Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



04
Aug
15

Kenegarawanan : NEOLIBERALISME

Jakarta45
NEOLIBERALISME
Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia
“Neo-liberalisme” adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. “Liberalisme” dapat mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, atau bahkan relijius. Di AS, liberalisme politik merupakan strategi untuk menghindari konflik sosial. Ia dipresentasikan kepada rakyat miskin dan pekerja sebagai sesuatu yang progresif dibandingkan konservatif atau sayap Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda. Politikus konservatif yang mengatakan bahwa mereka membenci kaum “liberal” — artinya dalam hal politik — tidak memiliki masalah dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.
“Neo” berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut “liberal” dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha “bebas”, kompetisi “bebas” — yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.
Liberalisme ekonomi berlangsung di Amerika Serikat sepanjang 1800an dan awal 1900an. Kemudian Depresi Besar tahun 1930an membuat seorang pakar ekonomi bernama John Maynard Keynes merumuskan sebuah teori yang menyangkal liberalisme sebagai kebijakan terbaik bagi kaum kapitalis. Ia berkata, pada intinya, bahwa kesempatan kerja penuh (full employment) dibutuhkan agar kapitalisme tumbuh dan itu hanya dapat dicapai bila pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ide-ide ini banyak mempengaruhi program New Deal Presiden Roosevelt — yang sempat memperbaiki kehidupan banyak orang. Keyakinan bahwa pemerintah harus menomorsatukan kepentingan umum diterima secara meluas.
Tapi krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan penyusutan tingkat profitnya, menginspirasikan para elit korporasi untuk menghidupkan kembali liberalisme. Inilah yang menjadikannya “neo” atau baru. Kini, dengan globalisasi ekonomi kapitalis yang pesat, kita menyaksikan neo-liberalisme dalam skala global.
Definisi yang berkesan tentang proses ini datang dari Subcomandante Marcos di Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo(Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusiaan dan Melawan Neo-liberalisme) pada Agustus 1996 di Chiapas ketika ia mengatakan: “apa yang ditawarkan kaum Kanan adalah mengubah dunia menjadi sebuah mal besar di mana mereka dapat membeli kaum Indian di sini, perempuan di sana…” dan ia dapat juga menambahkan, anak-anak, imigran, pekerja atau bahkan seluruh negeri seperti Meksiko.”
Pokok-pokok pemikiran neo-liberalisme mengandung:
1. KEKUASAAN PASAR. Membebaskan usaha “bebas” atau usaha swasta dari ikatan apa pun yang diterapkan oleh pemerintah (negara) tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dan investasi, seperti NAFTA. Menurunkan upah dengan cara melucuti buruh dari serikat buruhnya dan menghapuskan hak-hak buruh yang telah dimenangkan dalam perjuangan bertahun-tahun di masa lalu. Tidak ada lagi kontrol harga. Secara keseluruhan, kebebasan total bagi pergerakan kapital, barang dan jasa. Untuk meyakinkan kita bahwa semua ini baik untuk kita, mereka mengatakan bahwa “pasar yang tak diregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan menguntungkan semua orang.” Itu seperti ekonomi “sisi persediaan” (supply-side)dan “tetesan ke bawah” (trickle-down) yang dijalankan Reagan — tapi kekayaannya sedemikian rupa tidak banyak menetes.
2. MEMANGKAS PEMBELANJAAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL seperti pendidikan dan layanan kesehatan. MENGURANGI JARINGAN-PENGAMANAN BAGI KAUM MISKIN, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan air — lagi-lagi atas nama mengurangi peran pemerintah. Tentunya, mereka tidak menentang subsidi dan keuntungan pajak bagi bisnis besar.
3. DEREGULASI. Mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menekan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja.
4. PRIVATISASI. Menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, perkereta-apian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walau biasanya dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama berdampak pada pengonsentrasian kekayaan kepada pihak yang jumlahnya semakin sedikit dan menjadikan khalayak umum harus membayar lebih untuk kebutuhannya.
5. MENGHAPUS KONSEP “BARANG PUBLIK” atau “KOMUNITAS” dan menggantikannya dengan “tanggung-jawab individu.” Menekan rakyat yang termiskin dalam masyarakat untuk mencari solusi sendiri terhadap minimnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mereka — kemudian menyalahkan mereka, bila gagal, karena “malas.”
Di penjuru dunia, neo-liberalisme didesakkan oleh institusi-institusi finansial besar seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Inter-Amerika. Ia merajalela di penjuru Amerika Latin. Contoh pertama pelaksanaan neoliberalisme secara terang-terangan terdapat di Chile (berkat pakar ekonomi Universitas Chicago, Milton Friedman), setelah kudeta dukungan-CIA terhadap rejim Allende yang dipilih rakyat pada 1973. Negeri-negeri lainnya menyusul, dengan sebagian dampak terburuknya di Meksiko, di mana upah menurun 40-50% dalam tahun pertama NAFTA sementara biaya hidup naik 80%. Lebih dari 20.000 bisnis kecil dan sedang menderita kebangkrutan dan lebih dari 1000 perusahaan milik negara diprivatisasi di Meksiko. Sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi “Neoliberalisme berarti neo-kolonisasi Amerika Latin.”
Di Amerika Serikat neo-liberalisme menghancurkan program-program kesejahteraan; menyerang hak-hak buruh (termasuk semua pekerja migran); dan memangkas program-program sosial. “Kontrak” Partai Republikan terhadap Amerika adalah murni neo-liberalisme. Para pendukungnya bekerja keras menolak perlindungan terhadap anak-anak, pemuda, perempuan, planet itu sendiri — dan mencoba menipu kita agar menerimanya dengan mengatakan bahwa ini akan “menyingkirkan beban pemerintah dari pundak saya.” Pihak yang diuntungkan oleh neo-liberalisme hanyalah minoritas rakyat dunia. Bagi mayoritas besarnya ia membawa lebih banyak penderitaan daripada sebelumnya: menderita tanpa capaian kecil yang susah payah dimenangkan dalam 60 tahun terakhir, penderitaan tiada henti.
————-
Elizabeth Martinez telah lama dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil dan penulis beberapa buku termasuk “500 Years of Chicano History in Photographs.”
Arnoldo Garcia adalah anggota Comite Emiliano Zapata yang bermarkas di Oakland dan berafiliasi dengan Komisi Nasional untuk Demokrasi di Meksiko.
Kedua penulis adalah anggota Jaringan Nasional untuk Hak-hak Imigran dan Pengungsi; mereka juga menghadiri Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusian dan Melawan Neoliberalisme, yang digelar 27 Juli – 3 Agustus 1996 di La Realidad, Chiapas
 
__._,_.___

Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>

31
Jul
15

Politik : Papua Merdeka Tinggal Selangkah?

Logo Benteng Pancasila

http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/07/28/74694/papua-merdeka-tinggal-selangkah-1.html

Papua Merdeka Tinggal Selangkah ? [1]

Selasa, 28 Juli 2015 – 09:18 WIB

Gerakan Papua Meredeka terus menggelar aksi-aksi di berbagai negara. Foto Aksi gerakan ini di Inggris

Oleh: Tika Af’idah

SEBUAH gerakan mengumpulkan masa di dunia maya  berupa petisi online  sedang dikumpulkan untuk mendesak Presiden Joko Widodo tim perdamaian PBB masuk ke Papua Barat.

Petisi yang dibuat oleh seseorang bernama Michael Taylor sudah ditanda-tangani 100.203 tanda tangan. Entah siapa orang bernama Michael Taylor. Namun nama ini  selama ini dikenal di dunia sebagai seorang atlet baseball yang tidak ada hubungannya dengan Papua Barat.

Petisi tersebut dibuat berdasarkan laporan bahwa ada sebuah pembantaian massal yang terjadi di Papua Barat, dan jurnalis dilarang masuk ke Papua. Berikut adalah deskripsi yang disertakan di dalam petisi online tersebut:

“Sudahkah Anda mendengar tentang pembantaian masal di Papua Barat, Indonesia? Banyak yang belum pernah mendengar Papua Barat, dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu apa yang terjadi di sana. Seperti itulah yang Pemerintah Indonesia mau.

Sejak invasi ke Papua Barat lebih dari 50 tahun yang lalu, Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pemblokiran media. Akses untuk jurnalis asing yang ingin melaporkan keadaan di Papua telah sangat dibatasi. Mereka yang telah masuk ke Papua dengan visa turis telah dideportasi, ditangkap, bahkan dipenjara. Jurnalis lokal bahkan mengalami kejadian lebih buruk. Mereka diancam, diintimidasi, dipukuli, bahkan menghilang atau dibunuh. Jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menginginkan siapa saja tahu apa yang mereka lakukan di Papua Barat.

Lebih dari 500.000 rakyat tewas dalam pembantaian terhadap suku lokal. Ribuan orang diperkosa, disiksa, dipenjara, atau menghilang setelah ditangkap. Banyak desa telah dibumihanguskan, satu generasi telah punah. Hak Asasi Manusia seperti kebebasan berpendapat ditentang dan rakyat Papua hidup dalam ketakutan,” demikian tulis petisi.

Dan beberapa paragraf lainnya yang menyebutkan hal yang sama dan berulang-ulang yang telah disebutkan di atas. Bahwa akses untuk jurnalis dan relawan kemanusiaan sangat susah.

Bahwa Presiden Jokowi telah berjanji akan melakukan sesuatu terhadap Papua, namun masih tidak ada tindakan jelas, dan lain sebagainya.

Penandatangan petisi ini sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, yang jelas mereka tidak tahu apa-apa tentang kondisi Papua, bahkan mungkin tidak bisa menemukan Indonesia di peta.

Berita yang disertakan oleh Taylor di petisi ini adalah satu artikel dari situs milik International Parliamentarians for West Papua (IPWP), yang salah satu motornya adalah pengurus Operasi Papua Merdeka (OPM).

Petisi ini jelas ditulis untuk menyetir opini publik bahwa Papua tidak aman dan tindakan harus segera diambil, berdasarkan satu artikel ketinggalan jaman yang berasal dari situs propaganda.

Padahal baru Mei lalu Bupati Sorong Utara, Stepanus Malak menyatakan bahwa Papua kini lebih aman daripada Pulau Jawa.

Dengan berkembangnya sektor perekonomian dan pendidikan, menjadikan kehidupan di Papua adem ayem. OPM dan organisasi pemberontak lainnya geraknya menjadi terbatas karena hal itu.

”Yang diketahui oleh masyarakat itu kerusuhan suku, kerusuhan OPM, rumah honai, dan yang jelek-jelek saja. Padahal, Papua sekarang tidak seperti itu. Kalau tidak percaya datang saja ke Papua,” ujarnya dikutip koran-sindo.com.

Terkait hal yang disebutkan dalam petisi ini, kemungkinan akan disinggung dalam kunjungan bilateral Perdana Menteri Inggris David Cameron pada 27 Juli 2015. Hal ini dikarenakan keberadaan Kantor OPM di Oxford, Inggris, yang resmi dibuka pada Mei 2013 silam.

Campur Tangan Asing

Kasus Papua nampaknya banyak dianggap enteng berbagai pihak. Di hadapan kita pernah dinampakkan contoh kasus. Timor-Timur tahun 1999.

Sebagaimana diketahui, pasca lengsernya Soeharto, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum, yang belakangan ditengarai penuh dengan kecurangan. Referendum yang berada di bawah tanggung jawab United Nations Mission in East Timor (UNAMET)  dipenuhi [perekrutan local staff yang diambil hanya dari orang-orang yang pro kemerdekaan atau yang akan memilih opsi merdeka.

Kecurangan lain ‘rekayasa’ Barat adalah temuan wartawan O’kanne dari media The Guardian, setelah tiga hari melaksanakan investigasi terhadap lebih dari 100 pengungsi di Timor Timur, hanya satu orang pengungsi yang mengaku bahwa anggota keluarganya tewas terbunuh.

Investigasi ini dilakukan karena munculnya wawancara televisi seorang sukarelawan dari Australia yang mengklaim bahwa ia melihat mayat-mayat berserakan di markas Polda Dili. Atas dasar temuannya itulah The Guardian seperti yang ditulis Republika, Selasa 28 September 1999 memuat topik besar bahwa “pembantaian massal di Timor Timur bohong besar”.

Tanggal 28 Agustus 1999 di kab. Maliana, anggota UNAMET atas nama Pieter Bartu (asal Australia) memutarbalikkan berita-berita tentang kejadian-kejadian di daerah Maliana, sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan antara masyarakat pro kemerdekaan dan pro otonomi. Pieter Bartu inilah yang mengusulkan kepada pimpinan UNAMET untuk mengganti DANDIM, KAPOLRES dan beberapa Bintara KODIM Maliana sehingga menyebabkan masyarakat pro otonomi semakin tidak menyenangi UNAMET.

Kecurangan secara terang – terangan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 di seluruh wilayah Timor Timur. Dari laporan berbagai pihak tercatat ada 29 macam kecurangan, 27 macam di antaranya dilakukan oleh UNAMET bersama unsur-unsur pendukung pro kemerdekaan yang dilakukan di 89 TPS dari 274 TPS yang tersebar di 13 kabupaten se wilayah Timor-Timur. [Kecurangan UNAMET, Selama Jajaj Pendapat di Timor-Timur pada Tahun 1999http://untas.org%5D.

Kasus serupa juga terjadi di Libya tahun 2011. Fakta menunjukkan, keterlibatan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) selama kurang lebih 7 bulan menggempur pasukan Muammar Qadhafy dan aset-aset militernya bukan semata hanya melindungi warga sipil. Sebab, berbabagi kesalahan teknis dan non-teknis dan serangannya yang juga menewaskan rakyat sipil dan membuat berbagai kalangan menilai intervensi NATO memiliki tujuan lain.

Beberapa penelitian  menyimpulkan, intervensi militer NATO dalam krisis politik di Libya didasari ekonomi dan politik. Bahwa, Barat berusaha memaksakan demokrasi ke negara tersebut dengan alas an kemanusiaan.

Hal ini juga pernah dikritik Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma di mana ia mengatakan, NATO menyalahgunakan resolusi PBB untuk melindungi warga Libya dari pasukan Muammar Qadhafi guna mengejar perubahan kekuasaan dan pembunuhan politik.

“Kami menentang penyalahgunaan niat baik dalam Resolusi 1973,” kata  Jacob Zuma dalam pidato anggaran di parlemen. “Kami sangat percaya bahwa resolusi disalahgunakan untuk perubahan kekuasaan, pembunuhan politik dan pendudukan tentara asing,” katanya.* [BERSAMBUNG]

Penulis alumni Fakultan Ilmu Komunikasi UNAIR

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

<h3 “”=””> [nasional-list] Papua Merdeka Tinggal Selangkah? [2] Sosial

‘Sunny’ ambon@tele2.se [nasional-list]

Ke

nasional-list@yahoogroups.com

Jul30 pada 12:40 AM

http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/07/28/74698/papua-merdeka-tinggal-selangkah-2.html

Papua Merdeka Tinggal Selangkah ? [2]

Selasa, 28 Juli 2015 – 09:24 WIB

Tanda-tanda ini tidaklah bisa dibiarkan atau dianggap sepele. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menyesal ketika Papua lepas dari Indonesia

Gerakan Papua Meredeka terus menggelar aksi-aksi di berbagai negara. Foto Aksi gerakan ini di Inggris

Oleh: Tika Af’idah

Sementara Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin yang mengutuk resolusi PBB yang memungkinkan tindakan tentara di Libya sebagai “seruan Perang Salib pada abad pertengahan” dan mengecam Washington untuk kesiapannya memamerkan kekuatan. [Afsel: NATO Salah Gunakan Resolusi PBB tentang Libya, Republika.co.id, Selasa, 14 Juni 2011]

Banyak pengamat menyebutkab, serangan NATO ke Libya adalah karena minyak. Pendapat ini disampaikan  pengamat politik internasiona, Alfred Hackensberger.

“Negara-negara NATO tidak melakukannya dengan suka rela, untuk menegakkan demokrasi di Libya. Yang utama adalah kepentingan, sumber minyak, engaruh dan kekuasaan. Pemenang utama mungkin Qatar, yang mendukung pemberontak tanpa syarat apapun. Dan pemberontak mengatakan, siapa yang membantu mereka akan diperhitungkan dalam penandatanganan perjanjian minyak,“ demikian ditambahkan Hackensberger dikutip Deutsche Welle.

Kasus Timor-Timur, Libya mungkin tak akan jauh beda dengan Suriah dan Papua.  Dengan alasan HAM, dan demokrasi, Barat menggunakan PBB memaksakan Papua akan lepas dari Indonesia.

Harap ingat, tambang yang dikuasai oleh perusahaan Freeport Amerika, bernama Tambang Grasberg atau Grasberg Mine adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Tambang ini terletak di provinsi Papua di Indonesia dekat latitude -4,053 dan longitude 137,116, (satelitte view) dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS (67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia hanya (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%).

Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas pegunungan Jayawijaya ini sebesar 3 miliar dolar AS.

Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas; dan 174.458.971 gram perak. [Setelah Mesir, Libya, Kini Suriah, Target AS Selanjutnya adalah Papua, indocropcircles.wordpress.com]

Faktanya, PT Freeport di Papua telah mengadu domba antara aparat keamanan dengan rakyat maupun buruh-buruh.

Pihak-pihak asing yang berusaha mempermainkan konflik supaya mereka bisa dengan aman mengeruk kekayaan Papua. Kemudian gerakan separatis yang boleh jadi dibiayai oleh asing supaya Papua merdeka, sehingga pihak asing bisa sesuka hatinya mengeruk kekayaan Papua. Keuntungan PT Freeport Indonesia yang mencapai 70 triliun rupiah pertahun besarnya tidak sebanding dengan besarnya kesejahteraan yang diberikan PT Freeport kepada karyawan dan masyarakatnya.

Cara-cara di Timor-Timur, Libya, Suriah boleh jadi akan akan diterapkan di Papua. Barat akan mengangkat  gerakan separatis Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Karena itu, Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua) kemudian mendaftarkan proklamasi kemerdekaan mereka kepada Dewan Keamanan PBB pada Februari 2012 untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Sejak saat itu, para pendukung Papua Merdeka mulai menggunakan strategi diplomasi untuk merebut simpati internasional.  Karena itu tokoh separatis Papua di Inggris Benny Wenda mulai mendekat ke Amerika.

Sejak diproklamasikan tahun 2012, Federal Republic of West Papua juga semakin memperkuat jejaring politik luar negeri mereka. Puncaknya adalah pada 4 Maret 2014, ketika Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil berpidato pada Sidang Tingkat Tinggi ke-25 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam pidatonya, PM Vanuatu mendorong komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. PM Vanuatu menilai bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 cacat hukum dan penuh rekayasa. Agaknya, pengakuan negara-negara pasifik terhadap Papua akan menjadi agenda penting yang segera direalisasikan.[Papua Merdeka Tinggal Menghitung Hari?, indonesianreview.com].

Sementara itu, pasca kerusuhan Tolikara, muncul ke public fenomena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang sangat ‘berkuasa’ di Papua dan ditengarai lebih dekat ke Israel. Dalam Situs Gereja Injili di Indonesia, GIDI, (http://www.pusatgidi.org/ind/israel), sampai 23 Juli 2015, masih memasang Piagam Kerjasama kelompok GIDI itu dengan Israel.

Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mencuat setelah kasus pembakaran masjid di Tolikara dan munculnya surat pelarangan ibadah agama lain dan jilbab di Tolikara juga  mengharuskan mengecat pagar dan kios dengan bendera Negara Israel.

Tanda-tanda ini tidaklah bisa dibiarkan atau dianggap sepele. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menyesal ketika Papua lepas dari Indonesia.*

Penulis alumni Fakultas Ilmu Komunikasi UNAIR

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

30
Jul
15

Kenegarawanan : Deklarasi Front Nasional 29 Juli 2015

Kamis, 30 Juli 2015 , 00:52:00 WIB

Deklarasi Front Nasional

PDeklarasi Front Nasionaluluhan organisasi massa dan tokoh masyarakat menggelar Deklarasi Front Nasional dan diskusi Pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang kebablasan, mengakibatkan Bangsa Indonesia mengalami krisis di segala bidang kehidupan kebangsaan di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Jl. Proklamasi 56 Jakarta. Deklarasi tersebut untuk mecari masukan dan mencari solusi kongrit dalam mengatasi masalah kebangsaan bagi segenap warga bangsa Indonesia yang semakin memudar nilai-nilai nasionalismenya. Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka

BAGIKAN

Facebook
Twitter

Letjen MAR (Purn) Suharto (foto: istimewa)

Jakarta, Aktual.com — Sekitar 40 organisasi masyarakat dan aktivis mendeklarasikan diri sebagai Pembela Pancasila pada Deklarasi ‘Front Nasional’ di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola), Jl. Proklamasi No.56, Jakarta Pusat, Rabu, (29/7).

Pendeklarasian tersebut karena pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang dianggap melenceng dan kebablasan, sehingga mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis di segala bidang kehidupan kebangsaan.

Ketua Front Nasional Letjen MAR (Purn) Suharto mengatakan dengan berkumpulnya semua elemen dalam deklarasi ini merupakan titik awal memperbaiki Republik Indonesia.

“Apa jadinya kalau kita tidak kembali pada undang-undang. Mngkin kita akan jadi aborigin di negara ini,” ujar Suharto, dalam sambutannya.

Suharto menilai sekecil apapun yang bisa disumbangkan untuk negara itu lebih baik dilakukan daripada mengekor kerusakan yang lebih parah.

“Satu dua dekade lagi kita sudah tidak punya republik. Anak cucu kita akan mengutuk kita, apa kerjaannya kakek kita dulu. Apa kerjaannya cuma jual negara aja?” cetusnya.

Front Nasional akan membentuk forum diskusi yang keynot speaker-nya sudah disanggupi tokoh nasional, sambil menegaskan untuk tetap membangun kesadaran bahwa RI ini akan tetap jaya bila kembali ke UUD 1945.

“Teruskan perjuangan demi bangsa Indonesia,” serunya.

Untuk diketahui, organisasi dan elemen yang tercatat dalam deklarasi FRONT NASIONAL, yakni :

01. Aliansi Nasionalis Indonesia (ANINDO)
02. Pemuda Demokrat 1947
03. FKPPI
04. Pemuda Pancasila
05. Pemuda Panca Marga
06. Aliansi Nasionalis Nahdiyin (ANN)
07. Gerakan Relawan Rakyat (GERRAK) Prabowo
08. Garda FBR
09. Forum Bumiputera
10. Bangsawan Muda
11. Front Nasional Pancasila
12. Masyarakat Pesisir dan Maritim Indonesia
13. Rajawali Nusantara
14. Masyarakat Musyawarah Mufakat
15. Forum Renovasi Indonesia
16. Unity in Diversity
17. Sahabat Nusantara
18. Genep Dara
19. Rakyat Bergerak
20. Gerakan Pemuda Nasional Indonesia
21. Forum Komunikasi 124
22. Gerakan Sumpah Pemuda Indonesia 1928
23. Koalisi Nusantara Bersatu
24. Patriot Proklamasi
25. Angkatan Muda Marhaen
26. Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR)
27. Gerakan Spirit Pancasila
28. Jakarta Parlemen Watch (JPW)
29. Kaukus Muda NU
30. Laskar SANTRI
31. Garda Nusantara
32. Grahana Casta
33. Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK)
34. Relawan Desa Nusantara
35. Koalisi Masyarakat Pendukung (Kampung) Prabowo
36. Gerakan Bela Negara
37. Rakyat Merah Putih
38. Pencak Silat Pendidikan Pancasila Sakti
39. Front Nasionalis 45
40. Forum Komunikasi Ulama & Masyarakat (DPP FORKUM). (nai)

(Karel Stefanus Ratulangi)

Bela Pancasila dan UUD 1945, Front Nasional di Deklarasikan

 
Deklarasi Front Nasional [Adista Pattisahusiwa]
 
JAKARTA — Pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang dinilai kebablasan, mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis di segala bidang kehidupan.
Menyikapi kondisi tersebut, Letnan Jendral Marinir (Purn) Suharto bersama 40 organisasi masyarakat dan aktivis Pembela Pancasila dan UUD 1945 menggagas pertemuan dan diskusi serta mendeklarasikan Front Nasional.
“Front Nasional hadir melihat lunturnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Serta sebagai pembela terhadap rongrongan pihak asing yang ingin mengaburkan dan menghujat Pancasila sebagai ideologi bangsa,”kata Ketua Umum Front Nasional, Letjen Marinir (Purn) Soharto di Gedung Proklamasi, Jakarta pusat, Rabu (29/07/2015).
Disebutkan, Front Nasional adalah organisasi massa yang independen dan non partai, dan keberadaannya untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari krisis multi dimensi.
“Kami sepakat menyatukan hati, tekad, pikiran dan langkah untuk berjuang bersama rakyat untuk menyelamatkan NKRI,” ujarnya.
Disebutkan, rusaknya idiologi selama ini tidak terlepas dari  Amandemen. Hal tersebut juga terjadi karena adanya kepentingan dan peran serta pihak asing.
“Saya sangat bangga dan menginginkan persatuan dan kesatuan, untuk melawan pihak pihak luar,” tandasnya
Mantan Jenderal Marinir ini juga mengajak seluruh anak bangsa meresapi, memahami dan melaksanakan kembali nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Dan mengajak TNI mengambil sikap tegas menyelamatkan NKRI dari krisis multi dimensi yang mengarah kepada perpecahan, dan sekaligus mengawal Pancasila serta UUD 1945.
Acara Deklarasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta H. Abraham “Lulung” Lunggana alias Haji Lulung serta tokoh tokoh masyarakat lainnya.(Adista Pattisahusiwa)
 

BAGIKAN

Facebook
Twitter

Jakarta, Aktual.com — Puluhan organisasi yang tergabung dalam Front Nasional menyatakan siap mengembalikan nilai pancasila demi perbaikan Indonesia yang sedang mengalami krisis di segala bidang.

Ketua Front Nasional Letjen Marinir (Purn) Suharto mengatakan bahwa utamanya negara tengah mengalami krisis kepemimpinan yang mengekor ke berbagai sektor.

“Yang pertama adalah krisis kepemimpinan. 10 tahun kita sudah tinggalkan Pancasila. Apa perlu lima tahun kita tinggalkan lagi?” ujar Suharto, usai Deklarasi Front Nasional di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu (29/7).

Mantan Ketua Korps Marinir ini menambahkan, negara mulai hancur setelah menyimpang dari ruh-nya Pancasila. “Kita cinta demokrasi tapi kita lebih cinta kerakyatan. Kita cinta ekonomi global tapi lebih cinta ekonomi kerakyatan. Kembali lah pada pancasila,” cetusnya.

Langkah kedepan, kepemimpinan nasional harus betul-betul Merah Putih. Seperti Soekarno yang selesai dengan dirinya.

“Kalau sekarang pertempuran orang rakus yang berjalan. Jadi sekecil apapun kebaikan untuk negara kita harus berusaha perjuangkan,” katanya.

(Karel Stefanus Ratulangi)

Foto FN 29Jul2015

PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEMASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR hasil pemilu pertama, pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Negara Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan beberapa alasan sebagai berikut.

  • UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
  • UUD 1945 tidak mengenal dualisme kepemimpinan (dua pimpinan) antara pimpinan pemerintah (perdana menteri) dan pimpinan negara (presiden).
  • UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme, baik dalam politik maupun ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran.
  • UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil.
  • UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara.
  • Bagaimana situasi politik dan ekonomi setelah 5 Juli 1959?

A. Situasi politik

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan tindakan politik untuk membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, Presiden Soekarno mulai mencetuskan demokrasi terpimpin.

a. Pembentukan alat-alat negara

1. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan. Kemudian dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Karya. Program Kabinet Kerja ada tiga, yaitu: keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang dan pangan.

2. Pembentukan MPRS

Dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan MPRS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan. Oleh karena itu, pembentukan majelis merupakan pemenuhan dekrit tersebut. MPRS merupakan pengganti Dewan Konstituante yang telah bubar. Anggota-anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.

Anggota MPRS harus memenuhi syarat, antara lain: setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan Manifesto Politik. Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 2 Tahun

1959 terdiri atas: 261 orang anggota DPR; 94 orang utusan daerah; dan 200 orang golongan karya. Sedangkan tugas MPRS adalah menetapkan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembentukan DPAS

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPAS ini bertugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS diketuai oleh Presiden dan beranggotakan 45 orang, terdiri atas: 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah, 24 orang wakil dari golongan karya dan 1 orang wakil ketua.

4. DPR hasil pemilu 1955 tetap

DPR hasil Pemilu I tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945. DPR tersebut harus menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru tersusun.

b. Menegakkan demokrasi terpimpin

1. Penetapan Manipol sebagai GBHN

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno berpidato. Pidatonya diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Pidato ini kemudian dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol). DPAS dalam sidangnya pada bulan September 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”.

Presiden Soekarno menerima baik usulan tersebut. Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut juga memutuskan bahwa pidato Presiden Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1960, yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato di depan sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World a New) merupakan Pedoman-pedoman Pelaksanaan

Manifesto Politik. Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manipol ada lima. Lima intisari itu adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

2. Pembentukan DPR-GR

Pada tanggal 5 Maret 1960 DPR hasil Pemilu I tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian  Presiden berhasil menyusun daftar anggota DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden mewakili golongan masing-masing. Anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Pada upacara pelantikan wakil-wakil ketua DPR-GR tanggal 5 Januari 1961, Presiden Soekarno menjelaskan kedudukan DPR-GR. DPR-GR adalah pembantu presiden/mandataris MPRS dan member sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS. Karena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditangguhkan. Alasannya adalah sebagai berikut.

  • Perubahan perimbangan perwakilan golongan- golongan dalam DPR-GR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  • DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah DPR yang hanya mengiyakan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hokum dan demokrasi yang sehat.
  • Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Tokoh-tokoh lain yang tidak menjadi anggota Liga Demokrasi juga menyatakan keberatan terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu tahun 1955. Misalnya, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Cokrohadisuryo (teman lama Presiden Soekarno dalam PNI). Di samping itu, juga muncul reaksi keras dari Masyumi dan PRI. Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia (PRI) lewat pengaduannya yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1960 dengan tegas menyatakan bahwa kabinet yang dipimpin Soekarno melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945. Pelanggaran yang dilakukan adalah membubarkan Parlemen Republik Indonesia hasil pilihan rakyat. Menurut Sutomo, tindakan pembubaran parlemen hasil pilihan rakyat merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Dikatakan sewenangwenang karena:

  • ada paksaan untuk menerima Manipol tanpa diberi waktu terlebih dulu untuk mempelajarinya;
  • ada paksaan untuk bekerja sama antara golongan nasionalis, agama, dan komunis.

Reaksi-reaksi yang dilancarkan beberapa partai tersebut ditanggapi Presiden Soekarno dengan rencana membubarkan partai-partai tersebut. Rencana pembubaran partai-partai ditentang oleh PNI dan PKI sehingga Presiden Soekarno tidak jadi membubarkannya. Partai PNI dan PKI merupakan partai yang dekat dengan Presiden, maka suaranya didengarkan. Sedangkan Partai Masyumi dan PSI yang terlibat

pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960 oleh Presiden Soekarno.

4. Kedudukan PKI semakin kuat

Di antara partai-partai yang ada, PKI merupakan partai yang menempati kedudukan istimewa

di dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Di bawah pimpinan D. N. Aidit, dengan tegas PKI mendukung

konsepsi Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang berporoskan pada Nasakom. PKI berhasil

DPR-GR ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana tuntutan UUD 1945 karena anggotanya ditunjuk Presiden Soekarno. Mereka selalu tunduk terhadap keputusan Soekarno. DPR yang menurut UUD 1945 seharusnya sejajar dengan Presiden pada kenyataannya berada di bawah presiden. Bahkan, ketua DPR-GR berasal dari menteri yang menjadi bawahan Presiden.

3. Reaksi terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu 1955

Tindakan pembubaran DPR hasil Pemilu tersebut mendapat reaksi keras dari partai-partai. Pada bulan Maret tahun 1960, beberapa partai mendirikan Liga Demokrasi. Liga Demokrasi diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU. Anggota Liga Demokrasi terdiri dari beberapa tokoh partai politik seperti Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin, PSI, dan IPKI. Mereka menyatakan bahwa kebijaksanaan Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu I serta pembentukan DPR-GR merupakan tindakan yang tidak tepat. Liga Demokrasi mengusulkan agar dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional.  Presiden Soekarno akan lemah terhadap PNI. Ikut sertanya PKI dalam kehidupan politik Indonesia berarti menduakan Pancasila dengan suatu ideology yang bertentangan. Letak pertentangannya adalah sebagai berikut.

  • Pancasila berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan PKI cenderung ateis.
  • Pancasila berasaskan Persatuan Indonesia, sedangkan PKI berdasarkan internasionalisme.
  • Pancasila berasaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan komunisme berlandaskan pertentangan antarkelas.

Dengan cara mendekati Presiden Soekarno, kedudukan PKI semakin kuat. Manipol harus dipegang

teguh sebagai satu-satunya ajaran Revolusi Indonesia sehingga kedudukan Pancasila digeser oleh Manipol. Secara tegas, D.N. Aidit menyatakan bahwa Pancasila hanya dibutuhkan sebagai alat pemersatu. Kalau rakyat Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Keadaan semacam ini menggelisahkan berbagai kalangan yang sepenuhnya meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sekelompok wartawan yang mempunyai keyakinan kuat terhadap Pancasila membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) dengan harapan agar Presiden Soekarno berpaling dari PKI dan menempatkan diri di pihak pembela Pancasila. Dukungan ini tidak diterima oleh Presiden Soekarno. Justru BPS dilarang kehadirannya. Di antara partai-partai yang masih berani meneror mental PKI adalah Partai Murba. Akan tetapi, akhirnya PKI berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Murba. PKI juga berhasil menyusup ke dalam tubuh partai-partai dan beberapa organisasi lain yang ada pada waktu itu. Penyusupan PKI itu mengakibatkan pecahnya PNI menjadi dua. PNI pimpinan Ali Satroamijoyo disusupi tokoh PKI Ir. Surachman sehingga haluannya menjadi sejajar dengan PKI. Sedangkan, tokoh-tokoh marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan dalih mereka adalah marhaenis gadungan. Mereka ini kemudian membentuk kepengurusan sendiri di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawijaya. Kemudian dikenal sebagai PNI Osa-Usep.

Satu-satunya kekuatan sosial politik terorganisasi yang mampu menghalangi PKI dalam usahanya merobohkan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah TNI. Oleh karena itu, PKI memusatkan perhatiannya kepada TNI dari dalam. PKI membina kader-kader dan simpatisan-simpatisan di kalangan anggota TNI dengan cara menjelekjelekkan nama pimpinan TNI yang gigih membela Pancasila. Daerah-daerah, terutama yang banyak kader PKI-nya melancarkan aksi sepihak. Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai ormas PKI diperintahkan mengambil begitu saja tanah-tanah orang lain untuk kemudian dibagi-bagikan kepada anggotanya. Tindakan PKI ini tampaknya merupakan ujian bagi TNI yang berhadapan dengan massa. Di berbagai tempat terjadi pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh massa PKI, misalnya di Boyolali. Tindakan PKI yang menelan banyak korban jiwa dan harta ini sementara masih ‘didiamkan’ oleh pemerintah. Karena merasa menang, PKI lebih meningkatkan aksinya. PKI menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan ke-5. Sebagian anggota angkatan ke-5 akan diambil dari PKI yang telah menjadi sukarelawan Dwikora. Usaha pembentukan Angkatan ke-5 ini sampai akhir masa demokrasi terpimpin dapat digagalkan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat. Di samping itu, PKI juga menuntut dibentuknya Kabinet Nasakom yang harus mempunyai menteri-menteri dari PKI. Tuntutan ini sebagian dikabulkan oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat pimpinan utama PKI seperti D. N. Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi menteri, walaupun tidak memegang departemen.

5. Pembentukan Front Nasional dan MPPR

Dalam rangka menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga membentuk lembagalembaga lain. Selain MPRS, DPR-GR, DPAS, dan Kabinet, Presiden membentuk Front Nasional, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), dan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 Tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional diketuai Presiden Soekarno. MPPR dibentuk berdasarkan Penpres No. 4 Tahun 1962 yang anggotanya bertugas membantu Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat dalam menyelesaikan revolusi. Anggota MPPR adalah para menteri yang mewakili MPRS dan DPR-GR, departemen-departemen, angkatanangkatan, dan wakil dari organisasi Nasakom.

6. Penyimpangan dari UUD 1945

Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tunggal” dan sumber pedoman kehidupan bernegara. Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awalnya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perubahan struktur politik yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kekacauan politik merindukan suatu masa yang diwarnai kehidupan politik berdasarkan konstitusi yang berlaku. Ketidakstabilan politik menghambat perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Ternyata harapan dan kerinduan masyarakat akan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen tidak terpenuhi. Meskipun secara tegas dalam dekrit dinyatakan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada UUD 1945, kenyataanya masih terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kebijakan Presiden Soekarno dalam penegakan demokrasi terpimpin banyak menyimpang dari UUD 1945. Menurut Presiden Soekarno, terpimpin berarti terpimpin secara “mutlak” oleh pribadinya.

Pada masa itu muncul sebutan Pemimpin Besar Revolusi. Hal itu untuk memperlihatkan bahwa Presiden Soekarno adalah pemimpin tunggal atau mutlak. Sedangkan, terpimpin menurut UUD 1945 artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang

dalam hal ini dipimpin oleh MPR. Menurut UUD 1945, presiden dipilih MPR sebagai mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Dengan kata lain, kedudukan presiden ada di bawah MPR. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 6 ayat (2), yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”. Sedangkan, dalam demokrasi terpimpin, berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Dengan demikian, lembaga tertinggi ini berada di bawah Presiden. Demikian juga dengan DPAS dan DPR-GR.

Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung diangkat menjadi menteri. Padahal, kedua jabatan tersebut menurut teori Trias Politica harus terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah ditempatkan di bawah presiden. Menurut UUD 1945 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya, dapat dipilih kembali”. Sedangkan, Sidang Umum MPRS tahun 1963 menetapkan bahwa Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Keputusan itu dikukuhkan dengan Tap MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan MPRS tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

c. Politik luar negeri Indonesia

1. Landasan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, ada 4 dokumen yang dijadikan sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. Dokumen-dokumen itu adalah sebagai berikut.

  • UUD 1945
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Manifesto politik ini dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960.
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 menjadi “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”.
  • Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”. Pidato ini ditetapkan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik
  • Republik Indonesia” dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960. Kemudian berdasarkan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” dan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

2. Politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif

Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri yang dipraktikkan adalah politik luar negeri yang revolusioner. Dalam beberapa hal politik luar negeri Indonesia sarat konfrontasi karena masa itu oleh Pemerintah Presiden Soekarno dianggap sebagai masa konfrontasi. Diplomasi yang revolusioner, diplomasi yang konfrontatif, diplomasi perjuangan, diplomasi yang mau merombak dan menyusun suatu suasana dan perimbangan baru antara negara-negara dipakai sebagai alat politik luar negeri. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit (Nefos). Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme mengabdi Pada kekuatan lama. Saat pemerintah Indonesia menganut system demokrasi terpimpin, cita-cita politik luar negeri yang bebas-aktif tidak tercapai. Terjadi penyimpangan- penyimpangan. Negara Indonesia ternyata tidak bebas dari blok-blok negara lain, tetapi justru condong ke arah blok sosialis-komunis.

Karena politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif, revolusioner dan cenderung berpihak ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi semakin sempit. Berikut ini adalah beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin.

􀂐 Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (17 Agustus 1960).

􀂐 Mengirim kontingen pasukan perdamaian (pasukan Garuda II) ke Kongo (10 September 1960).

􀂐 Indonesia ikut terlibat dalam Gerakan Non Blok (September 1961).

􀂐 Pembebasan Irian Jaya (1962).

􀂐 Konfrontasi dengan Malaysia (1963).

􀂐 Menyelenggarakan Ganefo I (Games of the New Emerging Forces) (1963).

􀂐 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (1964).

􀂐 Mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara-negara sosialis-komunis (blok timur).

Indonesia membuka hubungan poros Jakarta—Peking (Indonesia—RRC) dan poros Jakarta—Pnom Penh—Hanoi—Peking— Pyongyang (Indonesia — Kamboja — Vietnam Utara—RRC—Korea Utara). Presiden Soekarno dengan politik mercusuarnya berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Dengan politik mercusuar, Indonesia

mengambil posisi sebagai pelopor dalam memecahkan masalah-masalah internasional pada masa itu. Dengan demikian Indonesia akan diakui sebagai negara yang pantas diperhitungkan di Asia.

Pada praktiknya, politik mercusuar merugikan masyarakat secara nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, sistem politik yang diberlakukan juga menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang diprakarsai Inggris menimbulkan persoalan

baru bagi negara-negara yang berdampingan, misalnya Indonesia, Filipina, dan Malaya. Indonesia secara tegas menentang pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialis Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Satu pangkalan militer asing yang ditujukan antara lain untuk menentang Indonesia dan juga menentang New Emerging Forces di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pembentukan federasi itu harus digagalkan. Pemerintah Indonesia, Malaya, dan Philipina mengadakan beberapa kali pertemuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Perundingan dilaksanakan dari bulan April – September 1963. Berikut ini adalah rangkaian pertemuan ketiga negara yang membahas masalah pembentukan negara federasi Malaysia.

  • Tanggal 9–17 April 1963. Di Philipina, para menteri luar negeri ketiga negara bertemu untuk membicarakan masalah pembentukan Federasi Malaysia, kerja sama antarketiga negara, dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan selanjutnya.
  • 1 Juni 1963. Presiden Soekarno (Indonesia) dan PM Tengku Abdul Rachman (Malaya) mengadakan
  • pertemuan di Tokyo, Jepang. PM Malaya menyatakan kesediaannya untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi dengan Presiden RI dan Presiden Filipina, baik mengenai masalah-masalah yang menyangkut daerah Asia Tenggara maupun rencana pembentukan Federasi Malaysia.
  • Tanggal 7–11 Juni 1963. Menteri luar negeri Malaya, Indonesia, dan Philipina bertemu di Manila untuk membicarakan persiapan rencana pertemuan 3 kepala pemerintahan.
  • Tanggal 9 Juli 1963. Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman menandatangani dokumen pembentukan Negara Federasi Malaysia di London. Tindakan ini membuat negara Filipina dan Indonesia bersitegang dengan Malaysia.
  • Tanggal 3 Juli – 5 Agustus 1963. Kepala pemerintahan Malaysia, Filipina, dan Indonesia mengadakan pertemuan di Manila.

Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Dalam Persetujuan Manila antara lain dikatakan bahwa Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia apabila dukungan rakyat di daerah Borneo diselidiki oleh otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya.

  • Tanggal 16 September 1963. Negara Federasi Malaysia diresmikan, tanpa menunggu hasil penyelidikan dari misi PBB. Pemerintah Indonesia menuduh Malaysia telah melanggar DeklarasiBersama.
  • Tanggal 17 September 1963. Masyarakat di Jakarta mengadakan demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Tindakan tersebut dibalas oleh masyarakat Malaysia dengan melakukan demonstrasi terhadap Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Malaysia putus pada tanggal 17 September 1963.

Sejak itu hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan kepala negara berpidato mengenai Dwikora. Isi pidato itu antara lain sebagai berikut.

Ø  Perhebat revolusi Indonesia.

Ø  Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia. Untuk menggagalkan pembentukan Negara Federasi Malaysia itu pemerintah melakukan beberapa tindakan, antara lain:

Ø  pemerintah mengadakan konfrontasi senjata dengan Malaysia;

Ø  pembentukan sukarelawan yang terdiri dari ABRI dan masyarakat; dan

Ø  mengirimkan sukarelawan ke Singapura dan Kalimantan Utara, wilayah Malaysia, melalui Kalimantan untuk melancarkan operasi terhadap Angkatan Perang Persemakmuran Inggris

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia membawa beberapa akibat berikut.

v  Timbulnya politik Poros Jakarta—Peking.

v  Hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap Indonesia.

v  Kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk biaya konfrontasi.

4. Indonesia keluar dari PBB

Dalam situasi konflik Indonesia—Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menanggapi pencalonan Malaysia tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1964 menyatakan ketidaksetujuannya. Kalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia mengancam akan keluar dari PBB. Keberatan Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada Sekertaris Jenderal PBB, U Thant. Ancaman Indonesia tidak mendapatkan tempat di PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Indonesia tidak menjadi

anggota PBB lagi. Keluar dari PBB juga berarti keluar dari keanggotaan badan-badan PBB, khususnya UNESCO, UNICEF, dan FAO. Pernyataan resmi keluarnya pihak Indonesia dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tertanggal 20 Januari 1965. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965. Jadi, alasan utama Indonesia keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

B. Keadaan ekonomi

a. Dalam bidang pembangunan

Dalam bidang pembangunan, pemerintah pada tahun 1958 mengeluarkan undang-undang pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yakni UU No. 80 tahun 1958. Tugas Dewan Perancang Nasional adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Dewan yang beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah ini semula dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil menyusun “Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961 – 1969” yang kemudian disetujui MPRS melalui Tap No. 2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

b. Dalam bidang ekonomi–keuangan

Pada masa demokrasi terpimpin keadaan ekonomi Indonesia bisa dikatakan terpuruk dan sangat buruk. Tingkat inflasi sangat tinggi. Untuk mengatasi inflasi dan mencapai keseimbangan dan kemantapan

keadaan keuangan negara (moneter), pemerintah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Untuk itu nilai uang kertas pecahan Rp. 500 dan Rp 1000 yang beredar saat itu diturunkan masing-masing menjadi Rp 50 dan Rp 100.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 Tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1959. Peraturan ini berisi tentang ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp 1000 dan Rp 500 yang masih berlaku (yang sekarang bernilai Rp 100 dan Rp 50) harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Ø  Menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Meskipun sudah melakukan tindakan-tindakan di atas, pemerintah gagal. Uang yang beredar semakin meningkat, sehingga inflasi juga semakin tinggi. Kenaikan jumlah uang yang beredar ini juga disebabkan

tindakan pemerintah yang mengeluarkan uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965.

Tindakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden RI No. 27 Tahun 1965. Kegagalan pemerintah mengatur masalah keuangan dan ekonomi negara disebabkan juga oleh tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Misalnya, untuk menyelenggarakan proyek- proyek mercusuar seperti Ganefo (Games of the New Emerging Forces) dan Conefo (Conference of the New Emerging Forces), pemerintah terpaksa harus mengeluarkan uang yang setiap tahun semakin besar. Akibatnya, inflasi semakin tinggi dan hargaharga barang semakin mahal sehingga rakyat kecil semakin sengsara.

c. Dalam bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri

Negara Indonesia yang agraris belum mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan memang dapat dijual ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kegiatan perdagangan luar negeri ini bertujuan untuk menghasilkan dan meningkatkan devisa. Devisa inilah yang kemudian dipakai untuk membeli barang- barang kebutuhan dari luar negeri yang belum bisa dihasilkan sendiri dalam negeri. Untuk menjaga dan mempertahankan neraca perdagangan luar negeri yang sehat, Indonesia harus meningkatkan ekspor supaya devisa semakin bisa ditingkatkan. Jika terjadi bahwa devisa yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan luar negeri tidak mampu menutupi seluruh biaya impor barang kebutuhan, pemerintah “terpaksa” membuat utang luar negeri melalui kredit-kredit yang dikucurkan negara donor.

Dalam hal kredit luar negeri inilah Indonesia dapat terjebak dalam keputusan politik berpihak pada blok tertentu yang sedang bersitegang, entah itu Blok Barat (negara-negara demokrasi Barat) ataupun Blok Timur (negara-negara komunis). Misalnya, melalui Government to Government (G to G), pemerintah RI dan RRC mengadakan hubungan dagang yang menguntungkan kedua negara. Indonesia mengekspor karet ke RRC, tetapi dengan harga yang sangat rendah. Karet tersebut tidak langsung dikirim ke RRC, tetapi justru diolah terlebih dahulu di Singapura menjadi bahan baku yang selanjutnya diekspor Singapura ke RRC. Tentu Singapura yang menerima keuntungan lebih besar dibandingkan Indonesia. Lebih menyakitkan lagi, kapal-kapal yang membawa karet dari Indonesia hanya berhenti di wilayah teritorial Singapura. Karet- karet tersebut ditampung di kapal lain yang sudah siap membawa ke Singapura. Sementara kapal- kapal dari Indonesia meneruskan perjalanan ke Hongkong atau RRC sambil membawa karet yang sudah diolah di Singapura dan dijual dengan harga yang lebih mahal. RRC kemudian mengolah bahan baku karet dari Singapura tersebut menjadi ban dan barangbarang lainnya lalu diekspor ke Indonesia. Celakanya, barang-barang yang diekspor RRC ke Indonesia itu dijual sangat mahal dan diperhitungkan sebagai bantuan luar negeri. Hubungan perdagangan semacam ini sangat merugikan Indonesia, karena Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjual karet ke RRC. Ini terjadi karena pemerintah RI memilih masuk dalam blok RRC dan blok negara komunis. Contoh lainnya, untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan dalam negeri, Presiden/ Mandataris MPRS mengeluarkan Instruksi Presiden No. 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden No. 360 tahun 1964. Isi dari instruksi presiden dan keputusan presiden itu adalah ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan Dana-Dana Revolusi. Dana Revolusi tersebut pada awalnya diperoleh dari pungutan uang call SPP dan pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor dengan deferrend payment (impor dibayar dengan kredit karena tidak cukup persediaan devisa). Dalam praktiknya, barang-barang yang diimpor dengan system kredit itu adalah barang-barang yang tidak member manfaat bagi rakyat banyak karena merupakan barang mewah atau barang perdagangan lainnya.

Akibat kebijakan luar negeri yang semacam itu, utang-utang negara bertambah besar. Sementara itu, ekspor barang ke luar negeri semakin menurun. Devisa negara juga semakin menipis. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa beberapa negara tidak mau lagi berhubungan dagang dengan Indonesia karena utang-utangnya tidak dibayar. Di dalam negeri, situasi keuangan yang buruk ini mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan. Masyarakatlah yang akan mengalami kerugian dari praktik perdagangan dan perkreditan luar negeri ini.

Front Nasional OrLa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri dan seorang Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional. Tugas front nasional adalah sebagai berikut:

Setelah Soekarno lengser pada 1967 , Organisasi ini di bubarkan oleh Pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto

Sekretaris Jenderal Front Nasional

Sampai Saat ini diketahui hanya ada dua Sekretaris Jenderal dari Pengurus Besar Front Nasional mereka adalah :

24
Jul
15

Purbakala : Kolam di Kawah Gunung “Pemusnah” Peradaban Atlantis

Ditemukan, Kolam di Kawah Gunung “Pemusnah” Peradaban Atlantis

Sains

By

on on 22 Jul 2015 at 18:12 WIB

Liputan6.com, Santorini – Sekitar 3.600 tahun lalu, erupsi dahsyat gunung berapi terjadi di Kepulauan Santorini yang terletak di Laut Aegea, Yunani. Letusan tersebut melenyapkan peradaban Minoa yang ada di Pulau Kreta yang ada di dekatnya. Sebuah peristiwa kolosal yang mungkin menginspirasi mitos yang menyandera imaji manusia: misteri peradaban Atlantis yang hilang.

Letusan gunung di Santorini melepaskan 60 km kubik magma, 6 kali lipat yang dimuntahkan Krakatau pada 1883. Hanya erupsi Tambora, yang juga ada di Indonesia, pada 1815, yang mengalahkan kedahsyatannya.

Dari udara, kaldera bekas erupsi terlihat seperti gugusan yang dikelilingi pulau-pulau yang luasnya lebih besar di Laut Aegea. Selama lebih dari 4 ribu tahun pascaletusan, kaldera yang sebagian besar berada di bawah air mengalami serangkaian letusan kecil. Santorini pernah menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya pada Januari 2011 sebelum akhirnya kembali “tidur”.

Baru-baru ini, menggunakan kendaraan otonom bawah air, para ilmuwan menguak keberadaan sejumlah kolam dengan air berwarna putih berkilauan di dasar laut Santorini. Di kedalaman mencapai 250 meter.

Air tersebut keluar dari kaldera gunung berapi. “Kolam susu” yang sebelumnya tak pernah dilihat mata manusia itu dijuluki Kallisti Limnes — yang berarti ‘danau paling indah’ dalam Bahasa Yunani Kuno.

Penampakannya terekam dalam video yang diambil kendaraan bawah laut pada Juli 2012. Kolam-kolam berdiameter 1-5 meter itu mengandung kadar karbondioksida yang tinggi, yang dapat membuat air padat dan cenderung membentuk genangan tersendiri di kedalaman laut.

“Seperti ‘black and tan’, campuran Guinness (bir hitam) dan Bass (ale), dua cairan tersebut nyatanya selalu terpisah,” ujar Rich Camilli, ilmuwan Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), sekaligus pemimpin penulis studi yang dipublikasikan pada 16 Juli 2015 di jurnal Scientific Reports, seperti dikutip dari situs sains LiveScience, Rabu (22/7/2015).

“Erupsi gunung berapi Santorini pada 1600 sebelum Masehi melenyapkan peradaban Minoa yang tinggal di pesisir Laut Aegea,” kata Camilli dalam pernyataannya. “Dan kini, kolam yang tak pernah terlihat di kawah gunung itu mungkin membantu peradaban kita menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana perilaku karbondioksida di dalam laut.”

Pulau yang indah itu, Santorini atau Thira, sebenarnya adalah tepi sebuah kaldera besar yang tersisa setelah letusan. Bagian dalam kaldera adalah titik aktivitas hidrotermal. Titik itu juga yang diinvestigasi Camilli dan para koleganya pada 2012 — setahun setelah tanda-tanda peningkatan aktivitas terdeteksi.

Menggunakan 2 kendaraan bawah air otonom, para peneliti mengeksplorasi kandungan kimia dalam air di kawah. Mereka menemukan kolam berisi cairan putih mirip susu di cekungan sepanjang dinding kaldera.

Memang, perbedaan massa pada air laut bukan kali pertama ditemukan. Faktanya, para peneliti sebelumnya meneliti kolam air garam yang memisahkan diri dari air laut di sekelilingnya — karena kandungan garamnya yang ekstra tinggi.

“Namun, dalam kasus di Santorini peningkatan kepadatan kolam bukan dikarenakan kadar garam,” kata Camilli. “Kami percaya mungkin CO2 lah yang membuat air padat dan memicu terbentuknya kolam terpisah.”

Pengamatan para ilmuwan menarik. Sebab, karbon dioksida selama ini dianggap menyebar melalui laut setelah dilepaskan dari aktivitas geologi. Karbondioksida bawah tanah bisa berasal dari magma, batu kapur, atau batuan sedimen lain yang mengalami tekanan luar biasa.

Berkat kandungan karbondioksida, genangan tersebut memiliki kadar keasaman yang tinggi yang tak cocok dihuni makhluk bernyawa.

Namun, kolam itu masih mungkin menjadi rumah bagi organisme berkomposisi silika. Tubuh makhluk mikroskopis yang mirip kaca itu mungkin bisa menjelaskan warna opal dari kolam tersebut.

Temuan itu dapat membantu para peneliti memahami cara penyimpanan karbon bawah laut, salah satu cara yang potensial untuk memperbaiki kondisi akibat perubahan iklim.

Sekaligus juga menyediakan alat untuk memonitor potensi erupsi gunung di Santorini, pada masa yang akan datang.

(Ein/Tnt)

24
Jul
15

Al Qur’an : Manuskrip Tertua Ditemukan di United Kingdom

One of ‘world’s oldest’ Koran manuscripts found in UK
Agence France-Presse, Birmingham, United Kingdom | World | Wed, July 22 2015, 11:10 PM

AFP

A Koran manuscript has been carbon dated to close to the time of the Prophet Muhammad, making it one of the oldest in the world, a British university said Wednesday.
The two leaves of parchment, filled with “surprisingly legible” text from Islam’s holy book, have been dated to around the early seventh century, the University of Birmingham said.
“The tests carried out on the parchment of the Birmingham folios yield the strong probability that the animal from which it was taken was alive during the lifetime of the Prophet Muhammad or shortly afterwards,” said David Thomas, professor of Christianity and Islam.
Describing it as a “startling result”, he added that the text is “very similar indeed to the Koran as have it today”.
“This tends to support the view that the Koran that we now have is… very close indeed to the Koran as it was brought together in the early years of Islam,” he said.
The leaves, held in the university’s Mingana Collection, contain parts of chapters 18 to 20, written with ink in an early form of Arabic script known as Hijazi.
“This is indeed an exciting discovery,” said Muhammad Isa Waley, lead curator for Persian and Turkish manuscripts at the British Library in London.
“We know now that these two folios, in a beautiful and surprisingly legible Hijazi hand, almost certainly date from the time of the first three Caliphs.
“According to the classic accounts, it was under the third Caliph, Uthman ibn Affan, that the Koranic text was compiled and edited in the order of Suras [chapters] familiar today.”
For many years the leaves were misbound with similar manuscripts dating from the late seventh century.
They were spotted by an Italian academic, Alba Fedeli, while conducting research for her PhD.
Fedeli said the leaves are from the same codex as a manuscript kept in the Bibliotheque Nationale de France in Paris, although that is currently dated a little later, to within 50 years of the death of the Prophet Muhammad.
Radiocarbon analysis of the Birmingham documents dates them to between 568 AD and 645 AD, with 95.4 percent accuracy.
Muhammad is widely believed to have lived between around 570 AD and 632 AD.
Muhammad Afzal, chairman of Birmingham Central Mosque, said he was “honored” to read the text, adding: “All the Muslims of the world would love to see this manuscript.”
The Koran manuscript will be placed on public display at the university between October 2 and October 25.(+++)
__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

24
Jul
15

Papua : Masjid Pertama di Patimburak, Fakfak dan Rusuh Tolikara

Ini Dia Masjid Pertama di Tanah Papua
Afif Farhan – detikTravel – Jumat, 24/07/2015 07:14 WIB

Fakfak – Tahukah Anda, Papua memiliki masjid berusia 145 tahun di Kabupaten Fakfak. Masjidnya pun unik, memiliki gaya arsitektur ala bangunan Eropa. Inilah Masjid Tua Patimburak, yang disebut-sebut masjid tertua di tanah Papua.

Islam ternyata juga punya sejarah panjang di Bumi Cendrawasih. Ini terbukti dari Masjid Tua Patimburak yang masih berdiri hingga kini dan digunakan sebagai tempat beribadah umat Muslim setempat.

Dari situs resmi Kementerian Agama yang dikunjungi detikTravel, Jumat (24/7/2015) Masjid Tua Patimburak berlokasi di Desa Patimburak, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua. Untuk menuju ke sana, pertama traveler naik angkutan umum dari Kabupaten Fakfak ke Distrik Kokas selama dua jam. Kemudian, lanjut naik perahu selama satu jam untuk tiba di Desa Patimburak.

Usut punya usut, masjid tersebut punya nama asli yakni Masjid Al Yasin. Namun karena berlokasi di Desa Patimburak dan umurnya sudah sangat tua, maka lebih familiar dengan nama Masjid Tua Patimburak.

Diketahui, Masjid Tua Patimburak didirikan tahun 1870 oleh seorang imam bernama Abuhari Kilian. Dia berasal dari Kesultanan Ternate dan mendapat tugas untuk menyebarkan Islam ke tanah Papua.

Meski belum terbukti secara literatur, Masjid Tua Patimburak disebut-sebut sebagai masjid pertama yang ada di Papua. Namun coba perhatikan, tampak jauh Masjid Tua Patimburak tidak terlihat seperti masjid.

Tampak jauh, kubah Masjid Tua Patimburak mirip dengan kubah mirip gereja-gereja di Eropa pada masa lampau. Atapnya berupa seng (seperti rumah-rumah di Papua) dan berwarna hijau, merah dan kuning.Next

Masjid yang ada di tepi pantai dengan latar belakang perbukitan hijau (Dadang Lesmana/ACI)

Halaman 12

Kasus Tolikara, Kepala BIN Beri Keterangan Pers di Istana

rabu, 22 juli 2015 | 13:44 WIB

Kasus Tolikara, Kepala BIN Beri Keterangan Pers di Istana

Kiri-kanan: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Cahyo Kumolo, Menag Lukman Hakim Syaifudin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto, dan Kepala BIN Sutiyoso memberikan keterangan pers terkait insiden Tolikara, di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

http://pekanews.com/2015/07/kabin-sutiyoso-pembuat-rusuh-di-tolikara-untuk-menyerang-jokowi-dan-saya/

editorJuly 22nd, 2015, 1:54 pmNo comment 46 views

★★★★★

KaBIN Sutiyoso : Pembuat Rusuh di Tolikara untuk Menyerang Jokowi dan Saya

Share this on WhatsApp

Sutiyoso dan Jokowi
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan, kerusuhan di Tolikara, Papua bertujuan untuk menyerang Presiden Joko Widodo.

“Orang itu memanfaatkan peristiwa ini untuk menyerang Pak Jokowi, nyerang pemerintahan, nyerang saya juga sebagai Kepala BIN, nyerang Kapolri. Itu sudah biasa,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2015.

Namun, Sutiyoso tak mau mengatakan siapa aktor intelektual yang berencana menyerang Jokowi dengan membuat kegaduhan di Tolikara. Dia mengatakan, tak menutup kemungkinan adanya keterlibatan asing.

“Ya tanya polisi saja. Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita nggak bisa menuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja keterlibatan pihak asing,” ujarnya menuding.

Sutiyoso tak mau disalahkan terkait kerusuhan yang berujung pada pembakaran masjid dan ruko di Tolikara. Pasalnya, BIN sudah memberikan informasi terkait ancaman itu pada 11 Juli 2015.

“Direspons oleh aparat, Polres langsung rapat Muspida, melibatkan bupati, tokoh agama. Semuanya sudah dilibatkan termasuk melibatkan presiden GIDI, itu respons yang baik,” kata dia.

Sehingga, pada tanggal 17 Juli 2015 sudah banyak polisi dan tentara yang berjaga di wilayah itu.

“Kalau nggak ada informasi dari kita dari mana dia dapat informasi itu,” ujarnya membela diri.

Menurut dia, kerusuhan pecah karena aparat keamanan menghadapi massa yang brutal.

“Terjadi bukan di Tolikara aja, di mana mana kalau menghadapi massa brutal ya seperti itu.”

Editor: Wira

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Ini Kesaksian Jemaah Salat Id Korban Rusuh di Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 15:38 WIB

Ini Kesaksian Jemaah Salat Id Korban Rusuh di Tolikara

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama warganya pada awal Desember 2014 lalu. TEMPO/Cunding Levi

TEMPO.CO, Jakarta – Insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, pada Jumat, 17 Juli 2015, meninggalkan beragam versi. Seorang jemaah yang melaksanakan salat Idul Fitri di Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Nurmin, 32 tahun, menceritakan kembali pengalamannya saat itu.

Pada Jumat pagi, Nurmin berjalan dari rumahnya yang terletak sekitar lima meter dari markas Koramil menuju lapangan Koramil untuk melaksanakan salat Id. Ada ratusan umat muslim yang sudah berkumpul di lapangan markas Koramil. Salat Id pun dimulai.

Namun ketika rakaat pertama takbir kelima, Nurmin mendengar ada suara lantang yang diteriakkan sejumlah orang. “Tidak ada yang namanya ibadah gini, harus berhenti!” kata Nurmin menirukan suara yang didengarnya itu saat diwawancara Tempo, Selasa, 21 Juli 2015.

Mendengar teriakan tersebut, jemaah kehilangan konsentrasi ibadah. Tiba-tiba kondisi mulai memanas karena saling lempar batu antara orang-orang yang berteriak dan jemaah salat Id. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari aparat. “Semua berlari ketakutan,” ujarnya.

Berita Menarik 
Ditinggal Mati Suami, Wanita Ini Ingin Menikahi Anjingnya
Insiden Lillehammer, Kasus Salah Bunuh Agen Mossad
ISIS Rekrut Ayam Jadi Pembom Bunuh Diri, Kehabisan Amunisi?

Keadaan mulai ricuh. Nurmin melihat beberapa orang melempar batu ke arahnya, sejumlah kios dan rumah warga di sekitar markas Koramil terbakar. Nurmin dan beberapa jemaah salat Id lantas masuk ke dalam kantor Koramil. “Kami berkumpul di situ, takut kena batu,” ujarnya.

Nurmin mengaku rumahnya ikut terbakar. “Saya tidak tahu siapa yang membakar rumah saya karena banyak orang saat itu,” ujar Nurmin. (Baca: EKSKLUSIF: Marthen Jingga dan Nayus Akui Bikin Surat Edaran)

Nurmin heran karena selama ini umat muslim dapat melaksanakan ibadah dengan baik. “Tahun kemarin aman-aman saja,” ujarnya. Dia mengaku tidak tahu apa yang membuat kerusuhan tersebut terjadi.

Keterangan dari Nurmin ini sejalan dengan kronologi yang disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Sehari setelah kejadian, atau pada Sabtu, 18 Juli 2015, Komnas HAM langsung mengeluarkan hasil analisis sementara kerusuhan di Karubuga, Tolikara, Papua.

Pigai menjelaskan, jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) marah dan memprotes polisi yang berjaga di sekitar lapangan markas Koramil. “Mereka protes karena sudah memberi imbauan, kemudian polisi balik menembak warga,” kata Pigai.

Rentetan tembakan polisi melukai sebelas orang, dan mengakibatkan satu orang meninggal. Kondisi semakin ricuh karena sejumlah kios, rumah, dan tempat ibadah dibakar. “Masyarakat melampiaskan kemarahan ke arah tempat ibadah. Kalau polisi tidak menembaki warga, pasti reaksi mereka berbeda,” kata Pigai. (Baca: EKSKLUSIF: Marthen Jingga Revisi Surat Edaran, Ini Isinya)

Dia menyayangkan sikap aparat yang arogan. Menurut dia, polisi di Papua terbiasa menangani kerusuhan dengan cara kekerasan.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengakui polisi yang menjaga pelaksanaan salat Id sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah tempat ibadah di sekitar lapangan markas Koramil habis terbakar.

DEVY ERNIS | PUTRI ADITYOWATI | DEWI SUCI

Hidayat Nur Wahid : Banyak Bendera Israel di Tolikara

Kamis, 23 Juli 2015 | 17:42 WIB

Hidayat Nur Wahid: Banyak Bendera Israel di Tolikara  

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta — Tuduhan campur tangan asing dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara 17 Januari lalu kembali terlontar. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid  menyampaikan temuan tim Komite Umat untuk Tolikara kepada wartawan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2015.

Menurut Hidayat yang juga anggota Dewan Syuro Komat, ditemukan gambaran bendera Israel di beberapa rumah di Tolikara. Juga di tempat-tempat yang mudah dilihat warga Tolikara. “Kenapa  ada bendera bangsa Israel di Papua? Ini sangat layak dipertanyakan,” kata Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Hidayat mengatakan, fakta ini ditemukan tim Komat yang sudah terjun ke Tolikara Papua, sejak Selasa lalu. Gambaran bendera Israel itu menjadi aneh, karena selama ini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. ” Bahkan di Jakarta pun kita menemui bendera ini. Ada apa dengan hal tersebut,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat,  permasalahan di Papua sangat rentan untuk menjadikan kepentingan bagi pihak asing mengeluarkan Papua dari NKRI. Soalnya di Papua jarang terjadi konflik antaragama, sekalipun ada hanya antarsuku. Karena itu, Hidayata mencurigai, konflik sengaja diciptakan agar situasi Papua memburuk.

Jika memburuk pemerintah Indonesia bakal  dianggap lalai atau tidak mampu menjaga stabilitas keamanan di Papua. Di sinilah peran asing nantinya akan mengambil alih tanah Papua yang  banyak sumber daya alamnya. (Baca: Saat Rusuh Tolikara, Hanya 42 Aparat yang Berjaga)

Ada pihak asing yang berusaha mengganggu kerukunan hidup beragama di Papua. Salah satunya dengan menciptakan konflik antara umat Kristen dan Islam di Kabupaten Tolikara. “Permasalahan di Papua memang sangat rentan dijadikan sarana pihak-pihak asing mengeluarkan Papua dari Indonesia,” ujarnya.

Indikasi yang Hidayat percaya adalah ekspos di media sosial yang seolah-olah menimpakan semua kesalahan terhadap aparat setempat. Menurutnya faktor ini mudah sekali dimanfaatkan untuk memicu gerakan yang mengancam keutuhan negara.

Pada hari sebelumnya, Kepala BIN Sutiyoso sempat mengutarakan hal senada terkait keterlibatan pihak asing dalam penyerangan Tolikara ini. Meski begitu baik Sutiyoso dan Hidayat menggarisbawahi dugaan itu masih tahap kemungkinan. Pesan utama Komat untuk Kolitara pun mendorong pemerintah memulihkan kembali perdamaian dan toleransi di Papua. (Baca: Kisruh Tolikara Ada Campur Tangan Asing?)

Komat sendiri ialah komite yang terbentuk atas inisiatif beberapa tokoh lintas agama atas penyerangan umat muslim yang menyelenggarakan salat Id. Dalam laporan tim pencari faktanya, Komat menyatakan ada sekitar 500 orang.

BINTORO AGUNG S.

EKSKLUSIF TOLIKARA : Polisi Papua Tetapkan 2 Tersangka

Kamis, 23 Juli 2015 | 15:53 WIB

EKSKLUSIF TOLIKARA: Polisi Papua Tetapkan 2 Tersangka   

Suasana kawasan pertokoan yang kembali dibuka di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pasca kerusuhan Lebaran, 23 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian

TEMPO.COJakarta – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus kerusuhan di Tolikara. Polisi pun akan segera meringkus dua orang itu. “Ada tersangka dua orang. Segera akan dilakukan penangkapan,” ucapnya melalui pesan singkat, Kamis, 23 Juli 2015. (Baca juga: Penembakan di Tolikara, Kapolri: Sudah Sesuai Ketentuan)

Kapolda menuturkan penetapan tersangka Tolikara itu dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 50 orang. “Nama tersangka kasus Tolikara masih dirahasiakan,” ujarnya. Menurut dia, hal itu dilakukan karena penangkapan baru akan dilakukan pada esok hari.

Yotje mengatakan penangkapan belum bisa dilakukan hari ini karena kondisi belum memungkinkan. “Penangkapan baru akan dilaksanakan besok, 24 Juli, dengan mengedepankan tindakan persuasif,” ucapnya.

Baca:
Pasca-Insiden Tolikara, Tiga Instruksi Jokowi
Kepala BIN Pastikan Tak Ada Dendam Tersisa di Tolikara

Sebelumnya, bentrokan terjadi pada Jumat pagi lalu, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Mereka berdalih telah memberitahukan agar kegiatan ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI. (Baca juga: Perda Tolikara Tak Dilaporkan ke Pusat, tapi Berlaku)

Polisi yang mengamankan lokasi kerusuhan sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa di Tolikara mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah musala di sekitar lapangan habis terbakar. Seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka terkena tembakan peluru.

MITRA TARIGAN

Dua Tersangka Provokator Tolikara Sudah Ditangkap

Kamis, 23 Juli 2015 | 17:52 WIB

Dua Tersangka Provokator Tolikara Sudah Ditangkap

Perenus Wanimbo, 28 tahun, salah satu dari 11 orang korban tertembak rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Perenus yang menderita tertembak di bagian betis kanan, kini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua. Tempo/Cunding Levi

TEMPO.COJayapura – Kepolisian Daerah Papua sudah menangkap dua tersangka yang diduga terlibat kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua. Dua pria itu kini dalam perjalanan ke Markas Polda Papua.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mengatakan dua orang itu diamankan sore tadi oleh anggota kepolisian di Tolikara. “Sekarang sedang dibawa dari Tolikara ke Wamena untuk dibawa ke Jayapura,” ucap Yotje, Kamis, 23 Juli 2015.

Yotje menuturkan dua orang itu diduga sebagai provokator kerusuhan di Tolikara pada perayaan hari raya Idul Fitri lalu. “Dari hasil penyelidikan di lapangan, mereka adalah provokatornya,” ujarnya. Dua orang itu diketahui berinisial HK dan JW. Yotje masih enggan mengungkap lebih detail identitas dua tersangka itu.

Dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian, kerusuhan tersebut terjadi secara spontan. Semua berawal dari penyelenggaraan kegiatan keagamaan berbeda pada waktu bersamaan. Umat Islam setempat melaksanakan salat id, sedangkan jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) melaksanakan seminar internasional.

Sebelumnya, GIDI menerbitkan surat edaran yang memberitahukan kegiatan seminar internasional di Tolikara sekaligus meminta umat Islam setempat tak melaksanakan salat id. Ketika umat Islam tetap melaksanakan salat id, jemaat GIDI melakukan protes yang berujung kerusuhan.

NINIS CHAIRUNNISA

Insiden Tolikara : PolDa Papua Bantah Kurang Personil

Kamis, 23 Juli 2015 | 18:26 WIB

Insiden Tolikara: Polda Papua Bantah Kurang Personil, tapi...

Perenus Wanimbo, 28 tahun, salah satu dari 11 orang korban tertembak rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Perenus yang menderita tertembak di bagian betis kanan, kini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua. Tempo/Cunding Levi

TEMPO.COJakarta – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende membantah anggapan bahwa pecahnya kerusuhan di Tolikara karena pihaknya kekurangan personel. Namun Yotje mengakui bahwa anak buahnya kurang mengantisipasi situasi yang berkembang. “Personel sebenarnya cukup. Kejadian kemarin karena kurang antisipasi saja,” kata Yotje Mende, Kamis, 23 Juli 2015.

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyatakan kurangnya personel kepolisian saat insiden Tolikara terjadi. Kepolisian hanya menempatkan 42 petugas di lokasi tempat diadakannya dua kegiatan keagamaan berbeda.

Soal jumlah personel, Yotje menuturkan jumlah tersebut cukup. Menurut dia, Tolikara adalah kota kecil yang sudah memiliki personel pengamanan cukup. Sehari-hari pun, tak pernah ada konflik antara umat Islam dan jemaat gereja setempat. “Kerukunannya sangat bagus sekali di Papua. Situasi kemarin itu situasional yang tak disangka,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa polres dan pemda setempat kurang mengantisipasi kemungkinan pecahnya konflik, mengingat kerukunan antarumat beragama di daerah itu selama ini terjalin baik. Personel kepolisian yang ditempatkan pun tak terlalu banyak, meski ada dua kegiatan keagamaan berbeda, yaitu pelaksanaan shalat id dan seminar internasional jemaat GIDI.

Yotje menuturkan kerusuhan itu terjadi secara spontan. Umat Islam yang sedang melaksanakan shalat id didatangi jemaat GIDI yang hendak protes karena salat tetap dilaksanakan. Sebelumnya, GIDI telah mengeluarkan edaran berisi imbauan untuk tak melakukan salat id karena ada kegiatan seminar internasional. Protes itu pun berujung pada kerusuhan.

Terkait dengan kerusuhan ini, Polda Papua telah menetapkan dan menangkap dua tersangka. Dua pria ini dianggap telah melakukan provokasi yang berujung pada kerusuhan. Mereka kini sudah diamankan dan akan dibawa menuju Jayapura.

NINIS CHAIRUNNISA

24
Jul
15

Kesejarahan : Indonesia Dijadikan Pusat Riset Penjajahan Belanda

http://www.sinarharapan.co/news/read/150723128/indonesia-dijadikan-pusat-riset-penjajahan-belanda

Indonesia Dijadikan Pusat Riset Penjajahan Belanda

Penelitian arsip jajahan Belanda masih dipusatkan di Universitas Leiden dengan separuh mahasiswa dari Indonesia.

23 Juli 2015 13:13 Pendidikan dibaca: 68

inShare

anri.go.id / Dok

Pemanfaatan arsip bersejarah di Arsip Nasional/Ilustrasi.

PERTH – Penelitian tentang arsip dan sejarah masa jajahan Belanda untuk kawasan Asia Tenggara akan dipusatkan di Indonesia, tepatnya, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Upaya itu dilakukan untuk mendekatkan peneliti dengan arsip komunikasi, yang sebagian besar disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta.

“Saat ini, penelitian arsip jajahan Belanda dipusatkan di Universitas Leiden. Tercatat 120 mahasiswa dari berbagai negara di Asia meneliti sejarah Belanda. Separuh dari mahasiswa itu adalah orang Indonesia,” kata Profesor Charles Jeurgens, di Perth, Australia, Rabu (22/7).

“Namun, kami mempertimbangkan penelitian sejak 2017 dipusatkan di UGM, dengan beberapa universitas lain di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI), menjadi penyangga,” ujar Jurgens yang menambahkan rencana ini masih terkendala dana.

Jurgens menjelaskan, program ini akan mewajibkan mahasiswa belajar bahasa Belanda selama satu tahun. Pasalnya, mayoritas arsip sejarah ditulis dalam bahasa Belanda. “Arsip tentang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) paling banyak disimpan di Indonesia. Sekitar 2,4 kilometer panjang raknya bila disusun secara memanjang. Di Belanda, koleksinya sekitar 1,4 kilometer,” tutur pria yang membahas penelitiannya di hadapan para peneliti di Universitas Australia Barat (UWA) itu.

Sementara itu, arsip terkait pemerintahan kolonial Belanda tersebar di berbagai negara. Namun, Indonesia yang menyimpannya dalam jumlah terbanyak, yaitu sekitar 8-9 kilometer rak dokumen. Arsip juga tersimpan di Belanda, Sri Lanka, Afrika Selatan, India, Inggris, dan sedikit di Malaysia.

Di Leiden, Charles bekerja bersama beberapa mahasiswa meneliti pola transfer informasi di era kolonial dari Indonesia ke pejabat tertinggi di Belanda. Itu mulai dari kepala desa, wedana, gubernur jenderal, hingga menteri koloni di Amsterdam.

Sejarah menunjukkan, menteri koloni di Belanda kadang membaca informasi penting tentang Indonesia lewat koran, lebih cepat daripada informasi dari gubernur jenderal.

“Menteri marah bila informasi itu justru didapatkan dari koran. Mereka melakukan perubahan skema pengiriman informasi. Gubernur jenderal diwajibkan mengirim laporan tiap dua pekan sekali, tentang apa saja, terutama berita yang berpotensi penting tentang Indonesia,” ucapnya.

“Saya meneliti tentang bagaimana dokumen itu terhubung satu sama lain, memahami konteksnya, bukan muatannya,” ujar Jeurgens yang memulai risetnya sejak 10 tahun silam.
Sumber : Ant

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>




Blog Stats

  • 2,864,198 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 143 other followers