03
Jun
17

Ideologi : KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

kartunama GP45
*KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

maka dalam rangka turut memeriahkan Pekan PANCASILA‎ 2017, ‎dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, bersama ini dipersembahkan Keriwayatan Dasar Negara Republik Indonesia, dengan tetap terbuka untuk penyempurnaan dimana perlu, terutama data2 di masa PRA 29 Mei 1945 sebagaimana Pernyataan Bung Karno sendiri bahwa beliau penggali nilai2 jatidiri bangsa Indonesia itu dari bumi persada Indonesia sendiri.
*PRA 29 MEI 1945* :

*1) Di Al Qur’an (abad 7-8M)*

*Sila-1 seperti Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (Qs al ikhlash:1)*

*Sila-2 seperti Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah (Qs. An Nisa:135)*

*Sila-3 seperti Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Qs. Al Hujurot:13)*

*Sila-4 seperti sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; (Qs. Asy Syuro:38)*

*Sila-5 seperti Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, (Qs. An Nahl:90)*

*2) Di Bangunan Utama Kerajaan Sunda (1345M), Prabu Susuk Tunggal*

Sila-1‎ seperti Bima Resi / Sadewa (pengaturan Tatacara & Pelaksanaan Keagamaan)
Sila-2‎ seperti Narayana / Sri Kresna (pengaturan tegaknya Peri Kemanusiaan)
Sila-3 seperti‎ Punta Dewa / Bratasena (pengaturan Persatuan & Kesatuan Rakyat)
Sila-4‎ seperti Madura / Kakak Sri Kresna (pengaturan hak2 Kerakyatan)
Sila-5‎ seperti Suradipati / Hastina (pengaturan Keamanan, Kesejahteraan, Keadilan)
*3) Di Ajaran Utama Kerajaan Galuh Pakuan (1545M), Prabu Liman Senjaya Kusumah*
Sila-1‎ seperti Sadewa (cerminan Ketuhanan)
Sila-2‎ seperti Semiaji (cerminan Kemanusiaan)
Sila-3‎ seperti Bratasena (cerminan Persatuan)
Sila-4‎ seperti Nakula (cerminan Kerakyatan)
Sila-5‎ seperti Harjuna (cerminan Keadilan)
*4) Di Falsafah Kesultanan BUTON* karya Sultan LA Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M), Sultan BUTON ke-4
Sila-1 seperti‎ Taat pada ajaran Agama (Islam)
Sila-2‎ seperti Tegakkan pemerintahan (SARA) yang adil
Sila-3‎ seperti Negara (LIPU) yang utuh dan bersatu
Sila-4‎ seperti Diri/Pribadi Rakyat (KARO) yang bijak
Sila-5‎ seperti Harta Benda (ARATAA) harus dilindungi dan berguna bagi kepentingan umum
*PASCA 29 MEI 1945* :
*1) Rumusan MR Muh. Yamin (Sidang BPUPKI, 29 Mei 1945)*
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

*2) Rumusan MR Soepomo (Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945)*
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat*3) Rumusan Ir Sukarno (Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)*

1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme,atau peri-kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. KeTuhanan yang Maha Esa

Sukarno mengatakan lima dasar itu sebagai PANCASILA. Lima Sila itu dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Tiga sila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu: Gotong Royong.*4) Rumusan Piagam Jakarta (Rapat Panitia Sembilan BPUPKI, 22 Juni 1945)*

Panitia Sembilan BPUPKI yang terdiri dari:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. MR. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. MR. Ahmad Subardjo
9. MR. Muh. Yamin
Melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan Hukum Dasar Negara dengan Preambule-nya. Rumusan Hukum Dasar Negara ini oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta.
Rumusan PANCASILA di dalam Piagam Jakarta adalah:
Sila-1 Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya
Sila-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila-3 Persatuan Indonesia
Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*5) PANCASILA seperti tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat*
Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-‎2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
‎Sila-3 Persatuan Indonesia
‎Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan Pembukaan UUD 1945 adalah konsepsi oleh Panitia Sembilan BPUPKI yang sudah dikompromikan dengan perwakilan orang Bagian Timur pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Sam Ratulangi, Latuharary, dan I Gusti Ketut Puja.

*6) Rumusan seperti tertuang dalam UUD RIS 1949*
Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-2 Perikemanusiaan
Sila-3 Kebangsaan
Sila-4 Kerakyatan
Sila-5 Keadilan Sosial

*7) Rumusan seperti tertuang dalam UUD Sementara 1950*
Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila-2 Perikemanusiaan
Sila-3 Kebangsaan
Sila-4 Kerakyatan
Sila-5 Keadilan Sosial

*8) Rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959*
Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945.Sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
‎Sila-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
‎Sila-3 Persatuan Indonesia
‎Sila-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*9) PANCASILA di Pidato Presiden Sukarno, To Build The World A New, United Nations, New York 30 September 1960*
Sila-1   Believe in God
Sila-2   Humanity
Sila-3   Nationalism
Sila-4   Democracy
Sila-5   Social Justice
Catatan :
1) Esensi sama walau ungkapan beda dan oleh karena itu tidak untuk diperdebatkan.
2)  Makna Pancasila (IKAL 46) :
Sila-1 Percayalah pada DIA yg mencipta segalanya;
Sila-2 Menjunjung tinggi harkat & martabat manusia;
Sila-3 Berikhtiar untuk mempersatukan perbedaan;
Silai4 Menemukan jalan keluar melalui musyawarah;
Sila-5 Berjuang bersama untuk sejahtera bersama.
       ‎‎
Demikianlah disampaikan, dengan harapan ‎bermanfaat bagi bina kedamaian, kerukunan dan kebersamaan bernegarabangsa Indonesia.
Jakarta Selatan, 3 Juni 2017
*Saya Indonesia, Saya Pancasila*,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Kamis, 04 Desember 2014

SEJARAH BPUPKI KOMPLIT (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda[1], terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Pada tahun 1944 Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Demikian halnya dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Dengan demikian seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak. Selanjutnya Jepang mengalami serangan udara di kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya. Bahkan pasukan Sekutu telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan.

Dalam situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua (Kaico). Sedangkan yang duduk sebagai Ketua Muda (Fuku Kaico) pertama dijabat oleh seorang Jepang, Shucokan Cirebon yang bernama Icibangase. R.P. Suroso diangkat sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

  1. SIDANG-SIDANG BPUPKI

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan bertempat di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta. Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat Jepang, yaitu : Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Keenambelas yang baru). Pada kesempatan itu dikibarkan  bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa itu membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sidang BPUPKI

Persidangan BPUPKI untuk merumuskan Undang-undang Dasar diawali dengan pembahasan mengenai persoalan “dasar” bagi Negara Indonesia Merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar Negara Indonesia merdeka tersebut. Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Mr. Muh. Yamin. Pada hari pertama persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengemukakan lima “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut :

  1. Peri Kebangsaan;
  2. Peri Kemanusiaan;
  3. Peri Ke-Tuhanan;
  4. Peri Kerakyatan;
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut :

  1. persatuan
  2. kekeluargaan
  3. keseimbangan
  4. musyawarah
  5. keadilan sosial

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir. Sukarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan pidato Ir. Sukarno adalah selain berisi pandangan mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka, juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu : Pancasila, Trisila, atau Ekasila. “Selanjutnya sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Sukarno adalah sebagai berikut :

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial;
  5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Persidangan pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan akhir mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya diadakan masa “reses” selama satu bulan lebih.

Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh karena itu panitia ini juga disebut sebagai Panitia Sembilan. Anggota-anggota Panitia Sembilan ini adalah sebagai berikut :

  1. Ir. Sukarno
  2. Drs. Moh. Hatta
  3. Muh. Yamin
  4. Mr. Ahmad Subardjo
  5. Mr. A.A. Maramis
  6. Abdulkadir Muzakkir
  7. K.H. Wachid Hasyim
  8. K.H. Agus Salim
  9. Abikusno Tjokrosujoso.

Musyawarah dari Panitia Sembilan ini kemudian menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Oleh Muh.Yamin rumusan itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan draft dasar negara Indonesia Merdeka itu adalah :

  1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
  2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
  5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas Rencana Undang-undang Dasar, termasuk soal pembukaan atau preambule-nya oleh sebuah Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan beranggotakan 21 orang. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambule (pembukaan) yang diambil dari Piagam Jakarta.

Selanjutnya panitia tersebut membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim dan Supomo.

Persidangan kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Ir. Sukarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu :

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka;
  2. Pembukaan Undang-undang Dasar;
  3. Undang-undang Dasar (batang tubuh

Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).

Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

Sidang resmi pertama

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei1 Juni 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung “Chuo Sangi In“, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga “Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda” di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.
Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI“), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

  1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
  2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka“, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
  3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Pancasila“, yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila“, masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka “satu-kesatuan“, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan “Panitia Sembilan” dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua

Naskah Asli “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” yang dihasilkan oleh “Panitia Sembilan” pada tanggal 22 Juni 1945

Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah “Panitia Sembilan” tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” ini adalah sebagai berikut :

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis“) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak “Islam“), maka pada tanggal 22 Juni 1945Panitia Sembilan” kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter“, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement“. Setelah itu sebagai ketua “Panitia Sembilan“, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan “Pembukaan (bahasa Belanda: “Preambule“) Undang-Undang Dasar 1945“, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli17 Juli 1945).

Sidang resmi kedua

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli14 Juli 1945

Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 14 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

  1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945“, yang isinya meliputi :

Profil singkat BPUPKI & PPKI

BPUPKI – Pada tahun 1944 Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik, sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang ini, maka Perdana Menteri Jepang, Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1944. Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di bentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepangnya Dokoritzu Djunbi Coosakai.

Latar Belakang Dibentuknya 
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk. Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.

Struktur Anggota BPUPKI 
Ketua: Dr.Radjiman Wedyodningrat
Wakil: Ichibangase dan Soeroso
Sekretaris: A.G Pringgodigdo

Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR bentukan Belanda. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara.

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) : 1. peri kebangsaan 2. peri ke Tuhanan 3. kesejahteraan rakyat 4. peri kemanusiaan 5. peri kerakyatan
Prof. Dr. Mr. Soepomo (31 Mei 1945) : 1. persatuan 2. mufakat dan demokrasi 3. keadilan sosial 4. kekeluargaan 5. musyawarah
Ir. Soekarno (1 Juni 1945) : 1. kebangsaan Indonesia 2. internasionalisme dan peri kemanusiaan 3. mufakat atau demokrasi 4. kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu: a. Sosionasionalisme b. Sosiodemokrasi c. Ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi Ekasila yaitu sila Gotong Royong.

Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menerima berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan.

Anggota Panitia 9
Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Sidang Kedua BPUPKI • Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran.
Dalam rapat itu dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu: 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota) 2. Mr. Wongsonegoro 3. Mr. Achmad Soebardjo 4. Mr. A.A. Maramis 5. Mr. R.P. Singgih 6. H. Agus Salim 7. Dr. Soekiman

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD,batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

PPKI – Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). 1. Ir. Soekarno (Ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

Persidangan • Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Keputusan PPKI – Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain: 1. mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI, 3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan : 1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden. 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan: Membentuk Badan Kemanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanggal 7 Juni 1947.

Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain: 1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan. 2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

Advertisements

0 Responses to “Ideologi : KERIWAYATAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,374,361 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: