Pemda, kan pasal 83 kan harus dinonaktifkan,” kata Ibnu.

Selasa 14 Feb 2017, 13:46 WIB

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke Ombudsman

Kanavino Ahmad Rizqo – detikNews
Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)
Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi terkait dengan tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Dalam laporannya, ACTA mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi indikasi kuat terhadap maladministrasi ini.

“Indikasi pertama, adanya pengabaian ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara garis besar mengatur kepala daerah yang didakwa dengan pidana dengan ancaman 5 tahun penjara harus diberhentikan sementara. Ahok, yang sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa, sejak tanggal 13 Desember 2016 hingga saat ini tidak diberhentikan sementara,” ujar Wakil Ketua ACTA Nurhayati di Ombudsman, Selasa (14/2/2017).

Indikasi kedua adalah adanya perlakuan yang tidak serupa yang diberikan kepada Ahok dengan kepala daerah lainnya. Nurhayati menggambarkan kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang diberhentikan oleh Mendagri karena didakwa dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan Mendagri karena kedapatan mengonsumsi sabu.

(Baca juga: Mendagri Berhentikan Bupati Ogan Ilir)

“Indikasi kedua, adanya perlakuan yang tidak sama yang diberikan kepada Ahok dan kepada kepala daerah lain yang mempunyai kasus yang mirip,” kata Nurhayati.

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)

Indikasi terakhir terkait dengan inkonsistensi alasan tidak dinonaktifkannya Ahok. Menurut ACTA, muncul beragam alasan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok.

“Indikasi ketiga, adanya inkonsistensi alasan soal tidak diberhentikannya Ahok dari Gubernur DKI Jakarta kendati telah berstatus terdakwa. Beragam alasan disampaikan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok, antara lain belum diketahuinya nomor register perkara, belum selesainya masa cuti, dan belum adanya kejelasan tuntutan dari jaksa penuntut umum,” ungkapnya.

Nurhayati pun berharap Ombudsman dapat mengambil tindakan-tindakan terkait dengan dugaan maladministrasi ini. ACTA ingin Ombudsman mengusut hal ini.

Anggota Ombudsman La Ode Ida akan menerima laporannya. Menurutnya, ini juga merupakan salah satu prioritas yang perlu ditangani Ombudsman.

“Kami akan terima laporannya, nanti akan diterima secara resmi nanti akan didaftar karena ini dianggap salah satu prioritas, akan cepat di-handle (ditangani),” ujar La Ode.

Secara pribadi, La Ode menegaskan bahwa hal ini merupakan perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum. Namun, secara kelembagaan, Ombudsman belum menentukan sikap.

“Jadi sebetulnya secara hukum tidak ada masalah lagi, sudah jelas bahwa ini merupakan perbuatan melanggar hukum kalau tetap mempertahankannya sebagai gubernur. Tetapi, sekali lagi, Ombudsman belum memiliki suara bulat,” tegasnya.

Karena itu, Ombudsman akan mengundang pemerintah untuk menjelaskan perihal tidak diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur Jakarta. “Tapi ada sepakat akan mengundang pihak pemerintah untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok ini diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena jelas itu melanggar hukum,” jelasnya.

Dalam laporannya ke Ombudsman ini, ACTA hadir dengan lima orang, yaitu anggota Dewan Pembina ACTA Habiburokhman, Ketua ACTA Krist Ibnu, Nurhayati, Ali Lubis, dan Rizki. Laporan ini langsung diterima oleh anggota Ombudsman La Ode Ida.
(dnu/dnu)

Wihh… Ombudsman Akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Laporan ACTA

okezone
okezone – Tue, 14 Feb 2017 13:33
Dilihat: 13
Wihh... Ombudsman Akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Laporan ACTAJAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), terkait status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengatakan bahwa pihaknya pun akan memanggil Jokowi dalam waktu dekat.

“Kami akan mengundang Presiden Jokowi untuk‎ memberikan kejelasan mengapa Ahok kembali diangkat Gubernur. Ya kalau enggak hari Kamis, paling minggu depan,” ujar Laode di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Sementara itu kata Laode, Jokowi akan dipanggil sifatnya untuk menjelaskan perihal masih Ahok sebagai Gubernur. Sebab,‎ mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ahok seharusnya sudah dicopot sebagai Gubernur DKI.

“Ya ini kan dijelaskan ya, Pasal 83 Ayat 1. Kalau sudah teregister di Pengadilan Negeri maka harus diberhentikan sementara. Dan itu, yang dapat memberhentikan Gubernur adalah Presiden,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Ahok telah menyelesaikan masa cuti kampanyenya pada tanggal 12 Februari 2017. Secara otomatis, Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, Ahok masih menyandang status ‎terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Oleh karena itu, diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ahok harus diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sumber:okezone

Ombudsman Undang Jokowi untuk Jelaskan Status Gubernur Ahok

KABARNA.ID

Kabarna.ID, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia akan mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dijadwalkan pada Kamis lusa. Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, pemanggilan Presiden RI tak lain untuk meminta keterangan soal pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami akan mengundang Presiden untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok kembali diangkat jadi gubernur, kalau nggak hari Kamis (lusa) ya minggu depan,” ujar Laode di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Keterangan Presiden dibutuhkan Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi terkait pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur.

“Ini kan jelas ya, Pasal 83 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah. Diancam tindak pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau sudah teregister di pengadian negeri harus diberhentikan sementara. Dan yang memberhentikan gubernur adalah presiden,” terang Laode.

Dia menyatakan bahwa permasalahan ini tidak merupakan suara bulat dari Ombudsman. Sebab, perdebatan sengit di antara komisioner Ombudsman belum menemukan kata sepakat.

“Sebetulnya Ombudsman sendiri baru mengeluarkan pleno, yang memutuskan tentang apakah Ombudsman bersikap soal pengangkatan kembali Ahok. Tidak ada kata sepakat kemarin dalam rapat itu,” jelas Laode.

Namun, karena laporan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) sudah berinisiatif untuk melaporkan dugaan maladministrasi ini, pihaknya mempunyai kekuatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pengangkatan kembali Ahok.

“Secara hukum tak ada masalah, sudah terang. Ini melanggar hukum jika Ahok diteruskan sebagai gubernur,” tegas Laode.

 

* Saksikan quick count Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 15 Februari 2017

 

 

 

21
Feb
17

PILKADA : Pro Keadilan Pro Persatuan Indonesia

Poster 5 Juli 2016
Suara Warga 20Peb17 :
*PRO KEADILAN PRO PERSATUAN INDONESIA*
Peneguhan *Jakarta Ibukota Pancasila, 17 Pebruari 2017* [www.jakarta45.wordpress.com] sebagai kiblat *Pro Keadilan Pro Persatuan Indonesia* bagi penguatan pemberitaan *Akhirnya Presiden Nyerah, Pekan Depan, Jokowi Copot Ahok‎, 17 Pebruari 2017* (sedangkan Sabtu, 18 Februari 2017 ‎)
adalah patut ‎dihargai juga jadi perangkat peredam tensi publik yang terduga meninggi pasca Pilkada Serentak DKI Jakarta 15 Pebruari 2017 yang baru lalu sekaligus dapat pula meninggikan marwah Pancasila Ideologi NKRI dalam menerapkan *Pasal 83 UU 23/2014*
‎Keputusan Presiden diatas sejalan saja dengan
PERTAMA bahwa *Ternyata, Kemendagri Belum Terbitkan Surat Pengaktifan Ahok, 17 Pebruari 2017* 

http://www.rmoljakarta.com/read/2017/02/17/42678/Ternyata,-Kemendagri-Belum-Terbitkan-Surat-Pengaktifan-Ahok-

KEDUA bahwa fakta *Inilah Daftar Kepala Daerah Yang Diberhentikan Setelah Jadi Terdakwa, 12 FEBRUARI 2017*
Selebihnya, marwah Jakarta Ibukota NKRI akan semakin meninggi di mata dunia Internasional kalau sekiranya KPU/KPUD dan BAWASLU bersedia pula segera memberikan penjelasan terbuka lanjutan tentang akurasi rekapitulasi manual versus tabulasi digital akibat peristiwa per berita ‎*KPU Akui Website Mereka Diserang Hacker‎,16 Februari 2017  −  14:08 WIB*

https://metro.sindonews.com/read/1180491/171/kpu-akui-website-mereka-diserang-hacker-1487228898

Harapannya agar supaya *Demokrasi Pro Keadilan Pro Persatuan Indonesia* senantiasa berkibar bagi kiblat kredibilitas terbaik NKRI di pergaulan antar bangsa sedunia berdasar amanat Pembukaan UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959]
‎Jakarta, 20 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Hasil Situng KPUD DKI Jakarta Final, Ini Rincian Perolehan Suara Para Cagub

Jumat, 17 Februari 2017 22:48 WIB
penghitungan-suara-pilkada-dki-jakarta_20170215_154802
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara Pilkada DKI Jakarta di TPS 27 Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/2/2017). Warga yang mempunyai hak pilih melakukan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, yang diikuti tiga calon yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proses scan dan input data formulir C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara di 13.023 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan KPU DKI Jakarta telah selesai 100 persen pada Jumat (17/2/2017) malam.

Berdasarkan data di laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta, pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, meraih suara 17,05 persen atau dipilih oleh 936.609 pemilih.

Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, memperoleh 42,91 persen suara atau dipilih 2.357.587 pemilih.

Adapun pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meraih 40,05 persen atau 2.200.636 suara.

Dengan demikian, pasangan Ahok-Djarot unggul dalam real count KPU DKI, disusul oleh Anies-Sandi di posisi kedua dan Agus-Sylvi di posisi ketiga.

“Jumlah keseluruhan pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 5.563.425. Tingkat partisipasi pemilih keseluruhan 77,1 persen, target nasional hampir terlampaui,” ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat malam.

Jumlah surat suara sah sebanyak 5.465.598 dan surat suara tidak sah 69.254.

Sumarno mengatakan, data hasil real count tersebut bukan hasil akhir karena hasil akhirnya adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

“Nanti kita lihat hasil resminya apakah sama atau beda-beda tipis,” kata dia.

Sumarno menuturkan, apabila ada kesalahan dalam formulir C1, akan diperbaiki melalui rekapitulasi manual dan dilangsungkan dalam pleno terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon dan pengawas pemilu.

Rekapitulasi manual perolehan suara kini tengah berlangsung di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan hingga 22 April 2017.

Data real count merupakan data pembanding. Masyarakat bisa turut mengawal penghitungan suara resmi yang dilakukan KPU DKI dengan data pembanding tersebut.

Dalam Situng KPU, masyarakat bisa melihat satu per satu hasil perolehan suara di tiap TPS beserta scan formulir C1-nya.

Nursita Sari/Kompas.com

berita POPULER

  • Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab Muncul di Aksi 212 depan Gedung DPR

    Suara Golput Pilkada DKI Lebih Besar Dibanding Pendukung Agus

    Lalu Rahadian
    Sabtu, 18/02/2017 15:51 WIB
    Suara Golput Pilkada DKI Lebih Besar Dibanding Pendukung AgusSeorang warga memasukkan kertas suara ketika mengikuti simulasi pemungutan suara pilkada DKI Jakarta di Pulau Pramuka, kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (4/2). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

    Jakarta, CNN Indonesia — Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pilkada DKI, Rabu (15/2), mencapai 1.668.902 orang. Pemilih golongan putih (golput) bahkan lebih besar dari perolehan suara pasangan calon nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyarankan pasangan calon gubernur yang lolos ke putaran kedua sebaiknya menarik dukungan kelompok golput, daripada berupaya mendapat limpahan suara pasangan calon yang gugur.

    Pasangan Agus-Sylvi diketahui mendapat 936.609 suara dan menjadi peserta Pilkada DKI yang paling sedikit memperoleh dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi data formulir C1 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

    “Sebaiknya mengarahkan perhatian kepada pemilih yang belum menggunakan haknya di TPS. Mereka sesungguhnya punya pilihan, namun tak cukup yakin datang ke TPS. Meyakinkan itu kunci utama kemenangan pasangan calon,” kata Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz di Kantor Bawaslu RI, Sabtu (18/2).

    Analisis JPPR menyebutkan, angka golput saat Pilkada ibu kota paling banyak ditemui di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ada 35 persen pemilih yang tak menggunakan hak suaranya di sana.

    Infografis insert hasil pilkada DKI versi real count KPU.Infografis insert hasil Pilkada DKI versi real count KPU. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

    Selain Johar Baru, angka golput juga tinggi di kawasan Kebayoran Baru, Setiabudi, Sawah Besar, dan Menteng. Ada 30 hingga 28 persen pemilih yang tak datang ke TPS dari empat kecamatan itu.

    Sementara, golput terendah ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hanya 17 persen pemilih di sana yang tak menggunakan suaranya saat hari pemilihan.

    Angka golput di putaran kedua Pilkada DKI diprediksi naik jika partai politik pendukung cagub dan cawagub yang tersingkir tak menentukan dukungan ke peserta tersisa. Partisipasi bisa meningkat seandainya tim kampanye dari masing-masing paslon dapat bergerak efektif merebut hati pemilih yang belum menggunakan haknya.

    “Di Pilkada, kekuatan, kemampuan, strategi paslon bersama tim kampanye jauh lebih menentukan daripada pernyataan atau sikap dari parpol. Pendukung Agus-Sylvi juga berkontribusi terhadap golongan putih, karena pilihan pertamanya berpotensi tidak masuk putaran dua,” katanya.

    Hasil rekapitulasi formulir C1 KPU DKI diketahui, pemenang Pilkada DKI putaran pertama adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ahok-Djarot mendapat 42.91 persen suara, atau 2.357.587 dari 5.563.425 pemilih di Pilkada DKI. Sedangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meraih 40.05 persen atau 2.200.636 dukungan.

    Jika hasil penghitungan manual KPU DKI berbeda tipis dengan unggahan formulir C1, dipastikan Pilkada DKI akan digelar dua putaran. Sebabnya, tak ada cagub dan cawagub yang meraih suara 50 persen plus satu. (pmg)

    ARTIKEL TERKAIT
    • Sabtu, 18/02/2017 14:20 WIB

      Tim Advokasi Ahok Terima Dua Ribu Aduan Pilkada DKI

    • Sabtu, 18/02/2017 10:20 WIB
      Analisis

      Buah ‘Pertarungan’ Kasus dan Kinerja Ahok di Kepulauan Seribu

    • Sabtu, 18/02/2017 01:41 WIB

      Qlue Terima 803 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

    • Sabtu, 18/02/2017 00:11 WIB

      Cagub Anies Klaim Program KPR Tanpa DP Tak Salahi Aturan

    ARTIKEL LAINNYA
    • Selasa, 21/02/2017 16:38

      PDIP Targetkan Koalisi Putaran Dua Terbentuk 4 Maret

    • Selasa, 21/02/2017 16:02

      KPU DKI Berlakukan Kampanye Putaran Dua Pilkada Jakarta

    • Selasa, 21/02/2017 12:56

      Megawati: Politisasi Bikin Pilkada DKI “Meriah”

    • Senin, 20/02/2017 22:27

      Ahok Yakin Anies Akan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir

20
Feb
17

Kenegarawanan : Catatan Rasio Utang Era Soeharto hingga Jokowi

Catatan Rasio Utang Era Soeharto hingga Jokowi

17 Feb 2017, 16:05 WIB

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memiliki catatan rasio utang pada setiap era pemerintahan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghimpun data rasio utang dari tahun ke tahun. Mulai dari era Presiden Soeharto hingga di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Rasio utang tertinggi pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nilai utang pemerintah sebesar Rp 1.232,8 triliun. Rasio utang menjadi 88,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah masa itu, rasio utang pemerintah mengalami penurunan juga kenaikan. Hingga di akhir 2016 lalu, rasio utang sebesar 27,5 persen dari PDB.

Jika dilihat sejarah utang sejak era Orde Baru hingga kini, meskipun secara nilai utang naik, tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB semakin jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Informasi catatan rasio utang Indonesia selengkapnya dapat disimak dalam Infografis di bawah ini:

 

20
Feb
17

Kenegarawanan : Jakarta Ibukota Pancasila

kartunama GP45
Suara Warga 17Peb17 :

*JAKARTA IBUKOTA PANCASILA*

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bijaknya erat terkait dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia, 28 Desember 2016*‎ sebagaimana teraspirasi di
Oleh karena itu seyogjanya ungkapan iNews 17 Pebruari 2017 tentang corak pemilih Ideologis dan Rasionalis berkaitan dengan Putaran Ke-2 Pilkada DKI Jakarta‎, menurut hemat kami tidak harus dipahami diametral seperti itu.
Adapun latar belakang keterpilihan kontestan yang dominan mencerminkan salah satu dari corak termaksud diataslah yang kelak menentukan polarisasi pemilih saat gunakan hak pilihnya di TPS 19 April 2017 yad.
Kelekatan perilaku yang ditunjukkan kontestan terhadap *Ideologi Negara Pancasila* sebagai kiblat Rasionalitas Kebijakan-kebijakan Publik yang ditawarkan kepada publik ibukota NKRI akan lebih menguatkan tingkat mutu keterpilihan kontestan dan pemilihan‎ pengguna hak pilih.
‎Apalagi bilamana kontestan ternyata dari *Keluarga Besar Kepejoangan45*, maka menurut hemat kami akan lebih berkepastian kiprahkan jiwa semangat nilai-nilai *Ideologi Negara Pancasila* ketimbang kontestan lainnya.
Dalam kaitan inilah, direkomendasikan kepada kontestan
untuk lebih berkonsentrasi meyakinkan publik pemilih akan keberpihakan kiprahkan *Jakarta Ibukota Pancasila (JIPAN)* bernafaskan *Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka 1945* berdasarkan *Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)*.
Jakarta, 17 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
pancasila

Ibukota Pancasila, Amanat Indonesia Raya (AIR)

Wilayah geografis Indonesia dikenali berkomposisi tanah 30% dan air 70% yang senada saja dengan kandungan cairan tubuh manusia yang 70%, sehingga tidak mengherankan jika para leluhur secara bijaksana memaknai air sedemikian pentingnya bagi kehidupan. Dalam pengertian inilah paham AIR bisa dimaknai lanjut sebagai pesan Amanat Indonesia Raya.
Gaya Kepemimpinan Air
Gerakan air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, bermakna praktek kepemimpinan akan menjadi sempurna melalui laku silahturahmi dan tanggung jawab kepada bawahannya karena kehidupan itu seperti air yang mengalir dan selalu berkandungan ajaran etika sopan santun, kearifan dan kehalusan budi. Namun bilamana kebenaran lalu dinodai, prinsip dan harga diri bangsa dikoyak dan diganggu, maka air jernih tersebut lalu dapat berubah menjadi air bah yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan merusak semua penghalang dan pengganggunya.
Peranan air sejak awal kehidupan senantiasa memperoleh kedudukan yang istimewa seperti yang dikenali dengan air ketuban. Artinya, keberadaan air yang dikelola, dimanfaatkan dan dimuliakan dengan baik akan terbukti membawa kemashalatan bagi umat. Simaklah, air yang mengalir jernih dan sehat akan menyuburkan tanah, menumbuhkan ragam tanaman pangan, sayuran dan buah2an sedemikian melimpah sehingga pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan. Dan sebenarnya, air mengajarkan manusia agar senantiasa berupaya saling berbagi manfaat, melayani masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebaliknya, mutu air dapat pula menjadi ukuran bagi mutu kondisi sosial budaya setempat.
Permukaan air selalu rata di atas beragam bidang apapun, hal ini mengajarkan pentingnya persamaan hak dan kewajiban, oleh karena itulah berbagi saling hormat menghormati dalam kerendahan diri menjadi keharusan.
Air secara alami memiliki wujud dan sifat yang bersih dan jernih. Dari sumber mata air yang tiada henti mengalir, lalu terbentuk anak2 sungai dan selanjutnya sungai2 yang seringkali bermanfaat bagi prasarana transportasi umum, perdagangan, pertahanan, rekreasi, lalulintas sosial budaya, dlsb. Sifat bersih dan jernih air melambangkan kebeningan hati, kejujuran yang berkeadilan, sedangkan arus aliran air melambangkan kekuatan suatu persatuan. Hal ini menguatkan motivasi hidup berbangsa dan mebangsa yang harus saling bekerjasama, bersatu dalam kegotongroyongan guna menggapai tujuan bersama yaitu kehidupan berkeadilan, berkebenaran dan berkesejahteraan.
Aliran air itu dinamis, ber-ubah2 tidak selalu tetap. Kenyataan ini mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang dinamis diperlukan kreatifitas, inovasi, luwes, mudah beradaptasi, dan tidak mudah berputus asa walau banyak ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan ibarat aliran air yang menemui banyak kelokan, bebatuan dan akar2 tumbuhan. Sebaliknya air yang diam tidak mengalir justru berpotensi jadi busuk dan penyebab kehidupan tidak sehat. Artinya manusia perlu senantiasa melakukan upaya2 perbaikan tatkala terjadi pemburukan mutu kehidupan.
Air  yang mengalir juga seringkali menampung kotoran, namun kotoran itu secara proses alami akan melarut dan dapat ternetralisir. Artinya, kepemimpinan juga disyaratkan akomodatif terhadap saran maupun kritik dan mampu menahan diri di segala situasi yang dirasakan pahit sekalipun disertai mampu bersikap tenang, tegas dan obyektif.
Gemericik aliran air terdengar unik dan alami, dirasakan sebagai gelombang pereda hati yang rusuh menjadi tenang. Fakta ini mengajarkan akan pentingnya memelihara komunikasi sesama umat selaras komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Kepemimpinan Ibukota Nusantara
Rekam sejarah mencatat situs2 Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi, ber-turut2 mantan ibukota negara2 Majapahit, Sriwijaya, dan Melayu Kuno, memiliki tatakota yang serupa yakni terdiri dari jaringan kanal air dengan pulau di-tengah2 sebagai pusat kota. Tatakota ini konon mengikuti paham kota sebagai mandala yakni replika jagad raya di dunia yang menjadi wilayah kekuasaan para dewa dengan pengertian dewa tertinggi sebagai pencipta alam semesta termasuk bumi dan peri kehidupan di dalamnya. Paham ini menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara kedudukan raja dengan kerajaan yakni raja sebagai kepala pemerintahan sebenarnya adalah “wali dewa” untuk melaksanakan tugas pengaturan di dunia. Oleh sebab itulah, kota raja tersebut harus diberi tanda2 tertentu sebagai cerminan keistimewaannya, seperti sistim simbol hingga keseluruhan tatakota sebagai kedudukan raja. Diantaranya yang paling penting adalah lokasi istana pada titik tengah mandala. Titik ini melambangkan pusat kesucian jagad raya yang hanya dapat diperuntukkan bagi orang2 yang memerintah atas nama dewa, bukan sembarang orang tanpa legalitas.
Peranan air sedemikian pentingnya dalam pembentukan ibukota Negara2 yang pernah mengelola nusantara (sekarang wilayah Indonesia) itu tentunya dapat dimaknai juga sebagai mempunyai hubungan erat dengan ciri tanah air nusantara itu sendiri yakni Negara kepulauan yang 70% bagiannya berwujud air.
Demikian pula pola kepemerintahan negara2 penguasa nusantara itu sangat boleh jadi lekat dengan gaya kepemimpinan air termaksud diatas, terbukti negara2 itu berusia ratusan tahun (Majapahit 1293 sd 1525, Sriwijaya 392 sd 1406).
Dalam konteks kekinian, mungkin kehendak memindah ibukota NKRI dari Jakarta ke tempat lain dapat merujuk kepada riwayat Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi tersebut.
Artinya, ibukota yang akan datang perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kelola tata airnya kelak terkendali baik. Jakarta awalnya adalah kota pelabuhan Nusakelapa, lalu Sundakelapa dan Jayakarta, kemudian kota dagang Batavia. Sangat boleh jadi penataan kelola air yang kini kurang baik menjadikan Jakarta kurang nyaman didiami, termasuk peranan alami diapit 2 (dua) sungai besar yang kini sudah bermasalah banjir kiriman bagi Jakarta, karena hulunya memang tidak lagi cukup berkemampuan menyerap air hujan besar, disamping curah hujan lokal yang terpengaruh perubahan iklim global.
Kehadiran tata air dan tata kepemimpinan air rupanya melekat erat pada peran ibukota negara kepulauan terbesar di dunia ini, sehingga opsi pemindahan ibukota seharusnya mempertimbangkan pula riwayat nusantara masa lalu, artinya pemilihan lokasi sebaiknya memungkinkan tata air kota yang terkendali atau memanfaatkan saja lokasi ibukota nusantara seperti Trowulan, sehingga kehendak menjadikan museum Majapahit dapat disinergikan sekaligus dengan kehendak pemindahan pusat pemerintahan NKRI.
Kasat mata, tampaknya lahan di Trowulan yang berlokasi di selatan kota Mojokerto itu sebenarnya memungkinkan dirancang sebagai pusat pemerintahan NKRI, sekaligus menjemput kembali kejayaan nusantara yang tidak terlepas dari pesan AIR adalah Amanat Indonesia Raya.
Untuk lebih sempurnanya hajatan nasional ini maka tidaklah berkelebihan, semoga ibukota NKRI yang akan datang, dimanapun lokasinya, dapat diberi nama ibukota Pancasila demi harmonisasi bhinneka tunggal ika yang terbaik bagi aspek2 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jakarta Selatan, 8 Oktober 2010
Pandji R Hadinoto, GAPI (*)
(*) HP : 0818284545, eMail : repindo45@yahoo.com

Politik Karakter Pusaka Indonesia

Ilustrasi/Ist.

SHNetKepada Yth PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017,
Mencermati debat PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 yang ditayangkan layar kaca Jumat 13 Januari 2017 malam, menunjukkan kecerdasan diatas rata2 namun terkesan lebih didominasi pikiran2 kebijakan perbaikan di tataran teknis operasional skala daerah khusus ibukota Jakarta semata.

Padahal‎ tanpa perbaikan kebijakan di tataran politik hukum nasional dalam hal ini refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 plus kiprah adendum2 yang dibutuhkan paling tidak untuk 2 dekade kedepan, maka kebijakan2 perbaikan teknis itu akan tidak bermakna meningkatkan baik Indeks kebahagiaan bangsa Indonesia per Biro Pusat Statistik dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto per Perhimpunan Bangsa Bangsa yang masing2 dirilis periodik.

Faktanya hanya pasal 34 dari UUD yang sempat tersentuh oleh salah satu PasLon‎, padahal tema debat *pembangunan sosial* berdimensi majemuk yang terkait dengan banyak amanat konstitusi yang bijaknya harus jadi payung argumentasi yang komprehensif.

‎Namun perdebatan cukup menggembirakan karena mengerucut ke ikhwal bina karakter moral dan kinerja seperti digarisbawahi oleh salah satu PasLon, dan menurut hemat kami, bina karakter itu bijaknya lebih dipertajam dan diperluas di pentas debat 27 Januari 2017 dan 10 Pebruari 2017 yad seperti merujuk kepada doktrin / pakem Pusaka Bangsa Indonesia : http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/‎

‎PasLon bersikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia inilah yang dapat lebih diharapkan memimpin DKI Jakarta berpayungkan pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial per UUD 1945 secara murni dan konsekwen dan bukannya pro Politik Dualistik bahkan Bias berpayungkan pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial per UUD Reformasi 1999-2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 yang realitasnya hanya berisikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 TANPA terpadukan dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan amanat sila2 Pancasila].

Dengan kata lain, Tema Pembangunan Sosial tersebut adalah sudah Pro UUD 1945 ketimbang UUD 1999-2002, dan hal ini petunjuk agar para PasLon lebih menuntaskan secara komprehensif visi dan misinya berkerangka refungsikan UUD 1945 yang memang secara legal formal belum atau tidak pernah dicabut pemberlakuannya.

‎Oleh karena itulah ketegasan sikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia dari PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 wajar ditunggu oleh 7 (tujuh) juta warga ibukota NKRI pemilih di 15 Pebruari 2017 yad.

Jakarta, 14 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Pilkada DKI Jakarta Kudu Dua Putaran

SHNet, Jakarta- Percaya atau tidak, Pemilu Kepala Daerah yang baru saja berlangsung justru membawa berkah tersendiri. Makanya, keinginan masyarakat agar pesta yang sempat jadi perang demokrasi tersebut, digelar dua putaran khusus untuk wilayah DKI Jakarta.

Agus-Silvy kandas, Ahok dan Anies kudu beradu muka di putaran kedua yang Insha Allah bakal dilangsungkan pertengahan April nanti.

Kuda-kuda sudah dipasang. Pengusung Agus tak mungkin bakal diam saja meski jagoannya keok. Megawati pun sudah membuka pintu bagi supporter yang kalah untuk merapat ke Lenteng Agung.

Belum ada riak bakal kemana. Tapi yang pasti, pertarungan bakal lebih panas ketimbang kemarin.

Di media sosial, beredar kabar berupa postingan terkait ongkos politik berebut kursi Gubernur Jakarta yang dinukil dari media mainstream.

Seperti dilansir Tribunnews, pada 12 Februari lalu. KPU DKI Jakarta mengumumkan bahwa pasangan nomor satu punya modal Rp 68.967.750.000. Pengeluaran Rp 68.953.462.051, sehingga sisanya Rp 1.984.949.

Sementara itu, dana kampanye Anies-Sandi Rp 65.272.954.163.  Ahok-Djarot, pengeluarannya Rp 53.696.961.113 dari Rp 60.190.360.025 pemasukan.

Buat apa saja duit sebanyak itu?

Buat apalagi kalau bukan untuk bayar iklan, cetak kaos, brosur, poster, bendera, spanduk, sewa tempat, gaji relawan dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud berkah dari Pemilu Kada yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Apakah Badan Pusat Statistik punya data berapa banyak tukang sablon di seluruh Indonesia? Kalau ada, coba angka itu dikalikan hasil dari penjumlahan berikut ini.

Kalau tiap kaos, spanduk atau banner ongkos sablonnya Rp 15 ribu, sedangkan tiap tukang sablon mendapat order cetak 100 kaos, 75 spanduk dan 150 banner, berapakah duit yang berputar untuk urusan sablon saja?

Relawan, kalau dulu sebutan ini cuma untuk individu yang secara sukarela turun ke medan bencana, tanpa gaji, paling-paling cuma dapat tempat istirahat, makan dan minum saja.

Seiring perkembangan, sebutan itu geser tempat. Partai politik mulai menggunakannya agar ada kesan mendapat dukungan ikhlas dari tenaga sukarela.

Kemarin, jauh hari sebelum pencoblosan juga ada relawan Agus-Silvy, relawan Ahok-Djarot, juga relawan Anies-Sandi.

Nomor satu, punya relawan yang mendapat gaji sebesar Rp 2,5 juta perbulan untuk tugas pasang kuping, mata, sekaligus pasang-pasang spanduk. Beberapa di antaranya, dilepas ke tiap TPS pada hari pencoblosan untuk jadi saksi.

Nomor dua, entah berapa digaji para relawannya. Sementara dari bisik-bisik di jalanan, seorang teman yang bergabung mengatakan dapat duit jalan Rp 300 ribu tiap pertemuan. Entah itu benar atau tidak.

Nomor tiga juga begitu. Salah satu teman dekat rumah yang bergabung ke dalamnya malah juga dapat proyek menggarap iklan politik segala. Memang sih, dia bilang biaya yang ditarik sekedar ongkos produksi saja tanpa embel-embel ini-itu. Tapi, ga taulah kebenarannya.

Kalau tiap pasang calon punya 500 orang relawan yang kalau mau dipukul rata mendapat gaji sebesar pemberian pasangan calon nomor 1, setidaknya ada lapangan kerja terbuka untuk 1.500 penduduk Jakarta. Dan beban pemerintah, sedikit enteng selama beberapa bulan terakhir.

Sekarang, di DKI Jakarta tinggal dua pasang calon yang harus melanjutkan pertarungan. Kalau ada perubahan nomor urut, berarti alat peraga kampanye juga berubah. Ini artinya, para penyablon masih ketiban order. Ada berapa ya jumlah tukang sablon di Jakarta saja menurut data BPS?

Meski jumlah relawan menyusut sebab nomor wahid keok, mungkin masih ada peluang membonceng ke pasangan lain agar tetap bisa kais rejeki di musim ini. Silahkan. (Ali)

Reformasi Kedudukan Ibukota
Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

 

BERITA LAINNYA

KB PII Usul Audit Sistem IT KPUD DKI

Kamis, 16 Februari 2017 – 17:12 WIB

Ketum KB PII Nasrullah Larada (Tengah) bersama Muchdi PR dan Budayawan Ridwan Saidi dalam diskusi Majelis Reboan

Jakarta – Sehubungan dengan berkembangnya isu adanya hacker (peretasan) atau permainan data dalam penghitungan suara akibat error akses pada laman Pilkada 2017 KPU beberapa kali sejak kemarin, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) mengusulkan agar dilakukan audit sistem teknologi informasi pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) KPU Pilkada 2017.

Sebagaimana diberitakan, situs pilkada 2017 KPU sempat mengalami “error” dan “down” sehingga tidak bisa diakses beberapa saat dan beberapa kali oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada tanggal 15 Februari 2017, sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap sistem pengunggahan data real count KPU hasil Pilkada.

Ketua Umum PB Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Nasrullah Larada mengatakan, audit ini dilakukan demi menjaga kredabilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada. “demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem IT di KPU Daerah maupun KPU Pusat”.

Nasrullah menambahkan, audit sistem ini hendaknya dilakukan oleh Tim Independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada DKI.

Disamping menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017 terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan. “Keberanian utk melakukan audit sistem IT merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.”.

Sebaliknya, jika penyelenggara Pilkada tidak berani melakukan audit sistem IT KPU, maka sangat wajar jika banyak masyarakat akan selalu mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada terutama DKI, yg menjurus pada sentimen negatif. (mfr)

BERITA LAINNYA



Blog Stats

  • 3,173,858 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…