02
Jun
17

Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila

Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila

ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu

SHNet – Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana ‎

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

 

maka Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 yang esensinya sama dengan Pancasila Konstitusional 18 Agustus 1945 sebagaimana ‎teramanatkan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959) adalah patut disambut baik sebagai tindak penyegaran tekad dan sikap pelurusan bernegarabangsa Pancasila.

Oleh karena itulah sungguh mengejutkan ketika ditemui fakta eksplisit bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak terberkas dalam satu kesatuan dengan Daftar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor urut 17, 18, 19, 20 sebagaimana dapat dilihat dari kepustakaan digital

LEMBARAN NEGARA TAHUN 2006

http://ngada.org/ln/2006‎

17.UUD-Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11, 13-02-2006

18.UUD-Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12,‎ 13-02-2006

19.UUD-Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,13,‎ 13-02-2006

20.UUD-Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,14‎, 13-02-2006

Keterkejutan itu juga ditunjukkan data ICOR‎ (Incremental Capital Output Ratio, indikator efisiensi produksi nasional) tahun 2011-2016 seperti angka-angka 5.02/2011, 5.27/2012. 5.89/2013, 6.50/2014, 6.64/2015, 6.46/2016 (era Konstitusi Reformasi 1999-2002) padahal ICOR max 3 di era pra Konstitusi Reformasi / era Konstitusi Proklamasi 1945 seperti diungkap ‎juga di

http://www.teropongsenayan.com/63471-icor-darurat-itu-yang-harus-digebuk-mister-presiden‎

Dan Pusat Data Bisnis Indonesia sudah menelusuri sejarah politik ekonomi bisnis Indonesia dan menemukan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana menekan ICOR yang 6,4 menjadi 2 atau 3, sebagaimana dinyatakan di
http://nusantaranews.co/meneropong-kualitas-indonesia-tahun-2045-bag-4/‎

Begitu juga secara keseharian dirasakan merebaknya ketidakpastian akibat dampak meningkatnya derajat AHGT (Ancaman Hambatan Gangguan Tantangan) daripada faktor2 Trans5 (Trans ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang bergerak aktif di Indonesia.

Adalah menjadi harapan yang wajar bahwa langkah2 pelurusan patut menjadi pilihan berangkat dari 1 Juni 2017 ini menuju ke tegaknya Pancasila Konstitusional pada 18 Agustus 2017 yang akan datang.

Semoga Politik Konstitusi Pro Pancasila yang dideklarasi Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) pada tanggal 1 Juni 2016 yang lalu dapat mendorong lebih lanjut upaya2 Tegakkan Konstitusi Pro Pancasila sepenuhnya untuk memperkecil ketidakpastian dan memperbesar kepastian bernegarabangsa sesuai pandangan hidup negarabangsa yaitu Pancasila termasuk menurunkan angka ICOR termaksud  diatas.

‎Jakarta, 1 Juni 2017

Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pandji R Hadinoto
Ketua‎ GPA45/DHD45 Jakarta
‎www.jakarta45.wordpress.com

Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara

Oleh: Cahyo Gani Saputro*

SHNet, JAKARTA – Sebelum mengulas lebih lanjut, ijinkan saya perlu mengutip pidato Bung Karno  tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai“ mengenai ” Weltanschauung ” tentang Pancasila sebagai dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak.

Berikut adalah petikan pidato Bung Karno:

“Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, – macam-macam -, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophischegronslag, mencari satu ” Weltanschauung ” yang kita semua setuju.

Saya katakan lagi s e t u j u ! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu?

Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya : Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak ! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”.” 

Baiklah, berdasarkan pidato Bung Karno tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama, Pancasila merupakan dasar yang terbuka dan tidak ada pertentangan dengan pemikiran yang disampaikan oleh para pendiri bangsa lainnya. Kedua, Pancasila merupakan manifestasi semangat sumpah pemuda yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dua Catatan di atas tentunya berkaitan erat dengan prasyarat berdirinya sebuah negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat (unsur konstitutif) dan Pengakuan dari negara lainnya (unsur deklaratif).

Pancasila digali oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa dengan melihat unsur geopolitik, latar belakang Indonesia yang beragam suku, adat, bahasa, agama dan keyakinan serta sejarah Indonesia yang sangat beragam baik culture maupun nature-nya. Bung Karno juga menggalinya dari berbagai pemikiran yang berkembang di seluruh dunia beserta sejarahnya yang kemudian disesuaikan dengan culture dan nature Indonesia.

Belakangan muncul issue SARA, intoleransi bahkan issue PKI dan/atau Komunisme menjadi menjadi babak baru bagi bangsa sehingga melahirkan sebuah phobi. Adegium lama Agama Islamophobi dan Komunistophobi muncul kembali. Ironinya banyak pihak yang ikut menyebarkan adegium ini lewat media sosial sehingga menimbulkan aura ketakutan baru di masyarakat.

Padahal Pancasila sebagai Dasar Negara telah masuk ranah moral individual melalui sebuah pelembagaan yang bersifat massif pada era Orde Baru melalui penataran P4. Ketika era itu, kita Mengenal istilah P4, yang kepanjangannya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Drs. Suwarno dalam tulisannya Pelurusan Pancasila Jilid I mengatakan:

“Sementara itu pada bulan Maret 1978, dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 telah dicetuskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang dinyatakan tidak merupakan tafsir Pancasila Dasar Negara, dan juga tidak dimaksudkan untuk menafsirkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun batang tubuh dan penjelasannya.

Saat itu juga kita sangat familiar dengan adanya Penataran P4, dimana rumusan Pancasila kemudian dijabarkan tiap silanya dan diberikan uraian baru yang tidak jelas sambung-kaitannya dengan Pancasila ajaran Bung Karno. Berpangkal dari sila-sila itu pula kemudian disusun butir-butir Pancasila sebanyak 36, dan terakhir dikembangkan menjadi 45, yang senantiasa harus menjadi hafalan semua siswa kita dan para peserta penataran P4.

Meskipun rumusan-rumusannya sendiri tidak jelek, namun akhirnya menjadi kumpulan kata-kata baik yang kosong belaka, sebab diputuskan hubungan benang merah dengan rochnya ajaran Pancasila sebagaimana disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan tidak sesuainya dengan praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilaksanakannya.”

Intinya moral individual itu cukup diajarkan lewat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan kepercayaan/keyakinan dan sikap/ilmu Budi Pekerti di dunia pendidikan bukan lewat butir-butir P4 yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pancasila 1 Juni 1945 yang sifatnya doktrin dan hanya normatif.

Kembali pada tulisan Bung Karno agar Pancasila menjadi realita:

“Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, – janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak!”

Baru saja Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 54/2017 tentang UKP-PIP yang dalam pertimbangannya memuat: a) bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara; b) bahwa program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu.

Dengan dasar itu, sudah tepatlah bila pembinaan Pancasila dilakukan kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tertulis dalam pembukaan UUD 1945, khususnya menyoal keadilan dan kesejahteraan rakyat atau menyangkut kebutuhan dasar rakyat sehari-hari.

Pembinaan sebaiknya bukan menyasar pada individual masyarakat sipil maupun ormas sehingga cara berfikir Pancasila sebagai azas tunggal ala Orde Baru tidak berulang dan metode penataran P4 lebih membumi dan mampu membangunan karakter dan nasionalisme.

Membumikan Pancasila yang senyatanya telah dilakukan oleh para pegiat sosial dengan mendampingi petani dari pemiskinan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nya untuk hidup layak, para pejuang buruh yang duduk bersama pengusaha dan pembuat kebijakan agar upah yang diterima sesuai dengan standar hidup layak, para pejuang yang mendampingi nelayan agar mendapatkan nilai tukar nelayan yang memenuhi standar hidup layak.

Para pejuang guru honorer agar guru honorer mendapat penghasilan yang layak, para pendamping Usaha Mikro Kecil agar para pedagang tersebut menghasilkan omzet dan pendapatan yang layak dan para civitas akademika yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian di masyarakat, serta para pegiat pemikiran pendiri bangsa yang mengadakan diskursus-diskursus tentang Pancasila.

Membumikan Pancasila seharusnya menjadi tugas penyelenggaraan negara, namun dalam kenyataanya justru dilakukan para pegiat sosial kemanusiaan secara sukarela. Selain itu urgensi dari penyelenggara UKP-PIP harus melibatkan semua unsur pemikiran sebagaimana pidato Bung Karno “Semua untuk Semua” terutama kalangan yang bergulat dengan pemikiran Bung Karno dan studi tentang Pancasila.

Keterlibatan semua elemen bangsa dalam membumikan Pancasila ini adalah bentuk peran serta aktif masyarakat dalam mensukseskan Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK khususnya bidang Ideologi Bangsa.(*SR)

 

*Penulis adalah pegiat Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI)

Saya Indonesia, Saya Pancasila, Rayakan Keberagaman!

SHNet, JAKARTA – Semangat Pancasila kembali digaungkan di tengah sejumlah konflik sosial dan menguatnya politik identitas bangsa. Khazanah kebhinekaan bangsa Indonesia perlu diteguhkan kembali untuk merajut keberagaman kita yang nyaris terkoyak.

Melihat situasi yang berkembang akhir-akhir ini, berbagai kalangan menyerukan pentingnya kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Indah Indra Razak, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang baru saja dilantik menyampaikan, “Saat ini, ditengah situasi banyaknya problem yang dialami bangsa, sebenarnya ada dua kekuatan (musuh) sekaligus yang memiliki andil besar mengoyak keutuhan NKRI kita.”

Pertama, populisme kanan yang selalu getol menebarkan politik isu SARA yang juga memunculkan kelompok yang menginginkan perubahan terhadap dasar negara.

“Saya kira ini akan sangat membahayakan karena akan melemahkan semangat persatuan kita,” lanjut Indah.

Kedua, sistem neoliberal yang semakin menggurita. Sistem ini selalu berhasil menyelinap disetiap paket kebijakan politik ekonomi kita sehingga memunculkan ketimpangan dan kemiskinan yang tidak berkesudahan.

“Untuk menghadapi dua kekuatan ini, tidak ada alternatif lain. Kita harus kembali pada landasan kenegaraan kita, yaitu PANCASILA,” tegasnya.

Setelah melalui perjalanan sejarah panjang dan kajian mendalam, akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat pada tanggal 1 Juni 2016.

Presiden Joko Widodo menyampaikan melalui video yang diunggah bahwa tema peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun 2017 adalah: Saya Indonesia, Saya Pancasila!

Peringatan Hari Pancasila tahun ini akan disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dirangkum sebagai ‘Pekan Pancasila’ yang akan digelar mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai 4 Juni 2017.

Menurut Bey Mahmudin, Kepala Biro Pres, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Pekan Pancasila ini bertujuan untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila. Selain itu untuk menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila, sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (31/5/2017).

Dalam Pekan Pancasila ini, pemerintah akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengkampanyekan program tersebut. Kerja sama tersebut antara lain berupa penayangan iklan layanan masyarakat di stasiun-stasiun televisi dan bioskop, program talkshow dan musik di berbagai stasiun radio, penerbitan dan pendistribusian buku, serta program lainnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 dipusatkan di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jl. Pejambon, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo akan menjadi Inspektur Upacara. Selain itu, penyelengaraan Upacara Bendera juga dilaksanakan di setiap kantor instansi pemerintah baik pusat, daerah, maupun kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pekan Pancasila juga dimaksimalkan di berbagai jejaring sosial dengan pendistribuan tanda pagar ( tagar) dan logo untuk media sosial bisa menggunakan #PekanPancasila, #SayaPancasila, #PancasilaReborn, #KenalPancasila #PancasilaPunyaKita,#PancasilaSatu,#Pancasila2017. (*SR)

 

 

 

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,273,661 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: