10
May
20

Kenegarawanan : Pancasila Haluan Ideologi Indonesia

IMG_7147

Suara Warga45

*Pancasila Haluan Ideologi NKRI*

MERDEKA !

Dalam rangka turut semarakkan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020 yad, ditengah Bencana Nasional Wabah Covid19 kini, maka mencermati adanya inisiatif DPRRI tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila itu adalah jelas keliru dan salah kaprah karena tidak masuk akal sehat mengingat sebagai berikut :

1) sila2 Pancasila sesungguhnya telah terkonstitusi di Pembukaan UUD 18Aug45 sehingga yang benar adalah Pancasila Haluan Ideologi NKRI

2) sila2 Pancasila itu bersesuaian dengan beberapa ayat Al Qur’an sebagai kitab suci kaum muslim yang mayoritas di Indonesia yaitu

https://sinarislam.wordpress.com/2009/06/03/ayat-ayat-al-quran-mengenai-pancasila/amp/

3) sila2 Pancasila termaksud di butir 1) diatas sudah terjabarkan menjadi 45 butir pengamalan Pancasila oleh Tap MPRRI No 1/2003 yakni

https://carasatu.web.id/butir-butir-pancasila/amp/

Oleh karena itulah pola pikir yang ke-balik2 ini perlu diluruskan, memperhatikan bahwa wolak walike jaman tidak layak manfaat diterapkan bagi Konstitusi Proklamasi Rakyat Indonesia Merdeka 17845 (PRIMER17845) yakni UUD 18Aug45 itu yang dapat dikatakan sebagai Akta Kelahiran Negara Republik Indonesia.

Opini Pancasila Haluan Ideologi NKRI ini melanjutkan rilis2 sbb :

1) Warga Bangsa Indonesia
[7Mei20]

2) Berkibarlah Benderaku
[5Mei20]

keduanya dapat diakses dari
http://www.jakarta45.wordpress.com

Jakarta Selatan, 9 Mei 2020

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto
KaBPK45JakSel@GORBulungan

LAMPIRAN :

*Catatan Kritis BPHN ttg Garis Besar HIP*
https://bphn.go.id/news/2019110602465312/KEPALA-BPHN-MEMBERI-CATATAN-KRITIS-ATAS-GARIS-BESAR-HALUAN-IDEOLOGI-PANCASILA

*RUU Haluan Ideologi Pancasila*
http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/248

*Kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila*
https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/memahami-ruu-haluan-ideologi-pancasila-dan-kontroversinya-1tLiDTvbMzi

Sent from my iPhone

PUSAT STUDI RUMAH PANCASILA

No : 001/08/VI/ RP/ 2020 Perihal : PenolakanRUU.HIP
Sifat. : Surat terbuka.
KEPADA YTH :
KETUA DPR RI
KETUA PARTAI PDIP
KETUA PARTAI GOLKAR.
KETUA PARTAI GERINDRA
KETUA PARTAI NASDEM.
KETUA PARTAI PAN
KETUA PARTAI PKB
KETUA PARTAI PKS
KETUA PARTAI PPPM
KETUA PARTAI DEMOKRAT

DI. Jakarta .

Dengan hormat Bersama surat ini Kami dari kelompok Masyarakat yang tergabung di dalam Pusat Studi Rumah Pancasila menyampaikan beberapa hasil telaah dan kajian mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan inisiatif dari DPR .

Dari kajian di Rumah Pancasila kami menemukan terjadi ketidak tepatan RUU HIP yang meletakan Ideologi Pancasila berada di UU .

Kajian kami sebagai berikut .

1. Menurut Hans Nawiansky,Pancasila merupakan Staat Fundamental Norm yang artinya Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

2. Menurut Hans Kelsen, hubungan antara keabsahan norma dan kewenangan pembentukan norma membentuk rantai hirarki norma-norma yang berujung pada grundnorm. Suatu norma dapat dikategorikan sebagai grundnorm apabila eksistensi dan nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi.Meletakan Pancasila pada RUU HIP adalah meruntuhkan Pancasila sebagai Grundnom sehingga merusak tatanan hirarki hukum yang ada.

3. Diuraikan bahwa dari rumusan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ( UUD 1945) menjadi jelas bahwa pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah Pancasila merupakan Norma dasar negara atau norma fundamental negara ( staatsfundamentalnorm) dan sekaligus merupakan cita hukum ( recht idee)

4. Rumusan Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan pendiri negara adalah rumusan Pancasila yang terurai didalam alenea ke IV Pembukaan UUD 1945 bukan rumusan Pancasila 1 Juni yang dipidatokan oleh Bung Karno sebagai konsep dasar negara .

5. Dalam pidato Bung Karno Tanggal 17 Agustus 1963 Bung Karno menegaskan bahwa Proklamasi dan pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal yang tidak bisa di pisahkan arti nya bahwa Rumusan Pancasila yang berada di alenea ke IV Pembukaan UUD 1945 itulah yang mendasari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia .

Didalam pidato nya Bung Karno Mengatakan “……. Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu“pengejawantahan” kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kitapunya deepest inner self. 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasikemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan.Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamation of independencedan satu declaration of independence.Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Bagi kita, maka naskahProklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro loroningatunggal.
Bagi kita, maka proclamation of independence berisikan pula declaration ofindependence.Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation of independencesaja.Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declaration of independence saja.

Kitamempunyai proclamation of independence dan declaration of independencesekaligus.
Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia,bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka.Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, danmemberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu.Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, olehkarena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saatmemuncaknya kracht total semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah –fisik dan moril, materiil dan spirituil.Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita,untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalammemperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidupdalam kalbu rakyat kita.

Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 denganPembukaannya itu.“Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemer-dekaan kita tidak mempunyaifalsafah. Tidak mem-punyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman,tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuanselain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi.

Sebaliknya, “declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala“isme”,akan merupakan khayalan belaka,– angan-angan kosong-melompong yangterapung-apung di angkasa raya.Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai seginegatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaanasing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampai keakar-akarnya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme danimperialisme dari tanah air Indonesia,– tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkankemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsaIndonesia dalam arti seluas-luasnya:

kepribadian politik, kepribadian ekonomi,
kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan,

Pendek kata kepribadian nasional. Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalahlaksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepadamasing-masing…………………..

Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

kemerdekaan untuk bersatu,
kemerdekaan untuk berdaulat,
kemerdekaan untuk adil dan makmur,
kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum,
kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
kemerdekaan untuk ketertiban dunia, kemerdekaan perdamaian abadi,
kemerdekaan untuk keadilan sosial, kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia;
kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan,
kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak kandung atau saudara kembar daripada Proklamasi 17 Agustus 1945……………..

Kita harus memahami apa yang terkandung didalam Preambule UUD 1945, adalah :Jiwa, falsafah, dasar, cita-cita, arah, pedoman, untuk mendirikan dan MenjalankanNegara Indonesia.

Dari uraian Bung Karno dalam pidato nya maka kemerdekaan ber Pancasila tidakmengunakan rumusan Pancasila 1 Juni tetapi Rumusan Pancasila yang ada di Aleneake IV Pembukaan UUD 1945 .msal nya “ Kemerdekaan Yang Ber Ke Tuhanan YangMaha Esa bukan Kemerdekaan Yang Ber Ketuhanan ,Kemerdekaan yang Ber
Kemanusiaan Yang adil dan beradab bukan kemerdekaan yangberkemanusiaan ,Kemerdekaan yang Berdasarkan Persatuan Indonesia bukanKesatuan yang tertulis di RUU HIP . kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,bukankemerdekaan yang ber kerakyatan kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Kemerdekaan yang bertujuan mewujudkanKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan kemerdekaan mewujudkankeadilan sosial

6. Mengenai kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, terdapat Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentangMemorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia danTata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPR inidisebutkan bahwa UUD 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila sebagai sumberdari segala sumber hukum. Dalam memorandum DPR-GR disebutkan bahwa: “Ketentuan-ketentuan yangtercantum di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuanyang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR,Undang-undang atau Keputusan Presiden.” Sedangkan dalam Pasal 3 Ketetapan MPRRI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan PeraturanPerundang-undangan, disebutkan bahwa: “Undang Undang Dasar 1945 merupakanhukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.” Oleh sebab itu Ideologi Pancasila tidak bisadiletakan sebagai UU sebab Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum .

7. Lahirnya ide RUU HIP adalah akibat dari kebingungan setelah UUD 1945 diamandemen terjadi kekosongan ideologi ,sehingga negara ini sudah tidak berideologi Pancasila ,Pancasila sebagai Ideologi negara adalah UUD 1945 dari pembukaan , batang tubuh , dan Penjelasan nya bukan nya arti Ideologi itu adalah kumpulan ide –ide atau kumpulan gagasan tentang negara berdasarkan Pancasila . jadi Ideologi Pancasila itu Ideologi negara bukan lima sila pada Pancasila sebab lima sila itu adalah Philosophygroundslag ataudasar negara .

8. Perlu saya ingatkan bawah UUD 1945 itu adalah UUD yang keramat itu yang dikatakan Bung Karno para pengamandemen UUD 1945 rupa nya kurang literasi sehingga tidak memahami apa itu UUD 1945 , bahkan pembuat ide RUU HIP juga minim akan literasi terhadap Pancasila , UUD 1945 Seperti yang di ucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI …………………..” Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa.Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe,sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat,dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata.Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kita perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe.Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoekkepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana,ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihimwaladhalin.

Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng denganitoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik.”..Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara ,bukandengan dengan singkat , tetapi dengan ijin Allah SWT , hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945 ,Dengan demikian jihat mengembalikan UUD 1945adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negeri nya .

Demikian surat kami semoga menjadi wawasan anggota DPR sangatberbahaya RUU HIP jika di undangkan akan menjadi pertentangan yang maha hebat
yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti apa yangdiperingatkan bung Karno dalam pidato laporan pembahasan UUD di BPUPKI .

Surabaya 10 Juni 2020 KETUA RUMAH PANCASILA

(Ir. PRIHANDOYO KUSWANTO )

*”BINAL”-NYA REZIM LEGISLATOR:*
*RUU HIP Tetap Prioritas Prolegnas 2020 dan Presiden Ajukan RUU BPIP, Haruskah “Masirah Kubra”?*

Pierre Suteki

Melalui konferensi pers yang diselenggarakan oleh Ketua DPR dan Menkopolhukam dinyatakan bahwa pemerintah tetap menolak Rancangan Undang- Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR. Mahfud MD mengungkapkan, Pemerintah memiliki dua alasan menolak RUU HIP. Pertama, saat ini pemerintah ingin lebih fokus pada penanganan Covid-19. Kemudian yang kedua, materi RUU HIP hingga kini masih menjadi pertentangan dan perlu menyerap banyak aspirasi.

RUU BPIP: RUU “ujug-ujug”/dadakan

Ada fakta yang menarik dari jumpa pers antara Pemerintah dengan DPR pada hari Kamis, 16 Juli 2020 tersebut, yakni selain adanya pernyataan sikap Pemerintah yang sama dengan aspirasi masyarakat– diterjemahkan: menolak—-terkait dengan RUU HIP, ternyata Pemerintah juga menyampaikan berkas RUU BPIP. Lha kok bisa, orang Jawa menyebut “ujug-ujug” ada berkas usulan RUU BPIP? Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers menjelaskan, RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP yang selama ini memicu gelombang protes dari masyarakat. Ia berjanji tidak akan memasukkan pasal-pasal kontroversial dalam draf RUU tersebut. RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentan tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP. Pertanyaannya, apakah demikian mudah rezim legislator mencabut dan mengganti RUU di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan, lalu apa fungsi prolegnas jika sangat cair konsistensi pelaksanaan- nya?

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 16 sampai 23, Pasal 43 sampai 51 dan Pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut proses pembentukan sebuah undang-undang dalam 6 tahap awal adalah sebagai berikut:

(1) Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.
(2) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
(3) RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.
(4) RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
(5) Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
(6) Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.

Berdasar 6 tahap awal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak mungkin dalam waktu yang singkat salah satu pihak rezim legislator ini menyusun dan mengajukan sebuah RUU. Tidak mungkin “ujug-ujug” RUU diajukan dalam sebuah konferensi pers.

Menyoal polemik RUU HIP, jika DPR dan Pemerintah sepakat mengakhiri RUU HIP saya kira itu sangat patut diapresiasi. Namun, apakah serta merta bisa berubah/melompat kepada keputusan baru yaitu kesepakatan mengganti RUU HIP jadi RUU BPIP tanpa melalui mekanisme peraturan perundangan di DPR? Seharusnya jelas dulu RUU baru itu diusulkan dulu oleh siapa, dibahas di Baleg, kemudian diputuskan terakhirnya di Rapat Paripurna DPR. Jadi, perlu dipersoalkan apakah mekanisme dan proses prosedural formal itu pernah dibahas di Baleg untuk dibawa ke Rapat Paripurna?

Oleh karena itu, melihat kenyataan konferensi pers antara Pemerintah dan DPR hari Kamis 16 Juli 2020 terkait dengan adanya upaya mengganti RUU HIP dengan RUU BPIP, ada beberapa hal yang harus dipermasalahkan, yaitu:

1. Harus ada keputusan tertulis dulu bahwa DPR dan Pemerintah sepakat menghentikan pembahasan RUU HIP.
2. Harus ada pernyataan resmi bahwa DPR sepakat oleh karena pembahasan RUU HIP dihentikan, maka RUU HIP harus dikeluarkan dari Prolegnas.
3. Perihal RUU BPIP, kalau RUU BPIP benar-benar merupakan usulan inisiatif dari Pemerintah, maka agar Pemerintah menempuh jalur legal konsitusional yang sudah baku dan berlaku di DPR. Namun, melihat luka yang ditorehkan oleh Ketua BPIP terkait dengan statement yang menyakitkan umat Islam, RUU BPIP tidak perlu ada.

Syarat khusus RUU di luar Prolegnas

Memang benar, sesuai UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membolehkan DPR, Pemerintah, dan DPD mengajukan RUU) di luar daftar Prolegnas baik jangka panjang (lima tahunan) maupun tahunan. Namun, pengajuan RUU di luar Prolegnas ini harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur Pasal 23 UU Perubahan Pembentukan Peraturan itu.

Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019 menyebutkan secara limitatif-ekstensif bahwa:

(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Apakah RUU BPIP memenuhi kedua syarat limitatif tersebut? Hal ini harus ada kajian ilmiah yang selanjutnya mestinya dituangkan ke dalam naskah akademis RUU BPIP tersebut. Kalau dikaji lagi, sudah adakah Naskah Akademis RUU BPIP, kapan disusun, melibatkan siapa saja? Apakah di era pandemi covid ini Pemerintah telah melakukan sounding ke berbagai pihak yang menjadi stakeholders RUU BPIP?

RUU di luar Prolegnas: Inkosistensi perencanaan

Jika kita analisis, peluang DPR dan pemerintah untuk mengajukan RUU di luar Prolegnas sebenarnya menunjukan ketidakyakinan rezim legislator terhadap perencanaan legislasi yang disusunnya sendiri. Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 tersebut mempunyai dampak terkait dengan inkonsistensi perencanaan program legislasi. Jadi, Prolegnas tidak lagi dapat menjadi pedoman dalam melihat politik legislasi dalam lima tahun ke depan.

Meski masih dalam suasana pandemi covid-19, rezim legislator harus tetap menaati aturan main dalam hal pengajuan usul rancangan undang-undang, baik yang datang dari DPR maupun dari Pemerintah. Sistem yang dibangun bukan untuk membuat “koclak” mesin otomat rezim legislator. Tidak ada narasi “ujug-ujug” usulan RUU BPIP itu diterima/disetujui dan berlaku untuk menggantikan RUU yg sudah ada yaitu RUU HIP. Intinya jika Pemerintah mengusulkan harus menyiapkan secara matang dan oleh karenanya setiap fraksi harus mengkaji untuk akhirnya setuju atau tidak setuju dijadikan pembahasan di DPR bersama Pemerintah.

Tuntutan Rakyat: Batalkan RUU HIP dan Bubarkan BPIP

Terlepas dari hal itu, sebenarnya tuntutan rakyat itu adalah bukan hanya penghentian RUU HIP tetapi oleh karena BPIP yang menjadi episentrum hiruk pikuk dan polemik tentang Pancasila, maka BPIP harus dibubarkan mengingat dipertimbangkan dari sisi manapun tidak ada urgensinya. Sayang sekali, justru Pemerintah malah mengajukan RUU baru berupa RUU BPIP. Apakah ini benar-benar menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai bagian dari rezim legislator telah meneguhkan adanya mesin “koclak” otomat dalam law making di negeri ini? Sense of crisis yang berada di titik nadir tampaknya semakin membuktikan bahwa patut diduga rezim legislator tidak mewakili kepentingan siapa pun kecuali diri dan atau kepentingan partainya.

Miskinnya sense of crisis rezim legislator semakin dibuktikan adanya hasil Rapat Paripurna DPR Kamis, 16 Juli 2020. CNN Indonesia, Jakarta ( 16/7/2020 ) mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang- undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Rezim legislator ini menurut saya memang sudah keterlaluan perilakunya. Protes MUI, ratusan ormas dan seluruh elemen masyarakat Indonesia tampaknya tidak digubris.

Umat Islam di negeri ini terkesan dianggap tidak memiliki daya. Jeritannya pun tidak mampu membuat hati sang rezim legislator meleleh, melainkan tetap keras membatu kekeh mempertahankan agar RUU HIP tetap menjadi RUU PRIORITAS Prolegnas 2020. Lalu, apa arti semua upaya umat Islam selama berbulan- bulan melakukan perlawanan berupa penolakan RUU HIP bila akhirnya rezim legislator tetap ingin membahas RUU HIP dalam persidangannya. Sekali lagi, mereka tidak memiliki sense of crisis terhadap jeritan, tuntutan, dan penderitaan rakyatnya.

Rakyat dipermalukan: Perlukah Masirah Kubra?

Umat Islam telah kehilangan muka, “lingsem”, dan seharusnya memang merasa dipermalukan oleh rezim legislator. Mau ditaruh mana muka MUI, Muhammadiyah, NU, Forum Rektor Indonesia, ratusan barisan ormas Islam se- Indonesia, dan ormas lain seperti Pemuda Pancasila yang semuanya mempunyai sikap MENOLAK RUU HIP. Menolak itu berarti tidak cukup hanya ditunda, melainkan dicabut dari prolegnas 2020. Mungkinkah MUI beserta ratusan ormas pengawal Surat Rekomendasi MUI akan melakukan “janjinya” untuk mengadakan “Masirah Kubra” dalam rangka menuntut rezim legislator untuk membatalkan dan mencabut RUU HIP dari Prolegnas?

Kebijakan Pemerintah mengajukan ganti RUU HIP dengan RUU BPIP harus pula dinilai sebagai bentuk “pelecehan” atau setidaknya pengabaian terhadap rakyat yang menuntut agar episentrum kegaduhan ideologi politik, yaitu BPIP dibubarkan. Atas fakta-fakta menohok ini, masihkah umat Islam dan rakyat ini merasa “punya muka”? Sebagai umat yang memiliki marwah, umat Islam seharusnya tidak membiarkan mesin rezim legislator rusak sehingg muncul produk perundangan yang tidak memiliki legitimasi. Apakah tidak lebih baik bila umat Islam tetap menggelorakan penolakan dan pembatalan RUU HIP dari Prolegnas 2020 dengan segala metamorfosenya.

Sense of crisis rezim legislator terbukti telah memudar menyikapi penolakan RUU HIP. Sebagai bagian bangsa yang terbesar, umat Islam harus terus bersikap menolak karena indikasi RUU HIP akan menjadi alat legitimasi rezim untuk menggebuk rakyat yang berseberangan dengan rezim. Oleh karena itulah pendirian saya tetap hingga kini, hanya ada satu kalimat yang pas untuk menyikapinya yaitu:

“TOLAK RUU HIP TANPA RESERVE, BATALKAN DARI PROLEGNAS”, “USUT TUNTAS DUGAAN MAKAR IDEOLOGI” dan “BUBARKAN BPIP”.

Saya tegaskan lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bubar lantaran tidak adanya BPIP dan UU HIP, namun justru patut diduga bahwa adanya BPIP dan UU HIP mengancam terjadinya DEMORALISASI, DISINTEGRASI dan DISORIENTASI bangsa Indonesia.

Tabik…!!!
Semarang, 17 Juli 2020

*Perlukah BPIP & RUU BPIP?*

Oleh: Prof Dr Pierre Suteki SH MHum, Pakar Filsafat Pancasila, Hukum dan Masyarakat

Ada fakta yang menarik dari jumpa pers antara Pemerintah dengan DPR pada hari Kamis, 16 Juli 2020 tersebut, yakni selain adanya pernyataan sikap Pemerintah yang sama dengan aspirasi masyarakat–diterjemahkan: menolak—-terkait dengan RUU HIP, ternyata Pemerintah juga menyampaikan berkas RUU BPIP. Lha kok bisa, orang Jawa menyebut “ujug-ujug” ada berkas usulan RUU BPIP? Mengapa minim sekali sense of crisis para pembuat UU ini?

Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers menjelaskan, RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP yang selama ini memicu gelombang protes dari masyarakat. Ia berjanji tidak akan memasukkan pasal-pasal kontroversial dalam draf RUU tersebut. RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentan tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP. Pertanyaannya, apakah demikian mudah rezim legislator mencabut dan mengganti RUU di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan, lalu apa fungsi prolegnas jika sangat cair konsistensi pelaksanaannya? Bagaimana efektivitas Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019 terkait syarat rigid RUU yang diajukan di luar Prolegnas?

Miskinnya sense of crisis rezim legislator semakin dibuktikan adanya hasil Rapat Paripurna DPR Kamis, 16 Juli 2020. CNN Indonesia, Jakarta ( 16/7/2020 ) mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Rezim legislator ini menurut saya memang sudah keterlaluan perilakunya. Protes MUI, ratusan ormas dan seluruh elemen masyarakat Indonesia tampaknya tidak digubris.

Kebijakan Pemerintah mengajukan ganti RUU HIP dengan RUU BPIP harus pula dinilai sebagai bentuk “pelecehan” atau setidaknya pengabaian terhadap rakyat yang menuntut agar episentrum kegaduhan ideologi politik, yaitu BPIP dibubarkan. Atas fakta-fakta menohok ini, masihkah umat Islam dan rakyat ini merasa “punya muka”? Sebagai umat yang memiliki marwah, umat Islam seharusnya tidak membiarkan mesin rezim legislator rusak sehingg muncul produk perundangan yang tidak memiliki legitimasi. Apakah tidak lebih baik bila umat Islam tetap

menggelorakan penolakan dan pembatalan RUU HIP dari Prolegnas 2020 dengan segala metamorfosenya.

Saya tegaskan lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bubar lantaran tidak adanya BPIP dan UU HIP, namun justru patut diduga bahwa adanya BPIP mengancam terjadinya DISINTEGRASI bangsa Indonesia karena:

1. Menjadi lembaga PENGONTROL KEHIDUPAN RAKYAT atas nama PANCASILA DAN NEGARA, bahkan berpotensi menjadi EXTRACTIVE INSTITUTION represif. BPIP memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

2. Berpotensi menjadi GODAM ALAT GEBUK bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

3. Hadirnya TAFSIR TUNGGAL Pancasila ala Rezim karena BPIP berwenang membuat pelembagaan nilai dari Ideologi Pancasila. Akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat.

4. Berpotensi menjadi lembaga SUPER BODY mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun HALUAN NEGARA yang mestinya menjadi wewenang MPR.

5. OVERLAPPING dan REDUNDANT atas tugas dan wewenang BPIP dengan tugas dan wewenang DPR, MPR dalam menentukan orientasi bangsa dan negara.

6. Potensi penyalahgunaan kekuasaan (ABUSE OF POWER) khususnya dalam bidang pendidikan, riset dan inovasi karena Dewan Pengarah bisa menunjuk Ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang itu secara EX OFFICIO.

Oleh karena itulah pendirian saya tetap hingga kini, hanya ada satu kalimat yang pas untuk menyikapinya yaitu:

“TOLAK RUU HIP TANPA RESERVE, BATALKAN DARI PROLEGNAS”, “USUT TUNTAS DUGAAN MAKAR IDEOLOGI” dan TOLAK RUU BPIP DAN BUBARKAN BPIP.

Tabik…!!!

Semarang, 20 Juli 2020

Apakah Perlu Badan Seperti BPIP Diatur Undang-undang? http://www.repelita.com/apakah-perlu-badan-seperti-bpip-diatur-undang-undang/ lewat @Repelita

Pemerintah Ingin Ganti RUU HIP Jadi RUU BPIP, DPR: tidak Bisa Begitu, Ada Aturannya http://www.repelita.com/pemerintah-ingin-ganti-ruu-hip-jadi-ruu-bpip-dpr-tidak-bisa-begitu-ada-aturannya/ lewat @Repelita

Ajak Rakyat Bicara, Kaji Lebih Dalam Lagi, dan Jangan Arogan http://www.repelita.com/ajak-rakyat-bicara-kaji-lebih-dalam-lagi-dan-jangan-arogan/ lewat @Repelita

RUU BPIP, Jimly Asshiddiqie: Komunikasi Pemerintah Hanya Tunjukkan Persatuan Elite http://www.repelita.com/ruu-bpip-jimly-asshiddiqie-komunikasi-pemerintah-hanya-tunjukkan-persatuan-elite/ lewat @Repelita

Djudju: Penyerahan Draft RUU BPIP dari Pemerintah seperti Metamorfosa http://www.repelita.com/djudju-penyerahan-draft-ruu-bpip-dari-pemerintah-seperti-metamorfosa/ lewat @Repelita

Prof. Suteki: 6 Bahaya RUU BPIP dan Mengapa BPIP Harus Dibubarkan http://www.repelita.com/prof-suteki-6-bahaya-ruu-bpip-dan-mengapa-bpip-harus-dibubarka/ lewat @Repelita

Sent from my iPhone


1 Response to “Kenegarawanan : Pancasila Haluan Ideologi Indonesia”


  1. 1 Ratu Adil - 666
    May 11, 2020 at 11:29 pm

    Pancasila itu Dasar Negara : sumber dr segala sumber hukum. Sdh Dijabarkan dlm UUD’45 yang asli/belum diamandemen. Mknya yang bisa dipakai di NKRI hanya Demokrasi& Ekknomi Pancasila sehingga jika memakai demokrasi liberal, kapitalisme, liberalisme dkk yang merupakan kemusyrikan modern akn membuat negeri tenggelam karena kutukan sprti diramalkan kitab Musarar Jayabaya. Ini tentu sj kesalahan penyelenggara negeri & sebagian rakyat yg mendukung kesalahan itu he.3x!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 4,137,726 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…

%d bloggers like this: