05
May
19

Kenegarawanan : Sistim Politik Pancasila

Untitled-1

Bermimpi Membangun
SISTEM POLITIK INDONESIA DENGAN LANDASAN PANCASILA
Oleh : Kusubandio

Pemilu serentak sebagai proses penjabaran system politik dan demokrasi Indonesia, telah berakhir, sepantasnya dilakukan evaluasi kembali secara lebih mendasar dan menyeluruh. Kritik telah bermunculan, terhadap kelemahan terhadap penyelenggaraan Pemilu, dimulai dari berbagai masalah tehnis , panjangnya masa kampanye, beratnya beban pelaksanaan Pemilu baik bagi Penyelenggaran, tingginya biaya, kelemahan pelaksanaan pemilu serentak, dsb dsb. Hingga upaya menghindari adanya kampanye yang yang menjadikan bangsa Indonesia diambang perpecahan dan saling tidak percaya, yang akibatnya bangsa ini, bersatu kembali setelah selesainya Pemilu.
Patut diakui, bahwa selama Reformasi, bangsa ini terutama sebagian elite politik, abai terhadap Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara. Bukti bahwa sebagai elite abai dengan Pancasila, kita bisa saksikan. Akibat penyalahgunaan Pancasila, yang dinilai telah dilakukan Bung Karno, sebagai pencetus Pancasila dan Pak Harto yang berkuasa selama 30 tahun; wajar apabila mengakibatkan trauma bangsa ini pada Pancasila. Kedua tokoh bangsa itu dinilai telah menilai memanfatkan UUD 1945 dan Pancasila, sehingga memerintah secara otoriter. Akibat eforia Reformasi, dan trauma, maka UUD 1945 dibongkar dan Pancasila diabaikan, untungnya Pembukaan UUD 1945 yang tetap dipertahankan, sekalipun tanpa penjelasan bahkan tanpa penjabaran lebih lanjut.
Pancasila kembali diangkat, karena munculnya ancaman HTI yang ingin menggantikannya ideologi Pancasila ( deklarasi 2004), dengan system khlalifah Islamiyah. Sebagian elite mulai sadar, dan sebagian lagi tetap abai. Salah satu kesadaran akan pentingnya Pancasila, yang dilakukan Pemerintah, adalah melalui tindakan tegas pembubaran HTI yang ingin menolak Pancasila disamping membentuk BPIP. Meskipun upaya itu belum memadai. Karena masih cukup banyak kalangan yang tetap skeptis terhadap Pancasila. Hal ini ditandai dengan luasnya pengaruh dan dukungan terhadap HTI, baik yang disampaikan secara terbuka maupun diam diam.
Melalui slogan dakwah HTI dan pendukungnya berupa , “ memurnikan dan menjalankan syariat Islam secara kaffah dan anti bid’ah”, ternyata slogan yang sederhana itu sangat ampuh sehingga umat Islam terpengaruh. Kondisi ini membuat umat NU sebagai pihak yang dinilai oleh HTI dan pendukungnya, banyak melakukan bid’ah dan juga pada sebagian umat Muhammdiyah yang mendukung Pancasila; terpukau sehingga tidak cepat tanggap. Maka paham HTI meluas dengan cepat. Karena slogan itu ada benarnya, namun yang berbahaya adalah tujuan akhir dakwah tersebut.
Meskipun masalah ini sangat berdampak luas dalam masalah politik, namun mengingat mereka menggunakan agama sebagai kendaraan politik, maka adalah tugas para tokoh agama, yang sepantasnya terlebih dahulu meluruskannya.
Tulisan ini tidak untuk melibatkan diri dari semua hiruk pikuk Pemilu, namun lebih merupakan upaya untuk menemukan akar masalah yang paling mendasar, sebagai akibat kelemahan Pemilu, terutama disebabkan oleh system politik yang kini kita anut.
Seperti diketahui, bahwa penyelenggaraan pemilu yang kini kita lakukan berbiaya mahal, bebannya sangat berat , baik bagi penyelenggara dan kontestan maupun pemilih, dan cara kampanye dilakukan saling fitnah yang keji, ada peluang menggunakan potik uang, politik sara dsb dsb. Yang paling berat bagi bangsa ini, setiap Pemilu selalu dihadapkan pada ambang perpecahan yang berkepanjangan, sehingga timbul sikap tidak saling percaya. Kalau hal ini dibiarkan, maka bangsa ini tidak akan pernah bisa bersinerji dalam membangun dan memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seperti dipahami, bahwa system politik negara bangsa yang modern, dikembangkan dari bagaimana suara rakyat itu dapat disalurkan melalui pembentukan system kekuasaan yang dikembangkan melalui system politik. Sedangkan system politik, dapat dibangun dari ideologi yang dianut suatu bangsa /negara. Karena ideologi , selama ini dipahami sebagai sumber filsafat, hukum dan tata nilai.
Menurut Francis Bacon, ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar, dari suatu konsep hidup. Sedangkan menuru Ali Syariati, ideologi adalah suatu keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu bangsa. Menurut Marx, ideologi adalah suatu teori dasar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Sedangkan politik itu sendiri, menurut Sri Sumantri, adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam berbagai badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Dengan demikian maka, sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Dalam hal ini UUD, yang merupakan landasan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah pembentuk system politik . Sedangkan Pancasila, sebagai idiologi, adalah sebagai sumber hukum dan sumber pembentukan system politik. Sehingga betapa pentingnya kedudukan idiologi Pancasila untuk dijabarkan pada batang tubuh UUD mengingat pasal pasal UUD sebagai pembentuk system politik Indonesia.
Kalau akar system Pemilu kita dalami, maka sumbernya adalah UU Pemilu , dan UU Pemilu lahir dari system Politik yang kita anut, dan system politik yang kita anut didasarkan pada pasal pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen 1998-2002.
Kalau kita meperhatikan pembukaan UUD 1945, isinya adalah semacam Deklarasi Kemerdekaan ala Indonesia.
Alinea, pertama, pembukaan UUD 1945, dapat disebut sebagai Filsafat Kemerdekaan, yg berisi nilai kemerdekaan secara universal yang memberikan arahan terhadap hubungan antar bangsa dan negara.
Alinea kedua, sebagai Pernyataan, bahwa bangsa ini berada pada pintu Gerbang Kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu masih harus dibangun dan diisi oleh bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Sedangkan alinea ketiga, merupakan Pernyataan bahwa Sumber Spiritual Kemerdekaan Indonesia , adalah adanya Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Rahmat agar seluruh bangsa mengamalkan spiritulitas ajaran Allah yang sifatnya universal.
Sedangkan pada alinea keempat, berisi kesimpulan bagi ; “ pembentukan suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.
Pembukaan UUD 1945, merupakan suatu deklarasi kemerdekaan Indonesia yang luar biasa, bahkan bisa menjadi deklarasi kemerdekaan bagi semua negara bangsa didunia. Sungguh beruntung, bahwa bangsa ini selalu bersatu untuk bersepakat tidak mengubah pembukaan UUD 1945 selamanya.
Sayangnya kebanyakan bangsa hanya hafal isi Pancasila , dan makismal hanya menjadikan Pancasila sebagai perekat bangsa, namun kurang mendalami ideologi Pancasila sebagai, filsafat, sumber hukum dan tata nilai serta menjabarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kalau berbagai pasal UUD 1945 yang kini berlaku, kita dalami, isinya cerderung merupakan pengetrapan sistem politik demokrasi berdasarkan ideologi kapitalisme liberalisme ala Amerika Serikat ; yang dimodifikasi. Meskipun terdapat sedikit muatan sosial yang sumbernya adalah ideologi Sosialisme /Komunisme.
Sementara, Ideologi Pancasila kalau kita dalami, melampui kedua ideologi besar diatas, namun sekedar konsep dan belum berhasil dijabarkan, bahkan pada UUD 1945 yang diamandemen.
Artinya, pembukaan UUD 1945 dan utamanya Ideologi Pancasila, tidak menjadi acuan dasar bagi perumusan batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen 1998-2002. Yang kini menjadi dasar hukum dan pembentuk system politik yang berlaku di Indonesia.
Sehingga kalau ingin memperbaiki system politik Indonesia, maka UUD yang berlaku harus diamandemen kembali!
Mengingat upaya mengamandemen kembali UUD 1945 yang kini berlaku, dianggap oleh kebanyakan politisi dan elite bangsa sebagai masalah besar yang bisa membangkitkan luka lama, maka penulis anggap pemikiran ini masih merupakan mimpi!
Untuk membuktikan penilaian diatas, maka dibawah ini diberikan analisis yang sederhana.
Dalam alinea empat, antara lain disebutkan “susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila ”. Kedaulatan rakyat ini dapat dianggap sebagai pembentuk system politik . Dalam hal ini fungsi “kedaulatan rakyat” , diperinci oleh sila keempat Pancasila, yaitu : “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijkasanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”.
Sehingga kalau system politik “ kedaulatan rakyat” dirangkai sehingga memasukkan kelima sila Pancasila, maka system Politik yang akan kita bangun di-Indonesia, adalah: System politik; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan (sila keempat), yang didasarkan pada; Ketuhanan Yang Maha Esa ( sila pertama), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ( sila kedua) dan Persatuan Indonesia ( sila ketiga), dengan suatu tujuan bagi terciptanya , Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ( sila kelima).
Yang kesemuanya, perlu dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945, sehingga dapat menjadi landasan Hukum dan system Politik , dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mari kita lebih dalami setiap makna kata kata yang terdapat pada sila keempat Pancasila.
1) Kerakyatan, artinya rakyat yang berkedaulatannya, merupakan sumber kekuasaan, Vox populi vox Dei- Dengan demikian, sumber kedaulatan ada ditangan rakyat.
2) Perwakilan, menunjukkan adanya kelembagaan yang dapat merupakan penjelmaan fungsi “ kedaulatan rakyat”
3) Permusyawaratan, ada tata cara dalam pengambilan keputusan, melalui musyawarah mufakat. Dalam hal ini voting, terpaksa dilakukan kalau telah diluar kemampuan berhikmah.
4) Hikmat kebijaksanaan, bahwa permusyawaratan untuk mufakat , hanya mungkin dilakanakan, kalau kualitas segenap orang yang mewakili kedaulatan rakyat, mempunyai hikmat kebijaksanaan, yaitu wawasan kenegarawanan yang luas baik lahir maupun batin, sehingga hasil mufakat adalah solusi yang bijaksana, yang lebih banyak manfaatnya dari mudaratnya.

Untuk dapat melaksanakan sila empat, sebagai sila “kedaulatan rakyat”, maka perlu adanya sebuah lembaga yang sepenuhnya dapat menjadi manifestasi fungsi “ kedaulatan rakyat”. Yang dalam UUD 1945 yang asli, peran tersebut dijalankan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Sementara kita semua mengetahui bahwa dalam UUD yang kini berlaku, MPR sebagai Lembaga Tertinggi negara dihapuskan, demikian juga peran dan fungsi MPR, baik dalam menetapkan GBHN dan melakukan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden. Disamping juga telah menggantikan Utusan Golongan dan Daerah, dengan Dewan Perwakilan Daerah, semacam Senat di AS. Yaitu dengan mengubah ; pemilihan Presiden dan Wakil Presidan dan anggota DPD ; melalui Pemilu langsung. Pemilu langsung yang dinilai dan dianggap lebih demokratis. Padahal hal itu adalah pola pikir Demokrasi Liberal yang dasarnya adalah Ideologi Kapitalis- Liberal, yang berbeda dengan Ideologi Pancasila.
Pada negara modern, Demokrasi dengan “ one man one vote” adalah system politik dari Barat, dengan asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dan mempunyai kebebasan berpendapat dan berserikat tanpa batasaan adanya kewajiban. Yang sumbernya adalah ideology Kapitalisme-Liberalisme dan Deklarasi Kemerdekaan AS dan setelah pereng Dunia II, melahirkan HAM. Yang akhirnya membentuk system politik di negara Barat.
Karena itu, secara sederhana, system demokrasi yang semula dikembangkan melalui UUD 1945 yang asli, pada pokoknya, tertuang dalam menetapkan dan mengatur system perwakilan, yang mampu menjalankan fungsi “kedaulatan rakyat” dengan sebaik baiknya. Untuk itu, maka ada dua system dalam cara menyalurkan atau memanisfestasikan “ kedaulatan rakyat”.
Hal ini tercermin dari system pemilihan anggota MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang dapat menjalankan fungsi Kedaulatan Rakyat. Sehingga anggota MPR terdiri dari : (1) Anggota DPR , ya ng diplih langsung oleh rakyat (2) Utusan Golongan dan Daerah yang secara de fakto adalah pemimpin Golongan dan Daerah. Dengan penjelasan system pemilihannya adalah sebagai berikut :
1. Pemilihan anggota DPR, dipilih langsung sebagai wakil rakyat ( anggota DPR), melalui usulan merupakan calon dari partai politik, pada dasarnya mengikuti pola pikir demokrasi Barta. Namun melalui pemilihan langsung, dinilai telah membatasi fungsi kedaulatan rakyat, disebabkan : (1) Ada tokoh rakyat yang karena bukan anggota partai, maka tidak diusulkan partai politik, apapun alasannya; (2) Selalu ada rakyat yang tidak mau memilih (apapun alasannya) (3) Pemilihan langsung oleh rakyat hanya akan obyektif, tepat dan efektip kalau: (a) Kalau rakyat pemilih, mempunyai kemampuan memilih yang relative sama dan memadai (b) Rakyat mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lengkap dan obyektip terhadap kualitas calon, baik kualitas pribadi maupun program dari calon yang ada (c) Dalam. pengambilan keputusan suara terbanyak , menafikan suara rakyat yang sedikit.
Akibat kelemahan diatas, maka seluruh anggota DPR terpilih dinilai belum sepenuhnya menjalankan fungsi “ kedaulatan rakyat”.
2. Mengingat kelemahan system pemilihan langsung seperti diuraikan diatas, maka ditetapkan bahwa sebagian anggota MPR, dipilih dan berasal tokoh rakyat yang tidak berafilisasi dengan partai politik ( independen), termasuk mereka uaranya tak terwakili melalui Pemilu. Yaitu mereka yg disebut sebagai Utusan Golongan dan Daerah, yang pada dasarnya adalah pemimpin informal dari kalangan rakyat, apakah pimpinan dn tokoh dari : Oganisasi Masyarakat, Lembaga Profesi, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Daerah serta TNI/Polri dan ASN (yang harus netral dalam Pemilu). Yaitu untuk menutupi kelemahan system demokrasi melalui system Pemilihan langsung.

Melalui kedua bentuk keanggotaan MPR dan cara seleksi yang berbeda, maka fungsi perwakilan “ kedaulatan rakyat” dapat sepenuhnya dijalankan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang menjalankan berbagai tugas “perwakilan rakyat” yang sangat penting.

Catatan:
(1) Kalau system Pemilu mempunyai kelemahan, mengapa DPR tetap dapat menjalankan tugas tugas yang penting? Perlu diingat bahwa dalam menjalankan tugas ; DPR selalu ada lembaga “penyeimbang” (1) Tugas Legislasi / penetapan APBN, dilakukan bersama Pemerintah, (2) Tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan BPK, (3) Tugas Pengawasan Pembangunan dan Pelaksanaan keadilan bersama Lembaga Yudikatif. Maka kelemahan itu ada lembaga penyeimbangnya, sehingga kelemahan itu tertutupi.
(2) Dalam system politik demokrasi modern, Partai merupakan satu satunya lembaga politik yang mempunyai ideology yangberbeda satu sama lain. Lain halnya partai di NKRI, I yang mempunyai satu ideologii Pancasila, maka Partai hanya bisa mengembangkan sub ideology yang tidak bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Demikian juga organisasi kemsyarakatan lainnya.
(3) Harus diakui, bahwa musyawarah mufakat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, terutama kalau para anggota Dewan belum dapat menguasai hikmah kebijkasanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijaksanan, akan menghasilkan hikmah manfaat yang tinggi, jauh dari kemudaratan. Artinya dalam hal tertentu dimungkinkan terjadinyai kebuntuan ( dead lock), sehingga system voting perlu dilakukan. Namun hal ini, sebaiknya hanya bisa dilakukan dalam kondisi mendesak dan semakin berat masalah yang diputuskan, semakin tinggi perbandingan suara yang diperlukan mendukung suatu keputusan . Sehingga persyaratan voting yang berat, sebagai bagian dari proses pendidikan politik, agar semua anggota MPR dapat bijaksana dalam berhikmah , semua keputusan sepenuhnya dapat dilakukan secara musyawarah- mufakat. Musyawarah mufakat, merupakan salah satu kearifan lokal, yang untuk melaksanakannya dibutuhkan kedalaman spiritual.

Bagaimana halnya dengan system politik yang dibangun di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota yang ketentuannya terdapat dalam UUD ?
Sistem Politik dan Otonomi Daerah, yang dikembangkan saat ini adalah Negara Kesatuan, yang beraroma Federal. Namun dilakukan dengan serba tanggung, karena itu dikatakan bahwa Otonomi Daerah kita kebablasan, hanya akan membentuk “Raja Raja Kecil “ di Kabupaten/ Kota. Dengan system politik yang ada, maka kalau “ Sang Raja” itu professional dan berintegritas “ , maka baiklahlah seluruh pemerintahannya. Sebaliknya kalau “ Sang Raja” tidak professional dan tidak berintegritas”, maka keseluruhan pemerintahannya cenderung buruk. Bahkan kalau nasionalitasnya kurang ada “kecenderungan kesukuan” dalam penataan personil Daerah.
Dalam kondisi system politik daerah seperti saat ini, maka peran Gubenur ( kecuali Gubernur DKI dan DIY), menghadapi dilemma kewenangan dalam menghadapi ego kewenangan Bupati dan Walikota dalam Provinsinya, meskipun semua dipilih langsung oleh rakyat. Otonomi memang penting agar pemerintahan NKRI tidak sentralistik, tetapi perlu dilakukan secara tepat dan tidak merusak system Negara Kesatuan. Dalam Negara Kesatuan, maka Gubernur, Bupati dan Wakikota, disamping pemimpin daerah juga wakil dari Pemerintah Pusat, itulah prinsip Negara Kesatuan. Artinya, minimal perlu ada peran yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam penetapan Gubernur dan adanya peran yang juga jelas bagi Gubernur dalam penetapan Bupati/Walikota.
Untuk itu, mimpi penulis adalah ketentuan UUD dan UU yang terkait dengan Otonomi Daerah, System Politik Daerah , perlu diatur kembali!
Dalam hal ini mimpi penulis cukup revolusioner, terutama untuk menjaga system Negara Kesatuan. Yaitu, bahwa calon calon pasangan Gubernur, diusulkan oleh Presiden dan DPR, dengan peryaratan tertentu, untuk. kemudian dipilih DPRD . Demikian juga calon Bupati dan Walikota, dicalonkan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi, yang dipilih oleh DPRD Kabupaten /Kota.
Melalui System Politik tersebut, maka system Pemilu hanya meliputi ; pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Bahkan, karena partai politik harus terus ditingkatkan dan dipercaya, dan calon dari partai politik pasti akan menjadi partisan, maka pemilihan anggota Dewan, tidak lagi diarahkan pada nama perorangan, tetapi kembali dengan cara memilih partai.
Dengan pertimbangan diatas dan pertimbangan lainnya, maka UUD 1945 yang perlu di amandemn kembali, adalah dengan mempertahankan Pembukaan UUD 1945 dan penjelasannya, disertai muatan pokok dari pasal pasal dalam batang tubuh UUD 1945; yang dimimpikan untuk diamandemen antara lain adalah sbb :
1. Pancasila sebagai ideologi negara dan dengan penjabaran ringkasnya dalam satu pasal tersendiri. Yang menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi negara dan bangsa Indonesia dan arahan sebagai Filsafat Bangsa, sumber Hukum dan Tata Nilai dalam berbangsa dan bernegara.
2. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang bersumber pada Ideologi Pancasila.
3. Menetapkan kembali MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan keanggotaan, 60 % dari anggota DPR, yang dipilih secara langsung dari calon usulan Partai Politik dan 40% dari anggota adalah Utusan Golongan dan Daerah, yag dipilih oleh Lembaga Independen yang dibentuk oleh Presiden dan DPR yang bertugas.
Catatan: Mengingat kedudukan MPR sangat penting, maka penetapan kriteria calon anggota dari DPR dan Utusan Golongan dan Daerah, perlu ketat, misalnya ; berjiwa negarawan ( bijaksana dan nasionalis) dan professional.
4. Tugas MPR utamanya adalah ; menetapkan UUD dan GBHN, sebagai arahan pembangunan jangka panjang ( dengan evaluasi per lima-tahunan) serta pencalonan, pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden.
5. Presiden dan Wakil Presiden, dicalonkan, diseleksi calonnya, dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah dengan mengadu program lima tahunan, sebagai bagian evaluasi pokok pelaksanaan rencana lima tahunan GBHN yang terakhir.
Cacatan : Jumlah calon hasil seleksi misalnya jumlah minimal 3 dan maksimal 5 pasangan, agar semakin banyak pilihan, yang bisa berasal dari wakil Partai , wakil Utusan dan atau tokoh lain. Dalam kampanye/ penilaian. Capres dan Cawapres, tidak perlu menyusun Visi dan Misi , dan program jangka Panjang, cukup berupa usulan / janji program lima tahun kedepan, sebagai penyemprunaan pelaksanaan pembangunan lima tahun sebelumnya, namun dengan tetap mengacu pada arahan GBHN. Sehingga tak ada perubahan atau persoalan system pembangunan yang mendasar, kecuali terjadi masalah besar. Mengingat yang melakukan pemilihan adalah seluruh anggota Dewan, maka penilaian terhadapsetiap Pasangan Calon, akan lebih tajam, mendalam, mendasar dan professional dalam suasana kenegarawanan.Bukan debat pencitraan atau saling menjelekkan. Karena semacam fit and propper test plus debat.
6. Terkait dengan kekuasaan Pemerintahan Negara; (1) Masa jabatan Presiden dan Wapres dibatasi, maksimal 2 kali berturut turut, (2) Kedudukan Presiden kuat, setara dengan DPR, mempunyai kebebasan menetapkan semua pejabat pemerintahan serta menolak UU yang disetujui DPR dsb (3) Presiden menetapkan Menteri dan Kementerian dsb. dsb. Yang sepantasnya menjadi kewenangan Presiden. Disamping ada arah pendelegasioan tugas kepada Wapres ( misalnya soal Pengawasan Internal )
7. Kedudukan Presiden yangkuat , harus diimbangi dengan system pertanggungan jawab dan penilaian ketat dan berat kepada MPR ( melalui pertanggungan jawab tahunan). Kalau pertanggunganjwab Presiden tidak dapat diterima (minimal oleh 2/3 anggota dari minimal yang hadir ¾ anggota), maka Presiden dapat dilengserkan oleh MPR digantikan oleh Wapres atau dilakukan pemilihan baru. Kalaupun pertanggunan jawab diterima, maka cacatan yang diberikan MPR setelah berkonsultasi dengan Presiden, bersifat mengikat.
Catatan : Menjadi Presiden Indonesia, yang kondisi wilayah, kebhinekaan penduduk dan potensinya kompleks memerlukan pemerintahan yang kuat, namun harus dibatasi dengan pertanggungan jawab yang ketat “sesuai pogram dan janji seleksi/ kampanye pemilihan.”
8. Ketentuan yang mengatur masalah DPR ( termasuk peran sebagai anggota MPR) , terutama dari tugas dan fungsi serta kerjasamanya dengan Lembaga Tinggi lainnya, hingga proses pemilihan disamping jumlah anggota DPR serta kualifikasinya ( yg pada UUD yang kini berlaku masih diabaikan ).
Catatan : Setiap anggota DPR dan Utusan Golongan dan Daerah dicatat track recordnya. Sehingga menjadi bahan cacatan kalau mengikuti pemilihan lagi.
9. Ketentuan yang mengatur pemilihan anggota MPR khusus Utusan Golongan dan Daerah, dengan pokok rincian besaran anggota/ pendukung dan kualifikasi serta jenisnya ( sehingga penilain bisa obyektif dan komprehensif), dengan peran membulatkan fungsi “ kedaulatan rakyat” bersama anggota DPR .
10. Membentuk kembali Dewan Pertimbangan Agung, yang anggotanya adalah para negarawan dan bapak bangsa , yang memberikan nasehat dan pertimbangan kenegaraan yang penting dan mendasar, atas hasil evaluasinya terhadap kondisi bangsa; kepada Lembaga Tertinggi dan semua Lembaga Tinggi Negara. Anggota DPA diusulkan calonnya oleh Presiden dan disetujui dan ditetapkan oleh MPR. Nasehat dan pertimbangan merupakan arahan dalam dalam berhikmat. Ini semacam Dewan Syura .
11. Penjabaran aspek Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan kebebasan beragama dan menjalankan pilihan agama, perlu dilengkapi ketentuan tata nilai spiritual yang universal, seperti; kedamaian, kasih sayang, saling menghargai perbedaan. ( penghargaan pada perbedaan, akan berhikmat pada kemajuan). Sehingga toleransi beragama dan berkeTuhan-an menjadi way of life, bukan sekedar dianjurkan.
12. Penjabaran aspek Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sekedar kemanusiaan menurut versi Barat ( HAM), namun kemanusiaan yang mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan proporsional antara kesadaran material maupun spiritual. Sehingga kemanusiaan. Itu dapat adil dan beradab.
13. Penjabaran aspek Persatuan Indonesia, adalah merupakan persyaratan mutlak agar bangsa ini bersatu dalam memajukan kehidupan bangsa dan mencapai tujuan nasional secepatnya, serta mampu menjadi bangsa yang terkemuka didunia. Yang didasarkan pada jiwa dan semangat Nasionalisme dan Bhineka Tunggal Ika.
14. Pengembangan; budaya dan peradaban bangsa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah/ sastra , tradisi dan kearifan lokal, kesenian (dalam makna luas).
15. Penetapan tujuan nasional, yaitu tercapainya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijabarkan dalam bentuk arahan pokok; system Ekonomi dan System Sosial serta System Pelayanan Kesehatan. Disamping system hukum dan peradilan dalam kesetaraan.
16. Masalah Keuangan dan Anggaran Pembangunan. Sudah banyak diatur dalam pasal UUD yang kini berlaku.
17. Penetapan peran dan kedudukan Partai Politik yang harus didasarkan pada ideology Pancasila dan penekanan dan pendekatan tertentu khas partai bersangkutan, serta arahan upaya pembinaan agar Partai berlkualitas ( kaderisasi).
18. Penetapan arahan pelaksanaan system Otonomi Daerah yang bertujuan memajukan pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan Daerah lainnya dengan tetap menjaga Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan.
19. Terkait dengan Pemerintah Daerah, maka perlu penekanan cara pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota yang tetap menjaga Negara Kesatuan . Yaitu dengan cara yang telah disampaikan diatas.
20. System Pengembangan SDM dan Kemanusiaan, serta pengembangan Budaya dan Peradaban dengan memperhatikan penguasaan IPTEK, Nasionalitas dan Tata Nilai. Dilaksanakan melalui system pendidikan (dalam makna luas) dan keteladanan, yang memperhatikan aspek memajukan kecerdasan, meliputi ; rasionalitas, emosionalitas dan spiritualitas. Sehingga menjadi mampu membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya.
21. System pemanfaatan SDA yang berwawasan kerakyatan ( mengutamakan peran rakyat setempat) dan pelestarian lingkungan hidup serta memanfaatkan potensi keunggulan Geostrategis Indonesia sebagai negara Maritim.
22. Pengintegrasian Lembaga Yudikatif ( MA- MK dan KY) , sehingga efektip dan saling mengisi dan melengkapi dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.
23. BPK, membantu dan bekerjasama dengan DPR dalam melakukan pengawasan dibidang Keuangan ( APBN/ Pembangunan dan Rutin) dan APBD, baik efektivitas dan efisiensi kemanfaatannya, integrasinya dan system pertanggungan jawab admnya.
24. Arahan pembentukan lembaga adhock terhadap masalah darurat ( seperti; Korupsi, Narkoba, Radikalisme dan Terorisme, Pemberontakan/ Separatisme dsb)
25. Kewarganegaraan, terkait dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban ( termasuk Bela Negara )
26. Membangun System Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yang mengembangkan perdamaian dunia dan kemerdekaan, dan membangun kesetaraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkeadilan antar bangsa dan negara didunia.
27. Pengaturan yang jelas terhadap tugas dan fungsi Hankam ( termasuk cyber war), terkait dengan peran TNI dan Polri, BIN dan Lembaga Sandi Negara, Hankamnas sehingga pelaksanaan tugasnya efektip dan efisien serta terintegrasi ( dalam kesetaran) guna menjaga Pertahanan dan Keamanan.
Catatan : Pertahanan dan Keamanan, dalam perkembangan Iptek, merupakan aspek yang saling berkaitan, karena ancaman Tannas, bukan sekedar perang terbuka, namun perang cyber, dan tidak ada pemisahan peran Militer dan Non Militer.
28. Mempertahankan ketentuan UUD hasil amandemen yang tidak menyimpang dari Ideologi Pancasila dan penjabaran pasal pasal diatas.

Mimpi melakukan amandemen kembali UUD 1945, yang disampaikan diatas memang cukup rinci, hal ini untuk mengurangi kekeliruan interpretasi dan memudahkan penjabarannya . Kalaupun mimpi itu tidak dimasukkan kedalam pasal UUD, minimal masuk kedalam penjelasan pasal UUD.

Impian Kesimpulan dan Rekomendasi :

Impian Kesimpulan :
1. Melalui mimpi amandemen kembali UUD 1945, yang merupakan penjabaran dari Ideologi Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka Pancasila bukan saja akan memantapkan Landasan Hukum NKRI, namun juga akan memudahkan pengembangan dan penjabaran Pancasila dalam kehidupan nyata disegala bidang penyelengaraan negara.
2. Melalui mimpi Amandemen kembali UUD 1945, dengan pemikiran diatas, maka System Politik Indonesia akan menjadi mantap dan menjadikan pembangunan politik menjadi sehat; semakin mempersatukan bangsa ( jauh dari perpecahan), sehingga siapapun pimpinan Negara , anggota DPR, Utusan Golongan dan Daerah , DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota yang terpilih, bangsa ini dapat saling percaya dan dapat bekerja sama, dalam melaksanakan pembangunan sehingga tujuan Nasional dapat terwujud.
3. Mimpi perpolitikkan , meliputi system politik , yang meliputi penataan perlolehan dan penataan kekuasaan penyelenggaran negara, hingga masalah kepartaian dan penyelenggaraan Pemilu, akan efektip dan efisien. Pemilu yang terbatas dalam penetapan anggota DPR, DPR Prov dan DPRD Kabuaten/ Kota, akan menjadi pesta demokrasi dalam suasana kegembiraan , disamping berbiaya murah dan mudah tidak membebani siapapun.
4. Mau tidak mau, semua peraturan perundanganyang ada perlu disesuaikan. Untuk memudahkan penyempurnaan, seluruh UU perlu distrukturkan, sehingga akan lebih mudah menjaga perbaikan muatan, konsistensinya maupun integrasinya maupun kalau membuat peraturan perundangan yang baru.

Impian Rekomendasi
Amandemen kembali UUD 1945, sebagaimana dimimpikan diatas , ditujukan untuk dapat membangun system politik yang tepat sebagai penjabaran ideologi Pancasila. Karena itulah gunanya ideologi Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan negara. Untuk itu UU Pemilu dan semua peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan. Demikian juga semua peraturan perundangan lainnya, perlu disesuaikan, dikonsistensikan dan diintegrasikan.

Jakarta 1 Mei 2019

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Sistim Politik Pancasila”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,948,294 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: