Archive for the 'Artikel' Category



16
Oct
09

Dialog Jumat

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:59:00

Qanun Jinayat

ACEH dalam Lindungan Qanun Jinayat

LAPORAN UTAMA

Secara esensial hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia

Senin, 14 September 2009.

Sejarah baru tertoreh di bumi Serambi Makkah, Aceh.  Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dipimpin Tqk Zainal Abidin mengesahkan rancangan qanun menjadi Qanun tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.  Pro dan kontra pun mewarnai hadirnya hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD) itu.

Qanun Jinayat hadir di Tanah Rencong demi menegakkan syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh). Terlebih,  Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)  Aceh, Prof Tgk H Muslim Ibrahim, mengungkapkan, Qanun Jinayat  merupakan  sebuah aturan yang dirancang oleh MPU untuk menyempurnakan tiga qanun sebelumnya yang telah ditetapkan, yakni Qanun Pejudian, Qanun Khalwat dan Qanun Minuman Keras.

Yang menjadi pro dan kontra, dalam Qanun Jinayat  diatur sanksi rajam untuk pelaku perzinaan dan potong tangan bagi pelaku pencurian dan koruptor. Sebagian kalangan menentang disahkannya Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. Mengatasnamakan hak zasi manusia (HAM),  sebagian kalangan aktivis menuding sanksi yang akan diterapkan dalam Qanun itu akan melanggar HAM.

”Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saja, menyatakan, penerapan hukum syariat Islam di Aceh tak melanggar HAM,” tutur  Tgk Muslim. Lalu sebenarnya apa tujuan dari hukum Islam ditegakkan di Aceh? Dengan tegas, ketua MPU Aceh itu menyatakan, Qanun Jinayat hadir untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman dan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

Hal senada diungkapkan Dewan Pakar Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Pusat,  KH Ahmad Mukri Ajie. Menurut Kiai Mukri,  secara esensial hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia di dunia ini.

”Semua teks ayat hukum atau pun hadis-hadis hukum yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dan langsung wahyu dari Allah SWT berpihak kepada kemaslahatan seluruh umat, kebaikan seluruh manusia baik yang Muslim maupun non-Muslim. Rahmatan lil’alamin,” ungkapnya.

Diakuinya,  banyak kalangan yang salah memahami hukum Islam, baik itu terkait masalah keluarga, khususnya perkawinan, waris, ekonomi bahkan hukum pidana. Hukum Islam, kata dia, dianggap sadis dan kejam, karena ada qishas seorang yang membunuh harus dibunuh karena begitu bimbingan Alquran.

Mengapa hal itu harus dilakukan? ”Pertimbangan logikanya, seseorang yang telah berani membunuh saudaranya, mesti seimbang sanksi hukumannya, dia harus dibunuh lagi. Dia berani mengambil HAM orang lain, maka dia juga harus siap untuk HAM-nya diambil,” tuturnya.

Meskipun ada qishash, dalam teks ayat itu ditawarkan lagi sebuah solusi, karena ini ada hubungan perdata. ”Kalau ada pemaafan, pihak ahli korban, misalnya, mengikhlaskan maka Alquran memberikan solusi, pihak yang dimaafkan memberikan diyat semacam penghargaan — bukan ganti rugi — kepada pihak korban yang dia telah memberikan maaf yang sangat mahal itu. Artinya qishash dibatalkan. Ini hebat sekali. Lantas kejamnya di mana?”

Terkait adanya hukum potong tangan, kata dia,  tak mudah bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi itu. Sebab, proses penetapannya harus melalui tahap-tahap pembuktian. Menurut dia,  yang membuktikannya pun bukanlah pribadi, tapi lembaga yaitu peradilan. ”Lembaga qadha namanya. Jadi, majelis hakim yang memproses dan itu bukan sekali-dua kali,” ujarnya menjelaskan.

Pandangan yang sama diungkapkan KH Anwar Hidayat, hakim pada Pengadilan Agama di Jakarta. Menurut kiai Anwar, hukum Islam sangat elastis, tidak kaku dan tidak dogmatis seperti agama lain.  ”Kalau Allah sudah menurunkan hukum jinayat berarti sudah jelas memberikan ketenangan dan ketenteraman batin.

Tgk Muslim menambahkan, betapa hebatnya dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat Aceh setelah tiga Qanun yang berdasarkan syariat Islam diterapkan di  Aceh. ”Kita bisa melihat contohnya masalah sanksi judi yang kali pertama diterapkan di wilayah Bireun. Setelah setahun,  angka kejahatan judi dalam catatan pihak kepolisian turun 40 persen,” ujarnya.

Pihaknya optimis Qanun Jinayat dapat mencegah orang untuk melakukan korupsi dan pencurian. Hukuman pencuri, kata dia,  tangannya dipotong. ”Saya setuju kalau koruptor  juga tangannya dipotong,” cetusnya. Ulama Aceh optimistis Qanun Jinayat merupakan obat mujarab untuk mengatasi problema dunia modern dalam mengurangi kejahatan.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Huzaimah T Yanggo, mengungkapkan, Qanun Jinayat akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Aceh. ”Kalau dulu yang minum-minum bermain judi bisa terlihat di jalan-jalan, sejak diberlakukannya penerapan syariat Islam di Aceh, kondisi tersebut tidak terlihat lagi. Ini artinya penerapan syariat Islam di Aceh berdampak positif,” kata Huzaimah.

Menurutnya,  penerapan syariat Islam di Aceh sudah sesuai dengan Undang-Undang yang diberikan pemerintah kepada Aceh. Pihaknya juga optimis,  jika diterapkan secara benar, syariat Islam akan membuat kehidupan rakyat Aceh akan lebih baik.  damanhuri zuhri

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:57:00

Jinayah

ENSIKLOPEDI

Jinayah (al-jinayah)  berasal dari kata jana-yajni yang berarti akhaza (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.

Dalam Islam dikenal adanya al-ahkam al-jina’iyah atau hukum pidana.  Al-ahkam al-jina’iyah bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari anacaman tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga tercipta  situasi kehidupan yang aman dan tertib.

Jenis tindakan hukum dalam Islam ada yang dapat dikualifikasikan ke dalam golongan kejahatan dan pelanggaran yang telah ditentukan berdasarkan teks-teks suci, seperti Alquran dan sunah. Ada pula yang ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran (ijtihad) manusia atau para ahli hukum.

Rumusan al-ahkam al-jina’iyah sepanjang masih merupakan hasil penalaran terhadap teks-teks hukum Islam lazim disebut al-fiqh al-jina’i. Bila rumusan itu kemudian disahkan oleh penguasa atau lembaga legislatif sebagai undang-undang, maka disebut al-qanun al-jina’i.  Di Provinsi Aceh baru-baru ini disahkan Qanun Jinayat.

Berdasarkan berat-ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayah, dapat dibagi menjadi tiga, yakni hudud, kisas-diat dan takzir. Ketiganya biasa disebut dengan istilah jarimah hudud, jarimah qisas-diah dan jarimah ta’zir.

Jinayah hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tak ada batas terendah dan tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu, hukuman tersebut tak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara.

Hukuman itu harus dilaksanakan menyangkut ketentua Tuhan dan ketentraman serta keamanan. Tindak kejahatan yang termasuk  dalam perkara hudud ada tujuh macam, yakni: murtad,  orang yang keluar dari agama Islam,  Al-bagyu, orang yang tak taat dan memberontak kepada imam yang adil; Hirabah, orang yang memerangi Allah SWT serta rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.

Selain itu, ada zina. Hukuman yang dikenakan  terhadap pelakunya adalah didera 100 kali dan dibuang ke luar negeri selama setahun, jika yang melakukan perzinaan itu masih jejaka atau perawan.  Sedangkan, jika  pelakunya pernah berhubungan badan secara sah (muhsan) dirajam serta dilempar batu hingga meninggal.

Untuk meminum minuman keras hukuman yang dikenakan pada pelakunya didera 40 kali, menurut sebagain pendapat di antaranya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut Umar bin Khattab didera sebanyak 80 kali. Sedangkan untuk pencurian, hukuman yang dikenakan kepada pelakunya adalah potong tangan, jika barang yang dicuri minimal berjumlah satu nisab (seperempat dinar menurut sebagian ulama atau 10 dirham menurut sebagian ulama).   (disarikan dari Ensiklopedi Islam terbitan PT Ichtiar Baru Van Hoeve).

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:56:00

Bukan Asal Rajam dan Potong Tangan

LAPORAN UTAMA

Di Arab Saudi, tidak ada satu orang pun yang dihukum rajam sampai mati dalam 10 tahun terakhir ini.

Tak sedikit kalangan yang alergi dengan hukum Islam. Sebagian kalangan menuduh hukum Islam  yang memberlakukan rajam (melempar orang yang berzina hingga wafat) serta potong tangan bagi pencuri dan koruptor sangat kejam dan melanggar hak azasi manusia (HAM).

Pandangan seperti itu, sesungguhnya tak berdasar. Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Aly, mengungkapkan, pemerintah berkewajiban untuk menegakkan syariat Islam guna mencegah masyarakatnya untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, misalnya terkait dengan perzinaan, pencurian, korupsi, perjudian dan pembunuhan.

“Hukum Jinayat yang mengatur tentang masalah rajam bagi pezina yang telah menikah itu sebagai bentuk pencegahan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan zina,”  tutur Tgk Faisal.  Pimpinan pondok pesantren di Sibreh Aceh itu, mengungkapkan, hukuman rajam kepada pezina tak dijatuhkan begitu saja, namun  diatur dalam Hukum Acara Jinayat.

“Artinya, dalam Hukum Acara Jinayat itu ada aturan jika seseorang bisa dituduh telah berzina, misalnya harus ada empat saksi yakni orang yang adil,” katanya menambahkan. Karena itu , Tgk Faisal  minta pihak-pihak yang menolak terbitnya Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat agar mempolemikkan masalah tersebut, termasuk upaya menakut-nakuti masyarakat.

Menurut dia, di Arab Saudi saja, tidak ada satu orang yang dihukum rajam sampai mati dalam 10 tahun terakhir ini. Hal itu, papar Tgk Faisal,  disebabkan  penerapan hukum rajam tidak mudah.  Pihaknya mengajak umat untuk tak memahami hukum  secara sepotong-potong.

KH Anwar Hidayat, hakim pada sebuah Pengadilan Agama di Jakarta, menegaskan,  hukum Islam sangat elastis dan tidak kaku. Justru dijatuhkannya sanksi berupa potong tangan bagi yang mencuri, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman, rasa tenang dan memberi efek pencegahan, sehingga orang akan takut untuk mencuri.

”Penegasan Alquran yang mengatakan orang yang mencuri harus dipotong tangannya, itu menunjukkan untuk memberi ketenangan dan keamanan bagi umat. Itu pun tentu tidak asal menjatuhkan sanksi, tapi harus melalui proses yang diajukan ke pengadilan  dengan  berbagai bukti serta menghadirkan dua orang saksi laki-laki,”  paparnya Kiai Anwar.

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta,  KH Ahmad Mukri Ajie, menuturkan,  hukum potong tangan tidak begitu saja bisa  dijatuhkan kepada seorang pencuri laki-laki atau pun pencuri perempuan. Menurutnya, memang ada ayat Alquran yang berbunyi as-saariqu was-saariqotu faq-tho’uu aidiyahuma (Pencuri laki-laki dan pencuri wanita maka potonglah kedua tangannya).

Namun demikian, papar Kai Mukri, hendaknya hati-hati dalam membaca dan memahami ayat tersebut. ”Hati-hati membaca teks ayat itu. Eksekusi memotong tangan itu tergantung apakah telah terbukti dia menyandang label sebagai pencuri. Ketika belum terbukti dengan alat bukti dengan data-data dan fakta dalam bentuk saksi, dalam bentuk benda yang dicurinya atau ada indikator lain yang menguatkan dia telah melakukan delik pidana pencurian, seseorang masih terbebaskan dari ancaman hukuman apapun.”

Rasulullah SAW, tutur dia, dalam proses peradilan pidana sangat sedikit sekali mengeksekusi hukum potong tangan. Termasuk hukum rajam bagi pezina. Menurut Kiai Mukri, ketika datang seseorang mengaku berbuat zina, Rasulullah tak serta merta langsung merajam orang tersebut,  tapi terlebih dulu diadili dan diproses cukup lama.

Suatu saat Maiz bin Malik menemui Rasulullah SAW seraya mengaku kalau dirinya telah berbuat zina. ”Saya mengaku berzina ya Rasulullah. Ini pasangan saya.” Dan pasangannya mengaku telah berzina dengan Maiz. Kata Rasul, ”Apakah engkau gila? Jangan-jangan kamu memorinya sudah putus. Sudah pulanglah ke rumah kamu berdua.”

Mereka berdua kurang puas, kemudian keduanya mendatangi Nabi seraya minta dirajam. Kata Rasulullah apa alat buktinya?, perempuan yang dizina Maiz dengan tegas mengatakan, ”Saya hamil.” Rasulullah masih menyuruh pulang karena belum kuat alat buktinya. Sidang yang ketiga menunggu sampai anaknya lahir.

Tapi belum juga cukup bukti, jangan sampai menzalimi anaknya akhirnya ddiberi waktu sampai selesai menyusui. Setelah selesai menyusui, datang lagi untuk minta dieksekusi. Akhirnya, dipanggil semua tokoh masyarakat di lingkungannya. Mereka harus benar-benar jadi saksi untuk melaksanakan eksekusi.

Apa maknanya? Kasus zina yang kelihatan menyeramkan ternyata dalam dataran eksekusi di lapangan tidaklah mudah. ”Begitu sangat hati-hatinya, sehingga nanti ada pihak penuduh di sana, orang yang menyatakan si A berzina tapi dia tidak bisa menghadirkan empat saksi mata bukan lewat video, bukan lewat foto, nggak bisa itu,” papar Kiai Mukri.  Keempat saksi mata itu disumpah.

Ketika saksi terbukti berbohong,  maka hukumannya berbalik kepada yang menuduh. sanksinya 80 kali jilid.  Menurut Kiai Mukri, begitu sangat berhati-hatinya penerapan hukum Islam. Demikian juga  terhadap kasus perampokan, perjudian dan minuman keras. damanhuri zuhri

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:55:00

Syariat Islam

Syariat Islam, Alternatif di Tengah Buruknya Pelayanan

LAPORAN UTAMA

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, sejumlah daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim di Indonesia mencoba menerapkan syariat Islam. Pemerintah kabupaten/kota menerapkan syariat Islam melalui peraturan daerah (perda). Fenomena munculnya penerapan syariat Islam di Tanah Air itu menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk mengembalikan aturan kepada hukum Islam.

Menurut Irfan Noor, peneliti pada Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK-3) Banjarmasin,  dalam hasil penelitiannya bertajuk ”Perda Syariat Islam: Kajian tentang Geneologi Penerapan Syariat Islam di Indonesia” mengungkapkan, maraknya gerakan formalisasi syariat Islam di berbagai daerah ke dalam perda berbasis syariat Islam bukanlah tanpa konteks tertentu.

””Penelusuran atas berbagai kecenderungan di Indonesia menunjukkan bahwa lahirnya gerakan ini terkait dengan buruknya pelayanan negara akibat reformasi yang mengalami pembusukan dari dalam,” paparnya.

Oleh karena itu, papar Irfan, ketika muncul tawaran ideologi alternatif berbasis Islam mampu berkelindan dengan semangat identitas lokal. Maka wacana penerapan syariat  Islam itu direspons sebagai antitesa bagi hegemoni negara pasca Orde Baru yang mulai menurun intensitas atas masyarakat sipil.

Menurut Irfan, syariat Islam tampaknya memenuhi keinginan masyarakat mengenai hukum yang ideal. Dalam penelitiannya, Irfan mengutip sebuah hasil penelitian, pada 2001, orang yang menginginkan hukum Islam mencapai 61,4 persen, Pada 2002, melonjak menjadi 70,6 persen, tahun 2004 naik lagi menjadi 75,5 persen.

Orang yang menginginkan pelaksanaan hukum potong tangan juga meningkat dari tahun ke tahun. ‘ika pada 2001 mencapai 28,9 persen, tahun 2002 ada 33,5 persen dan 2004 sebanyak 38,9 persen responden menginginkan diberlakukannya hukum tangan bagi para koruptor. ”Mereka beranggapan praktik potong tangan mencerminkan ketegasan, keadilan, ketidakberpihakan hukum,” tuturnya.

Selain Provinsi Aceh, kabupaten di Tanah Air yang berhasil menerapkan perda syariat Islam adalah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pemkab Bulukumba dalam mensosialisasikan Syari’at Islam di daerahnya memprioritaskan pada enam segmen keagamaan yang terbingkai dalam ”Crash Program Keagamaan”.

Pertama, pembinaan dan pengembangan pemuda remaja masjid. Kedua, pembinaan dan pengembangan Taman Kanak-kanak (TK) Alquran. Ketiga, pembinaan dan pengembangan majelis taklim. Keempat, pembinaan dan pengembangan perpustakaan masjid. Kelima, (5) pembinaan dan pengembangan Hifz Alquran. Keenam, pembinaan dan pengembangan seni berbusana Islami.

Pemkab Bulukumba menerapkan syariat islam melalui pembembentukan desa percontohan Muslim. Desa-desa percontohan itu, diharapkan bisa menjadi pelopor pemberlakuan syariat Islam dalam sikap-perilaku sehari-hari, dan jadi desa pelopor zakat.  Pada Maret 2005 sudah terbentuk 12 desa percontohan Muslim.

Penerapan perda syariat Islam di wilayah itu tak hanya disambut umat Islam, namun juga non-Muslim.  Umat non-Muslim  merasa  tenteram dengan diberlakukannya perda-perda Syariat Islam.  “Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori  pada sebuah kesempatan.

Menurut dia,  sejak diterapkannya syariat Islam pada 2001,  tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85 persen.  Kini, aidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar.  “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.  Pihaknya juga selalu meyakinkan pihak non Muslim bahwa mereka tak perlu takut pada syariah Islam dan tetap dihormati di Bulukumba.

Berkembangnya penerapan syariat Islam yang diterapkan sejumlah daerah melalui perda mendapat dukungan dari kalangan ulama. Dalam Ijitima Ulama Komisi Fatwa MUI II se-Indonesia pada Mei 2006 lalu, MUI mengeluarkan rekomendasi  yang mendukung perda-perda penerapan syariat Islam seperti di Bulukumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangeran dan lainnya.

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi),  Prof Ustaz Ahmad Satori Ismail mengungkapkan perlunya penerapan syariat Islam dilakukan secara tadrijiyyan (bertahap). ”Agar penerapan syariat Islam bisa diterima oleh berbagai pihak hendaknya dilakukan secara bertahap dan tidak kaku dan bukan asal potong tangan,” tuturnya.

Menurutnya, akidah atau tauhid umat harus diperkuat terlebih dahulu. Kemudian ibadahnya seperti shalat dan hukum-hukum Islam yang lainnya serta kesejahteraan hidupnya. Dengan begitu,  kata dia, umat  bisa menerima penerapan syariat Islam dengan baik. damanhuri zuhri/heri ruslan

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:54:00

‘Qanun Jinayat’

Prof Tgk H Muslim Ibrahim : Qanun Jinayat untuk Menyelamatkan

WAWANCARA

Ketika Qanun Jinayat disahkan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sebagian kalangan merasa keberatan. Mereka pun menuding penerapan Qanun Jinayat akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena adanya potong tangan dan rajam.

”Qanun Jinayat bertujuan untuk menyelamatkan,” tutur Prof Tgk H Muslim Ibrahim, ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada Damanhuri Zuhri dari Republika. Berikut petikan wawancara dengan guru besar Perbandingan Hukum Islam IAIN Ar-Raniry seputar penerapan Qanun Jinayat di Aceh:

Sebenarnya, apa Qanun Jinayat itu?
Qanun Jinayat adalah sebuah aturan yang dirancang oleh MPU dan dibahas semua lini masyarakat, dipublikasikan melalui media massa dan disahkan DPRA (DPRD Aceh) berdasarkan syariah Islam. Sebetulnya landasan utamanya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dengan diizinkannya pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Syariat Islam itu adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, dalam bahasa bisa disebut dengan Islam Kaffah, dan tentunya ini hanya buat orang Islam di Aceh. Kemudian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di tengah jalan lahir juga sejumlah peraturan daerah yang disebut qanun. Qanun itu semacam perda plus. Jinayat itu sebenarnya adalah hukum pidana.

Bukankah sebelumnya telah ada Qanun yang mengatur tentang judi dan minuman keras?
Sebelumnya memang telah disahkan tiga buah qanun yang jinayat juga yaitu tentang khalwat (bersepi-sepian dua orang manusia yang berlawanan), kemudian ada tentang khamar (minum-minuman keras) dan tentang perjudian. Yang dua hal adalah kriminal, semuanya adalah jinayat. Dan semuanya dikenakan sanksi cambuk berkisar antara 3 kali ada yang sampai 12 kali dicambuk.

Ada kendala dalam menegakkannya?
Dalam pelaksanaan, qanun-qanun yang tiga ada kendala sedikit. Karena sanksi Tuhan tidak tersebut dalam ketiga qanun itu, sehingga kalaupun penyelidikan atau penyidikan di polisi tidak selesai dalam satu hari. Karena itu, kami memandang perlu diperlukan penyempurnaan pada ketiga qanun itu.

Jadi Qanun Jinayat yang baru disahkan ini merupakan penyempurnaan?
Dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006, sejumlah aturan di Aceh yang sifatnya qanun tentu perlu disempurnakan dan disesuaikan. Kemudian, dirancanglah penyempurnaan Qanun Jinayat. Ketiga qanun itu digabung menjadi satu qanun, ditambah sejumlah hal seperti ikhthilath (bercampur).
Zina sebelumnya belum pernah ada, kemudian ditambah lagi dengan liwath (homoseksual), musahakah (lesbi) serta pemerkosaan ditambah lagi dengan tuduhan terkait masalah-masalah nama baik, seperti menuduh orang baik-baik berzina itu diperlukan alat bukti. Kalau tidak terbukti maka si penuduh itu yang dikenakan sanksi.
Qanun Jinayat sekarang ini adalah penyempurnaan dari bakal qanun jinayat yang dirumuskan yaitu nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003. Diubah dan dijadikan satu ditambah sejumlah penyempurnaan. Keistimewaannya di dalam Qanun Jinayat diatur perlindungan terhadap saksi.

Yang paling banyak disoroti kelompok yang kontra adalah soal rajam. Bagaimana penerapannya?
Ya, di qanun ini diperkenalkan sanksi rajam. Ini adalah sanksi yang mendasar dalam Islam, karena memang itu termaktub dalam hadis walaupun dalam ayat tidak disebut. Jadi, orang-orang yang telah kawin, punya istri, lalu berzina juga dengan orang lain kira-kira pada dasarnya orang ini sudah tidak bisa diharapkan lagi baiknya. Kejahatannya bisa dimanfaatkan untuk jadi pelajaran bagi orang lain.

Apa manfaat Qanun Jinayat ini?
Qanun Jinayat itu konsepnya buatan Sang Pencipta manusia. Kalau manusia selalu ingin yang terbaik, dia dapat juga hukum yang terbaik. Qanun ini dampaknya sangat besar untuk mencegah orang berbuat kejahatan. Buktinya, setahun setelah Qanun Perjudian diterapkan, angka kejahatan perjudian dalam catatan kepolisian turun 40 persen.
Untuk mencegah terjadinya korupsi, saya setuju kalo koruptor hukumannya dipotong tangan. Menurut keyakinan kami,  itulah satu-satunya obat mujarab untuk mengatasi problama dunia modern dalam mengurangi kejahatan.

Artinya yang dikedepankan adalah kemaslahatan umat?
Betul sekali.  Dalam mukadimahnya disebutkan,  hukum Islam itu sebenarnya bukan berarti terlaksananya potong tangan atau rajam dan cambuk. Tapi hukum Islam itu  bertujuan mencegah orang untuk berbuat kejahatan, karena begitu hebatnya hukuman yang dikenakan.
Penetapan sanksi dalam hukum Islam juga sangat ketat.  Harus ada empat orang saksi. Kemudian dimintai keterangankita  satu-persatu di tempat terpisah, dan harus sama jawabannya. Artinya sanksi itu tidak begitu saja dijatuhkan. Penetapan sanksi terhadap pelanggar Qanun Jinayat memerlukan  proses yang panjang, penelitian dan hukum prosedural yang sangat nyata dan rumit.
Ini semua demi melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari tindakan kejahatan dan pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

Mengapa banyak pihak yang menentangnya?
Memang pada dasarnya masyarakat kita banyak yang tidak tahu tentang hikmah, fadilah, dan manfaat yang dikandung dalam syariat Islam atau jinayat. Ya kita maklumilah karena porsi pendidikan agama di sekolah pun hanya dua jam pelajaran dalam seminggu. Kita lebih banyak mengambil hukum dari Barat. KUHP sampai sekarang dari Barat, peninggalan Belanda. Dan kitapun tidak belajar hukum agama kita.

Ada tudingan sanksi dalam Qanun Jinayat melanggar HAM?
PBB pernah mengirim orang ke Aceh untuk menanyakan masalah penegakan hukum syariat. Mereka sempat mempertanyakan apakah syariah atau hukum Islam yang dijalankan melanggar HAM. Setelah saya jelaskan bahwa hukum cambuk di Aceh bukan model keroyok tapi ada aturannya.
Pertama bila tersangka terlihat aneh ditangkap dibawa ke kantor polisi. Polisinya pun Kepoolisian RI,  bukan polisi Aceh. Setelah disidik mereka dikirim ke kejaksaan RI. Setelah itu baru diserahkan ke Mahkamah Syar’iah. Di sana dikaji. Bila ada keputusan maka eksekusinya dilakukan oleh kejaksaan.
Maka utusan dari PBB itu mengatakan, kalau model demikian tidak melanggar HAM. Kami katakan, hukum Islam itu  bukan  hukum rimba. Artinya penegakkan syariah di Aceh  tidak melanggar HAM Indonesia dan HAM PBB atau HAM internasional.

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:53:00

Pondok Sakinah

Pondok Sakinah, Penginapan dengan Konsep Syariah

MUHIBAH

Tempat penginapan ini menjaga nilai-nilai moral dan agama, tak semata mengejar keuntungan.

Program  berita kriminal di televisi sering menayangkan penggerebekkan pasangan di luar nikah yang sedang berbuat mesum di hotel atau tempat penginapan. Hal itu terjadi lantaran hotel atau tempat penginapan tak menerapkan aturan yang ketat terhadap pengunjung, terutama pasangan yang belum menikah.

Guna mencegah terjadinya praktik perzinahan, salah satu hotel atau pemondokan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat  telah menerapkan konsep syariah dalam menjalankan layanan bisnis penginapannya. Secara tegas dan jelas,  di depan gedung penginapan tersebut terpampang jelas kalimat ‘Pondok Sakinah Penginapan Syariah’.

Pondok Sakinah berada di Jalan Segog, RT 01/01 Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Salah satu tempat penginapan terkemuka di Sukabumi itu  sudah berdiri sejak tanggal 7 Februari 2000 lalu. Lokasinya pun sangat strategis, karena berada di jalur utama penghubung Sukabumi-Jakarta.

Sejak awal berdiri, penginapan milik Hissam Abas itu menawarkan konsep syariah. Tawaran itu justru mampu menarik perhatian para tamu untuk menginap di pemondokan tersebut. Aturan ketat yang diterapkan kepada para tamu yang akan menginap, justru menjadi berkah.

Selama sembilan tahun berdiri dengan menerapkan sistem syariah, dari tahun ke tahun jumlah pengunjung hotel terus meningkat,  terutama pada saat musim liburan. Menurut salah seorang pengelola Pondok Sakinah, Azizah Darusmmartha, pendirian penginapan syariah  menjadi sebuah kebanggan tersendiri.

’’Citra hotel  kan kerap dipandang negatif. Pondok Sakinah mencoba menjaga nilai-nilai moral,’’ ungkap Azizah. Ia menuturkan,  Pondok Sakinah menerapkan nilai-nilai agama dalam pengelolaan hotel. Salah satu aturan yang diperketat,  para pengunjung harus menunjukkan identitas yang jelas untuk bisa menginap di Pondok Sakinah.

‘’Bila membawa pasangan harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat yang sama,’’ ujar Azizah. Jika pasangan tersebut tetap ingin menginap, lanjut dia,  maka kamarnya dipisah jauh  dan dijagai  petugas hotel secara ketat.

Jika tidak aturan itu tak dipenuhi, pihak hotel dengan tegas akan menolak permintaan tamu tersebut. Petugas hotel, tutur Azizah, akan mengusir tahu yang membawa pasangan non-muhrim ke dalam kamar. ‘’Uang sewa kamar kita kembalikan bila ada tamu yang diminta keluar karena melanggar aturan.”

Meski di papan nama tertulis Pondokan Sakinah menerapkan sistem syariah, ternyata masih banyak pasangan di luar nikah yang berniat untuk menginap di hotel itu. Dengan tegas, tutur Azizah, pengelola hotel menolaknya,  karena melanggar konsep syariah yang diterapkan hotel. ‘’Alhamdulillah, meskipun begitu jumlah tamu yang datang tetap banyak, bahkan bertahun-tahun jadi langganan kami,’’ tuturnya. Dengan konsep syariah, para tamu justru merasa nyaman menginap di Pondok Sakinah.

‘’Konsep penginapan syariah menjadikan tamu hotel merasa nyaman. Terlebih hotelnya juga bersih,’’ ujar Yudi Lesmana, (39 tahun), salah seorang tamu di Pondok Sakinah. Yudi mengaku sejak 2004, jika mendapat tugas kantor di wilayah Sukabumi, selalu memilih menginap di pondokan yang menerapkan sistem syariah itu.

Bekerja di hotel syariah ternyata menjadi kebanggan tersendiri bagi  Ari Sandi, salah seorang pegawai Pondok Sakinah. Ia mengaku selalu menolak permintaan pasangan di luar nikah yang henadak menginap di hotel tempatnya bekerja. Meski kerap kali dimarahi pengunjung, Ari menikmati bekerja di hotel yang menjaga nilai-nilai moral dan agama, tak semata mengejar keuntungan.

Pondok Sakinah  menawarkan lima macam jenis kamar mulai dari yang berharga Rp 50 ribu per malam hingga di atas Rp 100 ribu per malamnya. Selain kamar, Pondok Sakinah menyediakan aula untuk kegiatan seminar atau rapat-rapat dengan kapasitas 60 hingga 200 orang. riga nurul iman

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:52:00

Habib Ali Kwitang

Forum Keluarga Habib Ali Kwitang

KOMUNITAS

Habib Ali Alhabsyi merupakan salah satu ulama terkemuka di Indonesia. Nama ulama  yang wafat pada  Desember 1966 telah diabadikan menjadi Majelis Taklim di Kwitang, Jakarta Pusat yang setiap Ahad pagi,  selalu ramai didatangi ribuan jamaah dari berbagai tempat di Jabodetabek.

Pada sebuah acara halal bihalal yang digelar di Gedung Daarul Aitam Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekan lalu, cucu, cicit dan buyut Habib Ali Kwitang telah membentuk Forum Keluarga Habib Ali Kwitang. Ratusan keluarga Habib Ali Alhabsyi, yang kini sudah mencapai generasi keenam hadir dalam acara itu untuk mengenang perjuangan ulama besar yang mengabdikan hidupnya untuk kemajuan agama Islam itu.

Selain dikenal di Tanah Air, Habib Ali Alhabsyi juga populer di luar negeri, terutama Timur Tengah.  Murid-muridnya tersebar luas di negara-negara tersebut. Dia juga memiliki banyak murid di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dia memiliki tujuh anak, dua putera dan lima puteri yang seluruhnya telah tiada. Salah seorang cucu tertuanya kini telah berusia 94 tahun.

Ayah beliau Habib Abdurahman Alhabsyi kelahiran Semarang terkenal pada masanya di kalangan orang-orang berilmu. Dia berkawan erat dan masih keluarga dengan pelukis terkenal Raden Saleh (1816-1880). Makamnya di Cikini berdekatan dengan Taman Ismail Marzuki yang pernah menjadi kediaman Raden Saleh sampai kini banyak diziarahi masyarakat.

Habib Ali Alhabsyi terlahir di Kampung Kwitang, pada Ahad 20 Jumadilakhir 1286 Hijriah bertepatan 20 April 1879. Ketika ayahnya meninggal dunia, Habib Ali masih berusia 10 tahun. Ayahnya berwasiat pada istrinya Nyi Salmah, agar mendidik puternya itu di bidang agama. Maka dalam usia semuda itu Habib Ali pun berangkat ke Hadramaut menuntut ilmu dan belajar pada sejumlah ulama di sana.

Di antara gurunya ialah Habib Ali bin Muhammad Alhabsyi, pendiri dan pengarang kitab Maulud Syimtud Doror yang tiap akhir Kamis di bulan Rabiul Awal diselenggarakan pada peringatan maulud di Kwitang.  Setelah enam tahun menuntut ilmu di Hadramaut, Habib Ali kembali ke Indonesia.

Sebagai remaja yang haus akan ilmu-ilmu agama, dia belajar kepada sejumlah guru. Diantaranya Habib Usman bin Yahya, seorang mufti Betawi. Di samping Haji Abdulhamid di Bidaracina, Jatinegara seorang ulama Betawi terkenal pada masanya.

Dalam usia 25 tahun pada tahun 1311 H Habib Ali untuk pertama kalinya ke tanah suci dan sekaligus mempererat hubungannya dengan beberapa ulama di Makkah dan Madinah. Pada 1342 H untuk kedua kalinya Habib Ali bertolak ke tanah suci.  Sekitar 13 tahun kemudian, Habib Ali kembali ke tanah suci. Dia diterima dengan penuh kehormatan oleh Amir Faisal yang bertugas di Makkah selaku pengganti Raja Abdulazis bin  Saud.

Masjid Kwitang yang megah sekarang ini adalah dibangun atas prakarsanya.   Sebelum tahun 1910 merupakan surau yang terdiri dari bilik bambu dan beratap rumbia. Mushola ini kemudian dibongkar dan diperluas dua kali dari yang telah ada. Pada  1918, Habib Ali memperluas kembali dan dibangun pula di depan masjid sebuah madrasah (sekolah) ‘Unwanul Falah’.

Unwanul Falah merupakan sekolah pertama dengan sistem kelas dan terbuka untuk murid-murid wanita (untuk pertama kalinya). Dengan cepat sekolah ini memiliki ratusan murid dari berbagai tempat di Jakarta dan daerah sekitarnya (kini Jabodetabek).

Di antara murid-murid Habib Ali adalah KH Abdullah Syafei pendiri majelis taklim Assyafiiyah dan KH Tahir Rohili pendiri majelis taklim Attahiriyah dan KH Syafi’ie Alhazami, pendiri puluhan majelis taklim di Jakarta.  Masih banyak lagi murid-murid dan kawan-kawannya termasuk tokoh NU KH Hasyhim Ashari dan KH Wahab Chasbullah.

Dalam dakwah, Habib Ali selalu menegaskan perlunya persatuan umat Islam. Ia tak pernah rela umat Islam diadu domba hanya karena masalah furuhiyah. Tidak heran jika majelis taklimnya terbuka untuk semua golongan. alwi shahab

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:50:00

Silaturahim

Silaturahim Al Irsyad Al Islamiyah

KOMUNITAS

Hari raya Idul Fitri memang telah berlalu, namun semangat untuk saling bersilaturahim dan halal bi halal tetap tidak pernah  surut. Sehingga dengan jiwa yang fitri, segenap keluarga besar Al Irsyad Al Islamiyah tampak begitu bersuka cita kala menggelar acara malam silaturahim Idul Fitri.

Acara itu digelar di ruang pertemuan kompleks perkantoran Perum Pegadaian Jl Kramat Raya No 162 Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam. Di samping jajaran pengurus dan warga Al Irsyad Al Islamiyah, acara juga dihadiri Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni.

Dalam sambutannya, Menag menekankan pentingnya silaturahim dan saling memaafkan sesama Muslim. ”Hari raya Idul Fitri menjadi momentum tepat untuk melaksanakan amalan ini. Saling memaafkan adalah sesuatu yang baik,” katanya.

Menurutnya, halal bi halal adalah istilah yang hanya ditemui di Indonesia dan telah menjadi bagian dari tradisi dan membudaya di tengah masyarakat. Itulah pula yang membuat suasana hari raya semakin istimewa.

Dijelaskan lebih jauh, tradisi saling memaafkan dan silaturahim adalah  ajaran mulia yang perlu terus diterapkan. Terlebih, amalan itu sangat terkait dengan puasa Ramadhan.

Sementara itu Ketua Umum Al Irsyad Al Islamiyah KH Abdullah Djaidi menghimbau warga Al Irsyad untuk meningkatkan kepedulian terutama karena banyaknya musibah yang menimpa di sejumlah daerah.

”Terjadi gempa bumi di Jawa Barat dan Sumatra Barat yang menimbulkan korban jiwa dan harta. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” katanya.

Dikatakan, musibah gempa, banjir dan tanah longsor sejatinya adalah cobaan serta teguran dari Allah SWT. Umat pun diharapkan bermuhasabah, menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Beberapa waktu lalu, sambung Kiai Abdullah, pihaknya membuka posko untuk menggalang bantuan bagi korban gempa. Bantuan yang diterima pun telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan itu, jelasnya, merupakan wujud tanggung jawab sosial seluruh warga Al Irsyad. ”Kami akan memperkuat peran sosial ini, selain terus berkontribusi dalam bidang dakwah dan pendidikan,” Kiai Abdullah menegaskan. yus

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:34:00

Meraih Cinta Illahi

Membantu Korban Bencana, Meraih Cinta Illahi

DIRASAH

Orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah Yang Maha Penyayang.

Bencana terus melanda negeri ini. Belum kering air mata warga  Tasikmalaya, Garut, Cianjur Jawa Barat, gempa bumi berkekuatan 7,6 pada skala Richter kembali meluluhlantakkan sebagian Provinsi Sumatera Barat.  Indonesia pun berduka. Ratusan jiwa meninggal, ribuan luka-luka dan belasan ribu warga kehilangan tempat tinggalnya.

Musibah dan bencana memiliki hikmah dan makna. Dalam Alquran surat at-Taghaabun ayat 11 Allah SWT berfirman, ”Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada surat Asy-Syuura ayat 30 Allah SWT berfirman,” Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mema’afkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

Setiap kali bencana dan musibah terjadi, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk bergerak menolong para korban. Tentu saja menolong sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menolong korban bencana merupakan salah satu cara bagi seorang Muslim untuk dicintai Sang Khalik.

Rasulullah SAW bersabda, ”Orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah Yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di muka bumi, maka kalian pasti akan disayangi oleh Allah yang berada di atas langit.”  Karena itulah, seorang Muslim bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

”Ada ladang surga di sana (daerah bencana),” ungkap Ketua Pengajian Al Islah,  Elly Santosa dalam acara halal bihalal Kelompok Pengajian Gabungan Pondok Indah, Jakarta. Selain akan disayang oleh Allah SWT, setiap Muslim yang menolong saudaranya yang tertimpa bencana juga akan senantiasa selalu ditolong-Nya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, ”Barangsiapa menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya.” Syekh Muhammad Thoriq Muhammad Shalih dalam bukunya Eksiklopedi Amalan Muslim, mengungkapkan, seorang Muslim yang menolong saudaranya dari musibah di dunia, kelak akan mendapat pertolongan Allah SWT di Hari Kiamat.

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.”

Menurut Syekh Shalih, Allah SWT akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.  Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah RA: ”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ”Barangsiapa yang hendak Allah selamatkan dari ujian pada Hari Kiamat maka hendaknya ia mempermudah orang yang dalam kesulitan atau ia memaafkannya.”

Begitu utama dan mulianya menolong korban bencana dalam pandangan Islam. Tak heran, jika para ulama dari berbagai Ormas Islam menyerukan agar umat Islam berlomba-lomba memberi bantu kepada para korban bencana, sesuai dengan kemampuan.

Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional, Syekh Yusuf al-Qaradhawi sempat berpesan, ”Sesungguhnya umat Islam umat harus tetap mempunyai solidaritas dengan saudaranya dalam semua hal, baik dalam suka dan duka, dan keadaan perang ataupun dalam damai.” Menurutnya, sesama muslim wajib saling membantu.

”Sesama Muslim adalah seperti satu tubuh, jika salah satu organ tubuh itu sakit maka yang lainnya juga akan sakit. Jadi, umat Islam diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Muslim yang memiliki rezeki mestinya menyumbangkan hartanya kepada para korban bencana itu,” tutur Ketua Umum Baznas, KH Didin Hafidhuddin.

Upaya kaum Muslim untuk menolong saudaranya yang tertimpa bencana juga dapat menjadi benteng untuk memelihara akidah. Sesungguhnya, pada setiap bencana, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, selalu ada upaya untuk memurtadkan umat. Karenanya, bantuan umat Islam kepada korban bencana yang juga Muslim dapat menyelamatkan dan memelihara akidah saudaranya. heri ruslan

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:25:00

Hak Cipta di Islam

Hak Cipta dalam Pandangan Islam

FATWA


Hak cipta yang orisinil dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga.

Indonesia dikenal sebagai salah satu ‘surga’ peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini.  Di banyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu  seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat sekalipun dijual bebas.

Tak heran,  jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk produk software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data International Data Corporation (IDC), potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun.

Sebetulnya, langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan.. Mereka terus berusaha mencari celah untuk dapat memperdagangkan produk-produk ilegal tadi demi meraup keuntungan. Bahkan, ada pula yang sengaja memalsukan obat-obatan, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Lalu bagaimana agama memandang praktik pembajakan dan pelanggaran HAKI?  Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HAKI.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan  Fatwa  Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI.

”Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram,” papar Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin.  Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.

Bukan hanya hukum negara yang diterabas,praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat an-Nisaa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak).  “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janglah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terkait masalah itu, dalam Alquran surat as-Syu’ara ayat 183 Allah SWT berfirman, ”Dan janganlah kamu merugikan manusia  dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. ”Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” (HR Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit)  Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi’i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.

Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinil dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.

”Ini  sama dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar,”  tutur Wahbah. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya, juga para fukaha tadi, lantas bermuara pada kaidah fikih.

Setidaknya terdapat tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan.  Kedua, menghindarkan masfadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram.

Setelah memerhatikan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup huquq maliyyah (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum (mashun) seperti halnya harta kekayaan.  ”Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,” jelas Kiai Ma’ruf.

Dengan begitu,  sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (al ma’qud ‘alaih). Akad ini mencakup akad mu’awadhah (pertukaran, komersial) dan akad tabarru’at (non komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi  hak cipta dan HAKI. yusuf assidiq

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:20:00

Bencana Kita Semua

Bencana Ini, Bencana Kita Semua

ISLAM DI IBU KOTA

Rakhmad Zailani Kiki
Staf Seksi Pengkajian Bidang Diklat Jakarta Islamic Centre

Seorang rekan yang baru pulang dari Padang, Sumatera Barat dan turut menjadi korban gempa, menunjukan kejengkelannya terhadap komentar yang mengaitkan gempa dengan dosa yang dilakukan masyarakat di sana. ”Kenapa nggak Jakarta aja yang kena gempa?”, ujarnya dengan nada sinis.

Kejengkelannya bertambah ketika ramai beredar berita melalui SMS atau media massa tentang waktu kejadian gempa tersebut yang memang cocok dengan surat dan ayat dalam Al-Qur`an yang berisi tentang murka Allah SWT . Sebagai seorang muslimah, kejengkelannya bukan ditujukan kepada kebenaran ayat dari kitab suci yang juga ia imani. Tetapi, kepada tafsir ayat-ayat tersebut yang kesimpulannya dikembangkan bahwa seakan-akan masyarakat Sumatera Barat adalah ”para pendosa” , dan mereka yang ” di luar sana” adalah orang-orang yang masih suci yang terhindar dari bencana akibat murka-Nya.

Tentu kesimpulan tersebut sangat gegabah dan terburu-buru, terlebih disebarluaskan di saat para korban masih membutuhkan bantuan. Karena, hampir tidak ada bedanya kaum Muslimin yang memiliki kesimpulan seperti itu dengan orang-orang di luar Islam yang mensyukuri bencana tersebut sebagai jalan untuk melakukan upaya pemurtadan dengan dalih korban adalah para pendosa akibat keyakinan yang salah (menurut mereka) yang harus diselamatkan?

Memang, mengkaitkan bencana dengan murka-Nya karena dosa yang dilakuan para korban sudah menjadi sesuatu yang lumrah, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang terkenal religius, yang mayoritas beragama Islam penganut teologi Asy`ariyyah, teologi yang mengkaitkan seluruh persoalan dan peristiwa, termasuk musibah, dengan kehendak dan ketetapan Allah SWT.

Gempa yang terjadi adalah karena murka Allah SWT yang disebabkan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan para korban. Berbeda misalnya dengan penganut teologi Mu`tazillah yang mengkaitkannya dengan perbuatan manusia itu sendiri. Kesalahan konstruksi dan tata letak bangunan di daerah yang memang secara ilmiah rawan gempa adalah biang keladinya, karenanya, yang membunuh para korban tersebut bukan gempa yang disebabkan oleh murka Allah, melainkan bangunan dan tanah yang longsor.

Dua pemahaman inilah yang sadar atau tidak sadar dipersoalan oleh sebagian umat Islam yang disebarkan melalui SMS atau media massa dengan justifikasi Alquran dan hadis dan juga dalil aqli yang semuanya bermuara pada maksud yang sama: menyalahkan para korban karena banyak berbuat maksiat dan dosa atau karena kesalahan membangun.

Menurut Ketua Dewan Pakar Forum Ulama dan Habaib Betawi (FUHAB), Syekh KH Saifuddin Amsir, jika sikap menyalahkan ini dilakukan pada situasi dan kondisi yang tepat, apalagi didukung dengan dalil-dalil yang kuat terlebih yang dalil itu berasal dari Alquran, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak termasuk para korban menerimanya karena akan mendatangkan mashlahat.

Namun, jika disampaikan pada situasi dan kondisi yang kurang tepat, seperti sekarang ini, dimana umumnya para korban dalam stiuasi emosi yang tidak stabil dan dalam keguncangan jiwa yang hebat, justru menjadi sesuatu yang mafsadat, baik bagi si korban karena akan menambah penderitaannya, dan juga umat Islam secara keseluruhan di Indonesia berupa melemahnya ukhuwah Islamiyah, terutama dengan saudara-saudara mereka sesama muslim yang menjadi korban gempa.

REPUBLIKA, Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 01:18:00

Tradisi Pesantren

Memadukan Tradisi Pesantren dengan Sains dan Teknologi

REHAL

Tradisi Pesantren yang ada sejak 800 tahun lalu, kini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Buku ini menyuguhkan kisah para kiai yang memadukan Tradisi Pesantren dengan berbagai aspek modernitas terutama dalam bidang pendidikan. Khususnya yang terjadi antara tahun 1980 hingga 2010.

Sejak tahun 2005, para pimpinan pesantren telah menugasbelajarkan 3.000 santri untuk mengikuti pendidikan sarjana Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) di berbagai bidang studi sains dan teknologi di enam universitas ternama di Indonesia. Yaitu, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair).

Para santri yang telah berhasil menyelesaikan studinya diwajibkan untuk kembali ke pesantrennya masing-masing. Mereka juga diwajibkan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada para santri lainnya. Dengan cara ini diharapkan para santri yang berilmu tersebut bisa memajukan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren.

Langkah-langkah para kiai memadukan Tradisi Pesantren dengan modernitas pendidikan ini menjadi bahasan utama buku ini. Juga diungkap peran Tradisi Pesantren yang mampu memperkuat dan mempercepat keberhasilan pembangunan peradaban Indonesia modern.

Diprediksikan lima tahun ke depan, kiprah para santri yang berilmu pengetahuan tersebut akan menelorkan Tradisi Pesantren baru. Yaitu, santri tidak hanya menguasai kitab saja, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan, khususnya sains dan teknologi. hep

Judul Buku :
Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa.
Penulis : DR H Zamakhsyari Dhofier MA
Penerbit : Pesantren Nawesea Press
Cetakan : September 2009
Tebal Buku : xii+293 hlm

16
Oct
09

Khazanah : Ibn Juljul, Herbalis dari Cordoba

Ibn Juljul, Herbalis

By Republika Newsroom
Jumat, 16 Oktober 2009 pukul 11:10:00

Ibn Juljul, Herbalis dari CordobaMUSLIM HERITAGE

Abu Da’ud Sulayman bin Hassan atau yang dikenal dengan panggilan Ibn Juljul lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 944. Sejak kecil dia sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan dan banyak menghabiskan waktu untuk belajar.

Pada usia 10 tahun, dia sudah belajar tentang tata bahasa dan tradisi masyarakatnya. Lalu pada usia 15 tahun, dia mulai mempelajari ilmu kedokteran. Padahal pada zaman modern ini, ilmu kedokteran baru dipelajari di bangku kuliah.

Pengalaman memelajari ilmu kedokteran pada usia sangat dini, membuat Ibn Juljul, pada usia yang relatif muda sudah sangat terampil dalam ilmu kedokteran dan pengunaan obat-obatan herbal. Menurut catatan sejarah yang dikutip Muslimheritage.com , dia pernah bekerja sebagai dokter pribadi Al-Mu’ayyad Billah Hisyam, seorang Kalifah yang berkuasa pada tahun 977-1009 Masehi. Selama masa pemerintahan Kalifah Al-Mu’ayyad, Ibn Juljul banyak menghabiskan waktu untuk mempraktekkan keahlian medisnya dan menulis karya-karya medis.

Ketertarikan Ibn Juljul dengan obat-obatan terutama herbal sebagai obat alami yang banyak diekstrak dari tumbuh-tumbuhan luar biasa besar. Selain mempelajari pengobatan herbal, dia juga mempelajari farmasi.

Saat mempelajari pengobatan dia banyak berbagi dan berlatih dengan Albucasis atau Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi. Albucasis sendiri merupakan seorang dokter bedah di Cordoba, Spanyol yang menemukan penyakit hemofilia di mana bila penderita mengalami luka, darahnya sulit membeku dan terus mengalir. Albucasis juga menuliskan buku yang sangat populer di dunia kedokteran berjudul At-Tasrif liman ‘Ajiza ‘an at-Ta’lif (Metode Pengobatan).

Baik Ibn Juljul dan Albucasis bekerja dan menulis selama hari-hari terakhir masa kekalifahan di Andalusia ( Spanyol). Menurut catatan seorang ahli sejarah kedokteran yang terkenal di Bagdad yakni Bin Abi Usaybi’a, Ibn Juljul menulis sebuah buku sejarah pengobatan yang berjudul Atibba’wa’l Tabaqat al-Hukama.

Menurut Bin Abi, buku tersebut telah diedit beberapa kali. Buku tersebut dimulai dengan tulisan riwayat ayah Ibn Juljul yang juga ahli obat-obatan. Setelah itu dilanjutkan uraian tentang para ahli obat-obatan yang sangat terkenal sebagai para pendahulunya di Andalusia.

Dia juga menuliskan tentang banyaknya hubungan maupun komunikasi yang baik antara kekalifahan Timur dan Andalusia. Selain itu dia juga menceritakan tentang banyaknya para mahasiswa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan dan melakukan banyak pelatihan.

Ibn Juljul mempelajari ilmu pengobatan herbal yang dilakukan oleh Pedanius Dioscorides, seorang dokter Yunani kuno, ahli farmasi dan ahli botani. Dioscorides sering bepergian guna mencari bahan-bahan jamu dari seluruh wilayah Romawi dan Yunani. Dia juga menulis lima jilid buku dalam bahasa Yunani asli. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul De Materia Medica (Masalah-masalah yang berhubungan dengan medis).

Berdasarkan ajaran dalam buku milik Dioscorides, Ibn Juljul membuat sebuah karya berjudul Maqalah. Dalam karyanya itu dia menuliskan berbagai macam tumbuhan yang penting bagi obat-obatan termasuk sifat tumbuh-tumbuhan tersebut. Dia juga menuliskan efek dari penggunaan tumbuh-tumbuhan tersebut bagi organ tubuh tertentu.

Tumbuh-tumbuhan untuk herbal yang ditulisnya sebanyak 28 jenis, berasal dari India atau tempat-tempat yang ia singgahi dalam perjalanannya melalui rute perdagangan India, 2 dari Yaman, 2 dari Mesir , 1 dari Ceylan, 1 dari Khwarizm, 2 dari kota yang dekat dengan Cordoba. Dalam Maqalah, Ibn Juljul kadang-kadang menuliskan nama orang yang pertama kali menggunakan tumbuhan tersebut untuk pengobatan atau orang yang menceritakan fungsi dan efek penggunaan tumbuhan tersebut.

Ibn Juljul juga pernah membahas tentang batu Bezoar yang dapat digunakan untuk melawan semua racun. Batu tersebut memiliki warna yang kekuning-kuningan dengan garis-garis putih.

Tak hanya itu, dia juga pernah membahas Ribas. Dia menuturkan bahwa menurut salah seorang pedagang kepercayaannya, ribas merupakan sejenis sayuran yang rasanya masam. Ribas dengan akar sangat masam dapat diperoleh di pegunungan yang tertutup dengan salju. Meskipun daftar pengobatan Ibn Juljul memiliki cerita yang eksotis, namun semuanya mengandung elemen medis.

Rupanya karya herbal Ibn Juljul banyak dipelajari oleh para ilmuwan lain. Beberapa ilmuwan lain yang mempelajari metode pengobatan Ibn Juljul diantaranya seorang ahli botani yang bernama Al-Ghafiqi. Dia mengoleksi beragam jenis tumbuh-tumbuhan yang diperolehnya baik dari wilayah Spanyol maupun Afrika. Selain itu, dia juga membuat catatan yang menggambarkan secara detil tentang jenis-jenis tumbuhan dikoleksinya itu. Bahkan seorang ahli sejarah dari Barat yang bernama George Sarton mengatakan, Al Ghafiqi merupakan ahli botani paling cerdas pada masanya.

Deskripsi tentang tumbuh-tumbuhan yang dibuat Al-Ghafiqi diakui sebagai karya yang paling membanggakan yang pernah dibuat seorang Muslim. Pasalnya karya fenomenal Al-Ghafiqi yang judulnya Al-Adwiyah al-Mufradah memberikan inspirasi kepada Ibnu Baytar untuk meneliti tumbuh-tumbuhan dengan cara sederhana seperti yang dilakukan Al-Ghafiqi.

Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Al-Baitar, salah satu ahli Botani sekaligus ahli obat-obatan di Spanyol pada abad pertengahan, juga mengutip empat belas obat-obatan herbal milik Ibn Juljul. Padahal Al-Baitar pun merupakan ahli botani hebat. Dia mengoleksi dan mencatat 1.400 jenis tanaman obat yang diperolehnya saat menjelajahi daerah pesisir Mediteranian dari Spanyol ke Suriah. Salah satu karya Al-Baitar yang paling termasyhur berjudul Al-Mughani-fi al Adwiyah al Mufradah.

Para ahli botani dan medis berjumlah banyak yang mengutip karya Ibnu Juljul menunjukkan bahwa karya Ibn Juljul tentang pengobatan herbal teruji oleh waktu. Selain teruji, karya-karya ia sangat berguna dan bernilai bagi para cendekiawan dan praktisi herbalis baik di wilayahnya sendiri, Andalusia maupun di luar negeri seperti di Maroko

Ibn Juljul menggunakan dan menghormati karya-karya herbal kuno dari Yunani. Namun dia membuat pengembangannya sendiri, bahkan yang sebelumnya tidak pernah ada di Yunani. Kontribusi terhadap dunia medis sangat berharga bagi penggunaan tanaman obat selanjutnya, bahkan di dunia modern ini. itz

16
Oct
09

Misteri : Lingkaran Awan Bercahaya di Moskwa

Misteri Lingkaran Awan Bercahaya di Moskwa
Awan, UFO Bercahaya, atau Supranatural?
Rabu, 14 Oktober 2009 | 09:08 WIB

MOSKWA, KOMPAS.com — Misteri lingkaran awan bercahaya menaungi langit Kota Moskwa, Rusia, beberapa hari lalu. Berbagai spekulasi pun mencuat, mulai dari teori meteorologi, lingkaran UFO, hingga isu seputar kekuatan supranatural.

Namun, seorang juru bicara Badan Meteorologi Moskwa membantah jika fenomena alam itu terkait supranatural. “Gulungan (awan) melintasi Moskwa baru-baru ini, ada intrusi pada udara di Kutub Utara dan matahari bersinar dari barat. Inilah yang menyebabkan efek itu terjadi. Ini murni efek optik, meskipun terlihat impresif,” kata juru bicara yang tidak diungkapkan identitasnya itu.

Namun, tetap saja fenomena itu menyita perhatian dunia. Ribuan pengguna internet berlomba mengakses fenomena itu di YouTube:www.youtube.com/watch


ONO
Sumber : YouTube
16
Oct
09

IpTek : Asteroid Terbesar Kedua di Bimasakti Diindentifikasi Sebagai Purwarupa Planet

Asteroid Bimasakti

Senin, 12 Oktober 2009 08:10 WIB | Iptek | Sains |
Asteroid Terbesar Kedua di Bimasakti Diindentifikasi Sebagai Purwarupa Planet
Asteroid Terbesar Kedua di Bimasakti Diidentifikasi Sebagai Purwarupa Planet
Galaxi Bimasakti (wikimedia.org)

Jakarta (ANTARA News) – Asteroid terbesar di dalam Sistem Bimasakti sebenarnya adalah purwarupa planet, satu blok yang sedang berkembang menjadi planet sesungguhnya yang lebih besar, demikian hasil satu studi.

Beberapa peneliti di University of California, Los Angeles (UCLA), membuat kesimpulan tersebut setelah menggunakan teleskop Antariksa Hubble untuk mempelajari Pallas, asteroid terbesar kedua di dalam Sistem Bimasakti, kata studi tersebut, yang disiarkan di dalam jurnal “Science”, terbitan Oktober.

Pallas, yang namanya diambil dari nama Dewi Yunani, Pallas Athena, berada di sabuk utama asteroid antara orbit Jupiter dan Mars.

Menurut teori pembentukan planet, purwarupa planet adalah awan partikel gas, batu dan debu yang berada dalam proses pembentukan satu planet. Purwarupa planet agak berada di jalur masing-masing orbit lain, sehingga terjadi benturan dan secara berangsur membentuk planet yang sesungguhnya.

“Sangat menggairahkan untuk menyaksikan satu objek perspektif baru ini yang sangat menarik dan belum di amati oleh Hubble dengan resolusi tinggi,” kata mahsiswi tingkat doktor UCLA Britney E. Schmidt, penulis utama studi itu.

“Kami memperkirakan asteroid yang sangat besar ini bukan hanya sebagai blok planet yang sedang terbentuk tapi sebagai peluang untuk meneliti pembentukan planet beku pada waktunya.”

“Memiliki kesempatan menggunakan Hubble, dan melihat citra itu kembali dan memahami secara otomatis ini dapat mengubah apa yang kami pikirkan mengenai objek ini –itu ada buku yang sangat besar dan berat,” kata Schmidt sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi China, Xinhua.

Dengan gambar Hubble, Schmidt mengatakan ia dan rekannya dapat membuat pengukuran baru mengenai bentuk dan ukuran Pallas. Mereka dapat melihat permukaannya memiliki daerah gelap dan cerah, yang menunjukkan benda yang kaya akan air tersebut mungkin telah mengalami perubahan internal dengan cara yang sama yang dilalui planet.

“Itu lah yang membuatnya lebih mirip planet –variasi warna dan bentuk bulat sangat penting sepanjang yang kami pahami, adalah objek dinamis atau benda itu telah memiliki ukuran yang persis sama sejak terbentuk,” kata Schmidt. “Kami kira barangkali itu adalah objek yang dinamis.”

Untuk pertama kali, Schmidt mengatakan ia dan rekannya juga melihat tempat tabrakan besar di Pallas. Mereka tak dapat memastikan apakah itu adalah kawah, tapi depresinya memang menunjukkan sesuatu yang penting lain: bahwa itu dapat membawa kepada keluarga kecil asteroid Pallas yang mengorbit di antariksa.(*)

COPYRIGHT © 2009

16
Oct
09

Nasionalisme : Pertanian Skala Kecil

Pertanian Skala Kecil

KOMPAS, Jumat, 16 Oktober 2009 | 02:51 WIB

Oleh Khudori

Meski tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terasa, krisis keuangan dan pangan belum beranjak jauh.

Pemulihan itu lebih didorong stimulus pemerintah, bukan kekuatan alamiah (sektor swasta). Akibatnya, defisit pemerintah membengkak dan inflasi terdorong naik. Peluang krisis mengikuti siklus ”krisis-pulih-krisis” masih terbuka.

Terancam lapar

Dibanding Juni 2008, harga- harga pangan telah menurun. Namun, harga pangan saat ini masih 63 persen lebih tinggi dari tahun 2005 (IMF, 2009). Karena krisis kembar itu, warga miskin yang 60-80 persen penghasilannya terkuras untuk pangan bagai kaum paria. Triliunan dollar AS digelontorkan untuk memulihkan ekonomi, tetapi siapakah yang menolong warga miskin?

Inilah alasan FAO mengangkat tema Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2009, Achieving Food Security in Times of Crisis. Menurut FAO (2009), akibat tambahan 105 juta warga baru yang kelaparan, jumlah warga kekurangan pangan membengkak menjadi 1,02 miliar atau satu dari enam orang terancam lapar.

FAO menolong mereka dengan dua hal. Pertama, melindungi kelompok paling rentan dengan aneka program jaminan sosial (bantuan pangan, uang, benih/pupuk). Kedua, mendorong investasi pertanian (memperluas/memperbaiki infrastruktur pedesaan, memperkuat pengetahuan warga dalam konservasi sumber daya, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas).

Tidak ada yang baru dari saran FAO. Masalahnya, bagi negara berkembang tak mudah mewujudkan dua saran itu. Investasi misalnya. Menurut hitungan FAO, pertanian negara-negara berkembang membutuhkan suntikan 30 miliar dollar AS per tahun untuk membantu petani. Ini hanya 8,2 persen dari subsidi yang digelontorkan negara maju untuk pertanian tahun 2007.

Sejak 1990-an, mengikuti saran Bank Dunia dan IMF, negara- negara berkembang menyunat investasi pertanian, mempromosikan produk-produk ekspor unggulan. Pertanian negara berkembang berubah radikal: dari terdiversifikasi dalam skala kecil- lokal menjadi model ekspor-industrial-monokultur yang digerakkan korporasi global. Petani pun merana.

Kajian International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2008) menyimpulkan, model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan resep ajaib mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Model itu menghancurkan lingkungan (air dan tanah), mengerosi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), dan mengekspose warga pada kerentanan tak terperi. Krisis pangan terjadi akibat tali temali suplai dan stok pangan menyusut, gagal panen, kenaikan harga BBM, perubahan iklim, permintaan biji-bijian China dan India kian besar, konversi pangan ke biofuel, dan spekulasi.

Pertanian skala kecil

Namun, menurut IAASTD, akar terdalam krisis pangan karena pemerintah lupa mengurus sektor pertanian skala kecil, aturan perdagangan yang tak adil, dan dumping negara maju.

Untuk mengikis kemiskinan, kelaparan, dan degradasi lingkungan, IAASTD menyarankan agar memperkuat pertanian skala kecil, meningkatkan investasi pertanian agroekologis, mengadopsi kerangka kerja perdagangan yang adil, menolak transgenik, memberi perhatian pada kearifan lokal, memberi peluang sama (pada warga) agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membalik akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, dan memperkuat organisasi tani.

Ini pertama kali tim penilai independen mengakui peran pertanian skala kecil, termasuk hak warga menentukan sendiri sistem (produksi, konsumsi, dan distribusi) pertanian-pangan mereka. Semua itu adalah inti konsep kedaulatan pangan.

IAASTD merupakan panel bentukan FAO yang menghimpun 400-an ahli dari beragam ilmu dan negara. Kajian IAASTD yang mengakui pentingnya pertanian skala kecil, kearifan lokal, dan agroekologis merupakan cetak biru yang bersifat diametral dengan model dominan pertanian saat ini: ekspor, industrial, dan monokultur. Perubahan radikal yang diusung IAASTD itu ditentang status quo: Syngenta (korporasi penguasa benih dan agrokimia) keluar saat hari terakhir; dan AS, Australia, serta Kanada menolak meneken laporan akhir. Saat dirilis 15 April 2008, laporan 606 halaman itu diadopsi 58 negara. Mengapa IAASTD memberi perhatian khusus pada pertanian skala kecil?

Pertama, hingga kini, 75 persen warga miskin adalah petani kecil. Porsi petani kecil di Asia mencapai 87 persen. Di Indonesia, porsi petani kecil 55 persen. Menggenjot investasi pertanian skala kecil tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan kemiskinan dan kelaparan.

Kedua, hasil riset-riset ekstensif menunjukkan pertanian keluarga/kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial karena mengonsumsi sedikit BBM, terutama jika pangan diperdagangkan di tingkat lokal/regional (Rosset, 1999).

Ketiga, terbukti pertanian skala kecil dan terdiversifikasi bisa beradaptasi dan pejal, sekaligus model keberlanjutan yang ramah kearifan lokal dan keragaman hayati. Keempat, pertanian skala kecil ramah terhadap perubahan iklim (Altieri, 2008).

Siapkah kita mengakui dan memberi komitmen kebijakan kepada mereka?

Khudori Penulis Buku Ironi Negeri Beras

16
Oct
09

Lingkungan : Green Festival 2006 di Sekolah dan Kampus

GREEN FESTIVAL 2009
Sekolah dan Kampus Jadi Ajang Kompetisi Hijau

Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Pemanasan global telah menjadi isu penting beberapa tahun terakhir, bukan saja di kalangan aktivis lingkungan atau diplomasi antarnegara di forum-forum internasional, melainkan juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat awam. Masalahnya adalah masih banyak yang tidak menyadari bahwa pemanasan global adalah masalah yang tidak saja harus ditangani pada tingkat negara, kalangan industri, atau korporasi besar, tetapi juga harus ditangani sampai pada tingkat komunitas, atau bahkan individu.

Berangkat dari tujuan untuk menyebar kesadaran dan mengajak masyarakat awam untuk ikut menangani masalah pemanasan global, tujuh perusahaan yang tergabung dalam Green Inisiative Forum berniat menggelar lagi Green Festival 2009 di Jakarta. Seperti penyelenggaraan Green Festival tahun lalu, acara bertema lingkungan terbesar di Indonesia itu akan digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada 5 dan 6 Desember 2009.

Diawali dengan penandatanganan piagam komitmen oleh unsur pimpinan ketujuh perusahaan itu di Jakarta, Rabu (13/10) sore, Green Festival 2009 dimulai sejak kemarin lewat serangkaian acara sosialisasi, penyebaran informasi, serta penyelenggaraan green competition di ratusan sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Ketujuh perusahaan yang menyelenggarakan Green Festival 2009 di antaranya terdiri dari empat perusahaan dengan karakter industri berbeda, yaitu Pertamina, Unilever Indonesia, Panasonic Indonesia, dan Sinar Mas. Selain itu, tiga perusahaan media juga terlibat, dengan karakter yang berbeda pula, yaitu media cetak Kompas serta dua media elektronik, yaitu MetroTV dan Female Radio.

Dalam acara penandatanganan piagam komitmen Green Festival itu, hadir Managing Director Sinar Mas G Sulistiyanto, Direktur Unilever Indonesia Yosef Bataona, Presdir Panasonic Indonesia Ichiro Suganuma, Direktur Pertamina,

Direktur Pemberitaan MetroTV Suryopratomo, Direktur Utama Jakarta Delta Female Indonesia Hanny Sumadipradja dan Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun.

Sebarkan modul

Ketujuh perusahaan itu dengan bantuan majalah Bobo dan Radio Prambors yang punya jaringan luas di kalangan anak-anak dan remaja kemarin mulai menyebarkan modul ke sejumlah SD dan SMP di Jabodetabek sekaligus formulir pendaftaran untuk para siswa yang berminat ikut dalam green competition.

Selain itu, penyelenggara Green Festival juga bekerja sama dengan lembaga internasional milik Al Gore, yang di Indonesia diwakili oleh The Climate Project Indonesia, untuk lebih meningkatkan kepedulian orang atas masalah pemanasan global. The Climate Project Indonesia, yang dipimpin Amanda Katili, akan menerjunkan para presenter-nya terjun ke sekolah-sekolah untuk berkampanye meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim global dan upaya penanganan yang bisa dilakukan.

Al Gore adalah salah satu tokoh dunia yang giat menyebarkan kesadaran akan pentingnya upaya penanganan pemanasan global. Di Indonesia kampanye Al Gore dilanjutkan oleh relawan yang tergabung dalam The Climate Projet Indonesia.

”Green Festival inilah salah satu wujud kepedulian kami buat masyarakat,” ujar G Sulistiyanto, Managing Director Sinar Mas

Unilever, seperti dikatakan Yosef Bataona, memilih edukasi masyarakat dalam bidang lingkungan sebagai modal penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Keterlibatan tiga media, menurut Direktur Pemberitaan MetroTV Suryopratomo, Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun dan Direktur Female Radio Hanny Sumadipradja adalah juga bagian dari tanggung jawab untuk, selain menjadi media informasi, juga melakukan pendidikan dan pencerahan masyarakat pembaca, pendengar, atau pemirsanya. (NUG)

16
Oct
09

Energi Surya : Potensi yang Tak Dimanfaatkan

ENERGI SURYA
Potensi yang Tak Dimanfaatkan

KOMPAS, Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:55 WIB

Oleh Nawa Tunggal

Perumahan Alam Sutera dan pantai wisata Taman Impian Jaya Ancol adalah dua dari sekian banyak lokasi yang memiliki modul surya untuk membangkitkan listrik skala kecil. Potret dari kedua lokasi ini memberikan gambaran, meski sumber energi matahari berlimpah, ternyata pemanfaatannya masih tetap saja belum bisa optimal.

Di Alam Sutera, listrik sel surya dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan listrik rumah tangga. Di pantai Ancol listrik sel surya digunakan untuk lampu penerangan dermaga.

Produksi listrik dari sel surya ini memang jauh lebih mahal daripada membeli listrik dari PLN. Hal ini khususnya di Jawa, yang mengandalkan pembangkitan listrik dari tenaga air.

Tentu ada alasan menarik bagi pengelola perumahan dan tempat wisata tersebut untuk mencoba mengaplikasikan sel surya dan berusaha ingin terus mengembangkannya.

”Saat ini baru tiga unit untuk penerang dermaga,” kata General Manager PT Taman Impian Jaya Ancol Harwanto, Rabu (14/10).

Tahun-tahun berikutnya, menurut Harwanto, lampu penerang pantai wisata Ancol dengan sel surya akan terus diperbanyak. Selain untuk meraih keindahan estetika pantai, sekaligus edukasi bagi pengunjung.

Saat ini, dari tiga unit penerang dermaga, satu di antaranya dipadukan dengan pembangkit listrik tenaga angin. Di pinggir pantai itu angin juga berlimpah, meski pada jam-jam tertentu mati angin pula.

”Listrik yang diandalkan masih dari modul surya ini,” ujar Hudi Turoso, Kepala Bagian Listrik Taman Impian Jaya Ancol.

Secara terpisah, Manajer Perencanaan Perumahan Alam Sutera Mira Rani Naga mengatakan, saat ini sel surya baru diaplikasikan untuk satu kluster. Itu pun jumlah rumahnya masih bisa dihitung dengan jari.

Hal ini menunjukkan, minat masyarakat masih rendah. Di antaranya, karena harga sel surya dianggap masih mahal.

Perhitungan biaya untuk produksi listrik 1 wattpeak, dengan modul surya kualitas bagus, saat ini berkisar 4 dollar AS. Dengan kualitas rendah, bisa menjadi 3 dollar AS per wattpeak.

Hitungan 1 peak berdasarkan waktu mendapatkan sinar matahari. Di Indonesia rata-rata 1 peak diambil waktu 4,5 jam.

Tanpa baterai

Untuk menarik minat masyarakat terhadap aplikasi sel surya, ada yang mengupayakan dengan cara menghilangkan salah satu komponen penunjang operasional, yaitu baterai penyimpan arus listrik sel surya. Harga komponen tersebut bisa sebanding dengan pengadaan sel surya itu. Tanpa baterai, arus listrik dari sel surya masuk ke dalam jaringan PLN.

PT Azet Surya Lestari, salah satu perusahaan produsen sel surya fase ketiga, yang mencoba teknik itu. Perusahaan ini juga terus mendorong pemerintah menerbitkan regulasinya, yaitu supaya produksi listrik sel surya dari masyarakat bisa on grid connected atau terintegrasi dengan jaringan PLN.

Mekanismenya nanti dengan dua sistem meteran. Satu meteran untuk penghitungan listrik PLN yang masuk ke rumah. Meteran yang lain untuk penghitungan listrik sel surya yang masuk ke jaringan PLN.

Penerapan ini disertai dengan perangsang pendapatan bagi yang menerapkan sel surya. Harga listrik dari sel surya agar dibeli dengan tarif lebih tinggi daripada listrik PLN. Ini dikenal dengan tarif hijau atau green tariff dalam periode waktu yang diperhitungkan.

”Regulasi itu bisa memangkas investasi awal bagi masyarakat yang ingin mengaplikasikan sel surya. Pihak PLN juga diuntungkan karena tidak perlu lagi menanamkan investasinya untuk membuat pembangkit-pembangkit listrik baru,” kata Presiden Direktur PT Azet Surya Lestari Abdul Kholik.

Dia mencontohkan, sel surya berkapasitas 50 kilowattpeak (KWp) dapat dipasang on grid connected di lantai teratas Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

”Baru saja saya analisis harga listrik dari sel surya ini menjadi 0,1 dollar AS per kilowattjam (KWh), hampir sama dengan listrik PLN,” ujar Kholik.

Jika dengan investasi baterai, biaya produksi listrik menjadi dua kali lipat. Tingkat kemahalan sel surya masih bisa ditekan lagi, seandainya tidak lagi bergantung pada impor. PT Azet Surya Lestari menjadi produsen sel surya fase ketiga, artinya sebatas merakit sel surya menjadi modul surya.

16
Oct
09

Nasionalisme : PolRI dan Publik yang Amat Tidak Konsisten

Polri dan Publik yang Amat Tidak Konsisten

KOMPAS, Jumat, 16 Oktober 2009 | 02:56 WIB

Oleh Adrianus Meliala

Akhir pekan lalu, harian Kompas menampilkan dua tulisan utama, semua terkait polisi.

Namun, bila yang satu menampilkan dukungan publik yang tinggi terhadap pekerjaan polisi, tidak demikian dengan yang lain. Kontradiktif sekali.

Dukungan tinggi itu terkait keberhasilan polisi menewaskan buron teroris di Ciputat. Sebaliknya, pernyataan Kepala Divisi Humas Polri terkait hasil pemeriksaan internal oleh Itwasum Polri mengenai Irjen (Pol) Susno Duadji. Hasil itu dicibir banyak orang. Hampir tidak ada kalangan yang setuju bahwa Kepala Bareskrim Polri itu tak bersalah, minimal secara etika.

Bagaimana mungkin pada waktu bersamaan dan terkait organisasi yang sama, ada dua pandangan yang begitu berbeda?

Contoh lain dari ketidakkonsistenan itu tidak usah dicari jauh-jauh. Terkait penanganan teroris itu sendiri, publik kerap menampilkan wajah membingungkan. Sekitar dua bulan lalu, saat polisi membutuhkan 17 jam untuk melumpuhkan seorang teroris di Temanggung, publik menghujat polisi. Tiga pekan kemudian, ketika polisi berhasil menembak mati Noordin M Top hingga M Syahrir, publik yang sama memuji-muji.

Kepercayaan rendah

Dalam amatan penulis, ketidakkonsistenan itu sebenarnya berakar dari kepercayaan yang rendah dari masyarakat terhadap kepolisian. Situasi kepercayaan yang rendah terhadap polisi itu lalu melahirkan perilaku tidak loyal, mudah berubah tergantung perkembangan situasi.

Hal ini dengan mudah ditemui di masyarakat Amerika Serikat yang amat mudah menghujat kepolisian jika melakukan suatu tindakan yang dipersepsikan sebagai salah, kasar, atau menyimpang. Soal benarkah tindakan itu salah, itu soal lain. Yang jelas, hal itu memaksa rata-rata kepolisian setempat melakukan kegiatan kepolisian reaktif dan berbasis teknologi guna meminimalkan kontak dengan publik yang sensitif pada polisi.

Bandingkan masyarakat Jepang yang menaruh kepercayaan amat tinggi terhadap polisi. Keyakinan kepada polisi itu menjadikan masyarakat Jepang mau berpartisipasi secara tinggi dalam semua kegiatan kepolisian.

Seiring dengan itu, hujatan atau kritik amat jarang ditujukan kepada polisi setempat. Itulah sebabnya kegiatan kepolisian berbasis komunitas seperti ”memolisikan masyarakat” merupakan sukses besar di Jepang.

Penulis berpendapat, kenyataan bahwa kepercayaan yang rendah masyarakat kita terhadap polisi sebaiknya dinyatakan saja secara terbuka dan tegas. Selanjutnya, hal itu menjadi asumsi dasar bagi setiap kebijakan berikutnya.

Ini diperlukan agar jangan ada lagi perwira Polri yang bermimpi dan beretorika mengenai hubungan polisi-masyarakat yang dekat, saling bantu dan saling percaya. Dengan mimpi itu, lalu mengadakan berbagai kegiatan sambang masyarakat, membangun kemitraan, dan memperkuat senyum, sapa, dan salam.

Mungkin sudah nasibnya, polisi Indonesia seperti polisi Amerika Serikat, yakni berinteraksi minimal dengan masyarakat dan mengandalkan sumber daya kepolisian sendiri menghadapi dunia kejahatan.

Membuat opini

Selalu ada kemungkinan, masih banyak kalangan dalam kepolisian yang memilih-milih hendak melakukan apa dengan mempertimbangkan opini yang berkembang. Berusaha untuk tidak melawan arus, kemudian terjadi.

Sebagaimana telah disebutkan, hal itu berpotensi menyulitkan polisi sendiri karena masyarakat sendiri tidak konsisten. Jika itu menyangkut dirinya atau keluarganya, atau terkait isu-isu normatif dan populis seperti ras dan agama, pendapat masyarakat cenderung berubah-ubah.

Meremehkan opini publik

Kemungkinan, hal itu sudah disadari pihak kepolisian sendiri sehingga beberapa kalangan dalam Polri kini tidak lagi terlalu peduli dengan opini masyarakat. Dalam hal ini penulis ingat ucapan seorang mantan Kepala Polri yang mengatakan, ”Persetan dengan opini publik. Waktu bisa habis hanya untuk mengurusi opini saja.”

Masalahnya, pada zaman reformasi ini, jangan pernah meremehkan opini. Opini selalu bisa menggelinding menjadi bahan pertimbangan saat membuat kebijakan. Karena itu, ada baiknya mengajari masyarakat perihal bagaimana membuat opini ketimbang hanya menyalahkan masyarakat.

Terkait itu, amat diharapkan agar opini tidak seyogianya berdasarkan atau berbasis kasus tunggal. Jika kasus dijadikan unit analisis, apalagi kasusnya hanya satu, bisa dipastikan wajah kepolisian akan selalu buruk. Kasus akan selalu ada, demikian pula kemungkinan kesalahan ataupun ketidaktepatan dalam tindakan kepolisian guna menanganinya. Energi akan habis jika menilai kepolisian berdasar kasus demi kasus: kali ini mendukung polisi, kali lain mengkritik polisi. Begitu seterusnya.

Sebagai ganti, dianjurkan membentuk opini publik berdasar fenomena. Terkait fenomena, di dalamnya sudah ada pola atau tren kasus-kasus, sudah ada kecenderungan demikian pula pembandingan. Opini yang terbentuk atas dasar fenomena niscaya akan lebih ajek alias konsisten.

Adrianus Meliala Kriminolog UI

KPK VS POLRI
Rekayasa pada Kasus Bibit-Chandra

Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:37 WIB

Jakarta, Kompas – Penasihat hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengakui mempunyai data kuat yang menunjukkan kriminalisasi terhadap kedua pimpinan KPK itu hanya rekayasa.

”Data ini mungkin bisa membuat penilaian terhadap seluruh kasus ini berubah,” kata Bambang Widjojanto, Ketua Tim Kuasa Hukum Bibit dan Chandra, di Jakarta, Kamis (15/10). Namun, data yang dimilikinya tidak bisa dibeberkan semuanya ke pers.

Sebelumnya, M Rivai, anggota kuasa hukum Bibit dan Chandra, mengatakan, salah satu bukti yang mereka miliki adalah pertemuan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dengan Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo di Singapura pada 10 Juli 2009. Padahal, sejak 7 Juli 2009, Anggoro dinyatakan buron dan menjadi tersangka perkara korupsi di Departemen Perhubungan oleh KPK.

Bambang ingin agar kasus ini dilihat secara adil karena selama ini yang jadi pegangan Polri adalah testimoni 15 Juli 2009, yang berisi kronologi suap dari Anggoro kepada kliennya. Padahal, testimoni itu adalah rekayasa.

Polisi, kata Bambang, awalnya mau mendorong kasus ini pada pemerasan, tetapi lalu diganti penyuapan. ”Anggodo (adik Anggoro) menggunakan orang lain untuk menyuap. Tetapi, kok penyuap tak diperiksa?” katanya.

Bambang mengatakan, ”Kuncinya kasus ini sebenarnya memang ada atau tidak? Atau apakah ini hanya diada-adakan?”

Ditanya tentang kasus mana yang diada-adakan, apakah kasus penyalahgunaan wewenang atau suap, Bambang menjawab, ”Keduanya. Kami akan buktikan kedua kasus ini fiksi.”

Dengan data yang dimilikinya, ia yakin polisi akan menghentikan kasus yang ditimpakan terhadap Chandra dan Bibit.

Secara terpisah, Indra Sahnun Lubis, penasihat hukum Anggoro, mengatakan siap menghadirkan kliennya ke Indonesia. ”Saya bisa menghadirkan Anggoro,” kata dia.

Namun, kata Indra, KPK harus mencabut dulu status tersangka pada Anggoro. ”Kalau masih cara-cara KPK seperti itu, saya tidak akan kembali ke Indonesia. Sudahlah kalau mau ambil itu semua aset,” kata Sahnun menirukan ucapan Anggoro. Kliennya juga memiliki bisnis di China yang lebih besar dan bagus daripada di Indonesia.

Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK tak akan melepaskan kasus Anggoro. (AIK)

Antasari Ajukan Keberatan
Perkara Urip Dibandingkan

Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:39 WIB

Jakarta, Kompas – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menilai surat dakwaan penuntut umum penuh rekayasa, memuat uraian yang tidak relevan, dan cerita yang mengundang sensasi publik. Rekayasa itu sesuai dengan skenario besar untuk menggiring dirinya sebagai terdakwa sejak awal penyidikan.

Demikian eksepsi atau keberatan Antasari, terdakwa pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/10). ”Rekayasa ini dibuat bagaimana caranya untuk menghukum orang yang tak berbuat,” katanya.

Menurut Antasari, rekayasa dalam surat dakwaan terlihat dari uraian peristiwa dalam kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Dakwaan jaksa menyebutkan, Antasari melecehkan saksi Rani Juliani secara seksual di kamar itu. Namun, Antasari menyebutkan, uraian itu hanya didukung satu alat bukti, keterangan Rani.

Antasari lantas menyebutkan perkara Urip Tri Gunawan, yang saat itu terdapat fakta yang hanya didukung satu alat bukti. Ia mengakui, meski mendapatkan tekanan publik yang luar biasa, tetap tidak berkeinginan memaksakan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap beberapa pejabat Kejaksaan Agung. Bahkan, ia dan jajaran KPK tidak berniat mendudukkan pejabat di Kejagung sebagai terdakwa.

”Dengan demikian, penuntut umum bisa memahami terhindarlah saya pada saat itu untuk merekayasa suatu perkara,” kata Antasari.

Catatan Kompas, jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK bersama barang bukti uang 660.000 dollar Amerika Serikat. Urip dihukum 20 tahun penjara karena terbukti menerima uang dari Artalyta Suryani. Sejumlah pejabat kejaksaan pernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Urip, di antaranya Kemas Yahya Rahman dan M Salim.

Seusai sidang, Antasari kepada wartawan mengatakan, ”Lihat latar belakang apa yang terjadi. Masih ada siapa yang tersembunyi. Mudah-mudahan dalam proses ke depan, aktor intelektual di belakang itu terungkap.”

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Herri Swantoro dengan anggota Nugroho Setiadji dan Prasetyo Ibnu Asmara, Antasari membacakan eksepsi pribadi setebal 26 halaman. Penasihat hukumnya juga membacakan eksepsi setebal 100 halaman.

Eksepsi itu adalah keberatan atas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum yang diketuai Cirus Sinaga dalam sidang sepekan sebelumnya. Antasari didakwa menganjurkan dan membujuk pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. Tiga terdakwa lainnya adalah Sigid Haryo Wibisono, Wiliardi Wizar, dan Jerry Hermawan Lo, yang disidangkan secara terpisah.

Dalam eksepsinya, Antasari mempertanyakan perubahan statusnya pada 4 Mei 2009. Pada hari itu, pukul 10.00 ia diperiksa sebagai saksi. Pukul 13.30 ia ditetapkan sebagai terdakwa. Pukul 16.00 ia diminta menandatangani berita acara penangkapan, meski tidak pernah ditangkap, dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Pukul 16.30 ia ditetapkan sebagai tahanan.

”Namun, dalam proses selanjutnya sampai saya hadir di persidangan ini harus memakan waktu 6 bulan,” ujarnya.

Sejumlah pertanyaan dilontarkan Antasari dalam eksepsinya, di antaranya mengenai ada atau tidaknya konspirasi untuk menghancurkan nama baiknya sebagai ketua KPK atau jajaran KPK.

Seusai sidang, Cirus Sinaga mengatakan, jaksa akan memberikan tanggapan atas keberatan terdakwa. Mengenai dugaan konspirasi yang dilontarkan Antasari, ia menyatakan, konspirasi itu tidak ada. ”Kalau ada, kenapa tidak lapor dari dulu?” katanya.

Dalam sidang terhadap Wiliardi, jaksa penuntut umum membacakan jawaban atas keberatan penasihat hukum. (idr)

16
Oct
09

Kesejarahan : Petilasan Kerajaan Kanjuruhan

Kompas/Hendra A Setyawan
Arkeolog dari Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, meneliti struktur batu bata penyusun fondasi bangunan kuno di Malang, Jawa Timur, yang diduga peninggalan masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi.

Fondasi Kerajaan Ditemukan
Diduga Kuat Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan

Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:53 WIB

Malang, Kompas – Struktur fondasi bangunan terbuat dari bata kuno dan serpihan gerabah secara tidak sengaja ditemukan di sebuah lokasi pengembangan perumahan di Kota Malang. Temuan tersebut diduga merupakan peninggalan masa Kerajaan Kanjuruhan.

Serpihan gerabah dan bata kuno ditemukan saat pengembang perumahan Planet Regency mulai membuka lahan di Jalan Tata Suryo Dinoyo. Lokasinya sekitar 30 meter dari tepi Sungai Brantas.

Bata-bata kuno berukuran 22 cm x 12 cm x 9 cm masih tersusun berbentuk semacam fondasi. Pada bagian bawahnya terdapat bebatuan yang tersusun rapi layaknya konstruksi penguat fondasi bangunan.

”Dari susunan bata yang masih intake ini, kemungkinan adalah fondasi bangunan elite era Kerajaan Kanjuruhan. Sebab, pada zaman itu rumah orang biasa tidak memakai lantai,” ujar arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, saat meninjau lokasi, Kamis (15/10).

Prasasti Kanjuruhan atau Prasasti Dinoyo I yang ditemukan di daerah Karangbesuki, Kota Malang (sekitar Candi Badut), menyebutkan bahwa pada abad ke-8 Masehi di tepi Sungai Metro berdiri Kerajaan Kanjuruhan. Namun, kemudian pada abad ke-9, seusai ekspansi Mataram Kuno (dari Jawa Tengah) ke Jawa Timur, diduga pusat Kanjuruhan ini pun bergeser ke utara ke arah Dinoyo dan Tlogomas mendekati Sungai Brantas. Kanjuruhan saat itu sudah berubah menjadi kerajaan bawahan Mataram.

”Sejarah itu menjelaskan peran penting Dinoyo dan Tlogomas. Ditambah lagi pada tahun 1980-an di sekitar STAIN Dinoyo ditemukan prasasti Dinoyo II. Ditemukan juga umpak-umpak besar yang kini masih ada di Universitas Gajayana. Di sebelah kanan SPBU Dinoyo juga ditemukan arung (saluran drainase),” tutur Dwi.

Turunkan tim

Dengan temuan tersebut, Dwi berharap pemerintah daerah responsif untuk meneliti struktur bersejarah tersebut. ”Nanti dari penelitian itu, kalau memang dianggap penting, bisa dikembangkan apakah pembangunan di lahan tersebut perlu dihentikan atau tidak. Yang penting pertama kali harus diteliti dahulu bagaimana arti penting temuan di lokasi ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Rr Diana Ina Wahyu Hidayati mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim ke lokasi temuan. ”Hanya saja, untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk ekskavasi atau lainnya, kemungkinan baru bisa dilakukan tahun depan. Hal itu karena saat ini saja kami tengah menyusun anggaran kegiatan untuk tahun 2010,” ujarnya.

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang akan diusulkan untuk tahun 2010, menurut Diana, hanya sekitar Rp 100 juta. Dana tersebut akan dibagi untuk sejumlah kegiatan, antara lain, adalah pelabelan bangunan bersejarah dan pendataan situs-situs di Kota Malang. (DIA)

16
Oct
09

Legislasi : RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

U N D A N G – U N D A N G
Pertahanan Keuangan Nasional Rentan Krisis

Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:45 WIB

Jakarta, Kompas – Gagalnya penetapan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan akan menjadi kelemahan mendasar dalam sistem pertahanan keuangan nasional.

Demikian disampaikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Menurut ISEI, kelengkapan perundang-undangan akan menangkal sektor keuangan nasional dari deraan krisis moneter, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008.

”UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan tidak jadi disahkan, padahal itu bagian dari upaya kita menjawab tekanan krisis. UU itu akan mengatur siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana sehingga saat krisis terjadi, semuanya bisa diantisipasi,” ujar Ketua Umum ISEI Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (15/10), seusai rapat Pengurus Pusat ISEI.

Darmin, yang juga Penjabat Gubernur Bank Indonesia, menjelaskan, krisis keuangan akhir 2008 bisa diredam karena Indonesia memiliki Lembaga Penjamin Simpanan. Saat krisis tahun 1998, Indonesia belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan sehingga penanganan krisis lemah.

Di sisi lain, Darmin mengingatkan lemahnya industri nasional, terutama dalam memproduksi barang modal dan bahan baku. Setiap ada investasi masuk, nilai impor meningkat karena pasokan barang modal dan bahan baku tidak tersedia di Indonesia.

Sementara itu, dalam Road Map Pembangunan Ekonomi 2010-2014 yang disusun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, diperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010-2014 sebesar 6,3-6,9 persen per tahun.

”Terbukanya ruang bagi pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi prospek pemulihan ekonomi dunia dan membaiknya iklim politik dengan adanya kabinet pemerintahan baru,” ujar Faisal Basri, Tim Ahli Ekonomi Kadin.

Kebutuhan dana investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu Rp 2.855 triliun-Rp 2.910 triliun per tahun. Namun, dana yang mampu disediakan pemerintah hanya 13 persen dari kebutuhan. Sebanyak 87 persen sisanya harus dihimpun dari swasta domestik, yakni bank, nonbank, dan pasar modal.

Guna meningkatkan sumber pembiayaan dari APBN, ujar Faisal, rasio pajak harus ditingkatkan, dari rata-rata 12 persen dari produk domestik bruto menjadi 15 persen pada tahun 2014.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sandiaga S Uno dalam kunjungan ke sejumlah usaha mikro di Cileungsi, Bogor, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaku UMKM harus menjadi target utama.

”Jumlah mereka 51 juta. Tak bisa lagi hanya menggunakan pendekatan kredit perbankan. Mereka harus dibuat naik kelas dari kondisi usahanya,” katanya.(OIN/LKT/OSA)




Blog Stats

  • 2,000,487 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers