08
Feb
19

Kenegarawanan : UUD 2002 Batal Demi Hukum Pancasila

Untitled-1

Suara Warga45

*UUD 2002 Batal Demi Hukum Pancasila*

Menyambut baik acara Gerakan Kebangkitan Indonesia tentang MPRRI Menerima Aspirasi di Ruang Nusantara IV Gedung MPRRI dan serah terima Buku Mengapa Kita Harus Kembali Ke UUD 1945 kepada Ketua MPRRI pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019, serta menimbang

*Teguhkan Orde Pancasila Indonesia (TOPI)*, sesuai

https://jakarta45.wordpress.com/2019/01/03/resolusi-warga45-teguhkan-orde-pancasila-indonesia-topi/amp/

dan *Pakta Kebangsaan Pancasila Indonesia*, sesuai

https://jakarta45.wordpress.com/2018/05/28/pakta-kebangsaan-pancasila-indonesia/

‎berikut pemahaman inti bahwa Pancasila adalah *Sumber Daripada Segala Sumber Hukum* disamping Pancasila Dasar Negara dan Pancasila Falsafah Bangsa.

Maka perkenankanlah kami beropini bahwa judul diatas adalah sesungguhnyalah serta merta dapat terlaksanakan mengingat paham kami atas kehadiran LNRI 11-14/2006 tentang UUD 2002 yang ternyata *tanpa disertakan dengan Pembukaan UUD 1945 yang juga berarti telah meniadakan keberadaan Sila2 Pancasila* sesuai

http://ngada.org/pencarian?c=Perubahan%20undang%20undang%20dasar%201945‎

‎Reaktivasi UUD 1945 dan deaktivasi UUD 2002 itu juga memperhatikan bahwa UUD 1945 [LNRI 75/1959] belum dan tidak pernah dicabut, sesuai penegasan salah satu narasumber aspirasi dari Gerakan Kebangkitan Indonesia

‎Deaktivasi UUD 2002 sebagai konsekuensi logis *Batal Demi Hukum Pancasila* termaksud diatas adalah juga berdampak resiko politik minimalis karena kecacatan Konstitusi Kontra Pancasila perlu segera diterapi praktis selain serta merta meniadakan dilema2 struktural seperti

1) ekstra/intra Konstitusional karena hal ini tidak relevan dipertimbangkan‎ lagi

2) pembentukan UUD oleh MPRRI/tidak, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi

Yang harus dilakukan setelah diakuinya *UUD 2002 Batal Demi Hukum Pancasila* secara meluas (general acceptance) adalah penetapan bersama tentang *rentang waktu transisi* dan pembentukan *Komisi Nasional Konstitusi khusus tentang Adendum Konstitusional* didukung oleh unsur2 publik peduli Konstitusi seperti Majelis Anak Bangsa Indonesia (MABINDO), Komite Bangsa Indonesia (KOBINDO), Majelis Bangsa Indonesia (MBI) dlsb sesuai juga paparan aspirasi dari salah satu nara sumber Gerakan Kebangkitan Indonesia.

‎Sekaligus tindak penguatan kesadaran publik tentang KePancasilaan secara berkelanjutan, merata dan mantap menasional adalah juga prasyarat penting bagi Ketahanan Bangsa Indonesia menghadapi gejolak global seiring dan sesuai Visi Indonesia 2045 [rilis 8 Januari 2019]

Jakarta, 7 Pebruari 2019

Salam Indonesia Jaya,

Pandji R Hadinoto GPA45

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : UUD 2002 Batal Demi Hukum Pancasila”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,872,303 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: