28
Jan
17

Kenegarawanan : Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia

Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Sdr/Sdri Pemangku Republik Indonesia

‎Seiring gelar paparan publik perdana Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila pada 9 Pebruari 2017 bertajuk *Pancasila : Ideologi Inklusif Bagi Kemajemukan Indonesia* maka relevan diikuti bersamaan dengan‎ pentingnya dukungan publik terhadap *Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia* yang adalah diyakini strategik diwujudkan dalam tempo se-singkat2nya,

Menimbang *Politik Kepentingan Pertama Indonesia (INDONESIA FIRST)* January 25, 2017 sesuai [http://sinarharapan.net/2017/01‎
/politik-kepentingan-pertama-indonesia-indonesia-first/‎]

Memperhatikan indikasi AHGT ancaman‎, hambatan, gangguan, tantangan terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2010 – 2025 seperti ‎

*SKENARIO NON KEKERASAN*‎

Politik Penghancuran melalui Strategi 7F :

1. FINANCE, melalui :‎
a. Kucurkan hutang dari Lembaga Keuangan Internasional
b. Keikutsertaan dalam Privatization, Free Trade, Globalization, dan lain-lain‎
c. Ciptakan program-program kemiskinan
d. Kuasai Aset Ekonominya
e. Kuasai Kekayaan Alamnya

2. FOODS, melaui pelemahan ketahanan pangan

3. FILMS, melalui :‎
a. Kuasai aset Informasinya
b. Hancurkan moral rakyatnya

4. FASHION, melalui mode (pakaian, gaya rambut, make-up)‎

5. FANTASY, melalui :
a. Industri/penyebaran narkoba/Miras/Rokok
b. Industri/pariwisata sex‎

6. FAITH, melalui :‎
a. Ciptakan revolusi sex (Freesex, Homosex, Lesbian)
b. Rusakkan keluarga (Domestic, Partner)
c. Buatkan aliran–aliran sesat
d. Promosikan sekularisme sebagai ‘agama’ baru
e. Hancurkan militansi rakyatnya‎
f. Suburkan Deislamisasi (Sekularisme, Liberalisme, Pluralisme)‎
g. Ramaikan Pemurtadan

7. FRICTION, melalui :
a. Konflik ideologi‎
b. Promosikan Multi Partai
c. Kuasai Sistem Politik dan Hukumnya
d. Ciptakan revolusi

*SKENARIO KEKERASAN ATAU PEPERANGAN*‎

Politik Penghancuran melalui skenario separatisme atau Strategi invasi/agresi dengan tahapan :
1. Terpurukkan ekonomi nasionalnya
2. Pertentangkan elit politiknya
3. Suburkan konflik horizontalnya
4. Pecah belah militernya
5. Datangkan “Pasukan Perdamaian“
6. Buat serbuan ‘Paradigmatis’
7. Buat sel-sel perlawanan
8. Invasi militer setelah diciptakan status ‘Legal Intervention’‎

Mengingat pula 17 (Tujuh Belas) Faktor Dominan Penurun Daya Saing Indonesia seperti :

01. Ketidakpastian Hukum Konstitusi ProPancasila
02. Tindak Pidana Korupsi
03. Inefisiensi Birokrasi Pemerintah
04. Keterbatasan Infrastruktur
05. Akses ke Pendanaan
06. Inflasi
07. Ketidakstabilan Kebijakan
08. Etos Kerja Buruh Buruk
09. Tingkat Pajak
10. Keterbatasan Tenaga Kerja Pintar
‎11. Kebijakan Pajak
12.Regulasi Valas
13.Ketidakstabilan Pemerintahan
14.Buruknya Kesehatan Publik
15.Kejahatan dan Pencurian
16.Keterbatasan Inovasi
17.Keketatan Peraturan Buruh

Maka kini mari bersama kita bisa mantapkan pula   *Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia* per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 selain PerPPU Politik Kedaulatan PANCASILA Indonesia‎, 27 December 2016 ‎ ‎[https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=perppu+konstitusi+pancasila+indonesia]‎

Dan POLITIK BENTENG PANCASILA 45, 23 ‎December 2016 [http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/‎]

guna terus menerus dapat merawat Kehormatan, Kemartabatan dan Kemuliaan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 agar mampu Berkejayaan dan Berkebahagiaan Merata di tahun 2045 yad.

Jakarta, ‎27 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

  • Guru Besar UII, Mahfud MD. Foto/Istimewa

    Politik

    Soal UUD 1945, Mahfud MD: Mengandung Nilai-nilai Luhur

    NUSANTARANEWS.CO – Terkait gagasan ingin kembali ke UUD’45 yang asli, menurut Mahfud MD, gagasan itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Sebab, untuk kembali…

  • Mahfud MD/Foto: Dok. Tempo

    Berita Utama

    Mahfud MD Sebut 4 Alasan Tersulit untuk Kembali Ke UUD 1945 yang Asli

    NUSANTARANEWS.CO – Ide atau gagasan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli belakangan kian marak diserukan oleh sejumlah tokoh. Bahkan,…

  • Ketua Umum MKGR Letjend (Purn) TNI Soeyono di Ultah MKGR Ke 57, Selasa (3/1/2017)/Foto Hatiem/NUSANTARAnews

    Berita Utama

    Ketua MKGR: Generasi Muda Harus Perjuangkan UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menggelar acara ulang taahun yang ke 57 pendirian organisasinya di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan,…

  • UUD 1945/Ilustrasi Nusantaranews

    Hukum

    Perjalanan Kembali ke UUD 1945 Asli: Dasar Hukum Perubahan UUD

    NUSANTARANEWS.CO – Advokat M. Taufik Budiman dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Solidaritas Indonesia menyebutkan bahwa Amandemen UUD 1945 hanya berlaku untuk periode…

  • Kembali ke UUD 1945 yang Asli/Ilustrasi NUSANTARAnews

    Berita Utama

    Refleksi Akhir Tahun 2016: Perjalanan Kembali ke UUD 1945 Asli

    NUSANTARANEWS.CO – Advokat M. Taufik Budiman dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Solidaritas Indonesia menyebutkan bahwa Amandemen UUD 1945 hanya berlaku untuk periode…

  • Dgn menggunakan kursi roda, bu Rachmawati di bawa ke Mako (Brimob) dgn tuduhan makar/Foto: Istimewa (@bintangku206)

    Hukum

    Jelaskan Strategi Soft Landing Kembali ke UUD 1945 yang Asli, Rachmawati Tolak Status Tersangka Makar

    NUSANTARANEWS.CO – Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri  diperiksa polisi selama delapan jam di kediamannya Jalan Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (20/12). Pemeriksaan…

  • Reformasi 1998, Mahasiswa duduki gedung DPR/MPR/Foto: Dok. Merdeka

    Hukum

    Jelang 20 Tahun Reformasi, 171 Hukum Bertentangan dengan UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO –  Pengamat Hukum, Nastiti Dwi Arfuzza menyebutkan bahwa ada sekitar 171 hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 171 produk hukum…

  • Habil Marati/Foto cia bola

    Politik

    Habil Marati: Kembali Ke UUD 1945 Menjadi Keharusan

    NUSANTARANEWS.CO – Habil Marati, selaku panitia adhoc Amandemen UUD mengakui bahwa proses pengamandemenan UUD sarat dan penuh intervensi asing. “Saat saya menjadi…

  • Kembali ke UUD45/Ilustrasi via redaksiindonesia.com

    Opini

    Negara Dikuasai Pengaruh Jahat, Pengamat: Kembali ke UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Banyaknya kebijakan dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang belum memenuhi harapan dari rakyat membuat Pengamat politik dari Monash Institute, Muhammad…

  • Syahganda Nainggolan sedang memaparkan materi dalam diskusi "Nasionalisme Dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia"/Foto nusantaranews/Leman

    Hukum

    Kembalikan Pasal 6 UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Pasal 6 UUD 1945 harus dikembalikan kepada teks aslinya. Dimana syarat menjadi seorang presiden adalah orang Indonesia asli. Lalu, siapa…

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hukum

    Suharto: Kita Harus Kembali ke UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purn) Suharto, mengungkapkan agar seluruh masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali lagi kepada…

  • Menteri ESDM Archandra dan Fahri Hamzah/Ilustrasi Foto nusnataranews

    Hukum

    Sesuai UUD 1945, Seharusnya Presiden Pecat Archandra Tahar

    NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyebutkan bahwa di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tertulis bahwa bumi, air…

  • Ilustrasi

    Artikel

    Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

    Penulis: Sudaryanto NUSANTARANEWS.CO – Atas pertanyaan Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dokter K.R.T. Radjiman Wediodiningrat “Atas weltanschauung yang manakah…

  • Politisi dari Partai Gerindra, Anda/Foto: monitorday.com

    Berita Utama

    Paket Kebijakan Jokowi Gagal Implementasikan UUD 45, Politisi Gerindra: Sebaiknya Jokowi Mengundurkan Diri

    NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Gerindra, Anda, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mencapai target pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan…

  • Sekjen Kementerian Agama Nur Syam/Foto: Dok. Kemenag

    Berita Utama

    Aparatur Sipil Negara Agen Penegak Pancasila, UUD, NKRI dan Keberagaman

    NUSANTARANEWS.CO – Pada tanggal 1 Oktober mendatang bangsa Indonesia akan kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai dasar Negara. Sebagai dasar Negara Indonesia,…

  • Praktisi hukum MT Budiman saat kuliah kebangsaan dengan tema UUD 1945 versus UUD Amandemen yang diselenggarakan Satu Nusa Institute di Yogyakarta, Jumat (27/5/2016)/NUSANTARANEWS.CO/Aan Syetep

    Hukum

    Praktisi Hukum: UUD Amandemen Tahun 2002 Adalah Konstitusi Palsu

    NUSANTARANEWS.CO – Praktisi hukum MT Budiman menanggapi kritis UUD Amandemen Tahun 2002 yang sempat mengalami pro-kontra di kalangan masyarakat dan kalangan praktisi…

  • Kekuatan Militer AS vs Cina. Foto Ilustrasi/IST

    Terbaru

    Mewaspadai Perang Neocortex Amerika dan Cina

    NUSANTARANEWS.CO – Cara Perang Neocortex (Neocortical Warfare) adalah cara perang tanpa penggunaan kekerasan. Jadi menyimpang dari definisi perang yang diberikan Von Clausewitz,…

  • Lukisan "Melahirkan Pancasila" (2011) karya V.A. Sudiro/Foto: Dok. Majalah Griya Asri

    Berita Utama

    Budi Pekerti Pancasila Menangkal Negara Kekuasaan

    NUSANTARANEWS.CO – Situasi sosial-politik Indonesia tengah tidak kondusif. Pertikaian, perseteruan dan perkelahian seperti telah jadi pemandangan umum di setiap sudut negeri. Ini…

  • Sekjen FITRA Yenny Sucipto/Foto: Dok. Suara Pembaruan

    Berita Utama

    Inkonstitusional, FITRA: Presiden Harus Segera Batalkan PP 72 Tahun 2016

    NUSANTARANEWS.CO – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA), Yenny Sucipto, menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016…

  • Kementrian Badan Usaha Milik Negara. Foto Ist

    Hukum

    PP 72 Tahun 2016 Dinilai Menabrak Konstitusi dan Kejar Ambisi

    NUSANTARANEWS.CO – Tim Kajian Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa alasan Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah…

  • Ilustrasi: Emas kualitas terbaik dunia di daerah Papua dan Maluku/Foto: anisavitri.files.wordpress.com

    Berita Utama

    Inti Kebijakan Pemerintahan Jokowi, SD: Permudah Asing Keruk Harta Nusantara

    NUSANTARANEWS.CO – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta Salamuddin Daeng (SD) mengungkapkan bahwa, ketika publik sedang fokus pada isue dugaan penistaan…

     

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,148,238 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: