Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



29
Sep
14

Politik : Presiden Bisa Veto RUU PILKADA

Jika Tidak Setuju, SBY Bisa Veto RUU Pilkada


Minggu, 28 September 2014
alt
JAKARTA- Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada menjadi Undang-undang. Hal ini disampaikan pengamat konstitusi, Hermawanto kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (28/9).
“Jika benar Presiden tidak setuju RUU Pilkada di sahkan maka seharusnya Presiden menggunakan Hak Veto-nya untuk menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut,”  ujarnya.
Menurut alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menjelaskan bahwa ketentuan ini berdasarkan pada makna Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dengan kata-kata ‘yang telah disetujui bersama’.
 
__._,_.___

Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Sabtu, 27 September 2014 20:45 WIB |
Pewarta: Wira Suryantala
Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Paripurna RUU Pilkada — Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). Kericuhan terjadi saat pembahasan RUU Pilkada. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

“Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden”

Denpasar (ANTARA News) – Presiden terpilih Joko Widodo mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menggugat hasil keputusan rapat paripurna RUU Pilkada melalui DPRD ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD itu, karena yang dirugikan adalah rakyat,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan aktivis 98 di Denpasar, Sabtu.

Dia menilai bahwa pilkada langsung itu sangat baik karena kedaulatan ada di tangan rakyat. “Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu yakin bahwa rakyat lebih cenderung melakukan Pilkada Langsung daripada Pilkada melalui DPRD.

“Mari kita tunggu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

Sekjen aktivis 98, Adian Napitupulu, juga ikut mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD dan menunggu hasil keputusan MK. “Jika hasil keputusan MK tidak memihak rakyat (tetap Pilkada melalui DPRD) maka kami akan melakukan aksi,” ujarnya.

Tanggapannya itu mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dia menegaskan bahwa acara Konsolidasi Nasional Aktivis 98 bukan pertemuan partai, tetapi pertemuan untuk membahas langkah-langkah strategis aktivis tersebut dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, sejumlah ormas di beberapa provinsi di Indonesia telah melakukan aksi menolak pembahasan RUU Pilkada melalui DPRD karena dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat kecil.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR-RI pada Jumat (26/9) dini hari, akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi dalam koalisi Indonesia Hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. -WRA/B/I007/I007) 27-09-2014 18:46:14
Editor: Ella Syafputri
__._,_.___

Posted by: iwamardi <iwamardi@yahoo.de>

Terungkap, seseorang yang diutus SBY temui Tuan A dari PDIP

Merdeka.com 

MERDEKA.COM. Presiden SBY mengaku telah berupaya keras untuk memperjuangkan agar RUU Pilkada disahkan dengan memasukkan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat. SBY bahkan mengaku mengutus seseorang untuk menemui pimpinan DPR yang disebutnya ‘Tuan A’ yang kebetulan berasal dari PDIP.

Siapa yang diutus SBY dan siapa yang ditemui tersebut akhirnya terungkap. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku mendapat telepon dan utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Djoko Suyanto terkait pengesahan RUU Pilkada. Namun, telepon itu tak berarti apa-apa sebab Fraksi Partai Demokrat sudah menyatakan walk out.

Baca juga:
SBY mengaku utus bertemu tuan A dari PDIP, tapi tak direspon

Pramono mengatakan, Djoko menelepon dirinya pada pukul 01.00 WIB. Namun, pada saat itu, Demokrat sudah menyatakan diri untuk tidak mengambil keputusan dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada.

“Saya sudah ditelepon Djoko Suyanto pada jam 1 pagi, voting sudah hampir selesai jadi tidak mungkin Partai Demokrat ikut voting,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Dia menjelaskan, 10 syarat yang diminta Demokrat padahal sudah disetujui oleh Fraksi PDIP, Hanura dan PKB. Dengan begitu, pilkada langsung bakal menang. Meskipun, ada beberapa yang belum terakomodir di dalam pasal, Pramono menambahkan, hal itu bisa dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nantinya.

“Saya yakin pilkada langsung akan menang. Mengenai 10 poin tadi bisa dituangkan dalam PP. Maka keinginan SBY dan publik akan terakomodir,” jelas dia.

Pramono menduga, SBY tidak mendapatkan laporan yang komplet terkait suasana dalam forum lobi sebelum pengesahan RUU Pilkada.

“Saya menduga SBY tidak mendapat informasi sebenarnya ada orang yang bermain mendisinformasi pada SBY. Bagaimana posisi SBY di YouTube dan press realese beliau benar-benar tidak tahu,” kata Politikus senior PDIP ini.

Pramono tak mau berpolemik soal siapa yang sengaja tidak memberikan seluruh informasi kepada SBY. Namun dia menjelaskan, bahwa PDIP sudah setuju dengan opsi Demokrat yakni pilkada langsung dengan 10 syarat.

“Saya tidak tahu dan tidak mau tahu (siapa orang itu). Bahkan sebelum Demokrat walk out, Mbak Puan sempat komunikasi dengan Syarief. Dia mengatakan bahwa PDIP setuju dengan semua opsi Demokrat,” pungkasnya.

Baca juga:
Ungkap inisiator walk out, Demokrat panggil Pasek dan Ruhut
SBY diminta pertimbangkan dekrit soal RUU Pilkada
Telepon Ketua MK, SBY konsultasi soal RUU Pilkada
Gelar Doktor HC bidang demokrasi untuk SBY sangat menyakitkan
‘SBY dan Ibas dalang pilkada via DPRD’

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi: Jangan dipikir blusukan itu hanya main-main
[FOTO] Dua Lamborghini polisi mejeng di Mal Kelapa Gading
Benyamin dilecehkan YKS, rapper Kojek dongkol
Pemred Obor Rakyat: Yang beredar itu contoh, kami cuma tes pasar
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161905/2703551/10/pilkada-lewat-dprd-indonesia-dinilai-bisa-lebih-rusak-dari-zaman-orba?9922022

 

Minggu, 28/09/2014 16:19 WIB

Pilkada Lewat DPRD, Indonesia Dinilai Bisa Lebih Rusak dari Zaman Orba

Ayunda W Savitri – detikNews

Diskusi (Ayu/detikcom)

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Reaksi keras menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam UU Pilkada yang disahkan DPR, terus dilontarkan berbagai elemen masyarakat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan zaman Orba jilid 2 yang bahkan bisa jadi lebih buruk.

“Kita mengancam ke depan munculnya terani demokrasi, kekuatan kapital mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat. (Sistem negara) Kita bisa lebih rusak daripada zaman Orba,” ujar Romo Benny yang juga tergabung dalam Kelompok Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI).

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertemakan ‘Ditemukan: Dalang Pilkada Tak Langsung dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia’ di Restoran Tong Tji, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Benny menilai jika partai politik ‘bermain api’ dengan kapitalisme materi, maka bisa-bisa seorang preman yang akan menduduki kursi pemimpin daerah kelak.

“Ketika kapital berselingkuh dengan partai maka dia hanya melindungi kepentingannya saja. Tidak akan muncul seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Risma dan lain-lain. Preman nanti menjadi bupati dan gubernur,” lanjutnya.

Dia mengatakan, rakyat saat ini sudah melek politik dan semakin pintar melihat mana yang benar atau tidak. Tak ayal, Benny melihat dengan dirampasnya hak memilih rakyat melalui Pilkada via DPRD memicu kemarahan yang menggebu.

“Dikit-dikit ke MK ini menunjukkan rakyat tidak diam dan ini harus dibaca oleh hakim MK. Puncak kemarahan rakyat itu sekarang, parpol pendukung Pilkada tidak langsung akan dihukum (nantinya oleh rakyat),” kata pria yang mengenakan kemeja motif garis-garis tersebut.

“SBY bertanggungjwab terhadap demokrasi yang selama ini dibangunnya. Kalau demokrasi sudah mati dan dikubur lantas apa gunanya dia mengatakan kecewa serta mau mengajukan ke MK,” sambungnya.

Baik Benny maupun Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, meminta agar Presiden SBY jangan lagi menambah panjang episode drama ini. Sebab bukan hanya rakyat saja yang lelah melihatnya, tetapi juga negara yang dicabik-cabik konstitusinya.

“Kalau kita lihat soal drama politik ini sangat telanjang, SBY dan Partai Demokrat melakukan drama gagal. Ini penghinaan terhadap rakyat seolah seperti keledai yang bisa ditipu. Ini puncak kejahatan yang luar biasa,” tutur Sri.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

“Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR,” kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

“Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat),” kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. “Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. “Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi.” (Baca juga: Prabowo Kumpulkan Koalisi Bahas RUU Pilkada)

FEBRIANA FIRDAUS | PRIHANDOKO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari…

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161132/2703536/10/pilkada-dprd-bunuh-demokrasi-karangan-bunga-akan-ditebar-di-depan-istana?9911012

 

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

Pilkada DPRD ‘Bunuh’ Demokrasi, Karangan Bunga Akan Ditebar di Depan Istana

Ayunda W Savitri – detikNews

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) berkabung atas matinya demokrasi akibat dikabulkannya mekanisme pilkada dikembalikan ke DPRD. Oleh karena itu, kelompok yang secara lantang menolak Pilkada tidak langsung tersebut akan mengirim karangan bunga ke Istana Negara besok sebagai simbol duka cita.

“Besok kita di depan Istana Negara jam 13.00 WIB siang melakukan aksi berkabung dan mengirim bunga sebagai ucapan bela sungkawa,” ujar aktivis sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Restoran Tong Tji, Jl Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Hal ini dikarenakan kekecewaan yang amat sangat dalam terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang tengah diobrak-abrik sejumlah pihak. Menurutnya, DPRD bukan merupakan wajah perwakilan rakyat sehingga tidak memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat kepala daerah karena posisi mereka sejajar.

“DPRD itu bukan wajah perwakilan publik, tapi perwakilan partai. Kalau MPR itu perwakilan publik dan partai. Sekarang bagaimana kelompok partai bernama DPRD diberi kewenangan? Mereka kan cuma dipilih 50 persen dari masyarakat,” imbuhnya geram.

Berbagai dukungan ramai-ramai menolak Pilkada lewat DPRD juga digalang oleh lembaga KontraS. Mereka ingin mengumpulkan massa untuk bersama menggugat keputusan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami harus melakukan perlawanan tidak hanya dalam hukum tapi juga politik. Kami akan menggugat ke judicial review ke MK,” ujar Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Yati Indrayati.

Bersama tokoh agama Romo Benny Susatyo, Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti Inded Arif Susanto menyarankan agar Presiden SBY melalui Partai Demokrat (PD) untuk tidak melakukan judicial review ke MK. Sebab, mereka menilai langkah itu menambah akhir dari drama yang buruk di penghujung pemerintahannya.

“Saya menyarankan SBY kalau mau dapat respect dari rakyat di akhir masanya ini jangan menggugat ke MK. Khawatirnya, nanti gugatan (dengan semua argumentasinya) itu dibuat lemah sehingga bisa kalah di MK,” kata Chalid.

Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV · Seleksi Menteri

  • detikNews
  • Berita

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

  • UU Pilkada Bukan Lagi Tarung KMP vs Jokowi, Tapi KMP vs Rakyat
  • Refly: Jika Terbukti ada Misinformasi, Presiden Bisa Batalkan UU Pilkada
  • Apa Arahan dari SBY Saat Paripurna RUU Pilkada? Ini Kata Kemendagri
  • Prof Fauzan: Jadi DPRD Diantarkan dengan Uang, Bagaimana Memilih Bupati?

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/27/ikrar-demokrat-gali-kuburannya-sendiri

 

RUU Pilkada

Ikrar: Demokrat Gali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 14:22 WIB

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” katanya.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

2.500 Foto Copy KTP Dikumpulkan Kontras Tolak RUU Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), berusaha menghimpun aspirasi rakyat terkait penolakan disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga 10 hari ke depan, KontraS masih mengumpulkan bukti-bukti dari rakyat yang menolak UU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (26/9/2014). KontraS berusaha mewadahi aspirasi rakyat yang ingin menggugat UU dengan bukti pengumpulan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

“Kami menggalang foto copy KTP dari partisipasi rakyat untuk menjadi penggugat UU tersebut ke MK,” ujar Alex Argo Hermowo, Divisi Hak Sipil Politik KontraS di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Tujuan dari pengumpulan foto copi KTP didasarkan respon masyarakat yang menolak pengesahan UU Pilkada. Menurutnya pengumpulan foto copy ini merupakan langkah pertama kalinya yang diadakan dengan menggalang dukungan dari masyarakat.

“Kami berusaha menjadi fasilitas, bagaimana masyarakat terlibat dalam keputusan-keputusan pemerintah agar hak pilih masyarakat tidak diambil elit pemerintah,” jelas Alex.

Selain pengumpulan foto copy KTP, Alex menuturkan KontraS juga akan berjuang terus dengan melakukan aksi damai. Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan atas disahkannya UU Pilkada.

Menurut Kepala Divisi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, hingga hari ini pengumpulan foto copy KTP dari rakyat sekitar 2.500 lembar, 857 SMS, dan 285 email dari rakyat sebagai bukti penolakan. Bagi rakyat yang ingin memberikan aspirasinya dapat menghubungi nomor kontak 082217770002 atau melalui email KontraS_98@KontraS.org.

Baca Juga:

Sebelum Diundangkan KPU Masih Gunakan UU Pilkada Lama

Gede Pasek Ungkap Sejumlah Elite Demokrat Diperiksa Komisi Pengawas

Pendemo Tak Masalahkan Gubernur Dipilih DPRD

28
Sep
14

Politik : PilKaDa Oleh DPRD

 # Pilkada Oleh DPRD

Tanda Protes, WNI di Amerika Tolak Ajakan Makan SBY

Minggu, 28 September 2014 09:55 WITA
Tanda Protes,  WNI di Amerika Tolak Ajakan Makan SBY
net
WNI di Amerika menggelar aksi protes terhadap SBY yang tengah lakukan lawatan ke Amerika
 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Polemik pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya terjadi di dalam negeri. Warga Negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat pun turut prihatin. Tanda keprihatinan mereka ditunjukkan dengan mendemo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berada di negara tersebut.

“Baru saja saya mendapat berita bahwa SBY didemo di tempatnya menginap di Willard InterContinental Hotel, Washington DC. Hari ini memang dia ada beberapa acara di Washington DC,” kata Made Tony Supriatma, warga Indonesia yang bermukim di New Jersey AS dalam tulisan yang diunggah di akun Facebooknya Sabtu (27/9/2014) saat waktu di Indonesia menunjukkan pukul 14.12 WIB.

Made Tony Supriatma, yang lebih dikenal masyarakat sebagai peneliti militer dan pengamat masalah sosial politik, mengemukakan sebelum ada demo di Washington, dia bergabung dalam aksi serupa di New York beberapa hari sebelumnya. Namun saat itu mereka gagal menemui SBY.

“Ada kabar yang belum dapat saya konfirmasikan bahwa para demonstran ‘diundang’ dinner ke dalam hotel Willard. Namun undangan ini mereka tolak mentah-mentah,” kata Made, mantan aktivis dan alumnus Fisipol Universitas Gajah Mada Yogykarat dan Universitas Cornell New York.

Made mengunggah sejumlah foto yang merekam aksi demo di Washington. Terkait aksi unjuk rasa itu, Made yang komentar-komentarnya tentang politik militer dan masalah sosial politik umumnya banyak dimuat di media di Tanah Air, mengemukakan, banyak warga Indonesia di luar negeri sudah mulai bergerak karena mereka muak terhadap kemunafikan yang dipertontonkan rejim SBY.

“Kita semua muak dengan kemunafikan yang dipertontonkan oleh rezim SBY bersama keluarga dan kroni-kroninya. Kita muak dengan persekutuan senyapnya dengan Prabowo Subianto, Amien Rais, Aburizal Bakrie, Anis Matta dan semua Koalisi Merah Putih itu,” kata Made.

Made mengingatkan warga Indonesia di Tanah Air perlu menyikapi langkah politik SBY dengan waspada setelah UU Pilkada disahkan DPR. “Sodara, persiapkanlah sesuatu menyambut kepulangannya. Kalau dia mengatakan marah dan prihatin … waspadalah. Dari pengalaman, ini tipuan belaka!” demikian Made Tony mengakhiri penjelasannya.

Sebelumnya melalui akun yang sama Made Tony mengatakan dalam hal berkuasa, SBY tidak berbeda dengan Soeharto, presiden Indonesia di era Orde Baru. Dalam berkuasa, keduanya terlihat sangat bertolak belakang.

Namun, betulkah keduanya berbeda? Ataukah mereka memang sama, hanya gayanya saja yang berbeda? “Untuk saya, dua orang ini nggak ada bedanya. Gayanya saja yang berbeda,” tegasnya.

“Suharto itu pendiam. Tidak banyak orang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia akan menggebuk. Susilo, sebaliknya, suka omong dan suka pamer. Tapi omongannya sebetulnya bentuk diam juga. Dia omong yang tidak ada isinya, seperti ‘Saya prihatin …’.” tambahnya.

Suharto itu menurut Made adalah jenis pribadi yang pendendam. Dia tidak segan-segan menggebuk lawan-lawannya. “Istilahnya, ‘twisting arms’ gitulah. Sementara, Susilo itu keliatan sangat anti-kekerasan. Tapi dia pengamal Machiavelli yang baik: Kalau kau tidak bisa menggebuk, maka kau harus bisa menipu! ” demikian tulis Made Tony dari AS.
Pengakuan Made ini belum didapat konfirmasi kepada pihak juru bicara kepresidenan.

Baca selengkapnya di Tribun Manado edisi cetak hari ini, Minggu (28/9/2014).

Update terus informasi terbaru di tribunmanado.co.id

 Ketua Apeksi: Pengesahan UU Pilkada, Biarlah Masyarakat yang Menilai

Minggu, 28 September 2014 09:43 WITA
Ketua Apeksi: Pengesahan UU Pilkada, Biarlah Masyarakat yang Menilai
net
Walikota Manado Vicky Lumentut
 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Paripurna DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) melalui DPRD hingga saat ini terus menuai kecaman berbagai elemen masyarakat, tak hanya di level nasional, tapi di daerah termasuk di Sulut.

Beberapa kepala daerah termasuk yang diusung parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan penolakan.

Wali Kota DR GS Vicky Lumentut yang diketahui juga sebagai Ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia) yang beberapa waktu lalu melakukan aksi demo bersama sejumlah Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se Indoensia (Apkasi) dan rekan-rekan Wali Kota lainnya. Guna menolak diterapkannya sistem Pilkada tidak langsung alias dipilih oleh DPRD dan mengabaikan pilihan Rakyat.

Kepada wartawan, Jumat (26/9/2014) pagi di Hotel Swisbell, Wali Kota Lumentut menyatakan penetapan UU Pilkada oleh DPRD baru merupakan langkah awal.

Karena itu, pihaknya meminta warga Kota Manado bisa menahan diri dan menerima dulu hasil sambil menunggu adanya kekuatan hukum tetap. “Adanya UU Pilkada DPRD ini, biarkan masyarakat yang menilai. Kita terima saja dulu, sambil tunggu kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Drs Sompie Singal  menyatakan, jika kembali kepada pemilihan dewan, maka itu adalah kemunduran demokrasi karena telah dilewati sebelumnya.

Tapi sebagai kepala daerah taat kepada hukum, sehingga apapun keputusan maka harus mendukung. Tetapi jika masih terdapat cara yang ditempuh dalam rangka pemilihan langsung tentu harus dilakukan. ” Jika ada pemuda yang ingin melakukan yudisial rewiew dan aspirasi maka silakan lakukan karena itu adalah aspirasi, tapi haruslah sesuai aturan dan koridor yang berlaku, ” ujarnya.

Sedangkan Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS) berpendapat, kemenangan yang diraih Koalisi Merah Putih justru membuka jalan kemengan politik lebih besar bagi koalisi Kerakyatan dengan Jokowi-JK sebagai simbol.

“Karena kemenangan koalisi merah putih diperoleh secara emosional. Bahkan beberapa keputusan politik yang diambil menjelang habis masa jabatan adalah keputusan politik yang sangat kental dengan kepentingan politik elit partai dan mengabaikan keinginan rakyat,” ujarnya Sabtu (27/9/2014).

Lanjut JWS, klimaks dari sikap emosional yakni ketika voting RUU Pilkada dimenangkan oleh koalisi Golkar dan kawan-kawan. “Mengapa PDIP dkk bertahan dan tidak walk out? Artinya PDIP dkk berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena ingin mendengar suara rakyat, mendengar nurani rakyat, turut merasakan apa yg dirasakan oleh rakyat,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini.

JWS meyakini, rakyat sedang melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di DPR RI. Rakyat Indonesia tidak bodoh, yang tidak mengerti politik. “Rakyat Indonesia adalah rakyat yang sadar politik dan melek politik. Yang pasti PDIP dkk pendukung Jokowi-JK punya isu kampanye gratis yang tidak terbantahkan. Bahwa partai pendukung koalisi Jokowi – JK adalah partai yang mau mendengar suara hati dan nurani rakyat,” pungkas JWS.

Dikembalikannya model pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tidak lagi secara langsung oleh rakyat, dinilai oleh pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka, sebagai sebuah langkah mundur untuk kehidupan demokrasi bangsa ini. Bahkan disebut sebut telah menyimpang dari logika demokrasi yang merupakan cita-cita reformasi 1998.

Disahkannya RUU Pilkada melalui DPRD memantik organisasi kemahasiswaan bergerak. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) adalah salah satu organisasi yang tidak tinggal diam terkait ini. Menurut ketua GMKI Manado, Erick Kawatu, masih ada peluang terakhir untuk membatalkan penetapan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Kami melihat masih ada peluang. Yaitu melalui Jucial Review,” kata Erick kepada Tribun Manado, Sabtu (27/9). Dia berharap agar GMKI secara nasional dapat menginisiasi pengajuan Judicial Review di MK.

“Untuk itu, melalui perhelatan Kongres Nasional Ke 34 GMKI yg akan dilangsungkan pada 29 september – 4 Oktober di Kota Pontianak, kami akan melakukan konsolidasi organisasi untuk kemudian mempersiapkan advokasi konstitusional melalui saluran legitimate yaitu, Judicial Review di MK. Mudah2an Langkah ini dapat didahului dengan aksi damai seluruh Civitas GMKI se Indonesia,” ujarnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado Sitti Musa juga menyatakan penolakan mereka terhadap UU Pilkada melalui DPRD.

“Pemilihan melalui DPR memangkas hak rakyat untuk memilih pemimpin dan secara tidak langsung mencederai demokras!,” ungkap Sitti secara spontan saat dimintai tanggapan Tribun Manado, Sabtu (27/9/2014).

Sitti menuturkan organisasinya akan mengelar pertemuan khusus untuk membahas tentang keputusan DPR RI berkaitan RUU itu.(fin/dit/kel/tos)

Baca selengkapnya di Tribun Manado edisi cetak hari ini, Minggu (28/9/2014).

Update terus infromasi terbaru di tribunmanado.co.id

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel

Berita dan Foto

 

Minggu, 28 September 2014 12:44:37

“Kalau undang-undang (pilkada) belum direvisi. Kalau masih langsung, saya akan ikut lagi,” kata Ahok.

Minggu, 28 September 2014 12:23:18

“Karena itu dia kehilangan legitimasi, karena dia bukan penjelmaan rakyat,” ujar Refly.

Minggu, 28 September 2014 10:46:04

Dalam aksinya, Koalisi Kawal RUU Pilkada juga mengecam Presiden SBY yang dinilai perampas hak politik rakyat.

Minggu, 28 September 2014 08:32:00

Prabowo pun sempat menyampaikan pidato dengan wajah berseri-seri.

Minggu, 28 September 2014 05:32:00

Aksi penghadangan dilakukan untuk menyerahkan gelar ‘Bapak Anti Demokrasi’.

Minggu, 28 September 2014 01:11:00

Sebelum menghilang hashtag ini telah mencapai lebih dari 250 ribu kicauan.

Minggu, 28 September 2014 00:01:00

“Bismillah, nanti saya akan berjuang bersama rakyat. Saya tidak lagi (melihat) dari partai manapun.”

Sabtu, 27 September 2014 23:46:00

“Mengapa tembok DPR begitu rapat dan tidak bisa mewadahi ruang itu,” keluh SBY.

Sabtu, 27 September 2014 23:33:00

Kondisi itu membuat calon lain di luar parpol akan kesulitan untuk mencalonkan diri.

Sabtu, 27 September 2014 23:26:33

SBY mengaku telah berjuang bersungguh-sungguh demi rakyat.

Sabtu, 27 September 2014 23:03:00

Muladi menilai pilkada via DPRD merupakan perbaikan dari era Orde Baru.

Sabtu, 27 September 2014 22:19:00

Bagi Jokowi, RUU Pilkada telah merampok hak rakyat.

Sabtu, 27 September 2014 21:35:00

Muladi juga menantang KPK membuktikan DPRD jadi sarang koruptor.

Sabtu, 27 September 2014 18:33:00

Politikus Partai Golkar ini mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat RUU Pilkada ke MK.

Sabtu, 27 September 2014 13:02:00

Trendingnya RUU Pilkada juga diwarnai oleh sebuah puisi hasil ciptaan aktivis ’98, Wiji Thukul berjudul Peringatan.

Sabtu, 27 September 2014 12:08:48

Padahal Amien Rais dulu memperjuangkan pilkada langsung, kini justru menolaknya.

Sabtu, 27 September 2014 11:18:21

Padahal sebelumnya Demokrat menegaskan mendukung pilkada langsung.

Sabtu, 27 September 2014 10:50:08

Mereka menilai demokrasi di Indonesia telah mati dengan kembali pilkada melalui DPRD.

Sabtu, 27 September 2014 09:31:00

Demokrat memilih walk out saat voting lantaran usulan pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir.

Sabtu, 27 September 2014 08:51:00

Mereka yang tidak setuju Pilkada lewat DPR, protes dengan berbagai cara, termasuk kepala daerah.

Sabtu, 27 September 2014 08:10:00

Dalam RUU tersebut, disebutkan pemilihan kepala daerah harus melalui DPRD.

Sabtu, 27 September 2014 07:46:00

Fraksi Demokrat walk out saat sidang paripurna RUU Pilkada.

Sabtu, 27 September 2014 07:02:00

Amien Rais mengaku sujud syukur saat Demokrat walk out di RUU Pilkada. Dia pun berpidato menentang Jokowi.

Sabtu, 27 September 2014 06:43:00

Kritik hingga kecaman lantas dialamatkan kepada Demokrat karena walk out.

Sabtu, 27 September 2014 05:40:00

Disahkannya UU Pilkada ternyata tidak berlaku di seluruh Indonesia.

Sabtu, 27 September 2014 01:41:00

Menurut Ibas, aksi walk out Partai Demokrat merupakan bentuk kekecewaan lantaran opsinya tidak diterima di paripurna.

Sabtu, 27 September 2014 00:45:00

Akibat kader partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out, akhirnya voting memenangkan pilkada via DPRD.

Sabtu, 27 September 2014 00:40:52

Pantauan merdeka.com, Sabtu (27/9), hastag #ShameOnYouSBY sudah digunakan sekitar 171.700 kali.

Sabtu, 27 September 2014 00:15:00

RUU Pilkada juga dinilai bentuk ‘pembunuhan berencana’ terhadap demokrasi di Indonesia.

Sabtu, 27 September 2014 00:05:00

“DPR??? wakil rakyat? saya kira rakyat tidak perlu diwakili oleh mereka lagi.”

Sabtu, 27 September 2014 00:01:00

Meme-meme yang menghiasi media sosial ini merupakan sikap rakyat terhadap SBY terkait UU Pilkada tidak langsung.

Jumat, 26 September 2014 21:53:58

SBY pertanyakan siapa yang memberi mandat DPRD untuk memilih kepala daerah.

Jumat, 26 September 2014 21:30:00

Politisi PKS itu hanya ingin mengurusi warga Jabar ketimbang harus mengomentari ‘terampasnya’ hak politik rakyat.

Jumat, 26 September 2014 21:22:43

70 persen lebih rakyat setuju pilkada tetap langsung.

Jumat, 26 September 2014 21:02:00

“Wong aku ini loh nggak tahu apa-apa, komunikasi-komunikasi politik opo, aku nggak tahu,” pungkas Risma.

Jumat, 26 September 2014 20:58:00

Menurut Wiranto, pilkada langsung merupakan bentuk pengakuan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Jumat, 26 September 2014 20:08:18

“Saya kira pada waktunya (Partai Demokrat) akan bersama kita,” tutur Fadli.

Jumat, 26 September 2014 19:11:23

Spesialis khusus yang diberikan DKI Jakarta hanya sebatas otonomi daerah dan penambahan jumlah anggota DPRD.

Jumat, 26 September 2014 19:05:54

Undang-undang khusus DKI itu diteken Presiden SBY 30 Juli 2007.

Jumat, 26 September 2014 18:38:33

“Karena DKI ini kan memiliki kekhususan. Coba buka undang-undang, itu sudah diamanatkan, itu sudah konstitusi.”

Jumat, 26 September 2014 17:50:28

Prabowo menilai, proses pilkada langsung merusak sisi kehidupan masyarakat Indonesia melalui politik uang.

Jumat, 26 September 2014 17:03:13

“Soal bubar atau tidak, tentunya kami ikuti aturan aja, prinsipnya kami serba siap,” kata Teguh.

Jumat, 26 September 2014 16:45:07

KPU tak bisa dibubarkan meski sudah tak punya kewenangan besar. Sebab lembaga KPU diatur dalam konstitusi.

Jumat, 26 September 2014 16:41:58

“Tetapi semangat mereka kan mau mengganti semua,” kata Ahok.

Jumat, 26 September 2014 16:37:10

PKS meminta para mitra koalisi tak tergiur tawaran menteri Jokowi.

Jumat, 26 September 2014 16:03:06

Muzani yakin UU Pilkada tak akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat, 26 September 2014 15:53:24

“Hidup Demokrat,” kata Amien Rais.

Jumat, 26 September 2014 15:29:35

Pengaruh terhadap pergerakan saham hanya bersifat sementara.

Jumat, 26 September 2014 15:19:25

Koalisi Merah Putih mengembalikan kepala daerah kembali dipilih DPRD.

Jumat, 26 September 2014 15:09:49

Jika ingin pilkada lewat DPRD juga berlaku di DKI, maka UU Nomor 29 Tahun 2007 juga harus direvisi.

Jumat, 26 September 2014 14:56:54

“Kita belum tahu bagaimana metode pengawasan pada pilkada yang dipilih oleh parlemen,” kata Parsadaan.

Jumat, 26 September 2014 14:55:37

“Nanti kita lihat UU yang berlaku sejauh mana peran KPU, di ruang mana kita diberikan peran,” papar Dewa Raka.

Jumat, 26 September 2014 14:45:58

PDIP kecewa Demokrat tiba-tiba walkout.

Jumat, 26 September 2014 14:14:11

Pilkada lewat DPRD akan bisa menghemat anggaran puluhan triliun.

Jumat, 26 September 2014 13:36:35

Menurut Ganjar, hal itu harus dilakukan lantaran akan membuat pemborosan anggaran negara.

Jumat, 26 September 2014 13:34:15

Saat memilih anggota DPRD di pemilu lalu, rakyat masih berpikir kepala daerah tetap dipilih rakyat.

Jumat, 26 September 2014 12:57:52

Ganjar mengaku akan mendiskusikan dengan PDIP langkah-langkah apa yang akan diambil oleh partai.

Jumat, 26 September 2014 12:52:12

Sebagai partai pemerintah, Partai Demokrat seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan.

Jumat, 26 September 2014 12:43:30

“Kalau sistemnya seperti ini, saya pensiun saja. Kan saya produk dari itu (Pilkada langsung),” ujar Ganjar.

Jumat, 26 September 2014 12:08:37

Jokowi tak ingin berkomentar lebih jauh dengan keputusan DPR tadi malam.

Jumat, 26 September 2014 11:46:43

Ahok memilih tak akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah karena dipilih DPRD.

Jumat, 26 September 2014 11:39:59

“Hari ini para Wali Kota sedang berkoordinasi dengan ketua Apeksi di Manado. Kita harus optimistis,” ujar Emil.

Jumat, 26 September 2014 11:21:25

Saya enggak kecewa, ini demokrasi, harus kita terima aja apa adanya,” kata Ahok.

Jumat, 26 September 2014 11:11:12

“Bagi kita memilih langsung itu hak fundamental, ibaratnya kaya berjodoh mau kawin paksa atau dijodohkan,” kata Emil.

Jumat, 26 September 2014 11:09:33

“Penak jamanku toh? Eh balik lagi toh. Orde Baru jilid II”

Jumat, 26 September 2014 10:39:21

Bagi Ahok, setiap keputusan yang dibuat DPR, hasilnya memang selalu mengecewakan.

Jumat, 26 September 2014 10:20:22

Jokowi kecewa dengan hasil RUU Pilkada. Menurutnya, keputusan DPR itu telah mencederai kepercayaan rakyat.

Jumat, 26 September 2014 10:13:17

SBY menyatakan kecewa atas hasil voting RUU Pemilihan Kepala Daerah di DPR.

Jumat, 26 September 2014 10:01:06

Foto sindiran SBY sebagai ‘Bapak Pilkada Tak Langsung’ juga ramai di-posting di Twitter.

Jumat, 26 September 2014 09:36:49

Rakyat Indonesia kini tidak bisa memilih langsung kepala daerahnya sendiri.

Jumat, 26 September 2014 09:05:14

Dini hari tadi, setelah melalui rapat paripurna maraton RUU Pilkada akhirnya disahkan.

Jumat, 26 September 2014 08:01:15

Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik ala SBY.

Jumat, 26 September 2014 06:16:27

“Kami terima kasih PDIP, PKB dan Hanura tidak pakai walk out, kita biasa saja,” tutur Hidayat.

Jumat, 26 September 2014 06:00:04

“Semoga Tuhan bersama kita,” kata Emil.

Jumat, 26 September 2014 04:41:10

“Tapi tiba-tiba walk out, dan tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat, ini sangat aneh,” tutur Pramono.

Jumat, 26 September 2014 03:16:22

Sebanyak 226 suara memilih Pilkada melalui DPRD, sedangkan 135 suara memilih Pilkada langsung.

Jumat, 26 September 2014 01:55:34

Sebanyak 135 orang anggota DPR mendukung pilkada langsung. Sementara 226 orang mendukung pilkada dari DPRD.

Kamis, 25 September 2014 16:47:58

Masyarakat akan merasa ikut terjun dalam menjalankan demokrasi dengan pilkada langsung.

Kamis, 25 September 2014 15:39:43

Menurut Hidayat Nur Wahid, pilkada langsung bisa menyebabkan gesekan antar pendukung.

Kamis, 25 September 2014 14:35:33

“Itu enggak boleh, kita taat azas,” ucap Bendum Partai Golkar, Setya Novanto.

Kamis, 25 September 2014 14:08:47

Jika dipaksakan Pilkada lewat DPRD, KPK menilai kerugian negara akan berdampak pada ‘pencurian’ duit APBD dan APBN.

Kamis, 25 September 2014 12:06:07

“Bagi saya sederhana kalau dipilih oleh DPRD, saya berhenti saja,’ tegas Ahok.

Kamis, 25 September 2014 09:19:49

DPP PPP yakin mendukung Pilkada lewat DPRD karena sudah mengevaluasinya sejak 1 Januari 2005 silam.

Rabu, 24 September 2014 12:03:01

Romi yakin anggota Fraksi PPP DPR tak akan melawan perintah partai saat voting besok.

Rabu, 24 September 2014 11:06:34

Tuntutannya, mereka ingin partai politik di DPR mendukung Pilkada Langsung dalam draft RUU Pilkada.

Selasa, 23 September 2014 13:26:02

“Nanti anda lihat seperti Demokrat sebagai anggota fraksi tetap condong memilih Pilkada tidak langsung,” kata Hidayat.

Senin, 22 September 2014 18:05:39

Mereka menilai Pilkada via DPRD melanggar prinsip partai berlambang pohon beringin tersebut.

Jumat, 19 September 2014 15:22:20

“Pilkada lewat DPRD adalah mencoba mencabut hak hakiki, hak politik rakyat sendiri,” kata Mega.

Kamis, 18 September 2014 14:49:20

Problem biaya tinggi yang selama ini menyelimuti pilkada jangan sampai merenggut esensi demokrasi.

Kamis, 18 September 2014 14:47:08

83,07 persen responden salahkan SBY, karena SBY dinilai tokoh kunci menghentikan upaya pengebirian hak politik rakyat.

Senin, 15 September 2014 11:11:10

Jika ada masalah, pemilihan langsung harus dibenahi. Bukan mengusulkan sistem mundur yang sudah usang.

Jumat, 12 September 2014 08:06:48

“Sekarang saya tanya DPRD ini wakil rakyat atau tidak, atau dia hanya delegasi?” kata Gamawan.

Kamis, 11 September 2014 21:30:39

Agung mengatakan kemungkinan adanya praktik politik uang di DPRD sangat kecil.

 1  2  3  4  5  
27
Sep
14

PARRINDO : Problem Kinerja Legislator DPRRI ?

Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI

Jumat, 26 September 2014 – 13:46 WIB

 Logo PARRINDO

Suara Pembaca:
Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI

Punishment berupa Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI 2009-2014 adalah layak diberlakukan, bilamana benar berita sebagai berikut :

Rabu, 24 September 2014.

“Ternyata UU Produk DPR Banyak Bernilai Sampah.”

Sebagaimana dimuat sebuah situs berita online, sejak reformasi hingga dewasa ini DPR kita sudah membuat 428 UU. Nyaris rakyat tak bisa bergerak, ke sana kemari berhadapan dengan UU. Sayangnya, kata Dr. Bayu Dwianggono dari Universitas Negeri Jember, banyak UU yang sebetulnya tak layak diundangkan, karena berbenturan dengan UU lain. Itu artinya, banyak UU produk DPR bernilai sampah belaka.

Pejabat kita memang selalu mendewakan kwantitas ketimbang kwalitas. Yang jadi menteri, merasa tak bekerja jika tidak membuat UU. Yang di DPR idem ditto, merasa kerja all out bila banyak menelurkan UU selama masa baktinya. Sinyalemen seperti ini pernah terlontar dari Mahfud MD saat menjadi Ketua MK. Padahal realitasnya, banyak pasalnya yang diujimateri, bahkan sampai dibatalkan secara keseluruhan. Itu artinya bahwa kwantitas tidak menjamin kwalitas.

Tugas DPR salah satunya memang menyusun UU, baik itu inisiatif sendiri maupun atas masukan pemerintah. Tapi kan tidak semua masalah di-UU-kan, bisa dibuat PP (Peratuan Pemerintah) atau Perpres (Peraturan Presiden). Tapi yang terjadi, sedikit-sedikit bikin UU, sedikit sedikit bikin UU, sehingga rakyat selaku pengguna UU nyaris tak bergerak, karena ke sana kemari berhadapan dengan UU.

Alkisah, Dr. Bayu Dwianggono dari Unej Jember dalam bukunya “Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” menulis, dari 428 UU produk DPR itu setidaknya ada 14 UU yang tidak layak diundangkan. Soalnya banyak permasalahan yang  sudah dibahas dalam UU lain. Maka sang doktor hukum itu menyebut, UU yang tak layak itu di antaranya: UU Pornografi, UU Kepemudaan, UU Perpustakaan, UU Penyuluh Pertanian, UU Pramuka, dan UU remeh temeh lainnya.

Mengapa DPR getol sekali bikin UU, karena setiap kementrian bikin UU, anggarannya bisa sampai Rp3 miliar. Dari UU ini pula wakil rakyat punya alasan untuk klintong-klintong ke luar negeri dengan alasan riset atau pendalaman RUU yang sedang dibahas. Karena itu pula meski banyak produksi UU yang mentah dan tak tercapai target, DPR terus getol bikin UU. Sebab setiap ada pembahasan perundangan, itu artinya akan menambah pemasukan!

Jakarta, 26 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 27 September 2014 10:13 WIB
Panglima TNI Sematkan Wing Kehormatan Free Fall
Sabtu, 27 September 2014 09:25 WIB
Jokowi Hadiri Konsolidasi Aktivis 98 di Bali
Sabtu, 27 September 2014 07:32 WIB
Jangan Gunakan Konstitusi di Luar UUD 1945 !
Sabtu, 27 September 2014 05:40 WIB
Revolusi Dewa-Dewa
Jumat, 26 September 2014 23:48 WIB
Sikap SBY dan Partai Demokrat Melukai Rakyat

Kecewa dan Walk Out Bukan Legal Standing Uji Material Konstitusional

 

Sabtu, 27 September 2014 – 08:04 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kecewa dan Walk Out Bukan Legal Standing Uji Material Konstitusional

Pengajuan permohonan uji material UU PilKaDa 26 September 2014 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh pihak yang telah menyatakan “kecewa” di muka publik bahkan “walk out” di sidang paripurna DPRRI, sebetulnya tidak dapat dikualifikasi sebagai “kerugian konstitusional” yang dipersyaratkan bagi status “legal standing” atau “kedudukan hukum” di muka peradilan konstitusi.

Oleh karena itu pengutaraan keinginan ajukan permohonan uji material tersebut diatas adalah tidak cukup dimengerti.

Apalagi RUU PilKaDa adalah prakarsa pemerintah yang notabene adalah terkait erat dengan partai pemerintah yang justru memamerkan “walk out” tersebut, maka jelas tidak tepat meniatkan ajukan permohonan uji material karena justru akan memunculkan kontroversi penyikapan yang terkesan tidak taat azas.

Praktek politik tidak taat azas jelas menunjukkan karakter berpolitik yang labil bahkan dapat dianggap kurang bahkan lemah kepribadian kalau tidak mau disebut sebagai “split personality”.

Memang kenegarawanan perlu diperkaya oleh Trilogi 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) guna menghindari produk2 politik antiklimaks yang memalukan (shameonyou).

Jakarta, 27 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Sabtu, 27 September 2014 10:13 WIB
Panglima TNI Sematkan Wing Kehormatan Free Fall
Sabtu, 27 September 2014 09:25 WIB
Jokowi Hadiri Konsolidasi Aktivis 98 di Bali
Sabtu, 27 September 2014 07:32 WIB
Jangan Gunakan Konstitusi di Luar UUD 1945 !
Sabtu, 27 September 2014 05:40 WIB
Revolusi Dewa-Dewa
Jumat, 26 September 2014 23:48 WIB
Sikap SBY dan Partai Demokrat Melukai Rakyat

Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada

Jum’at, 26 September 2014 10:51 wib | Fiddy Anggriawan – Okezone

Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada (foto: Okezone) JAKARTA – Mayoritas anggota DPR mendukung Undang-undang (UU) Pilkada, namun tak sedikit juga yang menolak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Said Salahudin, mengatakan memang UU Pilkada berpotensi besar digugat ke MK oleh banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh lembaga survei hingga partai politik yang tidak setuju dengan UU Pilkada).

“Putusan ini pasti digugat, teman-teman LSM akan mendesak Pilkada Langasung, juga termasuk kelompok kepentingan lembaga survei. bukan mustahil mereka maju ke MK,” ungkap Said kepada Okezone, Jumat (26/9/2014).

Namun, Said menduga, ada tiga indikasi MK menolak gugatan UU Pilkada. Pertama. MK dalam sejumlah putusannya menyatakan, ini open legal policy, bagaimana cara pemilihannya diserahkan kepada pembentuk UU. “Sekarang DPR sudah memilih melalui mekanisme voting,” tegasnya.

Indikasi kedua, lanjut Said, MK sudah mengeluarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan rezim pemilu, sehingga MK tidak lagi bisa menangani sengketa pilkada.

Kemudian, indikasi ketiga, MK juga telah mengeluarkan putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Ini semakin menegaskan bahwa sengketa pilkada tidak bisa lagi disidangkan oleh hakim konstitusi. “Kans gugatan di MK memang masih 50-50, tapi kemungkinan ditolak indikasinya seperti yang saya kemekukakan tadi,” terang Said.

Dia pun khawatir, UU Pilkada akhirnya secara final benar-benar diterapkan. Sebab, menurut dia pilkada dengan sistem saat ini masih relevan tentu dengan perbaikan-perbaikan. “Memang masih banyak yang harus diperbaiki agar biayanya tidak lagi tinggi konflik diminimalisir, politik uang bisa ditekan dan seterusnya,” pungkasnya.(fid) (ahm)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

PDIP Gugat UU Pilkada ke MK

Sabtu, 27 September 2014 14:09 wib | Bayu Septianto – Okezone

PDIP Gugat UU Pilkada ke MK PDIP Gugat UU Pilkada ke MK (Foto: Okezone) JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan RUU Pilkada.

“Jalan Mahkamah Konstitusi akan kita tempuh,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Aria Bima dalam Diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Aria, PDIP akan mencari para pendukung yang punya argumentasi kuat untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada langsung sudah tepat.

Partai berlambang banteng ini, kata Aria juga bakal menyiapkan pengacara ahli tata negara untuk menghadapi sidang di MK nanti.

“Saya berharap Mahkamah Konstitusi tidak dipolitisasi untuk bicara soal uji publik Undang-Undang Pilkada ini,” tukas Wakil Ketua Komisi IV tersebut.

Undang-Undang Pilkada disahkan melalui voting. Sidang paripurna itu pun diwarnai dengan aksi walk out Partai Demokrat lantaran 10 opsi yang mereka ajukan untuk pilkada langsung tidak diterima secara penuh oleh fraksi-fraksi lainnya.
(crl)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini

UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini  

Mendagri Gamawan Fauzi dengan para pimpinan DPR saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. Hasil perhitungan voting menunjukkan sebanyak 135 suara mendukung Pilkada langsung, sedangkan 226 suara mendukung Pilkada dipilih DPRD. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Jumat dinihari, 26 September 2014. Dalam putusan yang diambil melalui voting itu, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Gerindra, unggul dengan 256 suara.

Tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB, mengantongi 135 suara. Walhasil, RUU Pilkada disahkan. Pengesahan itu memastikan pemilihan kepala daerah akan dilakukan lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat.

Meski RUU Pilkada telah disahkan, ada empat daerah di Tanah Air yang ‘kebal’ dengan aturan ini. Alasannya, daerah-daerah tersebut memiliki undang-undang yang lebih khusus. Berikut daerah yang dimaksud.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Kepemimpinan DKI Jakarta berubah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta. Dalam peraturan itu, Pasal 10 disebut DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fauzi Bowo mengawali kepemimpinan Jakarta sejak diterapkannya undang-undang itu. Sedangkan untuk jabatan wali kota, DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. Pasal 19 menyebut wali kota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil.

Daerah Istimewa Aceh
Daerah lain yang juga berbeda dalam proses penetapan pemimpinnya adalah Aceh. Dibanding Jakarta, Aceh sudah terlebih dahulu mempunyai peraturan yang berbeda. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebut gubernur dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penetapan bupati dan wali kota Aceh berbeda dengan Jakarta. Menurut Pasal 1 Ayat 9 bupati/wali kota dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Papua
Proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kemudian mekanisme itu diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada Maret 2011 menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda. Sehingga pemilihan gubernur Papua tetap dilakukan secara langsung.

Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang posisi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dalam Pasal 18 ayat c menyebutkan, posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam.

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
‘Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim’
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!  

Ketua MPR Sidharto Danusubroto. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Yogyakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto menilai agenda reformasi telah dibajak oleh para wakil rakyat. Sebabnya, politikus menghapus pemilihan langsung oleh rakyat dan menggantinya dengan pemilihan melalui DPRD.

Ia menyesalkan perjalanan demokrasi di Indonesia yang sudah diapresiasi dunia justru mengalami kemunduran. Menurut Sidarto, hal itu akibat pertarungan antarelite di DPR.

Voting terhadap RUU Pilkada membuka mata kita dan dunia bagaimana agenda reformasi rakyat dibajak justru oleh para wakil rakyat,” ujar Sidarto, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)

Ia menuturkan pilkada langsung oleh rakyat menuju kedewasaan dengan memunculkan tokoh-tokoh yang menang tanpa politik uang, seperti Tri Rismaharini, Ahok, Jokowi, Azwar Anas, dan Ridwan Kamil. Menurut ia, kemunculan tokoh-tokoh seperti ini terancam mandek.

“Pilkada via DPRD bukan saja merampas hak politik, tetapi juga hak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia mengimbau agar polarisasi kekuatan politik di DPR yang mengganggu demokrasi harus diakhiri. Justru saatnya DPR menjalankan agenda pendalaman demokrasi. Dengan begitu, kesejahteraan dan keadilan bisa terdistribusi.

“Saatnya beralih dari isu demokrasi prosedural ke demokrasi substansial,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Baca: RUU Pilkada, SBY Kecewa Voting DPR)

Ia menyarankan elite politik membuat kesepakatan baru yang mewujudkan kemakmuran ekonomi bagi rakyat. Sidarto sangat menyayangkan jika Indonesia kalah memanfaatkan peluang memenangkan kompetisi ekonomi regional dan global akibat kegagalan menciptakan pemerintahan yang kuat.

“Hanya kestabilan politik yang bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan rakyat,” tutur Sidarto. (Baca: RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR)

MUH SYAIFULLAH

Terpopuler:
RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta
Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
KPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat

Walkout Demokrat Skenario Koalisi Merah Putih

 Walkout Demokrat Skenario Koalisi Merah Putih

JAKARTA – Walkout Fraksi Partai Demokrat dalam pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah mengubah peta dukungan pada pemilihan kepala daerah langsung Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengatakan manuver Partai Demokrat memang sudah dirancang sejak awal oleh Koalisi Merah Putih Demokrat melakukan political gimmick trik politik sehingga tak kehilangan simpati publik kata Romi-sapaan Romahurmuziy-di sela rapat pleno Partai Persatuan Pembangunan di Balai Kartini Jakarta kemarin Itu sesuai dengan desain yang.

 Jakarta45
Sabtu, 27 September 2014
FREE!

MK Bisa Batalkan Pasal Pemilihan Lewat DPRD

JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Widodo Ekatjahjana, yakin Mahkamah Konstitusi akan membatalkan pasal mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Argumentasinya, pelaksanaan pemilihan lewat DPRD hanya berdasarkan tafsir terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kedaulatan yang paling tinggi itu ada di tangan rakyat. Kita harus memahami secara cermat substansi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Widodo, Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menggariskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika Pasal 1 dan Pasal 18 dihubungkan, ucap dia, berarti konstitusi memberi amanat untuk melaksanakan pemilihan langsung.

“Pemilihan melalui DPRD hanya tafsir segelintir orang. Pada kenyataannya, yang dimaksud pemilihan secara demokratis itu ya dipilih langsung oleh rakyat,” ucapnya.

Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan berpendapat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah tidak berlaku sejak amendemen UUD 1945 kedua pada 2000. Di dalam Pasal 18, tuturnya, ada aturan kepala daerah dipilih secara demokratis. Artinya, amendemen saat itu mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dengan cara pemilihan langsung. “Amanat konstitusi tidak memberikan lagi wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerahnya,” tuturnya.

Namun peluang dibatalkannya oleh MK hanya 50 persen karena mekanisme pemilihan langsung atau pun melalui DPRD sama-sama tidak melanggar konstitusi. “Tergantung bagaimana majelis hakim menentukannya.”

Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaidi, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan berkas gugatan ke MK. Rencana uji materi ini mendapat dukungan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. “Kami akan menggunakan jalur MK,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Karena ini keputusan politik, kami akan menguji dari aspek keadilan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang diusung Gerindra dan PKS. REZA ADITYA | LINDA TRIANITA | IKA NINGTYAS | RISANTI | DEVY ERNIS

FrontNas45

UU Pilkada Langsung Digugat Ke MK

Jakarta (Antara) – Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disetujui DPR pada Jumat dini hari langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya akan mengajukan uji materi UU Pilkada. Senin (29/9) akan daftar ke MK,” kata Kuasa Hukum Pemohon UU Pilkada, Muhammad Andi Asrun di Jakarta, Jumat.

Asrun mengungkapkan dirinya mewakili para pemohon pengujian UU Pilkada, yang terdiri dari 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD.

“Pilkada melalui DPRD mengkhianati Hak Pilih Rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi,” kata Asrun.

Dia juga menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD ini mempunyai efek buruk, yakni menyuburkan praktik politik uang yang terukur di DPRD.

“Setelah disahkan UU Pilkada, berarti belum sepenuh hati pemerintah melaksanakan Otda (Otonomi Daerah). Ternyata legislatif masih tetap ingin desentralisasi kekuasaan,” kata Asrun.

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam koalisi hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. (bd)

Berita Lainnya

Berita Populer

Jumat, 26/09/2014 02:54 WIB

Pilkada Lewat DPRD

Ridwan Kamil: Para Wali Kota dan Bupati Akan Gugat UU Pilkada ke MK

Ahmad Toriq – detikNews

Jakarta – DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

“Sesuai komitmen, para wali kota bupati di forum Apeksi/Apkasi akan menggugat untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tulis Ridwan di akun twitternya @ridwankamil yang dikutip detikcom, Jumat (26/9/2014).

Apeksi dan Apkasi adalah forum perkumpulan wali kota dan bupati se-Indonesia. Banyak kepala daerah yang tergabung di forum ini. Ridwan memohon doa agar usahanya berhasil.

“Semoga Tuhan bersama kita,” tulisnya lagi.

DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Keputusan ini diambil melalui mekanisme voting yang dimenangkan Koalisi Merah Putih pendukung pilkada lewat DPRD.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/fdn)

Baca Juga

News / Nasional

Prabowo Heran Ada yang Mau Gugat UU Pilkada ke MK

Jumat, 26 September 2014 | 17:05 WIB
indra/Kompas.com Ketua Umum Partai Gerindra dalam pembekalan caleg terpilih koalisi merah putih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut saat mengetahui ada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Undang-undang tersebut baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari, dan menghasilkan keputusan pilkada dipilih melalui DPRD.”Judicial review apa? Judicial review apa? Apanya yang mau di-judicial review?” kata Prabowo di Jakarta, Jumat sore.Menurut Prabowo, seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi ke MK. Pasalnya, keputusan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD itu sudah tepat.

Judicial review itu dilakukan kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita kan justru sudah mengembalikan supaya tidak bertentangan,” ujarnya.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang pada Kamis (25/9/2014) hingga Jumat dini hari berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada tetap secara langsung.

Adapun pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang. Fraksi Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. SBY yang sedang berada di Washington DC sudah mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses dan hasil sidang paripurna itu.


Penulis : Ihsanuddin
Editor : Fidel Ali Permana
22
Sep
14

Kepemimpinan : Mahasiswa Teladan ITB 1973

Aneh, Jero Wacik Diberitakan Sebagai Mahasiswa Teladan ITB 1973

Minggu, 21 September 2014 – 11:24 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Jakarta – Berbagai media memberitakan bahwa Jero Wacik adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973. Menteri ESDM sebagai tersangka kasus korupsi ini sebelumnya dimuat Wikipeda sebagai Mahasiswa Teladan ITB 1973. Situs berita online ada yang merujuk dari Wikipedia yang memberitakan Jero Wacik Mahasiswa Teladan ITB 1973, diantaranya bisnis.com yang memuatnya pada 3 September 2014.

Di Gatra 17 September 2014 juga terberitakan riwayat Ir Jero Wacik SE yang kini tersangka KPK sebagai mantan Mahasiswa Teladan ITB 1973. Ini tentu menjadi pertanyaan dan memancing protes dan gugatan pihak yang mengetahui pemberitaan tersebut adalah tidak benar. Yang benar, mahasiswa teladan ITB 1973 adalah beberapa mahasiswa diantaranya Dr Ir Pandji R Hadinoto MH.

“Hal ini (penobatan Jero Wacik sebagai Mahasiswa Teladan ITB 1973) menghentak ingatan saya yang juga dianugerahi atribut Mahasiswa Teladan ITB 1973, saat kepemimpinan Dewan Mahasiswa ITB 1973 oleh bung Syahrul Syarif,” ungkap Pandji R Hadinoto dalam pesan BBM-nya kepada redaksi media massa, Minggu (21/9/2014).

“Namun dengan pemberitaan Gatra itu, saya merasa gerah sehingga berpendapat perlu kiranya rekan-rekan mantan Mahasiswa Teladan ITB 1973 lainnya berkumpul guna bersikap mendukung karakter keteladanan yang kini dibangun oleh KPK khususnya terkait kasus sangkaan yang ditujukan kepada salah satu pemangku Mahasiswa Teladan ITB 1973 yakni Ir Jero Wacik SE,” beber Pandji.

Oleh karena itu, Pandji sudah mengirimkan surat kepada para Mahasiswa Teladan ITB 1973, dan mengajak untuk digelar pertemuan dalam menyikapi kejanggalan adanya informasi/berita yang menyebutkan bahwa Jero Wacik Mahasiswa Teladan ITB 1973. “Semoga dengan berkumpul kembalinya para putra putri terbaik ITB 1973 itu, dapat jadi upaya perbaikan citra karakter alumni ITB ke publik berkerangka Poros Karakter Pancasila Indonesia,” tandas Pandji, Alumni Sipil 1968 ITB, pemilik NIM 3268029.

Padji R Hadinoto adalah Alumni Sipil 1968 Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan NIM 3268029. Kini,  Nasionalis Pancasila ini menjadi Ketua Dewan Pakar PKPI. Pandji juga inisiator sekaligus Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO). Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia ini juga Pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845, serta berbagai tulisannya termuat dalam situs online www.jakarta45.wordpress.com. (ari)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-aneh-jero-wacik-diberitakan-sebagai-mahasiswa-teladan-itb-1973.html#ixzz3E30SHf8A

AISI 68 ITB

Senin, 22/09/2014 13:40 WIB

Kasus Pemerasan

Jero Wacik dan Pertaruhan Nama Baik Status Mahasiswa Teladan ITB

Rachmadin Ismail – detikNews

Halaman 1 dari 2

Jakarta – Dalam beberapa catatan biografinya, mantan Menteri ESDM Jero Wacik selalu memajang status Mahasiswa Teladan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai bagian prestasi akademik dalam hidupnya. Namun setelah jadi tersangka pemerasan oleh KPK, ‘gelar’ itu menjadi sorotan. Masihkah Jero layak dijadikan teladan?

Saat kuliah, Jero memang menjadi mahasiswa teladan. Dia mendapat predikat terhormat itu saat lulus pada tahun 1973 dari jurusan teknik mesin ITB. Dalam catatan biografinya, Jero aktif di berbagai organisasi saat masih kuliah. Dia juga sambil bekerja di beberapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Engineering di ITB.

Selama kuliah, ayah dari tiga putri dan satu putra ini juga menulis buku antara lain, “Cara Mudah Menjadi Wirausaha” yang diterbitkan Lembaga Penerbit UI (LP UI) pada 1998, “Fisika untuk SMA” diterbitkan Ganesha Exact Bandung (1979), dan “Matematika untuk SMA” Ganesha Exact Bandung.

Nah, prestasi Jero saat kuliah kini mulai dibandingkan dengan statusnya sebagai tersangka pemerasan. Penerima gelar mahasiswa teladan ITB lainnya, merasa terganggu bila gelar itu terus dibicarakan, padahal sang pemilik berurusan dengan korupsi.

“Maksud saya ini adalah sangat mengganggu, sebelumnya ada Rudi Rubiandini (kasus suap SKK Migas). Status mahasiswa teladan seharusnya dipertahankan sampai kapan pun, kasihan institusinya (ITB),” kata Pandji R Hadinoto, salah seorang penerima gelar mahasiswa teladan ITB lainnya di tahun 1973, kepada detikcom, Senin (22/9/2014). Pandji kala itu duduk di jurusan Teknik Sipil.

Pandji dan Jero saling mengenal saat mahasiswa. Mereka sama-sama di organisasi kemahasiswaan. Pandji mellihat Jero sebagai sosok yang aktif ketika kuliah. Bahkan saat pria asal Bali itu jadi tersangka, Pandji sangat kaget.

Namun, di balik itu semua, dukungan Pandji tetap pada KPK agar mengusut tuntas kasus ini. Proses hukum harus dilaksanakan sebaik-baiknya, apa pun prestasi Jero di masa muda.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)

 Pandji RH Bawaslu
Senin, 22/09/2014 13:40 WIB

Kasus Pemerasan

Jero Wacik dan Pertaruhan Nama Baik Status Mahasiswa Teladan ITB

Rachmadin Ismail – detikNews

Halaman 2 dari 2

“Bisa jadi itu tidak terlepas dari perjalanan waktu dan lingkungan. Waktu itu memang teladan, tapi karena situasi dan kondisi, jadi seperti itu,” tambahnya.

Demi mendukung KPK, Pandji mengajak rekan-rekannya yang menjadi mahasiswa teladan di ITB untuk berkumpul. Dia ingin membuat sebuah diskusi untuk membahas persoalan ini. Surat elektronik yang berisi undangan pada mereka pun sudah disampaikan.

“Karena ini masalah keteladanan seorang negarawan. Itu yang panting,” tegasnya.

Cuplikan surat undangan itu adalah, “Semoga dengan berkumpul kembalinya para putra-putri terbaik ITB 1973 itu, dapat jadi upaya perbaikan citra karakter alumni ITB ke publik berkerangka Poros Karakter Pancasila Indonesia.”

Baca Juga

REPINDO

 Rabu, 03 September 2014, 17:13 WIB

JERO WACIK TERSANGKA: Licinnya Minyak Gelincirkan Sang Mahasiswa Teladan ITB 1973 ke KPK

Ismail Fahmi

Menteri ESDM Jero Wacik/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA–Kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan  Menteri ESDM Jero Wacik pada hari ini, Rabu (3/9/2014) menjadi trending topic tidak saja di media sosial, tetapi juga elektronika dan online.

Pria kelahiran Singaraja, Bali, 24 April 1949  ini merupakan lulusan sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada 1973  dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1983).

Dia seorang pekerja keras. Saat masih duduk di bangku ITB, Jero sudah bekerja di bebarapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Enggineering, di ITB.

Kendati sambil bekerja dan aktif berorganisasi, Ensiklopedi Tokoh Indonesia mencatat dia berhasil menyelesaikan pendidikan di ITB dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973.

Usai menyelesaikan pendidikan di Kampus Ganesa, Jero langsung bekerja di PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager (1974-1975).

Di perusahaan otomotif terkemuka Grup Astra International ini kariernya terus menanjak dengan posisi jabatan mulai dari asisten (1974) hingga menjabat Goverment Sales Manager (1990)

Suami dari Triesna ini pun banyak memanfaatkan kesempatan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa dalam rangka kursus dan seminar-seminar selama bekerja di United Tractors itu.

Sampai dia lebih memilih menjadi wiraswasta yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata pada 1992.

Selain berkecimpung dalam bidang otomotif dan pariwisata, dia pun mempunyai komitmen tinggi pada dunia pendidikan.

Ayah dati tiga putri dan satu putra, ini juga menyempatkan waktu sebagai dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI.

Selain itu, Jero juga menyempatkan diri menulis buku antara lain, “Cara Mudah Menjadi Wirausaha” yang diterbitkan Lembaga Penerbit UI (LP UI) pada 1998, “Fisika untuk SMA” diterbitkan Ganesha Exact Bandung (1979), dan “Matematika untuk SMA” Ganesha Exact Bandung.

Sebagai seorang putra Bali dan pengusaha yang bergerak dalam industri jasa pariwisata yang kemudian dipercaya menjabat Menbudpar, komitmennya untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional juga sangat tinggi.

Menurutnya, pembenahan pariwisata Indonesia akan dimulai dari pengamanan aset-aset wisata. Pemberian rasa aman saat berwisata, katanya, akan merangsang orang pergi pelesiran ke pelosok Nusantara.

“Pariwisata pada situasi sekarang ini diharapkan menjadi sumber devisa bagi negara. Tentunya menjadi penyumbang kedua setelah migas,” kata Jero Wacik suatu hari.’

BERGEGAS KE SENAYAN

Berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Pada 18 Oktober 2011, Jero dipindah tugaskan ke pos  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia menggantikan Darwin Zahedy Saleh.

Sebentar lagi,  Sekretaris Majelis Tinggi  Partai Demokrat ini akan melepaskan jabatannya sebagai Menteri ESDM, dengan terpilihnya yang bersangkutan sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Namun, malang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih. Belum sempat menduduki kursi di Senayan, Jero  harus mengakhiri karirnya di KPK. Dia  ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalagunaan kekuasan.

Jero diduga menerima dana hingga Rp9,9 miliar sebagai hasil dari tindakan pemerasan dan penyalagunaan kekuasaan saat  menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 2011.

KPK menyangkakan pria berpenampilan flamboyan ini dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP.

Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kasus yang menerpa Jero  merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM dengan tersangka mantan Sekjen  Kementerian ESDM Waryono Karno.

Ketika Sekjen ESDM ditahan KPK, Jero selalu berkelit bahwa dia tak terlibat. Tapi waktu  telah membuktikan bahwa licinnya minyak menggelincirkan dirinya ke KPK.

 BACA JUGA:

o JERO WACIK JADI TERSANGKA: Penunjukkan Menteri ESDM Baru Tunggu Keputusan Presiden SBY

JERO WACIK JADI TERSANGKA: Begini Sikap Pejabat Kementerian ESDM

JERO WACIK TERSANGKA: Terima Rp9,9 Miliar, KPK Kenakan Pasal Pemerasan

JERO WACIK TERSANGKA: KPK Layangkan Surat Pencekalan

o Jadi Tersangka, Jero Wacik Siapkan Mental

JERO WACIK JADI TERSANGKA: Sebagai Sesama Menteri, Bagaimana Reaksi Dahlan Iskan?

JERO WACIK TERSANGKA: SBY Terkejut, Belum Terima Pemberitahuan Tertulis

Editor : Ismail Fahmi

Jero Wacik dan Akhir Cerita “Sengkuni”

Rabu, 03 September 2014 14:40 wib | Misbahol Munir – Okezone

Jero Wacik dan Akhir Cerita Jero Wacik (kiri), Syarief Hasan dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA – Akhirnya, teka-teki tentang keterlibatan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sudah terjawab. KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalan kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM, Rabu (3/9/2014).

Pria kelahiran Singaraja, Bali, 24 April 1949 ini, menjabat sebagai Menteri ESDM periode 2011-2014. Sebelumnya, Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu, tongkat estafet kementerian tersebut ia berikan kepada Mari Elka Pangestu.

Jero Wacik mulai santer diperbincangkan khalayak setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM. Lulusan sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung tahun 1974 itu, sebelumnya merupakan seorang pengusaha jasa pariwisata. Lalu sejak 2004 ia aktif di Partai Demokrat dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2004.

Bahkan dua dari tiga perusahaan yang dimilikinya, bergerak di bidang hotel, biro perjalanan wisata, yaitu PT Griya Batu Bersinar, dan PT Pesona Boga Suara, yang berkantor di Jakarta dan Bali. Sementara, bidang usaha lainnnya yaitu, PT Puri Ayu, bergerak di bidang interior, disain tekstil. Dia menggeluti bidang tersebut sejak 1990-an. Jauh sebelum usahanya berkembang, dia sempat bekerja di perusahaan industri otomotif.

Berkat usahanya yang lebih banyak bergerak di bidang pariwisata, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Jero Wacik ke Cikeas, Bogor pada Selasa 19 Oktober 2004. Melalui pertemuan singkat sekira beberapa menit, pria yang juga jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1983 mengaku dijejali berbagai pertanyaan seputar pariwisata dan budaya.

Sejak kuliah di ITB, dia sudah bekerja di beberapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Enggineering, di ITB. Meski sibuk bekerja, dia juga aktif berorganisasi. Prestasi dunia akademiknya pun tak mengecewakan, dia berhasil menyelesaikan pendidikan di ITB pada 1973 dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB.

Selesai kuliah di ITB, pria asal Bali itu langsung bekerja di PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager sejak 1974-1975. Lambat laun, di perusahaan otomotif terkemuka Grup Astra International ini kariernya terus menanjak. Dari posisi jabatan asisten pada 1974 hingga menjabat Goverment Sales Manager pada 1990.

Saat bekerja di United Tractors, dia banyak memanfaatkan kesempatan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa dalam rangka kursus dan seminar-seminar. Tepat pada 1992, akhirnya dia memilih menjadi wiraswasta yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata.

Berkat usahanya yang bergerak di bidang pariwisata, dia dipercaya menjabat Menneg Budaya dan Pariwisata. Karena komitmennya terhadap dunia pariwisata, Jero Wacik pun diangkat kembali menduduki posisi Menneg Budaya dan Pariwisata di Kabinet Bersatu Jilid II. Selang beberapa tahun kemudian, persis pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Jero Wacik dipindah tugaskan menggantikan Darwin Zahedy Saleh sebagai Menteri ESDM.

Di partai yang berlambang bintang Mercy itu, karier Jero Wacik dimulai dari posisi Wakil Sekjen DPP. Kesetiaanya terhadap Ketua Dewan Pembina SBY tak bisa diragukan. Bahkan, dia berperan besar terhadap penggulingan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai dengan alasan terlibat kasus korupsi Hambalang. Dia pun disebut sebagai “Sengkuni” oleh Anas karena menjadi dalang penggulingannya.

Melalui Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Bali, akhirnya Jero Wacik mendapat posisi Sekertaris Majelis Tinggi. Saat ini Jero Wacik akan mengakhiri kariernya di jeruji besi.
(hol)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

20
Sep
14

PusKesMas : Makanan2 Pertajam Daya Ingat dan Stem Cell

Pertajam Daya Ingat Dengan Makanan-makanan Ini

DREAMERSRADIO.COM – Dreamers, ada yang sering mudah lupa? Kebiasaan ini bukan hanya merugikan diri sendiri, namun terkadang juga orang lain. Menjaga daya ingat adalah penting agar terhindar dari kepikunan di hari tua. Berikut makanan yang dapat menjaga daya ingat!

1. Kubis

Kubis mengandung asam folat yang baik untuk mengatasi masalah pada memori. Asam folat adalah zat gizi terbaik untuk daya ingat.

 

2. Telur

Telur mengandung protein yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan vitamin B6 dan B12 juga berperan baik dalam mempertahankan daya ingat. Jika kekurangan dua vitamin tersebut, maka daya ingat akan menurun lebih cepat.

 

3. Brokoli

Sebuah penelitian di Harvard menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi sayuran ini dalam jumlah banyak akan menurunkan resiko kepikunan. Brokoli mengandung antikosidan

Kisah Horor Peneliti Pengembangan Stem Cell

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Ada cerita horor di balik proses produksi massal pengembangan stem cell (sel punca) di Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga Surabaya.

Adalah  Prof Fedik Abdul Rantam sang penggagas regenerasi sel memang tak pelit ilmu. Ia mengawal terus proses pengolahan sampel yang dijadikan bahan baku stem cell di laboratorium ITD. Felix setia menemani para peneliti yang memanfaatkan fasilitas laboratorium stem cell yang dikepalainya.

Aktivitas para peneliti ini lebih banyak di malam hari. Bagi orang pada umumnya,  berada dalam gedung ITD malam hari akan terasa merinding.

Mahasiswa Unair atau UA mengenalnya sebagai gedung wingit. Gedung yang akrab dengan dedemit dan makhluk gaib.

“Ya di sini memang wingit (angker) kalau malam. Tapi Gedung itu, kami-kami para peneliti di sini sudah tidak mempan dengan penampakan,” kata Fedik sembari tertawa.

Perbincangan siang itu kemudian sedikit beralih ke pengalaman ‘dihantui’ dedemit dari beberapa peneliti.

Terlepas dari cerita angker itu, para peneliti tetap serius melakukan riset agar stem cell bisa jadi `obat’ . Stem cell ini dibuat dengan menggunakan sel puncu atau sel induk yang telah dikembangkan. Prinsip penyembuhan dilakukan dengan menanam sel hasil pengembangan ini dalam tubuh.

Tujuannya menggantikan sel  mati, rusak, dan berpenyakit, sehingga organ-oragan yang terganggu atau rusak bisa berfungsi kembali.

Riset menunjukkan teknologi stem cell memiliki kekuatan ampuh untuk menyebuhkan berbagai penyakit dan kerusakan organ.

Bahkan para pasien penyakit  ini dikenal tanpa harapan, macam HIV/AID, diabetes militus (kencing manis), remuk tulang, dan berbagai kanker, punya harapan untuk diselamatkan.

Kalangan dokter menyebut teknologi stem cell sebagai era baru dunia kedokteran.

Keberhasilan ITD UA memproduksi stem cell ini  lebih maju dibanding Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro.

Selain bisa memproduksi,  ITD sudah bekerjasama dengan Kimia Farma. Perusahaan milik negera inilah yang akan menjadi motor produksi stem cell massal hasil riset bertahun-tahun para awak ITD.

Baca Juga:

Kulit Sang Peneliti Stem Cell Jadi Lebih Halus

Banyak yang Menganggap Tabu Menyimpan Tali Pusar untuk Stem Cell

Pria Ini Pelopor Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Untuk Tubuh Manusia

20
Sep
14

IpTek : Mumi Usia 5300 Tahun

19-9-1991: Mumi Otzi Ditemukan, Lalu 7 ‘Kutukan’ Terjadi…

Pada 19 September 1991 pukul 13.30, 2 wisatawan asal Jerman Erika dan Helmut Simon sedang mendaki Pegunungan Alpen. Keduanya baru saja turun dari puncak Finail di daerah Tisenjoch, di tengah perjalanan, mereka melihat onggokan berwarna coklat yang tertutupi es.

Setelah didekati, Simon menyadari bahwa ternyata objek tersebut adalah mayat manusia. Ia melihat jelas tengkorak kepala, lengan dan punggung meskipun bagian bawah tubuhnya masih tertutupi es. Awalnya ia mengira itu jasad baru, mungkin seseorang yang mengalami kecelakaan maut.

Dugaannya salah. Ternyata itu adalah mumi tertua yang pernah ditemukan,  yang diawetkan secara alami. Jasad awet berusia 5.300 tahun tersebut dikenal dengan nama Otzi The Iceman hingga sekarang.

Setelah temuan itu dilaporkan, para ilmuwan dan arkeolog pun dilibatkan. Dan bukan perkara mudah untuk mencoba mengeluarkan mumi itu dari bongkahan batu yang menjepitnya. Cuaca yang kurang bersahabat ditambah dengan terbatasnya peralatan membuat proses evakuasi mumi menjadi sulit. Setelah 4 hari mencoba, pada 23 September 1991, tubuh Otzi akhirnya bisa diangkat.

Ditempatkan dalam kantong jenazah, Otzi lantas diterbangkan ke kota Vent dengan helikopter. Mumi itu dibawa ke Institut Kedokteran Forensik di Innsbruck untuk  diteliti. Para arkeolog meyakini mumi itu meninggal pada tahun 3000 SM. Saat itulah, para arkeolog menyadari bahwa Otzi adalah salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan di abad modern ini.

Siapakah Otzi?

Setelah melalui proses penelitian yang panjang, Otzi diketahui adalah seorang pria yang hidup antara tahun 3350 sampai 3100 SM pada era Chalcolithic. Tingginya sekitar 5 meter, ia meninggal pada usia 46 tahun. Juga diketahui Otzi menderita arthritis. Seperti dikutip dari History1900s.

Pakaian yang dikenakan Otzi juga sangat rinci. Otzi memakai topi bulu, jaket bulu domba yang ditutupi mantel rumput tahan cuaca, sepatu kulit setinggi lutut dilapis rumput sebagai penyekat.

Otzi juga membawa sejumlah peralatan ketika ia meninggal, diantaranya kapak yang terbuat dari tembaga, pisau batu, busur dan anak panah. Ia juga memiliki pemantik api yang berisi potongan-potongan tanaman berbeda, batu dan pirit untuk membuat percikan api.

Pemeriksaan terhadap Otzi menunjukkan kerusakan yang parah pada giginya. Ada kemungkinan ia memakan butiran-butiran kerikil kasar dan menggunakan giginya sebagai alat. Kuku-kuku jari Otzi menunjukkan bahwa dia sering melakukan pekerjaan yang kasar.

Analisis DNA juga membuktikan bahwa ia rawan terkena penyakit-penyakit berat. Mungkin, hal inilah yang menyebabkan Otzi tak kuat menghadapi cuaca buruk yang membekukannya sampai mati. Selama diotopsi, organ-organ dalam Otzi diperiksa, dan hasil otopsi menunjukkan bahwa semua organ berada dalam keadaan baik tetapi paru-parunya menghitam. Diperkirakan karena Otzi sering menghirup asap perapian.

Otzi memiliki 57 tato di tubuhnya, menurut para peneliti, hal itu hampir menyamai akupuntur modern yang biasa dilakukan untuk mengobati berbagai gejala penyakit.

Analisis menunjukkan bahwa Otzil ternyata juga  menderita osteoarthrosis dan parasit usus. Hasil analisis pada tulangnya, diketahui bahwa Otzi kerap melakukan perjalanan jauh, menapaki jalan panjang yang kasar dan berbukit.

Teka-teki kematiannya pun masih mejadi misteri. Awalnya ia diyakini meninggal karena kedinginan, namun hasil X-ray pada tahun 2001 menguak bahwa ada ada anak panah yang pernah bersarang di bahunya. Hasil CT scan pada tahun 2005 menduga anak panah itu menembus salah satu arteri Otzi — kemungkinan besar jadi penyebabnya kematiannya.

Analisis DNA pada 4 sampel darah berbeda yang ada pada baju dan peralatannya juga menimbulkan spekulasi lain bahwa Otzi tewas akibat dibunuh.

Studi yang dilakukan pada tahun 2013 dan dimuat pada jurnal Forensic Science International: Genetics, menemukan bahwa Otzi punya setidaknya 19 kerabat laki-laki dari pihak ayah.

“Kita bisa mengatakan bahwa manusia es itu dan 19 kerabat itu berbagi nenek moyang yang sama, yang mungkin telah hidup 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu,” kata salah satu penulis studi Walther Parson, ilmuwan forensik dari Institute of Legal Medicine di Innsbruck, Austria seperti dimuat Huffington Post.

Temuan para kerabat Otzi dilakukan tanpa sengaja. Kala itu Parson dan para koleganya sedang meneliti bagaimana geografi Alpen mungkin telah mempengaruhi genetika orang-orang di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari studi, para ilmuwan menganalisa material genetik dari kromosom pria (Y) yang diturunkan dari pihak ayah — dari 3.700 orang di wilayah itu.

Baca selanjutnya: 7 ‘Kutukan’ Otzi…

7 ‘Kutukan’ Otzi

7 ‘Kutukan’ Otzi?

Kisah lain yang menarik soal Otzi adalah desas-desus soal kutukan yang menyertainya. Konon, menurut desas-desus, manusia purba itu merasa marah karena ‘ketenangannya’ selama 53 abad diganggu manusia.

Rumor adanya kutukan dimulai ketika turis yang menemukan mumi itu, Helmut Simon, meninggal dunia dalam badai salju saat hiking di tempat yang sama di mana ia melihat Otzi yang menyembul di es.

Hanya dalam waktu beberapa jam setelah pemakaman Simon, kepala tim penyelamat gunung yang ditugaskan untuk menemukannya, Dieter Warnecke, 45, meninggal karena serangan jantung.

Kemudian, pada bulan April 2005, arkeolog Konrad Spindler, 55, yang pertama kali memeriksa mayat Otzi, meninggal karena komplikasi multiple sclerosis.

Lalu, kepala tim forensik yang memeriksa Otzi,  Rainer Henn tewas dalam kecelakaan saat akan memberi kuliah soal manusia es itu. Pendaki gunung yang mengantar Henn ke mumi, Kurt Fritz tewas dalam insiden longsoran salju. Orang yang merekam evakuasi Otzi,  Rainer Hoelzl, meninggal akibat tumor otak.

Yang ketujuh, arkeolog molekul kelahiran AS, Tom Loy ditemukan tewas di rumahnya di Brisbane saat menyelesaikan sebuah buku tentang Otzi.

Namun kerabat dan rekan Loy membantah, itu terkait kutukan Otzi. “Loy tak percaya kutukan,” kata salah satu kolega mendiang seperti dimuat situs Deutsche Welle. “Itu sekedar takhayul. Manusia pasti mati.”

Tak ada yang tahu pasti mengenai kebenaran kutukan tersebut. Sosok Otzi The Iceman akan tetap menjadi misteri hidup. Otzi kini dipamerkan di Museum Arkeologi di South Tyrol, Bolzano, Italia. Ia disimpan dalam ruangan bersuhu 12 derajat Fahrenheit dengan kelembaban 99 persen.

Tak hanya temuan Otzi, sejumlah kejadian menarik juga terjadi pada tanggal 19 September.

Pada 19 September 1692, Giles Corey digencet sampai mati dengan batu berat, karena menolak menjawab tuduhan santet yang dialamatkan padanya. Dia adalah satu-satunya orang di Amerika Serikat yang dihukum dengan cara sadis itu.

Tanggal yang sama di tahun 1783, balon udara panas pertama diterbangkan di Versailles, Prancis. Penumpangnya bukan manusia, melainkan seekor domba, ayam, dan bebek. (Imelia Pebreyanti/Ans)

20
Sep
14

IpTek : Piramida Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat

Piramida Gunung Padang Untuk Kemakmuran Indonesia !


Rabu, 17 September 2014
alt

JAKARTA- Temuan-temuan dari hasil penggalian situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat yang akan diumumkan 20 September 2014 yang akan datang diabdikan bukan hanya untuk kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia, tetapi untuk kemajuan peradaban umat manusia di dunia. Hal ini ditegaskan  oleh Staff Khusus Presiden, Andi Arief yang menjadi inisiator penelitian situs Gunung Padang kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (17/9).
“Terus terang para peneliti sudah melapor ke Presiden bahwa memang hasil riset Gunung Padang bukan hanya mengubah sejarah tetapi juga berpotensi membawa kemakmuran bangsa ini seperti diamanatkan pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.
Ia menyesali sikap beberapa pihak intelektual yang masih mengganggu untuk menggagalkan riset Gunung Padang yang masih terus berjalan sampai saat ini.
“Saya berharap semua yang telah membuat ulah, fitnah dan menggagalkan riset ini untuk mengubah perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan sikap intelektual. Penuntasan riset tetap berjalan. Ini sekaligus mempertegas ketulusan TNI dalam membantu riset dan menjaga situs itu. TNI bukanlah seperti 200 orang pasukan Raffles yang merusak Borobudur, atau seperti pasukan Napoleon yang mengobrak- abrik Piramida Giza,” jelasnya.
Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik(PRD) ini menegaskan bahwa rakyat pemerintah dan TNI akan bekerjasama sekuat tenaga menjaga Gunung Padang untuk kepentingan bangsa Indonesia dan umat manusia.
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

Juru Kunci: Gunung Padang, Bukit Penerang

Situs megalitikum Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat diyakini sebagai keraton atau istana Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi. Di situs yang lebih tepat dikatakan bukit ini, juga berkembang cerita bahwa Prabu Siliwangi pernah mendiami keraton yang diceritakan berada di zaman Kerajaan Padjajaran.

Juru Pelihara atau Juru Kunci Gunung Padang Nanang mengatakan, Gunung Padang sebagai pusat kehidupan. Karena berada di tengah dan dikelilingi pegunungan dan perbukitan, seperti Gunung Gede-Pangrango, Gunung Pasir Baluh, Gunung Batu, Gunung Gede-Pangrango, dan Bukit Ciwangun.

“Gunung Padang itu inti. Berada di tengah dan dikelilingi gunung-gunung, bukit-bukit,” kata Nanang, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (19/9/2014).

Nanang menuturkan, Gunung Padang tak cuma sekedar situs yang ditengarai adalah keraton atau istana, tapi juga memiliki makna tersendiri. Makna itu yang diturun-temurunkan dari para orang tua dulu. Yakni Niti Taraje Nincak Hambalang.

“‎Menurut orang tua dulu ini bermakna Niti Taraje Nincak Hambalang.‎ Artinya, kehidupan tidak bisa instan, harus berjalan bertahap. Harus ada prosesnya. Berdoa, berikhtiar, baru apa yang diinginkan bisa didapatkan,” jelas dia.

Dari sisi namanya, ‘Gunung Padang’, Nanang juga punya‎ cerita yang dikisahkan dari kakeknya. Bahwa nama Gunung Padang itu punya arti Bukit Cahaya atau Bukit Penerang yang menjadi sumber cahaya atau penerangan bagi masyarakat sekitarnya.

“Padang itu artinya terang atau cahaya. Jadi artinya Gunung Padang itu bukit cahaya. Sumber penerangan,” papar Nanang.

“Jadi kalau orang-orang yang ingin minta petunjuk harus datang ke sini dengan hati. Berdoalah ke Tuhan YME, jangan puja batunya atau gunungnya,” imbuh Nanang seraya mengimbau.




Blog Stats

  • 2,456,938 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers