Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



12
Oct
15

Lingkungan Hidup : Politik Hutan Indonesia Paru-paru Dunia

Alex Nurdin minta maaf atas bencana asap

Politik Hutan Indonesia Paru-paru Dunia
Saturday, 10/10/2015 | 17:20

Halloapakabar.com, Surat Pembaca – Agenda muhibah Presiden JokoWi ke Amerika kiranya perlu pula bermuatan Politik Hutan indonesia Paru-paru Dunia, artinya bertugas juga membangun kesepahaman atas kepedulian masyarakat dunia dalam hal ini PBB untuk turut memelihara Hutan Indonesia.

Pemeliharaan Hutan-hutan itu ternyata tidak cukup dikelola oleh Indonesia sendiri terbukti ketika terjadi Bencana Asap musiman.

Kelolaan Bencana Asap tidak produktif hanya bergantung atas kerjasama bantuan teknologi bilateral seperti penyediaan jasa pesawat terbang pembom air khusus dari negara Rusia dan negara-negara tetangga.

Kebersamaan masyarakat dunia memang sungguh diperlukan bagi penyelamatan kelestarian Hutan-hutan Indonesia yang juga dikenali memiliki ragam sumber hayati, flora, fauna terbanyak sedunia. Dan itu jelas pantas menjadi tanggung jawab masyarakat dunia.

Semoga Presiden JokoWi tidak menyia-nyiakan kesempatan mengundang perhatian masyarakat dunia dalam agenda “blusukan” ke Amerika Serikat yang akan datang ini demi skala strategi Ketahanan Dunia tidak semata skala Ketahanan Nasional (Pandji R Hadinoto, Front Nasionalis 45, Pembudaya Jiwa Semangat Nilai-nilai 45,
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com)

Baca Juga:

“Indonesia, Paru-Paru Dunia!!!”

Diposkan oleh Safe Our Live On 19.39

Negara Indonesia dahulu pernah disebut sebagai paru-paru dunia karena hutannya yang sangat luas. Indonesia juga diibaratkan bagai surga dunia “bila batang di tancapkan akan tumbuh menjadi pohon”, sampai sekarang pun negara indonesia sebagai negara agraris karena dengan hutannya yang luas kebanyakan profesi masyarakat adalah sebagai petani dan sebagian besar penduduknya masih tinggal di desa.

Dengan keadaan yang demikian tidak bisa dipungkiri lagi betapa bergantungnya masyarakat dengan hutan sebagai sumber daya alam yang berada disekitar mereka. Hutan memiliki peran yang penting sebagai paru-paru dunia karena di dalamnya banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gas oksigen selain itu hutan juga berfungsi untuk menyerap air yang kemudian diolah menjadi mata air dan cadangan air demi kelangsungan kehidupan flora dan fauna yang hidup di hutan.

Hutan juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi terutama pohon-pohon yang tumbuh subur di dalamnya. Masyarakat yang tinggal dipedesaan telah menjadi satu dengan hutan sudah selayaknya memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di sekitar hutan, sebagai contoh minimal terpenuhinya kebutuhan sehari-hari baik dari hasil pertanian, perkebunan atau dari hasil hutan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bila pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam kurang bijaksana dapat merusak hutan seperti punahnya fauna, hutan gundul dan tanah longsor.

Hal-hal seperti inilah yang sering terjadi, kebanyakan orang memandang nilai hutan dari segi ekonomisnya saja tanpa mengindahkan kelangsungan hidup ekologi hutan. Ketika hutan mulai rusak banyak pihak yang menyalahkan negara kita, hal ini dapat dimaklumi karena kerusakan hutan terutama pengundulan hutan mempunyai dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal tatapi juga masyarakat luas bahkan masyarakat dunia karena hutan tropis merupakan paru-paru dunia
, apalagi karena indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan tropis terluas setelah Brazil.

Secara umum penggundulan hutan di Indonesia dapat mengakibatkan perubahan iklim, kemarau panjang dan kegagalan panen. Hutan yang seharusnya dapat menyerap air, setelah hutan gundul maka air dari hujan tidak dapat di tampung dan akhirnya mengalir ketempat-tempat yang lebih rendah dan menyebabkan banjir, erosi, dan kemudian tanah longsor. Kekeringan melanda pada musim kemarau karena cadangan air yang seharusnya dapat diciptakan oleh hutan sudah lenyap. Keadaan ini diperparah lagi dengan adanya pemanasan global yang di ciptakan manusia pula yaitu disebabkan oleh efek rumah kaca. Pemanasan global akan dikuti dengan perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak teratur menambah parah bencana-bencana yang terjadi.

Oleh karena itu diperlukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang telah di jelaskan di atas demi kelangsungan hidup umat manusia.

Berita
Indonesia Menyisihkan 45% dari Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia
Indonesia mengalokasikan paling tidak 45 persen lahan di Kalimantan sebagai wilayah konservasi dan hutan lindung serta berfungsi sebagai “paru-paru dunia. Kita perlu melihat peta dan lebih baik memahami apa arti peraturan ini dalam praktik nyata.
Bagikan
0
Komentar
0

Paling popular

  • Lima pertanyaan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan potensi bentang alam
  • Penelitian dapat menjadi kunci penguraian krisis kabut asap di Indonesia
  • Kearifan massa: 20 pertanyaan teratas tentang hutan dan bentang alam
  • DOKUMEN FAKTA: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BOGOR, Indonesia (27 Januari, 2012)_Menindaklanjuti moratorium pemberian ijin pembukaan hutan tahun lalu, Indonesia mengalokasikan paling tidak 45 persen lahan di Kalimantan sebagai wilayah konservasi dan hutan lindung serta berfungsi sebagai “paru-paru dunia.”

Langkah ini merupakan bagian dari Peraturan Presiden no. 3/2012 tentang rencana tata ruang Kalimantan, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal Januari dan diumumkan minggu lalu. Kalkulasi penulis menunjukkan bahwa regulasi tersebut mungkin akan melindungi 24,6 juta hektar lahan di Kalimanan, tujuh bulan setelah pemerintah mengumumkan moratorium konsesi baru selama dua tahun di seluruh Indonesia. Kajian Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan bahwa moratorium tersebut memproteksi 16,1 juta hektar hutan dan lahan gambut di Kalimantan. Dengan demikian, tampaknya peraturan presiden tersebut dapat menambahkan 8,5 juta hektar kawasan lindung di Kalimantan, namun diperlukan penelusuran lebih jauh untuk memastikan hal ini.

“Kita perlu melihat peta dan lebih baik memahami apa arti peraturan ini dalam praktik nyata,” kata Louis Verchot, peneliti utama CIFOR. “Jika tidak ada perlindungan tambahan akan lahan gambut, peraturan ini tidak akan banyak membantu Indonesia memenuhi target pengurangan emisi. Dari sudut pandang lingkungan hidup dan pembangunan lestari, sangat penting bahwa daerah hulu sistem sungai-sungai besar di Kawasan Jantung Kalimantan dilindungi.”

Peran lahan gambut sangat penting dalam upaya memperlambat pemanasan global karena kepadatan karbonnya bisa 5-10 kali lebih tinggi daripada hutan di tanah biasa. Peraturan baru tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan “mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan” di Kalimantan, yang memiliki sekitar 5,7 juta hektar lahan gambut, termasuk 2,3 juta hektar dengan kedalaman lebih dari 2 meter.

“Melindungi lahan gambut dapat dilakukan ketika ijin penggunaan di daerah tersebut belum diserahkan” untuk keperluan pertanian, pertambangan atau ijin pengalihan lahan lainnya, kata Daniel Murdiyarso, peniliti senior CIFOR dan penulis utama studi moratorium. Salah satu upaya menghindari konversi lahan adalah dengan mengijinkan perusahan merestorasi lahan gambut yang rusak serta menukar lahan gambut di daerah konsesi mereka dengan hutan yang rusak di lahan mineral, tambahnya.

Selain pelestarian lahan yang kaya dengan spesies endemik, koridor ekosistem antar wilayah konservasi di Kalimantan akan dikembangkan, kawasan lindung diperkuat dan kawasan lindung yang terdegradasi direhabilitasi, menurut peraturan baru tersebut. Pemerintah juga akan mengendalikan “kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.”

Luas Kalimantan mencapai lebih dari tiga perempat Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia. Borneo terkenal sebagai tempat yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati  dan menjadi rumah orangutan (Pongo pgymaeus), yang merupakan salah satu ikon konservasi, serta 15,000 spesies tanaman berbunga (MacKinnon et al., 1996).

Moratorium konsesi hutan Indonesia adalah bagian dari upaya mencapai komitmen pengurangan emisi sebesar 26% dari tingkat business-as usual pada tahun 2020 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan pihak luar.

Dalam analisa moratoriumnya, CIFOR merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan masa dua tahun tersebut untuk “mempercepat perencanaan tata guna hutan dan bentang alam dengan menggunakan alat-alat terbaru, kapasitas yang meningkat  dan peraturan yang mengikat, dengan ditunjang dengan pengaturan institusi yang lebih kuat.”

Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan peta indikatif, yang diperbaharui setiap enam bulan sesuai dengan hasil inspeksi di lapangan, untuk memperlihatkan daerah-daerah yang tercakup dalam moratorium tersebut. Revisi peta pertama yang terbit bulan Desember tahun lalu mengurangi cakupan wilayah moratorium sebesar 3,6 juta hektar. Pengurangan ini termasuk dikeluarkannya 4,8 juta hektar lahan gambut dan dimasukkannya sekitar 1,2 juta hektar hutan primer.

Indonesia saat ini tengah mengembangkan kebijaksanaan dan regulasi pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), yaitu skema iklim yang memberikan kompensasi bagi negara-negara berkembang yang mempertahankan hutan mereka. Propinsi Kalimantan Tengah telah terpilih sebagai daerah utama untuk uji coba REDD+.

Menurut situs pemerintah propinsi, luas Kalimantan Barat mencapai 14,7 juta hektar, Kalimanta n Tengah 15,4 juta hektar, Kalimantan Selatan 3,7 juta hektar dan Kalimantan Timur  20,9 juta hektar.  Pemerintah akan mengembangkan atau menyesuaikan rencana tata ruang mereka untuk melaksanakan keputusan presiden ini.

Diterjemahkan dan diedit oleh Budhy Kristanty dan Leony Aurora.

Hutan Kalimantan Jadi Paru-paru Dunia
NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto kepada “VOA” di Jakarta mengatakan, kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menetapkan peraturan presiden bahwa pemerintah akan mengalokasikan 45 persen wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020.

Hadi Daryanto menjelaskan, “Dinyatakan 45 persen untuk fungsi-fungsi konservasi dan lindung yah tutupan vegetasinya adalah hutan tropis basah ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Jadi kita berharap bahwa keanekaragaman hayati, hutan tropis, flora dan faunanya yang kaya seperti di Kalimantan dan endemik ini bisa dicegah kepunahannya, kehancurannya. Dan kita bisa melakukan rehabilitasi serta kegiatan-kegiatan perlindungan termasuk juga kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, karena fungsi lindung ini penting untuk tata air.”

Hadi menambahkan selain masalah hutan, aturan tentang tata ruang Kalimantan meliputi kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik, pertambangan dan kelapa sawit. Pemerintah menyebutkan koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut. Lebih lanjut Hadi mengungkapkan pemerintah juga berencana akan menjadikan sebagian wilayah di Papua dan Sumatera sebagai paru-paru dunia.

“Membongkar hutan yang bagus kalau kita membongkar dan kita merilis karbon maka tidak akan kita bisa penuhi komitmen yang 26 persen. Jadi nanti akan ada lagi tata ruang pulau Papua, ini kan sedang disusun, ada 4 kepulauan yang baru keluar, baru Kalimantan,” papar Hadi Daryanto.

Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Bustar Maitar meyatakan pemerintah harus melakukan review konsesi-konsesi yang ada di Kalimantan jika ingin menjadikan 45 persen wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

“Untuk mencapai 45 persen itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah melakukan review dari konsesi yang ada di Kalimantan. Tanpa itu saya pikir mustahil bisa mencapai 45 persen. Secara politik kami melihat bagus, kami mendukung itu, tetapi kemudian adalah komitmen politik saja tidak cukup. Harus benar-benar diwujudkan di lapangan. Kalau tidak, kita malah dianggap berkomitmen sesuatu tanpa ada realisasinya,” ujar Bustar Maitar.

Bustar mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak cukup dengan hanya mengeluarkan peraturan presiden. Presiden SBY kata Bustar harus memimpin langsung pengkajian ulang konsesi yang ada.

Jika hal itu tidak dilakukan maka, menurut Bustar, perusakan hutan di Indonesia akan terus terjadi.(voa/A-147)***

Hutan Indonesia adalah Paru-Paru Dunia

Kawasan hutan Indonesia, negara kita tercinta ini mencapai 162 juta hektar dan lahan hutan terluas terdapat di Papua (32,36 juta hektar). Lokasi hutan Indonesia lainnya terdapat di Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar). Luar biasa, bukan?

Bahkan, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brasil dan Kongo! Keanekaragaman flora fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi industri farmasi, kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Manfaat lainnya adalah menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbondioksida, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita peduli akan kelestarian hutan.

Namun, Indonesia semakin menjadi perhatian dunia, karena kerusakan sumber daya hutan (deforestasi) yang benar-benar parah. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai “ negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia“ dalam Guinness World Records. Sungguh memprihatinkan…

Penyebabnya antara lain adalah sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat, terutama industri pulp dan kertas, yang ternyata didirikan tanpa terlebih dahulu membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Rancangan ini sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu pulp. Akibatnya, bahan baku dari industri ini mengandalkan pembukaan hutan alam secara besar-besaran bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Kegiatan ini diyakini telah merusak hutan seluas lebih dari 10 juta hektar selama lebih dari 60 tahun terakhir dan telah menggunduli sebanyak 40% dari luas hutan Indonesia. Jika diumpamakan, Indonesia telah menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28% dan jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera musnah.

Rusaknya hutan Indonesia berpotensi mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor, kekeringan saat musim kemarau, rusaknya lapisan ozon, efek rumah kaca, global warming, menyumbang 12% – 17% dari emisi karbondioksida global, punahnya kekayaan flora dan fauna khas Indonesia, serta berbagai efek negatif kepada alam lainnya. Pada kenyataannya, efek negatif ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari bahkan kehidupan generasi selanjutnya.

***

Mari lestarikan hutan dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan, seperti mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup generasi selanjutnya, dan mengajak lingkungan sekitar untuk menanamkan kesadaran tersebut. Kamu pun dapat bergabung ke berbagai komunitas yang memiliki perhatian besar kepada hutan, lingkungan, serta alam sehingga dapat menambah ilmu sekaligus aktif melakukan kegiatan bermanfaat.

Explore your world with HijUp! :)

Paru-paru Dunia Adalah Indonesia
Published: 09.06.14 22:58:40
Updated: 20.06.15 04:29:50
Hits : 4,008
Komentar : 0
Rating : 1
Paru- paru Dunia Adalah Indonesia

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, contohnya seperti hutan hujan tropis yang lebat dan kaya akan fauna dan flora langka. Tapi apakah kalian tau bahwa sebenarnya hutan hujan tropis di Indonesia memiliki peranan penting bagi dunia? Yuk kita bahas hal tersebut.

Karakteristik Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropika terbentuk di wilayah-wilayah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 millimetre (69 in) dan 2.000 millimetre (79 in). Sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) di sepanjang tahun

Hutan basah ini tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur atau relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering)

Hutan hujan tropika merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya, maupun dalam tingginya nilai sumberdaya lahan (tanah, air, cahaya matahari) yang dimilikinya. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis (layering), sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata adalah 45 m (paling tinggi dibandingkan rata-rata hutan lainnya), rapat, dan hijau sepanjang tahun.

Manfaat dan Fungsi Hutan Hujan Tropis di Indonesia

• menyediakan rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan;

• membantu menstabilkan iklim dunia;

• melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi;

• adalah sumber dari obat-obatan dan makanan;

• menyokong kehidupan manusia suku pedalaman; dan

• adalah tempat menarik untuk dikunjungi

• Hutan hujan menyediakan rumah bagi tumbuhan dan hewan liar. Hutan hujan merupakan rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan di dunia, termasuk diantaranya spesies yang terancam punah. Saat hutan ditebangi, banyak spesies yang harus menghadapi kepunahan. Beberapa spesies di hutan hujan hanya dapat bertahan hidup di habitat asli mereka. Kebun binatang tidak dapat menyelamatkan seluruh hewan.

• Hutan hujan membantu menstabilkan iklim dunia dengan cara menyerap karbondioksida dari atmosfer. Pembuangan karbon dioksida ke atmosfer dipercaya memberikan pengaruh bagi perubahan iklim melalui pemanasan global. Karenanya hutan hujan mempunyai peran yang penting dalam mengatasi pemanasan global. Hutan hujan juga mempengaruhi kondisi cuaca lokal dengan membuat hujan dan mengatur suhu.

Permasalahan Hutan Hujan Tropis di Indonesia

Taukah anda setiap tahunnya hutan di tebang seluas 21,1 km persegi? Pastinya flora dan fauna didalamnya juga ikut terganggu, lalu mengapa semua itu dapat terjadi? Manusialah jawabanya, Manusia menebangi hutan hujan untuk berbagai alasan seperti pembuatan perabotan rumah tangga, pembuatan kertas, pembukaan lahan, dan lain-lain.

Salah satu sebab utama perusakan hutan hujan adalah penebangan hutan. Banyak tipe kayu yang digunakan untuk perabotan, lantai, dan konstruksi diambil dari hutan tropis di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Dengan membeli produk kayu tertentu, orang-orang di daerah seperti Amerika Serikat secara langsung membantu perusakan

Walau penebangan hutan dapat dilakukan dalam aturan tertentu yang mengurangi kerusakan lingkungan, kebanyakan penebangan hutan di hutan hujan sangat merusak. Penelitian telah menemukan bahwa jumlah spesies yang ditemukan di hutan hujan yang telah ditebang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang ditemukan di hutan hujan utama yang belum tersentuh. Banyak hewan di hutan hujan tidak dapat bertahan hidup dengan berubahnya lingkungan sekitar.

Penduduk lokal biasanya bergantung pada penebangan hutan di hutan hujan untuk kayu bakar dan bahan bangunan. Pada masa lalu, praktek-praktek semacam itu biasanya tidak terlalu merusak ekosistem. Bagaimanapun, saat ini wilayah dengan populasi manusia yang besar, curamnya peningkatan jumlah orang yang menebangi pohon di suatu wilayah hutan hujan bisa jadi sangat merusak. Sebagai contoh di pedalaman Kalimantan, banyak orangutan terpaksa mati tertembak dan tertangkap sebab para penjarah hutan.

Penanggulangan Masalah Hutan Hujan Tropis di Indonesia

Hutan hujan menghilang dengan sangat cepat, hebatnya banyak sekali orang yang mendukung pelestarian hutan hujan tropis tapi buruknya adalah tidak semudah menebang pohon untuk membuat akar sendiri.

Berita baiknya tidak hanya Indonesia saja yang peduli terhadap hutan hujan tropis kita melainkan hampir seluruh rakyat dunia ikut untuk melesatarikannya. Maka dibuatlah langkah-langkah pelestarian hutan hujan secara global yaitu dengan program TREES:

• Teach others about the importance of the environment and how they can help save rainforests. (Ajarkan orang lain tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana mereka bisa membantu menyelamatkan hutan hujan)

• Restore damaged ecosystems by planting trees on land where forests have been cut down. (Memperbaiki ekosistem yang rusak dengan menanam pepohonan di wilayah dimana hutan telah ditebangi.)

• Encourage people to live in a way that doesn’t hurt the environment (Anjurkan orang-orang untuk hidup dengan cara yang tidak merusak lingkungan)

• Establish parks to protect rainforests and wildlife (Dirikan taman-taman yang dapat melindungi hutan hujan dan alam liarnya)

• Support companies that operate in ways that minimize damage to the environment (Dukung perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam aturan yang meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan)

Di negara-negara hutan hujan, penduduk lokal kadang kala tidak mengerti apa pentingnya hutan hujan. Dengan program pendidikan, mereka dapat belajar bahwa hutan memberikan sumber kunci (seperti air bersih) dan adalah rumah bagi hewan dan tumbuhan yang tak akan ditemukan di bagian lain manapun di dunia.

Dalam rangka mencoba melindungi hutan hujan, kita juga butuh untuk melihat bagaimana hutan yang rusak dapat disehatkan kembali. Walaupun tidak mungkin untuk menanam kembali sebuah hutan hujan.

 

Indonesia, Penopang “Paru-paru” Dunia

on 22 Okt 2013 at 12:53 WIB

Citizen6, Klaten: Sejak dilahirkan hingga kini, aku memang belum pernah berkunjung ke negara lain. Tetapi aku tetap yakin, Indonesia memang yang terindah. Hal ini dibuktikan dari perjalananku berjelajah di dunia maya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada negeri yang seindah Indonesia.

Dari kecil aku telah belajar menghirup sejuknya udara negeri paru-paru dunia. Di sekolah aku diajarkan untuk melihat beragamnya kebudayaan nusantara ini, dan melalui proses hidup aku mengetahui indahnya alam jamrud khatulistiwa ini. Sungguh luar biasa karunia Sang Pencipta untuk negara “Heaven Earth” sehingga kita harus menjaga dan melestarikan sebagai ucapan syukur kepada-Nya.

Jika aku harus menuliskan betapa cinta dan bangganya aku sebagai bagian dari Indonesia, mungkin aku tidak akan selesai menuliskannya hingga akhir hayatku, karena semakin aku mengenal negeri ini semakin aku cinta dan bangga menjadi bagian darinya.

Pertama, Indonesia adalah tempat kelahiranku, tempat kelahiran ayah ibuku, dan semua keluargaku. Di negeri ini, ayah dan ibuku dipertemukan dan di negeri ini pula aku dipertemukan dengan pasangan hidupku. Di negeri ini aku dibesarkan dan mungkin aku akan memejamkan terakhirku juga di negeri ini. Negeri ini menjadi saksi proses hidupku, tempatku belajar, dan tempatku berbakti. Inilah yang menjadi alasan pertama mengapa aku sangat mencintai Indonesia.

Kedua, keindahan alam Negeri Seribu Pulau ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Negeri ini memiliki hutan hujan tropis yang sangat indah, keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi, memiliki tempat wisata alam yang beragam dari pantai hingga pegunungan. Semua itu dapat kita jumpai dengan mudah. Alam yang indah ini pun dapat kita manfaatkan sebagai laboratorium pembelajaran sehingga kita tidak perlu melakukan studi banding ke luar negeri. Selain itu, kita harus bangga karena hutan tropis yang ada di Indonesia berfungsi sebagai penopang paru-paru dunia.

Ketiga, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Mulai dari tanah yang subur, perairan yang sangat kaya dengan hasil laut, hasil tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, gas alam yang sangat melimpah, hingga iklim dan cuaca yang sangat memanjakan kita. Kesuburan tanah Indonesia juga sudah diakui oleh negara lain, sehingga pada zaman itu Negara Eropa berusaha menjajah Indonesia.

Keempat, negeri ini berbhineka, yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, ras tetapi tetap bersatu untuk Indonesia. Perbedaan di negeri ini tidak menjadikan rasa diskriminasi, tetapi menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tangguh. Kami tidak pernah dibedakan dalam memperoleh pendidikan dan fasilitas lain meskipun kami sangat berbeda. Hal inilah yang menjadikan Indonesia semakin indah.

Kelima, keramahan penduduknya. Penduduk Indonesia terkenal dengan keramamahannya. Inilah yang membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang berlibur di Indonesia. Senyum mereka menjadi identitas bangsa ini.

Keenam, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi. Namun, hal ini tidak pernah kita optimalkan. Ketika kita mau melihat sejarah Indonesia, para pejuang mampu mengalahkan penjajah yang sangat kuat demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Mengapa kita tidak mencoba meniru semangat pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan? Toh kelak Indonesia harus tetap ada untuk hidup anak cucu kita. Indonesia dulu mendapat julukan Macan Asia karena dianggap berpotensi menjadi negara adidaya, tetapi kini julukan tersebut diganti menjadi Macan Asia Tidur. Sunggu ironi bukan? Mari kita bangkit untuk Indonesia! (Nurul Khotijah/mar)

Nurul Khotijah adalah pewarta warga.

Opini

Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (1)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 00:40

riau-diselimuti-kabut-asap-akibat-kebakaran-hutan-_663_382

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

KABUT asap telah menjadi musibah yang menimpa masyarakat dalam cakupan yang sangat luas, bahkan melampaui dan menembus sekat-sekat nasionalisme dan tanah air bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Di Indonesia, cakupan kabut asap tahun 2015 ini meliputi wilayah di 12 provinsi, dengan luas jutaan kilometer persegi. Kabut asap pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen wilayahnya (Kompas, 5/9). Laman badan lingkungan pemerintah Singapura (haze.gov.sg) mencatat bahwa kabut asap sampai pada tingkat tidak sehat terjadi mulai pertengahan September (13/09) sampai awal Oktober (7/10) kemarin. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ardhito, mengatakan bahwa kabut asap yang menyelimuti Singapura berasal dari Riau (antaranews.com, 10/9).

Malaysia mengoonfirmasi bahwa kabut asap telah menjangkau bagian utara Semenanjung Malaysia dengan polusi asap mencapai tingkat tidak sehat di 11 area di kawasan tersebut, bahkan pada Senin (5/10) asap telah mencapai provinsi Songkhla, Trang, Yala dan Pattani, yang merupakan bagian selatan Thailand yang sangat dekat dengan Malaysia (republika.co.id, 6/10).

Kabut asap itu disebabkan oleh kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan lahan. Kebakaran menghanguskan lebih dari 40.000 hektar lahan di Jambi. Sebanyak 33.000 hektar yang terbakar adalah lahan gambut (Kompas, 9/9). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, luas area yang mengalami kebakaran di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 26.664 hektar (kontan.co.id, 27/09). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi sebanyak 591 titik panas tersebar di tujuh provinsi di Pulau Sumatera, yaitu: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (harianterbit.com, 22/9).

Kerugian Sangat Besar

Total nilai kerugian akibat bencana asap pada tahun 2015 belum bisa dihitung. Namun, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, dampak ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi Rp20 triliun (bbc.com, 17/09).

Data ini berdasarkan data kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan serta bencana asap di Riau selama tiga bulan dari Februari hingga April tahun 2014 lalu, berdasarkan kajian Bank Dunia, yaitu mencapai Rp 20 triliun (Kompas, 9/9). Saat ini, di Jambi saja—akibat pencemaran udara yang timbul oleh kabut asap, dampak ekologis, ekonomi, kerusakan tidak ternilai dan biaya pemulihan lingkungan—kerugian diperkirakan Rp 2,6 triliun. Nilai kerugian itu belum termasuk kerugian sektor ekonomi, pariwisata dan potensi yang hilang dari lumpuhnya penerbangan.

Jika digabung dengan kerugian akibat bencana asap yang berulang sejak tahun-tahun sebelumnya, tentu jumlah kerugiannya sangat besar. Berdasarkan data BNPB, kerugian pada tahun 1997 saja, mencapai 2,45 miliar dolar AS. Padahal, hasil pemetaan Kompas terhadap pemberitaan tentang kebakaran hutan dan bencana asap menunjukkan bahwa bencana tersebut berulang dan bahkan meluas sejak 1960-an hingga sekarang. Angka kerugian akibat kabut asap tersebut belum menghitung biaya kesehatan, kehilangan keanekaragaman hayati, atau emisi gas rumah kaca.

Bencana kabut asap juga telah menyebabkan bencana kesehatan massal. Sebanyak 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Puluhan ribu orang menderita sakit. Hingga 28/9, di Riau saja tercatat 44.871 jiwa terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA (Riau Online, 28/9). Jumlah itu masih mungkin akan bertambah. Jumlah itu belum ditambah total puluhan ribu kasus ISPA di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan daerah lainnya. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat korban tewasnya lima bayi di antara lebih dari 15 bayi yang dilaporkan terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan (antaranews.com, 9/10).

Ironisnya, terhadap besarnya jumlah penderita ISPA di Provinsi Sumatera Selatan yang kini jumlahnya lebih dari 30 ribu orang, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin malah mengatakan bahwa tidak semuanya akibat asap kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2015 karena berdasarkan data Dinas Kesehatan penderita penyakit tersebut sudah cukup banyak sejak awal tahun sedangkan bencana kabut asap mulai terjadi pada 25 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo sudah mengetahui banyaknya protes seperti dari warga Riau, Kalimantan maupun Jambi yang menjadi korban asap kebakaran hutan dan lahan, beberapa hari ini.

Di media sosial, beragam reaksi masyarakat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, bermunculan. Baik dalam bentuk surat terbuka, hingga aksi-aksi keprihatinan yang diunggah di media sosial. Ini mencuat kembali setelah asap pekat terus melanda walau sejauh ini sejumlah upaya sudah dilakukan. Meski begitu, Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet mengaku hingga kini belum diputuskan bencana asap itu menjadi bencana nasional (nasional.news.viva.co.id, 07/10).

Indonesia, Paru-Paru Dunia

Kawasan hutan Indonesia mencapai 162 juta hektar dan lahan hutan terluas terdapat di Papua (32,36 juta hektar). Lokasi hutan Indonesia lainnya terdapat di Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar).

BERSAMBUNG

Redaktur: Saad Saefullah

Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (2)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 01:10

4Kabut asap

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

HUTAN hujan tropis di Indonesia memiliki peranan penting bagi dunia. Hutan hujan tropika terbentuk di wilayah-wilayah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 millimetre (69 in) dan 2.000 millimetre (79 in). Sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) di sepanjang tahun.

Hutan hujan tropika merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya, maupun dalam tingginya nilai sumberdaya lahan (tanah, air, cahaya matahari) yang dimilikinya. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis (layering), sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata adalah 45 m (paling tinggi dibandingkan rata-rata hutan lainnya), rapat, dan hijau sepanjang tahun.

Bahkan, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brasil dan Kongo. Keanekaragaman flora fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi industri farmasi, kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Manfaat lainnya adalah menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbondioksida, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita peduli akan kelestarian hutan.

Hutan Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Indonesia menjadi kekayaan Indonesia dan dunia.

Namun, Indonesia semakin menjadi perhatian dunia, karena kerusakan sumber daya hutan (deforestasi) yang benar-benar parah. Hijaunya alam Indonesia kian hari kian menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali. Tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia dalam Guinness World Records. Kemudian pada tahun 2011, laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha per tahun dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia.

Penyebabnya antara lain adalah sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat, terutama industri pulp dan kertas, yang ternyata didirikan tanpa terlebih dahulu membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Rancangan ini sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu pulp. Akibatnya, bahan baku dari industri ini mengandalkan pembukaan hutan alam secara besar-besaran bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Kegiatan ini diyakini telah merusak hutan seluas lebih dari 10 juta hektar selama lebih dari 60 tahun terakhir dan telah menggunduli sebanyak 40% dari luas hutan Indonesia. Jika diumpamakan, Indonesia telah menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28% dan jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera musnah.

Belum lagi dengan berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan. Maka bisa dikatakan bahwa negeri paru-paru dunia ini kini tengah sakit paru-paru.

Lahan Gambut, Kambing Hitam Kebakaran Hutan

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Sebagai bahan organik, gambut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Volume gambut di seluruh dunia diperkirakan sejumlah 4 trilyun m³, yang menutupi wilayah sebesar kurang-lebih 3 juta km² atau sekitar 2% luas daratan di dunia, dan mengandung potensi energi kira-kira 8 miliar terajoule (wikipedia). Luas lahan rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2 juta hektar atau 35%-nya terdapat di Pulau Sumatera.

Lahan rawa gambut merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan / keanekaragaman hayati, pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon) dan sebagainya.

Untuk menghitung kandungan karbon yang terdapat di dalam lahan gambut (below ground carbon), beberapa asumsi utamanya, yaitu: (a) ketebalan gambut yang beberapa diukur melalui survei lapang (ground truthing) dianggap telah mewakili kondisi ketebalan gambut wilayah studi; (b) meskipun beberapa literature menyatakan bahwa gambut dengan ketebalan < 50 cm dianggap bukan gambut (peaty soil), tapi dalam penetapan jumlah karbon ia tetap diperhitungkan; (c) batas ketebalan gambut yang dapat dihitung kandungan karbonnya dibatasi hanya sampai pada lahan gambut dengan ketebalan maksimum8 meter, hal demikian akibat kesulitan tehnis dalam pengukurannya di lapangan, yaitu akses menuju lokasi yang sulit.

BERSAMBUNG

Related Posts

  1. Siapa Pahlawan Siapa Penjahat (1)
  2. Potensi Alam Melimpah, Indonesia Hadapi Krisis Listrik (1)
  3. Musibah Banjir Kondom di Setiap Tahun Baru
  4. Memahami Maulid Nabi secara Mendalam (1)
  5. Karikatur Charlie Hebdo dan Hukum Membunuh Penghina Nabi

Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (3)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 01:40

Asap-Kebakaran-Hutan

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

DARI hasil kajian di atas diketahui bahwa lahan rawa gambut di Pulau Sumatera mempunyai tingkat kematangan ’Fibrists’ (belum melapuk/masih mentah), ’Hemists’ (setengah melapuk), ’Saprists’ (sudah melapuk/hancur) dan/atau campuran dengan salah satu dari ketiganya.

Ketebalan gambut di Sumatera bervariasi mulai dari sangat dangkal(< 50 cm) sampai sangat dalam (lebih dari 4 meter) dan dari hasil analisis citra-citra satelit dan data pendukung lainnya, terlihat adanya peningkatan luas lahan rawa gambut sangat dangkal (< 50 cm) dari 327.932 ha (tahun 1990) menjadi 682.913 ha (tahun 2002). Jika lahan rawa gambut sangat dangkal ini (meskipun masih mengandung sejumlah karbon) dapat dianggap sebagai bukan lahan gambut, maka dalam kurun waktu 12 tahun, lahan gambut di Pulau Sumatera telah menyusut sebanyak 354.981 ha.

Selanjutnya, kandungan karbon didalam tanah gambut (below ground carbon) Sumatera pada tahun 1990 terhitung sebanyak 22.283 juta ton sedangkan pada tahun 2002 sekitar 18.813 juta ton.Ini berarti dalam kurun waktu selama 12 tahun (1990 – 2002) telah terjadi penyusutan cadangan karbon di Pulau Sumatera sekitar 3.470 juta ton atau rata-rata 289,16 juta ton per tahun (http://indonesia.wetlands.org/).

Dengan sifat lahan gambut yang demikian, tak heran jika Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan kebakaran hutan di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin sulit dipadamkan oleh tim, yang mana penyebabnya adalah hutan itu merupakan gambut yang dalam. “Dalamnya bisa mencapai tujuh meter,” ujar Alex Noerdin. Wilayah gambut di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyauasin, kata Alex, mencapai 1,4 juta hektar. Selain itu, letak kabupaten ini juga susah dijangkau sehingga petugas pemadaman kesulitan untuk memadamkan api.

Pemerintah memastikan akan menerima bantuan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Rusia. Bantuan tersebut akan digunakan untuk fokus memadamkan api di Sumatera Selatan. Sebabnya, jumlah titik api di provinsi tersebut masih tinggi, yakni sebanyak 239 titik api. Adapun jumlah lahan terbakar di Sumatera Selatan mencapai 128.314 hektar yang tersebar di tiga kabupaten. Meskipun titik api banyak muncul pada tiga daerah tersebut, Palembang merupakan daerah yang paling terdampak asap. Sebabnya, asap hasil pemadaman terbawa angin hingga Palembang. Pantauan Tempo, asap masih menyelimuti seluruh wilayah Palembang, terutama saat siang dan sore hari (http://nasional.tempo.co/, 09/10).

Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan sampai Selasa, 6 Oktober 2015, sudah ada 420 perusahaan yang dicurigai sebagai penyebab kebakaran hutan. Perusahaan-perusahaan itu sedang diselidiki. “Tadinya 270 sekarang sudah 420 dan ada 1.200 yang datanya saya kirim ke Pak Ferry (Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria),” kata Siti.
Kata Siti, perusahaan itu adalah perusahaan konsesi yang menjadi urusan pertanahan di kabupaten.

Perusahaan-perusahaan itu akan diteliti terlebih dahulu sejauh mana keterlibatannya dalam membakar hutan. Setelah itu baru akan diputuskan apa sanksi bagi mereka. Namun, sampai saat ini, kata Siti, sudah ada empat perusahaan yang telah dibekukan dan dicabut izin usahanya. Sementara itu, 30 perusahaan lainnya masih dalam proses. Selain itu, perusahaan itu juga diwajibkan untuk ikut memadamkan api. “Karena dia harus diberita acara, lalu orangnya harus diajak ngomong. Kami tandatangan, dia tandatangan. Itu prosedurnya seperti itu. Jadi jalan terus kami lakukan,” kata Siti (news.viva.co.id, 06/10).

Sebelumnya, Siti pernah menduga pelaku pembakaran hutan dan lahan berasal dari perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut ditengarai sengaja membakar hutan atau lahan yang akan mereka tanami. Menurut Siti, hasil investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan-perusahaan tersebut mencari jalan pintas membersihkan lahan yakni dengan cara membakar.

“Itu baru dugaan, kami belum tahu apakah dia sengaja atau tidak. Tapi dari gambarnya kelihatan ada yang baru dibuka lahannya, yang kami tahu itu kawasan hutan yang dikonversi ya berarti itu bukan baru, tapi sengaja kan. Tapi kita lakukan verifikasi dulu,” kata Siti. Siti juga mengatakan sedikitnya ada sekitar 18 perusahan yang sudah diinvestigasi terkait permasalahan kabut asap di beberapa tempat. Di Sumatera Selatan ada dua perusahaan, di Riau ada dua, di Kalimantan Barat ada tujuh, di Kalimantan Tengah ada tujuh.
Lebih jauh Siti menambahkan, nantinya jika dugaan tersebut terbukti maka Pemerintah bertindak tegas. Jika yang terbukti melakukan pembakaran lahan yang sangat luas, maka sanksi yang dijatuhkan berupa pencabutan semua izin hingga dibawa ke meja hijau.

Untuk pelanggaran berat menurut Siti hanya akan ada pembekuan izin. Sementara untuk pelanggaran ringan, perusahaan dituntut untuk meminta maaf kepada publik. “Semuanya harus minta maaf,” kata Siti (cnnindonesia.com, 11/09).

Ironisnya, ada perusahaan pemilik atau pun pemegang izin memakai lahan yang tak mau ikut membantu memadamkan api. Perusahaan-perusahaan itu seharusnya ikut bertanggung jawab atas kebakaran yang ada. “Saya barusan dapat laporan bahwa ada salah satu wilayah di Sumatera yang masih ada orang-orang bawa jeriken ke dalam hutan. Diduganya untuk bakar hutan karena mereka masuknya tidak lewat kanal,” ujar Siti. Pemerintah terus memantau pergerakan di sekitar lahan yang terbakar. Siti juga menegaskan bahwa pemerintah serius mengatasi kebakaran hutan (detik.com, 06/10).

Ada sekitar 20 aktor yang terlibat di lapangan dan mendapat keuntungan ekonomi dari pembakaran hutan dan lahan. Sebagian besar dari jaringan kepentingan dan aktor yang mendapat keuntungan ekonomi ini menyulitkan langkah penegakan hukum. Aksi pemerintah memenjarakan atau menuntut individu serta perusahaan yang diduga membakar lahan tak akan cukup untuk mencegah kabut asap berulang. []

BERSAMBUNG

Related Posts

  1. Melindungi Perempuan, Seperti di Zaman Rasulullah
  2. Lokalisasi Tak Mampu Atasi Prostitusi
  3. Kemerdekaan Palestina dan Kelicikan Barat (1)
  4. Isu Isis dan Deradekalisasi Gerakan Islam Ideologis Politis
  5. Dzulhijjah: Haji, Domba, Dinar, Dirham, dan Uang Kertas
 
Opini
Bencana Asap di Negeri Paru-paru Dunia (4)
Ahad 27 Zulhijjah 1436 / 11 October 2015 02:10

bnpb asap

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nindira.a@gmail.com.

FAKTA dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang ‘Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan’ dari peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo. Kerumitan di lapangan, menurut Herry, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

“Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik,” kata Herry pada BBC Indonesia. Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk “kejahatan terorganisir”.

Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa. Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya.

Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 51%-57%, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 2%-14%.

Dalam penelitiannya, Herry menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektar. Namun, lahan dalam kondisi ‘siap tanam’ atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp 11,2 juta per hektar. Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektar. Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar. Sebagai perbandingannya, menurut Herry, per hektar lahan yang dibakar biayanya $10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan $200 per hektar. Penelitian Herry dilakukan di 11 lokasi di empat kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan. Di Riau, ada 60 perkebunan kelapa sawit dan 26 hutan tanaman industri.

Perusahaan atau individu di daerah yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah bisa menemukan patron-patron politik di tingkat lokal. Herry mencontohkan, “Misalkan ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang punya patron partai politik sangat kuat di kabupaten itu yang berpengaruh ke proses-proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Bisa jadi mereka pendukung kuat dari petahana.”

Pemain di tingkat menengah atau ‘cukong’, Herry menemukan, bisa siapa saja. “Dari oknum pegawai pemerintah, polisi, tentara, peneliti, bisa terlibat, bisa punya sawit sampai ratusan hektar dan dalam proses pengembangan sawitnya bisa (melakukan) pembakaran untuk menyambut musim hujan berikutnya,” ujarnya. Aktor-aktor inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap. Untuk menemukannya, maka penting untuk menelusuri ke mana produk kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan tersebut disalurkan.

Terhadap temuan ini, juru bicara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan, ada 2.500 perusahaan kelapa sawit kelas kecil dan menengah, dan total hanya ada 635 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI.

“Yang jadi anggota kita saya yakin tidak ada (yang membakar lahan), karena kita kontrol sampai bawah. Di luar anggota GAPKI, kami tak punya instrumen atau kepentingan, tapi kita mengimbau, mendukung apa yang disampaikan oleh gubernur Kalsel misalnya agar mereka (perusahaan kelapa sawit kecil dan menengah) untuk jadi anggota GAPKI agar kontrolnya lebih gampang,” ujarnya.

Namun, Tofan mengakui bahwa mereka belum memiliki metode yang ketat dalam melakukan pengawasan sampai ke bawah. “Tapi GAPKI punya standar, punya requirement, memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi di pusat, lokal, dan daerah,” katanya.

Selain itu, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan PT Langgam Inti Hibrida yang juga anggota GAPKI sebagai tersangka pembakaran hutan. Edi Saputra, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengatakan bahwa praktik pembakaran lahan memang sudah berlangsung di komunitasnya selama ratusan tahun. Namun praktik itu tak setiap tahun dilakukan, biasanya hanya 5-10 tahun sekali bertepatan dengan masa tanam. “Kita sudah ratusan tahun membakar, tapi kenapa kita ribut sekarang soal asap, artinya, kenapa itu muncul jadi kebakaran yang dahsyat? Karena semua konsesi itu diberikan kepada korporasi, sehingga lahan jadi mudah terbakar. Lahan korporasi itu kan kering sekali, nggak bisa ditanami padi. Sekarang dibanding dulu, jauh memang, asal tergores saja, ada bintik-bintik api, langsung terbakar lahan itu,” katanya (bbc.com, 24/9).

Sejauh ini, ada dugaan korelasi kebijakan politik pemerintah daerah dengan izin penerbitan pembukaan lahan yang berpotensi memunculkan pembakaran hutan (news.detik.com, 10/10). Korelasi ini dinilai akan semakin terlihat pasca Pemilu 2019. Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan dugaan tersebut dalam talk show di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/10/2015). Terbukti pasca Pemilu 2009, ada sekitar 14,7 Ha penerbitan lahan yang dibuka untuk sawit, tambang, industri, HPA. Ini dilakukan karena kepentingan politik. Dia menambahkan, setelah pemilu cenderung pembukaan lahan meningkat. Izin biasanya lebih mudah diterbitkan, setahun kemudian pembukaan lahan meningkat signifikan. []

BERSAMBUNG

Redaktur: Saad Saefullah

06
Oct
15

Sejarah Politik : Membuka Kontroversi G30S

http://www.gatra.com/fokus-berita-1/167884-membuka-tabir-g30s-dan-teori-reznikov

Membuka Tabir G30S dan Teori Reznikov

GATRAnews  –

Senin, 05 Oktober 2015 12:00    |

0 comment

Fokus Berita

alt

Mantan Presiden RI, Soekarno dan Soeharto (Pedomannusantara.com)

Jakarta, GATRAnews – Lima puluh tahun lalu, politik Indonesia mengalami tsunami oleh apa yang dikenal dengan G-30-S. Banyak analis, baik dari dalam maupun luar negeri, mencoba menguak tabir-tabir yang selama ini menyelimutinya. Pasca-reformasi Mei 1998, berbagai buku, seminar, dan makalah begitu deras mengalir. Dan sejauh ini, belum ada versi yang disepakati secara mutlak.
Untuk itulah, rubrik Ragam Majalah GATRA kali ini mencoba mengungkap G-3-S berdasarkan dokumen-dokumen dari KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti/Komite Keamanan Negara), badan intelijen Uni Sovyet; CIA (Central Intelligence Agency), badan intelijen Amerika Serikat; arsip pemerintah RRC, dan lain-lain. Khusus yang berkaitan dengan sumber-sumber dari KGB ditulis oleh Dr. Victor Sumsky, Direktur Pusat ASEAN di Universitas MGIMO di Moskwa.

September Kelabu dan Teori Reznikov

Sistem kekuasaan yang berfungsi di Indonesia pada awal tahun 1960-an adalah sistem Demokrasi Terpimpin, dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertingginya. Waktu itu, Kepala Negara RI juga dikenal sebagai Proklamator, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, dan sejak 1963 sebagai Presiden Seumur Hidup. Pada satu sisi, Soekarno menjadi pemain politik yang dominan, namun pada sisi lain ada dua kekuatan lain yang selalu membayanginya, yakni TNI Angkatan Darat (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Awal 1965 diwarnai oleh desas-desus mengenai adanya rencana kudeta yang akan dilakukan oleh para perwira tinggi untuk mencegah jatuhnya Indonesia ke tangan komunis. Terdengar desas-desus pula bahwa kubu komunis sedang berupaya untuk menggagalkan rencana tersebut.

Akhirnya, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, tujuh orang pimpinan tertinggi Angkatan Darat, yakni Panglima AD Ahmad Yani, lima orang jenderal terdekatnya, serta Menteri Pertahanan Jenderal A.H. Nasution, diserbu di tempat kediaman masing-masing di Jakarta.

Aksi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon Resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga keamanan Presiden. Anak buahnyalah yang malam itu melakukan penyerbuan, dibantu oleh Brigade Infanteri Garnisun Jakarta yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Latief.

Beberapa perwira Angkatan Udara juga mendukung operasi militer yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzzaman.
Ahmad Yani dan dua jenderal lain dibunuh di rumah masing-masing. Mayat-mayat mereka dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, di mana Letkol Untung dan kawan-kawan bermarkas.

Tiga jenderal lain dibawa ke Halim dalam keadaan masih hidup, tapi akhirnya dibunuh juga. Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri, namun ajudannya, yakni Kapten Pierre Tendean, tewas terbunuh.

Pagi 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia (RRI) memberitakan bahwa sejumlah perwira Angkatan Darat telah melancarkan Gerakan 30 September terhadap sekelompok jenderal yang disponsori oleh CIA dengan tujuan melakukan kudeta. Dikatakan pula bahwa seluruh kekuasaan dalam negeri beralih kepada Dewan Revolusi Indonesia yang komposisinya akan diumumkan kemudian.

Di tengah perkembangan-perkembangan ini, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma (di mana terdapat Letkol Untung dan kawan-kawan, D.N. Aidit, serta Panglima Angkatan Udara Omar Dhani) tibalah Presiden Soekarno sendiri.

Sesudah menerima laporan perihal apa yang telah terjadi pada hari itu Presiden tampak tidak merasa bingung dan tidak menunjukkan keberatan apa-apa, meskipun kemudian dia berkali-kali menyatakan bahwa peristiwa itu amat mengejutkan baginya.

Walaupun tidak pernah memberikan dukungan yang penuh dan terbuka terhadap Gerakan 30 September, Soekarno tidak menentangnya dan tidak merasa terancam bahaya, sehingga pada suatu saat memanggil ke Halim sejumlah menteri dan komandan militer.

Di antara mereka yang dipanggilnya adalah Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra. Kepada Mayjen Pranoto inilah Soekarno –setelah berkonsultasi dengan wakil-wakil dari G30S– ingin menyerahkan tugas sehari-hari dalam kepemimpinan AD.

Pemanggilan para pejabat sipil dan militer ke Halim itu tentu saja memberikan kesan bahwa sebenarnya Soekarno ingin mengadakan rapat kerjasama dengan para pejabatnya guna mengambil suatu keputusan penting.

Dalam daftar anggota Dewan Revolusi yang disampaikan kepada Soekarno sebelum pengumuman di RRI, namanya sendiri tidak tercantum. Meski demikian, tak seorang pun menghalanginya ketika Soekarno bermaksud tetap menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara selama berada di Halim.

***

Mayjen Soeharto dan Mayjen Pranoto

Kebanyakan pejabat yang dipanggil Soekarno ke Halim tiba di sana tengah hari. Menariknya, Mayjen Pranoto tidak hadir. Seorang ajudan Presiden diutus untuk menjemputnya, namun pulang dengan tangan kosong.

Ajudan itu melaporkan bahwa Jenderal Pranoto tidak bisa datang ke Halim karena dihalang-halangi oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang waktu itu memimpin Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat). Soeharto, yang sudah mengambil alih tugas almarhum Ahmad Yani, menjelaskan bahwa Pranoto tak diizinkan pergi ke Halim agar jangan menemui nasib yang sama dengan mereka yang telah dibunuh di sana.

Soeharto juga memberitahu Presiden bahwa serangan terhadap Halim sebagai sarang pemberontakan sedang dipersiapkan, dan karena itu Bung Karno diminta keluar dari tempat itu secepat mungkin.

Pernyataan yang halus tapi penuh ancaman itu memaksa Soekarno bergegas keluar dari Halim dan bergerak menuju ke Istana Bogor.

D.N. Aidit, yang sepanjang hari itu tidak pernah membuat pernyataan apa-apa, juga bergegas meninggalkan Halim.

Pada November 1965, dia ditangkap di Jawa Tengah dan segera dibereskan. Pada 2 Oktober, ketika masuk wilayah Halim, pasukan Kostrad praktis tidak menghadapi perlawanan apa pun, baik para anggota biasa dari Gerakan 30 September maupun para pemimpinnya telah bubar entah ke mana.

Pada hari-hari berikutnya, Soeharto –yang sebelumnya hampir tidak menampakkan diri secara publik– tiba-tiba muncul sebagai tokoh dengan sikap penuh percaya diri. Pertama-tama dia menuntut agar Kepala Negara mengangkatnya menjadi Panglima AD.

Ia memperoleh posisi itu dengan relatif mudah (walaupun untuk beberapa hari Soekarno masih coba mempertahankan Mayjen Pranoto sebagai caretaker AD).

Dengan mengabaikan segala aturan hukum yang berlaku, Soeharto mengatakan bahwa dalang utama Gerakan 30 September adalah PKI. Tsunami anti-komunis yang melanda Indonesia sejak Oktober 1965 hingga Maret 1966 benar-benar mengerikan.

Tak kurang dari setengah juta orang (mungkin sekali jauh lebih banyak dari itu) tewas dibunuh karena terkait atau dikait-kaitkan dengan PKI. Berpuluh-puluh ribu orang telah dijebloskan ke dalam penjara dan kamp-kamp konsentrasi tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

Sebagaimana kemudian menjadi jelas, penumpasan PKI merupakan prolog bagi tersingkirnya sang Pemimpin Besar Revolusi dari puncak kekuasaannya. Tanpa PKI, Soekarno tidak lagi mampu menggunakan pertentangan antara kaum kiri dan kaum kanan untuk memperkuat posisi pusatnya sendiri.

Meskipun demikian, waktu itu pengaruh Soekarno masih cukup besar. Bahkan ada kekhawatiran bahwa suatu upaya menggulingkan dia secara terbuka akan dapat memicu sebuah perang saudara.

Di tengah situasi demikian sikap Panglima AD tampak begitu halus. Sementara para demonstran anti-Soekarno diberi keleluasaan untuk berteriak dan melakukan apa saja, sang Panglima AD yang baru itu menunjukkan diri di mata umum seolah-olah ia adalah seorang putra yang amat mencintai bapaknya.

Dengan demikian, tidak aneh bahwa babak kedua dari kudeta di Indonesia berlangsung secara bertahap. Pada akhir tiap-tiap tahap itu hasil-hasil yang sudah dicapai disetujui secara resmi oleh badan legislatif tertinggi saat itu, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Misalnya, pada 11 Maret 1966, sekelompok pimpinan militer memaksa Presiden untuk menandatangani suatu perintah mengenai penyerahan kekuasaan eksekutif –untuk sementara waktu dan demi pemulihan keamanan/ketertiban umum– kepada Jenderal Soeharto.

Kemudian, MPRS memberikan status undang-undang kepada perintah itu, supaya dokumen tersebut tak dapat dibatalkan bahkan oleh orang yang mengeluarkan dan menandatanganinya.

Meski demikian, baru pada Maret 1967 MPRS mengangkat Soeharto sebagai pemangku jabatan Kepala Negara. Sementara itu, sang jenderal mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan sejumlah politisi agar Soekarno diadili karena keterlibatannya dalam Gerakan 30 September adalah kurang bijaksana. Baru setahun kemudian MPRS menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI yang berkuasa penuh.

***

Soekarno Versus Soeharto

Sejak lengsernya Soeharto bersama Orde Baru-nya pada 21 Mei 1998, kajian baru bermunculan dalam upaya melihat apa yang terjadi pada tahun 1965-1966 secara terbuka dan menyeluruh.

Muncul fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui publik. Terjadi pula pertukaran informasi dan analisis di antara para peneliti sejarah Indonesia modern, baik peneliti dari Indonesia sendiri maupun para peneliti asing.

Berbagai versi dan teori mengenai sejarah 1965 pun beredar di kalangan akademisi maupun di masyarakat umum. Semua itu membuka kesempatan untuk menilai dan menguji versi atau teori-teori mana yang bisa dipertahankan dan mana yang perlu ditinggalkan.

Rezim Orde Baru telah melemparkan seluruh tanggung jawab atas Gerakan 30 September pada PKI sebagai organisasi massa. Pandangan yang sama dikemukakan oleh CIA dalam laporannya yang berjudul Indonesia 1965: A Coup That Backfired (1968).

Kini, posisi seperti itu dikritik oleh banyak pihak, bahkan oleh mereka yang tidak bersimpati terhadap kaum kiri (meskipun terdapat kesepakatan bahwa di lingkaran kecil para fungsionaris PKI memang ada yang terlibat dengan aksi Untung).

Di antara para peneliti yang mengajukan versi alternatif mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965 itu adalah Dr. Benedict Anderson dan Dr. Ruth McVey dari Cornell University, Amerika Serikat. Kedua profesor itu berpendapat bahwa G-30-S muncul karena adanya ketidakpuasaan di antara perwira-perwira progresif terhadap posisi politik dan gaya hidup mewah para petinggi Komando AD.

Menurut Anderson dan McVey, sarang utama ketidakpuasaan tersebut adalah Divisi Diponegoro di Jawa Tengah, wilayah di mana Soeharto pernah bertugas selama Perang Kemerdekaan dan sesudahnya dan di mana dia berkenalan akrab dengan calon pelaku-pelaku G-30-S, khususnya Untung dan Latief.

Pernah ada juga pendapat bahwa Gerakan 30 September sebenarnya didalangi oleh Presiden Soekarno sendiri. Para pendukung yang paling vokal dari pendapat ini adalah Prof. Victor Fic dari Kanada dan wartawan Belanda yang bernama Antonie Dake.

Menurut Dake, banyak bukti kesalahan Soekarno bisa ditemukan dalam catatan-catatan interogasi Bambang Widjanarko, salah satu ajudan Presiden. Dialah yang pada 1 Oktober 1965 ikut Soekarno ke Halim, lalu ditugaskan untuk menjemput Jenderal Pranoto namun tidak berhasil.

Banyak pula tulisan yang menyoroti faktor-faktor luar yang memengaruhi apa yang terjadi di Indonesia menjelang berakhirnya Demokrasi Terpimpin dan naiknya Orde Baru. Ada yang mengaitkan Tragedi 1965 dengan tipu-muslihat Beijing. Ada pula yang mengaitkannya dengan intrik-intrik Washington.

Tampak bahwa versi atau teori-teori itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan satu sama lain. Pada saat yang sama, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang justru bisa saling melengkapi.

Dengan kata lain, bertolak dari berbagai versi dan teori yang ada itu (dengan segala perbedaan dan persamaannya) bisa dibangun suatu gambaran yang lebih utuh tentang apa yang terjadi di Indonesia antara tahun 1965 dan 1967.

Meski demikian, harus diakui bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan begitu saja. Soal-soal 1965 masih terlalu panas untuk dibicarakan –baik bagi mereka yang ingin menyelaminya secara lebih mendalam guna memperoleh gambaran yang tepat maupun bagi mereka yang tidak menghendaki bahwa kebenaran mengenai Tragedi 1965 terkuak karena takut kepentingannya terancam.

Jika pada tahun-tahun pertama sesudah lengsernya Soeharto, para penguasa Indonesia kadang-kadang memberikan sinyal bahwa penafsiran Orde Baru mengenai G-30-S tidak sepenuhnya benar, tampaknya sekarang ini sebagian dari mereka ingin kembali pada posisi lama (walaupun perdebatan mengenai soal itu tidak dilarang).

Maka, lahirlah dua kubu yang berbeda. Mereka yang berpendapat bahwa Bung Karno-lah yang paling bersalah dalam soal G-30-S cenderung menolak keras untuk membahas kemungkinan keterlibatan Soeharto.

Di kubu lain, para pembela Soekarno berpendapat bahwa semua interogasi dan prosedur pemeriksaan yang bersangkutan dengan G-30-S dilakukan dengan kasar dan penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga hasilnya tidak membuktikan apa-apa.

Prof. John Roosa dari University of British Columbia, Kanada, mengibaratkan studi dan penelitian tentang Tragedi 1965 seperti usaha untuk menyetel segi empat warna-warni Rubik’s Cube yang sejatinya sia-sia belaka.

Dalam banyak segi buku John Roosa terbitan tahun 2006 yang berjudul Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soehartos Coup d’Etat in Indonesia merupakan suatu langkah maju dalam hal kajian tentang sejarah 1965.
Sayangnya, pandangan-pandangan yang tertuang dalam buku itu tidak luput dari semacam simplifikasi: seluruh kemungkinan keterlibatan Soekarno dibantah mentah-mentah dengan beberapa kalimat saja.

Namun, pada titik tertentu tampaknya John Roosa terpaksa bertanya kepada diri sendiri: kenapa sesudah 1 Oktober 1965 itu sang Pemimpin Besar Revolusi rela menerima aturan-aturan main yang dipaksakan terhadapnya oleh Soeharto? Kenapa dia tidak melawan musuhnya dengan penuh tekad?

Jawaban yang diberikan biasanya adalah bahwa waktu itu Soekarno ingin menghindari pergolakan politik yang bisa memecah-belah Indonesia sebagai negara kesatuan. Tapi pertanyaannya kemudian: hanya itu sajakah alasan Soekarno?

Cukup menarik juga bahwa Antonie Dake (yang pro-Soeharto dan bertentangan dengan Roosa tapi, persis seperti oponennya yang pro-Soekarno, melakukan simplifikasi) menghadapi masalah yang serupa. Ia bertanya pada dirinya sendiri: mengapa Soeharto yang pasti tahu bahwa Gerakan 30 September didalangi oleh Soekarno, tidak mau menyeret Soekarno ke pengadilan?

Penjelasan yang digunakan oleh Dake adalah bahwa Soeharto tidak ingin kelak seorang Kepala Negara bisa mengadili pendahulunya, karena hal itu bisa merongrong wibawa institusi kepresidenan itu sendiri. Tapi pertanyaannya kemudian: hanya itu sajakah alasan Soeharto?

***

Analisis dan Kesimpulan Reznikov

Apa yang terjadi pada 1965 dan setelahnya ditanggapi oleh Uni Soviet dengan kecemasan dan kepahitan yang mendalam. Berbagai bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh pihak-pihak Soviet dengan Indonesia sejak pertengahan 1950-an hingga sepuluh tahun berikutnya berakhir secara mendadak.

Banyak orang Indonesia yang selama ini memiliki kontak yang dekat dengan Moskwa tersingkir dari panggung politik Indonesia, bersamaan dengan tersingkirnya Presiden Soekarno.

Apa yang terjadi di Indonesia pada 1965 itu bukan hanya hantaman untuk PKI, melainkan juga untuk gerakan komunisme internasional. Dalam konteks Perang Dingin, kehancuran golongan komunis di Indonesia merupakan kemenangan tersendiri bagi blok Barat.

Bagi para ahli politik di Uni Soviet, apa yang terjadi di Indonesia pada paro kedua dekade 1960-an itu membutuhkan penjabaran dan analisis yang mendalam. Merekapun melakukan berbagai analisis dan menuangkan hasilnya dalam berbagai bentuk tulisan.

Sayangnya, banyak dari tulisan-tulisan itu tidak sempat beredar luas. Jumlah eksemplarnya dibuat terbatas, diberi cap “Untuk Keperluan Dinas Saja (For Use in Office Only)” dan hanya dikirim ke pejabat-pejabat tinggi atau perpustakaan-perpustakaan yang tertutup untuk umum. Pokoknya, pemerintah Soviet tidak ingin beredarnya tulisan-tulisan yang berpotensi mempersulit hubungan Soviet-Indonesia.
Itulah nasib yang menimpa salah satu buku karya Aleksandr Borisovich Reznikov (1931-1980), penulis sejarah dari Uni Soviet. Rezhnikov memiliki bidang minat sejarah yang amat luas: dari soal lahirnya gerakan buruh di Inggris hingga soal Politik Timur Komintern dan dari soal Revolusi Islam Iran hingga sejarah moderen Indonesia.

Di antara karya-karyanya yang terbaik adalah sebuah monografi berbahasa Rusia yang berjudul Indonesia dalam Periode Demokrasi Terpimpin (1969), yang ia tulis bersama A.Y. Drugov.

Pada 1977, ia menerbitkan buku lain yang merupakan lanjutan dari monografi itu dengan judul Komplotan di Jakarta. Buku ini ditulis sendiri oleh Reznikov dan diterbitkan sebagai buletin khusus dari Institut Ilmu Ketimuran di Moskwa. Mengingat buku itu dicetak dalam jumlah yang amat terbatas (275 eksemplar), maka gagasan, informasi, dan analisis yang ada di dalamnya tidak sempat beredar luas.

Penulis beruntung, karena berhasil menemukan buku yang nyaris hilang ditelan zaman itu. Membaca buku Komplotan di Jakarta, orang akan mendapat kesan bahwa penulisnya sangat memahami topiknya, bahkan lebih dari banyak peneliti lain.

Reznikov tampak begitu cermat, begitu piawai, dalam menyelaraskan berbagai keterangan yang disampaikan oleh mereka yang terlibat dalam Gerakan 30 September. Ia tajam dalam menganalisis berbagai macam kesaksian dan bahan-bahan dari media massa, tekun dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, sebelum akhirnya menyusun teorinya sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Satu hal yang patut disesalkan adalah bahwa dia tidak mencantumkan sumber dan referensi yang ia gunakan dalam menyusun bukunya. Meski demikian, hal ini bisa dimengerti. Selama bertahun-tahun ia memiliki kaitan yang dekat dengan Bagian Internasional dari Komite Sentral PKUS (Partai Komunis Uni Soviet).

Dari bukunya dapat disimpulkan bahwa ia memiliki akses atas dokumen-dokumen sensitif yang dimiliki oleh badan itu –dengan konsekuensi ia tidak diizinkan membuka sumber-sumber informasinya.

Pertama-tama, Reznikov ingin menetapkan sampai seberapa jauh keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September. Pertanyaannya, apakah PKI bersangkut-paut dengan gerakan itu? Jawab Reznikov: ya, PKI bersangkut-paut, kalau yang dimaksud PKI di sini adalah Aidit, Syam, dan para pembantu mereka di Biro Khusus, berikut beberapa anggota pucuk pimpinan. Tapi tidak lebih dari itu.

Lalu, apakah PKI memprakarsai Gerakan 30 September? Tidak, jawab Reznikov. Apakah melalui gerakan itu PKI sedang merencanakan untuk merebut kekuasaan? Juga tidak, simpulnya. Kesimpulan-kesimpulan Reznikov diperkuat dengan argumentasi yang panjang lebar dan cukup meyakinkan.

Kalau memang demikian, siapakah sebenarnya inspirator utama dari Gerakan 30 September itu? Menurut Reznikov, tidak lain dari Bung Karno sendiri.

Terhadap pandangan seperti ini, para pengagum sang Pemimpin Besar tentu saja akan mengajukan pertanyaan penuh ironi ini: mana mungkin seorang Kepala Negara yang sedang berkuasa dan amat populer di mata rakyatnya merekayasa kudeta terhadap dirinya sendiri? Paparan yang disampaikan oleh buku Komplotan di Jakarta dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut cukup menarik untuk diperhatikan.

Sesudah menyelami dan mengolah berbagai data yang ia dapatkan dari pers Indonesia waktu itu mengenai sejumlah mutasi dan pengambil-alihan komando atas berbagai kesatuan TNI, Reznikov berkesimpulan bahwa sekitar pertengahan 1965, pucuk pimpinan AD telah membentuk gabungan kesatuan penggempur yang sangat kuat.

Satuan penggempur itu melibatkan tank-tank, pesawat-pesawat tempur dan pengangkut, meriam-meriam yang bergerak sendiri, serta pasukan payung.

Semua itu dikumpulkan di bawah Komando Mandala Siaga (Kolaga). Tapi bukan di Sumatra atau di Kalimantan, sebagaimana dibutuhkan dalam rangka Konfrontasi dengan Malaysia, melainkan di Jawa yang adalah pusat politiknya Indonesia.

Sesuai dengan observasi Reznikov, apa yang dilakukan oleh Angkatan Darat itu merupakan permulaan suatu kudeta.

Menurut seorang teman akrab dan rekan sekerjanya, Reznikov sudah berkesimpulan demikian sebelum terjadinya Tragedi 1965. Supaya informasi itu cepat-cepat disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, Reznikov pernah dipertemukan dengan Kolonel Jenderal Haji Umar Mamsurov (1903-1968). Tokoh legendaris ini dikenal di kalangan militer Soviet sebagai seorang yang amat cerdik dan berani.

Dalam Perang Saudara Spanyol, dia bertugas sebagai penasehat pemerintah anti-fasis, bahkan sempat bersahabat dengan Ernest Hemingway.

Mamsurov adalah veteran Perang Dunia II dan penerima Bintang Emas Pahlawan Uni Soviet. Pada 1965, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelejen Utama di Staf Umum Angkatan Bersenjata Uni Soviet.

Reznikov dan Mamsurov pernah bertemu dan berbincang-bincang di salah satu stasiun kereta bawah tanah Moskwa. Sesudah mendengar pertimbangan Reznikov, sang jenderal berujar: “Anak buah saya belum pernah ada yang melaporkan hal itu”.

Tidak lama kemudian ketika mengikuti perkembangan Indonesia selanjutnya, Mamsurov berkomentar tentang Reznikov dan pendapatnya itu: “Orang muda itu benar-benar jenius. Sayang sekali kami tak pernah memperhatikan analisisnya secara serius.”

***

Pembersihan Para Jenderal Berhaluan Kanan

Kembali ke soal pembentukan tinju lapis baja, yang menurut Reznikov dibentuk oleh para pemimpin AD. Siapa sebenarnya yang akan menjadi sasaran dari pasukan tersebut? Menurut Reznikov, sasaran utamanya adalah PKI, tapi Bung Karno juga.

Alasan Reznikov, tindakan-tindakan yang diambil oleh para pemimpin AD itu akan secara drastis mengubah seluruh keseimbangan kekuatan politik demi keuntungan tentara.

Kesan seperti itu diperkuat oleh munculnya tanda-tanda saling pengertian antara Ahmad Yani dan Nasution, dua tokoh militer yang paling terkemuka tapi tak selalu bersahabat. Selama ini persaingan antara keduanya telah dibesar-besarkan oleh Kepala Negara dalam semangat devide et impera.

Pada 1962, Soekarno yang tak percaya sepenuhnya kepada Menteri Pertahanan-nya mengubah struktur pimpinan TNI dengan maksud mengurangi kemampuan operasional Nasution. Khusus bagi orang kuat di TNI ini diciptakan posisi Kasab (atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata). Formalnya posisi itu tinggi, tapi dalam praktek kurang berbobot.

Pada saat yang sama, anak emas Bung Karno, yakni Achmad Yani, diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Namun sejak permulaan tahun 1965, dua jenderal anti-komunis itu tampak semakin siap untuk melawan PKI bersama-sama.

Perkembangan ini dicatat oleh Reznikov, sebagaimana juga oleh Harold Crouch dan Ulf Sundhaussen, dua pakar politik militer Indonesia.

Guna menguasai keadaan, Soekarno merasa diri perlu bertindak secepatnya. Pertanyaannya, untuk itu apa yang harus diperbuat? Apa pun jawabannya, yang jelas jangan sampai menggoyang sistem Demokrasi Terpimpin, agar jangan sampai kekuasaan tertinggi jatuh bagai buah yang sudah matang ke tangan kelompok yang siap menampungnya, yakni kelompok militer berhaluan kanan.

Karena itu, yang perlu ia lakukan adalah langkah sebaliknya, yakni meniadakan ancaman tergoyangnya sistem politik yang ada karena rusaknya keseimbangan dalam segitiga kekuasaan tentara-Soekarno-PKI. Pokoknya sistem perlu dikembalikan ke dalam situasi yang relatif seimbang.

Untuk itu kiranya cukup –setidaknya sebagai langkah pertama– suatu pembersihan personal di lingkungan para jenderal. Misi inilah, sebagaimana bisa disimpulkan dari buku Reznikov, yang dipercayakan oleh Presiden kepada Gerakan 30 September dan yang sebelumnya telah ditutup-tutupi dengan seruan-seruan mengenai perlunya transisi ke tahap sosialis Revolusi Indonesia.

Apakah untuk itu Bung Karno memerlukan suatu langkah pembersihan yang berdarah? Sama sekali tidak.

Mengapa? Karena kemungkinan terjadinya destabilisasi akibat suatu pembersihan berdarah akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan suatu pembersihan yang sifatnya personal dan tak berdarah. Kalau begini, perlu ditegaskan bahwa Kepala Negara memang tidak merencanakan kudeta terhadap dirinya sendiri. Bung Karno hanya ingin memulihkan status quo.

***

Kegagalan G30S Karena Pengkhianatan Dua Jenderal

Rupanya dalam proses pelaksanaan rencananya itu Soekarno berusaha memastikan siapa-siapa saja yang nanti akan menggantikan para pemimpin militer yang mau dipecatnya. Lebih dari itu, dalam rangka persiapan peluncuran Gerakan 30 September itu, ia merasa perlu berembug dan menjalin kesepakatan dengan para calon pengisi jabatan yang akan lowong itu.

Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang diajak bersepakat oleh Bung Karno itu? Guna menjawab pertanyaan ini, Reznikov terutama tertarik untuk memperhatikan gerak-gerik dua orang jenderal, yakni Jenderal Soeharto dan Jenderal Pranoto Reksosamodra.

Bertentangan dengan pendapat umum yang amat tersebar sampai sekarang bahwa Jenderal Soeharto bertindak cepat dalam melawan Letnan Kolonel Untung dan kawan-kawan, sarjana Soviet ini mengatakan sesuatu yang sangat berbeda: pada 1 Oktober 1965 Pangkostrad Soeharto justru bertindak lamban sekali, seakan-akan sedang menantikan sinyal-sinyal tertentu.

Tindakannya baru berubah menjadi cepat ketika Presiden mengumumkan penunjukan Jenderal Pranoto sebagai caretaker sementara Angkatan Darat.

Lebih menarik lagi adalah sejumlah informasi tentang Jenderal Pranoto yang dikumpulkan dan diproses oleh Reznikov. Khususnya, bahwa pada malam 30 September, Pranoto sempat bertemu dengan Aidit dan Syam.

Pagi harinya, waktu berita tentang peristiwa berdarah malam sebelumnya sudah mencapai Markas Besar AD, di sana diselenggarakan rapat yang menghasilkan keputusan bahwa setelah tewasnya Jenderal Ahmad Yani, posisi tertinggi komando AD akan dialihkan ke tangan Jenderal Soeharto.

Pemberitahuan tentang keputusan ini lantas dikirim ke komando-komando daerah militer.

Rapat tersebut, seperti juga penyebaran keputusannya ke daerah-daerah, justru dilaksanakan atas prakarsa Jenderal Pranoto (hal mana pernah diakuinya dalam rangka pemeriksaan atas dirinya). Lalu Pranoto pergi ke Markas Kostrad guna melaporkan semua kegiatan ini kepada Soeharto dan sejak itu berada di sana –artinya mendampingi Soeharto hampir sepanjang hari pada 1 Oktober 1965.

Dapat dimengerti mengapa Soeharto berhasil menghalangi Pranoto yang ingin memenuhi panggilan Pemimpin Besar Revolusi dan berangkat ke Halim.

Pengolahan informasi ini merupakan tour de force Reznikov sebagai sejarawan sekaligus ilmuwan politik. Menurut Reznikov, Pranoto sebagai tokoh yang sangat loyal kepada Bung Karno menunjukkan kemampuan yang mencurigakan untuk berinteraksi baik dengan para pemimpin Gerakan 30 September, maupun dengan Soeharto dan markasnya –sampai Reznikov menduga bahwa pada hakikatnya Pranoto berfungsi sebagai penghubung ganda.

Pada satu sisi dia menghubungi Soekarno dengan G-30-S, sedangkan pada sisi lain dia juga menghubungi Soekarno dan Soeharto.

Ternyata, baik Pranoto maupun Soeharto tidak memenuhi harapan sang Pemimpin Besar. Berdasarkan pikiran-pikiran ini, Reznikov mengakhiri bukunya dengan kesimpulan bahwa di antara penyebab kegagalan Gerakan 30 September adalah adanya pengkhianatan dua jenderal yang mula-mula bersekongkol dengan Presiden tapi kemudian berbalik dan menarik diri dari kubunya.

***

Komandan dan Kepala Staf Terotorium Diponegoro

Mengapa Presiden Soekarno justru memilih kedua tokoh tersebut sebagai pembantu terdekatnya pada saat-saat yang begitu genting? Reznikov tak pernah coba menjawab pertanyaan ini, mungkin karena data yang dimilikinya kurang cukup untuk itu. Untunglah, sekarang halangan macam ini, boleh dikatakan, tidak ada lagi.

Dalam riwayat hidup Soeharto dan Pranoto terdapat cukup banyak kesamaan. Keduanya pernah ikut berjuang dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949. Pada akhir tahun 1950-an, keduanya bertugas di Teritorium (kelak Kodam) Diponegoro: Soeharto sebagai komandan, sedangkan Pranoto sebagai kepala staf-nya.

Mereka berpisah pada 1959; karena alasan tertentu Soeharto dipindahkan ke Seskoad Bandung dan kedudukannya sebagai Komandan Divisi diwarisi oleh Pranoto.

Sesudah Soeharto tamat dari Seskoad, kariernya makin menanjak. Bukan saja ia menjadi jenderal pada 1961, pada 1963 ia diangkat sebagai Panglima Kostrad. Antara 1962-1965, dia ditugaskan memimpin pasukan Indonesia yang siap-siaga bertempur melawan Belanda di Irian Barat serta melawan Inggris dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Pada periode yang sama, karier Pranoto juga berkembang pesat. Dalam waktu singkat, yakni dalam beberapa tahun saja, pangkatnya melonjak dari letnan kolonel menjadi mayor jenderal.

Pelantikannya sebagai Mayjen TNI dilaksanakan pada 16 Augustus 1965 –menjelang HUT ke-20 Kemerdekaan RI dan hanya satu setengah bulan sebelum pecahnya G-30-S. Pada saat itu dia sudah menduduki posisi Asisten III Panglima AD untuk urusan personel.

Membuat karier-karier yang sebegitu cemerlang di zaman Demokrasi Terpimpin, tanpa restu dan perlindungan Kepala Negara praktis tidak mungkin.

Harus juga dicatat bahwa Bung Karno pasti tahu tentang permusuhan di antara kedua perwira pilihannya. Kisah permusuhannya itu, pada 1959 Soeharto dipecat dari jabatannya sebagai Komandan Divisi Diponegoro karena terlibat operasi-operasi penyelundupan.

Kegiatan ini diketahui, karena ada bawahannya yang melaporkan, dan bawahan itu adalah Pranoto. Berkat laporannya, Soeharto hampir diadili namun akhirnya hanya dihukum dengan kewajiban belajar di Seskoad. Siapakah sebenarnya yang sanggup menyelamatkannya?

Memang ada sejumlah jawaban yang berbeda-beda. Namun, bisa kita andaikan bahwa akhirnya nasib Soeharto berada di tangan Kepala Negara. Mungkin Presiden Soekarno teringat dengan kejadian pada September 1957.

Ketika negara sedang didera oleh banyaknya pemberontakan, Kolonel Soeharto sepenuhnya mendukung pemerintah pusat dalam rangka Musyawarah Nasional dan terang-terangan menentang setiap upaya kompromi dengan kaum pemberontak. Tentu saja, Bung Karno juga percaya bahwa setelah dibelanya perwira ini akan sangat berterima kasih dan setia sampai mati.

Mungkin dalam situasi pertengahan tahun 1965, Soekarno merasa telah mengantongi dua jenderal yang sama-sama berpengalaman, sama-sama loyal kepadanya, tapi sekaligus bersaingan dan bermusuhan satu sama lain. Guna memaksa agar duet yang aneh itu mau bekerja sama, diperlukan suatu anugerah yang cukup menarik. Apa kira-kira anugerah itu?

Mungkinkah bentuknya adalah posisi-posisi Yani dan Nasution yang sudah mau disingkirkan oleh Presiden dari panggung militer dan politik? Dengan jalan memberikan kepada Soeharto salah satu posisi dan kepada Pranoto posisi yang lain, sang Pemimpin Besar berharap bisa menghidupkan kembali dualisme dalam pimpinan Angkatan Darat yang dulu telah dipakainya untuk memelihara statusnya yang istimewa di susunan Demokrasi Terpimpin.

***

Caretaker Panglima Angkatan Darat

Apa yang telah menggagalkan terwujudnya rencana tersebut? Kuncinya adalah penyelamatan diri Jenderal Nasution pada pada 1 Oktober 1965.

Karena Nasution berhasil menyelamatkan diri, maka hanya tersedia satu lowongan posisi di pucuk pimpinan Angkatan Darat.

Ada indikasi bahwa semula jabatan Panglima Angkatan Darat dijanjikan kepada Soeharto, sedangkan jabatan Menteri Pertahanan akan diserahkan kepada Pranoto. Akan tetapi, tampaknya realitas yang terjadi setelah operasi Gerakan 30 September (terutama berkaitan dengan selamatnya Nasution) memaksa Presiden untuk mengubah niat semula.

Bung Karno terpaksa memperhitungkan siapa di antara dua orang ini yang nanti akan dia jadikan sebagai pengimbang bagi Nasution yang selamat itu, dan akhirnya memilih Jenderal Pranoto.

Menarik bahwa Pranoto tidak diangkat sebagai Panglima yang berkuasa penuh, melainkan hanya sebagai caretaker, yakni pengurus urusan sehari-hari AD, dan itu pun hanya untuk sementara.

Presiden seakan-akan ingin menunjukkan kepada pihak yang berkepentingan bahwa sebenarnya keputusan ini bersifat darurat dan bukan merupakan cerminan dari niat dia yang sesungguhnya.

Dalam pandangan Soeharto, janji yang menurut dugaan telah diberikan kepadanya sudah dikhianati. Dengan demikian, Presiden telah menyakiti hati seorang jenderal yang kebetulan mengetahui rahasia-rahasia yang amat sensitif. Bung Karno belum sadar bahwa jenderal yang telah tersakiti hatinya ini adalah seorang pemain politik yang amat lihai dan ahli dalam strategi.

Pada saat yang sama, Soeharto tidak bisa sepenuhnya menggunakan rahasia-rahasia sensitif yang ia ketahui itu. Alasannya jelas: kalau sampai dia mengungkapnya, akan ketahuan bahwa sebenarnya dia terlibat dalam Gerakan 30 September itu, berikut pembunuhan terhadap para sesama perwira Angkatan Darat. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan dengan amat hati-hati dan sikapnya terhadap Presiden Soekarno sering mendua.

Lalu apa yang terjadi dengan Jenderal Pranoto? Yang jelas, dalam peristiwa ini dia sulit untuk dipandang sebagai pengkhianat. Jelas juga bahwa dalam situasi permulaan Oktober 1965 dia tidak dapat diselamatkan oleh Presiden sebagai caretaker, terutama sesudah pasukan yang menangkap Kolonel Latief merampas juga suratnya dengan permintaan perlindungan yang dialamatkan kepada Pranoto.

Pada 1966, Pranoto sendiri ditangkap atas tuduhan terlibat dalam Gerakan 30 September. Pertama, ia dikenai tahanan rumah, kemudian dipenjarakan. Selama di penjara itu, gajinya sebagai jenderal tidak pernah dibayar.

Tapi ia tidak pernah secara resmi dipecat dari Angkatan Darat dan pangkatnya juga tak pernah dicabut. Hanya beberapa kali saja ia diinterogasi, tapi tidak pernah dibuat laporan tertulis tentang hasil interogasi itu.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Kopkamtib pada 1978, nama Pranoto disebut di antara nama-nama mereka yang dituduh terlibat Gerakan 30 September, namun ia tidak pernah diadili secara resmi.

Pada 1981, ia dibebaskan begitu saja. Setelah itu, ia hidup diam-diam dan akhirnya wafat pada 1992, di masa pemerintahan Orde Baru.

Victor Sumsky (Moskwa) 

RAGAM, Majalah GATRA no 48 tahun ke XXI, Beredar 1 Oktober 2015

Last modified on 05/10/2015

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://www.gatra.com/fokus-berita-1/167915-china-dalam-pusaran-g30s

Membuka Tabir: China dalam Pusaran G30S

GATRAnews  –   Senin, 05 Oktober 2015 09:16    |

0 comment

Fokus Berita

alt

Soekarno bersama Mao Tse Tung (Repro Buku Bung Karno)

Jakarta, GATRAnews – Peristiwa G-30-S berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis di Asia Tenggara dan Pasifik. Peran China diklaim sangat sedikit dibandingkan dengan yang dituduhkan kubu anti-komunis.

Gatot Wilotikto tiba di Korea Utara pada November 1960. Ia menetap di Pyongyang atas undangan Liga Pemuda Korea untuk kuliah di jurusan Teknik Listrik Institut Teknologi Kim Chaek. Ketika Gatot datang, Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara.

Meski begitu, nama Indonesia sudah dikenal. ”Lagu Bengawan Solo sangat populer di Pyongyang,” kata Gatot.

Pada HUT Kemerdekaan RI, 1965, Presiden Soekarno mengemukakan gagasan politik luar negeri anti-imperialis dan beralih mengusung poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.

Implikasinya, pada 3 September 1965, Indonesia secara resmi membuka kantor perwakilan di negara yang saat itu perdana menterinya dijabat Kim Il-sung tersebut.

Belum sebulan Kedutaan RI di Pyongyang beroperasi, pecah peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S). Dalam atmosfer hubungan yang sedang amat dekat itu, G-30-S membuat banyak warga Korea Utara kaget dan tidak menduga.

Setelahnya, eskalasi penumpasan kekuatan Partai Komunis indonesia (PKI) dan elemen-elemen pendukungnya banyak mendapat kecaman dari warga Pyongyang. Kejadian itu, menurut Gatot, secara drastis mengubah hubungan diplomatik Korea Utara dan Indonesia.

Dampaknya dirasakan juga oleh Gatot dan WNI lain yang tinggal di Korea Utara. Paspor pria kelahiran 18 November 1936 ini dicabut dan ia kehilangan kewarganegaraannya. ”Saya menjadi stateless selama 32 tahun,” ia berkisah.

Baru di era Reformasi, semasa pemerintahan Gus Dur, status kewarganegaraan Indonesia Gatot kembali diakui. Meski baru secara lisan. Gatot yang sempat menjadi peneliti di almamaternya dan menjadi penerjemah honorer, kemudian bekerja di KBRI di Pyongyang.

Cerita Gatot memberikan gambaran tentang dampak peristiwa G-30-S terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara pengusung sosialis-komunis yang dijadikan sebagai orientasi politik luar negeri Soekarno.

Selain dengan Korea Utara, hubungan dengan Republik Rakyat China juga memanas pasca-G-30-S. Propaganda anti-komunis Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto tidak sungkan menuding peran besar Peking di balik skenario kudeta oleh PKI.

Laporan harian Angkatan Bersendjata pada 25 April 1966 menyebut rezim Peking ada di balik penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal dan seorang perwira dalam peristiwa G-30-S.

Sejarawan Universitas Cornell, Amerika Serikat, Taomo Zhou, dalam makalahnya berjudul ”China and The Thirtieth of September Movement” (dipublikasikan pada 2014 oleh Program Asia Tenggara Universitas Cornell) mempunyai kesimpulan berbeda atas tudingan itu.

Menurutnya, peran RRC sangat kecil dalam konflik politik Indonesia mengenai G-30-S. Sebaliknya, dalam makalah yang sama, Taomo memaparkan bukti-bukti yang mengonfirmasi Pemimpin Senior PKI, D.N. Aidit, sebagai pemilik skenario politik kudeta G-30-S.

Paparan Taomo bersumber pada sejumlah dokumen, arsip Pemerintah RRC, terutama milik kementerian luar negerinya.

Seperti diketahui, G-30-S menjadi objek sensor Pemerintah RRC. Beijing menutup akses atas dokumen pemerintah yang berhubungan dengan G-30-S, dan mengawasi ketat setiap diskusi akademik yang relevan dengan tema itu.

Namun, pada 2008, Kementerian Luar Negeri RRC untuk pertama kalinya membuka arsip dan dokumen-dokumen diplomatik yang diproduksi dalam kurun 1961-1965. Di antaranya, 250 berkas dengan tebal mencapai 2.000 halaman dokumen yang berhubungan dengan Indonesia.

Dokumen itu berisi percakapan, laporan, dan notulensi, dari pertemuan top level pemerintahan dua negara sampai informasi level bawah yang memuat komunikasi dengan kantor perwakilan China di Indonesia.

Pada 2013, arsip tersebut kembali kembali ditutup. Hanya sedikit akademisi China yang dapat mengakses dan memublikasikan materi terbatas dari dokumen-dokumen itu.

Taomo mengurai keterlibatan China dalam G-30-S bedasarkan empat isu.

Yaitu, bantuan militer Beijing untuk Angkatan Kelima (buruh dan petani) yang digagas Soekarno; rencana kerja sama pengembangan dan transfer teknologi dan material nuklir; bantuan medis Pemerintah RRC untuk Presiden Soekarno, dan yang terakhir: hubungan antara Partai Komunis China dan PKI.
Dari bukti-bukti itu (yang cenderung mewakili sudut pandang Pemerintah RRC), dalam kesimpulannya, Taomo membenarkan bahwa dalam kurun 1964 sampai September 1965, Beijing menggunakan pengaruh politiknya untuk mendukung pemerintahan Soekarno yang didukung kekuatan PKI.

Dengan memberikan bantuan militer dan transfer teknologi nuklir, RRC berharap dapat mengambil keuntungan dari sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia sebagai proyek pelemahan atas kekuatan Barat di Asia Tenggara dan Pasifik.

Dukungan China atas pembentukan Angkatan Kelima (di luar Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) juga untuk mendukung kekuatan pro-Soekarno melawan kekuatan kanan yang disematkan pada Angkatan Darat –yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya.

Pada akhirnya, meski telah terlibat kesepakatan untuk memberi bantuan 25.000 pucuk senjata (dari 100.000 yang ditawarkan China), karena sejumlah alasan, yang dikirim jumlahnya jauh lebih sedikit dari itu, dan tidak untuk tujuan men-support G-30-S.

Menurut dokumen yang memuat laporan intelejen militer China, sepanjang 1960 sampai September 1965, bantuan militer China untuk Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan militer Uni Sovyet yang nilainya mencapai US$ 1,1 milyar.

Karena itu, menurut Taomo, sulit untuk menyebut bahwa bantuan militer China berdampak signifikan terhadap situasi politik Indonesia pada 1965.

Rencana China untuk memberi bantuan transfer teknologi dan material nuklir tidak terealisasi akibat G-30-S. Sementara itu, dalam konteks bantuan medis, dokumen Pemerintah RRC menyebut kondisi kesehatan Soekarno pada kurun 1964-1965 tidak seburuk yang dispekulasikan dokter-dokter Barat di Vienna, Austria.

Karena itu, premis yang menyebut politisasi atas kondisi kesehatan Soekarno secara langsung memicu G-30-S, menurut Taomo, juga terbantahkan.

Sementara itu, untuk isu keempat, mengenai hubungan PKI dengan Partai Komunis China (PKC), Taomo memaparkan dokumen pertemuan pemimpin China Mao Zedong dengan delegasi PKI yang dipimpin D.N. Aidit pada 5 Agustus 1965.

Dokumen itu memuat percakapan antara Mao dan Aidit yang mengetengahkan sejumlah skenario PKI untuk menghadapi kekuatan Angkatan Darat.

Intinya, skenario Aidit mengetengahkan dua cara: negosiasi dengan Angkatan Darat (yang ia rasa akan sulit dimenangkan jika Soekarno wafat) dan memperkuat dukungan militer untuk PKI.

Dari percakapan, itu menurut Taomo, tidak jelas benar sikap pemimpin China terhadap skenario Aidit. ”Tapi percakapan itu adalah bukti bahwa Beijing telah menerima informasi soal rencana Aidit dan menunjukkan sikap tidak keberatan,” ia memaparkan.

(Paparan itu berbeda dari rekonstruksi yang diketengahkan sejarawan Ceko, Victor Miroslav Vic, 10 tahun lalu. Ia mengutip -dari transkripsi yang tidak teridentifikasi keterangan waktunya– pernyataan Mao yang secara eksplisit menyarankan Aidit untuk menghabisi para jenderal dan perwira reaksioner dalam sekali pukul.)

Alhasil, Taomo menyebut Mao bukanlah arsitek kudeta G-30-S. Menurutnya, gerakan klandestin PKI-lah yang secara independen menyusun rencana.

Beijing juga disebutnya tidak pernah tahu kapan rencana PKI akan direalisasikan. Informasi soal pecahnya G-30-S baru diperoleh Pemerintah RRC dari kantor berita asing pada 1 Oktober 1965.

Bambang Sulistiyo dan Hayati Nupus

RAGAM, Majalah GATRA no 48 tahun ke XXI, Beredar 1 Oktober 2015

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://www.gatra.com/fokus-berita-1/167899-membuka-tabir-g30s-hari-hari-indonesia-di-mata-cia

Membuka Tabir G30S: Hari-hari Indonesia di Mata CIA

GATRAnews  –   Senin, 05 Oktober 2015 10:31    |

0 comment

Fokus Berita

alt

Mantan Presiden RI Soekarno (kanan) dan mantan Presiden AS John F Kennedy (Bluefameupload.com)

Jakarta, GATRAnews – Sebanyak 2.500 dokumen briefing harian Presiden Amerika Serikat dipublikasikan oleh CIA. Periode September-Desember 1965 menggambarkan panas-dingin hubungan diplomatik Indonesia-Amerika.

”Semua tergantung kondisi Soekarno. Bila ia meninggal atau tidak mampu memerintah, bisa pecah perang sipil…” 

Kalimat tersebut merupakan cuplikan dari briefing harian Presiden (PDB) Amerika Serikat pada 1 Oktober 1965. Briefing yang rutin dikirim tiap pagi oleh Agen Pusat Intelijen (CIA) itu menjelaskan kondisi Indonesia pasca-penculikan sejumlah jenderal Angkatan Darat yang terjadi malam sebelumnya.
Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G-30-S/PKI atau G-30-S) itu, menurut PDB tadi, adalah peristiwa tarik-menarik kekuasaan antara kelompok militer komunis dan pimpinan militer anti-komunis. Upaya kudeta oleh kelompok militer komunis pagi itu dibalas dengan kontra-kudeta oleh kelompok anti-komunis.

”Situasi saat ini membingungkan dan belum jelas ke mana arahnya. Kedua belah pihak mengklaim loyal pada Presiden, dan mereka semua menyatakan akan melindunginya,” demikian bunyi briefing itu lebih lanjut.

Lima puluh tahun setelah G-30-S terjadi, Pemerintah AS memublikasikan 2.500 dokumen PDB, yang merupakan ikhtisar harian laporan intelijen CIA kepada Presiden AS. ”Ini pertama kalinya CIA mendeklasifikasikan dokumen sebanyak ini,” kata Direktur CIA, John Brennan, di Austin, Texas, 16 September lalu.

Ke-2.500 PDB itu terentang dari masa pemerintahan Presiden John Fitzgerald Kennedy (Juni 1961-22 November 1963) sampai Lyndon B.Johnson (22 November 1963-20 Januari 1969).
Dalam pidato peluncuran PDB itu, Brennan menyatakan, briefing harian Presiden merupakan dokumen paling rahasia dan sensitif di pemerintahan. Karena menurutnya, briefing itu mewakili dialog harian komunitas Intelijen dengan Presiden selaku pengguna mereka, dan juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam menjawab tantangan serta berbagai peluang terkait dengan keamanan nasional mereka.

Tradisi briefing harian kepada Presiden, kata Brennan, bermula saat Presiden Kennedy berkantor di Gedung Putih. Di masa awal pemerintahannya, ia sering merasa kerepotan dengan rumit dan banyaknya laporan intelijen yang masuk.

Oleh karena itu, Robert Kennedy yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan, meminta CIA untuk membuat laporan singkat tentang topik-topik penting yang harus diketahui Presiden. Penjelasan untuk masing-masing topik tidak boleh lebih dari dua kalimat, dan harus dibuat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti.

Awalnya, dokumen briefing itu dikenal dengan sebutan Pickle, kependekan dari President’s Intelligence Checklists. ”Ide ini ternyata sangat sukses, dan terus dipertahankan sampai sekarang,” kata Brennan.

Bila dulu Pickle dan PDB dimuat dalam bentuk beberapa lembar kertas dibungkus sampul cokelat, kini PDB untuk Obama bisa berbentuk laporan di iPad dengan tautan untuk lampiran-lampirannya.

Isi PDB bisa sangat beragam, tergantung minat sang Presiden dan beberapa hal penting menurut CIA. Mulai dari terorisme, kelaparan, hingga perang. Atau ada juga laporan tentang respons Rusia terhadap penampilan kelompok Ballet New York di Moskow. Bahkan, ada juga analisis mengenai respons publik mengenai New York Yankees yang memecat Yogi Berra.

”Kalau zaman Kennedy dulu, laporan biasanya berisi perkembangan dunia, komunisme, Kuba, hingga Nikita Kruschev,” kata Brennan.

Semua informasi yang disampaikan dalam PDB itu diklasfikasikan sebagai top secret. Walau sebenarnya, menurut Brennan, ada beberapa info yang sumbernya tidak terlalu rahasia-rahasia amat. Misalnya, dari laporan diplomatik rutin, bahkan dari pemberitaan media massa.

”Labelisasi itu untuk menyederhanakan Presiden saat membacanya,” ia beralasan.

Bisa dibilang, PDB merupakan analisis intelijen yang aktual dengan perkembangan isu di masanya, atau menyesuaikan dengan minat Presiden AS.

Dan dari 2.500 dokumen PDB yang dipublikasikan kemarin, tercermin adanya perhatian lebih yang dialokasikan oleh Pemerintah AS terhadap komunisme, perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika, dan juga Indonesia.

Sejak awal September 1965, hampir tiap hari ada laporan tentang Indonesia di sana. Secara garis besar, pembahasan tentang Indonesia itu berkutat pada pemerintahan Soekarno yang anti-Barat, pergulatan internal di militer Indonesia, dan kegagalan Partai Komunis Indonesia merebut kekuasaan.

”Bisa terlihat penilaian AS terhadap melemahnya pengaruh Presiden Soekarno, dan makin menguatnya posisi Soeharto,” kata sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, ketika berkunjung ke kantor GATRA, Jumat pekan lalu.

Hal itu bisa tercermin dari PDB 24 Oktober 1965 yang mengatakan ada dua pemerintahan di Indonesia. Satu dikepalai oleh Soekarno, dan satunya lagi oleh para jenderal.

”Keduanya seperti saling membutuhkan untuk mencegah pecahnya perang sipil,” demikian bunyi PDB hari itu.

Dari 2.500 PDB yang sudah dibacanya, Asvi melihat Indonesia sebenarnya menjadi topik yang muncul tiap hari, terutama sejak 14 September 1965 sampai akhir Desember 1965.

Pada 14 September 1965, misalnya, pihak CIA tersinggung dengan sikap Menteri Luar Negeri Subandrio yang menjamin fasilitas diplomatik AS tidak diganggu atau dirusak massa anti-Barat.

Padahal mereka tahu bahwa gerakan anti-Barat dan AS yang beberapa kali menyerang Konsulat Jenderal AS di Surabaya dan Medan itu dirancang di ruang belakang rumah pribadi Subandrio. ”Subandrio put on one of his shameless performance…,” demikian bunyi cuplikan PDB tersebut.

Sejak peristiwa G-30-S, topik Indonesia dalam PDB rutin berisi tentang upaya Soekarno membela PKI sementara militer berusaha memberangus PKI dan ormas-ormasnya.

Beberapa dokumen PDB yang diperoleh GATRA juga menunjukkan kedekatan personal antara beberapa petinggi militer Indonesia dan pihak AS pada saat itu.

Contohnya, Mayor Jenderal Achmad Sukendro yang intens membagi informasi dengan staf Kedubes AS. Atau bahkan ada juga permintaan dari ajudan Jenderal Nasution kepada atase militer AS untuk membantunya lari dari Jakarta bila situasi tidak menguntungkan, seperti tertulis dalam PDB tanggal 22 Oktober 1965.

Lebih lanjut Asvi mengingatkan, bahwa PDB September-Desember 1965 itu tidak melulu urusan politik. Ada juga selipan laporan mengenai dugaan pemerintah Indonesia akan menasionalisasi fasilitas produksi minyak milik perusahaan AS, Caltex, dan Stanvac.

Lalu, dalam PDB 26 November 1965, terungkap bahwa Konjen Indonesia di Hong Kong diinstruksikan oleh TNI mengontak pejabat AS untuk memperoleh bantuan ekonomi.

Dan pada 13 Desember 1965, perwakilan TNI mendekati Kedubes AS untuk minta bantuan pembiayaan impor beras dan bantuan ekonomi umum lainnya. Seorang anggota perwakilan menyatakan, Soekarno tidak mau minta bantuan dari AS. Tapi Soekarno akan tutup mata bila TNI diam-diam minta bantuan ke AS.

Pada periode September-Desember 1965 jugalah bisa terlihat perubahan hubungan diplomatik AS dengan Indonesia. Dari yang semula memanas lantaran sikap Soekarno terhadap Barat, sampai gelagat rekonsilisasi karena peran Soeharto dan militer yang cenderung lebih bersahabat dengan mereka.

Cavin R. Manuputty

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

04
Oct
15

Ketahanan Nasional : Pembinaan Masyarakat Bela Tanah Air

FOTO

Suara Pembaca :

Pembinaan Masyarakat Bela Tanah Air

Pemberdayaan etos joang anak bangsa seharusnya juga bisa jadi kunci strategis bagi 7 butir Ketahanan Bangsa (www.jakarta45.wordpress.com).
Pembinaan masyarakat-masyarakat bela tanah air (MASBETA) yang tersemangati bait “Indonesia Tanah Airku” [lagu kebangsaan Indonesia Raya] kini dapat menjadi solusi bagi rakyat terorganisir dan terlatih untuk tujuan menangkal bahkan menumpas anasir2 perang-perang modern, asimetrik, termandatkan (proxywar) yang walaupun nirmiliter dapat berdaya perusak Persatuan Indonesia.
MASBETA swadaya yang terfasilitasi oleh pemerintah dapat berperan sebagai komponen-komponen cadangan dan pendukung sesuai UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara.
Komponen Cadangan MASBETA ini dapat pula diinspirasi dari peran Pembela Tanah Air (PETA) yang terbentuk 3 Oktober 1943 atas gagasan Gatot Mangunpraja yang pada 7 September 1943 ajukan permohonan kepada Gunseikan yang menurut sumber tertentu ditanda-tangani dengan darahnya sendiri. Gatot mohon agar dibentuk kesatuan bersenjata di kalangan penduduk sendiri. Beberapa hari kemudian sejumlah alim ulama juga ajukan permohonan yang sama yaitu K.H. Mas Mansyur, KH. Adnan, Dr. Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Guru H. Mansur, Guru H. Cholid. K.H. Abdul Madjid, Guru H. Jacob, K.H. Djunaedi, U. Mochtar dan H. Moh. Sadri yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Eksponen-eksponen PETA diketahui cikali bakal BKR (Badan Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia).
Banyak tokoh-tokoh PETA berperan istimewa bagi Proklamasi Indonesia Merdeka seperti alm Latif Hendraningrat, pengibar bendera Merah Putih yang kini disimpan di Tugu Monumen Nasional, alm Soedirman, Panglima Besar TNI pimpinan militer kala Perang Kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1949, dlsb.
MASBETA ini dapat berkiprah juga sebagai Generasi Penerus 45 yang mengemban 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 dan membekali dirinya dengan 123 Karakter Negarawan [www.jakarta45.wordpress.com] guna turut pembentukan kader-kader Kepemimpinan masa depan.

Jakarta, 2 Oktober 2015

Pandji R Hadinoto, KBP45 KelBes Pejoang45
Laskar DHD45 Jkt KTA No CB.04.05.01866
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Sejarah Berdirinya PETA (Pembela Tanah Air)

PETA atau Pembela Tanah Air adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia sebagai salah satu organisasi yang di siapkan untuk membela dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini memiliki peran yang cukup penting apa lagi dengan di bentuk oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Sejarah PETA di mulai dari penyerahan tanpa syarat yang di lakukan Letnan Jenderal H. Ter Poorten dari Belanda pada 8 maret 1942. Dengan penyerahan yang terjadi ini membuat pemerintahan Jepang kemudian menduduki dengan kekuasaan yang di miliki.

Tidak hanya itu, dengan adanya ini membuat Jepang mencoba untuk menarik hati masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dalam mengalahkan negara lain di perang Asia Timur. dengan upaya yang di lakukan ini tentunya membuat Jepang kemudian membentuk satu organisasi yaitu PETA (pembela tanah air). 3 oktober 1942 menjadi moment yang kemudian pemerintahan Jepang menunjuk Gatot Mangukupraja sebagai pendiri organisasi ini. tujuannya adalah untuk membuat rakyat Indonesia berfikir jika Organisasi ini asli dari anak bangsa.

Sebagai organisasi yang di bentuk oleh Jepang tentunya memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik untuk membela Indonesia dari serangan Blok Sekutu. Namun, selain itu pembentukan organisasi ini sebagai strategi jepang untuk membangkitkan semangat patriotisme untuk memberikan kesan jika ini organisasi di bentuk oleh Indonesia.

Namun, dengan adanya PETA membuat organisasi ini kemudian berkembang dengan pesat dan di manfaatkan oleh Indonesia sebagai media untuk meraih kemerdekaan. Organisasi ini di ikuti oleh para pelajar yang di siapkan sebagai tentara Jepang. Selain itu pasukan ini hanya membantu untuk melawan pihak sekutu di perang Asia Pasifik bukan sebagai pasukan resmi. Di antara prajurit yang ada, membuat Soedirma sebagai mantan guru di Muhammadiyah sebagai orang yang berpengaruh di masa revolusi.

Dengan adanya PETA membuat beberapa tingkat pangkat dalam organisasi ini:

  1. Daidanco (komandan batalyon) merupakan pegawai pemerintahan, pemimpin agama, pamng praja, politikus dan penegak hukum
  2. Cudanco (komandan kompi) merupakan guru dan juru tulis
  3. Shodanco (komandan peleton) pelajar dari sekolah lanjutan pertama dan atas
  4. Budanco (komanda regu) merupakan pemuda yang pernah bersekolah dasar
  5. Giyuhei (prajurit sukarela) pemuda yang belum pernah bersekolah

Dengan terbentuknya PETA membuat para anggotanya kecewa karena Jepang yang selalu berjanji untuk membuat masa depan yang lebih cerah, tinggi namun hanya membuat rakyat Indonesia hanya menderita. Dengan kondisi ini kemudian terjadi pemberontakan pada 14 februari 1945 dengan di pimpin oleh Supriyadi. Namun pada tanggal 18 agustus 1945, tentara Daidan Jepang untuk menyerah dengan memberikan senjata, dan esoknya Jepang meninggalkan Indonesia. Dengan adanya Sejarah PETA ini membuat perjuangan yang di berikan sangat luar biasa.

Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA (郷土防衛義勇軍 kyōdo bōei giyūgun?) adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Ke-16, Letnan Jendral Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Pelatihan pasukan Peta dipusatkan di kompleks militer Bogor yang diberi nama Jawa Bo-ei Giyûgun Kanbu Resentai.

Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan presiden Soeharto dan Jendral Besar Soedirman. Veteran-veteran tentara PETA telah menentukan perkembangan dan evolusi militer Indonesia, antara lain setelah menjadi bagian penting dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga akhirnya TNI. Karena hal ini, PETA banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia.

Latar belakang

Pembentukan PETA dianggap berawal dari surat Raden Gatot Mangkoepradja kepada Gunseikan (kepala pemerintahan militer Jepang) pada bulan September 1943 yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinen Dojo (Barisan Pemuda) yang kemudian menjadi anggota senior dalam barisan PETA. Ada pendapat bahwa hal ini merupakan strategi Jepang untuk membangkitkan semangat patriotisme dengan memberi kesan bahwa usul pembentukan PETA berasal dari kalangan pemimpin Indonesia sendiri. Pendapat ini ada benarnya, karena, sebagaimana berita yang dimuat pada koranAsia Raya” pada tanggal 13 September 1943, yakni adanya usulan sepuluh ulama: K.H. Mas Mansyur, KH. Adnan, Dr. Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Guru H. Mansur, Guru H. Cholid. K.H. Abdul Madjid, Guru H. Jacob, K.H. Djunaedi, U. Mochtar dan H. Mohammad Sadri, yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa [1]. Hal ini menunjukkan adanya peran golongan agama dalam rangka pembentukan milisi ini. Tujuan pengusulan oleh golongan agama ini dianggap untuk menanamkan paham kebangsaan dan cinta tanah air yang berdasarkan ajaran agama. Hal ini kemudian juga diperlihatkan dalam panji atau bendera tentara PETA yang berupa matahari terbit (lambang kekaisaran Jepang) dan lambang bulan sabit dan bintang (simbol kepercayaan Islam).

Bendera PETA.png

Pemberontakan batalion PETA di Blitar

Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriadi melakukan sebuah pemberontakan. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dengan memanfaatkan pasukan pribumi yang tak terlibat pemberontakan, baik dari satuan PETA sendiri maupun Heiho. Supriadi, pimpinan pasukan pemberontak tersebut, menurut sejarah Indonesia dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Akan tetapi, pimpinan lapangan dari pemberontakan ini, yang selama ini dilupakan sejarah, Muradi, tetap bersama dengan pasukannya hingga saat terakhir. Mereka semua pada akhirnya, setelah disiksa selama penahanan oleh Kempeitai (PM), diadili dan dihukum mati dengan hukuman penggal sesuai dengan hukum militer Tentara Kekaisaran Jepang di Eevereld (sekarang pantai Ancol) pada tanggal 16 Mei 1945.

Pembubaran PETA

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok Sekutu, Tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan para daidan batalion PETA untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka, dimana sebagian besar dari mereka mematuhinya. Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Sukarno, mendukung pembubaran ini ketimbang mengubah PETA menjadi tentara nasional, karena tuduhan blok Sekutu bahwa Indonesia yang baru lahir adalah kolaborator Kekaisaran Jepang bila ia memperbolehkan milisi yang diciptakan Jepang ini untuk dilanjutkan. [2][3][4]. Sehari kemudian, tanggal 19 Agustus 1945, panglima terakhir Tentara Ke-16 di Jawa, Letnan Jendral Nagano Yuichiro, mengucapkan pidato perpisahan pada para anggota kesatuan PETA.

Peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia

Pemuda Indonesia dalam pelatihan di Seinen Dojo yang kemudian menjadi anggota PETA

Sumbangsih dan peranan tentara PETA dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Demikian juga peranan mantan Tentara PETA dalam kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan presiden Soeharto dan Jendral Besar Soedirman. Mantan Tentara PETA menjadi bagian penting pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga TNI. Untuk mengenang perjuangan Tentara PETA, pada tanggal 18 Desember 1995 diresmikan monumen PETA yang letaknya di Bogor, bekas markas besar PETA.

01
Oct
15

Politik : Revitalisasi Adat Pancasila 1 Oktober 2015

KBP45

Suara Pembaca :

Revitalisasi Adat Pancasila Jatidiri Bangsa

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2015 itu tampaknya dapat jadi tonggak Revitalisasi Pancasila melalui pemberdayaan Masyarakat Adat Pancasila berdasarkan 45 butir politik Pengamalan Pancasila Tap MPR RI No XVIII/1998.

Adat Pancasila sendiri diketahui telah hidup di masyarakat Nusantara tempo doeloe seperti di negara Sunda (Lima Bangunan Utama, 1345M), Galuh Pakuan (Ajaran Lima Pintu Utama, 1545M), Buton (Lima Falsafah Kesultanan, 1578-1615M) dll.

Pemberdayaan ini dirasakan tepat ditengah berbagai ketidakpastian akibat tekanan ekonomi yang kini mengutama sebagai akibat hadirnya ancaman hambatan gangguan tantangan perang mata uang dunia, perubahan iklim dunia, kontraksi ekonomi dunia, bencana alam dan buatan manusia, pergeseran bahkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang terikutkan antar kawasan2 di dunia, dan berdampak ke pertahanan dan keamanan wilayah.

Bahkan sinyalemen ahli pasar uang Theo F Toemion bahwa pada tengah bulan Oktober 2015 ini dapat terjadi Kiamat Finansial Global perlu juga dicermati.

Artinya langkah kongkrit bagi pemerintahan Republik Indonesia kini baiknya segera dipikirkan mengurangi tekanan ekonomi diatas dengan hadirkan tidak saja paket kebijakan ekonomi tetapi juga dibarengi politik hukum ekonomi seperti PerPPU Pembatalan UU bercorak pasar bebas atau liberal sebagai langkah strategis untuk dan atas nama Revitalisasi Adat Pancasila Jatidiri Bangsa guna solusi kenegaraan demi kepentingan rakyat banyak.

Jakarta, 29 September 2015

Pandji R Hadinoto, KBP45 KelBes Pejoang45
Laskar DHD45 Jkt KTA No CB.04.05.01866
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Terbitkan KepPres Mahkamah Adat Pancasila
Sabtu, 31 Januari 2015 – 12:34 WIB

Suara Pembaca:
Terbitkan Keppres Mahkamah Adat Pancasila

Bapak Presiden JokoWi Yth,

MERDEKA !
Salah satu solusi cepat Presidensiil tentang konflik antar petinggi lembaga penegakan hukum adalah diselesaikan secara keadatan khas Indonesia. Pembentukan lembaga tinggi negara (ad hoc) Mahkamah Adat Pancasila (MAPAN) melalui satu Keputusan Presiden adalah perlu dipertimbangkan dengan tingkatkan status hukum Tim Konsultatif Independen yang sudah memiliki bahan rumusan berupa 5 butir rekomendasi itu [http://www.gatra.com/hukum-1/131525-tim-independen-minta-jokowi-tak-melantik-bg.html]. Ke-5 poin rekomendasi Tim Konsultatif Independen yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi, yakni:

1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus sebagai tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik KPK maupun Polri.

2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbngkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.

3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga kriminalisasi terhadap personil penegak hukum siapapun, baik KPK maupun Polri dan masyarakat pada umumnya.

4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etik profesi yang diduga dilakukan oleh personil Polri maupun KPK.

5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantsan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

Rekomendasi KepPres MAPAN ini sebetulnya berangkat dari pemikiran tentang Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila 30 Januari 2015 yang lalu [http://m.edisinews.com/berita–kepemimpinan-negara-hukum-pancasila.html]

Tetap MERDEKA!

Jakarta, 31 Januari 2015

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-terbitkan-keppres-mahkamah-adat-pancasila.html#ixzz3nHkbcwYc

Wednesday, 30 May 2012 20:06

Apalagi sejak Indonesia merdeka, di tengah-tengah pergolakan revolusi yang memaksa melakukan beberapa kali pergantian konstitusi hingga era reformasi yang melakukan perubahan konstitusi, sila-sila dalam Pancasila tidak mengalami perubahan, sehingga pengertian yang otentik tentang Pancasila harus digali dari pemikiran pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila. Selain itu, pemaknaan nilai-nilai Pancasila juga harus mempertimbangkan pula pandangan yang jauh ke depan agar sila-sila dalam Pancasila selalu sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu.

Reformasi: Revitalisasi Pancasila

Sila-sila dalam Pancasila yang paling otentik terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945/Konstitusi).
Reformasi yang bermuara pada perubahan konstitusi adalah bentuk konkret langkah revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk penjabaran normatif dalam norma-norma konstitusi. Hal itu dilakukan sebagai jawaban atas fenomena merosotnya penghayatan dan pengamalan Pancasila yang ditandai maraknya berbagai konflik sosial, pelanggaran HAM, korupsi, kemiskinan dan lain sebagainya, yang ditengarai karena adanya kesenjangan sistem tata norma di satu sisi dan kenyataan sosial di sisi lainnya. Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu betapapun pentingnya, karena sifatnya belum operasional memerlukan elaborasi atau penjabaran yang tepat dalam instrumen hukum yang lebih kongkret, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan di bawahnya.

Agar perubahan UUD mempunyai arah, tujuan, dan batasan yang jelas, serta hasil yang memuaskan, MPR merumuskan kesepakatan dasar yang menjadi acuan dalam perubahan UUD. Kesepakatan dasar tersebut adalah:

a.    Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
b.    Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
c.    Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
d.    Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
e.    Perubahan dilakukan dengan cara addendum .

Kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 mempunyai makna sangat dalam. Dengan kesepakatan itu, berarti sila-sila dalam Pancasila tidak mengalami perubahan. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa dan negara juga dipertahankan. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu dikatakan bahwa pengisian kemerdekaan, perjalanan roda pemerintahan, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, sebagaimana juga perumusan pasal-pasal UUD 1945, harus berdasarkan kepada lima sila dalam Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan sosial.

Isu lain terkait Pancasila di masa perubahan UUD 1945 adalah apakah Pancasila cukup dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 saja atau dimuat di pasal-pasal/batang tubuh sebagai penegasan. Isu seputar ini berlangsung cukup alot, karena di Sidang Paripurna MPR pun tidak mendapatkan titik temu. Alasan fraksi yang mendukung bahwa Pancasila perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh berpandangan bahwa ketika Pancasila disepakati sebagai dasar negara, maka ia perlu juga dipertegas dalam pasal-pasal/batang tubuh sehingga lebih implementatif. Namun, kalangan yang menolak usulan itu berpandangan bahwa sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945, obyek perubahan itu adalah pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945. Dikhawatirkan, jika sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam batang tubuh atau pasal-pasal, maka ia akan terkena perubahan. Padahal kita sepakat untuk tidak mengubah sama sekali kelima sila yang menjadi dasar Negara kita. Setelah melalui berbagai perdebatan dan lobi, akhirnya muncul kesepakatan bahwa Pancasila tetap ada di Pembukaan UUD 1945 saja dan tidak perlu disebutkan lagi secara utuh dalam batang tubuh.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila hasil perubahan konstitusi mencakup substansi dan area yang mendasar dan luas. Secara umum revitalisasi itu untuk mengembalikan pancasila kepada fungsinya sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yaitu membangun kembali spirit nasionalisme, meneguhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, penghormatan HAM, menghapus otoritarianisme dan segala ketidakadilan warisan masa lalu. Revitalisasi juga dimaksudkan untuk menjaga integritas nasional dan menguatkan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi.

Cakupan materi Perubahan UUD 1945 yang terpenting (Soewoto 2004: 40) meliputi: (1) mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal, (2) Mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik dengan otonomi daerah, (3) Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, (4) Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bicameral, (5) Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung, (6) Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme “check and balance system”, (7) Menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan kepercayaan terhadap penegak keadilan, (8) Konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara dan pembatasan kekuasaan.

Nilai-nilai dalam Pancasila

Nilai-nilai Pancasila diakui memiliki keunggulan. Sejumlah ahli bahkan menyebutkan keunggulan Pancasila setara dengan ideologi-ideologi besar dunia, seperti Sosialisme, Marxisme dan lain-lain. Pancasila merupakan paduan unik antara moralitas agama dan naturalisme iptek, atau Barat yang sekuler dan Timur yang religius. Pancasila menyentuh dimensi lahir dan dimensi batin dari peradaban menusia. Artinya, manusia atau bangsa yang ingin maju dan kuat hendaknya memadukan nilai religius dengan iptek. Atau dengan kata lain, budaya dan peradaban akan berkembang menjadi unggul dan luhur bila didasarkan pada nilai-nilai moral agama dan ilmu pengetahuan/teknologi.

Nilai-niai dasar dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai satu kesatuan, artinya makna dan fungsi fundamental dari masing-masing nilai tidak saling terpisah, sebaliknya saling mengutuhkan satu sama lain, meski masing-masing sudah punya keunggulannya tersendiri. Namun kalau tidak dilakukan hal yang demikian, kita khawatir pemahaman parsial yang mungkin muncul akan membawa alam pikiran kita pada sikap pemujaan atau penolakan yang berlebihan terhadap Pancasila.

Nilai dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bersama dengan nilai-nilai dasar yang lainnya membentuk satu kesatuan dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Rumusan yang baik diberikan mengenai hal ini.   Bagi negara dan bangsa Indonesia, nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”  adalah sebagai landasan atau acuan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, sebagai landasan moral dan etiknya. Sila “Persatuan Indonesia” sebagai acuan sosialnya, dan “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikman Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sebagai acuan politiknya, sementara “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sebagai tujuan bersama dalam bernegara  yang harus diwujudkan (Masdar Farid Mas’udi, 2010: 27).

1.  Ketuhanan Yang Maha Esa

Penggunaan istilah Ketuhanan dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna yang mendalam, kata itu mengedepankan substansi keberagamaan di atas egoisme agama atau egoisme kelompok-kelompok dalam agama.  Prinsip Ketuhanan ini mengharuskan masing-masing orang Indonesia bertuhan dengan Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Negara yang rakyatnya plural agamanya ini menjamin tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Bunyi sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, sebagai cikal bakal dari Pembukaan UUD 1945 adalah: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” (RM. A.B. Kusuma,  2004:213-214). Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang kedua, 10-17 Juli 1945, Piagam Jakarta itu diputuskan sebagai Rancangan Pembukaan UUD 1945.

Di sore hari 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menerima keberatan atas pemuatan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, karena Pembukaan UUD merupakan pokok dari tatanan kebangsaan, sehingga harus berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak boleh ada rumusan yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Pada pagi hari 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan. Hanya dalam 15 menit urusan selesai. Mereka sepakat mengganti 7 kata itu dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga sila-sila dalam Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,…” (Mohammad Hatta, Memoir, 1979:458-560).      Pada Jam 10.00 WIB, 18 Agustus 1945, rapat PPKI dimulai. Bung Karno membacakan Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan rumusan yang telah disepakati Hatta dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Saat itulah, muncul usulan kata “menurut dasar” dalam kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab…” dihilangkan. Yang mengusulkan tidak mengungkapkan alasan dan Bung Karno yang memimpin sidang juga menerima tanpa kaifiyah (bertanya-tanya) (RM. A.B. Kusuma, 2004:472-473).

Patut diduga, usulan menghilangkan kata “menurut dasar” itu terjadi agar alinea keempat Pembukaan UUD 1945 lebih enak dibaca dan didengar. Walau begitu, penghilangan kata “menurut dasar” itu tidak boleh dimaknai bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan satu sila yang berdiri sendiri, terpisah dengan sila lainnya. Sebaliknya, sila pertama itu harus dimaknai sesuai dengan rumusan semula yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawa-ratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Pemaknaan seperti itu dipertegas dalam Penjelasan UUD 1945 (II. Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan, Angka 4) bahwa “Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam Pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Penjelasan UUD 1945 memang tidak digunakan lagi,  namun untuk memahami Konstitusi itu kita harus tetap merujuk pada Penjelasan itu yang dapat dikatakan sumber otentik.

Pemaknaan agar sila pertama harus berpijak pada sila berikutnya atau sebaliknya sangat penting karena kini kita mulai memisahkan antara nilai Ketuhanan dengan nilai kemanusiaan. Seakan-akan, Ketuhanan satu hal dan kemanusiaan hal lain. Keduanya tidak terpisahkan satu sama lain. Pemahaman di atas bersumber dari ajaran-ajaran agama yang berkembang di Indonesia, bahwa ketuhanan tidak boleh terpisah dengan kemanusiaan. Dalam al-Qur’an, misalnya, sering disebutkan “orang-orang yang beriman dan beramal shaleh” secara beriringan yang bermakna iman tanpa kemanusiaan akan percuma dan begitu pula sebaliknya.

Anggota MPR yang terlibat dalam perubahan UUD 1945 tampaknya memahami pesan penting dari nilai Ketuhanan yang harus berdasar kemanusaiaan tadi. Karena itu, sebelum  Bab XI Agama Pasal 29 “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa…” dibentuk Bab XA Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ini berarti, pelaksanaan Bab XI Agama harus selalu berpijak pada bab sebelumnya, yaitu Hak Asasi Manusia.

2.  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua dalam Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Kemanusiaan di sini didasarkan pada keadilan dan peradaban. Sebelum perubahan UUD 1945, sila Kemanusiaan tidak mendapatkan penjabaran memadai dalam batang tubuh UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mempertegas nilai-nilai kemanusiaan dengan memasukkan Hak Asasi Manusia dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal dan 24 ayat.

Pasal 28A sampai Pasal 28I memuat hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal itu lalu ditutup dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Ini berarti, pelaksanaan hak asasi harus diiringi dengan kewajibannya. Pasal 28J ayat (2) merupakan terjemahan dari Pasal 29 ayat (2) DUHAM, sehingga penyeimbangan antara hak dan kewajiban juga merupakan ketentuan HAM yang berlaku secara universal. Bunyi dari Pasal 29 ayat(2) DUHAM adalah: “(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

3. Persatuan Indonesia
Kata persatuan dalam dalam sila ketiga “Persatuan Indonesia” harus diterjemahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini karena suasana kebatinan para pendiri bangsa saat merumuskan sila “Persatuan Indonesia” dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesatuan sesuai dengan  paham unitarisme. Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang pertama, 29 Mei-1 Juni 1945 dan yang kedua 10-17 Juli 1945 menyepakati secara mufakat tanpa voting bahwa Indonesia yang akan merdeka harus berbentuk negara kesatuan sesuai dengan paham unitarisme. Dalam rapat PPKI 18 Agustus 1945 bentuk negara kesatuan sesuai dengan paham unitarisme disepakati secara mufakat, tanpa penolakan sama sekali.
Kata persatuan juga menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang bebeda dalam satu derap langkah bersama karena memiliki impian atau cita-cita dan ingin mencapainya secara bersama-sama pula. Keikaan yang bergerak dinamis dalam  kebhinnekaan dan sebaliknya kebhinnekaan tumbuh subur dalam keikaan secara seimbang.

Sebelum Perubahan UUD 1945, salah satu kesepakatan dasar semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah mempertahankan NKRI. Prinsip negara kesatuan itu kemudian dipertegas dalam perubahan UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan itu lalu diperkuat lagi melalui Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

4.  Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam sila keempat Pancasila, ada dua kata kunci, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan sebagai dasar Negara berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi seluruh kebijakan negara. Konsep kerakyatan merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan/kerajaan feodal yang lebih berpusat pada kepentingan raja atau elit, atau pemerintah kapitalis yang lebih melayani kepentingan kelas kaya. Konsep kerakyatan kini lebih dikenal dengan konsep pemerintahan dimana kedaulatan tertingginya di tangan rakyat atau pemerintahan demokrasi.

Kongres Pancasila, 30 Mei-1 Juni 2009, di Yogyakarta mengartikan kerakyatan dengan penguatan elemen masyarakat sipil (masyarakat madani atau civil society), lalu mensyarah permusyawaratan/perwakilan sebagai perwujudan dari checks and balances (saling kontrol dan mengimbangi) sehingga masing-masing pihak selalu mengutamakan kedaulan rakyat. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menekankan urgensi penguatan masyarakat sipil sebagai syarat bagi adanya permusyawaratan/perwakilan, sehingga proses perumusan kepentingan publik yang dilakukan dalam sebuah permusyawaratan/perwakilan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat serta tidak dibelokkan untuk kepentingan lainnya.

Perubahan UUD 1945 penuh dengan ketentuan yang menyatakan bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya. Banyak sebutan yang bermakna rakyat dalam UUD 1945, seperti setiap orang, setiap warga, manusia dan kemanusiaan, penduduk, warga negara, masyarakat, fakir miskin, anak-anak, hajat hidup orang banyak, pelayanan umum, nusa dan bangsa, serta lain sebagainya. Intinya, semua ketentuan dalam UUD 1945, mulai dari Pembukaan sampai Aturan Tambahan merupakan perintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia”, di istu ada dua kata yang digabung, yaitu keadilan sosial. Jika dipisah, keadilan dapat bersifat individualistik. Namun jika digabung, maka keadilan yang diperjuangkan adalah keadilan yang menyeluruh untuk semua golongan dan kelompok. Ada dua unsur utama dalam keadilan. Pertama kesetaraan di muka hukum (equality before the law). Perbedaan suku, ras, budaya, agama, miskin, kaya, orang besar, kawula alit, dan semisalnya tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasikan orang lain. Unsur keadilan lainnya adalah terkait hak-hak yang melekat secara kondrati dan sosial pada setiap individu atau kelompok. Maka praksis keadilan dirumuskan dengan terpenuhinya hak-hak bagi setiap yang empunya. Yang dimaksud pemilik hak di sini tidak terbatas pada manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan semesta.  Untuk manusia hak-hak yang melekat padanya adalah HAM yang meliputi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, hak-hak politik dan sosial budaya. Alam dan lingkungan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, misalnya hak untuk dilestarikan, tidak dirusak dan lain sebagainya.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Spirit UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan pernyataan yang tegas bahwa keadilan harus diwujudkan di bumi Indonesia, karena hukum tanpa keadilan tidak mempunyai makna apapun. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” merupakan pesan keadilan dalam bidang pemerintahan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat” merupakan pesan keadilan dalam bidang ekonomi. Ringkasnya, seluruh muatan UUD 1945 memerintahkan perwujudan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan.

4-P bukan P-4

Reformasi telah menuntaskan agenda penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 melalui Perubahan UUD 1945 yang berlangsung selama 1999-2002. Saatnya nilai-nilai dan ide-ide yang terumuskan di dalam Pancasila dan UUD 1945 sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara. Yakni perumusan legislasi dalam peraturan perundang-undangan dan  kebijakan operasionalnya, serta implementasinya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-harinya.

Waktu terus bergerak maju, tiga belas tahun sudah derap langkah reformasi kita ayunkan, kondisi bangsa kita masih jauh dari harapan. Korupsi yang dahulu dikutuk bukannya menghilang, tetapi rasanya malah semakin  membesar, sementara rakyat masih didera kemiskinan, gizi buruk dan kehidupan yang tak layak. Demikian juga aksi kekerasan dan prilaku intoleran masih menjadi momok yang mengerikan di tengah masyarakat.

Era Reformasi sebagai antitesis era-era sebelumnya, mengampanyekan demokratisasi dan anti otoritarianisme tentunya tidak mau jatuh terpuruk hanya karena sebab-sebab yang sama, yaitu menelantarkan Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh hanya menjadi sekadar hiasan atau retorika, ia harus sungguh-sungguh diamalkan dalam kehidupan nyata. Inilah momentum yang membuat konsep “Empat Pilar” (4-P) yang berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Binneka Tunggal Ika, perlu dikampanyekan.

Berbeda dengan masa lalu yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup dengan indoktrinasi P4-nya, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, di era Reformasi kampanye 4-P mengedepankan  aspek pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, disseminasi, pendidikan dan semacamnya. Dengan kegiatan ini diharapkan pada gilirannya dapat mempengaruhi bangunan pola pikir, pola prilaku, pola sikap, dan adat kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan tantangan-tantangan itu, Pimpinan MPR periode 2009-2014 memandang pentingnya pembudayaan Pancasila dengan mengemasnya dalam konsep 4-P, yaitu pembudayaan Pancasila beserta norma-norma derivatifnya yang utama, yang kemudian dikenal luas dengan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Pembudayaan Empat Pilar itu meliputi (1) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) NKRI sebagai konsensus bentuk negara yang harus dijunjung tinggi, (4) Bhinneka Tunggal Ika sebagai kaidah hidup bersama dalam kemajemukan yang harus diamalkan.

Selama hampir tiga tahun masa pengamatan, sebagaimana terlihat dalam survei-survei, terakhir dilakukan oleh BPS setahun yang lalu, kenyataan menunjukkan kecenderungan adanya Pancasila dan UUD 1945 dilupakan, NKRI diperhadapkan kembali dengan bentuk-bentuk Negara yang lain baik dari kanan maupun kiri tertentu, Bhinneka Tunggal Ika juga terancam dengan munculnya egoisme dan intoleransi pada sebagian kalangan di dalam masyarakat. Meski demikian, dari hasil survey itu terlihat pula antusiasme masyarakat terhadap Pancasila, mereka  berpendapat Pancasila penting untuk dipertahankan, dan menginginkan intensitas nilai Pancasila di dalam kurikulum pelajaran. Fakta-fakta itulah tantangan yang memberi motivasi pada pimpinan MPR dengan kemampuan dan kewenangannya yang terbatas tetap semangat pantang menyerah menggelorakan pembudayaan 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.

Menyadari betapa penting upaya internalisasi nilai-nilai 4 Pilar Bangsa pada diri setiap warganegara di tengah era globalisasi, dan dikaitkan dengan kenyataan beratnya medan di lapangan akibat luasnya wilayah geografis dan besarnya ragam segmentasi masyarakat, MPR melihat pentingnya ada lembaga khusus dengan kewenangan besar yang khusus bertugas melakukan kajian, pemasyarakatan, pendidikan, dan pembudayaan 4 Pilar secara lebih sistematis, terstruktur, dan massif ke segenap lapisan masyarakat.

Gagasan Pimpinan MPR ini mendapat tanggapan positif dari Presiden saat dijumpai Pimpinan MPR di Istana, juga dari para pimpinan lembaga negara dalam pertemuan konsultasi antar mereka. MPR tengah melakukan serangkain kegiatan seminar dan focus group discussion yang melibatkan berbagai lembaga negara, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna menyerap aspirasi sekaligus mengkaji urgensi dan kelayakan lembaga khusus tersebut. Ide pembentukan lembaga khusus yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat luas ini harus terus dimatangkan. Tapi kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak sederhana, apakah akan membentuk lembaga baru di tengah-tengah kritikan yang menentang gemarnya kita membentuk lembaga-lembaga baru, atau memanfaatkan lembaga/badan yang sudah ada dengan menambah tugas dan kewenangannya.

Jakarta, 28 Mei 2012
http://www.lukmansaifuddin.com

Disampaikan pada Kongres Pancasila bertema: “Revitalisasi  Nilai-Nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Memelihara Ke-Indonesia-an Kita”, diselenggarakan oleh MPR RI di Jakarta, 30-31 Mei 2012

dhn-451

Apa Kabar Pancasila?

Oleh: Cholil Nafis

Besok kita akan berganti tanggal sekaligus berganti bulan, yaitu tanggal 1 Oktober yang selalu dikenang sebagai hari kesaktian Pancasila. Apakah Pancasila masih sakti? Tentunya sampai saat ini Pancasila masih sakti mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu dalam Bingkai Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
Pada masa Orde Baru (Orba) 1 Oktober selalu diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila dengan gegap gempita dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kesaktian Pancasila pada masa Orba identik dengan kehebatan Pancasila menjaga NKRI sehingga mampu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah melakukan kekerasan dan pembunuhan demi mencapai ambisi politiknya.
Namun di era Orba, Pancasila telah menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan politik penguasa. Kelompok yang berbeda pandangan dengan penguasa dicap sebagai orang yang tidak pancasilais dan subversi terhadap negara yang sah.
Di era reformasi peringatan kebangkitan Pancasila nyaris tak terdengar, tidak termasuk hari libur nasional. Dan, bahkan nyaris tak ada upacara resmi memperingati hari Kesaktian Pancasila, baik di kantor-kantor pemerintah atau di sekolah-sekolah. Pancasila terlupakan dan cenderung terstigma sebagai produk Orba sehingga tak lagi popular dan bagi sebagian masyarakat tak membangggakan  ketika menyebut Pancasila.
Penyimpangan terhadap makna dan falsafah negara dalam konteks politik jangan sampai mengakibatkan pada abainya warga negara pada dasar negara. Memang kesaktian Pancasila bukan karena menumpas PKI tetapi sejujurnya kesatian itu karena mampu menyatukan semua elemin dan keyakinan anak bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemaknaan Pancasila tak perlu terfokus pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI membunuh enam jendral dan satu perwira sehingga terjadi pembunuhan massal terbesar di abad 20 ini, tetapi lebih pada makna Pancasila sebagai “kalimat tengah” diantara pluralitas anak bangsa.
Kini Pancasila di kalangan warga negara nyaris tak pernah terdangar sebagai dalil pandangan hidup, falsafah bernegara dan sistem nilai berbangsa.
Bahkan ironi, ada segelintar masyarakat yang ingin merubah dasar negara dengan agama atau merubah negara menjadi libral. Kini maraknya radikalisme dengan atas nama agama karena merubah NKRI dengan negara agama. Bahkan melakukanya dengan cara kekerasan. Ironi, anak bangsa yang tak lagi cinta Pancasila sehingga ingin merubah negara Indonesia menganut sistem libral. Kedua arus negatif itu sedang menggerus keutuhan NKRI sekaligus melemahkan rasa nasionalisme.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai sejarahnya. Termasuk melestarikan capaian peradaban bangsa dan melanjutkan cita-cita para pahlawannya. Indonesia telah berhasil mencapai peradaban kemanusiaan dalam membangun dasar dan sistem negara sehingga menyatukan bangsa Indonesia dalam kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan Indonesia yang besar: terdiri dari 17508 pulau dan pendudunyak 237,6 juta, lebih dari 300 bahasa,  mengakui enam agama dan kepercayaan, dan terdiri dari bermacam-maca suku dan golongan namun dapat disatukan dalam satu negara.
Kebhinekaan Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu itulah ciri Indonesia. Pluralitas adalah sesuatu yang niscaya dan persatuan adalah bingkai kelestariannya. Tekat masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam satu kesatuan negara karena dasar negaranya adalah Pancasila yang mengakomudir seluruh budaya, keyakinan dan Bahasa rakyat Indonesia. Jika kebhinekaan terhapus dari sistem negara maka tak dapat dibayangkan NKRI akan tetap bertahan. Menjaga harmoni keragaman Indonesia adalah hal yang niscaya untuk keutuhan NKRI.
Kebinekaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Piagam Madinah (al-shahifah al-Madindah) sebagai konsitutisi pertama dalam Islam mengajarkan kebinekaan. Bahwa umat Islam, Kristen dan Yahudi di Madinah saat itu bersatu padu dalam membela negara dan patuh pada konsensus nasional Madinah. Siapa pun yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi Madinah maka akan diperangi bersama-sama tanpa melihat suku dan agamanya.
Indonesia punya konstitusi yang mirip dengan konstitusi Madinah, bahwa setiap warga negara dijamin untuk menjalankan ajaran agama dan tidak boleh menyiarkan agama dengan menistakan agama lain. Ini termaktub dalam UUD 1945, Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2). Pasal 28E Ayat (1) menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Piagam Madinah menanamkan nilai nasionalisme kolektif tanpa melihat keyakinan agamanya. Dalam pasal 37 menyebutkan tentang umat Islam, umat Yahudi dan Nasrani untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk memerangi orang menyerang keutuhan negara Madinah. Konstitusi Madinah menempatkan nasionalisme sebagai kesadaran kolektif demi keutuhan negara.
Konsitusi Indonesia hampir sama dengan Konstitusi Madinah menempatkan nasionalisme sebagai jangkar NKR. Semboyan bangsa Indonesia Binneka Tunggal Ika, baik secara suku, Bahasa dan agama terakomodir dalam bingkai NKRI. Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan sesuatu yang sangat mendasar  karena  telah mengantarkan bangsa Indonesia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya.
Nasionalisme adalah manifestasi kesadaaran bernegara atau semangat bernegara. Sehingga barang siapa yang merasa dirinya adalah warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme, selayaknya membuktikan dengan perbuatan yang nyata untuk menunjukkan rasa cinta pada negaranya.

Nasionalisme di Indonesia lahir dengan proses yang panjang, tidak instan. Sehingga dalam perkembanganya tampak bahwa proses pendewasaan dan kematangan konsep nasionalisme Indonesia bergerak dari nasionalisme kultural, berkembang ke sosioekonomis, dan memuncak manjadi nasionalisme politik revolusioner yang mempunyai aspek multidimensional.
Nasionalisme Indonesia secara umum bertujuan untuk memperhebat nation building dan character building sesuai dengan falasafah dan pandangan hidup bangsa. Pancasila, inilah cara pandang yang digunakan dalam membangun nasionalisme bangsa. Dengan cara pandang tersebut kita dapat membangun nasionalme. Tegaknya nasionalisme dibangun diatas tiga pilar dan konsensus nasional. Yaitu UUD, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam kerangka dan dasar Pancasila. []

DETIK, 30 September 2015

KH Cholil Nafis | Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

FrontNas45

Pancasila Itu…

Oleh: Bandung Mawardi

Sejarah sering disusun secara tergesa. Detik bergerak cepat dan warna langit cepat berubah. Sejarah pun harus diadakan sebelum hari-hari berganti, surut dari ingatan paling mendalam. Di Indonesia, ketergesaan dalam menentukan hari bersejarah pernah terjadi sehari setelah malapetaka berdarah dan misterius pada 1965. Tokoh-tokoh “penentu” segera mengusahakan ada ingatan bersama agar kejadian tak terkubur dalam lupa. Sejarah harus diperingati dengan kumpulan perintah dan penghimpunan cerita-cerita besar.
Kita membuka majalah Pandji Masjarakat edisi 20 Oktober 1966 di halaman “Petikan-petikan Berita”. Pembaca mungkin tak terlalu kaget saat membaca sekolom berita tentang kesaktian Pancasila. Alinea pertama, “Mulai tahun ini tanggal 1 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pantjasila. Dan upatjara Hari Kesaktian Pantjasila itu telah dilakukan di Lobang Buaja, di sumur jang digunakan oleh Gestapu/PKI untuk mengubur djenazah Pahlawan Revolusi.” Berita itu terus diingat sampai sekarang. Pengetahuan murid-murid di sekolah mengacu kepada malapetaka 1965 yang dirampungkan oleh Pancasila. Sebutan Pancasila itu sakti mulai membentuk imajinasi kemenangan, keperkasaan, kepahlawanan, dan kemuliaan.
Inspektur upacara dalam Hari Kesaktian Pancasila (1966) adalah Soeharto, tokoh militer tapi lihai berpolitik. Soeharto telah tampil sebagai “pahlawan” atau “juru selamat” bagi Indonesia. Ucapan-ucapan Soeharto dalam upacara menjadi pedoman bagi jutaan orang Indonesia untuk bersepakat mengamalkan Pancasila. Hari berganti hari. Kita tentu ingat perintah Soeharto paling kontroversial: pengamalan Pancasila harus “murni” dan “konsekuen”. Pancasila itu sakti! Warga tak boleh meremehkan atau memusuhi Pancasila. Penguasa dan militer bakal bertindak jika ada orang-orang bercap musuh Pancasila. Di mata Soeharto, musuh terbesar Pancasila adalah PKI.
Kalimat-kalimat di Pandji Masjarakat berslogan “penjebar kebudajaan dan pengetahuan untuk perdjuangan reformasi dan modernisasi Islam” menjadi representasi situasi jiwa dan keteguhan ideologis. Langit muram Indonesia dan tetesan darah di tanah memungkinkan menjadi rangsangan pembuatan kalimat-kalimat berpengharapan dan mengandung dendam, “Ada harapan jang terkandung dalam diri kita di dalam menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pantjasila jaitu supaja peringatan itu kita djadikan sebagai satu permulaan bagi bangsa Indonesia untuk benar-benar mengamalkan Pantjasila itu dengan benar… Selama ini kita pun dengan bersemangat selalu berbitjara Pantjasila, tetapi kita bermesra-mesraan dengan komunis jang anti-Tuhan, anti-rakjat serta anti-kemanusiaan itu.” Upacara telah dilaksanakan dengan khidmat, berita pun telah disiarkan melalui koran dan majalah. Para pembaca berita diharapkan mengerti maksud Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah mulai diresmikan dan dicatat dalam kalbu jutaan orang Indonesia.
Pelaksanaan upacara berlangsung setiap tahun, bermaksud Pancasila semakin sakti. Pada 2014, upacara Hari Kesaktian Pancasila bertema “Penguatan Nilai-nilai Pancasila untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi”. Warisan hari bersejarah dari Soeharto masih dilestarikan. Kita mungkin menduga tema itu khas Orde Baru. Keruntuhan rezim Orde Baru (1998) tak berarti penghapusan Hari Kesaktian Pancasila. Kekuasaan selama puluhan tahun tak jua membuktikan Soeharto, pejabat, militer, intelektual, seniman, dan pelajar sanggup mengamalkan Pancasila secara “murni” dan “konsekuen”. Kita belum memastikan kebenaran gejolak opini saat Soeharto mendapat cap buruk: otoriter dan korupsi. Dua cap itu tentu berlawanan dengan Pancasila.
Berita pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila dimuat dalam majalah Kebudajaan nomor 04 tahun 2014, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan upacara di kawasan Lubang Buaya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bekerja sama dengan pelbagai kementerian dan Polda Metro Jaya. Upacara tersebut dihadiri oleh SBY, Boediono, Kabinet Indonesia Bersatu II, pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara, pejabat kepolisian, pejabat TNI, duta besar negara-negara sahabat, dan para saksi sejarah. SBY tampil sebagai inspektur upacara tanpa memberikan pidato sambutan. Mengapa tak ada kalimat-kalimat demi mengenang sejarah 1965-1966 dan pemuliaan Pancasila dari SBY selaku Presiden Republik Indonesia? Barangkali SBY memiliki alasan misterius saat tak memberi pidato hebat. Upacara itu juga dihadiri Joko Widodo, presiden terpilih periode 2014-2019.
Peringatan itu malah berisi cerita tentang lagu gubahan SBY. Lagu berjudul Untuk Bumi Kita dilantunkan merdu oleh paduan suara dari SMA 78 Kemanggisan, SMA 34 Pondok Labu, SMA 49 Jagakarsa, SMA 3 Penabur, dan SMA 39 Cijantung. Pujian diberikan kepada para siswa. SBY mengingatkan isi lagu berkaitan dengan ajakan melestarikan hutan dan lingkungan agar bumi terus lestari. Pesan bijak dan sesuai dengan Pancasila. SBY memilih mengurusi lagu ketimbang memberi pesan-pesan besar tentang Pancasila. Kita belum bisa memastikan upacara itu sebagai peristiwa terakhir dalam “pemitosan” Pancasila atau kemauan menuruti narasi sejarah Orde Baru.
Puluhan upacara Hari Kesaktian Pancasila dilakukan sejak 1966 sampai 2014. Kita sudah sering berupacara, tapi masih belum bisa memberesi susunan sejarah Indonesia pada masa 1960-an. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila itu khas nalar-imajinasi Soeharto sebagai “pembentuk” sejarah.

Kita terus memiliki hari-hari penting meski menjelaskan adu misi kekuasaan dan ketokohan. Soeharto berhasil mengenalkan Hari Kesaktian Pancasila. Barangkali pola itu menandingi peran Sukarno dalam Hari Kelahiran Pancasila, mengacu pada pidato bersejarah 1 Juni 1945. Pancasila menjadi pusat pembentukan dan pengisahan sejarah!
Pada masa lalu, Pancasila gampang menjadi mitos, keramat, dan sakti. Kini, kita belajar lagi untuk mengerti dan menafsirkan Pancasila tanpa “keharusan” mengikuti upacara dengan pidato-pidato klise. Kita masih saja rajin menuruti tema buatan pemerintah saat mengenang dan memuliakan Pancasila.

Tema-tema selama puluhan tahun sering kalimat elok. Tema jarang mewujud. Kita ingin mengakrabi Pancasila dengan perubahan bahasa agar ada kesegaran dan gairah, tak selalu menginduk kepada tafsiran-tafsiran penguasa. Pancasila itu keren jika tak terlalu dijadikan komoditas dan propaganda picisan oleh para pejabat, anggota parlemen, militer, dan intelektual. Pancasila itu… []

TEMPO, 01 Oktober 2015

Bandung Mawardi | ESAIS

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

REPINDO

Tegaknya Pancasila Tanggung Jawab Seluruh Anak Negeri

Ahad, 04/10/2015 07:00

[image: Tegaknya Pancasila Tanggung Jawab Seluruh Anak Negeri]

Kendal, NU Online

Pengajar PPTQ Al Istiqomah Weleri-Kendal Shuniyya Ruhama menyatakan,
Pancasila bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) sudah jelas namun demikian
merupakan tanggung jawab seluruh anak negeri.

“Tanggal 1 Oktober biasa diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila. Asal
mula peringatan hari tersebut adalah ketika Pancasila berhasil diselamatkan
dari kelompok dan golongan yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi
lain. Dalam hal ini, waktu itu adalah komunis,” ujar Shuniyya, di Kendal,
Jawa Tengah, Sabtu (3/10).

Ia melanjutkan, keabsahan Pancasila sebagai sebuah dasar negara merupakan
harga mati. Sudah terbukti dengan pernyataan langsung dari para tokoh NU
yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitas keilmuan dan ketinggian
khidmahnya untuk bangsa Indonesia.

Yang Mulia Simbah Kiai Haji Bisri Syansuri, Pengasuh Pondok Pesantren
Mamba’ul Ma’arif Jombang, pendiri NU, sekaligus Rais Aam PBNU masa khidmah
1971-1980, memberikan pernyataan: “Sekarang saya sudah mengerti apa itu
Pancasila. Sekarang bila ada orang Indonesia, orang Islam, orang NU, yang
anti Pancasila berarti ia anti padaku.”

“Tak kalah berkharismanya, Yang Mulia Simbah Wali Kiai Haji Raden As’ad
Syamsul Arifin Situbondo terang-terangan dhawuh (bertitah): ” Pancasila
sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, harus ditaati, harus
diamalkan, harus tetap dipertahankan dan dijaga kelestariannya.”

Dan tak ketinggalan Yang Mulia Simbah Kiai Haji Ahmad Shiddiq, sesepuh
Majlis Dzikrul Ghofilin sekaligus Rais Aam PBNU masa khidmat 1984-1991
dengan lemah lembutnya bertitah: “Ibarat makanan, Pancasila yang sudah kita
kunyah selama 36 tahun kok sekarang dipersoalkan halal haramnya.”

Karena itu, demikian Shuniyya melanjutkan, dari sini jelaslah, bahwa
Pancasila merupakan harga mati yang wajib dipertahankan oleh seluruh anak
negeri.

“Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib waspada dengan
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari segala penjuru. Baik bahaya
laten maupun manifestasinya. Baik dari arus kanan maupun arus kiri, baik
dari barat maupun timur. Entah itu komunis, kapitalis, liberal, takfiri
wahabiserta ideologi apapun yang hendak meruntuhkan kejayaan negeri ini.
Pancasila Sakti, NKRI Harga Mati,” ujar dia lagi. (Gatot Arifianto/Mahbib)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,62587-lang,id-c,daerah-t,Tegaknya+Pancasila+Tanggung+Jawab+Seluruh+Anak+Negeri-.phpx


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

01
Oct
15

Perairan : Penyelam Temukan Anaconda Raksasa

Penyelam Dibuat Deg-degan saat Temukan Anaconda Raksasa

Penyelam Dibuat Deg-degan saat Temukan Anaconda Raksasa

Rabu, 30 September 2015 19:37
Penyelam Dibuat Deg-degan saat Temukan Anaconda Raksasa
mirror.co.uk
Karina Oliani, seorang penyelam profesional, menemukan seekor anaconda sepanjang 8 meter saat menyelam.

TRIBUNJOGJA.COM – Karina Oliani, seorang penyelam profesional, menemukan seekor anaconda sepanjang 8 meter saat menyelam.

Ketika itu ia menyelam hingga dasar laut untuk meneliti spesies-spesies penghuni dasar laut.

Anaconda tersebut adalah yang terbesar yang pernah ditemukan hidup dalam air.

Diperkirakan berat dari anaconda itu sekitar 400 kg (63 stone).

Awalnya, kemunculan hewan ini disadari oleh Alexandre Socci, fotografer yang ikut menyelam bersama Karina.

“Aku takut akan ukuran tubuhnya. Aku melihat kepalanya bergerak tapi aku tidak melihat ujung ekornya,” kata Alexandre.

Secara teori, ular dapat bergerak dengan cepat dalam air. Hal ini berarti ia dapat dengan mudah memangsa Karina dan

Alexandre.

Apalagi mereka berdua hanya berbekal pisau untuk berjaga-jaga.

VIDEO: Bangkai Ular Bergerak-gerak, Ternyata Tubuhnya Penuh Belatung

“Kami tahu jika kami bukanlah mangsanya, tetapi kami tetap waspada akan naluri predatornya. Maka kami berusaha untuk tidak membuatnya merasa terancam,” terang Karina.

“Awalnya ia siaga dengan kehadiran kami, namun setelah beberapa saat, ia mulai terbiasa dengan kami di sana,” ujar Karina yang mendapat lisensi menyelamnya di usia 12 tahun.

Selain menyelam Karina juga gemar mendaki gunung. Beberapa puncak tertinggi di dunia pernah didakinya, termasuk Everest. (mirror.co.uk/mg1)

01
Oct
15

HanKamNas : SEJARAH RESIMEN MAHASISWA

MenWa Indonesia

SEJARAH RESIMEN MAHASISWA

Sejarah panjang MENWA dimulai dari 70 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1942 (pada zaman pendudukan Jepang). Cikal bakalnya bernama GAKUKOTAI, yang bersama-sama PETA, SEINENDAN, FUJINKAI dan HIZBULLAH memulai titik balik sejarah bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajah. Pada masa perang kemerdekaan (1945-1952) bernama Tentara Pelajar (TP). Pada tahun 1959 diadakan Wajib Latih (semacam wajib militer di Amerika Serikat) yang khusus diadakan untuk mahasiswa. Wajib Latih ini dibubarkan pada tahun 1960. Dan pada tahun 1963 atas inisiatif mahasiswa dan persetujuan pemerintah (diatur oleh Wanpahankam No. M/A/20/1963) waktu itu dibentuklah salah satu wadah yang dinamakan Resimen Mahasiswa (MENWA) hingga saat ini. Ditinjau dari waktu lahirnya dari tahun 1963 sampai sekarang berarti MENWA telah berusia 44 tahun.

Kehidupan MENWA selama 44 tahun ini dipenuhi dengan berbagai macam gejolak dan perubahan. Tahun 1965, MENWA sendiri berani mengambil resiko bermain konflik di kampus dengan berafiliasi pada basis-basis mahasiswa (baik intern maupun ekstern kampus) menghancurkan basis-basis PKI yang beraliansi dengan kelompok-kelompoknya di kampus. Masa inilah yang menjadi titik awal konflik berkepanjangan MENWA dengan berbagai pihak dalam beberapa tempat hingga saat ini.
Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Menwa sebagai bagian dari reposisi, reorganisasi, dan refungsi organisasi MENWA terus dilakukan sebagai bagian dari reaktualisasi untuk memenuhi dan menyikapi fenomena bangsa dan negara ini, apalagi sekarang dengan berkembangnya tuntutan demokratisasi dan civil society. Perubahan konstitusi / AD-ART MENWA (yang diatur dalam SKB 3 menteri) dimulai dari tahun 1978 dan terakhir tahun 2000.

Dalam UU RI No. 21 Th. 1982 tentang ketentuan pokok Hankamneg, MENWA dimasukkan dalam kategori Rakyat Terlatih yang dalam pasal 10 point a dinyatakan sebagai kekuatan dasar dari sistem Hankamneg di negeri ini. MENWA sendiri bukanlah suatu organisasi yang ‘langka’ sebab di negara-negara lain pun ada atau sejenis. Di Amerika Serikat disebut dengan ROTC (Reserve Officer Training Corps), di Bangladesh diistilahkan BNCC (Bangladesh National Cader Corps), di Malaysia dikenal dengan nama PALEPAS (Pasukan Latih Pegawai Perwira Simpanan).

Pada tahun 1995 MENWA sudah melakukan refungsiliasi dan rekonsiliasi dengan mengemban 2 misi, yaitu

* MISI KEJUANGAN
Menghasilkan Cendekiawan Merah Putih (Kader Bangsa) dengan landasan kejuangannya Pancasila (Ideologi), Sumpah Pemuda (Rasa Kebangsaan), Panca Dharma Satya Menwa (Kode Etik MENWA), Tri Dharma Perguruan Tinggi (dengan semangat Visi dan Misi Universitas masing-masing), Jiwa dan semangat 45 (Heroisme Bela Negara – Sejarah MENWA).
* MISI HANKAMNEG
Menghasilkan Cadangan TNI, yaitu: (a) Korps Pendidikan Perwira Cadangan; (b) Kekuatan Cadangan Nasional. Dengan landasan konstitusionalnya adalah: UUD 1945 Pasal 30, UU No. 20 tahun 1982.
Dengan demikian berarti bahwa MENWA merupakan wadah penyalur potensi mahasiswa untuk kekuatan cadangan nasional dalam pembelaan negara. Selain itu Menwa merupakan wadah yang tepat untuk melatih diri dalam kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, kecakapan, ketangkasan, dan keberanian dengan motto Widya Castrena Dharma Sidha (menyempurnakan kewajiban dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan) dan Prajna Vira Dharma Cevana(memenuhi kewajiban sebagai pejuang dan pemikir).

VISI
Menyiapkan Mahasiswa sebagai generasi intelektual bangsa dan Warga Negara yang dibekali kemampuan dan pengetahuan dalam olah keprajuritan untuk pembelaan Negara serta berbagai keterampilan lain yang dimanfaatkan untuk masyarakat luas Menuju pengembangan bakat dan kepribadian individual secara penuh dan utuh

MISI
– Memberdayakan manusia muda (MENWA) menuju transformasi manusia dewasa yang kompeten, yang memiliki hati nurani dan yang mempunyai kepekaan untuk berani melibatkan diri pada hidup dan perjuangannya.
– Menguatkan identitas kebangsaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Membentuk Mahasiswa yang memiliki mental dan fisik yang tangguh, berdisiplin tinggi sebagai kader bangsa
– Melatih olah keperajuritan dalam rangka mempersiapkan potensi dalam bidang pertahanan Negara
– Menumbuhkan sifat teladan bagi seluruh individu dimanapun berada dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif
– Membentuk dan mengasah kesigapan dan kewaspadaan terhadap perubahan yang dapat merugikan individu lain dalam skala luas.

Saat ini Pengembangan Resimen Mahasisawa dimaksudkan untuk membentuk karakter dengan kesadaran sosial yang tinggi, wawasan kebangsaan yang luas, memiliki kepribadian yang mantap, bertanggung jawab, disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi / golongan, mempunyai kemampuan beradaptasi dan turut serta terhadap perubahan dan dinamika yang positif, mampu membangun komunikasi yang efektif dan asertif terhadap komunitas.
Oleh karena hal tersebut, secara eksplisit Menwa mengambil jarak dengan institusi militer secara tidak langsung, dengan memposisikan diri terhadap institusi TNI pada hubungan kemitraan dalam hubungan pendidikan dan latihan untuk mempersiapkan Rakyat Terlatih sebagai Komponen Kekuatan Cadangan Nasional untuk kategori aktifis intelektual muda.
Resimen Mahasiswa memiliki hubungan kemitraan dalam urusan pendidikan dan latihan Menwa dengan TNI dimana kurikulumnya ditemtukan secara otonom oleh MENWA sebagai bentuk dari model Outward Bound (Pelatihan Kepemimpinan Alam Bebas) dan SAR Darat serta pengetahuan kemiliteran sebagai salah satu aplikasi UUD 1945 dimana setiap warga Negara Indonesia turut serta dalam upaya Bela Negara dengan bentuk HANKAMRATA.
MENWA Dengan sistem kerja Kolegial Partisipatoris, kerjasama erat antar rekan kerja dalam sebuah team mengedepankan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan, dengan harapan akan MENWA semakin solid dalam pelayanan untuk diri sendiri, sesama, dan bangsa serta dalam rangka mempertahankan eksistensinya diamanpaun berada.

Resimen Mahasiswa

Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah salah satu di antara sejumlah kekuatan sipil untuk mempertahankan negeri. Ia lahir di perguruan tinggi sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), beranggotakan para mahasiswa yang merasa terpanggil untuk membela negeri. Para anggota Menwa (wira) di setiap kampus membentuk satuan, yang disebut Satuan. Sebagai salah satu unit kegiatan kemahasiswaan, komandan satuan melapor langsung kepada rektor/pimpinan perguruan tinggi.

SEJARAH

Tanggal 13 Juni – 14 September 1959 diadakan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan home-front dan bila perlu ikut memanggul senapan ke medan laga. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH) dididik di Kodam VI/ Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi.

Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Komando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat menyambut komando ini dengan gegap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswanya.

Isi Trikora:

1. Pantjangkan Sangsaka Merah Putih di Irian Barat   2. Gagalkan Negara Boneka Papua   3. Adakan Mobilisasi Umum

Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi, maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI/ Siliwangi, beranggotakan :

1. Prof. drg. R. G. Surya Sumantri ( Rektor Unpad) selaku Koordinator   2. Dr. Isrin Nurdin (Pembantu Rektor ITB) selaku Wakil Koordinator I   3. Drs. Kusdarminto (PR Unpar) selaku wakil Koordinator II   4. Major. Moch. Sunarman dari PUS PSYAD pada waktu itu selaku sekretaris.

Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infantri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati. Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa Angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari Kodam VI/SLW. Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah terlaksana sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962-1963. termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/i Jabar (Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit-prajurit TNI. (Sekarang Secaba Dam III/ Slw, Bihbul). Satuan-satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih-pelatih dari RINSIL. 12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan DR. A.H. Nasution Jenderal TNI yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

Logo MenWa

Lambang Sembilan Unsur Resimen Mahasiswa Indonesia

[sunting] Komponen Lambang Sembilan Unsur

  • Perisai Segilima

Menggambarkan keteguhan sikap

  • Padi dan Kapas

Menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

  • Bintang , Sayap Burung , Jangkar dan Lambang Polri

Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri

  • Pena dan Senjata

Di dalam pengabdiannya, wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.

  • Buku Tulis

Tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, di samping melaksanakan tugas-tugas kemenwaan.

[sunting] Warna Kebanggaan

Resimen Mahasiswa Indonesia menggunakan baret ungu. Dalam aplikasinya di lingkungan Menwa, warna ini mempunyai arti :

  • Mulia
  • Berpengetahuan
  • Terpelajar

[sunting] Panca Dharma Satya

Panca Dharma Satya adalah janji Resimen Mahasiswa Indonesia :

1. Kami adalah mahasiswa warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.   2. Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan negara dan tidak mengenal menyerah.   3. Kami Putra Indonesia yang berjiwa ksatria dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa serta      membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.   4. Kami adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan Garba Ilmiah      dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara.   5. Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

[sunting] Semboyan

Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah “Widya Castrena Dharmasiddha”, berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “Penyempurnaan Pengabdian Dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan”. Yang dimaksudkan oleh Ilmu Pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saat menjadi mahasiswa. Hal ini dipergunakan untuk menempuh jenjang karier, dengan tidak melupakan tujuan utama melakukan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan Ilmu Keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, keksatriaan serta kepemimpinan, bukan sekadar keahlian dalam bertempur atau pun yang sejenis.

[sunting] Satuan-Satuan di Republik Indonesia

  • Indra Pahlawan di Riau
  • Jayakarta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Mahabanten di Banten
  • Mahadarma di Timor Timur (belum dibubarkan hingga 10-Oktober-2004)
  • Mahadwiyudha di Bengkulu
  • Mahadana di Nusa Tenggara Timur
  • Mahadasa di Daerah Istimewa Aceh
  • Mahadipa di Jawa Tengah
  • Mahajani Nusa Tenggara Barat
  • Mahakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Mahaleo di Sulawesi Tenggara
  • Mahamaku di Ambon
  • Mahanata di Kalimantan Selatan
  • Mahapura di Kalimantan Barat
  • Maharatan di Lampung
  • Maharuyung di Sumatera Barat
  • Mahasamrat di Sulawesi Utara
  • Mahasena di Bali
  • Mahasurya di Jawa Timur
  • Mahatara di Sumatera Utara
  • Mahawarman di Jawa Barat
  • Mahawijaya di Sumatera Selatan
  • Mahawasih di Irian Jaya
  • Mulawarman di Kalimantan Timur
  • Pawana Cakti di Sulawesi Tengah
  • Sultan Thaha di Jambi
  • Wolter Monginsidi di Sulawesi Selatan
  • Raja Haji di Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Widya Castrena Dharma Siddha
“penyempurnaan kewajiban dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan”
Resimen Mahasiswa merupakan wadah berhimpun mahasiswa dengan berbagai latar belaakang yang memiliki sikap tegas terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.secara kelambangan resiman mahasiswa telah membuka ruang pluralisme sekaligus menutup berbagai sekat eksklusivisme ideologi,kultural dan agama.agar terus tumbuh kesadaran terhadap pentingnya wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Resimen mahasiswa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Resimen Mahasiswa (disingkat Menwa) adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa juga merupakan salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan militer (unsur mahasiswa). Markas komando satuan Menwa bertempat di perguruan tinggi di kesatuan masing-masing yang anggotanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berkedudukan di kampus tersebut. Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan pelatihan ilmu militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya.

Anggota menwa (wira) di setiap perguruan tinggi atau kampus membentuk satuan-satuan yang merupakan salah satu bagian organisasi mahasiswa / mahasiswi di unit kegiatan mahasiswa (UKM). Menwa diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain dan berada langsung d ibawah rektorat.

Daftar isi

Lambang

Komponen lambang Garuda

Lambang Sembilan Unsur Resimen Mahasiswa Indonesia
  • Bintang di kanan atas di hadapan burung Garuda dengan sayap kanan 6 (enam) dan kiri 7 (tujuh), leher 59 dan ekor enam dengan warna kuning emas dan melirik ke sebelah kanan.
  • Di tengah-tengah di depan burung Garuda terdapat lambang silang senjata pena dalam genggaman burung Garuda dengan warna putih.
  • Pita yang melandasi dengan warna putih dengan tulisan di tengah warna merah “Widya Çastrena Dharma Siddha”.
  • Perisai yang menjadi alas warna hitam.

Makna

  • Bintang di kanan berarti cita-cita yang luhur, baik dan benar.
  • Bulu sayap berjumlah 13, ekor 6 dan leher 59 (13 Juni 1959 = tahun kelahiran Resimen Mahawarman).
  • Perisai berarti sebagai komponen pertahanan Negara.

Komponen Lambang Sembilan Unsur

  • Perisai Segilima menggambarkan keteguhan sikap
  • Padi dan Kapas menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
  • Bintang, Sayap Burung, Jangkar dan Lambang Polri menandakan bahwa Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri
  • Pena dan Senjata melambangkan pengabdiannya, wira melakukan penyelarasan antara Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan.
  • Buku Tulis menyatakan bahwa tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, selain melaksanakan tugas-tugas kemenwaan.

Warna Kebanggaan

Resimen Mahasiswa Indonesia menggunakan baret ungu. Dalam aplikasinya di lingkungan Menwa, warna ini mempunyai arti :

  • Mulia
  • Berpengetahuan
  • Terpelajar

Panca Dharma Satya

Panca Dharma Satya adalah janji Resimen Mahasiswa Indonesia :

  1. Kami adalah mahasiswa warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  2. Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan negara dan tidak mengenal menyerah.
  3. Kami Putra Indonesia yang berjiwa ksatria dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
  4. Kami adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan Garba Ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara.
  5. Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Semboyan

Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah “Widya Çastrena Dharma Siddha”, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “Penyempurnaan Pengabdian Dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan”

Yang dimaksudkan oleh Ilmu Pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saat menjadi mahasiswa. Hal ini dipergunakan untuk menempuh jenjang karier, dengan tidak melupakan tujuan utama melakukan pengabdian pada masyarakat.

Sedangkan Ilmu Keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, keksatriaan serta kepemimpinan, bukan sekadar keahlian dalam bertempur atau pun yang sejenis.

Sejarah

Tanggal 13 Juni – 14 September 1959 diadakan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan NKRI bersama TNI guna mencegah semua ancaman dan siap melakukan pertempuran dengan menggunakan senjata. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH) dididik di Kodam VI/ Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi. Walawa dipersiapkan sebagai perwira cadangan untuk mendukung TNI bila terjadi keaadaan genting pada NKRI.

Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Komando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat menyambut komando ini dengan gegap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswa wajib latih (Walawa).

Isi Trikora:

  1. Panjangkan Sangsaka Merah Putih di Irian Barat
  2. Gagalkan Negara Boneka Papua
  3. Adakan Mobilisasi Umum

Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi, maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI/ Siliwangi, beranggotakan :

  1. Prof. drg. R. G. Surya Sumantri ( Rektor Unpad) selaku Koordinator
  2. Dr. Isrin Nurdin (Pembantu Rektor ITB) selaku Wakil Koordinator I
  3. Drs. Kusdarminto (PR Unpar) selaku wakil Koordinator II
  4. Major. Moch. Sunarman dari PUS PSYAD pada waktu itu selaku sekretaris.

Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infantri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati.

Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa Angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari Kodam VI/SLW.

Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah terlaksana sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962-1963. termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/i Jabar (Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit-prajurit TNI. (Sekarang Secaba Dam III/ Slw, Bihbul). Satuan-satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih-pelatih dari RINSIL.

12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan DR. A.H. Nasution Jenderal TNI yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

Daftar Nama Resimen (Menwa pada tingkat provinsi) di Republik Indonesia

  • Resimen Mahasiswa Darussalam (Men Mahadasa) Prov. Aceh
  • Resimen Mahasiswa Sumatera Utara (Men Mahatara) Prov. Sumatera Utara
  • Resimen Mahasiswa Pagaruyung (Men Maharuyung) Prov. Sumatera Barat
  • Resimen Mahasiswa Indra Pahlawan Prov. Riau
  • Resimen Mahasiswa Bahari (Men Mahabahari)Prov.Riau Kepulauan
  • Resimen Mahasiswa Dwi Yudha (Men Mahadwiyudha)Prov.[Bengkulu]]
  • Resimen Mahasiswa Sultan Taha Prov. Jambi
  • Resimen Mahasiswa Sriwijya (Men Mahawijaya) Prov. Sumatera Selatan
  • Resimen Mahasiswa Raden Intan (Men Maharatan) Prov. Lampung
  • Resimen Mahasiswa Jayakarta (Men Jayakarta) DKI Jakarta
  • Resimen Mahasiswa Mahawarman (Men Mahawarman) Prov. Jawa Barat
  • Resimen Mahasiswa Banten (Men Mahabanten) Prov. Banten
  • Resimen Mahasiswa Mahadipa (Men Mahadipa) Prov. Jawa Tengah
  • Resimen Mahasiswa Yogyakarta (Men Mahakarta) Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Resimen Mahasiswa Mahasurya (Men Mahasurya) Prov. Jawa Timur
  • Resimen Mahasiswa Ugracena (Men Ugracena) Prov. Bali
  • Resimen Mahasiswa Tanjungpura (Men Mahapura) Prov. Kaliomantan Barat
  • Resimen Mahasiswa Palangkaraya (Men Maharaya) Prov. Kalimantan Tengah
  • Resimen Mahasiswa Suryanata (Men Mahanata) Prov. Kalimantan Selatan
  • Resimen Mahasiswa Mulawarman (Men Mulawarman) Prov. Kalimanan Timur
  • Resimen Mahasiswa Sam Ratulangi (Men Mahasamra) Prov. Sulawesi Utara dan Prov.Gorontalo
  • Resimen Mahasiswa Pawana Çakti (Men Mahapati) Prov. Sulawesi Tengah
  • Resimen Mahasiswa Wolter Mongisidi (Men Wolter Mongisidi) Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
  • Resimen Mahasiswa Halu Oleo (Men Mahaleo) Prov. Sulawesi Tenggara
  • Resimen Mahasiswa Maluku (Men Mahamaku) Prov.Maluku dan Maluku Utara
  • Resimen Mahasiswa Cendrawasih (Men MahaCandra) Prov. Papua
  • Resimen Mahasiswa Wira Dharma (Men MahaDharma, eks Prov. Timor Timur, sampai 10 Oktober 2004 belum dibubarkan)
  • Resimen Mahasiswa Nusa Cendana (Men Mahadana) Prov. Nusa Tenggara Timur
  • Resimen Mahasiswa Rinjani (Men Mahajani) Prov. Nusa Tenggara Barat
  • Resimen Mahasiswa Rimba Raya Prov. Gorontalo

Alumni Menwa yang Terkenal

  • Menwa Universitas Indonesia
  • Menwa Universitas Negeri Jakarta
    • Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd
    • Dr. Karnadi, M.Si
    • Dr. Sofyan Hanif, M.Pd
    • Dr. Ratiyono, MMSi
    • Dr. Icu Zukafril, MM (Staf Khusus Menpan & RB RI)
    • Kol. Inf. Rahman Riyanto, M.Si (Ketum INKAI Prov. Jabar)
    • Fahmi Fahrezi (Instruktur senam aerobik nasional)
    • Raden Umar (Asops Menwa Indonesia)
  • Menwa Universitas Islam Negeri Jakarta
    • Prof. Dr. Badri Yatim, MA
    • Prof. Dr. Aminuddin Arsyad, MA
  • Menwa Universitas Jayabaya Jakarta
    • Dr. H. MS Ka’ban (Ketua Umum DPN IARMI (Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia)
    • Bursah Zarnubi (Ketum PBR)
    • Eggy Sudjana, SH
    • Aryadi Ahmad
    • Darul Siska
    • Brigjend Pol Basariah Panjaitan
  • Menwa Universitas Kristen Indonesia
    • Agung Laksono (Menko kesra)
    • Yapto Suryosoemarno
    • Irman Gusman (Ketua DPD RI)
    • Chairil Adjis
    • Hotma Sitompul
  • Menwa Institut Saint & Teknologi Nasional Jakarta
  • Menwa Mahawarman Batalyon I/ITB
    • Arifin Panigoro
    • Budiono Kartohadiprojo
    • Fadel Muhammad
    • Harjanto Dhanutirto
    • Rama Royani
    • Tjipto Soekardhono
  • Menwa Mahawarman Batalyon II/Unpad
    • Nugraha Besoes
    • Prof. H. Himendra W, dr, SpAn, KIC
    • Yusuf Anwar
    • Prof. Dr. Nasrullah Natsir
  • Menwa Mahawarman Batalyon III / UNPAR
    • Dr. Dadang Solihin, SE, MA
    • Maruarar Sirait, S.IP.
    • Brigjen (Purn) Prof. Dr. Soedjono Dirjosisworo
    • Aria Baron Suprayogi
    • H. Djoni W. Aluwi, SH.
  • Menwa Mahawarman Batalyon IV Kie A/Universitas Kristen Maranatha
    • Muliawan Margadana
  • Menwa Mahawarman Batalyon VI Akademi Teknik Jenderal Achmad Yani
    • Abdullah Gymnastiar AA Gym
    • Menwa Mahawarman Batalyon VI Akademi Teknologi Mandala
    • Asmuransyah.Am
  • Menwa Mahawarman Batalyon VII/Suryakancana Kompi A/IPB
    • Prof. Dr. Ir. Irawadi Djamaran
    • Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim
    • Prof. Dr. Ir. Hasjim Bintoro, M.Agr
  • Menwa Universitas Diponegoro
  • Menwa Universitas Brawijaya
    • Prof. Ir. Syamsul Bahri, MS
  • Menwa Universitas Riau
    • H. M. Rusli Zainal, MM
  • Menwa Mahawarman APDN
    • Drs. H. Diani Budiarto, M.Si (Walikota Bogor)
  • Menwa Maharuyung (Sumatera Barat)
    • Dr. H. Shofwan Karim Elha,MA (Rektor UMSB, Sumbar)
    • Prof. Dr. H. Maidir Harun (Rektor IAIN “IB” Padang)
    • Prof. Dr. H. Armai Arief,MA (Ketua Umum Ikatan Dosen Indonesia)
    • Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram (Rektor UNP/IKIP Padang)
    • Basril Jabar (CEO Media Harian Singgalang)
    • Dr. H. Suhatmasyah IS (Sahli Mendagri RI)
    • Letkol.L.(Purn). Dr.H. Fauzi Bahar,M.Si (Walikota Padang)
    • Dr. H. Syahrial Bachtiar,M.Pd (Purek III UNP)
  • Menwa Wolter Mongisidi (Sulawesi Selatan)
    • Mahdi Bahri, S.Si
    • Rudi Rahmat (Satuan 701 Universitas Hasanuddin)
  • MENWA MAHALEO
    • LA ODE ANHUSADAR, M.Pd
  • Politisi
    • Maruarar Sirait
    • H. Soetan Bhatoegana
    • Abdullah Puteh
    • Gamawan Fauzie
    • Patrialis Akbar (Menkumham RI KIB-II 2009-2011)
    • Taufik Kurniawan PAN
    • Ready Priambada Hanura
    • Eriko Sutarduga PDIP
    • Ade Surapriyatna Golkar
    • Zulvan Lindan Nasdem
  • Artis
    • Sigit Purnomo Pasha Ungu
    • Bemby Putuanda
    • Aria Baron Suprayogi
    • Lukman Sardi
    • Neno Warisman
  • Birokrat
    • Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta Ke-16 2007-2012)
    • Kornelis Gubernur KalBar
    • Teras Narang Gub Kalteng
    • Soekarwo Gub Jatim
    • Hasan Basri Agus Gub Jambi
    • I Ketut Sudikerta Wagub Bali
SEJARAH PENDIRIAN MENWA
Tanggal 13 Juni – 14 September 1959 diadakan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan home-front dan bila perlu ikut memanggul senapan ke medan laga. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH) dididik di Kodam VI/ Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi.
Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Komando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat menyambut komando ini dengan gegap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswanya.
Isi Trikora:
1. Pantjangkan Sangsaka Merah Putih di Irian Barat
2. Gagalkan Negara Boneka Papua
3. Adakan Mobilisasi Umum
Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi, maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI/ Siliwangi, beranggotakan :
1. Prof. drg. R. G. Surya Sumantri ( Rektor Unpad) selaku Koordinator
2. Dr. Isrin Nurdin (Pembantu Rektor ITB) selaku Wakil Koordinator I
3. Drs. Kusdarminto (PR Unpar) selaku wakil Koordinator II
4. Major. Moch. Sunarman dari PUS PSYAD pada waktu itu selaku sekretaris.
Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infantri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati. Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa Angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari Kodam VI/SLW. Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah terlaksana sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962-1963. termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/i Jabar (Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit-prajurit TNI. (Sekarang Secaba Dam III/ Slw, Bihbul).
Satuan-satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih-pelatih dari RINSIL. 12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan DR. A.H. Nasution Jenderal TNI yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

MASA PENEGAKAN KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA     

  1. Dengan diakuinya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai hasil keputusan KMB di Den Haag, pada tanggal 27 Desember 1949, maka perang kemerdekaan, yang telah mengorbankan jiwa, raga dan penderitaan rakyat berakhir sudah, Karenanya pemerintah memandang perlu agar para pemuda pelajar dan mahasiswa yang telah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, dapat menentukan masa depannya, yaitu perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas pokoknya, “BELAJAR”. Sehingga pada tanggal  31 Januari 1952 pemerintah melikuidasi dan melakukan demobilisasi Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar. Para anggotanya diberi dua pilihan, terus mengabdi sebagai prajurit TNI atau melanjutkan studi.
  2. Kondisi sosial ekonomi dan politik di dalam negeri sebagai akibat dari pengerahan tenaga rakyat dalam perang kemerdekaan, dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan undang – undang. Maka dikeluarkanlah Undang – Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Pada dekade 1950-an, ternyata perjalanan bangsa dan negara ini mengalami banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di tengan – tengah perjuangan untuk membangun dirinya. Pemberontakan itu antara lain DI/TII, pemberontakan Kartosuwiryo dan sebagainya. Pemberontakan meminta banyak korban dan penderitaan rakyat banyak. Rakyat tidak bisa hidup dengan tenang, karena situasi tidak aman dan penuh kecemasan.

Memperhatikan kondisi semacam itu, satu tradisi lahir kembali. Para Mahasiswa terjun dalam perjuangan bersenjata untuk ikut serta mempertahankan membela NKRI bersama – sama ABRI. Sebagai realisasi pelaksanaan Undang Undang No. 29 tahun 1954, diselenggarakan wajib latih di kalangan mahasiswa dengan pilot project di Bandung pada tanggal 13 Juni 1959, yang kemudian   dikenal dengan WALA 59 (Wajib Latih tahun 1959). Wala 59 merupakan batalyon inti mahasiswa yang merupakan cikal bakal Resimen Mahasiswa. Kemudian disusul Batalyon 17 Mei di Kalimantan Selatan. Bermula dari itulah, pada masa demokrasi terpimpin dengan politik konfrontasi dalam hubungan luar negeri, telah menggugah semangat patriotisme dan kebangsaan mahasiswa untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai sukarelawan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kemiliteran selanjutnya dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai potensi Hankamneg melalui RINWA (Resimen Induk Mahasiswa), yang selanjutnya namanya berubah menjadi MENWA.

MENGENAL LEBIH DEKAT PERJALANAN

SEJARAH  RESIMEN MAHASISWA

Di era orde baru salah satu perkembangan terpenting dalam perjalanan Menwa adalah keluarnya surat Keputusan Bersama tiga Menteri, Mendikbud, Menhankam, mendagri No.Kep/39/XI/1975 tanggal 11/11/75 ttentang pembinaan organisasi Menwa ; yang ditindak lanjuti dengan SKB menhankam,Mendikbud, dan Mendagri No.Kep 02/!/1978 tanggal 19/1/1978 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan organisasi menwa . secara umum sasaran pembinaan menwa di arahkan pada
1. terwujudnya menwa sebagsai patriot pejuang, pelopor dalam pembangunan sebagai inssan Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan YME
2. terwujudnya identitas Menwa sebagai mahasiswa Indonesia yang terlatih dan sadar akan tanggung jawabnya dalam pembangunan negara serta menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi selain sebagai komponen kekuatan Hankam
3. tewujudnya penghayatan, penyerapan serta pelaksanaan tekad dan pendirian Resimen mahasiswa Indonesia sebagai sumpah setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Melalui konsep NKK/BKK, yang dicetuskan oleh DR. Daoed Joesoef, Mendikbud waktu itu, Menwa ditempatkan sebagai salah satu unit kegiatan resmi di tingkat universitas. Dengan mereka mempunyai kesejajaran dengan unit kegiatan mahasiswa (ukm) lainnya seprti Pecinta Alam, marching Band, Pramuka , pers kampus dll. Mereka digolongkan dalam pembianaan minat, bakat dan Kegemaran. Namun secara structural pembinaan meliputi tran- departemental, disitulah awal “konflik” itu barangkali timbul.
Dalam wacana kemahasiswaan,mereka dibawah mendikbud, karena semata-mata mereka adalah mahasiswa Indonesia , yang juga mahasiswa Indonesia lainnya yang memiliki status mahasiswa. Unsur pembinaan dari Menhankam , oleh karena itu secara atributifdan posisi mahasiswa itu dibekali dengan teori-teori dan praktik ketentaraan dan kesatrian yang seperti yang dicontohkan untuk militer kita, dan berkaitan dengan Depdagri, karena walau bagaimanapun, sebagai salah satu bentuk dari unsure bela negara, maka dia ditempatkan di bawah koordinasi Pertahanan sipil, yakni Mawil hansip. Jadi memang secara structural pula, Menwa adalah Komcadnas.
Sedang aspek paling menonjol karena fungsi kesetaraan itu di Indonesia itu untuk trend sekarang dibawah Orde Baru adalah bahwa ABRi ikut terjun dalam dunia politik, maka sulit rasanya di elakkan kalau dikatakan bahwa mereka pun telah memainkan fungsi-fungsi dari DWI-fungsi ABRI. Ini pulalah memicu tuduhan bahwa mereka dalam performansinya lebih mirip tentara dari pada sebagai sosok mahasiswa. Ini terlihat dari atribut yang dikenakan , dari cara berjalan , dan secara psikologis jiwa sesama korps (espirit de corps) lebih kuat karena mereka digodok di kawah candradimuka untuk beberapa minggu. “Setting” politik ini memang tak menguntungkan Menwa “generasi baru” ini sejak awal mereka diposisikan sebagai pengamanan kampus yang harus berhadapan dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang semakin terdesak ke dalam kampus. Saat itu lazim terdengar ejekan kepada menwa sebagai “alat penguasa”. Kerana sejak akhir 1970-an, mereka cenderung diminorkan oleh mahasiswa relatif menyusut, sumber perselisihan antar menwa dengan non-menwwa berlangsung pada wilayah ini. Karena, terkadang , persoalan sepele—perbedaan penafsiran tentang kedisiplinan misalnya— menwa ditempatkan sebagai penjaga kepentingan dan pimpinan perguruan tinggi setiap kali terjadi konflik dengan mahasiswa. bagaimana sekarang sikap menwa dikampus..kita lihat saja pergerakan mahasiswa sekarang lebih brutal merusak kampus dan perkalian antar kampus maupun antar fakultas..apa menwa sekarang berdiam diri..siapa yang salah sebenarnya..? pasti perubahan yang kebabbalasan kurang perhatiannya para rektorat dengan Menwa indonsia

Sejarah Menwa bisa dilacak sampai 49 tahun yang lalu. Yang mengawali nya adalah keterlibatan sejumlah mahasiswa FK-Unpad dalam penumpasan DI/TII Karto suwiryo, 1959. mereka diikut sertakan langsug dalam operasi militer tersebut, sesudah memperoleh latihan militer di Kodam militer Siliwangi.
Tim ini kemudian berkembang menjadi Resimen Mahawarman dan diresmikan pada 13 Juni 1959. sesudah mahawarman dan di UI Jakarta dibentuk pula resimen serupa dengan nama mahajaya, pada 1962. perkembangan di kedua universitas ini menjadi daya dorong bagi Resimen mahasiswa yang lain—sebagai salah satu unsure pertahanan sipil(Hansip)—di banyak perguruan tinggi Indonesia lainnya.
Namun yang dilakukan menwa pada saat itu bukanlah untuk melawan para Mahasiswa sendiri. Misalnya Soekarno mengomandokan “Trikora”, para anggota Menwa menjdai bagian dari tim sukarelawan yang dikirim ke Irian Jaya. Jadi betul-betul terjun ke medan pertempuran. Tugas intelijen mulai dilakukan mereka di saat-sat menjelang akhir rezim orde lama. Kampus memang menjadi ajang politik yang sangat hangat saat itu. Menwa berfungsi sebagai mata telinga ABRI di kampus dalam rangka menangkap penyusupan PKI ke kampus-kampus. Menwa misalnya menjadi salah satu garda terdepan dalam berhadapan dengan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dapa PKI, CGMI, Karena keefektifitasnya, konon DN Aidit, ketua komite sentral PKI pernah meminta kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Menwa.
 tapi soekarno bilang menwa masih diperlukan nah sampai sekarang menwa lebih mementingkan NKRI

pemuda merupakan asset bangsa yang perannya sangatlah menonjol dalam segala bidang maupun sektor, sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Gerakan pemuda mulai dipelopori dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagian pendirinya adalah pemuda, pelajar, dan mahasiswa.setelah tercetus Sumpah Pemuda 1928 para pemuda, pelajar, dan mahasiswa rela meninggalkan bangku kuliahnya untuk mengangkat senjata guna merebut kemerdekaan yang lebih dikenal dengan nama Tentara Pelajar (TP). Semua itu dilakukan karena mereka memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. 

Sejarah Resimen Mahasiswa


Resimen Mahasiswa pertama kali dibentuk oleh Jendral Besar A.H.Nasution (alm). Keberadaan MENWA saat itu mengemban misi dan tujuan untuk membendung penyebaran paham komunis dalam kampus. Pada tahun 1959 dengan Keputusan Panglima III/Siliwangi No 40-25/S/1959 diselenggarakan wajib latih bagi mahasiswa perguruan tinggi di Bandung. Pada tahun 1959 digabungkan 3 bentuk DIKHANKAMNAS menjadi 1 bentuk yakni Wajib Latih Mahasiwa  (WALAWA) yang menjadi 3 bentuk masing-masing dengan kualifikasi Tamtama Walawa. Bintara dan perwira. 19 Januari 1978 dikeluarkan lagi SKB 3 menteri tentang juklak pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa. Bersama Keputusan bersama tiga Menteri Menha, Mendiknas, dan Mendagri dan Otda No:KB/14/M/X/2000, No:6/U/KB/2000, dan No:39 A tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Resimen mahasiswa mahadipa satuan 939 UMP berdiri pada tanggal 5 Oktober 1985 di bawah Komandan Hari Kuswarno.

Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah “Widya Castrena Dharmasiddha”, berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “Penyempurnaan Pengabdian Dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan”. Yang dimaksudkan oleh Ilmu Pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saat menjadi mahasiswa. Hal ini dipergunakan untuk menempuh jenjang karier, dengan tidak melupakan tujuan utama melakukan pengabdian pada masyarakat.

Sedangkan Ilmu Keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, keksatriaan serta kepemimpinan, bukan sekadar keahlian dalam bertempur atau pun yang sejenis.

Teman-teman, sebelum kita Mengenal Lebih Dekat Tentang Resimen Mahasiswa “Menwa” Pasopati UNY mari kita melihat sejarahnya terlebih dahulu…

Awal tahun 1960, Bung Karno melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk meyampaikan kuliah umum kepada para mahasiswa Bandung di depan kampus ITB.

Setiba dilapangan udara Andir Presiden disambut oleh Panglima Kodam VI Siliwangi Kolonel R.A Kosasih. Setelah menyalami, Presiden dipersilahkan untuk memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan bersenjata dengan sangkur. Dengan didampingi oleh Panglima Siliwangi, Presiden diiringi korps musik memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan yang memberikan Penghormatan Militer. Setelah itu, sebelum memasuki mobil yang akan mengantarnya ke kampus ITB, Presiden bertanya kepada Panglima “Kos, itu tadi pasukan darimana kok tidak memakai tanda pangkat?”, Pak Kosasih menjawab “Mereka adalah pasukan Resimen Mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk membantu “Operasi Pagar Betis” menumpas gerombolan DI/TII Kartosuwirjo”

Kepada Kolonel R.A Kosasih, Bung Karno berpesan agar dibina dengan baik karena mereka adalah calon-calon pemimpin. Diantara anggota Resimen Mahasiswa tersebut yang dikemudian hari menjadi tokoh nasional adalah Ir. Siswono Yudo Husodo.

Ketika PKI gagal membentuk angkatan V, DN Aidit mengadu ke Bung Karno sambil mengajukan protes mengapa TNI diijinkan membangun Resimen Mahasiswa, sambil menunjukkan radiogram Menko Hankam Kasab No.A3/3046/64 tertanggal 21 April 1964 yang ditujukan kepada semua Panglima Daerah untuk membentuk dan menyeragamkan Resimen Mahasiswa yang ada disetiap Kodam.

Kepada Bung Karno, Pak Nas menjelaskan tentang maksud dan tujuan radiogram tersebut: 1) Menertibkan dan menyatukan bermacam-maacam Resimen Mahasiswa yang timbul sebagai akibat adanya instruksi Menteri PTIP No.1 tahun 1962 tertanggal 15 Januari tentang pembentukan Korps Sukarelawan dilingkungan Perguruan; 2) Sebagai titik awal untuk merintis Program Pendidikan Perwira Cadangan melalui Perguruan Tinggi; 3)Dalam upaya melestarikan tradisi semangat bela negara dan patriotisme dikalangan intelektual muda.

Sebelum meninggalkan istana, Pak Nas bertanya kepada Bung Karno, bagaimana kelanjutannya untuk mengikuti petunjuk beliau, jawaban Bung Karno amat singkat “Teruskan!”

Sebagai akibat instruksi Presiden maka munculah Resimen-Resimen Mahasiswa disetiap Kodam. Di Jawa Barat diberi nama “Resimen Mahawarman”, di Jakarta diberi nama “Resimen Mahajaya”, dan di Jogyakarta diberi nama “Resimen Mahakarta”.

Di akhir tahun 1965, terdesak oleh demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, maka DN Aidit kembali mengadu ke Bung Karno di istana dengan permintaan agar Bung Karno sesegera mungkin membubarkan Resimen Mahasiswa. Ternyata setelah itu Bung Karno tidak membubarkan Resimen Mahasiswa, tertapi malah membubarkan KAMI.

Dahulu di Jawa Barat anggota Resimen Mahasiswa sebelum menerima penyematan baret pada acara pelantikan, harus terlebih dahulu mengucapkan atau sumpah yang disebut “Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa”.

Panca Dharma Satya mengandung lima nilai kesetiaan, yaitu setia kepada sang Saka Merah Putih, setia kepada Pancasila, setia kepada Konstitusi (UUD 1945 yang asli), setia kepada NKRI, dan setia kepada cita-cita dan nilai-nilai kejuangan bangsa. Menurut Pak Sutikno Lukitodisastro (mantan Sekretaris militer Presiden) “Panca Dharma Satya” itulah yang membuat Bung Karno tidak mau membubarkan Resimen Mahasiswa karena menganggap Resimen Mahasiswa merupakan salah satu wujud dari “Nation and Character Building”.

Pada awal 1960, Bung Karno melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa Bandung di halaman Kampus ITB di jalan Ganesha. Setiba di Lapangan Udara Andir (Husein Sastranegara)Presiden /Panglima Tertinggi Soekarno disambut oleh Penguasa Perang Daerah/Panglima Kodam V Siliwangi Kolonel R.A Kosasi. Setelah menyalami para penyambut kemudian P\residen dipersilahkan untuk memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan yang memberikan Sangkur (penghormatan senjata dengan pasang sangkur menurut ketentuan hanya diberikan kepada Sang Saka Merah Putih dan Presiden RI). Dengan didampingi oleh Panglima Siliwangi, Presiden/Panglima Tertinggi Korps Musik memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan yang memberikan Penghormatan Militer. Setelah itu, sebelum memasuki mobil yang akan mengantarkannya ke kampus ITB, Presiden bertanya kepada Panglima “Kos, itu tadi pasukan darimana kok enggak pakai tanda pangkat?”, Pak Kosasi menjawab”Itu tadi adalah Resimen Mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk membantu “Operasi Pagar Betis” menumpas gerombolan DTI/II Kartosuwiryo”. Kemudian kepada Kolonel R.A Kosasih, Bung Karno berpesan agar dibina dengan baik karena mereka adalah calon-calon pemimpin. Di antaranya anggota Resimen Mahasiswa tersebut yang kemudian hari menjadi tokoh nasional adalah Siswono Yudho Husodo. Ketika PKI gagal membentuk Angkatan V (buruh dan tani yang dipersenjatai) karena ditentang oleh TNI (Men/Pangad Jend.A. Yani), DN Aidit mengadu ke Bung Karno sampai mengajukan protes mengapa TNI diijinkan membangun Resimen Mahasiswa sambil menunjukkan radiogram Menko Hankam Kasab No. A3/3046/64 tertanggal 21 April 1964 yang ditujukan kepada semua Panglima Daerah untuk membentuk dan menyeragamkan Resimen Mahasiswa yang ada disetiap Kodam. Karena yang menandatangani radiogram tersebut adalah Jend.A.H Nasution sendiri maka Pak Nas dipanggil Bung Karno untuk klarifikasi. Kepada Bung Karno, Pak Nas menjelaskan tentang maksud dan tujuan radiogram tersebut. Menertibkan dan menyatukan bermacam-macam Resimen Mahasiswa yang timbul sebagai akibat adanya instruksi Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) No. 1 tahun 1962 tertanggal 15 januari tentang pembentukan Korps Sukarelawan dilingkungan Perguruan Tinggi dalam ranngka Trikora Pembebasan Irian Barat. Sebagai titik awal untuk merintis Program Pendidikan Perwira Cadangan melalui Perguruan Tinggi (ROTC:Reserve Officer Training Corps). Dalam upaya melestarikan tradisi semangat bela Negara dan patriotisme dikalangan intelektual muda seperti yang telah dibuktikan dalam perang kemerdekaan oleh Tentara Pelajar/Corps Mahasiswa. Sebelum meninggalkan Istana, Pak Nas bertanya kepada Bung Karno, bagaimana kelanjutannya untuk mengikuti petunjuk beliau, jawaban Bung Karno mat singkat “Teruskan !”. Sebagai akibat “instruksi” Presiden maka muncullah Resimen-Resimen Mahasiswa disetiap Kodam. DiJawa Barat Menteri PTIP Prof Toyib Hadiwijaya memberi nama “Resimen Mahawarman”. Di Jakarta Pak Nas memberi nama “Resimen Mahajaya”. Di Yogyakarta Jend. A.Yani memberi nama “Resimen Mahakarta” dan seterusnya. Di akhir tahun 1965, terdesak oleh demontrasi-demontrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan terpengaruh oleh siaran radio Australia yang menyiarkan berita bahwa TNI akan menggerakkan Resimen Mahasiswa, maka DN Aidit kembali mengadu ke Bung Karno di Istana dengan permintaan agar Bung Karno sesegera mungkin membubarkan Resimen Mahasiswa yang “ternyata” adalah tentaranya Nasution yang dibiayai oleh CIA. Ternyata setelah itu Bung Karno tidak membubarkan Resimen Mahasiswa, tetapi malah membubarkan KAMI, bahkan HMI pun tidak dibubarkan. Kisah-kisah tersebut disampaikan sendiri oleh alm.Letjen.TNI(Purn) R.A. Kosasih kepada penulis sewaktu penulis menjabat sebagai Kepala Staf Resimen Mahasiswa “Mahawarman” Jawa Barat pada tahun 1970. Dahulu di Jawa Barat, anggota Resimen Mahasiswa sebelum menerima penyematan baret pada acara pelantikan harus terlebih dahulu mengucapkan atau sumpah yang disebut “Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa”. Panca Dharma Satya mengandung lima nilai kesetiaan, yaitu : Setia kepada Sang Saka Merah Putih Setia kepada Pancasila Setia kepada Konstitusi (UUD 1945 yang asli) Setia kepada Negara (NKRI) Setia kepada cita-cita dan nilai-nilai kejuangan bangsa Menurut Pak Sutikno Lukitosudiro (mantan Sekretaris Militer Presiden) “Panca Dharma Satya” itulah yang membuat Bung Karno tidak mau membubarkan Resimen Mahasiswa karena menganggap Resimen Mahasiswa merupakan salah satu wujud dari “Nation and Character Building”. Sekarang di era reformasi ini, pemerintah sengaja membiarkan Resimen Mahasiswa mati sendiri, bahkan dikalangan elemen mahasiswa menganggap Resimen Mahasiswa adalah salah satu bentuk militerisme dan alatnya TNI, jadi harus dibubarkan. Sumber : Tjipto Sukardono (Gedung Juang 45, Jl.Menteng Raya 3 Jakarta Pusat)

Pada scimitar awal 1960, Bung Karno melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa Bandung di halaman Kampus ITB di jalan Ganesha. Setiba di Lapangan Udara Andir (Husein Sastranegara)Presiden /Panglima Tertinggi Soekarno disambut oleh Penguasa Perang Daerah/Panglima Kodam V Siliwangi Kolonel R.A Kosasi. Setelah menyalami para penyambut kemudian P\residen dipersilahkan untuk memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan yang memberikan Sangkur (penghormatan senjata dengan pasang sangkur menurut ketentuan hanya diberikan kepada Sang Saka Merah Putih dan Presiden RI). Dengan didampingi oleh Panglima Siliwangi, Presiden/Panglima Tertinggi Korps Musik memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan yang memberikan Penghormatan Militer. Setelah itu, sebelum memasuki mobil yang akan mengantarkannya ke kampus ITB, Presiden bertanya kepada Panglima “Kos, itu tadi pasukan darimana kok enggak pakai tanda pangkat?”, Pak Kosasi menjawab”Itu tadi adalah Resimen Mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk membantu “Operasi Pagar Betis” menumpas gerombolan DTI/II Kartosuwiryo”. Kemudian kepada Kolonel R.A Kosasih, Bung Karno berpesan agar dibina dengan baik karena mereka adalah calon-calon pemimpin. Di antaranya anggota Resimen Mahasiswa tersebut yang kemudian hari menjadi tokoh nasional adalah Siswono Yudho Husodo. Ketika PKI gagal membentuk Angkatan V (buruh dan tani yang dipersenjatai) karena ditentang oleh TNI (Men/Pangad Jend.A. Yani), DN Aidit mengadu ke Bung Karno sampai mengajukan protes mengapa TNI diijinkan membangun Resimen Mahasiswa sambil menunjukkan radiogram Menko Hankam Kasab No. A3/3046/64 tertanggal 21 April 1964 yang ditujukan kepada semua Panglima Daerah untuk membentuk dan menyeragamkan Resimen Mahasiswa yang ada disetiap Kodam. Karena yang menandatangani radiogram tersebut adalah Jend.A.H Nasution sendiri maka Pak Nas dipanggil Bung Karno untuk klarifikasi. Kepada Bung Karno, Pak Nas menjelaskan tentang maksud dan tujuan radiogram tersebut. Menertibkan dan menyatukan bermacam-macam Resimen Mahasiswa yang timbul sebagai akibat adanya instruksi Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) No. 1 tahun 1962 tertanggal 15 januari tentang pembentukan Korps Sukarelawan dilingkungan Perguruan Tinggi dalam ranngka Trikora Pembebasan Irian Barat. Sebagai titik awal untuk merintis Program Pendidikan Perwira Cadangan melalui Perguruan Tinggi (ROTC:Reserve Officer Training Corps). Dalam upaya melestarikan tradisi semangat bela Negara dan patriotisme dikalangan intelektual muda seperti yang telah dibuktikan dalam perang kemerdekaan oleh Tentara Pelajar/Corps Mahasiswa. Sebelum meninggalkan Istana, Pak Nas bertanya kepada Bung Karno, bagaimana kelanjutannya untuk mengikuti petunjuk beliau, jawaban Bung Karno mat singkat “Teruskan !”. Sebagai akibat “instruksi” Presiden maka muncullah Resimen-Resimen Mahasiswa disetiap Kodam. DiJawa Barat Menteri PTIP Prof Toyib Hadiwijaya memberi nama “Resimen Mahawarman”. Di Jakarta Pak Nas memberi nama “Resimen Mahajaya”. Di Yogyakarta Jend. A.Yani memberi nama “Resimen Mahakarta” dan seterusnya. Di akhir tahun 1965, terdesak oleh demontrasi-demontrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan terpengaruh oleh siaran radio Australia yang menyiarkan berita bahwa TNI akan menggerakkan Resimen Mahasiswa, maka DN Aidit kembali mengadu ke Bung Karno di Istana dengan permintaan agar Bung Karno sesegera mungkin membubarkan Resimen Mahasiswa yang “ternyata” adalah tentaranya Nasution yang dibiayai oleh CIA. Ternyata setelah itu Bung Karno tidak membubarkan Resimen Mahasiswa, tetapi malah membubarkan KAMI, bahkan HMI pun tidak dibubarkan. Kisah-kisah tersebut disampaikan sendiri oleh alm.Letjen.TNI(Purn) R.A. Kosasih kepada penulis sewaktu penulis menjabat sebagai Kepala Staf Resimen Mahasiswa “Mahawarman” Jawa Barat pada tahun 1970. Dahulu di Jawa Barat, anggota Resimen Mahasiswa sebelum menerima penyematan baret pada acara pelantikan harus terlebih dahulu mengucapkan atau sumpah yang disebut “Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa”. Panca Dharma Satya mengandung lima nilai kesetiaan, yaitu : Setia kepada Sang Saka Merah Putih Setia kepada Pancasila Setia kepada Konstitusi (UUD 1945 yang asli) Setia kepada Negara (NKRI) Setia kepada cita-cita dan nilai-nilai kejuangan bangsa Menurut Pak Sutikno Lukitosudiro (mantan Sekretaris Militer Presiden) “Panca Dharma Satya” itulah yang membuat Bung Karno tidak mau membubarkan Resimen Mahasiswa karena menganggap Resimen Mahasiswa merupakan salah satu wujud dari “Nation and Character Building”. Sekarang di era reformasi ini, pemerintah sengaja membiarkan Resimen Mahasiswa mati sendiri, bahkan dikalangan elemen mahasiswa menganggap Resimen Mahasiswa adalah salah satu bentuk militerisme dan alatnya TNI, jadi harus dibubarkan. Sumber : Tjipto Sukardono (Gedung Juang 45, Jl.Menteng Raya 3 Jakarta Pusat)

TEKAD PENDIRIAN RESIMEN MAHASISWA

Tekad dan Pendirian Resimen Mahasiswa Indonesia

1. BAHWA KAMI SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945 SERTA BERTEKAD MEMPERTAHANKANNYA DENGAN TIDAK MENGENAL MENYERAH.

2. BAHWA KAMI WAJIB TURUT MEMBINA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.

3. BAHWA KAMI MENJUNJUNG TINGGI DAN IKUT SERTA MEMBINA DAN MENGAMALKAN NILAI – NILAI LUHUR KEBUDAYAAN BANGSA INDONESIA.

4. BAHWA KAMI WAJIB SENANTIASA MENGAMALKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA DAN NEGARA.

5. BAHWA KAMI WAJIB PATUH DAN TAAT MELAKSANAKAN TATA TERTIB RESIMEN MAHASISWA INDONESIA.

01
Oct
15

Keagamaan : Fiqih Madzhab Nusantara

Jakarta45

Fiqih Madzhab Nusantara

Oleh: Asmawi Mahfudz
Fiqih adalah nilai-nilai ajaran Islam yang berdimensi normatif sebagai aturan dasar bagi seorang Muslim dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Aturan ini muncul dan berkembang seiring dengan pengamalan Islam itu sendiri. Tatkala Islam diamalkan pada masa Rasulullah SAW dan Sahabat, di situ juga berkembang aturan-aturan Islam untuk mengamalkannya. Demikian juga pada masa tabiin, tabi’ al-tabiin, fiqih dijadikan sebuah kerangka acuan untuk mengamalkan Islam.

Hanya saja pada masa awal-awal Islam tersebut fiqih teraktualisasikan dalam alam realitas empiris, belum menjadi sebuah disiplin kajian ilmu pengetahuan. Fiqih ajaran Islam diamalkan sesuai pemahaman saat itu, yang bersifat normatif dan praktis sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan praktik ajaran Islam semacam itu, tidak heran kalau fiqih bernuansa arabisme, fanatisme, sektarianisme dan isme-isme yang lain sesuai dengan lingkungan di mana orang arab dan kulturnya mengamalkan Islam dalam wujud fiqih. Di samping itu praktik pengamalan Islam kala itu lebih menitikberatkan kepada penanaman akidah dan kesadaran kepada keberagamaan Islam, di banding kepada dimensi-dimensi praktik formalitas keagamaan termasuk di dalamnya adalah bidang fiqih. Sehingga nuansanya kelihatan dominan aspek aqidah dan ubudiyah.

Misalnya dalam ibadah shalat, thaharah, haji, puasa dan lain-lain. Bidang-bidang ini dipraktikkan oleh orang Arab yang notabene meyakini kebenaran ajaran yang di bawa oleh Muhammad SAW. Praktik-praktik yang dijalankan oleh mereka dengan tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging, turun temurun diyakini kebenarannya. Maka aspek-aspek nuansa ibadah tauhid sebagai risalah Muhammad SAW dan kebiasaan sehari-hari menjadi sinergi dan berjalan bebarengan.

Taruhlah bidang thaharah yang di dalamnya dianjurkan untuk memakai siwak ketika akan menjalankan ibadah. Dalam Hadits Rasulullah, (” Lawla an Asyuqa ‘ala Ummati La Amartuhum bi siwaki ‘inda Kulli Sholat”, Seandainya tidak memberatkan bagi umatku maka aku perintahkan untuk memakai siwak setiap akan melakukan sholat).

Dalam Hadits ini dapat dipahami sebagai anjuran dan kesunahan bagi seorang Muslim untuk memakai siwak ketika mau melakukan ibadah. Artinya Praktik siwak sebagai sebuah piranti thaharah (bersuci) dan ibadah menjadi dua hal yang dapat menyatu dan berpisah tergantung pemahaman kita dalam menyimpulkan Hadits di atas.

Tapi nampaknya memaknai siwak sebagai sebuah keniscayaan untuk mendapatkan kesunahan beribadah kadang mendera akal pikiran kita. Padahal piranti atau alat bersuci tidak hanya kayu Arak/siwak, tapi  bisa pasta gigi atau alat kesehatan yang lain. Tetapi kalau fanatisme dan formalitas beribadah kita telah terpatri, maka menggunakan selain siwak berarti tidak mendapatkan kesunahan thaharoh sesuai yang di terangkan dalam Hadits Rasul tersebut.

Itu merupakan sebagian contoh dari praktik keberagaan Islam yang kadang selalu bergandengan tangan di mana Islam akan dipraktikkan, diamalkan, diyakini kebenarannya. Seakan-akan antara aspek praktik kemanusiaannya dan aspek ibadah ilahiyahnya menjadi satu dan sulit untuk dibedakan. Belum lagi nanti berhubungan dengan aspek munakahah, ekonomi Islam, pidana Islam dan lain sebagainya.

Maka tema yang sekarang lagi ngetrends ”Islam Nusantara” patut diapresiasi sebagai review  terhadap praktik keberagamaan Islam yang semakin hari semakin berkembang aspek kuantitas pemeluknya di dunia ini. Membutuhkan ide-ide dari para pemikir Muslim, contoh-contoh empiris dari praktik keberagaan Islam di dunia Muslim yang barangkali dapat dijadikan miniature untuk dicontoh di belahan dunia Muslim yang lain. Tak terkecuali praktik Muslim Indonesia sebagai pemeluk mayoritas Muslim di dunia.

Fiqih Nusantara berkembang seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara, mulai zaman penyiar Islam awal (wali songo), masa kolonialisme, masa kebangkitan pasca kemerdekaan, masa orde baru dengan gencarnya arus modernisasi sampai masa milinium sekarang ini. Dari sekian fase atau periodesasi berkembangnya Islam di Indonesia, nampaknya ajaran Islam dapat dipraktikkan dengan subur oleh para pemeluknya. Walaupun juga mengalami dinamika keIndonesiaan yang sangat kental.

Misalnya pada masa penyiar Islam nuansa sinkretisme ajaran Islam mewarnai pengamalan Islam. Ini tidak lepas dari kultur dan keyakinan masyarakat penganut agama agama sebelum Islam. Misalnya kejawen, Hindu, Budha dan aliran-aliran keagamaan yang lain. Maka dengan kondisi semacam ini para penyiar Islam juga menyampaikan Islam dengan pendekatan kultural, agar Islam bisa dipahami dan diamalkan secara sederhana tanpa meninggalkan elan ajaran Islam yang asasi. Artinya pilihan fiqih yang diterapkan oleh para penyiar Islam kala itu juga fiqih-fiqih moderat yang dapat bersanding dengan budaya Nusantara.

Kita dapat melihat ketika acara resepsi pernikahan, syawalan, kupatan, sunatan (khitan), slametan, syukuran dan lain sebagainya. Di dalam acara-acara itu nuansa fiqih Nusantara sangat kentara kalau tidak bisa dikatakan dominan. Artinya nilai-nilai budaya atau adat kebiasaan masyarakat Nusantara berkolaborasi dengan nilai-nilai keIslaman.

Pada masa Kolonialisme di Bumi Nusantara, praktik fiqih sebagai bagian dari Islam juga berhadapan dengan penguasa kolonial kala itu. Sebut saja tarik ulur kebijakan recepcie oleh pemerintah belanda sehingga Fiqih masa itu bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum adat. Atau teori sebaliknya “recepcie in contrario” yang menyatakan sebaliknya bahwa hukum adat dan praktik hukum Islam (fiqih) bisa berjalan beriringan untuk masyarakat Nusantara. Baru pasca kemerdekaan dan orde baru ketika Islam sudah semakin kuat dan kondisi struktur social masyarakat Indonesia jua tertata kemudia muncul fiqih ke-Indonesiaan oleh Hasbi ash-Shidiqi, Fiqih Sosial oleh Raim Am NU, KH. Sahal Mahfudz dan KH Ali Yafie. Tidak berhenti di situ saja upaya pribumisasi Islam oleh KH. Abdurahman Wahid, Reformasi bermadhhab oleh Prof. Qadri Azizi, menyempurnakan ikhtiyar para pejuang Islam Nusantara dalam rangka menjalankan fiqih sesuai dengan kondisi masyarakat Nusantara.

Maknanya upaya-upaya para pemikir Muslim Indonesia untuk mensosialisasikan Islam dan Hukum Islam dalam bingkai masyarakat Nusantara bergerak, dinamis, mewujudkan bentuk-bentuk ajaran yang menyandingkan antara aspek ke-Islaman dan Ke-Nusantaraan. Yang menurut penulis terdapat beberapa sinergis di antara keduanya.

Pertama. Antara Islam dan Nusantara, sama-sama mewujudkan peran masyarakat yang percaya kepada Tuhan yang maha Besar. Allah Swt. Artinya dalam sisi ini potensi monoteisme (taudidiyah-ilahiyah) dalam tradisi agama tumbuh kental dalam bumi Pertiwi. Apalagi masyarakatnya juga mendukung untuk mengamalkan dan meyakini adanya dzat diluar kemampuan manusia.

Kedua, Fiqih yang berkembang di Indonesia sejak awal penyiarannya sampai sekarang selalu biasa beradapsi dengan lingkungannya. Sisi-sisi adaptatip inilah yang kemudian mengejawantah menjadi sebuah aturan yang luwes, ramah, berhadapan dengan umatnya kapanpun berada. Padahal ulama-ulama pendahulu memperjuangkan aktualisasi Islam tidak berbekal ilmu-ilmu kemasyarakatan.

Misalnya ilmu sosiologi, antropologi, politik apalagi saintek. Nampaknya konsep fiqih yang selalu ramah dan luwes dengan lingkungannya yang diterapkan oleh ulama-ulama nusantara dahulu. Mungkin debatable tentang madhhab fiqih juga belum menjadi matakuliah-matakuliah di Perguruan Tinggi.   Para ulama mampu menterjemahkan aspek Insaniyah yang terdapat dalam Hukum Islam dalam dunia nyata kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Fiqih nusantara mampu berkembang di Bumi Nusantara di dasari oleh niatan keikhlasan untuk memperjuangkan Islam, Ya’lu wa La Yu’la Alayh. Para pejuang tidak memikirkan status social mereka, kedudukan mereka, apalagi kepentingan mencari jabatan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bisa dibuktikan oleh fiqih yang menjadi kurikulum di pesantren sebagai soko guru perkembangan fiqih di Nusantara. Pesantren paada masa awal-awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sealalu mengambil tempat yang jauh dari keramaian. Tujuannya Islam atau fiqih dapat diamalkan, dipelajari secara totalitas (tanpa ada pretensi apapun). Karena ketika Islam atau fiqih di dalami dengan berinteraksi dengan keramaian kepentingan. Yang dominan di dalamnya adalah kepentingannya bukan nilai-nilai ajaran yang dikembangkan.

Artinya aspek yang ketiga ini ada kebersihan jiwa dalam fiqih yang disamapaikan oleh para ulama Nusantara. Tidak sekedar normativitas ajaran yang kaku, rigid, yang seolah bertabrakan dengan yang lain. Maka tidak heran dimensi-dimensi fiqih Nusantara juga bebarengan dengan ajaran tasawuf atau mistisisme. Misalnya para pengikut thariqah yang ada di Nusanatara kebanyakan adalah ghazalian (mereka yang mengikuti ajaran al-Ghazali dalam mempersatukan dimensi fiqih dan tasawuf).

Maka dari itu fiqih Madzhab Nusantara, kapanpun dia akan direalisasikan harus selalu mengacu kepada tiga hal di atas, yaitu dimensi tauhid-ilahiyah, dimensi adaptatif lingkungan dan juga dimensi ruhaniyah. Dengan ketiga nilai inilah fiqih sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dapat eksist mencapai kejayaannya, mengantarkan masyarakatnya menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Wa Allahu A’lam! []

Asmawi Mahfudz, Mustasyar NU Blitar, Pengasuh Pondok Pesantren al-Kamal, dan pengajar IAIN Tulungagung

Dakwah yang Bijak

Oleh: M. Quraish Shihab

Dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dengan cara yang terbaik. Ia adalah upaya memberi hidayah yakni petunjuk. Hidayah seakar dengan kata hadiah, yakni sesuatu yang seyogianya baik/bermanfaat, yang dikemas dengan indah dan diserahkan dengan lemah lembut. Sejak dini, Nabi Muhammad saw. diingatkan al-Qur’an bahwa: Sekiranya engkau berucap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (QS. Âli ‘Imrân [3]: 159).

Berucap kasar menggambarkan sisi luar manusia dan berhati keras menunjuk sisi dalamnya. Keduanya, “berucap kasar” dan “berhati keras”, perlu disingkirkan secara bersamaan karena boleh jadi ada yang berucap kasar tapi hatinya lembut, atau ucapannya manis tapi hatinya busuk. Yang berdakwah hendaknya menggabung perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus hati yang luhur, penuh kasih walau terhadap sasaran yang durhaka dan kejam.

Informasi yang diberikan bukan saja harus benar, tapi juga bermanfaat bagi sasaran. Itulah cermin  kasih dalam berdakwah. Sedang kata-kata yang indah, halus, dan lemah-lembut merupakan kunci kesediaan sasaran mendengar ajakan.

Sekali lagi, ucapan harus bermanfaat bagi yang mendengarnya, karena kalau tidak, pengucap dan pendengarnya merugi. Yang ini dalam mengucapkan, sedang yang itu dalam mendengarnya. Paling sedikit  kerugian waktu dan energi, bahkan boleh jadi kerugian berupa dampak yang dihasilkan apa yang didengar itu, karena boleh jadi ucapan itu mengubah pikiran pendengarnya yang telah benar, atau memberi ide keliru kepadanya.

Terdapat sekian banyak tuntunan kitab suci menyangkut kriteria kata-kata yang dinformasikan, antara lain balighâ (QS. an-Nisâ’ [4]: 63). Dari sini seorang dai dinamai juga mubaligh. Kata itu mengandung arti sampainya sesuatu ke sesuatu yang lain dengan cukup. Seorang yang pandai menyusun kata sehingga mampu menyampaikan pesannya dengan baik lagi cukup dinamai mubaligh. Ciri ini baru terwujud bila seluruh pesan yang hendak disampaikannnya tertampung dalam rangkaian kata-katanya. Tidak bertele-tele yang membosankan, tidak pula singkat yang mengaburkan. Tidak menggunakan kata yang asing di telinga pendengarnya, tidak juga berat di lidah pengucapnya.

Kata lain yang digunakan al-Qur’an untuk menyifatkan informasi yang baik adalah sadîdâ (QS. al-Ahzâb [33]: 70). Kata ini mengandung makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ini berarti kritik yang disampaikan hendaknya disertai dengan usul perbaikan, yakni kritik haruslah yang membangun. Kata sadîdâ juga berarti tepat. Seseorang bukan saja dituntut untuk menyampaikan yang benar dan baik susunan kalimatnya, tetapi juga harus tepat waktu dan sasarannya.

Apabila Anda berkata kepada teman Anda pada hari Jumat saat imam berkhutbah: “Diamlah (dengarkan khutbah),” maka Anda telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ini  bukan karena kandungan larangan itu salah, tetapi sasaran dan waktunya tidak tepat.

Jika demikian, tidak semua harus disampaikan. Pilihlah yang bermanfaat dan perhatikan pula sasaran karena ada yang  pandai, yang bodoh, atau anak kecil dan dewasa. Atas dasar tuntunan ini, maka terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan, hendaklah Anda memaparkan masalah yang akan Anda informasikan kepada tuntunan agama. Kalau kandungannya sudah benar, maka perhatikanlah dampaknya berkaitan dengan waktu dan masayarakat. Kalau ia tidak menimbulkan dampak negatif, maka paparkan lagi masalah itu, kepada pertimbangan nalar. Kalau nalar memperkenankannya, maka Anda boleh menyampaikannya, kepada umum, atau orang-orang tertentu saja, bila penyampaian kepada umum dapat menimbulkan dampak negatif atau kesalahpahaman.

Selanjutnya ketika Nabi Musa as. dan Harun as. menghadapi penguasa kejam Fir’aun, mereka berdua dipesan Allah: agar menyampaikan kandungan pesan dengan qaulâ layyina (QS. Thaha [20]: 44), yakni lemah-lembut. Ini bukan berarti tidak menyampaikan kebenaran atau menyembunyikannya, tetapi kebenaran yang disampaikan, bahkan kritik yang dilontarkan, hendaknya tidak menyinggung perasaan, apalagi menimbulkan amarah. Demikian sekelumit tuntunan al-Qur’an menyangkut dakwah yang baik. Wa Allâh A’lam. []

Tiga Alasan Mengapa Presiden Mesti Tetapkan Hari Santri

Selasa, 29/09/2015 09:00

[image: Tiga Alasan Mengapa Presiden Mesti Tetapkan Hari Santri]

Jakarta, *NU Online*
Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU)
KH Abdul Ghoffar Rozien menyerukan agar Presiden Joko Widodo menepati
janjinya dalam kampanye. Jika Presiden pernah mengusulkan 1 Muharam, RMI
berpendapat 22 Oktober lebih tepat karena alasan historis.

“Ribuan pesantren dan jutaan santri sudah menunggu keputusan Presiden
terkait dengan Hari Santri Nasional. Kebijakan itu, menguatkan marwah
negara,” ungkap Rozien

Ia mengatakan, langkah presiden Jokowi sudah tepat untuk memberikan
penghormatan kepada santri, karena jasa-jasa pesantren di masa lalu yang
luar biasa untuk memperjuangkan kemerdekaan serta mengawal kokohnya NKRI,”
terang Gus Rozien.

Menurut Gus Rozien, latar belakang pentingnya Hari Santri Nasional adalah
untuk menghormati sejarah perjuangan bangsa ini. “Hari Santri Nasional
tidak sekadar memberi dukungan terhadap kelompok santri. Justru, inilah
penghormatan negara terhadap sejarahnya sendiri. Ini sesuai dengan ajaran
Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan
sejarah, Jas Merah!” tegasnya.

*Tiga Alasan Dasar*

Gus Rozien menambahkan, ada tiga argumentasi utama yang menjadikan Hari
Santri Nasional sebagai sesuatu yang strategis bagi negara. “Pertama, Hari
Santri Nasional pada 22 Oktober, menjadi ingatan sejarah tentang Resolusi
Jihad KH Hasyim Asy’ari. Ini peristiwa penting yang menggerakkan santri,
pemuda dan masyarakat untuk bergerak bersama, berjuang melawan pasukan
kolonial, yang puncaknya pada 10 Nopember 1945,” ungkap Gus Rozien.

Kedua, lanjutnya, jaringan santri telah terbukti konsisten menjaga
perdamaian dan keseimbangan. Perjuangan para kiai jelas menjadi catatan
sejarah yang strategis, bahkan sejak kesepakatan tentang darul islam
(daerah Islam) pada pertemuan para kiai di Banjarmasin, 1936.

“Sepuluh tahun berdirinya NU dan sembilan tahun sebelum kemerdekaan,
kiai-santri sudah sadar pentingnya konsep negara yang memberi ruang bagi
berbagai macam kelompok agar dapat hidup bersama. Ini konsep yang luar
biasa,” tegas Gus Rozien.

Rumusan ketiga, ungkap Gus Rozien, yakni kelompok santri dan kiai-kiai
terbukti mengawal kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Para
kiai dan santri selaluh berada di garda depan untuk mengawal NKRI,
memperjuangan Pancasila. Pada Muktamar NU di Situbondo, 1984, jelas sekali
tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa NKRI sebagai bentuk
final, harga mati yang tidak bisa dikompromikan,” jelas Gus Rozien.

Dengan demikian, Gus Rozien menambahkan, Hari Santri bukan lagi sebagai
usulan ataupun permintaan dari kelompok pesantren. “Ini wujud dari hak
negara dan pemimpin bangsa, memberikan penghormatan kepada sejarah
pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan santri. Kontribusi pesantren
kepada negara ini, sudah tidak terhitung lagi,” tegas Rozien.

Sementara, adanya kritik terhadap rencana penetapan Hari Santri Nasional,
menurut Gus Rozien merupakan hal yang wajar. “Itu merupakan hak bagi setiap
individu maupun kelompok untuk memberikan kritik. Kami merespon dengan baik
dan santun. Akan tetapi, jelas argumentasi epistemiknya lemah jika
menggunakan teori Gertz, yang sudah dikritik sendiri oleh kolega-koleganya,
semisal Talal Asad, Andrew Beatty, Mark R Woodward, dan beberapa peneliti
lain. Selain itu, kelompok abangan juga sudah banyak yang melebur menjadi
santri,” terang Rozien. *(Aziz/Mahbib)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,62497-lang,id-c,nasional-t,Tiga+Alasan+Mengapa+Presiden+Mesti+Tetapkan+Hari+Santri-.phpx




Blog Stats

  • 3,093,154 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…