23
Feb
17

PemDa DKI Jakarta : Penonaktifan Gubernur ?

Kamis , 23 February 2017, 08:55 WIB

Dewan Pakar ICMI: Alasan tak Memberhentikan Ahok Mengada-ada

Rep: C62/ Red: Ilham
Republika

Anton Tabah Digdoyo.

Anton Tabah Digdoyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, menurut Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah malalui presiden bisa memberhentikan sementara Gubernur atau Wagub yang berstatus terdakwa. Namun, pemerintah dinilai masih mempertahankan pendapatnya untuk tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI.

“Dan (Pasal 83) itu sudah berjalan sejak UU diundangkan, tak satupun gubernur dan wagub yang berstatus terdakwa lolos dari pasal tersebut,” katanya kepada Republika.co.id, Kamis (23/2).

Menurut mantan petinggi Polri yang juga pernah berkali-kali menangani kasus penistaan agama di Indonesia, perintah UU-nya, kepala daerah yang sudah menjadi terdakwa bisa langsung diberhentikan sementara sampai ada kekuatan hukum tetap. “Namun terhadap Ahok presiden bersikap lain, selalu menunda-nunda sejak status tersangka yang mestinya ditahan pun tidak ditahan,” ujarnya.

Anton menilai, alasan yang disampaikan pemerintah tidak memberhentikan Ahok mengada-ngada, salah satunya menunggu fatwa MA. Tapi, kata Anton, begitu fatwa MA turun, pemerintah, baik presiden dan juga menterinya seakan menutup-nutupi dengan tidak menyampaikan bahwa MA tidak mengeluarkan fatwa kerena sidang Ahok sedang berlangsung.

“Lalu Mendagri pasang badan tidak memberhentikan sementara Ahok, siap mengundurkan diri dari Mendagri,” katanya.

Menurut Anton, kasus Ahok ini sangat mudah dan sangat sederhana jika melihat kasus serupa yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Dengan adanya UU penodaan/penistaan agama semua pelakunya dihukum berat, ditahan, diproses, dan dipenjara.

“Kenapa kasus Ahok jadi aneh? Kerena dibela mati-matian oleh penguasa. Kenapa penguasa membela? Tanya saja pada mereka,” katanya.

Anton menuturkan, kasus Ahok tidak perlu meminta fatwa baru MA. Sebab, sudah ada fatwa MA tahu 1984 agar semua pelaku penista agama dihukum seberat-beratnya, karena termasuk kejahatan yang derajat keresahan masyarakat sangat tinggi.

“Maka Arswendo dan lain-lai pun dihukum maksimal 5 tahun penjara. Kenapa Ahok diistimewakan padahal azas hukum itu kesamaan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga harus wajib dijaga ditegakkan,” katanya.

Anton mengatakan, pemberhetian sementara Ahok memang menjadi tugas dan wewenang presiden, bukan tugas dan wewenang Mendagri. Karena itu, ia memepertanyakan Mendagri yang pasang badan dan siap dicopot jika salah putusan.

“Ya jelas salah, wong bukan wewenang dia kok putuskan. Dan ya tak mungkin dicopot, yang nyopot menteri kan presiden, saya sebagai mantan pejabat tahulah psikobirokrasi. Mendagri pasang badan itu pasti sudah kongkalikong dengan presiden dan presiden tak akan nyopot Mendagri. Anak balita saja tahulah,” katanya.

Menurut Anton, rakyat sekarang bukan minta pemberhentian Ahok lagi, tapi menuntut pemberhentian Ahok secepatnya dan nunutut agar presiden Jokowi taat aturan dan taat hukum. “Jangan ngakali aturan, jangan mlintir hukum. Ingat, kekuasaan ini cuma sebentar. Kalau rakyat sudah nuntut, itu kesabarannya sudah di tapal batas, kalau batas itu jebol, tak ada kekuatan apapun yang bisa membendungnya,” katanya.

Selasa , 14 February 2017, 04:55 WIB

ACTA Gugat Jokowi ke PTUN Soal Status Gubernur Ahok

Rep: Muhyiddin/ Red: Hazliansyah
Republika/Prayogi

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berdiskusi udai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Senin (13/2).

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berdiskusi udai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Senin (13/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pemerintah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.

Gugatan yang sudah terdaftar tersebut diketahui bernomor 36/G/2017/PTUN dengan penggugat atas nama pembina ACTA Habiburokhman. Sementarauntuk tergugat sendiri, yaitu Presiden RI Joko Widodo.

Wakil Sekjen ACTA Yustian Dewi Widiastuti mengatakan, pihaknya mempunyai alasan kuat mendaftarkan gugatan tersebut. Yaitu berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara, dengan status terdakwa kasus penistaan agama, pemerintah tidak kunjung memberhentikan sementara Ahok.

“Kebetulan Kemendagri sampai sekarang belum menerbitkan SK. SK pemberhentian sementara. Padahal jelas-jelas yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa,” ujar Dewi kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/2).

Ketua ACTA Kris Ibnu cukup optimistis gugatan yang dilayangkan pihaknya dapat dimenangkan. Pasalnya, dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 telah disebutkan secara jelas bahwa “Kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kami yakin menang. Bahwa kan UU mengenai Pemda, kan pasal 83 kan harus dinonaktifkan,” kata Ibnu.

Selasa 14 Feb 2017, 13:46 WIB

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke Ombudsman

Kanavino Ahmad Rizqo – detikNews
Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)
Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi terkait dengan tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Dalam laporannya, ACTA mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi indikasi kuat terhadap maladministrasi ini.

“Indikasi pertama, adanya pengabaian ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara garis besar mengatur kepala daerah yang didakwa dengan pidana dengan ancaman 5 tahun penjara harus diberhentikan sementara. Ahok, yang sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa, sejak tanggal 13 Desember 2016 hingga saat ini tidak diberhentikan sementara,” ujar Wakil Ketua ACTA Nurhayati di Ombudsman, Selasa (14/2/2017).

Indikasi kedua adalah adanya perlakuan yang tidak serupa yang diberikan kepada Ahok dengan kepala daerah lainnya. Nurhayati menggambarkan kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang diberhentikan oleh Mendagri karena didakwa dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan Mendagri karena kedapatan mengonsumsi sabu.

(Baca juga: Mendagri Berhentikan Bupati Ogan Ilir)

“Indikasi kedua, adanya perlakuan yang tidak sama yang diberikan kepada Ahok dan kepada kepala daerah lain yang mempunyai kasus yang mirip,” kata Nurhayati.

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)

Indikasi terakhir terkait dengan inkonsistensi alasan tidak dinonaktifkannya Ahok. Menurut ACTA, muncul beragam alasan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok.

“Indikasi ketiga, adanya inkonsistensi alasan soal tidak diberhentikannya Ahok dari Gubernur DKI Jakarta kendati telah berstatus terdakwa. Beragam alasan disampaikan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok, antara lain belum diketahuinya nomor register perkara, belum selesainya masa cuti, dan belum adanya kejelasan tuntutan dari jaksa penuntut umum,” ungkapnya.

Nurhayati pun berharap Ombudsman dapat mengambil tindakan-tindakan terkait dengan dugaan maladministrasi ini. ACTA ingin Ombudsman mengusut hal ini.

Anggota Ombudsman La Ode Ida akan menerima laporannya. Menurutnya, ini juga merupakan salah satu prioritas yang perlu ditangani Ombudsman.

“Kami akan terima laporannya, nanti akan diterima secara resmi nanti akan didaftar karena ini dianggap salah satu prioritas, akan cepat di-handle (ditangani),” ujar La Ode.

Secara pribadi, La Ode menegaskan bahwa hal ini merupakan perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum. Namun, secara kelembagaan, Ombudsman belum menentukan sikap.

“Jadi sebetulnya secara hukum tidak ada masalah lagi, sudah jelas bahwa ini merupakan perbuatan melanggar hukum kalau tetap mempertahankannya sebagai gubernur. Tetapi, sekali lagi, Ombudsman belum memiliki suara bulat,” tegasnya.

Karena itu, Ombudsman akan mengundang pemerintah untuk menjelaskan perihal tidak diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur Jakarta. “Tapi ada sepakat akan mengundang pihak pemerintah untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok ini diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena jelas itu melanggar hukum,” jelasnya.

Dalam laporannya ke Ombudsman ini, ACTA hadir dengan lima orang, yaitu anggota Dewan Pembina ACTA Habiburokhman, Ketua ACTA Krist Ibnu, Nurhayati, Ali Lubis, dan Rizki. Laporan ini langsung diterima oleh anggota Ombudsman La Ode Ida.
(dnu/dnu)

Wihh… Ombudsman Akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Laporan ACTA

okezone
okezone – Tue, 14 Feb 2017 13:33
Dilihat: 13
Wihh... Ombudsman Akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Laporan ACTAJAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), terkait status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengatakan bahwa pihaknya pun akan memanggil Jokowi dalam waktu dekat.

“Kami akan mengundang Presiden Jokowi untuk‎ memberikan kejelasan mengapa Ahok kembali diangkat Gubernur. Ya kalau enggak hari Kamis, paling minggu depan,” ujar Laode di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Sementara itu kata Laode, Jokowi akan dipanggil sifatnya untuk menjelaskan perihal masih Ahok sebagai Gubernur. Sebab,‎ mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ahok seharusnya sudah dicopot sebagai Gubernur DKI.

“Ya ini kan dijelaskan ya, Pasal 83 Ayat 1. Kalau sudah teregister di Pengadilan Negeri maka harus diberhentikan sementara. Dan itu, yang dapat memberhentikan Gubernur adalah Presiden,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Ahok telah menyelesaikan masa cuti kampanyenya pada tanggal 12 Februari 2017. Secara otomatis, Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, Ahok masih menyandang status ‎terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Oleh karena itu, diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ahok harus diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sumber:okezone

Ombudsman Undang Jokowi untuk Jelaskan Status Gubernur Ahok

KABARNA.ID

Kabarna.ID, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia akan mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dijadwalkan pada Kamis lusa. Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, pemanggilan Presiden RI tak lain untuk meminta keterangan soal pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami akan mengundang Presiden untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok kembali diangkat jadi gubernur, kalau nggak hari Kamis (lusa) ya minggu depan,” ujar Laode di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Keterangan Presiden dibutuhkan Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi terkait pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur.

“Ini kan jelas ya, Pasal 83 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah. Diancam tindak pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau sudah teregister di pengadian negeri harus diberhentikan sementara. Dan yang memberhentikan gubernur adalah presiden,” terang Laode.

Dia menyatakan bahwa permasalahan ini tidak merupakan suara bulat dari Ombudsman. Sebab, perdebatan sengit di antara komisioner Ombudsman belum menemukan kata sepakat.

“Sebetulnya Ombudsman sendiri baru mengeluarkan pleno, yang memutuskan tentang apakah Ombudsman bersikap soal pengangkatan kembali Ahok. Tidak ada kata sepakat kemarin dalam rapat itu,” jelas Laode.

Namun, karena laporan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) sudah berinisiatif untuk melaporkan dugaan maladministrasi ini, pihaknya mempunyai kekuatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pengangkatan kembali Ahok.

“Secara hukum tak ada masalah, sudah terang. Ini melanggar hukum jika Ahok diteruskan sebagai gubernur,” tegas Laode.

 

* Saksikan quick count Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 15 Februari 2017

 

 

 

Advertisements

0 Responses to “PemDa DKI Jakarta : Penonaktifan Gubernur ?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,213,320 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: