Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



08
Dec
14

Politik : Kembalikan Wilayah Udara RI, Kalau Tidak Serang Singapura

 

KAMIS 04 DESEMBER 2014 11:52 WIB

Bila tak Mau Kembalikan Wilayah Udara RI, Jokowi mau Serang Singapura

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menujukkan kewibawaan bangsa Indonesia di dunia internasional. Jokowi pun sudah memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSA) Marsekal IB Putu Dunia untuk mengambil wilayah Indonesia yang dikuasai Singapura.
Selama ini, operasional wilayah Barat Indonesia dikendalikan oleh Singapura terutama untuk penerbangan sipil. Padahal wilayah tersebut masuk kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di Era Presiden Soeharto, ada keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.
Dan di era Presiden Jokowi, wilayah udara Indonesia yang dikuasai Singapura maupun diambil alih oleh pemilik aslinya.
Gebrakan Jokowi di bidang udara juga didahului untuk kawasan laut Indonesia. Jokowi memerintahkan menenggelamkan kapal asing yang masuk wilayah Indonesia.
08
Dec
14

Peradaban : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2014 = 34 [104/175]

On 12/07/2014 10:15 PM, Awind wrote:

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/566106-masuk-negara-korup-dunia–indonesia-peringkat-107

BISNIS

Masuk Negara Korup Dunia, Indonesia

Peringkat 107

Tertinggal dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan bahkan Sri Lanka.

ddd
Minggu, 7 Desember 2014, 16:20 Sigit A. Nugroho
Penyidik KPK           saat melakukan penggeledahan. [Foto ilustrasi]

Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan. [Foto ilustrasi] (VIVAnews/Zahrul DarmawanZahrul Darmawan (Depok))
VIVAnews – Tingkat korupsi di Indonesia tampaknya belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dalam indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara.

Menurut lembaga anti korupsi Transparency International, yang berkantor pusat di Jerman itu, Indonesia hanya mencatatkan skor 34. Skalanya, dari nol (korupsi tinggi) hingga 100 (bersih dari korupsi).

Indeks korupsi Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga, Malaysia. Negeri Melayu tersebut menduduki peringkat 50 dengan skor 52. Sementara itu, Filipina dan Sri Lanka menduduki peringkat 82 dengan skor 38. Selanjutnya, Singapura, berada di level 7 dengan 84 poin.

“Indeks persepsi korupsi 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dirusak dan upaya untuk menghentikan korupsi memudar, ketika para pemimpin dan pejabat tinggi menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi,” kata José Ugaz, Ketua Transparency International, dikutip dari laman resminya, Minggu 7 Desember 2014.

Tingginya persepsi korupsi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, perlu upaya lebih lagi untuk memberangus korupsi. Sebab, sangat dimungkinkan, negara dengan tingkat korupsi rendah bakal “mengirim” korupsinya di negara berkembang.

“Negara-negara di bagian atas indeks harus memastikan mereka tidak mengekspor praktik korupsi ke negara-negara berkembang,” tutur Ugaz.

Lebih dari dua per tiga dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014 mendapatkan skor di bawah 50. Denmark berada di peringkat teratas dengan skor 92, sedangkan Korea Utara dan Somalia berbagi tempat terakhir, hanya mencetak delapan poin. (art)

© VIVA.co.id

08
Dec
14

Politik : Cabut UU MiGas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

Jakarta45

http://obsessionnews.com/cabut-uu-migas-2001-berlakukan-uu-pertamina-1971/

Cabut UU Migas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

Posted on 07/12/2014 | 11:24 by FiraJakarta – Saat Pertamina berumur 57 tahun, GERAKMIGAS atau Gerakan Anti Korupsi MiGas perlu digebyar, menyimak Politik Energi seusai Penaikan Harga BBM, Minggu (23/12/2014). Juga mencermati aspirasi mulia “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045, menimbang situasi dan kondisi terkini ikhwal ketersediaan komoditas sektor MiGas Dalam Negeri bercorak net importer yang menyulitkan pembentukan harmoni kebijakan publik nasional.Hal ini mengingat ketimpangan antara tingkat Konsumsi Dalam Negeri sekitar 1,4 juta bph vs tingkat Produksi Dalam Negeri 0,8 juta bph, selain tingkat kapasitas nasional kilang Dalam Negeri yang terbatas, sehingga perimbangan neraca pembayaran negara negatif, yakni pengeluaran lebih besar pendapatan asli negara.“Selain upaya-upaya diversifikasi pasokan energi, upaya memperbaiki perimbangan itu adalah mengendalikan sisi pengeluaran khususnya sisi Konsumsi seperti langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan Kabinet Kerja dimulai dari gaya bekerja berciri pelayanan bukan berbudaya kerja pemberi perintah seperti melalui kesederhanaan gaya hidup pejabat negara dan lain sebagainya,” tandas Jurubicara GERAKMIGAS Dr Ir Pandji R Hadinoto MH yang juga Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia), Minggu (7/12/2014).Dalam konteks pengendalian pengeluaran itulah, jelas Pandji, bersama keluarga besar SPKP (Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina) kini diprakarsai GERAKMIGAS beranah kegiatan Promotif dan Preventif.“GERAKMIGAS ini komplementer bersama langkah-langkah seperti reformasi birokrasi, pemerintahan bersih, reformasi dan pelurusan penyimpangan, penyalahgunaan dan pencurian sumber-sumber daya ekonomi negara misalnya illegal fishing, illegal logging, illegal trading yang berujung juga pada penggunaan konsumsi BBM non produktif, termasuk upaya-upaya reformasi konsumsi MiGas DN,” paparnya.

Langkah Promotif antara lain, jelasnya, pembudayaan PAKTA45 – Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir ber Roh Indonesia Merdeka JSN45 (Jiwa Semangat Nilai-nilai 45) yakni: (1) Tidak ingkari janji konstitusional, (2) Tidak koruptif terhadap Pancasila & UUD45, (3) Tidak korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak.

“PAKTA45 ini diyakini sekarang lebih bernilai komprehensif dibandingkan Pakta Integritas yang terbukti adalah tumpul di 10 tahun rezim pemerintahan yang lalu,” tegas Pandji, Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia yang juga Deklarator Poros Konstitusi Proklamasi 17845 (PKP17845).

Langkah Preventif, tegas dia, antara lain adalah pembudayaan Pengamalan Pancasila Tap MPR No XVIII/1998 seperti turut memandu publik pahami 7 butir Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni terutama (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya.

Selanjutnya, GERAKMIGAS ingin turut pula memandu insane-insan pembijak publik, praktisi, pengguna MiGas pahami “Awalludin Ma’rifatullah” ,”Man Arofa Nafsahu Faqod Arofa Robbahu”, dengan pengertian semakin tinggi tingkat kedekatan illahiyahnya, semakin melekat pengendalian kelurusan perilaku dirinya, ibarat peran Kulit Durian sebagai penjernih Minyak Jelantah. [http://berita.suaramerdeka.com/kulit-durian-bawa-bryan-raih-penghargaan-internasional/]

Akhirnya, tutur Pandji, mengingat MiGas adalah karunia Allah SWT bagi bangsa dan negara Indonesia, maka lebih bijaklah bilamana dalam upaya “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045 guna bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemashalatan rakyat Indonesia, prasyarat konstitusional cabut UU MiGas 2001 sebagaimana tuntutan banyak komponen masyarakat Gerakan Nasional Pasal 33 UUD45 diakomodasi dan UU No 1/1971 tentang Pertamina diberlakukan kembali dengan Adendum antara lain pelembagaan internal bernafaskan GERAKMIGAS di tubuh struktural Pertamina yang terkoneksi dengan kerja-kerja KPK. (Ars)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Dibungkus Privatisasi

Gawat, Rini-Dwi Akan Jual Pertamina

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 18:05:46 WIB
 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – PT Pertamina segera dipriviatisasi alias dijual! Inilah yang dipilih Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyelesaikan hutang-hutang luar negeri PT Pertamina yang mencapai angka triliunan rupiah. Rini sudah memerintahkan Dwi Soetjipto, Dirut PT Pertamina yang belum lama diangkatnya.

“Rini Soemarno memerintahkan PT Pertamina untuk melakukan listing terhadap utang-utang PT Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah, agar tercatat di pasar modal (PT Bursa Efek Indonesia/BEI),” tutur Salamuddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Berbicara dalam sebuah diskusi yang bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Daeng menduga listing tersebut sebagai bentuk refinancing, terhadap utang PT Pertamina. Hanya saja konsekuensinya cara ini justru berpotensi akan meningkatkan utang PT Pertamina, dari dalam dan luar negeri. Padahal utang luar negeri PT Pertamina sekarang telah berada pada situasi membahayakan.

Pengangkatan Dwi menjadi klop dengan agenda ini. Sebab Dwi memiliki keahlian dan pengalaman dalam urusan privatisasi. Bahkan Rini Soemarno setelah pengangkatan Dwi dengan terang-terangan menyebut ada rencana privatisasi. “Ini jelas tidak sejalan dengan visi dan misi Kabinet Jokowi-JK,” tutur Salamuddin Daeng.

Dwi, menurut Daeng, merupakan sosok yang sangat berpengalaman di dalam melakukan privatisasi PT Semen Indonesia, hingga perusahaan ini dikuasai 49 persen sahamnya oleh pihak swasta dan sebagian besar oleh asing. Akibatnya, sepeninggal Dwi, PT Semen Indonesia (Persero) terbelit hutang dan kewajiban sebesar Rp11,476 triliun.

Atas dasar itulah Daeng pesimistis Dwi akan membawa BUMN migas menjadi kuat, transparan dan lebih baik. Sebaliknya Dwi dinilai sebagai sosok yang membahayakan masa depan Pertamina karena bukan tidak mungkin dia akan menjual 100% saham dengan bungkus program privatisasi. Sebagaimana rekam jejak Dwi saat memimpin PT Semen Indonesia.(ris)

TEROPONGZoom LAINNYA

Privatisasi Pertamina, Agenda Lama yang Bangkit Kembali

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 19:15:11 WIB
 
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Privatisasi PT Pertamina kembali mencuat. Inilah agenda lama yang kembali mencuat justru di era Presiden Jokowi yang mengklaim akan menghidupkan kembali semangat Trisaktinya Bung Karno. Sebab penjualan saham BUMN migas pernah menjadi permintaan IMF pada tahun 2000-an.

“Rencana privatisasi Pertamina ini sudah sejak adanya letter of intent (LoI) antara International Monetary Fund (IMF) dan pemerintah, pada Januari 2000 silam,” ujar Farizal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) saat berbicara pada diskusi bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (7/12/14).

Untuk itu Farizal Yuzra dengan tegas menolak adanya rencana privatisasi PT Pertamina yang menjadi agenda dan dikatakan oleh Dwi Soetjipto dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, privatisasi PT Pertamina tak ubahnya menggadaikan sumber daya migas dan menyerahkan kedaulatan migas kepada pihak asing.

“Kita harus memperjuangkan ini (tetap mempertahankan PT Pertamina menjadi milik bangsa-red) menjadi tata kelola di tangan anak bangsa,” kata Fahrizal. Dia mengungkapkan seluruh karyawan BUMN migas bertekad bulat menolak privatisasi ini. Tujuannya untuk mempertahankan PT Pertamina menjadi milik dan dikuasai oleh bangsa Indonesi untuk kesejahteraan masyarakat.

Farizal mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit akibat sumber daya migas dikuasai asing. “Pada waktu RI ingin merebut Irian Barat (Papua), semua kendaraan tempur Indonesia, mangkrak di Makassar karena kehabisan bahan bakar. Saat itu Shell (perusahaan migas Belanda-red) menguasai sumber daya migas di Indonesia,” ujar Farizal.

Pengalaman pahit yang juga ditandai dengan gugurnya pahlawan Yos Sudarso itulah yang membuat Bung Karno melakukan nasionalisasi perusahaan migas. “Tapi entah mengapa, sekarang ada keinginan kembali memberikan penguasaan asing yang lebih besar terhadap pengelolaan migas,” pungkasnya.(ris)

 

Menteri ESDM : Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun ? Itu Ulah Mafia

Jumat, 5 Desember 2014 10:38 WIB

Menteri ESDM: Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun? Itu Ulah Mafia
Kompas
Kilang minyak milik Pertamina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.
Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12/2014) malam, di Jakarta.
”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini Soemarno.
Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.
”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.
Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.
”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.
Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.
Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.
”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.
Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.
”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman. (harian kompas)
 
06
Dec
14

Pangan : Perlu Revolusi Kebijakan Pertanian

logo

http://www.antaranews.com/berita/467595/indonesia-memerlukan-revolusi-kebijakan-pertanian?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

Indonesia memerlukan revolusi kebijakan pertanian

Kamis, 4 Desember 2014 20:54 WIB | 4.204 Views
Pewarta: Ruslan Burhani
Indonesia          memerlukan revolusi kebijakan pertanian

Ilustrasi (istimewa)
Jakarta (ANTARA News) – Kebijakan petani dan pertanian Indonesia tidak cukup hanya melakukan revisi atas kebijakan yang telah ada, tetapi yang paling penting justru melakukan revolusi kebijakan, agar kondisi pertanian semakin sejahtera.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Asmono mengatakan hal itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan, beberapa persoalan bangsa antara lain semakin sulit dan mahalnya usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan, energi dan air serta untuk mengatasi dan memulihkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, masih tingginya ketergantungan impor pangan, masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat dan antar wilayah, jumlah petani dan buruh tani yang semakin berkurang, dan masih tingginya hutang luar negeri Indonesia.

Menurut Dwi Asmono, konsekuensi dari persoalan-persoalan itu justru menguras devisa negara untuk membayar hutang luar negeri yang semakin besar dan membayar impor pangan dan barang modal lainnya yang semakin besar, menyebabkan krisis air dan kerusakan lingkungan yang semakin sulit diatasi.

Oleh karena itu, Dewan Pakar DPP HA IPB yang selama beberapa waktu telah melakukan kajian dan penelitian terkait seluruh persoalan pertanian di Indonesia, berkesimpulan bahwa, hanya revolusi pembangunan pertanian yang bisa menyelamatkan Republik ini.

Atas dasar itu, Dewan Pakar DPP HA IPB telah membuat cetak biru revolusi pembangunan pertanian Indonesia yang dinamakan “Indonesia Agri-Incorporated”. Cetak biru ini memuat enam konsep, desain dan strategi revolusi pembangunan pertanian Indonesia untuk 30 tahun ke depan.

Revolusi Pembangunan Pertanian yang disusun oleh Dewan Pakar DPP HA IPB mencakup revolusi 6 (enam) aspek penting dan utama pembangunan pertanian, yakni: (1) revolusi pengembangan kelembagaan pertanian, (2) revolusi pengembangan kepemimpinan dan SDM pertanian, (3) revolusi pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, (4) revolusi pengembangan komoditas pertanian, (5) revolusi pengembangan infrastruktur pertanian, dan (6) revolusi pengembangan kebijakan pertanian.

Selanjutnya, DPP HA IPB bersama Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB akan menyelenggarakan workshop untuk membahas hasil kajian dan penelitian pembanguan ekonomi Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014 di IICC, Bogor, Jabar dengan melibatkan seleuruh pemangku kepentingan di Indonesia. Menko Perekonomian Sofyan Djalil dijadwalkan akan membuka acara ini.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2014

I

02
Dec
14

MiGas : Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur

Div of Oil and Gas Logo

http://obsessionnews.com/obligasi-infrastruktur-saja-cabut-subsidi-silang-bbm-ke-infrastruktur/

Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur

Posted on 01/12/2014 | 06:57 by FiraJakarta – Kalau mengikuti logika BBM (bahan bakar minyak) ekonom senior Kwik Kian Gie, maka logika BBM Jokowi (Joko Widodo) yang berdalih mengalihkan sebagian dari pendapatan negara lewat mekanisme kenaikan harga BBM Rp2.000 itu, sebenarnya adalah subsidi silang BBM ke sejumlah mata anggaran produktif seperti infrastruktur.“Artinya, rakyat bayar Rp2.000 per liter BBM untuk subsidi pembiayaan sector-sektor produktif. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung saja pemerintah menarik dana rakyat Rp2,000 itu melalui mekanisme penggalangan dana semisal obligasi infrastruktur, sehingga tidak akan terjadi dampak bola salju seperti kenaikan biaya-biaya transportasi, pangan dan seterusnya berujung heboh gejolak sosial,” ungkap Inisiator Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH kepada Obsession News, Senin (1/12/2014).Apalagi, lanjutnya, apabila tidak ada bantahan setara dari Presiden Jokowi melalui Menko Perekonomian terhadap logika BBM Kwik Kian Gie: “Istilah ‘BBM Bersubsidi’ adalah Pembohongan Publik!”Berapa sebenarnya keuntungan Pemerintah dari minyak (asumsi bensin premium)? 1 barel = 159 liter1 USD = Rp12.000. Menurut Kwik, biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin adalah 10 USD, atau jika dalam Rupiah 10 : 159 x 12.000 = Rp754,7 (dibulatkan) = Rp755/liter.

Jadi, tegas Pandji, sebenarnya dengan menjual premium Rp6.500/liter, Pemerintah sudah untung sebesar 6.500 – 755= Rp5.745/liter. “Sekarang tinggal dikalikan berapa liter kebutuhan (konsumsi) dalam negeri, itulah ‘keuntungan’ yang diperoleh Pemerintah dari hasil jualan bensin premium pada rakyatnya sendiri! Minyak dari perut bumi sendiri!” beber pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini.

Menurut UUD’45 Pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia: ditanggung Pemerintah. Gratis…???!!!, malah rakyat disuruh beli dengan harga Rp6.500?. Pemerintah mau ambil untung berapa rupiah lagi dengan menaikkan BBM menjadi Rp9.500? Subsidi itu ada kalau Pemerintah merugi, artinya harus ‘nombokin’ (memberi bantuan tunai).

“Kenyataannya dengan menjual Rp6.500 per liter, Pemerintah masih untung ‘untung besar’. Lantas, di mana letak subsidinya? Pemerintah selalu bilang ‘rugi, tekor, dan lain-lain…!’ Di mana ruginya? Di mana tekornya?” tanya Pandji yang juga mahasiswa teladan ITB tahun 1973.

Istilah ‘BBM bersubsidi’ adalah pembohongan publik! Sekarang yang juga menjadi pertanyaan adalah “Adakah negara-negara di dunia ini yang menjual minyaknya (untuk konsumsi dalam negerinya) dengan harga di bawah harga pasar (harga New York Mercantile Exchange/NYMEX)?”

Jawabnya ada! Beberapa negara yang menjual minyak di bawah harga NYMEX, di antaranya Venezuela Rp585/liter, Turkmenistan Rp936/liter, Nigeria Rp1.170/liter, Iran Rp1.287/liter, Arab Saudi Rp1.404/liter, Libya Rp1.636/liter, Kuwait Rp2.457/liter, Qatar Rp2.575/liter, Bahrain Rp3.159/liter, Uni Emirat Arab Rp4.300/liter.

“Selama bertahun-tahun, rakyat cuma ‘dikibulin’ Pemerintah! Akan terus berlanjut pada masa pemerintahan Jokowi-JK,” tandas Pandji yang juga Koordinator BaMus NasPan45 dan Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia. (Ars)

Jakarta, 1 Desember 2014
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Oil & Gas Plants

On 12/01/2014 10:56 PM, Awind wrote:

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/01/078625552/Tiga-Kebijakan-Jokowi-Ini-Menuai-Kecaman

Senin, 01 Desember 2014 | 09:10 WIB

Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman

Presiden Joko Widodo saat mengumumkan 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. Jokowi memberi nama kabinetnya Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Sebulan lebih menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo membuat berbagai terobosan dan kebijakan baru. Banyak kebijakan baru yang dipuji, tapi ada pula yang menuai banyak kecaman dari berbagai pihak.

Kecaman terhadap kebijakan Jokowi datang dari berbagai kalangan, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga aktivis hukum. Berikut ini beberapa kebijakan Jokowi yang kontroversial:

1. Menaikkan harga BBM bersubsidi

Pada 7 November 2014, Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kini, harga bensin Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Jokowi beralasan, sebagian subsidi BBM dicabut karena lebih baik digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Namun sebagian kalangan menolak kebijakan ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di berbagai daerah, sebagian di antaranya berujung kerusuhan. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan kebijakan ini tidak pas sebab harga minyak dunia sedang turun. (Baca: Eks Wakil Jokowi Segera Demo Kenaikan Harga BBM)

2. Mengangkat Jaksa Agung dari partai

Pada 21 November 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat M. Prasetyo, anggota DPR dari Partai NasDem, sebagai Jaksa Agung. (Baca: 3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo) Hal ini mengundang kecaman, terutama dari aktivis hukum. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, misalnya, merasa pemilihan Prasetyo merupakan titipan partai, sehingga Kejaksaan Agung rawan diintervensi. Emerson menyarankan Jokowi memasang target kerja 6-12 bulan bagi Prasetyo sebagai acuan penilaian. (Baca: (Baca: Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Aktivis Berduka)

3. Melarang menteri datang ke DPR

Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat yang melarang menteri datang ke DPR. Alasan Jokowi kala itu adalah kondisi DPR tengah tidak kondusif akibat persaingan antarkoalisi yang berebut kekuasaan. Keputusan Jokowi ini mengundang protes dari anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa Jokowi malah merugikan pemerintahnya sendiri karena, tanpa DPR, para menteri tidak akan mendapat anggaran. “Angggarannya dari mana? Dari langit?” Belakangan, partai anggota Koalisi Indonesia Hebat mendapat pemberitahuan bahwa larangan itu telah dicabut. (Baca: Seskab: Larangan Menteri ke DPR Masih Berlaku)

80b24-minyakjadibbm

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-
Meski memiliki seluruh saham PT Pertamina, namun pemerintah memiliki hutang Rp 46 Triliun kepada BUMN migas ini. Tahun 2015 hutang ini harus dikembalikan karena sudah jatuh tempo. Nah lho.

Menurut Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, hutang sebesar itu adalah dana pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selama periode 2013-2015. Penggunaan dana PT Pertamina untuk pengadaan BBM bersubsidi nyaris berlangsung bertahun-tahun.

Akibat beban seperti inilah PT Pertamina mengalami kesulitan untuk membangun infrastruktur migas. Padahal ketersediaan infrastruktur migas ini sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau konsumsi BBM di dalam negeri.

“Ini ke depannya kita harapkan segera diperbaiki, dan sehingga komunikasi semua pihak bisa jelas. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi sesama menteri saling terbuka,” kata Rini dalam rapat dengan DPD dikomplek parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/14).

Tak hanya itu, akibat beban hutang pemerintah serta kesulitan membangun infrastruktur migas ini menjadikan PT Pertamina terhambat mengembangkan bisnisnya. Sebab, dana perusahaan yang seharusnya untuk investasi digunakan oleh negara.

“Bagaimana Pertamina dapat mengalahkan Petronas, keuntungan Pertamina dimasukkan ke dalam devisa negara,” ujar Rini yang juga mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk ini.(ris)

res : Hadiah tahun baru 2015 makin meluas-luas, dimana titik luas ini berhenti?

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/113100826/Siap-siap.1.Januari.2015.Harga.Elpiji.12.Kg.Naik.Lagi

Siap-siap, 1 Januari 2015 Harga Elpiji 12 Kg Naik Lagi

Rabu, 10 September 2014 | 11:31 WIB

Tabung ElPiJi
 

:KOMPAS/HERU SRI KUMORO Buruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta,beberapa waktu lalu.

Terkait

  • Gunakan Saluran Pipa, Konsumen PGN Tak Terkena Dampak Kenaikan Elpiji
  • Harga Elpiji 12 Kg Naik, Elpiji 3 Kg Kena Dampaknya
  • Ini Cara Bisnis Katering Siasati Kenaikan Harga Elpiji
  • Elpiji 12 Kg Naik, Warga Buru Elpiji 3 Kg

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budyo mengumumkan kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per kilogram atau Rp 18.000 per tabung. Lazimnya, kenaikan harga elpiji dilakukan setiap 6 bulan.

Hanung mengatakan, pihaknya menaikkan harga elpiji pada 1 Januari dan 1 Juli. Akan tetapi, pada Juli lalu Pertamina tidak menaikkan harga elpiji lantaran bersamaan dengan hari raya Idul Fitri.

“Kenaikan di 1 Juli itu kita undur karena pertimbangan ada Idul Fitri. Jadi kita baru bisa naikkan tanggal 10 September ini,” kata Hanung dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (10/9/2014).

Oleh karena itu, lanjut Hanung, Pertamina akan kembali menaikkan harga elpiji 12 kilogram pada 1 Januari 2015 mendatang. Adapun kenaikan harga tersebut dikatakannya sebesar Rp 1.500 per kilogram, sama seperti kenaikan pada hari ini.

Dalam menyongsong kenaikan harga elpiji, ujar Hanung, Pertamina juga melakukan sosialisasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan dan pengguna elpiji secara berkelanjutan.

“1 Januari 2015 kita naikkan kembali sekitar Rp 1.500 per kilogram. Karena Pertamina merupakan BUMN yang sahamnya seluruhnya dimiliki pemerintah dan dampak penggunaan elpiji ke masyarakat luas bisa berdampak ke inflasi, kami akan informasikan dan konsultasi dulu ke pemerintah,” papar Hanung.

Adapun penyesuaian harga elpiji sebesar Rp 1.500 per kilogram yang diberlakukan mulai hari ini menurut Hanung akan dapat mengurangi kerugian elpiji Pertamina sebesar Rp 452 miliar untuk tahun ini. Sementara itu, prognosa kerugian Pertamina dari gas non subsidi akan turun dari Rp 6,1 triliun menjadi Rp 5,7 triliun.
baca juga: Mulai Hari Ini, Harga Elpiji 12 Kg Naik Rp 18.000 Per Tabung

30
Nov
14

IpTek : Keahlian Dominasi Dunia, 4 Virus Anti Kaya, Ancaman Nuklir Alien

Jakarta45

Keahlian yang Diperlukan Untuk Mendominasi Dunia

Sebenarnya Untuk Sukses Dalam Berbagai Bidang, Keahlian Apa yang Anda Butuhkan?

*Catatan Editor: Tiap hari Sabtu dan Minggu, Studentpreneur akan menerbitkan artikel bersifat tips dan opini milik ahli-ahli luar negeri yang disegani. Para ahli mengirimkan naskah dalam bahasa inggris, dan kami terjemahkan untuk Anda. Kali ini penulis adalah James Faghmous, praktisi teknologi, Ph.D, serta pengajar di Universitas Minnesota, Amerika.* 

Dalam usaha keras saya di bidang akademik dan kewirausahawanan, Saya secara terus menerus mencoba mengidentifikasi sifat-sifat apa yang membentuk seseorang sebagai self-starter yang sukses, semacam skill penting di dalam lingkungan yang tidak terstruktur seperti lab riset atau saat mencoba membangun suatu perusahaan. Tolak ukur yang kebanyakan orang pakai ketika mencoba mengetahui keahlian seseorang adalah kesuksesan orang tersebut pada waktu lampau. Ketika anda menunjukkan kesuksesan anda pada masa lalu, orang akan beranggapan bahwa anda juga akan sukses di masa depan. Contoh kecilnya saja, banyak profesor yang tidak akan membimbing penelitian mahasiswanya bila si mahasiswa tidak mengambil mata kuliahnya dan mendapatkan nilai yang tinggi. Meskipun begitu, pedoman ini tidak serta merta benar. Sebaliknya, fokus saya disini adalah satu keahlian seseorang yang bisa jadi terbaik pada salah satu hal.

Keahlian yang Diperlukan Untuk Mendominasi Dunia mendominasi dunia keahlian yang diperlukan keahlian untuk sukses Keahlian yang Diperlukan Untuk Mendominasi Dunia [Studentpreneur]

Hal ini agak diluar nalar, terutama bagi para pemula yang seharusnya mencari seseorang yang memiliki banyak keahlian untuk sebuah perusahaan baru. Meskipun begitu, di berbagai aspek, orang-orang yang paling sukses biasanya adalah orang yang ahli dalam satu hal. Karena jika anda bisa membuktikan bahwa anda ahli dalam satu hal, kemungkinannya besar, dalam situasi yang tepat, anda akan menjadi ahli dalam hal lain di masa yang akan datang.

Coba anda pikirkan. Pelajar lulusan terbaik adalah seseorang yang pada saat dia lulus dia ahli dalam topik tertentu-bahkan lebih ahli dari pembimbing dan rekan-rekannya. Wirausahawan yang sukses adalah mereka yang benar-benar memahami pasar, pelanggan, dan tren terbaru. Lebih dari investor, pesaing, dan anggota dewan.

Saat Saya masih menempuh studi saya di New York, saya bekerja sambilan sebagai bagger (seseorang yang memasukkan barang belanjaan ke kantong belanjaan) di sebuah supermarket lokal. Saya mempunyai rekan kerja yang bernama Muhammed. Dia adalah sesorang pria setengah baya yang pendek berbadan gempal dan memakai sabuk penopang punggung, mungkin karena dirinya sewaktu muda sering mengangkat benda berat. Sabuk itu juga berfungsi untuk menyimpan segala macam benda-benda menarik (semacam sabuk Batman). Muhammed adalah seorang karyawan lama yang sering menggunakan guyonan lama kepada setiap pelanggan saat akan pulang. “Karena anda pelanggan favorit saya, saya akan memberi anda tanda terima gratis, jangan bilang siapa-siapa!”. Meskipun anda mungkin tidak peduli dia kasir lawas atau bukan, Muhammed sangat hebat dalam menyimpan uang pelanggan. Kapan pun ketika pelanggan mengecek sesuatu (meskipun dia sedang tidak di depan mesin kasir) dia segera mengidentifikasi barang-barang belanjaan yang sedang promo dan segera mengambil kupon promo untuk barang-barang tersebut dari “Sabuk Kelelawar”-nya. Skill semacam itu sangat jarang untuk ditemukan. Jika saya ingin mempekerjakan Mohammed, tantangan utama saya adalah memposisikan dirinya di posisi yang sama menyenangkannya seperti “membagikan kupon”. Entah itu layak atau tidak, Muhammed mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang pengusaha dengan tenang, rendah hati, dan secara terus menerus menjadi yang terbaik di satu hal.

Jadi, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli adalah: kerendahan hati, akal, dan fokus (bekerja lebih keras dan lebih serius ketimbang orang lain). Penjelasan semua itu akan dibahas di postingan selanjutnya. Mari berdiskusi di kolom komentar! Anda juga bisa mendapatkan informasi bisnis anak muda kreatif melalui Facebook atau Twitter Studentpreneur. [Photo Credit: Hancock]

 

Artikel Bisnis Terpopuler Hari Ini:

Gadis Cilik yang Dianggap Anak Ajaib di Bisnis Fashion Indonesia

Inspiratifnya Pendiri Aqua yang Dulu Dihina-hina dan Diremehkan

Cara Menjadi Kaya Ala Milliarder Luar Negeri (Graphical)

James Faghmous

James H. Faghmous, Ph.D. adalah praktisi teknologi dan juga pengajar di Department Teknik Komputer, Universitas Minnesota

 

Berita Lainnya

Garuda Mabur4

4 Hal yang Bikin Anda Susah Kaya

Menjadi sukses dan kaya raya mungkin menjadi impian sebagian besar orang di dunia. Sayangnya, hanya segelintir orang yang beruntung dan bisa menjadi pengusaha sukses hingga miliarder terkaya dunia.

Lantas mengapa Anda merasa begitu sulit untuk menjadi kaya?

Anda hanya bisa menjadi kaya ketika memiliki niat dan tekad yang bulat. Jangan pernah takut untuk mencoba dan selalu memanfaatkan peluang yang ada merupakan salah satu kunci untuk menjadi kaya.

Bahkan berpikir negatif bisa menjadi salah satu hambatan yang membuat Anda tak pernah bisa kaya. Hindari berbagai sikap yang dapat menjauhkan diri dari kekayaan besar.

Berikut empat hal yang dapat membuat Anda susah kaya seperti mengutip laman wallstcheatsheet.com, Sabtu (29/11/2014):

Tak punya rencana

1. Tak punya rencana masa depan
Banyak orang ingin kaya, tapi jika Anda tak pernah merencanakannya dengan matang, itu hanya akan menjadi impian belaka. Tanpa rencana yang matang, Anda tak akan pernah kaya dan Anda hanya akan mencari alasan betapa banyak kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi.
Anda bisa menyewa perencana keuangan jika sulit mengatur keuangan pribadi.

2. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan

Anda tak akan pernah bisa kaya jika mengeluarkan uang lebih banyak daripada pemasukan. Itulah mengapa Anda harus membuat rencana pengeluaran uang.

Semua itu dilakukan agar Anda bisa mengendalikan pengeluaran dan menyisakan uang untukk ditabung. Mulai dari sekarang, jika Anda punya hobi membeli barang-barang mewah, hindari menggunakan kartu kredit dan mulai menabung.

Tak punya investasi

3. Tak punya investasi

Selain tabungan, investasi sejumlah uang juga harus dilakukan setiap bulan. Anda dapat memilih bisnis mana yang akan digeluti dan mulai serius berinvestasi ke dalamnya.

Berinvestasi merupakan bentuk pengeluaran uang yang justru akan menambah pemasukan.

4. Tak yakin bisa kaya

Anda harus yakin ingin kaya, dan dengan begitu Anda bisa kaya. Beberapa orang merasa tak bisa kaya karena orangtuanya miskin atau tak punya gelar sarjana.

Orang-orang yang berpikir seperti tak akan pernah kaya. Ingat, banyak juga miliarder sukses yang tak pernah lulus kuliah seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Steve Jobs.

Berpikir negatif akan menjadi hambatan bagi orang tercerdas sekalipun untuk menjadi kaya. Jika terus berpikir tak punya modal, tak pantas kaya, tak cukup hebat atau pintar, maka selamanya Anda tak akan pernah sukses. (Sis/Ndw)

Berita Lainnya

merah-putih

Bumi Diprediksi Dibom Nuklir oleh Alien karena Berisik Seperti Mars

Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha

TRIBUNNEWS.COM, AMERIKAT SERIKAT – Penduduk Bumi diprediksi bakal musnah, karena ledakan bom nuklir mahadahsyat yang ditembakkan ras cerdas dari luar angkasa (alien).

Prediksi tersebut, seperti dilansir Mirror.co.uk, diutarakan Fisikawan Plasma Dr John Brandenburg, dalam Rapat American Physical Society di Illinois, Amerika Serikat, Sabtu (22/11/2014) pekan lalu.

“Ini bukan mengada-ada. Ada bukti penduduk Planet Mars dulu juga musnah karena ditembak bom nuklir oleh ras alien yang lebih cerdas. Alasannya sepele, karena Mars terlalu berisik, seperti Bumi saat ini,” tutur John.

Teori itu, kata dia, didasarkan data yang didapat Xenon-129 (robot NASA) di atmosfer Mars. Juga terdapat kepingan uranium dan thorium di permukaan Mars. “Itu adalah contoh adanya ledakan akibat termonuklir,” imbuhnya.

John menuturkan, Mars dulu sama seperti Bumi. Misalnya, memiliki iklim, rumah, tanah bercocok tanam, kehidupan hewan, dan peradaban semaju orang Mesir kuno.

“Tapi, akibat planet itu terlalu berisik, karena penduduknya banyak, ada ras alien yang kami yakini lebih cerdas tak suka. Untuk memastikannya, kita harus pergi ke Mars melakukan penelitian lapangan,” tandasnya.

Baca Juga:

Bumi Diprediksi Dibom Nuklir oleh Alien karena Berisik Seperti Mars

Marcell Siahaan Tak Masalah Dicap Pria Melow

Aksi Profit Taking Bikin Dana Kelolaan Reksadana Turun

30
Nov
14

Maritim : Terlalu Lama Kita Punggungi Laut [MenKP Susi P]

can-stock-photo_csp17923787
KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 13:33 WIB

Menteri Susi: Terlalu Lama Kita Memunggungi Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.COSurabaya – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para nelayan agar tidak saling ngototmempertahankan perairannya masing-masing. Susi prihatin dengan masih terjadinya bentrok antarnelayan di tengah laut hanya gara-gara merambah ikan hingga perairan yang diklaim merupakan wilayah nelayan setempat.

“Masalah seperti ini perlu dipikirkan karena laut kita laut Republik Indonesia, bukan milik perorangan,” ujar Susi saat memberi sambutan pada acara penganugerahan Otonomi Award 2014 Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi di Empire Palace Surabaya, Rabu malam, 26 November 2014. (Baca berita lainnya: Menteri Susi Bakal Larang Alih Muatan Barang di Laut)

Selain Susi, acara tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, dan para bupati/wali kota atau pejabat yang mewakilinya se-wilayah Jawa Timur.

Menurut Susi, klaim nelayan di sebuah daerah bahwa ikan di perairan tersebut menjadi hak nelayan setempat tidak bisa dibenarkan. Sambil berseloroh, Susi mengatakan bahwa ikan bisa datang dari mana saja. “Apakah perlu ikan tersebut ditanya KTP-nya?” ujar Susi, disambut tawa hadirin. (Baca:Tak Lulus SMA, Menteri Susi Ajari Mahasiswa)

Susi menambahkan, luas perairan Indonesia nomor dua di dunia. Namun ironisnya, ujar dia, ikan yang dihasilkan malah nomor lima di ASEAN. Susi mengatakan hal seperti itu bisa terjadi karena Indonesia terlalu lama memunggungi laut. “Sudah waktunya kita menghadap ke laut agar seluruh potensinya bisa tergarap dengan baik,” ujarnya.

Karena memunggungi laut, tutur Susi, banyak kekayaan perairan Indonesia justru diambil oleh nelayan asing. Dengan perubahan mind-set ini, ia berharap kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati oleh nelayan lokal dan menyejahterakan kehidupan mereka. “Selama ini ikan-ikan kita tak sekadar diambil oleh nelayan asing, tapi sudah dikeruk,” ujar Susi. (Baca juga: Takut Menteri Susi, Thailand Hati-hati Tangkap Ikan)

KUKUH S. WIBOWO


Berita Terpopuler:

On 11/28/2014 11:06 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/102287-ini-cara-perbankan-tertarik-membiayai-pembudidaya-ikan.html

Ini Cara Perbankan Tertarik Membiayai Pembudidaya Ikan

  • Print
  • Email
Created on Friday, 28 November 2014 00:34
alt

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA/Wahyu Putro)

Semarang, GATRAnews-Pembudidaya ikan di Tanah Air mesti menyimak pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang pemubudidaya harus mandiri. Artinya pembudidaya tidak sekadar sukses di bidangnya tapi harus mampu menggunakan produk-produk dalam negeri, mulai dari penggunakan benih induk unggul lokal hingga produk lokal lain.
Selama ini yang dilakukan terhadap pembudidaya dengan memberikan bantuan agar tumbuh menjadi lebih besar. Tapi dengan kebijakan menteri yang baru sudah saatnya pembudidaya ini didorong untuk ke arah mandiri.

“Kemandirian bukan berarti pembudidaya mandiri usahanya, kelompok,dan kawasannya mandiri, tapi input produksinya juga mandiri, peralatan dan lain-lain sudah bisa diproduksi di dalam negeri,” ujar Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dihadapan peserta Forum Evaluasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya di Semarang, Kamis (27/11).

Apalagi, lanjut Slamet, peningkatan produksi sektor perikanan ditargetkan peningkatan dua kali lipat pada tahun 2019 sebesar 40 juta ton, sekitar 82,5 % berasal dari perikanan budidaya.

“Target yang ditetapkan ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan dicapai. Pemerintah akan terus mendorong pencapaian peningkatan produksi perikanan budidaya ini melalui penerapan teknologi yang efisien, efektif dan ramah lingkungan. Di samping itu juga mendorong munculnya wirausaha baru di bidang perikanan budidaya, karena usaha di bidang perikanan budidaya merupakan usaha yang menjanjikan,” tambah Slamet.

Sejak 2011-2013, sebanyak 9.730 paket PUMP Perikanan Budidaya telah disalurkan dan 85 % berhasil memunculkan wirausahawan baru di bidang perikanan budidaya. Ke depan, pola pemberdayaan wirausaha pembudidaya ikan akan di arahkan menjadi wirausaha yang mandiri dan tangguh.

“Wirausahawan pembudidaya ikan ini merupakan pelaku bisnis perikanan budidaya dan akan diarahkan untuk mengembangkan Bisnis Akuakultur yang Mandiri dan Tangguh,” lanjut Slamet.

Ke depan bantuan ke budidaya dalam bentuk ke arah kemandirian, seperti dalam bentuk sarana produksi, pelatihan tenaga (SDM), termasuk mengawal pasarnya hingga pengolahannya sampai tuntas. Yang tak kalah pentingnya adalah mendekatkan pada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan untuk memperkuat pembudidaya.

Agar perbankan tertarik terhadap pembudidaya dalam pembiayaan dengan melihat langsung uhasa perikanan yang menguntungkan. Sedangkan pihak pemerintah akan mencari pembudidaya yang sudah mapan untuk direkomendasikan mendapatkan bantuan dari perbankan.

“Kita sodorkan satu usaha yang sudah pasti berhasil, seperti budidaya lele  yang komoditasnya cukup bagus. lalu udang yang menggiurkan dan rumput laut yang bisa mendatangkan keutungan. Bisinis-bisnis perikanan harus paham betul, temasuk kita tunjukkan titik-titik kritis di mana faktor yang menyebabkan kerugian dan perbankan juga harus tahu itu,” kata Slamet.

Kemandirian usaha saat ini sangat diperlukan agar produk perikanan budidaya mampu bersaing di pasar bebas. Mandiri untuk menggunakan induk dan benih sendiri, mandiri untuk memasarkan produk secara mudah dan mandiri untuk mengelola kawasan usaha perikanan budidaya.


Penulis: Arief Prasetyo

On 11/28/2014 11:22 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/akhiri-pencurian-ikan/70149

 

Akhiri Pencurian Ikan

 

Jumat, 28 November 2014 | 6:00

Petugas             menangkap sejumlah nelayan asing yang mencuri ikan di             perairan Papua. [Antara] Petugas menangkap sejumlah nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Papua. [Antara]

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serius menempatkan sektor kelautan, terutama perikanan, sebagai salah satu sektor yang diharapkan menjadi andalan penerimaan negara. Selain mendorong pembangunan infrastruktur kelautan melalui tol laut, pemerintah juga mempertajam kinerja sektor perikanan, antara lain dengan memerangi pencurian ikan (illegal fishing) di perairan nasional oleh kapal nelayan asing. Angka pencurian ikan di Indonesia cukup tinggi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, setahun rata-rata ada 100 kapal ikan asing yang ditangkap, baik karena mencuri ikan maupun izinnya tidak lengkap. Bahkan, hingga Oktober tahun ini, sudah 115 kapal yang ditangkap.

Dampak pencurian ikan jelas merugikan perekonomian nasional. Organisasi Pangan Internasional (FAO) mencatat, nilai kerugian yang dialami Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun. Jumlah sebesar itu mencakup kerugian langsung berupa kehilangan ikan, hilangnya potensi penerimaan pajak, serta hilangnya potensi nilai tambah jika ikan-ikan yang ditangkap tersebut diolah.

Melihat data tersebut, membuktikan betapa pencurian ikan di perairan nasional sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan sudah saatnya diakhiri.

Indonesia, dengan luas wilayah perairan 3,2 juta kilometer persegi, menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak. Dengan garis pantai 95.181 kilometer dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun per tahun.

Potensi sebesar itu tentu sangat menggiurkan. Tak mengherankan jika pemerintah telah mengeluarkan 630.000 izin kapal ikan berbobot di bawah 30 gross ton (GT), dan sekitar 5.300 izin kapan ikan besar berbobot di atas 30 GT.

Ironisnya, dengan perairan yang mahaluas dan potensi ekonomi kelautan yang demikian besar, Indonesia hanya memiliki 27 kapal pengawas perikanan dan 490 unit kapal patroli penjaga pantai dan laut. Artinya, satu kapal patroli penjaga pantai dan laut menjaga wilayah perairan dan pantai seluas 6.673 kilometer persegi.

Hal tersebut diperparah dengan kondisi 70 kapal patroli milik TNI Angkatan Laut, yang bisa beroperasi hanya 10%, dan setiap hari hanya dioperasikan 30% atau hanya tiga kapal patroli. Hal itu akibat terbatasnya anggaran operasional, terutama untuk pengadaan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut jelas membuat upaya pengamanan wilayah perairan nasional dari praktik penangkapan ikan secara ilegal menjadi tidak efektif.

Tak hanya dari sisi jumlah yang minim, teknologi kapal patroli jauh tertinggal dibandingkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Akibatnya, penegakan hukum di laut nasional selalu terhambat. Kapal-kapal asing pencuri ikan dengan cepat mampu meloloskan diri ke perairan internasional sehingga tak terjangkau oleh hukum Indonesia.

Dengan segala keterbatasan itu, pemerintahan Jokowi-JK bertekad menegakkan hukum di laut teritorial dari penjarah ikan. Salah satu yang akan dilakukan adalah menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan yang tertangkap. Selain itu, juga memproses hukum para nelayan dan anak buah kapal yang tertangkap.

Gagasan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ternyata menyulut kontroversi. Pemerintah diingatkan, langkah itu sangat berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pemilik kapal.

Namun, di sisi lain langkah tegas itu didukung banyak pihak. Sebab, selain bagian dari upaya penegakan hukum dan menyelamatkan potensi ekonomi kelautan dari penjarah, langkah tersebut juga bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional.

Pada kenyataannya, selama ini banyak kapal ikan besar yang berbobot di atas 30 GT, yang semestinya mencari ikan di laut lepas, justru menangkap ikan di laut pesisir. Padahal, sesuai aturan hanya nelayan tradisional yang diizinkan mencari ikan di pesisir.

Pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang hendak ditertibkan oleh pemerintah. Sehingga, ada azas keadilan dan demokrasi ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Langkah tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan sejatinya sudah ada payung hukumnya. UU 45/2009 tentang Perikanan, pada Pasal 69 ayat (4) menyatakan, dalam menjalankan fungsinya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Langkah tegas dimaksud tentu agar ada efek jera bagi para pencuri ikan. Terbukti, saat pemerintah mulai mewacanakan rencana penenggelaman kapal pencuri ikan, sejumlah negara mengingatkan para nelayannya agar berhati-hati saat mencari ikan di perairan Indonesia.

Kita berharap, pemerintah tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para penjarah laut kita. Tentu langkah tegas itu dibarengi prosedur hukum, agar tidak ada gugatan dari negara pemilik kapal kepada pemerintah.

Kita menyadari, langkah itu sangat berpotensi mengusik hubungan dengan negara lain. Namun, kepentingan nasional tetap di atas segala-galanya. Pemerintah harus menunjukkan kewibawaan di laut. Sebab, hanya dengan cara itu, semua pihak akan menghormati kedaulatan wilayah kita, baik secara politik maupun ekonomi. ***

 

Soal Penenggelaman Kapal Asing, Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar

Jumat, 28 November 2014 | 05:30 WIB
KOMPAS/Agustinus HandokoIlustrasi: Kapal nelayan asing yang disita.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketegasan pemerintah menghadapi kapal asing ilegal yang masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia menuai berbagai reaksi berbeda. Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketegasan tersebut adalah upaya Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan negeri ini tidak bisa dibeli.

“Masalah kita sekarang, seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya merupakan titik awal awal (agar Indonesia) bisa dihormati oleh bangsa lain,” ujar Retno.
“Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tidak bisa ditawar!” tambahnya.
Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Retno menceritakan bahwa beberapa hari ini pewarta kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai tindak tegas kepada kapal asing ilegal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno menjawab bahwa sebenarnya langkah yang diambil jajarannya itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
“Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement. Ini tidak begitu saja. Ini merupakan hal yang harus dilakukan semua negara. Negara akan dihormati jika bisa menegakkan hukumnya,” kata Retno.
Hal serupa dialami pula oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Senada dengan Retno, Susi juga tegas menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan apa yang seharusnya selama ini sudah dilakukan.
So, we just do what we have to do as a country. Ibu Menteri Luar Negeri bilang, kedaulatan itu tidak boleh dibeli. Saya bilang, kedaulatan itu tidak ada harganya, tidak dijual dan tidak dapat (dibeli). Kalau untuk kedaulatan, anything necessary to do to be done, it has to be done. Nothing else. So?” ucap Susi di pelataran Gedung KKP.
Susi kemudian mengeluhkan wartawan yang bertanya kepadanya. Menurut hemat Susi, seharusnya yang dipertanyakan adalah seberapa perlunya nelayan Indonesia ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan di Malaysia dan Australia.
“Anda harus bilang, oh tidak, sekarang kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat!” ujar Susi.
Lantas, mengenai potensi konflik yang terjadi antara Indonesia dan negara asing akibat keputusan pemerintah, Susi pun tidak ambil pusing. Sekali lagi, dia menekankan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dilecehkan oleh negara lain.
“Kalau karena kedaulatan lalu kita bentrok dengan negara tetangga, ya kenapa tidak? Kan tidak boleh kedaulatan dilecehkan oleh negara,” ucapnya.

Baca juga: Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-ketir” Masuk ke Indonesia
 images Maritime

http://www.antaranews.com/berita/466865/tol-laut-turunkan-biaya-logistik-15-persen

Tol laut turunkan biaya logistik 15 persen

Sabtu, 29 November 2014 22:09 WIB |
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Satoto Ship
ilustrasi Penyiapan Tol Laut Kapal barang curang kering “Ocean Satoko” berbendera Panama berbobot 100.000 DWT yang mengangkut biji besi turun jangkar untuk melakukan bongkar muat, di Pelabuhan PT Pelindo II Cabang Banten, di Ciwandan, Cilegon, Selasa (26/8). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,”

Yogyakarta (ANTARA News) – Tol laut atau Pendulum Nusantara diyakni akan menurunkan biaya logistik 10-15 persen, kata Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional, Nofrisel.Nofrisel saat ditemui di Yogyakarta, Sabtu mengatakan, bahkan tol laut bisa menekan biaya “overhead” perusahaan sebesar 14 persen.”Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,” ucapnya.

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18-22 persen dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35 dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau “ships promote the trade” bukan sebaliknya “ships follow the trade”.

“Seperti di Shanghai, dulu kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana,” tegasnya.

Namun, dia menekankan tentunya tol laut harus didukung dengan adanya konektivitas yang terpadu antarmoda transportasi atau sistem multimoda.

“Barang itu dari laut atau pun udara pasti balik lagi ke darat, ini dibutuhkan konektivitas transportasi yang membuat proses barang, tanpa menimbulkan biaya tinggi,” tuturnya.

Dia mencontohkan seperti pelayaran jarak dekat atau “short sea shipping” yang harus didukung dengan sistem multimoda terintegrasi.

“Artinya, dengan adanya ini tidak menimbulkan tambahan biaya baru,” tukasnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014










Blog Stats

  • 2,540,814 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 141 other followers