11
Nov
17

Kenegarawanan : MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA

Logo GPA45
Advokasi Kejoangan45

MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA

MERDEKA !

Menimbang strategiknya *Seruan TOP – Tegakkan Orde Pancasila* [www.jakarta45.wordpress.com], serta. mencermati gelora aksi masyarakat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017 sebagai tradisi Sikap Bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 , maka sungguh diyakini bahwa generasi penerus Bangsa Indonesia seharusnya kelak dapat diharapkan mampu mantabkan/rawat kiprah *Nawa Pusaka Bangsa Indonesia* [2004] yang dikenali sebagai berikut :

1) Bendera Sang Saka Merah Putih (abad 7 M)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1350)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Indonesia Raya‎ (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) UUD 1945
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa Semangat Nilai2 45

Agar terjamin keutuhan NKRI berorientasikan *Strategi Ketahanan Bangsa Indonesia* (STRAHANSA) yaitu

(1) Kehidupan Keagamaan tidak rawan
(2) Kehidupan Ideologi tidak retak
(3) Kehidupan Politik tidak resah
(4) Kehidupan Ekonomi tidak ganas
(5) Kehidupan Sosial Budaya tidak pudar
(6) Kehidupan HanKamNas tidak lengah
(7) Kehidupan Ekologi tidak gersang

Jakarta, 10 Nopember 2017

‎Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

4 Pilar Kebangsaan + 2 Pusaka Indonesia = Indonesia Jaya

Empat Pilar Kebangsaan

Adalah menarik, ketika seseorang menyebut 4 pilar kebangsaan itu dengan urutan: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar, (3) Bhinneka Tunggal Eka, (4) Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, ada yang menyebut urutan 4 pilar kebangsaan itu: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar. (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, (4) Bhinneka Tunggal Eka.

Menarik juga untuk disimak, ketika seseorang tidak setuju, manakala Pancasila disebut sebagai pilar kebangsaan. Pancasila adalah dasar atau asas negara, kilahnya. Ia berargumentasi, kosakata pilar berbeda dengan kosakata dasar atau asas.

Kemudian, seseorang dengan enjoy menyebutkan 4 pilar kebangsaan. Sementara itu, ada juga yang enjoy menyebutkan 4 pilar berbangsa dan bernegara.

Secara populer, pengertian 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar berbangsa dan bernegara adalah (1) 4 pilar penyangga yang menjadi panutan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara; (2)4 pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini tidak memasuki polemik mengenai 4 pilar kebangsaan. Juga, tidak bermaksud merumuskan apakah pengertian 4 pilar kebangsaan seperti dikemukakan di atas sudah sempurna atau masih kurang sempurna.

Dua Pusaka Indonesia

Dalam kaitan rumusan 4 pilar kebangsaan ini, penulis merasakan masih ada 2 pusaka Indonesia─atau apa pun namanya─yang juga merupakan penyangga kebangsaan. Dua pusaka Indonesia sebagai pengobar semangat berbangsa dan bernegara. Dua pusaka Indonesia yang merupakan ketahanan mental bangsa Indonesia dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara.Dua pusaka Indonesia itu adalah Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah 2 pusaka Indonesia yang sarat dengan makna kejuangan dan kepahlawanan bangsa Indonesia. Dua pusaka ini memaknai kemenangan, kebanggaan, kemegahan, dan kejayaan negara Indonesia.

Sejarah panjang kehadiran Sang Saka Merah Putih di Bumi Pertiwi telah banyak ditulis oleh para ahli. Juga banyak kisah mengenai kehadiran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ciptaan Wage Rudolph Soepratman.

Sang Saka Merah Putih

Dimaklumi bersama, nenek moyang bangsa Indonesia, sejak l.k. 6000 tahun yang lalu, berkeyakinan, bahwa matahari yang berwarna kemerahan dan bulan yang berwarna keputihan merupakan lambang kehidupan manusia. Nenek moyang kita secara turun-menurun sangat menghormati warna merah dan warna putihsebagai penuntun perjalanan hidup sepanjang hayatnya.

Kerajaan atau kesultanan, misalnya, di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku pada umumnya menggunakan warna merah dan putih sebagai warna benderanya. Sebut saja misalnya, Patih Gajah Maja, Ken Arok, Si Singamangaraja IX-XII, Pangeran Diponegoro, Raja Bone menggunakan warna merah dan putih sebagai panji-panji perangnya.

Bagi manusia yang hidup, warna merah diibaratkan sebagai raga; warna putih adalah sebagai jiwa. Dalam kehidupan paripurna, raga dan jiwa saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Demikian juga dalam Bendera Indonesia. Secara khusus, warna merah dimaknai sebagai lambang keberanian, dan putih adalah lambang kesucian.Dalam Bendera Indonesia, warna merah dan warna putih saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Keduanya, tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Sang Saka Merah Putih adalah, sebagai (1) identitas dan jati diri bangsa, (2) kedaulatan Indonesia, dan (3) lambang tertinggi bangsa Indonesia.

Dalam Kongres Indonesia Muda, 28 Oktober 1928, dikibarkan bendera sang saka merah putih sebagai lambang kebangsaan Indonesia.

Pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dikibarkan sang saka merah putih sebagai lambang puncak kemenangan Rakyat Indonesia.

Dalam konteks Indonesia kekinian, warna merah dan putih seyogyanya lebih dimaknai sebagai lambang keberanian untuk melawan ketidak-adilan dan ketidak-benaran dalam segala aspeknya.

Setidaknya, ada 4 pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam konteks Indonesia kekinian.

Pertama. Beranikah diri kita melawan ketidak-jujuran yang sewaktu-waktu hadir menggoda diri kita sendiri?

Kedua. Beranikah diri kita bertekad memberantas korupsidalam segala bentuknyasampai ke akar-akarnya, dimulai dari diri kita sendiri? Terlebih, jika diri kita adalah anggota penegak hukum.

Ketiga. Dan tentu, beranikah diri kita, tidak sekedar melawan, tetapi mampu memenangi perlawanan neo-kolonialis, neo-imperialis, dan keserakahan kaum kapitalis?

Ke-empat. Sucikah, tuluskah, ikhlaskah diri kita untuk hidup secara damai antaranak bangsa ini? Hidup secara damai antaranak bangsa se-dunia? Hidup secara damai antarsuku, antaragama, antar-ras, antargolongan, dan antarbangsa?

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Suparman, pertama kali diperdengarkan di depan Kongres Indonesia Muda, 28 Oktober 1928. Lagu ini membakar semangat anak negeri berjuang melawan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selalu diperdengarkan pada saat berlangsung acara penting di semua lapisan masyarakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun diperdengarkan, ketika ada anak bangsa ini dapat merebut medali emas pada even internasional. Maka, air mata kita pun menetes, bercampur rasa haru, gembira, dan bangga.

Dalam konteks Indonesia kekinian, seyogyanya, lirik lagu pada bait terakhir … Indonesia Raya Merdeka Merdeka … lebih dimaknai merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Merdeka dari kebohongan dan ketidak-jujuran.

Dan setidaknya, dalam kondisi hiruk-pikuknya sosial-politik dewasa ini,satu himbauan yang perlu dikemukakan adalah, agar dalam diri kita tidak memaknai merdeka untuk merdeka menebar kedengkian. Merdeka untuk saling melancarkan fitnah. Meredka untuk saling berprasangka buruk, dan hanya mau menang sendiri. Jika himbauan ini berhasil ditanggapi secara positip, terutama oleh para elit partai politik dan para pengamat politik, atas ijin Tuhan Yang Maha Esa, akan memuluskan jalan Indonesia menuju Indonesia Raya.

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 Pusaka Indonesia, jika ditambahkan dengan 4 Pilar Kebangsaan akan menjadi kekuatan sempurna dalam berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Jaya. Semoga.

Jakarta, 5 Oktober 2013

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

Perjalanan budaya dan sejarah bangsa Indonesia sangatlah kaya dan beragam. Kekayaan ini tercermin dari keragaman peninggalan bersejarah yang salah satunya dalam bentuk bangunan gedung cagar budaya. Bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi pembentukan identitas bangsa, sehingga perlu dilestarikan.

Landasan Hukum :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

“bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

“Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan dilestarikan”

Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

KOTA PUSAKA adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat ketiga undang-undang tersebut. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD).

Di tahun 2015 juga, untuk melengkapi peraturan menteri tersebut dengan panduan yang lebih opersional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut pemilik bangunan cagar budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan pelindungan yang berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaraan yang berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa dibongkar.

P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang telah menetapkan Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Selain itu P3KP juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka. Sampai saat ini P3KP telah diikuti oleh 52 kota/kabupaten yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam melindungi kekayaan pusaka alam, budaya, dan saujana yang dimilikinya. Komitmen dan kepedulian tersebut dituangkan oleh Kabupaten/Kota dalam Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Kabupaten/Kota anggota P3KP secara bersama-sama berupaya mencari jalan dan langkah-langkah nyata dalam mendayaupayakan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai tinggi, baik di mata bangsa Indonesia sendiri maupun di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya.

info@kotapusaka.id

Tahapan 7

Tahapan 1

Commitment

Langkah awal adalah menetapkan Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) oleh Kepala Daerah yang terdiri atas SKPD terkait, komunitas pusaka, dan akademisi. Proposal menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengiku3 P3KP. Secara garis besar menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kota pusaka, gambaran potensi aset pusaka, dan pemetaan para pemangku kepen3ngan. Proposal yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota selanjutnya akan dinilai oleh Tim Independen dan diharapkan dapat menunjukkan potensi kota/kabupaten untuk menyelenggarakan program penataan dan pelestarian kota pusaka yang tercermin dalam kriteria pembobotan berikut:
Like
Tweet
+1

Tahapan 2

Commitment

Merupakan dokumen yang mendukung upaya penataan ruang, bangunan, dan lingkungan dalam mewujudkan kota pusaka berkelanjutan yang memiliki aset pusaka dengan nilai keunggulan dan signifikansi, terutama pada kawasan strategis sosial budaya yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. RAKP dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selanjutnya implementasi berbagai kebijakan dan strategi dalam RAKP diharapkan dapat dilakukan bersama-�-sama melalui kolaborasi lintas sektor baik di 3ngkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/ atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan 3dak mengikat.Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 3

Commitment

Wujud komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melestarikan aset-aset pusaka yang memiliki nilai keunggulan. Menggambarkan prinsip pelaksanaan P3KP yaitu sebagai program kolaboratif dan sinergis.

Tahapan 4

Commitment

Panduan rancang bangun kawasan pusaka untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan (urban design and development guidelines). RTBL memberi arahan kualitas wujud kawasan perencanaan ke dalam matra tiga dimensi menurut kaidah-kaidah perancangan arsitektural bangunan dan lingkungan

Tahapan 5

Commitment

Kegiatan perencanaan pembangunan suatu kawasan pusaka berupa penyusunan rencana kawasan dengan fungsi tertentu dilengkapi dengan Detil Engineering Drawing (DED) terhadap lokus prioritas yang tercantum dalam deliniasi kawasan penyusunan RAKP dan RTBL sebelumnya
Di dalam Perencanaan Teknis ini, salah satu yang harus dilakukan adalah Analisis Dampak Pusaka (Heritage Impact Assesment) yaitu Proses melakukan identifikasi, memprediksi, mengevaluasi serta mengkomunikasikan dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu aktifitas pembangunan atau rencana pembangunan terhadap nilai-nilai penting dari aset-aset pusaka yang dilestarikan baik berupa benda maupun takbenda, untuk kemudian diberikan rekomendasi bagaimana mencegah/meminimalisir dampak-dampak negatif tersebut

Tahapan 6

Commitment

Pembangunan infrastruktur oleh APBN melalui stimulan implementasi fisik kota pusaka dan APBD Kabupaten/Kota serta APBD Provinsi serta melalui P3KP, dilaksanakan dalam bentuk pembangungan fisik ruang publik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil pekerjaan P3KP berupa bangunan fisik yang telah terbangun selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme hibah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 7

Commitment

Pemerintah kabupaten/kota bersama segenap pemangku kepentingan mengembangkan kawasan-kawasan pusaka lainnya sesuai dengan kaidah pelestarian.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Bendera Pusaka
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ini adalah versi yang telah diperiksa dari halaman ini tampilkan/sembunyikan detail
Pengibaran pertama Bendera Pusaka

Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih adalah sebutan bagi bendera Indonesia yang pertama. Bendera Pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri presiden Soekarno. Bendera Pusaka pertama kali dinaikkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Walaupun seharusnya Bendera Pusaka disimpan di Monas, Bendera Pusaka masih disimpan di Istana Negara.

Sejarah

Bendera Pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati.[1] Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13, yang terdiri dari sembilan garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian.[2]

Bendera Pusaka pertama dinaikkan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta, setelah Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.[3] Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latief Hendraningrat. Setelah dinaikkan, lagu “Indonesia Raya” kemudian dinyanyikan secara bersama-sama.[2][4]

Pada tahun pertama Revolusi Nasional Indonesia, Bendera Pusaka dikibarkan siang dan malam. Setelah Belanda menguasai Jakarta pada 1946, Bendera Pusaka dibawa ke Yogyakarta dalam koper Soekarno. Ketika terjadi Operatie Kraai, Bendera Pusaka dipotong dua lalu diberikan kepada Husein Mutahar untuk diamankan. Mutahar diharuskan untuk “menjaga bendera dengan nyawa”. Walaupun kemudian ditangkap lalu melarikan diri dari tentara Belanda, Mutahar berhasil membawanya kembali ke Jakarta, menjahit kembali, dan memberikannya pada Soedjono. Soedjono lalu kemudian membawa benderanya ke Soekarno, yang berada dalam pengasingan di Bangka.[4]

Setelah perang berakhir, Bendera Pusaka selalu dinaikkan sekali di depan Istana Negara pada Hari Kemerdekaan.[1] Namun karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1968, bendera yang dinaikkan di Istana Negara adalah replika yang terbuat dari sutra.[5]
Arti dan simbolisme

Bendara Pusaka terdiri dari dua warna, merah di atas dan putih di bawah dengan ratio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian.[3] Namun, juga terdapat arti lain, salah satunya adalah merah melambangkan gula aren dan putih melambangkan nasi, keduanya adalah bahan yang penting dalam masakan Indonesia.[2]
Dampak sosial
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Paskibraka
Paskibraka di Aceh, ketika upacara bendera

Bendera Pusaka merupakan nama dari organisasi mahasiswa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, atau kependekan nya Paskibraka; bahasa Inggris: Bendera Pusaka Flag Hoisting Troop). Organisasi yang dibentuk oleh Husein Mutahar pada tahun 1968 ini, bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara bendera di tingkat lokal dan nasional serta fungsi internasional untuk Indonesia di luar negeri.[4]
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera Pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Walikota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Negara). Anggotanya berasal dari pelajar SLTA Sederajat kelas 1 ATAU 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus
Lambang

Lambang dari organisasi paskibraka adalah bunga teratai

Tiga helai daun yang tumbuh ke atas: artinya paskibra harus belajar, bekerja, dan berbakti
Tiga helai daun yang tumbuh mendatar/samping: artinya seorang pakibra harus aktif, disiplin, dan bergembira

Sejarah Paskibraka

Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946,

pada saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1 Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera Pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera Pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas.

Tetapi, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan lima orang pemuda (3 putra dan 2 putri) yang berasal dari berbagai daerah dan kebertulan sedang berada di Yogyakarta. Lima orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama.

Ketika Ibukota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera Pusaka. Pengibaran bendera Pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta.

Tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil presiden saat itu, Soekarno, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera Pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu:

Kelompok 17 / pengiring (pemandu),
Kelompok 8 / pembawa (inti),
Kelompok 45 / pengawal.

Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 (17-8-45). Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu/Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera Pusaka. Rencana semula, untuk kelompok 45 (pengawal) akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI (Generasi Muda ABRI) namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI (seperti RPKAD, PGT, marinir, dan Brimob) juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES) yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di Istana Negara Jakarta.

Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera Pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967.

Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan reproduksi Naskah Proklamasi oleh Suharto kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia. Bendera duplikat (yang terdiri dari 6 carik kain) mulai dikibarkan menggantikan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta, sedangkan Bendera Pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar/diturunkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera Pusaka adalah para remaja siswa SLTA se-tanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja.

Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih “Pasukan Pengerek Bendera Pusaka”. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaeman melontarkan suatu nama untuk Pengibar Bendera Pusaka dengan sebutan PASKIBRAKA. PAS berasal dari PASukan, KIB berasal dari KIBar mengandung pengertian pengibar, RA berarti bendeRA dan KA berarti Pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera Pusaka disebut Paskibraka.

Lirik Lagu Indonesia Pusaka – Lagu Wajib Nasional

Ciptaan : Ismail Marzuki

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap di puja-puja bangsa

Reff :
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya

Reff :
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,343,661 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: