Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



02
Nov
15

Kebangsaan : Hari Santri dan Pelurusan Narasi Sejarah

Logo Benteng Pancasila

Hari Santri dan Pelurusan Narasi Sejarah

Oleh: Munawir Aziz

AKHIRNYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya untuk menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Janji tersebut bermula ketika kampanye pemilihan presiden, persisnya pada 27 Juni 2014. Ketika itu Jokowi bersilaturahmi ke Pesantren Babussalam, Malang, Jawa Timur.

Di hadapan santri dan para kiai, Jokowi berjanji menahbiskan 1 Muharam sebagai Hari Santri. Namun, argumentasi ideologis, kultural, dan sejarah untuk Hari Santri lebih tepat jika ditetapkan pada 22 Oktober. Untuk itu, mewakili santri dan komunitas pesantren di seluruh Indonesia, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siradj menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa lebih tepat jika Hari Santri ditetapkan pada momentum 22 Oktober.

Esai Bandung Mawardi, 1 Muharam 1437, Hari Santri Nasional ( Jawa Pos, 14 Oktober 2015), cukup menggelitik. Dalam esai tersebut, Bandung menggugat Presiden Jokowi yang kerap menebar janji.

Di bagian akhir esainya, Bandung juga mengajukan pertanyaan, apakah Hari Santri itu milik NU atau Indonesia? Dia juga melontarkan tanya tentang siapakah santri.

Atau, dalam bayangan penulis, lebih tepatnya: Apa sumbangsih santri bagi bangsa ini? Tentu saja pertanyaan itu penting untuk diurai jawabannya agar tidak menimbulkan kekeliruan asumsi.

Santri, Pengawal NKRI

Perjuangan kaum santri dalam mengusahakan kemerdekaan bukanlah tujuan untuk komunitasnya sendiri, melainkan untuk bangsa Indonesia seutuhnya. Perjuangan kaum santri melawan kolonialisme tidak sekadar dilakukan pada awal abad ke-20, tapi jauh sebelum itu.

Pada pertengahan abad ke-18, ketika VOC berupaya menyesap kekayaan Nusantara, para santri tidak tinggal diam untuk berjuang. Perang Kuning (1740–1743) merupakan gabungan kekuatan antara orang Tionghoa, pasukan Mas Garendri (Raden Mas Said), dan laskar santri yang berjuang melawan penjajah. Di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Lasem, hingga Tuban, para santri terlibat dalam Perang Kuning (Daradjadi, 2013).

Selanjutnya, ketika Perang Jawa berkobar pada 1825–1830, para santri bersetia menjadi lingkaran strategis bagi Pangeran Diponegoro Sayyidin Panatagama. Tercatat, Kiai Khasan Besari, Kiai Maja, dan beberapa jaringan kiai pesantren menjadi tulang punggung perjuangan pasukan Diponegoro.

Di pengujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, para kiai tidak pernah menyurutkan peran dalam melawan penjajah. Selain berperang secara fisik dalam medan laga, para kiai merawat pengetahuan dengan membentuk pesantren sebagai tempat belajar dan mengaji, yang mengacu pada praktik pendidikan yang diwariskan Wali Sanga di tanah Jawa. Narasi pengajian kaum santri juga termaktub dalam kisah Centhini, yang menceritakan perjalanan panjang Cebolang serta kisah Tembangraras-Amongraga.

Koneksi kiai-santri itulah yang menjadikan jaringan pesantren sebagai tulang punggung pengetahuan warga Islam di Nusantara. Sekaligus menjadi ciri khas pendidikan agama di negeri ini karena sanad (jaringan pengetahuan) yang tidak pernah terputus.

Kekuatan sanad itulah yang membuat kaum santri mendapatkan didikan moral, bukan hanya kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan spiritual. Itu sesuai dengan jargon revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Revolusi mental tidak hanya menyentuh kecerdasan otak, tetapi juga menggunakan kecerdasan jiwa. Itulah yang menjadi jawaban untuk perbaikan moral bangsa ini.

Bukti lain nasionalisme kaum santri, pada 1936 para kiai bermusyawarah di Banjarmasin. Hasilnya, diputuskan konsep negara sebagai dar as-salam (negara kedamaian). Itulah praktik visioner dari khazanah pesantren yang berlandasan prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i’tidal (berkeadilan).

Hari Santri, Identitas Kebangsaan

Lalu, kenapa Hari Santri 22 Oktober menjadi penting bagi bangsa Indonesia? Sebab, Hari Santri bukan hanya milik Nahdlatul Ulama, melainkan milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Hari Santri bukan sekadar selebrasi tentang pengakuan negara atas perjuangan kaum santri, tapi menjadi pintu untuk menulis ulang sejarah dan peradaban bangsa ini. Perlu diketahui, 22 Oktober adalah momentum ketika Kiai Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa yang disebut ”resolusi jihad”. Gema fatwa itulah yang menginspirasi ribuan pemuda dan santri untuk bertarung habis-habisan menegakkan NKRI di pelbagai daerah, terutama Surabaya pada 10 November 1945. Dengan demikian, peristiwa 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan berakar pada momentum penting 22 Oktober 1945.

Apa yang diperjuangkan setelah Hari Santri? Yang paling penting adalah memutar arus sejarah dan pengetahuan untuk berdikari dalam karakter khas bangsa ini.

Peristiwa 22 Oktober 1945 telah lama ditenggelamkan oleh narasi pengetahuan kolonial, yang diteruskan oleh rezim-rezim setelahnya, terutama dalam proyek pengetahuan Orde Baru. Hari Santri, dengan demikian, adalah keinsafan pemimpin bangsa atas sejarah perjuangan panjang yang dilakukan segenap umat muslim negeri ini. []

JAWA POS, 19 Oktober 2015

Munawir Aziz  ;  Peneliti dan pengurus Lajnah Ta’lif wan-Nasyr (LTN) PB NU; Wakil sekretaris Kornas Hari Santri

Revolusi Spiritual

Oleh: Jakob Sumardjo

Manusia adalah tindakannya. Perbuatan manusialah yang mengubah diri dan lingkungan hidupnya, bukan kata-kata dan pikirannya.

Keinginan dan pemikiran tak mengubah kehidupan, kecuali Anda mewujudkannya dalam tindakan. Anda mungkin menguasai pengetahuan filosofis, normatif, historis mengenai apa yang baik dan tidak baik. Namun, selama Anda pendam dalam kepala saja, tak akan ada perubahan, kecuali Anda bertindak dengan mengajarkannya pada orang lain. Lebih bagus lagi diterjemahkan dalam tingkah laku.

Lebih baik tahu sedikit mengenai apa yang baik dan tidak baik, tetapi Anda jalankan pada setiap kegiatan. Perbuatan itulah kata-kata Anda, ajaran Anda.

Dengan demikian, pikiran dan kata-kata bukan hal utama. Yang utama justru keinginan, niat, dan tekad yang diwujudkan dalam tindakan. Masyarakat Jawa menamakannya niat, ilmu, dan laku, sedangkan Sunda menyebutnya tekad, ucap, lampah. Masyarakat kuno kita menyebutnya hedap, sabda, bayu: will, mind, power. Itulah tripartit mental manusia.

Bahwa mental semacam itu ada pada manusia, sebenarnya berkualitas spiritual. Ajaran kuno dalam kitab Sunda, Sewaka Darma, menyebutkan bahwa tripartit tekad-ucap-lampah itu adalah Sang Hyang Hidup itu sendiri. Kitab ini menggambarkannya seperti ini: kalau tidak ada penonton, kalau tidak ada dalang, panggung sunyi sepi ibarat raga tanpa jiwa; lebih tidak berharga lagi kalau ditinggalkan tekad, ucap, lampah; sama saja ditinggalkan oleh Sang Hyang Hidup.

Gejala hidup yang utama adalah gerak. Orang Jawa mengatakannya sebagai wong mati ora obah (orang mati tidak bergerak). Tetapi, Leonardo da Vinci menimpali bahwa tanpa tenaga (energi) tidak ada gerak. “Dengan demikian, tenaga adalah esensi spiritual,” kata seniman Renaisans yang serba bisa ini.

Mengacu pada omongan- omongan ini, maka perbuatan manusia mengandung hakikat spiritual. Dari gerak perbuatanlah manusia diketahui nilai spiritualnya. Apakah perbuatan itu digerakkan niatnya yang baik atau tidak baik. Niat baik memproduk perbuatan baik. Meski demikian, niat yang baik tidak selalu menghasilkan perbuatan baik, kalau pikiran dilibatkan.

Dalam folklor Si Kabayandikisahkan Si Kabayan sedang dicukur oleh tukang cukur onder de boom (di bawah pohon, tukang cukur murah). Si tukang cukur berniat baik, yakni menghibur langganan dengan bercerita selama mencukur. Ceritanya tentang matinya Gatotkaca dalam Baratayuda. Kabayan jengkel karena niatnya dicukur secara cepat dan tak suka dengar cerita. Kata Kabayan: pendekan (ceritanya). Tetapi, si tukang cukur menangkap maksud itu sebagai: pendekan (potongan rambutnya). Ketika terakhir kalinya Kabayan membentak: pendekan!!, jawab tukang cukur: dipendekkan apanya lagi, Kabayan, ini sudah gundul!

Pikiran, kata-kata, bisa menyesatkan. Itu sebabnya, dalam ruang-ruang pengadilan sering terjadi tragedi: orang tak berbuat salah dihukum berat, sedangkan yang berbuat jahat malah bebas. Pengadilan adalah perang kata-kata, adu pikiran, sehingga yang berniat baik justru dikalahkan oleh yang berniat jahat.

Begitu pula dalam kehidupan politik, terjadi perang kata-kata, perang argumentasi, yang boleh jadi bertolak dari niat tidak baik. Keputusannya pun kelak tentu saja tak baik. Pengacara yang baik itu yang bagaimana? Yang selalu memenangi perkara atau yang niatnya baik membela keadilan? Apakah niat Anda mewakili rakyat ingin membela kepentingan orang banyak atau karena gajinya seratus kali lipat gaji PNS? Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya ada di lubuk hati nurani Anda. Spiritual Anda.

Revolusi mental atau revolusi hati nurani? Berbahagialah mereka yang berkeinginan baik. Di tengah zaman yang materialistik dan hedonistik ini, keinginan manusia terpusat pada kekayaan dan kenikmatan. Karena negara tak kunjung mampu mewujudkan kemakmuran rakyatnya sejak kemerdekaan 70 tahun lampau, maka cara apa saja (pikiran) dapat ditempuh. Cara paling mudah menduduki jabatan-jabatan negara. Negaralah yang menguasai kekayaan bangsa.

Untuk itulah seruan perlu revolusi mental dan revolusi spiritual ditujukan. Rakyat tidak perlu revolusi lagi karena hati nurani rakyat itu di mana pun baik adanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mereka yang mau menduduki jabatan-jabatan penting negara, atau mereka yang mendapat gaji dari negara, harus merevolusi mental dan spiritualnya. Yang bisa mengubah secara total dan radikal mental dan spiritualnya tak lain adalah diri mereka sendiri.

Sejarah Kekaisaran Tiongkok, sejak dinasti Han sampai Manchu, menunjukkan: birokrasi pemerintahan yang korup akan menimbulkan pemberontakan yang didukung rakyat. Rakyat hilang kesabaran menyaksikan tingkah laku penyelewengan, pemerasan, penyalahgunaan, dan manipulasi birokrasi negara yang hanya memakmurkan para pejabatnya. []

KOMPAS, 29 Oktober 2015

Jakob Sumarjo | Budayawan

BELA NEGARA

Nasionalisme Berkurang Bukan di Rakyat, Tapi Pejabat

Sabtu, 31/10/2015 05:33

[image: Nasionalisme Berkurang Bukan di Rakyat, Tapi Pejabat]

Jakarta, *NU Online*
Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia (Lakpesdam) NU Ahmad Suaedy menilai mubazir tentang kebijakan
Kementerian Pertahanan tentang perekrutan pemuda 18- 50 tahun untuk dilatih
bela negara.

Menurut dia, hal itu mubazir karena tidak tuntasnya sosialisasi maksud dan
tujuan serta cara pandang dan target yang akan dicapai dalam bela negara.

“Kalaupun untuk membangun kekuatan pertahanan, syaratnya tidak sesederhana
ini. Harus ada payung hukum setara undang-undang yang mengatur. Dan juga
kita tidak dalam keadaan darurat perang,” ujarnya pada Diskusi Jumatan
Tashwirul Afkar di Perpustakaan PBNU, Jumat (30/10).

Ia menambahkan, jika hal itu diambil dari Revolusi Mental-nya Presiden,
juga tidak tepat dijalankan Kementerian Pertahanan. Mestinya kementerian
yang menangani pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Kementerian Agama.

Jika tujuan bela negara itu untuk menanamkan rasa nasionalisme, sambungnya,
juga salah sasaran. Karena yang berkurang rasa nasionalisme itu bukan pada
rakyat, melainkan pada elit-elit pejabat.

“Banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme serta dinasti-dinasti dalam jabatan,
itulah yang merusak nasionalisme,” tegasnya.

Narasumber lain, Direktur Institute for Defence Security and Peace Studies
Mufti Makarim mengatakan, arti bela negara itu lentur. Orang bisa melakukan
bela negara dengan cara apapun, tidak harus mengikuti pakem tentara saja.

Ia mencontohkan, bagi para atlite yang membela negara untuk meraih medali
emas, itu juga bagian dari bela negara.

Forum kajian ini diadakan setiap Jumat pukul 13.30 WIB di perpustakan PBNU
dalam rangka mengkaji isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Terbuka
untuk siapa pun. *(Faridur Rohman/ Abdullah Alawi) *

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,63205-lang,id-c,nasional-t,Nasionalisme+Berkurang+Bukan+di+Rakyat++Tapi+Pejabat-.phpx

Membangun Nasionalisme Progresif

Oleh: Yudi Latif

KOMITMEN kebangsaan bukanlah perkara yang mudah. Bagi para pemuda-pelajar yang terdidik di sekolah bergaya Eropa, penggunaan bahasa Melayu-Indonesia dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua, pada 28 Oktober 1928, membawa kesulitan yang serius.
Pengamat resmi dari Belanda, Van der Plas, melaporkan bahwa Soegondo Djojopoespito sebagai pemimpin kongres tak mampu menunaikan tugasnya secara baik. Beberapa yang lain tak sanggup hingga terpaksa kembali menggunakan bahasa Belanda. Salah seorang dalam kategori terakhir ialah Siti Soendari, perwakilan dari Poetri Indonesia. Namun, komitmen kebangsaannya membangkitkan tekad untuk menaklukkan kesulitan itu.
Hanya selang dua bulan sejak peristiwa itu, Siti Soendari secara heroik sanggup berpidato dalam bahasa Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928. Perubahan dahsyat dalam tempo cepat dari keberanian seorang Siti Soendari menggunakan bahasa Indonesia dengan melepaskan diri dari bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa keduanya—bahasa Belanda–merupakan simbol dari kuatnya komitmen kebangsaan baru.
Komitmen menggunakan bahasa baru itu menandai transformasi dari ‘nasionalisme kultural’ (ethno-nationalism) menuju ‘nasionalisme politikal’ (civic nationalism). Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etnoreligius yang bersifat lokal dan berserakan mulai mempertautkan diri ke dalam komunitas politik impian yang bersifat lintas kultural bernama ‘Indonesia’.
Pengikatan bersama komitmen kebangsaan dari berbagai identitas kolektif (etnik, agama, kelas, dan gender) ini pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Sejarah membuktikan, nasionalisme politik Indonesia cukup mampu merajut kepentingan masyarakat plural yang sulit menemukan kehendak bersama.
Namun, keampuhan nasionalisme politikal itu baru teruji sebagai kekuatan nasionalisme negatif-defensif ketika dihadapkan pada keburukan musuh bersama dari luar. Padahal, dengan berlalunya kolonial, proyek kebangsaan Indonesia yang berlandaskan pada penemuan ‘batas’ dan ‘lawan’ dengan kolonial itu tak bisa lagi dipertahankan. Nasionalisme politikal dituntut merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya.
Untuk mempertahankan kehendak bersama dan persaudaraan sebangsa, nasionalisme harus memecahkan masalah-masalah konkret yang sumber-sumber masalahnya tidak bisa melulu dialamatkan kepada kejahatan musuh dari luar.
Delapan puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda, Indonesia masih tetap merupakan proyek kebangsaan yang belum tuntas. Perjuangan pemuda kerap kali lebih berhasil untuk ‘menjebol’, tapi belum ampuh untuk ‘membangun’. Masalahnya, seperti kata istilah Berlin, ‘Manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan’.
Untuk itu, perlu dihadirkan konsepsi nasionalisme yang lebih positif dan progresif. Nasionalisme tidak melulu bersandar pada apa yang bisa kita lawan, tapi juga pada apa yang bisa kita tawarkan. Nasionalisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri.
Setiap lompatan besar dalam politik Indonesia selalu tertawan oleh masa lalu. Kebiasaan kita mengutuk masa lalu dengan mengulanginya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (regressive politics).
Untuk melampaui masa lalu, diperlukan konsepsi nasionalisme yang lebih progresif. Kemajuan dan kemaslahatan merupakan produk terpenting dari nasionalisme. Untuk keluar dari kubangan krisis, nasionalisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada kepicikan antiasing (xenophobia).
Seturut dengan misi negara seperti tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme progresif dituntut untuk merealisasikan konsepsi ‘negara-pelayan’. Basis legitimasi negara-pelayan ini bersumber pada empat jenis responsibilitas, yakni perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan.
Negara memiliki legitimasi sejauh melindungi warganya dari bahaya. Sebab, ketertiban dan keselamatan sangat esensial, bukan saja bagi kehidupan, melainkan juga untuk meraih kebahagiaan. Terbukti, negara-negara dengan pencapaian tertinggi dalam indeks kebahagiaan, seperti Norwegia, Swiss, dan Denmark, pada umumnya ialah negara-negara demokrasi stabil yang mampu menegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban.
Legitimasi kedua ialah responsibilitas negara untuk mempromosikan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam memfasilitasi kesejahteraan sangat penting. Seperti ditunjukkan Amartya Sen, kelaparan di berbagai negara bukanlah karena kekurangan makanan, melainkan karena rakyat tak memiliki hak milik dan daya beli sebagai akibat buruknya layanan pemerintahan.
Legitimasi ketiga ialah kemampuan negara mempromosikan pengetahuan dan kebenaran yang sangat vital bagi kelangsungan komunitas bangsa. Tidak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan, seorang Mao dalam revolusi kebudayaannya meyakini ‘sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan’.
Legitimasi pamungkas ialah kemampuan negara menegakkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dan binatang ialah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan.
Keadilan negara sangat vital bagi resolusi konflik dalam masyarakat multikultural. Peringatan Sumpah Pemuda harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Semangat Sumpah Pemuda itu semangat progresif mental muda dengan kobaran komitmen, kebesaran, dan keluasan jiwa yang secara sengaja bersungguh-sungguh memperjuangkan visi dan misi membentuk dan membangun bangsa.
Manakala sekarang tampak tanda-tanda kelunturan dan degenerasi mental progresif kaum muda, kikislah semua kuman kelunturan dan degenerasi itu dengan menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda. []

MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2015

Yudi Latif | Pakar Kebangsaan dan Kenegaraan

31
Oct
15

Perikanan : Berantas Illegal Fishing Ke Konsorsium Google

Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi Buka Data VMS Kapal Indonesia Ke Konsorsium Google
Samdysara Saragih Jum’at, 30/10/2015 19:10 WIB

Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi Buka Data VMS Kapal Indonesia ke Konsorsium Google

Indonesia menjadi negara pertama yang secara resmi bekerja sama dengan GFW.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membuka data-data sistem pemantauan kapal (VMS) dari kapal-kapal ikan yang beroperasi di Indonesia kepada Global Fishing Watch (GFW).

GFW merupakan konsorsium yang terdiri dari Google Earth Outreach, Sky Truth, dan Oceana yang menyediakan perangkat visualisasi aktivitas pergerakan kapal global berbasis sistem identifikasi otomatis (AIS). Dengan menggabungkan data VMS dan AIS maka visualiasi pergerakan kapal penangkapan ikan di Indonesia bisa dilihat di Google Earth dan Google Maps.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini kolaborasi dengan GFW akan menjadi langkah aksi yang efektif untuk memberantas aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di perairan Indonesia dan negara lain.

“IUU Fishing merupakan kejahatan global. Untuk mengakhirinya kita harus menggunakan perangkat yang bisa mengawasi dan mencatat semua kegiatan penangkapan perairan kita,” katanya saat peluncuran di Jakarta, hari ini, Jumat (30/10/2015).

Susi mengatakan GFW dapat diakses secara umum mulai tahun depan. Pasalnya, pada 1 Desember 2015 KKP akan mewajibkan kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) untuk menghidupkan VMS.

“Kalau tidak nyalakan, kami akan periksa dan bekukan SIKPI -nya,” ujarnya.

AIS dirancang sebagai platform keamanan bagi kapal agar terhindar dari tabrakan di laut. Sistem itu menampilkan secara cukup akurat a.l identitas kapal, lokasi, kecepatan, hingga arah tujuan kapal.

Sementara VMS selama ini menjadi sistem pematauan yang diwajibkan pemerintah kepada perusahaan penangkapan ikan komersial. Dalam sistem GFW, data-data VMS terhubung secara komputasi awan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Fika Fawzia mengklaim kemitraan KKP-GWF merupakan terobosan penting untuk menghalau kapal-kapal pelaku IUU Fishing. Dia mengatakan data-data pergerakan dalam sistem itu diperbaharui setiap satu jam.

“Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mau membuka data-data perikanannya. Ini merupakan wujud reformasi pemerintahan,” ujarnya.

Vice President Oceana Jacqueline Savitz mengonfirmasi bila Indonesia menjadi negara pertama yang secara resmi bekerja sama dengan GFW. Menurutnya, langkah itu dapat mendorong kebijakan penegakan hukum guna mengakhiri IUU Fishing.

“Pada akhirnya akan memperbaiki kesehatan suplai ikan dan melindungi mata pencaharian nelayan,” tuturnya.

31
Oct
15

PusKesMas : 7 Khasiat Sehat Jus Labu

 Terpikir untuk minum jus labu ? Ini 7 khasiat sehatnya !
Reporter : Febrianti Diah Kusumaningrum | Sabtu, 31 Oktober 2015 07:17
Terpikir untuk minum jus labu? Ini 7 khasiat sehatnya!

Ilustrasi jus labu kuning. ©2014 Merdeka.com/shutterstock/Sea Wave

Merdeka.com – Labu adalah buah yang populer muncul saat perayaan Halloween seperti saat ini. Sebenarnya tanpa Halloween pun, labu juga umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Biasanya labu yang dikonsumsi diolah dengan cara direbus agar vitamin B1, B2, B6, C dan beta karoten di dalamnya tidak hilang. Selain itu labu juga tinggi akan serat, seng, kalium, zat besi, tembaga dan kalsium.

Ternyata tak hanya direbus, labu juga bisa diolah menjadi jus. Dilansir dari boldsky.com, berikut adalah manfaat sehat minum jus labu.

Menyehatkan pencernaan
Tingginya kandungan serat dalam buah labu membantu dalam mengatur sistem pencernaan Anda. Bahkan minum jus labu bisa menjadi cara alami untuk menyembuhkan sembelit.

Menurunkan tekanan darah tinggi
Anda merupakan penderita tekanan darah tinggi? Minumlah jus labu. Sebab kandungan pektin dalam labu efektif untuk membantu dalam menurunkan kolesterol.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Adanya vitamin C bersamaan dengan mineral dalam labu bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Mendinginkan tubuh
Di tengah musim kemarau seperti ini, merupakan ide yang bagus untuk minum jus labu. Sebab jus labu mampu secara efektif mengurangi suhu atau panas tubuh.

Mencegah Arteriosklerosis
Tahukah Anda bahwa selain dapat menurunkan tekanan darah tinggi, labu juga dapat membersihkan arteri Anda? Sehingga minum jus labu efektif untuk mengurangi risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit Arteriosklerosis.

Menyehatkan ginjal
Minum jus labu secara teratur ternyata bermanfaat untuk menyehatkan hati dan ginjal. Bahkan minum jus labu tiga kali sehari secara rutin membantu untuk menyingkirkan batu ginjal secara alami.

Mengobati insomnia
Anda merupakan penderita insomnia akut? Minumlah jus labu. Sebab ternyata minum jus labu yang dicampur dengan madu adalah cara terbaik untuk menyingkirkan insomnia.

Selain manfaat tersebut, jus labu juga memiliki segudang khasiat sehat lainnya seperti meningkatkan konsentrasi, menghalau mual saat hamil, dan bahkan mengobati TBC. Bagaimana, tertarik untuk minum jus labu?

Baca juga:
Mengintip wajah baru gang Dolly setahun kemudian
Bersihkan foto di SD card, delete atau format?
Ini penjelasan LAPAN soal meteor jatuh di Bengkulu
Heboh Facebook: Gadis Ini Berfoto Romantis Dengan Pizza Bak Sepasang Kekasih
Ini dia mobil sport Yamaha, keren dibawa kemana-mana
Rossi vs Marquez, ini kejelasannya

27
Oct
15

Hari Santri Nasional : Mengenang Perang Rakyat Semesta Bela Tanah Air

KBP45

Mengenang Perang Rakyat Semesta Bela Tanah Air

Oleh: Muhammad Sulton Fatoni

Kota Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945, menyusul Kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensinya, Jepang menarik semua pasukan di wilayah kekuasaannya di Asia, termasuk Indonesia.
Tak menunggu lama, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pascamenyerah, senjata tentara Jepang dilucuti yang di Indonesia dilakukan oleh Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI), yaitu pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia II.
Rupanya, kehadiran AFNEI diboncengi the Netherlands Indies Civil Administration (NICA), sebuah organisasi semimiliter yang bertugas memulihkan sistem administrasi sipil dan hukum pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pascakejatuhan Jepang. Kehadiran kembali Belanda memicu reaksi perlawanan masyarakat Indonesia di beberapa tempat, termasuk di Surabaya.
Surabaya termasuk yang didatangi AFNEI dan NICA pada 15 September 1945 melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Pasukan Sekutu AFNEI dipimpin oleh Sir Philip Christison, sedangkan NICA dipimpin WR Petterson disertai Van Der Plass dan Van Mook. Kedatangan AFNEI dan NICA di Surabaya yang saat itu telah menjadi kota internasional dengan pelabuhannya yang terkenal seakan menjadi simbol penyerahan Indonesia.
Presiden Sukarno pun mengirimkan utusan ke Jombang menemui KH Hasyim Asyari untuk minta pendapat hukum tentang polemik pascakemerdekaan. Pada 17 September 1945, KH Hasyim Asyari menjawab permintaan Presiden Sukarno bahwa perjuangan membela Tanah Air itu jihad fi sabilillah, yaitu kategori peperangan yang sesuai tuntutan Allah SWT (doc PBNU, 1945).
Hari demi hari sejak kedatangan AFNEI dan NICA membuat suasana semakin tegang dan tidak menentu. Euforia kemerdekaan dihantui kolonialisme baru. Fatwa hukum KH Hasyim Asyari menyebar di internal para kiai dan pasukan Hizbullah dan Sabilillah.
Pada 19 September 1945, pasukan Hizbullah bentrok dengan pasukan Sekutu di Hotel Yamato Surabaya. Bentrok bermula dari aksi WV Ch Ploegman dan Spit yang mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato (Bung Tomo, 2008). Hotel Yamato saat itu, selain menjadi markas Sekutu (Allied Command) juga dijadikan markas RAPWI (Rehabilitate of Allied Prisoners of War and Internees), yaitu pusat bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran.
Tindakan tersebut memancing kerumunan massa hingga terjadi aksi heroik Cak Sidik yang menewaskan Ploegman dan Cak Asy’ari, kader Pemuda Ansor yang menaiki tiang bendera di atas Hotel Yamato dan merobek bendera warna biru sehingga tersisa warna merah putih (Anam, 2013).
Bentuk laskar
Kurun 1943-1945 hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar. Dan yang paling populer adalah Laskar Hizbullah (untuk para santri) yang dipimpin KH Zainul Arifin (Ketua PCNU Jatinegara, pahlawan nasional) dan Laskar Sabilillah (untuk para kiai) yang dipimpin KH Masykur.
Pada kurun waktu tersebut, kegiatan pondok pesantren adalah berlatih perang dan olah fisik. Puncak darurat kemerdekaan Tanah Air terjadi memasuki bulan Oktober 1945. Para kiai makin intensif berkomunikasi dan mengonsolidasikan laskar-laskar. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggelar Rapat Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya atas undangan KH Hasyim Asyari pada 21—22 Oktober 1945.
Rapat Besar Nahdlatul Ulama berakhir pada 22 Oktober yang menghasilkan keputusan Resolusi Jihad. Di antara isi Resolusi Jihad adalah tentang kewajiban setiap umat Islam untuk mempertahankan dan menegakkan Republik Indonesia; kehadiran NICA sebagai agen kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman; aktivitas NICA melanggar kedaulatan dan agama; pemerintah perlu memberikan tuntunan nyata kepada masyarakat; pemerintah agar memerintahkan dan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam (doc PBNU, 1945). Sejarah telah mencatat terjadinya eskalasi pertempuran yang meningkat pasca-Resolusi Jihad sehingga saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November.
Peperangan dahsyat di Surabaya dan sekitarnya yang disulut oleh Resolusi Jihad yang diputuskan di kantor NU di Jalan Bubutan Surabaya menggugah masyarakat di daerah-daerah lain. Para pejuang dari daerah Jawa Tengah menghadap KH Hasyim Asyari agar fatwa hukum Resolusi Jihad berlaku pula untuk daerah-daerah jauh di luar Surabaya, termasuk Jawa Tengah. KH Hasyim Asyari pun menggerakkan para kiai dan santri melalui Muktamar Nahdlatul Ulama di Purwokerto pada 26—29 Maret 1946.
Keputusan Muktamar NU di Purwokerto tahun 1946 meliputi tiga poin. “Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fadlu ‘ain (jang harus dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata atau tidak) bagi orang jang berada dalam djarak lingkaran 94 Km. dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh); Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardlu kifayah (jang tjoekoep kalau dikerjakan sebagian sadja); Apabila kekoeatan dalam no. 1 beloem dapat mengalahkan moesoeh maka orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran 94 Km. wajib berperang djoega membantoe no. 1 sehingga moesoeh kalah; Kaki tangan moesoeh adalah pemetjah keboelatan tekad dan kehendak ra’jat dan haroes dibinasakan, menoeroet hoekoem Islam sabda chadits, riwajat Moeslim.” (doc PBNU, 1946).
Keputusan Muktamar NU di Purwokerto tersebut adalah keputusan hukum Islam untuk mengobarkan perang rakyat semesta. Keputusan hukum Islam yang mengikat setiap Muslim yang berada di tanah Indonesia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak kecuali penjajah dan antek-anteknya (doc PBNU, 1946). Inilah konsep perang intifadah yang diputuskan para kiai untuk membela Tanah Air (Said Aqil Siroj, 2015). Eskalasi pertempuran pun makin meluas yang di antaranya dipicu oleh militansi umat Islam yang menemukan pijakan hukumnya.
Atas inisiatif Inggris, Indonesia dan Belanda dipertemukan dalam Perjanjian Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Di antara poin perjanjian itu adalah pengakuan Belanda secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
Namun, Perjanjian Linggarjati tidak berumur panjang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi penguasaan lahan-lahan produktif dan sumber daya alam di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Operasi ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I.
Di Jawa Timur, Perang Rakyat Semesta pun berkobar kembali meski para pejuang Indonesia makin terdesak. Di Jawa Timur, misalnya, pergerakan para laskar Hizbullah menciut dan terbatas di area pesisir selatan, dari Jember, Lumajang, hingga Malang dan sebagian Mojokerto. KH Hasyim Asyari terus memantau perkembangan perjuangan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
Hingga satu malam tanggal 25 Juli 1947, bertepatan tanggal 7 Ramadhan, datang Kiai Ghufron, pemimpin Sabilillah Surabaya yang diutus Panglima Besar Jenderal Soedirman. Kiai Ghufron mengabarkan bahwa Singosari telah jatuh ke tangan Belanda.
Mendengar kabar itu, KH Hasyim Asyari terguncang hebat. Lalu beliau mengalami sakit pendarahan otak (Saifuddin Zuhri, 2012). Pada pukul 03.00 WIB dini hari KH Hasyim Asyari wafat.
Namun, perjuangan para kiai dan santri tidak sia-sia. Kini Indonesia telah merdeka dan menjadi kewajiban generasi penerus untuk mengisinya dengan aktivitas yang positif. Resolusi Jihad dan Keputusan Muktamar NU tahun 1946 sampai kini belum dicabut. Artinya, para kiai dan santri hingga kini masih siaga menjaga Tanah Airnya dari segala bentuk ancaman. []

REPUBLIKA, 21 Oktober 2015

Muhammad Sulton Fatoni | Ketua PBNU, Dosen Sosiologi Universitas NU Indonesia

 

HARI SANTRI

Panglima TNI: Tanpa Resolusi Jihad, Tidak Ada Indonesia

Kamis, 22/10/2015 12:30

[image: Panglima TNI: Tanpa Resolusi Jihad, Tidak Ada Indonesia]

Jakarta, *NU Online*
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo
mengatakan, kemerdekaan Indonesia diraih atas perjuangan seluruh komponen
bangsa, termasuk tokoh agama atau ulama. Menurutnya, fatwa Resolusi Jihad
pada 22 Oktober 1945 merupakan momen penting bagi upaya mempertahankan
kemerdekaan Tanah Air.

Ia mengatakan, pasukan NICA yang membonceng Sekutu saat itu hendak
menguasai kembali Tanah Air disambut para santri dengan perlawanan keras.
Santri-santri dari Pulau Jawa dan Madura mengonsolidasikan diri dan
berikhtiar sekuat tenaga mengusir penjajah yang menduduki Surabaya.

Resolusi Jihad yang difatwakan pendiri NU Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari
menjadi dalil para santri, arek-arek Surabaya, dan masyarakat secara luas
tentang perang menghadapi kaum kolonial sebagai perang suci, dan yang gugur
di medan pertempuran sebagai mati syahid. Pertempuran dahsyat pada 10
November yang diperingati sebagai hari pahlawan didorong oleh fatwa
tersebut.

“Tanpa Resolusi Jihad, tidak ada perlawanan heroik. Tanpa perlawanan
heroik, tidak ada hari pahlawan. Jika tidak ada hari pahlawan kemungkinan
besar tidak ada kemerdekaan Indonesia,” ujarnya saat memberikan orasi pada
acara puncak Kirab Hari Santri Nasional, Kamis (22/10), di Tugu Proklamasi,
Jakarta.

Dengan demikian, kata Gatot, kemerdekaan Indonesia bukan hasil pemberian
melainkan buah perlawanan yang melelahkan. TNI yang baru lahir setelah
Indonesia merdeka saat itu tak akan mampu melawan kembalinya pasukan musuh,
tanpa bekerja sama dengan rakyat, termasuk umat Islam.

“Bahwa kepentingan membela bangsa dan negara adalah kewajiban lintas
etnik,” serunya di hadapan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Ketum PBNU KH Said
Aqil Siroj, para pimpinan ormas Islam, dan ribuan santri-pelajar dari
berbagai sekolah dan pondok pesantren yang memadati halaman Tugu Proklamasi.

Gatot datang bersama beberapa regu pasukan khusus dari Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mereka mengikuti upacara penyambutan
sekitar 50 orang rombongan Kirab Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi.
Acara diisi antara lain dengan pembacaan shalawat dan pengibaran Sang Saka
Merah Putih. *(Mahbib)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62990-lang,id-c,nasional-t,Panglima+TNI++Tanpa+Resolusi+Jihad++Tidak+Ada+Indonesia-.phpx

HARI SANTRI

Resolusi Jihad Sumbangsih NU untuk Negara Multikultur

Jumat, 23/10/2015 02:00

[image: Resolusi Jihad Sumbangsih NU untuk Negara Multikultur]

Waykanan, *NU Online *
Wakil Ketua PCNU Kabupaten Waykanan Lampung Kiai Mustajab menegaskan,
Resolusi Jihad 22 Oktober yang melatarbelakangi peristiwa 10 November 1945
merupakan sumbangsih Nahdlatul Ulama (NU) untuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang multikultur.

“NU dibentuk untuk ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaran antar
manusia, apa pun agama dan sukunya NU akan mewadahinya,” demikian
disampaikan Kiai Mustajab di Blambangan Umpu yang berada sekitar 220 km
sebelah utara Kota Bandar Lampung, Kamis (22/10).

Resolusi Jihad 22 Oktober yang hari ini diperingati sebagai Hari Santri
Nasional, demikian Kiai Mustajab lagi, adalah upaya dan karya para ulama
terhadap republik multikultur ini.

“Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari setelah bermusyawarah dengan para ulama
selama dua hari menandatangani Resolusi Jihad agar warga NU membela
Indonesia. Karena itu, wajib bagi warga NU untuk mengawal pemerintahan.
Wajib hukumnya orang NU untuk membuat perbaikan bangsa, tidak ada dalam
sejarah NU memberontak pada negara. NKRI Harga Mati dan Pancasila Jaya
harus dipegang teguh oleh warga NU,” kata dia.

Ia melanjutkan, NU didirikan 1926 sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah atau
organisasi sosial keagamaaan berbasis pondok pesantren dengan sejumlah
tujuan. “Seperti mengingatkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan bangsa
dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan umat manusia,” paparnya.

Karenanya, dengan mengamini hal tersebut, NU terus berpartisipasi agar
Waykanan, Indonesia menjadi Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, demikian
Kiai Mustajab.* (Gatot Arifianto/Mukafi Niam) *

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,63004-lang,id-c,daerah-t,Resolusi+Jihad+Sumbangsih+NU+untuk+Negara+Multikultur-.phpx

Jokowi Deklarasi Hari Santri Nasional Diiringi Shalawat Badar

Kamis, 22/10/2015 16:30

[image: Jokowi Deklarasi Hari Santri Nasional Diiringi Shalawat Badar]

Jakarta, *NU Online*
Eksistensi kaum santri di Indonesia semakin diakui dengan ditetapkannya
Hari Santri Nasional (HSN) oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan
Presiden No 22 tahun 2015. Jokowi secara langsung mendeklarasikan Hari
Santri di Masjid Istiqlal, 22 Oktober 2015.

Para santri yang memenuhi masjid Istiqlal sontak mengumandangkan shalawat
Badar begitu Presiden Jokowi secara resmi mendeklarasikan Hari Santri
Nasional.

Ribuan santri berduyun-duyun datang ke Masjid Istiqlal untuk ikut merasakan
kegembiraan atas penetapan Hari Santri Nasional. Mereka datang dengan
identitasnya pesantren atau sekolahnya masing-masing. Raut gembira dan
bangga tampak jelas di wajah mereka.

Jokowi menyatakan, perjuangan republik Indonesia tak terwujud jika tak ada
semangat jihad. Jihad keindonesiaan dan kebangsaan untuk kemerdekaan.

Ia menambahkan, perjuangan tidak akan terwujud apabila tidak ada cita-cita
bersama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum.

“Sejarah mencatat, para santri telah mewakafkan hidupnya untuk
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita. Para santri
dengan caranya masing-masing bergabung dengan elemen bangsa menyusun
kekuatan di daerah terpencil, mengatur stategi, mengajarkan kesadaran arti
kemerdekaan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut para tokoh santri seperti KH
Hasyim Asy’ari (NU), KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Ahmad Hasan
(Persis), KH Ahmad Syurkati (Al Irsyad), dan lainnya sebagai orang-orang
yang berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Dengan
sejarah itu, saya yakin penetapan hari santri tidak akan menimbulkan
sekat-sekat sosial ataupun memicu polarisasi antara santri dan non santri.
Tapi sebaliknya, akan memperkuat semangat kebangsaan. Akan mempertebal
cinta tanah air atau memperkokoh integrasi,” paparnya.

Ia menambahkan, jika santri pada zaman dahulu ikut berjuang secara fisik
mempertahankan kemerdekaan, maka dalam konteks saat ini, santri harus ikut
memperjuangkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan ia optimis
dengan peran santri yang semakin besar bangsa Indonesia akan mampu
menghadapi hambatan dan tantangan.

“Saya percaya dengan keragaman kita sebagai bangsa, suku, agama atau
budaya, melengkapi nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga
tolransi dan saling memperkuat persaudaraan antar bangsa.” *(Mukafi Niam) *

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62996-lang,id-c,nasional-t,Jokowi+Deklarasi+Hari+Santri+Nasional+Diiringi+Shalawat+Badar-.phpx

Kebangkitan Kaum Santri dari Obor Resolusi Jihad Hingga Perjuangan di Era Modern

Oleh: Muhammad Irfai Muslim
Tanggal 22 Oktober 1945 Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad untuk membakar semangat kaum santri untuk melawan penjajah. Fatwa yang dikeluarkan mbah Hasyim tersebut sangat manjur untuk memberikan semangat mengusir penjajah. Tidak dipungkiri efek yang luar biasa dari Resolusi Jihad tersebut. Bagaimana tidak, jihad fisabilillah yang dalam konteksnya adalah untuk membela agama Allah, kemudian direpresentasikan dengan membela tanah air yang hukumnya menjadi fardhu ‘ain bagi setiap individu. Berarti jelas, dalam pikiran kaum santri terbesit bahwa membela tanah air adalah sama dengan membela hak-haknya sebagai kaum Muslim di bumi yang ditempatinya, dan memperjuangkannya adalah sama dengan membela agama Allah, maka bila meninggal sama dengan syahid (yaitu meninggal di jalan Allah).
Mati syahid adalah sesuatu yang diidam-idamkan bagi setiap Muslim. Karena sangat jelas janji Allah bagi mereka yang membela-Nya adalah surga. Perjuangan-perjuangan jaman penjajahan memang betul konteksnya ketika itu adalah mempertahankan diri dari penjajah. Sebagai kaum santri, yang setelah perjuangan-perjuangan itu dilakukan ternyata beberapa tahun setelahnya masih saja dianggap kolot, tradisional dan stigma-stigma miring lainnya. Padahal kaum santri memiliki etos perjuangan, etos kerja, dan etos menuntut ilmu yang luar biasa.
Kalau kita jauh lebih dalam ingin memahami bagaimana kaum santri memiliki keunggulan-keunggulan dan kreatifitasnya, maka mesti kita menyelami lebih dalam kehidupan kaum santri. Di Indonesia sendiri kaum santri yang menjadi ulama-ulama besar dan diakui dunia sangat banyak. mereka terbukti dengan karya-karyanya. Sebut saja Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Yusuf al-Makassari, Syekh Khatib al-Minangkabawi, Syekh Makhfudz at-Turmusi, Syekh Yasin al-Fadani, Syekh Ihsan Jampes, Mbah Hasyim Asy’ari dan lain-lainnya. Mereka semua adalah kaum santri yang luar biasa ‘alim dan diakui dunia dengan kitab-kitabnya.
Ulama-ulama Nusantara begitu produktif dalam menulis. Sebagai contoh Syekh Nawawi al-Bantani, punya karya yang sampai sekarang masih dibaca di pesantren-pesantren salaf yaitu kitab syarah dari Safinatunnaja, Kasyifatus saja. Kaum santri ketika jaman perjuangan pun begitu produktif dan gigih memperjuangkan tanah airnya. Semangat Resolusi Jihad yang dikobarkan mbah Hasyim begitu efektif. Kalau boleh dibilang bahwa kemerdekaan NKRI salah satunya adalah hasil karya dari kaum santri yang membela tanah airnya. Tidak bermaksud untuk mendramatisir perjuangan para kaum santri, tetapi hanya sebatas ingin mengenang, mencoba merenungkan dan membayangkan betapa gigihnya kaum santri ketika masa perjuangan melawan penjajah. Dengan gagah berani dan tanpa rasa takut mengalahkan dan memukul telak penjajah. Semoga perjuangan kaum santri yang tidak pernah gentar ditiru oleh kaum santri masa kini.
Kini, stigma santri yang dianggap tradisional, kolot sedikit demi sedikit mulai menghilang dari peredaran. Karena nyatanya sekarang kaum santri atau bisa dikatakan lulusan pesantren sudah banyak yang yang berkecimpung di berbagai macam bidang keahlian. Tidak hanya melulu menjadi seorang pengajar agama saja. Perjuangan kaum santri sekarang berbeda dengan perjuangan kaum santri masa kini. Kalau jaman dulu perjuangannya adalah melawan penjajah dan memiliki cita-cita mati syahid di jalan Allah. Namun sekarang adalah bukan lagi mati di jalan Allah, dengan dinamisasi dunia saat ini perjuangan kaum santri lebih dahsyat lagi. Yaitu bagaimana bisa berjuang selalu hidup di jalan Allah. Kaum santri yang bisa masuk di berbagai sektor keahlian seperti bidang militer, ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan agama, memiliki kompleksitas masalah-masalahnya sendiri. Yang pasti adalah bagaimana kaum santri menjaga betul marwah dari institusi pendidikannya (pesantren) dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat.
Tuntutan memecahkan persoalan keagamaan, persoalan kemasyarakatan, dan kenegaraan adalah masalah yang harus dipecahkan kaum santri saat ini. Dengan modal ilmu pesantren, fondasi-fondasi agama yang dimilikinya mesti bisa mewarnai semua lini kehidupannya. Yang berjuang di bidang pendidikan, yang masuk dunia politik, sosial, pemerintahan, wirausaha, dan lainnya harus diwarnai dengan nilai-nilai kepesantrenan yang luhur yang diajarkan oleh para ulama. Jangan sampai sebagai yang bergelar “kaum santri” tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur agama yang diadopsi pesantren dari para ulama. Semoga kaum santri dulu, kini, dan yang akan datang bisa menjadi teladan bagi mereka yang mau meneladani kehebatan dan kegigihan kaum santri dalam berjuang. Wallahua’alam. []

* Seorang santri

HARI SANTRI

Gus Mus: Lasykar Santri Berjuang Ikhlas untuk Tanah Air

Kamis, 22/10/2015 12:00

[image: Gus Mus: Lasykar Santri Berjuang Ikhlas untuk Tanah Air]

Jakarta, *NU Online*
Sebelum adanya ‘lasykar-lasykar’ seperti lasykar jihad, lasykar cinta,
lasykar pelangi, dan lasykar-lasykar yang lain; bahkan sebelum terbentuknya
TNI, di negeri kita sudah dikenal banyak lasykar yang jelas berjuang dengan
ikhlas untuk tanah air. Sebut saja misalnya, Lasykar Hizbullah pimpinan
Kiai Zainal Arifin; Sabilillah di bawah pimpinan K.H. Masykur; Barisan
Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo; Barisan Banteng
pimpinan dr. Muwardi; Lasykar Rakyat; dan masih banyak lagi yang lain.

Demikian tulis KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus dalam akun
Facebook resmi pribadinya, “Ahmad Mustofa Bisri”, Kamis (22/10).

Gus Mus menerangkan, lasykar-lasykar dan barisan-barisan itu, termasuk juga
TKR (Tentara Kemanan Rakyat, red), di zaman revolusi, berbondong-bondong
sowan kepada Kiai Subkhi Parakan Temanggung yang dijuluki Kiai Bambu
Runcing dan Jenderal Bambu Runcing. Setiap hari ribuan orang dari berbagai
‘kesatuan’/lasykar minta doa dan berkah beliau sbelum berangkat ke medan
perjuangan.

“Di antara yang sowan, tercatat: KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, KH. Zainul
Arifin, KH. Saifuddin Zuhri, dan Panglima Besar Jenderal Soedirman sebelum
bergerak ke Ambarawa,” jelas Pengasuh Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang,
Jawa Tengah ini.

Kiai Subkhi sendiri, lanjutnya, selaku Rais Syuriyah Cabang NU Temanggung,
pada tanggal 25 Oktober 1945, setelah mendapat instruksi dari PBNU untuk
jihad fi sabilillah, berjuang mengusir penjajah Belanda, bersama Pengurus
NU Cabang dan Barisan Muslimin Parakan-Temanggung, mengadakan mujahadah
selama 10 hari. Setelah itu diadakan latihan kemiliteran oleh Lasykar
Hizbullah.

Dalam revolusi fisik yang berkecamuk antara 1945-1950, tambah Pj Rais Aam
PBNU 2014-2015 ini, Kiai Subkhi bersama KHM. Siradj Payaman, KHM. Dalhar
Watucongol, dan KH. Mandur Temanggung, serta tentara rakyat, berhasil
mengusir NICA dan Sekutu dari Magelang; kemudian setelah bergabung dengan
pasukan Jendral Soedirman, mengusir mereka pula dari Ambarawa.

“Rahmat Allah untuk Kiai Subkhi, Jendral Soedirman, para kiai dan santri
pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita. Al-Fãtihah. Selamat Hari
Santri,” tutup Gus Mus.

Saat berita ini ditulis, keterangan sejarah Gus Mus di beranda Facebooknya
ini telah di-sukai oleh 2419 orang, 128 komentar, dan 648 kali
dibagikan. *(Red:
Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62987-lang,id-c,nasional-t,Gus+Mus++Lasykar+Santri+Berjuang+Ikhlas+untuk+Tanah+Air-.phpx

 

Hari Santri Teguhkan Komitmen Keislaman dan Keindonesiaan

Kamis, 22/10/2015 11:37

[image: Hari Santri Teguhkan Komitmen Keislaman dan Keindonesiaan]

Jombang, *NU Online*
Hari Santri Nasional bukan semata sebuah parade. Yang terpenting adalah
bagaimana para santri mampu memberikan kiprah terbaik bagi perjalanan
bangsa di masa mendatang.

“Indonesia sekarang dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat.
Dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi seluruh warga untuk membentengi negeri
ini dari sejumlah ancaman yang menghadang,” kata Ketua PC GP Ansor Jombang
Jawa Timur, H Zulfikar Damam Ikhwanto, Rabu (22/10).

Menurut Gus Antok, sapaan akrabnya, komitmen keindonesiaan yang dibalut
dengan keislaman menjadi pra-syarat bagi terjaganya bangsa Indonesia dari
berbagai ancaman ideologi agama global yang cenderung ekstrim. “Dan di
sinilah kiprah para santri akan dipertaruhkan,” katanya.

Karenanya momentum Hari Santri Nasional yang diperingati secara serentak di
berbagai penjuru tanah air hendaknya dapat menggelorakan komitmen para
santri akan niat murni tersebut. “Kita hidup di tengah kontestasi pengaruh
ideologi agama global yang cenderung ekstrim radikal dan pengaruh
liberalisme materialisme yang kebablasan,” ungkapnya.

Untuk dapat kian mengoptimalkan peran santri dalam pembangunan, Gus Antok
berharap agar santri tidak boleh lagi dimarjinalkan seperti babakan sejarah
sebelumnya. “Demikian juga santri, tidak boleh jadi penonton, harus pro
aktif berkontribusi dalam perubahan dan pembangunan,” tandasnya.

Baginya, Hari Santri Nasional memiliki pijakan dalam perjuangan dengan
Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. “Ini
tentu akan menjadi pijakan sejarah yang penting bagi perjalanan dan
perjuangan santri di masa mendatang,” tegasnya.

Disamping peringatan Hari Santri Nasional mampu menggelorakan semangat
perjuangan yang telah diteladankan para ulama, kiai dan santri tempo dulu,
hari bersejarah ini juga bisa terus mengingatkan kalangan santri untuk
berkiprah di masa mendatang. “Kita bangga memperingati hari santri, karena
juga memperingati Resolusi Jihad, serta bangga sebagai benteng kiai dan
bangsa,” pungkasnya. *(Ibnu Nawawi/Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62985-lang,id-c,nasional-t,Hari+Santri+Teguhkan+Komitmen+Keislaman+dan+Keindonesiaan-.phpx

 

HARI SANTRI

Inilah Perwira TNI Didikan Hizbullah

Kamis, 22/10/2015 04:01

[image: Inilah Perwira TNI Didikan Hizbullah]

Jakarta, *NU Online*
Para kiai dan santri terlibat di lapangan dalam membela tanah air yang akan
diserang kembali oleh Belanda para perang kemerdekaan. Setelah perang usai,
sebagian besar kelompok santri kembali ke pesantren untuk mengajar agama,
tetapi ada beberapa yang akhirnya tetap aktif dalam dunia militer.

Berikut nama-nama perwira TNI yang merupakan hasil didikan Hizbullah, salah
satu kelompok pasukan perlawanan yang berasal dari kelompok santri seperti
disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU H Slamet Effendy Yusuf.

1. Mayor KH. Mustofa Kamil-Banten
2. Mayor KH. Mawardi-Surakarta
3. Mayor KH. Zarkasi- Ponorogo
4. Mayor KH. Mursyid-Pacitan
5. Mayor KH. Sahid-Kediri
6. Mayor KH. Abdul Halim-Majalengka
7. Mayor KH. Thohir Dasuki-Surakarta
8. Mayor KH. Raji’un-Jakarta
9. Mayor KH. Munasir Ali-Mojokerto
10. Mayor KH. Wahib Wahab-Jombang
11. Mayor KH. Hasyim Latif-Surabaya
12. Mayor KH. Zainuddin-Besuki
13. Mayor KH. Zein Thovib-Kediri

Selain yang berasal dari Hizbullah, terdapat beberapa perwira TNI berlatar
belakang santri ex-PETA. Berikut nama-namanya.

1. Brigjen KH. Sulam Syamsun
2. Brigjen KH. Zein Toyib
3. Brigjen KH. M. Rowi
4. Brigjen KH Abdul Manan Wijaya
5. Brigjen KH Iskandar Sulaiman
6. Brigjen KH. Abdullah Abbas

*Red: Mukafi Niam*

*Sumber:*

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62966-lang,id-c,nasional-t,Inilah+Perwira+TNI+Didikan+Hizbullah-.phpx

HARI SANTRI

Inilah Perwira PETA yang Berasal dari Kalangan Santri

Kamis, 22/10/2015 02:04

[image: Inilah Perwira PETA yang Berasal dari Kalangan Santri]

Jakarta, *NU Online*
Peran kalangan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan tak diragukan lagi.
Pada zaman Jepang, para santri ikut memanfaatkan pelatihan militer Pembela
Tanah Air (PETA) yang terbukti sangat bermanfaat dalam mempertahankan
kemerdekaan Indonesia dari Belanda yang berupaya kembali lagi menjajah.

Berikut nama-nama perwira PETA yang berasal dari kalangan santri
sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU H Slamet Effendy Yusuf.

1. KH M Basoeni (Daidancho Pelabuhan Ratu, Bogor),
2. KH Soetalaksana (Daidancho Tasikmalaya, Priangan),
3. KH Pardjaman (Daidancho Pangandaran, Priangan),
4. KH Hamid (Kastaf Daidan 11 Pangandaran, Priangan),
5.KH R Aroedji Kartawinata (Daidancho Cimahi, Priangan),
6. KH Masjkoer (Daidancho Bojonegoro),
7. KH Tubagus Achmad Chatib (Daidancho Labuan, Banten),
8. K E. Oyong Ternaja (Daidancho Malingping, Banten),
10. KH Sjam’oen (Daidancho Cilegon, Banten),
11. KH R.M. Moeljadi Djojomartono (Daidancho Manahan, Surakarta),
12. KH ldris (Daidancho Wonogiri, Jogja),
13. KH R Abdoelah bin Noeh (Oaidancho Djampang Kulon, Bagor),
14. KH lskandar Sulaiman {Daidancho Daidan lV Malang),
15. KH Doerjatman (Daidancho Tegal),
16. KH R Amien Ojakfar (Daidancho Pamekasan, Madura),
17. KH Abdoel Chamid Moedhari Daidancho Daidan III Ambunten, Sumenep).

Nama-nama di atas adalah perwira PETA berpangkat daidancho (mayor) yang
memimpin batalyon. Hamid Rusdi, pahlawan yang jadi nama jalan di Malang
adalah Ketua Gerakan Pemuda Ansor Malang, perwira PETA dengan pangkat
syudanco (komandan kompi), Brigjen Abdul Manan Wijaya adalah santri
Tebuireng juga didikan PETA, termasuk Brigjen KH Sullam Syamsun.

*Red: Mukafi Niam*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62965-lang,id-c,nasional-t,Inilah+Perwira+PETA+yang+Berasal+dari+Kalangan+Santri-.phpx

Hari Santri Nasional, Momentum Kebangkitan Santri

Oleh: Faried Wijdan*
Tepat tanggal 15 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ada yang menyambutnya dengan gembira dan gegap gempita. Namun ada juga yang ‘sinis’ dan nyinyir’. Mereka yang sinis dan nyinyir berkomentar bahwa Penetapan Hari Santri Nasional adalah pemenuhan janji kampanye dan balas budi Jokowi atas dukungan Kaum Nahdliyyin di Pilpres 2014 kemarin. Apapun komentar sebagian orang penetapan Hari Santri Nasional patut diapresiasi. Keputusan ini dinilai untuk menghargai jasa para santri yang terlibat alam memperjuangkan kemerdekaan RI.
Meski ada ormas yang menyatakan ‘kurang setuju’ dengan penetapan Hari Santri Nasional, karena dikhawatirkan akan mengukuhkan kategorisasi di kalangan umat Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan beberapa ormas Islam lainya menyatakan dukungannya. Ada dan tiadanya Keppres, PBNU tetap akan merayakannya dengan menghelat berbagai acara untuk memperingati Hari Santri, di antaranya Kirab Hari Santri Nasional, pada 16-22 Oktober 2015, yang di dalamnya akan digelar Ekspedisi Pelayaran Lintas Laut Jakarta-Surabaya-Bali dengan menggunakan kapal perang yang diikuti 1.000 santri dengan melibatkan badan otonom, pesantren, dan ormas-ormas Islam.
Mengapa tanggal 22 Oktober? Tanggal ini adalah tanggal bersejarah. Tanggal di mana Hadratus Syaikh Hasyim Asari, pendiri NU, memaklumatkan fatwa yang sohor disebut Resolusi Jihad sehingga menginspirasi perlawanan yang dipandegani oleh laskar kiai dan santri melawan Pasukan Sekutu (NICA) pada tanggal 10 November 1945. Inti daripada Resolusi Jihad ini adalah bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu’ain (wajib) bagi setiap individu. Tanggal ini dipilih karena mempresentasikan subtansi kesantrian, yakni spritualitas dan patriotisme dalam rangka melawan kolonialisme, yakni Agresi Militer Belanda kedua. Resolusi Jihad dianggap sebagai seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan dan berdaulat sebagai negara dan bangsa. Menurut salah satu Sejarawan NU, Agus Sunyoto, kaum santri merupakan representasi bangsa pribumi dari kalangan pesantren yang sangat berjasa membawa bangsa ini menegakkan kemerdekaan melalui Resolusi Jihad 22 Oktober tersebut. Setelah Jepang kalah perang, Tentara sekutu (NICA), berusaha kembali menjajah Indonesia dalam agresi militer kedua. Tentara NICA kocar-kacir. Mereka kaget akan heroiknya perlawanan orang-orang pribumi dari kalangan kiai dan santri.
Santri bukan korban ‘pesakitan sejarah’
Pernah suatu hari dalam sebuah seminar, Sejarawan Ahmad Mansyur Suryanegara dalam makalahnya bertajuk Pergerakan Kaum Santri di Jawa Barat, memberikan pernyataan “Mengapa penulisan sejarah kaum santri ini kurang mendapat perhatian sejarah? Akibat kurangnya kesadaran dan perhatian umat Islam sendiri, terutama di kalangan santri terhadap sejarah Islam Indonesia yang menjadikan peran sejarahnya ditiadakan. Umumnya pesantren lebih mendalami tarikh nabi. Itu pun yang di dalamnya menuturkan akhlak Rasulullah. Bukan tentang sejarah bagaimana Rasulullah menciptakan perubahan sejarah. Akibat pengertian sejarah seperti itu, maka kalangan santri sendiri tidak ada yang berminat mendalami, bagaimana sejarah ulama pendahulu dalam mendakwahkan agama Islam di Indonesia yang penuh liku dan tantangan. Tetapi pengungkapan sejarah tak akan berhenti. Masih banyak kiranya ‘sejarah’ yang tak masuk dalam sejarah.”
Banyak bukti sejarah bahwa tidak sedikit putra terbaik bangsa (santri) yang ditempa di pesantren mempunyai peranan penting dalam perjuangan fisik, aktif berandil dalam mendirikan bangsa dan mengisi era kemerdekaan. Melihat fakta ini, tidak berlebihan seandainya santri pesantren disebut “alat revolusi” dan penjaga keutuhan Indonesia.
Pada 1512, ketika embrio NKRI masih bernama Kerajaan Demak, Pati Unus yang merupakan santri didikan Wali Songo dengan gagah berani memimpin 10.000 pasukan dalam 100 kapal untuk menyerbu Portugis di Malaka. Tujuannya sederhana, Portugis tidak lebih jauh masuk ke Nusantara dan mengancam kedaulatan. Satu abad lebih sebelum peristiwa Resolusi Jihad 1945, meletuslah Pemberontakan Cirebon (1802-1818) yang dipandegani oleh para santri. Nama-nama tokoh yang ada dalam arsip PH. Van der Kemp, seperti Bagus Serrit, Jabin, Neirem dan Bagus Rangin adalah para santri, sebagaimana pula tertulis dalam Kidung Candhini. Kidung ini ditulis para santri yang tak disebutkan namanya itu secara tersamar ingin menyatakan keinginannya untuk merdeka. Bisa jadi akibat kekalahan dalam “pemberontakan” tersebut, mereka melakukan perantauan dan bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya Pada 19 Juli 1825, Pangeran Diponegoro yang merupakan santri dan ahli tarekat dari padepokan Tegalrejo, Yogyakarta mengobarkan Perang Jawa (Java Oorlog) hingga membuat Belanda mengalami kerugian 20 juta gulden dan nyaris bangkrut. Perang Jawa ini konon melibatkan ratusan ribu kiai, ulama, dan santri tidak hanya dari seantero Pulau Jawa, namun sampai Bugis, Sulawesi Selatan. Salah satu Kiai yang tidak pernah dibicarakan dalam adalah Kiai Abdul Jalal 1, kawan dekat Kiai Mojo, yang merupakan pendiri Pesantren Kiai Abdul Jalal, Kaliyoso, di bagian Utara Surakarta. Kiai Abdul Jalal bersama santrinya ikut mem-back up baik logistik maupun pasukan membantu perjuangan Pangeran Diponegoro.
Ketika hasil politik etis menjadikan para elite pribumi memimpikan berdirinya negara Indonesia, para ulama dan kiai NU pada Muktamar NU pada 1925 di Banjarmasin telah membulatkan tekad untuk memperjuangkan lahirnya Republik Indonesia sebagai Darussalam (negara kesejahteraan), bukan Darul Islam (negara Islam). Ini adalah sebuah gagasan progresif ketika belum banyak orang berpikir tentang konsep dasar negara Indonesia. Tanggal pada 20 November 1945, meletuslan pertempuran Magelang. Setelah NICA dan Sekutu yang dipimpin Van Der Plas dan Van Mook mendarat di Ambarawa pada tanggal 29 September. Gubernur Jawa Tengah saat itu Wongsonegoro justru ‘mempersilahkan’ masuk rombongan Sekutu itu dan melepaskan ribuan tawanan Sekutu. Anehnya setelah dilepas tawanan itu dipersenjatai dan balik mengambil kekuasaan Gubernuran. Kiai Chudlori, pendiri Pesanten Tegalrejo,  atas perintah Mbah Hasyim memerintah para santri, pemuda masjid dan mushalla serta segenap masyarakat untuk merebut kembali Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit sampailah utusan Jendral Soedirman, Letkol Sarbini dan letkol Isdiman turut membahu berjuang. Para santri Mbah Chudori, menempati garda terdepan perjuangan menggebuk Tentara sekutu ini. Dalam peristiwa ini muncul nama duo santri, yakni;  Adzroi, santri asal Magelang yang dikenal dengan ke-dugdeng-annya dan keberaniannya dan Sastrodiharjo, menempati garis terdepan pertempuran dan berhasil menghempas mundur sekutu.
Ketika era perang senjata (perang konvensional) sudah berakhir dan berganti rupa menjadi perang dingin (nonkonvensional), Kiai Ahmad Shiddiq Jember melakukan ijtihad intelektual yang brilian sehingga menghasilkan rumusan pemikiran yang menjadikan prinsip-prinsip tauhid dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kompatibel dengan Pancasila. Dan masih banyak lagi sejarah dan peran santri yang belum tercatat dalam noktah sejarah.
Dengan metode rekontruksi yang kuat dan kritis secara epistemologis, inilah momentum para santri sejarawan maupun sejarawan yang santri berlomba-lomba menuliskan sejarah tentang peran dan perjuangan santri untuk bangsa ini yang belum/tak terungkap. Saatnya mengungkap dan meluruskan ‘sejarah resmi’ negara yang dikaburkan oleh penguasa. Jangan lagi menjadi ‘korban pesakitan sejarah’!
Saatnya santri menciptakan momentum
Dr. Soetomo, pendiri “Boedi Oetomo”, jebolan pendidikan ala Barat, mengakui keunggulan Pesantren sebagai pendidikan yang genuine Nusantara. Dalam Polemik Kebudayaan, ia menulis “Pesantren itoe pergoeroean kepoenja’an bangsa kita jang asali, serta beberapa riboe sebeloem pengaroeh Barat mempengaroehi djoega atas pengadjaran dan pendidikan kita. Sebeloem gopermen Hindia Belanda memboeka sekolahnja, ada waktoe itoe, Pesantrenlah jang menjadi soember pengetahoean, menjadi mata air ilmoe, bagi bangsa kita seboelat-boelatnya. Semoea pergoeroean dari jang paling bawah hingga jang teratas, ketjoeali memberi pengetahoean pada moerid-moeridnja, djoega memberi alat-alat goena berdjoeang di doenia ini haroes disandarkan kepada pendidikan jang bersemangat kebangsaan, tjinta kasih pada Noesa dan Bangsa choesoesnya, dan pada doenia dan sesama oematnja oemoemnja poen haroes menggeberikan moerid-moerid akan menjediakan diri oentoek menoendjang keperloean oemoem. Kekoeatan batin haroes dididik, ketjerdasan roh diperhatikan dengan dengan sesoenggoeh-goehnja, sehingga pengetahoean jang diterima olehnja itoe akan dapat dipergoenakan dan disediakan oentoek melajani keperloean oemoem teroetamanja.”
“Pondok Systeem: Pendidikan itoe tidak akan begitoe sempoerna buahnja, kalau ilmoe itoe tidak dipraktikkan di dalam hidoep sehari-hari. Oleh karena itu, seboleh-boleh pergoeroean merdeka haroes mempoenjai pondokan. Di dalam pondokan itu, sesoedah habis sekolah goeroe-goeroe dan moerid-moeridnya dapatlah hidoep bersama-sama begitoe roepa sehingga anak-anak itoe tertarik oleh adat-istiadat, kelakoean jang sopan santoen dan tabi’at yang tinggi goeroe-goeroenya jang hidoep bersama-sama dengan mereka, sehingga dengan sendirinja dapat meroebah sikap hidoepnja, levenshouding-nya. Jang penting lagi, ialah pengaroehnya atas pendidikan anak-anak itoe. Di dalam pondok ituoe, boekan sadjaa pengadjian anak-anak itoe terjdjaga, tetapi hidoepnya sehari-hari akan dapat toentoenan dan pengawasan.”
Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang merupakan metamorfosa dari Kadewaguruan yang diinisiasi oleh Maulanan Malik Ibrahim dan Sunan Ampel, pesantren merupakan model pendidikan yang paling ideal. Pesantren tidak hanya mencetak out put-out put yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, tapi juga sosok yang memiliki kecerdasan spiritual di atas rata-rata. Pesantren itu komunal yang senantiasa mengajarkan kebersamaan. Pesantren itu integral, tempat piwulang moral sampai ketrampilan hidup (life skill). Pesantren adalah model pendidikan futuristik yang menatar soal keduniaan sampai keakhiratan. Pribadi santri digambarkan sebagai sosok yang mempunyai kepribadian saleh (baik ritual maupun sosial), berawawasan inklusif, toleran, humanis, kritis dan berorientasi pada komitmen kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan (al-musawah). Santri selalu  terinspirasi dan diselimuti nilai-nilai Islam di satu sisi dan semangat serta kesadaran penuh tentang kebangsaan Indonesia yang majemuk di sisi lain. Santri adalah mereka yang dalam tubuhnya mengalir darah merah putih dan tarikan nafasnya terpancar kalimat tahlil.
Kata “Santri” terdiri dari 4 huruf (sin, nun, ta’, ra’), yang mengandung makna fungsi diciptakan manusia:
Pertama, Sin, berarti “satrul al aurah” (menutup aurat), yaitu menutup aurat secara tampak oleh mata (dhahiri) dan yang tersirat atau tidak tampak (bathini). Santri memiliki custom dan habitus yang selalu dipandu oleh budi dan naluri. Santri adalah sosok yang mempunyai rasa malu, jika melakukan perbuatan keji, lacur dan kriminal, yang keluar dari rel agama dan berlawanan dengan adab setempat.
Kedua, Nun, berarti “naibul ulama” (wakil dari ulama). Dalam koridor ajaran Islam dikatakan dalam suatu hadits bahwa “al ulama warasatul ambiya’ (ulama adalah pewaris nabi). Peran dan fungsi ulama dalam masyarakat sama halnya dengan rasul, sebagai pengayom atau pelayan umat dalam segala dimensi. Santri seyogyanya memiliki kepekaan-kepekaan sosial, tanggap akan problematika kemasyarakatan dan aktif serta cerdas mencarikan solusinya.
Ketiga, Ta’, berarti “tarku al ma’ashi” (meninggalkan kemaksiatan). Dengan bekal ilmu agama yang yang dipunyai, santri seharusnya patuh pada prinsip, konsisten mengamalkan ajaran agama dalam setiap matra kehidupannya. Santri seharunsya menjauhi perilaku-perilaku korup, destruktif, dan anarkis. Tarku al ma’ashi tidak hanya mencakup pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah ditetapkan-Nya, tetapi pelanggaran-pelanggaran sosial dan melawan hukum positif.
Keempat, Ra’. Berarti “raisul ummah” (pemimpin ummat). Sebagai mahluk sosial dalam komunitas berbangsa, santri dituntut memberikan manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah sosial. Selanjutnya adalah sebagai ‘imaratul ardhi, yaitu membangun bumi dalam arti mengelola, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya alam. Santri harus menjadi pelopor gerakan hijau (go green) dan mengejawantahkan Fikih Lingkungan (fiqih biah) yang mereka pelajari di pesantren.
Kapital sosial santri sungguh luar biasa. Intitusi pendidikan agama ini senantiasa menyatukan diri secara integral bersama masyarakat, memiliki basis dan jejaring sosial yang sungguh dahsyat. Potensi yang dimiliki oleh santri selama ini dinilai masih belum tereksplorasi dan termanfaatkan dengan baik dalam membangun bangsa, padahal santri merupakan individu-individu pilihan masyarakat yang diharapkan mampu berbuat sesuatu demi kebangsaan dan kesejahteraan umat. Santri di pesantren tidak hanya melulu mengkaji kitab kuning, berzikir dan ‘ngliwet’, namun sudah menjalankan langkah-langkah praktis dalam soal community development sejak ratusan silam.  Pesantren memiliki empat sumber kapital sosial yakni nilai, solidaritas, resiprositas dan kepercayaan jika dianalisa dari  teori kapital sosial ala Alejandro Portes.
Alhasil, kaum santri harus terus mengembangkan diri untuk meneruskan estafet perjuangan para sesepuh. Perlu dipikirkan bagaimana menciptakan santri agar memiliki kemampuan diferensial dan distinctive dalam menghadapi perkembangan perubahan mondial (global) dan dapat berkiprah dalam wilayah-wilayah sosial, ekonomi, politik maupun pemerintahan. Santri bukan hanya menguasai kitab-kitab kuning saja tapi juga mampu survive dan memberikan warna tersendiri dalam berbagai sektor kehidupan.
Kurikulum dan program pendidikan pesantren harus dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan perubahan tantangan global dengan memberikan pendidikan yang berbasis pada life skill. Pesantren harus juga mengajarkan ilmu-ilmu modern. Santri meski mempunyai bidang “keahlian dunia”. Entah dia sebagai dokter, ahli kimia, ahli IT, ahli desain komunikasi visual, ahli astronomi, ahli nuklir, dan lain-lain sehingga mandiri, tak tergantung ‘angin politik’. Jika santri tidak mempunyai “keahlian ilmu dunia”, mereka bisa saja ‘tergoda’ untuk hanya menjadi guru les mengaji dan sibuk ‘menyusun proposal’.
Di era digital sekarang ini, santri fardhu ain melakukan jihad-jihad kekinian dengan menguasai bahasa asing selain Bahasa Arab, melek IT dan sosial media. Santri harus menjadi aktor-aktor penyeru dakwah moderat dan toleran di dunia maya. Santri harus aktif dan berani mentransfer, mengkampanyekan sekaligus mensosialisasikan doktrin Islam yang toleran dan anti kekerasan, baik melalui jalur pendidikan, kultural, politik dan media.
Akhirul kalam, Selamat Hari Santri Nasional. Hari Santri adalah milik umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Mari kita selalu ingat kata Gus Mus “Santri bukan yang mondok saja, siapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri.” []
* Alumnus Pesantren Negeri Hadil Iman, MAPK Surakarta

Mbah Hasyim dan Sejarah Resolusi Jihad

Oleh: A Helmy Faishal
Adalah Sayyid Muhammad Asad Shihab, seorang jurnalis dari Timur Tengah yang masih termasuk kakek buyut Prof Dr M Quraisy Shihab, penulis biografi yang luar biasa. Ia pandai menggali data, jernih melihat sekaligus cermat mencatat.
Di tangan beliau pulalah, lahir sebuah buku, yang dalam hemat saya sangat monumental, berjudul Allamah Muhammad Hasyim Asya’ari wadhiu Libinati Istiqlali Indonesia (Mahaguru Muhammad Hasyim Asy’ari Peletak Batu Pertama Kemerdekaan Indonesia). Sebuah buku yang sangat penting untuk dibaca generasi muda kita yang kian hari rasa-rasanya kian kabur sejarah.
Dalam buku tersebut terlukis dengan jelas betapa KH Hasyim Asy’ari adalah sosok ulama yang bukan saja fokus mendidik santri-santrinya, namun lebih dari itu. Ia juga menjadi garda depan pemikir utama masa depan bangsa dan negara. Ia pemegang teguh komitmen dalam berbangsa dan bernegara.

Komitmen kebangsaan dan kenegaraan itu tercermin dalam misalnya pernyataannya pada momentum Resolusi Jihad yang berbunyi ”berperang menolak dan melawan penjajah itoe fardloe ain (jang harus dikerdjakan oleh tiap-tiap orang islam, laki-laki, perempoean, anakanak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 Km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh.
Bagi orang-orang jang berada di loear itoe djadi fadloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…”. Diktum Resolusi Jihad yang kemudian menjelma menjadi pemompa semangat dan kenekatan perlawanan rakyat Indonesia yang didominasi sipil dan sebagian besar dari kalangan santri itu adalah karya agung progresif nan revolusioner yang lahir dari pikiran jernih dan hati yang suci dari ulama-ulama dan kiai-kiai saat itu, termasuk di dalamnya adalah KH Hasyim Asy’ari yang kala itu masih menjabat sebagai Rais Akbar PBNU. Penting untuk dicatat bahwa meletusnya pertempuran pada 26- 29 Oktober di Surabaya antara rakyat sipil dengan NICA pemicu utamanya adalah fatwa Jihad Fi Sabilillah yang dikeluarkan oleh ulama-ulama NU yang diinisiasi oleh KH Hasyim Asy’ari. Fakta inilah yang tampaknya menjadi tesis utama yang digali oleh Muhammad Asad Shihab dalam merekam sepak terjang KH Hasyim Asy’ari.
Peletak Dasar Kemerdekaan
Fakta bahwa perlawanan rakyat di Surabaya terhadap NICA yang didasari seruan jihad via Resolusi Jihad itu tampaknya selama ini kurang diperhatikan oleh para pemerhati sejarah. Ketika berbicara kemerdekaan, fokus kita hanya tertuju pada seremonial pembacaan teks proklamasi yang meminjam bahasa Muhidin M Dahlan (2015) dibuat dengan sangat tergesa-gesa.
Teks yang dibuat dengan keadaan tergesa-gesa akibatnya juga menyisakan banyak tanda tanya di kemudian hari. Banyak kalimat dan frasa janggal yang menghiasi teks proklamasi yang belakangan muncul ke permukaan. Sebut saja misalnya kalimat ”hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan”. Kalimat ”pemindahan kekuasaan” dinilai oleh banyak kalangan merupakan legitimasi faktual bahwa sejatinya bangsa Indonesia tidak pernah merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Bangsa Indonesia hanya berganti penguasa.
Di luar ketergesa-gesaan itu sesungguhnya ada fakta unik dan menarik bahwa sejatinya momentum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI tersebut belum ”berbunyi” di mata dunia. Ia ibarat press conference, namun tak diliput oleh media. Tentu saja hanya berhenti pada pelaksanaan seremonial belaka.
Selebihnya, sebagaimana dituturkan Agus Sunyoto (2015), tidak ada perubahan apa-apa. Namun, selang beberapa bulan setelah itu, saat terjadi pertempuran dahsyat di Surabaya, di mana sipil dan santri menjadi aktor utamanya, mata dunia perlahan terbuka. Merekamenyaksikan fakta baru bahwa ”Indonesia” masih ada dan rakyatnya bangun dari keterjajahannya.
Perlawanan ini, pertempuran ini, tidak lain adalah buah dari fatwa Resolusi Jihad yang diinisiasi oleh KH Hasyim Asy’ari. Maka itu, tidak mengherankan jika ia dijuluki sebagai peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Sebuah kesimpulan yang menurut hemat saya tidak salah dan tidak mengada-ada.
Dalam momentum tanggal 22 Oktober ini, tentu saja sembari mengingat kebaikan dan semangat cinta Tanah Air yang selalu digaungkan oleh KH Hasyim Asy’ari, saya ingin mengajak kita semua untuk meneladani sikap-sikap nasionalismenya yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang waktu.
KH Hasyim Asy’ari tampaknya ingin memberi pelajaran kita bersama bahwa berjuang adalah berjuang. Tuhan sama sekali tidak mempersoalkan kemenangan ataupun kekalahan kita, yang terpenting bagi- Nya adalah proses perjuangan itu sendiri. Rasa cinta Tanah Air yang demikian tinggi itulah yang rasa-rasanya belakangan patut kita curigai telah berangsur luntur dari generasi muda bangsa ini.
Apalagi di tengah arus budaya pop dan silang-sengkarut ideologi transnasional yang sudah sedemikian masif ini. Yang paling utama dan penting untuk dicatat adalah betapapun juga, KH Hasyim Asy’ari adalah sosok kiai yang sepanjang hayatnya masih merasa tetap menjadi santri. Sikap kesantriannya inilah yang melahirkan sikap tawaduk dan juga rendah hati di hadapan siapa saja.
Republik ini harus bersyukur memiliki seorang ulama yang bukan saja jernih melihat, namun juga cerdas bertindak, dan teguh dalam memegang prinsip. Ulama bernama KH Hasyim Asy’ari itu tidak lahir kemudian menjadi tokoh begitu saja. Ia sebagaimana lazimnya manusia lainnya, digembleng melalui pendidikan agama yang penuh sikap kedisiplinan dan ketaatan. Demikianlah, pada mulanya, KH Hasyim Asy’ari adalah santri. Selamat Hari Santri! []

Koran SINDO, 22 Oktober 2015

A Helmy Faishal  Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Aswaja Selaras dengan Karakter Pancasila

Kamis, 29/10/2015 19:01

[image: Aswaja Selaras dengan Karakter Pancasila]

Pamekasan, *NU Online*
Paham Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) sangat selaras dengan karakter
Pancasila. Sebab, dalam sejarahnya, nenek moyang bangsa Indonesia memiliki
kepekaan toleransi yang kukuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian
serta kemanusiaan.

Demikian ditegaskan pengasuh Pesantren Al-Abror KH Syatibi Sayuthi Iyyad,
Rabu (28/10) dalam pelantikan Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul
Ulama (IPNU) dan Ikatan PK Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Al-Abror,
Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Dikatakan, karakter Pancasila yang berhaluan Aswaja tersebut meliputi taat
beragama, menghormati sesama manusia, bisa mempersatukan semua unsur,
kepemimpinan dan keadilan sosial.

Kiai Syatibi menambahkan, keselaran Pancasila dan Aswaja itu dapat melebur
dalam ajaran khas Islam bangsa ini. Dan itu tercermin dalam Islam Nusantara.

“Islam Nusantara ini bukan paham atau aliran keagamaan baru. Melainkan, ia
merupakan perwujudan dari Islam yang tawazun, tasamuh, dan rahmatan
lil’alamin. Pijakannya ialah menyemai kasih sayang kepada semua makhluk
Allah,” tegasnya. *(Hairul Anam/Abdullah Alawi)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,63169-lang,id-c,daerah-t,Aswaja+Selaras+dengan+Karakter+Pancasila-.phpx

27
Oct
15

Kenegarawanan : Ekonomi SDG, Kewargaan Cerdas, Konstruksi Kepemimpinan

Nasionalis 45

Ekonomika SDG

Oleh: Daoed Joesoef

Ekonomika disebut dismal science karena, menurut Muhammad Chatib Basri, ia memprediksi lebih banyak krisis ketimbang kemakmuran (Kompas, 5 Oktober 2015).

Ekonomika memang suatu dismal science, tetapi bukan karena ia memprediksi lebih banyak krisis ketimbang kemakmuran. Ia bahkan menjanjikan lebih banyak kemakmuran ketimbang ilmu lain yang dinyatakan dengan PNB, PDB, PNB per kapita, PDB per kapita. Ketika janji itu terwujud ternyata tidak tanpa biaya eksesif berupa, antara lain, penindasan manusia terhadap sesamanya dan polusi berkepanjangan. Ini terjadi karena penalaran ilmu sosial yang satu ini-dengan segala kekurangannya-dipaksa diterapkan.

Penalaran suatu disiplin ilmiah betul belaka selama secara logis diturunkan dari anggapan dasarnya. Namun, ia baru pantas diterapkan selama asumsi dasarnya itu se- suai dengan the living condition. Bila tidak dan tetap mau diterapkan, perlu dua tindakan politiko-sosial. Pertama, asumsi dasar tadi dikoreksi atau, kedua, kondisi riil kehidupan dipaksa menyesuaikan diri.

Di banyak lokasi penerapan ekonomika pure and simple di berbagai belahan dunia, tindakan kedua yang selalu dijalankan hingga kondisi kehidupan yang ada terpelintir begitu rupa sampai menimbulkan kesengsaraan. Penderitaan human ini pernah menimbulkan reaksi Karl Marx yang pemikirannya, tanpa dia maksud, dijadikan dasar pembenaran komunisme dan pemerintahan Uni Soviet.

Pemaksaan penerapan ajaran ekonomika menimbulkan sengsara karena nalarnya berkelemahan fundamental. Di forum Konferensi Ke-336 Universitas dari semua pengetahuan 1 Desember 2000 di Paris, Xavier Greffe membeberkan kelemahan dan kekurangan penalaran ekonomika. Orasi ilmiahnya berjudul “La reduction à l’écomique”, pengerdilan ala ekonomika. Dia menyimpulkan anomali itu dalam dua interpretasi berikut.

Pertama, perilaku individu hanya rasional bila ia mengikuti diktum Homo economicus, di bidang apa pun kegiatannya. Pilihan individual ditetapkan pada satu acuan homogen, yaitu kepentingannya sendiri, di mana tampil tanda plus dan minus. Aksioma ini kerdil mengingat yang diakui terpenting, paling menentukan, adalah kepentingan sendiri di antara lain-lain hasrat yang memotivasi manusia. Hubungan antara manusia dan materi tak dapat diperantarai manusia lain.

Kedua, setelah menegaskan kemandirian gejala ekonomi terhadap lain-lain gejala sosial, ekonomika menyimpulkan bahwa proses dan hukum ekonomi tidak mungkin bisa diabaikan oleh lain-lain instansi sosial, terutama politik. Ekonomika tak bisa ditawar-tawar dan tak mungkin memecahkan masalah ekonomi melalui pertimbangan non-ekonomi semata-mata. Hubungan manusia dan materi penting.

Hati-hati dan waspada

Ketika penghargaan Nobel untuk ekonomika diciptakan pada 1969, banyak ekonom bersorak, menganggapnya sebagai pengakuan terhadap soliditas penalaran keilmuan dari pengetahuan yang mereka geluti. Setelah diangkat setara dengan lain-lain ilmu sosial sesudah ia berhasil nyempal dari sosiologi, ia kini dan selanjutnya berpartisipasi dalam aura ilmu eksakta. Namun, dua tokoh penerima Nobel Ekonomi tetap hati-hati dan waspada. Gunnar Myrdal mengaku sulit terus melindungi ekonomi terhadap konflik nilai kehidupan. Amartya Sen mengungkapkan kecenderungan ekonomika mereduksi kompleksitas dan tumpukan gejala sosial.

Thomas Carlyle bahkan kritis terhadap penyandang ekonomika dengan mengatakan bahwa para ekonom sering terlihat selaku terrible kill-joys yang ingin memasukkan keceriaan alami manusia dan keramahtamahannya terhadap sesama manusia ke dalam sejenis adonan beresep dari disiplin ekonomi.

Dewasa ini kecaman terhadap penalaran simplistis ekonomika jauh lebih radikal daripada sekadar kewaspadaan dari Myrdal dan Sen. Wacana publik yang menggambarkan ekonomika sebagai dismal science segera disusul tuduhan economic horror. Gejala globalisasi ekonomi langsung diikuti kutukan terhadap proses ketidakadilan, pemiskinan, perusakan lingkungan, dan alienasi yang diakibatkannya, di samping nada-nada anti kapitalis di ruang akademik. Tiga lembaga menjadi bulan-bulanan dari kecaman terhadap penalaran dan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan manusia: Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Ekonomika disalahkan melakukan reduksionisme tak hanya dalam membina penalarannya sendiri, tetapi jauh lebih parah lagi: dalam berpikir keilmuan pada umumnya. Ia membuat simplifikasi berlebihan mengenai gejala dan perilaku sosial untuk kemudian digiring ke dalam penalaran yang menunggal tentang tata ekonomi. Dengan mereformulasikan visi tentang gejala sosial demi kepentingan logikanya, ia mendesakkan suatu cara berpikir yang sangat mengesankan correct, tetapi sebenarnya begitu reduksionistis hingga tak bisa applicable kecuali dengan paksaan formal. Agar correctness penalarannya kian menonjol, ekonomika semakin banyak melibatkan matematika. Sampai ujian masuk calon mahasiswanya menuntut lulus testing matematika, bukan sosiologi, apalagi filosofi.

Namun, Ernst Helmstadler dari Universitas Munster mengeluh bahwa “…nowadays, theories in the science of economics are often perfect in terms of formal mathematics, but are scarcely suited in getting grips with economic problems or forecasting developments”.

Uraian ini tak hendak mendiskreditkan ekonomika selaku suatu disiplin ilmiah. Kitalah yang bersalah kalau sampai tak mau tahu kecenderungan pengetahuan il- miah ini mereduksi kompleksitas dan keragaman gejala sosial demi correctness penalarannya, bukan applicability-nya. Biar bagaimanapun, ekonomika tergolong ilmu sosial yang bertujuan tidak hanya memahami kenyataan (masalah) human, tetapi juga memperbaikinya. Lain dengan ilmu kealaman yang bertujuan memahami alam, tetapi tidak berpretensi mencampuri jalannya alam.

Lalu ada sesuatu yang kelihatannya esensial antagonistis antara kebiasaan pikiran mencari panduan teoretis dan yang mencari pegangan bagi keberhasilan kinerja. Teori merupakan masalah pendidikan dan pemaparan, bukan masalah pelaksanaan. Kemudian ilmu pengetahuan apa pun perlu dibiarkan bebas karena yang ia cari adalah “kebenaran”. Namun, “penerapan” kebenaran itu, lazim disebut teknologi, yang adalah hanya merupakan means dari penerapan, perlu dikontrol dan diseimbangkan dengan kearifan filosofis, Pancasila. Filosofi kolektif ini mengingatkan kita how men behave, sedangkan disiplin ekonomi mengutamakan how the markets behave. Kehidupan kita ditentukan kehendak pasar, bukan sebaliknya, sebab di balik pasar ada Homo economicus.

Kewaspadaan dalam mempelajari ekonomika perlu diingatkan agar kita tak terpeleset lagi ketika melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDG sebagai acuan pembangunan global 15 tahun ke depan yang dibahas di forum PBB sangat didominasi penalaran ekonomi dan ide globalisasi yang memanfaatkannya. Hanya keledai yang sampai tergelincir dua kali di batu yang sama.

Standar ukuran kemajuan SDG masih tetap income. GNP sudah dibaptis menjadi semacam Cawan Suci dan pengawal fanatiknya adalah kaum ekonomimandanahli statistik, sedangkan globalisasi berasumsi bahwa warga semua bangsa berpartisipasi proaktif dalam progres teknologi baru dan, karena keunggulan keterampilan teknologisnya, berhak mengeksploitasi sumber alam di mana pun dan kapan pun. Berarti kita harus “bersaing” dengan warga asing dalam memanfaatkan kekayaan alam kita. Bukankah ide pemaksaan kolonialisme baru ini yang tersirat di balik traktat Trans-Pacific Partnership, yang baru-baru ini dicanangkan Presiden Obama dari Amerika Serikat.

Kebahagiaan

Di mana kemerdekaan ekonomi negeri yang relatif terbelakang? Apa yang kelak kita sisakan untuk anak cucu kita sendiri? Ketahuilah, kita generasi sekarang bukan merupakan pewaris, melainkan peminjam kekayaan Ibu Pertiwi dari generasi mendatang. Selaku peminjam, kita wajib bisa mengembalikan kepada mereka kekayaan itu dalam keadaan relatif utuh.

Sewaktu berevolusi fisik dulu Bung Hatta sering menyatakan bahwa dengan kemerdekaan kita ingin membangun suatu dunia di mana setiap orang pantas bahagia. Ternyata happiness matters, kata Amartya Sen, because it is not irrelevant to the meaning of life… happiness relates to the perspective of freedom and capability.

Setelah mengadakan investigasi intensif mengenai kaitan antara kebahagiaan dan kehidupan, Richard Layard menyimpulkan, “There is a paradox at the heart of our lives. Most people want more income and strive for it. Yet as Western societies have got richer, their people have become no happier…. If we are asked why happiness matters, we can give no further external reason. It just obviously does matter”.

Istilah bahagia tak ada dalam kamus ekonomika murni. Berarti kita tak perlu lagi mengandalkan pembangunan nasional hanya pada penalaran ekonomi seperti yang selama ini kita lakukan. Harus diakui bahwa di suatu lokasi pembangunan tertentu di tahap tertentu, satu disiplin bisa saja paling dominan. Dan disiplin ini tidak selalu harus ekonomika. Ia bisa saja antropologi, sosiologi, budaya (adat istiadat), politika, sejarah, dan lain-lain.

Fakultas Ekonomi harus mampu membelajarkan teori pembangunan Indonesia di bumi Indonesia di samping perkuliahan tentang teori Keynes mengenai pembangunan ekonomi. Indonesia bukan lokalitas antah-berantah. Ia negeri dengan kekhasan sejarah, kaya alam, khas geografi. Perjuangan kemerdekaan dan aspirasi nasionalnya terkait kemerdekaan itu. Raksasa ekonomi baru, India dan Tiongkok, yang kerap dipuji dulu menolak resep pembangunan ekonomi IMF dan Bank Dunia. []

KOMPAS, 26 Oktober 2015

Daoed Joesoef | Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

Pemuda Cerdas Kewargaan

Oleh: Yudi Latif

Akhirnya,” tulis Ben Anderson, “saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh ‘kesadaran pemuda’ ini.”

Mohammad Hatta, sebagai pengamat yang terlibat, mengajukan pertanyaan retoris: “Apa sebabnya pemuda-pemuda, mahasiswa Indonesia, secara aktif ikut berpolitik?” Lantas ia jawab sendiri: “Kalau mahasiswa Belanda, Perancis, dan Inggris menikmati sepenuhnya usia muda yang serba menggembirakan, maka pemuda Indonesia harus mempersiapkan diri untuk suatu tugas yang menuntut syarat-syarat lain. Tidak ada jalan lain yang sudah siap dirintis baginya; tidak ada lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan baginya. Sebaliknya dia harus membangun mulai dari bawah, di tengah-tengah suasana yang serba sukar, di tengah-tengah pertarungan yang penuh dendam dan kebencian. Perjuangan kemerdekaan yang berat membayang di depannya, membuat dia menjadi orang yang cepat tua dan serius untuk usianya.”

Kesadaran revolusioner kaum muda Indonesia itu tidaklah jatuh dari langit, tetapi sengaja diusahakan melalui penaburan benih-benih kecerdasan yang disemai di ruang publik. Memasuki dekade kedua abad ke-20, generasi baru, yang terdidik secara baru, melahirkan kesadaran baru bahwa untuk masa yang panjang bumiputra hidup bagaikan katak dalam tempurung; dan tempurung itu dipercaya sebagai langit luas.  Mereka melihat dengan mata sendiri kesengsaraan yang diderita oleh massa rakyat, dan menyadari sepenuhnya bahwa “senjata” lama dengan impian ratu adilnya tak lagi memadai sebagai sarana perjuangan.

Generasi baru tampil dengan menawarkan “senjata” baru, cara pengucapan baru, dan karisma pengubah sejarah yang baru. Senjata itu bernama kecerdasan dan ilmu (ideologi). Manakala elemen-elemen kemapanan menyeru pada “kejumudan” dan “kesempitan”, kaum muda menerobosnya dengan menawarkan ide-ide progresif dan semangat republikanisme yang lebar dan inklusif. Dengan kecerdasan dan ideologi, generasi baru menyadari bahwa rakyat Indonesia dengan pecahan-pecahan yang banyak dan beraneka tak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebersamaan jika tidak memiliki “bilangan penyebut” yang sama.

Perjuangan dari keragaman posisi subyek memerlukan titik temu (common denominator). Penyebut bersama sebagai titik temu itu mereka temukan dalam nama Indonesia, dengan imaji komunitas bersama yang dikonstruksikan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pembongkaran kreatif

Dalam menggagas imaji kebangsaan baru itu, Sumpah Pemuda berisi kecerdasan pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis, dan status quois dari generasi tua, para pemuda-pelajar, yang semuanya berusia di bawah 30 tahun itu, datang dengan etos kreatif. Etos kreatif ini, seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind (1968), bersendikan kecerdasan dengan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko sehingga memiliki kemampuan untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik.

Sumpah Pemuda itu juga berisi tekad dari suatu kaum yang progresif, bahwa pendefinisi utama pemuda itu bukanlah usia, melainkan situasi mental kejiwaan (state of mind). Dalam ungkapan Samuel Ullman, “Pemuda bukanlah persoalan lutut yang lentur, bibir merah, dan pipi yang berona kemerahan; melainkan masalah tekad, kualitas imajinasi, kekuatan emosi; kesegaran musim semi kehidupan.”

Sumpah Pemuda itu berisi kebesaran. Kebesaran jiwa yang mengatasi kekerdilan kepentingan sempit demi kebaikan hidup bersama. Meski bahasa Jawa dengan jumlah penutur paling banyak, dan pemuda-pelajar yang menghadiri Kongres Pemuda itu juga banyak yang berasal dari tanah Jawa, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan. Demi mengusung gagasan kebangsaan yang egaliter, mereka sepakat menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Sumpah Pemuda itu berisi keluasan. Keluasan horizon imajinasi kebangsaan yang mengatasi kesempitan primordialisme agama dan kedaerahan. Di bawah payung “nasionalisme kewargaan”, segala kesempitan dan keragaman dipertautkan  ke dalam keluasan imaji keindonesiaan. Kesanggupan mentransendensikan kesempitan etnosentrisme menuju keluasan solidaritas kebangsaan itu pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya.

Elan vital jiwa Sumpah Pemuda itu sangat penting kita bangkitkan, manakala kehidupan publik-kenegaraan saat ini cenderung mengabaikan kecerdasan. Kehormatan pikiran kembali dihinakan oleh politik dinasti dan kekuatan uang, yang membawa mediokritas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan merajalelanya mediokritas, etos kreatif, dan ekonomi kreatif sebagai basis daya saing global pada era pasca industri tak bisa berkembang secara kondusif.

Dengan peluluhan daya pikir, kelebaran semangat nasionalisme kewargaan juga disempitkan kembali oleh semangat partaiisme, tribalisme, koncoisme, fundamentalisme, dan daerahisme. Dalam situasi demikian, proyek nasionalisme kewargaan yang digagas Sumpah Pemuda berjalan surut ke belakang. Kita dihadapkan pada situasi pahit, harus menerima nubuat dari Edward Shils,  “Kendati intelektual negara-negara terbelakang telah menciptakan ide tentang bangsa di negeri mereka sendiri, mereka belum sanggup mencipta sebuah bangsa. Mereka sendiri adalah korban dari kondisi itu karena nasionalisme tidak  dengan sendirinya menjelmakan semangat kewargaan.”

Gerak mundur keindonesiaan

Gerak mundur keindonesiaan sebagai kebangsaan yang tidak mewujudkan kewargaan itu sangat tampak dari melemahnya jati diri manusia Indonesia dalam aspek kedirian yang bersifat publik. Bahwa pribadi yang baik tidak dengan sendirinya menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik. Kita juga bisa menyaksikan, hampir semua hal yang bersifat kolektif mengalami dekadensi: parpol sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparatur penegak hukum, dan keamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi-organisasi keagamaan berskala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit.

Krisis pada kedirian yang bersifat publik ini mencerminkan kegagalan pembangunan bangsa dalam mengembangkan “kecerdasan kewargaan” (civic intelligence). Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal, dengan mengabaikan usaha mempertautkan keragaman kecerdasan personal itu ke dalam kecerdasan kolektif kewargaan. Setiap individu dibiarkan menjadi deret “huruf” alfabet,  tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) ke dalam “kata” dan “kalimat” bersama. Akibatnya, banyak manusia yang baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya).

Padahal, pengembangan “kecerdasan kewargaan” lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonisasi individualisme. Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang, bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, tergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, pengembangan jati diri bukan saja harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai “perwujudan khusus” (“diferensiasi”) dari alam. Pengembangan jati diri juga harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter perseorangan berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Karena itu, pengembangan “kecerdasan kewargaan” berbasis Pancasila merupakan kunci integrasi dan kemajuan bangsa. Namun, persis pada titik itulah simpul terlemah dari proses pendidikan dan pembangunan selama ini. Peringatan hari Sumpah Pemuda harus dijadikan momentum mengembalikan trayek kebangsaan Indonesia pada rel nasionalisme kewargaan, dengan mengembangkan “kecerdasan kewargaan” berjiwa Pancasila. []

KOMPAS, 28 Oktober 2015

Yudi Latif | Sekretaris Dewan Pakar FKPPI dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Konstruksi Sosial Pemimpin

Oleh: Ignas Kleden

Sudah menjadi tradisi baru dalam politik Indonesia, bahwa presiden terpilih dievaluasi dari waktu ke waktu, khususnya pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal yang sama berlaku juga untuk para menteri kabinet. Pada 100 hari pertama dievaluasi apa yang sudah tercapai, sejauh mana janji-janji kampanye direalisasikan, dan apa yang belum terwujud atau belum mendapat perhatian pemerintah. Seterusnya ada penilaian kembali pada setiap kuartal, yang didukung oleh hasil survei lembaga-lembaga penelitian.

Pada hari-hari ini perhatian publik terpusat pada apa yang sudah atau belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo bersama kabinetnya.

Kesimpulan umum dari berbagai evaluasi menyatakan bahwa dalam bidang politik konsolidasi dan stabilitas politik berjalan aman, sedangkan ekonomi memperlihatkan banyak kesulitan akibat menurunnya angka pertumbuhan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan naiknya angka pengangguran sebagai konsekuensinya. Data yang dimuat Kompas, misalnya, memperlihatkan bahwa dalam kuartal pertama dan kedua 2015, laju pertumbuhan ekonomi hanya 4,71 persen dan 4,67 persen. Angka-angka itu berada jauh di bawah laju pertumbuhan yang ditetapkan dalam APBN, yaitu 5,7 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka telah menimpa 7,45 juta orang pada Februari 2015 (Kompas, 20/10).

Politik dan ekonomi selalu berhubungan erat. Asumsi tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai prasyarat bagi stabilitas politik, masih dianut oleh para eksekutif tinggi, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya. Anggapan ini berbeda dari anggapan yang dianut dalam pemerintahan Presiden Soeharto, karena pada masa itu politik yang stabil dianggap jaminan bagi pertumbuhan ekonomi yang tak terganggu. Jadi, bukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menjadi jaminan bagi stabilitas politik, melainkan sebaliknya, stabilitas politiklah yang menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi, sedangkan stabilitas politik dianggap dibentuk oleh syarat-syarat dalam bidang politik sendiri, seperti penyederhanaan partai politik, pembatasan partisipasi politik, dihapuskannya oposisi politik, penerapan asas kebebasan yang bertanggung jawab bagi pers serta penciptaan massa mengambang pada tingkat di bawah kecamatan.

Kinerja tahun pertama

Dalam masa pemerintahan Jokowi, pengaruh politik terhadap ekonomi, khususnya ekonomi uang menjadi lebih langsung, karena turun-naiknya nilai saham dan ada-tidaknya investasi ditentukan secara langsung oleh persepsi tentang keadaan politik, yaitu oleh tanggapan pasar. Kalau pasar merasa bahwa kepastian hukum dalam politik amat goyah, atau pemerintah sendiri tidak berani mengambil keputusan dalam keadaan kritis, atau tidak menunjukkan komitmen yang bisa dipegang terhadap apa yang diputuskannya, maka para investor akan ragu dan mungkin menarik diri, dan enggan melakukan investasi, sementara nilai saham turun dengan cepat. Sebaliknya, keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia kuat dan dapat menguasai keadaan kritis, akan menaikkan segera nilai saham, dan memberi dorongan pada investor untuk mulai melakukan investasi. Dalam ekonomi uang, perilaku ekonomi ditentukan persepsi.

Namun demikian, turunnya angka pertumbuhan dalam kuartal akhir pemerintahan Jokowi, tidak semata-mata disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, khususnya setelah Tiongkok melakukan devaluasi mata uangnya, yang memukul ekonomi banyak negara. Rupiah segera melemah terhadap dollar AS dan mencapai titik terendah pada 29 September ketika 1 dollar AS bernilai sama dengan Rp 14.726 meskipun pada saat ini rupiah semakin menguat menjadi kurang-lebih Rp 13.000 per dollar AS.

Dalam pada itu muncul perdebatan semantik antara Presiden Jokowi dan para pengritiknya, apakah ini suatu krisis dalam ekonomi Indonesia atau suatu pelambatan saja. Seperti kita tahu, hingga saat ini pun Presiden tetap menolak bahwa ada krisis. Rupiah selamat dari ancaman yang lebih besar, seperti pada 1998, ketika nilai rupiah jatuh ke jurang terdalam menjadi Rp 15.250 per dollar AS pada 17 Juni 1998 (Kompas, 21/10/1998).

Kesulitan ekonomi yang dihadapi menjadi sasaran kritik utama atas prestasi pemerintahan Jokowi. Kritik mungkin masih berdatangan, tetapi yang lebih penting adalah sikap pemerintah menghadapi berbagai kritik itu. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV di Jakarta pada 19 Oktober, Presiden Jokowi berkata: “Memang tugas rakyat menilai kinerja kabinet, kinerja pemerintah. Tugas kami memperbaiki”. Presiden menyadari bahwa beberapa kebijakannya seperti mencabut subsidi BBM bukanlah kebijakan yang populer dan menyenangkan, meski pun harus dilakukan. Apalagi tujuan terjauh yang hendak dicapai adalah mengubah fundamental ekonomi Indonesia, dari ekonomi yang mengandalkan konsumsi ke ekonomi berbasis produksi dan investasi.

Selain masalah ekonomi-politik, ada juga berbagai masalah sosial-politik yang belum seluruhnya diselesaikan secara memuaskan. Masalah sosial ini pada intinya bersinggungan dengan hubungan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Selama Orde Baru masalah sosial lebih berat ke sosial-politik dengan jalur vertikal, antara masyarakat dan negara, yaitu antara rakyat dan pemerintah. Pembatasan partisipasi politik selama Orde Baru, menyebabkan rakyat tidak dapat mengembangkan dirinya, karena kebebasan mereka banyak dibatasi, sementara berbagai ekspresi politik yang tidak sejalan dengan keinginan penguasa dihadapi secara represif. Dalam pemerintahan setelah Reformasi 1998, dan khususnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi, masalah sosial-politik itu berubah sifat menjadi masalah sosial-budaya dengan jalur horizontal, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok etnis maupun kelompok agama.

Hubungan antar-etnik kadang kala meruncing di daerah, bersamaan dengan penerapan pilkada secara langsung, meski pun diberlakukannya otonomi daerah sejak 2001 yang dilaksanakan tidak selalu secara bijaksana, cenderung meningkatkan provinsialisme. Ryaas Rasyid, yang ketika menjadi menteri kabinet menggagas dan memberlakukan otonomi daerah, mengatakan dalam sebuah diskusi pada 16 Oktober lalu, bahwa pemilihan presiden hampir tidak mempunyai implikasi dalam hubungan antarkelompok.

Presiden terpilih segera dilantik, dan calon yang kalah, meski pun melakukan protes, akan bekerja seperti biasa tanpa beban rasa malu yang berlebihan. Tetapi, seorang calon bupati di daerah yang kalah dalam pilkada, akan kehilangan muka kalau berhadapan dengan para pendukung atau lawan politiknya. Masalah politikpilkada mudah sekali menjelma menjadi ketegangan dalam hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, dan hubungan antarkelompok karena orang-orang saling mengenal secara pribadi, dan belum terbiasa melihat masalah politik sebagai sesuatu yang terpisah dari hubungan pribadi. Kekalahan politik masih dipandang aib pribadi atau kelompok.

Selain itu hubungan antarkelompok agama juga mengandung sensitivitas yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Selain faktor-faktor luar yang menyulut konflik, ada sesuatu dalam watak agama-agama itu sendiri yang potensial menimbulkan ketegangan, meski pun tiap agama melarang permusuhan dan kekerasan. Di satu pihak agama dapat dihayati sebagai jalan bagi tiap orang untuk mencapai kesempurnaan hidup, sementara di pihak lain agama juga berfungsi sebagai identitas suatu kelompok sosial. Sebagai jalan kepada kesempurnaan yang dapat dicapai oleh tiap orang dengan metode-metode tertentu, kegiatan seseorang dalam agamanya dapat berpuncak pada kontemplasi dan kehidupan mistik.

Agama benar-benar menjadi urusan pribadi. Sebaliknya, sebagai atribut identitas suatu kelompok, agama terlibat dalam pergolakan sosial, berupa persaingan suatu kelompok dengan kelompok lain. Apalagi pada masa sekarang semakin menguat identity politics, yang mengandung dua tema utama, yaitu perjuangan politik untuk mendapat pengakuan terhadap identitas suatu kelompok, serta penonjolan identitas sebagai atribut representasi politik. Kalau agama menjadi atribut identitas, dan identitas menjadi atribut representasi politik, agama dapat mengalami politisasi dari waktu ke waktu.

Konflik vertikal antara masyarakat dan negara pada masa sekarang berubah bentuk menjadi konflik antara ranah publik dan ranah privat dalam administrasi pemerintahan. Korupsi yang masih merajalela adalah manifestasi kekacauan hubungan privat dan publik dalam keuangan negara, karena dana-dana publik yang dikuasai negara digunakan secara ilegal sebagai dana privat oleh pejabat-pejabat negara. Demikian pun keputusan-keputusan yang bersifat publik (yang menyangkut proyek-proyek yang dibiayai pemerintah) diusahakan dimenangkan secara privat melalui uang-uang suap yang diberikan oleh kalangan privat yang yang bermodal besar.

Sosok kepemimpinan Jokowi

Kiranya jelas dari uraian di atas bahwa penilaian terhadap prestasi seorang pemimpin seyogianya diimbangi dengan penilaian terhadap perilaku masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada kebebasan pribadi dalam masyarakat yang tidak bebas, dan tidak ada keadilan bagi seseorang dalam masyarakat yang tidak adil, begitu dalil filosof Theodor Adorno dari mazhab Frankfurt. Perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membasmi korupsi adalah usaha yang harus didukung sekuat tenaga oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia sebagai negara dan masyarakat yang relatif adil, agar terbuka kemungkinan bagi tiap warga negara untuk mendapat keadilan di dalamnya. Pihak yang hendak memperlemah KPK dapat dianggap sebagai injustice collaborators, yang bertujuan melestarikan ketidakadilan dalam masyarakat, dan atas cara itu membuat keadilan untuk tiap warga negara menjadi mustahil.

Pemerintahan Jokowi selama satu tahun belum memuaskan. Tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kita dapat mencatat usahanya untuk menjadi pemimpin yang semakin hari semakin berkembang, semakin memahami tugasnya, dan berusaha melaksanakannya? Pertanyaan ini menjadi konkret, kalau kita juga bertanya apakah para pimpinan dan anggota DPR dalam setahun ini semakin berkembang dalam tugas mereka, dan sudah melampaui tahapan sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing dan bukan dengan urusan rakyat yang mereka wakili?

Nawacita memang menjadi rujukan kritik dan penilaian. Tetapi, Nawacita adalah kerangka kerja atau framework untuk jangka panjang dan bukan untuk satu tahun kerja. Bahkan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi pun beberapa agenda Nawacita sangat mungkin belum dapat direalisasikan seluruhnya. Lebih penting untuk dipertanyakan apakah sudah diambil langkah-langkah untuk meletakkan landasan bagi realisasi agenda Nawacita setahap demi setahap. Kemandirian ekonomi nasional, memang belum terwujud, tetapi sudah terlihat kesadaran dan tekad untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, tidak perlu diimpor. Kebiasaan mengimpor beras, kedelai, garam, dan gula dibatasi, dan didorong inisiatif untuk memproduksinya di dalam negeri. Presiden merujuk Badan Pusat Statistik bahwa produksi beras dalam negeri meningkat 5,5 juta ton, tetapi susah diketahui di mana stoknya.

Kita teringat dalil Amartya Sen, pemenang Nobel untuk Ilmu Ekonomi 1998, bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh tidak adanya makanan, tetapi karena makanan yang ada itu tidak bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan. Kelaparan diatasi dengan meningkatkan kemampuan mendatangkan makanan melalui cara-cara yang dibenarkan hukum. Tugas pemerintah adalah meningkatkan the ability to command food through legal means available in the society.

Satu hal sulit diragukan, yaitu perhatian Jokowi ke daerah-daerah, juga daerah di pinggiran. Mungkin baru sekali ini seorang presiden Indonesia mengunjungi 220 daerah dalam waktu satu tahun, atau rata-rata empat kali seminggu. Pembangunan jalan kereta api sudah direncanakan tahun depan, sedangkan bendungan sudah dibangun pula di beberapa daerah. Menggerakkan ekonomi dari pinggiran masih makan waktu, tetapi perhatian ke daerah pinggiran sudah nyata. Pada titik itu, kesulitan masyarakat yang ditanggapi dengan tindakan dan pengertian, akan membentuk sosok pemimpinnya menurut dalil sosiologi bahwa pemimpin adalah konstruksi sosial masyarakat yang dipimpinnya. []

KOMPAS, 29 Oktober 2015

Ignas Kleden | Sosiolog; Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)

20
Oct
15

Sejarah Indonesia : Nusantara, Tarumanegara, Sumatera

Misteri Ramalan Rasulullah Tentang Kebangkitan Nusantara

Discussion in ‘Sejarah‘ started by pepes, Sep 25, 2015.

[​IMG]

Seorang budayawan dan ulama Nurcholish Madjid mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonic dari Barus (orang-orang Melayu di wilayah sumatera) sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang di abadikan dalam Al-Qur’an (wayusqauna biha ka’san kana mizajuha kafura).

Ada sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang cukup menarik perhatian saya. Dalam surah al-A’raaf ayat 96 difirmankan, “Walau anna ahlal-quraa aamanuu wattaqau lafatahnaa `alaihim barakaatim minas-samaa’ i wal-ardhi” (jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi).

Hemat saya, sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Saw. Benar, memang Al-Qur’an itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata.

Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut —menurut K.H. Maemun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama— adalah ahlal-quraa, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali, menurut saya penduduk “desa” atau “nagari” ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu?

Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon “Di Arab tidak ada desa. Adanya (waktu turun ayat itu) adalah suku Badui yang hidupnya (nomaden) seperti tawon, kalau kepala sukunya pindah mereka ikut pindah. Makanya, ayat ini untuk Indonesia”.

Jadi jelas pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat, berbeda dengan kelurahan. Sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri.

Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, kepala desa lazim disebut Kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang Lurah diangkat oleh pemerintahan yang lebih tinggi, ia seorang pegawai negeri.

Nomaden itu pola hidup berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik aLa Genghis Khan. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini.

Nampak dalam ayat itu, Baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya.. yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti disebut dalam ayat itu.

Dan, kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Shind/Indies. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda,”belajarlah sampai ke negeri Shind”.

Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Shind adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehinga pantas dicontohi oleh para pengikutnya.

Di kala Barat masih hidup di gua-gua, di kala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat2 lainnya di belahan dunia.

Ada juga hadis dari Ibu Aisyah ra bahwa saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi Dzarirah (bedak wangi dari Shind/Indies) . Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term ahlal-quraa, jika ia belum pernah melihat rupa desa atau nagari atau negeri sebelumnya. Mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Shind.

Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil (civil society) seperti yang pernah ia saksikan di Shind selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesalehan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya sehingga tertata kehidupan yang damai, aman, tentram dan sejahtera (maslahah ‘ammah atau bonum commune).

Saya meyakini ayat dalam surah al-A’raaf ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. Utamanya bagi orang-orang awam di grass root yang hidup di desa-desa. Sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya.

Desa, menurut saya adalah cagar budaya. Hatta setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai. Apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita.

Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya ingkar budaya sendiri. Itu bertentangan dengan visi Nabi di atas.

Mengingkari budaya, menolak kebhinekaan berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan adalah suatu perbuatan yang niscaya mengundang azab seperti disebutkan dalam surah Al-A’raaf berikutnya, “wa laakin kadzdzabuu fa akhadznaahum bimaa kaanuu yaksibuun”.

Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi thawaf, haji, puasa, dan lain-lain yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana difirmankan, “wa kadzalika anzalnahu hukman `rabiyan (demikianlah Aku turunkan Al-Qur’an itu kepadanya berupa hukum-hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab).

sumber

Sejarah Kerajaan Tarumanegara dan Terbentuknya Selat Sunda

Discussion in ‘Sejarah‘ started by AwanSelatan, Sep 16, 2015.

[​IMG]

Tarumanegara adalah nama sebuah kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat dengan rajanya yang terkenal bernama Purnawarman yang bertahta pada sekitar tahun 400 M. Demikian yang diajarkan di buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari. Tetapi Slametmuljana (1980) dalam bukunya “Dari Holotan ke Jayakarta” dan Ayatrohaedi (1983) dalam artikelnya “Pustaka aiya-Raiya i Bhumi Nusantara”, menyebutkan bahwa sebelumTarumanegara, ada beberapa kerajaan Hindu yang mendahului Tarumanegara : Aruteun (Holotan), Salakanagara, Jayasinghapura, Argabinta, dan Hujung Kulon. Semua kerajaan ini ada di Jawa Barat mulai abad ke-1 sampai abad ke-5.

[​IMG]

Lalu, apa ada hubungannya dengan geologi sehingga saya menulisnya ? Mungkin ada. Kerajaan-kerajaan pendahulu Tarumanegara ini ada saat Sumatra masih bersatu dengan Sunda melalui jembatan darat yang melintasi gunung Krakatau. Sebuah peta kuno yang sumbernya tak jelas tetapi tercantum di dalam buku Daldjoeni (1992) : “Geografi Kesejarahan” menggambarkan ada semacam jembatan darat antara Sunda dan Sumatra.

Van Bemmelen (1952) dalam “De Geologische Geschiedenis van Indonesie” menulis di halaman 127 bahwa Selat Sunda sebelum tahun 1175 tak pernah diberitakan dapat dilewati kapal laut karena kondisinya belum memungkinkan. Gunung Krakatau belum merupakan pulau kecil seperti sekarang. Pulau-pulau besar kecil masih banyak berserakan di Selat Sunda.

Sumatra dan Jawa masih bergandeng menjadi satu. Perbatasan antara Swarnadwipa (Sumatra) dan Jawadwipa (Jawa) pada masa itu masih berupa suatu teluk yang menjorok jauh ke pedalaman di daerah Jambi. Demikian menurut catatan para pelaut Arab dan Cina (van Bemmelen, 1952, hal. 126-127).

Kondisi geografi ini nanti akan berpengaruh kepada seputar polemik para ahli sejarah tentang pusat Kerajaan Sriwijaya yang bercorak maritim apakah di Palembang atau di Jambi. Kerajaan Salakanagara meliputi Teluk Sunda (nantinya akan menjadi Selat Sunda), pulau-pulau di sekitarnya, dan Jawa Barat bagian barat. Rajanya yang pertama bernama Dewawarman I (130-168 M) yang berasal dari India. Sejumlah arca Syiwa dan Ganesha pernah ditemukan di Pulau Panaitan, Selat Sunda, itu adalah peninggalan2 Salakanagara.

Kerajaan Jayasinghapura (mulai tahun 340 M) adalah penerus Salakanagara dan diperkirakan beribu kota di kota Jasinga sekarang di sebelah barat Bogor. Rajanya yang terkenal adalah Dewawarman VIII (358-382). Tak diketahui banyak soal Kerajaan Hujungkulon dan Argabinta, tetapi melihat namanya, kedua kerajaan ini mungkin lokasinya ada di sekitar Ujung Kulon dan Cianjur Selatan.

Semua kerajaan pendahulu Tarumanegara ini tak meninggalkan prasasti, tetapi beberapa artefak-nya ditemukan. Kebudayaan menulis mungkin belum terbiasa saat-saat itu. Pengetahuan tentang keberadaan kerajaan-kerajaan ini berdasarkan cerita babad dan manuskrip para pelancong dari luar, juga dokumen2 Cina yang telah mengenal tulisan jauh lebih awal.

[​IMG]

Kerajaan Tarumanegara kemudian menggantikan Jayasinghapura. Rajanya bernama Purnawarman yang naik tahta pada 395 M dan berwilayah di sekitar aliran hilir Citarum sekarang. Dari Tarumanegara inilah mulai ditemukan prasasti-prasasti sisa kekuasaannya. Tapak kaki Purnawarman di prasasti2-nya menunjukkan wilayah kekuasaan Tarumanegara.

Pada saat yang bersamaan dengan Tarumanegara, di wilayah Jakarta sekarang terdapat sebuah kerajaan bernama Aruteun (Holotan). Tahun 430, 433, 434, dan 452 kerajaan ini tercatat mengirimkan utusan ke Kekaisaran Cina dengan maksud meminta bantuan atas gangguan terhadap Aruteun oleh kerajaan tetangganya (Tarumanegara). Apa daya, justru Holotan takluk kepada Tarumanegara pada 452. Kerajaan Tarumanegara sendiri berakhir pada tahun 686 oleh serangan Sriwijaya.

Sebuah petikan penting terdapat di sebuah buku berbahasa Jawa Kuno (“Pustaka Raja Purwa”) (dari Keys, 1999 : Catastrophe : A Quest for the Origins of the Modern Worlds). Pada tahun 416 ”Ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada goncangan Bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Lalu datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan pulau Sumatra”.

Di tempat lain, seorang bishop Siria, John dari Efesus, menulis sebuah chronicle di antara tahun 535 – 536 AD, “ Ada tanda-tanda dari Matahari, tanda-tanda yang belum pernah dilihat atau dilaporkan sebelumnya. Matahari menjadi gelap, dan kegelapannya berlangsung sampai 18 bulan. Setiap harinya hanya terlihat selama empat jam, itu pun samar-samar. Setiap orang mengatakan bahwa Matahari tak akan pernah mendapatkan terangnya lagi” (Keys, 1999).

Dokumen di Dinasti Cina mencatat : ”suara guntur yang sangat keras terdengar ribuan mil jauhnya ke baratdaya Cina” (Keys, 1999).Bisa dipastikan bahwa tahun-tahun itu telah terjadi sebuah bencana alam yang mungkin berupa letusan Krakatau (purba) yang meletus hebat, katastrofik, menenggelamkan jembatan darat antara Sumatra dan Jawa yang sebelumnya sudah ada dan melahirkan Selat Sunda.

Mau tidak mau, sedikit atau banyak, letusan katastrofik ini telah mempengaruhi peta politik kerajaan-kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat. Kerajaan maritim terkuat di sekitar tahun-tahun ini adalah Sriwijaya. Maka, setelah ini, Sriwijaya yang mengandalkan kekuatan baharinya menjadi makin kuat dengan terbentuknya laut di antara Sumatra dan Jawa, dan kerajaan ini mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan Hindu pertama di Jawa, yaitu di wilayah Sunda, Jawa Barat. Kelak, Sriwijaya pun mundur akibat sedimentasi sungai-sungai di wilayah timur Sumatra yang telah mengakibatkan perdagangan menjadi lesu sebab tak befungsinya pelabuhan-pelabuhan akibat sedimentasi.

Adalah karena sedimentasi Sungai Citarum dan Kali Bekasi serta kondisi rawa-rawa yang tak sehat yang telah menyebabkan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat pindah ke pedalaman (Sunda, Galuh, Pajajaran), barangkali untuk menghindari efek sedimentai sungai di wilayah hilir.

Pada tahun 670 M, Citarum dijadikan batas dua kerajaan penerus Kerajaan Tarumanagara, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda mempunyai wilayah dari sungai Citarum ke sebelah barat, sedangkan Kerajaan Galuh mempunyai wilayah dari Sungai Citarum ke sebelah timur.Sekali lagi, alam sedikit banyak memainkan peranan penting dalam maju mundurnya kerajaan-kerajaan pada masa silam.

Tahukah Anda : Sumatera Telah Dikenal Sejak Zaman Rasulullah

Discussion in ‘Sejarah‘ started by bumble, Sep 25, 2015.

  • Benarkah pulau Sumatra telah dikenal oleh Rasulullah SAW semasa hidup, serta telah dilalui dan disinggahi para pedagang dan pelaut Arab di masa itu? Pernyataan ini diungkap Prof. Dr. Muhammad Syed Naquib al-Attas di buku terbarunya “Historical Fact and Fiction” yang di seminarkan November 2011 lalu.

    Syed Muhammad al Naquib al Attas lahir di Bogor, 5 September 1931 adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia. Ia menguasai teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur.

    [​IMG]
    Muhammad al Naquib al Attas​

    Ia juga menulis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, filsafat, dan literatur Malaysia.
    Sumber Wikipedia menyebutkan, tahun 1962 Al-Attas menyelesaikan studi pasca sarjana di Institute of Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada, dengan thesis Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh.

    Al-Attas kemudian melanjutkan studi ke School of Oriental and African Studies, University of London di bawah bimbingan Professor A. J. Arberry dari Cambridge dan Dr. Martin Lings. Thesis doktornya (1962) adalah studi tentang dunia mistik Hamzah Fansuri.

    Pada 1987, Al-Attas mendirikan sebuah institusi pendidikan tinggi bernama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di Kuala Lumpur. Melalui institusi ini Al-Attas bersama sejumlah kolega dan mahasiswanya melakukan kajian dan penelitian mengenai Pemikiran dan Peradaban Islam, ia terkenal kritis terhadap Peradaban Barat.

    Kesimpulan Al-Attas ini berdasarkan inductive methode of reasoning. Metode ini, ungkap al-Attas, bisa digunakan para pengkaji sejarah ketika sumber-sumber sejarah yang tersedia dalam jumlah yang sedikit atau sulit ditemukan, lebih khusus lagi sumber-sumber sejarah Islam dan penyebaran Islam di Nusantara memang kurang.

    Ada dua fakta yang al-Attas gunakan untuk sampai pada kesimpulan di atas.
    Pertama, bukti sejarah Hikayat Raja-Raja Pasai yang di dalamnya terdapat sebuah hadits yang menyebutkan Rasulullah saw menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra, yang akan terjadi tidak lama lagi di kemudian hari. Hikayat Raja-raja Pasai antara lain menyebutkan sebagai berikut:…Pada zaman Nabi Muhammad Rasul Allah salla’llahu ‘alaihi wassalama tatkala lagi hajat hadhrat yang maha mulia itu, maka sabda ia pada sahabat baginda di Mekkah, demikian sabda baginda: “Bahwa sepeninggalku ada sebuah negeri di atas angin Samudera namanya. Apabila ada didengar khabar negeri itu maka kami suruh engkau (sediakan) sebuah kapal membawa perkakas dan kamu bawa orang dalam negeri (itu) masuk Islam serta mengucapkan dua kalimah syahadat. Syahdan, (lagi) akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam negeri itu terbanyak daripada segala Wali Allah jadi dalam negeri itu”

    Dasarnya tentu sangat kuat baik secara teologis maupun secara antropologis. Menurutnya, Hamzah Fansuri, Nurruddin Ar-Raniry, Syamsuddin As-Sumatrani, Syech Abdurrauf As-singkili yang terkenal dengan nama Syeikh di Kuala atau Syiah Kuala adalah sekian diantara ulama besar Aceh yang pernah ada di zaman keemasan kesultanan Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam.

    Bahkan, sekian diantara Wali Songo memiliki garis hubungan pendidikan atau lulusan (alumni) yang berguru di Samudera Pasai sebagai pusat peradaban Islam Asia tenggara kala itu. Bahkan beberapa diantaranya ada yang memiliki hubungan keturunan dengan Aceh penyebar Islam di tanah Jawa.

    Sumber wikipedia menyebutkan, bahwa asal-usul penamaan pulau “Sumatra” sendiri berasal dari keberadaaan sebuah kerajaan benama Samudera Pasai (terletak di pantai pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. (Nicholaas Johannes Krom, De Naam Sumatra, BKI, 100, 1941.)

    Kedua, berupa terma “kāfūr” yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Kata ini berasal dari kata dasar “kafara” yang berarti menutupi. Kata “kāfūr” juga merupakan nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut sebuah produk alam yang dalam Bahasa Inggris disebut camphor, atau dalam Bahasa Melayu disebut dengan kapur barus.

    Masyarakat Arab menyebutnya dengan nama tersebut karena bahan produk tersebut tertutup dan tersembunyi di dalam batang pohon kapur barus/pohon karas (cinnamomum camphora) dan juga karena “menutupi” bau jenazah sebelum dikubur.
    Produk kapur barus yang terbaik adalah dari Fansur (Barus) sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang terletak di pantai barat Sumatra.

    Dengan demikian tidak diragukan wilayah Nusantara lebih khusus lagi Sumatra telah dikenal oleh Rasulullah dari para pedagang dan pelaut yang kembali dengan membawa produk-produk dari wilayah tersebut (pasai) dan dari laporan tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang tempat-tempat yang telah mereka singgahi.

    [​IMG]
    Prof. Dr. Muhammad Syed Naquib al-Attas​

    Menurut berita-berita luar yang juga diceritakan dalam Hikayat Raja-raja Pasai (Pase) kerajaan ini letaknya di kawasan Selat Melaka pada jalur hubungan laut yang ramai antara dunia Arab, India dan Cina. Disebutkan pula bahwa kerajaan ini pada abad ke XIII sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di kawasan itu.

  • bumble

    bumble Active Member

    Prof. Dr. Abdul Rahman Tang, Akademis dan dosen pasca sarjana di Departemen Sejarah dan Peradaban, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di International Islamic University Malaysia, selaku pembanding menyatakan kajian sejarah Islam Nusantara yang dilakukan al-Attas dalam buku tersebut sebagian besar bersifat spekulatif.

    Salah satu fakta spekulatif tersebut adalah hadits yang terdapat dalam Hikayat Raja Raja Pasai.
    Menurutnya, fakta-fakta tersebut bisa valid jika telah menjalani proses “verification of fact”. Namun Al-Attas tidak melakukan proses ini terhadap hadits yang disebutkan di dalam hikayat raja-raja pasai tersebut.

    [​IMG]
    Historical Fact and Fiction​

    Muslim China warga Malaysia ini mempertanyakan tentang hadits ini dan mengkhwatirkan implikasinya terhadap pemikiran masyarakat Nusantara. Menurutnya, al-Attas melakukan inductive methode of reasoning secara tidak konstruktif. Sedang Dr. Syamsuddin Arif, dosen IIUM asal Jakarta, selaku pembicara kedua dalam acara bedah buku tersebut mengungkapkan kesimpulan al-Attas di atas logis dan sesuai dengan fakta.

    Hal ini berdasarkan perjalanan pelaut dan pedagang Arab pada masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang pergi ke China. Untuk mencapai negeri China melalui laut tak ada rute lain kecuali melalui dan singgah wilayah Nusantara.

    Lebih lanjut Arif mengemukakan berbagai teori dan pendapat tentang kapan, dari mana, oleh siapa, dan untuk apa penyebaran Islam di Nusantara beserta bukti-bukti dan fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut. Arif juga menjelaskan ilmuwan siapa saja yang memegang dan yang menentang pendapat-pendapat tersebut.
    Di akhir makalahnya, Arif mempertanyakan pendapat J.C. Van Leur yang pertama kali menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik para pelakunya.

    Van Leur dalam bukunya “Indonesian Trade and Society” berpendapat, sejalan dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Sumatera dan khususnya di Jawa, para pedagang Muslim beserta muballigh lebih berkesempatan mendapatkan keuntungan dagang dan politik.

    Dia juga menyimpulan adanya hubungan saling menguntungkan antara para pedagang Muslim dan para penguasa lokal.

    Pihak yang satu memberikan bantuan dan dukungan materiil, dan pihak kedua memberikan kebebasan dan perlindungan kepada pihak pertama.

    Menurutnya, dengan adanya konflik antara keluarga bangsawan dengan penguasa Majapahit serta ambisi sebagian dari mereka untuk berkuasa, maka islamisasi merupakan alat politik yang ampuh untuk merebut pengaruh hingga menghimpun kekuataan.
    Menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat Kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut:

    1. Seri Kaya Saiyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri.
    2. Saiyid Ali bin Ali Al Makaarani, sebagai Syaikhul Islam.
    3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri.

    Dari catatan-catatan, nama-nama dan lembaga-lembaga seperti tersebut di atas, Prof. A. Hasjmy berkesimpulan bahwa, sistem pemerintahan dalam Kerajaan Islam Samudera Pasai sudah teratur baik, dan berpola sama dengan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah Sultan Jalaluddin Daulah (416-435 H).

    Nama Samudera dan Pasai sudah populer disebut-sebut baik oleh sumber-sumber Cina, Arab dan Barat maupun oleh sumber-sumber dalam negeri seperti Negara Kertagama (karya Mpu Prapanca, 1365) pada abad ke 13 dan ke-14 Masehi. Dan tentang asal usul nama kerajaan ini ada berbagai pendapat.

    Menurut J.L. Moens, kata Pasai berasal dari istilah Parsi yang diucapkan menurut logat setempat sebagai Pa’Se. Dengan catatan bahwa sudah semenjak abad ke VII M, saudagar-saudagar bangsa Arab dan Parsi sudah datang berdagang dan berkediaman di daerah yang kemudian terkenal sebagai Kerajaan Islam Samudera Pasai .​

    [​IMG]
    Mohammad Said, salah seorang wartawan dan cendikiawan Indonesia pengarang buku ACEH SEPANJANG ABAD yang berkecimpung dengan penelitiannya tentang kerajaan ini dan kerajaan Aceh, dalam prasarannya yang berjudul “Mentjari Kepastian Tentang Daerah Mula dan Cara Masuknya Agama Islam ke Indonesia”, berkesimpulan bahwa istilah PO SE yang populer digunakan pada pertengahan abad ke VIII M seperti terdapat dalam laporan-laporan Cina, adalah identik atau mirip sekali dengan Pase atau Pasai.

    Pendapat ini adalah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Gabriel Ferrand dalam karyanya (L’Empire, 1922, hal.52-162), dan pendapat Prof. Paul Wheatley dalam (The Golden Khersonese, 1961, hal.216), yang didasarkan pada keterangan para musafir Arab tentang Asia Tenggara. Kedua sarjana ini menyebutkan bahwa sudah sejak abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Asia Tenggara pada masa itu, telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dan musafir-musafir Arab. Bahkan pada setiap kota-kota dagang itu telah terdapat fondachi-fondachi atau permukiman-permukiman dari pedagang-pedagang yang beragama Islam. Wallahu’alam bissawab..

  • 20
    Oct
    15

    Infrastruktur : Kontroversi Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung

    50PARRINDO

    Jepang yang sudah lama mengincar proyek ini ternyata tidak terpilih. Memang Jepang terkesan amat berhati-hati karena kereta dapat mengganggu industri otomotifnya yang market size-nya begitu besar di sini. Siapa pun tahu, sistem transportasi publik berbasiskan kereta api dapat mengganggu penjualan otomotif. Maka, wajar bila banyak menawar dan mengulur waktu.

    salam,

    ananto

    =====

    Menyoal Ribut-ribut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Bagian 1)

    Oleh: Rhenald Kasali
    Seperti investasi besar lainnya, pembangunan kereta cepat (high speed train) yang nilainya mencapai 5,5 miliar dollar AS menjadi berita yang kontroversial.
    Pertama, siapa yang menyangka Presiden Joko Widodo memutuskan begitu cepat? Maklumlah, kita sudah amat terbiasa menyaksikan ketidakhadiran pengambilan keputusan strategis yang agile dan cepat.
    Anda masih ingat bukan proyek-proyek infrastruktur yang sudah disetujui saja bahkan dibiarkan mangkrak bertahun-tahun? Rencana tinggallah rencana. Ribut sedikit saja sudah membuat penguasa takut dan tidak bekerja. Proyek jalan Tol Cipularang yang bisa dituntaskan setahun saja, bahkan dulu sempat dibiarkan berlubang dan berdebu lebih dari 5 tahun.
    Kedua, Jepang yang sudah lama mengincar proyek ini ternyata tidak terpilih. Memang Jepang terkesan amat berhati-hati karena kereta dapat mengganggu industri otomotifnya yang market size-nya begitu besar di sini. Siapa pun tahu, sistem transportasi publik berbasiskan kereta api dapat mengganggu penjualan otomotif. Maka, wajar bila banyak menawar dan mengulur waktu.
    Sikap Jepang tiba-tiba berubah begitu menyaksikan kesungguhan Tiongkok dalam bersaing. Jepang yang melakukan studi dan membuat FS terlebih dahulu merasa lebih berhak menentukan masa depan transportasi publik Indonesia, namun tetap menuntut jaminan pemerintah.
    Ketiga, menjadi kontroversial karena keputusan pada level bisnis juga cepat sekali dan terus berkembang (adaptif). Karena tak melibatkan uang dan jaminan negara, maka Menteri Perhubungan pun menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN dengan skema business to business.
    Melalui konsorsiumnya, Menteri BUMN merumuskan business model yang bukan menjadikannya sebagai proyek pembangunan kereta api semata-mata, melainkan hadir bersama megaproyek kota-kota baru di sekitar jalur kereta. Maka, Gubernur Jabar dan wali kotanya pun dilibatkan.
    Dalam strategi pengembangannya, bukan lagi menjadi sekadar proyek transportasi, melainkan sebuah kegiatan ekonomi skala besar yang kelak akan melibatkan begitu banyak pelaku usaha besar maupun kecil. Value creation-nya amat besar sehingga melibatkan minimal 4 BUMN inti. Ini tentu mengecohkan para pembuat opini yang hanya berhitung cost-benefit-risk analyses pada aspek bisnis kereta api cepat semata-mata.
    Keempat, proses cepat ini ternyata ada cost-nya, yaitu kurang terinformasinya publik atas opportunity serta nilai yang diciptakan. Dilema di era keterbukaan dan partisipasi publik ini memang dapat kita rasakan: antara hak untuk tahu publik dengan keputusan bisnis adaptif yang cepat berubah dengan motif ambil untung para makelar tanah. Akibatnya, para pengamat kebijakan publik dapat memberikan opini yang keliru atas ketidaksempurnaan informasi.

    Kelima, persaingan Jepang vs Tiongkok dalam proyek ini telah menimbulkan opini pro dan kontra, apalagi ruang untuk pertumbuhan ekonomi di kedua negara itu makin terbatas. Mereka punya kepentingan, sementara kita punya kendali dan kepentingan yang harus dijaga pula. Kehadiran proyek infrastruktur skala besar di Tanah Air tentu saja menimbulkan daya tarik sendiri yang sudah pasti melibatkan perang opini yang dapat melibatkan conflict of interest yang cukup luas.
    Tentu masih ada isu-isu lain dari proyek yang sebenarnya bagus bagi perekonomian kita, tetapi akhirnya terkesan kontroversial. Apakah itu pro-kontra jalur Jakarta-Bandung vs Jakarta-Surabaya, pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang dapat bermitra, kesungguhan Tiongkok berinvestasi, di mana letak titik perberhentiannya, masalah apa yang akan muncul dalam tahap implementasi, negosiasi, dan lain sebagainya.
    Tetapi, baiklah kita fokuskan pada keputusan yang sudah diambil dan bagaimana proyek ini bisa menciptakan value bagi perekonomian kita, bukan Tiongkok dan bukan Jepang.
    Karena saya bukan Menteri BUMN, maka saya mencoba menganalisis dari kacamata ilmuwan dan praktisi bisnis yang saya miliki. Maaf, saya sama sekali tak mengerti soal politik, sehingga tidak mengaitkan analisis ini dengan masa jabatan presiden, sehingga pilihannya mungkin turut terpengaruh.
    Saya hanya ingin membaca dan mengarahkan agar pemerintah paham soal ekosistem bisnis, peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Saya juga ingin agar informasi ini dimiliki publik yang dapat membaca peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk keluar dari perangkap ketakutan krisis. Bahan-bahannya saya kumpulkan setelah bersusah payah mengorek dari para pihak yang terlibat.
    Perubahan business model
    Beberapa tahun silam saya pernah meneruskan pertanyaan para pimpinan negara kita kepada pimpinan BUMN di Tiongkok tentang cepatnya pembangunan jalan tol di negeri itu. Harap maklum, selama 35 tahun Jasa Marga berdiri, hanya 850 kilometer jalan tol yang bisa kita bangun, sementara Tiongkok dalam 15 tahun bisa membangun puluhan ribu kilometer.
    Jawabannya sederhana sekali. Pertama, model pembangunan infrastruktur di Tiongkok diserahkan kepada BUMN sehingga dapat menjadi aset yang tumbuh. Dan kedua, BUMN Tiongkok melakukan value creation yang utuh, bukan sekadar membangun jalan tol. Termasuk di dalamnya menjaga kepentingan publik yang luas, ya lingkungan, ya rakyat jelata, petani, dan pemilik tanah. Ini berbeda sekali dengan pembangunan jalan tol di sini.

    Waktu saya tanyakan kepada para taipan kita yang membangun kawasan permukiman dan industri di tepi-tepi jalan tol, mereka pun buka mulut. “Pemerintah kita tidak pandai memanfaatkan peluang. Bangun jalan tol, tetapi hanya membebaskan jalannya saja. Kami lihat itu sebagai peluang, maka kami bebaskan tanah-tanah di dekat jalur keluarnya agar menjadi kawasan industri dan permukiman,” kata seorang pengusaha.
    Seorang taipan mengaku value creation-nya mencapai 30 hingga 50 kali lipat. Dari modal Rp 1 triliun, kembalinya Rp 30 triliun. Modalnya pun disediakan mitra asing. Pantaslah mereka begitu cepat masuk dalam daftar orang terkaya dunia.
    Lantas bagaimana BUMN kita? Business model BUMN kita di masa lalu hanya fokus pada keahliannya, ya fokus. Ambil contoh saja Perumnas yang membangun kawasan permukiman, lalu menyerahkan perawatan wilayahnya pada pemerintah daerah. Business model mereka tidak menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan (recurring income).
    Sekarang bandingkan dengan pengembang-pengembang superblok yang setiap bulan memungut service charge dari berbagai jasa yang mereka jual: kebersihan, listrik dan air, sewa, keamanan, parkir, dan seterusnya.
    Kalau Anda tinggal di gedung bertingkat, Anda tentu paham apa yang saya maksud. Setiap bulan Anda kena pungutan antara Rp 500.000 hingga Rp 2 juta. Itu semua masuk ke tangan pengelola gedung, yang tak lain adalah pengembang itu sendiri.
    Sekarang kita jadi mengerti mengapa return BUMN kita banyak yang kurang menarik, padahal mereka berusaha dalam bidang yang sangat menguntungkan dan pasarnya captive.
    Kini ketika cara pandangnya berubah, giliran kita banyak yang tidak siap dan mati-matian mengkritik. Sementara, kalau BUMN kita kalah dengan Temasek (BUMN Singapura) atau Khazanah (Malaysia), kita juga ikut mengejek mereka. Padahal, keuntungan BUMN dapat menjadi kontributor penting bagi APBN. Ia juga bisa menjadi akselerator pembangunan yang bekerja sama dengan mitra-mitra usaha swasta nasional.
    Kuncinya: Mengenal ekosistem bisnis
    Ini bukan soal patgulipat memutar uang, tetapi pemahaman atas business model. Kalau Anda masih belum paham, mari kita lihat bisnisnya anak-anak muda yang kalau Anda kurang paham, Anda pasti akan mengatakan mereka tak bakalan untung. Misalnya, bagaimana mungkin Go-Jek bisa untung kalau hanya memungut Rp 15.000 untuk rute yang lumayan jauh. Padahal, ojek pangkalan saja untuk rute yang sama jauhnya menuntut Rp 30.000?
    Anda juga pasti akan ditertawakan Starbucks kalau menjual secangkir kopi seharga Rp 7.000. Mengapa? Karena, ia saja terancam rugi walaupun harga secangkir kopi pahitnya (Americano) sudah Rp 40.000.

    Seven Eleven Indonesia dengan model bisnis berbeda mampu membuktikan bahwa ia bisa untung sekaligus menjadikan outlet-nya teramai di dunia. Jawabannya adalah business model mereka berbeda.
    Yang satu jual kopi, yang lainnya jual ekosistem anak muda, yang satu bisnis ojek, dan satunya bisnis aplikasi internet. Dan, untuk memahami hal ini, Anda perlu mempelajari ekosistem usaha yang digeluti.
    Demikian juga Anda bisa menertawakan Tune Hotel yang menyewakan kamarnya di bawah Rp 100.000 per malam, dan mungkin Anda akan ikut menolak proposal bisnisnya karena hotel yang menjual kamar seharga Rp 1 juta per malam saja belum tentu menangguk untung. Jangan lupa, Tune Hotel pernah memasang iklan beberapa tahun lalu dengan tarif Rp 35 (ya, tiga puluh lima perak) per malam. Kok bisa bertahan tahunan dan untung?
    Jawabannya karena business model hotel lainnya dengan Tune berbeda.
    Sekarang saya ajak Anda melirik guncangan dalam industri media. Dulu penerimaan media berasal dari dua sumber, yakni sirkulasi dan iklan. Kini tidak lagi. Berbekal luasnya jaringan narasumber, kini setiap media punya unit yang mengelola bisnis seminar, pelatihan, event organizer, dan penerbitan.
    Sama halnya dengan bisnis perbankan yang meraup untung bukan dari pendapatan bunga, melainkan fee-based income. Jadi kini sumber penerimaan perusahaan tak lagi dari satu atau dua sumber konvensional, tetapi lebih luas. Sumber itu datang dari ekosistem industrinya.
    Hal serupa terjadi pada industri yang lain. Perusahaan-perusahaan kontraktor, misalnya, dulu sumber penerimaannya hanya dari bisnis konstruksi. Kini tidak lagi. Mereka juga menggali penerimaan dari bisnis jasa rekayasa, pengadaan, dan konstruksinya, atau biasa disebut Engineering, Procurement, and Construction (EPC).
    Belajar dari membangun proyek orang lain, perusahaan kontraktor jadi bertambah pintar. Mereka nyaris tahu segala sektor industri. Maka, tak heran kalau bisnis perusahaan-perusahaan konstruksi melebar ke mana-mana. Ada yang masuk ke bisnis properti, pembangkit listrik, jalan tol, hingga menjadi perusahaan investasi (investment company).
    Menggali bisnis dari ekosistem industrinya membuat perusahaan lebih punya banyak peluang untuk menjaring pendapatan. Itulah yang dilakukan perusahaan-perusahaan kita, termasuk BUMN. Itulah dunia mereka. Maka, saya tak habis mengerti ketika ada pihak yang begitu khawatir saat BUMN-BUMN kita diajak berkongsi menggarap proyek kereta cepat dalam koridor Jakarta-Bandung.
    Mereka khawatir BUMN kita tak mampu, bakal merugi, atau modalnya tidak cukup. Tapi, itu belum cukup. Tuduhannya banyak sekali, yang intinya: sudahlah, jangan lakukan, Anda tak akan sanggup! Bahkan ada yang mengatakan BUMN-BUMN kita mau karena dipaksa menterinya.
    Pendapat semacam ini jelas naif dan merendahkan kemampuan BUMN kita yang sudah piawai dalam berbisnis. Bahwa mereka masih perlu belajar, ya, itu sudah pasti. Tetapi, sudah saatnya kita satukan kekuatan, percayai bangsa sendiri, dan sama-sama hadapi kekuatan lobi asing yang modalnya tak terbatas untuk memecah belah masa depan bangsa ini.
    Zaman sudah berubah, pengetahuan kita pun jauh lebih baik. Sayang kalau para pengamat kurang berani menggalinya. Konsep bisnis memang bukan hal yang mudah untuk dianalisis dalam sejam dua jam. Ilmu ini terus berkembang.
    Baiklah, bagaimana soal peluang bisnis yang akan muncul dalam ekosistem proyek koridor Jakarta-Bandung ini akan saya bahas lebih lanjut besok. Semoga Anda bersabar. []

    Prof Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of IlLinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, di antaranya menjadi anggota Pansel KPK sebanyak 4 kali dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi acuan dari bisnis sosial di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger.

    Jakarta45

    Mungkin selama ini kita melihat BUMN-BUMN kita seperti bebek yang hilir mudik berenang di kolam kecil. Lalu, kita cemas ketika bebek-bebek tersebut diterjunkan ke danau, yang jauh lebih luas ketimbang kolam. Dan bebek-bebek itu pun belajar terbang.

    salam,

    ananto

    =====

    Menyoal Ribut-ribut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Bagian 2)

    Oleh: Rhenald Kasali
    Perbincangan tentang kontroversi proyek kereta cepat masih beredar di masyarakat. Kemarin sudah saya ulas mengapa proyek ini menjadi terkesan kontroversial, dan betapa rumitnya memahami peluang dan resiko dari bisnis ini.
    Benar, saya bukanlah politisi dan kurang paham bagaimana politik menjalin berbagai kepentingan, maka saya fokuskan pada analisis usahanya.
    Kemarin juga sudah saya bahas, betapa era baru dalam dunia bisnis global telah mengubah business landscape kita secara besar-besaran. Dunia usaha tak lagi bisa dianalisis antar-moda (antar-produk), melainkan melalui business model. Pengusaha dan BUMN harus mampu melihat potensi recurring income, serta membaca peluang dalam ekosistem bisnisnya.
    Baca: Menyoal Ribut-ribut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Bagian 1)
    Setahu saya misalnya, sampai 30 tahun pun kereta api dari kota menuju bandara akan tetap rugi karena ia memang dibangun untuk kepentingan pelayanan publik. Untuk itulah kita harus siap menerima ketidaklayakan proyeknya secara singular. Namun dalam ekosistemnya, bukankah ia akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi?
    Bukan Hanya Tiket
    Baiklah supaya lebih jelas, saya akan uraikan dulu bisnis kereta cepat yang hitungan singularnya (an sich proyek kereta api, tanpa mengukur ekosistemnya) menuai pro kontra. Proyek ini digagas oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Tiongkok menjelang akhir Maret 2015.
    Sementara, rute yang dirancang adalah dari Stasiun Gambir di Jakarta sampai Stasiun Gedebage di Bandung, Jawa Barat. Panjangnya 150 kilometer. Investasinya setelah dihitung ulang, menjadi 5,5 miliar dollar AS, atau kalau kita hitung memakai kurs sekarang nilainya bisa sekitar Rp 74 triliun.
    Ini investasi yang tidak sedikit bagi negara. Tapi, kalau dilihat dari value creation pada ekosistemnya, uang sebesar itu bagi pengusaha swasta bukan uang yang besar-besar amat. Apalagi ada banyak project ?nance yang bisa digarap dan memberi ruang penguatan BUMN yang besar.
    Ini tentu masih harus dijelaskan secara bertahap. Mengapa bertahap?  Saya pikir ini karena ia memang rumit dan sudah pasti BUMN kita yang menangani proyek besar ini harus beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi itu baik, karena ia bukanlah bebek yang lumpuh. Lagi pula di sana akan ada banyak spekulasi yang dapat menghambat dan mengorbankan kepentingan rakyat kecil.  Ini tentu harus dijaga negara.
    Jadi bagi saya sudah seharusnyalah pemerintah melibatkan swasta dan mengajukan skema non-APBN.  Juga, tidak ada jaminan dari pemerintah itu baik bagi kita.  Risikonya harus disebar. Jadi skemanya murni Business to Business (B2B). Apalagi yang kita takuti?  Kalau takut menghadapi risiko, sudah saja kasih perusahaan swasta semua. Pasti peminatnya banyak.
    Skema semacam ini, di lain pihak, ternyata tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi dari Pemerintah Jepang. Mereka tetap minta jaminan pemerintah. Ini berarti risiko sepenuhnya diserahkan pada kita, sedangkan industri mereka sudah dijamin hidup dengan pembelian besar gerbong dan lokomotif kereta cepat dan jasa-jasanya. Masalah menjadi rumit karena Jepang sangat menginginkan proyek itu.
    Lalu, sebagai gantinya saya melihat masuklah konsorsium delapan BUMN Tiongkok yang dipimpin oleh China Railway Corporation (CRC). Konsorsium CRC itu akan berkongsi dengan empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya Tbk (pemimpin konsorsium), PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
    Konsorsium CRC itu bahkan sudah menyiapkan China Development Bank (CDB) sebagai penyandang dana. Nilai investasinya pun berkurang menjadi 5,5 miliar dollar AS. Saya melihat suku bunga pinjaman tawaran CDB cukup kompetitif. Fair. Apalagi jangka waktu pengembaliannya juga sampai 40 tahun, ditambah dengan grace period 10 tahun. Ini waktu yang cukup.
    CRC juga siap berpatungan dengan konsorsium BUMN kita dengan komposisi kepemilikan saham 60 persen untuk konsorsium BUMN kita dan 40 persen CRC.
    Lalu, bagaimana dengan kelayakan bisnisnya? Menurut data JICA, pada tahun 2020 bakal ada 44.000 penumpang per hari yang naik kereta cepat itu. Dengan harga tiket Rp200.000 per penumpang, itu berarti penerimaan per bulan Rp264 miliar, atau per tahun menjadi Rp3,17 triliun. Kalau 40 tahun, dengan asumsi tanpa penambahan jumlah penumpang dan kenaikan harga tiket, berarti Rp126,8 triliun.
    Bagi saya  nilai sebesar ini masih kondisional. Artinya, apakah benar ada orang sebanyak itu yang bersedia membayar sebesar itu tiga-empat tahun dari sekarang? Bagaimana kalau tidak? Itu sebabnya saya katakan kondisional dan beresiko. Tapi BUMN harus cerdas.
    Kalau  kota-kota baru dibangun dalam koridor, maka mekanisme cross-subsidy dapat menyelamatkan masa depannya. Ingat nasehat para taipan yang saya ceritakan dalam tulidan kemarin: siapkan landbank untuk memanfaatkan turunan usahanya.
    Selain mengurangi kepadatan di pusat kota, peremajaan kota sudah amat mendesak. Ini berarti, semua terpulang pada kemampuan implementasi pada semua pihak dalam mengemban resiko masing-masing. Dan dalam bisnis, resiko seperti ini amat wajar. Makin besar bisnisnya tentu tidak kecil resikonya. Demikian juga sebaliknya.
    Maka, saya tak mengerti dengan ribut-ribut soal kelayakan bisnis dari proyek tersebut. Apalagi, saya yakin, peluang untuk menjaring pendapatan tak hanya datang dari para penumpang. Pada bagian awal tulisan saya sudah menyinggung soal model bisnis yang berbasis ekosistem. Artinya, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan proyek ini juga bisa menjaring pendapatan dari berbagai sumber, sejauh itu masih berada dalam satu ekosistem bisnisnya. Bisnis kereta cepat pun, saya yakin, seperti itu.
    Mengajari “Bebek” Berenang
    Sekarang pertanyaannya, dimana letak peluang bisnis pada ekosistemnya? Bagaimana hitung-hitungannya? Mari kita telaah.
    Paling mudah, bisnis-bisnis turunan akan datang dari area seputar stasiun-stasiun kereta cepat tersebut. Ini mirip dengan konsep inti plasma, dengan stasiun menjadi intinya. Kalau melihat proposalnya, ada delapan stasiun yang menjadi jalur lintasan kereta cepat tersebut, yakni Gambir, Manggarai, dan Halim yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Lalu, lima  stasiun lainnya, yakni Cikarang, Karawang, Walini, Kopo dan Gedebage  berada di Provinsi Jawa Barat.
    Kelak, akan banyak peluang tercipta berkat kehadiran stasiun-stasiun tersebut. Semua itu akan mendatangkan mitra dan permodalan, bahkan capital gain yang besar bagi negri ini. Saya tidak akan bicara Jakarta, yang meskipun sudah terlalu crowded, masih menjanjikan banyak peluang. Saya akan langsung masuk ke Cikarang dan Karawang.
    Selama ini dua kawasan tersebut dikenal sebagai pusat industri, dengan sebagian di antaranya untuk ekspor. Banyak perusahaan multinasional yang membuka pabrik di sana. Maka, Cikarang dan Karawang dapat menjadi semacam Industrial Business Hub. Banyak proyek bisa dibangun di sana. Misalnya, area untuk perwakilan dari perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga mereka tak perlu berjejal-jejal berkantor di Jakarta yang mahal tarif sewanya dan bikin macet.
    Di sana juga menurut proposal yang saja baca, akan dibangun industri penunjang bagi pabrik-pabrik tersebut. Misalnya, industri komponen atau kemasan. Untuk menopang semua kegiatan tersebut juga dibutuhkan banyak fasilitas, seperti hotel, apartemen, rumah sakit, kampus, sekolah, perkantoran, retail business, transportasi, serta area dan fasilitas publik lainnya, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.
    Investasi untuk membangun industri penunjang maupun berbagai fasilitas bakal mendatangkan investasi baru triliunan rupiah. Ini sekaligus akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Jadi akan banyak uang berputar di seputar kawasan tersebut. Dan ini baik untuk menggerakkan perekonomian yang pertumbuhannya terancam melambat. Jangan lupa industri perumahan dan pembangunan kawasan ini menyerap komponen lokal di atas 80 persen.
    Jika kawasan tersebut dan segenap fasilitasnya selesai dibangun, saya optimis, akan lebih banyak lagi uang yang berputar. Misalnya, uang yang berasal dari penjualan dan sewa ruang kantor, dari sewa kamar-kamar hotel dan apartemen, dan dari bisnis retail. Taksiran kasar saya, nilainya sekurang-kurangnya bisa Rp 18,5 triliun. Belum lagi rusun untuk buruh dan kalangan rakyat jelata yang memang menjadi kewajiban pemerintah.
    Anda menduga BUMN-BUMN kita yang terlibat dalam proyek kereta cepat ini tak mempunyai kapabilitas untuk menangkap peluang tersebut? Salah besar. Wijaya Karya, misalnya, memiliki banyak anak usaha. Ada yang bergerak di bisnis konstruksi, ada yang di bisnis properti. Mereka tentu sudah lama membangun keahlian dalam bisnis properti dan membaca peluang-peluang bisnis tersebut.
    Sekarang kita fokus di Walini dan Gedebage. Luas dua kawasan ini tidak main-main. Walini (milik PTP VIII) mencapai 1.270 hektar dan siap dikembangkan hingga 2.995 hektar. Sementara, Gedebage mencapai 430 hektar. Dua kawasan tersebut juga sudah menyiapkan konsepnya. Walini akan menjadi kota baru dengan jantungnya adalah pusat riset kesehatan dan obat-obatan, serta teknologi pertanian dan bioteknologi.
    Konsep Gedebage lain lagi,   konsepnya teknopolis, yakni menjadikan Gedebage sebagai pusat produksi dan pengembangan untuk industri kreatif dan ICT.
    Apa pun konsepnya, keduanya membutuhkan fasilitas pendukung yang luas, baik yang bisa dikerjakan BUMN, swasta maupun UMKM. Semua itu adalah peluang bisnis yang amat besar bagi perekonomian kita.  BUMN-BUMN kita dari kejauhan tentu sudah melihat peluang tersebut. Kita tak perlu lagi mengajarinya. Bahkan mungkin justru merekalah yang menciptakan peluang-peluang bisnis tersebut.
    Maka kalau kita solid, governance-nya bagus dan implementasinya benar, hadirnya proyek koridor jakarta-bandung ini akan membuka banyak peluang bisnis. Maka bisnis skala besar ini harus terus dikawal publik, dan dimotivasi agar benar-brnar mampu memberi manfaat bagi perekonomian kita.
    Kekhawatiran yang berlebihan terhadap kemampuan BUMN-BUMN kita, saya lihat, sama sekali tidak beralasan. Preparing for the worst oke-oke daja, tapi itu jangan menyurutkan langkah kita untuk maju.
    Mungkin selama ini kita melihat BUMN-BUMN kita seperti bebek yang hilir mudik berenang di kolam kecil. Lalu, kita cemas ketika bebek-bebek tersebut diterjunkan ke danau, yang jauh lebih luas ketimbang kolam. Dan bebek-bebek itu pun belajar terbang.
    Begitu cemasnya sampai kita lupa bahwa entah di kolam atau di dunia, keduanya hanya membutuhkan kemampuan yang sama: berenang dan belajar mengambil resiko untuk terbang. Dan, kita tak perlu mengajari bebek-bebek itu berenang, bukan? []

    Prof Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of IlLinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, di antaranya menjadi anggota Pansel KPK sebanyak 4 kali dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi acuan dari bisnis sosial di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger.




    Blog Stats

    • 3,145,849 hits

    Recent Comments

    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
    Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…