20
Feb
17

Kenegarawanan : Jakarta Ibukota Pancasila

kartunama GP45
Suara Warga 17Peb17 :

*JAKARTA IBUKOTA PANCASILA*

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bijaknya erat terkait dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia, 28 Desember 2016*‎ sebagaimana teraspirasi di
Oleh karena itu seyogjanya ungkapan iNews 17 Pebruari 2017 tentang corak pemilih Ideologis dan Rasionalis berkaitan dengan Putaran Ke-2 Pilkada DKI Jakarta‎, menurut hemat kami tidak harus dipahami diametral seperti itu.
Adapun latar belakang keterpilihan kontestan yang dominan mencerminkan salah satu dari corak termaksud diataslah yang kelak menentukan polarisasi pemilih saat gunakan hak pilihnya di TPS 19 April 2017 yad.
Kelekatan perilaku yang ditunjukkan kontestan terhadap *Ideologi Negara Pancasila* sebagai kiblat Rasionalitas Kebijakan-kebijakan Publik yang ditawarkan kepada publik ibukota NKRI akan lebih menguatkan tingkat mutu keterpilihan kontestan dan pemilihan‎ pengguna hak pilih.
‎Apalagi bilamana kontestan ternyata dari *Keluarga Besar Kepejoangan45*, maka menurut hemat kami akan lebih berkepastian kiprahkan jiwa semangat nilai-nilai *Ideologi Negara Pancasila* ketimbang kontestan lainnya.
Dalam kaitan inilah, direkomendasikan kepada kontestan
untuk lebih berkonsentrasi meyakinkan publik pemilih akan keberpihakan kiprahkan *Jakarta Ibukota Pancasila (JIPAN)* bernafaskan *Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka 1945* berdasarkan *Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)*.
Jakarta, 17 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
pancasila

Ibukota Pancasila, Amanat Indonesia Raya (AIR)

Wilayah geografis Indonesia dikenali berkomposisi tanah 30% dan air 70% yang senada saja dengan kandungan cairan tubuh manusia yang 70%, sehingga tidak mengherankan jika para leluhur secara bijaksana memaknai air sedemikian pentingnya bagi kehidupan. Dalam pengertian inilah paham AIR bisa dimaknai lanjut sebagai pesan Amanat Indonesia Raya.
Gaya Kepemimpinan Air
Gerakan air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, bermakna praktek kepemimpinan akan menjadi sempurna melalui laku silahturahmi dan tanggung jawab kepada bawahannya karena kehidupan itu seperti air yang mengalir dan selalu berkandungan ajaran etika sopan santun, kearifan dan kehalusan budi. Namun bilamana kebenaran lalu dinodai, prinsip dan harga diri bangsa dikoyak dan diganggu, maka air jernih tersebut lalu dapat berubah menjadi air bah yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan merusak semua penghalang dan pengganggunya.
Peranan air sejak awal kehidupan senantiasa memperoleh kedudukan yang istimewa seperti yang dikenali dengan air ketuban. Artinya, keberadaan air yang dikelola, dimanfaatkan dan dimuliakan dengan baik akan terbukti membawa kemashalatan bagi umat. Simaklah, air yang mengalir jernih dan sehat akan menyuburkan tanah, menumbuhkan ragam tanaman pangan, sayuran dan buah2an sedemikian melimpah sehingga pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan. Dan sebenarnya, air mengajarkan manusia agar senantiasa berupaya saling berbagi manfaat, melayani masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebaliknya, mutu air dapat pula menjadi ukuran bagi mutu kondisi sosial budaya setempat.
Permukaan air selalu rata di atas beragam bidang apapun, hal ini mengajarkan pentingnya persamaan hak dan kewajiban, oleh karena itulah berbagi saling hormat menghormati dalam kerendahan diri menjadi keharusan.
Air secara alami memiliki wujud dan sifat yang bersih dan jernih. Dari sumber mata air yang tiada henti mengalir, lalu terbentuk anak2 sungai dan selanjutnya sungai2 yang seringkali bermanfaat bagi prasarana transportasi umum, perdagangan, pertahanan, rekreasi, lalulintas sosial budaya, dlsb. Sifat bersih dan jernih air melambangkan kebeningan hati, kejujuran yang berkeadilan, sedangkan arus aliran air melambangkan kekuatan suatu persatuan. Hal ini menguatkan motivasi hidup berbangsa dan mebangsa yang harus saling bekerjasama, bersatu dalam kegotongroyongan guna menggapai tujuan bersama yaitu kehidupan berkeadilan, berkebenaran dan berkesejahteraan.
Aliran air itu dinamis, ber-ubah2 tidak selalu tetap. Kenyataan ini mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang dinamis diperlukan kreatifitas, inovasi, luwes, mudah beradaptasi, dan tidak mudah berputus asa walau banyak ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan ibarat aliran air yang menemui banyak kelokan, bebatuan dan akar2 tumbuhan. Sebaliknya air yang diam tidak mengalir justru berpotensi jadi busuk dan penyebab kehidupan tidak sehat. Artinya manusia perlu senantiasa melakukan upaya2 perbaikan tatkala terjadi pemburukan mutu kehidupan.
Air  yang mengalir juga seringkali menampung kotoran, namun kotoran itu secara proses alami akan melarut dan dapat ternetralisir. Artinya, kepemimpinan juga disyaratkan akomodatif terhadap saran maupun kritik dan mampu menahan diri di segala situasi yang dirasakan pahit sekalipun disertai mampu bersikap tenang, tegas dan obyektif.
Gemericik aliran air terdengar unik dan alami, dirasakan sebagai gelombang pereda hati yang rusuh menjadi tenang. Fakta ini mengajarkan akan pentingnya memelihara komunikasi sesama umat selaras komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Kepemimpinan Ibukota Nusantara
Rekam sejarah mencatat situs2 Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi, ber-turut2 mantan ibukota negara2 Majapahit, Sriwijaya, dan Melayu Kuno, memiliki tatakota yang serupa yakni terdiri dari jaringan kanal air dengan pulau di-tengah2 sebagai pusat kota. Tatakota ini konon mengikuti paham kota sebagai mandala yakni replika jagad raya di dunia yang menjadi wilayah kekuasaan para dewa dengan pengertian dewa tertinggi sebagai pencipta alam semesta termasuk bumi dan peri kehidupan di dalamnya. Paham ini menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara kedudukan raja dengan kerajaan yakni raja sebagai kepala pemerintahan sebenarnya adalah “wali dewa” untuk melaksanakan tugas pengaturan di dunia. Oleh sebab itulah, kota raja tersebut harus diberi tanda2 tertentu sebagai cerminan keistimewaannya, seperti sistim simbol hingga keseluruhan tatakota sebagai kedudukan raja. Diantaranya yang paling penting adalah lokasi istana pada titik tengah mandala. Titik ini melambangkan pusat kesucian jagad raya yang hanya dapat diperuntukkan bagi orang2 yang memerintah atas nama dewa, bukan sembarang orang tanpa legalitas.
Peranan air sedemikian pentingnya dalam pembentukan ibukota Negara2 yang pernah mengelola nusantara (sekarang wilayah Indonesia) itu tentunya dapat dimaknai juga sebagai mempunyai hubungan erat dengan ciri tanah air nusantara itu sendiri yakni Negara kepulauan yang 70% bagiannya berwujud air.
Demikian pula pola kepemerintahan negara2 penguasa nusantara itu sangat boleh jadi lekat dengan gaya kepemimpinan air termaksud diatas, terbukti negara2 itu berusia ratusan tahun (Majapahit 1293 sd 1525, Sriwijaya 392 sd 1406).
Dalam konteks kekinian, mungkin kehendak memindah ibukota NKRI dari Jakarta ke tempat lain dapat merujuk kepada riwayat Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi tersebut.
Artinya, ibukota yang akan datang perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kelola tata airnya kelak terkendali baik. Jakarta awalnya adalah kota pelabuhan Nusakelapa, lalu Sundakelapa dan Jayakarta, kemudian kota dagang Batavia. Sangat boleh jadi penataan kelola air yang kini kurang baik menjadikan Jakarta kurang nyaman didiami, termasuk peranan alami diapit 2 (dua) sungai besar yang kini sudah bermasalah banjir kiriman bagi Jakarta, karena hulunya memang tidak lagi cukup berkemampuan menyerap air hujan besar, disamping curah hujan lokal yang terpengaruh perubahan iklim global.
Kehadiran tata air dan tata kepemimpinan air rupanya melekat erat pada peran ibukota negara kepulauan terbesar di dunia ini, sehingga opsi pemindahan ibukota seharusnya mempertimbangkan pula riwayat nusantara masa lalu, artinya pemilihan lokasi sebaiknya memungkinkan tata air kota yang terkendali atau memanfaatkan saja lokasi ibukota nusantara seperti Trowulan, sehingga kehendak menjadikan museum Majapahit dapat disinergikan sekaligus dengan kehendak pemindahan pusat pemerintahan NKRI.
Kasat mata, tampaknya lahan di Trowulan yang berlokasi di selatan kota Mojokerto itu sebenarnya memungkinkan dirancang sebagai pusat pemerintahan NKRI, sekaligus menjemput kembali kejayaan nusantara yang tidak terlepas dari pesan AIR adalah Amanat Indonesia Raya.
Untuk lebih sempurnanya hajatan nasional ini maka tidaklah berkelebihan, semoga ibukota NKRI yang akan datang, dimanapun lokasinya, dapat diberi nama ibukota Pancasila demi harmonisasi bhinneka tunggal ika yang terbaik bagi aspek2 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jakarta Selatan, 8 Oktober 2010
Pandji R Hadinoto, GAPI (*)
(*) HP : 0818284545, eMail : repindo45@yahoo.com

Politik Karakter Pusaka Indonesia

Ilustrasi/Ist.

SHNetKepada Yth PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017,
Mencermati debat PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 yang ditayangkan layar kaca Jumat 13 Januari 2017 malam, menunjukkan kecerdasan diatas rata2 namun terkesan lebih didominasi pikiran2 kebijakan perbaikan di tataran teknis operasional skala daerah khusus ibukota Jakarta semata.

Padahal‎ tanpa perbaikan kebijakan di tataran politik hukum nasional dalam hal ini refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 plus kiprah adendum2 yang dibutuhkan paling tidak untuk 2 dekade kedepan, maka kebijakan2 perbaikan teknis itu akan tidak bermakna meningkatkan baik Indeks kebahagiaan bangsa Indonesia per Biro Pusat Statistik dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto per Perhimpunan Bangsa Bangsa yang masing2 dirilis periodik.

Faktanya hanya pasal 34 dari UUD yang sempat tersentuh oleh salah satu PasLon‎, padahal tema debat *pembangunan sosial* berdimensi majemuk yang terkait dengan banyak amanat konstitusi yang bijaknya harus jadi payung argumentasi yang komprehensif.

‎Namun perdebatan cukup menggembirakan karena mengerucut ke ikhwal bina karakter moral dan kinerja seperti digarisbawahi oleh salah satu PasLon, dan menurut hemat kami, bina karakter itu bijaknya lebih dipertajam dan diperluas di pentas debat 27 Januari 2017 dan 10 Pebruari 2017 yad seperti merujuk kepada doktrin / pakem Pusaka Bangsa Indonesia : http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/‎

‎PasLon bersikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia inilah yang dapat lebih diharapkan memimpin DKI Jakarta berpayungkan pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial per UUD 1945 secara murni dan konsekwen dan bukannya pro Politik Dualistik bahkan Bias berpayungkan pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial per UUD Reformasi 1999-2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 yang realitasnya hanya berisikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 TANPA terpadukan dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan amanat sila2 Pancasila].

Dengan kata lain, Tema Pembangunan Sosial tersebut adalah sudah Pro UUD 1945 ketimbang UUD 1999-2002, dan hal ini petunjuk agar para PasLon lebih menuntaskan secara komprehensif visi dan misinya berkerangka refungsikan UUD 1945 yang memang secara legal formal belum atau tidak pernah dicabut pemberlakuannya.

‎Oleh karena itulah ketegasan sikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia dari PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 wajar ditunggu oleh 7 (tujuh) juta warga ibukota NKRI pemilih di 15 Pebruari 2017 yad.

Jakarta, 14 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Pilkada DKI Jakarta Kudu Dua Putaran

SHNet, Jakarta- Percaya atau tidak, Pemilu Kepala Daerah yang baru saja berlangsung justru membawa berkah tersendiri. Makanya, keinginan masyarakat agar pesta yang sempat jadi perang demokrasi tersebut, digelar dua putaran khusus untuk wilayah DKI Jakarta.

Agus-Silvy kandas, Ahok dan Anies kudu beradu muka di putaran kedua yang Insha Allah bakal dilangsungkan pertengahan April nanti.

Kuda-kuda sudah dipasang. Pengusung Agus tak mungkin bakal diam saja meski jagoannya keok. Megawati pun sudah membuka pintu bagi supporter yang kalah untuk merapat ke Lenteng Agung.

Belum ada riak bakal kemana. Tapi yang pasti, pertarungan bakal lebih panas ketimbang kemarin.

Di media sosial, beredar kabar berupa postingan terkait ongkos politik berebut kursi Gubernur Jakarta yang dinukil dari media mainstream.

Seperti dilansir Tribunnews, pada 12 Februari lalu. KPU DKI Jakarta mengumumkan bahwa pasangan nomor satu punya modal Rp 68.967.750.000. Pengeluaran Rp 68.953.462.051, sehingga sisanya Rp 1.984.949.

Sementara itu, dana kampanye Anies-Sandi Rp 65.272.954.163.  Ahok-Djarot, pengeluarannya Rp 53.696.961.113 dari Rp 60.190.360.025 pemasukan.

Buat apa saja duit sebanyak itu?

Buat apalagi kalau bukan untuk bayar iklan, cetak kaos, brosur, poster, bendera, spanduk, sewa tempat, gaji relawan dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud berkah dari Pemilu Kada yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Apakah Badan Pusat Statistik punya data berapa banyak tukang sablon di seluruh Indonesia? Kalau ada, coba angka itu dikalikan hasil dari penjumlahan berikut ini.

Kalau tiap kaos, spanduk atau banner ongkos sablonnya Rp 15 ribu, sedangkan tiap tukang sablon mendapat order cetak 100 kaos, 75 spanduk dan 150 banner, berapakah duit yang berputar untuk urusan sablon saja?

Relawan, kalau dulu sebutan ini cuma untuk individu yang secara sukarela turun ke medan bencana, tanpa gaji, paling-paling cuma dapat tempat istirahat, makan dan minum saja.

Seiring perkembangan, sebutan itu geser tempat. Partai politik mulai menggunakannya agar ada kesan mendapat dukungan ikhlas dari tenaga sukarela.

Kemarin, jauh hari sebelum pencoblosan juga ada relawan Agus-Silvy, relawan Ahok-Djarot, juga relawan Anies-Sandi.

Nomor satu, punya relawan yang mendapat gaji sebesar Rp 2,5 juta perbulan untuk tugas pasang kuping, mata, sekaligus pasang-pasang spanduk. Beberapa di antaranya, dilepas ke tiap TPS pada hari pencoblosan untuk jadi saksi.

Nomor dua, entah berapa digaji para relawannya. Sementara dari bisik-bisik di jalanan, seorang teman yang bergabung mengatakan dapat duit jalan Rp 300 ribu tiap pertemuan. Entah itu benar atau tidak.

Nomor tiga juga begitu. Salah satu teman dekat rumah yang bergabung ke dalamnya malah juga dapat proyek menggarap iklan politik segala. Memang sih, dia bilang biaya yang ditarik sekedar ongkos produksi saja tanpa embel-embel ini-itu. Tapi, ga taulah kebenarannya.

Kalau tiap pasang calon punya 500 orang relawan yang kalau mau dipukul rata mendapat gaji sebesar pemberian pasangan calon nomor 1, setidaknya ada lapangan kerja terbuka untuk 1.500 penduduk Jakarta. Dan beban pemerintah, sedikit enteng selama beberapa bulan terakhir.

Sekarang, di DKI Jakarta tinggal dua pasang calon yang harus melanjutkan pertarungan. Kalau ada perubahan nomor urut, berarti alat peraga kampanye juga berubah. Ini artinya, para penyablon masih ketiban order. Ada berapa ya jumlah tukang sablon di Jakarta saja menurut data BPS?

Meski jumlah relawan menyusut sebab nomor wahid keok, mungkin masih ada peluang membonceng ke pasangan lain agar tetap bisa kais rejeki di musim ini. Silahkan. (Ali)

Reformasi Kedudukan Ibukota
Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

 

BERITA LAINNYA

KB PII Usul Audit Sistem IT KPUD DKI

Kamis, 16 Februari 2017 – 17:12 WIB

Ketum KB PII Nasrullah Larada (Tengah) bersama Muchdi PR dan Budayawan Ridwan Saidi dalam diskusi Majelis Reboan

Jakarta – Sehubungan dengan berkembangnya isu adanya hacker (peretasan) atau permainan data dalam penghitungan suara akibat error akses pada laman Pilkada 2017 KPU beberapa kali sejak kemarin, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) mengusulkan agar dilakukan audit sistem teknologi informasi pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) KPU Pilkada 2017.

Sebagaimana diberitakan, situs pilkada 2017 KPU sempat mengalami “error” dan “down” sehingga tidak bisa diakses beberapa saat dan beberapa kali oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada tanggal 15 Februari 2017, sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap sistem pengunggahan data real count KPU hasil Pilkada.

Ketua Umum PB Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Nasrullah Larada mengatakan, audit ini dilakukan demi menjaga kredabilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada. “demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem IT di KPU Daerah maupun KPU Pusat”.

Nasrullah menambahkan, audit sistem ini hendaknya dilakukan oleh Tim Independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada DKI.

Disamping menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017 terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan. “Keberanian utk melakukan audit sistem IT merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.”.

Sebaliknya, jika penyelenggara Pilkada tidak berani melakukan audit sistem IT KPU, maka sangat wajar jika banyak masyarakat akan selalu mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada terutama DKI, yg menjurus pada sentimen negatif. (mfr)

BERITA LAINNYA
Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Jakarta Ibukota Pancasila”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,310,126 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: