11
Nov
17

Kejoangan45 : TOLAK PERISET ULANG AGRESI BELANDA 1945-1949

kartunama GP45

Advokasi Kejoangan45 :

TOLAK PERISET ULANG AGRESI BELANDA 1945-1949

Kepada Yth
Ketua LIPI
Di Jakarta

MERDEKA !

Menghormati aksi2 masyarakat dan pemerintah peringati Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017 ybl, maka
Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) menegaskan *Tolak Ijin Periset KITLV, NIOD dan NIMH beraktivitas di wilayah NKRI* demi hindari kontroversi. Yang berpotensi kontraproduktif bagi keutuhan NKRI, setelah mencermati hal-hal sebagai berikut :

11/11/17 06.40.29: P45 Irwan Lubis SH: “SEJARAH PAHIT” TAK ELOK DIKENANG, TAPI “SEJARAH PAHIT” JANGAN PERNAH DIHAPUS DAN DIREKAYASA OLEH BELANDA…! Merdeka…Merdeka…Merdeka..!!!

Kepada Yth,
Segenap Bangsa Indonesia
di
Indonesia.

Perihal : Mohon Dukungan.

Dengan hormat,

Bersama ini meminta perhatian dari segenap Pemerhati yang peduli sejarah dan nilai-nilai kejuangan semangat 1945 atas Penelitian Baru Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap masa-masa perjuangan Kemerdekaan. Penelitian Baru ini sangat berpotensi menimbulan ketidakadilan informasi; konflik, fakta, dan cara pandang sejarah Kemerdekaan NKRI ; dan politisasi proses dan hasil penelitiannya kelak.

Adapun pertimbangan dan alasan untuk keperluan petisi ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa mulai September 2017 hingga 4 (empat) tahun ke depan Pemerintah Kerajaan Belanda menugaskan lembaga Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH) melakukan penelitian baru mengenai perang Kemerdekaan Indonesia di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dalam Periode 1945 sampai 1946 (dikenal Belanda sebagai periode ‘Bersiap’, diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda). Periode Bersiap ini menyebut Belanda sebagai “korban kekerasan dalam periode kacau-balau”. Periode ini menjadi subyek utama dalam penelitian baru ini. Subjek penelitian ini merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh VVD (partai liberal);

2. Bahwa walaupun mantan Menteri Belanda Ben Bot tahun 2005 menyatakan “Belanda berada pada sisi yang salah” pada saat perang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun dalam penelitian baru ini ternyata tidak menjadi pertimbangan; keberadaan Angresi Militer Belanda di Indonesia dalam penelitian ini tidak menjadi salah satu subjek penelitian untuk diteliti. Walaupun fakta Angresi Militer Belanda masa 1945 s/d 1950 adalah aksi bersifat struktural, terencana, dan masiv; terbukti merupakan Kejahatan Perang, Pelanggaran HAM, dan Kejahatan Kemanusiaan pihak Belanda terhadap bangsa, rakyat, dan pejuang-pejuang Kemerdekaan Indonesia; ternyata dalam penelitian ini Agresi Militer dan ekses-eksesnya itu hanya dianggap Belanda sebagai suatu pengecualian, suatu kejadian langka, efek dari transisi dan justru peneliti-peneliti sejarah dari pihak Belanda mengacuhkan dan tidak menggubrisnya;

3. Bahwa oleh karena itu, penelitian baru ini dapat dianggap tidak bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu menimbang penelitian ini dengan sengaja mengacuhkan dan tidak memasukkan cakupan penelitian terhadap ekses Angresi Militer Belanda 1945 s/d 1950;

4. Bahwa usul penelitian sudah pernah diajukan tiga lembaga tersebut pada 2012 dan saat itu dinyatakan ditolak. Maka dengan persetujuan penelitian baru saat ini diduga adalah hasil “negosiasi politik” yang mensyaratkan agar masalah-masalah tertentu (Masa Bersiap/Masa Popda) lebih ditonjolkan dibanding yang lain (ekses Agresi Militer Belanda 1945 s/d 1950;

5. Bahwa sangat tidak jelas bagaimana kelak pembahasan dan hasil penelitian ini dikaitkan dengan perang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kemerdekaan Indonesia) dengan menggunakan cara, metode, cakupan, dan cara pandang penelitian baru itu dalam rangka mencari jawaban atas mengapa pendudukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda berlangsung dengan begitu banyak kekerasan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan perlunya memperkuat dukungan dan semangat terhadap aktivitas perjuangan Saudara-Saudara NKRI kita di negeri Belanda sana, maka terhadap Penelitian Baru tersebut dengan ini Kita mengajukan usul, saran, dan atau petisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai berikut :

1. Meminta kepada Pemerintah Kerajaan Belanda agar struktur penelitian perlu berangkat dari titik permasalahan konteks dari konsep penjajahan kolonial dan pengaruhnya terhadap hubungan serta pandangan pada saat ini;

2. Para peneliti Indonesia berhak untuk diberikan peran yang penting dan seluas-luasnya dalam penelitian ini;

3. Pemerintah Belanda seharusnya tidak menentukan persyaratan-persyaratan baik atas struktur, maupun isi dan makna dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian yang secara politik sangat sensitif ini seharusnya tidak dilibatkan dalam penelitian;

4. Menurut kami penulisan ringkasan sintesis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kami berpendapat bahwa keputusan Direktur KITLV Gert Oostindie sebagai Penulis ringksan tersebut pun merupakan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau bukan pakar sejarah Indonesia dan tidak bisa bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan semoga segenap Anak Bangsa memberi perhatian dan mendukung baik langsung maupun tidak langsung. Dan untuk keperluan itu dapat melakukan pemberian dukungan dengan menghubungi pihak-pihak yang memperjuangkannya di Negeri Belanda. Akhirnya “Sejarah Pahit” tak elok selalu dikenang, tapi “Sejarah Pahit” jangan pernah dihapus dan direkayasa. Terima kasih…Merdeka…!

Jakarta, 10 Nopember 2017

Tertanda, Perjuangan Masa Kini.
Hope by me : Irwan Lubis, SH. Hp/WA : 0812-9797-4270.
Email : irwan_lubis2003@yahoo.com

Catatan :
1. Semoga dan berharap agar Kawan-kawan di Indonesia dapat secepat-cepatnya meneruskan informasi permintaan dukungan ini kepada Saudara-Saudara kita di Indonesia dan berkenan memberikan dukungan yang nyata;

2. Dukungan ini akan diteruskan kawan-kawan seperjuangan di Belanda kepada Raja Belanda, PM Belanda, Anggota-Anggota dan Badan Perwakilan Rakyat Belanda di Belanda, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan ini di Belanda;

3. Untuk dukungan dapat dimaknai setuju dan memberi tandatangan atas petisi ini dengan menyebut nama, gelar akademis, dan nama lembaga. Selanjutnya dapat menghubungi alamat : http://www.kukb.nl dan atau http://www.historibers
ama.com

Salam Perjuangan…Selamat Berjuang…Merdeka…!

Berikut menyimak berita-berita sebagai berikut :

https://m.detik.com/news/berita/3652304/pembela-korban-perang-akui-kejahatan-dulu-sebelum-riset-belanda

https://m.detik.com/news/berita/d-3651195/peneliti-belanda-riset-kami-bukan-untuk-mengubah-sejarah-indonesia

https://m.detik.com/news/berita/d-3647175/khawatir-sejarah-ri-berubah-sejarawan-ui-ini-tolak-riset-belanda

‎Demikianlah penegasan diatas ini dirilis dengan iktikad baik agar iklim dan atmosfir politik nasional terjaga baik bebas AHGT (ancaman hambatan gangguan tantangan) tambahan yang tidak perlu dan menjadi beban yang berkepanjangan bagi negarabangsa Indonesia kedepan.

Jakarta, 11 Nopember 2017

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Konflik Indonesia – Belanda ( 1945 – 1950 )

Mei 12

Posted by Pak RM

A. KEDATANGAN SEKUTU ke INDONESIA

Setelah Perang pasifik berakhir dan Jepang kalah dalam menghadapi sekutu, maka Jepang meyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris. Pasukan tersebut terdiri dari 2, yaitu :mountbatten

SEAC (South East Asia Command) dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mounbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Mendarat di Indonesia tanggal 22 September 1945.
SWPC (South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mounbatten membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison. Tugas AFNEI adalah sebagai berikut.phillip

Menerima penyerahan dari tangan Jepang.
Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.

Kedatangan AFNEI ke Indonesia didahului oleh kelompok penghubung yang dipimpin Mayor Geenhalg yang tiba di Jakarta tanggal 8 September 1945. Ia bertugas mempersiapkan markas Besar sekutu di Jakarta. Kedatangannya disul oleh Kapal Perang Inggris Cumberland dibawah pimpinan Laksamana Peterson yang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dan disusul oleh kapal perang Belanda, Tromp.

Kedatangan sekutu awalnya disambut baik (netral) oleh pemimpin Indonesia sebab melihat tugas yang dibawanya. Namun setelah mengetahui bahwa ternyata sekutu membawa NICA (Netherlands Indies Civil Administration) maka Indonesia mulai curiga dan meragukan maksud kedatangan pasukan sekutu tersebut. Kecurigaan tersebut disebabkan karena:

NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia-Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia.
Dugaan bahwa Belanda mau menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia sebab Belanda masih merasa memiliki hak di Indonesia.
NICA mempersenjatai orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang.
Bekas interniran juga menuntut kembali barang-barang miliknya.

Akhirnya Panglima AFNEI, Christison mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 1 Oktober 1945. Sehingga para pejabat daerah pun menerima pasukan AFNEI dan bersedia membantu tugas AFNEI.

Pelaksanaannya di daerah-daerah yang didatangi pasukan sekutu terjadi insiden dan pertempuran dari pihak RI. Hal tersebut disebabkan karena pasukan sekutu tidak sungguh-sungguh menghormati kedaulatan RI meskipun telah menyampikan bahwa tidak akan mencampuri persoalan status kenegaraan Indonesia. Sementara pihak sekutu merasa kewalahan dan menuduh pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga terorisme merajalela.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia dengan membantu pihak sekutu dibawah pimpinan Panglima Angkatan Perang Belanda, Lakasamana Helfrich.

Sejak saat itu terjadilah konflik antara sekutu dan para pejuang Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Medan, Bandung, Manado, Biak

B. DUKUNGAN DUNIA dalam MENGHDAPI KONFLIK INDONESIA-BELANDA

Dalam menghadapi masalah konflik Indonesia-Belanda maka Indonesia melakukan upaya untuk menarik dukungan internasional melalui PBB. Adapun upaya indonesia tersebut adalah sebagai berikut.

– Tindakan langsung, dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB.

– Tindakan tidak langsung, dengan melakukan pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang mendukung Indonesia dalam sidang PBB.

– Usaha untuk menarik dukungan internasional lewat PBB tersebut diantaranya :

Membina hubungan baik dengan Australia saat pasukan dari negara tersebut terlibat dalam tugas AFNEI.
Membina hubungan baik dengan India yang dimulai dengan mengirimkan bantuan beras sejak bulan Agustus 1946.
Membina Hubungan baik dengan Liga Arab.
Mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.

C. LATAR BELAKANG KONFLIK INDONESIA-BELANDA

Belanda masih ingin mengusai Indonesia sebab merasa bahwa Indonesia adalah miliknya. Sehingga dia melakukan berbagai upaya guna mendapakan kembali Indonesia, termasuk melalui perlawanan dan meja perundingan. Sejak 10 Februari 1946 telah terjadi perundingan antara Indonesia-Belanda sebelum selanjutnya terjadi perundingan pendahuluan mengenai gencatan senjata Indonesia-Belanda pada tanggal 7 Oktober 1946 sebelum selanjutnya terjadi perundingan Linggarjati.

Sementara itu pasukan sekutu telah mengosongkan daerah yang didudukinya dan diganti oleh tentara Belanda. Pada tanggal 24 Oktober 1946, Inggris mengosongkan Bogor, Palembang, Medan, dan Padang. Secara berangsur-angsur pasukan sekutu ditarik dari Indonesia. Akhir November 1946 seluruh pasukan sekutu telah meninggalkan Indonesia.

D. PERJANJIAN LINGGARJATI09-2-Sutan-Syahrir

Perundingan Linggarjati berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara RI dengan Komisi Umum Belanda.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM. Syahrir.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn.
Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Killearn di Inggris (sebagai perantara)

Tanggal 15 November 1946 naskah persetujuan Linggarjati diumumkan di Jakarta.

Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut.

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara federal, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
RepubliK Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Pengakuan secara de facto Belanda terhadap RI, meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Secara de Jure (hukum) status hubungan Internasional Indonesia tidak jelas, tidak ada penegasan dalam perjanjian apakah Indonesia dapat melakukan hubungan internasional atau tidak. Terjalinnya hubungan diplomasi dengan negara lain inilah yang memicu pertentangan lebih lanjut antara Indonesia-Belanda.

Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 25 Maret 1947 dengan alasan :

Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan.
Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer.
Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan Negara RI yang berdaulat.

E. AGRESI MILITER BELANDA I

agresi-militer-belanda-iLatar Belakang Agresi Militer Belanda I :

Perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Pihak Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia berkedudukan sebagai Negara persemakmurannya. Sementara itu pihak Republik Indonesia beranggapan bahwa dirinya adalah sebuah Negara merdeka yang berdaulat penuh.
Belanda berpendapat bahwa kedaulatan RI berada di bawah Belanda sehingga RI tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain.
Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata.
Tanggal 27 Mei 1947 Belanda menyampaikan nota/ ultimatum kepada Pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari (2 minggu).
Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk.

Ketengangan semakin memuncak, hingga akhirnya Belanda tanggal 20 Juli 1947 mengumumkan bahwa tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati sehingga Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 pukul. 00.00 WIB melakukan aksi Agresi Militer Belanda. Hasil yang dicapai sebagai aksi tersebut.

– Dalam waktu singkat Belanda mampu menerobos garis pertahanan TNI.

– Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. Bukan berarti kekuatan TNI bisa dihancurkan sebab TNI masih terus dapat bertahan dengan perlawanan gerilyanya di desa-desa.

– Ibu kota RI berhasil dikuasai.

– Pelabuhan-pelabuhan penting berhasil dikuasai sehingga hubungan keluar sangat sulit.

– Mengusai daerah penghasil beras dan melakukan blokade.

Tujuan dilakukan Agresi Militer Belanda I adalah sebagai berikut.

Mengepung ibu kota dan menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia (tujuan politik)
Merebut pusat penghasilan makanan dan bahan eksport (tujuan ekonomi)
Menghancurkan TNI (tujuan militer)

Reaksi dunia dengan adanya Agresi Militer Belanda I :

Pemerintah India dan Australia mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB.
Amerka Serikat mengeluarkan himbauan agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembak menembak.
Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia.
Akibat tekanan dari berbagai negara tersebut maka pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda bersedia menghentikan agresinya.

F. PERJANJIAN RENVILLE

Latar Belakang:

Keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya, yang kemudian dikenal dengan garis demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah Agresi Militer sampai perintah genctan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947.

Untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda maka dibentuklah komisi jasa baik yaitu Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan tiga negara yaitu Belgia, Amerika, dan Australia.

Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland
Australia diwakili oleh Richard Kirby
Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham.

Tujuannya untuk membantu Indonesia-Belanda menyelesaikan konflik.

Akhirnya KTN dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI di meja perundingan yaitu di kapal Renville milik USA yang berlabuh di Tanjung Priok pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM. Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Penengah perundingan adalah KTN.

Isi persetujuan Renville adalah sebagai berikut

Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat
RI sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda.
Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
RI merupakan Negara bagian dalam RIS.
Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS.
Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah RI.

Sebenarnya banyak pemimpin Negara RI menolak persetujuan Renville tersebut tetapi akhirnya mereka bersedia menyetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan sebagai berikut:

Persediaan amunisi yang menipis
Adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat.
Adanya keterangan dari KTN bahwa itulah maksimum yang dapat mereka lakukan.
Tidak adanya jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong.
Bagi RI menandatangani persetujuan Renville merupakan kesempatan yang baik untuk membina kekuatan militer.
Timbul simpati dunia yang semakin besar karena RI selalu bersedia menerima petunjuk KTN.

Akibat dari perjanjian Renville :

Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit
Bagi kalangan politik, hasil perundingan ini memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.
Bagi TNI, hasil perundingan ini menyebabkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun harus ditinggalkan.
Muncul berbagai ketidak puasan akibat perundingan ini.
Sementara itu Belanda membentuk Negara-negara bonekanya yang terhimpun dalam organisasi BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yang disiapkan untuk pertemuan musyawarah federal.

G. AGRESI MILITER BELANDA II

akmil 2Latar Belakang:

Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville

18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda.

Pelaksanaan:

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta.
Tepatnya pada pukul 05.30 Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Maguwoharjo (Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya.
Belanda berhasil menawan presiden Soekarno, wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden),H. Agus Salim (Menlu).
Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menetri Kemakmuran Syafruddin (Syarifuddin) Prawironegoro untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya maka presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India.
Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta dan TNI berhasil dipukul mundur hingga ke desa-desa.
Belanda menganggap TNI telah kalah tetapi ternyata TNI dapat tetap mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda.
Sementara Belanda menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa TNI sudah lemah dan RI sudah tidak ada lagi.
Belanda melakukan sensor pers agar berita tersebut tidak tersiar keluar. Tetapi ternyata dari radio gerilya Indonesia dapat disiarkan berita perlawanan rakyat hingga ke luar negari.
Akhirnya setelah 1 bulan dari agresi tersebut TNI mulai melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, dan berhasil menduduki kota Yogyakarta.
Hal tersebut membuktikan kepada dunia bahwa TNI tidak hancur mereka masih mempunyai kemampuan bahkan mampu menyerang Belanda. Sehingga Belanda akhirnya mau membicarakan dalam meja perundingan.

Tujuan Belanda menyelenggarakan Agresi Militer II :

Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi.

Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda, yaitu :

Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Agresi Militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai (hasil Perundingan Renville)
Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai, terbukti dengan sikap menaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.
Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama enam jam pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
Upaya Indonesia menarik simpati Amerika serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia.
Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia.

Desakan tersebut membuat Belanda mengakhiri agresi militer II.

H. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 19 Desember 1948 sebelum pemerintah Indonesia ditawan maka mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.

A. Memberi kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI) untuk membentuk PDRI di Sumatera.

B. Kepada A.A Maramis, L.N Palar, dan Soedarsono dperintahkan untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawiranegara gagal di Sumatera.

C. Presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan resiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN.

Sesuai dengan instruksi Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi maka dibentuklah PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dimana Perdana Mentri merangkap menteri pertahanan dan penerangan dijabat oleh Syafruddin Prawiranegara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dijabat oleh A.A Maramis.

PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI memberikan instruksi lewat radio kepada wakil Indonesia di PBB. Isinya, pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan ini berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati dunia internasional.

Pemerintah PDRI kecewa sebab telah terjadi kesepakatan perjanjian Roem-Royen yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda.

Karena kekecewaan para pemimpin PDRI maka melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 dengan pimpinan Indonesia yang di tawan di Bangka. Hasil pertemuan itu antara lain :

– PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI.

– Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.

I. PERJANJIAN ROEM ROYEN

Guna menjamin terlaksananya penghentian Agresi Militer Belanda II maka PBB menganti KTN dengan membentuk UNCI (United Nations Comission for Indonesia) yaitu komisi PBB untuk Indonesia.

Komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949. Dimana Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem (ketua), Mr. Ali sastro Amijoyo (wakil) sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H Van Royen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat.

Perundingan ini mengalami hambatan sehingga baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan.

Isi Perjanjian Roem-Royen (Roem-Royen Statement) sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk:

Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen yaitu:

1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karisidenan Yogyakarta.

2. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948.

3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat

4. KMB di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI.

Sejak tanggal 24-29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta.

TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta.

Pada 6 Juni 1949, presiden, wakil presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta.

J. KONFERENSI INTER-INDONESIA

Latar Belakang Konferensi Inter Indonesia :

Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar.
Adanya keinginan melalin persatuan antara RI dan BFO (Badan Musyawarah Negara-negara Federal) serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB.
Kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949 maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia
Konferensi Inter Indonesia ini menunjukkan kegagalan poltik devide et impera yang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik.

Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BFO(Negara-negara ciptaan Belanda disebut Negara Boneka. Melalui Negara boneka ini Belanda membentuk pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya.Tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO) yang terdiri dari negara-negara boneka ciptaan Belanda). Konfrensi Inter Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

Adapun hasil dari Konferensi Antar Indonesia dalam bidang ketatanegraan adalah sebagai berikut:

Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat(RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme(serikat).
RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh mentri yang bertanggungjawab pada Presiden.
Akan dibentuk dua badan perwakilan,yaitu sebuah DPR dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk DPR seme4ntara.
Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda melainkan pada saat yang sama juga dari RI.

Di bidang Militer tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi Angkatan Perang RIS.

2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

3.Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI) bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML,KM, VB, dan Territoriale Bataljons.

4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konferensi Inter-Indonesia kemudian dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai di Yogyakarta. Kesepakatan yang berhasil dicapai adalah :

Pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana terib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar.
Agustustus 1949 dikeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak baik itu dari pemerintah Indonesia maupun Belanda. Perintah tersebut berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera.

K. KONFERENSI MEJA BUNDAR

Realisasi dari perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Delegasi Belanda diketuai oleh J. H Van Maarseveen. Sebagai penengah adalah wakil dari UNCI oleh Critley R. Heremas dan Marle Cochran.

Hasil dari persetujuan KMB adalah:

1. Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali

2. Indonesia akan berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda.

3. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

4. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942.

5. Status karisidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS.

Makna dari Persetujuan KMB :

Merupakan babak baru dalam perjuangan sejarah Indonesia
Meskipun merupakan Negara serikat tetapi wilayahnya hampir mencakup seluruh Indonesia.
Eksistensi pemerintah RI dimata dunia internasional makin kuat.

L. KEMBALI KE NKRI

Konstitusi RIS

Selama berlangsungnya KMB Tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melalui Piagam tersebut disetujui bahwa Negara bentukan federasi tersebut meliputi:

1. Negara RI yang meliputi daerah menurut perjanjian Renville

2. Negara Ciptaan Belanda hasil konferensi Malino, meliputi:

Negara Indonesia Timur, presidennya Cokorde Gde Sukowati dan Perdana Menteri Najamudin Daeng Malewa
Negara Sumatera Timur dengan wakilnya Dr. Mansyur
Negara Sumatera Selatan dengan wakil Abdul Malik
Negara Madura dengan walinya Cokroningrat
Negara Jawa Timur dengan walinya Wiranata Kusumah.

3. Satu-satuan kenegaraan yang tegak sendiri

4. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian.

Dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut maka KNIP pada tanggal 6-14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB.

Langkah selanjutnya:

1) Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno.

2) Tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih menjadi presiden RIS.

3) Tanggal 17 Desember 1949, Ir Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS

4) Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik cabinet RIS yang pertama dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Perjuangan kembali ke Negara kesatuan RI

a. Tanggal 27 Desember 1949 terjadi :

1. Penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara Negara Belanda dan Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan secara bersamaan antara di Indonesia dengan di negeri Belanda. Selain itu di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS. Dengan pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 maka berakhirlah periode perjuangan bersenjata dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting President RI, Mr. Asaat yang sebelumnya menjabat sebagai ketua KNIP.

b. Tanggal 28 Desember 1949

Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan membawa bendera pusaka.
Atas usul RI, pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan 2 negara bagian lain tentang pembentukan “Negara kesatuan”. Sehingga akhirnya parlemen dan senat RIS mengesahkan rencana Undang-undang Dasar Sementara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tanggal 15 Agustus 1950,

Ø Presiden RIS, Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ø Sejak saat itu Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari Acting President RI, Mr. Asaat

Ø Perdana Menteri Moh. Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan wakil presiden RI.

Ø Hal ini menunjukkan bahwa Negara federal ciptaan Van Mook hanya berumur 8 bulan.

d. Tanggal 17 Agustus 1950

Bendera Pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas istana Gubernur Jenderal (Istana Negara).

RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 tepat pada tanggal 28 September 1950.

Masalah Irian Barat menurut KMB akan dibicarakan satu tahun kemudian ternyata sampai tahun 1960 tidak ada tanda-tanda untuk diserahkan oleh Belanda.

Sejak tanggal 19 Desember 1961 Indonesia menempuh perjuangan bersenjata dengan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Perjuangan Trikora berhasil memaksa Belanda menerima Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok perjuangan sebagai berikut:

1. Penghentian permusuhan

2. Membentuk United Nation of temporary Executive Authority (UNTEA) di Irian Barat yang berarti kekuasaan untuk sementara dipegang PBB dengan tahapan sebagai berikut:

Antara 1 Oktober sampai 31 Desember 1962 masa pemerintahan UNTEA dilakukan bersama-sama dengan kerajaan Belanda.
Antara 1 Januari sampai 1 Mei 1963 masa pemerintahan dilakukan bersama RI.
Sejak 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI.
Tahun 1969 akan diadakan Act of Free Choice yaitu penen tuan pendapat rakyat (pepera).
Tanggal 14 Juli 1969 pepera dilaksanakan dengan hasil pernyataan bahwa segenap rakyat Irian Barat tetap berada dalam kekuasaan republik Indonesia.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

bendera-640x398

Sejarah Indonesia (1945–1949)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Question book-4.svg
Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki dari sumber yang terpercaya.
Perang Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Indonesia selama 1945—1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

Kembalinya Belanda bersama Sekutu
Latar belakang terjadinya kemerdekaan

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).
Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration – pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.
Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

Pertempuran Bojong Kokosan, di Bojong Kokosan, Sukabumi pada 9 September 1945, dipimpin Letkol (TKR) Eddie Sukardi.
Pertempuran Lima Hari, di Semarang pada 15-19 Oktober 1945 (melawan Jepang).
Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya pada 10 November 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sungkono.
Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya pada 10 Desember 1945-10 Agustus 1946, dipimpin oleh Kolonel (TKR) Achmad Tahir.
Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang pada 12-15 Desember 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sudirman.
Pertempuran Lengkong, di daerah Lengkong, Serpong pada 25 Januari 1946, dipimpin oleh Mayor (TKR) Daan Mogot.
Bandung Lautan Api, di daerah Bandung pada 23 Maret 1946, atas perintah Kolonel (TRI) A.H. Nasution.
Pertempuran Selat Bali, di Selat Bali pada April, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Markadi.
Pertempuran Margarana, di Margarana, Tabanan, Bali pada 20 November 1946, dipimpin oleh Letkol (TRI) I Gusti Ngurah Rai.
Pembantaian Westerling, di Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946-10 Februari 1947, akibat dari perburuan terhadap Wolter Monginsidi.
Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang pada 1-5 Januari 1947, dipimpin oleh Kolonel (TRI) Bambang Utojo.
Pertempuran Laut Cirebon, di Cirebon pada 7 Januari 1947, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Samadikun.
Pertempuran Laut Sibolga, di Sibolga pada 12 Mei 1947, dipimpin oleh Letnan II Laut (TRI) Oswald Siahaan.
Agresi Militer I pada 21 Juli-5 Agustus 1947.
Pembantaian Rawagede di Rawagede, Karawang pada 9 Desember 1947, akibat dari perburuan terhadap Kapten (TNI) Lukas Kustarjo.
Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948.
Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta pada 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Suharto.
Serangan Umum Surakarta, di Surakarta pada 7-10 Agustus 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Slamet Rijadi.

Perubahan sistem pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: “Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan”. Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, “Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir”. Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
1946
Ibukota pindah ke Yogyakarta

Menjelang berakhirnya tahun 1945 situasi keamanan ibukota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Mohammad Roem mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA)[5]. Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946 Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota; meninggalkan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta[6]. Perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus, sehingga disebut sebagai KLB (Kereta Luar Biasa).

Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Henschel, Jerman, dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA)[7][5]. Rangakaian terdiri dari delapan kereta, mencakup satu kereta bagasi, dua kereta penumpang kelas 1 dan 2, satu kereta makan, satu kereta tidur kelas 1, satu kereta tidur kelas 2, satu kereta inspeksi untuk presiden, dan satu kereta inspeksi untuk wakil presiden[5]. Masinis adalah Kusen, juruapi (stoker) Murtado dan Suad, serta pelayan KA Sapei[5]. Perjalanan diawali sore hari, dengan KLB rangsir dari Stasiun Manggarai menuju Halte Pegangsaan (sekarang sudah dibongkar) dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi presiden di Jalan Pegangsaan Timur 56[5]. Setelah lima belas menit embarkasi, KLB berangkat ke Stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6. Kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. KLB berhenti di Stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari Stasiun Klender. Menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu[5]. Barikade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya.

Selepas Setasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Pada pukul 20 KLB berhenti di Stasiun Cikampek. Pada pukul 01 tanggal 4 Januari 1946 KLB berheti di Stasiun Purwokerto, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 07 di Stasiun Yogyakarta[5].
Diplomasi Syahrir

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: “mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari”.
Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia – bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.

Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: “menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu”. Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.
Penculikan terhadap PM Syahrir
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan Perdana Menteri Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Syahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Syahrir.

Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai “pengkhianat yang menjual tanah airnya”. Syahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, desa dekat Boyolali, di rumah peristirahatan Pracimoharjo, peninggalan Sunan Pakubuwono X, dan ditahan di sana dengan pengawasan komandan batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, “Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah”. Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.
Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, “Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi… Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet.”
Konferensi Malino – Terbentuknya “negara” baru
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konferensi Malino

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.
1946-1947
Peristiwa Westerling
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pembantaian Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).
Perjanjian Linggarjati
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perundingan Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut:

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil Perundingan Linggarjati
Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947.

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.

Dr. H. J. van Mook, kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal tiga pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan Tjokorda Gde Raka Soekawati sebagai presiden, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 – 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada praktiknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.
Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat.

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).
Agresi Militer I
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus “mengembalikan ketertiban” dengan “tindakan kepolisian”. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisionil’ mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.
Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena “ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi”.

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.
1948
Perjanjian Renville
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak “menimbulkan rasa benci Amerika”.

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.
Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatera Barat, di kota kelahiran Hatta -dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: “Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan”

Menurut peserta lain: “Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti”. Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- “Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum”. Menurut kata-kata saksi lain, “Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir” dan ketika gilirannya berbicara “Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur”. Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: “Pidatonya pendek”. Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.
1948-1949
Agresi Militer II
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan Umum 1 Maret

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.
Perjanjian Roem Royen
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.
Serangan Umum Surakarta
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan Umum Surakarta

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan Belanda bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi.
Konferensi Meja Bundar
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda
Bung Hatta di Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan.
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.

bela-pancasila-300x350

Perang Hindia Belanda 1945-1949
(Antara Perjuangan dan Pengakuan)

Pengantar

Foto ini memperlihatkan seorang anggota TNI tewas terkapar bersama sepedanya tertembak oleh pasukan Belanda yang melakukan operasi produk di Malang, Jawa Timur, akhir Juni 1947. Foto ini sebenarnya tidak dipublikasikan oleh layanan informasi tentara Belanda. Pasalnya militer Belanda tidak ingin memberi kesan atau gambaran buruk tentang perang yang mereka lakukan.

Banyak foto tentang perang yang tidak terseleksi karena mengandung unsur-unsur yang mengagetkan sehingga bisa meresahkan sanak keluarga serta masyarakat Belanda. Foto tentara yang terluka maupun tewas, atau tawanan perang, tidak pernah ditampilkan di media.

Sebenarnya setelah 17 Agustus 1945 hingga 1949, dikenal dengan periode Bersiap. Setelah itu dimulailah aksi agresi I dan II oleh militer Belanda, hingga berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Belanda menggunakan istilah agresi ini sebagai ‘Politionele Actie’. Istilah ini digunakan pemerintah Belanda untuk membenarkan aksi di Indonesia yaitu mengembalikan ketenangan dan pemerintahan di Hindia Belanda. Tak hanya itu, aksi polisional ini digunakan untuk menutup-nutupi apa yang terjadi ketika itu. Sejak hari pertama pasukan Belanda datang ke Indonesia, dimulailah periode perang, dalam hal ini perang kolonial.

Setelah Perang Dunia II usai, Hindia Belanda (Indonesia) dibebaskan oleh pasukan Sekutu dari cengkraman tentara Jepang. Nah inilah bagian dari sejarah yang sering terlupakan saat berbicara sejarah Perang Dunia Kedua. Padahal pada kurun waktu antara 1945 hingga 1949 terjadi pertempuran di kawasan Hindia Belanda yang terbilang sangat kejam (brutal). Selain itu, sangat tidak adil bila tentara KNIL terkadang disebut sebagai “Tentara Yang Terlupakan”.

Ketika Hindia Belanda bebas dari Jepang, Belanda sebenarnya memiliki pasukan bernama Koninklijk Nederlands Indisch Leger ( KNIL) yang sangat menderita selama bertempur dengan kelompok nasionalis (Republik Indonesia). Sayang, perjuangan keras pasukan KNIL ini tak mendapat dukungan dari masyarakat dan politik di negeri Belanda.

Salah satu pertempuran pertama yang dilakukan oleh pasukan KNIL ini adalah pertempuran Surabaya pada 1945. Kemudian pada periode 1947-1949, pertempuran yang terbilang brutal dijalankan oleh pasukan KNIL selama agresi militer Belanda yang disebut “aksi polisi” yang berakhir dengan kudeta Kapten Raymond Westerling.

Aksi Polisionil atau dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda merupakan operasi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia (kaum Republiken) yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 (aksi pertama), kemudian dari 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949 (aksi kedua).

Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer Belanda

Belanda berselisih pendapat mengenai kemerdekaan Indonesia sesudah Jepang menyerah kalah. Belanda menduduki semua pulau Indonesia kecuali Jawa dan Sumatera. Di kedua pulau tersebut terus-menerus terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik. Di kawasan Nusantara yang lain pun terjadi perlawanan hebat. Selain itu, Belanda menuduh Indonesia kurang melindungi orang Indo-Eropa (Aurosia), karena ribuan di antaranya dibunuh, sebagian dengan cara digorok. Dari mereka yang terbunuh, 5000 orang dapat diindentifikasi dan lebih dari 20.000 orang sandera hilang. Saat itu terjadi ketegangan antara orang pribumi dan nonpribumi yang tergolong genting. Alhasil, warga keturunan Tionghoa pun menjadi korban. Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengakhiri kurun waktu kekejaman ini, yang berlangsung dari Oktober 1945 sampai Maret 1946. Peristiwa ini di negeri Belanda disebut Periode Bersiap. Namun masih saja ketegangan terjadi baik di Belanda maupun di Indonesia.

Akhirnya ada gencatan senjata dan perundingan politik, yang disebut Perjanjian Linggarjati. Sayang janji tinggal janji, keduabelah pihak sama-sama ngotot. Alhasil, Belanda pun melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militernya ke Indonesia.

Aksi Trackman

Aksi Trackman ini dilakukan pada 10 Agustus 1946. Pasalnya, Soetomo (Bung Tomo), mengumumkan bahwa ia telah menguasai Surabaya. Dalam agresi militer ini Belanda mengirim pasukan yang terdiri dari dua inbat, Divisi Amco dengan 21 amtracks dan 10 tank Tanco. Aksi Trackman ini dipimpin oleh letnan kolonel Marinir H. Lieftinck, dan kapten marinir CG Lems.
Pasukan Belanda ini didukung oleh persenjataan artileri dari 1 baterai Arbat dan 1 baterai KNIL. Juga ada dukungan udara yang berasal dari empat kelompok pejuang dari MLD. Aksi ini berlangsung di area seluas lebih dari 40 kilometer persegi di sebelah barat dari jalan Kedamean (Kedameanweg) di Bringkang dan Domas. Tujuan aksi ini adalah tindakan pertempuran, eksplorasi dan uji coba amtracks dan tank di daerah. Tindakan aksi ini pun berhasil, ada banyak senjata yang dirampas serta memperoleh banyak informasi. Pasukan TNI melarikan diri ke arah barat.

Aksi Quantico

Pada 19 Agustus 1946 mulai dilakukan Aksi Quantico. Aksi ini dilakukan oleh salah satu divisi inbat yang persenjataannya terbilang lengkap. Pasukan ini dilengkapi dengan sarana sebuah inpel serta satu unit S stootpel misec dan morsec 2 inbat. Selain itu, 2 buah tank dan empat unit amtracks. Dukungan senjata artileri pun diberikan oleh pasukan Arbat di kawasan Driaredja. Selain itu dilengkapi unit Batterij A dan B di daerah Warunggunung, dengan dukungan udara dari Skuadron 120 MLD.

Aksi Quantico dikomandani oleh Kapten Marinir A GP Giesberts. Yang disebut Aksi Quantico itu adalah tindakan operasi militer ke berbagai kampung sejauh 9 sampai 10 kilometer panjangnya. Operasi ini mulai dari daerah Tenaru ke arah barat melalui Banjaran dan Banyu Urip kemudian ke arah Pendem. Kawasan-kawasan ini dinilai militer Belanda sebagai daerah konsentrasi besar TNI. Strategi militer Belanda menggunakan apa yang disebut menyapu iring-iringan pasukan TNI dan menutup jalan.

Pasukan dari divisi A ditugaskan untuk menyapu iring-iringan TNI, sementara divisi (cie) B, yang berada di bawah komando Kapten AF van Velsen, dan divisi C, di bawah komando Kapten T. Jonkman menyusuri kampung-kampung di sebelah utara, selatan dan barat. Dalam operasi Quantico ini sejumlah besar senjata milik pasukan TNI berhasil dirampas dan banyak anggota TNI yang tewas atau tertangkap.

Aksi Ideaal

Aksi Ideaal (Maret 1947), memiliki tugas sementara yaitu menduduki Modjosari, kunci dan Mlirip, Mojokerto. Aksi ini dikomandoi oleh letnan kolonel marinir HAG van der Hardt Aberson. Ada beberapa unit satuan pasukan yang menyertainya, seperti :
• Pasukan baret merah dari divisi (cie) F (Colonne rood), dipimpin oleh kapten Lems. Persenjataanya terdiri dari 2 inbat, 1 unit radio pemancar peleton, 2 inbat dan satu tank artileri pengintai.
• Pasukan baret hijau, pimpinan kapten Schuuring dari divisi E. Pasukan ini dilengkapi dengan 2 inpels. 2 unit senjata Mitr, satu senjata mortir 60mm, satu stootpel, 1 zeni baterai untuk pengentaian.
• Pasukan baret biru bermotor.
• Pasukan baret kuning dipimpin kapten Giesberts,divisi A dari kesatuan inbat. Pasukan ini dilengkapi satu unit radio pemancarpeleton, 2 inbat, 1 zeni. Alat pendeteksi, Charlotte baterai, dan 1 orang pakar irigasi.
• Pasukan Artileri yang dikomandoi oleh letnan Nolet. Persenjataanya terdiri dari 1 baterai Charlotte, 2 baterai Arnold. Kemudian letnan Lazeroms memimpin pasukan Tank, letnan Noot Genbat, kapten Postma, dan letnan Volkers memimpin Squadron H860 dengan kekuatan 8 pesawat terbang.

Selama Aksi Ideaal ini pasukan Belanda kehilangan beberapa perwiranya yang tewas tertembak termasuk letnan satu kavaleri CH Kranenburg.

Aksi Polisionil Pertama (Eerste Politionele Actie)

Agresi militer Belanda pertama dimulai dengan Aksi Produk (operatie product) pada Juli 1947. Aksi ini dimaksudkan untuk menertibkan atas perdamaian di kawasan Jawa Timur. Aksi ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis, pabrik dan perkebunan yang mampu beroperasi lagi, dan menjual produknya ke pasar domestik.

Di daerah timur Jawa ini ditemukan sebanyak 40 pabrik gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh dan 3 perkebunan kina. Pendaratan utama pasukan dalam Aksi Produk di kawasan utara adalah di Pasir Putih, pendaratan kedua di kawasan Timur di Menengbai dan dikawasan selatan dimuali dari Porong.

Tepat sebelum aksi ini akan dimulai ada laporan bahwa operasi ini tidak akan terjadi sehubungan dengan catatan dari Amerika Serikat. Instruksi urutan hari dari Kolonel Roelofsen adalah “Dial satu sama lain.”

Di pelabuhan Surabaya terdapat armada kapal yang terdiri dari korvet, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal pendaratan LST, LCIS, LCT dan LCVP. Terdapat pula kapal tunda dan tongkang. Pada 21 Juli 1947, pendaratan besar berlangsung di Pasir Putih dan di kawasan utara ada pendaratan yang lebih kecil di Banyuwangi. Anggota KNIL membersihkan kawasan yang dinilai banyak musuh.

Aksi Tindakan

Aksi Tindakan (Actie product Zuid) ini menjadi aksi yang paling sulit ketimbang Aksi Polisi pertama yang dilakukan di daerah kekuasaan TNI yang tengah mempersiapkan serangan. Garis demarkasi melalui Kali Porong kearah selatan yaitu daerah Pandakan, Purosari, dan Lawang, Malang. Dari arah tenggara yaitu Bangil dan Pasuruan. Di daerah-daerah ini didirikan markas pertahanan TNI, barikade dan tangki perangkap. TNI juga memiliki granat tangan, bom, ranjau anti tank dan bom. Terutama oleh bom yang dijatuhkan. Bom jenis ini banyak memakan korban jiwa pasukan Belanda. Ledakan mom ini penuh dengan pecahan peluru dan Karlas yang membuat korban tersedak darahnya sendiri.

Pada 27 Juli 1947, sebuah truk pasukan Belanda melaju masuk ke dalam perangkap ranjau. Alhasil, truk pun meledak meninggalkan empat serdadu Belanda tewas dan satu terluka parah. Lain hari, empat tentara muda Belanda tewas oleh trekbom seberat lebih dari 100 kilogram.

Di negeri Belanda persitiwa itu oleh pers Belanda dianggap biasa dan tak dibesar-besarkan. Sementara bila tentara Belanda melakukan pembantaian beritanya sangat dibesar-besarkan sehingga informasi ini sangat sepihak.

Aksi Polisionil Kedua (Operatie Kraai)

Aksi Polisionil Kedua berlangsung dari hari Natal pada Desember 1948 sampai Januari 1949. Aksi ini berlangsung di tengah-tengah musim hujan. Hujan tropis lebat jatuh seperti mengalir dari langit yang mengubah jalan menjadi bersih, sehingga tank atau truk bisa melaluinya. Selama Aksi Polisi II (Tweede Politionele Actie) berlangsung pada 15 Januari 1949, terjadi insiden di mana sebuah truk melaju terkena ranjau bom peninggalan Jepang yang berat. Insiden ini menyebabkan 8 tentara Belanda cedera dan 5 tewas.

Pada 31 Mei 1949, sebuah pesan datang melalui Laksamana AS Pinke, brigade marinir akan berangkat.

Di Hindia Belanda ditemukan bahwa surat empat cincin emas omong kosong belaka adalah bahwa tak seorang pun bugger untuk. “Mereka memberitahu kami duduk di sini dengan 1.500 orang di daerah besar seperti setengah dari Belanda dan kita seharusnya menjaga perdamaian dan ketertiban. Anda meningkatkan brigade Anda sendiri, biarkan berduka kembali dengan semakin menuanya senjata dan mengirim mereka setiap hari dengan meningkatnya langkah beresiko setelah mereka pertama kali digunakan untuk mandi lumpur, yang dirancang sepenuhnya secara bodoh. Tidak ada kata-kata untuk itu. ”

Sewaktu aksi polisionil ini kota Yogyakarta langsung diserang dan pemerintah Indonesia, termasuk presiden Soekarno, ditahan. Selainnya semua kota besar dan jalan-jalan di antaranya diduduki. Aksi Belanda ini, sebetulnya upaya membinasakan Republik, gagal karena percampuran tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, aksi-aksi boikot internasional dan gerilya Republik yang sangat hebat. Pada Agustus 1949 sebelum ada gencatan senjata, Yogyakarta dapat direbut kembali oleh Indonesia dalam waktu enam jam, Belanda mundur ke Surakarta. TNI mengejar tentara Belanda ke Surakarta sebelum genjatan senjata menjelang Konferensi Meja Bundar. Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia karena tekanan keras dari Amerika Serikat dan pesimisnya kekuatan tentara Belanda untuk melawan Indonesia.

Pada aksi polisi kedua ini, sekitar 100.000 tentara Belanda dikerahkan, termasuk KNIL (Bala Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Ternyata aksi polisionil ini membawa korban tidak terbatas, yang dinyatakan pemerintah Belanda, jumlahnya lebih dari 5000 tentara Belanda tewas. Sementara pihak Indonesia kira-kira lebih dari 150.000 orang.

Tewasnya Letnan Teeken

Pada 23 Mei 1949, mulai diadakan pertukaran pasukan dari 5 inbat ke batalion amfibi. Segera setelah itu batalion infanteri keempat dibubarkan dan meninggalkan komandan legendaris seperti Van Heuven dan Arends.Graf Leendert Teeken
Seminggu kemudian hal yang sama terjadi dengan batalion artileri dan perusahaan traktor amfibi. Pada awal Juni dinas keperawatan mengangkat departemen pemeliharaan dan perbaikan.

Pada 23 Juli 1949, patroli letnan Leendert Teeken berlangsung di Rengel. Patroli ini ditarik ke arah Prambon Wetan. Dekat Kampung Prambon Wetan patroli letnan Teeken ini berada di bawah tekanan sehingga Teeken memberi perintah untuk mundur. Pada peristiwa itu, kopral H. Bosma terluka parah oleh tembakan di dada dan meninggal tak lama setelah itu.
Seorang marinir Belanda bernama BW Reurling terkena tembakan di kaki dan Kopral H. Recallists yang ingin melemparkan granat, disambar peluru, sehingga membuat granat meledak sebelum waktunya akibatnya Recallists dan marinir C.R. van Straten tewas, sedang Kopral F. J. Cordes luka parah (Cordes kemudian meninggal karena komplikasi). Reurling, Cordes, marinir J. Ketelaar dan N. van Dijk ditangkap.

Setelah beberapa waktu, beberapa marinir Belanda di antaranya J. Podt, Th. de Boer, Reurling, Cordes, A.W.A. Ravenstein, Keetelaar dan Van Dijk dipenjara oleh tentara Indonesia. Letnan Teeken sudah tertembak ketika ia mencoba untuk melemparkan granat. Mayat Teeken, Bosma, Recallists dan Van Straten dicuci kemudian dikuburkan di Kembang Kuning. Anggota marinir yang ditangkap kemudian ditukar dengan tentara Indonesia.

Komandan KNIL

Ada banyak nama komandan dari tentara KNIL yang memainkan peran penting di Hindia Belanda setelah Perang Dunia Kedua, yaitu :
Kapten Raymond Westerling
Kapten Johan Heinrich Christopher Ulrici
Jendral Simon Spoor
Letnan Kolonel Jan Cornelis Adriaan Faber
Letnan Kolonel Tivadar Emile Spier
Kolonel Sjoerd Albert Lapré
Ferdinand Otto Baldwin Musch
Gijsbertus Johannes Schussler

Pengakuan

Dalam kata pengantar buku De geschiedenis van de Mariniersbrigade. De Marniersbrigade in Oost Java in de jaren 1946, 1947, 1948 en 1949, tulisan Wim Hornman menjelaskan bila buku ini akan mempengaruhi unit yang lain.
Wim pun mengatakan “Saya telah diburu oleh para korban dan saya tahu itu adalah buruan sampai mati! Tapi saya telah menemukan mereka”. “Saya hampir tersanjung atas mereka. Mereka bangga, pahit, marah atau senang tapi mereka diam. Dan apa yang lebih penting: periode 1945-1949, tinggal di dalamnya dengan kekuatan singa”.

Mereka tidak dibebaskan masa lalu, sebaliknya mereka mengatakan “ Kadang-kadang jauh dan sadar, kadang-kadang marah, karena mereka menolak untuk melupakan. Ada cukup dilupakan. Ada cukup dipalsukan. Mereka memiliki perang yang dilakukan oleh politisi sebagai “aksi polisi” yang ditunjukkan. Mereka adalah marinir, pelaut dalam arti terbaik, dari tinggi ke rendah. Akhirnya, mereka tahu bahwa mereka dikhianati oleh politisi”.

Mereka telah memberikan masa mudanya dan tak punya apa-apa di tempatnya. Mereka telah berjuang untuk cita-cita, dan kemudian dibawa pergi. Hindia Belanda (Indonesia) dunia mereka, seperti rumah yang runtuh dan bahkan persatuan mereka, Brigade Marinir, tidak lebih.
Tentara dari Brigade Marinir telah menjadi benar, karena mereka percaya apa yang mereka lakukan. Dan keadilan tidak mati, meskipun hampir dibunuh oleh ketidakadilan. Bahwa ada ketidakadilan adalah untuk kemudian memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi dari penyembunyian apa yang begitu banyak, perintah politik, telah dilakukan untuk menertibkan dan damai.

Keadaan Yang Sebenarnya

Foto-foto yang dipublikasikan saat ini, sebenarnya foto yang dilarang oleh badan sensor, tapi oleh karena satu dan lain hal masih tetap disimpan di berbagai badan arsip. Foto ini menunjukkan gambaran lain tentang perang, kekerasan, teror dan lainnya, atau gambaran perang sesungguhnya.
Alasan kenapa foto Ini dilarang pemerintah Belanda, karena hanya mau memberikan gambaran yang positif tentang perang ketika itu. Foto tentara yang tewas atau terluka tembakan, atau penduduk yang ditangkap dan diancam laras senapan, foto-foto yang boleh dibilang kontroversial, tidak pernah muncul di media Belanda. Rene Kok, Erik Somers dan Louis Zweers dalam bukunya yang berjudul “Perang Kolonial 1945-1949: Dari Hindia Belanda ke Indonesia”, memuat sekitar 200 foto-foto peristiwa brutalnya perang kolonial tersebut

Rene Kok, Erik Somers dan Louis Zweers memang sudah lama menyelidiki berbagai arsip gambar dan juga fotografi mengenai Perang Dunia II. Selain itu mereka menyelidiki arsip-arsip foto di periode dekolonisasi Hindia Belanda antara 1945 sampai 1949. Ketika itu, banyak wartawan yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk membuat foto-foto perang. Para wartawan ini diwajibkan untuk menyerahkan semua foto yang dibuat kepada pemerintah Hindia Belanda (Batavia) untuk diseleksi, sebelum dikirim ke media di Belanda.

Masyarakat Belanda tidak boleh merasa khawatir akan nasib tentara, sanak keluarga mereka yang ditugaskan ke Hindia Belanda. Itulah tujuan utamanya. Setiap bentuk keresahan, apalagi tentangan terhadap perang ini membawa dampak negatif bagi pemerintah dan pimpinan militer Belanda ketika itu. Termasuk foto-foto di mana penduduk Indonesia menyambut gembira pasukan Belanda yang ketika itu dianggap sebagai ‘pembebas’.

Foto-foto ini bertolak belakang dengan cerita para tentara yang kemudian kembali ke Belanda. Setibanya di tanah air, mereka merasa tidak dihargai, karena gambaran publik tentang perang itu sangat positif. Tidak ada kejahatan, kekerasan, teror atau aksi berdarah.

Selain itu, Kerajaan Belanda juga perlahan-lahan harus menerima bahwa mereka kehilangan wilayah koloninya. Memang dari awalnya perang kolinial ini sudah dianggap gagal. Satu hal yang sudah pasti tidak menimbulkan simpati publik.

Opini Veteran Tentara Belanda

“Setelah tindakan aksi polisi, kita tidak melawan. Ada Perjanjian Meja Bundar (Roundtable) dan komisi jasa, kami dinilai negatif. Kami adalah pembunuh dan itu lebih dari omong kosong. Tank pasukan pemerintah Belanda tidak di belakang kami, jadi ada garis demarkasi. Kita sebagai tentara Belanda di satu sisi dan di sisi lain, Indonesia. Kami telah menyimpan file itu tapi tidak di Indonesia. Yang memiliki beberapa ratus anak laki-laki Belanda, patroli harus berjalan, hilangnya nyawa. Bagi saya itu adalah tagihan yang harus dibayar untuk menghindari krisis pemerintah. Terlalu tinggi harganya”.

Tak sampai disitu, banyak reaksi yang timbul karena buku “Perang Kolonial 1945-1949: Dari Hindia Belanda ke Indonesia”, terutama dari kalangan veteran KNIL di Belanda, serta anak-anak mereka, generasi kedua setelah perang. Buku ini, terutama foto-foto aksi mereka di Indonesia menjelaskan mengapa ayah mereka tidak mau berbicara tentang perang. Atau justru bercerita banyak mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di saat perang, menjelang akhir hayat mereka. Dengan kata lain, foto ini menceritakan sisi negatif dari perang.

Ringkasan Tanggal Penting

1945
6 Agustus: Bom Atom di Hiroshima
9 Agustus: Bom Atom di Nagasaki
15 Agustus: Penyerahan Tentara Jepang
Agustus: SEAC diperpanjang oleh bagian dari Hindia Belanda
17 Agustus: Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia
2 September : Jepang menandatangani perjanjian penyerahan di atas kapal AS Missouri di Tokyo
29 September : Pasukan pertama sekutu tiba di Batavia
September – Oktober: Periode Bersiap di Jawa
25 Oktober: The 49th Brigade Infanteri di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Mallaby tiba di Surabaya
November -Desember: Brigade Marinir berangkat dari Amerika Serikat ke Hindia Belanda (Indonesia)
31 Desember: Pertama Brigade Marinir infanteri batalyon mendarat di Tanjung Priok

1946
Januari: Brigade Marinir mendarat di Malaka
Februari: Ladang Geddes
15 Maret: Brigade Marinir datang di Surabaya
11 Mei: Divisi (Brigade Marinir, Brigade X KL dan bagian dari KNIL) Surabaya dan sekitarnya mengambil Divisi India ke-5
10 Agustus: Aksi Trackman
19 Agustus: Aksi Quantico
November: Penandatanganan draf perjanjian Linggarjati
30 November : Farewell Command diangkat. Pasukan India Inggris meninggalkan Hindia Belanda (Indonesia). Kerugian mereka dari Oktober 1945 sampai November 1946, sekitar 622 tentara tewas, 1.442 luka-luka dan 327 hilang

1947
Januari : Aksi Porong
17 Maret: Aksi Ideal, Mlirip dan Mojokerto
25 Maret: kesepakatan perjanjian Linggarjati
21 Juli: Mulai Aksi Polisi Pertama, Operasi Produk

1948
Januari: Mulai reorganisasi (penurunan kekuatan) dari Brigade Marinir
September -Oktober: pemberontakan komunis di Madiun dan Cepu (Tjepoe)
19 Desember: Mulai Aksi Polisi Kedua, Operasi Kraai

1949
7 Juni: Brigade Marinir diangkat, tugasnya diambil alih (sebagian) oleh Batalyon Amfibi
10 Agustus: Gencatan senjata
Agustus – November: Konferensi Meja Bundar
27 Desember: Pemindahan Kedaulatan

Referensi

Buku

1. Darusman, Suryono. 1992. Singapore and the Indonesian Revolution, 1945–50. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
2. J.W. de Roever. 1951. Oud inspecteur en chef etablissementen in Indonesie, oud chef etablissementen te Amsterdam. De “Nederland” in de Tweede Wereldoorlog. N.V. Drukkerij v/h C. de Boer. Den Helder.
3. Kahin, George McTurnan, Audrey Kahin .2003. Southeast Asia: A Testament. London: Routledge Curzon.
4. Operation Kraai (General Spoor) vs Surat Perintah no. 1 (General Sudirman), Gramedia Publisher-Indonesian Language.
5. Terug van Weggeweest. 1998. Nederlandse uitzendingen en missies. 1946 tot 1998. EGO. Maandblad van de Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Voorjaar.
6. W. Hornman. 1953. De hele hap. De Bezige Bij. Amsterdam.
7. W. Hornman. 1985. De geschiedenis van de Mariniersbrigade. De Marniersbrigade in Oost Java in de jaren 1946, 1947, 1948 en 1949. Amsterdam : Omega Boek.
8. W. Hornman. 1996. De Patrouille Teeken. Westfriesland. Hoorn : Kampen.

Website :

1. wikipedia.org
2. komunitaspecintasejarah.blogspot.com
3. sejarah-interaktif.blogspot.com
4. http://www.persinnovatie.nl
5. historie.venlo.nl
6. http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl
7. semarang.nl
8. sejarahbone.blogspot.com
Foto Oldbike in History.

Kongres Pemuda Indonesia

Sejarah Indonesia (1945-1949)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan berarti perjuangan rakyat Indonesia telah selesai sampai di situ. Tidak serta merta Indonesia bisa bebas dari penjajahan Jepang, belum lagi kekuatan asing lain yang masuk kedalamnya. Masa-masa di awal kemerdekaan Indonesia lebih banyak diwarnai oleh berbagai macam pertempuran dan bentrokan di sana sini daripada kedamaian.

Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1945-1949:

1945

Mendaratnya Belanda dan Sekutu

Pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama dengan tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh.

Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA

Banyak pertempuran yang terjadi ketika masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, diantaranya :

Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.
Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.
Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur
Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.

1946-1947

Ibukota Dipindah ke Yogyakarta

Pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta karena keadaan Jakarta yang dirasa semakin gawat akibat serangan dari NICA.

Perubahan Sistem Pemerintahan

Salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer adalah pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno. Tindakan ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai tokoh yang tepat untuk dijadikan andalan diplomatik, bertepatan dengan terkenalnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Penculikan Terhadap PM Syahrir

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, karena ia dicap sebagai “pengkhianat yang menjual tanah airnya kepada musuh”. Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan bahwa keadaan di dalam negeri saat itu sedang berbahaya, maka dari itu Soekarno dengan persetujuan kabinetnya mengambil alih semua kekuasaan pemerintah dan hal itu berlangsung selama sebulan lebih. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet dan resmi kembali menjadi perdana menteri pada tanggal 2 Oktober 1946.

Peristiwa Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda dibawah pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947.

Proklamasi Negara Pasundan

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan . Sejak awal Belanda memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Agresi Militer I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari agar supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Namun RI menolak hal ini.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri.

Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

HOME DAFTAR ISI SOAL-SOAL SEJARAH VIDEO-VIDEO SEJARAH BERLANGGANAN TENTANG KAMI

PATRINDO

KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
Dipakai Bersama
22

A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.

B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.

C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI DAERAH

Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.

Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura

2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS

3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.

Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :

1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby

2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland

3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham

Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :

1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )

2. TNI harus hijrah ke daerah RI

3. RI merupakan bagian dari RIS

4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.

Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.

Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :

a. Pernyataan Delegasi Indonesia

1. Menghentikan perang gerilya

2. Bekerjasama mengembalikan keamanan

b. Pernyataan Delegasi Belanda

1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB

SIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA

KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :

a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS

b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda

c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan

d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :

a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS

b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS

c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS

Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.

Perjanjian Renville

Perjanjian ini dilakukan di atas kapal perang milik Amerika yang bernama USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang dintandatangani oleh Belanda dan Indonesia.

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

Agresi Militer II

Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Jatuhnya Kabinet Amir dan Naiknya Hatta Sebagai Perdana Menteri

Amir meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini, dia mengharapkan munculnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Perjanjian Roem-Royen

Perjanjian Roem-Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini dipimpin oleh Mohammad Roem (Indonesia) dan Herman van Roijen (Belanda).

Hasil pertemuan ini adalah bahwa seluruh angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan yaitu, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai dengan Perjanjian Renville pada 1948, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI – berarti juga Republik Indonesia – masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Serangan Umum Surakarta

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan Belanda bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil dari KMB adalah:

Penyerahterimaan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan Belanda sebagai kepala negara.
Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Terbentuknya RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presiden, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri. Mereka membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia

Belanda tidak mengakui kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Belanda baru menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pihak Belanda khawatir bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan Aksi Polisionil pada 1945-1949 adalah ilegal.
Diposting oleh candra jonathan sindunata di 10.47

Logo PEMUDA Indonesia

Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948 – 7 Juli 1949)
Roni Dita Ariestiyana by Roni Dita Ariestiyana on Wednesday, November 30, 2016

Belanda yang sejak semula berniat menguasai kembali Indonesia tidak sungguh-sungguh mau berdamai dengan pemerintah Indonesia melalui serangkaian perundingan yang dilakukan keduanya.
Ketika pemerintah Indonesia sedang sibuknya menumpas pembrontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tahun 1948, pada tanggal 18 Desember 1948 malam, Wakil Belanda, Dr Beel memberitahukan kepada delegasi RI dan Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa Belanda tidak lagi terikat dan tidak mengakui lagi perjanjian Renville.

Jalanya Agresi Militer Belanda II
Pada tanggal 19 Desember 1948, tepat pukul 06.00, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia melalui tiga penjuru yaitu Tuban, selatan Blitar dan Yogya dengan sasaran utama menguasai Ibu Kota Negara, Yogyakarta. Belanda yang menggunakan taktik perang kilat, mengawali seranganya untuk menguasai Ibu kota dengan menerjunkan pasukan payung guna menguasai Pangkalan Udara Maguwo (Adisucipto) beserta melakukan pengebomam di beberapa tempat di Yogyakarta. Akhirnya dalam beberapa jam saja, militer Belanda yang unggul dalam persenjataan berhasil menduduki Yogyakarta.
Patroli Pasukan Belanda (Sumber :https://garudamiliter.blogspot.co.id/)

Sebelumnya Panglima Besar Sudirman menghadap Presiden Sukarno di Istana Yogya mengajak Presiden untuk ke luar daerah bergerilya sesuai janji Presiden bahwa bila Republik Indonesia diserang Belanda, Presiden akan turun langsung memimpin gerilya pasukan. Namun Presiden menolak bahwa jika dia ikut bergerilya di hutan-hutan maka hubungan perundingan antara Indonesia –Belanda serta hubungan antara pemerintah Indonesia dan dunia Internasional bisa terganggu karena posisi pemerintahan yang tak jelas keberaanya, maka dengan alasan itu Presiden dan para menteri bertahan di Istana Negara di Yogya sampai mereka ditangkap Belanda
Sementara itu Menghadapi Agresi militer Belanda kali kedua ini Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu masih sakit langsung mengeluarkanSurat Perintah Kilat No. 1 berupa perintah kepada Satuan TNI untuk bergerilya dan melakukan taktik Wehrkreise dan Wingate guna menghadapi Belanda.
Dalam Agresi militer kali ini Belanda berhasil menangkap dan menawan pimpinan- pimpinan RI, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Syahrir (Penasihat Presiden) dan beberapa menteri termasuk Menteri Luar Negeri Agus Salim, Kepala Staf Angkatan Udara, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Kemudian Presiden Sukarno diasingkan ke Parapat (Sumatra Utara) kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dibuang ke Bangka.
Lokomotif yang mengangkut para pasukan Belanda (Sumber : http://bataviadigital.perpusnas.go.id/)

Namun sebelum mereka ditangkap Belanda pemerintah Indonesia berhasil mengirim surat pada Menteri Kemakmuran Mr. Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Perjuangan Diplomasi
Lalu pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mengirimkan perintah Kepada wakil RI, LN. Palar di PBB untuk menyampaikan bahwa pemerintah RI bersedia untuk melakukan penghentian peperangan dan mengadakan perundingan kembali dengan Belanda. Dalam sidang PBB yang membahas masalah Indonesia, Meski Wakil Belanda menganggap bahwa masalah Indonesia adalah masalah internal dalam negerinya namun dengan tangkas Wakil Indonesia untuk PBB, L.N. Palar menampiknya dan menyatakan bahwa masalah Indonesia adalah masalah dua negara yang berdaulat yaitu, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sementara itu Kerajaan Belanda telah menginjak-injak kedaulatan Republik Indonesia dengan melakukan agresi pada negara Indonesia yang berdaulat
Pandangan Indonesia ini kemudia mendapat dukungan dari wakil-wakil negara Asia, Afrika dan Australia dan akhirnya Dewan Keamanan PBB pun turun tangan dengan mengeluarkan resolusinya pada tanggal 28 Januari 1949 yang isinya sebagai berikut:

Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik,
Pembebasan dengan segera dengan tidak bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Republik oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1949
Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta
Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepatcepatnya
Mulai sekarang Komisi Jasa-Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) ditukar namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nations Commission for Indonesia atau UNCI), yang bertugas membantu melancarkan perundingan-perundingan.

Namun, Belanda yang telah berhasil menguasai Ibu Kota Negara, Yogyakarta, dan menawan Pimpinan-pimpinan pemerintahan RI, merasa telah menguasai Indonesia sepenuhnya, dengan congkaknya tidak mengindahkan Resolusi Dewan Keamanan (DK)PBB tersebut dan mereka malah balik menyakini pada dunia internasional bahwa RI telah hilang.
Namun kenyataannya, Belanda hanya menguasai wilayah perkotaan dan jalan raya, sementara itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus menguasai kawasan pedesaan dan hutan-hutan.
Akhirnya TNI dibawah pimpinan Letkol Soeharto melakukan serangan besar-besaran pada Belanda tanggal 1 Maret untuk menguasai Ibu Kota Negara secara sementara untuk menunjukan pada dunia Internasional bahwa Pemerintah Indonesia dan TNI masih ada dan sedang berperang melawan penjajah Belanda.
Serangan 1 Maret ini merupakan pukulan telak bagi moral pasukan Belanda, karena setelah serangan umum tersebut dunia internasional makin bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia dan mulai mengecam agresi militer Belanda tersebut

Pukulan Bagi Belanda
Setelah mendapat kecaman Internasional dari negara-negara Asia dan Afrika serta mendapat ancaman penghentian bantuan dana pembangunan ekonomi dari PBB dan Amerika Serikat. Serta pasukanya mendapat pukulan moril dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 akhirnya Belanda mau duduk kembali ke meja Perundingan dan mematuhi Resousi DK PBB yang dikeluarkan 28 Januari 1949.
Belanda akhirnya mengembalikan para pimpinan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli dan meminta syarat kepada untuk segera diberlakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, setibanya di ibukota, pada 7 Juli Soekarno kemudian menyerukan gencatan senjata pada para tentara Republik Indonesia yang menandai berakhirnya Agresi Militer Belanda II.
.

Advertisements

0 Responses to “Kejoangan45 : TOLAK PERISET ULANG AGRESI BELANDA 1945-1949”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,343,661 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: