05
Oct
17

Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845

bela-pancasila-300x350

Advokasi Kejoangan45

POLITIK PEMBANGUNAN KARAKTER INFRASTRUKTUR 17845

Salam MERDEKA!,

Terinspirasi karakter kepatriotan gelaran HUT Ke-72 TNI
5 Oktober 2017 berdampingan dengan beberapa jejak heroisme berbangsa Indonesia‎ lain saat Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, sehingga wajarlah sekiranya beranjak bulan Oktober 2017 ini dilakukan juga langkah2 reheroisme subsektoral misal di ranah kiprah Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang berkarakter unjuk Bela Negara Indonesia 17845 berdasar upaya pembudayaan modalitas kearifan lokal seperti
‎1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)
‎2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata
‎3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

Dan bercermin kepada Diskusi Besar Solidaritas Teknologi Pembangunan‎ Abad 21, 1973 di Gedung PIAI Jl Dipati Ukur, Bandung oleh Senatores Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ITB tentang prakarsa2 Teknologi Madya, Tepat Guna, Terapan‎ dan sejenisnya.

Serta berkenyataan bahwa proyek Infrastruktur kini “mostly in-demand” bagi Politik Pembangunan Ekonomi Nasional sebagaimana ‎diulas Investor Daily, Macro Economics, 2 Oktober 2017 bahwa Peringkat Daya Saing RI Berpotensi Masuk 30 Besar. Tahun depan peringkat daya saing Indonesia versi World Economics Forum WEF dapat berada dibawah 30 jika negeri ini konsisten menggenjot pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, membenahi birokrasi, mengefisienkan proses peridzinan dan memastikan berjalannya paket2 kebijakan ekonomi

Apalagi berorientasi kepada proyeksi nasional 2030 sbb :
‎1) Indonesia berperingkat Ekonomi Dunia ke-5, dengan catatan berpeluang jadi peringkat ke-4 Ekonomi Dunia pada tahun 2050 [Price Water House 2017]
‎2) Indonesia terpapar Bonus Demografi

Maka sungguh bijaksana bila Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur terutama berbasis sumber daya kemampuan 285 lembaga2 pendidikan Teknik Sipil di Indonesia dapat turut serta membangun kebersamaan membina jejaring sistim informasi teknologi infrastruktur tepat guna berikut kemampuan lokal Sumber Daya Manusia Ilmu PengetahuanTeknik Sipil Jasa Konstruksi.

Prakarsa ini sebenarnya seiring saja dengan logika bahwa Politik Pembangunan Infrastruktur mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional berdasarkan subsektoral kompetensi sistim informasi yang cakupi misalnya
1) Peraturan Bangunan Indonesia
2) Bangunan Perhubungan Laut‎, Udara, Darat,
3) Bangunan Industri & Jasa Konstruksi
4) Bangunan Air‎, Jalan & Jembatan, Perumahan
5 ) Bangunan Industri Manufaktur dan Proses
‎6) Bangunan Utilitas
7) Bangunan Fasilitas Pariwisata
8) Bangunan Fasilitas Pendidikan
9) Bangunan Fasilitas Kesehatan
10) Bangunan Fasilitas2 Umum dan Sosial
11) Bangunan Fasilitas Pertahanan
‎12) Bangunan Gedung Bertingkat Banyak

Diharapkan Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845 melalui platform pembentukan sistim jaringan informasi teknologi pembangunan infrastruktur ini dapat disambut baik oleh segenap Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur dan dapat serta merta komplementer misalnya dengan tupoksi daripada Pusat Pembangunan Infrastruktur ITB, BaLitBang PUPR dan pelaku2 Jasa Konstruksi lain, sehingga manfaatnya kelak dapat ikut mendinamika penyelenggaraan proyek2 Infrastruktur menuju Indonesia Berjaya 2045 yad..

Lebih daripada itu, kiranya prakarsa ini dapat juga ikut memeriahkan peringatan 100 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik Sipil di Indonesia pada 2020 yang akan datang.

Salam Tetap MERDEKA!

Jakarta, 5 Oktober 2017

InfraWatch Indonesia,

Pandji R Hadinoto (ITB 3268029)
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
eMail : jakarta17845@gmail.com

Logo GPA45

Karakter Pembangunan Jokowi
16/08/2017

Oleh: Darmawan Prasodjo *)
Esok hari, bangsa Indonesia akan menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan RI. Slogan ”Indonesia Kerja Bersama” yang tertera di logo HUT Kemerdekaan RI saat ini menunjukkan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan melanjutkan perjuangan menjadi bangsa yang terhormat.

Dengan segala keterbatasannya, berbekal karakter pantang menyerah, kerja ulet, rela berkorban, dan gotong royong, serta dengan rahmat Tuhan YME, para pejuang pendahulu kita mampu membawa Indonesia ke jajaran bangsa-bangsa merdeka di dunia. Jika dicermati dan direnungkan bersama, karakter pejuang inilah yang melandasi Presiden Jokowi dalam memimpin jalannya roda pembangunan demi mengisi kemerdekaan negara ini.

Bagi Jokowi, sebenarnya terbuka pilihan mudah dan cepat tanpa harus berpikir dan bekerja keras dalam menjalankan roda pembangunan, yakni membuat rakyat sekadar tersenyum sesaat. Caranya: menebarkan program-program pemerintah berbasis subsidi masif sehingga akan dipersepsikan baik hati dan seakan mengerti kemauan rakyat. Namun, Presiden sadar bukan jalan tersebut yang harus ditempuh. Presiden Jokowi mengambil langkah sebaliknya. Jalan terjal, keras, dan tidak populis menjadi pilihan. Menurut dia, Indonesia harus melakukan lompatan besar dan kontinu sembari terus menjaga momentum capaian.

Cerminannya terlihat pada kebijakan pembangunan yang diambil, seperti merealokasi anggaran dari yang semula berbasis konsumtif dan subsidi masif menjadi berbasis produktivitas dan subsidi tepat sasaran. Langkah mendasar tersebut menjadikan ruang fiskal negara lebih baik, sekaligus secara bertahap mengantarkan asas keadilan; hanya rakyat yang berhaklah yang bisa mendapatkan subsidi finansial dari pemerintah. Pilihan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk mengambil jalan terjal yang penuh tantangan saat ini jadi topik yang menarik di tengah masyarakat. Bagi pihak yang melihat dari sudut pandang jangka pendek dan terbiasa dengan the easy way, kebijakan Presiden mungkin bisa dinilai kurang memihak rakyat. Namun, bagi pihak-pihak yang memahami karakter bangsa dan dapat melihat secara jernih, pasti menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden merupakan langkah berani dan cerdas, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Ada yang mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digiatkan pemerintah tidak menjadikan rakyat jadi lebih sejahtera, rakyat tetap saja miskin. Pandangan ini muncul saat kita menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Perlu dipahami, semangat pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri, ruang dan skala ekonomi Indonesia akan meningkat berkali-kali lipat. Ruang-ruang baru yang tercipta inilah yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, yang dampaknya secara langsung akan dapat dinikmati dan dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri.

Menikmati berkah infrastruktur
Pernahkah kita bayangkan betapa berat perjuangan yang harus dilalui oleh guru di pedalaman Papua sebelum terbangunnya Jalan Trans-Papua? Ibu Jhuliet Zuliarti, salah satu pengajar di SD Inpres Mbua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, harus membayar Rp 15 juta (hampir lima kali dari gaji pokoknya) dari tempat tinggalnya di Wamena untuk menuju tempat mengajar. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalan darat dan beliau harus menggunakan pesawat terbang angkut, yang menyisakan kapasitas untuk dua penumpang.

Namun, dengan adanya Jalan Trans-Papua yang dibangun dengan kerja keras Kementerian PUPR dan TNI dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, membelah bukit dan menembus belantara Papua, Ibu Jhuliet Zuliarti dapat merasakan manfaatnya. Biaya transportasi turun jadi Rp 1 juta dengan kendaraan roda empat. Jalan Trans-Papua saat ini baru selesai sebagian, bayangkan jika pembangunan Jalan Trans-Papua selesai seluruhnya. Seluruh wilayah Papua terhubung, harga transportasi jadi murah, harga bahan pokok turun dan kebijakan ”BBM Satu Harga” berjalan lancar dan berkesinambungan. Semua hal tersebut akan menjadi efek lanjutan yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat Papua. Imajinasi kita jadi lebih hidup lagi ketika menyaksikan betapa luar biasa dampaknya bagi rakyat di Sumatera Utara ketika Bandara Silangit direvitalisasi oleh pemerintah. Dengan memperpanjang landasan dan memperluas terminal hingga nanti bisa didarati pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320, dampaknya kini sudah dapat dirasakan. Jumlah penumpang meningkat dari 17.000 selama 2015 menjadi 100.000 selama 2016, dan diproyeksikan jadi 200.000 penumpang pada 2017.

Selanjutnya, untuk menggairahkan bisnis dan menarik wisatawan mancanegara, penerbangan langsung dari Malaysia, Singapura, dan Thailand ke Bandara Silangit segera dibuka. Selain itu, saat ini akses jalan menuju destinasi pariwisata Danau Toba sedang dibangun.

Di bagian selatan republik ini, kita melihat wajah-wajah anak muda di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya lebih banyak menganggur menjadi lebih banyak tersenyum karena bisa meningkatkan produktivitas dengan jadi bagian dalam geliat ekonomi yang sedang bertumbuh. Kebijakan Presiden untuk merevitalisasi Bandara Komodo Labuan Bajo dan membuka penerbangan langsung Jakarta-Labuan Bajo telah meningkatkan kunjungan wisatawan yang masuk melalui bandara tersebut. Pemerintah menargetkan 100.000 wisatawan pada 2017, dua kali lipat dibandingkan 2014. Hal ini telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pada sisi yang lain, di Pulau Jawa, tradisi mudik setiap Lebaran selalu jadi momok bagi pemudik dan pemerintah karena kemacetan dan kecelakaan terus terjadi secara menahun. Realitas tahun ini menunjukkan tradisi tersebut berubah: lebih lancar dan tertib karena Tol Trans-Jawa sampai Batang sudah bisa digunakan secara fungsional. Angka kecelakaan turun drastis. Diharapkan dengan penyelesaian Tol Trans-Jawa hingga Solo, tahun depan akan membuat kemacetan lalu lintas saat mudik Lebaran jadi sejarah masa lalu. Kepala anak bangsa di daerah terluar saat ini bisa tegak, terhormat, dan bangga ketika harus berinteraksi dengan warga negara lain. Pembangunan perbatasan, yang selama ini dilihat sebagai beban pembangunan, diubah oleh Jokowi sebagai investasi untuk menumbuhkan ruang-ruang kegiatan ekonomi baru. Kondisi inilah yang sedang dirasakan oleh warga perbatasan di Kalimantan, Maluku Utara, NTT, dan Papua. Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli, dan Wayabula di Maluku Utara, serta pembangunan jalan sepanjang 1.900 kilometer dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara meningkatkan konektivitas dan memperlancar alur logistik ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dampak positif sudah mulai terlihat. Arus manusia yang mewarnai kehidupan ekonomi di daerah perbatasan tidak lagi mengalir ke luar negara, tapi masuk ke dalam negeri. Di sini sangat terasa bahwa negara hadir.

Apa yang diuraikan di atas hanya sebagian kecil dari ratusan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia yang saat ini terus berlangsung. Pembangunan pembangkit listrik 35 GW, didukung proyek transmisi dan distribusi, akan memastikan istilah byarpet tidak lagi familiar di telinga anak-anak di sejumlah daerah. Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Maluku yang didukung penyediaan kapal terjadwal lewat program Tol Laut akan menggerakkan lagi perekonomian maritim di Maluku. Tak ketinggalan, penyelesaian 69 bendungan di seluruh Indonesia hingga tahun 2019 yang didukung jalur irigasinya akan mengembalikan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat pangan.

Berkah infrastruktur yang dibangun, meski masih dalam penyelesaian, telah dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat. Tantangan yang menjadi masalah utama dalam mengatasi kemiskinan, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi, segera dapat diatasi. Pergerakan logistik kian mudah dan murah. Ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru mulai tercipta sehingga bisa membuka kesempatan kerja lebih luas.

Terus berjuang membangun negeri
Jalan terjal dan mendaki yang diambil Jokowi adalah manifestasi dari karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Memang langkah ini merupakan cara yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

Tentu banyak tantangan yang mengadang. Presiden tahu persis kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas, perlu realokasi, pemfokusan, serta kreativitas dalam belanja pemerintah. Ada hambatan regulasi ataupun ego sektoral antarkementerian/lembaga. Ada kebiasaan buruk yang dipandang sebagai sesuatu yang biasa seperti pungutan liar. Ada medan-medan berat untuk ditembus secara geografis dan kondisi alam. Dengan semangat kebersamaan, sebagaimana pesan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, Presiden bersama segenap elemen bangsa menunjukkan semangat berkobar pantang menyerah, keteguhan hati dan ketulusan jiwa untuk menghadapi dan menyelesaikan seluruh tantangan tersebut. Bagi Presiden, beragam kebijakan yang diambil bukan tentang dirinya, bukan untuk jangka pendek, bukan pula untuk Pilpres 2019. Kebijakan itu untuk bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan secara sistematis dan berkelanjutan.

*) Tulisan ini dimuat di rubrik Opini Harian Kompas, Rabu, 16 Agustus 2017. Penulis adalah Deputi I Bidang Infrastruktur dan Energi Kantor Staf Presiden

Advertisements

0 Responses to “Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,712 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: