Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



27
Oct
15

Kenegarawanan : Ekonomi SDG, Kewargaan Cerdas, Konstruksi Kepemimpinan

Nasionalis 45

Ekonomika SDG

Oleh: Daoed Joesoef

Ekonomika disebut dismal science karena, menurut Muhammad Chatib Basri, ia memprediksi lebih banyak krisis ketimbang kemakmuran (Kompas, 5 Oktober 2015).

Ekonomika memang suatu dismal science, tetapi bukan karena ia memprediksi lebih banyak krisis ketimbang kemakmuran. Ia bahkan menjanjikan lebih banyak kemakmuran ketimbang ilmu lain yang dinyatakan dengan PNB, PDB, PNB per kapita, PDB per kapita. Ketika janji itu terwujud ternyata tidak tanpa biaya eksesif berupa, antara lain, penindasan manusia terhadap sesamanya dan polusi berkepanjangan. Ini terjadi karena penalaran ilmu sosial yang satu ini-dengan segala kekurangannya-dipaksa diterapkan.

Penalaran suatu disiplin ilmiah betul belaka selama secara logis diturunkan dari anggapan dasarnya. Namun, ia baru pantas diterapkan selama asumsi dasarnya itu se- suai dengan the living condition. Bila tidak dan tetap mau diterapkan, perlu dua tindakan politiko-sosial. Pertama, asumsi dasar tadi dikoreksi atau, kedua, kondisi riil kehidupan dipaksa menyesuaikan diri.

Di banyak lokasi penerapan ekonomika pure and simple di berbagai belahan dunia, tindakan kedua yang selalu dijalankan hingga kondisi kehidupan yang ada terpelintir begitu rupa sampai menimbulkan kesengsaraan. Penderitaan human ini pernah menimbulkan reaksi Karl Marx yang pemikirannya, tanpa dia maksud, dijadikan dasar pembenaran komunisme dan pemerintahan Uni Soviet.

Pemaksaan penerapan ajaran ekonomika menimbulkan sengsara karena nalarnya berkelemahan fundamental. Di forum Konferensi Ke-336 Universitas dari semua pengetahuan 1 Desember 2000 di Paris, Xavier Greffe membeberkan kelemahan dan kekurangan penalaran ekonomika. Orasi ilmiahnya berjudul “La reduction à l’écomique”, pengerdilan ala ekonomika. Dia menyimpulkan anomali itu dalam dua interpretasi berikut.

Pertama, perilaku individu hanya rasional bila ia mengikuti diktum Homo economicus, di bidang apa pun kegiatannya. Pilihan individual ditetapkan pada satu acuan homogen, yaitu kepentingannya sendiri, di mana tampil tanda plus dan minus. Aksioma ini kerdil mengingat yang diakui terpenting, paling menentukan, adalah kepentingan sendiri di antara lain-lain hasrat yang memotivasi manusia. Hubungan antara manusia dan materi tak dapat diperantarai manusia lain.

Kedua, setelah menegaskan kemandirian gejala ekonomi terhadap lain-lain gejala sosial, ekonomika menyimpulkan bahwa proses dan hukum ekonomi tidak mungkin bisa diabaikan oleh lain-lain instansi sosial, terutama politik. Ekonomika tak bisa ditawar-tawar dan tak mungkin memecahkan masalah ekonomi melalui pertimbangan non-ekonomi semata-mata. Hubungan manusia dan materi penting.

Hati-hati dan waspada

Ketika penghargaan Nobel untuk ekonomika diciptakan pada 1969, banyak ekonom bersorak, menganggapnya sebagai pengakuan terhadap soliditas penalaran keilmuan dari pengetahuan yang mereka geluti. Setelah diangkat setara dengan lain-lain ilmu sosial sesudah ia berhasil nyempal dari sosiologi, ia kini dan selanjutnya berpartisipasi dalam aura ilmu eksakta. Namun, dua tokoh penerima Nobel Ekonomi tetap hati-hati dan waspada. Gunnar Myrdal mengaku sulit terus melindungi ekonomi terhadap konflik nilai kehidupan. Amartya Sen mengungkapkan kecenderungan ekonomika mereduksi kompleksitas dan tumpukan gejala sosial.

Thomas Carlyle bahkan kritis terhadap penyandang ekonomika dengan mengatakan bahwa para ekonom sering terlihat selaku terrible kill-joys yang ingin memasukkan keceriaan alami manusia dan keramahtamahannya terhadap sesama manusia ke dalam sejenis adonan beresep dari disiplin ekonomi.

Dewasa ini kecaman terhadap penalaran simplistis ekonomika jauh lebih radikal daripada sekadar kewaspadaan dari Myrdal dan Sen. Wacana publik yang menggambarkan ekonomika sebagai dismal science segera disusul tuduhan economic horror. Gejala globalisasi ekonomi langsung diikuti kutukan terhadap proses ketidakadilan, pemiskinan, perusakan lingkungan, dan alienasi yang diakibatkannya, di samping nada-nada anti kapitalis di ruang akademik. Tiga lembaga menjadi bulan-bulanan dari kecaman terhadap penalaran dan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan manusia: Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Ekonomika disalahkan melakukan reduksionisme tak hanya dalam membina penalarannya sendiri, tetapi jauh lebih parah lagi: dalam berpikir keilmuan pada umumnya. Ia membuat simplifikasi berlebihan mengenai gejala dan perilaku sosial untuk kemudian digiring ke dalam penalaran yang menunggal tentang tata ekonomi. Dengan mereformulasikan visi tentang gejala sosial demi kepentingan logikanya, ia mendesakkan suatu cara berpikir yang sangat mengesankan correct, tetapi sebenarnya begitu reduksionistis hingga tak bisa applicable kecuali dengan paksaan formal. Agar correctness penalarannya kian menonjol, ekonomika semakin banyak melibatkan matematika. Sampai ujian masuk calon mahasiswanya menuntut lulus testing matematika, bukan sosiologi, apalagi filosofi.

Namun, Ernst Helmstadler dari Universitas Munster mengeluh bahwa “…nowadays, theories in the science of economics are often perfect in terms of formal mathematics, but are scarcely suited in getting grips with economic problems or forecasting developments”.

Uraian ini tak hendak mendiskreditkan ekonomika selaku suatu disiplin ilmiah. Kitalah yang bersalah kalau sampai tak mau tahu kecenderungan pengetahuan il- miah ini mereduksi kompleksitas dan keragaman gejala sosial demi correctness penalarannya, bukan applicability-nya. Biar bagaimanapun, ekonomika tergolong ilmu sosial yang bertujuan tidak hanya memahami kenyataan (masalah) human, tetapi juga memperbaikinya. Lain dengan ilmu kealaman yang bertujuan memahami alam, tetapi tidak berpretensi mencampuri jalannya alam.

Lalu ada sesuatu yang kelihatannya esensial antagonistis antara kebiasaan pikiran mencari panduan teoretis dan yang mencari pegangan bagi keberhasilan kinerja. Teori merupakan masalah pendidikan dan pemaparan, bukan masalah pelaksanaan. Kemudian ilmu pengetahuan apa pun perlu dibiarkan bebas karena yang ia cari adalah “kebenaran”. Namun, “penerapan” kebenaran itu, lazim disebut teknologi, yang adalah hanya merupakan means dari penerapan, perlu dikontrol dan diseimbangkan dengan kearifan filosofis, Pancasila. Filosofi kolektif ini mengingatkan kita how men behave, sedangkan disiplin ekonomi mengutamakan how the markets behave. Kehidupan kita ditentukan kehendak pasar, bukan sebaliknya, sebab di balik pasar ada Homo economicus.

Kewaspadaan dalam mempelajari ekonomika perlu diingatkan agar kita tak terpeleset lagi ketika melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDG sebagai acuan pembangunan global 15 tahun ke depan yang dibahas di forum PBB sangat didominasi penalaran ekonomi dan ide globalisasi yang memanfaatkannya. Hanya keledai yang sampai tergelincir dua kali di batu yang sama.

Standar ukuran kemajuan SDG masih tetap income. GNP sudah dibaptis menjadi semacam Cawan Suci dan pengawal fanatiknya adalah kaum ekonomimandanahli statistik, sedangkan globalisasi berasumsi bahwa warga semua bangsa berpartisipasi proaktif dalam progres teknologi baru dan, karena keunggulan keterampilan teknologisnya, berhak mengeksploitasi sumber alam di mana pun dan kapan pun. Berarti kita harus “bersaing” dengan warga asing dalam memanfaatkan kekayaan alam kita. Bukankah ide pemaksaan kolonialisme baru ini yang tersirat di balik traktat Trans-Pacific Partnership, yang baru-baru ini dicanangkan Presiden Obama dari Amerika Serikat.

Kebahagiaan

Di mana kemerdekaan ekonomi negeri yang relatif terbelakang? Apa yang kelak kita sisakan untuk anak cucu kita sendiri? Ketahuilah, kita generasi sekarang bukan merupakan pewaris, melainkan peminjam kekayaan Ibu Pertiwi dari generasi mendatang. Selaku peminjam, kita wajib bisa mengembalikan kepada mereka kekayaan itu dalam keadaan relatif utuh.

Sewaktu berevolusi fisik dulu Bung Hatta sering menyatakan bahwa dengan kemerdekaan kita ingin membangun suatu dunia di mana setiap orang pantas bahagia. Ternyata happiness matters, kata Amartya Sen, because it is not irrelevant to the meaning of life… happiness relates to the perspective of freedom and capability.

Setelah mengadakan investigasi intensif mengenai kaitan antara kebahagiaan dan kehidupan, Richard Layard menyimpulkan, “There is a paradox at the heart of our lives. Most people want more income and strive for it. Yet as Western societies have got richer, their people have become no happier…. If we are asked why happiness matters, we can give no further external reason. It just obviously does matter”.

Istilah bahagia tak ada dalam kamus ekonomika murni. Berarti kita tak perlu lagi mengandalkan pembangunan nasional hanya pada penalaran ekonomi seperti yang selama ini kita lakukan. Harus diakui bahwa di suatu lokasi pembangunan tertentu di tahap tertentu, satu disiplin bisa saja paling dominan. Dan disiplin ini tidak selalu harus ekonomika. Ia bisa saja antropologi, sosiologi, budaya (adat istiadat), politika, sejarah, dan lain-lain.

Fakultas Ekonomi harus mampu membelajarkan teori pembangunan Indonesia di bumi Indonesia di samping perkuliahan tentang teori Keynes mengenai pembangunan ekonomi. Indonesia bukan lokalitas antah-berantah. Ia negeri dengan kekhasan sejarah, kaya alam, khas geografi. Perjuangan kemerdekaan dan aspirasi nasionalnya terkait kemerdekaan itu. Raksasa ekonomi baru, India dan Tiongkok, yang kerap dipuji dulu menolak resep pembangunan ekonomi IMF dan Bank Dunia. []

KOMPAS, 26 Oktober 2015

Daoed Joesoef | Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

Pemuda Cerdas Kewargaan

Oleh: Yudi Latif

Akhirnya,” tulis Ben Anderson, “saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh ‘kesadaran pemuda’ ini.”

Mohammad Hatta, sebagai pengamat yang terlibat, mengajukan pertanyaan retoris: “Apa sebabnya pemuda-pemuda, mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik?” Lantas ia jawab sendiri: “Kalau mahasiswa Belanda, Perancis, dan Inggris menikmati sepenuhnya usia muda yang serba menggembirakan, maka pemuda Indonesia harus mempersiapkan diri untuk suatu tugas yang menuntut syarat-syarat lain. Tidak ada jalan lain yang sudah siap dirintis baginya; tidak ada lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan baginya. Sebaliknya dia harus membangun mulai dari bawah, di tengah-tengah suasana yang serba sukar, di tengah-tengah pertarungan yang penuh dendam dan kebencian. Perjuangan kemerdekaan yang berat membayang di depannya, membuat dia menjadi orang yang cepat tua dan serius untuk usianya.”

Kesadaran revolusioner kaum muda Indonesia itu tidaklah jatuh dari langit, tetapi sengaja diusahakan melalui penaburan benih-benih kecerdasan yang disemai di ruang publik. Memasuki dekade kedua abad ke-20, generasi baru, yang terdidik secara baru, melahirkan kesadaran baru bahwa untuk masa yang panjang bumiputra hidup bagaikan katak dalam tempurung; dan tempurung itu dipercaya sebagai langit luas.  Mereka melihat dengan mata sendiri kesengsaraan yang diderita oleh massa rakyat, dan menyadari sepenuhnya bahwa “senjata” lama dengan impian ratu adilnya tak lagi memadai sebagai sarana perjuangan.

Generasi baru tampil dengan menawarkan “senjata” baru, cara pengucapan baru, dan karisma pengubah sejarah yang baru. Senjata itu bernama kecerdasan dan ilmu (ideologi). Manakala elemen-elemen kemapanan menyeru pada “kejumudan” dan “kesempitan”, kaum muda menerobosnya dengan menawarkan ide-ide progresif dan semangat republikanisme yang lebar dan inklusif. Dengan kecerdasan dan ideologi, generasi baru menyadari bahwa rakyat Indonesia dengan pecahan-pecahan yang banyak dan beraneka tak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebersamaan jika tidak memiliki “bilangan penyebut” yang sama.

Perjuangan dari keragaman posisi subyek memerlukan titik temu (common denominator). Penyebut bersama sebagai titik temu itu mereka temukan dalam nama Indonesia, dengan imaji komunitas bersama yang dikonstruksikan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pembongkaran kreatif

Dalam menggagas imaji kebangsaan baru itu, Sumpah Pemuda berisi kecerdasan pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis, dan status quois dari generasi tua, para pemuda-pelajar, yang semuanya berusia di bawah 30 tahun itu, datang dengan etos kreatif. Etos kreatif ini, seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind (1968), bersendikan kecerdasan dengan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko sehingga memiliki kemampuan untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik.

Sumpah Pemuda itu juga berisi tekad dari suatu kaum yang progresif, bahwa pendefinisi utama pemuda itu bukanlah usia, melainkan situasi mental kejiwaan (state of mind). Dalam ungkapan Samuel Ullman, “Pemuda bukanlah persoalan lutut yang lentur, bibir merah, dan pipi yang berona kemerahan; melainkan masalah tekad, kualitas imajinasi, kekuatan emosi; kesegaran musim semi kehidupan.”

Sumpah Pemuda itu berisi kebesaran. Kebesaran jiwa yang mengatasi kekerdilan kepentingan sempit demi kebaikan hidup bersama. Meski bahasa Jawa dengan jumlah penutur paling banyak, dan pemuda-pelajar yang menghadiri Kongres Pemuda itu juga banyak yang berasal dari tanah Jawa, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan. Demi mengusung gagasan kebangsaan yang egaliter, mereka sepakat menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sumpah Pemuda itu berisi keluasan. Keluasan horizon imajinasi kebangsaan yang mengatasi kesempitan primordialisme agama dan kedaerahan. Di bawah payung “nasionalisme kewargaan”, segala kesempitan dan keragaman dipertautkan  ke dalam keluasan imaji keindonesiaan. Kesanggupan mentransendensikan kesempitan etnosentrisme menuju keluasan solidaritas kebangsaan itu pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya.

Elan vital jiwa Sumpah Pemuda itu sangat penting kita bangkitkan, manakala kehidupan publik-kenegaraan saat ini cenderung mengabaikan kecerdasan. Kehormatan pikiran kembali dihinakan oleh politik dinasti dan kekuatan uang, yang membawa mediokritas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan merajalelanya mediokritas, etos kreatif, dan ekonomi kreatif sebagai basis daya saing global pada era pasca industri tak bisa berkembang secara kondusif.

Dengan peluluhan daya pikir, kelebaran semangat nasionalisme kewargaan juga disempitkan kembali oleh semangat partaiisme, tribalisme, koncoisme, fundamentalisme, dan daerahisme. Dalam situasi demikian, proyek nasionalisme kewargaan yang digagas Sumpah Pemuda berjalan surut ke belakang. Kita dihadapkan pada situasi pahit, harus menerima nubuat dari Edward Shils,  “Kendati intelektual negara-negara terbelakang telah menciptakan ide tentang bangsa di negeri mereka sendiri, mereka belum sanggup mencipta sebuah bangsa. Mereka sendiri adalah korban dari kondisi itu karena nasionalisme tidak  dengan sendirinya menjelmakan semangat kewargaan.”

Gerak mundur keindonesiaan

Gerak mundur keindonesiaan sebagai kebangsaan yang tidak mewujudkan kewargaan itu sangat tampak dari melemahnya jati diri manusia Indonesia dalam aspek kedirian yang bersifat publik. Bahwa pribadi yang baik tidak dengan sendirinya menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik. Kita juga bisa menyaksikan, hampir semua hal yang bersifat kolektif mengalami dekadensi: parpol sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparatur penegak hukum, dan keamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi-organisasi keagamaan berskala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit.

Krisis pada kedirian yang bersifat publik ini mencerminkan kegagalan pembangunan bangsa dalam mengembangkan “kecerdasan kewargaan” (civic intelligence). Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal, dengan mengabaikan usaha mempertautkan keragaman kecerdasan personal itu ke dalam kecerdasan kolektif kewargaan. Setiap individu dibiarkan menjadi deret “huruf” alfabet,  tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) ke dalam “kata” dan “kalimat” bersama. Akibatnya, banyak manusia yang baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya).

Padahal, pengembangan “kecerdasan kewargaan” lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonisasi individualisme. Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang, bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, tergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, pengembangan jati diri bukan saja harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai “perwujudan khusus” (“diferensiasi”) dari alam. Pengembangan jati diri juga harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter perseorangan berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Karena itu, pengembangan “kecerdasan kewargaan” berbasis Pancasila merupakan kunci integrasi dan kemajuan bangsa. Namun, persis pada titik itulah simpul terlemah dari proses pendidikan dan pembangunan selama ini. Peringatan hari Sumpah Pemuda harus dijadikan momentum mengembalikan trayek kebangsaan Indonesia pada rel nasionalisme kewargaan, dengan mengembangkan “kecerdasan kewargaan” berjiwa Pancasila. []

KOMPAS, 28 Oktober 2015

Yudi Latif | Sekretaris Dewan Pakar FKPPI dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Konstruksi Sosial Pemimpin

Oleh: Ignas Kleden

Sudah menjadi tradisi baru dalam politik Indonesia, bahwa presiden terpilih dievaluasi dari waktu ke waktu, khususnya pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal yang sama berlaku juga untuk para menteri kabinet. Pada 100 hari pertama dievaluasi apa yang sudah tercapai, sejauh mana janji-janji kampanye direalisasikan, dan apa yang belum terwujud atau belum mendapat perhatian pemerintah. Seterusnya ada penilaian kembali pada setiap kuartal, yang didukung oleh hasil survei lembaga-lembaga penelitian.

Pada hari-hari ini perhatian publik terpusat pada apa yang sudah atau belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo bersama kabinetnya.

Kesimpulan umum dari berbagai evaluasi menyatakan bahwa dalam bidang politik konsolidasi dan stabilitas politik berjalan aman, sedangkan ekonomi memperlihatkan banyak kesulitan akibat menurunnya angka pertumbuhan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan naiknya angka pengangguran sebagai konsekuensinya. Data yang dimuat Kompas, misalnya, memperlihatkan bahwa dalam kuartal pertama dan kedua 2015, laju pertumbuhan ekonomi hanya 4,71 persen dan 4,67 persen. Angka-angka itu berada jauh di bawah laju pertumbuhan yang ditetapkan dalam APBN, yaitu 5,7 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka telah menimpa 7,45 juta orang pada Februari 2015 (Kompas, 20/10).

Politik dan ekonomi selalu berhubungan erat. Asumsi tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai prasyarat bagi stabilitas politik, masih dianut oleh para eksekutif tinggi, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya. Anggapan ini berbeda dari anggapan yang dianut dalam pemerintahan Presiden Soeharto, karena pada masa itu politik yang stabil dianggap jaminan bagi pertumbuhan ekonomi yang tak terganggu. Jadi, bukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menjadi jaminan bagi stabilitas politik, melainkan sebaliknya, stabilitas politiklah yang menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi, sedangkan stabilitas politik dianggap dibentuk oleh syarat-syarat dalam bidang politik sendiri, seperti penyederhanaan partai politik, pembatasan partisipasi politik, dihapuskannya oposisi politik, penerapan asas kebebasan yang bertanggung jawab bagi pers serta penciptaan massa mengambang pada tingkat di bawah kecamatan.

Kinerja tahun pertama

Dalam masa pemerintahan Jokowi, pengaruh politik terhadap ekonomi, khususnya ekonomi uang menjadi lebih langsung, karena turun-naiknya nilai saham dan ada-tidaknya investasi ditentukan secara langsung oleh persepsi tentang keadaan politik, yaitu oleh tanggapan pasar. Kalau pasar merasa bahwa kepastian hukum dalam politik amat goyah, atau pemerintah sendiri tidak berani mengambil keputusan dalam keadaan kritis, atau tidak menunjukkan komitmen yang bisa dipegang terhadap apa yang diputuskannya, maka para investor akan ragu dan mungkin menarik diri, dan enggan melakukan investasi, sementara nilai saham turun dengan cepat. Sebaliknya, keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia kuat dan dapat menguasai keadaan kritis, akan menaikkan segera nilai saham, dan memberi dorongan pada investor untuk mulai melakukan investasi. Dalam ekonomi uang, perilaku ekonomi ditentukan persepsi.

Namun demikian, turunnya angka pertumbuhan dalam kuartal akhir pemerintahan Jokowi, tidak semata-mata disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, khususnya setelah Tiongkok melakukan devaluasi mata uangnya, yang memukul ekonomi banyak negara. Rupiah segera melemah terhadap dollar AS dan mencapai titik terendah pada 29 September ketika 1 dollar AS bernilai sama dengan Rp 14.726 meskipun pada saat ini rupiah semakin menguat menjadi kurang-lebih Rp 13.000 per dollar AS.

Dalam pada itu muncul perdebatan semantik antara Presiden Jokowi dan para pengritiknya, apakah ini suatu krisis dalam ekonomi Indonesia atau suatu pelambatan saja. Seperti kita tahu, hingga saat ini pun Presiden tetap menolak bahwa ada krisis. Rupiah selamat dari ancaman yang lebih besar, seperti pada 1998, ketika nilai rupiah jatuh ke jurang terdalam menjadi Rp 15.250 per dollar AS pada 17 Juni 1998 (Kompas, 21/10/1998).

Kesulitan ekonomi yang dihadapi menjadi sasaran kritik utama atas prestasi pemerintahan Jokowi. Kritik mungkin masih berdatangan, tetapi yang lebih penting adalah sikap pemerintah menghadapi berbagai kritik itu. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV di Jakarta pada 19 Oktober, Presiden Jokowi berkata: “Memang tugas rakyat menilai kinerja kabinet, kinerja pemerintah. Tugas kami memperbaiki”. Presiden menyadari bahwa beberapa kebijakannya seperti mencabut subsidi BBM bukanlah kebijakan yang populer dan menyenangkan, meski pun harus dilakukan. Apalagi tujuan terjauh yang hendak dicapai adalah mengubah fundamental ekonomi Indonesia, dari ekonomi yang mengandalkan konsumsi ke ekonomi berbasis produksi dan investasi.

Selain masalah ekonomi-politik, ada juga berbagai masalah sosial-politik yang belum seluruhnya diselesaikan secara memuaskan. Masalah sosial ini pada intinya bersinggungan dengan hubungan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Selama Orde Baru masalah sosial lebih berat ke sosial-politik dengan jalur vertikal, antara masyarakat dan negara, yaitu antara rakyat dan pemerintah. Pembatasan partisipasi politik selama Orde Baru, menyebabkan rakyat tidak dapat mengembangkan dirinya, karena kebebasan mereka banyak dibatasi, sementara berbagai ekspresi politik yang tidak sejalan dengan keinginan penguasa dihadapi secara represif. Dalam pemerintahan setelah Reformasi 1998, dan khususnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi, masalah sosial-politik itu berubah sifat menjadi masalah sosial-budaya dengan jalur horizontal, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok etnis maupun kelompok agama.

Hubungan antar-etnik kadang kala meruncing di daerah, bersamaan dengan penerapan pilkada secara langsung, meski pun diberlakukannya otonomi daerah sejak 2001 yang dilaksanakan tidak selalu secara bijaksana, cenderung meningkatkan provinsialisme. Ryaas Rasyid, yang ketika menjadi menteri kabinet menggagas dan memberlakukan otonomi daerah, mengatakan dalam sebuah diskusi pada 16 Oktober lalu, bahwa pemilihan presiden hampir tidak mempunyai implikasi dalam hubungan antarkelompok.

Presiden terpilih segera dilantik, dan calon yang kalah, meski pun melakukan protes, akan bekerja seperti biasa tanpa beban rasa malu yang berlebihan. Tetapi, seorang calon bupati di daerah yang kalah dalam pilkada, akan kehilangan muka kalau berhadapan dengan para pendukung atau lawan politiknya. Masalah politikpilkada mudah sekali menjelma menjadi ketegangan dalam hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, dan hubungan antarkelompok karena orang-orang saling mengenal secara pribadi, dan belum terbiasa melihat masalah politik sebagai sesuatu yang terpisah dari hubungan pribadi. Kekalahan politik masih dipandang aib pribadi atau kelompok.

Selain itu hubungan antarkelompok agama juga mengandung sensitivitas yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Selain faktor-faktor luar yang menyulut konflik, ada sesuatu dalam watak agama-agama itu sendiri yang potensial menimbulkan ketegangan, meski pun tiap agama melarang permusuhan dan kekerasan. Di satu pihak agama dapat dihayati sebagai jalan bagi tiap orang untuk mencapai kesempurnaan hidup, sementara di pihak lain agama juga berfungsi sebagai identitas suatu kelompok sosial. Sebagai jalan kepada kesempurnaan yang dapat dicapai oleh tiap orang dengan metode-metode tertentu, kegiatan seseorang dalam agamanya dapat berpuncak pada kontemplasi dan kehidupan mistik.

Agama benar-benar menjadi urusan pribadi. Sebaliknya, sebagai atribut identitas suatu kelompok, agama terlibat dalam pergolakan sosial, berupa persaingan suatu kelompok dengan kelompok lain. Apalagi pada masa sekarang semakin menguat identity politics, yang mengandung dua tema utama, yaitu perjuangan politik untuk mendapat pengakuan terhadap identitas suatu kelompok, serta penonjolan identitas sebagai atribut representasi politik. Kalau agama menjadi atribut identitas, dan identitas menjadi atribut representasi politik, agama dapat mengalami politisasi dari waktu ke waktu.

Konflik vertikal antara masyarakat dan negara pada masa sekarang berubah bentuk menjadi konflik antara ranah publik dan ranah privat dalam administrasi pemerintahan. Korupsi yang masih merajalela adalah manifestasi kekacauan hubungan privat dan publik dalam keuangan negara, karena dana-dana publik yang dikuasai negara digunakan secara ilegal sebagai dana privat oleh pejabat-pejabat negara. Demikian pun keputusan-keputusan yang bersifat publik (yang menyangkut proyek-proyek yang dibiayai pemerintah) diusahakan dimenangkan secara privat melalui uang-uang suap yang diberikan oleh kalangan privat yang yang bermodal besar.

Sosok kepemimpinan Jokowi

Kiranya jelas dari uraian di atas bahwa penilaian terhadap prestasi seorang pemimpin seyogianya diimbangi dengan penilaian terhadap perilaku masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada kebebasan pribadi dalam masyarakat yang tidak bebas, dan tidak ada keadilan bagi seseorang dalam masyarakat yang tidak adil, begitu dalil filosof Theodor Adorno dari mazhab Frankfurt. Perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membasmi korupsi adalah usaha yang harus didukung sekuat tenaga oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia sebagai negara dan masyarakat yang relatif adil, agar terbuka kemungkinan bagi tiap warga negara untuk mendapat keadilan di dalamnya. Pihak yang hendak memperlemah KPK dapat dianggap sebagai injustice collaborators, yang bertujuan melestarikan ketidakadilan dalam masyarakat, dan atas cara itu membuat keadilan untuk tiap warga negara menjadi mustahil.

Pemerintahan Jokowi selama satu tahun belum memuaskan. Tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kita dapat mencatat usahanya untuk menjadi pemimpin yang semakin hari semakin berkembang, semakin memahami tugasnya, dan berusaha melaksanakannya? Pertanyaan ini menjadi konkret, kalau kita juga bertanya apakah para pimpinan dan anggota DPR dalam setahun ini semakin berkembang dalam tugas mereka, dan sudah melampaui tahapan sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing dan bukan dengan urusan rakyat yang mereka wakili?

Nawacita memang menjadi rujukan kritik dan penilaian. Tetapi, Nawacita adalah kerangka kerja atau framework untuk jangka panjang dan bukan untuk satu tahun kerja. Bahkan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi pun beberapa agenda Nawacita sangat mungkin belum dapat direalisasikan seluruhnya. Lebih penting untuk dipertanyakan apakah sudah diambil langkah-langkah untuk meletakkan landasan bagi realisasi agenda Nawacita setahap demi setahap. Kemandirian ekonomi nasional, memang belum terwujud, tetapi sudah terlihat kesadaran dan tekad untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, tidak perlu diimpor. Kebiasaan mengimpor beras, kedelai, garam, dan gula dibatasi, dan didorong inisiatif untuk memproduksinya di dalam negeri. Presiden merujuk Badan Pusat Statistik bahwa produksi beras dalam negeri meningkat 5,5 juta ton, tetapi susah diketahui di mana stoknya.

Kita teringat dalil Amartya Sen, pemenang Nobel untuk Ilmu Ekonomi 1998, bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh tidak adanya makanan, tetapi karena makanan yang ada itu tidak bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan. Kelaparan diatasi dengan meningkatkan kemampuan mendatangkan makanan melalui cara-cara yang dibenarkan hukum. Tugas pemerintah adalah meningkatkan the ability to command food through legal means available in the society.

Satu hal sulit diragukan, yaitu perhatian Jokowi ke daerah-daerah, juga daerah di pinggiran. Mungkin baru sekali ini seorang presiden Indonesia mengunjungi 220 daerah dalam waktu satu tahun, atau rata-rata empat kali seminggu. Pembangunan jalan kereta api sudah direncanakan tahun depan, sedangkan bendungan sudah dibangun pula di beberapa daerah. Menggerakkan ekonomi dari pinggiran masih makan waktu, tetapi perhatian ke daerah pinggiran sudah nyata. Pada titik itu, kesulitan masyarakat yang ditanggapi dengan tindakan dan pengertian, akan membentuk sosok pemimpinnya menurut dalil sosiologi bahwa pemimpin adalah konstruksi sosial masyarakat yang dipimpinnya. []

KOMPAS, 29 Oktober 2015

Ignas Kleden | Sosiolog; Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)

20
Oct
15

Sejarah Indonesia : Nusantara, Tarumanegara, Sumatera

Misteri Ramalan Rasulullah Tentang Kebangkitan Nusantara

Discussion in ‘Sejarah‘ started by pepes, Sep 25, 2015.

[​IMG]

Seorang budayawan dan ulama Nurcholish Madjid mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonic dari Barus (orang-orang Melayu di wilayah sumatera) sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang di abadikan dalam Al-Qur’an (wayusqauna biha ka’san kana mizajuha kafura).

Ada sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang cukup menarik perhatian saya. Dalam surah al-A’raaf ayat 96 difirmankan, “Walau anna ahlal-quraa aamanuu wattaqau lafatahnaa `alaihim barakaatim minas-samaa’ i wal-ardhi” (jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi).

Hemat saya, sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Saw. Benar, memang Al-Qur’an itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata.

Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut —menurut K.H. Maemun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama— adalah ahlal-quraa, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali, menurut saya penduduk “desa” atau “nagari” ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu?

Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon “Di Arab tidak ada desa. Adanya (waktu turun ayat itu) adalah suku Badui yang hidupnya (nomaden) seperti tawon, kalau kepala sukunya pindah mereka ikut pindah. Makanya, ayat ini untuk Indonesia”.

Jadi jelas pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat, berbeda dengan kelurahan. Sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri.

Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, kepala desa lazim disebut Kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang Lurah diangkat oleh pemerintahan yang lebih tinggi, ia seorang pegawai negeri.

Nomaden itu pola hidup berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik aLa Genghis Khan. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini.

Nampak dalam ayat itu, Baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya.. yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti disebut dalam ayat itu.

Dan, kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Shind/Indies. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda,”belajarlah sampai ke negeri Shind”.

Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Shind adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehinga pantas dicontohi oleh para pengikutnya.

Di kala Barat masih hidup di gua-gua, di kala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat2 lainnya di belahan dunia.

Ada juga hadis dari Ibu Aisyah ra bahwa saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi Dzarirah (bedak wangi dari Shind/Indies) . Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term ahlal-quraa, jika ia belum pernah melihat rupa desa atau nagari atau negeri sebelumnya. Mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Shind.

Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil (civil society) seperti yang pernah ia saksikan di Shind selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesalehan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya sehingga tertata kehidupan yang damai, aman, tentram dan sejahtera (maslahah ‘ammah atau bonum commune).

Saya meyakini ayat dalam surah al-A’raaf ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. Utamanya bagi orang-orang awam di grass root yang hidup di desa-desa. Sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya.

Desa, menurut saya adalah cagar budaya. Hatta setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai. Apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita.

Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya ingkar budaya sendiri. Itu bertentangan dengan visi Nabi di atas.

Mengingkari budaya, menolak kebhinekaan berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan adalah suatu perbuatan yang niscaya mengundang azab seperti disebutkan dalam surah Al-A’raaf berikutnya, “wa laakin kadzdzabuu fa akhadznaahum bimaa kaanuu yaksibuun”.

Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi thawaf, haji, puasa, dan lain-lain yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana difirmankan, “wa kadzalika anzalnahu hukman `rabiyan (demikianlah Aku turunkan Al-Qur’an itu kepadanya berupa hukum-hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab).

sumber

Sejarah Kerajaan Tarumanegara dan Terbentuknya Selat Sunda

Discussion in ‘Sejarah‘ started by AwanSelatan, Sep 16, 2015.

[​IMG]

Tarumanegara adalah nama sebuah kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat dengan rajanya yang terkenal bernama Purnawarman yang bertahta pada sekitar tahun 400 M. Demikian yang diajarkan di buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari. Tetapi Slametmuljana (1980) dalam bukunya “Dari Holotan ke Jayakarta” dan Ayatrohaedi (1983) dalam artikelnya “Pustaka aiya-Raiya i Bhumi Nusantara”, menyebutkan bahwa sebelumTarumanegara, ada beberapa kerajaan Hindu yang mendahului Tarumanegara : Aruteun (Holotan), Salakanagara, Jayasinghapura, Argabinta, dan Hujung Kulon. Semua kerajaan ini ada di Jawa Barat mulai abad ke-1 sampai abad ke-5.

[​IMG]

Lalu, apa ada hubungannya dengan geologi sehingga saya menulisnya ? Mungkin ada. Kerajaan-kerajaan pendahulu Tarumanegara ini ada saat Sumatra masih bersatu dengan Sunda melalui jembatan darat yang melintasi gunung Krakatau. Sebuah peta kuno yang sumbernya tak jelas tetapi tercantum di dalam buku Daldjoeni (1992) : “Geografi Kesejarahan” menggambarkan ada semacam jembatan darat antara Sunda dan Sumatra.

Van Bemmelen (1952) dalam “De Geologische Geschiedenis van Indonesie” menulis di halaman 127 bahwa Selat Sunda sebelum tahun 1175 tak pernah diberitakan dapat dilewati kapal laut karena kondisinya belum memungkinkan. Gunung Krakatau belum merupakan pulau kecil seperti sekarang. Pulau-pulau besar kecil masih banyak berserakan di Selat Sunda.

Sumatra dan Jawa masih bergandeng menjadi satu. Perbatasan antara Swarnadwipa (Sumatra) dan Jawadwipa (Jawa) pada masa itu masih berupa suatu teluk yang menjorok jauh ke pedalaman di daerah Jambi. Demikian menurut catatan para pelaut Arab dan Cina (van Bemmelen, 1952, hal. 126-127).

Kondisi geografi ini nanti akan berpengaruh kepada seputar polemik para ahli sejarah tentang pusat Kerajaan Sriwijaya yang bercorak maritim apakah di Palembang atau di Jambi. Kerajaan Salakanagara meliputi Teluk Sunda (nantinya akan menjadi Selat Sunda), pulau-pulau di sekitarnya, dan Jawa Barat bagian barat. Rajanya yang pertama bernama Dewawarman I (130-168 M) yang berasal dari India. Sejumlah arca Syiwa dan Ganesha pernah ditemukan di Pulau Panaitan, Selat Sunda, itu adalah peninggalan2 Salakanagara.

Kerajaan Jayasinghapura (mulai tahun 340 M) adalah penerus Salakanagara dan diperkirakan beribu kota di kota Jasinga sekarang di sebelah barat Bogor. Rajanya yang terkenal adalah Dewawarman VIII (358-382). Tak diketahui banyak soal Kerajaan Hujungkulon dan Argabinta, tetapi melihat namanya, kedua kerajaan ini mungkin lokasinya ada di sekitar Ujung Kulon dan Cianjur Selatan.

Semua kerajaan pendahulu Tarumanegara ini tak meninggalkan prasasti, tetapi beberapa artefak-nya ditemukan. Kebudayaan menulis mungkin belum terbiasa saat-saat itu. Pengetahuan tentang keberadaan kerajaan-kerajaan ini berdasarkan cerita babad dan manuskrip para pelancong dari luar, juga dokumen2 Cina yang telah mengenal tulisan jauh lebih awal.

[​IMG]

Kerajaan Tarumanegara kemudian menggantikan Jayasinghapura. Rajanya bernama Purnawarman yang naik tahta pada 395 M dan berwilayah di sekitar aliran hilir Citarum sekarang. Dari Tarumanegara inilah mulai ditemukan prasasti-prasasti sisa kekuasaannya. Tapak kaki Purnawarman di prasasti2-nya menunjukkan wilayah kekuasaan Tarumanegara.

Pada saat yang bersamaan dengan Tarumanegara, di wilayah Jakarta sekarang terdapat sebuah kerajaan bernama Aruteun (Holotan). Tahun 430, 433, 434, dan 452 kerajaan ini tercatat mengirimkan utusan ke Kekaisaran Cina dengan maksud meminta bantuan atas gangguan terhadap Aruteun oleh kerajaan tetangganya (Tarumanegara). Apa daya, justru Holotan takluk kepada Tarumanegara pada 452. Kerajaan Tarumanegara sendiri berakhir pada tahun 686 oleh serangan Sriwijaya.

Sebuah petikan penting terdapat di sebuah buku berbahasa Jawa Kuno (“Pustaka Raja Purwa”) (dari Keys, 1999 : Catastrophe : A Quest for the Origins of the Modern Worlds). Pada tahun 416 ”Ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada goncangan Bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Lalu datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan pulau Sumatra”.

Di tempat lain, seorang bishop Siria, John dari Efesus, menulis sebuah chronicle di antara tahun 535 – 536 AD, “ Ada tanda-tanda dari Matahari, tanda-tanda yang belum pernah dilihat atau dilaporkan sebelumnya. Matahari menjadi gelap, dan kegelapannya berlangsung sampai 18 bulan. Setiap harinya hanya terlihat selama empat jam, itu pun samar-samar. Setiap orang mengatakan bahwa Matahari tak akan pernah mendapatkan terangnya lagi” (Keys, 1999).

Dokumen di Dinasti Cina mencatat : ”suara guntur yang sangat keras terdengar ribuan mil jauhnya ke baratdaya Cina” (Keys, 1999).Bisa dipastikan bahwa tahun-tahun itu telah terjadi sebuah bencana alam yang mungkin berupa letusan Krakatau (purba) yang meletus hebat, katastrofik, menenggelamkan jembatan darat antara Sumatra dan Jawa yang sebelumnya sudah ada dan melahirkan Selat Sunda.

Mau tidak mau, sedikit atau banyak, letusan katastrofik ini telah mempengaruhi peta politik kerajaan-kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat. Kerajaan maritim terkuat di sekitar tahun-tahun ini adalah Sriwijaya. Maka, setelah ini, Sriwijaya yang mengandalkan kekuatan baharinya menjadi makin kuat dengan terbentuknya laut di antara Sumatra dan Jawa, dan kerajaan ini mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan Hindu pertama di Jawa, yaitu di wilayah Sunda, Jawa Barat. Kelak, Sriwijaya pun mundur akibat sedimentasi sungai-sungai di wilayah timur Sumatra yang telah mengakibatkan perdagangan menjadi lesu sebab tak befungsinya pelabuhan-pelabuhan akibat sedimentasi.

Adalah karena sedimentasi Sungai Citarum dan Kali Bekasi serta kondisi rawa-rawa yang tak sehat yang telah menyebabkan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat pindah ke pedalaman (Sunda, Galuh, Pajajaran), barangkali untuk menghindari efek sedimentai sungai di wilayah hilir.

Pada tahun 670 M, Citarum dijadikan batas dua kerajaan penerus Kerajaan Tarumanagara, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda mempunyai wilayah dari sungai Citarum ke sebelah barat, sedangkan Kerajaan Galuh mempunyai wilayah dari Sungai Citarum ke sebelah timur.Sekali lagi, alam sedikit banyak memainkan peranan penting dalam maju mundurnya kerajaan-kerajaan pada masa silam.

Tahukah Anda : Sumatera Telah Dikenal Sejak Zaman Rasulullah

Discussion in ‘Sejarah‘ started by bumble, Sep 25, 2015.

  • Benarkah pulau Sumatra telah dikenal oleh Rasulullah SAW semasa hidup, serta telah dilalui dan disinggahi para pedagang dan pelaut Arab di masa itu? Pernyataan ini diungkap Prof. Dr. Muhammad Syed Naquib al-Attas di buku terbarunya “Historical Fact and Fiction” yang di seminarkan November 2011 lalu.

    Syed Muhammad al Naquib al Attas lahir di Bogor, 5 September 1931 adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia. Ia menguasai teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur.

    [​IMG]
    Muhammad al Naquib al Attas​

    Ia juga menulis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, filsafat, dan literatur Malaysia.
    Sumber Wikipedia menyebutkan, tahun 1962 Al-Attas menyelesaikan studi pasca sarjana di Institute of Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada, dengan thesis Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh.

    Al-Attas kemudian melanjutkan studi ke School of Oriental and African Studies, University of London di bawah bimbingan Professor A. J. Arberry dari Cambridge dan Dr. Martin Lings. Thesis doktornya (1962) adalah studi tentang dunia mistik Hamzah Fansuri.

    Pada 1987, Al-Attas mendirikan sebuah institusi pendidikan tinggi bernama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di Kuala Lumpur. Melalui institusi ini Al-Attas bersama sejumlah kolega dan mahasiswanya melakukan kajian dan penelitian mengenai Pemikiran dan Peradaban Islam, ia terkenal kritis terhadap Peradaban Barat.

    Kesimpulan Al-Attas ini berdasarkan inductive methode of reasoning. Metode ini, ungkap al-Attas, bisa digunakan para pengkaji sejarah ketika sumber-sumber sejarah yang tersedia dalam jumlah yang sedikit atau sulit ditemukan, lebih khusus lagi sumber-sumber sejarah Islam dan penyebaran Islam di Nusantara memang kurang.

    Ada dua fakta yang al-Attas gunakan untuk sampai pada kesimpulan di atas.
    Pertama, bukti sejarah Hikayat Raja-Raja Pasai yang di dalamnya terdapat sebuah hadits yang menyebutkan Rasulullah saw menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra, yang akan terjadi tidak lama lagi di kemudian hari. Hikayat Raja-raja Pasai antara lain menyebutkan sebagai berikut:…Pada zaman Nabi Muhammad Rasul Allah salla’llahu ‘alaihi wassalama tatkala lagi hajat hadhrat yang maha mulia itu, maka sabda ia pada sahabat baginda di Mekkah, demikian sabda baginda: “Bahwa sepeninggalku ada sebuah negeri di atas angin Samudera namanya. Apabila ada didengar khabar negeri itu maka kami suruh engkau (sediakan) sebuah kapal membawa perkakas dan kamu bawa orang dalam negeri (itu) masuk Islam serta mengucapkan dua kalimah syahadat. Syahdan, (lagi) akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam negeri itu terbanyak daripada segala Wali Allah jadi dalam negeri itu”

    Dasarnya tentu sangat kuat baik secara teologis maupun secara antropologis. Menurutnya, Hamzah Fansuri, Nurruddin Ar-Raniry, Syamsuddin As-Sumatrani, Syech Abdurrauf As-singkili yang terkenal dengan nama Syeikh di Kuala atau Syiah Kuala adalah sekian diantara ulama besar Aceh yang pernah ada di zaman keemasan kesultanan Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam.

    Bahkan, sekian diantara Wali Songo memiliki garis hubungan pendidikan atau lulusan (alumni) yang berguru di Samudera Pasai sebagai pusat peradaban Islam Asia tenggara kala itu. Bahkan beberapa diantaranya ada yang memiliki hubungan keturunan dengan Aceh penyebar Islam di tanah Jawa.

    Sumber wikipedia menyebutkan, bahwa asal-usul penamaan pulau “Sumatra” sendiri berasal dari keberadaaan sebuah kerajaan benama Samudera Pasai (terletak di pantai pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. (Nicholaas Johannes Krom, De Naam Sumatra, BKI, 100, 1941.)

    Kedua, berupa terma “kāfūr” yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Kata ini berasal dari kata dasar “kafara” yang berarti menutupi. Kata “kāfūr” juga merupakan nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut sebuah produk alam yang dalam Bahasa Inggris disebut camphor, atau dalam Bahasa Melayu disebut dengan kapur barus.

    Masyarakat Arab menyebutnya dengan nama tersebut karena bahan produk tersebut tertutup dan tersembunyi di dalam batang pohon kapur barus/pohon karas (cinnamomum camphora) dan juga karena “menutupi” bau jenazah sebelum dikubur.
    Produk kapur barus yang terbaik adalah dari Fansur (Barus) sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang terletak di pantai barat Sumatra.

    Dengan demikian tidak diragukan wilayah Nusantara lebih khusus lagi Sumatra telah dikenal oleh Rasulullah dari para pedagang dan pelaut yang kembali dengan membawa produk-produk dari wilayah tersebut (pasai) dan dari laporan tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang tempat-tempat yang telah mereka singgahi.

    [​IMG]
    Prof. Dr. Muhammad Syed Naquib al-Attas​

    Menurut berita-berita luar yang juga diceritakan dalam Hikayat Raja-raja Pasai (Pase) kerajaan ini letaknya di kawasan Selat Melaka pada jalur hubungan laut yang ramai antara dunia Arab, India dan Cina. Disebutkan pula bahwa kerajaan ini pada abad ke XIII sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di kawasan itu.

  • bumble

    bumble Active Member

    Prof. Dr. Abdul Rahman Tang, Akademis dan dosen pasca sarjana di Departemen Sejarah dan Peradaban, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di International Islamic University Malaysia, selaku pembanding menyatakan kajian sejarah Islam Nusantara yang dilakukan al-Attas dalam buku tersebut sebagian besar bersifat spekulatif.

    Salah satu fakta spekulatif tersebut adalah hadits yang terdapat dalam Hikayat Raja Raja Pasai.
    Menurutnya, fakta-fakta tersebut bisa valid jika telah menjalani proses “verification of fact”. Namun Al-Attas tidak melakukan proses ini terhadap hadits yang disebutkan di dalam hikayat raja-raja pasai tersebut.

    [​IMG]
    Historical Fact and Fiction​

    Muslim China warga Malaysia ini mempertanyakan tentang hadits ini dan mengkhwatirkan implikasinya terhadap pemikiran masyarakat Nusantara. Menurutnya, al-Attas melakukan inductive methode of reasoning secara tidak konstruktif. Sedang Dr. Syamsuddin Arif, dosen IIUM asal Jakarta, selaku pembicara kedua dalam acara bedah buku tersebut mengungkapkan kesimpulan al-Attas di atas logis dan sesuai dengan fakta.

    Hal ini berdasarkan perjalanan pelaut dan pedagang Arab pada masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang pergi ke China. Untuk mencapai negeri China melalui laut tak ada rute lain kecuali melalui dan singgah wilayah Nusantara.

    Lebih lanjut Arif mengemukakan berbagai teori dan pendapat tentang kapan, dari mana, oleh siapa, dan untuk apa penyebaran Islam di Nusantara beserta bukti-bukti dan fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut. Arif juga menjelaskan ilmuwan siapa saja yang memegang dan yang menentang pendapat-pendapat tersebut.
    Di akhir makalahnya, Arif mempertanyakan pendapat J.C. Van Leur yang pertama kali menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik para pelakunya.

    Van Leur dalam bukunya “Indonesian Trade and Society” berpendapat, sejalan dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Sumatera dan khususnya di Jawa, para pedagang Muslim beserta muballigh lebih berkesempatan mendapatkan keuntungan dagang dan politik.

    Dia juga menyimpulan adanya hubungan saling menguntungkan antara para pedagang Muslim dan para penguasa lokal.

    Pihak yang satu memberikan bantuan dan dukungan materiil, dan pihak kedua memberikan kebebasan dan perlindungan kepada pihak pertama.

    Menurutnya, dengan adanya konflik antara keluarga bangsawan dengan penguasa Majapahit serta ambisi sebagian dari mereka untuk berkuasa, maka islamisasi merupakan alat politik yang ampuh untuk merebut pengaruh hingga menghimpun kekuataan.
    Menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat Kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut:

    1. Seri Kaya Saiyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri.
    2. Saiyid Ali bin Ali Al Makaarani, sebagai Syaikhul Islam.
    3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri.

    Dari catatan-catatan, nama-nama dan lembaga-lembaga seperti tersebut di atas, Prof. A. Hasjmy berkesimpulan bahwa, sistem pemerintahan dalam Kerajaan Islam Samudera Pasai sudah teratur baik, dan berpola sama dengan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah Sultan Jalaluddin Daulah (416-435 H).

    Nama Samudera dan Pasai sudah populer disebut-sebut baik oleh sumber-sumber Cina, Arab dan Barat maupun oleh sumber-sumber dalam negeri seperti Negara Kertagama (karya Mpu Prapanca, 1365) pada abad ke 13 dan ke-14 Masehi. Dan tentang asal usul nama kerajaan ini ada berbagai pendapat.

    Menurut J.L. Moens, kata Pasai berasal dari istilah Parsi yang diucapkan menurut logat setempat sebagai Pa’Se. Dengan catatan bahwa sudah semenjak abad ke VII M, saudagar-saudagar bangsa Arab dan Parsi sudah datang berdagang dan berkediaman di daerah yang kemudian terkenal sebagai Kerajaan Islam Samudera Pasai .​

    [​IMG]
    Mohammad Said, salah seorang wartawan dan cendikiawan Indonesia pengarang buku ACEH SEPANJANG ABAD yang berkecimpung dengan penelitiannya tentang kerajaan ini dan kerajaan Aceh, dalam prasarannya yang berjudul “Mentjari Kepastian Tentang Daerah Mula dan Cara Masuknya Agama Islam ke Indonesia”, berkesimpulan bahwa istilah PO SE yang populer digunakan pada pertengahan abad ke VIII M seperti terdapat dalam laporan-laporan Cina, adalah identik atau mirip sekali dengan Pase atau Pasai.

    Pendapat ini adalah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Gabriel Ferrand dalam karyanya (L’Empire, 1922, hal.52-162), dan pendapat Prof. Paul Wheatley dalam (The Golden Khersonese, 1961, hal.216), yang didasarkan pada keterangan para musafir Arab tentang Asia Tenggara. Kedua sarjana ini menyebutkan bahwa sudah sejak abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Asia Tenggara pada masa itu, telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dan musafir-musafir Arab. Bahkan pada setiap kota-kota dagang itu telah terdapat fondachi-fondachi atau permukiman-permukiman dari pedagang-pedagang yang beragama Islam. Wallahu’alam bissawab..

  • 20
    Oct
    15

    Infrastruktur : Kontroversi Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung

    50PARRINDO

    Jepang yang sudah lama mengincar proyek ini ternyata tidak terpilih. Memang Jepang terkesan amat berhati-hati karena kereta dapat mengganggu industri otomotifnya yang market size-nya begitu besar di sini. Siapa pun tahu, sistem transportasi publik berbasiskan kereta api dapat mengganggu penjualan otomotif. Maka, wajar bila banyak menawar dan mengulur waktu.

    salam,

    ananto

    =====

    Menyoal Ribut-ribut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Bagian 1)

    Oleh: Rhenald Kasali
    Seperti investasi besar lainnya, pembangunan kereta cepat (high speed train) yang nilainya mencapai 5,5 miliar dollar AS menjadi berita yang kontroversial.
    Pertama, siapa yang menyangka Presiden Joko Widodo memutuskan begitu cepat? Maklumlah, kita sudah amat terbiasa menyaksikan ketidakhadiran pengambilan keputusan strategis yang agile dan cepat.
    Anda masih ingat bukan proyek-proyek infrastruktur yang sudah disetujui saja bahkan dibiarkan mangkrak bertahun-tahun? Rencana tinggallah rencana. Ribut sedikit saja sudah membuat penguasa takut dan tidak bekerja. Proyek jalan Tol Cipularang yang bisa dituntaskan setahun saja, bahkan dulu sempat dibiarkan berlubang dan berdebu lebih dari 5 tahun.
    Kedua, Jepang yang sudah lama mengincar proyek ini ternyata tidak terpilih. Memang Jepang terkesan amat berhati-hati karena kereta dapat mengganggu industri otomotifnya yang market size-nya begitu besar di sini. Siapa pun tahu, sistem transportasi publik berbasiskan kereta api dapat mengganggu penjualan otomotif. Maka, wajar bila banyak menawar dan mengulur waktu.
    Sikap Jepang tiba-tiba berubah begitu menyaksikan kesungguhan Tiongkok dalam bersaing. Jepang yang melakukan studi dan membuat FS terlebih dahulu merasa lebih berhak menentukan masa depan transportasi publik Indonesia, namun tetap menuntut jaminan pemerintah.
    Ketiga, menjadi kontroversial karena keputusan pada level bisnis juga cepat sekali dan terus berkembang (adaptif). Karena tak melibatkan uang dan jaminan negara, maka Menteri Perhubungan pun menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN dengan skema business to business.
    Melalui konsorsiumnya, Menteri BUMN merumuskan business model yang bukan menjadikannya sebagai proyek pembangunan kereta api semata-mata, melainkan hadir bersama megaproyek kota-kota baru di sekitar jalur kereta. Maka, Gubernur Jabar dan wali kotanya pun dilibatkan.
    Dalam strategi pengembangannya, bukan lagi menjadi sekadar proyek transportasi, melainkan sebuah kegiatan ekonomi skala besar yang kelak akan melibatkan begitu banyak pelaku usaha besar maupun kecil. Value creation-nya amat besar sehingga melibatkan minimal 4 BUMN inti. Ini tentu mengecohkan para pembuat opini yang hanya berhitung cost-benefit-risk analyses pada aspek bisnis kereta api cepat semata-mata.
    Keempat, proses cepat ini ternyata ada cost-nya, yaitu kurang terinformasinya publik atas opportunity serta nilai yang diciptakan. Dilema di era keterbukaan dan partisipasi publik ini memang dapat kita rasakan: antara hak untuk tahu publik dengan keputusan bisnis adaptif yang cepat berubah dengan motif ambil untung para makelar tanah. Akibatnya, para pengamat kebijakan publik dapat memberikan opini yang keliru atas ketidaksempurnaan informasi.

    Kelima, persaingan Jepang vs Tiongkok dalam proyek ini telah menimbulkan opini pro dan kontra, apalagi ruang untuk pertumbuhan ekonomi di kedua negara itu makin terbatas. Mereka punya kepentingan, sementara kita punya kendali dan kepentingan yang harus dijaga pula. Kehadiran proyek infrastruktur skala besar di Tanah Air tentu saja menimbulkan daya tarik sendiri yang sudah pasti melibatkan perang opini yang dapat melibatkan conflict of interest yang cukup luas.
    Tentu masih ada isu-isu lain dari proyek yang sebenarnya bagus bagi perekonomian kita, tetapi akhirnya terkesan kontroversial. Apakah itu pro-kontra jalur Jakarta-Bandung vs Jakarta-Surabaya, pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang dapat bermitra, kesungguhan Tiongkok berinvestasi, di mana letak titik perberhentiannya, masalah apa yang akan muncul dalam tahap implementasi, negosiasi, dan lain sebagainya.
    Tetapi, baiklah kita fokuskan pada keputusan yang sudah diambil dan bagaimana proyek ini bisa menciptakan value bagi perekonomian kita, bukan Tiongkok dan bukan Jepang.
    Karena saya bukan Menteri BUMN, maka saya mencoba menganalisis dari kacamata ilmuwan dan praktisi bisnis yang saya miliki. Maaf, saya sama sekali tak mengerti soal politik, sehingga tidak mengaitkan analisis ini dengan masa jabatan presiden, sehingga pilihannya mungkin turut terpengaruh.
    Saya hanya ingin membaca dan mengarahkan agar pemerintah paham soal ekosistem bisnis, peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Saya juga ingin agar informasi ini dimiliki publik yang dapat membaca peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk keluar dari perangkap ketakutan krisis. Bahan-bahannya saya kumpulkan setelah bersusah payah mengorek dari para pihak yang terlibat.
    Perubahan business model
    Beberapa tahun silam saya pernah meneruskan pertanyaan para pimpinan negara kita kepada pimpinan BUMN di Tiongkok tentang cepatnya pembangunan jalan tol di negeri itu. Harap maklum, selama 35 tahun Jasa Marga berdiri, hanya 850 kilometer jalan tol yang bisa kita bangun, sementara Tiongkok dalam 15 tahun bisa membangun puluhan ribu kilometer.
    Jawabannya sederhana sekali. Pertama, model pembangunan infrastruktur di Tiongkok diserahkan kepada BUMN sehingga dapat menjadi aset yang tumbuh. Dan kedua, BUMN Tiongkok melakukan value creation yang utuh, bukan sekadar membangun jalan tol. Termasuk di dalamnya menjaga kepentingan publik yang luas, ya lingkungan, ya rakyat jelata, petani, dan pemilik tanah. Ini berbeda sekali dengan pembangunan jalan tol di sini.

    Waktu saya tanyakan kepada para taipan kita yang membangun kawasan permukiman dan industri di tepi-tepi jalan tol, mereka pun buka mulut. “Pemerintah kita tidak pandai memanfaatkan peluang. Bangun jalan tol, tetapi hanya membebaskan jalannya saja. Kami lihat itu sebagai peluang, maka kami bebaskan tanah-tanah di dekat jalur keluarnya agar menjadi kawasan industri dan permukiman,” kata seorang pengusaha.
    Seorang taipan mengaku value creation-nya mencapai 30 hingga 50 kali lipat. Dari modal Rp 1 triliun, kembalinya Rp 30 triliun. Modalnya pun disediakan mitra asing. Pantaslah mereka begitu cepat masuk dalam daftar orang terkaya dunia.
    Lantas bagaimana BUMN kita? Business model BUMN kita di masa lalu hanya fokus pada keahliannya, ya fokus. Ambil contoh saja Perumnas yang membangun kawasan permukiman, lalu menyerahkan perawatan wilayahnya pada pemerintah daerah. Business model mereka tidak menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan (recurring income).
    Sekarang bandingkan dengan pengembang-pengembang superblok yang setiap bulan memungut service charge dari berbagai jasa yang mereka jual: kebersihan, listrik dan air, sewa, keamanan, parkir, dan seterusnya.
    Kalau Anda tinggal di gedung bertingkat, Anda tentu paham apa yang saya maksud. Setiap bulan Anda kena pungutan antara Rp 500.000 hingga Rp 2 juta. Itu semua masuk ke tangan pengelola gedung, yang tak lain adalah pengembang itu sendiri.
    Sekarang kita jadi mengerti mengapa return BUMN kita banyak yang kurang menarik, padahal mereka berusaha dalam bidang yang sangat menguntungkan dan pasarnya captive.
    Kini ketika cara pandangnya berubah, giliran kita banyak yang tidak siap dan mati-matian mengkritik. Sementara, kalau BUMN kita kalah dengan Temasek (BUMN Singapura) atau Khazanah (Malaysia), kita juga ikut mengejek mereka. Padahal, keuntungan BUMN dapat menjadi kontributor penting bagi APBN. Ia juga bisa menjadi akselerator pembangunan yang bekerja sama dengan mitra-mitra usaha swasta nasional.
    Kuncinya: Mengenal ekosistem bisnis
    Ini bukan soal patgulipat memutar uang, tetapi pemahaman atas business model. Kalau Anda masih belum paham, mari kita lihat bisnisnya anak-anak muda yang kalau Anda kurang paham, Anda pasti akan mengatakan mereka tak bakalan untung. Misalnya, bagaimana mungkin Go-Jek bisa untung kalau hanya memungut Rp 15.000 untuk rute yang lumayan jauh. Padahal, ojek pangkalan saja untuk rute yang sama jauhnya menuntut Rp 30.000?
    Anda juga pasti akan ditertawakan Starbucks kalau menjual secangkir kopi seharga Rp 7.000. Mengapa? Karena, ia saja terancam rugi walaupun harga secangkir kopi pahitnya (Americano) sudah Rp 40.000.

    Seven Eleven Indonesia dengan model bisnis berbeda mampu membuktikan bahwa ia bisa untung sekaligus menjadikan outlet-nya teramai di dunia. Jawabannya adalah business model mereka berbeda.
    Yang satu jual kopi, yang lainnya jual ekosistem anak muda, yang satu bisnis ojek, dan satunya bisnis aplikasi internet. Dan, untuk memahami hal ini, Anda perlu mempelajari ekosistem usaha yang digeluti.
    Demikian juga Anda bisa menertawakan Tune Hotel yang menyewakan kamarnya di bawah Rp 100.000 per malam, dan mungkin Anda akan ikut menolak proposal bisnisnya karena hotel yang menjual kamar seharga Rp 1 juta per malam saja belum tentu menangguk untung. Jangan lupa, Tune Hotel pernah memasang iklan beberapa tahun lalu dengan tarif Rp 35 (ya, tiga puluh lima perak) per malam. Kok bisa bertahan tahunan dan untung?
    Jawabannya karena business model hotel lainnya dengan Tune berbeda.
    Sekarang saya ajak Anda melirik guncangan dalam industri media. Dulu penerimaan media berasal dari dua sumber, yakni sirkulasi dan iklan. Kini tidak lagi. Berbekal luasnya jaringan narasumber, kini setiap media punya unit yang mengelola bisnis seminar, pelatihan, event organizer, dan penerbitan.
    Sama halnya dengan bisnis perbankan yang meraup untung bukan dari pendapatan bunga, melainkan fee-based income. Jadi kini sumber penerimaan perusahaan tak lagi dari satu atau dua sumber konvensional, tetapi lebih luas. Sumber itu datang dari ekosistem industrinya.
    Hal serupa terjadi pada industri yang lain. Perusahaan-perusahaan kontraktor, misalnya, dulu sumber penerimaannya hanya dari bisnis konstruksi. Kini tidak lagi. Mereka juga menggali penerimaan dari bisnis jasa rekayasa, pengadaan, dan konstruksinya, atau biasa disebut Engineering, Procurement, and Construction (EPC).
    Belajar dari membangun proyek orang lain, perusahaan kontraktor jadi bertambah pintar. Mereka nyaris tahu segala sektor industri. Maka, tak heran kalau bisnis perusahaan-perusahaan konstruksi melebar ke mana-mana. Ada yang masuk ke bisnis properti, pembangkit listrik, jalan tol, hingga menjadi perusahaan investasi (investment company).
    Menggali bisnis dari ekosistem industrinya membuat perusahaan lebih punya banyak peluang untuk menjaring pendapatan. Itulah yang dilakukan perusahaan-perusahaan kita, termasuk BUMN. Itulah dunia mereka. Maka, saya tak habis mengerti ketika ada pihak yang begitu khawatir saat BUMN-BUMN kita diajak berkongsi menggarap proyek kereta cepat dalam koridor Jakarta-Bandung.
    Mereka khawatir BUMN kita tak mampu, bakal merugi, atau modalnya tidak cukup. Tapi, itu belum cukup. Tuduhannya banyak sekali, yang intinya: sudahlah, jangan lakukan, Anda tak akan sanggup! Bahkan ada yang mengatakan BUMN-BUMN kita mau karena dipaksa menterinya.
    Pendapat semacam ini jelas naif dan merendahkan kemampuan BUMN kita yang sudah piawai dalam berbisnis. Bahwa mereka masih perlu belajar, ya, itu sudah pasti. Tetapi, sudah saatnya kita satukan kekuatan, percayai bangsa sendiri, dan sama-sama hadapi kekuatan lobi asing yang modalnya tak terbatas untuk memecah belah masa depan bangsa ini.
    Zaman sudah berubah, pengetahuan kita pun jauh lebih baik. Sayang kalau para pengamat kurang berani menggalinya. Konsep bisnis memang bukan hal yang mudah untuk dianalisis dalam sejam dua jam. Ilmu ini terus berkembang.
    Baiklah, bagaimana soal peluang bisnis yang akan muncul dalam ekosistem proyek koridor Jakarta-Bandung ini akan saya bahas lebih lanjut besok. Semoga Anda bersabar. []

    Prof Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of IlLinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, di antaranya menjadi anggota Pansel KPK sebanyak 4 kali dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi acuan dari bisnis sosial di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger.

    Jakarta45

    Mungkin selama ini kita melihat BUMN-BUMN kita seperti bebek yang hilir mudik berenang di kolam kecil. Lalu, kita cemas ketika bebek-bebek tersebut diterjunkan ke danau, yang jauh lebih luas ketimbang kolam. Dan bebek-bebek itu pun belajar terbang.

    salam,

    ananto

    =====

    Menyoal Ribut-ribut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Bagian 2)

    Oleh: Rhenald Kasali
    Perbincangan tentang kontroversi proyek kereta cepat masih beredar di masyarakat. Kemarin sudah saya ulas mengapa proyek ini menjadi terkesan kontroversial, dan betapa rumitnya memahami peluang dan resiko dari bisnis ini.
    Benar, saya bukanlah politisi dan kurang paham bagaimana politik menjalin berbagai kepentingan, maka saya fokuskan pada analisis usahanya.
    Kemarin juga sudah saya bahas, betapa era baru dalam dunia bisnis global telah mengubah business landscape kita secara besar-besaran. Dunia usaha tak lagi bisa dianalisis antar-moda (antar-produk), melainkan melalui business model. Pengusaha dan BUMN harus mampu melihat potensi recurring income, serta membaca peluang dalam ekosistem bisnisnya.
    Baca: Menyoal Ribut-ribut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Bagian 1)
    Setahu saya misalnya, sampai 30 tahun pun kereta api dari kota menuju bandara akan tetap rugi karena ia memang dibangun untuk kepentingan pelayanan publik. Untuk itulah kita harus siap menerima ketidaklayakan proyeknya secara singular. Namun dalam ekosistemnya, bukankah ia akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi?
    Bukan Hanya Tiket
    Baiklah supaya lebih jelas, saya akan uraikan dulu bisnis kereta cepat yang hitungan singularnya (an sich proyek kereta api, tanpa mengukur ekosistemnya) menuai pro kontra. Proyek ini digagas oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Tiongkok menjelang akhir Maret 2015.
    Sementara, rute yang dirancang adalah dari Stasiun Gambir di Jakarta sampai Stasiun Gedebage di Bandung, Jawa Barat. Panjangnya 150 kilometer. Investasinya setelah dihitung ulang, menjadi 5,5 miliar dollar AS, atau kalau kita hitung memakai kurs sekarang nilainya bisa sekitar Rp 74 triliun.
    Ini investasi yang tidak sedikit bagi negara. Tapi, kalau dilihat dari value creation pada ekosistemnya, uang sebesar itu bagi pengusaha swasta bukan uang yang besar-besar amat. Apalagi ada banyak project ?nance yang bisa digarap dan memberi ruang penguatan BUMN yang besar.
    Ini tentu masih harus dijelaskan secara bertahap. Mengapa bertahap?  Saya pikir ini karena ia memang rumit dan sudah pasti BUMN kita yang menangani proyek besar ini harus beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi itu baik, karena ia bukanlah bebek yang lumpuh. Lagi pula di sana akan ada banyak spekulasi yang dapat menghambat dan mengorbankan kepentingan rakyat kecil.  Ini tentu harus dijaga negara.
    Jadi bagi saya sudah seharusnyalah pemerintah melibatkan swasta dan mengajukan skema non-APBN.  Juga, tidak ada jaminan dari pemerintah itu baik bagi kita.  Risikonya harus disebar. Jadi skemanya murni Business to Business (B2B). Apalagi yang kita takuti?  Kalau takut menghadapi risiko, sudah saja kasih perusahaan swasta semua. Pasti peminatnya banyak.
    Skema semacam ini, di lain pihak, ternyata tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi dari Pemerintah Jepang. Mereka tetap minta jaminan pemerintah. Ini berarti risiko sepenuhnya diserahkan pada kita, sedangkan industri mereka sudah dijamin hidup dengan pembelian besar gerbong dan lokomotif kereta cepat dan jasa-jasanya. Masalah menjadi rumit karena Jepang sangat menginginkan proyek itu.
    Lalu, sebagai gantinya saya melihat masuklah konsorsium delapan BUMN Tiongkok yang dipimpin oleh China Railway Corporation (CRC). Konsorsium CRC itu akan berkongsi dengan empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya Tbk (pemimpin konsorsium), PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
    Konsorsium CRC itu bahkan sudah menyiapkan China Development Bank (CDB) sebagai penyandang dana. Nilai investasinya pun berkurang menjadi 5,5 miliar dollar AS. Saya melihat suku bunga pinjaman tawaran CDB cukup kompetitif. Fair. Apalagi jangka waktu pengembaliannya juga sampai 40 tahun, ditambah dengan grace period 10 tahun. Ini waktu yang cukup.
    CRC juga siap berpatungan dengan konsorsium BUMN kita dengan komposisi kepemilikan saham 60 persen untuk konsorsium BUMN kita dan 40 persen CRC.
    Lalu, bagaimana dengan kelayakan bisnisnya? Menurut data JICA, pada tahun 2020 bakal ada 44.000 penumpang per hari yang naik kereta cepat itu. Dengan harga tiket Rp200.000 per penumpang, itu berarti penerimaan per bulan Rp264 miliar, atau per tahun menjadi Rp3,17 triliun. Kalau 40 tahun, dengan asumsi tanpa penambahan jumlah penumpang dan kenaikan harga tiket, berarti Rp126,8 triliun.
    Bagi saya  nilai sebesar ini masih kondisional. Artinya, apakah benar ada orang sebanyak itu yang bersedia membayar sebesar itu tiga-empat tahun dari sekarang? Bagaimana kalau tidak? Itu sebabnya saya katakan kondisional dan beresiko. Tapi BUMN harus cerdas.
    Kalau  kota-kota baru dibangun dalam koridor, maka mekanisme cross-subsidy dapat menyelamatkan masa depannya. Ingat nasehat para taipan yang saya ceritakan dalam tulidan kemarin: siapkan landbank untuk memanfaatkan turunan usahanya.
    Selain mengurangi kepadatan di pusat kota, peremajaan kota sudah amat mendesak. Ini berarti, semua terpulang pada kemampuan implementasi pada semua pihak dalam mengemban resiko masing-masing. Dan dalam bisnis, resiko seperti ini amat wajar. Makin besar bisnisnya tentu tidak kecil resikonya. Demikian juga sebaliknya.
    Maka, saya tak mengerti dengan ribut-ribut soal kelayakan bisnis dari proyek tersebut. Apalagi, saya yakin, peluang untuk menjaring pendapatan tak hanya datang dari para penumpang. Pada bagian awal tulisan saya sudah menyinggung soal model bisnis yang berbasis ekosistem. Artinya, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan proyek ini juga bisa menjaring pendapatan dari berbagai sumber, sejauh itu masih berada dalam satu ekosistem bisnisnya. Bisnis kereta cepat pun, saya yakin, seperti itu.
    Mengajari “Bebek” Berenang
    Sekarang pertanyaannya, dimana letak peluang bisnis pada ekosistemnya? Bagaimana hitung-hitungannya? Mari kita telaah.
    Paling mudah, bisnis-bisnis turunan akan datang dari area seputar stasiun-stasiun kereta cepat tersebut. Ini mirip dengan konsep inti plasma, dengan stasiun menjadi intinya. Kalau melihat proposalnya, ada delapan stasiun yang menjadi jalur lintasan kereta cepat tersebut, yakni Gambir, Manggarai, dan Halim yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Lalu, lima  stasiun lainnya, yakni Cikarang, Karawang, Walini, Kopo dan Gedebage  berada di Provinsi Jawa Barat.
    Kelak, akan banyak peluang tercipta berkat kehadiran stasiun-stasiun tersebut. Semua itu akan mendatangkan mitra dan permodalan, bahkan capital gain yang besar bagi negri ini. Saya tidak akan bicara Jakarta, yang meskipun sudah terlalu crowded, masih menjanjikan banyak peluang. Saya akan langsung masuk ke Cikarang dan Karawang.
    Selama ini dua kawasan tersebut dikenal sebagai pusat industri, dengan sebagian di antaranya untuk ekspor. Banyak perusahaan multinasional yang membuka pabrik di sana. Maka, Cikarang dan Karawang dapat menjadi semacam Industrial Business Hub. Banyak proyek bisa dibangun di sana. Misalnya, area untuk perwakilan dari perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga mereka tak perlu berjejal-jejal berkantor di Jakarta yang mahal tarif sewanya dan bikin macet.
    Di sana juga menurut proposal yang saja baca, akan dibangun industri penunjang bagi pabrik-pabrik tersebut. Misalnya, industri komponen atau kemasan. Untuk menopang semua kegiatan tersebut juga dibutuhkan banyak fasilitas, seperti hotel, apartemen, rumah sakit, kampus, sekolah, perkantoran, retail business, transportasi, serta area dan fasilitas publik lainnya, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.
    Investasi untuk membangun industri penunjang maupun berbagai fasilitas bakal mendatangkan investasi baru triliunan rupiah. Ini sekaligus akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Jadi akan banyak uang berputar di seputar kawasan tersebut. Dan ini baik untuk menggerakkan perekonomian yang pertumbuhannya terancam melambat. Jangan lupa industri perumahan dan pembangunan kawasan ini menyerap komponen lokal di atas 80 persen.
    Jika kawasan tersebut dan segenap fasilitasnya selesai dibangun, saya optimis, akan lebih banyak lagi uang yang berputar. Misalnya, uang yang berasal dari penjualan dan sewa ruang kantor, dari sewa kamar-kamar hotel dan apartemen, dan dari bisnis retail. Taksiran kasar saya, nilainya sekurang-kurangnya bisa Rp 18,5 triliun. Belum lagi rusun untuk buruh dan kalangan rakyat jelata yang memang menjadi kewajiban pemerintah.
    Anda menduga BUMN-BUMN kita yang terlibat dalam proyek kereta cepat ini tak mempunyai kapabilitas untuk menangkap peluang tersebut? Salah besar. Wijaya Karya, misalnya, memiliki banyak anak usaha. Ada yang bergerak di bisnis konstruksi, ada yang di bisnis properti. Mereka tentu sudah lama membangun keahlian dalam bisnis properti dan membaca peluang-peluang bisnis tersebut.
    Sekarang kita fokus di Walini dan Gedebage. Luas dua kawasan ini tidak main-main. Walini (milik PTP VIII) mencapai 1.270 hektar dan siap dikembangkan hingga 2.995 hektar. Sementara, Gedebage mencapai 430 hektar. Dua kawasan tersebut juga sudah menyiapkan konsepnya. Walini akan menjadi kota baru dengan jantungnya adalah pusat riset kesehatan dan obat-obatan, serta teknologi pertanian dan bioteknologi.
    Konsep Gedebage lain lagi,   konsepnya teknopolis, yakni menjadikan Gedebage sebagai pusat produksi dan pengembangan untuk industri kreatif dan ICT.
    Apa pun konsepnya, keduanya membutuhkan fasilitas pendukung yang luas, baik yang bisa dikerjakan BUMN, swasta maupun UMKM. Semua itu adalah peluang bisnis yang amat besar bagi perekonomian kita.  BUMN-BUMN kita dari kejauhan tentu sudah melihat peluang tersebut. Kita tak perlu lagi mengajarinya. Bahkan mungkin justru merekalah yang menciptakan peluang-peluang bisnis tersebut.
    Maka kalau kita solid, governance-nya bagus dan implementasinya benar, hadirnya proyek koridor jakarta-bandung ini akan membuka banyak peluang bisnis. Maka bisnis skala besar ini harus terus dikawal publik, dan dimotivasi agar benar-brnar mampu memberi manfaat bagi perekonomian kita.
    Kekhawatiran yang berlebihan terhadap kemampuan BUMN-BUMN kita, saya lihat, sama sekali tidak beralasan. Preparing for the worst oke-oke daja, tapi itu jangan menyurutkan langkah kita untuk maju.
    Mungkin selama ini kita melihat BUMN-BUMN kita seperti bebek yang hilir mudik berenang di kolam kecil. Lalu, kita cemas ketika bebek-bebek tersebut diterjunkan ke danau, yang jauh lebih luas ketimbang kolam. Dan bebek-bebek itu pun belajar terbang.
    Begitu cemasnya sampai kita lupa bahwa entah di kolam atau di dunia, keduanya hanya membutuhkan kemampuan yang sama: berenang dan belajar mengambil resiko untuk terbang. Dan, kita tak perlu mengajari bebek-bebek itu berenang, bukan? []

    Prof Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of IlLinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, di antaranya menjadi anggota Pansel KPK sebanyak 4 kali dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi acuan dari bisnis sosial di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger.

    20
    Oct
    15

    Kebudayaan : Islam Nusantara Gabungan Etika dan Pergumulan Budaya

    Garuda Pancasila 1

    Islam Nusantara Gabungan Etika dan Pergumulan Budaya

    Ahad, 18/10/2015 21:00

    [image: Islam Nusantara Gabungan Etika dan Pergumulan Budaya]

    Jepara, *NU Online*
    Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Kecamatan Mlonggo Jepara bekerja sama
    dengan SMK Az Zahra Mlonggo Jepara menyelenggarakan Seminar “Islam
    Nusantara di Tengah Ancaman Radikalisme” di aula SMK, Kompleks Pesantren Az
    Zahra, Jalan Raya Jepara-Bangsri Km. 12 Sekuro Mlonggo Jepara, Sabtu
    (17/10) pagi.

    Dalam kegiatan yang dihadiri puluhan pelajar itu salah satu narasumber KH
    Nuruddin Amin, Pengasuh Pesantren Hasyim Asyari Bangsri Jepara menegaskan,
    Islam Nusantara yang menjadi tema besar dalam Muktamar ke-33 NU ialah
    penggabungan Islam sebagai etika dan Islam dalam pergumulan budaya.

    Islam, menurut pria yang akrab disapa Gus Nung ini, merupakan ajaran yang
    bersifat kaffah, total dan menyeluruh. Semua ketentuan beragama baik itu
    fiqih, tasawuf dan sebagainya diyakini warga NU ialah implementasi dari
    ajaran Aswaja.

    Sedangkan Islam sebagai pergumulan budaya, lanjutnya, sudah termaktub dalam
    fiqih. Sebab fiqih selalu sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini
    sejalan dengan alhukmu yadûru ma‘a illatihi. Sehingga tradisi yang
    berkembangkan di tengah masyarakat, tegasnya, sudah dilegitimasi dalam
    fiqih.

    Misalnya, orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji meski berangkat ke
    tanah suci tetapi tidak harus menjadi “Arab”. “Haji ialah nilai etik
    bagaimana kita berserah diri total kepada Allah. Mentauhidi Allah secara
    total,” terangnya.

    Sekembalinya ke tanah air, misalnya, tidak mesti jamaah memakai jubah dan
    peci putih, tetapi bisa menggantinya dengan mengenakan blangkon. Pada ranah
    itu, kata Gus Nun, kita harus bisa membedakan antara Islam dan kultur arab.
    Sunan Kudus yang melarang masyarakat menyembelih sapi ialah strateginya
    untuk menghargai kebudayaan. Sehingga, sebagai pengikut Islam di Indonesia
    tidak larut dengan kultur Arab.

    “Arab memiliki kultur, kita (Indonesia) juga mempunyai budaya sendiri.
    Misalnya, blangkon peci hitam dan sejenisnya merupakan ciri khas dari
    kita,” imbuhnya.

    Pembicara lain, Hamzah Sahal menerangkan, Islam Nusantara bukanlah hal yang
    baru. Islam Nusantara, menurutnya, bisa dilakukan dengan menikmati
    karya-karya ulama Nusantara.

    Hamzah menyimpulkan, salah satu gudangnya Islam Nusantara tidak lain adalah
    Jepara. Sosok Kiai Saleh Darat dalam khazanah Islam Nusantara pernah
    menerjemah Al-Qur’an dalam bahasa Jawa atas saran dari RA Kartini meski
    penerjemahannya tidak sampai rampung.

    Selain karya ulama yang mumpuni, Jepara juga memiliki institusi yang kuat.
    Sebagai proses penelusurannya menulis pesantren tua di Jawa, aktivis muda
    NU itu menyebut Pesantren Balekambang Jepara berada di urutan pesantren
    tertua ke-23 yang usianya lebih tua jika dibandingkan dengan pesantren
    Tebuireng, Krapyak dan Mranggen.

    Sehingga sebagai warga Jepara tidak hanya mempopulerkan ukirannya, RA
    Kartini sebagai pejuang perempuan tetapi juga mempopulerkan Kartini sebagai
    muslimah yang dengan gagasan brilian.

    “Alhasil tugas pesantren maupun warga NU ialah nguri-nguri warisan ulama
    terdahulu agar niat-niat jahat kelompok yang ingin menggembosi tradisi kita
    menyingkir semua. Radikalisme juga surut dengan sendirinya,” kata dia.

    Kaum santri, kaum sarungan harus selalu memberikan sumbangsh lebih terhadap
    sejarah panjang berbangsa, bernegara dan ber-Nahdlatul Ulama (NU).
    Kegiatan juga dihadiri Dwi Suryoatmojo, Peneliti Madya Kementerian
    Pertahanan yang dalam paparannya menitikberatkan pemuda harus selalu
    membangkitkan semangatnya untuk mencegah radikalisme.

    Selain Seminar kegiatan yang berlangsung 2 hari ini juga diisi dengan
    Latihan Kader Muda (Lakmud) dan Pentas Padang Bulan.* (Syaiful
    Mustaqim/Mahbib)*

    Sumber:

    http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62886-lang,id-c,nasional-t,Islam+Nusantara+Gabungan+Etika+dan+Pergumulan+Budaya-.phpx

     Garuda Pancasila 2

    Islam Moderat Pas untuk Indonesia yang Majemuk

    Ahad, 18/10/2015 15:00

    [image: Islam Moderat Pas untuk Indonesia yang Majemuk]

    Demak, *NU Online*
    Islam yang mengedepankan sikap moderat (*wasathiyah*) dinilai cocok untuk
    bangsa di Tanah Air yang memiliki sangat heterogen. Islam moderat dianggap
    mengejawantahkan semangat rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam
    semesta.

    “Islam wasathiyah itu Islam tengah, moderat, toleran, santun, tidak
    memaksakan diri dan sangat menghargai perbedaan, dan ini pas untuk bangsa
    Indonesia yang masyarakatnya majemuk,” kata H Fathul Mufid ketua STAIN
    Kudus saat menjadi narasumber seminar yang diadakan MUI Kabupaten Demak
    bersama Pemkab Demak di gedung Bina Praja Setkab Demak.

    Sementara itu, ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Daroji sebagai pembicara
    kedua lebih menyoroti sitem penyampaian dakwah Islam. Menurtnya, Islam
    wasathiyah atau Islam rahmatan lil alamin dalam syiar akan menggunakan pola
    pikir para wali yang mengutamakan cara persuasif, mengindari konflik, dan
    sangat menghargai potensi daerah lewat budaya lokal.

    “Kita tahu Sunan Kali Jaga itu sangat arif . Lewat budaya wayang kulit,
    dakwahnya bisa diterima masyarakat. Begitu juga Sunan Kudus yang hampir
    sama model dakwahnya,” kata Kiai Daroji.

    Seminar dengan tema Islam Wasathiyah untuk Demak dan Indonesia yang
    berkeadilan dan berkeadaban itu digelar Kamis (15/10), dalam rangka
    menyambut tahun baru Hiriyah 1437. Seminar yang dihadiri Bupati Demak
    beserta Muspida, pengurus, ormas dan tokoh masyarakat, ini dimoderatori
    ketua PC Ansor Demak H Abdurrahman Kasdi. *(A Shiddiq Sugiarto/Mahbib)*

    Sumber:

    http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62878-lang,id-c,nasional-t,Islam+Moderat+Pas+untuk+Indonesia+yang+Majemuk-.phpx

    Garuda Pancasila 3

    NU Harus Terus Aktif Bentengi Umat dari Paham Radikal

    Jumat, 16/10/2015 16:00

    [image: NU Harus Terus Aktif Bentengi Umat dari Paham Radikal]

    Padangpariaman, *NU Online*
    PWNU Sumatera Barat mengajak para ulama dan santri untuk meningkatkan peran
    aktifnya membentengi umat dari paham-paham keagamaan radikal, yang selalu
    membid’ahkan amaliah yang dilakukan umat Islam, dan mengkafirkan pihak lain.

    Ketua PW NU Sumatera Barat, Maswar mengungkapkan hal itu pada pelantikan
    PCNU Kabupaten Padangpariaman, Kamis (15/10), di Hall Saiyo Sakato Pemkab
    Padangpariaman, di Pariaman. Pelantikan PCNU masa khidmat 2015-2020
    dihadiri Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Ketua PC GP Ansor Padangpariaman
    Zeki Aliwardana, Ketua PC IPNU Padangpariaman Fauzan Ahmad, MWC NU
    se-Padangpariaman.

    Menurut Maswar, PCNU Padangpariaman harus berperan aktif mengantisipasi
    munculnya aliran radikal, seperti ISIS. “Sekarang sudah ada kelompok yang
    menamakan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berkedok berkegiatan
    sosial. Namun dalam aksi sosialnya, disebarkan paham bahwa shalat itu tidak
    wajib, zakat tidak wajib. Sasaran rekruitmennya adalah anak-anak pintar
    yang tidak mampu. Setelah direkruitmen, didoktrin, akhirnya anak-anak itu
    melawan terhadap orangtuanya. Kalau anak tersebut sudah dibai’at, maka anak
    itu lebih radikal lagi,” tutur Maswar.

    Dikatakan Maswar, ada paham yang banyak mengharamkan kegiatan yang sudah
    tumbuh di masyarakat. Peringatan Isra’ Mi’raj haram, maulud Nabi Muhammad
    Saw juga haram, berdoa dan berzikir bersama usai shalat wajib, juga haram.
    Pakaian yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Saw, juga haram. “Semua itu
    adalah tantangan ulama, khususnya Nahdlatul Ulama untuk membentengi umat
    dari paham yang keliru tersebut,” kata Maswar.

    Ketua PCNU Padangpariaman Masri Can sebelumnya menyampaikan, NU di
    Padangpariaman sudah banyak berbuat sejak lama. Tahun 1960-an, khususnya
    1965 saat meletus pemberontakan G 30 S/PKI, NU Padangpariaman sangat aktif
    membentengi umat dari ancaman PKI itu. Ada apel besar yang dilaksanakan NU
    bersama Ansor dengan dihadiri belasan ribu orang.

    “Pasca bencana gempa 30 September 2009, yang menghancurkan daerah
    Padangpariaman, NU juga berperan aktif melakukan rehabilitasi, pembangunan
    sarana dan prasana yang dibutuhkan masyarakat, bantuan pengobatan dan
    pelatihan dai siaga bencana. Apa yang diberikan NU tersebut, sangat
    bermanfaat bagi masyarakat Padangpariaman yang terkena bencana gempa saat
    itu,” kata Masri Can yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama
    Padangpariaman ini. (Armaidi Tanjung/Fathoni)

    *Foto:Ketua PWNU Sumatera Barat Maswar melantik Pengurus Cabang Nahdlatul
    Ulama Kabupaten Padangpariaman, Kamis (15/10/2015), di hall Saiyo Sakato
    Pemkab Padangpariaman, di Pariaman.*

    Sumber:

    http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,62832-lang,id-c,daerah-t,NU+Harus+Terus+Aktif+Bentengi+Umat+dari+Paham+Radikal-.phpx

    Logo NasPan45

    Kemerdekaan Agama, Toleransi, dan Radikalisme di Indonesia (II)

    Oleh: Ahmad Syafii Maarif

    Dan, situasi akan semakin memburuk serta berbahaya pada saat politisi menyalahgunakan agama untuk tujuan-tujuan pragmatisnya sendiri. Selama sikap semacam ini berlanjut di kalangan mereka yang juga menyebut dirinya sebagai pemeluk agama, tidak ada harapan bahwa perdamaian akan terwujud.

    Dengan frasa Bhinneka Tunggal Ika, Mpu Tantular sebenarnya ingin menyaksikan bahwa antara penganut Hindu (khususnya Syiwa) dan penganut Buddha dapat membina hidup bersama dengan damai dan serasi dalam kerajaan itu.

    Bilamana pada akhirnya Kerajaan Majapahit runtuh, bukanlah disebabkan oleh konflik agama antara penganut Hindu dan penganut Buddha, melainkan menurut catatan sarjana Prancis Coedes karena sebab-sebab berikut. Pertama, munculnya Malaka sebagai pusat perdagangan dan sebuah awal penyebaran Islam.

    Kedua, pecahnya perang suksesi di kalangan elite puncak Majapahit. Dan, ketiga, adanya upaya Cina di bawah pimpinan Kaisar Yung Lo untuk mengambil alih posisi Jawa sebagai yang dipertuan di nusantara dan di semenanjung. (Lih. G Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, ed Oleh Walter F Vella, terj. Oleh Susan Brown Cowing. Honolulu: East-West Center Press, 1968, hlm 241).

    Sekalipun Kerajaan Majapahit telah masuk ke museum sejarah, Bhinneka Tunggal Ika rumusan Mpu Tantular bertahan sampai hari ini di Indonesia, sebagaimana telah disebut di atas. Tidak ada masalah dalam menerima ciptaan sastrawan Buddha ini.

    Kenyataannya, seluruh rakyat Indonesia telah menerima sasanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan sejarahnya sendiri, sesuatu yang amat penting bagi pengembangan iklim kemerdekaan agama, harmoni sosial, dan toleransi di negeri ini.

    Kemudian, kita tengok pula kehadiran Islam dan agama Kristen di kepulauan ini beberapa abad silam. Saat kedatangan kedua agama ini, akar-akar sosiokultural Hindu-Buddha masih sangat kuat, dan bahkan perilaku rakyat umum masih dipengaruhi oleh nilai-nilai agama kosmopolitan asal India ini.

    Diperlukan waktu beberapa abad bagi Islam dan Kristen untuk menggantikan posisi dominan Hinduisme dan Buddhisme di nusantara. Islam, khususnya, sejak abad ke-17, telah tampil sebagai agama yang sangat berpengaruh di kawasan ini. Keberhasilan besarnya bukan diraih melalui peperangan, melainkan “melalui perembesan damai, toleran, dan bersifat membangun” (penetration pacifique, tolerant, et constructive), sebagai disimpulkan oleh Yosselin de Yong.

    Berdasarkan gejala sosial ini, watak utama Islam Indonesia dengan sendirinya bersifat damai dan toleran, sampai suatu ketika belum lama ini muncul kelompok sempalan kecil dengan topangan ideologi radikal dari luar negeri sebagai filsafat politik yang dianutnya untuk melakukan tindakan-tindakan brutal dan kejam. Dalam kasus semacam ini, agama pastilah merupakan bahaya dan kutukan bagi kehidupan manusia.

    Kemudian, kita lihat pula agama Kristen dan persandingannya dengan Islam dalam masalah toleransi dan perdamaian. Dengan mengesampingkan sisi imperialistik dari penganut Kristen Eropa, agama Kristen sendiri adalah agama perdamaian, toleransi, dan harmoni.

    Pernyataan Yesus dalam Bibel berikut ini, “Anda telah dengar dan dikatakan bahwa ‘Kamu harus mencintai tetanggamu dan membenci musuhmu’. Tetapi aku katakan kepadamu, ‘Cintailah musuhmu, sayangilah orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, dan doakanlah mereka yang memanfaatkanmu dengan dengki dan yang menganiayamu’.” (Matteus 5:43-44) adalah salah satu bukti teologis bahwa agama Kristen pada dasarnya adalah sebuah agama kasih dan damai.

    Sama halnya dengan Islam. Islam menurut definisi berarti damai dan sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Alquran sebagai sumber utama Islam dalam sebuah ayat menegaskan, “Tidak ada paksaan dalam beragama.” (QS al-Baqarah [2]: 256). Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun Kitab Suci sepanjang sejarah peradaban manusia yang demikian gamblang membela prinsip kebebasan beragama. []

    REPUBLIKA, 13 Oktober 2015

    Ahmad Syafii Maarif | Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

    20
    Oct
    15

    Bela Negara : Maklumat Pemuda Indonesia 2015

    KBP45

    MAKLUMAT PEMUDA INDONESiA 2015
    (Rilis ke-3)

    Kami putra dan puteri Indonesia mengaku

    1) bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia,
    2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, 3) berbahasa persatuan, bahasa Indonesia, 4) berideologi yang satu, Pancasila,
    5) berkonstitusi yang satu, Undang Undang Dasar 1945,
    6) bernegara yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
    7) berbendera persatuan bangsa, Bendera Merah Putih.
    8) berbudaya kebangsaan yang satu, Bhinneka Tunggal Ika
    9) berketahanan hidup yang satu, keseimbangan lingkungan hidup nasional dan global.

    Semoga dengan demikian rangkaian Tahun Baru 1 Muharram 1437 H / 14 Oktober 2015, Wajib Bela Negara 19 Oktober 2015 dan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2015 dapat lebih termaknai istimewa bagi upaya penyegaran kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

    Penyuluh Masyarakat Untuk Damai & Aman (PEMUDA)

    1) Pandji R Hadinoto, 2) Henky Sutanto, 3) Peter J Manoppo, 4) R Urip K, 5) Greg Wisnu Rosariastoko, 6) John S Keban, 7) Harry Sorongan, 8) D Roy Wijaya, 9) Mukhlis Pane, 10) Datu ARN Hajarudin Al Nusantara, 11)
    Surya P Simatupang, 12) Zafir MA Pontoh, 13) Royono R Murad, 14) Rahmat Hamka, 15) Nanang RI Iskandar, 16) Arif Susanto, 17) Hj Endang Sulistyorini, 18) Lasman Siahaan, 19) Andre Lukman, 20) Agus Surya, 21) Hartsa Mashirul, 22) Din Syafaruddin Osman, 23) Maizal Alfian, 24) Winarsih Dewi, 25) DP Yoedha, 26) M Taufik Budiman, 27) Andri Maha Putra, 28) Yana Sopyan, 29) Tri LS Boedjonagoro, 30) Djoenarsono Bardosono, 31) Swastiarso Herry Putranto, 32) Salamuddin Daeng, 33) Hamaydi Harahap, 34) Yessy Anwar, 35) Konrad Rumantir, 36) Adlis Yunus, 37) Wiwik Maskat, 38) Corry Maskat, 39) Rustammy Atmo, 40) H Buchari A Rachman, 41) Agus Jabo, 42) Ari Mulia Subagja, 43) Cuk Conk Narasipati, 44) Oti Setiawan, 45) Budhy Waluyo

    Jakarta, 19 Oktober 2015

    Koordinator,

    Pandji R Hadinoto
    KBP45 KelBes Pejoang45 / Laskar DHD45 Jkt
    Editor www.jakarta45.wordpress.com

    Nasionalis 45

    Bela Negara

    Oleh: Putu Setia
    Undang-Undang Dasar 1945 empat kali direvisi. Di amendemen ketiga pada Pasal 27, yang tadinya dua ayat, ditambah satu ayat lagi. Bunyinya: (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

    Amendemen ini saya kira hanya pemanis. Siapa sih warga negara yang tak mau membela negara? Bahkan para pujangga kita di masa lalu melahirkan pepatah: “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, masih enak di negeri sendiri.” Kalau tim nasional sepak bola kita bertanding ke luar negeri, saya selalu membelanya, meski yakin tak bisa menang. Jadi, ada atau tidak ayat tambahan itu saya kira tak menjadi masalah.

    Ternyata saya keliru, maklum buta hukum. Sebuah ayat, apalagi pasal, di setiap undang-undang rupanya berujung pada “kepentingan tertentu”. Saya jadi yakin selundupan pasal tembakau di Undang-Undang Kesehatan, munculnya poin kretek di Rancangan Undang-Undang Kebudayaan, pasti ujung-ujungnya adalah “kepentingan tertentu”. Juga ada payung hukum untuk sebuah rencana besar yang membutuhkan anggaran.

    Tambahan ayat di Pasal 27 UUD itu, contohnya, bukan hal sepele. Lewat ayat yang kalimatnya ringkas itu, lahir Direktorat Jenderal Bela Negara di Kementerian Pertahanan. Dan kini direktorat itu merancang program bela negara yang akan diresmikan Presiden Jokowi. Bahkan, sebelum diresmikan secara nasional, sudah ada pelatihan “kader-kader bela negara”. Para kader di seluruh Bali, misalnya, siap memasuki markas di kompleks militer pusat pendidikan dan pelatihan Kodam Udayana.

    Apakah ini wajib? Karena konstitusi menyebutkan “wajib”, maka program yang diberi nama “Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara” itu awalnya disebut wajib. Bahkan wajib diikuti anak usia taman kanak-kanak sampai usia 50 tahun. Targetnya, 10 tahun ke depan ada 100 juta warga yang mengikuti program ini. Namun belakangan penjelasan dari Kementerian Pertahanan berbeda, bukan wajib melainkan sukarela.

    Yang jelas, tak sama dengan wajib militer, begitu penjelasan Kementerian Pertahanan lagi. Wajib militer itu sudah disiapkan rancangan undang-undangnya dengan nama RUU Komcad (Komponen Cadangan). RUU ini, bersama RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan, sudah diserahkan pemerintah ke DPR pada Januari lalu. Mungkin karena tahu DPR sangat lelet membahas undang-undang (dari target 37 baru selesai 2 UU), maka program bela negara harus diluncurkan.

    Wajib militer itu berat, hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Bela negara lebih santai karena disesuaikan dengan peserta. Pegawai bank beda latihannya dengan murid sekolah dasar. Materi untuk politikus beda dengan materi untuk penyair kalau ada yang mau ikut. Inti materinya soal disiplin nasional, lalu mengobarkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta Tanah Air. “Ini bagian dari pembentukan karakter bangsa yang juga mendorong program pemerintah dalam revolusi mental,” kata Laksamana Pertama M. Faisal, Direktur Bela Negara. Kurikulum pun sudah disiapkan dengan rapi.

    Kenapa kurikulum dan materi bela negara ini tak dihibahkan saja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga ke Kementerian Pendidikan Tinggi untuk diajarkan di sana? Mungkin sasarannya lebih luas, seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk pegiat di media sosial. Di dunia maya, kita sering baca celotehan yang mem-bully Presiden Jokowi, bahkan dengan kasar. Setelah program bela negara ini berjalan, tentu yang melecehkan Jokowi tak ada lagi. Kalau kita wajib membela negara, tentu wajib juga membela Kepala Negara. Begitu kan arahnya? []

    TEMPO, 17 Oktober 2015

    Putu Setia | Pengarang, Wartawan Senior Tempo

    Tegaskan Kembali ‘Keindonesiaan’, Hadapi Globalisasi!

    Senin, 19 Oktober 2015
    Buku : ‘Keindonesiaan : Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian’, oleh Prof Sri-Edi Swasono (Ist)Buku : ‘Keindonesiaan : Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian’, oleh Prof Sri-Edi Swasono (Ist)JAKARTA– Bangsa Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi Globaliasi dengan menegaskan kembali Nilai-nilai Utama Keindonesiaan. Apabila dibiarkan globalisasi akan mengancam nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan oleh Prof Sri-Edi Swasono dalam Launching buku terbarunya yang berjudul ‘Keindonesiaan : Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian’, Sabtu (17/10) di rumah Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, Jakarta.
    “Kita harus mempertahankan kedaulatan dan kemandirian nasional dalam menghadapi globalisasi yang kapitalistik. Saya mengajak masyarakat untuk ikut proaktif mendisain wujud dan mekanisme globalisasi,” tegasnya.
    Khusus kepada Universitas Indonesia, Sri-Edi Swasono mengingatkan bahwa Universitas Indonesia menyandang tuntutan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai utama ‘Keindonesiaan’ yang dikandungnya yang merupakan ruh kehidupan bangsa Indonesia.
    “Kita tidak perlu spekulasi. Nilai-nilai utama Keindonesiaan adalah ‘kebersamaan’ atau mutualism yang berasas ‘kekeluargaan’ atau brotherhood sebagai ‘kebutuhan bersatu’,” jelasnya.
    Dalam bukunya ‘Keindonesiaan : Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian’, Sri-Edi Swasono menjelaskan bahwa ideologi ‘kebersamaan’ atau mutualism adalah doktrin yang menempatkan interdependensi elemen-elemen sosial sebagai penentu hubungan-hubungan individu dan sosial. Semua kegiatan kolektif diikat oleh sentimen kekeluargaan yang menumbuhkan semangat saling tolong menolong, saling menghormati perbedaan dan saling mengutamakan kepentingan bersama.
    “Dimensi kebersamaan Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan akan menjadi khas. Disini berlaku doktrin,– ribuan pulau Indonesia tidak dipisahkan oleh lautan, tetapi disatukan oleh lautan,” tegasnya.
    Baca Lengkap:

    Sudah Ada 67 Juta Kader Bela Negara, Target 100 Juta Kader Dianggap Realistis

    Senin, 19 Oktober 2015 | 12:34 WIB

    http://assets.kompas.com/data/photo/2015/10/18/134632920151016-155143780x390.jpgKOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan, di Kantor Dirjen Pothan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).

    Terkait

    8

     

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan optimistis bahwa program bela negara dapat memenuhi target melatih 100 juta kader dalam 10 tahun.

    Timbul mengatakan, Kementerian Pertahanan sebenarnya sudah pernah melatih 67 juta kader bela negara, sebelum program yang dibuat secara khusus diresmikan.

    “Dari beberapa kali pelaksanaan sebelumnya, sebenarnya sudah ada 67 juta kader kita. Jadi 100 juta masih logikalah,” ujar Timbul dalam wawancara dengan Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

    Menurut Timbul, sebagian besar dari 67 juta kader itu diperoleh dari pelatihan yang dilakukan terhadap lembaga kementerian dan TNI.

    Salah satu lembaga perbankan milik pemerintah juga pernah dilatih oleh Kemenhan, antara lain Bank Negara Indonesia (BNI).

    Contoh lain dapat dilihat dalam data Dirjen Pothan, antara lain pelatihan terhadap pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1,4 juta orang.

    Ada pula pelatihan di Kementerian Sosial sebanyak 1,1 juta orang, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 1,5 juta, dan beberapa kementerian lain.

    “Institusi TNI biasanya menggunakan pelatihan untuk meningkatkan jiwa korsa prajurit. Sementara, seperti BNI dan lembaga kementerian, biasanya memanfaatkan program untuk menitipkan materi berupa visi-misi bagi karyawannya,” kata Timbul.

    Selain itu, menurut Timbul, bentuk sosialisasi dan penyuluhan tentang konsep bela negara juga dilakukan di lembaga pendidikan, lingkungan pemukiman masyarakat, maupun dari komunitas-komunitas tertentu.

    “Jadi ini bukan program yang kita mulai dari nol. Kalau sekarang saja sudah 67 juta, mencapai 100 juta tidak banyak dong?” kata Timbul.

    Untuk bulan ini saja, Kemhan akan melatih 4.500 kader pembina yang dilakukan di 45 kabupaten/kota. Pelatihan dimulai hari ini dan akan terus dilakukan selama satu bulan penuh.

    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    ·        Pro Kontra Program Bela Negara

    Penulis

    : Abba Gabrillin

    Editor

    : Laksono Hari Wiwoho

    20
    Oct
    15

    Kepahlawanan : Revolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10 Nopember 1945

    KBP45

    HARI SANTRI

    Detik-detik Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10 November 1945

    Senin, 19/10/2015 17:30

    [image: Detik-detik Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10
    November 1945]

    Jakarta, *NU Online*
    Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dalam sejarah
    perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Resolusi Jihad, telah muncul
    Fatwa Jihad, setelahnya, muncul pertempuran 10 November yang kemudian
    ditetapkan menjadi hari Pahlawan. Berikut rangkaian sejarah perjuangan kaum
    santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian menjadi
    dasar lahirnya Hari Santri Nasional 22 Oktober, seperti disampaikan oleh
    Wakil Ketua Umum PBNU H Slamet Effendy Yusuf dalam konferensi press di
    gedung PBNU, Senin (19/10).

    *17 Agustus 1945*
    Siaran berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Surabaya dan kota-kota lain
    di Jawa, membawa situasi revolusioner. Tanpa komando, rakyat berinisiatif
    mengambil-alih berbagai kantor dan instalasi dari penguasaan Jepang.

    *31 Agustus 1945*
    Belanda mengajukan permintaan kepada pimpinan Surabaya untuk mengibarkan
    bendera Tri-Warna untuk merayakan hari kelahiran Ratu Belanda, Wilhelmina
    Armgard.

    *17 September 1945*
    Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan sebuah Fatwa Jihad yang
    berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fi
    sabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden
    Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat
    Islam.

    *19 September 1945*
    Terjadi insiden tembak menembak di Hotel Oranje antara pasukan Belanda dan
    para pejuang Hizbullah Surabaya. Seorang kader Pemuda Ansor bernama Cak
    Asy’ari menaiki tiang bendera dan merobek warna biru, sehingga hanya
    tertinggal Merah Putih.

    *23-24 September 1945*
    Terjadi perebutan dan pengambilalihan senjata dari markas dan gudang-gudang
    senjata Jepang oleh laskar-laskar rakyat, termasuk Hizbullah.

    *25 September 1945*
    Bersamaan dengan situasi Surabaya yang makin mencekam, Laskar Hizbullah
    Surabaya dipimpin KH Abdunnafik melakukan konsolidasi dan menyusun struktur
    organisasi. Dibentuk cabang-cabang Hizbullah Surabaya dengan anggota antara
    lain dari unsur Pemuda Ansor dan Hizbul Wathan.Diputuskan pimpinan
    Hizbullah Surabaya Tengah (Hussaini Tiway dan Moh. Muhajir), Surabaya Barat
    (Damiri Ichsan dan A. Hamid Has), Surabaya Selatan (Mas Ahmad, Syafi’i, dan
    Abid Shaleh), Surabaya Timur (Mustakim Zain, Abdul Manan, dan Achyat).

    *5 Oktober 1945*
    Pemerintah pusat membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Para pejuang eks
    PETA, eks KNIL, Heiho, Kaigun, Hizbullah, Barisan Pelopor, dan para pemuda
    lainnya diminta mendaftar sebagai anggota TKR melalui kantor-kantor BKR
    setempat.

    *15-20 Oktober 1945*
    Meletus pertempuran lima hari di Semarang antara sisa pasukan Jepang yang
    belum menyerah dengan para pejuang.

    *21-22 Oktober 1945*
    PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di Kantor
    Hofdsbestuur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan VI No 2 Surabaya. Di tempat
    inilah setelah membahas situasi perjuangan dan membicarakan upaya
    mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Di akhir pertemuan pada tanggal 22
    Oktober 1945 PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah Resolusi Jihad sekaligus
    menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

    *25 Oktober 1945*
    Sekitar 6.000 pasukan Inggris yang tergabung dalam Brigade ke-49 Divisi
    ke-26 India mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin Brigjend AWS.
    Mallaby. Pasukan ini diboncengi NICA (Netherlands-Indies Civil
    Administration).

    *26 Oktober 1945*
    Terjadi perundingan lanjutan mengenai genjatan senjata antara pihak
    Surabaya dan pasukan Sekutu. Hadir dalam perundingan itu dari pihak Sekutu
    Brigjend Mallaby dan jajarannya, dari pihak Surabaya diwakili Sudirman, Dul
    Arnowo, Radjamin Nasution (Walikota Surabaya) dan Muhammad.

    *27 Oktober 1945*
    Mayjen DC.Hawtorn bertindak sebagai Panglima AFNEI (Allied Forces
    Netherlands East Indies) untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok menyebarkan
    pamflet melalui udara menegaskan kekuasaan Inggris di Surabaya, dan
    pelarangan memegang senjata selain bagi mereka yang menjadi pasukan
    Inggris. Jika ada yang memegangnya, dalam pamflet tersebut disebutkan bahwa
    Inggris memiliki alasan untuk menembaknya. Laskar Hizbullah dan para
    pejuang Surabaya marah dan langsung bersatu menyerang Inggris. Pasukan
    Inggris pun balik menyerang, dan terjadi pertempuran di Penjara Kalisosok
    yang ketika itu berada dalam penjagaaan pejuang Surabaya.

    *28 Oktober 1945*
    Laskar Hizbullah dan Pejuang Surabaya lainnya berbekal senjata rampasan
    dari Jepang, bambu runcing, dan clurit, melakukan serangan frontal terhadap
    pos-pos dan markas Pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang
    kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi.

    *29 Oktober 1945*
    Terjadi baku tembak terbuka dan peperangan massal di sudut-sudut Kota
    Surabaya. Pasukan Laskar Hizbullah Surabaya Selatan mengepung pasukan
    Inggris yang ada di gedung HBS, BPM, Stasiun Kereta Api SS, dan Kantor
    Kawedanan. Kesatuan Hizbullah dari Sepanjang bersama TKR dan Pemuda Rakyat
    Indonesia (PRI) menggempur pasukan Inggris yang ada di Stasiun Kereta Api
    Trem OJS Joyoboyo.

    *29 Oktober 1945*
    Perwira Inggris Kolonel Cruickshank menyatakan pihaknya telah terkepung.
    Mayjen Hawtorn dari Brigade ke-49 menelpon dan meminta Presiden Soekarno
    agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan pertempuran. Hari itu juga,
    dengan sebuah perjanjian, Presiden Soekarno didampingi Wapres Mohammad
    Hatta terbang ke Surabaya dan langsung turun ke jalan-jalan meredakan
    situasi perang.

    *30 Oktober 1945*
    Genjatan senjata dicapai kedua pihak, Laskar arek-arek Surabaya dan pasukan
    Sekutu-Inggris. Disepakati diadakan pertukaran tawanan, pasukan Inggris
    mundur ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Darmo (kamp Interniran), dan mengakui
    eksistensi Republik Indonesia.

    *30 Oktober 1945*
    Sore hari usai kesepakatan genjatan senjata, rombongan Biro Kontak Inggris
    menuju ke Gedung Internatio yang terletak disaping Jembatan Merah. Namun
    sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung
    tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai
    kesepakatan genjatan senjata. Hingga akhirnya terjadi ketegangan yang
    menyulut baku tembak. Di tempat ini secara mengejutkan Brigjen Mallaby
    tertembak dan mobilnya terbakar.

    *31 Oktober 1945*
    Panglima AFNEI Letjen Philip Christison mengeluarkan ancaman dan ultimatum
    jika para pelaku serangan yang menewaskan Brigjen Mallaby tidak menyerahkan
    diri maka pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, udara,
    dan laut untuk membumihanguskan Surabaya.

    *7-8 November 1945*
    Kongres Umat Islam di Yogyakarta mengukuhkan Resolusi Jihad Hadratussyaikh
    KH Hasyim Asy’ari sebagai kebulatan sikap merespon makin gentingnya keadaan
    pasca ultimatum AFNEI.

    *9 November 1945*
    Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah
    menginstruksikan Laskar Hizbullah dari berbagai penjuru memasuki Surabaya
    untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan satu sikap akhir,
    menolak menyerah. KH Abbas Buntet Cirebon diperintahkan memimpin langsung
    komando pertempuran. Para komandan resimen yang turut membantu Kiai Abbas
    antara lain Kiai Wahab (KH. Abd. Wahab Hasbullah), Bung Tomo (Sutomo), Cak
    Roeslan (Roeslan Abdulgani), Cak Mansur (KH. Mas Mansur), dan Cak Arnowo
    (Doel Arnowo).Bung Tomo melalui pidatonya yang disiarkan radio membakar
    semangat para pejuang dengan pekik takbirnya untuk bersiap syahid di jalan
    Allah SWT.

    *10 November 1945*
    Pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum AFNEI. Inggris
    mengerahkan 24.000 pasukan dari Divisi ke-5 dengan persenjataan meliputi 21
    tank Sherman dan 24 pesawat tempur dari Jakarta untuk mendukung pasukan
    mereka di Surabaya. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid. Pasukan
    Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil
    menembak jatuh tiga pesawat tempur RAF Inggris.

    *Red: Mukafi Niam*

    Sumber:

    http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62913-lang,id-c,nasional-t,Detik+detik+Resolusi+Jihad+Nahdlatul+Ulama+dan+Pertempuran+10+November+1945-.phpx

    FOTO

    22 Oktober dan Masa Depan Kaum Santri

    Oleh: Ahmad Naufa Kh. F*
    Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi. Meski demikian, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 22 Oktober tidak menjadi libur nasional (Kompas, 15/10). Keputusan tersebut dinilai untuk menghargai jasa para santri yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan RI.
    Kemudian terkait pemilihan tanggal 22 Oktober disebut oleh Ketum PBNU Said Aqil Siroj karena pernah ada peristiwa penting di masa lalu. Ketika zaman mempertahankan kemerdekaan, terbit fatwa jihad bagi para santri di tanggal tersebut.Pada tanggal itu, keluar fatwa resolusi jihad Hadratussyaikh Hasyim Asyari dimana membela tanah air hukumnya fardlu ‘ain dan yang membantu Belanda jadi kafir (Detikcom, 15/10)
    Penetapan ini menjadi kado indah bagi kaum santri dan institusi pesantren yang semenjak masa otoritarianisme Orde Baru tak dianggap dan bahkan cenderung dimarginalkan. Selain diacuhkan pemerintah dan tidak diakui kontribusinya, kaum santri juga banyak dihapus sejarahnya. Banyak catatan sejarah yang tidak tertulis sebagaimana faktanya. Kini, pasca reformasi dan masuk pada era demokrasi langsung, peran santri mulai menemukan momentumnya.
    Berbagai acara akan digelar untuk memperingati Hari Santri, di antaranya Kirab Hari Santri Nasional, 16-22 Oktober, berangkat dari Tugu Pahlawan Surabaya melewati 30 kabupaten/kota sepanjang jalur Pantura dan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta. Sepanjang tanggal itu juga dilaksanakan Ekspedisi Pelayaran Hari Santri Nasional menggunakan kapal perang yang diikuti 1.000 santri dengan melibatkan NU, badan otonom, pesantren, dan ormas-ormas Islam. Dalam ekspedisi tersebut akan diselenggarakan apel lintas laut Jakarta-Surabaya-Bali. Kegiatan lainnya adalah ziarah, bahtsul masail, istighotsah, lailatul ijtima, pengobatan gratis, dan pagelaran seni. (Antara, 06/10)
    Jika flash back ke sejarah, para santri atas nama bangsa Indonesia dipimpin oleh KH Wahab Chasbullah atas restu KH Hasyim Asy’ari melawan pasukan NICA yang kembali menjajah dan menguasai RI. Resolusi Jihad juga diserukan dan secara substansif dibacakan oleh Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api dan membakar semangat arek-arek Surabaya. Akhirnya, Brigjen Mallaby selaku Komandan NICA tewas di tangan seorang santri dari Pesantren Tebuireng bernama Harun dalam peperangan besar tanggal 10 November 1945 di Surabaya.
    Meski dalam peperangan merebut kemerdekaan telah gugur sebanyak 20 ribu pahlawan yang terdiri dari santri dan rakyat, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu. Dalam masa peperangan menegakkan kemerdekaan, ada sebanyak 20 Batalyon dari 64 Batalyon yang dipimpin oleh para kiai pesantren. Inilah peran besar kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan RI yang termotivasi dari fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 (NU Online, 15/10).
    Menyikapi penetapan itu, ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.  GP Ansor menyambut positif keputusan Presiden Jokowi tersebut. Hal itu, menurutnya, merupakan bukti keberpihakan Presiden Jokowi terhadap masyarakat santri. Dengan ditetapkannya hari santri, berarti eksistensi santri diakui di Indonesia. (Detikcom, 14/10).
    Meski demikian, lanjut Nusron, setelah ditetapkannya hari santri, perjuangan belum selesai. Masih ada hak-hak pendidikan santri yang harus dipenuhi, seperti BOS untuk pesantren salafiyah dan Kartu Indonesia Pintar untuk para santri. Menurutnya, yang lebih penting lagi pengakuaan persamaan (muadalah) pondok pesantren salafiyyah dan sistem pendidikan nasional. Sampai sekarang, ijazah pesantren salafiyah dengan kurikulum kitab kuning dan klasik yang derajat keilmuwannya sangat tinggi tidak diakui. Tetapi, lanjut Nusron, malah kurikulum madrasah modern dan IAIN yang sangat dangkal dan parsial diakui dalam sistem pendidikan nasional.
    Santri pasca penetapan hari santri
    Pasca penetapan Hari Santri, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah –selaku penyelenggara negara– dan masyarakat pesantren atau kaum santri itu sendiri. Pertama, pemerintah tentu harus menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada santri, utamanya dalam program dan bantuan infrastruktur yang menunjang pesantren. Selain itu, pengembangan skill, pengetahuan ilmu umum santri serta manajeman modern pesantren perlu diperhatikan, tanpa menghilangkan tradisi dan budaya salafiyyah. Hal ini, selain menurut Gus Dur pesantren adalah subkultur Indonesia, ke depan pesantren juga diharapkan mampu menjadi trendsetter pendidikan Islam dunia.
    Kedua, pihak santri atau masyarakat pesantren itu sendiri. Dengan adanya penetapan Hari Santri tentunya patut dirayakan sebagai manifestasi rasa syukur. Namun demikian, jangan sampai hal itu hanya menjadi uforia sesaat yang memabukkan, oleh karena ke depan masih banyak tantangan yang harus tetap diperjuangkan. Jangan sampai, Hari Santri hanya menjadi simbol yang kosong dari makna, atau hanya “pengakuan simbolik” penguasa yang sudah memuaskan keberadaan dan pengakuan santri di Indonesia.
    Beberapa tantangan pesantren atau masyarakat santri adalah bagaimana menyiapkan kader-kader pemimpin, ulama dan tokoh yang mampu berbuat banyak tidak hanya untuk agama, namun juga bangsa. Ke depan, harus ada santri yang mampu bicara dan mengelola pos-pos yang belum banyak diisi santri seperti soal sumber daya alam, kebijakan fiskal, rekayasa teknologi, kesehatan, arsitektur, tata negara, dan lain sebagainya. Santri harus terdiaspora ke berbagai sektor kehidupan, agar supaya menjadi teladan yang tentunya hal ini membutuhkan kapasasitas, kapabilitas dan kredibilitas untuk menempatinya. Sudah seabad kaum santri disibukkan persoalan bid’ah dan khilafiyah.
    Semoga, penetapan Hari Santri oleh pemerintah, benar-benar menjadi tonggak kebangkitan kaum santri di semua sektor kehidupan. Sudah saatnya santri bangkit dari keterpurukan yang meski dengannya, tetap bisa mandiri dan bertahan. Masyarakat santri harus berani bersatu dan melepas persoalan “receh” dan lebih mementingkan persoalan yang lebih besar, seperti misalnya korupsi, privatisasi SDA dan keutuhan NKRI. Oleh karena di NKRI inilah, agama Islam bisa dikembangkan oleh ulama. Berbagai bentuk ideologi trans-nasional yang perlahan menggerogoti, tentunya akan membahayakan tidak hanya bagi kaum santri namun juga masyarakat secara keseluruhan. Mampukan heroisme Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, inspirasi Hari Santri, yang dulu digagas oleh Kiai Hasyim dan digelorakan oleh Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api, mampu merestorasi semangat juang kaum santri? []
    Ahmad Naufa Khoirul Faizun, Santri Pondok Pesantren “An-Nawawi”, Berjan, Purworejo, Wakil Ketua PW IPNU Provinsi Jawa Tengah (2013-2016)

     logo_BARPETA

    KIRAB HARI SANTRI

    Kiai Said: Resolusi Jihad, Sumbangsih KH Hasyim Asy’ari Kepada Bangsa

    Ahad, 18/10/2015 17:45

    [image: Kiai Said: Resolusi Jihad, Sumbangsih KH Hasyim Asy’ari Kepada
    Bangsa]

    Surabaya, *NU Online*
    Banyak kipah yang telah ditorehkan KH Hasyim Asy’ari. Resolusi jihad adalah
    di antara sumbangsih hadratussyaikh Hasyim Asy’ari kepada Nahdlatul Ulama
    dan bangsa Indonesia.

    “Hari Santri Nasional bukan riya’ (pamer), tapi penghormatan kepada
    Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan para ulama lainnya yang menetapkan
    Resolusi Jihad yang berisi bahwa membela Tanah Air itu fardlu ain seperti
    layaknya shalat fardlu,” kata KH Said Aqil Siroj, Ahad (18/10). Menurut
    dia, Resolusi Jihad itulah yang melahirkan intifadhah atau penyerangan
    secara massal oleh masyarakat terhadap tentara Sekutu (NICA), lanjutnya.

    “Resolusi Jihad itu sendiri lahir atas permintaan Presiden Soekarno dan
    Muhammad Hatta yang mengirim utusan ke Pesantren Tebuireng untuk meminta
    agar Kiai Hasyim Asy’ari bersama para ulama menggerakkan masyarakat untuk
    melawan NICA,” katanya.

    Akhirnya, KH Hasyim Asy’ari selaku Rais Akbar PBNU mengajak para ulama dari
    berbagai kawasan sehingga melahirkan Resolusi Jihad.

    “Jadi, pertempuran 10 November 1945 yang akhirnya diperingati sebagai Hari
    Pahlawan itu bukan merupakan perlawanan tanpa komando, melainkan bermodal
    fatwa Jihad fi-Sabilillah,” katanya. Perlawanan itu dipimpin secara teknis
    oleh KH Abdul Wahab Chasbullah sebagai pelaksana yang bermarkas di Waru
    (Sidoarjo) dengan dukungan KH Masykur dari Malang dan KH Abbas dari Cirebon.

    “Hasilnya, rakyat menang, bahkan pimpinan tentara Sekutu Brigjen Mallaby
    pun tewas. Dalam film Sang Kiai disebutkan bahwa Brigjen Mallaby tewas
    karena mobilnya dilempari bom oleh santri Tebuireng bernama Harun,” katanya.

    Oleh karena itu, dalam pandangan Kiai Said, Hari Santri Nasional yang
    ditetapkan Presiden Joko Widodo pada setiap 22 Oktober merupakan pengakuan
    pada perjuangan para kiai.

    “Tanpa KH Hasyim Asy’ari dan para santri, maka Resolusi Jihad takkan pernah
    ada. Tanpa Resolusi Jihad, maka Pertempuran 10 November takkan terjadi.
    Tanpa Pertempuran 10 November, maka kemerdekaan takkan pernah tercapai,”
    katanya.

    Hadir pada kegiatan Kirab Hari Santri Nasional diantaranya, Wakil Gubernur
    Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Wakil Ketua Umum PBNU, Slamet Effendy Yusuf
    dan Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zain. Selain itu, hadir pula jajaran PWNU
    Jatim yakni KH Agoes Ali Masyhuri, KH Jazuli Noor, dan KH Abdurrahman Navis
    dan Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah. Tampak pula Ketua Panitia Hari
    Santri Nasional Jatim, H Abdul Halim Iskandar yang memimpin jalan sehat
    dari Kantor PCNU Surabaya ke Tugu Pahlawan.

    Acara dipungkasi dengan pelepasan kirab diawali penyerahan pataka yakni
    panji-panji Merah Putih dan Bendera NU dari Ketua Umum PBNU kepada Sekjen
    PBNU dan Wagub Jatim untuk diserahkan kepada peserta kirab yang membawanya
    dari Tugu Pahlawan (Surabaya) ke Tugu Proklamasi (Jakarta) selama empat
    hari, yakni 18 hingga 22 Oktober. *(Ibnu Nawawi/Mukafi Niam)*

    Sumber:

    http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62881-lang,id-c,nasional-t,Kiai+Said++Resolusi+Jihad++Sumbangsih+KH+Hasyim+Asy%E2%80%99ari+Kepada+Bangsa-.phpx

    REPINDO

    Meneguhkan Kekuatan Bangsa Melalui Hari Santri

    Oleh: Ferial Farkhan Ibnu Akhmad

    Tanggal 22 Oktober adalah tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah). Tanggal tersebut menjadi sebuah alasan yang mendorong terjadinya peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa yang menyimpan makna sejarah yang tak terlupakan bagi negara yang sudah merdeka 70 tahun ini. Sehingga setiap tanggal 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan.
    Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan terbebas dari kolonialisme selama lebih dari tiga setengah abad, bangsa ini kembali harus berhadapan dengan pasukan Inggris yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) mengatasnamakan blok sekutu dengan misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda.
    Sehingga peristiwa tersebut menuntut warga negara Indonesia untuk kembali mengangkat senjata melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan jiwa dan raga. Runtutan peristiwa itulah yang menginisiasi lahirnya fatwa Resolusi Jihad dari Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Fatwa tersebut yang berhasil membakar semangat para ulama, santri, arek-arek Surabaya, seluruh rakyat Indonesia untuk berjihad membela bangsa dan negara.
    Saat ini Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Keppres Hari Santri Nasional pada 15 Oktober 2015. Penetapan ini sebagai realisasi janji Presiden Joko Widodo pada saat masa kampanye 1 tahun yang lalu. Proses menentukan hari besar nasional tersebut sempat terjadi dinamika didalamnya. Semula akan ditentukan setiap tanggal 1 Muharram, kemudian diganti tanggal 22 Oktober atas dasar masukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan ormas Islam lainnya. Sejarah perjuangan para ulama dan santri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa ini menjadi alasan utama PBNU memberikan saran tanggal tersebut.
    Hari Santri Nasional bukan hanya sebatas menggugurkan janji Presiden Jokowi saja. Banyak hal yang perlu masyarakat refleksikan dari ditetapkannya hari besar tersebut. Ini sebagai upaya membuka pemikiran seluruh warga negara Indonesia bahwa para ulama dan santri mempunyai saham besar atas berdirinya negara ini. Peran dan perjuangan kalangan pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang tidak bisa dikesampingkan apalagi dihapuskan. Saat ini banyak masyarakat yang menilai bahwa ulama dan santri yang dikenal dengan kaum sarungan hanya mengurusi masalah keagamaan saja. Hal ini dikarenakan adanya diskriminasi pemerintah pada zaman Orde Baru yang sengaja menghapuskan peran ulama dan santri dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Perlakuan tidak adil ini teraplikasikan dari minimnya catatan sejarah resmi yang menjelaskan bahwa ulama dan santri telah berkontribusi besar dalam tegaknya Republik Indonesia.
    Dinamika Perjuangan Kalangan Pesantren
    Pada zaman sebelum kemerdekaan para ulama berupaya untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah. Menurut Manfred Ziemek dalam buku hasil penelitiannya Pesantren Dalam Perubahan dituliskan bahwa “Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah adalah para kiai dan santri yang terpanggil memprakarsai dan memimpin perlawanan”.
    Rasa cinta para ulama dan santri terhadap negara sangatlah besar. Jika kita melihat poin penting  dari isi fatwa Resolusi Jihad antara lain yaitu. Pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dangan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat, umat islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kelima, kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer, sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.
    Memahami isi dari fatwa dari pendiri NU ini, tentu ini bukan hanya sebatas ajakan biasa untuk berjuang. Tapi fatwa tersebut adalah buah dari ijtihad para ulama sebagai modal para santri dan arek-arek Surabaya untuk berjihad. kita bisa merasakan betapa besarnya keinginan para ulama mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Hasilnya pun bisa kita rasakan sampai sekarang. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, tidak banyak generasi saat ini yang mengetahui peristiwa bersejarah tersebut.
    Kontribusi yang diberikan oleh para ulama dan santri tidak sebatas pada saat pra kemerdekaan saja. Sesudah merdeka pun ulama dan santri tidak hanya berdiam diri dalam menjaga kedaulatan Republik ini. Salah satunya dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika Pancasila dipertentangkan oleh sebagian kelompok intoleran, para ulama NU-lah yang menuntaskan penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan bernegara. Bahkan salah satu ulama NU KH As’ad Syamsul Arifin menegaskan bahwa sebagian kiai dan umat Islam Indonesia berpendapat bahwa menerima Pancasila hukumnya wajib (Lihat Prof Dr Maksoem Machfoedz dalam bukunya Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama). Diperkuat lagi dengan keputusan Muktamar NU tentang pengukuhan dan pengesahan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo. Poin ke lima dari Deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam dijelaskan “Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konseksuen oleh semua pihak.”
    Tanggal 22 Oktober 2015 pertama kalinya pemerintah meresmikan “Hari Santri Nasional” sudah sepatutnya para kalangan pesantren menyambut momen ini dengan suka cita. Sudah saatnya para santri menjadi agen perubahan masa depan bangsa ini. Ada beberapa upaya yang menurut penulis bisa dilakukan para santri untuk hal tersebut, yaitu pertama, sudah saatnya santri bersikap lebih progresif dalam menuntut ilmu. Tidak hanya mendalami ilmu agama saja, akan tetapi juga mempelajari semua ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Selama ini para jebolan pesantren apalagi yang pesantren salaf berjubel di jurusan Tarbiyah saja sehingga kebanyakan hanya menjadi tenaga pendidik. Perlu adanya upaya menyebarkan santri di segala disiplin ilmu. Baik ilmu sosial maupun teknologi. Sehingga diharapkan akan terlahir para ilmuan dan teknorat yang berjiwa santri.
    Kedua, perlu adanya metode pembelajaran baru yang diselenggakan di pesantren. Kesan suasana pesantren yang tradisional dan klasik seakan menjadi penghambat minat para anak-anak untuk mau belajar di pesantren. Modifikasi cara belajar perlu dilakukan tanpa harus menghilangkan substansi keilmuan yang akan disampaikan. Kemajuan teknologi yang semakin canggih seharusnya dimanfaatkan untuk sarana transfer of knowladge para santri saat ini. Sehingga istilah Gaptek (gagap teknologi) tidak dialami lagi oleh para santri. Perlu diingat, bahwa sebagian besar generasi muda saat ini ketika bertanya perihal agama cenderung lebih memilih bertanya melalui internet daripada langsung bertanya kepada ustad atau kyai. Disinilah peran santri sangat diperlukan untuk selalu membagi ilmunya melalui udara.
    Ketiga, perlu adanya penyeimbangan antara ditetapkannya hari santri nasional dengan perhatian pemerintah terhadap pesantren. Artinya supaya pemerintah tidak terkesan hanya menetapkan hari tersebut tanpa adanya visi masa depan. Tetapi benar-benar pemerintah bisa membantu menjadikan pesantren sebagai produsen yang menciptakan insan-insan masa depan bermutu yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa ini. Saat ini perhatian pemerintah lebih besar tertuju kepada lembaga pendidikan formal saja. Mulai dari sarana dan prasarana pesantren hingga kesejahteraan pendidik haruslah ditingkatkan. Sehingga paradigma masyarakat terhadap pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata dan percaya untuk menitipkan putra-putrinya untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan milik para kyai tersebut. Bukankah beberapa Founding Father bangsa ini juga berasal dari kalangan pesantren yaitu Wahid Hasyim, A Kahar Mudzakir, Agus Salim, dan lain-lain.
    Beberapa upaya di atas bisa terwujud dengan adanya kerjasama berbagai pihak. Gerakan “Ayo Mondok” yang dicetuskan oleh Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), lembaga yang merupakan asosiasi pesantren seluruh Indonesia adalah upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang adil dan beradab untuk seluruh rakyatnya. Semoga. []
    Ferial Farkhan Ibnu Akhmad, Ketua PC IPNU Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

    18
    Oct
    15

    Kepahlawanan : Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

    KBP45

    Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

    4/08/2012 12.04.00 AM joni arisandy

     Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

    Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan.

    Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

    • Pertempuran di Sumatera ( Medan Area, 10 Desember 1945)

    Tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Moh Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Mengggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad lahir membentuk barisan Pemuda Indonesia. Pendaratan Sekutu di kota Medan terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 dibawah pimpinan T.E.D Kelly. Pendaratan tentara sekutu (Inggris)ini di ikuti oleh pasukan dan NICA yangdipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICa ternyata memacing berbagai iniden. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal. Pada tanggal 15 Desember 194% Sekutu memasang papan yang tertulis.kan � Fixed Boundaries Medan Area� ( batas resmi wilayah Medan) diberbagai pinggiran kota MEdan. Tindakan Sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada tanggal 10 desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak koraban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pemantangsiantar.

    Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan initerus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakayat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lian di Pandang, Bukit tinggi dan Aceh.

    Pertempuran Medan Area dan Sekitarnya

    Berita Proklamasi Kemerdekaan baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Hal ini disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya sensor dari tentara Jepang.
    Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatra. Ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera dengan membentuk Komite Nasional Indonesia di wilayah itu.
    Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Serdadu Belanda dan NICA ikut membonceng pasukan ini yang dipersiapkan mengambil alih pemerintahan. Pasukan Sekutu membebaskan para tawanan atas persetujuan Gubernur Teuku M. Hassan.
    Para bekas tawanan ini bersikap congkak sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat.
    Achmad Tahir, seorang bekas perwira tentara Sukarela memelopori terbentuknya TKR Sumatra Tirnur. Pada tanggal l0 Oktober 1945. Di samping TKR, di Sumatera Timur terbentuk Badan-badan perjuangan dan laskar-laskar partai.
    Pada tanggal 18 Oktober 1945 Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly memberikan ultimatum kepada pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Aksi-aksi teror mulai dilakukan oleh Sekutu dan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945 Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan.
    Mereka dengan gigih membalas setiap aksi yang dilakukan pihak Inggris dan NICA. Pada tanggal 10 Desember 1945 pasukan Sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur. Pada bulan April 1946 pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintah RI ke luar Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, Walikota RI pindah ke Pematang Siantar. Walaupun belum berhasil menghalau pasukan Sekutu, rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Lasykar Rakyat Medan Area.
    Selain di daerah Medan, di daerah-daerah sekitarnya juga terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Di Padang dan Bukittinggi pertempuran berlangsung sejak bulan November 1945. Sementara itu dalam waktu yang sama di Aceh terjadi pertempuran melawan Sekutu. Dalam pertempuran ini Sekutu memanfaatkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi perlawanan rakyat sehingga pecah pertempuran yang dikenal dengan peristiwa Krueng Panjol Bireuen.
    Pertempuran di sekitar Langsa/Kuala Simpang Aceh semakin sengit ketika pihak rakyat dipimpin langsung oleh Residen Teuku Nyak Arif. Dalam pertempuran ini pejuang kita berhasil mengusir Jepang. Dengan demikian di seluruh Sumatera rakyat bersama pemerintah membela dan mempertahankan kemerdekaan.

    Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945

    Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda.

    Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang akan didatangi Inggris dengan “menyelundupkan” NICA Belanda adalah Medan.

    Sementara di tempat lain pada tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Moh Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Mengggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad lahir membentuk barisan Pemuda Indonesia.

    Pada tanggal 9 Oktober 1945 rencana dalam Civil Affairs Agreement benar-benar dilaksanakan. Tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly.

    Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945.

    Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan.

    Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan.

    Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

    Pada tanggal 10 desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak koraban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pemantangsiantar.

    Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan initerus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakayat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lian di Pandang, Bukit tinggi dan Aceh.
    PERTEMPURAN MEDAN AREA
    Pada tanggal 9 Nopember 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan NICA. Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa hotel yang terdapat di kota Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan hotel-hotel lainnya. Selanjutnya mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Lapangan. Sehari setelah mendarat Tim RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan yang ada di Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalyon KNIL.
    Dengan adanya kekuatan itu, ternyata bekas tawanan menjadi arogan dan sewenang-wenang sehingga memancing munculnya insiden. Insiden pertama kali terjadi tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-nginjak lencana Merah Putih. Akibatnya hotel itu diserang dan dirusak oleh kalangan pemuda. Dampak dari insiden itu menjalar ke beberapa kota lain seperti Pematang Siantar, dan Brastagi.
    Pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatera Timur dengan pimpinannya Achmad Tahir. Selanjutnya diadakan pemanggilan bekas Giyugun dan Heiho ke Sumatera Timur. Disamping TKR, terbentuk juga badan-badan perjuangan yang sejak tanggal 15 Oktober 1945 menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur dan kemudian berganti nama menjadi Pesindo.
    Setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tentang terbentuknya partai-partai politik pada bulan November 1945, di Sumatera dibentuk laskar-laskar partai. PNI memiliki laskar yang bernama Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), PKI mempunyai barisan Merah, Masyumi mempunyai laskar Hisbullah dan Parkindo mendirikan Pemuda Parkindo.
    Sementara itu pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly memberi ultimatum agar para pemuda Medan menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Pasukan Sekutu-Inggris juga semakin memperkeruh suasana dengan permusuhan dikalangan pemuda Indonesia di Sumatera.
    Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu-Inggris memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di daerah-daerah pinggiran kota Medan. Sejak saat itu nama Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama NICA melakuan pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di Medan. Bahkan pada tanggal 10 Desember 1945, mereka berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Aksi tersebut tentu saja mendapat perlawanan yang sengit dari pemuda Medan.
    Dengan terjadinya peristiwa seperti itu, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata yang mereka miliki dan jika tidak, akan ditembak mati. Pada bulan April 1946 tentara Sekutu Inggris sudah mulai mendesak Pemerintah Republik Indonesia di Medan. Gubernur, markas besar divisi TKR dan walikota pindah ke Pematang Siantar. Inggris pun menduduki kota Medan.
    Pada tanggal 10 Agustus 1946, diselenggarakan suatu pertemuan di Tebing Tinggi antara para komando pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen itu terdiri atas empat sektor, dan tiap sektor terdiri dari empat subsektor. Tiap-tiap sektor berkekuatan satu batalyon. Markas komando resimen berkedudukan di sudi mengerti, Trepes. Di bawah komando itulah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.
    KESIMPULAN
    Pada tanggal 9 November 1945, Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di kota Medan. Awalnya kedatangan mereka disambut baik oleh penguasa medan, tapi karena mereka datang bersama NICA yang berusaha memulihkan kembali kekuasaan belanda di Indonesia maka pada tanggal 10 Desember 1945, terjadilah  Insiden antara pejuang Indonesia dengan Sekutu. Dengan adanya Insiden tersebut Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjata yang dimilikinya. Dan pada tanggal 10 Agustus 1946 di selenggarakan suatu pertemuan antara para Komando-Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Dan di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

    dhn-451

    Front Medan Area

    Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
    Pertempuran Medan Area
    Bagian dari Perang Kemerdekaan Indonesia
    TKR-berangkat-MedanArea.jpg
    Tanggal 13 Oktober19451946 atau 1947
    Lokasi Medan
    Hasil Perang Gerilya dan Perang Frontal selama 2 tahun
    Pihak yang terlibat
    Indonesia Inggris
    Komandan
    Achmad Tahir T.E.D. Kelly

    Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.

    Tanggal 9 Oktober1945 dibawah pimpinan T.E.D Kelly. Pendaratan tentara sekutu (Inggris) ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel jalan bali, medan pada tanggal 13 oktober 1945, saat itu seorang penghuni expost )merampas dan menginjak injak lencana merah putih yang dipakai pemuda indonesia hal ini mengundang kemarahan pemuda indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945 barisan pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang tertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” (batas resmi wilayah Medan) di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan Sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. untuk sementara waktu Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar, sementara itu perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota medan,perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing Tinggi diadakan pertemuan di antara para Komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan memutuskan dibentuk nya satu komando yang bernama komando resimen laskar rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota medan, setelah pertemuan para komando itu pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kabanjahe telah terbentuk barisan pemuda indonesia (BPI)dan berganti nama menjadi Komando resimen laskar Rakyat cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu. Sebagai ketua umum dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting,Rakutta Sembiring, R.M. Pandia, dari N.V mas Persada Koran Karo-karo dan Keterangan Sebayang. Di dalam Barisan laskar rakyat ini semua potensi pimpinan pemuda dengan berisan-barisan perjuangannya, dirangkul, bergabung ke dalam Barisan Pemuda Indonesia termasuk bekas Gyugun atau Haiho seperti: Djamin Ginting, Nelang Sembiring, Bom Ginting. Sedangkan dari Talapeta: Payung Bangun, Gandil Bangun, Meriam Ginting, Tampe Malem Sinulingga. Dari N.V. mas Persada: Koran Karo-karo . Dari Pusera Medan: Selamat Ginting, Rakutta Sembiring dan tampak sebayang. Demikian pula dari potensi-potensi pemuda lain seperti: Tama Ginting, Matang Sitepu. Dalam proses sejarah selanjutnya, komando laskar rakyat kemudian berubah menjadi BKR (Badan Keselamatan Rakyat) yang merupakan tentara resmi pemerintah dimana Djamin Ginting’s ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama-sama Nelang Sembiring dan Bom Ginting yang anggotanya antara lain Selamat Ginting’s, Nahud Bangun, Rimrim Ginting, Kapiten Purba, Tampak Sebayang dan lain-lain. Pada umumnya yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Gyugun atau Heiho dan berisan-barisan bentukan Jepang. Djamin Ginting.S bekas komandan pleton Gyugun ditunjuk menjadi Komandan Batalyon BKR Tanah Karo. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lain di Brastagi, Padang, Bukit Tinggi dan Aceh.

    Latar Belakang Pertempuran Medan Area

    Pertempuran Medan Area berawal pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu di hawah Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Sumatra Utara. Pendantan pasukan Sekutu itu diikuti oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra Utara ternyata memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di Medan seperti De Boer, Grand hotel, dan Hotel Astoria untuk menghormati petugas Sekutu. Selanjutnya scbagian dari mereka tempatkan di Binjai dan Tanjung Morawa.

    Sehari setelah mendarat, tim RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan, Sacntis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Teuku Muhammad Hassan. Namun, para bekas tawanan itu langsung menjadi inti dari Batalion KNIL Medan. Akibat dari tindakan itu ternyata memancing berbagai insiden. Insiden pertama terjadi tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang Belanda penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih.

    Latar Belakang Pertempuran Medan Area

    Pertempuran Medan Area
    Akibatnya hotel itu diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden itu 96 orang luka-luka yang sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden itu menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Sumatra Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Selanjutnya, diadakan pemanggilan terhadap bekas Heiho di seluruh Sumatra Timur. Pemanggilan itu mendapat sambutan dari mereka, sehingga di samping TKR juga terdapat organisasi perjuangan lainnya, yaitu Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur yang kemudian menjadi Pesindo.

    Setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tentang berdirinya partai-partai politik pada bulan November 1945, di Sumatra Timur terbentuk laskar partai. PNI memiliki laskar Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), Masyumi mempunyai laskar Ilizbuilah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, pasukan Sekutu (inggris) memulai aksinya untuk memperlemah kedudukan Republik Indonesia dengan cara memberi ultimatum agar bangsa Indonesia menyerahkan senjatanya kepada pasukan Sekutu. Hal itu juga dilakukan oleh Brigadir Ted Kelly kepada para pemuda Medan pata tanggal 18 Oktober 45.

    Sejarah Pertempuran Medan Area

    Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu menuliskan papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran kota Medan. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur republik di kota Medan. Sehingga para pemuda membalas aksi-aksi itu sehingga kota Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan dan bahkan sering terjadi tembak-menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi pasukan TKR di Trepes.

    Selanjutnya, seorang perwira Inggris berhasil diculik oleh kalangan pemuda dan beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa itu. Brigadir Jenderal Ted Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Kalau tidak menyerahkan, mereka akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris sudah mulai mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Gubernur, Markas Besar TKR, dan walikota pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menduduki kota Medan.

    Tanpa adanya satu komando, mustahil dapat dilakukan serangan yang efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris. Pada tanggal 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di Tebingtinggi antar komandan pasukan yang berjuang di Front Medan Area. Pertemuan tersebut memberntuk satu komando bemama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Resimen itu terdiri atas empat sektor, tiap-tiap sektor dibagi lagi menjadi 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan satu batalion. Pusat komandi berada di Sudi Mengerti, Trepes. Dibawah komando tersebut perjuangan Medan Area menjadi lebih baik.

    PERTEMPURAN MEDAN AREA

    By Achmad Adhyaksa | In SEJARAH INDONESIA |

    PERTEMPURAN MEDAN AREA

      

    1. LATAR BELAKANG PERTEMPURAN MEDAN AREA

      Pada tanggal 9 november 1945, Pasukan Sekutu memasuki Kota Medan dibawah pimpin Brigadir Jenderal Ted Kelly diikuti pasukan NICA, yang didahului oleh pasukan komando pimpinan Kapten Westerling. Brigadir ini menyatakan kepada pemerintah RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan, mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar Kota Medan. Dengan dalih menjaga keamanan, para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai.

      Latar belakang pertempuran Medan Area, antara lain:

      1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang.
      2. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih.
      3. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh Sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Medan Area)” di sudut-sudut pinggiran Kota Medan.

    Pada tanggal 18 Oktober 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya :

    1)      melarang rakyat membawa senjata

    2)      semua senjata harus diserahkan kepada pasukan Sekutu

    Karena ultimatumnya tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, Pasukan Sekutu mengerahkan kekuatannya untuk menggempur kota Medan dan sekitarnya. Serangan Sekutu ini dihadapi dengan gagah berani oleh pejuang RI dibawah koordinasi kolonel Ahmad Tahir

    1. Proses Terjadinya Pertempuran Medan Area

    Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda.

    Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang akan didatangi Inggris dengan “menyelundupkan” NICA Belanda adalah Medan.

    Sementara pada tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Moh Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Mengggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad lahir membentuk barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober 1945 rencana dalam Civil Affairs Agreement benar-benar dilaksanakan.

    Tentara NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan ikut membonceng pasukan Inggris itu. Mereka menduduki beberapa hotel di Medan. Pasukan Inggris bertugas untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Para tawanan dari daerah Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Moh. Hasan. Ternyata kelompok tawanan itu dibentuk menjadi “Medan Batalyon KNIL”, dan bersikap congkak.

    Para pemuda dipelopori oleh Achmad Tahir, seorang mantan perwira Tentara Sukarela (Giyugun) membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Sumatera Timur. Anggotanya para pemuda bekas Giyugun dan Heiho Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir.

    Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia marah. Hotel tersebut dikepung dan diserang oleh para pemuda dan TRI (Tentara Republik Indonesia). Terjadilah pertempuran. Dalam peristiwa itu banyak orang Belanda terluka. Peperangan pun menjalar ke Pematang Siantar dan Brastagi.

    Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Dengan cara itu, Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Jenderal T.E.D Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata. Siapa yang melanggar akan ditembak mati.

    Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen itu terdiri atas empat sektor, dan tiap sektor terdiri dari empat subsektor. Tiap-tiap sektor berkekuatan satu batalyon. Markas komando resimen berkedudukan di sudi mengerti, Trepes. Di bawah komando itulah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

    Komanda ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakayat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lian di Pandang, Bukit tinggi dan Aceh.

    Dalam waktu 3 minggu Komando Medan Area (KMA) mengadakan konsolidasi, disusun rencana serangan baru terhadap Kota Medan. Kekuatannya sekitar 5 batalyon dengan pembagian sasaran yang tepat. Hari “H” ditentukan 15 Februari 1947 pukul 06.00 WIB. Untuk masing-masing sektor telah ditentukan Komandannya yakni pertempuran di front Medan Barat dipimpin oleh Mayor Hasan Achmad dari Resimen Istimewa Medan Area atau RIMA.

    Pertempuran di front Medan Area Selatan dipimpin oleh Mayor Martinus Lubis dan pertempuran di front Koridor Medan Belawan berasal dari pasukan Yahya Hasan dan Letnan Muda Amir Yahya dari Kompi II Batalyion III RIMA.

    Sayang karena kesalahan komunikasi serangan ini tidak dilakukan secara serentak, tapi walaupun demikian serangan umum ini berhasil membuat Belanda kalang kabut sepanjang malam. Karena tidak memiliki senjata berat, jalannya pertempuran tidak berubah. Menjelang Subuh, pasukan kita mundur ke Mariendal.                                                                                            Serangan umum 15 Februari 1947 ini merupakan serangan besar terakhir yang dilancarkan oleh pejuang-pejuang di Medan Area.

    Kesimpulan:

    Pertempuran di Medan Area merupakan perlawanan yang paling sengit dan panjang di Sumatera Timur, yang berlangsung hampir 2 tahun. Peristiwa Medan Area bermula dari kedatangan tentara Inggris (Sekutu) yang membonceng NICA dengan tujuan meninjau tawanan perang Jepang, namun kemudian beralih untuk membebaskan tawanan. Selanjutnya tentara sekutu juga membangun kekuatan untuk mengembalikan kekuasaannya yang pernah dirampas oleh Jepang. Pihak Inggris yang seharusnya menjadi penertib malah lebih berpihak kepada Belanda. Peristiwa ini merupakan motivasi rakyat dan Pemuda Pejuang yang tidak mau dijajah dengan disertai sikap ulet dan pantang menyerah. Tapi walaupun demikian bagaimana pun kuatnya motivasi, tanpa dilandasi kerjasama dan koordinasi yang baik, maka setiap kegiatan dapat mengalami kegagalan. Sejarah telah membuktikan betapa pahitnya keadaan ini.

    (sumber : http://chacaaca.blogspot.com/2013/09/pertempuran-medan-area-dan.html)

    30 Jan 2014

    Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

    Related Posts:

    MAKALAH PERTEMPURAN MEDAN AREA

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

    Tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Menanggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad Tahir membentuk barisan Pemuda Indonesia. Pendaratan Sekutu di kota Medan terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 dibawah pimpinan T.E.D Kelly. Pendaratan tentara sekutu (Inggris) ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden.Sebuah insiden terjadi di hotel jalan bali, medan pada tanggal 13 oktober 1945, saat itu seorang penghuni expost )merampas dan menginjak injak lencana merah putih yang dipakai pemuda indonesia hal ini mengundang kemarahan pemuda indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945 barisan pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang tertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” (batas resmi wilayah Medan) di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan Sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. untuk sementara waktu Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar, sementara itu perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota medan,perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing Tinggi diadakan pertemuan diantara para Komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan memutuskan dibentuk nya satu komando yang bernama komando resimen laskar rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota medan, setelah pertemuan para komando itu pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kabanjahe telah terbentuk barisan pemuda indonesia (BPI)dan berganti nama menjadi Komando resimen laskar Rakyat cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu. Sebagai ketua umum dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting,Rakutta Sembiring, R.M. Pandia, dari N.V mas Persada Koran Karo-karo dan Keterangan Sebayang. Di dalam Barisan laskar rakyat ini semua potensi pimpinan pemuda dengan berisan-barisan perjuangannya, dirangkul, bergabung ke dalam Barisan Pemuda Indonesia termasuk bekas Gyugun atau Haiho seperti: Djamin Ginting, Nelang Sembiring, Bom Ginting. Sedangkan dari Talapeta: Payung Bangun, Gandil Bangun, Meriam Ginting, Tampe Malem Sinulingga. Dari N.V. mas Persada: Koran Karo-karo . Dari Pusera Medan: Selamat Ginting, Rakutta Sembiring dan tampak sebayang.

    1. Rumusan Masalah
    2. Latar Belakang Pertempuran Medan Area
    3. Pertempuran Medan Area
    4. Jalannya Pertempuran Medan Area
    5. Peran Para Pemuda dalam Pertempuran Medan Area
    6. Ringkasan Kronologi
    7. Akibat Pertempuran Medan Area
    1. Tujuan

    Untuk mengetahui dan mempelajari sejarah tentang terjadinya pertempuran medan area

    BAB II

    PEMBAHASAN

    1. Latar Belakang Pertempuran Medan Area

    Pada tanggal 9 november 1945, pasukan Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang dikuti oleh pasukan NICA. Brigadir ini menyatakan kepada pemerintah RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan, mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar Kota Medan. Dengah dalih menjaga keamanan, para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai.

    Latar belakang pertempuran Medan Area, antara lain:

    1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang.
    2. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih.
    3. Ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada Sekutu.
    4. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh Sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Medan Area)” di sudut-sudut pinggiran Kota Medan.
    5. Pertempuran Medan Area

    Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara qpemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda.

    Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang akan didatangi Inggris dengan “menyelundupkan” NICA Belanda adalah Medan.

    Sementara di tempat lain pada tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Moh Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Mengggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad lahir membentuk barisan Pemuda Indonesia.

    Pada tanggal 9 Oktober 1945 rencana dalam Civil Affairs Agreement benar-benar dilaksanakan. Tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly.

    Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945.

    Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan.

    Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan.

    Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

    Pada tanggal 10 desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak koraban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pemantangsiantar.

    Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan initerus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakayat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lian di Pandang, Bukit tinggi dan Aceh.

    1. Jalannya Pertempuran Medan Area

    Pertempuran Medan Area dimulai dari bentrokan tanggal 13 Oktober 1945, baru empat hari setelah pasukan Inggris sampai di Medan, meledak suatu konflik bersenjata antara para pemuda revolusioner dengan pasukan NICA-Belanda. Peristiwa itu terjadi akibat adanya provokasi langsung seorang serdadu Belanda yang bertindak merampas lencana merah putih (sudah disebutkan di bagian sebelumnya) yang tersemat di peci seorang penggalas pisang yang melintas di depan Asrama Pension Wilhelmina, Jalan Bali (sekarang Jalan Veteran). Ratusan pemuda yang berada ditempat itu meny­erang serdadu itu dengan senjata pedang, pisau, bambu runcing, dan beberapa senjata api. Dalam peristiwa itu timbul korban sebagai berikut : 1 orang opsir  yaitu Letnan Goeneberg dan 7 orang serdadu NICA meninggal. Beberapa warga negara Swiss luka dan meninggal, dan 96 orang serdadu NICA luka-luka termasuk seorang laki-laki sipil dan 3 orang wani­ta. Di pihak Indonesia gugur 1 orang (menurut prasasti yang didirikan 7 orang) dan luka berat satu orang. Lokasi pertempuran saat ini berada dekat dengan Pusat Pasar.

    Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh pelosok kota Medan, bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara dan  menjadi sinyal bagi kebanyakan pemuda, bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Darah orang Belanda dan kaum kolonialis harus ditumpahkan demi Revolusi Nasional. Akibatnya dengan cepat bergelora semangat anti Belanda di seluruh Sumatera Timur. Diantara pemuda itu adalah Bedjo, salah seorang pemimpin laskar rakyat di Pulo Brayan. Bedjo bersama pasukan selikur­nya pada tanggal 16 Okto­ber 1945, tengah hari setelah sehari sebelumnya terjadi peristiwa Siantar Hotel, menyerang gudang senjata Jepang di Pulo Brayan untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan serangan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bedjo dan pasukannya kemudian menyerang Markas Tentara Belanda di Glugur Hong dan Halvetia, Pulo Brayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bedjo yang menyerang Helvetia berhasil menewaskan 5 orang serdadu KNIL. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bedjo itu telah menyentakkan pihak Sekutu (Inggris). Mereka mulai sadar bahwa para pemuda-pemuda Republik telah memiliki persenjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhi­tungkan.

    Sementara itu, di simpang Jalan Deli dan Jalan Serdang yang sekarang disebut Jalan Perintis Kemerdekaan, pecah bentrokan lain. Bentrokan pecah di sebuah masjid di sana. Para pejuang yang dipimpin Wiji Alfisa dan Zain Hamid bertempur dengan tentara Inggris pada 17 Oktober 1945. Mereka berhasil bertahan dari gempuran Inggris hingga pada 20 Oktober 1945, Inggris memutuskan untuk menghancurkan masjid tempat mereka bertahan. Setelah perang, masjid lain dibangun diatasnya untuk mengenang perjuangan mereka. Masjid itu dinamai Masjid Perjuangan 45.

    Oleh karena itu sebagai tentara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Komandan Inggris Brigadir Jenderal TED Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 mengeluar­kan sebuah ultimatum yang berbunyi seba­gai berikut, bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, keris, rencong dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar rakyat, dan harus meny­erahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada Sekutu. Pada tanggal 23 Oktober 1945, pasukan Inggris kemudian melakukan penggerebekan di dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan itu mereka berhasil menda­patkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan tiga kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 denator listrik, dan 6 tombak.

    Sejak tentara Inggris melakukan razia di sekitar Medan, kecurigaan masyarakat terhadap Inggris bertambah besar. Patroli tentara Inggris  sampai ke Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis, bahkan ada serda­du-serdadu dan perwira Inggris yang berjalan-jalan sendiri ke luar kota Medan dan Belawan. Di samping itu Komandan Inggris untuk Sumatera, Mayor Jendral Chambers, menegaskan bahwa Pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah-daerah di luar kota Medan, Bukit Tinggi, dan Palembang. Kondisi itu akhirnya menimbulkan konflik ber­senjata dengan para pemuda Republik baik yang bergabung dengan TKR maupun dengan Laskar Rakyat.

    Demikianlah pada tanggal 2 Desember 1945, dua orang serdadu Inggris yang sedang mencuci trucknya di Sungai dekat Kampung Sungai Sengkol telah diserang oleh TKR. Kedua serdadu Inggris itu tewas, dua buah senjata dan trucknya dirampas. Dua hari kumudian, seorang perwira Inggris tewas terbunuh  di sekitar Saentis. Akibatnya pasukan Inggris terus melakukan patroli di sekitar Medan, dan mereka mulai bertindak kasar. Pada tanggal 6 Desember 1945, tentara Inggris datang mengepung Gedung Bioskop Oranye di Kota Medan. Mereka kemudian merampas semua filem di gedung tersebut. Tindakan tentara Inggris itu menyebab­kan para pemuda segera mengepung gedung bioskop itu, sehingga timbullah pertempuran kecil, yang berakhir dengan tewasnya seorang tentara Inggris.

    Beberapa jam setelah peristiwa “Oranje Bioscop”, markas Pesindo di Jalan Istana dan markas Pasukan Pengawal Pesindo di sekolah Derma dirazia oleh tentara Inggris. Di sepanjang Jalan Mahkamah dan Jalan Raja, tentara Inggris melakukan show of force. Tidak lama sesu­dah itu, markas TKR di bekas restoran Termeulen diobrak-abrik dan penghuninya diusir oleh tentara Inggris. Pada malam harinya para pemuda dan anggota TKR menyerang gedung itu dengan granat botol, sehingga gedung itu terbakar. Pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 1945, siang dan malam hari di mana-mana asrama tentara India-Inggris/NICA diserang oleh pemuda dan TKR. Akibat serangan itu tentara Inggris/NICA  pada tanggal 10 Desember 1945 menyerang markas TKR di Deli Tua (Two Rivers). Tiga hari kemudian, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengeluarkan Maklumat yang meminta agar Bangsa Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada tentara Sekutu dan barang siapa memegang senjata di dalam kota Medan dan 8,5 Km dari batas kota Medan dan Belawan akan ditembak mati.

    Untuk menindaklanjuti intruksi itu pada bulan Maret 1946 pasukan Sekutu/Inggris kembali melakukan razia ke basis-basis laskar rakyat di sekitar Tanjung Morawa. Barisan Pelopor dan Laskar Napindo yang berada berada di daerah ini kemudian mencegat pasukan Inggris sehingga terjadi baku tembak. Pertempuran kemudian berkobar selama dua hari  dan akhirnya pasukan Inggris menarik pasukannya dari Tanjung Morawa. Namun demikian pasukan sekutu terus melakukan razia di dalam kota. Akibatnya pada pertengahan April 1946, Markas Divisi IV berserta seluruh stafnya dan Kantor Gubernur Sumatera dan semua jawatan-jawatannya pindah ke Pematang Siantar.

    Sejak pindahnya Komando Militer dan Pemerintahan Republik ke Pematang Siantar pasukan Inggris setiap hari melancarkan serangan ke kubu-kubu TRI dan Laskar Rakyat di sekitar Medan Area. Pada akhir bulan Mei, selama satu minggu mereka menggempur habis kampung-kampung di sekitar kota Medan. Akibat serangan itu tentu saja membuat penduduk sipil mengungsi ke luar kota, seper­ti ke Tanjung Morawa, Pancur Batu, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan sebagainya. Kampung-kampung seperti Sidodadi, Tempel, Sukaramai, Jalan Antara, Jl. Japaris, Kota Maksum, Kampung Masdjid, Kampung Aur, Sukaraja, Sungai Mati, Kampung Baru, Padang Bulan, Petisah Darat, Petisah Pajak Bundar, Kampung Sekip, Glugur, dan sebagai­nya menjadi sepi. Meskipun demikian Inggris tidak leluasa bergerak ke luar kota, karena laskar rakyat dan TRI siap menghadangnya.

    Sampai akhir bulan Juli 1946 pasukan republik yang bertempur di Medan Area bergerak tanpa komando. Karena itu pada bulan  Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area (K.R.L.R.M.A.). Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai Komandan dan Kepala Staf Umum. KRLMA membawahi laskar Napindo, Pesindo, Barisan Merah, Hisbullah, dan Pemuda Parkindo. Setiap pasukan disusun dalam formasi batalion yang terdiri dari empat kompi.  Medan Area dibagi dalam empat sektor dan tiap sektor terdiri atas dua sub-sektor. Markas Komando ditempatkan di Two Rivers (Treves).

    Dalam pada itu Belanda mulai mengarah­kan kekuatan militernya ke Sumatera dalam rangka mengaman­kan sumber ekonomi yang vital di Sumatera Timur. Untuk  itu, maka pada awal bulan Oktober 1946 satu batalion pasukan bersen­jata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan satu batalion KNIL dari Jawa Barat. Gerakan militer pasukan Belanda ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya rencana Inggris yang ingin sece­patnya meninggalkan Indonesia. Semua instasi penting yang ada di Medan Area segera diserahkan kepada Komandan Mili­ter Belanda. Pasukan Belanda kemudian mengambil alih semua tugas penyerangan terhadap pangkalan militer Republik di sekitar Medan Area. Unit-unit militer Republik, baik TRI maupun laskar rakyat segera bereaksi menanggapi pengambi­lalihan Belanda dan mulai meningkatkan serangannya terha­dap patroli-patroli Belanda maupun Inggris. Hingga akhir tahun 1946, berbagai bentrokan fisik antara kekuatan militer Republik dengan Belanda terus terjadi di segala front Medan Area.

    Atas prakarsa pimpinan Divisi Gajah dan KRIRMA pada 10 Oktober 1941 disetujui untuk mengadakan serangan bersama. Sasaran yang akan direbut di Medan Timur adalah Kampung Sukarame, Sungai Kerah. Di Medan barat ialah Padang Bulan, Petisah, Jalan Pringgan, sedangkan di Medan selatan adalah kota Matsum yang akan jadi sasarannya. Rencana gerakan ditentukan, pasukan akan bergerak sepanjang jalan Medan-Belawan. Hari “H” ditentukan tanggal 27 Oktober 1946 pada jam 20.00 WIB, sasaran pertama Medan Timur dan Medan Selatan. Tepat pada hari “H”, batalyon A resimen laskar rakyat di bawah Bahar bergerak menduduki Pasar Tiga bagian Kampung Sukarame, sedangkan batalyon B menuju ke Kota Matsum dan menduduki Jalan Mahkamah dan Jalan Utama. Di Medan Barat batalyon 2 resimen laskar rakyat dan pasukan Ilyas Malik bergerak menduduki Jalan Pringgan, kuburan China dan Jalan Binjei.

    Patut diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu, pihak Inggris telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Belanda. Pada saat sebagian pasukan Inggris bersiap-siap untuk ditarik dan digantikan oleh pasukan Belanda, pasukan kita menyerang mereka. Gerakan-gerakan batalyon-batalyon resimen Laskar Rakyat Medan Area rupanya tercium oleh pihak Inggris/Belanda. Daerah Medan Selatan dihujani dengan tembakan mortir. Pasukan kita membalas tembakan dan berhasil menghentikannya.

    1. Peran Para Pemuda dalam Pertempuran Medan Area

    Para pemuda memegang peran penting dalam banyak peristiwa bersejarah negara ini. Sebut saja, Proklamasi Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya, hingga Reformasi. Di Pertempuran Medan Area ini juga, peran pemuda sangat kentara dalam setiap pertempuran.

    Di awal bagian jalan pertempuran sebelumnya, terdapat kisah mengenai insiden Jalan Bali. Jika ditilik pada prasasti penanda yang didirikan, nampak bahwa para pemuda lah yang melakukan penyerbuan ke markas NICA di Gedung Pension Wilhelmina. Selain itu, berbagai laskar rakyat yang ada dibentuk oleh pemuda seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur (Pesindo). Ada juga organisasi pemuda yang terafiliasi ke partai seperti Napindo (Nasional Pelopor Indonesia) dari PNI, Barisan Merah dari PKI, Hisbullah dari Masyumi dan Pemuda Parkindo dari Parkindo. Selain itu, banyak dari tokoh pejuang yang berusia dibawah 30 tahun. Contohnya, Brigjend. Bedjo dan Jend. Ahmad Tahir, 2 tokoh pejuang yang terlibat dalam Pertempuran Medan Area yang saat itu terjadi, umur mereka masih dibawah 30 tahun.

    Ketika pertempuran yang terjadi belum terorganisir dengan baik pada tahun 1945 – 1946, para pemuda selalu yang berada di garis depan dan bertempur dengan heroik melawan Belanda. Semangat para pemuda pulalah yang sering membuat Sekutu – baik Inggris maupun Belanda – kerepotan.

    Apa yang membuat pemuda pejuang saat itu begitu kuat dan sulit dilawan penjajah ? Menurut saya, itu semua akibat jiwa nasionalisme dan darah muda mereka. Jiwa nasionalisme mereka membuat semangat mereka menggelora untuk membela negerinya, dan darah muda mereka menambah semangat tersebut dan membuat mereka semakin nekat.

    Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda dalam Pertempuran Medan Area adalah :

    1. Ikut serta dalam setiap pertempuran yang terjadi
    2. Pengobar semangat rakyat untuk bertempur mempertahankan negaranya
    3. Ujung tombak bagi setiap kekuatan pasukan Republik Indonesia
    4. Ringkasan Kronologi
    5. Tokoh-tokohnya : Brigjen T.E.D. Kelly dan Achmad Tahir
    6. Sebab meletusnya : Tawanan perang yang dibebaskan sekutu dipersenjatai & bersikap congkak sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat.
    7. Jalannya Peristiwa :

    Pd tgl 18 Okt 1945, Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya. NICA melakukan aksi teror yg menyebabkan pecahnya pertempuran shg banyak korban di pihak Inggris. Tgl 1 Des 1945 Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pada bulan April 1946 pasukan Sekutu berhasil mendesak pemerintah RI keluar Medan. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali.

    1. Akhir Peristiwa :

    Pada tgl 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando tersebut meneruskan perjuangan di Medan Area.

    1. Akibat Pertempuran Medan Area

    Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah ada perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sesudah itu Panitia Teknik genjatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk  Medan Area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruhnya adalah 8,5 Km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarka­si itu. Akan tetapi kedua pihak, Indonesia dan Belanda, selalu bertikai mengenai garis demarkasi ini. Empat bulan setelah akhir pertempuran ini, Belanda melaksanakan Operatie Product atau disebut Agresi Militer Belanda I.

    Ada beberapa akibat dari Pertempuran Medan Area ini, yaitu :

    1. Terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi
    2. Perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar

    BAB II

    KESIMPULAN

    Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.

    Tahun 1945 – 1949 adalah momen krusial bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Belanda, yang dengan bantuan Inggris dapat kembali ke Indonesia, berusaha keras untuk mendapatkan kembali ‘apa yang telah dirampas Jepang sebelumnya’ yaitu Indonesia, walaupun saat itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Disisi lain, Indonesia, sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya (Indonesia adalah negara pertama yang memproklamasikan kemerdekaan setelah Perang Dunia II), mati matian untuk mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

    Tak ayal, terjadi banyak pertempuran di berbagai daerah. Dengan semangat, para pejuang bertarung sekuat tenaga untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Republik yang baru berdiri ini. Tak terkecuali di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

    Di Sumatera Utara, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, bisa dibilang, dilakukan di segala medan tempur. Mulai dari perbukitan Berastagi, kilang minyak Pangkalan Berandan hingga jalanan Kota Medan. Kali ini, kita khusus membahas tentang Pertempuran Medan Area yang bertujuan untuk membebaskan Kota Medan dari Sekutu.

    Sekalipun nama pertempurannya ‘Medan Area’ yang diambil dari kata kata di papan yang dipasang di perbatasan kota Medan “Fixed Boundaries Medan Area”, pertempuran ini berkobar hingga ke luar Kota Medan. Pertempuran ini dimulai pada 13 Oktober 1945 setelah insiden Jalan Bali, dan penyerbuan terakhir para pejuang dilaksanakan pada 15 Februari 1947. Pertempuran ini, menurut sekretaris Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Ilmu Sosial (PUSSIS) Universitas Negeri Medan, Erond Damanik, tidak kalah heroik dibandingkan pertempuran Surabaya karena para pejuang dalam pertempuran ini plural dan jangka waktunya yang panjang.

    DAFTAR PUSTAKA

    http://semuanyaaa-ada.blogspot.com/2014/02/pertempuran-medan-area.html

    http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Medan_Area

    http://diasdiari.blogspot.com/2013/11/pertempuran-medan-area.html

    KATA PENGANTAR

    Sembah sujud penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena anugerah dan rahmat-Nya jualah sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, yang mana telah memakan waktu dan pengorbanan yang tak ternilai dari semua pihak yang memberikan bantuannya, yang secara langsung merupakan suatu dorongan yang positif bagi penulis ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam menghimpun bahan materi untuk menyusun makalah ini.

    Namun penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian materinya maupun dari segi bahasanya. Karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi untuk melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………..

    DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………….

    BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………..

    1. Latar Belakang………………………………………………………………………………………….
    2. Rumusan Masalah……………………………………………………………………………………..
    3. Tujuan …………………………………………………………………………………………………….

    BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………………………………………

    1. Latar Belakang Pertempuran Medan Area……………………………………………………..
    2. Pertempuran Medan Area ……………………………………………………………………………
    3. Jalannya Pertempuran Medan Area……………………………………………………………….
    4. Peran Para Pemuda dalam Pertempuran Medan Area………………………………………
    5. Ringkasan Kronologi…………………………………………………………………………………..
    6. Akibat Pertempuran Medan Area………………………………………………………………….

    BAB III PENUTUP………………………………………………………………………………………………

    1. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………..

    DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………………….




    Blog Stats

    • 3,121,272 hits

    Recent Comments

    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…