27
Feb
17

Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia

ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu

SHNet – Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia ini berarti
Refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pancasila [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959] dan serta merta Disfungsikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 [LNRI 11-14/2006] yang berupa Batang Tubuh UUD Reformasi  mengingat

PERTAMA bahwa secara kualitatif, *Presiden Joko Widodo menilai Praktik Demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya Ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Penegakan hukum yang tegas akan menjaga demokrasi dan identitas Indonesia yang majemuk* [Politik & Hukum, Kompas 23 Pebruari 2017, halaman 2]

‎KEDUA bahwa penilaian Presiden diatas ditegaskan secara kuantitatif oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berkecenderungan menurun dari tahun 2014 ke 2015 yaitu dari 73,04 ke 72,82 [Kompas 12 Januari 2016]

KETIGA bahwa Kebangkitan (Resurgensi) Pancasila kini menjadi isu penting ditengah menguatnya ancaman terhadap sendi Ideologis dan kebangsaan kita [Opini, Politik Resurgensi Pancasila, Kompas 24 Pebruari 2017]

Oleh karena itulah aksi2 terkait dengan penegakan hukum tentang Politik‎ Pancasila Indonesia seperti

‎*PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia*
December 27, 2016
http://sinarharapan.net/2016/12/perppu-politik-kedaulatan-pancasila-indonesia/‎

*Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45*
December 23, 2016‎
http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎

‎PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*
February 7, 2017

indonesia-satu2-300x160

*Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia*
January 27, 2017
http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/‎

adalah strategik bagi Indonesia Berjaya 2045 seiringan dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia*, 28 Desember 2016 sebagaimana teraspirasi di

rakyat-indonesia-600x300

 

Apalagi urgensi kebutuhannya kini semakin meninggi mengingat ekspose Ketimpangan Masih Lebar, rasio gini 10 propinsi rendah (0.288 s/d 0.346 / 2016 dari 0.275 s/d 0.334 / 2015) dan 10 propinsi tinggi (0.388 s/d 0.425 / 2016 dari 0.386 s/d 0.428 / 2015) di Indonesia dan Korporasi Dikte Perekonomian [Kompas 24 Pebruari 2017] selain laporan studi A.A. Yusuf, Center for Economics and Development Studies yaitu bahwa antara lain Nilai Koefisien Gini Urban 0.35/1999 menaik ke 0.43/2013 dan Nilai Koefisien Gini Rural 0.25/1999 menaik ke 0.32/2013 serta Nilai Koefisien Gini Komposit 0.33/1999 menaik ke 0.41/2013.

Penaikan tingkat kesenjangan sosial itu secara empiris paralel dengan periode bekerjanya Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD Reformasi 1999-2002 [LNRI 11-14/2006]

Selengkapnya, Kamis 23 Pebruari, Budi Prasetyo‎ menulis
‎bahwa *Masalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi di Indonesia semakin serius* per laporan ekonomi terbaru yang dirilis Oxfam pada Kamis 23 Februari 2017 yaitu
*Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan sebanyak 100 juta penduduk termiskin di negara itu* dan
*Indonesia mendapatkan sorotan Oxfam, karena masuk kategori salah satu negara yang paling tidak setara di dunia* tersebab di Indonesia,*jumlah miliuner telah meningkat 20 kali lipat dalam 14 tahun, sejak 2002 hingga 2016 (*).

Jakarta, 27 Pebruari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Suara Warga 27Peb17 :

TEGAKKAN  POLITIK KONSTITUSI PANCASILA INDONESIA

Kepada Yth Pemangku Penyelenggara NKRI
Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia ini berarti
Refungsikan UUD 1945 yang Konstitusi Pancasila [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959] dan serta merta Disfungsikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 [LNRI 11-14/2006] yang berupa Batang Tubuh UUD Reformasi  mengingat
PERTAMA bahwa secara kualitatif, *Presiden Joko Widodo menilai Praktik Demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya Ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Penegakan hukum yang tegas akan menjaga demokrasi dan identitas Indonesia yang majemuk* [Politik & Hukum, Kompas 23 Pebruari 2017, halaman 2]
‎KEDUA bahwa penilaian Presiden diatas ditegaskan secara kuantitatif oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berkecenderungan menurun dari tahun 2014 ke 2015 yaitu dari 73,04 ke 72,82 [Kompas 12 Januari 2016]
KETIGA bahwa Kebangkitan (Resurgensi) Pancasila kini menjadi isu penting ditengah menguatnya ancaman terhadap sendi Ideologis dan kebangsaan kita [Opini, Politik Resurgensi Pancasila, Kompas 24 Pebruari 2017]
Oleh karena itulah aksi2 terkait dengan penegakan hukum tentang Politik‎ Pancasila Indonesia seperti
‎*PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia*

December 27, 2016
http://sinarharapan.net/2016/12/perppu-politik-kedaulatan-pancasila-indonesia/

*Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45*
December 23, 2016‎
http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/

‎PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*
February 7, 2017
http://sinarharapan.net/2017/02/petisi-politik-kebangsaan-pancasila-indonesia/

*Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia*
January 27, 2017
http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/

adalah strategik bagi Indonesia Berjaya 2045 seiringan dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia*, 28 Desember 2016 sebagaimana teraspirasi di
Apalagi urgensi kebutuhannya kini semakin meninggi mengingat ekspose Ketimpangan Masih Lebar, rasio gini 10 propinsi rendah (0.288 s/d 0.346 / 2016 dari 0.275 s/d 0.334 / 2015) dan 10 propinsi tinggi (0.388 s/d 0.425 / 2016 dari 0.386 s/d 0.428 / 2015) di Indonesia dan Korporasi Dikte Perekonomian [Kompas 24 Pebruari 2017] selain laporan studi A.A. Yusuf, Center for Economics and Development Studies yaitu bahwa antara lain Nilai Koefisien Gini Urban 0.35/1999 menaik ke 0.43/2013 dan Nilai Koefisien Gini Rural 0.25/1999 menaik ke 0.32/2013 serta Nilai Koefisien Gini Komposit 0.33/1999 menaik ke 0.41/2013.
Penaikan tingkat kesenjangan sosial itu secara empiris paralel dengan periode bekerjanya Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD Reformasi 1999-2002 [LNRI 11-14/2006]

Selengkapnya, Kamis 23 Pebruari, Budi Prasetyo‎ menulis
‎bahwa *Masalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi di Indonesia semakin serius* per laporan ekonomi terbaru yang dirilis Oxfam pada Kamis 23 Februari 2017 yaitu
*Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan sebanyak 100 juta penduduk termiskin di negara itu* dan
*Indonesia mendapatkan sorotan Oxfam, karena masuk kategori salah satu negara yang paling tidak setara di dunia* tersebab di Indonesia,*jumlah miliuner telah meningkat 20 kali lipat dalam 14 tahun, sejak 2002 hingga 2016*.

Rekomendasi kami agar supaya Pemangku Penyelenggara NKRI tidak ragu2 segera bersikap dan bertindak Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia termaksud diatas.
Jakarta, 27 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.

KONVERSI SUARA MENJADI KURSI – SHNet

sinarharapan.net/2016/10/konversi-suara-menjadi-kursi/
8 Okt 2016 – Padahal sistem kepartaian dari pola interaksi antar partai politik yang dipengaruhi oleh …. Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia.
13 Feb 2017 – dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut …. Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia. February 26, 2017.
6 Jan 2017 – http://www.postmetro.co – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD … dari Pancasila itu digariskan bahwa sistem negara Indonesia adalah …
28 Des 2008 – Tegakkan 7 Cita Politik Indonesia … (5) MA (Mahkamah Agung), (6) MK (Mahkamah Konstitusi), (7) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). …. Kenegarawanan : POLITIK KENEGARABANGSAAN PANCASILA INDONESIA …

Tyasno: Tegakkan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 – RMOL.co

politik.rmol.co/read/…/Tyasno:-Tegakkan-NKRI-Berdasarkan-Pancasila-dan-UUD-45…
Tyasno: Tegakkan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Politik KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 , 21:10:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES … dan Konstitusi Proklamasi UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional‘ di … Lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini, pembangunan Indonesia sekarang ini bukan lagi …

Suara Warga : Resolusi 1912, Politik Konstitusi Pancasila Indonesia …

nusantaranews.co/suara-warga-resolusi-1912-politik-konstitusi-pancasila-indonesia/
19 Des 2016 – NUSANTARANEWS.CO – Pada hari ini, Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember 2016, kami Generasi Penerus Angkatan 45, memahami …
13 Apr 2013 – Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan … politik tertinggi dalam hierarki TNI, berani menegakkan Konstitusi … dan tetap berlandaskan pada Pancasila, Konstitusi, dan negara hukum.
29 Apr 2011 – Setelah empat kali penyelenggaraan, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM kembali … Sarasehan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Tegakkan Konstitusi … penyelenggaraan negara dan kehidupan politik di Indonesia.
Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,246 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: