07
Nov
18

Kenegarawanan : Maklumat Arek Suroboyo 1 Juni 2018

Untitled-1

MAKLUMAT AREK SUROBOYO

Bangsa Indonesia terbelah sejak adanya Pemilihan Presiden tahun 2014, disusul dengan Pilkada DKI Jakarta. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga entah kapan. Padahal masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah hanya sebatas lima tahun, dan maksimal hanya dua kali masa jabatan. Tetapi dampaknya ternyata sangat luar biasa dalam hubungan horizontal di masyarakat. Lebih-lebih dengan adanya media sosial, menjadikan polarisasi yang sangat tajam. Siapa lawan dan siapa kawan.

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan justru Indonesia sudah 73 tahun merdeka. Sepantasnya persoalan-persoalan mendasar ini sudah diselesaikan ketika negeri ini baru merdeka.

Tahun 1998, rezim Orde Baru runtuh. Indonesia memasuki Orde Reformasi yang mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan dan politik kebangsaan. Reformasi telah banyak memberikan aspek positif perihal keberdayaan rakyat, kebebasan pers dan berekspresi, pembatasan masa jabatan kepala negara dan kepala daerah, pemilihan langsung oleh rakyat dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanannya reformasi sudah berjalan tidak semestinya. Banyak hal yang mengecewakan dan malah membuat apa yang semula dimusuhi justru bertumbuh subur.

Pemilu 1999 adalah hasil para reformis, tetapi dalam perjalanannya semua partai telah mengecewakan. Reformasi seolah-olah hanya menjadi Orde Baru yang ganti baju. Kita tentu tidak menginginkan Orba kembali lagi. Banyak ketidak-puasan atas apa yang telah berjalan meski secara sistemik sudah bagus. Hal ini terjadi karena reformasi tidak tuntas dikawal.

Negara ini sudah menjadi oligarki, kebijakan hanya ditentukan oleh beberapa orang saja. Hakekat partai sebagai alat perjuangan rakyat sudah tidak ada lagi. Partai menjadi milik pengusaha dan para pesohor. Partai ibarat perusahaan yang padat modal. Partai malah menjadi beban bangsa. Alih-alih partai politik menjadi alat dan wahana untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, justru sebaliknya parpol menjadi beban dan benalu bangsa Indonesia dan menjadi bahaya yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Keberadaan Partai Politik memang dilematis, karena sistem politik dan hukum masih membutuhkan partai. Sistem demokrasi negeri ini masih memberi peluang keberadaan dan fungsi partai. Permasalahannya, selama ini kita terjebak dalam agenda partai politik. Masyarakat menjadi ribut sendiri, konflik horizontal mudah tersulut. Kebhinekaan yang seharusnya menjadi modal dasar dan kebanggaan bangsa Indonesia sedang terancam.

Berbagai kesulitan, permasalahan dan tantangan adalah kesejarahan yang sangat panjang bagi rakyat, bangsa dan negara kita. Bukan kesulitan yang mengkhawatirkan, tetapi yang merisaukan dan berbahaya adalah kebuntuan yang dirasakan oleh rakyat kebanyakan, dan lebih membahayakan lagi rasa kebuntuan yang dialami oleh kalangan terdidik dan tercerahkan.

Situasi kebuntuan datang dari berbagai arah, baik pada aspek politik-pemerintahan, ekonomi, sosbud dan kamtibmas, dirasakan oleh segenap warga bangsa, baik intekektual atau rakyat jelata, tua-muda, kota-desa, pejabat hingga rakyat.

Kebuntuan menghasilkan pesimisme, apatisme dan dapat berujung pada tindakan dan perilaku ngawur. Dalam situasi yang sangat sensitif seperti hari-hari terakhir ini, kengawuran adalah titik api di padang ilalang. Merusak dan mematikan. Karena itu kebangkitan adalah pelepasan belenggu diri dan kemanusiaan dari ketidakberdayaan dalam bingkai kemanusiaan yang adil, beradab dan bermartabat.

Berangkat dari permasalahan itulah maka kami, Arek-arek Suroboyo menyerukan Maklumat sebagai berikut:

1. Kembali ke naskah asli UUD 1945 dengan catatan:
a. Tetap mempertahankan pembatasan masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah hanya maksimal dua kali masa jabatan.
b. Pembatasan jumlah partai dengan memperberat syarat-syarat pembentukannya.
c. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan zaman, aspek dan bidang kehidupan dijabarkan dalam penjelasan dari pasal-pasal UUD 1945.

2. Diperlukan Politik Kewargaan, dimana setiap warga negara harus berpolitik tanpa harus masuk partai dan berpolitik partai. Jangan menjadi korban politik kepartaian. Tegakkan Pancasila sebagai way of live.

3. Reformasi harus kembali ditegakkan kepada cita-cita semula. Partai-partai politik harus direformasi, dikembalikan sebagai sarana perjuangan rakyat dan bukan menjadi alat kekuasaan modal belaka. Peranan partai sebagai pilar dan pengamal serta pengawal demokrasi harus segera berbenah diri dan mengubah diri menjadi partai kader dan bukannya menjadi pelaku dan penikmat politik uang seperti selama ini.

4. Reformasi di sektor birokrasi juga harus dituntaskan secara total agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat sebagai pemegang sah kedaulatan bangsa.

5. Diperlukan penuntasan pembentukan bangsa Indonesia dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan untuk mempersempit kesenjangan sosial ekonomi yang berpotensi meledak menjadi ontran-ontran dan anarki sosial.

6. Diperlukan penguatan ketahanan nasional berlandaskan kebudayaan bangsa.

7. Diperlukan perubahan mendasar sistem dan orientasi pendidikan dengan lebih memberikan ruang dan cakupan lokal dan daerah.

8. Diperlukan Gerakan Hidup Baru bagi bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan budaya hidup hemat dan lebih mencintai lingkungan.

9. Pemanfaatan sumberdaya alam yang sudah ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dilaksanakan dengan seksama oleh negara bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dengan upaya kemandirian yang berkemampuan dan berkualitas.

Dengan dikeluarkannya Maklumat ini, maka pemerintah harus segera menindaklanjuti dengan tindakan nyata demi tertatanya manajemen ketatapemerintahan dan ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD seribu sembilan ratus empat puluh lima, demi tegak dan kokohnya NKRI.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Surabaya, 1 Juni 2018

Tertanda:
Tjuk Kasturi Sukiadi, Henri Nurcahyo, Chrismanhadi, Wawan Hendriyanto, Radian Jadid, Sulistyanto Soejoso, Jusuf Mahdi, Esti Susanti Hudiono, Heri Purwanto, Gatot Subroto, Semar Suwito Yasin, Saiful Pristiwanto, Isa Anshori, Nasierudin, Tridjono Hardjono, Acip, Amang Mawardi, Toto Sonata, Bimurwoto, Slamet Gaprax,

Contact Person:
– Tjuk Kasturi Sukiadi: 0812 3507 4537
– Henri Nurcahyo: 0812 3100 832

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Maklumat Arek Suroboyo 1 Juni 2018”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,948,308 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: