02
Jan
18

Resolusi 1 Januari 2018 : Tegakkan Orde Pancasila Indonesia

bela-pancasila-300x350

RESOLUSI 1 JANUARI 2018

TEGAKKAN ORDE PANCASILA INDONESIA (TOPI)

MERDEKA!

Dalam rangka turut gelorakan Politik Keutamaan Pancasila Indonesia sebagaimana telah ditabuh oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Juni 2017 dan 19 Desember 2017 yang baru lalu,‎ maka RESOLUSI TOPI ini dirilis ibarat Topping Off di Konstruksi Bangunan Bertingkat Banyak, diharapkan dapat turut membangun Sadar Krisis Untuk Solusi di semua lini konstruksi sosial Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia (PKPI)‎ yaitu untuk senantiasa melakukan aksi2 ipoleksosbudhankam berbasis 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila sesuai ketentuan Politik Negara Tap MPRRI No 1/2003.

Aksi RESOLUSI TOPI ini digelar guna perbaikan2 seperti
17 (Tujuh Belas) Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia
https://jakarta45.wordpress.com/17-penjuru-performa-kenegaraan-indonesia/

Mempertimbangkan pula antara lain :

1) Aktor dibalik Amandemen UUD 1999-2002 sesuai
https://www.citizenjournalism.online/2016/05/23/siapa-saja-dibalik-amandemen-uud-1945-yang-diresmikan-tahun-2002/

2) REVOLUSI TOTAL AMANDEMEN UUD 1945 INKONSISTEN -INKOHEREN .
http://revolusitotal.org/guru-besar-universitas-gajah-mada-uud-hasil-amandemen-inkonsisten-inkoheren/

3) POLITIK IDENTITAS MENGUAT KARENA NEGARA ABAI TERHADAP KEADILAN SOSIAL – https://rajawalisiber.com/politik-identitas-menguat-karena-negara-abai-terhadap-keadilan-sosial/

4) DAMPAK POSITIF & NEGATIF NEGARA DAN RAKYAT INDONESIA TERLILIT HUTANG – https://rajawalisiber.com/dampak-positif-negatif-negara-dan-rakyat-indonesia-terlilit-hutang/

5)‎ Indonesia has the fourth largest education system in the world yet in a landmark education report of 50 nations Indonesia ranked last. For a country that has been experiencing a stable 5 to 6 percent annual economic growth rate and is classed as a middle income country by the World Bank, it is sad that it’s education system and thus it’s youth are not benefitting.
http://www.aliquidfuture.com/2013/02/25/indonesias-education-system-is-one-of-the-worst-in-the-world-according-to-a-recent-report/

6) Adv.Syarifuddin SImbolon, SH : *Amandemen UUD 1945 TIDAK SAH DAN BATAL*
http://rayaindonesia.blogspot.co.id/2017/07/mpr-tidak-mempunyai-kewenangan-mengubah.html?zx=d9187ad20931d86f

7) Konstitusi UUD Reformasi 1999-2002 Nir Pancasila [http://ngada.org/ln/2006‎ terunggah th 2010] tentang Lembaran Negara Tahun 2006 bahwa LNRI No 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006 itu adalah eksplisit tidak memuat Pembukaan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan struktural konstitusional dari Pancasila yang berfungsi sebagai 1) Dasar Negara, 2) Ideologi Nasional, 3) Pandangan Hidup Bangsa, 4) Pemersatu Bangsa, 5) Falsafah Negara, dan 6) Sumber dari Segala Sumber Hukum yang sungguh berdampak Darurat Hukum Pancasila kini dan esok berkelanjutan, 7) Pengharmonisasi
7 Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) senantiasa terjaga baik dari situasi dan kondisi terburuk (Low Grade of Inferiority) seperti :
7.1‎ Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan
‎7.2 Kehidupan Ideologis Tidak Retak
7.3‎ Kehidupan Politik Tidak Resah
7.4 Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas
‎7.5 Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar
7.6 Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah
7.7 Kehidupan Ekologis Tidak Gersang

RESOLUSI TOPI ini diharapkan juga mampu memandu perjalanan Tahun Politik 2018 & 2019 dapat berlangsung dengan harmonis sesuai kaidah2 Negara Pancasila.

Dalam kesempatan yang baik ini, Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) selaku Pemantau Politik Kenegaraan Indonesia mengajak segenap Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia untuk ber-sama2 mengucapkan Selamat Datang ORDE PANCASILA 2018 & Selamat Tinggal ORDE REFORMASI 1998 yang kini terindikasi melapuk di usia ke 20 tahunnya.

Jakarta, 1 Januari 2O18

Tetap MERDEKA!,

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

PATRINDO

Habibie: Pancasila Dianggap Alat Rezim Orde Baru
Oleh : Tempo.co
Rabu, 1 Juni 2011 12:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Presiden RI Ketiga, Baharuddin Jusuf Habibie, mengatakan lunturnya Pancasila akibat penolakan semua tinggalan Orde Baru di masa reformasi, sehingga Pancasila absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pendidikan Pancasila dilebur dalam kurikulum pendidikan. “Penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen,” kata Habibie dalam pidato kebangsaan peringatan Hari Pidato Bung Karno di Gedung Nusantara IV MPR/DPR, Rabu 1 Juni 2011.

Menurut Habibie, penolakan Pancasila di awal era reformasi memang akibat ketakutan indoktrinisasi Pancasilai pada masa Orde Baru. Habibie mengakui, di masa lalu terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan masif. Pancasila dijadikan senjata ideologis untuk mengelompokkan kelompok yang tak sepaham dengan pemerintah.

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. “Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya,” kata Habibie.

Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi alat sistem politik yang represif dan bersifat monolitik membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut Habibie, merupakan kesalahan mendasar. “Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu,” kata Habibie. “Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia.”

Habibie setuju pendapat banyak kalangan yang ingin melakukan reaktualisasi, restorasi, dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah kebangsaan kian kompleks dalam skala nasional, regional, ataupun global memerlukan solusi yang tepat. “Pancasila seharusnya terus-menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan,” kata Habibe.

EKO ARI WIBOWO

LOGO PARTINDO

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi
Posted by vii_unique on 4 November 2017

Halo semuanya! Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penerapan pancasila pada masa orde lama, orde baru, dan era reformasi. Seluruhnya saya rangkum dari beberapa sumber, jadi tulisan ini tidak 100% saya ketik sendiri. Semoga membantu! Tulisan di bawah ini bukan untuk menjatuhkan masa yang satu dan yang lain, namun menjadi pembelajaran bagi kita. Semoga membantu!

Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terdapat lima sendi utama pada Pancasila yakni ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dari dulu hingga saat ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia. Akan tetapi, penerapannya berbeda-beda sesuai dengan masa tersebut. Pancasila selalu berkembang di masa orde lama, orde baru, hingga reformasi.
Pancasila pada Masa Orde Lama

Pada masa orde lama yang dipimpin Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan serta kepribadian bangsa Indonesia. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.

Periode 1945-1950

Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial, namun pada praktiknya sistem ini tidak dapat diwujudkan walau penjajah diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan. Muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan olen DI/TII yang ingin mendirikan negara Islam.

Periode 1950-1959

Pada periode ini, penerapan pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara masih Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis.

Periode 1956-1965

Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi justru tidak berada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai pancasila tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaaan pribadi Presiden Soekarno. berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila yang menyimpang terjadi dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjado otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan Negara Indonesia. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Akan tetapi hasilnya terjadilah kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Penyelewengan pada Masa Orde Lama:

Adanya penyelewengan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan pada tahun 1945-1950 adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

Sistem pemerintahan tahun 1950-1959 yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual.

Anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

Pada periode 1959-1965 menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.

Presiden Soekarno melakukan pemahaman pancasila dengan paradigma yang di sebut dengan USDEK dan menyebarkan Nasionalis, Agama, dan Komunis.

Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam.

Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang menyimpang dari pancasila melalui program P4 (Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain.

Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasia sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Kedua, asas tunggal, yaitu presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Ketiga, stabilisasi yaitu presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Untuk menstabilkannya, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah.

Dalam pemerintahannya presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhan pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang di sebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru:

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni

Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia

Dalam pemerintahannya presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah .

Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang di sebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing.

Penyelewengan pada Masa Orde Baru:

Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun.

Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4.

Adanya penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut.

Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, pengrusakan/penghancuran pada kasus 27 Juli dan seterusnya.

Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non pribumi (keturunan) dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acapkali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah, atau diperas secara ekonomi.
Era Reformasi

Eksistensi pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya.

Pada masa reformasi, Pancasila sebagai re-interprestasi. Pancasila harus selalu diinterprestasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterprestasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa orde lama dan orde baru ksaat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran.

Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa orde baru dan orde lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. Pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangga, ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologI Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata.

Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya.

Pancasila sebagai reinterpretasi. Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran.

Globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologI Pancasila tergerus oleh ideologI liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata.

Penyelewengan pada Masa Reformasi:

Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya.

Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik.

Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah.

Pergantian presiden secara singkat di era reformasi.

Terlihat jelas bahwa penerapan Pancasila dari waktu ke waktu ini berkaitan erat dengan kesadaran setiap warga negara. Terdorong dan taat untuk melaksanakan Pancasila meliputi seluruh lingkungan hidup kemanusiaan, baik jasmani maupun rohani, sosial-ekonomis, sosial-politik, kebudayaan, mental, kesusilaan, keagamaan, serta kepercayaan.

keywords: kelas xii, kelas xi, kelas x, penerapan pancasila

Advertisements

0 Responses to “Resolusi 1 Januari 2018 : Tegakkan Orde Pancasila Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,398,562 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: