Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



04
Sep
15

Politik : Krisis Ekonomi mendulang Krisis Politik

res : Kalau Dewan PDIP sudah serukan Jokowi turun tachta, berarti tidak ada dukungan baginya dan ini bisa  juga dilihat  Jusuf Kalla lebih  sering muncul dan memberikan komentar tetang berbagai hal kepada media untuk disebarkan. Jokowi dicalonkan, didukung menjadi presiden, menjelang setahun mau diturunkan. Tentu ada yang tidak senang, inilah ciri negara maju mundur.

http://www.indopos.co.id/2015/09/dewan-pdip-serukan-jokowi-turun-tahta.html

Dewan PDIP Serukan JokoWi Turun Tahta

10:18 – 2 September 2015

alt

Share on Facebook

Tweet on Twitter

indopos.co.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tahta. Dorongan dan kritikan itu atas dasar ketidakmampuan seorang kepala negara memimpin Indonesia hingga dalam kondisi ekonomi yang nyaris krisis.

“Sebaiknya Pak Presiden sportif mengakui tidak mampu memimpin bangsa dan negara selanjutnya turun tahta atau meletakkan jabatan presiden,” ungkap Effendi Simbolon, politisi partai pengusung Jokowi-JK kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (1/9).

Effendi menyatakan, sebaiknya hal itu dilakukan Presiden Jokowi daripada kondisi Indonesia dalam segala bidang semakin memburuk. Turun tahta juga perlu dibudayakan ketika seorang pemimpin tidak mampu menjalankan amanah menghindarkan keadaan semakin parah.

“Itu (turun tahta, red) sah, halal demi bangsa. Tiru Soeharto secara kesatria mengundurkan diri mengakui tidak mampu,” tukas Effendi.

Menurut Effendi, melambatnya perekonomian di negeri ini yang disertai anjloknya nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat disebut sebagai kelemahan dari para menteri melainkan tangung jawab penuh Jokowi sebagai presiden.

Dia menganalogikan, dalam hubungan pembantu rumah tangga dan majikan, tentu sebagai seorang majikan harus lebih mampu mengarahkan bukan sebaliknya.

“Presidennya yang harus mampu bukan pembantunya yang mampu, masak pembantu rumah gua yang mampu, gua majikannya di bloon-bloonin. Nggak mau lah,” tutur kader partai moncong putih itu.

Seruan Effendi dibantah langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Indonesia Hebat (PIH), Rhugby Adeana S dalam keterangan persnya di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (1/9). Menurutnya, pernyataan Effendi bukanlah mewakili suara partai.

“Suara Effendi adalah suara pribadi, tidak mewakili suara PDIP, karena Effendi memiliki rasa ketidaksukaan kepada Jokowi sejak Jokowi direkomendasikan PDIP maju sebagai Cagub DKI Jakarta,” pungkasnya.

Rhugby mengingatkan, agar Effendi berhati-hati dalam membuat pernyataan. Sebab, hal itu justru berdampak pada tidak kondusifnya situasi politik.

“Mulut mu bisa menjadi harimau mu. Jadi, lebih baik diam atau buatlah pernyataan yang rasional dan cerdas,” tegas Rhugby.

Rhugby mengimbau, agar semua pihak menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. “Presiden mempunyai niat baik untuk melakukan perubahan di republik ini. Jadi, maaf kalau di era sebelumnya anggota dewan bisa hidup layaknya seorang penggawa di republik ini,” beber Rhugby. (aen)

__._,_.___

04
Sep
15

Kebudayaan : Khitah Islam Nusantara

logo_BARPETA

Khitah Islam Nusantara

Oleh: Ma’ruf Amin

Akhir-akhir ini Islam Nusantara jadi wacana publik. Tak hanya di kalangan warga Nahdlatul Ulama (nahdliyin), tetapi seluruh masyarakat Indonesia ikut memperbincangkannya.

Seolah-olah ada anggapan bahwa Islam Nusantara adalah hal baru. Hal ini wajar karena Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas terbesar bangsa ini. Jika terjadi perubahan di dalam organisasi ini, pengaruhnya segera dirasakan oleh seluruh negeri. Karena itu, bentuk apresiasi publik seperti ini sangatlah positif, baik bagi NU maupun bagi negeri ini.

Sebagai tema Muktamar NU 2015 di Jombang yang digelar beberapa waktu lalu, Islam Nusantara memang baru dideklarasikan. Namun, sebagai pemikiran, gerakan, dan tindakan, Islam Nusantara bukanlah hal baru bagi kita. Islam Nusantara adalah Islam Ahlussunnah Waljamaah al-Nadliyyah. Mengapa di sini perlu penyifatan al-Nahdliyyah? Jawabnya adalah karena banyak kalangan lain di luar NU yang juga mengklaim sebagai pengikut Ahlussunnah Waljamaah (disingkat Aswaja), tetapi memiliki cara pikir, gerakan, dan amalan yang berbeda dengan NU.

Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) pun mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah Waljamaah, tetapi sepak terjang mereka selama ini sangat ditentang NU. Karena itu, Islam Nusantara adalah cara dan sekaligus identitas Aswaja yang dipahami dan dipraktikkan para mua’sis (pendiri) dan ulama NU. Islam Nusantara adalah cara proaktif warga NU dalam mengidentifikasi kekhususan-kekhususan yang ada pada diri mereka guna mengiktibarkan karakteristik-karakteristik ke-NU-an. Karakteristik-karakteristik ini bersifat peneguhan identitas yang distingtif, tetapi demokratis, toleran, dan moderat.

Tiga pilar

Pada dasarnya ada tiga pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pertama, pemikiran (fikrah); kedua, gerakan (harakah); dan ketiga, tindakan nyata (amaliyyah/amaliah).

Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat (tawassuth). Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nash (al-jumûd al-manqûlãt) sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al Quran. Salah satu pernyataan Imam al-Qarafi, ulama ahli usul fikih, menyatakan jika ”al-jumûd ‘alã al-manqûlãt abadan dalãl fi al-din wa jahl bi maqasidihi”, pembacaan yang statis (tanpa tafsir) penafsiran pada hal-hal yang dalil-dalil yang selamanya adalah kesesatan di dalam agama dan kebodohan tentang maksud-maksud agama. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU.

Pilar kedua adalah gerakan. Artinya, semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan (reformasi) untuk jamiah (perkumpulan) dan jemaah (warga) yang tak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja (al-akhdh bi al-jadid al-aslah), karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, mencipta yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus. Inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis.

Pilar ketiga adalah amaliah. Islam Nusantara sebagai identitas Aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan nahdliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih; disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliah yang diperintah Al Quran dan Sunah Nabi. Dengan cara demikian, amaliah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan ’urf atau ‘ãdat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan para pendiri NU kepada kita semua.

Penanda Islam Nusantara

Ada lima penanda Islam Nusantara. Pertama, reformasi (islahiyyah). Artinya, pemikiran, gerakan, dan amalan yang dilakukan para nahdliyin selalu berorientasi pada perbaikan. Pada aspek pemikiran, misalnya, selalu ada perkembangan di sana (tatwir al-fikrah), dan karena itu, pemikiran Islam Nusantara adalah pemikiran yang ditujukan untuk perbaikan terus. Cara berpikirnya adalah tidak statis dan juga tidak kelewat batas.

Kedua, tawazuniyyah, yang berarti seimbang di segala bidang. Jika sebuah gerakan diimplementasikan, maka aspek keseimbangan juga harus dijadikan pertimbangan. Tawazunniyyah ini menimbang dengan keadilan.

Ketiga, tatawwu’iyyah, yang berarti sukarela (volunterisme). Satu hal yang harus dipegang dalam kesukarelaan ini adalah dalam menjalankan pemikiran, gerakan dan amalan, nahdliyin tidak boleh memaksakan pada pihak lain (lã ijbãriyyah). Artinya, orang NU harus memperhatikan hak-hak orang di luar NU. Secara internal, warga NU juga tak boleh bersikap fatalistik (jabbãriyyah), harus senantiasa berusaha dan berinovasi menegakkan tiga pilar Islam Nusantara di atas. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan, tetapi bukan tidak berbuat apa-apa.

Keempat, santun (akhlaqiyyah), yaitu segala bentuk pemikiran, gerakan, dan amalan warga Islam Nusantara dilaksanakan dengan santun. Santun di sini berlaku sesuai dengan etika kemasyarakatan dan kenegaraan serta keagamaan.

Kelima, tasamuh, yang berarti bersikap toleran, respek kepada pihak lain. Sikap toleran ini tidak pasif, tetapi kritis dan inovatif. Dalam bahasa keseharian warga NU adalah sepakat untuk tidak sepakat.

Secara konseptual, kelima penanda Islam Nusantara tersebut mudah diucapkan, tetapi sulit direalisasikan. Sulit di sini berbeda dengan tidak bisa melaksanakan. Misalnya, sikap Islam Nusantara dalam menyikapi dua arus formalisme keagamaan dan substansialisasi keagamaan berada di tengah. Kedua arus boleh diperjuangkan selama tidak menimbulkan konflik. Prinsip yang harus dipegang dalam hal ini adalah kesepakatan (konsensus), demokratis, dan konstitusional.

Ijtihad

Hal penting lain yang ingin penulis sampaikan adalah persoalan ijtihad. Apakah model ijtihad Islam Nusantara? Ijtihad Islam Nusantara adalah ijtihad yang selama ini dipraktikkan oleh NU. Prinsipnya, Islam tak hanya terdiri pada aspek yang bersifat tekstual, tetapi juga aspek yang bersifat ijtihadiyah. Ketika kita menghadapi masalah yang tak ada di dalam teks, maka kita menganggap masalah selesai, artinya tidak dicarikan jawaban.

Islam Nusantara tidak berhenti di sini, tetapi melihat dan mengkajinya lebih dulu lewat mekanisme-mekanisme pengambilan hukum yang disepakati di kalangan nahdliyin. Hasil dari mekanisme metodologi hukum ini (proses istinbãt al-hukm) harus dibaca lagi dari perspektif Al Quran dan Sunah. Mekanisme metodologi hukum yang biasa dipakai nahdliyin di sini misalnya adalah maãlahah (kebaikan).

Ilustrasinya, jika sebuah amalan tak ada di rujukan tekstualnya, tetapi ia membawa kebaikan di tengah masyarakat, hal itu justru harus dilestarikan: ”idhã wujida nasssS fathamma masslahah, idhã wujida al-maslahah fathamma shar’ al-Lãh—jika ditemukan teks, maka di sana ada kebaikan, dan jika ditemukan kebaikan, maka di sana adalah hukum Allah”. Ini uraian singkat dan pokoknya saja. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di ruang yang lebih luas.

Pada akhir tulisan pendek ini saya ingin mengatakan Islam Nusantara harus lebih digali lagi sebagai perilaku bangsa agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan justru terjadi. []

KOMPAS, 29 Agustus 2015

Ma’ruf Amin | Rais Aam Nahdlatul Ulama

Pakar IT ITB: Islam Nusantara Bisa Gerakkan Kebangkitan Teknologi

Rabu, 02/09/2015 08:00

[image: Pakar IT ITB: Islam Nusantara Bisa Gerakkan Kebangkitan Teknologi]

Bandung, *NU Online*
Pakar Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung, Basuki Suhardiman
menilai, ide Islam Nusantara yang diusung Nahdlatul Ulama merupakan peluang
untuk menunjukkan jati diri bangsa.

Sebab selama ini menurutnya, memang ada jenis keislaman yang secara unik
dalam sejarah Islam di Indonesia. Dan jenis ini menurut Basuki bukan hal
baru. Adapun guliran slogan Islam Nusantara itu dinilai bagian dari
*marketing*, atau pemasaran gagasan pemikiran.

“Sebagai orang teknik yang sering menggali khazanah sejarah teknologi,
Islam Nusantara itu cukup bagus untuk membangkitkan gairah generasi
mengenal sejarah masa lalu. Sejarah Wali Songo misalnya bukan semata urusan
dakwah dalam ruang lingkup seni dan akhlak saja, melainkan juga kaya
akan *legacy
*(warisan) ekonomi, teknologi, dan mesin tempur, “ujarnya kepada *NU Online*,
Senin (29/8).

Peneliti Comlabs ITB yang sering aktif terlibat diskusi di PWNU Jawa Barat
itu menilai, bahwa kajian Islam Nusantara harus menukik pada histori
teknologi karena sekarang bangsa kita sudah tertidur lama dalam urusan
teknologi.

“Ada rekam jejak dari sejarah jika sebuah bangsa tidak melakukan inovasi,
tidak melakukan reengineering pasti akan mengalami keruntuhan karena kalah
dalam kompetisi. Khilaffah Ottoman mundur akibat beku dalam sains dan
teknologi. Majapahit bahkan runtuh karena tidak melakukan pembaharuan. Dan
kejayaan Demak dengan Wali Songo-nya maju karena inovatif,” paparnya.

Basuki melanjutkan, Wali Songo kreatif dalam urusan dakwah. Misalnya
mengubah wayang golek menjadi wayang kulit sebagai siasat atau kompromi
supaya kesenian bisa laras dengan doktrin fiqih. Kemudian Raden Rahmat
Ngampel juga kreatif dalam membuat skema pertanian sehingga hasil panen di
kawasan Jawa Timur lebih baik, di Cirebon Sunan Gunung Jati juga banyak
melakukan terobosan seperti memasok sarana perdagangan dari pedalaman
dibawa ke pelabuhan.

“Kita kaya akan sejarah.Cuma memang bangsa kita ini termasuk kategori kelas
rendah dalam urusan baca, menempati level paling bawah setara dengan negara
Zambia. Akibatnya kita menjadi semacam bangsa yang zero naratif *nation*,”
kritiknya.

Menurut Basuki, sebuah bangsa bisa maju ukuran umumnya bisa dilihat dari
punya tradisi membaca, bagus dalam urusan matematika, dan cakap menguasai
ilmu alam.

“Kalau membaca saja tidak pernah, bagaimana bisa maju urusan matematika dan
ilmu alam?” Orang-orang NU punya tradisi membawa, karena itu gerakan
membaca perlu digulirkan oleh PBNU, apalagi Ketua Umum PBNU-nya juga pinter
sejarah,” jelasnya.

Karena itu menurut pria asal Sidoarjo ini, gema Islam Nusantara yang paling
mendasar adalah mengambil gerakan literasi, terutama sejarah, berlanjut
pada pengembangan kesusastraan, lalu riset pada sains.

“Ini kesempatan baik di mana ada ide besar yang dikembangkan oleh
organisasi besar. Dulu kiai-kiai tradisional pun tergolong kreatif dalam
menjawab persoalan masyarakat. Sekarang harus dilakukan,” pesannya. *(Yus
Makmun/Mahbib)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61961-lang,id-c,nasional-t,Pakar+IT+ITB++Islam+Nusantara+Bisa+Gerakkan+Kebangkitan+Teknologi-.phpx

Mengaji Islam Nusantara Sebagai Islam Faktual

Oleh: Irham
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar yaitu muktamar NU ke-33 pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur. Muktamar ke-33 ini bertemakan “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Islam dan Dunia.” Tema ini dibuat menjelang satu abad keberadaan NU di tanah air Indonesia. Hal yang ingin disampaikan adalah untuk menunjukkan bahwa NU di Indonesia dan di dunia sebagai Islam Nusantara yang mengembangkan Islam rahmat bagi seluruh alam. Namun tema tersebut menyisakan perdebatan di masyarakat yang belum kunjung selesai.

Sudah banyak artikel yang ditulis terkait dengan konsep Islam Nusantara oleh para pakar baik dalam media online maupun media cetak. Sayangnya banyak juga yang belum dapat memahami, sehingga banyak tanggapan yang tidak menerima. Secara umum argumentasi tidak menerimanya konsep Islam Nusantara adalah menolak pengotakan Islam dengan menyebutkan term nama tempat/sejenisnya. Seperti halnya term Nusantara, Arab, Afrika dan seterusnya yang diletakkan setelah term Islam. Argumentasi yang selalu diajukan itu ialah Islam hanyalah satu di dunia ini dan universal tidak ada Islam Arab, Islam Amerika, Islam Afrika apalagi Islam Nusantara. Tulisan ini akan menjelaskan perdebatan tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal dan Islam sebagai keberagamaan (faktual).

Sumber utama ajaran umat Islam sedunia tetaplah sama, yaitu al-Quran dan al-Hadist. Sumber ajaran itu tidak berubah dan tidak berbeda sampai kapan pun dan di mana pun. Namun umat Islam dalam menjalankan sumber ajaran tersebut ternyata menemui perbedaan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, segala permasalahan masyarakat waktu itu bertumpu kepadanya. Pemahaman dan pelaksanaan Islam sesuai dengan perintah Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, para sahabat Nabi yang menjadi tumpuan selanjutnya. Persoalan kemudian yang muncul adalah adanya perbedaan pendapat dalam memahami ajaran. Hal ini terjadi karena pemahaman sahabat sendiri beragam. Terlebih ketika menemui permasalahan baru.

Perbedaan tersebut terus berkembang hingga kini, terlihat seperti beragamnya ilmu fikih, tafsir, kalam, dan seterusnya. Mulai dari permasalahan ketuhanan, peribadatan, mu’amalah, hinga pada ilmu pengetahuan dan sosial. Dalam hal ini ada dua perkara yang bisa kita pahami, yakni Islam sebagai ajaran. Islam ini sebagai ide, inspirasi, dan sumber pedoman bagi pemeluknya dalam segala sendi kehidupan. Islam sebagai ajaran berlaku secara univeral, tetap dan tidak berubah dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda, yaitu al-Quran dan al-Hadist. Selanjutnya Islam ini melahirkan Islam faktual.

Islam faktual merupakan respon pemeluknya terhadap sumber ajaran, wujudnya adalah keberagamaan. Keberagaman merupakan perilaku, pemahaman, dan keayakinan orang beragama. Wujudnya terbentuk dari proses faktualisasi ajaran yang tidak terlepas dari latar belakang sosio-histori umat beragama. Seperti, tingkat pengetahuan, budaya, ekonomi, politik dan sejarah. Sehingga dengan latar belakang yang berbeda, sudah tentu keberagamaan yang terwujud adalah berbeda. Jadi, adanya Islam Arab, Islam India, Islam Nusantara, Islam Amerika dan seterusnya adalah keniscayaan.

Dalam Islam faktual pun tidak sepenuhnya berbeda. Ada hal yang hampir semua umat Islam sepakat tidak berbeda. Yaitu hal-hal yang pokok dalam Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam. Inilah yang dimaksud dengan keberagamaan yang keberadaannya sama sifatnya (univokalitas). Kemudian keberagamaan yang keberadaannya memang berubah dan berbeda yaitu Maqasidus Syari’ah (tujuan utama) dan penafsiran (furu’us syar’iyah). Bagaimana tujuan syariah dirumuskan dan ditafsirkan. Pada level ini sudah tentu latar belakang sosio-histori terlibat yang menyebabkan adanya pemahaman yang majemuk dan beragam.

Islam Nusantara

Islam Nusantara bukanlah merupakan ajaran. Sekali lagi, Islam Nusantara perwujudannya adalah Islam faktual yang bisa dilihat secara sosiologis maupun antropologis. Keberadaannya sudah tentu berbeda dengan Islam yang ada di Arab atau yang ada di Barat. Islam Nusantara merupakan keberagamaan umat muslim yang terbangun atas dasar kondisi sosial-budaya-sejarah Nusantara yang panjang. Terbentuknya tidak terlepas dari para penyebar Islam di Nusantara.

Sejak awal, para pendahulu menyebarkan Islam dengan cara kedamaian, bukan dengan pertumpahan darah. Senjata dakwah yang digunakan adalah kebudayaan. Wali Songo misalnya, mempelajari terlebih dahulu kebudayaan setempat sebelum berhasil berdakwah di tanah Nusantara (Jawa). Faktanya pendekatan kebudayaan ini efektif. Islam mengalami akselerasi mulai abad 12, 13 hingga abad 15 masehi. Padahal, sejak abad 7 masehi Islam sudah masuk ke Nusantara namun lama tidak berkembang (baca Agus Sunyoto: Atlas Wali Songo dan Azra: Jaringan Ulama Nusantara).

Islam yang dikembangkan di Nusantara berkarakter seimbang, berada di tengah, mengayomi, tidak berpihak pada yang ekstrim, kemudian toleran, dan adil. Dengan prinsip ini Islam mampu mewarnai segala sendi kehidupan masyarakat. Seperti, dalam falsafah masyarakat, kesenian, kesusastraan, kebudayaan, tradisi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dengan demikian Islam dapat diterima dan mendarah daging dalam kehidupan. Inilah yang disebut dengan Islam wasatiyah sebagai karakter Islam Nusantara.

Banyak contoh Islam Nusantara sebagai Islam wasatiyah, misalnya, kaidah masyarakat Minangkabau yang berbunyi “adat basandi syarak” (adat yang bersendikan Islam). Kemudian dalam kebudayaan Jawa seperti ritual selametan, kenduren, peringatan kelahiran, kematian, kehamilan, ataupun pernikahan. Dan sejarah yang tidak bisa dilupakan adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya melahirkan kesepakatan antara kelompok nasionalis dan agamis membentuk NKRI bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Yakni, negara Pancasila dengan dasar UUD 1945. Contoh ini nampak jelas, menunjukkan adanya akomodasi antara agama dan kebudayaan. Selain itu masyarakat Islam di Nusantara menunjukkan dinamis. Mampu merespon perubahan jaman, terlebih di era modernitas, mampu melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan. Bukannya statis, seperti yang dinyatakan Geertz (baca: Bambang Pranowo, Memahami Islam Jawa).

Mengkaji Islam Nusantara

Memahami Islam Nusantara tidak bisa terlepas dari faktor sejarah, budaya, dan politik dimana ajaran Islam diimplementasikan dan dikembangkan di Nusantara. Faktor ruang dan waktu itu sudah tentu sangat mempengaruhi karakter Islam Nusantara. Sehingga untuk mengetahui bagaimana Islam Nusantara dapat terwujud dan seperti apa karakternya, harus meneliti bagaimana gejala agama itu terbentuk. Menurut M. Atho Muzhar seorang pakar sosiologi hukum Islam dalam bukunya yang berjudul “Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek,” menjelaskan bahwa ada lima gejala agama yang bisa diteliti secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu pertama, naskah-naskah sumber ajaran agama dan simbol-simbol agama. Kedua, para penganut atau pemimpin dan pemuka agama. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga, dan ibadat-ibadat seperti, shalat, haji, waris, dst. Keempat, tempat ibadat. Kelima, organisasi keagamaan.

Hemat penulis, untuk mengaji gejala agama khususnya dalam memahami Islam Nusantara dapat menggunakan tiga pendekatan ini. Pertama, pendektan sosiologis dan antropologis. Pendekatan ini untuk mengetahui bagaimana praktek ajaran Islam di masyarakat. Kedua, pendekatan filologi. Pendekatan ini dapat melalui naskah-naskah kuno (manuskrip) yang ditulis ulama-ulama/santri-santri dahulu yang masih banyak tercecer di pesantren, di perpustakaan dalam negeri maupun luar negeri, dan yang masih disimpan oleh ahli waris. Pendekatan ini dapat mengungkapkan sejarah, pemikiran dan perilaku umat Islam masa lampau. Ketiga, pendekatan sejarah dan arkeologi. Pendekatan ini untuk membaca kembali sejarah bagaimana Islam di Nusantara terbentuk dan terjadi, dengan melihat benda-benda sejarah. Tentu dalam menggunakan pendekatan tersebut sebelumnya harus memahami ajaran-ajaran Islam yang berkembang di Nusantara. Tanpanya akan menjadi bias seperti halnya yang dilakukan Geert.

Pemahaman yang komprehensif akan dapat membuat rumusan Islam Nusanatara dengan baik.  Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bambang Pranowo sosiolog muslim dalam bukunya “Memahami Islam Jawa”,  bahwa ada lima paradigma untuk memahami masyarakat Islam di Nusantara ini dengan baik. Pertama, memperlakukan masyarakat muslim yang sebenarnya, tanpa memandang derajat kesalehan/status sosial mereka. Kedua, memahami religiusitas sebagai proses yang dinamis bukan statis. Ketiga, perbedaan manifestasi religiusitas masyarakat muslim harus dianalisis dengan perbedaan penekanan dan intepretasi atas ajaran-ajaran Islam. Keempat, karena di dalam Islam tidak ada kependetaan, maka orang muslim harus diposisikan sebagai orang yang aktif bukan pasif dalam proses pemahaman, penafsiran, dan pengartikulasian ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan keseharian. Kelima, faktor sejarah, sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai faktor yang melatarbelakangi proses terbentuknya tradisi Islam yang khas.

Dengan demikian Islam Nusantara bukanlah mengotakkan Islam, melainkan pemahaman keberagamaan Islam di Nusantara ini. Karakter dan tipologi aslinya adalah seperti awal-mulanya Islam masuk ke Nusantara, yakni wasatiyah yang tidak melepaskan dengan kebudayaan.  Islam Nusantara merupakan bagian dari representsi dari rahmatan lil’alamin. []

*) Penulis adalah sekretaris PAC GP Ansor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan mahasiswa sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – Awardee LPDP

Kedudukan Perempuan dalam Islam Nusantara

Kamis, 03/09/2015 06:10

 

Kudus, NU Online
Berbeda dengan di Arab, kedudukan perempuan di Indonesia bukanlah makhluk domestik. Misalnya, jika di Arab mereka tidak boleh menyetir mobil, di Indonesia boleh.

Ulil Abshar Abdalla pernah menyaksikan di Bekasi, seorang perempuan bercadar naik sepeda motor untuk berjualan sayur. “Pemandangan ini hanya kita bisa temukan di Nusantara,” katanya di Stadium General “Memperbincangkan Islam Arab dan Islam Nusantara” di GOR STAIN Kudus, Selasa (1/9).

Di negara Timur Tengah, kata pria kelahiran pati ini, perempuan adalah makhluk rumahan atau konco wingking.

Hebatnya lagi, lanjutnya, perempuan di masa Kerajaan Islam Pasai pernah dipimpin ratu perempuan. Begitu pula di Indonesia pernah dipimpin Presiden perempuan meski hanya sementara. Hal ini jelas berbeda di negara Amerika yang tidak pernah dipimpin perempuan.

Selain kedudukan perempuan yang tidak domestik, Pengurus PP Lakpesdam NU ini menyebut ciri Islam Nusantara yang cinta damai bukan mengajak perang.

Ia menjelaskan Islam datang ke India, Pakistan, Afganistan serta Afrika Utara dengan jalur perang. Tetapi Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang, juru dakwah dan ulama. Mereka berasal dari Persia, Arab, Yaman, India dan sebagainya.

“Alhasil, Islam yang dibawa ke Indonesia tidak suka rebut tetapi suka perdamaian,” katanya.

Terkait politik, kata dia, Islam Nusantara berdamai dengan kekuasaan politik yang ada. “Yaitu menerima NKRI bukan menerima dasar negara yang lain.”

Mengakui NKRI, bagi Islam Nusantara sama artinya dengan menjalankan ruh Islam. Menjalakan etika Islam universal. Begitu pula dengan mengakui demokrasi, pemilu, partai politik, KPK dan sebagainya.

“Kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan etika Islam. Visi Islam yang universal. Islam yang kontekstual yang rahmatan lil alamin. Membuat tersenyum seluruh elemen bangsa yang dilandasi dengan cinta kasih dan kasih sayang terhadap sesama,” pungkas Ulil yang juga politisi Partai Demokrat. (Syaiful Mustaqim/Abdullah Alawi)

 

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61977-lang,id-c,nasional-t,Kedudukan+Perempuan+dalam+Islam+Nusantara-.phpx

Konsep Islam Nusantara Mampu Cegah Islam Transnasional

Senin, 31/08/2015 17:00

 

Yogyakarta, NU Online
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Prof. Mahasin mengatakan warga Nahdlatul Ulama perlu mengimplementasikan konsep Islam Nusantara yang dinilai mampu menjadi benteng masuknya paham transnasional.

“Bukan hanya sekadar slogan, tapi harus menjadi konsep pengamalan nilai Islam dalam kehidupan nyata sehingga mampu membentengi paham keagamaan yang tidak cocok dengan kondisi di Indonesia,” kata Mahasin dalam sarasehan tokoh agama dan masyarakat dengan tema “Menuju Islam Nusantara Berkemajuan di Yogyakarta, Ahad.

Konsep penerapan Islam Nusantara seperti yang diangkat sebagai tema utama Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur itu, ia tegaskan, bukan merupakan aliran baru dalam Islam, melainkan konsep pengamalan nilai-nilai Islam dengan tanpa menafikan budaya-budaya Nusantara.

“Apalagi budaya lokal di Nusantara sejak awal telah memiliki kearifan tersendiri dengan mengutamakan unsur kedamaian, tata krama, dan toleran,” kata dia.

Menurut Mahasin, masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia saat ini cenderung terbuka dan menyerap berbagai paham keagamaan “transnasional” atau yang berasal dari luar negeri seperti ekstrimisme dan liberalisme.

“Termasuk meniru budaya atau ciri khas berpakaian di mana paham itu berasal. Padahal cara berpakaian belum tentu berhubungan dengan Islam melainkan hanya menggambarkan budaya negara setempat,” kata dia.

Sayangnya, setelah meniru dan menyerap paham transnasional itu, ia mengatakan, kebanyakan menganggap bahwa pemahaman keagamaan termasuk budaya yang diserap itu merupakan yang paling benar dan paling asli dibanding pemahaman yang lain.

Selain itu, Mahasin mengatakan, munculnya berbagai pemahaman transnasional juga membuat hubungan antarumat Islam di Nusantara menjadi renggang, sebab dengan paham impor tersebut banyak Umat Islam di Indonesia berubah memiliki cara pandang yang kaku dan cenderung keras dalam menghadapi perbedaan.

“Seperti aksi pemukulan sedemikian rupa terhadap penganut paham Syiah dan Ahmadiyah. Ini siapa yang bertanggung jawab? itu bukan cara yang digunakan oleh ajaran Islam yang asli, karena di dalam Islam orang yang berbeda tidak lantas dipukuli,” kata Mahasin. (Antara/Mukafi Niam)

 

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61923-lang,id-c,nasional-t,Konsep+Islam+Nusantara+Mampu+Cegah+Islam+Transnasional-.phpx

Medan Terjal Menuju Islam Nusantara

Oleh: Khairi Fuady
Sebagai sebuah corak keberagamaan yang bercita-cita untuk menjadi role model kiblat Islam rahmatan lil’alamin di dunia, Islam Nusantara tentu masih sangat memerlukan kritik. Kritik adalah salah sebuah sarana untuk meneguhkan Islam Nusantara secara konseptual. Karena tanpa kritik, kita tidak akan bisa mendeteksi sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap term yang mendadak nge-pop akhir-akhir ini.

Namun tampaknya, semakin Islam Nusantara mengudara, betul bahwa ada adagium yang mengatakan semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin menerpa, rupanya Islam Nusantara pada perjalanannya bukan cuma diterpa oleh berbagai kritikan, tetapi juga berbagai tanggapan sarkastis dan propaganda negatif sebagai sebuah paham yang dituding sesat dan menyesatkan.

Ironisnya, hal ini bukan hanya berasal dari kalangan yang belum paham atau memang awam mengenal istilah ini. Akan tetapi juga datang dari berbagai tokoh populis seperti Mamah Dedeh –mamahnya ibu-ibu pengajian televisi, Habib Rizieq Shihab – Pucuk Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Dokter Hamid Fahmi Zarkasyi –mahaguruyang menjadi referensi baku kawan-kawan kajian INSISTS, sampai selebritas twitter Hadidz Ary yang mencitrakan diri sebagai murobbi-nya gerakan Indonesia Tanpa JIL.

Tanpa tedeng aling-aling, di depan jamaah pengajian subuh dan disaksikan oleh seluruh pemirsa ANTV suatu pagi, Mamah Dedeh mengatakan “Coret Islam Nusantara” yang secara otomatis statemen beliau tersebut langsung dikutip dan disebar-luaskan oleh media-media yang notabene sempat masuk list BNPT sebagai media “radikal”. Lebih ekstrem lagi, Habib Rizieq tampak niat banget untuk menghantam Islam Nusantara ini hingga beliau meluangkan waktu untuk membuat propaganda di media bahwa JIN (Jemaat Islam Nusantara – istilah yang sesungguhnya beliau bikin sendiri) adalah sebuah gerakan yang harus ditumpas eksistensinya di negeri ini lantaran pahamnya sesat dan menyesatkan, lengkap dengan pointer-pointer yang beliau inventarisir sebagai dalil atau dalih bahwa Islam Nusantara ini memang sesat. Ah yang beneer?

Sebagai sebuah tulisan populer, saya ingin mengajak segenap pembaca untuk terlebih dahulu merenggangkan urat saraf masing-masing sebelum lebih jauh menyimak. Saya hanya ingin menggaransi terlebih dahulu bahwa tulisan ini nantinya tidak akan se-galak artis twitter bernama Hafidz Ary yang dengan serampangan mengatakan bahwa corak Islam Nusantara yang dirintis para ulama dan segenap awliyaa di negeri ini adalah produk rintisan kaum Islam Liberalis. Hafidz semacam melakukan jurus mabuk hingga pura-pura lupa bahwa liberalisme Islam di negeri ini adalah gerakan yang nge-pop belakangan bahkan tergolong impor, atau bahasa kerennya biasa disebut transnasional. Sedangkan Islam Nusantara adalah corak keberagamaan yang telah lama menyatu dengan urat nadi bangsa Indonesia.

Saya juga akan berusaha untuk tidak menjadi se-gegabah ustadz beken bernama Felix Siauw yang mengatakan bahwa “Nasionalisme tidak ada dalam Islam”, lalu kemudian kepleset lidah berfatwa menghalalkan VCD bajakan karena “segala sesuatu di dunia ini milik Allah”, lalu mengharamkan akifitas selfie dan ternyata beliau juga suka selfie, dan yang paling menggelikan adalah mengkampanyekan Hijab Syar’ie ala beliau sendiri hingga kemudian diketahui ternyata beliau juga jualan jilbab.

Bismillah. Akhi, don’t be amazed too much, jangan latah!, Islam Nusantara bukan paham kok, bukan pula ajaran, apalagi mazhab baru yang mencoba peruntungan untuk numpang tenar di bumi Indonesia ini. Islam Nusantara adalah model keberagamaan yang sejak lama menjadi model dakwahnya para Kyai di Jawa, para Buya di Sumatera, para Tuan Guru di Kalimantan, dan para Gurutta di Sulawesi. Islam Nusantara adalah Islam yang ketika harus berhadapan dengan The Old Establishing Beliefs– seperti Hinduisme di Indonesia, maka dengan lentur tidak menjadikan sapi sebagai hewan kurban karena sapi adalah hewan yang mulia menurut kepercayaan masyarakat Hindu. Para awliyaa kala itu paham bahwa Islam cukup selow dengan memperbolehkan kerbau dan kambing sebagai substitute animal (baca; pemain cadangan) untuk dikurbankan. Dan ini Islami banget, kok. Toh dulu juga al-Qur`an ketika melarang minum khamr juga metodenya bertahap.

Awalnya dengan menyatakan bahwa di dalam khamr terdapat itsmun kabiir (dosa besar) dan juga manaafi’ linnaas(manfaat untuk manusia), hanya saja dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian memrintahkan jangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, hingga pada akhirnya baru mengharamkan khamr secara tegas. Metode semacam ini dalam istilah Arab disebut dengan tadriijiyyan, atau step by step.

Islam Nusantara adalah Islam yang mengerti lokalitas sehingga masyarakat Islam Banjar sangat akrab dengan tradisi baaruhan, di Jawa ada tradisi slametan, bahkan muslim yang sudah meninggal dunia pun diurus sampai seratus hariannya dan diperingati setiap tahunnya. Islam Nusantara juga mengerti psikologis masyarakat untuk berkesenian hingga dikenal tradisi maulidan, barzanjian, diba’an, dan lain-lain.

Kesemua contoh di atas adalah ke-khasan tersendiri bagi corak keberislaman di Indonesia, yang jika digali lebih dalam adalah identitas kearifan lokal atau local wisdom itu sendiri. Karena sejatinya identitas inilah yang mahal, identitas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Maka sudi lah kiranya kita belajar dari Kyai Haji Hasyim Asy’ary yang bertahun-tahun mengaji di Mekkah tapi mind set-nya tidak pernah ter-Arab-kan. Sudi pula lah kiranya kita menengok sejarah Wapres legenda kita Mohammad Hatta yang belajar di Belanda tapi tidak ter-barat-kan. Beliau bahkan masyhur dengan gagasan ekonomi koperasinya, hingga gagasan politik luar negeri Mendayung di atas Dua Karang-nya yang sampai hari ini menjadi khas kebijakan luar negeri Indonesia yang nonblock dan nonafiliate. Dan sejarah menjadi saksi bagaimana beliau tetap hidup Islami dengan sifat qana’ah-nya hingga sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu bermerek Bally.

Terakhir, Islam Nusantara tidak pernah anti Arab seperti yang dituduhkan Habib Rizieq. Tapi Islam itu sendiri bukanlah Arabisme karena memang spiritnya universal. Turun sebagai agama langit (samawi), tapi eksistensinya membumi. Bahkan kalau mau jujur, para ulama, Kyai, dan Tuan Guru itu kurang ngerti Arab apa coba? Dari dulu juga buku-buku wajib di Pesantren adalah kitab-kitab berbahasa Arab. Bukan sekadar gombal dan retoris untuk menjadi Arabis sampai urusan ngobrol dan ngopi saja harus menyapa dengan akhi dan ukhti.

Islam Nusantara juga tidak pernah anti-barat, karena prinsip dasarnya adalah memungut hikmah darimana pun sumbernya. Hikmah adalah milik orang Islam yang tercecer. Karenanya, Islam Nusantara sangat menghargai tradisi dan sekaligus juga terbuka dengan modernitas. Kaidah fikih populernya; “al muhaafazhah alal qadiim al shaalih, wal akhdzu bil jadiid al ashlah”. Pijakan historis yang kokoh, dan kemampuan merespon masa depan dengan tangkas. Inilah yang disebut dengan prinsip, identitas, dan jati diri. Tak heran kalau kemudian mantan Presiden kita Baharuddin Jusuf habibi yang diketahui lama tinggal di Barat, toh ternyata juga tidak serta merta sepakat dengan tradisi Barat yang individualistis sampai nenek-nenek harus jauh dari cucunya karena ibunya lebih suka menitipkan anaknya di penitipan bayi. Di negara maju, kata Pak Habibi, tak pernah ada istilah ngemong cucu. Dan sebagai Profesor Jenius di bidang teknologi, ternyata ketika beliau ditanya lebih memilih makanan yang diolah oleh Food Processor atau sambal yang di-ulek, dengan tegas beliau memilih yang kedua, karena sambal yang di-ulek oleh wanita Indonesia sungguh tiada duanya. Wallaahul Muwaffiq ilaa aqwatith tariieq. []

*) Penulis adalah kader muda Nahdhatul Ulama dari Kalimantan Selatan, mahasiswa tingkat akhir Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

INSPIRASI MUKTAMAR NU

Blangkon, Ciri Khas Jamaah KBIH Arafah Jepara

Ahad, 30/08/2015 13:05

[image: Blangkon, Ciri Khas Jamaah KBIH Arafah Jepara]

Jepara, *NU Online*
Pengasuh pesantren Hasyim Asyari Bangsri Jepara KH Nuruddin Amin (Gus Nung)
membawa sedikitnya 125 jamaah haji asal Jepara. Salah satu ciri khas dari
Jamaah Haji Nusantara KBIH Arafah Bangsri Jepara untuk jamaah laki-laki
yang berjumlah 58 orang ialah blangkon.

Gus Nung menyatakan bahwa jamaah haji tidak melulu menggunakan kopiah haji.
Menurutnya, jamaah haji tetapi boleh mengenakan blangkon sebagai tutup
kepala.

“Wong kaji ora kudu nganggo kopiah putih tapi ugo oleh nganggo blangkon,”
kata Gus Nung.

Sementara 67 jamaah putri belum mengenakan ciri khusus.

Sejak dipublikasikan di jejaring sosial fesbuk, penanda khusus ini banyak
menuai apresiasi dari pelbagai kalangan netizen.

Dipilihnya blangkon sebagai identitas bukan tanpa alasan. Menurut Gus Nung,
blangkon memiliki ciri yang sangat spesifik dan tiada duanya. Saat
dihubungi via jejaring sosial suami Hj Hindun Anisah ini menjawab bahwa
blangkon dari segi bentuknya sudah mirip dengan sorban hanya saja motifnya
kain batik.

“Blangkon ini ciri khas Keraton Mataram Ngayogyokarto Hadiningrat. Kerajaan
ini merupakan salah satu kerajaan Islam Jawa yang ada di tanah Nusantara,”
tutur Ketua KBIH Arafah.

Sejak digulirkan ide menarik ini, puluhan jamaah memberi respon yang
positif. Tujuannya selain memudahkan untuk mengidentifikasi teman di tanah
haramain juga mereka nyaman memakainya setiap ada aktivitas maupun jamaah
rutin di masjid.

Identitas blangkon masih terinspirasi dari Islam Nusantara yang
dikonseptualisasikan Muktamar Ke-33 NU. Dengan memakai blangkon pihaknya
ingin menunjukkan corak keislaman yang spesifik di salah satu bagian
Indonesia yang diidentifikasi sebagai Islam Nusantara.

“Makanya kami sengaja mempraktikkan pengamalan Islam Nusantara dengan wujud
memakai blangkon,” terangnya, Kamis (27/8) lalu.

Tutup kepala ini dikenakan ketika berangkat ke masjid serta
kegiatan-kegiatan KBIH di tanah suci kecuali saat sedang ihram. Misalnya
saat Arbain, ziarah ke Jabal Uhud, Ziarah ke Masjid Quba, Jannatul Baqi’
Al-Ghorqod, Ziarah Madinah serta aktivitas ibadah yang lain.

Tahun ini KBIH Arafah berangkat dari 24 Agustus hingga 4 Oktober 2015. KBIH
ini menempati Kloter 12 SOC (sebelumnya kloter 13) dari Jepara. Maju satu
kloter akibat akumulasi jamaah yang belum keluar visa hajinya. (*Syaiful
Mustaqim/Alhafiz K*)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,61899-lang,id-c,internasional-t,Blangkon++Ciri+Khas+Jamaah+KBIH+Arafah+Jepara-.phpx

Membangun Epistemologi Islam Nusantara

Oleh: Ali Romdhoni*
Keunikan kondisi umat Islam di Indonesia salah satunya ditandai dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Keempat ormas ini memiliki ribuan dan bahkan hingga jutaan pengikut (jama’ah).
Selain memiliki jama’ah, ormas-ormas ini juga memiliki variasi model kajian keislaman yang terus dikembangkan dan dipraktikkan oleh anggota komunitasnya.
Selanjutnya, tradisi studi keislaman yang dikembangkan keempat ormas di atas bisa diklaim sebagai representasi dari tradisi studi keislaman khas Indonesia. Membangun kesimpulan seperti di atas sangat penting, terutama untuk meneguhkan dan mewujudkan mimpi umat Islam Indonesia, bahwa ke depan Islam di Nusantara berpotensi besar menjadi model dan rujukan masyarakat dunia.
Untuk mewujudkan mimpi di atas, perlu penelusuran epistemologi pemikiran keislaman (teologi, fikih, tasawuf, model dakwah) serta karakteristik ormas-ormas di Indonesia, kemudian direkonstruksi dengan tetap melihat akar kultural yang melatarbelakangi kelahiran ormas.
Dalam kajian filsafat ilmu, epistemologi membahas sumber, struktur, metode dan validitas satu pengetahuan. Epistemologi juga dipahami sebagai ilmu yang mengkaji keaslian, pengertian, struktur, metode dan validitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam Nusantara, kita perlu mengkaji historisitas pemikiran keislaman yang dikembangkan satu ormas, serta dinamikanya dari waktu ke waktu.
Kajian historis atas pemikiran keislaman satu ormas sangat penting, karena ormas yang mampu bertahan (survive) sampai hari ini memiliki pengalaman sejarah yang berbeda, dan masing-masing unik.
Selain itu, tipologi pemikiran keislaman yang dikembangkan satu ormas merupakan hasil dialektika antara ajaran Islam yang dikaji oleh komunitas, realitas sejarah di sekitar dan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan oleh anggota ormas. Dari sini kemudian lahir interpretasi versi masing-masing ormas. Dalam pandangan penulis, lembaran panjang sejarah Islam di mana pun merupakan pergumulan masyarakat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang mereka kaji dalam ruang dan waktu tertentu.
Karena itu, kalau pun setiap ormas di negeri ini memiliki kesimpulan yang unik dalam melihat realitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, hal itu lebih disebabkan kecenderungan corak pemikiran (‘ideologi’) yang sudah terbangun sejak lama, dan melatarbelakangi berdirinya satu ormas. Iya, sikap ormas adalah hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu.
Maka wajar ketika suatu ormas di Indonesia kelak mengalami pergeseran paradigma, seiring dengan laju perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ormas yang sangat ekstrim dan fundamental dalam menafsir teks-teks agama, suatu saat bisa menampakkan wajah yang toleran dan ramah dalam bersikap. Hal ini bergantung pada pergulatan pemikiran para anak mudanya, serta sikap dari figur petinggi ormas itu.
NU dan Islam Nusantara
Islam Nusantara sebagai sebuah brand (merek, nama) lahir dari kegigihan, kerja keras dan proses panjang yang dilewati warga nahdliyyin di Indonesia dalam memperlihatkan dan menawarkan wajah Islam yang ramah dan peka terhadap persoalan kemanusiaan. Sebagai merek, Islam Nusantara sudah didengar oleh para calon pengguna (user). Bahkan sebagian dari mereka sudah mulai hunting di pasaran.
Islam dan masyarakat Indonesia yang memeluknya dinilai oleh warga dunia sebagai hal yang unik, yang berbeda dari umat Islam di beberapa negara yang memiliki jumlah muslim mayoritas. Di sini kemudian orang-orang mulai melacak proses masuknya Islam di Nusantara, mulai dari metode penyampaian nilai-nilai Islam serta respon masyarakat lokal dalam menerima ajaran agama Islam.
Dalam kondisi yang demikian, para pengusung Islam Nusantara harus menyiapkan diri dan semakin memantapkan langkah dalam menerima pertanyaan, kritikan dan juga tanggapan sinis dari masyarakat. Semua itu ada manfaatnya, terutama untuk mengukuhkan bangunan epistemology dari Islam Nusantara sebagai brand baru, yang kemunculannya sudah dinanti pengguna.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan para pengusung Islam Nusantara. Pertama, merumuskan bangunan pengetahuan Islam Nusantara. Ke depan, Islam Nusantara tidak terbatas menjadi topik pembicaraan di forum-forum informal dan bahan komentar di jejaring media sosial. Tetapi sangat mungkin menjadi bahan diskusi serius bagi para ilmuwan dunia. Karena itu, bangunan epistemology Islam Nusantara harus segera digali dan dirumuskan.
Kedua, melakukan sosialisasi yang terorganisir kepada publik. Hal ini supaya nama ‘Islam Nusantara’ tidak diplintir kesana dan kemari. Mengingat dewasa ini masih saja ada pihak-pihak yang secara sengaja menyebarkan informasi yang memancing emosi pembaca.
Ketiga, mengajak beberapa elemen di Indonesia yang memiliki kesamaan visi dalam menampilkan wajah Islam yang ramah. Sehebat apa pun gagasan dan konten Islam Nusantara tidak bisa hanya diusung oleh sebagian kecil pihak. Apabila orang-orang yang tidak bertanggung jawab jumlahnya lebih besar, maka pesan Islam Nusantara akan dipahami oleh masyarakat secara keliru. Karena itu, seluruh elemen yang dimiliki bangsa ini harus diajak dan libatkan dalam menawarkan wajah Islam Nusantara yang ramah dan menjawab problem dunia modern.
Penulis prihatin dengan beberapa pihak yang kurang bijak dalam menawarkan dan menerima nilai-nilai atau pemikiran keislaman dewasa ini. Fanatisme yang berlebihan dari penganut organisasi keislaman terkadang justru melahirkan sikap ekstrim, permusuhan, dan kebencian dalam memandang kelompok lainnya. Tulisan ini penulis maksudkan sebagai ajakan untuk berfikir besar, menjadi muslim yang berkontribusi bagi kelangsungan umat manusia dunia. Dari Islam Nusantara untuk kelangsungan dunia. Wallahu a’lam. []
*Ali Romdhoni, dosen filsafat dan kajian Qur’an Universitas Wahid Hasyim Semarang

http://www.sinarharapan.co/news/read/150831049/haji-dan-neogeopolitik-arab-saudi

Haji dan Neogeopolitik Arab Saudi

Kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji telah diberangkatkan ke Arab Saudi pada 21 Agustus 2015.

31 Agustus 2015 20:15 Ribut Lupiyanto OPINI dibaca: 332

inShare

Musim ibadah haji telah tiba. Kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji telah diberangkatkan ke Arab Saudi pada 21 Agustus 2015. Kementerian Agama menyiapkan kuota para calon jemaah haji sebanyak 155.200 orang untuk keberangkatan 2015. Sejarah mencatat masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci sejak 1888.

Setiap tahun, jumlah jemaah haji Indonesia adalah terbesar sedunia. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah menunaikan haji hingga 2014 ditaksir mencapai 2,5 juta jiwa (1,15 persen) dari sekitar 217,5 juta penduduk muslim. Animo berhaji muslim Indonesia terus meningkat setiap tahun. Tidak sedikit muslim Indonesia yang telah dan akan melakukan haji lebih dari sekali. Indonesia pernah meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Terbaik Dunia 2013, yang diberikan World Hajj Convention (Kemenag, 2013).

Statistik di atas wajar mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar sedunia. Hal ini tentu menjadikan posisi Indonesia strategis di mata Arab Saudi. Musim haji merupakan momentum pengerukan devisa yang sangat besar bagi negara tersebut. Untuk itu, penting kiranya mempelajari dinamika geopolitik Arab Saudi, sehingga Indonesia dapat menerapkan geostrategi yang jitu dalam hubungan bilateral yang menguntungkan.

Kebijakan geopolitik almarhum Raja Abdullah telah mengantarkan Arab Saudi sebagai kekuatan terpenting di kawasan Timur Tengah. Kompetisi sengit dilakukan dengan Iran yang memiliki perbedaan pandangan keagamaan.

Rivalitas terakhir yang kentara adalah  ketika perang saudara di Suriah. Riyadh mendukung pemberontak, sedangkan Teheran mendukung rezim di Damaskus. Suwefi (2015) mencatat Raja Abdullah telah banyak menorehkan tinta sejarah bagi geopolitik internasional Arab Saudi. Antara lain pada 1991 Raja Abdullah menolak AS menempatkan pasukan di Saudi dan lebih mendorong negoisasi.

Raja Abdullah kembali tak izinkan AS menyerang Irak lewat jalur Arab Saudi pada 2003. Pada 2013, Arab Saudi mendukung kelompok perlawanan Suriah untuk menjatuhkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Masih pada 2013, Arab Saudi menolak kursi Dewan Keamanan PBB sebagai protes ketidak mampuan PBB. Terakhir pada 2014, Arab Saudi bergabung dalam koalisi internasional pimpinan AS menyerang ISIS.

Kekuatan geopolitik Arab Saudi terletak pada dua aspek, yaitu pengaruh politik di Timur Tengah dan terkait kebijakan minyak dunia. Kepemimpinan awal Raja Salman langsung diuji dinamika kekuatan syiah di Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, dan Bahrain. Konflik Sunni-Syiah berpotensi pecah dan terus melebar. Sejak lama Arab Saudi menerapkan kebijakan menyeimbangkan eksistensi ulama, suku, kerajaan dan kepentingan Barat.

Kepemimpinan Raja Salman diprediksi tidak akan banyak mengubah kebijakan luar negeri Arab Saudi minimal dalam jangka pendek hingga menengah.

AS sebagai sekutu utama menjadi pihak paling berkepentingan terkait kebijakan geopolitik Arab Saudi. Pascawafatnya Raja Abdullah, pemerintah AS langsung menyatakan harapan untuk melanjutkan kemitraan yang erat antara AS dan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman. Seperti  Inisiatif Perdamaian Arab atau kampanye untuk menurunkan dan kekalahan ISIS.

Kekuatan geopolitik minyak Arab Saudi ditunjukkan kekayaan yang dimiliki mencapai 16 persen dari cadangan minyak dunia. AS mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari dari Saudi. Arab Saudi merupakan negara pemimpin OPEC dan mempunyai pengaruh besar terhadap harga energi dunia.  Pangeran Salman yang berpandangan Barat dikenal pragmatis dan lebih progresif.

WikiLeaks sempat memperingatkan Arab Saudi agar reformasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya secara hati-hati dalam jangka panjang. Penerapan demokrasi yang prematur jika dilakukan akan mengarahkan perpecahan negara dalam tribalisme.

Geostrategi Diplomasi

Kepemimpinan baru Arab Saudi di bawah Raja Salman penting disikapi sebagai langkah strategi membangun diplomasi. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin lama dengan mesra. Bidang kerja sama yang menonjol kedua negara antara lain dalam hal pendidikan, keagamaan, haji, pengiriman tenaga kerja, minyak bumi, dan lainnya.

Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebutkan, Arab Saudi adalah sahabat sejati Indonesia. Beberapa hal penting diperhatikan pemerintahan Jokowi dalam revitalisasi hubungan Indonesia-Arab Saudi.

Pertama, meneguhkan strategi diplomasi yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Kebijakan luar negeri bebas aktif mesti ditonjolkan. Hubungan bilateral mesti dijalankan dalam psikologis kesetaraan.  Kedua, melakukan renegosiasi terkait tenaga kerja Indonesia, khususnya perempuan. Pemerintah mesti menjamin keselamatan dan kesejahteraan TKW yang sebagian besar menjadi pembantu rumah tangga.

Moratorium pengiriman TKW mesti dipertahankan hingga kesepakatan yang menguntungkan TKW dan Indonesia terjadi. Ke depan pengiriman TKW pembantu rumah tangga mesti semakin dikurangi dan diganti dengan tenaga-tenaga untuk profesi yang lebih menjanjikan.

Ketiga, melakukan renegoisasi terkait pengelolaan ibadah haji. Diplomasi haji penting mengedepankan keselamatan dan kenyamanan jemaah. Kualitas pemondokan, transportasi, makanan, pengamanan, dan lain-lain mesti berstandar tinggi dan dipenuhi Arab Saudi.

Revitalisasi geopolitik diplomasi mesti tetap memprioritaskan masa depan hubungan. Indonesia mesti melepas bayang-bayang pengaruh AS.

Keberanian Indonesia dapat menjadi cambuk bagi Arab Saudi untuk menirunya. Perwujudan semua ini akan menciptakan kekuatan geopolitik baru (neogeopolitik) antara Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar dengan Arab Saudi yang merupakan negera Islam terkaya.

Penulis adalah deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration).
Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

04
Sep
15

Kemasyarakatan : Beda Radikal dan Radikalisme

Nasionalis 45
beda radikalis dan pancasialis:

MUSLIM RADIKALIS: ngajinya baru sampai ayat “…maka bunuhlah orang-orang Musyrik (Kafir) itu dimana saja kamu jumpai mereka.” (QS 9:5)

MUSLIM PANCASILAIS: ngajinya sudah sampai ayat “barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah telah membunuh seluruh manusia.” (QS 5:32)
_________________

MUSLIM RADIKALIS: ngajinya baru sampai ayat “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar – amar ma’ruf nahi munkar.” (QS 3:104)

MUSLIM PANCASILAIS: ngajinya sudah sampai ayat “serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik.” (QS 16:125)
_________________

MUSLIM RADIKALIS: ngajinya baru sampai ayat “orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” (QS 2:120)

MUSLIM PANCASILAIS: ngajinya sudah sampai ayat “dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah! karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS 5:8)
_________________

MUSLIM RADIKALIS: ngajinya baru sampai hadits “barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (Abu Dawud)

MUSLIM PANCASILAIS: ngajinya sudah sampai hadits “demi (Allah) yang nyawaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang hamba sebelum ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Muslim)
_________________

MUSLIM RADIKALIS ngajinya tidak pernah sampai ke hadits ketika nabi Muhammad SAW ditanya, “agama manakah yang paling dicintai Allah?”, Rosulullah menjawab, “al-hanîfiyyatus samhah – agama yang TOLERAN.” (HR. Bukhari), ISLAM RADIKALIS juga tidak pernah memahami ayat “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah & tali dengan manusia (tidak hanya kepada sesama muslim, tapi hablum minannas kepada seluruh umat manusia). ” (QS 3:112)

ISLAM BER-PANCASILAIS = ISLAM KAFFAH
ISLAM RADIKALIS = ISLAM SALAH KAFRAH

sumber: FB

salam,

ananto

http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikal-dan-radikalisme-1.html

Beda Radikal dan Radikalisme [1]

Selasa, 1 September 2015 – 11:01 WIB

Organisasi berhaluan kiri seperti SBI, PRD, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), juga gerakan radikal, tapi tak dikelompokkan radikal

Beda Radikal dan Radikalisme [1]

ilustrasi

Bendera gerakan kelompok kiri radikal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Oleh: Ainul Yaqin

RADIKAL dan radikalisme, dua istilah yang akhir-akhir ini sering kali dikaikan dengan aksi-aksi kekerasan yang dikonotasikan dengan kekerasan berbasis agama termasuk aksi terorisme.

Lalu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme muncul wacana strategi deradikalisasi, yaitu upaya untuk memutus rantai radikalisme, yang berangkat dari asumsi pemicu terorisme adalah radikalisme.

Maka ketika isu ISIS mencuat yang disinyalir banyak melakukan tindakan kekerasan yang brutal, wacana deradikalisasi menguat kembali. Berikutnya muncul isu adanya situs Islam radikal yang berujung pada pembredelan situs-situs yang dikelola oleh beberapa komunitas atau organisasi Islam.

Fenomena terorisme sendiri bagi sebagian besar umat Islam masih menjadi tanda tanya, kendatipun berbagai wacana dan kajian tentang ini sudah banyak dilakukan, namun identifikasi penyebab masih kabur.

Siapakah sebenarnya pelaku terorisme dan apa motif dibalik aksi terorisme. Namun yang jelas, semua ormas Islam yang resmi di nagara ini sama-sama menyatakan bahwa praktik terorisme bukanlah bagian dari Islam. Tidak terkecuali ormas-ormas yang sering distigma sebagai ormas garis keras seperti Fron Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa tentang terorisme. Menurut fatwa MUI, terorisme hukunya haram dilakukan oleh siapapun dengan tujuan apapun. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan perbedaan secara nyata antara terorisme dengan jihad. Jihad sifatnya untuk melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan, tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi, serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari’at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Sementara itu, terorisme sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis /chaos (faudla), tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain, serta dilakukan tanpa aturan yang jelas dan sasaranya tanpa batas.

Lalu bagaimana dengan radikal dan radikalisme sendiri yang sering dikaitkan dengan terorisme?
Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin “radix, radicis”. Menurut The Concise Oxford Dictionary (1987), berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus ilmiah popular karya M. Dahlan al Barry terbitan Arkola Surabaya menuliskan bahwa radikal sama dengan menyeluruh, besar-besaran, keras, kokoh, dan tajam.

Hampir sama dengan pengetian itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir atau bertindak”.

Dalam pengertian lebih luas, radikal mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial. Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik, ilmu sosial, bahkan dalam ilmu kimia dikenal istilah radikal bebas.

Sedangkan istilah radikalisme, dalam Kamus ilmiah popular karya M. Dahlan al Barry diartikan sebagai faham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka didefinisikan sebagai faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Kemudian, Ensiklopedi online Wikipedia, membuat definisi yang lebih spesifik bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Dari sisi bahasa, istilah radikal sebenarnya netral, bisa positif bisa negatif. Mitsuo Nakamura misalnya, dalam sebuah tulisannya yang dipublikasikan di Asian Southeast Asian Studies Vo. 19, No. 2 th. 1981 menyebut bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal. Istilah radikal dipilih oleh Mitsuo Nakamura untuk menggambarkan bahwa NU adalah organisasi yang otonom dan independen, bukan derivasi dari organisasi yang lain.

NU juga mempunyai sikap politik yang kritis, terbuka, dan mendasar menghadapi status quo penguasa ketika itu yaitu presiden Soeharto. NU juga memperlihatkan dengan karakteristik keagamaan yang tetap konsisten. Dengan karakteristiknya yang bersifat mendasar inilah NU disebut radikal.

Istilah radikal juga digunakan sebagai kebalikan dari istilah moderat. Dalam penggunaannya, kata moderat menggambarkan suatu sikap mengambil jalan tengah ketika menghadapi konflik dengan gagasan atau ide lain, dengan kata lain cenderung kompromistis atau kooperatif.

Sebaliknya, radikal berarti secara konsisten mempertahankan ide secara utuh ketika dihadapkan pada konflik dengan ide lain, atau dengan kata lain non-kooperatif. Sikap radikal dan moderat keduanya mempunyai contoh konkrit dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dikenal dua strategi politik organisasi kebangsaan dalam kaitannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka yaitu strategi non-kooperatif (radikal) dan kooperatif (moderat).

Strategi radikal artinya satu tindakan penentangan secara keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kaum radikal berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka haruslah dengan jerih payah anak bangsa sendiri dan bukan atas adanya campur tangan dari bangsa asing (Belanda). Sebaliknya moderat artinya sebagai satu sikap lunak terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) di Indonesia.

Kaum moderat berpandangan bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka tidak dapat lepas dari kerja sama dengan berbagai bangsa yang ada di Indonesia saat itu, tidak terkecuali dengan pemerintah kolonial (Belanda). Adanya dua strategi ini dua-duanya sama-sama mempunyai tujuan kahir yang sama, yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa istilah radikal dan moderat sama-sama mempunyai pengertian yang positif.

Contoh yang lain, proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan terwujud tanpa ada tekanan kaum radikal, yang dimainkan oleh kelompok pemuda. Aksi penculikan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok merupakan tindakan radikal yang dilakukan oleh kalangan pemuda pejuang kemerdekaan.

Istilah radikal juga bisa dilabelkan pada gerakan PKI yang pernah memberontak tahun 1948 maupun tahun 1965, keduanya adalah ekspresi dari gerakan radikal.

Demikian pula berbagai organisasi berhaluan kiri seperti Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang memelopori berbagai aksi buruh beberapa waktu lalu juga termasuk gerakan radikal.

Namun demikian ketika radikalisme dihubungkan dengan isu terorisme, istilah radikalisme akhir-akhir ini sering dimaknai lebih sempit. Muncul idiom-idiom seperti Islam radikal, Salafi radikal, atau yang agak umum radikalisme agama yang kesemuanya cendering berkonotasi pada Islam. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta misalnya, menerbitkan buku berjudul “Gerakan Salafi Radikal di Indonesia” Ada empat kelompok yang dimasukkan sebagai “salafi radikal” dalam buku ini, yaitu Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir. Sayangnya penggunaan istilah salafi radikal disini sangat bias karena apa yang dimaksud dengan salafi dan apa pula yang dimaksudkan dengan radikal tidak jelas kriterianya.* (BERSAMBUNG)

Penulis adalah Sekretaris MUI Prov. Jatim

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77270/beda-radikal-dan-radikalisme-2.html

Beda Radikal dan Radikalisme [2]

Selasa, 1 September 2015 – 11:15 WIB

Upaya penanggulangan terorisme dengan jalan sekularisasi terselubung atau pendekatan syari’ah phobia seperti ini hampir bisa dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah

Beda Radikal dan Radikalisme [2]

ilustrasi

Bendera gerakan kelompok kiri radikal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Sambungan dari artikel PERTAMA

Oleh: Ainul Yaqin

BELAKANGAN sesudah itu, sebuah LSM bernama Setara Institute menerbitkan buku hasil penelitian berjudul “Radikalisme Agama di Jabotabek dan Jawa Barat”.

Buku ini merevisi model pengelompokan ala PPIM di atas. FPI yang sebelumnya dikategorikan salafi radikal, pada buku ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Setara Institute membuat kategorisasi baru yang disebut tradisionalis Islam yang radikal dan memasukkan FPI di dalamnya. Menurut buku ini, selama ini ada anggapan bahwa kaum Muslim radikal sering diidentikkan sebagai penganut aliran salafy radikal atau neo Wahabi.

Sebaliknya selama ini sering dipersepsi bahwa kaum tradisionalis adalah kelompok yang toleran dan moderat.

Namun temuan riset Setara Institute menunjukan bahwa gerakan Islam radikal tak didominasi oleh aliran modernis seperti kelompok salafy saja. Kaum tradisionalis juga menjadi kelompok yang aktif melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.

FPI contohnya. FPI yang selama ini banyak dipersepsikan sebagai sebagai kelompok salafy radikal adalah kurang tepat. FPI adalah penganut aliran tradisionalis. Mereka menganut Mazhab Syafii dan memegang teguh teologi Aswaja (Ahlus Sunnah Wal Jamaah). Praktek keagamaannya pun begitu. Ia juga seorang penganut thariqat Alawiyah. Hal ini bisa dilihat dalam pengajian rutin FPI yang diadakan setiap malam Jumat. Pengajian ini merupakan acara ratiban.
Dalam acara itu ada dua wirid yang selalu dilafadzkan yaitu wirid al Latif dan ratib al Haddad. Dua wirid ini sangat populer dilakukan oleh para penganut thariqat Haddiyah atau sering juga disebut thariqat Alawiyah. (Ismail Hasani dkk, 2010; hal 88-89)

Ciri Radikal Menegakkan Syariat?

Tapi, di sisi lain buku ini telah membuat kerancuan baru ketika menyebutkan ciri-ciri kaum radikal Islam. Menurut buku ini, kaum radikal yang diidentikkan dengan pelaku kekerasan fisik dan non fisik, baik yang tradisionalis maupun modernis mempunyai doktrin yang sama yaitu:

Pertama, menegakkan syari’at Islam adalah kewajiban yang tak bisa ditawar; Kedua, memahami bahwa Amar Ma’ruf Nahi Munkar adalah wajib; dan Ketiga, mempunyai pemahaman bahwa kebanyakan kaum Nasrani selalu punya niat jahat kepada umat Islam dengan merujuk ayat Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 120. (Ismail Hasani dkk, 2010; hal 90-92)

Tiga doktrin di atas bila dikaitkan dengan radikalisme sangat tidak spesifik alias rancu, karena setiap orang Islam yang memahami Islam dengan benar akan membenarkan doktrin tersebut.

Doktrin yang pertama misalnya bahwa menegakkan syari’at Islam adalah wajib, bila orang Islam yang memegangi doktrin seperti ini disebut radikal dalam konotasi negatif ini, maka orang yang paling radikal adalah Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya karena merekalah orang-orang yang secara gigih melaksanakan syari’at Islam.

Demikian pula semua orang Islam yang mempunyai pemahaman yang benar adalah radikal, karena mereka pasti berkeyakinan melaksanakan syari’at Islam adalah wajib. Yang disebut syari’at Islam adalah aturan Islam. Maka shalat, puasa, haji adalah bagian dari syari’at Islam.

Demikian pula memilih pemimpin yang baik, jujur dan amanah, tidak karena money politik adalah aturan syari’at Islam. Berpolitik yang baik, tidak menghalalkan segala cara, tidak korup adalah tuntunan syari’at Islam. Jadi aneh bila seorang muslim mengingkari kewajiban untuk menegakan syari’at Islam.

NU misalnya, yang sering dicitrakan sebagai organisasi Islam moderat, tujuan perjuangannya adalah untuk izzul Islam wal Muslimiin menuju terwujudnya jama’ah Islamiyyah (masyarakat Islam) (KH Ahmad Siddiq, 2005: h. 15).

Yang dimaksud dengan masyarakat Islam sudah tentu adalah masyarakat yang kehidupannya diatur menurut syari’at Islam. Sedangkan Izzul Islam wal Muslimiin menurut KH Ahmad Siddiq (2005: h. 104) diartikan sebagai berlakunya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan, dan adanya kesetiaan para pemeluknya untuk menyesuaikan kehidupannya dengan hukum dan ajaran Islam. Yang dimaksud hukum dan ajaran Islam tidak lain adalah syari’at Islam. Bahkan dalam perspektif NU, penerimaan terhadap Pancasila adalah manifestasi dari upaya umat Islam Indonesia menjalankan syari’at Islam (KH A. Muchith Muzadi, 2006; 76).

Di dalam al-Qur’an terdapat seruan yang tegas agar setiap muslim masuk kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), artinya bersedia menjadikan seluruh aspek kehidupannya diatur oleh syari’at Islam. Lihat firman Allah Subhanahu Wata’ala QS. Al-Baqarah: 208.

Doktrin radikal yang kedua menurut buku Setara Institute adalah mengakui bahwa amar makruf nahi munkar adalah wajib. Penyebutan ini sebagai doktrin kaum radikal juga rancu, karena semua orang Islam yang memahami dan membenarkan ajaran Islam, pasti mengakui bahwa amar makruf nahi munkar adalah kewajiban agama. Perintah untuk menjalankan amar makruf nahi munkar sangat banyak, baik di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits.

Kemudian doktrin radikal yang ke tiga menurut buku Setara Institute, bahwa orang Yahudi dan Nasrani cenderung tidak rela pada umat Islam jika tidak mau mengikuti ajaran mereka. Pemahaman seperti ini juga pemahaman Islam yang benar karena memang al-Qur’an menjelaskan seperti ini. Tetapi dalam implementasinya tidak berarti lantas umat Islam boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang Nasrani dan Yahudi. Justru jika syari’at Islam ditegakkan, tidak boleh ada perbuatan sewenang-wenang kepada siapapun, sesuai dengan firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Maidah: 8)

Demikian pula firman Allah Subhanahu Wata’ala sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(8)إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(9)

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanan: 8-9)

Mencermati pemahaman radikalisme yang bias seperti di atas, menjadi sangat problematis jika dijadikan acuan dalam program deradikalisasi. Jika upaya deradikalisasi masih tetap berangkat dari pemahaman seperti ini, pantas dicurigai telah dibonceng oleh gerakan syari’ah phobia, atau dengan kata lain sekularisasi terselubung.

Upaya penanggulangan terorisme dengan jalan sekularisasi terselubung atau pendekatan syari’ah phobia seperti ini hampir bisa dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah, dan malah menimbulkan masalah baru. Masyarakat Indonesia yang tidak kurang dari 87% nya beragama Islam, sangat bermasalah jika mereka harus dipola dengan dijauhkan dari agamanya. Upaya-upaya seperti ini pasti akan melahirkan ketegangan baru. Semestinya umat Islam yang merupakan elemen mayoritas justru harus terus dipupuk semangat keberagamaannya sehingga menjadi potensi yang positif bagi pembangunan bangsa. Islam jangan dicurigai, karena ajaran Islam adalah aset besar bagi pembangunan bangsa ini. Wallahu a’lam bi al-shawab.*

Penulis adalah Sekretaris MUI Prov. Jatim

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/04/13/68105/lembaga-yang-seharusnya-mendefinisikan-istilah-radikal-adalah-mui.html

Lembaga Yang Seharusnya Mendefinisikan Istilah Radikal Adalah MUI

Senin, 13 April 2015 – 15:51 WIB

Hamid menegaskan seseorang yang berpikir radikal itu tidak masalah, justru menjadi jika tidak menghormati umat yang beragama lain

Lembaga Yang Seharusnya Mendefinisikan Istilah Radikal adalah MUI

Dr. Hamid Fahmy Zarkasy

Hidayatullah.com- Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Dr Hamid Fahmi Zarkasy mengatakan bahwa lembaga yang berhak mendefinisikan istilah radikal itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Dan pemerintah harus konsultasi atau konsolidasi dengan kriteria radikal yang dicanangkan oleh MUI,” kata Hamid saat dihubungi awak hidayatullah.com, belum lama ini.

Hamid menuturkan jika seandainya MUI mengatakan bahwa suatu paham itu ghuluw (atau berlebihan di dalam Islam, red) hal itu tetap harus dikaji, kemudian kembali dipahami secara konseptual dan dijelaskan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan radikalisme dalam bidang agama.

“Baru kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa menyalahkan perilaku situs media Islam yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam,” ujar Hamid.

Hamid melihat ada ketidak-adilan penggunaan makna radikal. Jika kegiatan radikal tidak atas nama agama, pemerintah tidak menyebutnya radikal. Salah satu contoh, ada siswa SMP yang membunuh siswa SMA, kenapa tidak ditelusuri perbuatan radikal yang seperti itu?

“Jadi ini apa kriterianya? Ini menjadi aneh, itu kan juga perbuatan radikal,” ujar Hamid.

Di sisi lain, jika adala ideologi radikal selain Islam, pemerintah juga bersikap diam saja, tak memasukkannya dalam kelompok radikal.

Padahal, kelompok sekuler, liberal dan kaum komunis juga bisa bertindak radikal. Masalahnya berbeda jika pelakunya berkaitan dengan Islam. [Baca: Kreteria Radikal Juga Harus Terapkan Pada Kelompok Sekuler, Liberal dan Komunis]

Sebenarnya jika kata radikal dipahami secara benar dalam arti beragama, menurut Hamid itu tidak ada masalah. Berpikir radikal itu, lanjutnya, adalah berpikir filosofis.

“Seseorang itu memang harus berpikir radikal dalam menyelesaikan suatu masalah,” tegas Hamid.

Selain itu, menurut Hamid, berpikir radikal dalam bidang agama artinya memahami agama secara mendasar sampai ke akar-akarnya.

“Radic itu kan akar, yang kemudian diplintir dan disalah artikan menjadi kekerasan. Itu yang saya sayangkan, sebenarnya istilah itu permainan kata saja,” ujar Hamid.

Hamid menuturkan orang Islam yang berpikir radikal justru menghormati orang yang beragama lain, sedangkan yang tidak berpikir radikal itu yang justru tidak menghormati orang yang beragama lain.

“Istilah radikal sebenarnya tidak jauh beda dengan istilah fundamental, oleh sebab itu makna-makna istilah seperti itu harus diluruskan,” tegas Hamid.

Inti ajaran Islam jika dipikirkan secara radikal, menurut Hamid, mengandung makna kemanusian dalam Islam yang berawal dari percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

“Kriteria keimanan itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap kemanusiaan,” kata Hamid.

Masih menurut Hamid orang yang sangat tinggi imannya itu adalah orang yang sangat tinggi toleransinya kepada orang lain.

“Lha ini kok bisa orang yang sangat tinggi keimanannya diarahkan kepada orang yang sadis kepada orang lain (berbuat kekerasan, red). Itu kan salah kaprah, maka harus diluruskan,” kata Pempinan Redaksi Jurnal ISLAMIA ini.

Hamid juga berharap kata radikal itu jangan sampai dibelokkan dan atau digunakan sama mereka yang tidak memahaminya, karena itu bahasanya bukan bahasa Islam.

“Secara umum, kelompok-kelompok yang melakukan bentuk kekerasan dan pembunuhan bi ghairil haq (tanpa ada dalil syar’inya) itu adalah sebuah pemahaman radikal yang salah,” kata Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) ini.

Jadi, Hamid menegaskan seseorang yang berpikir secara radikal itu tidak ada masalah, justru yang menjadi masalahnya apakah dengan berpikir radikal itu, kemudian seseorang tidak menghormati umat yang beragama lain.*

Rep: Ibnu Sumari

Editor: Cholis Akbar

__._,_.___

01
Sep
15

Kebudayaan : Blangkon, Ciri Khas Islam Nusantara Jepara

 Jakarta45

INSPIRASI MUKTAMAR NU

Blangkon, Ciri Khas Jamaah KBIH Arafah Jepara

Ahad, 30/08/2015 13:05

[image: Blangkon, Ciri Khas Jamaah KBIH Arafah Jepara]

Jepara, *NU Online*
Pengasuh pesantren Hasyim Asyari Bangsri Jepara KH Nuruddin Amin (Gus Nung)
membawa sedikitnya 125 jamaah haji asal Jepara. Salah satu ciri khas dari
Jamaah Haji Nusantara KBIH Arafah Bangsri Jepara untuk jamaah laki-laki
yang berjumlah 58 orang ialah blangkon.

Gus Nung menyatakan bahwa jamaah haji tidak melulu menggunakan kopiah haji.
Menurutnya, jamaah haji tetapi boleh mengenakan blangkon sebagai tutup
kepala.

“Wong kaji ora kudu nganggo kopiah putih tapi ugo oleh nganggo blangkon,”
kata Gus Nung.

Sementara 67 jamaah putri belum mengenakan ciri khusus.

Sejak dipublikasikan di jejaring sosial fesbuk, penanda khusus ini banyak
menuai apresiasi dari pelbagai kalangan netizen.

Dipilihnya blangkon sebagai identitas bukan tanpa alasan. Menurut Gus Nung,
blangkon memiliki ciri yang sangat spesifik dan tiada duanya. Saat
dihubungi via jejaring sosial suami Hj Hindun Anisah ini menjawab bahwa
blangkon dari segi bentuknya sudah mirip dengan sorban hanya saja motifnya
kain batik.

“Blangkon ini ciri khas Keraton Mataram Ngayogyokarto Hadiningrat. Kerajaan
ini merupakan salah satu kerajaan Islam Jawa yang ada di tanah Nusantara,”
tutur Ketua KBIH Arafah.

Sejak digulirkan ide menarik ini, puluhan jamaah memberi respon yang
positif. Tujuannya selain memudahkan untuk mengidentifikasi teman di tanah
haramain juga mereka nyaman memakainya setiap ada aktivitas maupun jamaah
rutin di masjid.

Identitas blangkon masih terinspirasi dari Islam Nusantara yang
dikonseptualisasikan Muktamar Ke-33 NU. Dengan memakai blangkon pihaknya
ingin menunjukkan corak keislaman yang spesifik di salah satu bagian
Indonesia yang diidentifikasi sebagai Islam Nusantara.

“Makanya kami sengaja mempraktikkan pengamalan Islam Nusantara dengan wujud
memakai blangkon,” terangnya, Kamis (27/8) lalu.

Tutup kepala ini dikenakan ketika berangkat ke masjid serta
kegiatan-kegiatan KBIH di tanah suci kecuali saat sedang ihram. Misalnya
saat Arbain, ziarah ke Jabal Uhud, Ziarah ke Masjid Quba, Jannatul Baqi’
Al-Ghorqod, Ziarah Madinah serta aktivitas ibadah yang lain.

Tahun ini KBIH Arafah berangkat dari 24 Agustus hingga 4 Oktober 2015. KBIH
ini menempati Kloter 12 SOC (sebelumnya kloter 13) dari Jepara. Maju satu
kloter akibat akumulasi jamaah yang belum keluar visa hajinya. (*Syaiful
Mustaqim/Alhafiz K*)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,61899-lang,id-c,internasional-t,Blangkon++Ciri+Khas+Jamaah+KBIH+Arafah+Jepara-.phpx

Medan Terjal Menuju Islam Nusantara

Oleh: Khairi Fuady
Sebagai sebuah corak keberagamaan yang bercita-cita untuk menjadi role model kiblat Islam rahmatan lil’alamin di dunia, Islam Nusantara tentu masih sangat memerlukan kritik. Kritik adalah salah sebuah sarana untuk meneguhkan Islam Nusantara secara konseptual. Karena tanpa kritik, kita tidak akan bisa mendeteksi sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap term yang mendadak nge-pop akhir-akhir ini.

Namun tampaknya, semakin Islam Nusantara mengudara, betul bahwa ada adagium yang mengatakan semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin menerpa, rupanya Islam Nusantara pada perjalanannya bukan cuma diterpa oleh berbagai kritikan, tetapi juga berbagai tanggapan sarkastis dan propaganda negatif sebagai sebuah paham yang dituding sesat dan menyesatkan.

Ironisnya, hal ini bukan hanya berasal dari kalangan yang belum paham atau memang awam mengenal istilah ini. Akan tetapi juga datang dari berbagai tokoh populis seperti Mamah Dedeh –mamahnya ibu-ibu pengajian televisi, Habib Rizieq Shihab – Pucuk Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Dokter Hamid Fahmi Zarkasyi –mahaguruyang menjadi referensi baku kawan-kawan kajian INSISTS, sampai selebritas twitter Hadidz Ary yang mencitrakan diri sebagai murobbi-nya gerakan Indonesia Tanpa JIL.

Tanpa tedeng aling-aling, di depan jamaah pengajian subuh dan disaksikan oleh seluruh pemirsa ANTV suatu pagi, Mamah Dedeh mengatakan “Coret Islam Nusantara” yang secara otomatis statemen beliau tersebut langsung dikutip dan disebar-luaskan oleh media-media yang notabene sempat masuk list BNPT sebagai media “radikal”. Lebih ekstrem lagi, Habib Rizieq tampak niat banget untuk menghantam Islam Nusantara ini hingga beliau meluangkan waktu untuk membuat propaganda di media bahwa JIN (Jemaat Islam Nusantara – istilah yang sesungguhnya beliau bikin sendiri) adalah sebuah gerakan yang harus ditumpas eksistensinya di negeri ini lantaran pahamnya sesat dan menyesatkan, lengkap dengan pointer-pointer yang beliau inventarisir sebagai dalil atau dalih bahwa Islam Nusantara ini memang sesat. Ah yang beneer?

Sebagai sebuah tulisan populer, saya ingin mengajak segenap pembaca untuk terlebih dahulu merenggangkan urat saraf masing-masing sebelum lebih jauh menyimak. Saya hanya ingin menggaransi terlebih dahulu bahwa tulisan ini nantinya tidak akan se-galak artis twitter bernama Hafidz Ary yang dengan serampangan mengatakan bahwa corak Islam Nusantara yang dirintis para ulama dan segenap awliyaa di negeri ini adalah produk rintisan kaum Islam Liberalis. Hafidz semacam melakukan jurus mabuk hingga pura-pura lupa bahwa liberalisme Islam di negeri ini adalah gerakan yang nge-pop belakangan bahkan tergolong impor, atau bahasa kerennya biasa disebut transnasional. Sedangkan Islam Nusantara adalah corak keberagamaan yang telah lama menyatu dengan urat nadi bangsa Indonesia.

Saya juga akan berusaha untuk tidak menjadi se-gegabah ustadz beken bernama Felix Siauw yang mengatakan bahwa “Nasionalisme tidak ada dalam Islam”, lalu kemudian kepleset lidah berfatwa menghalalkan VCD bajakan karena “segala sesuatu di dunia ini milik Allah”, lalu mengharamkan akifitas selfie dan ternyata beliau juga suka selfie, dan yang paling menggelikan adalah mengkampanyekan Hijab Syar’ie ala beliau sendiri hingga kemudian diketahui ternyata beliau juga jualan jilbab.

Bismillah. Akhi, don’t be amazed too much, jangan latah!, Islam Nusantara bukan paham kok, bukan pula ajaran, apalagi mazhab baru yang mencoba peruntungan untuk numpang tenar di bumi Indonesia ini. Islam Nusantara adalah model keberagamaan yang sejak lama menjadi model dakwahnya para Kyai di Jawa, para Buya di Sumatera, para Tuan Guru di Kalimantan, dan para Gurutta di Sulawesi. Islam Nusantara adalah Islam yang ketika harus berhadapan dengan The Old Establishing Beliefs– seperti Hinduisme di Indonesia, maka dengan lentur tidak menjadikan sapi sebagai hewan kurban karena sapi adalah hewan yang mulia menurut kepercayaan masyarakat Hindu. Para awliyaa kala itu paham bahwa Islam cukup selow dengan memperbolehkan kerbau dan kambing sebagai substitute animal (baca; pemain cadangan) untuk dikurbankan. Dan ini Islami banget, kok. Toh dulu juga al-Qur`an ketika melarang minum khamr juga metodenya bertahap.

Awalnya dengan menyatakan bahwa di dalam khamr terdapat itsmun kabiir (dosa besar) dan juga manaafi’ linnaas(manfaat untuk manusia), hanya saja dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian memrintahkan jangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, hingga pada akhirnya baru mengharamkan khamr secara tegas. Metode semacam ini dalam istilah Arab disebut dengan tadriijiyyan, atau step by step.

Islam Nusantara adalah Islam yang mengerti lokalitas sehingga masyarakat Islam Banjar sangat akrab dengan tradisi baaruhan, di Jawa ada tradisi slametan, bahkan muslim yang sudah meninggal dunia pun diurus sampai seratus hariannya dan diperingati setiap tahunnya. Islam Nusantara juga mengerti psikologis masyarakat untuk berkesenian hingga dikenal tradisi maulidan, barzanjian, diba’an, dan lain-lain.

Kesemua contoh di atas adalah ke-khasan tersendiri bagi corak keberislaman di Indonesia, yang jika digali lebih dalam adalah identitas kearifan lokal atau local wisdom itu sendiri. Karena sejatinya identitas inilah yang mahal, identitas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Maka sudi lah kiranya kita belajar dari Kyai Haji Hasyim Asy’ary yang bertahun-tahun mengaji di Mekkah tapi mind set-nya tidak pernah ter-Arab-kan. Sudi pula lah kiranya kita menengok sejarah Wapres legenda kita Mohammad Hatta yang belajar di Belanda tapi tidak ter-barat-kan. Beliau bahkan masyhur dengan gagasan ekonomi koperasinya, hingga gagasan politik luar negeri Mendayung di atas Dua Karang-nya yang sampai hari ini menjadi khas kebijakan luar negeri Indonesia yang nonblock dan nonafiliate. Dan sejarah menjadi saksi bagaimana beliau tetap hidup Islami dengan sifat qana’ah-nya hingga sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu bermerek Bally.

Terakhir, Islam Nusantara tidak pernah anti Arab seperti yang dituduhkan Habib Rizieq. Tapi Islam itu sendiri bukanlah Arabisme karena memang spiritnya universal. Turun sebagai agama langit (samawi), tapi eksistensinya membumi. Bahkan kalau mau jujur, para ulama, Kyai, dan Tuan Guru itu kurang ngerti Arab apa coba? Dari dulu juga buku-buku wajib di Pesantren adalah kitab-kitab berbahasa Arab. Bukan sekadar gombal dan retoris untuk menjadi Arabis sampai urusan ngobrol dan ngopi saja harus menyapa dengan akhi dan ukhti.

Islam Nusantara juga tidak pernah anti-barat, karena prinsip dasarnya adalah memungut hikmah darimana pun sumbernya. Hikmah adalah milik orang Islam yang tercecer. Karenanya, Islam Nusantara sangat menghargai tradisi dan sekaligus juga terbuka dengan modernitas. Kaidah fikih populernya; “al muhaafazhah alal qadiim al shaalih, wal akhdzu bil jadiid al ashlah”. Pijakan historis yang kokoh, dan kemampuan merespon masa depan dengan tangkas. Inilah yang disebut dengan prinsip, identitas, dan jati diri. Tak heran kalau kemudian mantan Presiden kita Baharuddin Jusuf habibi yang diketahui lama tinggal di Barat, toh ternyata juga tidak serta merta sepakat dengan tradisi Barat yang individualistis sampai nenek-nenek harus jauh dari cucunya karena ibunya lebih suka menitipkan anaknya di penitipan bayi. Di negara maju, kata Pak Habibi, tak pernah ada istilah ngemong cucu. Dan sebagai Profesor Jenius di bidang teknologi, ternyata ketika beliau ditanya lebih memilih makanan yang diolah oleh Food Processor atau sambal yang di-ulek, dengan tegas beliau memilih yang kedua, karena sambal yang di-ulek oleh wanita Indonesia sungguh tiada duanya. Wallaahul Muwaffiq ilaa aqwatith tariieq. []

*) Penulis adalah kader muda Nahdhatul Ulama dari Kalimantan Selatan, mahasiswa tingkat akhir Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Islam Nusantara, Islam yang Merangkul Nusantara

Jumat, 28/08/2015 11:01

[image: Islam Nusantara, Islam yang Merangkul Nusantara]

Solo, *NU Online*
Model Islam yang dibawa para walisongo ke Nusantara, atau kemudian populer
disebut sebagai istilah Islam Nusantara, menjadikan kebudayaan Nusantara
sebagai sarana untuk berdakwah.

Demikian menurut Wakil Ketua Pengurus Cabang Internasional Nahdlatul Ulama
(PCINU) Amerika Serikat, Akhmad Sahal pada kegiatan bedah buku Islam
Nusantara yang diselenggarakan Lakpesdam NU Surakarta, di Kantor NU
setempat, Kamis (27/8) malam.

“Islam Nusantara itu Islam yang merangkul Nusantara. Maksudnya, dalam
pendekatan terhadap kenyataan kebudayaan Nusantara ini tidak memakai cara
tumpas kelor, tetapi dijadikan sarana untuk pengislaman, dan selaras dengan
Islam,”

Ditambahkan Sahal, model Islam Nusantara yang membawa nilai dakwah yang
santun dan damai, merupakan perwujudan dari Islam yang kaffah (menyeluruh)
dan rahmatan lil alamin. “Islam Nusantara ini Islam yang kaffah dan memakai
ilmu, bukan sekedar pokoe (yang penting) memakai istilah kaffah,” jelas
Sahal.

Lebih lanjut diungkapkan Sahal, para ulama Islam Nusantara ini memiliki
sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah saw. “Jadi sanadnya bukan
dari Syekh Google. Tapi mereka mendapatkannya dari para guru yang memiliki
mata rantai keilmuan hingga Rasulullah,” ujar dia.

Sementara itu, menurut narasumber lainnya, KH Abdullah Sa’ad, munculnya
istilah Islam Nusantara masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya yang
perlu dicari pertama kali adalah siapa yang memulai memperkenalkan istilah
ini.

“Kalau dalam bahasa pesantren, perlu diketahui dulu siapa mushanifnya dari
mana asalnya, agar lebih jelas ketika kita akan memberikan hukum terhadap
sesuatu, termasuk Islam Nusantara ini,” ujar Pengasuh Pesantren Al-Inshof
Karanganyar, Jawa Tengah itu. *(Ajie Najmuddin/Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61858-lang,id-c,nasional-t,Islam+Nusantara++Islam+yang+Merangkul+Nusantara-.phpx

NU, Demokrasi, dan Kepemimpinan Karismatis

Oleh: Fajar Kurnianto

 

DEMOKRASI tidak menafikan adanya perdebatan, pertentangan, hingga ketegangan antarpihak yang berkepentingan di dalamnya. Di titik ini, tidak ada persoalan. Yang justru jadi tantangan adalah bagaimana mengelola semua itu sehingga tidak menimbulkan ekses negatif secara individual maupun organisasional.

 

Di sinilah sikap lapang dada dan bijaksana menjadi penentu. Dalam beberapa hal, keberadaan sosok yang punya karisma kepemimpinan ( charismatic leadership) yang menjadi penengah juga ikut menentukan.

 

Richard Hull (1999) mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mampu mengatur dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan dapat berfungsi sebagai pemimpin.

 

Kepemimpinan ( leadership) merupakan proses yang harus ada danperludiadakandalamkehidupan manusia selaku makhluk sosial. Hidup bermasyarakat memerlukan pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat menentukan arah atau tujuan yang dikehendaki dan dengan cara bagaimana arah atau tujuan tersebut dapat dicapai.

 

Kegaduhan yang sempat terjadi di Muktamar Ke-33 Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU), Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu bisa dicermati sebagai sebuah kenyataan dan dinamika serta proses demokrasi dalam berorganisasi. Dan, itu berhasil dilewati dengan baik setelah KH Mustofa Bisri kembali terpilih sebagai rais am NU, meski kemudian menolaknya, yang dianggap salah satu sosok karismatis di NU. Gus Mus, demikian dia biasa disapa, mengimbau semua peserta muktamar untuk tenang, tertib, dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Imbauan ini berhasil, kondisi pun kembali normal.

 

Demokrasi memang perlu sosok pemimpin karismatis yang bisa membuat situasi menjadi kondusif, tenang, dan berjalan lancar, meski tidak sama sekali melenyapkan segala pertentangan di dalamnya (disensus). Pemimpin karismatis menampilkan ciriciri: memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas, mengomunikasikan visi itu secara efektif, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus, serta mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya.

 

Karismatis dalam bahasa Yunani berarti ’’karunia diinspirasi Ilahi’’. Orang-orang yang karismatis memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga membuat mereka secara tidak sadar mengikuti sosok karismatis tersebut. Kepemimpinan karismatis membuat para anggota yang dipimpinnya mengikuti inovasi-inovasi yang diajukan pemimpin ini. Ada dua tipe pemimpin karismatis: karismatis visioner dan karismatis di masa krisis (Ivancevich, 2007).

 

Pemimpin karismatis visioner mengaitkan kebutuhan dan target dari pengikutnya dengan target atau tugas dari organisasi. Pemimpin karismatis visioner juga memiliki kemampuan untuk melihat sebuah gambar besar dan peluang yang ada pada gambar besar tersebut (Barbara Mackoff dan Wenet, 2001).

 

Tipe pemimpin karismatis di masa krisis akan menunjukkan pengaruhnya ketika sistem harus menghadapi situasi di mana pengetahuan, informasi, dan prosedur yang ada tidak mencukupi (Ian I. Mirtoff, 2004). Pemimpin jenis ini mengomunikasikan dengan jelas tindakan apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensi yang dihadapi.

 

House (1977) menyatakan, karisma seorang pemimpin mampu memberikan sesuatu yang sangat besar dan efek yang sangat luar biasa bagi bawahannya. Mereka meyakini bahwa keyakinan seorang pemimpin itu adalah benar.

Mereka menerima pendapat pemimpin tanpa pernah mempertanyakan alasannya. Mereka menyayangi pemimpin mereka dan terlibat secara emosi dalam misi organisasi. Mereka menjadi sangat yakin bahwa mereka mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap tujuan organisasi.

 

Kepemimpinan karismatis, menurut Max Weber, adalah salah satu dari tiga bentuk kekuasaan. Pertama, kekuasaan tradisional atas dasar suatu kepercayaan yang telah ada ( established) pada kesucian tradisi kuno.

Kedua, kekuasaan yang rasional atau berdasar hukum (legal) yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasar peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah. Ketiga, kekuasaan karismatis yang didapatkan atas pengabdian diri atas kesucian, sifat kepahlawanan atau yang patut dicontoh dari ketertiban atas kekuasaannya.

 

Jam’iyah NU kental sekali dengan sosok-sosok pemimpin karismatis. Secara tradisional, mereka adalah para kiai yang memiliki sekaligus memimpin pondok-pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren tertua. Mereka biasanya disebut dengan ’’kiai khos’’ atau ’’kiai sepuh’’.

 

Mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kerap kali menyebut mereka. Mereka ini disebut-sebut ikut andil dalam menentukan kebijakan Gus Dur, baik saat menjadi presiden, ketua Dewan Syura PKB, maupun ketua PB NU. Sebagai salah satu tradisi santri, Gus Dur sangat menghormati dan memuliakan mereka.

 

Secara organisasional NU, para kiai karismatis itu ada dalam struktur kepengurusan syuriah, ada juga yang tidak. Peran mereka begitu penting, sehingga sejauh ini NU secara organisasi dapat berjalan di atas visi para pendirinya. []

 

JAWA POS, 07 Agustus 2015

Fajar Kurnianto  ;   Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta

HAUL

Ulama Wafat Sejatinya Hidup melalui Ilmu-ilmunya

Sabtu, 29/08/2015 13:02

[image: Ulama Wafat Sejatinya Hidup melalui Ilmu-ilmunya]

Jepara, *NU Online*
Ulama yang telah meninggal secara lahir sudah “wafat”, namun sejatinya
masih “hidup”. Hal ini lantaran ilmu yang diajarkan ulama masih ditularkan
hingga sekarang. Demikian diuraikan KH Dzikron Abdullah, pengasuh pesantren
Addainuriyah Semarang saat menyampaikan mauidloh dalam Haul I KH Ahmad
Cholil di Desa Bakalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Jum’at
(28/8) sore.

KH Ahmad Cholil almarhum menurut Ketua Idaroh Wustho Jatman Provinsi Jawa
Tengah ini merupakan sosok ulama yang tawadlu’, mukhlis (ikhlas) dan aliman
(alim) serta khusnin niyat (baik niatnya).

“Sehingga pantas panjenengan hadir di maqbarah ini,” tuturnya kepada ribuan
jamaah yang hadir.

Hal lain ditambahkan Bupati Jepara, H Ahmad Marzuqi. Haul menurutnya
merupakan tradisi Aswaja yang harus diuri-uri (dilesatarikan). Mewakili
shohibul bait, Marzuqi mengutip sebuah sabda yang artinya barang siapa yang
dibingungkan dengan beragam urusan, solusinya agar memohon kepada Allah
lewat wasilah kepada ahli kubur.

Senada dengan Kiai Dzikron, tujuan dari hormat Haul yakni sebagai bukti
berbakti kepada guru dan kiai. Harapannya yang ditinggalkan bisa meneruskan
perjuangan dan mengambil manfaat serta nasihat yang telah diberikan oleh
ulama. *(Syaiful Mustaqim/Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,61881-lang,id-c,daerah-t,Ulama+Wafat+Sejatinya+Hidup+melalui+Ilmu+ilmunya-.phpx

Pesantren Membentuk Generasi Bertakwa

Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh
Setiap institusi agama ataupun yang lain, memberikan kedudukan sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan menduduki posisi utama, karena ia adalah sarana yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda: “Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka ia harus berilmu, begitu juga apabila ia menghendaki kehidupan akhirat. Apalagi jika ia menghendaki keduanya (dunia dan akhirat)”.

Yang dimaksud science di sini adalah ilmu pengetahuan dalam pengertian yang luas, bukan dalam batasan satu nilai atau disiplin tertentu. Secara kontinyu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dan sangat dipengaruhi oleh aspek kehidupan yang luas, mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan juga apresiasi intelektual masyarakat. Akan tetapi di balik itu, proses perkembangan tersebut sangat bergantung pada lembaga pendidikan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan totalitas kepribadiannya yang khas, selalu memberikan kebebasan untuk menentukan pola dinamis kebijaksanaan pendidikannya. Sehingga setiap tawaran pengembangan, baik benupa transfer dari luar (non-pesantren) mau pun atas prakarsa sendiri, tentunya akan melalui sektor pertimbangan dari dalam pesantren sendiri yaitu pertimbangan tata nilai yang telah ada dan berlaku di pesantren selama ini.

Istilah “pesantren” mulai dikenal sejak pertama kali lembaga itu didirikan. Untuk mengetahui sejarah pesantren, ada beberapa pendapat yang umum berlaku. Di antaranya disebutkan, pertama kali pesantren didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik pada awal abad ke-17 (tahun 1619 M).

Dalam perjalanannya, pesantren begitu mengakar di tengah-tengah masyarakat dengan prestasi yang sangat kentara, yaitu munculnya para alumni pesantren yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai ulama atau kiai yang tangguh dan mampu mengembangkan dirinya di bidang keilmuan agama Islam, dibarengi dengan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. Hal ini berangkat dari titik tekan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin yang senantiasa dipertahankan dan kemauan membuka diri dari segala perubahan dan perkembangan zaman.

Akan tetapi, satu dan lain hal yang perlu dimengerti adalah keteguhan sikap para pendiri pesantren yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda pada waktu dulu, sehingga segala bentuk kegiatan pendidikan pesantren tidak diproyeksikan untuk memproduksi tenaga kerja. Maka, ijasah-ijasah formal pun pada awalnya sama sekali tidak dikenal oleh kalangan pesantren. Pesantren hanya terfokus pada pandangan dasar thalab al-‘ilmi li wajhi Allah. Prinsip demikian ini masih dapat ditemui di beberapa pesantren sampai sekarang.

Sistem pendidikan pesantren yang ditempuh selama ini memang menunjukkan sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional. Akan tetapi hal ini tidaklah bisa diartikan sebagai sikap isolatif, apalagi eksklusif pesantren terhadap komunitas yang lebih luas. Pesantren pada dasarnya memiliki sikap integratif yang partisipatif terhadap pendidikan nasional.

Pendidikan nasional yang tertuang dalam GBHN bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan YME, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti luhur dan akhlak yang mulia. Dari sinilah, meskipun pola penyelenggaraan pendidikan pesantren berbeda dengan pendidikan nasional, akan tetapi ia tetap merupakan suatu lembaga pendidikan yang mendukung dan menyokong tercapainya tujuan pendidikan nasional. Secara institusional dan melalui pranata yang khas, pesantren merangkum upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan dasar pendidikannya.

Pola dasar pendidikan pesantren terletak pada relevansinya dengan segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, pola dasar tersebut merupakan cerminan untuk mencetak santrinya menjadi insan yang shalih dan akram. Shalih, berarti manusia yang secara potensial mampu berperan aktif, berguna dan terampil dalam kaitannya dengan kehidupan sesama makhluk. Filosofi “shalih” diambil dari surat Al-Anbiya’ 105:

“Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang shalih”.

Sehingga untuk melestarikan bumi seisinya beserta seluruh tatanan kehidupannya, pesantren coba membekali santrinya dengan ilmu pengetahuan yang punya implikasi sosial menyeluruh dan mendasar. Seperti: ilmu pertanian, ilmu politik, teknologi, perindustrian, ilmu kebudayaan dan lain sebagainya. Menurut kalangan pesantren, pengkajian ilmu-ilmu semacam itu bersifat kolegial (fardlu kifayah).

Sementara “akram” merupakan pencapaian kelebihan dalam kaitan manusia sebagai makhluk terhadap khaliqnya, untuk mencapai kebahagian di akhirat, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an:

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu seklian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”

Dalam kaitan ini, pesantren secara institusional telah menekankan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan keagamaan (tafaqquh fiddin).

Berangkat dari sikap pendirinya pada sebelum masa kemerdekaan yang sama sekali tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, maka pesantren praktis menolak campur tangan pemerintah. Akibatnya kesan tertutup dan eksklusif begitu lekat di tubuh pesantren. Akan tetapi setelah masa kemerdekaan, pesantren mulai membuka diri seluas-luasnya kepada ‘dunia luar’ dengan digalangnya banyak kerjasama antara pesantren dan pemerintah atau dengan lembaga-lembaga lain, seperti LSM-LSM di negeri ini.

Macam dan bentuk pesantren yang amat banyak, sebanyak kiai yang mempunyai otoritas tertinggi atas pesantren, adalah hal yang selama ini menjadi sorotan para ahli dan pengamat masalah pesantren. Namun justru dari keberagaman bentuk pesantren inilah, akan dapat dicapai insan kamil. Adalah mustahil, bila kesempurnaan tersebut dicapai dengan bentuk pendidikan yang hanya satu macam.

Pesantren dengan tujuan utamanya mencetak insan yang shalih dan akram, merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai implikasi dunia dan akhirat. Tidak hanya shalih saja, akan tetapi juga akram. Keduanya haruslah tidak terpisahkan, sehingga di samping mendalami ilmu-ilmu keagamaan, pesantren juga harus mulai mendalami ilmu pengetahuan umum. Apalagi pesantren telah melebarkan sayap dengan membentuk lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan klasikal dan perguruan tinggi yang kian hari semakin ditingkatkan mutu manajerialnya dan proses belajar mengajarnya.

Pesantren yang lahir dan berbasis di pedesaan, di dalamnya terbentuk suatu miniatur kehidupan masyarakat luas. Ia adalah sebuah lembaga yang memiliki kemnungkinan dan kesempatan besar membentuk kader berwawasan sosial dan peka terhadap lingkungannya, di samping memupuk ketakwaan terhadap Allah SWT.

Prospek pengembangan ilmu pengetahuan merupakan tanggung jawab semua kalangan lembaga pendidikan, tanpa memandang pada dasar pendidikan yang dianut. Hanya saja, skala prioritas penekanan terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkan, berlainan antara satu lembaga pendidikan dengan yang lain. Sementara pesantren lebih menekankan pada pengetahuan yang sesuai dengan dasar pendidikannya, sesuai dengan nafas dan tuntutan Islam.

Untuk lebih mendukung adanya pengembangan ilmu pengetahuan secara pesat, pesantren masih saja memperhatikan sistem pendidikannya sendiri. Dalam hal ini, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus dilaksanakan, sejauh tetap menyelamatkan nilai-niilai dan identitas pesantren, sehingga tidak hanyut oleh perubahan-penubahan. Dalam kaitan ini, pesantren memiliki prinsip:

“Memelihara sistematika dan metodologi lama yang masih relevan dan mengambil serta mengembangkan cara baru yang lebih baik”.

Dengan demikian pesantren tidak akan pernah terkesan sebagai lembaga pendidikan konvensional yang menutup diri dan mengisolasi dari perkembangan kehidupan. []

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan dalam Dinamika Islam RRI Stasion Regional I Semarang, Sahur ke-18 Ramadlan 1412 H. Judul asli Pesantren Membentuk Generasi Iptek dan Bertakwa.

01
Sep
15

Perekonomian : Indikator 2015 versus 1998

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/01/114700626/Ini.Perbandingan.Indikator.Ekonomi.Tahun.2015.dengan.Saat.Krisis.1998

konomi / Makro

Ini Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2015 dengan Saat Krisis 1998

Selasa, 1 September 2015 | 11:47 WIB

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

 alt

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pihak mengkhawatirkan situasi ekonomi saat ini akan menjelma seperti kondisi krisis tahun 1998 silam.

Sebenaranya bagaimana perbandingan situasi ekonomi sekarang dengan krisis tahun 1998, mapun tahun 2008?

Berikut sejumlah indikator ekonomi saat ini, tahun 1998, dan 2008 seperti dikutip dari Harian Kompas.

              1998    2008      2015
1. Pertumbuhan ekonomi YoY  (persen)                 -13,1     4,12      4,67
2. Inflasi (persen)                                                      82,4    12,14    7,26
3. Cadangan Devisa (miliar dollar AS)                        17,4    50,2      107,6
4. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (Rp)          16.650   12.650  14.123
5. Depresiasi rupiah posisi terendah (persen)             197    34,86     14,03
6. IHSG                                                                       256    1.111    4.237
7. Kredit bermasalah/NPL (persen)                               30       3,8        2,6
8. Suku bunga acuan BI (persen)                                  60       9,50      7,50
9. Rasio utang pemerintah terhadap PDB (persen)       100     27,40     24,70
10. Total utang luar negeri (miliar dollar AS)              150,8   155,08   304,3
11. Rasio utang luar negeri terhadap cadev (kali)           8,6       3,1        2,8

baca juga: BKPM: Indonesia Masih Menarik untuk Investor Dunia

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

  • Ancaman Krisis Ekonomi

__._,_.___

01
Sep
15

Kesejarahan : Badan Musyawarah Angkatan 45

dhn-451

Sejarah

Riwayat Organisasi Angkatan 45

Berawal dari pertemuan para eksponen Angkatan 45 pada tanggal 12 Desember 1954 di kediaman Walikota Jakarta Raya Sudiro. Kemudian diikuti oleh pertemuan pada tanggal 2 Maret 1955 di Gedeung Proklamasi, Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta yang dihadiri Presiden Soekarno. Akhirnya setelah berkali-kali mengadakan pertemuan, para eksponen Angkatan 45 pada tanggal 14 Mei 1959 bersepakat untuk menyatukan eksponen Angkatan 45 dalam satu wadah secara nasional. Maka pada tanggal 18 Desember 1959, bertempat di Gedung Proklamasi ditandatanganilah naskah penyatuan Angkatan 45.

Dari kesepakatan tersebut, dinyatakan akan disiapkan musyawarah besar Angkatan 45 seluruh indonesia, sekaligus menyusun pedoman dan langkah dalam pelaksanaan kembali ke UUD 1945.

1. Musyawarah Besar Ke Satu Angkatan 45 (MUBESI)

Mubes I Angkatan 45 diadakan pada tanggal 15-20 Maret 1960 bertempat di Gedung Olahraga Ikada – Jakarta,  yang sebelumnya dibuka oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta.

Mubes I Angkatan 45 ini telah mempersatukan eksponen Angkatan 45 yang sebelumnya terpecah dan terkotak-kotak.

Hasil yang terpenting dari Mubes I adalah :

  • Tanggal 20 Maret 1960 adalah hari lahirnya Organisasi Angkatan 45 secara nasional, dengan nama “ Badan Musyawarah Angkatan 45” disingkat “ Angkatan 45”. Catatan : berdasarkan hasil mubenas ix/1993 di samarinda, lahirnya Angkatan 45 adalah tanggal 17 agustus 1945.
  • DISUSUN PEDOMAN DASAR dan PEDOMAN RUMAH TANGGA ORGANISASI ANGKATAN 45, dengan mencantumkan definisi “Angkatan 45” sebagai berikut : “Angkatan 45” adalah pelopor.
  • Dan pelaksana revolusi Agustus 1945 yang secara revolusioner, ikhlas, aktif dan konsekuen berjuang melawan imperialisme, kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme untuk mewujudkan Kemerdekaan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang berasaskan Pancasila menuju masyarakat yang demokratis, adil dan makmur, yakni Sosialisme Indonesia.
  • Terpilih sebagai ketua umum : Chaerul Saleh
  • Dikeluarkan resolusi-resolusi dan seruan tentang perjuangan Irian Barat, tentang retooling di semua lapangan, tentang pendidikan dan kebudayaan, dan lain-lain

2. Musyawarah Besar Kedua Angkatan 45 (MUBES II)

Mubes II Angkatan 45 diadakan pada tanggal 19-24 Desember 1963, dibuka oleh dibuka oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta.

 Hasil Mubes II antara lain :

  • Program kerja
  • Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Organisasi Angkatan 45, diantaranya perubahan definisi Angkatan 45 yang berbunyi :

“Angkatan 45 adalah pelopor, pelaksana, pembela dan penerus Revolusi Angkatan 45 yang secara revolusioner, ikhlas, aktif dan konsekuen berjuang melawan imperialisme, kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme untuk mewujudkan Kemerdekaan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang berasaskan Pancasila menuju masyarakat adil dan makmur, yakni Sosialisme Indonesia.

  • Terpilih sebagai ketua umum : Chaerul Saleh

3. Musyawarah Besar Ketiga Angkatan 45 (MUBES III)

Mubes III Angkatan 45 diadakan pada tanggal 28 Agustus – 3 September 1966 bertempat di Istora Bung Karno Senayan Jakarta, dibuka Presiden Soekarno.

Hasil Mubes III antara lain :

  • Pengubahan istilah Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sekaligus merubah nama Badan Musyawarah Angkatan 45 Menjadi Badan Penggerak, Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 dengan Singkatan Angkatan 45.

Perubahan menyangkut Pula Definisi Angkatan 45 berbunyi :

“Angkatan 45 adalah pelopor, penegak, pelaksana, pengaman dan penerus jiwa revolusi Agustus 1945 yang secara revolusioner, ikhlas, aktif dan konsekuen berjuang melawan imperialisme, kolonialisme, neo kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme, mewujudkan Kemerdekaan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang berasaskan Pancasila menuju masyarakat adil dan makmur, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa”.

  • Program kerja
  • Terpilih sebagai ketua umum : Adam Malik.

4. Musyawarah Besar Nasional Keempat Angkatan 45 (MUBES IV)

Istilah MUBES berubah menjadi Mubesnas. Mubesnas IV Angkatan 45 diadakan di Brastagi (Sumut) pada tanggal 20-25 Februari 1971, Dibuka oleh Presiden Soeharto.

 Hasil Mubesnas IV antara lain :

  • Program kerja
  • Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Angkatan 45, Definisi “ Angkatan 45” tidak berubah.
  • Terpilih sebagai ketua umum Jendral TNI Soeharto dan Ketua I, Sebagai ketua Harian : Ali Sadikin.

5. Musyawarah Besar Nasional Kelima Angkatan 45 (MUBES V)

Mubesnas V Angkatan 45 diselenggarakan di Pandaan (Jawa Timur) pada tanggal 25-30 Mei 1976, Dibuka oleh Presiden Soeharto.

 Hasil Mubesnas V antara lain :

  • Program kerja
  • Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, termasuk perubahan Definisi Angkatan 45 yang berbunyi :

“ Angkatan 45 adalah pelopor penegak, pelaksana, pengaman dan penerus cita-cita perjuangan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara ikhlas, rela, konsekuen, aktif, berkorban dan berjuang melawan fasisme, imperialisme, kolonialisme, feodalisme, untuk mewujudkan Kemerdekaan dan kedaulatan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang negara Bhineka Tunggal Ika berdasarkan pancasila dan UUD 1945,  Menuju masyarakat adil dan makmur”.

  • Sebutan Badan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi angkatan 45 diubah menjadi Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 dengan singkatan tetap Angkatan 45”.
  • Membentuk badan-badan dalam organisasi Angkatan 45
  • Terpilih sebagai ketua umum Surono, dan ketua Harian : Ali Sadikin.

 6. Musyawarah Besar Nasional Keenam Angkatan 45 (MUBES VI)

Mubesnas VI Angkatan 45 diadakan di Palembang (Sumatera Selatan) pada tanggal 25-29 Juni 1980, Dibuka oleh Presiden Soeharto.

 Hasil Mubesnas VI antara lain :

  • Pokok – pokok Kebijaksanaan Organisasi
  • Penyempurnaan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, yang menyatakan dapat mengikutsertakan generasi penerus dalam organisasi Angkatan 45
  • Merumuskan apa yang dimaksud dengan : Jiwa dan Nilai-nilai 45”.
  • Terpilih sebagai ketua umum Surono

7. Musyawarah Besar Nasional Ketujuh Angkatan 45 (MUBES VII)

Mubesnas VII Angkatan 45 diadakan di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 24-27 September 1984, Dibuka oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.

 Hasil Mubesnas VII antara lain :

  • Pokok – pokok Kebijaksanaan Organisasi
  • Pedoman Umum “ Pelestarian Jiwa dan Semangat dan Nilai-nilai 45”.
  • Terpilih sebagai ketua umum Surono

8. Musyawarah Besar Nasional Kedelapan Angkatan 45 (MUBES VIII)

Mubesnas VIII Angkatan 45 diadakan di Tomohon (Sulawesi Utara) pada tanggal 20-22 Juli 1988, Dibuka oleh Presiden Soeharto.

Hasil Mubesnas VII antara lain :

  • Pokok – pokok Kebijaksanaan Organisasi
  • Pedoman Umum “ Pelestarian Jiwa dan Semangat dan Nilai-nilai 45” yang disempurnakan
  • Terpilih sebagai ketua umum Surono

9. Musyawarah Besar Nasional Kesembilan Angkatan 45 (MUBES IX)

Mubesnas IX Angkatan 45 diadakan di Samarinda (Kalimantan Timur) pada tanggal 19-22 Januari 1993, Dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Soedharmono.

Hasil Mubesnas IX antara lain :

  • Kepala DHN Angkatan 45, ditugaskan untuk menyempurnakan Pokok- pokok Kebijaksanaan Organisasi Angkatan 45.
  • Kepala DHN Angkatan 45, ditugaskan mengkaji dan menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi untuk diajukan pada mubenas X.
  • Terpilih sebagai ketua umum Surono

10. Musyawarah Besar Nasional Kesepuluh Angkatan 45 (MUBES X)

Mubesnas X Angkatan 45 diselenggarakan di Hotel Horison –Jakarta,  pada tanggal 9-14 Desember 1996, Dibuka oleh Presiden Soeharto

Hasil Mubesnas X antara lain :

  • menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  • Tetap mempertahankan nama “ badan penggerak pembina potensi angkatan 45”.
  • Pokok- pokok Kebijaksanaan Organisasi
  • Terpilih sebagai ketua umum Surono

11. Musyawarah Besar Nasional Kesebelas Angkatan 45 (MUBES XI)

Mubesnas XI Angkatan 45 diadakan di Jakarta pada Tanggal 20-24 Mei 2001, untuk pertama kali mubesnas tidak dibuka oleh Presiden RI dan ditutup oleh Wakil Presiden RI.

Salah satu hasil Mubesnas yang dramatis adalah untuk pertama kali sebutan “Angkatan 45” dihilangkan melalui perubahan yang mendasar dalam anggaran dasar dan dan anggaran rumah tangga Organisasi.

Nama Organisasi yang semula bernama “ Badan Penggerak Pembina Potensi  Angkatan 45” dirubah menjadi “ Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat Dan Nilai-Nilai Kejuangan 45”.

 Mubesnas XI menghasilkan materi “ Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai 45 sebagai Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan Bangsa Indonesia”.

Terpilih sebagai ketua umum H.R. Soeprapto.

 KELANJUTAN ORGANISASI ANGKATAN 45

Berdasarkan riwayat organisasi Angkatan 45 yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1960, selama lebih kurang 46 tahun telah berkembang dan berproses menurut jalannya waktu dan zaman.  Nama organisasi Angkatan 45 mengalami beberapa kali perubahan, meskipun tetap menggunakan Angkatan 45. Perubahan nama berakibat pula pada perubahan-perubahan lain, seperti definisi Angkatan 45, fungsi dan tujuan organisasi.

Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa Angkatan 45 adalah Predikat Sejarah yang Monumental, sebutkan sejarah kepada generasi pejuang Angkatan 45 itu sendiri sebagai pendiri Republik dan tidak untuk Generasi lain.

Disisi lain, pejuang Angkatan 45 sebagai mahluk hidup ciptaan Tuhan, tentu mengikuti hukum Tuhan, yaitu hukum alam : manusia tidak akan hidup selamanya dan pasti akan menghadap Khaliknya.

Timbul pertanyaan, apakah Organisasi Angkatan 45 akan bubar Setelah Generasi Pejuang Angkatan 45 sudah tidak ada lagi, dan bagaimana kaitannya dengan Misi Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45?

Oleh karena itu, dimulai pada mubesnas VI/1980 di Palembang melalui Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Membolehkan keikutsertaan dan pelibatan generasi penerus dalam organisasi Angkatan 45.

Selanjutnya mubenas VII/1984 di Ujung Pandang, melahirkan untuk pertama kali program pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 45, yang materianya merupakan hasil lokakarya pada tanggal 21-24 maret 1984 di Bandung. Lokakarya tersebut banyak dihadiri oleh generasi penerus, terutama dari kalangan pakar dan pemikir.

Dari mubenas VI/1980 di palembang dan mubenas VII/1984 di Ujung Pandang, berkaitan dengan program pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 telah melahirkan kebijaksanaan, bahwa organisasi Angkatan 45 sudah mulai melibatkan generasi penerus dalam kegiatan organisasi berdasarkan penafsiran anggaran dasar organisasi BAB V tentang keanggotaan Pasal 10 ayat 2.

Organisasi Angkatan 45 telah menyertakan generasi penerus dalam kepengurusan Angkatan 45, yang mencapai klimaksnya sesudah mubenas VIII/1988 di Tomohon.

Selanjutnya, dewan Harian Nasional Angkatan 45 dengan pertimbangan yang matang telah mengeluarkan surat Keputusan Nomo 35/SKEP/II 1994, tanggal 14 Februari 1994, tentang petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Generasi Penerus dalam tubuhh organisasi Angkatan 45.

TANTANGAN MASA DEPAN

Dengan  pertimbangan- pertimbangan tersebut, serta hasil kajian yang menyakut faktor lingkungan dan perjalanan sejarah bangsa, khususnya menghadapi era globalisasi, Dewan Harian Nasional Angkatan 45 berpendapat , bahwa organisasi Angkatan 45 harus dilanjutkan oleh generasi penerus, dengan tugas mengemban misi pelestarian jiwa, semangat dan nilai-nilai 45.

Dalam momentum memasuki usia 56 tahun Republik indonesia pada mubesnas XI/2001 di jakarta, Dewan Harian nasional Angkatan 45  memberanikan diri mengajukan konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru sebagai penyempurnaan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelumnya.

Satu hal yang menjadi perhatian adalah generasi penerus tidak berhak menamakan dirinya Angkatan 45 , sebaiknya predikat 45 tidak boleh dihapus seperti juga predikat yang sama pada UUD 1945.

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dihasilkan mubesnas XI/2001 di jakarta, menggambarkan bentuk organisasi sebagai kelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi Angkatan 45.

Untuk mengantisipasi tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam perjuangan menuju cita-cita nasioanal, maka peranan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 amat penting dalam rangka pembangunan moral dan watak bangsa.

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN PENGGERAK PEMBINA POTENSI ANGKATAN ’45 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan ’45 merupakan organisasi yang berpotensi efektif untuk ikut serta menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk memberikan wadah bagi pejuang eksponen Angkatan ’45 maka dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Penggerak Pembina Potensi Angkatan ’45 yang dihasilkan dalam Musyawarah Besar Nasional ke IV Angkatan ’45 Tahun 1980. Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1965;

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN PENGGERAK PEMBINA POTENSI ANGKATAN ’45 Pasal 1 Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan ’45, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. SOEHARTO

29
Aug
15

Konstitusi : Presiden Bukan Panglima Tertinggi

logo
On 08/26/2015 11:48 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/presiden-bukan-panglima-tertinggi/94809

Presiden Bukan Panglima Tertinggi

Rabu, 26 Agustus 2015 | 15:19

[JAKARTA] Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo menilai Presiden Republik Indonesia bukanlah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Menurut Sayidiman, Presiden RI mempunyai wewenang penuh mengendalikan APRI tanpa harus menajdi Panglima Tertinggi.

“Jabatan Panglima Tertinggi APRI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah jabatan militer yang dilaksanakan oleh seorang anggota APRI. Presiden RI mempunyai wewenang mengendalikan APRI,” ujar Sayidiman dalam diskusi yang bertajuk “Presiden versus Panglima Tertinggi” di Universitas Paramadina, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/8).

Hadir juga pembicara lain, yakni Marsekal Muda TNI (Purn.) Dr. Kusnadi Kardi, dan Laksamana TNI (Purn.) Achmad Sutjipto.

Acara ini diselenggarakan oleh Institute Peradaban (IP) yang bekerja sama dengan  Pusat Studi Kelirumologi dan Yayasan Wakaf Paramadina

Menurut Sayidiman, jika Presiden RI mengangkat dirinya sebagai Panglima Tertinggi APRI, maka ia telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Selain itu, kata Sayidiman, sebutan Panglima Tertinggi APRI telah menempatkan Presiden dalam status dan posisi lebih rendah dari jabatan yang ditetapkan oleh bangsa kepadanya.

“Sebutan Presiden sebagai Panglima Tertinggi menimbulkan kekaburan dalam hubungan sipil-militer dan dapat saja sebutan tersebut diartikan bahwa organisasi militer tidak berada di bawah kekuasaan politik atau sipil,” tandas Sayidiman.

Lebih lanjut Sayidiman menuturkan bahwa dalam UUD 1945 baik yang asli maupun yang sudah diamandemenkan tidak ada ketentuan tentang jabatan Panglima Tertinggi. Dalam UUD 1945, katanya hanya dijelaskan hubungan antara Presiden RI dengan Angkatan Perang RI sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 UUD 1945.

Disebutkan dalam Pasal 10 UUD 1945, baik yang asli maupun yang diamandemen menyebutkan “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.

“Ketentuan ini bermakna bahwa Presiden RI mempunyai wewenang penuh atas APRI baik administratif maupun operasional. Karena jabatan Presiden RI adalah satu jabatan politik atau sipil, maka ketentuan konstitusi itu menunjukkan bahwa di Indonesia militer berada di bawah kekuasaan sipil,” jelas Sayidiman. [YUS/L-8]




Blog Stats

  • 2,991,983 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…