25
Jun
20

Urgent : Rancangan Undang Undang Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (RUU BPK45)

PHOTO-2020-05-27-09-46-15(1)

Suara Warga45

*URGENT : Rancangan Undang-Undang Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (RUU BPK45)*

MERDEKA !

MENIMBANG tupoksi primer *Generasi Penerus Angkatan 45 Kontra Perang Nirmiliter Abad-21*
https://jakarta45.wordpress.com/2018/12/21/generasi-penerus-angkatan-45-gpa45-antisipasi-perang-nirmiliter-abad-21/amp/

MENGINGAT kiprah sejak dirintis tahun 1954 sebagai berikut

*Sejarah Badan Musyawarah Angkatan45*
https://jakarta45.wordpress.com/bamus-angkatan45/

MAKA kedudukan hukum Badan Pembudayaan Kejoangan 45 kini perlu ditingkatkan dari KepPres No 50/1984 jadi Undang Undang Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (BPK45) sekaligus kokohkan tupoksi sekunder BPK45 seperti di bidang-bidang

1) Pembumian *17 Pusaka Bangsa Indonesia*
https://jakarta45.wordpress.com/2019/07/17/kenegarawanan-17-pusaka-bangsa-indonesia/amp/

2) Pembekalan *Cultural Quotient 17845*
https://jakarta45.wordpress.com/2019/10/06/cultural-quotient-17845-primer-pejoang-republik-indonesia-merdeka/amp/

Bagi keunggulan kompetensi kebangsaan para anak bangsa Indonesia ketika menapaki Visi Indonesia 2045 [rilis BPPN 8 Januari 2019].

Urgensi RUU BPK45 ini dirasakan kini tinggi setelah mencermati kontroversial RUU yang saat ini berdampak kontraproduktif bagi unjuk ketangguhan wawasan kebangsaan Indonesia generasi penegak Proklamasi Rakyat Indonesia Merdeka 17845 (PRIMER 17845)

Jakarta Selatan, 24 Juni 2020

Tetap Merdeka !

Pandji R Hadinoto GPA45
NRI 2001483370
KaBPK45JakSel@GORBulungan

LAMPIRAN :

Apa Isi RUU HIP yang Masih Tuai Kontroversi? Kompas.com – 25/06/2020, 05:50 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Apa Isi RUU HIP yang Masih Tuai Kontroversi?”, https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/055000265/apa-isi-ruu-hip-yang-masih-tuai-kontroversi?page=all.
Penulis : Ahmad Naufal Dzulfaroh
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis Ahmad Naufal Dzulfaroh | Editor Inggried Dwi Wedhaswary KOMPAS.com –

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tak henti-hentinya mendapat sorotan publik. Setelah RUU Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan, pada Rabu (24/6/2020), ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancanangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Baca juga: Demo Tolak RUU HIP di Tengah Pandemi, Banyak Peserta Aksi Tak Pakai Masker Lantas, apa isi RUU HIP sehingga menuai polemik dan kritikan dari berbagai pihak itu?

Isi RUU HIP Dalam RUU tersebut, ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Berikut rinciannya:

Ketentuan Umum, memuat 1 pasal Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal Pendanaan, memuat 1 pasal Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal Ketentuan Penutup, memuat 3 pasal

Apa yang jadi polemik?
Trisila dan Ekasila Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab, Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh diubah. Baca juga: Demo di Depan DPR, Massa Sebut RUU HIP Akan Ganggu Pancasila

Tak Ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan tak adanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 dalam RUU HIP itu. Menurut Mahfud, TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme/marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-perundangan yang mengikat. Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR. Sikap serupa juga disampaikan oleh NU, Muhammadiyah, dan sejumlah fraksi partai.

Penundaan pembahasan Dengan beragam polemik itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. “Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya,” kata Mahfud melalui akun Twitter-nya, Selasa (16/6/2020). Mahfud juga meminta agar DPR, selaku pengusul RUU HIP, lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah berfokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah menginfeksi Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu. Baca juga: Massa Demo Tolak RUU HIP di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Alasannya (Sumber: Kompas.com/Penulis: Achmad Nasrudin Yahya, Dani Prabowo, Nur Rohmi Aida | Editor: Kristian Erdianto, Dani Prabowo, Icha Rastika, Virdita Rizki Ratriani)


0 Responses to “Urgent : Rancangan Undang Undang Badan Pembudayaan Kejoangan 45 (RUU BPK45)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 4,137,731 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…

%d bloggers like this: